Berita Metro 19 Oktober 2016

HARIAN PAGI TERBIT 12 HALAMAN

Iklan/ Langganan:

RP 3.500,-

5318686

www.beritametro.co.id

RABU, 19 OKTOBER 2016

I INDEKS

Pencairan Dana Lapindo Rp 54 M Disetujui JAKARTA (BM) - Dua kali jadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengaku dipusingkan dengan masalah lumpur Lapindo. Masalah yang menguras pikirannya yakni terkait masalah pembayaran dana talangan dari APBN yang harus dikeluarkan pemerintah.

“Lapindo ini saya sepakat masalah yang

Ditemukan Fosil di Areal Proyek Jalan Tol Trans Jawa BACA HALAMAN

04

rumit. Dari usulan awal (dana talangan) itu 781 miliar, kemudian diverifikasi oleh BPKP naik jadi Rp 827 miliar karena rupanya masih ada kekurangan dari hitungan BPKP,” kata Sri Mulyani saat rapat dengan Komisi XI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/10/2016).

“Nah dari dana itu terserap Rp 773 miliar, jadi dana kekurangan Rp 54 miliar diusulkan

Baca: DPR... Hal. 7

Sri Mulyani Indrawati

Kasus Pelepasan Aset PT PWU

Hari ini, Dahlan Diperiksa Lagi

Forum Pengusaha Pakistan Minati Produk UKM Surabaya BACA HALAMAN

masuk APBN-P 2016,” tambahnya.

Masalah rupanya tak hanya sampai di situ, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang ditunjuk pemerintah mendata warga yang terdampak lumpur rupanya juga belum menyelesaikan verifikasi atas berkas

08 FOTO: BM/FAISAL

Maruli Hutagalung

SURABAYA (BM) - Pemeriksaan terhadap mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan terkat kasus pelepasan aset PT Panca Wira Usaha Jatim pada Selasa (18/10) dihentikan sementara. Kejaksaan Tinggi Jatim akan melanjutkan pemeriksaan pada Rabu (19/10), ini karena kondisi kesehatan Dahlan yang menurun.

“Dihentikan karena pemeriksaan sudah dilakukan 8 jam. Sejak jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Saksi lelah dan sepakat akan dilanjutkan besok,” ujar Kajati Jatim, Maruli Hutagalung, selasa (18/10).

Pada pemeriksaan kali ini Dahlan Iskan menyelesaikan 25 pertanyaan. Sedangkan hari sebelumnya Dahlan dicecar 38 pertanyaan.

Saat ditanya apakah dalam pemeriksaan ini menemukan benang merah atau mengarahkan Dahlan sebagai tersangka? Dirinya hanya tersenyum dan menampik pertanyaan

itu. “Sabar ojo kesusu mas (sabar jangan keburu, red) ,” ungkapnya kepada para wartawan.

Menurutnya, penetapan tersangka harus punya dua alat bukti dan pemeriksaan ini untuk memperdalam kasus pelepasan aset PT PWU Jatim.

Hingga saat ini, sudah ada 25 orang yang diperiksa sebagai saksi kasus PT PWU. Sedangkan saksi dari Pemprov Jatim juga sudah diperiksa. “Saksi yang tidak hadir hari ini akan dipanggil kembali,” ujar Maruli.

Pemeriksaan terhadap Dahlan Iskan ini dilaksanakan 3 hari berturut turut. Tidak seperti kasus lainnya yang umumnya memiliki jeda satu minggu. “ Ya tidak apa-apa kan yang bersangkutan bersedia. Dan sesuai kesepakatan bersama,” tambahnya.

Terkait kemungkinan Dahlan menjadi tersangka baru, Kasi penyidikan Kejati Jatim,

Dandeni Herdiana mengatakan jika belum mengarah ke situ. Karena Saat ini Dahlan dipanggil sebagai saksi tersangka Wisnu Wardhana.

“Fokus ke perbuatan WW sendiri, sekaligus menggali kemungkinan keterlibatan pelaku lain, termasuk yang bersangkutan,” paparnya.

Sementara itu usai menjalani pemeriksaan, Dahlan Iskan enggan menjawab pertanyaan dari puluhan wartawan. Dirinya hanya tersenyum dan berjalan menuju mobilnya.

Kendala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur mengaku mengalami kendala saat melakukan pemeriksaan Dahlan Iskan dalam kasus pelepasan aset PT. Panca Wira Usaha Jatim. Ini Baca: Dimonitor... Hal. 7

KPK Geledah Kantor DPU Madiun Pemprov Jatim Bentuk Satgas Antipungli BACA HALAMAN

09

Ratusan Warga Demo Balai Desa Sidokepung BACA HALAMAN

MADIUN (BM) — Setelah menggeledah kantor dan rumah dinas Wali Kota Madiun, Senin (17/10/2016), pada hari Selasa (18/10/2016) Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi

Berita Terkait baca juga di halaman 10.

(KPK) menggeledah Kantor Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Madiun di Jl. D.I. Panjaitan, Madiun.

Dari pantauan di lokasi, Tim KPK yang terdiri dari 12 orang tiba di gedung DPU sekitar pukul 10.30 WIB, mereka langsung menggeledah kantor DPU tersebut. Tim KPK menggunakan mobil berpelat nomor AD 503 SY yang terparkir di gedung Graha Krida Praja Kota Madiun.

GELEDAH: Tim penyidik KPK menggeledah Kantor DPU Madiun. Mereka menyita dokumen terkait proyek pembangunan Pasar Besar Madiun, Selasa (18/10/2016).

12

TUNTUT PENEGAKAN HUKUM

Puluhan mahasiswa dari berbagai kampus yang tergabung dalam Forum Silaturahim Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) se Jakarta – Depok- Bekasi melakukan aksi unjuk rasa di depan Balaikota, Jakarta, Selasa (18/10/2016). Mereka mendesak aparat penegak hukum melanjutkan proses hukum atas dugaan pelanggaraan terhadap UU Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama yang dilakukan oleh Gubenur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok).

Baca: Tim... Hal. 7

Unjuk Rasa Lanjutan di Depan Gedung Grahadi, Surabaya

Kadisnaker: UMK Jatim 2017 akan Naik 8,25 Persen Ribuan buruh dari berbagai daerah kembali menggelar unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi, Selasa (18/10). Seperti unjuk rasa sebelumnya, mereka menyatakan menolak rencana pemerintah yang akan menerapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2017. Kepala Disnakertransduk Jawa Timur, menemui perwakilan pengunjuk rasa tersebut.

Berikut laporan selengkapnya.

Dana Talangan Lapindo Rp 54 M Disetujui

Ribuan buruh itu tiba di Grahadi sekitar pukul 15.15 WIB. Mereka tampak terlatih dan berjajar mengikuti arahan koordinator aksi dari atas mobil komando.

Setiba di Grahadi, massa langsung berjajar dan melakukan orasi bergantian.

Dengan datangnya ribuan buruh, Jalan Gubernur Suryo sempat ditutup karena massa buruh memenuhi badan

jalan Gubernur Suryo.

Sebelum bergabung bersama massa buruh dalam aksi unjuk rasa menolak penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2017 di Gedung Negara Grahadi, sebagian buruh sempat berunjuk rasa di DPRD Kota Surabaya, Selasa (18/0/2016).

Nuruddin Hidayat Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia FSPMI

Surabaya mengatakan, aksi di Jalan Yos Sudarso itu fokus pada dua tujuan.

Pertama, untuk mendorong agar DPRD Kota Surabaya meneruskan surat rekomendasi kepada pihak terkait baik di Pemkot Surabaya, Provinsi Jatim, hingga Pemerintah Pusat, agar UMK ditetapkan berdasarkan hasil survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

“Informasinya, saat ini UMK ada dua opsi. Pertama opsi dari Apindo (Asosiasi Baca: Amanat... Hal. 7 UNJUK RASA: Ribuan massa menggelar unjuk rasa lanjutan di depan Gedung Grahadi, Selasa (18/10).

Menkeu pusing..

FOTO: BM/ISTIMEWA

PRAKIRAAN CUACA Hari ini, Dahlan Diperiksa Lagi Maraton neh..

SPIRIT

SURABAYA

JAKARTA

DENPASAR

YOGYAKARTA

CERAH SUHU : 26 - 31°C

CERAH BERAWAN SUHU : 26 - 30°C

CERAH BERAWAN SUHU : 25 - 35°C

CERAH BERAWAN SUHU : 24 - 32°C

Jangan berteman yang hanya mau menemanimu keƟka kamu sehat atau kaya, karena Ɵpe teman seperƟ itu sungguh berbahaya sekali bagi kamu dibelakang hari.

- Imam Ghozali -

2 POLHUKAM

berita metro www.beritametro.co.id

RABU, 19 OKTOBER 2016

Sidang Kasus Praperadilan terhadap KPK

KILAS

Hakim Tolak Permohonan Siti Fadilah JAKARTA (BM) – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan mantan Menteri Kesehatan periode 2004-2009, Siti Fadilah Supari.

Hakim Tunggal Achmad Rivai yang memeriksa perkara gugatan praperadilan ini pun memberikan alasan-alasan soal penolakan pengadilan tersebut dalam amar putusan yang dibacakan, Selasa (18/10).

“Menimbang dengan demikian penerbitan surat perintah penyidikan sebagai bukti T4 dan bukti T5 sudah sesuai prosedur

hukum yang berlaku, maka surat perintah penyidikan tersebut bukti T4 dan T5 adalah sah dan berdasarkan hukum,” kata Achmad Rivai.

Demikian juga, kata dia, dengan pemanggilan pemohon oleh termohon untuk diperiksa sebagai tersangka dengan dua alat bukti surat dan adanya keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa sehingga penetapan tersangka atas diri pemohon adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum. “Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pemohon

tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan sebaliknya termohon dengan bukti-buktinya dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya maka dengan demikan permohonan pemohon harus lah ditolak,” tuturnya.

Selanjutnya, menimbang oleh karena permohonan pemohon ditolak, maka pemohon dibebankan membayar atas perkara yang akan ditentukan.

Siti Fadilah Supari ditetapkan sebagai tersangka terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b

atau Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Siti Fadilah Supari memiliki keterkaitan tindak pidana yang dilakukan terdakwa mantan Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan Rustam Syarifuddin Pakaya sebagai orang yang turut menerima “Mandiri Traveller’s Cheque”

BM/ISTIMEWA

POLITIK HARGA Selama ini, antar daerah terjadi kesenjangan harga-harga, terutama BBM, yang harusnya berlaku nasional. Di Papua, harga BBM bisa mencapai Rp 60 ribu – Rp 70 ribu per liter. Saat melakukan kunjungan kerja ke Papua, Senin kemarin, Presiden langsung memerintahkan Dirut Pertamina agar melakukan langkah segera menyamakan harga BBM di Papua dengan daerah lain di tanah air. Hasilnya, sejak Selasa (18/10), harga BBM di Papua pun sudah sama dengan harga di Jawa. Politik harga memang memerlukan kemauan politik yang kuat dari pemerintah Pusat.

(MTC) senilai Rp 1,375 miliar dalam proses pengadaan alat kesehatan I untuk kebutuhan Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan dari dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi APBN Pusat Penanggulangan Krisis Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan RI Tahun Anggaran 2007.

Tidak Komprehensif Sementara itu, Achmad Cholidin, kuasa hukum Siti Fadilah Supari, menilai hakim tunggal sidang praperadilan tidak komprehensif terkait surat perintah penyidikan (sprindik) penetapan tersangka kepada kliennya.

“Hakim hanya melihat sprindik yang diterbitkan KPK pada 2015.

Padahal ada juga sprindik yang diterbitkan KPK pada 2014,” kata Cholidin usai sidang.

Ia juga menyatakan bahwa soal pertimbangan hakim yang menyatakan termohon telah memeriksa beberapa saksi dinilainya juga tidak berdasar. “Pemeriksaan saksi-saksi baru dilakukan pada Juni dan Mei 2015 sedangkan penetapan tersangka dilakukan 2014,” tuturnya.

Artinya, kata dia, bukti yang dimiliki oleh KPK hanya satu, yaitu berdasarkan putusan mantan Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan, Rustam Syarifuddin Pakaya pada 2012. “Dari bukti-bukti putusan Rustam Pakaya tersebut tidak bisa secara otomatis saksisaksi yang ada di dalam perkara tersebut langsung bisa dijadikan alat bukti, mereka harus diperiksa lebih dahulu dengan perkara yang dituduhkan kepada Siti Fadilah. nah saksi-saksi tersebut diperiksa setelah adanya sprindik 2014,” ujarnya. (ant/nii)

Turis Cewek Gagal Dideportasi MATARAM (BM) – Ada-ada saja ulah turis cewek satu ini.

Johanna Karolina akan dideportasi oleh Imigrasi Kelas I Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Tetapi deportasi gagal gara-gara turis asal Finlandia itu diduga mengalami gangguan kejiwaan.

“Sesampainya di bandara, bule ini tiba-tiba mengamuk.

Karena itu pihak maskapai penerbangan yang akan memberangkatkannya tidak berani membawanya dan terpaksa dibawa kembali ke kantor,” kata Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Imigrasi (Was-

dakim) Kelas I Mataram R Agung Wibowo di Mataram, Selasa.

Niat pihak Imigrasi Kelas I Mataram untuk memulangkan Johanna yang masa tenggat paspornya diketahui akan habis beberapa hari lagi ini, terpaksa ditunda. Melainkan mengecek terlebih dahulu kondisi kejiwaannya.

Untuk itu, Agung Wibowo berencana akan berkoordinasi dengan dokter Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Mutiara Sukma, Selagalas, Kota Mataram, guna memastikan kondisi kejiwaan perempuan yang berusia 28 tahun

tersebut. “Upaya ini untuk memastikan saja, apakah dia benarbenar gangguan jiwa atau sekedar ‘akting’ saja,” ujarnya.

Agung Wibowo menyebut adanya dugaan bahwa Johanna hanya berpura-pura layaknya mengalami gangguan kejiwaan, karena berdasarkan informasi di lapangan menyebutkan bahwa selama hidup di negaranya, dia sempat menempuh sekolah “akting”. “Dia sempat sekolah ‘akting’ di negara asalnya, jadi kami menduga dia hanya purapura,” ucap Agung Wibowo.

Namun, jika benar dokter RSJ

Mutiara Sukma, Selagalas, menyebutkan bahwa Johanna mengalami gangguan kejiwaan, pihak imigrasi akan menitipkannya.

“Kalau benar dia mengalami gangguan kejiwaan, kami biarkan dia dirawat disana (RSJ) sampai benar-benar normal kembali,” katanya.

Keberadaan Johanna pertama kali diketahui pada awal Oktober lalu, oleh warga yang melihatnya bertingkah laku aneh layaknya orang yang mengalami gangguan kejiwaan di depan kantor Kejati NTB.

Akibatnya, Johanna yang sempat menyita perhatian masyarakat itu pun langsung diamankan polisi dan mengamankannya di Mapolda NTB yang berjarak tidak jauh dari kantor Kejati NTB. Menindaklanjuti hal tersebut, pihak kepolisian langsung menghubungi kantor Imigrasi Kelas I Mataram.

Sejak ditangani pihak imigrasi, identitas Johanna mulai terungkap dan hingga kini perempuan Finlandia tersebut masih ditempatkan di ruang tahanan sementara kantor Imigrasi Kelas I Mataram. (ana/nii)

Buronan Jambi Dibekuk di Surabaya SURABAYA (BM) - Salah satu tersangka kasus korupsi pengadaan mesin Genset di RSUD Raden Mataher yang menggunakan dana APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2012 ditangkap di Surabaya.

Tim Intelejen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim bersama tim Intelijen Kejati Jambi berhasil menangkap tersangka Henky Attan, 36. Warga Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Tambak

Sari, Kecamatan Jambi Selatan ditangkap saat berada di rumah kontrakan di Jalan Kalianyar nomor 34, Surabaya.

Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Jatim, Romy Ariziyanto, membenarkan jika tim Intelijen Kejati Jatim, dan Intelijen Kejati Jambi berhasil mengamankan 1 orang tersangka.

Penangkapan ini dilakukan di mana Pidsus Kejati Jambi telah menentukan tersangka. “Saat ini

tersangka sudah kami amankan di Kejati Jatim. Nantinya akan diterbangkan ke Kejati Jambi untuk dilakukan pemeriksaan,” ujar Romy, Selasa (18/10).

Romy mengatakan jika tersangka ditangkap di rumah kontrakan di Surabaya. “Tim Intelijen Kejati Jatim awalnya mendapatkan informasi keberadaan tersangka. Saat itu juga Intelijen Kejati Jambi langsung berangkat ke Surabaya untuk

menangkap tersangka,” ungkapnya.

Sebelumnya intelijen Kejati Jambi memberitahukan tersangka bernama Hengky yang belum tertangkap yang diduga kabur ke Surabaya. Infomasi itu langsung diteruskan ke Kejati Jatim untuk dilakukan pengintaian.

Hasilnya tim Intelijen Kejati Jatim berhasil menemukan keberadaan tersangka di Surabaya, dan lakukan kordinasi

dengan Kejati Jambi. Sekitar pukul 16.00, di mana saat itu tersangka berada di rumah kontrakannnya di Jalan Kalianyar Surabaya, langsung ditangkap oleh tim Intelijen Kejati Jatim.

Untuk pemeriksaan lebih lanjut, tersangka langsung dibawa ke Kejari Surabaya untuk nantinya dilimpahkan ke Kejati Jambi. “Sekitar pukul 22.00 tersangka langsung kita bawa ke Kejati Jambi,” terang Romy. (zal/nii)

Wakapolri: Brimob Jadi Kebanggaan JAKARTA (BM) - Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komisaris Jenderal Polisi Syafruddin mengingatkan anggota Korps Brimob harus menjadi kebanggaan Polri saat mengamankan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2017.

“Brimob harus menjadi kebanggaan Indonesia,” kata Komjen Polisi Syafruddin di Jakarta, Selasa (18/10) kemarin.

Syafruddin menyatakan hal itu saat memeriksa kesiapan Korps Brimob Polri menghadapi pengamanan pilkada serentak 2017 di Kelapa Dua Depok Jawa Barat.

Syafruddin menuturkan Brimob merupakan pasukan andalan Polri dan penanggung jawab keamanan di Indonesia sehingga harus mendapatkan perhatian dari pimpinan.

Salah satu perhatian, polisi jenderal bintang tiga itu mendatangi Markas Korps Brimob guna memotivasi dan mengecek kesiapan pasukan.

Diungkapkan Syafruddin, sejarah berdirinya Brimob bernama Mobil Brigade (Mobrig) hingga berganti identitas beberapa kali. Namun Wakapolri menegaskan jati diri Brimob tidak berganti yakni polisi perjuangan jaman kemerdekaan yang dipimpin M Yasin sebagai pelopor.

Pada kesempatan itu, Syafruddin menekankan Brimob harus menjaga netralitas, meningkatkan kemampuan fisik, kemampuan teknologi, intelijen, serta soliditas antar satuan dan institusi lain. “Anggota Brimob juga harus menghindari bentrokan maupun terlibat selisih paham dengan petugas keamanan lainnya,” tutur mantan Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian (Kalemdikpol) Polri itu. (ana/nii)

Setara: SBY Tanggungjawab JAKARTA (BM) - Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos mengatakan yang paling bertanggung jawab terhadap dokumen tim pencari fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir adalah Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.

“TPF dibentuk dan bekerja untuk Yudhoyono pada 2005.

Selama 10 tahun memimpin Indonesia, Yudhoyono seharusnya memiliki kewajiban hukum dan moral untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan akhir TPF,” kata Bonar Tigor di Jakarta, Selasa (18/10).

Namun, Tigor menilai, selama menjabat Yudhoyono tidak melakukan apa pun, bahkan tidak merawat dan menjaga dokumen laporan TPF tersebut.

Karena itu, Tigor mengatakan Yudhoyono tidak bisa diam membisu atas putusan Komisi Informasi Publik (KIP) yang memerintahkan Kementerian Sekretariat Negara membuka dokumen TPF. “Sekalipun perintah KIP ditujukan kepada Sekretariat Negara sebagai institusi, Yudhoyono secara moral memiliki kewajiban menjelaskan keberadaan dokumen tersebut kepada masyarakat,” tuturnya.

Menurut Tigor, Yudhoyono harus memastikan rezim Joko Widodo memiliki akses terhadap laporan kerja TPF sehingga kasus tersebut bisa tuntas. Apalagi, Yudhoyono sendiri pernah menyebut kasus tersebut sebagai “ujian bagi sejarah bangsa”, tetapi gagal menuntaskan kasus tersebut.

“Karena mantan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa Yudhoyono sama sekali tidak memberikan mandat apa pun atas laporan akhir TPF, maka hanya kepada Yudhoyono kita bisa mendapat penjelasan di mana dokumen tersebut berada,” katanya. (ana/cok/nii)

Polisi Harus Netral JAKARTA (BM) - Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Suntana mengingatkan seluruh jajarannya agar tetap netral dalam tugasnya mengamankan pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2017. “Netralitas itu wajib, bukan hanya polisi tapi seluruh penyelenggara Pemilu, Panwas, KPU, Bawaslu. Netralitas jadi modal utama.

Kayak wasit sepak bola, harus netral,” kata Brigjen Suntana, di Jakarta, Selasa kemarin.

Menurutnya, polisi sebagai aparat penegak hukum hanya bertugas untuk menjamin keamanan pelaksanaan Pilkada, bukan untuk mendukung pasangan calon kepala daerah tertentu. “Enggak mikir siapa yang menang, tapi bagaimana kondisi keamanan Jakarta terkendali. Pelaksanaan Pilkada harus berjalan aman. Itu yang penting,” katanya.

Dalam memaksimalkan pengamanan Pilkada, pihaknya pun sudah memetakan sejumlah daerah yang berpotensi mengalami gangguan keamanan. Kendati demikian, pihaknya tidak menyebut secara detail daerah-daerah tersebut. “Titik-titik rawan sudah di-mapping. Tiap daerah punya potensi kerawanan,” ujarnya.

Suntana menilai keamanan Pilkada dapat terwujud bila personel Polri memiliki wawasan dan pengetahuan mengenai perundang-undangan pemilu. Polisi harus memahami mekanisme pelaporan pidana Pilkada agar bisa bertindak dengan jelas. “Bedakan tindak pidana pemilu dengan tindak pidana umum,” katanya. (ana/nii)

Menyorot Kiprah Pimpinan Jilid IV KPK (1)

Upaya Memperluas OTT dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Menghitung hari. Sampai dengan Rabu (19/10), sudah 303 hari lima orang pimpinan jilid IV KPK bertugas. Sejak dilantik Presiden Joko Widodo pada 21 Desember 2015, mereka berlima menjadi pendawa yang menempati posisi terdepan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Apa saja yang sudah mereka lakukan selama setahun kurang dua bulan ini?

PARA pendawa itu, sebagaimana sudah dikenal publik, adalah Alexander Marwata, Basaria Panjaitan, Saut Situmorang dan Laode M Syarif, dan Agus Rahardjo sebagai kapten ke-lima-an.

Mari kita simak kata-kata sang kapten,AgusRahardjo,berikutini.

“Dalam ‘fit and proper test’ di DPR saya bahkan cukup mengagumi OTT (Operasi Tangkap Tangan) KPK, itu caranya

bagaimana ya tahu-tahu bisa tangkap tangan? Saya ingin OTT bisa diperluas, bisa diperbanyak,” kata sangat ketua KPK usai menandatangani pakta integritas seusai melakukan serah terima jabatan di gedung KPK pada 21 Desember 2015.

Agus saat itu mengingatkan agar KPK hanya melakukan OTT untuk pelaku kelas besar.

“Mungkin bisa dibagi kalau

ternyata hasil OTT kecil, maka ditangani ke teman yang lain.

Kalau besar kita tangani sendiri,

sebaliknya kalau berbenturan tapi berdampak luas sebaiknya kita ambil. Perkara ‘big fish’ atau

BM/ISTIMEWA

PENDAWA LIMA: Ibarat pendawa lima yang berjuang menegakkan keadilan dalam dunia wayang, Lima pimpinan jilid IV KPK menjalankan tugas berat memberantas dan mencegah korupsi di negeri ini.

menangani perkara yang kecil itu penting, kalau saya pribadi akan sangat indah kalau bisa memposisikan di kasus-kasus yang besar di KPK sedangkan kasus kecil didelegasikan ke lembaga lain dengan pengawasan dari KPK,” tambah Agus.

Pembagian tugas yang digagas Agus itu boleh jadi sudah lama disosialisasikan. Salah satu buktinya adalah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan jajaran kepolisian dalam kasus pungli di Kemenhub pekan lalu.

Tentu ukuran besar kecil itu tak melulu soal jumlah uang. Dalam OTT yang dilakukan KPK pada pertengahan September lalu, nilai uangnya‘hanya’ Rp 100 juta.

Tetapi tersangka yang jadi sasaran OTT sudah masuk kategori

hiu, yakni Ketua DPD RI, Irman Gusman.

Selain itu, Agus juga mengaku akan menyatukan visi dan misi kelimanya dalam visi dan misi pimpinan KPK jilid IV dalam satu peta jalan yang akan melibatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan korupsi.

“Insya Allah nanti ada ‘road map’ untuk rakyat kalau masuk ke puskesmas dan rumah sakit itu harus melakukan apa dan kalau masuk sekolah bagaimana, mudah-mudahan programprogram itu ke depan akan kita kedepankan,” ungkap Agus.

OTT merupakan salah satu metode yang dipraktikkan KPK dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi di negeri ini.

Selain itu, KPK juga memiliki tu-

gas lain dalam bentuk pencegahan korupsi. Maka, bila Agus Rahardjo mengedepankan untuk mendorong OTT, lain lagi Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan yang mendorong adanya perluasan upaya-upaya pencegahan korupsi, serta melakukan banyak koordinasi supervisi (korsup) dengan penegak hukum lain.

“Salah satu fungsi KPK adalah koordinasi dan supervisi, tugasnya itu. Maksudnya kalau nanti ada kasus-kasus di kepolisan yang tidak dijalankan dengan baik atau ada polisi yang nakalnakal maka fungsi KPK untuk koordinasi dan supervisi, dan juga boleh dilimpahkan,” kata Basaria pada acara yang sama. (ant/nii - bersambung)

SURABAYA 03

berita metro www.beritametro.co.id

RABU, 19 OKTOBER 2016

Kemitraaan Polri dengan Media untuk Menjaga Kamtibmas

Profil

Kebijakan Informasi Polda Diapresiasi

Upayakan Revitalisasi THR

iatan pertama dibandingkan dengan 33 provinsi lain. “Itu karena Pak Kapolda Jatim menonjolkan peran Kabid Humas secara proporsional,” katanya.

Aqua Dwipayana mengambil contoh,misalnya,kasuspenggandaan uang dengan tersangka Dimas Kanjeng di Jatim. Pemberitaan soal itu hanya satu pintu informasi dari Kabid Humas.

“Bandingkan dengan kasus Jessica di Jakarta yang justru ada dua pintu, yakni Kabid Humas dan Direskrimum. Polda Jatim memberi contoh yang benar,” kata doktor yang menulis disertasi berjudul Citra Polri dalam Pandangan Pemangku Kepentingan ini.

Dalam kesempatan itu, Kapolda Jatim Irjen Pol Anton Setiadji meminta anak buahnya untuk bermitra dengan wartawan bukan hanya secara fungsional, tapi juga personal. Selain itu, anah buahnya juga diminta untuk mempelajari UU Pers dan

MoU Polri-Dewan Pers.

Kasus Dimas Kanjeng itu, kata Kapolda justru informasinya banyak didapat dari ngobrol dengan wartawan. “Bahkan informasi wartawan lebih lengkap daripada polisi lho.

Karena itu, melalui sarasehan ini, saya berharap komunikasi kita dengan pers terus terjalin,” katanya.

Kapolda Jatim menambahkan, Sarasehan digelar untuk membangun kemitraan jajarannya dengan media menghadapi peristiwa-peristiwa besar yang berpengaruh terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Harusnya kita bahas bagaimana kita saling komunikatif saat ada peristiwa atau kasus besar. Misal Pilkada di Kota Batu dalam waktu dekat,” lanjutnya.

Ia mengatakan kunci kemitraan yang baik adalah bagaimana mengetahui kewajiban masingmasing, harus belajar budaya

masing-masing, karena hal ini yang menentukan adalah kita sendiri. “Ini akan saya sampaikan ke Polres masing-masing soal menjaga dan menyesuaikan budaya masing-masing,” tutupnya.

Wartawan Abal-abal Sementara itu, Ketua Bidang Hukum Dewan Pers, Jimmy Silalahi, mengingatkan jajaran kepolisian agar jangan bermitra dengan wartawan abal-abal, karena hal itu sama halnya dengan mendorong pers untuk tidak profesional. “Bermitralah dengan wartawan dari lembaga pers yang sesuai dengan standar Dewan Pers dan bermitralah dengan wartawan yang sudah memegang sertifikat kompetensi (UKW),” katanya.

Dalam sarasehan yang dihadiri Ketua Umum PWI Pusat Margiono, Ketua PWI Jatim Akhmad Munir, dan Kapolres seJatim itu, ia menjelaskan pihakn-

ya akan mengumumkan daftar lembaga pers sesuai standar Dewan Pers dan wartawan bersertifikat UKW pada Hari Pers Nasional 2017.

“Pers sesuai standar Dewan Pers adalah pers berbadan hukum, baik PT, yayasan maupun koperasi, lalu karyawan sudah lulus dalam uji kompetensi wartawan (UKW). Saat ini ada 950an media cetak berbadan hukum, 2.200 media elektronik, 325 televisi, dan 650 media daring/ online. Kalau wartawan yang sudah UKW hanya 11.000-an dari 100.000 ,” katanya.

Selain itu, Dewan Pers juga sudah mempunyai MoU dengan Polri bahwa pers profesional yang bermasalah akan diproses lewat Dewan Pers sesuai UU Pers, sedangkan pers abal-abal akan diproses secara hukum lewat kepolisian. Untuk media sosial bisa menggunakan UU ITE. (ana/sjp/dec/nii)

Satu Abad KBS, Gelar pameran dan Peluncuran Buku SURABAYA (BM) - Satu abad usia Kebun Binatang Surabaya (KBS) ikut dirayakan oleh warga Surabaya. Warga Surabaya yang tergabung dalam beberapa elemen masyarakat akan mengge-

lar pameran foto yang merangkum kisah KBS dari awal berdiri sampai tahun 2016. Selain itu, juga akan ada peluncuran buku tentang 100 tahun KBS. Ketua panitia acara yang ber-

tajuk “Kado Warga Untuk KBS” Teguh Ardi Srianto mengatakan, pada 31 Agustus lalu, KBS resmi berusai 100 tahun. KBS saat ini sudah menjadi wahana wisata dan edukasi bagi masyarakat

BM/HASAN

PERINGATAN SEABAD KBS: Menyambut usia satu abad KBS, beberapa elemen masyarakat pencinta dan peduli KBS menggelar serangkaian acara. Kegiatan ini digelar selama sepekan pada 14-20 November nanti.

Surabaya dan Jawa Timur yang sangat terjangkau.

“Rencana kegiatannya ini nanti kita akan gelar di Grand City mulai 14-20 November, ini akan dibuka untuk umum, gratis tanpa ada tiket masuk,” ujarnya, Selasa (18/10).

Teguh menjelaskan, agenda peringatan satu abad KBS ini diselenggarakan oleh beberapa kelompok masyarakat, seperti Surabaya Punya Cerita, Turun Tangan Surabaya, Soerabaia Tempo Doeloe, Rumah Belajar Pandawa, Kelompok Produktif Inspiratif Solutif, Komunitas Jurnalis Peduli Lingkungan, dan Surabaya Creative Network.

Selain pameran foto dan peluncuran buku KBS, beragam aktivitas menarik akan digelar.

Seperti talk show live tentang KBS dan lingkungan hidup, live musik dan pameran design arsitektur KBS di masa mendatang. Desain arsitektur ini merupakan sumbangan dan karya arsitek asal Surabaya.

Kurator Foto Bhakti Pundho-

wo menjelaskan, foto-foto yang akan dipamerkan berasal dari koleksi KBS dan beberapa foto dari sumbangan masyarakat.

Foto dari partisipasi masyarakat tidak akan ditampilkan semua.

Sebab, foto yang masuk ke panitia mencapai ratusan. Sehingga, panitia perlu melakukan seleksi.

“Hanya foto terbaik yang mampu bercerita tentang ragam kisah KBS yang akan ditampilkan selama pameran foto berlangsung,” terangnya.

Sementara itu, penulis buku 100 Tahun KBS Henry Nurcahyo menambahkan, buku yang dikarang merupakan bukti kecintannya terhadap KBS. Buku dipandang sebagai karya intelektual yang sampai kapanpun tidak akan pernah habis.

Apalagi tema yang diangkat adalah KBS yang merupakan wahana wisata murah dan kebanggan bagi warga Surabaya.

“Ini (Buku) dokumentasi tentang human interes di KBS, selama ini banyak yng tidak tahu,” ucapnya.(has/nii)

PD Pasar Surya Dituntut Transparan

Penyertaan Modal Rp 10 M Disorot Legislator SURABAYA (BM) - Legislator mempertanyakan transparansi penggunaan dana penyertaan modal Rp 10 miliar yang diterima Perusahaan Daerah Pasar Surya untuk revitalisasi empat pasar tradisional di Kota Surabaya pada Desember 2015.

Anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Surabaya Muhammad Machmud, mengatakan pihaknya mendesak pemerintah kota meminta laporan penggunaan keuangan dana penyertaan modal Rp10 miliar itu. “Saya menilai penggunaan keuangan untuk revitalisasi empat pasar tradisional tersebut

sampai sekarang tidak jelas.

Padahal penyalahgunaan anggaran berpotensi masalah hukum,” katanya di Surabaya, Selasa.

Menurut dia, Pemkot Surabaya harus meminta laporan penggunaan anggaran itu digunakan untuk apa saja. “Lalu sisanya berapa dan untuk apa saja,” kata Ketua Badan Pembuatan Perda DPRD Surabaya ini.

Untuk itu, lanjut dia, Komisi C DPRD Surabaya akan memanggil PD Pasar Surya untuk menanyakan penggunaan dana penyertaan modal tersebut.

Dengan begitu akan diketahui dengan jelas apakah menyalahi

aturan atau tidak.

“Kami juga akan tanyakan sampai dimana pembangunan revitalisasi pasar tradisional.

Sebab sampai sekarang pembangunan pasar ini hanya terlihat di Pasar Keputran Utara saja. Sedang untuk pembangunan pasar lainnya belum terlihat,” katanya.

Dia menambahkan, penggunaan dana penyertaan modal harus sesuai dengan perjanjian antara Pemkot Surabaya dan PD Pasar Surya. “Tidak boleh untuk yang lain, seperti untuk menggaji karyawan,” kata Machmud.

Sedang pengelolaan pasar tradisional di Kota Pahlawan, lan-

jut dia, secara umum Pemkot Surabaya telah gagal. Hal tersebut terlihat dari beberapa deretan pasar tradisonal di Surabaya yang sepi dari pembeli.

Menurut dia, pasar tradisional yang jumlahnya 67 tersebut terancam mati karena sepi dari pembeli dan pengunjung. Machmud membeberkan deretan pasar yang tidak terkelola dengan baik, di antaranya Pasar Bangkingan Lakarsantri, Pasar Blauran, Pasar Tunjungan dan Pasar Kembang.

Dari deretan pasar tersebut memilikimasalahyangsamayaitu sepi atau matinya aktivitas pasar

di lantai 2 dan seterusnya, hanya yang ada aktivitas di lantai dasar.

DirekturTeknik dan Usaha PD PasarSurya,ZandiFerryansaHadi sebelumnyamengatakan,sebanyak empat pasar milik PD Pasar Suryabakaldirenovasi.Direncanakanpembangunanpasartersebut menelan anggaran Rp10 miliar yang diambilkan dari APBD Kota Surabaya tahun 2016. Adapun pasaryangdirevitalisasitersebutadalah Pasar Pucang, PasarTembok Dukuh,PasarKembang,danPasar Keputran Utara. Pembangunan tersebutmendesakdilakukankarenakondisinyasudahtidaklayaklagi. (ana/nii)

ISTIMEWA

SURABAYA (BM) – Langkahlangkah kebijakan penyebarluasan informasi di jajaran Polda Jatim mendapat apresiasi dari konsultan komunikasi, Aqua Dwipayana. Aqua Dwipayana memuji kinerja pemberian informasi di jajaran Polda Jatim yang telah berlangsung dengan cukup bagus.

Hal itu disampaikan Aqua Dwipayana dalam sarasehan yang diselenggarakan Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) bekerjasama dengan Dewan Pers dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), di Surabaya, Selasa (18/10) kemarin.

Sarasehan ini mengusung tema Kemitraan Polri dengan Media dalam rangka Memelihara Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Menurut Aqua Dwipayana, sarasehan kemitraan yang melibatkan polisi dan wartawan seJatim itu bahkan merupakan keg-

PEMERINTAH kota hendaknya segera melakukan revitalisasi Taman Hiburan Rakyat ( THR) Surabaya.

Pasalnya, kondisi tempat pagelaran kesenian tradisional di Surabaya yang legendaries itu kini sungguh memprihatinkan. Selain tempatnya tampak kumuh dan kotor, juga sepi pengunjung.

Ada beberapa hal yang menjadi catatan penyebab kondisi THR kian terpuruk.

Di samping, masalah Junaedi kurangnya sosialisasi dan promosi ke masyarakat, juga akses menuju ke lokasi pertunjukan terhalang oleh Bangunan Hitech Mall. “Sisi depan terhalang Hitech Mall, maka (pengunjung) THR cenderung terus menurun,” tutur Wakil Ketua Komisi D, Junaedi, Selasa (18/10) kemarin.

Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, THR memiliki peran penting dalam pengembangan budaya tradisional. Di tempat itu, dulunya merupakan cikal bakal berdirinya paguyuban lawak yang melegenda “Srimulat”. Ia khawatir, apabila tak ada upaya pembenahan, THR akan mati suri. “Gedung ada, tapi tak ada penghuni dan pementasannya,” ujarnya.

Junaedi mengaku, kalangan dewan siap mensupport pengembangan kesenian tradisional di THR, dengan mendorong proses revitalisasi dan sosiliasi yang gencar, sehingga menarik minat masyarakat untuk mengunjunginya. “Pembenahan bisa dengan merenovasi, menata SDM nya, kemudian sponsornya,” katanya.

Ia mengakui, tantangan yang dihadapi untuk menghidupkan kesenian tradisional adalah budaya asing yang berkembang pesat di era globalisasi. Namun dia tetap optimis apabila Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bisa bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, untuk meramaikannya. THR bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pentas seni kalangan pelajar. “Jadi apabila ada lomba sekolah di sana, THR akan ramai ,” salah satu ungkapan solusi Junaedi.

THR dalam melakukan promosi, perlu melibatkan perangkat daerah di kecamatan dan kelurahan untuk mensosialisasikan kegiatan yang ada. “Kalau bisa kita berikan beberapa tiket free untuk mereka,” harapnya. (dji/nii)

Agenda

Lomba Karya Tulis

Mencari Jalan Keluar KEMENTERIAN Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian bekerja sama dengan Kelompok Kerja I Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi mengadakan Perekonomian Awards 2016. Awards diberikan melalui Lomba karya tulis In-Depth Reporting Pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi I-XIII yang bertajuk “Mencari Jalan Keluar dari Pusaran Perlambatan Ekonomi Global”.

Dalam rilis yang diterima Berita Metro disebutkan, syarat dan ketentuan lomba antara lain: 1. Cerita harus disusun dalam bentuk (news) features, bukan straight news/hard news atau talkshow.

2. Terbuka untuk semua jenis media massa (Majalah, Koran, TV, Radio, Digital/Online) yang terdaftar di Dewan Pers 3. Setiap peserta (perorangan atau tim) hanya boleh mengirimkan 1 (satu) karya. Satu kantor media massa boleh mengirimkan lebih dari 1 (satu) karya sepanjang dibuat oleh orang atau tim yang berbeda.

4. Karya yang dimaksud adalah karya yang dipublikasikan dalam kurun waktu 1 Januari – 30 Oktober 2016.

5. Setiap peserta wajib mengirimkan 5 (lima) hard copy karya tulisan tersebut. Khusus untuk TV dan radio, juga wajib menyertakan 5 (lima) script (naskah) yang dilombakan plus CD/DVD. Kemudian, materi lomba harus sudah diterima panitia paling lambat 04 November 2016 (softcopy dan hardcopy). berkas softcopy dikirim melalui email ke pke@ekon.go.id, sedang berkas hard copy karya dikirimkan kepada: Panitia Perekonomian Awards 2016 c.q Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Gedung Ali Wardhana Jalan Lapangan BantengTimur 2-4 Jakarta Pusat Lomba ini berhadiah total Rp 75 Juta Rupiah dan Grand Prize berupa laptop. (nii)

Dapat Penghargaan IHS Alumni International

Game Sim City Menginspirasi Risma Bangun Surabaya Bangga, gembira dan haru. Dan entah perasaan apa lagi yang menyelimuti sosok Tri Rismaharini saat menerima penghargaan di sela forum Habitat III, di Quito, Ekuador. Sosok wanita besi yang menjadi walikota perempuan pertama di Surabaya ini tak urung meneteskan air mata saat menyampaikan pidato.

WALI kotaTri Rismaharini tak kuasa membendung air mata tatkala menerima penghargaan Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS) Alumni International. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Utusan Khusus Perwakilan Kerajaan Belanda Henk Ovink di sela-sela rangkaian forum Habitat III di Quito, Ekuador, Senin (17/10) malam waktu setempat.

IHS Alumni International Awards diberikan kepada para ‘jebolan’ IHS yang dinilai berprestasi dan mampu membawa perubahan positif di lingkup

tempat kerjanya. Tahun ini, Risma -sapaan Tri Rismaharini- dinobatkan menjadi pemenang utama IHS Alumni Internasional Awards. Pada posisi runner up ditempati Profesor Alfredo Garay dari Argentina dan Chief Willie Abiano asal Nigeria.

Awalnya, Risma tampak sumringah menerima penghargaan tersebut. Namun, saat diberi kesempatan menyampaikan sepatah-dua kata, raut wajah orang nomor satu di Pemkot Surabaya itu mulai berubah. Tetes air mata haru mulai membasahi pipi Risma.Diaterkenangperjuangannya

saat menempuh pendidikan jurusan Urban Development di IHS, Rotterdam, Belanda, hingga menjadiWalikota Surabaya.

“Perjuangan menjadi walikota tidak mudah. Banyak hambatan dan tanggung jawab yang harus dipikul, sangat berat,” ujarnya dengan nada bergetar.

Tak terkecuali, lanjut dia, saat menggagas e-procurement atau sistem lelang berbasis elektronik dan sistem e-government untuk mempermudah kinerja manajemen pemerintahan. Saat itu, Risma merasakan tekanan sangat berat. Bahkan, dia sempat mengalami intimidasi dan ancamanancaman pembunuhan yang dialamatkan kepada keluarganya.

Namun, seiring berjalannya waktu, sistem yang digagas dengan penuh perjuangan itu terbukti membawa manfaat riil bagi

pemkot. Dengan sistem elektronik, pemkot mampu menekan angka pengeluaran sehingga anggaran pun dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

Suasana haru berubah menjadi ceria manakala Risma men-

ceritakan kenangan-kenangan semasa menimba ilmu di IHS pada 1996. Saking tingginya minat mantan Kepala Bappeko itu akan dunia manajemen perkotaan, dia sampai mengisi setiap waktu luangnya dengan hal-hal

yang berbau tata kota.

“Saat itu konsentrasi saya hanya pada pengelolaan suatu kota. Sampai-sampai, di waktu senggang saya bermain game Sims City (permainan membangun kota,red). Jadi, saya tetap belajar dan berlatih tentang tata kota melalui game itu,” ungkap Risma disambut senyum dan tawa para undangan.

Intinya, Risma menyebut ilmu yang didapat dari IHS sangat berguna bagi masyarakat Surabaya. Dia berharap, ke depan makin banyak anak-anak Surabaya yang belajar di luar negeri lalu kembali untuk membangun tanah airnya. “Kalau selama saya menjabat walikota pendapatan asli daerah (PAD) Surabaya naik 300 persen, itu sedikit-banyak juga karena penerapan ilmu-ilmu yang saya

peroleh dari IHS,” pungkasnya.

Utusan Khusus Perwakilan Kerajaan Belanda, Henk Ovink, mengatakan,WalikotaTri Rismaharini memang layak menyandang pemenang IHS Alumni International Awards 2016 karena dipandang mampu menyeimbangkan antara pikiran dan hati.

“Artinya, yang dipikirkan bukan hanya pembangunan fisik saja, tapi juga perhatian sangat besar pada sisi manusianya,” tuturnya.

Sementara, Presiden IHSAlumni International Board, Mansi Jasuja menjelaskan, IHS Alumni International Awards diselenggarakan setiap dua tahun sekali. Penghargaan ini pertama kali digelar pada 2012. “Jadi, Ibu Tri Rismaharini ini merupakan pemenang edisi ketiga IHS Alumni International Awards,” kata Mansi (hms/has/nii)

04 MOJOKERTO-JOMBANG

berita metro

www.beritametro.co.id

RABU, 19 OKTOBER 2016

Pernyataan Sikap Pengurus PSHT, Cegah Konflik Meluas

MOJOKERTO(BM)-Pasca rentetetan aksi anarkis di Kabupaten Mojokerto, pengurus perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) akhirnya mengeluarkan pernyataan sikap. Upaya itu ditempuh untuk meredam potensi konflik lebih luas.

Pernyataan sikap itu dikeluarkan setelah pengurus PSHT melakukan pertemuan tertutup dengan polisi dan TNI di Mapolres Kota Mojokerto. Pertemuan itu dihadiri perwakilan pengurus pusat PSHT Madiun, pengurus cabang Mojokerto, Gresik, Lamongan, Sidoarjo dan Surabaya.

Sementara dari pihak keamanan, selain Kapolres Kota Mojokerto, juga hadir Kapolres Gresik, Jombang, Kabupaten Mojokerto, serta Dandim 0815 Mojokerto. Berikut empat poin pernyataan sikap yang disampaikan anggota advokasi dan bantuan hukum pengurus pusat PSHT Madiun, Indarto.

Pertama, Menyampaikan duka cita atas meninggalnya Dwi Cahyono, warga ranting PSHT Dawarblandong, semoga khusnul khotimah. Kedua, Kami atas nama keluarga besar PSHT khususnya

Menurut Indarto, pernyataan sikap ini juga sebagai mandat dari pengurus pusat PSHT Madiun. “Harapan kami kedepan tercipta situasi kondusif di Mojokerto dan sekitarnya,” tegasnya.

Ketua Cabang PSHT Mojokerto, Hari Sucipto menambahkan, pasca insiden di Desa Kebonagung dan Tangunan di Kecamatan Puri; di Desa Kupang, Kecamatan Jetis; serta di Desa Pulorejo, Kecamatan Dawarblandong, pihaknya meminta semua warga dan simpatisan PSHT untuk bersikap arif bijaksana.

Dia menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus kekerasan itu ke polisi.

“Semua para ketua cabang agar membantu mengkondisikan masingmasing cabang untuk tidak menghadirkan atau mengirim atau datang sendiri, supaya diawasi agar tak datang ke Mojokerto, khususnya ke Dawarblandong yang merupakan rumah duka,” tandasnya.

Kapolres Kota Mojokerto, AKBP Nyoman Budiarja menyambut baik pernyataan sikap para pengurus PSHT ini. Dia berharap kepada semua warga PSHT untuk mematuhi apa yang sudah menjadi kebijakan pengurus organisasi. (bud/gie/dra)

FOTO BM/PRAYOGI

JELASKAN: Pengurus perguruan silat PSHT membuat pernyataan sikap atas insiden bentrokan dengan warga agar tidak meluas.

cabang Mojokerto dan sekitarnya sekaligus mewakili pengurus pusat PSHT Madiun, meminta maaf yang sebesarbesarnya atas gangguan keamanan yang ditimbulkan akibat kegiatan di Kabupa­ten Mojokerto, sehingga memunculkan ekses negatif bagi masyarakat.

Kami siap memberi ganti rugi material yang dialami masyarakat.

Ketiga, Kami meminta dan mempercayakan kepada Polres Kota Mo-

jokerto untuk melakukan penegakan hukum kasus-kasus yang terjadi menimpa warga PSHT agar dilakukan cepat, profesional, transparan, dan berdasarkan fakta dan bukti. Keempat, Berdasarkan data dan fakta yang kami kumpulkan dari investigasi internal, kami menyimpulkan insiden di Kupang (Kecamatan Jetis) sebagai kasus kriminal biasa. Tidak ada muatan konflik antar perguruan.

Ratusan Kader Pratama PDIP Ikut Pendalaman Ideologi Pancasila

MOJOKERTO(BM)-Pendalaman dan penguatan ideologi Pancasila terus ditanamkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kepada kadernya. Seperti yang digelar DPC PDI P Kabupaten Mojokerto di Gedung SBK Pagerluyung Gedeg Mojokerto, 15-16 Oktober 2016. Kepala Badiklatcab DPC PDI P Kabupaten Mojokerto Miadi, mengatakan pendidikan yang diikuti ratusan kader pratama selain menumbuhkan militansi juga membangun kesadaran kolektif ideologi. Sehingga PDI Perjuangan kedepan bisa konsisten sebagai partai kerakyatan. “Berdisiplin sebagai kader pelopor sangat penting, Sehingga bisa mengerakkan mesin partai melalui kaderisasi dan pendidikan kader,” ujarnya.

Menurutnya, dengan cara itu,

FOTO BM/PRAYOGI

KADER : Ketua DPC PDI P Kabupaten Mojokerto turut memberi materi pendalaman ideologi Pancasila.

sekaligus menjadi jawaban bagi PDI Perjuangan dalam menghadapi perlunya menciptakan kader pemimpin kedepan yang bisa menjadikan wajah partai tidak saja berorientasi pada kekuasaan.

“Sehingga, bisa memperkuat

Badan Pemenangan Pemilu (BP Pemilu DPC Kabupaten Mojokerto), yang mana akan terus menerus mendorong agar tahun 2019 akan membawa kemenangan partai,” tegas Miadi.

Ketua DPC PDI Perjuan-

gan Kabupaten Mojokerto, Hj. Setia Puji Lestari mengatakan pihaknya akan selalu terus menjalankan instruksi DPP PDI Perjuangan dalam hal kepartaian. Ini bagian dari mata rantai PDI Perjuangan Kabupaten Mojokerto guna memperbaiki diri menuju kader progresif revolusioner dan bukan kader cenggeng yang hanya numpang partai. Inilah respon PDI Perjuangan dalam menjawab kritik atas kondisi partai secara umum belakangan ini.

Sementara Hj. Yuni Sri Erdiana Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Mojokerto menambahkan partai sejatinya harus bisa menampilkan wajah yang membangun peradaban, yakni wajah keberpihakannya atas apa yang dihadapi rakyat.

Sedangkan, Yustinus Arifianto

yang akrab dipanggil Bung Xanana menambahkan, tidak ada lagi tempat bagi kader-kader yang manja, yang tidak menguntungkan partai ke depan agar tahu diri, kita didik mereka agar menjadi kader-kader yang militan,’’ ujarnya.

Secara umum, melihat kondisi politik di Kabupaten Mojokerto yang hampir bisa dikatakan ‘mandek’ kinerja anggota DPRD Kabupaten Mojokerto yang seharusnya menjadi motor peyeimbang jalannya roda pemerintahan jauh dari harapan. Melihat kondisi ini, sangat miris sekali, jauh dari program Nawacita Presiden Joko Widodo,” pungkas H Rif’an Hanum, SH, penanggung jawab pendidikan kader pratama angkatan 1 DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mojokerto. (gie/dra)

KEDIRI - NGANJUK

KILAS

Danrem 082 Tinjau Pembangunan SP3-T JOMBANG (BM) – Komandan Korem 082/CPYJ, Kolonel Gathut Setyo Utomo S.Ip meninjau pembangunan Sentra Pelayanan Pertanian Padi Terpadu (SP3-T) di Desa Denanyar Kabupaten Jombang. Bangunan yang menempati lahan eks Yonif 503 itu sebagai gudang produksi, pengeringan dan penggilingan padi. Kolonel Gathut Setyo Utomo menjelaskan pembangunan SP3-T untuk mendukung upaya mensukseskan program pemerintah di daerah mewujudkan ketahanan pangan nasional. “Pelaksanaan pembangunannya melalui kerjasama antara TNI AD dengan pihak lain yang ada di wilayah,” terang Danrem.

Saat meninjau, Danrem yang didampingi Komandan Kodim 0814 Jombang Letkol Arh. M Fathurrohman dan Direktur PT Biogene Plantation Gresik melihat langsung prosentase pembangunan yang telah mencapai 87 persen.

Selain melihat fisik bangunan, Danrem juga melihat gudang yang dilengkapi mesin pengering padi, mesin penggilingan yang kondisinya siap operasional. Bahkan Danrem menyaksikan proses penggilingan gabah dan penggilingan padi.

Kepala Teknik PT Biogene Plantation Gresik, Chandra, menjelaskan mesin tersebut memiliki kapasitas 10 ton dalam sekali proses pengeringan dalam tempo proses 8 jam gabah kering yang memiliki kadar air 26 persen. Sedangkan untuk penggilingan memiliki kapasitas 600 – 1000 Kg per jam.

Sementara, Lettu Czi Supardi, Ketua Tim Teknis Bangunan menjelaskan bangunan gudang SP3-T ini juga dilengkapi ruang serba guna dan mess karyawan. Saat ini pekerjaan tinggal pemasangan BRC atau pagar ram besi sepanjang 285 meter dan atap penutup mesin openpengering padi, jika dua unit tersebut selesai dikerjakan, maka kondisi secara keseluruhan mencapai 100 % dan siap dioperasikan. (gie/dra)

FOTO BM/PRAYOGI

TINJAU : Danrem 082 menyaksikan proses mesin pelayanan pertanian

berita metro

www.beritametro.co.id

Ditemukan Fosil di Areal Proyek Jalan Tol Trans Jawa NGANJUK(BM)-Penemuan situs purbakala berupa fosil di areal proyek pembangunan jalan Tol Trans Jawa, di Dusun Demangan Desa Kemlokolegi Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, Selasa (18/10). Penemuan puing Fosil yang diduga berusia ribuan tahun ditemukan dalam bentuk batu bata serta struktur tulang belulang, dievakuasi dari areal yang tengah dilakukan proses pengerukan menggunakan alat berat.

Menurut Agus, salah satu warga mengatakan, Fosil ditemukan dari laporan pekerja Tol yang sedang melakukan pengerukan tanah. “Awalnya operator backhoe yang menemukan puing puing batu, lalu saya korek kok ada potongan tulang, “ terang Agus. Mengetahui ada benda aneh, Agus yang merupakan penjaga areal proyek Tol Trans Jawa ini, menghubungi Kepala Desa setempat dan disarankan untuk menghadirkan ahli Purbakala. “Ini tadi baru saja di bongkar rame-rame mas, “ujar Agus.

Sementara itu, Nazir salah satu ahli dari Purbakala Mojokerto menjelaskan, areal Dusun Kademangan merupakan situs yang diduga bekas padepokan atau pusat peradapan zaman kerajaan. “Dari

KEDIRI(BM)-Masyarakat Kediri dapat menikmati keindahan, jika berkunjung ke tempat Wisata Gunung Kelud. Karena setiap akhir pekan di bulan Oktober 2016, tempat ini menyajikan berbagai hiburan yang siap memanjakan para pengunjung melepas penat. Hiburan-hiburan tersebut, termasuk dalam rangkaian acara Festival Kelud 2016 yang resmi dibuka Bupati Kediri, dr. Hj. Haryanti Sutrisno yang didampingi Wakil Bupati Drs. H. Masykuri, MM., Kajari Kabupaten Kediri Pipuk Firman Riyadi, SH, MH dan Sekretaris Daerah serta jajaran Kepala Satker Kabupaten Kediri.

Pemukulan Gong oleh Kajari sebagai tanda dimulainya Festival Kelud 2016 dengan disaksikan seluruh pejabat dan staf pemerintah Kabupaten Kediri. Terlihat PERWAKILAN

FOTO BM/KAMTO

SITUS: Warga masyarakat saat menggali di lokasi ditemukannya fosil.

tekstur dan pecahan benda yang ditemukan kemungkinan besar dulunya wilayah ini merupakan areal pusat Kademangan, “jelas Nazir. Ditambahkan Nasir, bahwa

sebelumnya dia juga pernah melakukan penelusuran situs Purbakala tidak jauh dari tempat penemuan terbaru ini.

Berdasarkan penelusuran sebelumnya,

Bupati Buka Festival Kelud

kerumunan masyarakat yang antusias dan penasaran dengan Festival Kelud yang berlokasi di Parkir Kediri. Setelah memukul Gong dan pelepasan burung Merpati, Bupati Kediri beserta rombongan melihat stand UMKM yang ikut meramaikan Festival Kelud. Setiap kecamatan se Kabupaten Kediri menampilkan produk-produk unggulan UMKM yang diperjual belikan selama acara berlangsung. Selain produk UMKM juga ada produk pertanian berupa sayur dan buahbuahan di setiap kecamatan.

Saat mengunjungi stand, Bupati selalu melakukan dialog dengan pemilik UMKM tentang produk apa yang telah mereka buat. Tidak lupa Bupati selalu mengingatkan bahan baku untuk membuat produk tersebut harus bebas dari bahan pengawet yang

ternyata ada kemiripan bentuk dan jenis bendanya. “Jenis bendanya mirip pecahan-pecahanya semacam gerabah dan puing bangunan kuno, ada juga Fosil berupa Tulang, “ imbuh Nazir.

Sedangkan Amin Fuadi selaku Kasi Sejarah Seni tradisi Musium dan Kepurbakalaan, menjelaskan bahwa penemuan fosilsitus purbakala ini merupakan kekayaan milik negara yang dilindungi oleh Undang Undang, sehingga harus dipastikan mendapatkan perlakuan yang bersifat melindungi dan melestarikan. “Harus kita amankan kondisinya sebelum dilakukan pemindahan temuan untuk diteliti lebih lanjut, “ungkap Amin.

Pantauan dilapangan, selain puingpuing benda berupa gerabah batu bata berukuran 30 cm x 20 cm, juga ditemukan potongan tulang belulang yang telah mengapur yang termasuk kategori fosil purbakala. Pada kepentingan penelusuran lebih mendalam pihaknya meminta agar sekitar penemuan diberikan garis polisi (police line).

“Kita minta areal ini diberi garis pengaman, ya setidaknya seluas tiga meter persegi,”pungkas Amin.(kam/dra)

FOTO: BM/IBAD

HIBURAN: Bupati Kediri, dr. Hj. Haryanti Sutrisno saat meninjau stan UMKM dalam acara Festival Kelud yang baru saja dibuka.

berbahaya bagi kesehatan. “ Ini semua bebas dari bahan pengawet dan bahan kimia lain yang berbahaya bagi kesehatan khan,” tanya Bupati Kediri kepada salah penjaga satu stand.

Bupati berharap Kabupaten Kediri bisa menjadi sentranya buah lokal. “Para petani harus meningkatkan hasil pertaniannya agar mampu memenuhi permintaan konsumen yang se-

makin cinta terhadap buah lokal yang segar dan aman dikonsumsi setiap hari,”ungkap dr. Hj. Haryanti Sutrisno Selain pameran produkproduk UMKM dan produk pertanian, Festival Kelud 2016 juga menggelar Festival Tari tingkat SMA/SMK sederajat se-Kabupaten Kediri. Festival tari tersebut berlangsung 2 hari tanggal 15 - 16 Oktober 2016 dengan diikuti sebanyak 18 group tari diparkir Kediri. Dalam FestivalTari ini para siswa berlomba menampilkan yang terbaik dengan membawakan Tarian Tradisional.

Festival kelud Masih banyak lagi hiburan yang dapat menambah wawasan, ilmu dan pendidikan mengenai seni dan budaya tradisional. Seperti kesenian Tobong, Jaranan, Ritual Kelud dan lain-lain. (adv/bad)

KILAS

Bupati ‘Wajibkan’PNS Gunakan Elpiji Non Subsidi KEDIRI (BM) - Bupati Kediri Haryanti Sutrisno mengajak para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Kabupaten Kediri, untuk menggunakan tabung elpiji non subsidi “Bright gas” ukuran 5,5 kilogram. “Dari gaji dan tunjangan, teman-teman PNS ini kan warga yang mampu, bukan masuk warga miskin, jadi diarahkan agar semua berkomitmen untuk tidak menggunakan elpiji subsidi, karena itu hak warga miskin, beralih ke elpiji non subsidi,” kata Bupati di Pendopo Kabupaten Kediri, Selasa.

Dikatakan, selama ini masyarakat mengenal elpiji non subsidi hanya yang 12 kilogram, sehingga harganya mahal, namun saat ini sudah ada yang ukuran 5,5 kilogram dengan harga yang relatif lebih terjangkau.

“Orang mau beli tabung non subsidi 12 kilogram harga bertambah mahal, jadi orang mau beli merasa terlalu banyak uang yang dikeluarkan. Ini ada 5,5 kilogram, kan lebih terasa ringan untuk membelinya,” ujarnya. Pihaknya saat ini masih melakukan imbauan, namun kedepan diharapkan, terutama para pegawai negeri sipil ini beralih memanfaatkan tabung elpiji yang non subsidi.

Sementara ini pada pangkalan, di Kabupaten Kediri masih terbatas. Maka itu, pihaknya mempersilakan jika perangkat desa ingin membentuk BUMDES (badan usaha milik desa). Mereka bisa mencari untung dengan membuka pangkalan tersebut.

General Manager Pertamina MOR V Ageng Giriyono yang hadir dalam acara itu mengatakan mendukung upaya Bupati untuk mendorong agar PNS memanfaatkan tabung elpiji non subsidi. PNS dinilai sebagai orang yang mampu dan berpengaruh, sehingga bisa menjadi panutan, dan secara bisa bertahap mengurangi penggunaan elpiji bersubsidi. “Kami berharap imbauan ini sebagai langkah awal positif oleh pemerintah daerah. Dari Bupati mendukung penuh dan ini sejalan dengan upaya pemerintah bagaimana elpiji ini tepat sasaran,” ujarnya. Pihaknya mengungkapkan, saat ini konsumsi elpiji Kediri masih didominasi elpiji bersubsidi dengan 89 persen dari total komposisi penjualan produk. Diharapkan dengan adanya dukungan dan dorongan pemerintah dapat menekan konsumsi itu.

Di Kediri, terdapat outlet elpiji non subsidi yang tersebar pada 12 agen, 89 pangkalan, serta 23 SPBU. Jika mampu ditekan, ke depannya bisa menurunkan beban pemerintah.”Jika sudah mulai dengan baik tentu saja beban pemerintah melalui subsidi akan berkurang. BBM contohnya, subsidi turun, sangat mungkin elpiji juga turun, tapi ini sebenarnya ranah pemerintah. Kami hanya membuat terobosan bagaimana menciptakan produk dan diterima masyarakat,” paparnya. (nas/dra)

MOJOKERTO-JOMBANG: Prayogi Waluyo (koord), Aan Hidayat (Jombang). IKLAN/LANGGANAN: 081 134 647 71

MALANG RAYA 05

berita metro

www.beritametro.co.id

RABU, 19 OKTOBER 2016

Usai Terbakar, Tahun Depan Pasar Comboran Direvitalisasi MALANG (BM) - Wali Kota Malang, HM Anton, mengaskan, Pasar Besi Comboran segera dilakaukan direvitalisasi. Sesuai rencana, revitalisasi pasar yang terbakar belum lama ini dilaksanakan tahun 2017 mendatang. “Tahun depan

kami akan bangun kembali Pasar Besi itu. Maka, pemerintah pada pembahasan untuk APBD 2017 memasukkan anggaran untuk Pasar Besi Comboran lewat APBD 2017,”jelas HM Anton, Selasa (18/10).

Pihaknya mengaku be-

lum mengetahui biaya yang dibutuhkan untuk membangun Pasar Besi Comboran.

Alasannya, karena saat ini fokusnya masih menghitung kerugian dan biaya yang dibutuhkan.“Akibat kebakaran itu, kami belum tahu keru-

giannya. Selain itu kami harus bahas dulu dengan DPRD untuk penganggaran pasar besi tahun depan itu,” imbuhnya.

Anton berharap, dengan pembangunan kembali pasar Comboran, pedagang di pasar tersebut bisa kembali berak-

tibitas secara normal. Sebab, mereka tidak terganggu masalah lahan. Karena itu dirinya mengingatkan pedagng agar bersabar dan waspada.

Sehingga, kalau pasar itu selesai direvitalisasi tidak terbakar lagi.(lil/dra)

BNN Gandeng Dindik Gelar Pekan Seni Pelajar

MALANG (BM) – Dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaraan Gelap Narkoba (P4GN) di Kota Malang, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang dan Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Malang menggelar Pekan Seni Pelajar Tahun 2016, Selasa, (18/10) di Aula Skodam V/Brawijaya Malang. Hadir dalam acara tersebut Sekretaris Daerah Kota Malang, Dr. Drs. H. Idrus, M.Si ; Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur, Brigjend.

Pol. Drs. Amrin Remico, MM. Kepala BNN Kota Malang, Kepala BNN Kabupaten Malang, Kepala BNN Kota Batu, Kepala Dinas Pendidikan, Kejaksaan Negeri Malang. Juga ada Kapolres Kota Malang, Wakil Bupati Kabupaten Malang. Bahkan, Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrad, dan Forkopimda Kota Malang.

Walikota Kota Malang H.M. Anton seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Malang, Dr. Drs. H. Idrus, M.Si, mengucapkan selamat datang kepada Kepala BNN Provinsi Jawa Timur. Pihaknya berharap kehadiran Kepala BNN Provinsi Jawa Tiimur dapat memantapkan serta memotivasi Kota Malang untuk selalu memiliki

Positif Narkoba, Lima Pemandu Karaoke Ditahan

komitmen kuat dalam memberantas serta memerangi narkotika.

Menurutnya, penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa. Terkait hal tersebut, Idrus juga menyampaikan, adanya kegiatan ini diharapkan dapat menjadi motor pergerak anti penyalahgunaan narkoba di sekolah bagi para pelajar.

“Kegiatan pagelaran seni budaya ini diharapkan dapat menjadi media sosialisasi pencegahan penyalahgunaan dan penyebaran narkoba, dan juga merupakan ajang kreativitas yang bermanfaat untuk menumbuhkan minat dan bakat para siswa yang berprestasi di sekolah khususnya di bidang seni dan budaya.” ujar Idrus.

Sementara, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur, Brigjend. Pol. Drs. Amrin Remico, MM menyampaikan tujuan diadakannya Pergelaran Seni Budaya dan Pembukaan Pekan Seni Pelajar Tahun 2016 dan sekaligus memperingati Hari Narkotika Nasional Tahun 2016 dan

BATU(BM) - Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Batu resmi mengamankan lima Pemandu Karaoke. Sebab, mereka positif menggunakan narkotika dan ditahan setelah petugas BNN dan Polres turun ke tempat karaoke Sambel

juga Hari Sumpah Pemuda.

Amrin berharap Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) selalu melaksanakan kegiatan seperti ini dengan Pemerintah Kota Malang bersama Institusi TNI dan Polri dan juga Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten dan Dinas Pendidikan Nasional Kota yang membawahi sekolah-sekolah dalam memerangi narkoba.

“Saya berharap kegiatan semacam ini terus digelorakan dan berkesinambungan, sehingga anak-anak disibukkan dengan kegiatan positif sehingga tidak sempat untuk berpikir dan bertindak hal negatif yang berujung pada penyalahgunaan narkoba.” ujar Amrin.

Kegiatan inipun menampilkan beragam aksi dan kreasi dari para pelajar Kota Malang mulai tingkat SD, SMP, SMA dan juga SMK dibidang seni.

Selain menampilan kesenian yang kreatif, pada acara ini juga diadakan berbagai lomba pada setiap jenjang pendidikan yang ada.

Acara ini dihadiri para pelajar dan guru-guru mulai tingkat SD, SMP, SMA, SMK di Kota Malang kurang lebih 400 orang.(lil/dra)

Apel di Kecamatan Junrejo, Senin (17/10) malam, saat aparat menggerebek tempat hiburan malam itu.

Di tempat hiburan ini, petugas melakukan tes urine terhadap enam orang.

Hasilnya satu orang positif

FOTO BM/CHOLIL

KERJASAMA: Guna Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaraan Gelap Narkoba (P4GN) di Kota Malang, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang dan Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Malang menggelar Pekan Seni Pelajar 2016, Selasa, (18/10) di Aula Skodam V/Brawijaya Malang.

menggunakan sabu-sabu. “Petugas melanjutkan pemeriksaan ke tempat kos pemandu karaoke Sambel Apel di Desa Beji. Ada lima orang yang diperiksa,” kata Kepala BNN, Heru Cahyo Wibowo, Selasa (18/10).

Dari lima orang tersebut, jelas Heru, dua orang positif menggunakan methametamin (sabu-sabu), satu orang dinyatakan negatif.

“Tapi, dua orang lainnya mengaku baru menggunakan sabu-sabu terakhir satu min-

KILAS

Kejari Kembali Periksa Saksi Dugaan Proyek Fiktif MALANG(BM)-Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang, terus mengembangkan dugaan korupsi proyek jasa pelayanan dan pengadaan suku cadang di Dinas Pasar, Kota Malang. Setelah memeriksa lima saksi, Kejari memanggil 11 saksi lainnya untuk pengusutan proyek fiktif senilai Rp 300 juta pada 2014 itu. “Para saksi sebanyak 11 orang itu Alhamdulillah datang semua. Mereka sudah menjalani pemeriksaan,” kata Kasi Pidsus Kejari Kota Malang, Wahyu Triantono disela pemeriksaan, Selasa (18/10).

Menurutnya, sebelumnya ada lima saksi yang diperiksa. Kini ada 11 saksi, sehingga, total 16 saksi yang diperiksa terkait kasus tersebut.

Saksi yang diperiksa itu, diantaranya dari Dinas Pasar dan rekanan. Mereka diperiksa terkait dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. “Pemeriksaan FOTO: BM/KHOLIL pada intinya masih sama. Terkait Wahyu Triantono tugas dan tanggung jawabnya apa.

Apakah sesuai dengan tupoksinya,” ucapnya.

Dalam pemeriksaan kali ini, hadir mantan Kepala Dinas Pasar saat kasus itu terjadi, yaitu Bambang Suharijadi. Dia termasuk dalam 11 saksi yang diperiksa oleh penyidik Kejari Kota Malang. “Ada 20-an lebih pertanyaan untuk Pak Bambang. Detailnya itu masuk materi pemeriksaan, jadi tidak bisa kami beberkan,” ujar Wahyu. Menurut dia, ada banyak kejanggalan dalam proyek tersebut. Salah satunya adalah rekanan yang mendapatkan proyek pengadaan suku cadang.

Rekanan yang mendapatkan proyek itu, kata dia, bukan spesifikasinya. Alasannya karena rekanan tersebut merupakan penyedia jasa kontruksi. “Kontruksi kok ngerjakan suku cadang. Intinya ada kegiatan, yang sebenarnya tidak pernah dilakukan oleh rekanan sesuai dengan kontrak,” ucapnya.

Dua proyek itu kata dia memang tidak melalui tender. Alasannya, karena nilai proyeknya dibawah Rp 200 juta. (lil/dra) ggu yang lalu. Kelima orang yang positif kami bawa ke BNN,” jelasnya.

Lima orang tersebut akan menjalani rehabilitasi dan rawat jalan. Dalam operasi tersebut pihaknya menekankan ke ranah penindakan.

“Ini hasil pengembangan kasus sebelumnya. Namun, kami tidak menemukan mereka memiliki atau menyimpan narkoba, sehingga hanya dilakukan rehab dan rawat jalan,” paparnya. (lil/ gus/dra)

PASURUAN

berita metro

www.beritametro.co.id

Anaknya Dipukul, Majikan Dipolisikan PASURUAN(BM)– Tidak terima anaknya yang masih kecil dimaki dan diperlakukan tidak sewajarnya, seorang majikan dilaporkan ke polisi. Hal ini bermula dari saat anak dari Juma’ati (44) warga Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Bangil, SBS (6), bermain dengan anak UB yang juga majikannnya, AL (4). Sore sekitar pukul 17.00, korban meminjam sepeda kayuh milik AL. Oleh korban, sepeda milik AL , dipakai standing. Aksi itu, diketahui oleh UB, yang baru pulang dari kerja.

Begitu melihat sepeda anaknya dipakai atraksi, UB murka. Secara kasar, UB menjewer SBS. Tak cukup disitu, korban juga dipukul hingga merah pada bagian pipi kanannya. Tidak sampai disitu, sambil menangis, korban kemudian dibawa UB ke arah Juma’ati.

Sembari didorong ke Juma’ati, UB memaki-maki anak tersebut.

Tak terima anaknya dipukul, hingga akhirnya Juma’ati melaporkan ke polisi. “Anak saya sampai menangisnangis. Karena di dorong dan dimaki-

maki,” imbuhnya. Pihaknya memilih melaporkan ke Polres Pasuruan. UB mengaku kalau apa yang dilakukannya itu, adalah pemberian pendidikan.

Dirinya membantah jika berlaku kasar terhadap korban.

Menurut versi UB, SBS memaksa untuk meminjam sepeda kayuh anaknya. Namun, anaknya yang bernama AL, tidak memperkenankan, sehingga SBS marah dan mendorong sepeda tersebut. “Saya sudah sering menerima laporan kalau anak saya ser-

ing dijahilin. Tapi, saya redam karena itu kata orang lain dan bukan melihat langsung. Dan, baru kemarin saya melihat langsung,” ucapnya. Meski begitu, pihaknya membantah jika dituding melakukan pemukulan. Ia hanya menyentuh pipi korban. “Saya kaget juga, kok kayaknya dilebih-lebihkan,” timpalnya. Kasatreskrim Polres Pasuruan AKP Khoirul Hidayat membenarkan adanya laporan tersebut.

Se jauh ini, perkara itu masih dalam proses lidik.(pas/dra)

Ruang Jalan Disalahgunakan, PUPP Segera Maksimalkan PASURUAN(BM)–Pemanfaatan ruang jalan dan ruang pengawasan jalan seringkali banyak disalahgunakan. Maka Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPP) menilai banyaknya pedagang yang berjualan di badan jalan serta penumpukan barang dibahu jalan dianggap sebagai pelanggaran. Selain itu juga sering dijumpai badan jalan digunakan sebagai parkir kendaraan.

Kepala Badan Tata Usaha dan Sofa Rosliansyah selaku Kabid Konservasi dan Peralatan I Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII, Tri Indianto mengatakan, pihaknya akan membuat terobosan dan inovasi untuk meminimalisir hal tersebut, dengan cara melalui sosialisasi maupun papan informasi yang memuat sketsa bagian-bagian jalan serta larangan dan sanksi terganggunya fungsi jalan.

“Hampir semua jalan di Indonesia disalahgunakan, untuk itu perlu diadakan sosialisasi seperti ini, ” kata Tri Indianto, di Pendopo Kabupaten Pasuruan beberapa waktu lalu. Menurut Tri, tujuan digelarnya sosialisasi adalah untuk menyebarluaskan informasi tentang ketentuan pemanfaatan bagian-bagian jalan sesuai dengan aturan yang berlaku , sehingga dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya.

“Jalan pasti ada kaitannya dengan kemudahan para pengguna jalan. Khususnya jalan nasional maupun propinsi. Maka dari itu kami mengundang para camat yang wilayahnya dilewati oleh jalan nasional maupun propinsi, supaya mereka juga mengetahui kalau sosialisasi ini penting,” kata Tri. Saat ini jalan nasional di Jawa Timur kurang lebih sepanjang 300 Km, sedangkan panjang total jalan nasional di Pasuruan totalnya mencapai 94,12 KM. Rinciannya untuk Kabupaten Pasuruan sepanjang 77,33 dan melewati 10 kecamatan seperti Nguling, Grati, Rejoso, Gempol, Beji, Bangil, Sukorejo, Pandaan, Purwosari, dan Purwodadi. Sedangkan Kota Pasuruan mencapai 16,79 KM.(pas/dra) PERWAKILAN

FOTO BM/UMAR

MANFAAT: Pemanfaatan ruang jalan sebagaimana mestinya harus kembali dilakukan. Ini dimaksudkan agar fungsi jalan menjadi maksimal.

KILAS

Kemendikbud Beri Penghargaan Kawastara Pawitra pada Dispendik PASURUAN(BM)-Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan tidak pernah berhenti berinovasi dalam memajukan dunia pendidikan. Karena kepiawaiannya dalam mengelola dunia pendidikan, Dispendik kembali memperolehan penghargaan. Baik dari pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat. Bahkan ada pula penghargaan dari swasta.

Pekan kemarin, Dispendik Kabupaten Pasuruan mendapat penghargaan d a r i Ke m e n t e r i a n Pendidikan. Kali ini berupa penghargaan Kawastara Pawitra.

Penghargaan ini dianugerahkan, karena Dispendik mempunyai kepedulian kepada para kepala sekolah ataupun calon kepaFOTO: BM/UMAR la sekolah. Adanya H. Iswahyudi kepeduliannya berupa pelatihan ini tercipta kepala sekolah berkualitas.

Selama ini yang sudah berjalan, penganggarannya ada pada APBD dan ada pula yang dari bantuan masyarakat. Kepedulian semacam ini sangat langka dan jarang diperoleh oleh daerah manapun.

“Alhamdulillah kita dapat penghargaan Kawastara Pawitra dari Kementerian Pendidikan. Penghargaan itu karena kita peduli kepada kepala sekolah dan calon kepala sekolah dengan memberikan pelatihan,” papar H. Iswahyudi, Kepala Dispendik Kabupaten Pasuruan.

Masih kata Iswahyudi, penghargaan tersebut diterima langsung dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Muhajir Efendi di Hotel Novotel, Solo, Jawa Tengah, pekan kemarin. Lanjut Iswahyudi, mestinya Bupati Pasuruan HM Irsyad Yusuf yang menerima. Tapi karena Bupati ada halangan untuk hadir, maka penerimaan penghargaan tersebut diberikan kepadanya.

“Penghargaan tersebut diberikan kepada kita karena dianggap telah mampu menyiapkan kader-kader kepala sekolah yang berkualitas. Selain calon kepala sekolah, tentu yang ikut terangkat dengan program pelatihan tersebut adalah para pengawas. Kami berharap dengan adanya pelatihan ini akan mampu meningkatkan kinerja para kepala sekolah dan pengawas,” pungkas Iswahyudi. (umr/kd/dra)

MALANG RAYA: AJI A HAJI (KOORD), M. KHOLIL, AGUS SUSANTO PASURUAN: H Umar Wirohadi (kabiro), Abdul Kadir Jaelani IKLAN/LANGGANAN: 081 336 484 057

METRO SPORT 06

berita metro www.beritametro.co.id

RABU, 19 OKTOBER 2016

Fokus Lebih Untuk Gelandang dan Bek

TSC 2016

TC Tahap VI Diikuti 26 Pemain

HASIL PERTANDINGAN

tober. Pemain yang dipanggil akan disiapkan untuk menjalani dua laga ujicoba tandang melawan Myanmar di Yangon (4/11) dan Vietnam di Hanoi (8/11).

Dari 26 nama tersebut, pelatih timnas Indonesia, Alfred Riedl, sedikit perubahan dari para pemain yang dipanggil TC tahap terakhir. Perubahan pemain ada di posisi penjaga gawang, lini belakang, dan lini tengah.

Di posisi kiper misalnya, penjaga gawang Arema Cronus Kurnia Meiga Hermansyah kembali masuk dalam skuat Riedl pada pemusatan kali ini. Sedangkan Jandia Eka Putra dari Semen Padang dan Hery Prasetyo dari Madura United tak lagi masuk ke dalam pilihan Riedl.

Di lini belakang juga hanya ada sedikit perubahan. Riedl tak lagi memboyong I Putu Gede Juni Antara dari Bhayangkara FC dan Abdul Rahman Sulaiman dari Bali United. Sebagai gantinya, Riedl memasukkan Ricky Fajrin Saputra dari Bali United untuk mem-

perkuat lini pertahanan.

Sementara itu AndikVermansah (Selangor FA), Ichsan Kurniawan (Sriwijaya FC), dan Jefri Kurniawan (Pusamania Borneo FC) tak masuk dalam daftar skuat dalam latihan di Sleman nanti.

Mereka digantikan beberapa pemain yakni Bayu Gatra Sanggiawan (Madura United), Rizky Ahmad Sanjaya Pellu (PSM Makassar), Muhammad Hargianto (Bhayangkara FC), dan Syahroni (Persija Jakarta).

Khusus untuk Andik, pemain Selangor FA itu tampaknya tetap mendapat jaminan bakal masuk skuat utama kendati tak ikut pemusatan latihan. Lagi pula, pemusatan di Sleman ini dimaksudkan Riedl untuk menyeleksi kembali skuatnya. “Pemain seperti Andik atau Lilipaly akan langsung bergabung beberapa hari jelang uji coba dan tak masalah bagi saya,” tutur Riedl.

Namun, bukan tidak mungkin pula Riedl akan menyertakan pemain yang baru masuk di pe-

ISTIMEWA

JAKARTA (BM) - PSSI akhirnya merilis 26 nama pemain yang akan ikut dalam TC Timnas Indonesia tahap 6 jelang Piala AFF 2016. Dari 26 nama tersebut, satu orang merupakan muka baru, yakni Rizky Pellu.

Rizky sebenarnya sudah pernah bergabung sebelum menghadapiVietnam kemarin.Tapi saat itu statusnya hanya sebagai pengganti, Ichsan Kurniawan yang mengalami cedera. “Kami panggil pemain pemain baru, posisinya gelandang tengah,” kata asisten pelatih timnas,Wolfgang PIkal.

Posisi gelandang memang mendapat porsi lebih besar menyusul keinginan Alfred Riedl memakai tenaga pemain naturalisasi, Stefano Lilipaly dipastikan tersendat akibat tak diizinkan klubnya di Belanda. Namun Pikal, memastikan Lilipaly baru bergabung saat Timnas beruji coba melawan Vietnam. Pemusatan latihan kali ini akan digelar di Stadion Maguwoharjo, Sleman selama 7 hari, 20-26 Ok-

M Hargianto

musatan latihan nanti hingga uji coba lawan Myanmar dan Vietnam. Terakhir di lini depan tak ada perubahan. Kuartet lini depan, Irfan Bachdim, Boaz Solossa, Lerby Eliandry dan Ferdinand Sinaga tetap dipanggil.

Sebanyak 26 pemain ini harus sudah berkumpul pada Kamis

Daftarkan Tiga Kiper PERSAINGAN yang diprediksi ketat di Grup A Piala AFF 2016, menjadi pertimbangan serius tim pelatih timnas Indonesia. Apalagi selain Thailand, tuan rumah fase grup, Filipina sangat berambisi memenangi gelar pertamanya. Untuk itu, timnas tidak ingin mengulangi kesalahan edisi 2014 ketika hanya membawa 2 penjaga gawang.

Ketika itu, timnas Indonesia hanya memanggil Endra Prasetya dan Wahyu Tri Nugroho sebagai kiper. Di Piala AFF 2012 itu, timnas Indonesia yang diasuh Nil Maizar gagal lolos dari fase grup. “Kita tidak mau ulangi kesalahan fatal pada 2012.

Makanya kita panggil 3 kiper.

Kalau untuk posisi yang lain hanya backup saja,” ujar Pikal.

Terkait minimnya pemain naturalisasi yang dipanggil, Pikal membantah Riedl alergi kendati pada 2014, sempat membawa 4 pemainnaturalisasisekaligus.“Jika ada pemain naturalisasi yang menunjukkan grafik penampilan yang menanjak tentu kami akan mempertimbangkan mereka mengikuti seleksi. Akan tetapi tentu pemain yang dipanggil harus mengikuti kebutuhan strategi,” terang pria asal Austria yang kini mualaf tersebut. (dbs/epe)

(20/10) mendatang di Hotel Premier Inn, Yogyakarta. (cnn/epe)

DAFTAR 26 PEMAIN TC TAHAP VI

Selasa, 18 Oktober 2016 Persipura Jayapura

3-2

PS TNI

Bali United

0-0

Madura United

Semen Padang

2-0

Barito Putera

lintas arena

KIPER 1. Andritany Ardhiyasa, Persija Jakarta 2. Dian Agus Prasetyo, Pusamania Borneo FC 3. Kurnia Meiga Hermansyah, Arema Cronus BELAKANG 4. Beny Wahyudi, Arema Cronus 5. Manahati Lestusen, PS TNI 6. Fachruddin Wahyudi Aryanto, Sriwijaya FC 7. Rudolof Yanto Basna, Persib Bandung 8. Hansamu Yama Pranata, Barito Putera 9. Dominggus Fakdawer, Persipura Jayapura 10. Abdul Rachman, Persiba Balikpapan 11. Muhammad Abduh Lestaluhu, PS TNI 12. Ricky Fajrin Saputra, Bali United TENGAH 13. Bayu Gatra Sanggiawan, Madura United 14. Septian David Maulana, Mitra Kukar 15. Evan Dimas Darmono, Bhayangkara FC 16. Dedi Kusnandar, Sabah FA 17. Rizky Ahmad Sanjaya Pellu, PSM Makassar 18. Bayu Pradana Andriatmoko, Mitra Kukar 19. Muhammad Hargianto, Bhayangkara FC 20. Syahroni, Persija Jakarta 21. Zulham Malik Zamrun, Persib Bandung 22. Rizky Rizaldi Pora, Barito Putera

Tim Putri SMPN 3 Jember Lolos Empat Besar SURABAYA (BM) – Hari kedua SIRNAS-MILO School Competition Surabaya, pasangan Savira Nurul/Indy Eprita berhasil membawa SMPN 3 Jember melaju ke babak semifinal untuk kategori beregu SMP Putri. Mereka mengalahkan Nazwa Feny Nurmalita/Ghinathaya Julia Berliana dari SMPN 2 Pamekasan, 21-7 dan 21-8 untuk menggenapi kemenangan 3-0 sekaligus menyusul tiga semifinalis lainnya. Yakni SMPN 3 Wates Kab. Kediri, SMPN 5 Kota Probolinggo serta SMPN 12 Surabaya.

Masih berpeluh keringat, Savira mengungkap kegembiraannya usai memenangkan pertandingan. “Perjaungan kami tidak sia-sia. Meskipun saya dan Indy harus menempuh jarak yang cukup jauh dari Jember, namun semua terbayar karewna bisa membawa sekolah ke babak semifinal. Kami optimis bisa menjadi juara di SIRNAS-MILO School Competition Surabaya,” katanya, Selasa (18/10).

Savira memang tidak berjuang sendirian. Dia mendapat dukungan penuh dari ibundanya, Laily untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. “Savira memang bercita-cita ingin menjadi atlet bulu tangkis profesional. Saya sebagai orang tua sangat mendukung dan terus menyemangati Savira untuk mengejar impiannya. Apalagi prestasinya di pendidikan juga cukup baik. Semoga Savira dan tim bisa membawa pulang Piala MILO,” terangnya.

Sebaran semifinalis putri yang merata, juga membuat referee SIRNAS-MILO School Competition Surabaya, Syaiful Arif cukup gembira. Dia menegaskan, kekuatan bulutangkis sekarang sudah merata di Jatim. “Kami berharap semua peserta bisa bermain dengan baik dan bisa mendapat poin ranking di SIRNAS-MILO School Competition Surabaya ini,” terangnya.(dek/epe)

DEPAN 23. Irfan Haarys Bachdim, Hokkaido Consadole Sapporo 24. Boaz Theofillius Erwin Salossa, Persipura Jayapura 25. Lerby Eliandry Pong Babu, Pusamania Borneo FC 26. Ferdinand Alfred Sinaga, PSM Makassar

Tertahan, Madura United Masih Aman GIANYAR (BM) – Perlawanan spartan Bali United ketika menjamu Madura United pemuncak klasemen Torabika Soccer Championship (TSC) 2016 di Stadion Kapten I Wayan Diptha, Gianyar, Selasa (18/10) sore ternyata masih belum cukup untuk membikin aib. Armada besutan Indra Sjafri bahkan sempat tertekan di menit-menit awal sebelum mengakhiri duel itu dengan skor 0-0.

Indra Sjafri berdalih, absennya beberapa pemain pilar seperti Yabes Roni, Fadil Sausa dan Alsan akibat cedera, membuat dirinya tidak leluasa meramu komposisi terbaik. “Pertandingan Bali United kali ini tergolong cukup berat dan kita akan memperbaiki tim ini untuk ke depannya dan target saya memang tahun ini tidak menjadi juara, namun tahun depan akan berusaha tim Bali United menjadi terbaik,” kilah mantan pelatih yang sukses membawa Timnas U-19 juara Piala AFF 2013 tersebut.

Sedangkan Pelatih Madura United, Mario Gomes de Oliviera, mengaku cukup puas dnegan hasil satu poin ini. Setidaknya, posisi mereka sebagai pemuncak klasemen tidak terganggu hingga 3-4 laga kedepan. “Semua pemain sangat disiplin dan kami mencoba melakukan tekanan untuk mencetak gol, namun tagguhnya pertahanan Bali United membuat kami kesulitan mencuri poin maksimal,” ujar pelatih berpaspor Brasil tersebut.

Ia mengatakan, anak-anak sudah bermain bagus dan pihaknya menginginkan agar skuadnya tetap bermain habishabisan. “Untuk ketegasan wasit sangat baik dalam memimpin jalannya pertandingan,” ujarnya.

Dengan tambahan satu angka, Madura United kini mengemas 48 poin dari 24 laga. Selisih 5 angka dengan peringkat kedua Persipura Jayapura yang berhasil memenangi laga dramatis di Stadion Mandala melawan PS TNI dengan skor 3-2, sama den-

gan Arema Cronus yang ada di peringkat ketiga. Namun selisih

ini akan menipis jika Arema yang baru berlaga pukul 21.20, bisa

membungkam Persija Jakarta di Stadion Gajayana. (epe)

BM/ISTIMEWA

SEMANGAT: Juan Nathaniel Susanto dari Nikko Steel Malang yang turun di KU-13, berharap bisa juara di Seri V Surabaya.

Kecewa PB, Awang Tolak ke Kejuaraan Dunia

ISTIMEWA

KETAT: Gilang Ginarsa harus kerja keras melewati hadangan pemain Bali United dalam upayanya membantu daya dobrak Madura United.

Pembatalan PON Remaja 2017

KONI Pusat Tuntut Menpora Beri Penjelasan lah PON Remaja akan kami bahas dengan KONI Provinsi. Kami akan mendatangkan pihak Kemenpora agar mendapatkan penjelasan dengan detail,” kata Ketua Umum KONI Tono Suratman di sela ziarah ke Taman Makam Pahlawan Bahagia, Tangerang Selatan, kemarin.

ISTIMEWA

JAKARTA (BM) - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) meminta Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menjelaskan kepada anggotanya terkait pembatalan PON Remaja 2017 yang sedianya digelar di Jawa Tengah.

“Besok, Rabu (19/10) masa-

Tono Suratman

Menurut dia, PON Remaja merupakan salah satu media untuk melakukan regenerasi atlet Indonesia sebelum turun pada PON maupun kejuaraan yang levelnya lebih tinggi. Kejuaraan multieven khusus atlet berusia di bawah 17 tahun diharapkan menjadi pengumpan untuk ke jenjang senior.

Hanya saja rencana matang yang telah disusun KONI Pusat saat ini sudah pupus setelah Kemenpora membatalkan rencana kejuaraan tersebut. Bahkan, Kemenpora sudah mengirimkan surat kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo terkait dengan pembatalan kejuaraan dua tahunan itu.

Ada beberapa pertimbangan yang diambil pemerintah di antaranya adalah pelaksanaan PON Remaja yang sedianya dilaksanakan Juni 2017 serta keberadaannya hampir sama dengan Pekan

Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) 2017 yang juga akan digelar di Jawa Tengah pada medio September 2017.

Meski surat pembatalan PON Remaja 2017 oleh Kemenpora sudah dikirimkan ke Gubernur Jawa Tengah per 14 Oktober, pihak KONI Pusat mengaku belum pernah diajak bicara terkait hal tersebut. Dengan demikian momen Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) KONI di Gedung Serbaguna Senayan, 19-20 Oktober akan dijadi media media untuk meminta penjelasan.

“Semoga setelah ada pertemuan besok sudah ada keputusan dari KONI. Bagi kami PON Remaja sangat penting dilakukan karena sangat bermanfaat untuk proses regenerasi atlet,” kata Tono Suratman menegaskan.

Sebelumnya, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Gatot S Dewa Bro-

to membenarkan jika pihaknya belum melakukan koordinasi dengan KONI Pusat terkait pembatalan PON Remaja kedua ini.

Karena hal tersebut menjadi ranah Kemenpora.

“Berdasarkan arahan dari Pak Menpora, PON Remaja memang harus dikaji ulang.

Bahkan, untuk kegiatan ini emang tidak dianggarkan. Kami sebelum mengeluarkan surat juga sudah melakukan koordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah,” katanya.

Selain karena jenis kejuaraannya hampir sama antara PON Remaja dengan Popnas, Kemenpora menilai pembatalan PON Remaja ini juga didasarkan instruksi Presiden Joko Widodo yang menginginkan Kemenpora lebih fokus pada pembinaan cabang olahraga olimpiade yang berpotensi menyumbangkan prestasi. (dbs/epe)

SAMARINDA (BM) - Lifter andalan Kalimantan Timur, Awang Latief menolak untuk mewakili timnas Indonesia pada Kejuaraan Angkat Berat Dunia 2016 yang berlangsung di Orlando, Florida, Amerika Serikat. Penolakan itu imbas dari kekecewaan kepada PB PABBSI yang dinilai tidak memberikan perhatian kepada lifter angkat berat pada saat mengikuti kegiatan internasional.

“Selama persiapan mengikuti kejuaraan kami ini butuh asupan gizi, suplemen dan vitamin, tapi semuanya itu harus kami penuhi sendiri dengan biaya pribadi, dan parahnya habis kejuaraan prestasi yang kami berikan juga tidak diberikan penghargaan dalam bentuk bonus,” jelas Awang Latief, Selasa (18/10).

Ia menuturkan dari pengalamannya mewakili timnas Indonesia mengikuti kejuaraan Asia yakni pada 2011 di Jepang, tahun 2012 di India dan tahun 2014 di Filipina tak ada sesenpun uang yang Ia dapatkan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Kaltim sebagai bonus pretasi medali emas yang dia dapatkan.

Padahal kata peraih medali emas PON XIX di Jawa Barat kelas 58kg putra itu, selama persiapan mengikuti kejuaraan Asia itu banyak sekali asupan gizi, vitamin dan suplemen yang dia butuhkan sebagai penunjang latihan. “Semuanya harus saya keluarkan dari uang pribadi saya, kalau terus-terusan begini saya jadi mikir, utamanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga,” jelasnya.

Padahal jika ingin maksimal, Awang merinci paling sedikit pengeluaran yang dibutuhkan mencapai rp 15 juta per bulan.

Hal ini sebenarnya sudah pernah dikeluhkan kepada PB. “Jawaban mereka, anggaran hanya untuk binaraga dan angkat besi.

Ini yang membuat saya kecewa, masak harus dibeda-bedakan, karena kami juga berjuang untuk mengharumkan nama Bangsa dan Negara di kancah Internasional,” jelasnya. (at/epe)

ISTIMEWA

Awang Latief

OPINI 07

berita metro

www.beritametro.co.id

RABU, 19 OKTOBER 2016

Reformasi Hukum Dimulai dari Nilai-nilai

TAJUK

Warning KPK

K

emarin, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Madiun Bambang Irianto sebagai tersangka korupsi proyek Pasar Besar Madiun. KPK juga melakukan operasi penggeledahan di beberapa titik, tak terkecuali menyasar rumah Walikota tersebut. Sebelumnya, KPK juga menangkap Ketua DPRD Kebumen Yudhy Tri Hartanto, yang diduga menerima suap.

Koran Berita Metro pada edisi Selasa (7/10), menurunkan berita berjudul ‘KPK Incar Pejabat Daerah’. Yang di dalamnya memuat warning KPK terhadap para pejabat di daerah. Warning atau peringatan itu sebagaimana disampaikan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, bahwa banyak laporan publik yang diterima KPK dari daerah atau di luar Jakarta terkait dugaan korupsi para pejabat di daerah.

Meski megaskandal kasus BLBI dan Bank Century belum menunjukkan perkembangan yang signifikan, namun beberapa operasi tangkap tangan (OTT) pejabat, dan penetapan tersangka terhadap pejabat publik di daerah itu kiranya mampu mengimbangi kritik sebagian masyarakat yang menganggap KPK sudah tak bertaji lagi.

Tetap menjadi harapan semua pihak, bahwa KPK harus makin semangat dalam melakukan pemberantasan korupsi. Tetap menunjukkan independensinya, tak terkontaminasi isu politik dan kekuasaan, terus menunjukkan prestasinya dalam menumpas korupsi, terutama yang berskala besar.

Namun, ada catatan kecil bagi KPK, terkait pemberantasan korupsi di daerah.

Seperti disampaikan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, bahwa penetapan tersangka Walikota Madiun sesungguhnya telah diteken seminggu dari kemarin, dari saat penggerebekan kantor walikota dan beberapa tempat lain di Madiun. Nah, mengapa baru disampaikan seminggu setelahnya?

Bukankah tradisi KPK selama ini, ketika menaikkan status terduga korupsi menjadi tersangka, atau menaikkan proses penyelidikan menjadi penyidikan, segera diumumkan ke publik? Malah, sebelum ditetapkan tersangka, KPK biasanya memberi sinyal kepada awak media, bahwa akan ada tersangka dalam kasus tertentu.

Seharusnya KPK yang dibiayai sangat tinggi, tidak boleh kendor.

Harus menjaga semangat independensi dan transparansi. Ingat, publik terus dan akan terus menyorot kasus-kasus korupsi yang masih merajalela di negeri ini. Jangan sampai amanat rakyat tidak dijalankan secara maksimal.

Mudah-mudahan koreksi itu, menjadi dorongan bagi KPK untuk bisa tetap tegak, berdiri secara independen, dan berani menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

Kiranya, warning KPK terhadap pejabat daerah akan ditindaklanjuti dengan lebih profesional. Dengan banyaknya kritik dan masukan, semakin meningkatkan nyali KPK, tak takut terhadap kekuatan kelompok atau golongan tertentu.

Sebaliknya, dengan dukungan kuat seluruh rakyat, KPK bisa membersihkan sisa-sisa koruptor yang masih bergentayangan, bukan saja di Jakarta, tetapi juga di daerah-daerah. Totok Hartana

Amanat PP No 78 Tahun 2015 KADISNAKER ...

Pengusaha Indonesia) bahwa kenaikan UMK hanya 9 pesen, dan opsi dengan survey KHL oleh Dewan Pengupahan Disnaker Kota Surabaya,” ujarnya.

Buruh, tentu saja mendorong agar pemerintah menerapkan peningkatan UMK berdasarkan hasil survei KHL dan menolak opsi dari Apindo yang ditetapkan berdasarkan PP 78/2015 tentang Pengupahan.

Selain itu, buruh FSPMI Surabaya juga meminta agar DPRD Kota Surabaya merekomendasikan agar pelimpahan tenaga pengawas ketenagakerjaan di lingkungan Disnaker Surabaya ke Provinsi Jatim ditunda.

“Karena saat ini, kami juga masih menunggu gugatan uji materi UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ke MK,” ujar Nuruddin. Ini, kata dia, mengingat belum adanya aturan teknis penempatan tenaga pengawas ketenagakerjaan ini.

Penempatan tenaga pengawas ini, menurutnya akan sangat mempengaruhi penyelesaian sengketa industri antara buruh dengan perusahaan.

“Kalau penempatannya tetap di masing-masing kabupaten/ kota,masihmending.Kalauditempatkan di Provinsi, nanti bagaimana buruh yang ada di daerah?

Aksesnya akan sulit,” ujarnya.

Di depan Gedung Grahadi, Jazuli yang merupakan salah satu koordinator massa dari Federasi Serikat Pekerja Metal (FSPMI) menyatakan penolakan terhadap UMP. “Dengan UMP maka rezim upah murah akan kembali terjadi karena UMP nilainya pasti di bawah UMK di ring satu,” kata Jazuli.

Apalagi UMP akan ditetapkan sesuai peraturan pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan dengan rumusan UMK Jawa Timur terendah ditambah pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang besarannya sekitar 9 persen.

Padahal UMK terendah di Jawa Timur adalah Kabupaten Trenggalek, Ponorogo, Pacitan, dan Magetan yang hanya Rp1.283.000.

Selain UMP dipastikan akan lebih rendah dibandingkan UMK daerah ring satu, Surabaya,

Sambungan Halaman 1 Sidoarjo, Pasuruan, Mojokerto dan Gresik, daerah di Jawa Timur juga beragam sehingga tak bisa menggunakan UMP. Selain UMP, buruh juga mendesak dewan pengupahan provinsi bisa menerapkan UMK dengan patokan survei KHL (standar hidup layak) dan tidak menggunakan patokan PP nomor 78/2015.

UMK Naik Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jawa Timur, menemui perwakilan pengunjuk rasa ratusan buruh di Gedung Negara Grahadi, Selasa 918/10/2016).

“Tanggal 17 November Pak Menteri sudah mengeluarkan keputusan baru yang intinya pemerintah provinsi wajib menetapkan UMP 2017,” kata Sukardo, usai menemui perwakilan pengunjuk rasa.

Menurut Sukardo, penetapan UMP merupakan amanat PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. UMP sendiri paling lambat harus ditetapkan pada 1 November 2016 mendatang.

Besaran UMP adalah UMK kabupaten/kota terendah di Jawa Timur dan akan ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Selain menetapkan UMP, pemerintah juga akan segera menetapkan UMK 2017 yang rencannya akan ditetapkan sebelum 21 November 2016. Untuk UMK 2017, penetapannya juga akan mengacu pada PP 78/2015 dimana akan disusun dengan rumusan UMK 2016 ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

“Inflasi dan pertumbuhan ekonomi dalam surat Menaker juga telah dipatok jika inflasi sebesar 3,07 persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,18 persen,” kata Sukardo. Dengan demikian maka nilai UMK 2017 nanti akan naik sebesar 8,25 persen dibandingkan UMK 2015.

Dalam kesempatan ini, Sukardo juga memastikan, meski akan ditetapkan UMP, namun upah yang berlaku bagi buruh tetap akan berpatokan pada UMK karena UMP sifatnya hanya normatif untuk mengikuti PP nomor 78 tahun 2015. (ssn/tit)

K

omitmen Presiden Joko Widodo untuk memperhatikan aspek pembangunan hukum di Tanah Air tampaknya dimulai dari persoalan yang esensial, yakni nilai-nilai.

Tekad itu tercetus ketika Kepala Negara hendak mengurusi pungli yang sepintas menyangkut jumlah rupiah yang kecil, namun masif.

Saat ada suara-suara yang menyindir bahwa tak selayaknya seorang presiden mengurusi pungli yang recehan, Jokowi berargumen bahwa persoalannya bukan pada uang recehan, tapi karena hal itu menyangkut nilai-nilai, integritas yang harus dibangun.

Membangun aspek hukum dengan memberikan aksentuasi pada penumbuhan nilai-nilai integritas, kejujuran, disiplin dalam menjalankan tugas adalah kerja yang fundamental.

Apa yang dirasakan masyarakat saat merasakan betapa menjengkelkannya pungli itu menelikung di berbagai pusat-pusat pelayanan publik pada akhirnya dirasakan juga oleh Jokowi. Pungli yang paling masif terjadi di sektor perhubungan, di titik urusan pelayanan publik yang bersentuhan dengan masyarakat langsung.

Pungli itu dalam beberapa kasus terjadi secara terang-benderang. Publik bisa menyaksikan bagaimana oknum berseragam

aparat Kementerian Perhubungan yang berpangkalan di jalanjalan tertentu dan mengutip setiap sopir mobil boks yang sedang lewat.

Pengutipan uang recehan di jalan-jalan itu sungguh memperlihatkan bagaimana integritas aparat kementerian bersangkutan tercoreng. Besaran biaya operasional dunia usaha yang menggunakan mobil boks menjadi meningkat karena praktik pungli tersebut.

Tak ada rasionalisasi di balik praktik pungli. Pemilik kendaraan, dalam hal ini mobil boks, tentu sudah memenuhi kewajibannya pada negara dengan membayar pajak kendaraan yang resmi, sehingga pengutipan pungli itu merupakan korupsi skala kecil.

Yang lebih marak lagi adalah pungli yang dilakukan oleh kalangan sipil yang biasa disebut kaum preman jalanan. Para pengemudi atau kenek angkutan umum tak berdaya menghadapi kalangan preman jalanan yang mengutip uang recehan di beberapa titik dalam satu rute perjalanan.

Presiden tampaknya perlu untuk memberantas pungli yang juga dilakukan oleh kaum preman ini. Tak sulit untuk memberantas fenomena itu sejauh ada kemauan politik yang kuat dengan menginstruksikan Kapolri, yang antara lain bertugas menjaga tata tertib jalanan.

Memberantas pungli yang

Oleh: M Sunyoto juga dilakukan oleh selain oknum aparat negara juga penting jika ditinjau dari sisi pembangunan nilai-nilai integritas warga dalam mematuhi hukum.

Pungli sesungguhnya dapat ditekan jika ada penanganan secara dua arah. Artinya, di samping aparat penegak hukum bekerja memberantas praktik pungli, para pengusaha angkutan umum juga menerapkan sistem pembayaran lewat kartu elektrik seperti yang diterapkan oleh pengelola bus Transjakarta.

Beberapa bus angkutan umum selain Transjakarta sudah menggunakan sistem pembayaran lewat kartu elektrik ketika publik menggunakan jasa transportasi itu. Namun sebagian besar kenek bus masih menerima pembayaran tarif angkutan umum secara tunai.

Tampaknya, Jokowi lewat Kementerian Perhubungan bisa membuat kebijakan yang bisa mempercepat migrasi dari pembayaran tunai ke pembayaran lewat kartu elektrik.

Praktik pungli atau percaloan di sektor perkeretaapian telah raib begitu pemanfaatan teknologi internet dilakukan.

Tentu untuk angkutan umum jarak dekat yang tarifnya sangat bervariasi belum memungkinkan untuk diubah ke arah pembayaran tarif perjalanan secara elektrik atau dalam jaringan.

Membangun nilai-nilai yang antara lain dilakukan dengan memberantas pungli di berbagai sektor pelayanan masyarakat jelas membutuhkan dukungan bukan saja dari aparat penegak hukum tapi juga masyarakat luas.

Dalam sisa pemerintahannya yang tiga tahun ke depan, Jokowi agaknya dituntut tak cuma berkonsentrasi untuk sektor pembangunan nilai-nilai demi penegakan hukum.

Ada satu pekerjaan rumah besar yang perlu juga diurus, setidaknya mulai diperhatikan tali-temali permasalahnnya oleh pemerintahan Jokowi. Hal itu tak lain adalah pembangunan hukum di sektor penyelesaian hak asasi manusia yang belum terselesaikan di pemerintahanpemerintahan sebelumnya.

Publik ingin Jokowi juga merealisasikan janji-janji kampanyenya yang antara lain menuntaskan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. Bagi Jokowi, tuntutan publik untuk penyelesaian masalah ini agaknya bukan persoalan sepele. Apalagi jika orang-orang yang diduga ikut terlibat dalam perkara pelanggaran hak asasi manusia itu ternyata sebagian di antaranya adalah mereka yang kini menjadi pendukung bahkan menjadi bagian dari lingkaran dalam kekuasaan sang presiden.

Jika politik adalah seni mengubah yang tak mungkin untuk menjadi mungkin, kepiawaian

Jokowi sebagai elite politik nomor satu di negeri ini sedang dituntut pembuktiannya.

Artinya, penyelesaian pelanggaran berat atas hak asasi manusia di masa lalu tetap perlu dilakukan dengan tidak menimbulkan kegaduhan di lingkaran internal kekuasaan.

Tampaknya, jika dilihat masih banyaknya persoalan yang tengah dihadapi bangsa ini di sektor nonpolitik, seperti soal pengangguran, defisit anggaran nasional, ketimpangan pembanguan serta kemiskinan yang akut, penuntasan persoalan hak asasi manusia di masa lalu bukan menjadi pilihan prioritas pemerintahan Jokowi.

Persoalan sosial ekonomi masa kini yang mendesak untuk segera diurus demi kesejahteraan publik akan menenggelamkan suara-suara yang menuntut penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu.

Bagi Jokowi, yang agaknya juga diafirmasi oleh sebagian besar warga masyarakat, memilih jalan pragmatisme dalam mengelola kekuasaan agaknya penting. Meringankan beban kehidupan sehari-hari masyarakat saat ini perlu dinomorsatukan.

Meski demikian, pragmatisme itu tak membuat Jokowi memalingkan diri dari aspek pembangunan hukum, khususnya yang dilakukan dengan menegakkan nilai-nilai demi integritas warga. (*)

Dimonitor Kajagung HARI.. dikarenakan dua saksi penting dalam kasus ini tidak menghadiri panggilan penyidik Kejati Jatim.

“Hanya hari ini ada kendala karena dua saksi penting tidak hadir tanpa keterangan.

Padahal itu cukup menentukan terhadap peristiwa pidana ini,” ujar Kepala Seksi Penyidikan Kejati Jatim, Dandeni Herdiana, di Kantor Kejati Jatim, jl. A.Yani Surabaya, Selasa (18/10).

Dua saksi penting ini merupakan pihak yang membeli aset PT. PWU. Mereka adalah Oestojo Dirut PT. Sempulur Adi Mandiri (SAM) dan Santoso mantan Dirut PT. Sempulur Adi Mandiri (SAM).

Meski begitu pihaknya masih terus mendalami kasus ini dengan mengungkap lebih luas terhadap yang dilakukan tersangka Wisnu Wardhana.

Sambungan Halaman 1 “Fokusnya perbuatan materiil yang dilakukan yang bersangkutan. Kalau formal kan sudah digali pada pemeriksaan kemarin,” terang Dandeni.

Bukti materiil ini menurut Dandeni bukan bukti tertulis melainkan perbuatan formal.

“Tidak hanya dilihat dari posisi jabatannya dia bertanggung jawab, harus digali bukti perbuatannya. Kalau menjual kan memang Dirut tapi titik melawan hukumnya kita cari,” katanya. Alat buktinya tersebut termasuk saksi yang tidak hadir hari ini.

Dalam kasus ini, menurut Dandeni jumlah kerugian negara yang disangkakan berbeda antara WW dan Dahlan Iskan. Soal jumlahnya masih menunggu perhitungan dadi kejaksaan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangauan (BPKP).

Sebelumnya Dahlan Iskan telah memenuhi panggilan pemeriksaan Kejati Jatim dalam kasus Pelepasan aset PT. PWU pada Senin (17/10).

Dirinya diperiksa mulai pukul 10.00 hingga 19.00 WIB. Bahkan untuk mengantisipasi, Kajati Jatim mengirimkan surat ke Kemenkumham agar mencekal Dahlan Iskan agar tidak bepergian ke luar negeri.

Kejaksaan Agung Saat diwawancarai sejumlah media, Selasa (18/10/2016), telepon Maruli Hutagalung tiba-tiba berdering. “Bentar ini Pak Jaksa Agung (HM Prasetyo, red) telepon,” kata Maruli Hutagalung sambil menunjukkan ponselnya kepada sejumlah media, Selasa (18/10/2016).

Mendapatkan telepon langsung dari Prasetyo, Maruli langsung memisahkan diri dari kerumunan wartawan,

menuju jendela lobby. HM Prasetyo ternyata menanyakan perkembangan kasus yang ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, terutama pemeriksaan terhadap Dahlan Iskan.

“Biasa Bapak (HM Prasetyo Jaksa Agung, red) itu sering telepon menanyakan perkembangan kasus apapun.

Termasuk perkara yang ditangani kejaksaan sekarang kasus PWU,” ujar dia.

Dalam percakapan tersebut, Maruli menjelaskan kepada Prasetyo, sampai sekarang Dahlan Iskan masih menjalani pemeriksaan sebagai saksi mengenai aset PWU. “Pemeriksaan DI masih berjalan, Pak (HM Prasetyo Jaksa Agung, red),” ucapnya.

Selain itu, Maruli menyampaikan, untuk pemeriksaan Wishnu Wardhana, tersangka dalam kasus tersebut ditunda sampai Kamis depan

karena kondisi kesehatannya memburuk.

“Antara Wishnu dan Pak Dahlan saling menyalahkan, Pak (HM Prasetyo Jaksa Agung, red),” kata Maruli lagi.

Komunikasi antara Maruli dengan Jaksa Agung tersebut berlangsung sekitar 15 menit.

Saat awak media menyinggung apakah komunikasi itu mengenai atensi, Maruli memastikan tidak ada atensi ataupun intervensi dari siapapun.

“Bersih, tidak ada intervensi. Bapak telepon hanya menanyakan perkembangan saja,” ujarnya.

Sementara, dalam kasus pelepasan aset, penyidik sudah menetapkan Wishnu Wardhana mantan Ketua DPRD Surabaya sebagai tersangka dan sudah ditahan di Rutan Kelas I Surabaya, Kelurahan Medaeng, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo.(zal/tit)

Tim KPK Bungkam KPK...

Gedung kantor DPU Kota Madiun juga dijaga secara ketat oleh anggota Detasemen C Satuan Brimob Polda Jawa Timur yang mengenakan seragam lengkap dan bersenjata.

Sedangkan tim penyidik KPK mengenakan rompi KPK dan masker.

“Tim KPK tiba di gedung DPU sekitar pukul 10.30 WIB,” kata salah satu anggota Detasemen C Satuan Brimob Polda Jawa Timur kepada wartawan.

Tim KPK mencari alat bukti kasus dugaan gratifikasi pembangunan Pasar Besar Madiun yang menelan anggaran

Sambungan Halaman 1 negara senilai Rp76,5 miliar.

Wali Kota Madiun, Bambang Irianto telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu.

Sita 4 Koper Penggeledahan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Madiun berlangsung selama sekitar 5,5 jam.

Dari penggeledahan itu, KPK menyita empat koper dan tiga kardus berisi dokumen mengenai pembangunan Pasar Besar Madiun.

Penyidik dari KPK sebanyak 12 orang langsung masuk di empat ruangan bidang di DPU sekitar pukul

10.30 WIB. Penyidik mencari dokumen terkait pembangunan Pasar Besar Madiun untuk mendukung penyidikan kasus dugaan gratifikasi dengan tersangka Wali Kota Madiun, Bambang Irianto.

Belasan komputer milik staf DPU juga diteliti penyidik dan data di dalam komputer yang berkaitan dengan pembangunan Pasar Besar langsung disalin.

Ruangan yang digeledah tim penyidik lembaga antirasuah itu adalah ruang Kepala DPU, ruang Kabid Tata Usaha, ruang Kabid Tata Kota dan Perizinan, ruang Subdin Tata Kota dan Tata Bangunan, dan ruang Subdin Pemeliharaan/Pem-

bangunan Jalan dan Jembatan.

“Begitu masuk ke ruangan, tim dari KPK langsung menguasai ruangan dan mencari dokumen mengenai Pasar Besar Madiun. Dokumen yang ada di almari, laci meja, hingga di komputer semuanya disita penyidik,” ujar Kepala DPU Kota Madiun, Agus Siswanta, kepada wartawan seusai penggeledahan.

Setelah mendapatkan seluruh dokumen yang dibutuhkan, 12 penyidik dari KPK langsung membawa keluar empat koper dan tiga kardus berisi dokumen keluar ruangan. Dokumen tersebut lalu dibawa masuk ke tujuh mobil di halaman Gedung Graha

Krida Praja Kota Madiun.

Saat dimintai keterangan perihal penggeledahan itu, penyidik dari KPK tidak ada yang memberikan komentar dan enggan menanggapi pertanyaan wartawan. Mereka langsung masuk ke mobil dan meninggalkan gedung tersebut.

Dari pantauan, dokumen yang dibawa tim penyidik KPK di kantor DPU Kota Madiun ini jauh lebih banyak jika dibandingkan dokumen yang dibawa dari Kantor Wali Kota Madiun. Saat menggeledah Kantor Wali Kota Madiun, penyidik menyita satu koper dan beberapa dus berisi dokumen. (slp/tit)

DPR Usulkan Rp 701 M PENCAIRAN... sisa warga yang tanah dan bangunannya terdampak lumpur.

Sehingga dipastikan, proses pencairan dana talangan akan molor.

Selain itu, sejumlah pengusaha yang juga terkena dampak lumpur juga belum mendapat ganti rugi pembayaran dari PT Minarak Lapindo. Hal itu membuat DPR mengusulkan tambahan dana talangan Rp 701 miliar untuk menalangi pembayaran kepada pengusaha.

“Bahwa yang kena dampak tak hanya rumah tangga, tapi juga pengusaha, termasuk UKM. Tapi berpegang pada keputusan Mahkamah

Sambungan Halaman 1 Agung, terkait apa yang bisa ditalangi, apa yang tidak.

Bahwa itu (tambahan dana talangan) tidak ada di APBNP 2016 dan di RAPBN 2017,” kata Sri Mulyani.

Selain itu, lanjut dia, Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet juga memberi arahan untuk tidak mengalokasikan anggaran untuk dana talangan di luar yang sudah ditetapkan tahun ini sebesar Rp 54 miliar.

“Saya baru 3 bulan jadi menteri, jadi masih harus lihat penyusunan anggaran 2016. Tapi di sidang kabinet Februari lalu, arahan Pak Presiden jelas, tidak ada lagi

alokasi untuk penggantian korban lumpur Lapindo. Untuk pengusaha, sudah disepakati dengan Minarak Lapindo diselesaikan business to business,” ucap Sri Mulyani.

Sempat Panas Komisi XI DPR RI sore ini menggelar rapat maraton dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Dalam rapat yang sempat berlangsung panas tersebut, DPR akhirnya menyetujui pencairan dana talangan untuk warga terdampak lumpur Lapindo sebesar Rp 54 miliar dari APBN-P 2016.

Dana tersebut akan disalurkan ke Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

(BPLS), untuk menalangi PT Minarak Lapindo dalam pembayaran ganti rugi tanah dan bangunan warga yang terdampak lumpur.

“Untuk dana talangan BPLS sebesar Rp 54 miliar.

Setuju anggota?” tanya Ketua Komisi XI DPR, Melchias Mekeng di Gedung DPR, Jakarta.

“Saya yakin pemerintah sudah mempersiapkan mekanisme pembayaran. Uang ini disiapkan saja, tidak untuk langsung dicairkan,” kata politisi Partai Golkar ini.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, alokasi Rp 54 miliar tersebut merupakan sisa anggaran dari tahun lalu sebesar 827 miliar dan baru terserap

BPLS Rp 773 miliar.

Soal permintaan sejumlah anggota Komisi XI agar ada penambahan alokasi dana talangan Rp 701 miliar untuk ganti rugi sejumlah pengusaha terdampak, pemerintah menurutnya tidak punya alokasinya, baik di APBN-P 2016 maupun di RAPBN 2017.

“Kami dalam hal ini menyerahkan sepenuhnya pencairan kepada BPLS, dalam hal ini melakukan ganti rugi sesuai dengan legal dan aspek administrasi. Ini hanya dana talangan, artinya tidak keluar uang. Untuk pengusaha yang terdampak, itu diselesaikan antara Minarak Lapindo dan pengusaha secara business to business,” jelas Sri Mulyani. (det/tit)

08 www.beritametro.co.id

RABU, 19 OKTOBER 2016

Forum Pengusaha Pakistan Minati Produk UKM Surabaya SURABAYA (BM) - Jangan terkejut bila dalam waktu dekat, berbagai produk Usaha Kecil Menengah (UKM) yang diproduksi warga Surabaya, akan merambah ke Pakistan. Aneka produk hand made semisal tas dan sepatu buatan warga Kota Pahlawan sukses memikat pengusaha-pengusaha Pakistan yang mengunjungi Surabaya, Selasa (18/10).

Ada 10 pengusaha Pakistan yang tergabung dalam Pakistan Indonesian Business Forum (PIBF) yang bertamu ke Balai Kota Surabaya. Mereka didampingi Konsulat Jenderal (Konjen) Republik Indonesia di Pakistan, Hadi Santoso serta Vice/Consul Economy Konjen RI di Karachi (Pakistan), Oktorian Saleh Hakim.

Mereka diterima Kepala Bagian Kerja Sama Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, DewiWahyuWardani serta beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

Diantaranya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal (BKPPM).

Pertemuan yang berlangsung lebih dari satu jam tersebut membicarakan banyak hal. Mulai potensi pariwisata hingga suasana kotanya yang nyaman. Namun, porsi bahasan yang paling diminati adalah tentang potensi ekonomi di Surabaya.

Dewi Wahu menjelaskan, Surabaya memiliki cukup banyak kegiatan pariwisata. Salah satunya event tahunan, festival lintas budaya (cross culture) yang rutin digelar setiap Juli dengan menampilkan ragam budaya dari beberapa negara sister city. Dia mempersilahkan bila Pakistan ikut berpartisipasi dalam agenda selanjutnya. “Selain pariwisata, Surabaya juga memiliki banyak potensi ekonomi yang bisa diexplore. Kami punya banyak UKM yang menghasilkan berbagai produk menarik dan berkualitas,” ujarnya.

Potensi ekonomi di Surabaya itulah yang rupanya diendus oleh forum pengusaha ini. Seperti dikatakan Konjen RI di Pakistan, Hadi Santoso, bahwa PIBF selama

FOTO HASAN

TERTARIK: Dua pengusaha Pakistan mendiskusikan tas hasil kerajinan UKM Surabaya yang dipamerkan ketika mereka mengunjungi ibukota Jawa Timur, Selasa (18/10).

ini telah mendengar potensi Surabaya dan Jawa Timur. Nah, dengan datang langsung, PIBF berharap bisa mendapatkan gambaran lebih detail tentang potensi Surabaya.

“Pertemuan ini merupakan penjajakan.

Kami ini menfasilitasi. Kami bawa mereka ke sini untuk melihat secara langsung potensi Surabaya dan Jawa Timur yang sangat potensial. Dengan melihat langsung, mereka bisa tahu produk apa yang sekiranya cocok untuk dipasarkan di Pakistan. Pertemuan ini,” ujar Hadi.

Vice Consul Economy, Oktorian Saleh Hakim menambahkan, selama ini, pengusaha Pakistan ini mengenal Indonesia hanya Jakarta dan Bali. Karenanya, konsulat ingin mengenalkan PIBF ke Jawa Timur.

Sebelum ke Surabaya, para pengusaha ini sudah dibawa ke Jember.

Menurut Okto, setelah dari Balai Kota, para pengusaha tersebut akan diajak meli-

hat langsung beberapa UKM di Surabaya.

“Mereka tertarik melihat produk tas dan sepatu juga produk dari batik. Selain produk jadi, mereka juga ingin bahan mentah. Mungkin nanti desainnya dari sana dan dibuat di sini. Karena mereka yang lebih paham pasar di sana (Pakistan),” ujar Okto.

Chairman PIBF, Shamoon Zaki menyampaikan, PIBF merupakan forum yang dibentuk untuk concern di berbagai bidang.

Tidak hanya pariwisata, tetapi juga perdagangan, agrikultur dan pendidikan. Untuk sektor perdagangan, dia menyebut Pakistan punya potensi karena pelabuha di Karachi menjadi perlintasan bagi negara-negara tetangga seperti Turkmenistan dan Uzbekistan. “Selama ini KBRI aktif mendorong kami untuk berkembang. Diantaranya dengan menfasilitasi datang kemari untuk melihat komoditas unggulan di Surabaya,” ujar Shamoon. (has/nii)

Transaksi Jatim Fair 2016 Tembus Rp 58,1 Miliar

Wagub Jatim melakukan pengundian dibantu penonton untuk mengambil hadiah grandprize di acara penutupan Jatim Fair di Grandcity.

SURABAYA (BM) - Wakil Gubernur Jawa Timur Drs. H. SaifullahYusuf secara resmi menutup Jatim Fair keVII dalam rangka Peringatan HUT ke 71 Provinsi Jatim, di Grand City Convex, Surabaya, Minggu (16/10) malam.

Event akbar Jatim Fair 2016 kali ini diikuti lebih dari 550 booth dengan menempati areal seluar 12.500 m2.

Sampai dengan hari penutupan tepatnya tanggal 16 Oktober 2016 pukul 22.00, telah terjadi transaksi sebesar Rp. 58,1 miliar, atau naik 5% dibandingkan tahun 2015 yaitu Rp. 54,3 miliar. Sedangkan jumlah pengunjungnya mencapai 191.000 orang, atau menurun daripada tahun 2015 yang mencapai 199.670 orang.

Walaupun transaksi dan jumlah pengunjung Jatim Fair ke VII tahun 2016 yang dilaksanakan selama sepuluh hari mulai tanggal 6 sampai dengan 16 Oktober 2016 mengalami peningkatan meskipun tidak begitu besar, tetapi Wagub yang akrab dipanggil Gus Ipul itu tetap menginginkan adanya peningkatan standar pelaksanaannya di tahun menda-

tang. “Tahun depan pameran ini harus tetap diselenggarakan dengan acara-acara yang lebih menarik,” ungkapnya.

Menurutnya, Jatim Fair masih diminati oleh para pelaku usaha dan masyarakat sebagai tempat hiburan, terutama bagi masyarakat kelas menengah kebawah. “Dalam suasana melambatnya pertumbuhan ekonomi, di tempat inilah terlihat optimisme para pelaku usaha untuk menyongsong perkembangan ekonomi yang lebih baik,” jelasnya.

Ia berharap, Jatim Fair mampu berperan sebagai pemicu bagi peningkatan perdagangan, investasi, perluasan lapangan kerja, merangsang inovasi perindustrian, serta mendorong promosi perdagangan untuk lebih bersaing di pasar domestik dan pasar global. “Melalui kegiatan Jatim Fair produsen dan konsumen bisa bertemu dan melakukan transaksi secara langsung, karenanya semua transaksi dagang yang terjadi harus segera ditindaklanjuti setelah event ini selesai,” pintanya.

Sebagai bentuk dukungan pada UMKM pada Jatim fair 2016 itu juga menempatkan “Rumah Dekranasda” untuk ikut ambil bagian dan menjadi ikon pameran. Hal itu merupakan wujud komitmen dari seluruh stakeholder pembangunan termasuk Dekranasda Prov. Jatim yang jeli terhadap potensi UMKM. Pada kesempatan itu, penyelenggara juga memberikan apresiasi berupa penghargaan kepada peserta pameran. Antara lain penghargaan stand open space terbaik kepada Telkomsel, Rollas Nusantara, dan MPM, dan penerima stand terfavorit diraih oleh Dinas Sosial Prov. Jatim.

Selain itu penyelenggara juga memberikan apresiasi kepada para pengunjung Jatim Fair yang telah ikut menyemarakkan Jatim Fair 2016, dengan memberikan doorprize.

Hadiah utama berupa satu buah mobil Toyota Agya diraih oleh Yeni warga Banyu Urip Surabaya. Pada acara penutupan Jatim Fair 2016 tersebut juga dimeriahkan oleh band ternama ibukota Maliq and d’essential. (adv/dre)

Wagub Jatim mengundi hadiah Grandprize.

Wagub Jatim memberikan piala kepada Stand Pameran Terbaik.

Wagub Jatim bertemu dengan masyarakat di acara penutupan Jatim Fair.

Wagub Jatim memberikan piala Stand Pameran Terbaik kepada Dinsos Prov Jatim.

09 www.beritametro.co.id

RABU, 19 OKTOBER 2016

Pemprov Jatim Bentuk Satgas Antipungli SURABAYA (BM) – Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) JawaTimur (Jatim) terkait dukungnanya terhadap rencana pemerintah pusat memberantas segala macam bentuk pungutan liar (pungli). Salah satunya, dengan ikut membentuk Satuan Tugas (Satgas) Sapu BersihPungutanLiar(SaberPungli).

Penegasan itu dikemukakan Kepala Biro Hukum Setdaprov Jatim, Himawan Estu Bagijo. Dijelaskan, satgas yang akan bertugas menertibkan praktik pungli di seluruh instansi pemerintahan di Jatim itu, nantinya dipimpin langsung Wakil Gubernur (Wagub) Saifullah Yusuf dan beranggotakan seluruh kepala SKPD nonpelayanan.

“Satgas itu nantinya dipimpin Pak Wagub (Gus Ipul), nanti anggotanya seluruh SKPD nonpelayanan karena SKPD pelayanan kan nanti yang diawasi jadi mereka tidak masuk dalam satgas,” kata Himawan kepada wartawan, Selasa (18/10).

Menurut Himawan, beberapa SKPD yang masuk menjadi anggota di antaranya adalah Inspektorat, Biro Hukum, Biro Pemerintahan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta beberapa SKPD lainnya.

Tugas utama satgas antipungli adalah melakukan investigasi menyeluruh terhadap seluruh dugaan praktek pungli yang ada di SKPD Pelayanan. Jika menemukan praktik pungli, maka satgas akan langsung memproses di kantor Inspektorat dan langsung memberikan sanksi administrasi.

“Selanjutnya, jika memang ditemukan adanya tindak pidana, maka

satgas juga akan langsung melimpahkan kasus ini ke kepolisian untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” kata Himawan.

Sementara itu, lanjut dia, selain mengawasi praktik pungli di tingkat provinsi, satgas ini juga bertugas untuk mendorong berdirinya satgas serupa di seluruh kabupaten/ kota di Jatim.

Himawanyangjugapakarhukum administrasi negara ini mengatakan, satgas ini segera akan melakukan aktivitasnya. Untuk SK pembentukannya ditandatangani Gubernur

Jatim pada Selasa (18/10) siang.

Sebelumnya, Gubernur Jatim, Soekarwo mengatakan, pihaknya mendukung penuh upaya pemberantasan pungutan liar. Mulai dari kementerian, SKPD Provinsi, SKPD Kabupaten/kota, UPT hingga satuan terkecil di daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Dia memastikan, pembentukan satgas saber pungli tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan. Setiap lembaga, baik SKPD dan UPT dapat memberikan layanan pada masyarakat sebagaimana biasanya.

Pakde Karwo, sapaan akrab Guber-

ISTIMEWA

Dikomandani Gus Ipul, Beranggotakan Seluruh Kepala SKPD Nonpelayanan

Himawan Estu Bagijo

nur Jatim itu, meminta agar prestasi inovasi layanan publik yang telah diraih dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan. “Nanti jantungnya Satgas Saber Pungli adalah Inspektorat. Kita akan memperkuat Satuan Pengawas Internal (SPI) dalam

menilai dan mengontrol setiap lembaga pemerintahan. Kerjasama dengan ombudsman juga diperlukan,” terangnya didampingiWakil Gubernur Jatim, H Saifullah Yusuf dan Sekdaprov Jatim H Akhmad Sukardi. (ant/udi)

PG Toelangan Mulai Hentikan Aktivitas SIDOARJO (BM) – Sejumlah pabrik gula di Jawa Timur (Jatim) mulai terkena imbas rencana penut-

upan yang akan dilakukan pemerintah pusat. Di Sidoarjo, misalnya, Pabrik Gula (PG) Toelangan di Keca-

matan Tulangan, saat ini sudah tak lagi melakukan aktivitas.

Humas PG Toelangan, Sigit Pur-

wansyah, mengatakan, kegiatan penggilingan gula sudah dihentikan sejak akhir Agustus lalu.

“Karena memang sudah selesai, makanya dihentikan untuk sementara,” ujar Sigit saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (18/10).

DiakuiSigit,pemberhentiankegiatan giling untuk kali ini tergolong jauh lebih awal dengan masa giling yagn juga relative pendek dibanding tahun-tahun sebelumnya. “Biasanya, setiap produksi (giling) itu dilakukan kisaran tiga hingga empat bulan. Untuk tahun ini, dimulai pertengahan hingga akhir Agustus,” terangnya.

Saat disinggung soal alasan pemBM/MUCHLIS

SEPI: Lingkungan di dalam dan luar Pabrik Gula (PG) Toelangan di Sidoarjo nampak lengang sesudah tidak lagi adanya aktivitas sejak Agustus lalu.

berhentian pengoperasian terkait rencana pemerintah pusat yang akan menutup 10 pabrik gula, dia enggan mengomentari banyak. Alasannya, masih menunggu keputusan atau kebijakan direksi.

Pabrik Gula Toelangan memiliki sekitar 120 karyawan tetap dan 400 lebih karyawan lepas (kontrak). Untuk kapasitas produksinya, selama ini PG Toelangan menghasilkan sekitar 1.200 ton gula perharinya.

Seperti diketahui, pemerintah berencana menutup sebanyak 10 pabrik gula. Sepuluh pabrik gula itu adalah PG Rejosari, Kanigoro, dan Purwodadi di Madiun, PG Toelangan dan PG Watoetoelis di Sidoarjo, PG Meritjan di Kediri, PG Pandji, Olean, dan PG Wringinanom di Situbondo, dan PG Gondang Baru di Klaten, Jawa Tengah. (cls/udi)

Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Raperda tentang RAPBD Jatim TA 2017

Pemprov Diminta Manfaatkan Potensi Alam untuk Dongkrak PAD SURABAYA (BM) - Sembilan Fraksi di DPRD Jawa Timur berharap pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah(RAPBD)TahunAnggaran (TA) 2017 agar dimaksimalkan untuk kepentingan Rakyat, serta melakukan kajian mendalam terkait potensi pendapat daerah.

“Dengan adanya kajian mendalam terkait pendapatan daerah, diharapkan potensi yang selama ini menjadi pendapat daerah tidak bocor, serta kesejahteraan masyarakat di Jatim bisa terwujud,” ujar Juru Bicara (Jubir) Fraksi PKB Jatim, Chusainuddin dalam rapat paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Raperda tentang RAPBD Jatim TA 2017 di Gedung DPRD Jatim, Jumat (14/10).

Dia mencontohkan potensi daerah yang perlu diperhatikan seperti menjunjung tinggi prinsip kearifan lokal dalam pengelolahan segala potensi sosialekonomi di Jatim, terutama dalam konteks pengelolaan potensi pertambangan.

Menurutnya banyak potensi tambang di Jatim belum dimanfaatkansecaraoptimalsesuaidengan prosedur tata cara penambangan yang benar.“Karena itu ke depannyauntukpertambanganini kami meminta kepada Pemprov untuk ditata ulang kembali, sehinggapotensipajakpertambangan

dapat dijadikan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru bagi Pemprov,” ujarnya.

Begitu juga soal pengelolahan gas alam. Selama ini potensi bahan bakar gas di Jatin belum dioptimalkan sebagaimana pemerintah memberlakukan bahan bakar minyak. Padahal Jatim dikenal memiliki potensi sumber daya gas yang besar. “Artinya jika mampu dimaksimalkan oleh Pemprov terkait gas alam ini, maka sumbangan sektor gas dapat mendongkrak atau menaikkan potensi PAD baru bagi Jatim,” papar Chusainuddin.

Selain itu pihaknya juga menyampaikan perlu ada evaluasi terhadap penetapan anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuaikan dengan renstra SKPD yang berdasarkan prinsip money follow function. Dengan demikian peruntukan belanja benar-benar sesuai peruntukan dan kelompok sasaran.

Sementara Jubir Fraksi PPP, Fauzan mengataakan fraksinya mengingatkan atas pidato Presiden RI Joko Widodo beberapa waktu lalu di tahun 2016 yaitu dimulainya percepatan pembangunan. Untuk itu pada 2017 semua harus bertekad meningkatkan kemampuan daya serap dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang te-

HUMAS DPRD JATIM

Zainul Lutfi, Jubir Fraksi PAN

lah disepakati bersama.

“Percepatan pembangunan ini harus kita tafsirkan dalam arti yang luas pada semua sektor antara lain infrastruktur, perekonomian, kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan serta sumber daya manusia.

Tujuan untuk memberikan jaminan dan pemenuhan hak dan kesempatan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan, sehingga terjadi harmonisasi kehidupan antardaerah maupun antarmasyarakat,” urainya.

Terkait serapan anggaran pihaknya menilai masih minim sekali pada 2016 lalu dan hal itu mengakibatkan potensi angka Silpa menjadi tinggi. Karena itu ke depannyapihaknyaberharapagar SKPDdaninstansiterkaitmemaksimalkan realisasi pelaksanaan program atau kegiatan, sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat dan menekan semaksimal mungkin potensi Silpa.

Kontradiksi Penjelasan Merujuk pengantar nota keuangan gubernur, kekuatan pendapatan daerah PD sebesar Rp 23,520 triliun terdiri dari PAD Rp 14,844 triliun dan dana perimbangan Rp 8,675 triliun. Secara keseluruhan pendapatan daerah 2017 mengalami penurunan Rp 407 miliar lebih dari 2016 dan PAD mengalami kenaikan Rp 220 miliar lebih.

Rinciannya, pajak daerah mengalami kenaikan Rp 195 miliar yang berasal dari kenaikan pajak kendaraan bermotor (PKB) Rp 100 miliar dan kenaikan pajak rokok Rp 100 miliar. Untuk hasil kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami kenaikan Rp 4 miliar lebih. Lain-lain PAD yang sah juga mengalami kenaikan Rp 24 miliar lebih, sedangkan retribusi daerah mengalami penurunan Rp 2 miliar.

Tentang pendapatan daerah ini, Fraksi PAN melontarkan tiga

HUMAS DPRD JATIM

SERAHKAN PU FRAKSI: Jubir Fraksi PKS, Tri Kuswahyono menyerahkan PU fraksinya kepada pimpinan sidang paripurna.

pendapat. Pertama, target PAD dari pajak daerah dalam PAPBD 2016 sebesar Rp 11,9 triliun akan terlampaui menjadi Rp 12,5 triliun atau naik Rp 600 miliar.

“Sejak awal Fraksi PAN tidak setuju dengan target yang pesimistis dari gubernur. Sampaisampai di P-APBD 2016 gubernur mengurangi belanja di setiap SKPD yang tentunya akan berdampak negatif terhadap pembangunan,” ujar Jubir Fraksi PAN, Moh Zainul Lutfi.

Celaknya, lanjut Zainul, dari

capaian pajak daerah 2016 yang akan berjumlah Rp 12,5 triliun tersebut, untuk APBD 2017 diturunkan lagi targetnya hanya Rp 12,1 triliun atau turun Rp 400 miliar dari penerimaan 2016.

Kedua, retribusi daerah lagilagi gubernur menempatkan target yang pesimistis dan memberikan toleransi kepada SKPD untuk tidak bekerja optimal sehingga retribusi 2017 turun Rp 2 miliar.

Penurunan penerimaan ini dinilai bertentangan dengan

HUMAS DPRD JATIM

Chusainuddin, Jubir Fraksi PKB

pernyataan gubernur di nota keuangan RAPBD 2017 yang menyebutkan: pada sektor retribusi daerah juga dilakukan perbaikan pelayanan pada UPT dan balai penghasil dalam rangka peningkatan pendapatan retribusi daerah. “Penjelasan gubernur baik di pengantar maupun di nota keuangan jelas merupakan kontradiksi,” katanya.

Ketiga, dana perimbangan dalamRAPBD2017jugamengalami penurunan dari Rp 9,1 triliun 2016menjadiRp8,6triliunatauturun Rp 400 miliar. Sementara semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang danaperimbangantidakadasatupunyangberubah.

“Sehingga tidak mungkin pemerintah pusat akan mengurangi dana perimbangan yang akan menggelar peraturan perundang-undangan,” tambahnya.

“Dari tiga hal tersebut, APBD kita TA 2017 ada penerimaan sedikitnya Rp 800 miliar yang hilang hanya karena sikap pesimistis gubernur dan jajarannya.”

Penurunan pendapatan dan

belanja pada akhirnya mempersempit ruang fiskal, sehingga diperlukan kepekaan dan kecermatan membelanjakan uang rakyat pada 2017 untuk hal-hal yang sesuai dengan RKPD 2017.

Sedangkan Fraksi PKS melihat untuk perangkaan RAPBD 2017, terkait aspek pendapatan daerah, menanyakan upaya dan langkah yang telah dan akan dilakukan Pemprov dalam mengoptimalkan sumber penerimaan. “Khususnyaterkaitpenghimpunandata objek dan sumber pajak serta retribusi daerah,” ujar Jubir Fraksi PKS, Tri Kuswahyono.

Fraksi PKS juga mempertanyakan anggaran pengalihan SMA/SMK. Menurutnya, banyak orang tua siswa di daerah yang mengkhawatirkan peralihan kewenangan dari kabupaten/kota membuat “program sekolah gratis” yang selama ini sudah berjalan di tingkat daerah dengan anggaran APBD kabupaten/ kota akan dihapus. “Kekhawatiran ini perlu dijawab dan dijelaskan,” kata Tri.(adv/rdl)

10 JATIM RAYA

berita metro

www.beritametro.co.id

RABU, 19 OKTOBER 2016

Tidak Terganggu Penetapan Status Tersangka KPK

KILAS

Walikota Madiun Tetap ‘Ngantor’ MADIUN (BM) – Walikota Madiun Bambang Irianto masih beraktivitas seperti biasa pasca ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan gratifikasi proyek pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM) senilai Rp76,5 miliar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Bapak (Walikota) masih ke kantor dan beraktivitas seperti biasa,” ujar Sekretaris Pribadi Walikota Madiun, Cahyo Budi, Selasa (18/10).

Bahkan, menurut dia, Bambang Irianto kemarin menghadiri empat agenda yang sudah terjadwal. Di antaranya menghadiri acara di Akademi Perekeretapian Indonesia (API), Badan Pemberdayaan Masyarakat, KB, dan Ketahanan Pangan, serta kunjungan kerja di Kelurahan Kanigoro.

Selain itu, di sela agenda tersebut, Bambang Irianto juga mengadakan rapat di ruang kerjanya dengan seluruh jajaran SKPD. Hanya saja, saat sejumlah pejabat ditanya soal agenda rapat, enggan berkomentar.

“Saya tidak tahu rapat soal apa.

Langsung saja ke beliaunya,” ujar Kepala Bagian Administrasi dan Pembangunan Kota Madiun Sadikun, bergegas.

KPK menetapkan Bambang Irianto sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi

FOTO: ISTIMEWA

AGENDA KERJA: Walikota Madiun, Bambang Irianto usai membuka lomba cerdas cermat tertib berlalu lintas di Aula Akademi Perkeretapian Indonesia (18/10), menyempatkan diri menyapa warganya.

gratifikasi terkait pembangunan pasar besar Kota Madiun tahun anggaran 2009-2012. Bambang disangkakan pasal 12 huruf i atau pasal 12 B atau pasal 11 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nilai proyek pasar tersebut mencapai Rp 76,523 miliar untuk anggaran tahun jamak pada 2009-2012.

Kasus dugaan korupsi Pasar Besar Madiun mencuat pada awal 2012 ketika Kejaksaan Negeri Madiun menduga proses lelang dan pembangunan proyek

Tingkatkan Produksi dan Kualitas Kopi

Perburuan Luwak Dilarang di Lumajang LUMAJANG (BM) -.Pemkab Lumajang mengeluarkan larangan perburuan luwak untuk menjaga kualitas produksi kopi premium di lereng Gunung Semeru. Larangan ini terkait dengan pengembangan kopi luwak organik lereng Semeru yang benar-benar dihasilkan dari kotoran hewan liar bukan hasil penangkaran.

Kepala Kantor Perkebunan setempat, Ir Mahmud mengatakan, sekarang sudah banyak berkembang binatangnya.”

Semoga dengan saling menjaga melestarikan keberadaan luwak, menjadikan potensi ini berkembang dengan baik,” katanya, Selasa (18/10).

Potensi kopi luwak organik dari lereng Semeru memiliki banyak keunggulan. “Sebab tidak tersentuh bahan kimia apapun. Ini yang dijadikan potensi unggulan dari komoditi kopi di daerah organik lereng Semeru. Apalagi, sejauh ini budidaya kopi di lereng Semeru yang disebut dengan Kolesem (kopi lereng Semeru) lebih baik, karena di lapangan masih terintegrasi,” ujarnya.

Kopi ini juga telah diteliti oleh Balai Penelitian Kopi dan Kakao Jember, yang menyatakan bahwa kopi Lumajang, apalagi kopi luwak-nya memiliki kelebihan. “Sayangnya, kenapa keunggulan seperti ini tidak dimunculkan sejak lama?” keluhnya.

Pemkab saat ini mulai gencar memperkenalkan kopi luwak organik lereng Semeru di pasar domestik. Diantaranya ke Surabaya dan berbagai daerah lainnya diluar Jatim. “Pengenalan itu, seperti yang kami lakukan pada momen Hari Jadi Perkebunan di Malang, kami mengajak petani untuk memamerkan kopi luwak organik lereng Semeru di sana. Hasilnya, langsung ada pesanan insidentil sebanyak 2,7 kuintal. Harga per kilogram dibandrol Rp 210 ribu,” pungkasnya.(pri/epe)

tersebut melanggar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dugaan lain adalah terdapat pelanggaran jadwal pengerjaan, kualitas, serta model konstruksi bangunan.

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur selanjutnya mengambil alih perkara dugaan korupsi ini namun pada Desember 2012, Kejati Jawa Timur menghentikan penyelidikan kasus tersebut karena dinilai tidak ada kerugian negara. Hingga pada Agustus

2015, kasus dugaan korupsi Pasar Besar Madiun tersebut akhirnya diusut oleh KPK. Kemarin, Tim penyidik KPK memeriksa Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Madiun, Agus Siswanta terkait kasus ini.

“Saat saya tiba di kantor PU setelah rapat di Balai Kota sekitar pukul 11 siang, tim KPK sudah ada. Saya langsung diperiksa saat itu hingga sekitar pukul 15.30,” terang Agus.

Menurut dia, ada sekitar 12 orang dari tim KPK yang bertanya kepadanya secara bergantian.

Pertanyaan yang dilontarkan tim

KPK kepadanya, semua seputar pembangunan Pasar Besar Madiun. Ia mengaku tidak tahu banyak karena pada saat proyek tersebut berlangsung, pihaknya belum menjabat sebagai Kepala Dinas PU dan masih bertugas di Beppeda. “Saya hanya menjawab setahu saya saja. Seperti saat ditanya terkait dokumen, saya malah banyak tidak tahu,” tuturnya.

Selain memeriksa Kepala Dinas PU, tim KPK juga memeriksa Kepala Sub Bagian Umum Dinas PU, Bendahara Dinas PU, serta empat kepala bidang yang ada di Dinas PU Kota Madiun. Sisi lain, KPK juga menyita sejumlah berkas dan dokumen yang berhubungan dengan pembangunan Pasar Besar Madiun selama tahun 2009 hingga 2012. “Ada sekitar tiga kardus dokumen yang disita dan semua data yang terdapat pada lebih dari empat komputer. Pokoknya ada kertas secuil apapun terkait pasar besar, pasti disita,” kata dia.

Sementara, tim KPK terlihat meninggalkan kantor Dinas PU Kota Madiun sekitar pukul 15.30 WIB. Mereka keluar dengan menyita sejumlah dokumen yang disimpan di dalam kardus dan koper. Tim langsung berlalu dengan mengendarai mobil bernomor polisi AD-8560-SU. (at/ dbs/epe)

SPAM Umbulan Sukapura Dikucuri Rp 12 M PROBOLINGGO (BM) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo mendapatkan suntikan dana segar sebesar Rp 12 miliar untuk proyek pembangunan saluran Sistem Penyedia Air Minum (SPAM) Umbulan di Kecamatan Sukapura yang sudah memasuki tahap lelang saat ini.

Proyek ini ditarget tuntas 6 bulan.

Direktur PDAM Kabupaten Probolinggo, Bambang Lasmono mengatakan, selain untuk untuk penambahan jaringan pipa dari mata air umbulan, anggaran sebesar itu juga untuk pembangunan perangkat yang melintasi sungai, pemasangan pompa, panel serta kebutuhan lainnya. “Termasuk supervisi untuk kelancaran pembangunan saluran SPAM,” katanya, Selasa (18/10).

Nantinya, jelas Bambang, saluran SPAM Umbulan tersebut akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Kecamatan Sukapura, Lumbang, Tongas, Sumberasih dan Wonomerto.

“Dengan target bisa melayani 1.000 pelanggan. Data terbaru, pendaftar sudah mencapai 800 sambungan begitu mendengar kabar ada saluran SPAM,” terangnya.

Menurut Bambang, dengan adanya saluran SPAM Umbu-

(BM/SAIFULLAH)

PANTAU: Direktur PDAM Bambang Laksmono ketika meninjau proyek intake di Tiris.

lan ini tentunya akan mampu memberikan pelayanan air bersih secara maksimal kepada masyarakat. Terutama kepada daerah-daerah yang selama ini kesulitan mendapatkan air bersih.

“Selama ini masyarakat yang butuh air bersih harus membayar Rp 1.000 untuk 25 liter air.

Tetapi dengan adanya PDAM, masyarakat cuma membayar Rp 2.500 untuk 1.000 liter. Tentunya masyarakat bisa hemat biaya.

Namun karena bayarnya setiap bulan, maka kesannya sangat mahal,” jelasnya.

Bambang berharap, saluran SPAM Umbulan bisa penuhi kebutuhan air bersih di kawasan itu. “Mudah-mudahan sudah tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih.

Semua bantuan PDAM ini karena berkat dukungan dari Ibu Bupati Hj Tantriana Sari,” pungkasnya. (sip/epe)

Tradisi Nenek Moyang yang Bersentuhan dengan Niali-Nilai Islam

Diterbitkan oleh: PT. Berita Metro Jl Tunjungan No 86 Surabaya. www.beritametro.co.id Percetakan: PT Citra Cetak Pratama (isi di luar tanggung jawab percetakan)

PERWAKILAN

FOTO ISTIMEWA

POTENSI WISATA: Tradisi Petik Laut di pesisir pantai selatan yang digelar nelayan Puger , bisa jadi potensi wisata andalan Jember jika dikemas lebih baik.

masyarakat di Desa Puger Kulon mendapat berkah yang melimpah. “Harapannya, nelayan dan petani di Puger mendapat

keberkahan, sehingga mendapat kemudahan dalam menjalankan aktivitasnya, terutama dalam menangkap ikan di laut,” tu-

LUMAJANG (BM) – Kabupaten Lumajang mengalami defisit tenaga pengajar. Kekurangan terbesar adalah guru SD yang mencapai 1.600 orang. Kondisi itu kian runyam lantaran ada ratusan guru yang akan memasuki masa pensiun. “Data ini per Juni 2016. Untuk guru SD, total kekurangan mencapai 1.600 orang. Sedangkan yang memasuki masa pensiun ada sekitar 500 guru lebih,” jelas Nurwakhid Aliyusron, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat, Selasa (18/10).

Guru yang masuki masa pensiun itu rata-rata adalah pendidik yang diangkat pada saat Inpres (Instruksi Presiden) 1976 lalu. “Jika ditotal dengan kekurangan guru untuk jenjang SMP dan SMA sederajat, jumlahnya bisa bertambah lagi,” ungkapnya.

Selain itu, Pemkab juga dihadapkan dengan beberapa permasalahan, termasuk implementasi Permendiknas (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional) 74 tentang standar bagi guru yang bersertifikasi.”Dimana untuk guru SD harus mendidik 20 anak didik. Tapi, rata-rata di Lumajang hanya 13 orang,” pungkasnya. (pri/epe)

BSN Buka SNI Corner di Jember JEMBER (BM) - Badan Standardisasi Nasional (BSN) meresmikan Standar Nasional Indonesia “(SNI) Corner” atau pojok SNI di Perpustakaan Universitas Jember yang merupakan unit SNI di Jawa Timur bagian timur.

Peresmian Pojok SNI tersebut dilakukan oleh Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi BSN Eminingsih bersama Rektor Universitas Jember (Unej) M. Hasan yang didampingi Kepala Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi BSN Abdurrachman Saleh yang merupakan kerja sama Unej dengan BSN. “Pojok SNI yang diresmikan di Unej menambah jumlah Pojok SNI di Indonesia menjadi 15 unit, setelah sebelumnya dibuka di Medan, Riau, Palembang, Jakarta, Bogor, Bandung, Semarang, Surabaya, Malang, Samarinda, dan Makassar,” kata Eminingsih, Selasa (18/10).

“Pembukaan SNI Corner menjadi salah satu amanah dari Undang-Undang nomor 20 tahun 2014 mengenai standardisasi dan penilaian kesesuaian produk, dimana setiap produk yang dipasarkan di Indonesia wajib mematuhi SNI,” tambahnya.

Selain konsultasi, SNI Corner di Unej juga melayani prosedur pengajuan sertifikasi, dan aplikasi SNI, sehingga diharapkan dengan adanya Pojok SNI, maka masyarakat khususnya pelaku usaha di Jatim bagian timur makin mudah mendapatkan informasi mengenai SNI, termasuk penerapannya. (at/epe)

Unej Buka Empat Prodi di Bondowoso

Ritual Petik Laut Pesisir Jember

JEMBER (BM) - Ratusan warga dan nelayan pesisir di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, menggelar ritual petik laut yang digelar setahun sekali pada bulan Muharram sebagai ungkapan rasa syukur warga setempat atas berkah yang melimpah di sektor pertanian dan perikanan.

“Tradisi itu merupakan kegiatan ritual warga sebagai wujud syukur masyarakat terhadap karunia alam yang melimpah yang sudah diberikan Tuhan Yang Maha Esa,” kata Kepala Desa Puger Kulon, Nurhasan, Selasa (18/10).

Menurutnya petik laut atau larung sesaji tersebut bersamaan dengan kegiatan sedekah desa, sehingga harapannya kedepan

Lumajang Kekurangan Guru

turnya.

Pihak panitia menyediakan sebanyak lima perahu yang digunakan untuk membawa sekaligus mengawal pelepasan tujuh macam sesaji berupa hasil pertanian dan perikanan ke tengah lautan. “Para nelayan Puger sangat antusias, sehingga puluhan perahu milik nelayan juga mengikuti proses pelepasan sesaji yang dikenal dengan istilah ‘jolen’ bagi warga setempat,” katanya.

Nurhasan berharap kegiatan petik laut di Kecamatan Puger tersebut dapat menarik wisatawan domestik dan mancanegara untuk berkunjung ke Desa Puger Kulon karena tradisi petik laut merupakan warisan budaya yang harus dilestarikan.

Salah seorang nelayan Puger Fauzi mengatakan tradisi petik laut tersebut diharapkan dapat meningkatkan hasil tangkapan ikan karena selama setahun ini nelayan di Jember mengalami musim paceklik yang hampir terjadi selama setahun.

“Warga berharap kegiatan petik laut yang digelar setiap bulan Muharram bisa meningkatkan hasil tangkapan ikan di pesisir selatan Jember,” katanya.

Ajang berebut sesaji bagi masyarakat merupakan momentum kegembiraan tersendiri bagi nelayan karena selain ada nilai ekonomis, masyarakat juga meyakini bahwa yang mendapatkan sesaji dalam miniatur perahu tersebut akan mendapat berkah yang sangat besar. (at/epe)

JEMBER (BM) - Universitas Jember akan membuka empat program studi baru yakni ekonomi syariah, perkebunan, peternakan, dan ilmu gizi untuk jenjang sarjana pada tahun akademik 2017/2018 di Kabupaten Bondowoso.

“Alhamdulillah antara Unej dengan Pemerintah Kabupaten Bondowoso sudah sepakat untuk mendirikan program studi di luar domisili dan sudah dilakukan penandatanganan kerja sama pelaksanaan pendidikan di Bondowoso,” kata Rektor Unej M. Hasan, Selasa (18/10).

Menurutnya program kerja sama tersebut merupakan langkah yang sangat baik bagi Pemkab Bondowoso dalam meningkatkan kualitas sumber daya manuisia, bahkan jumlah mahasiswa Unej yang berasal dari Kabupaten Bondowoso cukup besar yakni mencapai 1.653 orang.

“Saya pikir dengan adanya kampus Unej di Bondowoso, antusias masyarakat untuk menempuh pendidikan tinggi akan semakin besar karena biaya yang dikeluarkan orang tua mahasiswa akan semakin kecil dan mereka yang asli Bondowoso pasti tidak perlu sewa tempat tinggal,” tuturnya.

Bupati Bondowoso Amin Said Husni mengatakan, pembahasan pembukaan prodi baru ini sudah berlangsung sejak tahun lalu. “Banyak masyarakat yang bertanya-tanya kapan Unej akan ada di Bondowoso dan saya rasa semuanya menunggu realisasi kerja sama Unej dengan Pemkab Bondowoso,” tuturnya.

Menurutnya keberadaan Unej di Bondowoso akan memiliki multiefek yang cukup besar di sektor ekonomi dan pendidikan masyarakat, sehingga dapat berkontribusi dalam kemajuan pembangunan kabupaten yang dikenal sebagai Kota Tape itu. (at/epe)

Iklan Kehilangan STNK N 5767 UD, NK 912533, NM 1865594, A/N SUGITO STNK N 4079 UA, NK 095840, NM 1094818, A/N FAISOL EDRUS STNK N 4301 ZY, NK 170319, NM 1173410, A/N DIANA CHOLIDAH STNK N 2553 YD, NK 021197, NM 1375042, A/N WARLIS STNK N 3085 UE, NK 248080, NM 248193, A/N SUPATMO STNK N 5683 YN, NK 348801, NM 322881, A/N TAWI STNK N 5167 UH, NK 018286, NM 1018983, A/N LILLAH WAHYU PURBENGSEJATI STNK N 6585 UK, NK 088579, NM 2078743, A/N KUSWADI

Direktur: Silvia Balhmar. Pemimpin Perusahaan: M. Mashudi. Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: Totok Hartana. Wapemred: Noor Ipansyah Iskandar. Dewan Redaksi: AR Balhmar, Djoko Tetuko, Samiadji Makin Rahmat, Yahya A Waber, Tjipto Chandra, Marcella, Hadi Ismanto, M. Nabil. Redaktur: Budi Arie Satriyo, Bambang Andrias, Oki Lukito, E Prayogo, Indra Nanang. Wartawan Senior: Rofiq Kurdi Ismail, Aziz Tri, Novi Triawan. Reporter: Dian Kurniawan, Faisal Abdillah, Suluh DP, Andre Septia Hadi, Hasan Nur Rahmad. Fotografer: Soemadji. Pracetak: Ahmad Choironudin. Artistik/Tata Letak: Luthfi, firman. Desain Grafis: Khalid “Klied”. Sekretaris Redaksi: Muh. Faizin.

Bidang Online: Wahyu Saputro. Eksekutif Marketing: Fahad Balhmar, Khalid H. Perwakilan Daerah: Jakarta: Priyoko Sarjito (Kep. Biro), Marcella, Ferdy Yunisaf. Mojokerto: Prayogi. Sidoarjo: Yahdar Balhmar, Imam Muchlis.

Gresik: Asepta Y Permana (Kepala), M Sugeng Pasuruan: H Umar Wirohadi (kabiro), Abdul Kadir Jaelani. Malang: Aji, Kholil, Agus Susanto, Koordinator Sirkulasi/Pemasaran: M. Mashudi. Alamat Redaksi: Jl Tunjungan No 86 Surabaya. Telp. +6231 5318686, 5323414. Fax:+6231 5323415 Redaksi: 081334312300 | Iklan/Langganan: 081216327858 | No Pengaduan: 031 70975270. Email: red_beritametro@yahoo.co.id. Tarif Iklan: Display(fc) Rp. 35.000/ MMK (BW) Rp. 25.000/MMK. Sosial Rp. 10.000/MMK, Baris Rp. 15.000 (Minimal 2 Baris).

DALAM MENJALANKAN TUGAS PELIPUTAN, WARTAWAN BERITA METRO DIBEKALI TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER.

GRESIK 11

berita metro

www.beritametro.co.id

RABU, 19 OKTOBER 2016

LAMONGAN I BOJONEGORO I TUBAN I GRESIK

Gresik Targetkan 2019, Bebas Kawasan Kumuh

GRESIK (BM)-Masih adanya kawasan kumuh di wikayah Gresik, membuat pemerintah Kabupaten Gresik melakukan upaya pembenahan. Bahkan pada tahun 2019, Pemkab menarget kawasan kumuh di Gresik akan hilang atau mencapai nol persen. Pernyataan ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Gresik Djoko Sulistio Hadi saat membuka sosialisasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Kabupaten Gresik tahun 2016 di Kantor Bupati, Selasa (18/10).

Djoko mengatakan, beberapa upaya untuk mencapai target itu diantaranya merealisasikan peningkatan akses air minum dan pembenahan infrastruktur sanitasi terpadu. Sekda menyebutkan, saat ini di Gresik ada 181 hektare kawasan perumahan dan pemukiman kumuh.

“Data yang ada, areal kumuh tersebar di 103 desa dan kelurahan di 5 Kecamatan. Guna menghilangkan kawasan kumuh, perlu koordinasi semuanya. Para Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus mengambil perannya masingmasing sesuai tugas dan fungsinya.” tegasnya.

Terkait program tersebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Gresik, Bambang Isdianto mengatakan, tahap awal pihaknya melaksanakan pro-

FOTO BM/M SUGENG

UPAYA : Peserta sosialisasi memasang pin sebagai tanda sosialisasi Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Kabupaten Gresik tahun 2016, di kantor Bupati, Selasa (18/10)

gram perbaikan dan pembangunan saluran air. ”Tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum (DPU) melaksanakan program perbaikan saluran air dengan total anggaran sebesar Rp. 4,5 miliar dari dana APBN. Upaya terbaik untuk menghilangkan kekumuhan dengan pendekatan program Cipta Karya,” ujar mantan Plt Sekda tersebut.

Dalam merealisasikan akses air minum masyarakat Gresik sampai seratus persen, Pemkab Gresik memprogramkan tahun 2019 seluruh masyarakat Gresik bisa dilayani oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Hal ini disampaikan oleh

Kepala Bagian Humas Suyono di sela acara sosialisasi tersebut. “Sesuai bisnis plan PDAM Gresik, tahun 2017 ada penambahan produksi PDAM dengan memanfaatkan air dari PT Drupadi sebesar 400 liter/detik dan PT Dewata Bangun Tirta sebesar 200 liter/detik” katanya.

Suyono menambahkan bahwa pada tahun 2018 ada peningkatan produksi PDAM Gresik. Hal ini sesuai dengan pasokan air dari Bendung Gerak Sembayat (BGS) serta dari air Umbulan. Sehingga pada 2019 seluruh masyarakat Gresik bisa menikmati air PDAM. (sgg/yog/dra)

Rocker dan Metal Head Tujuh Daerah Bantu Mbok Sawit GRESIK (BM)- Komunitas Rocker dan Metal Head dari tujuh kabupatenkota di Jawa Timur mendatangi rumah mbok Sawit (70) nenek yang hidup sebatang kara di gubuk reot berukuran 3 X 7 meter di Dusun Kalimoro, Desa Kali Padang, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik untuk memberikan bantuan. Bantuan diberikan setelah berita nenek malang diberitakan harian Berita Metro dan sempat ramai diperbincangkan di grup media sosial Gresik.

Bantuan diberikan oleh para Rocker dan Metal Head dari tujuh kabupaten-kota di Jawa Timur. Para rocker datang ke rumah mbok Sawit di depan Masjid Sabillilah An Nur.

FOTO BM/M SUGENG

SIMPATI : Anggota komunitas rocker dan metal head saat memberikan bantuan.

Mereka memberikan bantuan walker atau alat bantu jalan kepada Mbok Sawit yang sebelumnya hanya bisa merangkak. Kaki mbok Sawit patah dan bengkok akibat kecelakaan empat tahun lalu. Saat itu lukanya hanya dibiarkan saja. Lukanya tak kunjung

sembuh hingga menahan sakit terusmenerus.

Emmy Ratna, salah satu pentolan Rocker dan Metal Head wilayah Gresik mengatakan bahwa para musisi dan penikmat musik cadas di tujuh kabupaten-kota ini tergugah hatinya saat membaca pemberitaan.

“Setelah kita melakukan kroscek ke kerumah mbok Sawit dan memastikan kondisi beliau, maka kami sepakat melakukan penggalangan dana di tujuh kabupaten-kota antara lain Gresik, Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo, Krian, Kediri dan Nganjuk yang berhasil mengupulkan donasi serta memberikan walker untuk mbok Sawit,” kata Emmy Ratna, Selasa (18/10)(gbr/dra)

FOTO: BM/MOCH. SUGENG

AWALI : DPRD Gresik menggelar hearing dengan BLH setempat di gedung dewan Jl KH. Wakhid Hasyim Nomor 5 Gresik, Selasa (18/10).

Komisi C DPRD Gresik Gelar Hearing dengan BLH Pendahuluan RAPBD 2017 GRESIK (BM)-Komisi C DPRD Kabupaten Gresik menggelar hearing dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten, Selasa (18/10). Pembahasan ’dengar pendapat’ itu adalah pendahuluan RABPD 2017. M Syafi’, Ketua Komisi C mengatakan, pihaknya sengaja menjadwalkan hearing untuk mempersiapkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2017. Sesuai skedul Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bulan November RAPBD sudah harus dibahas.

Sebab 30 November harus sudah ditandatangani oleh Ketua DPRD dan Kepala Daerah.

“DPRD perlu mendengarkan masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk mendapatkan draft. siang ini (kemarin, Red) dari BLH,” ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Meski pihaknya sudah mendapatkan kopian usulan anggaran dari SKPD, hearing ini dilakukan untuk mendapatkan penekanan dan penjelasan lebih detil. Sementara itu, dihadapan pimpinan BLH, Syafi’ menanyakan kenapa anggaran BLH yang diusulkan

dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) akhirnya diefesiensi saat pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar). Usulannya Rp 41 miliar, tapi kemudian diefesiensi menjadi Rp 27 miliar.

Kepala Bidang Kebersihan Lingkungan BLH Gresik, Joyo Prawoto mengatakan setelah ada pembahasan memang ada efesiensi. Plafon terbesar ada di bidang kebersihan dan keindahan.

Sebab ada rencana membangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. “Sesuai hasil rapat, jika bisa ditunda, bisa diefesiensikan untuk program lain yang urgent.

Anggaran dimasukkan apabila persiapannya sudah matang,” ujar Joyo.

Beberapa usulan di Bidang Kebersihan yang diefesiensi diantaranya adalah penyediaan sarana dan prasarana (sarpras).

Semula diusulkan Rp 5 miliar menjadi Rp 3 miliar. “Rencana pembelian eskavator senilai Rp 1,8 miliar hingga Rp 2 miliar ditunda dulu. Jadi tersisa Rp 3 miliar,” ungkapnya.

Anggaran Rp 3 miliar itu ren-

cananya dibuat untuk membeli alat pengangkut sampah tiga unit, masing-masing dianggarkan Rp 400 juta. Kemudian untuk membeli kontainer sembilan unit dan mengadakan gerobak sampah.

Anggaran ini untuk peningkatan layanan kebersihan di wilayah kota.“Wilayah kota kita prioritaskan, dengan alasan di daerah masih banyak lahan pembuangan sampah pribadi, di rumah-rumah.

Sedangkan di kota tidak ada,” tandasnya. Sementara, Sumarno, Kepala BLH Gresik menambahkan, kondisi TPA saat ini sudah overload, disisi lain permintaan pelayanan meningkat, ini menjadi dilema.

“Gerobak motor penting untuk mengangkut sampah dari rumah tangga atau TPS. Kita juga mencari bantuan dari sejumlah pihak. Beberapa waktu anggota DPR RI memberikan bantuan gerobak motor,” tandasnya. Selain itu, tambah Sumarno, perusahaan mempunyai kewajiban mengelola sampah. Dia meminta perusahaan membuat pernyataan kesanggupan mengolah sampahnya sendiri. “Jika demikian dapat mengurangi volume sampah,” ujarnya.(sgg/adv)

PANTURA

berita metro

www.beritametro.co.id

DBH Migas Turun, Pemkab Siap Klarifikasi

BOJONEGORO(BM) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, segera melakukan klarifikasi dengan meminta keterangan kepada Menteri Keuangan terkait turunnya perolehan Dana Bagi Hasil (DBH) migas dari target Rp 1,4 triliun menjadi Rp 910 miliar.

“Kami akan mengklarifikasi terkait turunnya perolehan DBH migas langsung kepada Menteri Keuangan, pekan depan,” kata Kepala Dinas Pendapatan Daerah Pemkab Bojonegoro Herry Sudjarwo, di Bojonegoro, Selasa.Namun, pihaknya pesimistis langkah klarifikasi

itu membuahkan hasil, setelah melihat kondisi APBN yang belum membaik.

“Kalau melihat kondisi APBN tahun ini kecil kemungkinan daerah kami bisa memperoleh tambahan DBH migas,” ucapnya, menambahkan. Dirinya menyebutkan DBH Migas yang diterima daerahnya tahun ini dari target Rp 910 miliar baru sekitar Rp600 miliar, per Oktober.

Melihat tahun anggaran yang hanya tinggal dua bulan, lanjut dia, kecil kemungkinan ada lagi tambahan tranfer DBH migas dari Pemerintah. “Kami tidak tahu bagaimana mengatur alokasi

anggaran di dalam APBD yang terpaksa harus merevisi beberapa kali akibat turunnya perolehan DBH migas,” tuturnya.

Lebih lanjut dijelaskan daerahnya tahun lalu menerima DBH migas sebesar Rp812,7 miliar, tapi dalam perhitungan ternyata masih ada kelebihan sebesar Rp59 miliar yang diperhitungkan tahun ini. Kelebihan perolehan DBH migas tahun lalu diperhitungkan tahun ini, sehingga target perolehan DBH migas semakin berkurang.

“Sudah target DBH migas turun,

masih ditambah ada pemotongan sisa salur DBH migas tahun lalu,” ujarnya.

Ia menambahkan target perolehan PBB tanah migas yang ditargetkan sebesar Rp326 miliar juga tidak terealisasi karena perolehannya hanya Rp151 miliar.

Perolehan PBB tanah migas itu, katanya, dari PBB tanah lapangan sumur minyak tua di Kecamatan Kedewan, Malo, lapangan minyak Blok Cepu di Kecamatan Gayam dan lapangan Sukowati, di Kecamatan Kota dan Kapas.”Perolehan PBB tanah migas juga tidak sesuai target,” jelasnya.(nat/dra)

Lakukan Gerakan Mata Sedap, DKP Bersihkan Lingkungan BOJONEGORO(BM)-Peringati Hari Jadi Kabupaten Bojonegoro, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Pemkab Bojonegoro bekerjasama dengan Kodim 0813 Bojonegoro melakukan bersih-bersih lingkungan di Kelurahan Desa Jetak., Kecamatan Kota Bojonegoro.Selasa, (18/10).

Kepala Dinas Dinas DKP, Nurul Azizah mengatakan bahwa kegiatan ini agar masyarakat Bojonegoro peduli terhadap kebersihan lingkungan sekitar. “Kami membersihkan sampah, menyingkirkan benda-benda bahaya di jalan, merapikan serta mengecat pagar pembatas jalan agar tampak rapi dan indah,”ujar Mantan Camat Kalitidu itu.

Menurut Ibu Nurul sapaan akrabnya bahwa kegiatan bersih-bersih ini merupakan program DKP, yakni Gerakan Mata Sedap. Sehingga orang yang memandang segar pikirannya. Sebab memandang lingkungan yang kotor dan tidak teratur berpengaruh pada kejernihan pikiran.

“DKP juga membersihkan di beberapa lokasi, misalnya di jalan Rajawali dan Hayam Wuruk Kelurahan Karangpacar Kecamatan Kota Bojonegoro. Itu sudah dilakukan kemarin mulainya. Serasa pemandangan yang kurang sedap dibersihkan dan ditata, sehingga bisa sedap di pandang mata,” katanya.

Program ini sendiri merupakan rangkaian dari Hari Jadi Bojonegoro ke -339. DKP PERWAKILAN

FOTO: BM/IST

MENURUN: Keberadaan pengeboran migas di Bojonegoro diharapkan mampu memberikan kontribusi pada daerah.

BPBD Gelar Apel Siaga, Libatkan 1000 Relawan BOJONEGORO(BM)-Musim penghujan mulai berlangsung dan disertai angin putting beliung. Sebagai langkah antisipasnya bertempat di aula Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro, dilakukan persiapan apel 1000 relawan yang direncanakan pada tanggal 25 Oktober 2016 mendatang yang akan di selenggarakan di lapangan sepak bola Also, di Kelurahan Ledokkulon, Kecamatan Kota Bojonegoro Rapat yang dihadiri oleh perwakilan dari Polres Bojonegoro,Brimob,Kodim 0813dan 6 perwakilan Kecamatan. Sementara Kasi Kesiapsiagaan dan Pengurangan Resiko Bencana BPBD Kabupaten Bojonegoro, Sukirno, mengatakan, bahwa rapat persia-

pan tersebut membahas semua hal yang terkait pelaksanaan Apel 1000 relawan nanti.

Sehingga saat pelaksanaan, panitia dan instansi terkait bisa berjalan dengan tertib dan lancar.

“Persiapan ini mulai dari pelaksanaan upacara, rekayasa parkir dan pembagian seragam, sehingga saat pelaksanaan peserta sudah siap semua,” ujarnya.

Lebih jauh Sukirno mengatakan, salah satu hasil rapat adalah saat pelaksanaan apel relawan nanti instruktur upacara disepakati Bupati Bojonegoro. Selain itu, dalam pelaksanaan apel akan dihadiri BNPB dan BPBD Provinsi,dan semua jajaran terkait. (ndo/dra)

FOTO: BM/SANDI S

GIAT: Bersih-bersih lingkungan mulai digalakkan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan.melalui gerakan mata sedap.

mengundang masyarakat agar peduli terhadap lingkungan sekitar. Sebab siapa yang akan menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan kalau tidak masyarakat sendiri.

“Sebab nantinya masyarakat sekitar agar terbangun rasa kesadaran akan kebersihan lingkungan,” ujarnya.

Menurut Nurul, pihaknya berharap kepada masyarakat tidak hanya di perkotaan saja, Pihaknya juga berharap kepada masyarakat agar selalu menjaga lingkungan, nantinya kita dijauhi oleh penyakit yang dihasilkan oleh sampah yang menumpuk.(ndo/dra)

FOTO: BM/SANDI S

PROGRES: Persiapan menjelang apel siaga oleh BPBD yang akan melibatkan 1000 relawan.

BIRO GRESIK: Asepta Y Permana (Kepala), M Sugeng, Gilang Budi Raharja Sirkulasi & Iklan: Imam Taufik.

www.beritametro.co.id

RABU, 19 OKTOBER 2016

Komisi C Kaget Lahan TPST Lingkar Timur Bermasalah

“

“Lahan itu memang sewa. Sebenarnya DKP ingin lahan itu bisa dibebaskan. Namun, pemiliknya malah menjual kepada pihak lain.”

- BAHRUL AMIG Kepala DKP Kabupaten Sidoarjo

SIDOARJO (BM) – Mencuatnya permasalahan lahan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Jalan Lingkar Timur membuat sebagian anggota Komisi C DPRD Kabupaten Sidoarjo kaget. Terlebih, setelah mengetahui lahan yang diperuntukkan pembangunan TPST itu ternyata sewa kepada pihak lain.

Juanasari ST dari Komisi C DPRD Kabupaten Sidoarjo mengatakan, dalam beberapa kali hearing (dengan pendapat) dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Sidoarjo sama sekali tidak pernah disinggung kalau lahan itu ternyata sewa kepada pihak lain. ”Saya sebelumnya tidak pernah tahu kalau lahan untuk pembangunan TPST itu ternyata sewa kepada pihak lain, bagaimana juga pola sewanya.

Kalau sekarang ternyata malah bermasalah, saya juga baru tahu sekarang,” katanya saat dimintai

komentarnya terkait permasalahan di TPST Jalan Lingkar Timur, Selasa (18/10).

Diberitakan sebelumnya, tempat pengolahan sampah berbasis 3 R (reduse, reuse, recycle) yang lokasinya depan Pasar Ikan Baru di Jalan Lingkar Timur belakangan menjadi sorotan banyak pihak. Pasalnya, be-

lum genap setahun TPST yang pembangunannya menelan anggaran ratusan juta rupiah itu dibongkar dan direlokasi.

Sebagian unit pengolahan sampah di sisi Selatan sekarang tak lagi difungsikan secara maksimal. Untuk selanjutnya, kegiatan dijadikan satu pada unit pengolahan sampah di sisi Utara. Semua paving di sekitar unit pengolahan sampah di sisi Selatan juga dibongkar dan dipindahkan ke sekitar lokasi unit pengolahan sampah di sisi Utara.

Pembongkaran dilakukan karena separo lebih lahan yang digunakan sebagai lokasi pembangunannya ternyata bermasalah dengan pihak lain.

Lahan itu milik warga yang kemudian disewa DKP. Namun, belakangan pemilik lahan menolak saat akan dilakukan perpanjangan sewa.

Soal pembongkaran untuk direlokasi ke sisi Utara, anggota

FOTO: BM/MUCHLIS

DIBONGKAR: Sebagian paving di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) jalan Lingkar Timur dibongkar

DELTA SINGKAT

Cak Nur Minta Santri Mampu Kuasai Teknologi

“

”Saya sebelumnya tidak pernah tahu kalau lahannya sewa. Kalau sekarang ternyata malah bermasalah, saya juga baru tahu sekarang.”

- JUANASARI Komisi C DPRD Kabupaten Sidoarjo

dewan yang juga politisi Partai Demokrat itu mengatakan akan menanyakan langsung kepada dinas terkait. “Nanti saya akan tanyakan, termasuk anggaran untuk relokasinya,” kata Juanasari.

Lebih lanjut diungkapkan Juanasari, sejauh ini memang tidak pernah ada anggaran yang dipersiapkan dan dialokasikan untuk kegiatan relokasi TPST di Lingkar Lingkar Timur.

Sementara itu, Kepala DPK Kabupaten Sidoarjo Bahrul Amig saat dihubungi melalui telepon selulernya mengakui, lahan yang dipergunakan untuk pembangunan TPST di jalan Lingkar Timur memang disewa dari pihak lain. “Lahan itu memang sewa. Sebenarnya

Ratusan Warga Demo Balai Desa Sidokepung Pertanyakan Penjualan Tanah Gogol ke Pengembang Perumahan SIDOARJO (BM) – Kasus penjualan lahan di Desa Sidokepung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, terus mengundang reaksi.

Ratusan warga kembali mendatangi balai desa setempat.

Kedatangan ratusan warga Dusun Mlaten, Desa Sidokepung itu untuk mempertanyakan transparasi terkait penjualan lahan ke PT Cahaya Fajar Abaditama yang saat ini diperuntukkan lokasi pembangunan Perumahan Premium Green Hill. Mereka menuntut kepala desa terbuka soal penjualan tanah gogol seluas 8,3 ha itu.

Dalam aksinya, warga membawa keranda mayat, puluhan pamflet dan spanduk yang berisikan bermacam tulisan yang menjadi tuntutan mereka. “Kami minta kades terbuka soal penjualan tanah eks gogol gilir yang dijual ke Perum Green Hill Tahun 2013 lalu,” terang Koordinator Aksi, Selamet Hariyanto dalam orasinya.

Warga dari empat RT, yakni Rt 22, 23, 24, 25 Rw 6 ini, menganggap penjualan tanah gogol hilir milik Dusun Mlaten kurang ada transparasi.

Warga beranggapan masih ada sisa tanah yang dijual oleh oknum desa.

“Kita ingin mengetahui secara transparan dari pihak kepala desa, terkait penjualan tanah gogol hilir ke PT Cahaya Fajar Abaditama yang diperuntukan Perum Premium

FOTO: BM/MUCHLIS

DEMO WARGA: Kepala Desa Sidokepung, Elok Suciati, saat menemui para pengunjuk rasa di depan kantor balai desa, Selasa (18/10).

Green Hill,” kata Slamet Hariono.

Menurut Slamet, perhitungan secara manual terungkap tanah yang terjual ke Green Hill itu masih ada sisa kurang lebih sekitar 1 ha. Namun, dari pihak kepala desa tidak menjelaskan masalah tersebut. “Kami juga minta pihak desa segera menyerahkan salinan dokumen, yang berkaitan dengan tanah gogol hilir

yang sekarang dikuasai PT Cahaya Fajar Abaditama,” tandasnya.

Kepala Desa Sidokepung, Elok Suciati menyatakan, penjualan tanah sudah diselesaikan dengan notaris pada tahun 2013. “Kenapa warga gogol baru sekarang menanyakan permasalahan itu,” kata Elok Suciati saat menemui para pengunjuk rasa di depan kantor balai desa. (cls/udi)

Empat Komplotan Penggelapan Mobil Diringkus SIDOARJO (BM) - Empat tersangka sindikat penggelapan mobil diringkus Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Sektor (Polsek) Waru, Sidoarjo, Selasa (18/10). Satu dari keempat tersangka adalah perangkat desa (sekretaris desa).

Keempat tersangka itu masing-masing Udik Catur Busono Putro (44), warga Desa Kasri, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Moch Kholili (39) dan Syaiful Rachman (44), keduanya swarga Desa Renggeh Barat, Kecamatan GondangWetan, Kabupaten Pasuruan, dan Syamsul Qomaruddin (40), warga Desa Curah Tulis, Kecamatan Tongas, Kabupaten Pasuruan.

Kepala Unit (Kanit) Satreskrim Polsek Waru, Iptu Untoro mengatakan, penangkapan terhadap empat tersangka setelah adanya laporan korban, Harun AlRasyid. Dalam laporannya disebutkan, mobil miliknya yang hendak dijual kepada konsumen ternyata malah digadaikan tersangka Udik kepada tersangka Moch Kholili sebesar Rp 35 Juta. “Belakangan, mobil itu dijual tersangka Moch Kholil kepada tersangka Syamsul seharga Rp 25 juta melalui perantara tersangka Syaiful Rachman,” ungkap Iptu Untoro.

Selain meringkus keempat tersangka, kata Iptu

SIDOARJO (BM) – Peringatan Hari Santri di Kabupaten Sidoarjo yang jatuh pda 22 Oktober 2016 dimeriahkan dengan penyelenggaraan berbagai kegiatan. Salah satunya, Sarasehan Santri On The Digital yang digelar di Pendopo Delta Wibawa, Selasa (18/10).

Kegiatan yang diikuti para santri dan pelajar sekolah itu dibuka Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo, H. Nur Ahmad Syaifuddin SH. Dalam sambutannya, orang nomor dua di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo yang juga akrab disapa Cak Nur itu menyatakan keyakinannya bahwa santri tak diragukan lagi dalam menghadapi tantangan ke depan.

“Santri yang lekat dengan pondok pesantren, memiliki pengetahuan yang lengkap. Perbendaharaan ilmu yang didapat dari kitab-kitab yang dipelajarinya sangat luar biasa. Untuk itu, santri diharapkan tidak gagap dengan problema yang datang dalam mengatasinya,” kata Cak Nur. Wabup juga mengatakan, saat ini santri dihadapkan pada era digital. Dampak positif dan negatif dari pesatnya teknologi informasi selalu ada.

Namun, apabila semua itu disikapi dengan baik akan sangat bermanfaat bagi semua. Untuk itu, ia meminta para santri dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan baik agar kemajuan teknologi bukan malah menjadi boomerang. (cls/udi)

Untoro, anggotanya juga mengamankan mobil yang digadaikan yang kemudian dijual sebagai barang bukti.

Saat diamankan, mobil itu sudah diganti nomor mesin dan nomor kerangka untuk mengelabui petugas sewaktu akan melacak aksi kejahatan tersangka. Dikatakan pula, keempat tersangka dijerat pasal 372 KUHP tentang Tindak Pidana Penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara. (cls/udi)

FOTO: BM/MUCHLIS

BARANG BUKTI: Barang bukti berupa mobil yang digelapkan dan dijual empat tersangka saat ini diamankan di Polsek Waru.

DKP ingin lahan itu bisa dibebaskan. Namun, pemiliknya malah menjual kepada pihak lain,” katanya.

Dijelaskan Amig, TPST yang dibangun akhir 2015 di Desa Rangkah Kidul, Kecamatan Kota Sidoarjo itu, saat ini memang dibongkar untuk direlokasi lantaran pemilik lahan menolak perpanjangan sewa dengan alasan sudah dijual kepada pihak lain.

Menurutnya, relokasi harus dilakukan sebagai upaya untuk mengamankan aset pemerintah. “Karena sifatnya hanya relokasi, ya tidak memerlukan anggaran terlalu besar. Tenaga yang dipergunakan pun diambilkan dari pasukan kuning,” katanya lagi. (cls/udi)

FOTO: BM/MUCHLIS

SERASEHAN: Wakil Bupati Sidoarjo saat menghadiri Sarasehan Santri On The Digital yang digelar di Pendopo Delta Wibawa, Selasa (18/10).

Suara DPRD Surabaya soal Aplikasi Taxi Online UBER

Dewan Minta Koperasi Wiranata Dibekukan DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya kembali mengggelar hearing terkait banyaknya pelanggaran yang dilakukan Koperasi Wiranata selaku vendor mitra operator taxi online berbasis aplikasi. Hearing yang dilakukan di ruang Komisi B yang membidangi perekonomian itu, memanggil intansi terkait dan perwakilan UBER dan pengemudi.

Ketua DPRD Kota Surabaya, Ir Armudji meminta, agar operasional UBER ditertibkan. UBER tidak diperbolehkan melakukan rekrutmen secara online maupun manual. Penentuan rekrutmen adalah pihak operator yakni Koperasi yang menjadi mitra UBER. “UBER tidak diperbolehkan melakukan pungutan baik secara online maupun manual pada driver. Selain itu, UBER juga tidak boleh menentukan tarif, karena UBER merupakan aplikator bukan operator. Yang berhak menentukan tarif adalah pihak operator,” ujar Armudji.

Armudji menuding, kisruh yang terjadi di UBER merupakan ulah dari Direktur UBER Jatim,Wilem.“Laporkan saja semuanya ke polisi biar tahu semua apa yang sebenarnya dilakukan Wilem itu,” tegas Armudji.

Pernyataan senada dilontarkan Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Mazlan Mansyur. Dia meminta, operasional taksi berbasis aplikasi UBER dihentikan untuk sementara waktu mengingat banyaknya pelanggaran yang dilakukan Koperasi Wiratama selaku operator UBER di Jawa Timur.

“Koperasi Wiratama banyak masalah.

Untuk sementara waktu dihentikan saja operasionalnya sambil dibina. Kalau tidak bisa dibina, ya dinonaktifkan selamanya,” tegas Mazlan Berdasarkan catatan yang diterima, lanjut Mazlan, banyak pelanggaran yang telah dilakukan Koperasi Wiratama selaku operator. Salah satunya, penarikan iuran sebesar Rp 35 kepada setiap pengemudi UBER sejak April.

“Kalau kita kalikan 3.000 orang se-Jawa Timur perminggu dan kita kalikan 6 bulan sejak penarikan itu, nilainya bisa mencapai Rp 2,5 miliar, kemana uang itu,” sambung Mazlan.

Menurut dia, Koperasi Wiratama yang dipersoalkan itu hanya ganti baju saja dari nama lama yaitu Koperasi Inti Trans. “Namanya saja yang ganti, tapi orang-orang di dalamnya tetap sama,” lanjut Mazlan.

Meski telah mengantongi izin dari

pusat, vendor UBER diminta tetap mengikuti prosedur yang ada di Surabaya. Di antaranya mendaftarkan aplikasi UBER ke Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Surabaya.

“Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mengawasi secara ketat UBER di Surabaya,” harapnya.

Sementara untuk penarikan iuran yang dialami para pengemudi, politisi dari PKB ini mendesak agar pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Polrestabes Surabaya segera turun tangan untuk melakukan pengusutan.

Sebab pengakuan para pengemudi, kata dia, penarikan dilakukan tanpa persetujuan mereka alias pungutan liar (pungli). “Katanya, penarikan iuran itu atas persetujuan driver. Padahal, driver ngomong ke kita mereka dipaksa mengikuti aturan,” terangnya.

Menanggapi permintaan sejumlah anggota dewan, Kasatlantas Polrestabes Surabaya, AKBP Adewira Negara Siregar mengatakan, untuk melaporkan jika memang ada mitra yang dirugikan.

“Kita tidak bisa menindaklanjuti jika tidak ada laporan resmi,” jelasnya.

Pada kesempatan berbeda, Kabid Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur, Suban Ali menyatakan, jumlah taksi berbasis aplikasi yang beroperasi di Surabaya mencapai 635 unit atau 10 persen dari total taksi konvensional yang ada. “Kalau jumlah taksi konvensional yang beroperasi di Surabaya 6.350 unit,” ujar Suban Ali, Selasa (18/10).

Namun, Suban mengaku tidak memiliki data yang pasti jumlah kendaraan berbasis aplikasi di Surabaya.

Hingga sekarang permintaan permohonan data yang diajukannya belum

FOTO: BM/IST

Mazlan Mansyur

dijawab oleh vendor UBER. “Sebelum hari raya, tidak ada yang mendaftar ke kita. Tapi setelah Dishub Surabaya menggelar operasi gabungan mereka baru berbondong-bondong daftar,” katanya.

Suban menyebutkan, jumlah usaha yang mendapat izin jalan hingga sekarang mencapai 20 permohonan yang terdiri 357 kendaraan. Dari 20 pemohon yang dinyatakan memenuhi syarat baru tiga koperasi. Salah satunya, Koperasi Wiratama. “Dari tiga koperasi yang dinyatakan memenuhi syarat, baru 8 taksi berbasis aplikasi yang memenuhi syarat,” jelas Suban.

Mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek ada beberapa ketentuan yang harus diikuti bagi angkutan umum dengan aplikasi berbasis teknologi informasi.

Penyelenggaraan angkutan umum dengan aplikasi tetap wajib didaftar dan atas nama surat tanda nomor kendaraan (STNK) harus berbadan hukum.

Badan hukum yang dimaksud, lanjut dia, bisa berupa koperasi. “Mereka tidak boleh bertindak sebagai pengambil kebijakan misalnya untuk besaran tarif,” kata Suban.

Kewajiban lainnya yang harus dipenuhi perusahaan aplikasi wajib melaporkan kepada direktur jenderal soal profil perusahaan, data seluruh kendaraan, pengemudi, mitra, serta layanan pelanggan. “Jika mau bergerak di bisnis angkutan umum, mereka harus mengikuti ketentuan persyaratan menjadi angkutan umum,” pungkasnya. (adv/has)

FOTO: BM/IST

Ir Armudji