Berita Metro 10 Agustus 2016

HARIAN PAGI TERBIT 16 HALAMAN

Iklan/ Langganan:

RP 3.500,-

5318686

RABU, 10 AGUSTUS 2016

www.beritametro.co.id

I INDEKS

Tolak Risma ke Jakarta SURABAYA (BM) – Tarik menarik dalam kepentingan politik mulai merambah di tingkat bawah. Beberapa kelompok warga Surabaya sudah berbeda sikap terkait wacana pencalonan Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang digadang-gadang bakal maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta.

Kalau selama ini, banyak kelompok warga yang memberikan dukungan agar Risma ke Jakarta. Kemarin, Selasa (9/8), giliran sekelompok warga lain yang justru menolak dukungan tersebut. Mereka, para warga Surabaya yang terdiri dari ibu-ibu, para pemuda, dan warga kampung lawas, menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota Surabaya.

Tim 13 Bantu Bujuk Anak Buah Santoso BACA HALAMAN

02

Baca: Hati... Hal. 7 TOLAK KE JAKARTA: Sekelompok warga yang tergabung dalam Relawan Lingkungan Surabaya berunjuk rasa di depan Balai Kota Surabaya, Selasa (9/8).

Massa yang mayoritas terdiri dari ibu-ibu tersebut menolak wacana pencalonan Walikota Surabaya Tri Rismaharini sebagai calon Gubernur DKI Jakarta.

Nota Keuangan, Usulan Gubernur Kejutkan Dewan BACA HALAMAN

FOTO: BM/ISTIMEWA

Misteri Testimoni Freddy Budiman 09

Polisi Sita Puluhan Senpi Siap Pakai dan Amunisinya BACA HALAMAN

11

Menkum HAM Rahasiakan Pemeriksaan Sitinjak JAKARTA (BM) – Badan Narkotika Nasional (BNN) telah memeriksa eks Kalapas Nusakambangan Liberty Sitinjak, terkait tulisan koordinator Kontras Haris Azhar soal testimoni gembong narkoba Freddy Budiman. BNN maupun Sitinjak belum mengungkap hasil pemeriksaan tersebut. Demikian pula, Menkum HAM Yasona Laoly yang telah dilapori Sitinjak, masih belum bisa menjelaskannya kepada publik.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan

Laoly mengaku telah mengantongi informasi perihal oknum pejabat Badan Narkotika Nasional (BNN) yang meminta pencopotan kamera pengawas di kamar tahanan Freddy Budiman.

Menurut Yasonna, informasi tersebut didapatkannya dari pen-

Kwik Serukan Kongres Rakyat

Baca: Kejadian... Hal. 7 KUNJUNGAN: Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menerima kunjungan Menteri Kehakiman Australia Michael Keenan di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Selasa (9/8/2016).

FOTO: BM/ISTIMEWA

Komisi C Akan Bentuk Pansus Marvell Polda Minta Intensifkan Pengamanan Jalur Rawan BACA HALAMAN

16

SURABAYA (BM) - Penggunaan fasilitas umum Jl Upa Jiwa yang dilakukan pengelola Marvell City hingga kini masih berbuntut

panjang. Sebab Jalan Upa Jiwa yang mempunyai panjang 80-90 meter dengan lebar 5-6 meter itu masih dalam sengketa. Pemkot

Surabaya mengakui lahan tersebut miliknya.

Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Sukadar mengatakan,

Tiru Sukses Finlandia, tapi Dibatalkan!

Muhadjir Effendy menjelaskan soal konsep Full Day School (FDS) sudah diterapkan di beberapa negara.

Menurut dia, salah satu negara yang sukses menerapkan konsep tersebut adalah Finlandia.

Kapan waktu bermainnya..

Tim 13 Bantu Bujuk Anak Buah Santoso Dibujuk, ditangkap, ditahan..

Baca: Ciptakan... Hal. 7

Baca: Inisiatif... Hal. 7

Polemik Gagasan Full Day School

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy melontarkan kembali gagasan sekolah sehari penuh atau full day school (FDS). Gagasan tersebut sebagai salah satu wujud pelaksanaan program Presiden yang tertuang dalam Nawacita. Dalam konsepnya, Muhadjir ingin meniru sukses sebagaimana telah diraih Finlandia. Meski baru sebatas ide, bak gayung bersambut, polemik pun meluas di masyarakat.

Berikut laporan wartawan Berita Metro, Suluh DP.

Polemik Gagasan Full Day School

jalan tersebut sudah berubah fungsi. Fasilitas umum milik

JAKARTA (BM) – Mantan Menteri Perekonomian di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Kwik Kian Gie masih merasa miris melihat kondisi perekonomian nasional saat ini. Menurutnya, perekonomian Indonesia mengarah kepada liberalisasi yang luar biasa.

Kwik juga menyebut, pejabat perekonomian saat ini masih dikuasai oleh para jaringan mafia Barkeley – sebuah sebutan bagi ekonom yang pro Barat. Sosok itu di antaranya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menko Perekonomian Darmin Nasution, hingga Menteri PPN/Bappenas, Bambang Brodjonegoro.

Hal itu dikatakan Muhadjir dalam konferensi pers yang digelar di kawasan SCBD, Senayan, Jakarta, Selasa, 9 Agustus 2016. Muhadjir mengatakan, sistem pendidikan di Finlandia berhasil menciptakan sum-

ber daya manusia yang berkualitas.

Bahkan, kata dia, Finlandia berhasil membangun pendidikan karakter.

Muhadjir menanggapi beberapa pertanyaan seputar isu pendidikan yang saat ini hangat, full day school. Ia mengatakan bahwa gagasan barunya itu masih dalam kajian panjang. “Saya bantu Presiden, program Presiden tertuang di Nawacita,” kata dia.

Menurut Muhadjir, dalam program Presiden itu tertuang perintah pentingnya pendidikan karakter dari jenjang pendidikan dasar. Merespon kemauan Presiden, Muhadjir mengBaca: Siswa... Hal. 7

FOTO: BM/IST

GAGAS FULL DAY SCHOOL: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy (kiri) bersama Sekjen Kemdikbud Didik Suhardi di kantor Kemendikbud, Jakarta.

PRAKIRAAN CUACA

SPIRIT

SURABAYA

JAKARTA

DENPASAR

YOGYAKARTA

HUJAN RINGAN Suhu 25 - 34°C

HUJAN SEDANG Suhu 23 - 33°C

BERAWAN Suhu 25 - 33°C

HUJAN RINGAN Suhu 23 - 33 °C

Orang yang hanya sehari-harinya hanya sibuk mencari uang untuk kesejahteraan keluarganya, maka mustahil ia mendapat ilmu pengetahuan.

- Imam Syafií -

2 POLHUKAM

berita metro www.beritametro.co.id

RABU, 10 AGUSTUS 2016

Tim 13 Bantu Bujuk Anak Buah Santoso JAKARTA (BM) - Tim Evaluasi Penanganan Terorisme (Tim 13) yang dibentuk oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bersama beberapa organisasi masyarakat sipil telah melakukan pemantauan dan menyimpulkan beberapa poin terkait persoalan terorisme di Poso.

Salah satu anggota Tim 13, Busyro Muqoddas menuturkan bahwa dari hasil evaluasi disepakati Tim 13 akan meningkatkan sinergitas dengan Kepolisian RI (Polri) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Hal tersebut dilakukan agar penyelesaian konflik Poso bisa diselesaikan secara komprehen-

ISTIMEWA

BANTU PENANGANAN TERORIS: Tim 13 dibantu Mer-C akan memberikan bantuan kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk menurunkan 16 orang DPO anak buah Santoso yang masih berada di Poso, Sulawesi Tengah.

Basri dan beberapa keluarga anggota kelompok Santoso yang masih hidup.

Selain itu, tim juga mendatangi tokoh-tokoh agama untuk berdialog dan menggali lebih dalam mengenai persoalan di Poso. Dari hasil pemantauan, kata Busyro, secara garis besar bisa disimpulkan bahwa kelompok Santoso lahir dari sisa-sisa konflik berbasis agama yang pernah terjadi di Poso pada tahun 1998, 2000 dan 2007.

Konflik pun berubah arah, dari konflik horizonal menjadi vertikal, antara masyarakat yang bersimpati dengan kelompok Santoso dengan aparat keamanan. Menurut Busyro, hal tersebut terjadi karena selama ini terdapat aksi kekerasan yang dilakukan oleh aparat dalam menangani kelompok Santoso.

Oleh sebab itu, Busyro berpendapat persoalan Poso tidak bisa diselesaikan hanya dengan operasi militer, namun harus dilakukan melalui pendekatan kemanusiaan. “Masyarakat Poso punya harapan untuk menyudahi masalah ini terutama setelah 18 tahun mengalami situasi mencekam pasca-konflik.

Mereka sudah lelah dengan kekerasan yang tidak menghasilkan solusi. Kalau tidak selesai mereka akan menjadi masyarakat yg sakit,” kata Busyro.

Tim Evaluasi Penanganan Terorisme sendiri beranggotakan 13 orang, yakni M Busyro Muqoddas, Bambang Widodo Umar, KH Salahuddin Wahid, Trisno Raharjo, Ray Rangkuti, Dahnil Anzar Simanjuntak, Haris Azhar, Siane Indriani, Hafid Ab-

Jokowi Pidato, Golkar Jamin Kadernya Tak Interupsi ada interupsi dari Golkar karena cara Golkar justru mengedepankan konsep,” kata Idrus.

Idrus menuturkan pihaknya akan menyampaikan konsep serta diskusi terkait kebijakan pemerintah. Namun, ia memastikan cara yang dilakukan bukan melalui interupsi saat Presiden Joko Widodo berpidato.

“Kita punya cara lain apabila

JAKARTA (BM) - Partai Golkar menjamin kadernya yang duduk di DPR tidak melakukan interupsi saat pidato kenegaraan yang akan berlangsung pada 16 Agustus 2016 mendatang.

Hal tersebut disampaikan Sekjen Golkar Idrus Marham di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa (9/8). “Kami menjamin tidak

Menurutnya, interupsi yang dilakukan pada saat pidato kenegaraan tidak akan menyelesaikan masalah. “Interupsi di sidang parip urna bisa menyelesaikan masalah? kan tidak,” kata Ade. Pria yang akrab disapa Akom itu memprediksi, akan banyak interupsi yang dilancarkan oleh anggota dewan. Interupsi tersebut tak lepas karena kondisi

ada barangkali kita komunikasikan tidak interupsi. Kalau interupsi hanya opini saya kira itu tidak produktif lebih baik konseptual, itu lebih produktif,” tuturnya.

Ketua DPR RI Ade Komarudin akan mencegah adanya interupsi dalam pidato kenegaraan yang akan berlangsung pada 16 Agustus 2016 mendatang.

ekonomi Indonesia yang belum membaik dan juga postur APBN yang mengalami revisi.

Akom pun akan melakukan komunikasi dengan semua fraksi yang ada di DPR terkait interupsi dalam pidato kenegaraan.

Dia berkeinginan agar semua anggota dewan memahami kondisi ekonomi saat ini sedang berat. (tbn/rdl)

Imparsial Nilai UU Kamnas Tak Dibutuhkan Rencana DPR Masukkan ke Prolegnas Prioritas Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/8).

Menurutnya UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 pun sudah mengatur pelibatan TNI dalam melaku-

lik Indonesia di negara lain.

Dia mengatakan peran TNI di era reformasi memang dibatasi hanya dalam sektor pertahanan sedangkan keamanan menjadi wilayah kerja Polri.

Sebabnya di era reformasi yang harus dikedepankan dalam mewujudkan keamanan ialah pendekatan hukum sehingga Polri diberi wewenang tersebut Al Araf menyatakan jika dalam RUU Kamnas nanti ternyata TNI diberi peranan sentral dalam melakukan pengamanan nasional, dikhawatirkan akan menjadi pintu masuk kembalinya Indonesia ke rezim otoritarian.

“Sebaiknya Pemerintah dan DPR membaca terlebih dahulu semua peraturan dan perundang-undangan baru mewacanakan penyusunan RUU,

ISTIMEWA

JAKARTA (BM) - Direktur Imparsial Al Araf menilai Undang-Undang (UU) terkait pertahanan dan keamanan nasional saat ini sudah komprehensif sehingga tak diperlukan lagi Undang-Undang Keamanan Nasional (Kamnas).

Pernyataan Al Araf itu menanggapi rencana Ketua DPR Ade Komarudin yang hendak memasukan pembahasan RUU Kamnas menjadi program legislatif nasional (prolegnas) prioritas di DPR. “Saat ini UU kita yang mengatur keamanan dan pertahanan sudah jelas semua, sudah komprehensif semua, tidak perlu lagi ada UU Kamnas yang baru,” ujar Al Araf dalam sebuah diskusi di

kan upaya pengamanan luar biasa. Salah satunya pengamanan presiden dan wakil presiden.

Selain itu UU tersebut juga mengizinkan TNI untuk melakukan pengamanan terhadap Kedutaan Besar Repub-

Al Araf

jangan seperti RUU Kamnas yang sebenarnya kita tak perlu karena sudah lengkap tetapi tiba-tiba seolah jadi perlu,” papar Al Araf.Sebelumnya, Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Nasional diwacanakan akan kembali dibahas DPR. RUU itu bahkan direncanakan untuk dimasukkan ke Program Legislasi Nasional Prioritas 2016 sebagai inisiatif DPR. Wacana tersebut kembali bergulir usai pimpinan DPR bertemu dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan beberapa waktu lalu.

“Kamnas sebagai payung hukum bagi semua aturan keamanan nasional. Politik, hukum yang integratif bagi pembangunan kamnas kita,” kata Ketua DPR Ade Komarudin. (kms/rdl)

Toleransi Pudar akibat Kesenjangan Ekonomi, Rakyat Perlu GBHN JAKARTA (BM) - Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan menyadari jika saat ini mulai memudarnya toleransi dan musyawarah mufakat sudah ditinggalkan serta tidak lagi menghargai satu sama lain.

Selain itu sikap emosional, mudah marah, bakar rumah ibadah, dan mudah konflik akibat masalah suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sering terjadi. Semua itu terjadi kesenjangan ekonomi. Karena itu diperlukan haluan negara semacam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

“Intoleransi yang terjadi belakangan ini akibat kesenjangan ekonomi. Dimana dalam Pilkada seorangcalonkepaladaerahharus

diback up para pemodal, pengusaha, atau bandar. Sehingga ketika sukses menjadi kepala daerah, tak lagi ngurusi kesejahteraan rakyat,” kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/8).

Zulkifli yang juga merupakan Ketua Umum PAN itu menuturkan, sepuluh fraksi MPR RI sudah sepakat dengan haluan negara tersebut. Sehingga kalau itu dilakukan, maka masa berlakunya untuk MPR RI periode ke depan, bukan sekarang.

“Sebab, kalau berlaku sekarang khawatir akan menimbulkan conflict of interest, konflik kepentingan,” tuturnya.

Haluan negara, lanjut Zulkifli adalah penting, karena dengan

otonomi daerah saat ini implementasinya justru melebihi negara federal.

Mengapa? Banyak kepala daerah yang tidak mematuhi dan tunduk kepada pemerintah pusat, karena merasa bukan bagian dari pusat, dan mereka mengklaim telah dipilih langsung oleh rakyat. Wilayahnya pun dianggap miliknya sendiri. “Ini yang tidak boleh terjadi, maka diperlukan haluan negara,” tegasnya.

Bahkan hanya modal sebagai tim sukses Pilkada, seorang sarjana agama bisa menjadi kepala dinas pertambangan di daerahnya, dan sebagainya.

“Kalau rencana pembangunan jangka panjang kita sepakat, tapi kalau haluan negara ini lebih pada ideologi bahwa pembangunan itu harus dijiwai nilainilai Pancasila. Baik ekonomi,

sosial politik, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi dan lain-lain,” katanya.

Lebih jauh Zulkifli mengatakan, jika dirinya sudah keliling ke seluruh Indonesia. Dan, dia posting di twitter-nya soal antara PNS dan birokrasi,TNI, dan Polri bahwa itu yang dimaksud bahwa se-

mua profesi itu mulia sesuai dengan bidangmya masing-masing.

“Kalau kerja politik maka ukurannya popularitas, elektabilitas dan menyerap aspirasi rakyat. Untuk itu mereka ini harus datang ke daerah pemilihannya. Jadi, politisi ini jam kerjanya tidak teratur.,” tandasnya. (tbn/rdl)

ISTIMEWA

Ketua MPR: Berlakukan Periode ke Depan, Bukan Sekarang

Zulkifli Hasan

bas, Manager Nasution, Franz Magnis Suzeno, Magdalena Sitorus, dan Todung Mulya Lubis.

Komisioner Komnas HAM, Hafid Abbas mengatakan tim ini terbentuk sesuai amanat Undang-undang HAM No 39/1999 dan sejumlah undang-undang terkait lainnya.

Selain itu, juga panduan penanganan terorisme yang dipublikasikan oleh Dewan I-LAM PBB (Fact Sheet No 32) yang menekankan bahwa penanangan terorisme harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip universal HAM. Anggota lain dari Tim 13, Bambang Widodo Umar mengusulkan Polri memaksimalkan peran satuan fungsional polres untuk menangani terorisme di Poso. Sebaiknya, katanya, pemerintah mengenyampingkan opsi operasi militer.

Menurutnya operasi militer yang selama ini dijalankan polisi dan TNI dalam Operasi Tinombala kerap menimbulkan kontak senjata yang tidak menyelesaikan persoalan substantif.

“

Tim ini akan jadi mediator agar 16 anggota kelompok Santoso yang tersisa bisa turun tanpa tekanan dan penyiksaan.

Hal ini merupakan bagian dari sinergitas masyarakat sipil dengan pemerintah.”

- BUSYRO MUQODDAS Anggota Tim 13

Bambang menilai kekerasan dalam penanganan terorisme justru akan melahirkan kekerasan baru dan dendam masyarakat terhadap aparat keamanan.

“Pelaksanaan penanganan terorisme di lapangan sebaiknya memaksimalkan satuan fungsional seperti Polres. Itu yang harus difungsikan, tidak perlu lagi ada operasi,” ujar Bambang.

Selain itu, Bambang mengatakan dalam waktu dekat beberapa anggota Tim 13 bakal turun ke lapangan untuk melakukan evaluasi penanganan terorisme yang selama ini dilakukan Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri.

Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan masukan bagi Polri dalam menyelesaikan persoalan terorisme di Poso tanpa kekerasan dan kecurigaan adanya pelanggaran HAM. “Saya coba beri masukan dan evaluasi dari sisi keamanan yang selama ini dilakukan oleh Densus 88. Kami akan gali informasi di lapangan yang akan menjadi masukanuntukKapolridalamrangka bagaimana mengubah pola pengamanandisana,”ungkapnya.

Bambang menjelaskan, seluruh masukan dan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Tim 13 tersebut penting dalam hal perubahan strategi teknis dan taktis Polri dalam menangani terorisme.

Perubahan tersebut diperlukan agar masyarakat tidak antipati kepada aparat keamanan dan merasa terlindungi. “Ini masukan untuk Kapolri baru supaya hal yang bisa mencoreng nama kepolisian bisa diubah,” kata Bambang. (kms/rdl)

Komisioner KPU

Pengganti Husni, Tunggu Persetujuan Presiden JAKARTA (BM) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Juri Ardiantoro mengungkapkan, hingga kini belum ada komisioner baru pengganti Husni Kamil Manik yang meninggal Juli lalu.

JurimengatakanKPUmasih menunggukeputusanPresiden Joko Widodo terkait proses penunjukan pengganti Husni selaku komisioner. Dia mengungkapkan, saat ini jumlah komisioner KPU masih berJuri Ardiantoro jumlah enam dari tujuh orang yangsemestinya.“SelamaPresiden belum menunjuk secara resmi pengganti Pak Husni maka jumlah Komisioner KPU masih enam orang dan sesuai Undangundang semestinya tujuh orang,” ujar Juri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/8).

Sesuai dengan aturan yang berlaku maka peserta seleksi Komisioner KPU di peringkat delapan yakni Hasyim Ashari akan menggantikan posisi Husni sebagai Komisioner KPU. Namun saat ini masih harus dilakukan verifikasi agar Hasyim terbukti memenuhi syarat. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah tidak bergabung ke dalam partai politik selama lima tahun sebelum mengajukan diri sebagai Komisioner KPU. (kms/rdl) ISTIMEWA

Polri Diminta Maksimalkan Fungsi Polres di Poso

pemerintah,” ujar Busyro saat memberikan keterangan di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (9/8).

Busyro menjelaskan, beberapa waktu lalu sejumlah anggota tim turun ke lapangan supaya mendapat gambaran apa yg sesungguhnya masalah substantif di tengah masyarakat Poso.

Mereka melakukan serangkaian pemantauan melalui pendekatan antropologi dengan mengunjungi rumah keluarga istri pertama Santoso, orang tua

sif, efektif, dan efisien.

Tim 13, kata Busyro, akan turun di lapangan guna membujuk 16 anggota kelompok Santoso yang masih berada di hutan untuk menyerahkan diri agar tidak perlu lagi diselesaikan melalui kontak senjata dengan aparat keamanan.

“Tim ini akan jadi mediator agar 16 anggota kelompok Santoso yang tersisa bisa turun tanpa tekanan dan penyiksaan. Hal ini merupakan bagian dari sinergitas masyarakat sipil dengan

Pemilu 2019

Mendagri Yakin Lebih Efektif dan Akuntabel JAKARTA (BM) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah menyerahkan draf revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu kepada Presiden Joko Widodo.

Tjahjo yakin jika draf itu disetujui Presiden dan DPR RI, Pemilu 2019 dan Pemilu selanjutnya akan lebih baik.

“Prinsipnya akan lebih transparan, efektif dan akuntable.

Itu saja,” ujar Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (9/8).

Tjahjo mengatakan, ada tiga draf revisi UU Pemilu yang diserahkan kepada Presiden. Presiden tinggal memilih draf mana yang akan dikirimkan ke DPR RI untuk dibahas dan disetujui.

Tjahjo mengatakan, yang membedakan antara draf revisi pertama hingga ketiga adalah terletak pada sistem pemilu, apakah terbuka, tertutup atau gabungan.

“Ada sembilan poin intinya yang menjadi pembeda (tiga draf revisi UU Pemilu). Tapi pada prinsipnya poin yang baik tidak perlu diubah lagi,” ujar Tjahjo.

Tjahjo tidak mengetahui kapan Presiden menggelar rapat terbatas membahas revisi UU Pemilu. Namun, ia berharap draf revisi UU Pemilu sudah dikirim ke DPR pada September 2016.

Jika draf UU Pemilu dikirimkan paling lambat pada September 2016, Tjahjo memperkirakan butuh waktu dua atau tiga bulan untuk membahasnya di DPR. (kms/rdl)

HUKUM & KRIMINALITAS 03

berita metro

www.beritametro.co.id

RABU, 10 AGUSTUS 2016

Bawa TV Isi Sabu, Dituntut 18 Tahun SURABAYA (BM)- M Rossi (28) hanya bisa tertunduk pasrah. Dalam sidang PN Surabaya, Rossi dituntut hukuman 18 tahun penjara atas kasus penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 2,6 kg yang disembunyikan dalam TV LED 40’’.

Selain hukuman badan, pria asal Desa Sumber RT 3/ RW 7, Pesanggrahan Kwanyar, Bangkalan, Madura ini juga dituntut hukuman denda sebeFOTO: BM/ANDRE sar Rp 1 Milyar subsider 6 bulan SABU DALAM TV: Terdakwa Rossi didampingi penasihat hukumnya, Fariji, kurungan. Tuntutan atas pria dari LBH Lacak jelang sidang di PN Surabaya, kemarin. yang mengaku TV pembawa gan. bencana itu titipan saudaranya tuhkan vonis hukuman berat.

Usai persidangan, FariAtas tuntutan itu, terdakwa yang sama-sama bekerja sebagai TKI di Malaysia dibacakan yang didampingi penasehat ji mengaku akan berusaha Jaksa Penuntut Umum (JPU) hukum dari LBH Lacak, Fariji semaksimal mungkin untuk I Putu Sudarsana, Selasa (9/8) SH mengaku akan mengajukan membela terdakwa. Dia meyapembelaan, yang sedianya kini jika barang tersebut bukan kemarin.

Sepanjang sidang pem- akan dibacakan pada persidan- milik terdakwa. Keyakinan bacaan tuntutan, terdakwa gan berikutnya. “Kami mohon penasihat hukum didasarkan Mohammad Rosi hanya bisa waktu satu minggu,” ujar Fariji pada keterangan saksi saat terdiam. Dan wajah terdakwa yang langsung diamini hakim sidang berlangsung. Mulai tampak mulai berubah saat JPU Anton Widyopriyono dengan dari saksi penyidik kepolisian sampai pada amar tuntutan memukulkan palunya sebagai sampai petugas Bea Cukai yang meminta hakim menj- tanda berakhirnya persidan- tidak ada yang menerangkan

jika SS itu milik terdakwa. SS seberat 2,6 kg itu ada di dalam pesawat televisi titipan kakak ipar terdakwa.

“Setelah TV yang dibawa terdeteksi sinar X terdakwa tetap menunggu. Logikanya, kalau barang itu milik terdakwa, tentu dia akan berusaha melarikan diri sebelum diringkus.

Tetapi terdakwa malah menunggu sampai proses pemeriksaan karena tv itu titipan agar bisa dinikmati keponakannya di rumah,” terang Fariji.

Ketika terdakwa diperiksa di hadapan majelis hakim yang diketuai Anton Widyopriyono sempat mengelak jika SS yang ditemukan di dalam tivi yang ia bawa itu miliknya. Rossi mengaku tak mengetahui jika isi dalam televisi tersebut.

Dalam sidang sebelumnya, terdakwa menceritakan saat itu kakak iparnya, Yanto, bersama istrinya, Kusniati, mau titip oleh-oleh TV ntuk anaknya di kampung yang

KILAS

rumahnya berdekatan. Rossi mengaku jika dirinya sempat diajak membeli TV 40” di Malaysia. Setelah dibeli, TV tersebut lantas dibawa Kusniati ke rumahnya dahulu dengan alasan biar tidak merepotkan terdakwa. TV tersebut akhirnya diserahkan kepada terdakwa saat hendak menuju bandara di Malaysia dan akan pulang ke Indonesia.

Kasus ini terbongkar pada Minggu 21 Februari 2016, sekitar pukul 18.30 WIB. Ketika terdakwa turun dari pesawat Air Asia yang ditumpanginya, barang bawaannya dicurigai oleh petugas kepabeanan. Kecurigaan petugas lantaran TV yang dibawa oleh Rossi tidak bermerek. Setelah dideteksi sinar X, TV LED ukuran 40” dibuka dan ditemukan SS seberat 2,6 kg dibagi dalam 18 bungkus. Saat itu, Rossi pun tak bisa berkutik saat digelandang petugas untuk proses hukum lebih lanjut. (dre/nii)

Petugas Polisi Tewas dalam Tugas Tangkap Bandar Narkoba

Ade Rachmad Diusulkan Naik Pangkat

KY Dalami Konflik Kepentingan Kasus SJ JAKARTA (BM) - Komisi Yudisial (KY) menyatakan masih perlu mendalami dugaan konflik kepentingan antara Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, Karel Tuppu, dengan kuasa hukum Saiful Jamil (SJ), Berthanatalia, dalam kasus suap di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. “Dalam kasus ini, kami perlu mendalami lebih jauh lagi, apakah ada bukti arahan dari pihak luar, dan apakah hubungan suami istri (pengacara-hakim) tersebut benar-benar memiliki dampak sekalipun tidak dalam satu perkara,” ujar juru bicara KY, Farid Wajdi, di Jakarta, Selasa (9/8).

Sebagaimana diketahui bahwa Hakim Karel dan pengacara Bertha adalah pasangan suami istri. “Potensi untuk adanya konflik kepentingan memang selalu ada, tapi harus kami dalami kembali,” ujar Farid.

Kendati demikian, Farid menegaskan bahwa sejak awal konflik kepentingan di manapun dan pada sistem hukum apapun harus selalu dihindari, terutama bagi para pihak yang terlibat.

Karel pernah menjabat sebagai Hakim di PN Jakarta Utara bersamaan ketika Rohadi menjabat sebagai panitera pengganti di tempat yang sama.

KPK sempat memanggil Hakim Karel untuk mendapatkan keterangannya sebagai saksi terkait adanya dugaan komunikasi antara dirinya dengan Rohadi dan pengacara Bertha dalam kasus Saiful Jamil.

Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Rabu (15/6) di beberapa tempat terkait suap kepada Rohadi untuk mengurangi masa hukuman Saipul Jamil dari tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum.

Rohadi menerima Rp 250 juta dari total “commitment fee” Rp 500 juta agar putusan terhadap Saipul Jamil jadi jauh lebih ringan.

KPK sudah menetapkan empat orang tersangka, yakni Rohadi, Berthanatalia Ruruk Kariman, Kasman Sangaji, dan kakak kandung Saipul Jamil bernama Samsul Hidayatullah. (ant/nii)

Terdakwa Paedofilia Mengaku Hanya Memandikan

FOTO: BM/ISTIMEWA

OPERASI PENANGKAPAN NARKOBA: Jenazah petugas polisi, Bripda Ade Rachmad yang tewas dalam tugas dibawa ke RS Bhayangkara Padang untuk diotopsi. foto kanan: Mobil Mitsubishi Colt 120 yang ditumpangi Bripda Rahmat Ade usai ditabrakkan tersangka, kondisinya remuk di bagian depan sebelah kiri. Dua pintu kirinya juga hancur dan terlepas.

PADANG (BM) – Sindikat narkoba memang harus dibasmi tuntas tanpa ampun.

Pasalnya, anggota sindikat yang akan ditangkap ternyata nekad membunuh polisi yang sedang bertugas melakukan penangkapan.

Seorang anggota polisi dari Direktorat Narkoba Polda Sumbar, Bripda Ade Rahmad, menjadi korban kenekadan anggota sindikat narkoba tersebut. Ade Rachmad meninggal dunia ketika melakukan penangkapan terhadap dua pengedar narkoba di Jalan Bypas Ampalu, Kecamatan Lubuk Begalung pada Selasa (9/8) siang.

Atas tragedi yang dialami anak buahnya, Kapolda Sumbar Brigjen Basarudin berinisiatif mengusulkan kenaikan pangkat kepada Ade. “Ia gugur dalam tugas, dan akan kami ajukan kenaikan pangkatnya

setingkat,” kata Kapolda.

Apalagi, menurut sejumlah rekan almarhum, Ade merupakan petugas polisi yang baik.

“Sudah dua tahun di Direktorat Narkoba. Rencannya jenazah akan dibawa ke kampungnya di Dharmasraya,” tutur seorang rekannya.

Peristiwa yang mengakibatkan tewasnya Rachmad merupakan rangkaian dari proses penyamaran yang dilakukan almarhum dalam operasi penangkapan Bandar narkoba. Rachmad merupakan anggota tim yang melakukan penyamaran. “Tim melakukan penyamaran terhadap gembong narkoba yang merupakan mantan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari Batalyon 133 Yudha Sakti yang telah dipecat pada 2014,” kata Kapolda Sumbar.

Dia menambahkan ke-

jadian berawal saat anggota polisi melakukan pengembangan atas penangkapan kasus narkoba pada Senin malam (8/8). Dalam operasi itu, Bripda Ade Rahmad melakukan transaksi di atas sebuah mobil minibus dengan dua orang pengedar narkoba.

“Sementara di belakang mobil tersebut ada enam orang anggota polisi lainnya yang membayang-bayangi mobil tersebut,” terang dia.

Saat berada di Jalan Bypass, tersangka Hery Rudyanto dan satu rekannya yang belum diketahui identitasnya berganti mobil ke jenis lain dengan Nopol BA 1805 AN. “Kemudian terdengar bunyi ledakan keras dari dalam mobil tersebut dan langsung menabrak sebuah truk yang berada di Jalan Bypass,” jelas dia.

Tersangka Hery Rudyanto

ternyata menabrakkan sisi kiri mobil kepada truk, sehingga menyebabkan petugas kepolisian Ade Rahmad yang duduk di jok penumpang terluka parah, sedang kedua tersangka berusaha kabur keluar dari mobil.

“Polisi yang berada dekat dengan lokasi, berusaha melumpuhkan tersangka Hery Rudyanto dengan tembakan.

Karena lukanya dalam dan mengakibatkan pendarahan, akhirnya nyawa tersangka juga tidak tertolong,” sebut dia.

Sementara satu tersangka lainnya berhasil melarikan diri dan masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Bersama tersangka ditemukan paket sedang sabu dan uang sebagai barang bukti.

Sudah Dipecat Dalam kesempatan ter-

pisah, Komandan Denpom I/4 Padang memastikan bahwa tersangka Hery Rudyanto yang meninggal saat penangkapan oleh pihak kepolisian merupakan anggota TNI yang sudah dipecat pada 2014 lalu. “Dia sudah dipecat dua tahun lalu, saat ini tentu dia masyarakat biasa, saya ke sini untuk memastikan,” kata dia.

Terkait satu orang tersangka yang kabur, ia mengaku akan berkoordinasi dengan Polri untuk melakukan penangkapan.

“Kami belum tahu apakah yang kabur ini anggota atau tidak, namun kita sudah menyebarkan tim untuk membantu pihak kepolisian,” kata dia.

Saat ini jenazah Bripda Ade Rahmad dan tersangka Hery Rudyanto masih berada di Rumah Sakit Bhayangkara untuk dilakukan otopsi. (ant/ sin/inf/nii)

DENPASAR (BM) – Warga negara Australia, Robert Andrew Fiddes Ellis (68), yang menjadi terdakwa kasus pencabulan anak di bawah umur (paedofilia) membantah keterangan tiga saksi dalam sidang tertutup di Pengadilan Negeri Denpasar, Selasa (9/8).

Yanuar Nahak, kuasa hukim terdakwa, usai persidangan mengatakan, keterangan saksi yang dibacakan JPU AA Alit Suastika yang berinisial M, R dan DAP tidak semuanya benar. “Untuk keterangan saksi M, terdakwa mengaku hanya memandikan korban, namun membantah melakukan pencabulan kepada korban dan sempat memberikan uang Rp 800 ribu kepada M,” ujar Yanuar.

Kemudian, keterangan saksi R yang merupakan tetangga terdakwa di Kuta, dibantah Robert karena saksi mengaku tidak mengenal terdakwa. Padahal saksi R mengenal wajah terdakwa dan sering melihat terdakwa membawa anak-anak untuk dibelikan sepatu dan sepeda. Namun, dalam kesaksiannya, R tidak mengetahui apa yang dilakukan terdakwa kepada anak-anak yang sering diajak terdakwa.

Selanjutnya, untuk kesaksian DAP yang merupakan tetangga terdakwa di Tabanan, juga mengatakan hal serupa dengan saksi R. “Padahal saksi sering melihat terdakwa membawa anak-anak ke rumahnya. Namun, saksi DAP mengaku tidak mengetahu apa yang dilakukan terdakwa terhadap anak-anak itu,” ujar Yanuar.

Namun, ada hal manarik dari kesaksian DAP, bahwa terdakwa pernah mengeluh kepadanya terkait anak-anak yang sering minta dibelikan sepeda.

Sementara itu, Jaksa Purwati usai persidang mengatakan, hadirnya dua saksi yang merupakan tetangga terdakwa adalah untuk memperkuat tempat kejadian perkaranya.

“Dua saksi tetangga ini hanya untuk membenarkan tempat kejadian saja,” ujar jaksa Purwanti.

Untuk pekan depan sidang, Yanuar akan mengajukan saksi meringankan dari pemilik lahan tempat terdakwa tinggal. “Menurut terdakwa, pemilik lahan ini mengetahui secara pasti apa yang dilakukan terdakwa saat berada di rumah,” ujarnya. (ant/nii)

Tindak Kekerasan terhadap Anak Makin Mencemaskan (1) hampir bersamaan di awal Agustus ini, dua balita anak majikan menjadi korban pelecehan seksual dari dua orang pembantu di rumah itu. Peristiwa ini terjadi di Muara Teweh, Kalimantan Tengah. Hal yang mencengangkan, dalam kasus ini korban adalah dua balita laki-laki kakak adik berumur 2,7 tahun dan 1,7 tahun, sedang predatornya adalah pembantu rumah tangga berusia 23 tahun dan 13 tahun, berjenis kelamin perempuan.

Kasus-kasus kekerasan terhadap anak masih saja terus terjadi dan kian mengkhawatirkan. Kita patut prihatin terhadap kasus-kasus yang sampai terungkap ke publik, dan mendapat penanganan yang seksama oleh aparat.

Tetapi kita lebih prihatin lagi terhadap kasus-kasus yang tersembunyi, yang tak dilaporkan korban kepada aparat.

Kasus terbaru yang muncul ke publik terjadi beberapa hari lalu.

RSUD Dr H Abdul Moeloek Bandarlampung merawat gadis di bawah umur yang diduga menjadi korban penganiayaan dan pelecehan seksual.

Hingga Senin (8/8) pekan lalu,

pihak RSUDAM belum dapat mengetahui identitas pasien tersebut, mengingat anak gadis yang diperkirakan berusia 12 tahun itu kondisinya masih belum bisa makan dan minum karena bagian bibirnya masih luka. Gadis itu diduga mengalami kekerasan dan pemerkosaan. Ia ditemukan warga di pinggiran trotoar depan pusat grosir pakaian Mangga Dua Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Telukbetung Selatan.

Saat pertama kali ditemukan, kondisi gadis kecil itu sangat memprihatinkan. Ia mengalami luka di bagian bibir, wajah dan bagian kemaluannya

FOTO: BM/ISTIMEWA

Sungguh miris mendengar dan/atau membaca kasus-kasus kekerasan terhadap anak-anak atau perempuan, terlebih yang disertai dengan kekerasan seksual. Beragam kasus kekerasan anak itu terjadi merata mulai dari desa, kota kecil, hingga kota besar. Kita patut merasa miris karena tingkat kekerasaan terhadap anak di negeri ini masih tergolong tinggi dan dikhawatirkan makin meningkat ke depan.

serta bagian tubuhnya dipenuhi luka lebam, rambutnya tampak bekas dipotong secara paksa.

Kita mencatat, kekerasankekerasan seksual terhadap anak itu berulang kali terjadi. Dalam waktu

Makin Marak Di akhir Juli, dua balita lain malah harus kehilangan nyawa gara-gara kekerasan orang tua. Tersangka pelaku tidak lain dari ayah korban, Kasda (32), warga Dusun Tanjung Bayur, Desa Tanjungan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan. Tersangka dibekuk aparat kepolisian setelah melakukan aksi kekerasan sehingga tewasnya kedua anaknya, Alka (4) dan Yuda (2), di kamar tidurnya, Kamis

(21/7). Sedangkan istrinya, ibu dua anak itu, Ojah (30) ,mengalami lukaluka parah akibat bacokan di bagian belakang kepala.

Dari Kediri, kita juga belum lupa laporan tentang seorang paman menjadi predator atas diri HA, bocah berusia 2,5 tahun. Bukan hanya dipaksa secara seksual, HA juga disiksa secara fisik hingga tewas akhir Juni lalu. Selain itu, peristiwa paling tragis yang masih melekat dalam benak kita adalah tragedi yang dialamiYuyun, seorang siswi SMP di Bengkulu, yang diperkosa hingga tewas oleh 14 pria.

Kemudian di Yogyakarta, dua anak perempuan di bawah umur, yang menjadi warga binaan di sebuah panti sosial asuhan anak di Sleman, juga menjadi korban pencabulan lima laki-laki. Dua pelaku dewasa, seorang di antaranya guru olahraga di sekolah dasar, dan tiga lainnya masih remaja.

Selanjutnya, WA (14), seorang ABG di Sidoarjo, Jawa Timur, dilapor-

kan mengalami perkosaan oleh 13 orang di sebuah lahan kosong, pada 13 Juli. Dari 13 pelaku, sembilan di antaranya anak di bawah umur yang berstatus pelajar. Kasus pemerkosaan ABG ini diungkap jajaran Reskrim Polres Sidoarjo. Sebanyak 13 tersangka pemerkosaan berikut sejumlah barang bukti pakaian milik korban dan sebuah motor milik tersangka diamankan polisi. Hasil pemeriksaan polisi, kasus pemerkosaan ABG dengan 13 tersangka ini terjadi akibat pengaruh minuman keras yang diminum para tersangka.

Tindakan kepolisian yang bergerak cepat dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak tentu layak mendapat apresiasi. Tetapi, bahwa peristiwa-peristiwa kekerasan terhadap anak itu makin ke sini makin marak sungguh patut kita waspadai. Apa yang salah dalam kasus-kasus kekerasan terhadap anak di negeri ini? (ant/voa/ sin/nii--bersambung)

04 OPINI

berita metro

www.beritametro.co.id

RABU, 10 AGUSTUS 2016

TAJUK

Menguji Calon Lawan Ahok

Berharap Keberanian Buwas

D

i tengah memanasnya polemik terkait pengungkapan testimoni terpidana mati Freddy Budiman, muncul sebuah kasus baru yang menghebohkan. Seorang terpidana mati kasus narkoba, Budiman alias Sinyo ditangkap petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jatim, karena mengendalikan bisnisnya dari dalam Rutan Kelas I Surabaya di Medaeng, Sidoarjo.

Sinyo ditangkap petugas, setelah adanya pengakuan dari tersangka Tolip (24), yang ditangkap petugas dengan bukti berupa sabu seberat 1 kg. Tolip ditangkap di tempat kosnya, Jl Wonorejo–Surabaya, Senin (8/8).

Munculnya kasus pengendalian bisnis narkoba dari dalam rutan Medaeng tersebut sangat mengagetkan sejumlah pihak, tak terkecuali Kepala BNNP Brigjend Pol Amrin Remico yang sempat diwawancarai Berita Metro.

Amrin terkesan keheranan dan seakan tak percaya dengan adanya kasus tersebut.

Rasa heran itu sangat beralasan, mengingat beberapa waktu lalu, Menkum HAM dan aparat terkait telah melakukan pengetatan terhadap sistem pengawasan di Lapas dan Rutan. Ada satgas yang secara berkala mengawasi keadaan rumah tahanan tersebut. Apalagi, saat ini, Badan Narkotika Nasional sedang berkonsentrasi mengusut testimoni Freddy Budiman, yang belakangan menjadi sorotan publik.

Sejarah dan kronologi atas peristiwa-peristiwa pengendalian narkoba dari sebuah rutan ataupun lapas, tentu sudah sangat akrab di telinga kita. Bagaimana seorang nara pidana, bisa bebas mengatur bisnisnya dari dalam rutan, sampai-sampai dengan kekuatan uangnya, para narapidana mampu ‘menguasai’ sipir, petugas ataupun oknum pejabat tertentu, demi kelancaran bisnis haramnya.

Itulah persoalan yang sangat krusial, yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah dan aparat terkait. Yang hingga kini, ternyata masih belum bisa teratasi secara tuntas. Sesuatu yang kelihatannya sepele, tetapi, nyatanya kasusnya masih terulang kembali.

Sistem yang lemah atau mungkin ‘bobrok’ harus segera dibenahi. Tidak dengan pencitraan-pencitraan.

Yang hanya akan kelihatan baik sesaat, tetapi menimbulkan bom waktu dan boomerang, yang justru akan menghancurkan kredibilitas pemerintah dan penegak hukum itu sendiri.

Dengan adanya kasus Medaeng ini, harusnya Kemenkum HAM dan aparat terkait, segera mengambil sikap tegas, dan konkrit, dengan mendobrak sistem yang lemah atau ‘bobrok’ itu. Menangkap dan menindak tegas oknum pejabat yang terlibat.

Bila tidak, maka apa yang kita lihat, apa yang sedang terjadi saat ini, bisa menjadi modus, serta preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia ke depan.

Apalah artinya ancaman hukuman berat, apabila hukum itu sendiri masih bisa dimain-mainkan. Apalah artinya peraturan ketat, bila para petugasnya mental dan perilakuknya ‘bobrok’, masih bisa ‘dibeli’ dengan dolar.

Di sisi lain, langkah Kepala BNN Budi Waseso (Buwas) yang akan mengusut tuntas testimoni Freddy Budiman patut mendapat apresiasi. Pemeriksaan mantan Kepala Lapas Nusakambangan, Liberty Sitinjak, yang telah usai, dan selanjutnya akan ada pertemuan dengan Koordinator KontraS, Haris Azhar, sang penulis testimoni, diharapkan bisa membongkar dugaan adanya kebobrokan di lingkungan aparat itu sendiri.

Publik masih menunggu-nunggu, dan ingin mengetahui apa yang terjadi sesungguhnya. Seberapa berani seorang Buwas, sebagaimana komitmennya, untuk membongkar ‘rahasia’ testimoni tersebut.

Sitinjak sendiri seusai diperiksa BNN, tak banyak memberikan keterangan kepada wartawan. Malah, seakan menutup ‘rahasia’ hasil pemeriksaan, yang dinyatakan sebagai bukan BAP tersebut. Dalihnya, masih akan disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly.

Setali tiga uang, alias sama saja, Menkum HAM Yasona Laoly yang kemarin dilapori perihal pemeriksaan Sitinjak, masih menutup diri. Ia menyatakan, sudah mengetahui dan sudah dilapori Sitinjak, namun belum bisa menyampaikan kepada publik.

Namun demikian, proses masih berjalan. Budi Waseso masih bekerja, dan akan memeriksa Haris serta orang-orang yang disebut dalam testimoni. Harapannya, Budi Waseso dan BNN tetap berkomitmen membongkar rahasia di balik testimoni Freddy Budiman.

Mudahan-mudahan, dengan rekam jejak Budi Waseso yang dikenal berani itu, kasus tersebut bisa segera diungkap secara gamblang, tanpa ada yang ditutuptutupi. Berani? Semoga saja! - Totok Hartana

Dari Redaksi Redaksi menerima kiriman naskah artikel opini dari para pembaca. Panjang naskah maksimum 4.000 karakter.

Pada bagian akhir naskah hendaknya diberi keterangan status dan/atau profesi penulis.

Akan lebih dihargai jika disertai dengan CV. Naskah dikirim ke alamat email: opini.beritametro@gmail.com.

Redaksi berhak melakukan editing tanpa mengubah substansi.Terimakasih. Salam.

Diterbitkan oleh: PT. Berita Metro Jl Tunjungan No 86 Surabaya. www.beritametro.co.id Percetakan: PT Citra Cetak Pratama (isi di luar tanggung jawab percetakan)

A

roma persaingan perebutan kursi gubernur DKI Jakarta yang akan berlangsung Februari 2017 semakin menguat dalam beberapa pekan terakhir. Tahapan Pilkada DKI Jakarta sudah mulai memasuki proses pendaftaran calon dari jalur independen.

Langkah petahana Basuki Tjahaja Purnama yang mendeklarasikan maju dari jalur partai politik mengejutkan berbagai pihak. Pasalnya, jauhjauh hari sebelumnya, Ahok, demikian ia kerap disapa, mengatakan akan maju dari jalur perseorangan atau independen tanpa kendaraan politik.

Pernyataan Basuki tersebut kemudian disambut dengan berbagai langkah yang dilakukan simpatisan dengan membuka pendaftaran bagi warga yang ingin mendukung Basuki dengan memberikan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP).

Basuki saat ini menjadi salah satu calon gubernur DKI yang memiliki peluang besar memenangi pilkada Februari mendatang. Selain dikenal masyarakat karena saat ini berstatus menjadi petahana, bayang-bayang sebagai wakil Joko Widodo saat Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta juga masih melekat.

Posisi sebagai Gubernur DKI Jakarta memang prestesius.

Kita masih mengingat bagaimana Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta 1966-1977 hingga saat ini masih dikenang sebagai sosok yang berhasil mengantarkan Jakarta menjadi dari sebuah “kampung besar” menjadi kota metropolitan.

Bila pada 1977 arsitektur politik nasional seperti saat ini, bukan mustahil Ali Sadikin akan digadang dan diajukan sebagai capres pada pemilu 1977 atau 1982 dan memenangi perhela-

tan politik itu.

Nama lain yang mencuat saat menjadi Gubernur DKI Jakarta adalah Sutiyoso, Gubernur Jakarta 1997-2007. Kebijakankebijakan kontroversialnya seperti pemagaran seluruh taman Monas dan program transportasi publik berbasis Bus Rapid Transit yang kemudian dikenal dengan Trans Jakarta hingga saat ini masih lekat dalam ingatan masyarakat ibu kota.

Ketika ia mengakhiri masa jabatannya pada 2007, banyak pihak yang mendorongnya untuk“pindah kantor” dari Merdeka Selatan (Balai kota Jakarta) ke Merdeka Utara (Istana Merdeka).

Pada pemilu 2009, nama Sutiyoso masih kurang populer dibandingkan petahana saat itu Susilo Bambang Yudhoyono dan nama-nama lainnya sehingga urung maju dalam pilpres 2009.

Pindah kantor dari Merdeka Selatan ke Merdeka Utara baru benar-benar terjadi saat Gubernur Joko Widodo memenangi pilpres 2014 berpasangan dengan Jusuf Kalla.

Kemenangan Joko Widodo seakan meneguhkan bahwa posisi Gubernur DKI Jakarta merupakan salah satu posisi yang diperhitungkan dalam peta politik nasional, terlebih bila dikemas dalam sebuah komunikasi politik yang apik dan juga ide-ide yang bisa diterima secara nasional.

Tarik Ulur Pencalonan Keriuhan pilkada DKI Jakarta sejatinya memang baru mulai berlangsung saat pelaksanaan pemilihan langsung pada 2007.

Saat itu Fauzi Bowo yang sebelumnya menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi Sutiyoso maju sebagai Cagub bersama Prijanto yang ada di posisi Cawagub.

Fauzi Bowo memenangi pilkada dengan mengalahkan

Oleh: Panca Hari Prabowo (Wartawan Senior)

cagub dari PKS Adang Daradjatun dan memimpin Jakarta hingga 2012. Saat pilkada 2012 nyaris tak ada kejutan, semua pihak melihat Fauzi Bowo merupakan salah satu calon yang kuat dan diimbangi oleh Joko Widodo, walikota Solo.

Tanpa banyak hambatan, pasanganJokoWidodo-BasukiTjahaja Purnama kemudian memenangi Pilkada 2012 hingga kemudian Joko Widodomenjadicapresdanmemenangi pilpres 2014.

Tarik ulur pencalonan dalam pilkada DKI Jakarta baru berlangsung menjelang pilkada 2017 mendatang.

Pernyataan Basuki yang awalnya tidak akan maju dari jalur politik kemudian membuat berbagai kalangan dari parpol memberikan reaksi.

Hingar-bingar pencalonan dari jalur independen pun kemudian meningkat, meski kemudian akhirnya Basuki memilih menaiki kendaraan partai menuju pilkada 2017.

Selain Basuki, sosok lain yang berpotensi maju dalam pilkada DKI Jakarta antara lainYusril Ihza Mahendra, Adhyaksa Dault, Tri Rismaharini, Sandiaga Uno dan sejumlah sosok lainnya.

Komunikasi antar partai politik juga semakin intensif untuk menjajaki siapa yang akan diajukan.

Pengurus tujuh dewan pimpinan wilayah/daerah partai politik, dalam sebuah pertemuan di Jakarta, Senin sepakat membentuk Koalisi Kekeluargaan untuk mengusung pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI 2017.

Selain mengumumkan koalisi, tujuh ketua DPW/DPD partai yakni PDIP, PKB, PAN, PKS, PPP, Gerindra, dan Demokrat, juga

menyepakati kriteria calon pemimpin DKI yang akan bersamasama diusung. “(Kami) tidak bicara orang per orang tetapi berhasil memformulasikan kriteria pemimpin yang akan kita perjuangkan untuk dipilih warga Jakarta yaitu pemimpin yang arif, bijaksana, beradab, santun, beretika, bersih, dan cerdas,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD PDIP DKI Jakarta, Bambang Dwi Hartono.

Meskipun mengaku tidak menyebut nama tertentu dalam pertemuan tersebut, Bambang berharap kriteria yang disepakati dapat membantu menemukan sosok calon pemimpin ideal DKI. Sementara itu, Ketua DPW PAN DKI Jakarta Eko Hendro Purnomo mengatakan bahwa pembentukan Koalisi Kekeluargaan akan dikomunikasikan lebih lanjut dengan dewan pimpinan pusat (DPP) setiap partai untuk diputuskan secara resmi. “Dari tujuh partai mau tidak mau harus dikomunikasikan kembali (dengan DPP) agar visi, misi, dan ekspektasinya sama,” ujarnya.

MenurutKetuaDPDGerindra DKI Jakarta M Taufik, pembentukankoalisibesartujuhpartaipolitik tersebutdimaksudkanuntukmenemukan calon yang kuat untuk bertarung memperebutkan kursi gubernur DKI Jakarta. Gerindra sendiri sejak awal Agustus sudah menyampaikan, menugaskan Sandiaga Uno untuk maju dalam pilkada DKI Jakarta meski belum dipastikan apakah ada di posisi cagub atau cawagub.

Pengamat politik dari Universitas Nasional Muhammad Hailuki di Jakarta, Selasa menjelaskan dengan masuknya PDI Perjuangan dalam koalisi tersebut maka menjadi indikator partai itu menjauh dari petahana Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. “PDIP tampak mau memegang kendali koalisi

untuk memastikan kemenangan, kondisi ini mirip dengan Pilgub DKI 2007 dimana PDIP menggalang koalisi besar bersama partai-partai mengusung Fauzi Bowo yang terbukti berhasil mengalahkan Adang Daradjatun yang diusung PKS,” katanya.

Ia menambahkan bila nantinya calon independen Ichsanudin Noorsy tidak lolos verifikasi KPU DKI Jakarta maka persaingan antara Basuki Tjahaja Purnama dengan cagub dari koalisi tujuh partai tersebut akan berlangsung dengan sengit. “Namun keberhasilan seperti pilkada 2007 belum tentu bisa terulang karena sangat bergantung kepada siapa sosok yang akan diusung,” kata Luki.

Ia mengatakan warga ibu kota mencari figur dengan tipikal kepemimpinan pendobrak nyata dan bukan sekedar pencitraan. “Jika ‘head to head’ (antara Basuki dengan cagub dari koalisi) maka yang berada dalam posisi sulit adalah Presiden Jokowi,” katanya.

Luki menilai, Jokowi memiliki kedekatan dengan Basuki karena pernah bersama-sama memimpin Jakarta saat menjadi Gubernur sementara di sisi lain saat maju sebagai capres 2014 lalu, PDIP merupakan salah satu partai pengusungPresidenJokoWidodo.

Kini calon-calon yang akan maju bertarung dalam pilkada DKI Jakarta sudah mulai bermunculan, koalisi dan komunikasi politik antar parpol pun mulai terjalin, menandakan perlombaan siap dimulai.

Na m u n s e m u a p i h a k hendaknya harus memiliki pemahaman, tujuan akhir dari pilkada adalah menghasilkan pemimpin bisa menerapkan konsepnya dan berujung pada peningkatan kesejahteraan dan pemenuhan harapan masyarakat atas Jakarta sebagai kota yang membahagiakan. (*)

Perda Denda Akta Lahir Harus Dicabut

S

ebanyak tiga ribu peraturan daerah (perda) “bermasalah” sudah dicabut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, namun belum satu pun perda mengenai denda keterlambatan pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil turut dicabut.

Akta kelahiran merupakan dokumen dasar penduduk yang sangat penting, karena menjelaskan identitas diri dan status kewarganegaraanseseorang.Negara wajib memberikan akta kelahiran kepada setiap orang, karena ini merupakan perintah konstitusi sebagaimana bunyi pasal 28D ayat 4 UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Unicef memperkirakan di Indonesia anak di bawah umur satu tahun yang memiliki akta kelahiran baru mencapai 51 persen.

Dari pendampingan yang dilakukan Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) di beberapa daerah saat ini masih banyak penduduk Indonesia yang belum memiliki akta kelahiran. Hal ini disebabkan antara lain karena minimnya sosialisasi dari pemerintah, sehingga sebagian masyarakat menganggap kurang pentingnya akta kelahiran dibandingkan pemenuhan kebutuhan dasar lain.

Penyebab lainnya adalah keengganan penduduk untuk mengurus akta kelahiran bagi anaknya juga akibat adanya pengenaan denda oleh dinas kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) bagi yang terlambat mengurus.

Di banyak daerah seperti Banten, Jawa Barat, dan lainlain, masih dijumpai perda mengenai denda keterlam-

batan dalam pengurusan akta kelahiran yang seharusnya menjadi beban APBN/APBD. Demikian juga jarak kantor catatan sipil berimplikasi terhadap biaya dan waktu pengurusan akta. Hal-hal inilah yang menjadi hambatan masyarakat dalam mengurus akta kelahiran, terlebih lagi bagi keluarga yang tidak mampu dan atau mereka yang tinggal di daerah terpencil.

Di negara-negara ASEAN, Indonesia menempati peringkat dua dari bawah, di atas Timor Leste, terkait registrasi di bidang kependudukan terhadap anak-anak di bawah usia lima tahun. Thailand 100 persen, Vietnam 95 persen, Filipina 80 persen, Laos 75 persen, Myanmar 72 persen, Indonesia 66 persen, dan Timor Leste 55 persen.

Dampak Buruk Akibat tidak dimilikinya akta kelahiran, maka banyak anak tidak dapat mengenyam pendidikan maupun stigma sebagai “anak haram jadah” atau anak hasil perselingkuhan karena banyak anak dilahirkan di luar perkawinan yang sah.

Dampak buruk bagi negara adalah tidak mampunya negara membuat perencanaan pembangunan dengan baik, seperti penyediaan sekolah, puskesmas, lahan pemukiman, dan pelayanan sosial lainnya.

Oleh: Prasetyadji (Peneliti Senior Institut Kewarganegaraan Indonesia)

Yang lebih mengerikan lagi adalah terjadinya kemerosotan pendidikan, karena banyak anak tidak bersekolah, perkawinan di bawah umur, tindak kekerasan terhadap anak, adopsi ilegal, perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri, dan sebagainya.

Satu hal yang perlu diantisipasi adalah minimnya akta kelahiran yang dimiliki oleh rakyat Indonesia yang berdiam di daerah-daerah perbatasan terutama yang berbatasan dengan Malaysia. Bisa-bisa mereka diberi akta kelahiran sebagai warga negara Malaysia dan patok perbatasanpun bisa bergeser.

Kalau ini sudah terjadi, maka hal ini sungguh amat sangat mengerikan. Mengapa?

Sudah kayu Indonesia dicuri, minyak kelapa sawit dari Tanah Air banyak diselundupkan ke wilayah Malaysia, warga Negara Indonesia diakui, dan patok perbatasan-pun bisa bergeser semakin lebar.

Kekuasaan menerbitkan akta kelahiran saat ini berada di tangan para bupati atau wali kota melalui kepala dinas kependudukan dan catatan sipil. Oleh karena itu, diperlukan itikad baik dan

kerelaan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi kalangan masyarakat tidak mampu dan marginal ini.

Dorongan organisasi kemasyarakatan seperti yang dilakukan Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) dalam mengawal pelaksanaan di lapangan perlu didukung para penggiat civil society.

Perihal kewarganegaraan seseorang sebagaimana tercantum dalam akta kelahiran, adalah merupakan bagian dari hak azasi manusia. Pasal 53 UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia, termasuk di dalamnya melalui penerbitan akta kelahiran.

Sementara itu, UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa hak anak adalah bagian dari hak azasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Tanpa akta kelahiran, maka anak tidak punya identitas diri dan status kewarganegaraan (stateless).

Dengan akta kelahiran setiap anak dapat (berhak)

“…Akibat tidak dimilikinya akta kelahiran, maka banyak anak tidak dapat mengenyam pendidikan maupun stigma sebagai ’anak haram jadah’ atau anak hasil perselingkuhan karena banyak anak dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Dampak buruk bagi negara adalah tidak mampunya negara membuat perencanaan pembangunan dengan baik, seperti penyediaan sekolah, puskesmas, lahan pemukiman, dan pelayanan sosial lainnya…”

memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.

UU No 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UU No 24/2013 (perubahan atas UU No 23/2006) menegaskan bahwa setiap penduduk berhak untuk memperoleh dokumen kependudukan dan mendapat pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Salah satu jenis dokumen kependudukan yang dimaksud adalah akta kelahiran.

Walaupun UU ini tidak (belum) mencabut denda keterlambatan, namun UU menjamin bahwa pengurusan dokumen kependudukan dibebankan kepada Pemerintah.

Diskresi atau terobosan hukum yang diambil Prof Zudan Arif Fakrulloh, profesor muda Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil yang memprakarsai terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2016 tanggal 24 Pebruari 2016 dan Surat Menteri Dalam Negeri kepada gubernur dan bupati dan wali kota se Indonesia tanggal 12 Mei 2016, yang mempercepat penerbitan KTP-el dan akta kelahiran, perlu dipuji karena membuat lega masyarakat termasuk anak-anak yatim piatu yang selama ini dipinggirkan, untuk bisa mengurus akta kelahiran.

Namun demikian, terkait dengan perda denda keterlambatan, maka tidak ada cara lain Menteri Dalam Negeri untuk segera meneliti dan mencabut perda-perda yang memberatkan masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, dan secara berbarengan merevisi UU No 24/2013.(*)

Direktur: Silvia Balhmar. Pemimpin Perusahaan: M. Mashudi. Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: Totok Hartana. Wapimred: Noor Ipansyah Iskandar. Dewan Redaksi: AR Balhmar, Djoko Tetuko, Samiadji Makin Rahmat, Yahya A Waber, Tjipto Chandra, Marcella, Hadi Ismanto, M. Nabil. Redaktur Pelaksana: Rofiq Kurdi Ismail. Koordinator Liputan: Budi Arie Satriyo. Redaktur: Bambang Andrias, Oki Lukito, Aziz Tri, E Prayogo, Novi Triawan, Indra Nanang. Reporter: Dian Kurniawan, Ali Topan, Faisal Abdillah, Suluh DP, Andre Septia Hadi, Subairi Amar Bachan, Hasan Nur Rahmad. Fotografer: Soemadji, Tovan Beka . Copy Editor: Bangkit Irmanudin Bahri. Pracetak: Ahmad Choironudin. Artistik/Tata Letak: Luthfi, firman. Desain Grafis: Khalid “Klied”. Sekretaris Redaksi: Muh. Faizin. Bidang Online: Wahyu Saputro. Eksekutif Marketing: Fahad Balhmar, Khalid H. Perwakilan Daerah: Jakarta: Priyoko Sarjito (Kep. Biro), Marcella, Ferdy Yunisaf. Mojokerto: Prayogi. Sidoarjo: Yahdar Balhmar, Syaikhul Hadi. Pasuruan: H Umar Wirohadi (kabiro), Abdul Kadir Jaelani. Malang: Aji, Kholil, Agus Susanto. Lamongan: M. Zainuddin, Thafhanul Fahri. Koordinator Sirkulasi/Pemasaran: M. Mashudi. Alamat Redaksi: Jl Tunjungan No 86 Surabaya. Telp. +6231 5318686, 5323414. Fax:+6231 5323415 Redaksi: 081334312300 | Iklan/Langganan: 081216327858 | No Pengaduan: 031 70975270. Email: red_beritametro@yahoo.co.id. Tarif Iklan: Display(fc) Rp. 35.000/MMK (BW) Rp. 25.000/MMK. Sosial Rp. 10.000/MMK, Baris Rp. 15.000 (Minimal 2 Baris).

DALAM MENJALANKAN TUGAS PELIPUTAN, WARTAWAN BERITA METRO DIBEKALI TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER.

METRO SPORT 05

berita metro www.beritametro.co.id

RABU, 10 AGUSTUS 2016

Paul Pogba Resmi Perkuat ’Setan Merah’ Transfer Rp 1,5 Triliun, Pecahkan Rekor Dunia MANCHESTER (BM) – Manchester United telah resmi mendatangkan Paul Pogba. Mantan gelandang Juventus itu dikontrak dengan durasi lima tahun. “Saya senang bisa kembali bergabung dengan Manchester United. Klub ini selalu spesial buat saya,” kata Pogba di situs resmi klub, Selasa (9/8) pagiWIB. “Saya sangat menikmati momen di Juventus. Namun, saya pikir saat ini adalah waktu yang tepat untuk pindah. Saya sudah tak sabar dilatih Jose Mourinho,” kata gelandang tim nasional Prancis itu.

Mourinho juga mengaku gembira dengan kehadiran Pogba. Manajer asal Portugal itu menilai Pogba merupakan salah satu pemain terbaik di dunia.

“Dia cepat, tangguh, mencetak banyak gol, dan bisa membaca permainan dengan baik,” ucap Mourinho.

“Dalam usia 23 tahun, Pogba

punya kesempatan besar untuk berkembang dan menjadi bagian dari tim ini untuk jangka lama,” ucapnya lagi.

Manchester United tak menulis detail resmi soal transfer.

Namun, Pogba diperkirakan dijual seharga 89 juta poundsterling (sekitar Rp 1,53 triliun) sekaligus memecahkan rekor transfer dunia.

Transfer Paul Pogba ke Manchester United sekaligus memecahkan rekor sebagai transfer termahal di dunia dengan nilai 89 juta pounds (Rp 1,5 triliun). Dominasi soal pembelian pemain mahal Real Madrid pun patah.

Pemain Real Madrid, Gareth Bale, memegang rekor tersebut pada 2013 saat pindah dari Tottenham Hotspur. Los Blancos membayar 85 juta pounds (Rp 1,4 triliun) untuk Bale ketika itu.

Masuknya nama Pogba ke daftar pemain termahal di dunia juga sekaligus memecahkan

catatan Real Madrid.

Pemain yang mendahului Pogba sebagai pemain termahal dunia mencatat pencapaian mereka saat pindah ke klub peraih 11 juara Liga Champions tersebut. Pada 2000, Luis Figo pindah dari Barcelona ke Real Madrid dengan nilai 62 juta euro (Rp 902 miliar). Pada tahun yang sama, rekor tersebut pecah saat Zinedine Zidane menyusul Figo ke Real Madrid dari Juventus.

El Real membayar Juventus seharga 75 juta euro atau Rp 1,09 triliun. Delapan tahun kemudian, Real Madrid membeli Cristiano Ronaldo dengan harga 94 juta euro atau setara Rp 1,3 triliun.

Catatantersebutbertahansampai Bale datang pada 2013. Pogba jugamenjadipemaintermahaldunia kedua yang pindah ke Premier Leaguesetelah20tahun.

Pada 1996, Alan Shearer menyandang status pemain termahal dunia ketika pindah dari Blackburn Rovers ke Newcastle United. Ketika itu, nilai transfer Shearer mencapai 15 juta pounds (Rp 256 miliar). (dbs/azt)

ISTIMEWA

REKOR DUNIA: Nilai transfer Paul Pogba dari Juventus ke Manchester United, senilai Rp 1,5 triliun, memecahkan rekor dunia yang selama ini dipegang Gareth Bale Rp 1,4 triliun.

Isco Konsisten di Real Madrid MADRID (BM) – Agen gelandang Real Madrid, Isco, menut-

up peluang bagi klub-klub peminat pemain internasional Span-

yol tersebut. Paco Alarcon, yang adalah ayah pemain 24 tahun

ISTIMEWA

BERTAHAN : Meski ditawari hengkang klub-klub raksasa, gelandang Real Madrid, Isco memilih tetap bertahan.

tersebut, sekaligus menegaskan bahwa Isco tidak tertarik bergabung dengan AC Milan.

Pada bursa transfer musim panas ini, Isco termasuk pemain yang paling banyak dibicarakan akan hengkang dari Santiago Bernabeu. Ini lantaran dia kurang mendapat jatah bermain, sehingga muncul kabar Real Madrid akan menjualnya. Alhasil, playmaker Real Madrid ini pun dihubungkan dengan sejumlah klub Eropa, terutama Milan.

Namun agen sekaligus ayah Isco membantah kabar tersebut. Dia menegaskan bahwa putranya masih ingin menghadapi tantangan di Real Madrid kendati harus kehilangan kesempatan bermain bersama tim besutan Zinedine Zidane.

“Begitu banyak rumor dalam beberapa minggu terakhir, teta-

lintas arena

pi kami tidak tertarik,” ujar Paco Alarcon, kepada Tuttomercatoweb.

“Saat ini kami tidak ingin mempertimbangkan tawaran dari manapun, apakah itu dari Milan atau klub lain. Isco ingin melanjutkan petualangannya bersama Real Madrid dan berharap ada pembaruan kontraknya yang habis pada 2018.”

Memang, musim lalu Isco tak selalu menjadi pilihan utama di lini tengah Real Madrid, yang selalu mengandalkan tiga pemain tengah. Luka Modric dan Toni Kroos nyaris tak tergantikan sehingga Isco harus bersaing dengan Lucas Vazquez untuk menjadi pendamping dua pemain tersebut. Total, Isco tampil dalam 31 pertandingan La Liga dan hanya mengemas tiga gol. (dbs/azt)

John Stones Akhirnya ke Manchester City MANCHESTER (BM) – Manchester City melalui akun Twitter-nya resmi mengumumkan telah berhasil merekrut John Stones.

Stones menandatangani kontrak di Etihad Stadium selama enam tahun. Kepindahan Stones ke Man City membuatnya menjadi bek termahal di dunia.

Seperti dilansirTransfermarkt, Stones berada di urutan teratas daftar bek berbanderol termahal dengan nominal 48,03 juta pounds (sekitar Rp 818,1 miliar).

Palang pintu berusia 22 tahun ini mengalahkan David Luiz, yang dibeli Paris Saint-Germain dari Chelsea dengan harga 42,08 juta pounds. Bahkan, Sky Sports mengabarkan bahwa harga Stones bisa meningkat hingga 50 juta pounds dengan bonus tambahan.

Terkait keberhasilan merek-

rut Stones, Manajer Manchester City, Josep “Pep” Guardiola, sudah tak sabar melatihnya.

Terkait kehadiran anak barunya, Pep Guardiola menyambut dengan antusias.

“John adalah pemain muda dengan teknik hebat. Dia seorang pemain bertahan yang kuat.

Dia juga bisa menciptakan umpan-umpan serta menguasai bola untuk membangun serangan dalam permainan ofensif,” kata Pep. “Kami merasa bisa membantu dia untuk menunjukkan kualitasnya dan mengembangkan apa yang telah dicapainya. Saya suka cara dia bermain dan tidak sabar untuk menyambutnya ke dalam skuad,” ucap sang manajer lagi.

Hal senada pun disampaikan Direktur Sepak Bola City, Txiki Begiristain. “John adalah bek

muda terbaik Inggris dan kami sangat bahagia dia bergabung bersama kami,” ujarnya.

“Kami bekerja keras untuk membawanya ke City dan kami merasa bahwa kami menda-

tangkan salah satu bek tengah terbaik di Eropa,” ujar Begiristain. (dbs/azt)

Bersyukur Raih Perak Olimpiade RIO DE JANEIRO (BM) – Atlet angkat besi Indonesia, Eko Yuli Irawan, gembira kembali bisa menyumbang medali untuk tim Merah Putih di Olimpiade setelah menyabet perak untuk kelas 62 kg di Olimpiade Rio 2016, Senin (8/8).

Eko mengangkat total beban seberat 312 kg hasil angkatan snatch 142 kg dan clean & jerk 170 kg. Dia mengikuti jejak Sri Wahyuni yang turun di kelas 48 kg, Sabtu (6/8) waktu setempat. Medali perak Eko ini menandai untuk ketiga kalinya dia menyumbangkan medali di Olimpiade.

Pada Olimpiade Beijing 2008 dan Olimpiade London 2012, Eko meraih medali perunggu. “Saya bersyukur mendapat medali perak. Jika dilihat dari medali, hasilnya memang lebih bagus. Namun, angkatannya memang turun kalau dibandingkan dengan di London 2012,” kata Eko. Eko hanya berhasil satu kali saat melakukan angkatan snatch. Dia mengangkat beban seberat 142 kg pada percobaan pertama, tetapi dua kali gagal mengangkat beban 146 kg.

Di kelas clean and jerk, Eko sukses pada angkatan pertama seberat 170 kg. Dia gagal pada angkatan kedua (176 kg). Pada angkatan ketiga (179 kg), Eko sukses melakukan clean, tetapi gagal melakukan jerk.

Menurut Eko, angkatannya yang turun tersebut merupakan bagian dari strategi. “Kami maunya mengamankan medali dulu, baru belakangnya di-boom. Namun, ternyata saya gagal angkat,” tutur Eko. Lifter Indonesia lainnya yang turun pada nomor ini, Muhammad Hasbi, berhasil mengangkat total beban seberat 290 kg (130 kg dan 160 kg). (dbs/azt)

ISTIMEWA

RESMI: Manchester City resmi memperkenalkan John Stones sebagai rekrutan teranyar di Etihad Stadium.

ISTIMEWA

Eko Yuli

Riau Kalahkan Juara Dunia Panahan

Optimisme De Boer Tangani Inter Milan MILAN (BM) – Inter Milan akhirnya mengonfirmasi pengangkatan Frank de Boer sebagai pelatih baru mereka. Pria Belanda berusia 46 tahun itu dikontrak selama tiga tahun. De Boer telah tiba di Milan pada Senin (8/8) malam waktu setempat.

Eks pelatih Ajax Amsterdam itu akan diperkenalkan kepada media secara resmi melalui jumpa pers di markas klub, Centro Sportivo Angelo Moratti, pada Selasa (9/8) pukul 14.00 waktu setempat.

“De Boer akan bergabung ISTIMEWA

KONFIRMASI: Manajemen Inter Milan akhirnya mengonfirmasi pengangkatan Frank de Boer sebagai pelatih baru.

dengan Nerazzurri dalam kontrak tiga tahun dan akan memimpin sesi latihan tim utama petang ini.” Demikian bunyi konfirmasi di situs resmi Inter.

De Boer ditunjuk sebagai pengganti posisi Roberto Mancini, yang berpisah dengan Inter melalui kesepakatan bersama pada awal pekan ini.

Kubu Inter antusias menyambut mantan bek timnas Belanda itu. De Boer juga sudah mengucapkan komentar perdana seperti konfirmasi kubu Nerazzurri. “Halo, pendukung Inter!

Saya sangat senang berada di sini. Semoga saya dapat segera bertemu kalian,” kata De Boer dalam rekaman di media sosial Snapchat selama enam detik. (dbs/azt)

RIO DE JANEIRO (BM) – Pemanah putra Indonesia, Riau Ega Agatha Salsabila, membuat kejutan dengan mengalahkan juara dunia asal Korea Selatan, Kim Woo-jin, pada babak kedua nomor perorangan Olimpiade Rio 2016 di Sambodromo, Senin (8/8). Ega mengalahkan pemanah yang juga merupakan nomor satu dunia tersebut dengan skor 6-2. Laga ini merupakan pertemuan pertama bagi kedua pepanah. “Terima kasih kepada Tuhan karena bisa menang lawan nomor satu dunia,” kata Ega, seusai pertandingan.

Pertandingan ini dibuka dengan tembakan sempurna ke area 10 oleh Kim. Dari tiga kali percobaan pada set pertama, Kim mencatat dua angka 10 dan sekali angka 9. Ega berhasil membidik angka 9 dari tiga kali tembakan. Dia kalah 27-29 pada set ini dan tertinggal 0-2 dalam pengumpulan poin.

Pada set kedua, Kim justru bermain di bawah tekanan.

Setelah membidik angka 10 pada tembakan pertama, dia melakukan kesalahan dan hanya mendapatkan angka 7 pada tembakan kedua. Total dia meraih 27 angka pada set ini. Ega berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 setelah menembak angka 9, 9, dan 10. Dia meraih total 28 angka.

Pada set ketiga, Kim semakin tertekan. Dari tiga kali tembakan, dia selalu meraih angka 8. Total dia mendapatkan 24 angka. Sementara itu, Ega selalu berhasil membidik angka 9 dan mendapatkan total 27 angka. Ega memenangi set ketiga dan unggul 4-2. Set keempat berjalan semakin menegangkan.

Kim meraih 9 angka pada tembakan pertama, sementara Ega mendapat 8 angka. Angka Ega lalu direvisi menjadi 7 karena posisi anak panahnya yang berada sangat tipis di garis.

Ega memenangi set ini dengan 28-27 dan mengubah poin keduanya menjadi 6-2. Set kelima tidak dimainkan karena poin Ega sudah cukup untuk memastikannya memenangi pertandingan. (dbs/azt)

6 METRO SPORT

berita metro

www.beritametro.co.id

RABU, 10 AGUSTUS 2016

Bekal BSU Tandang ke Padang

K ILA S

Tak Keder Top Skor

SURABAYA (BM) – Persiapan khusus terus digeber Bhayangkara Surabaya United (BSU) jelang melawat ke markas Semen Padang, Stadion H Agus Salim.

BSU bertekad kembali bangkit dengan misi merebut angka untuk mengamankan posisi lima besar. Salah satu caranya adalah meredam barisan penyerang Semen Padang yang tengah on fire.

Datang dalam kondisi babak belur usai dipermak Persipura Jayapura di laga terakhir, tim yang kini saham mayoritasnya dimiliki Mabes Polri tersebut, tetap berambisi membawa pulang poin. Tugas meraih angka memang terasa berat karena Semen Padang memiliki penyerang haus gol, yaitu Marcel Sacramento yang sudah mengoleksi 10 gol.

“Semen Padang adalah salah satu kekuatan besar di Torabika Soccer Championship (TSC). Materi pemainnya merata, kedalaman skuatnya bagus. Mereka memiliki striker yang tajam. Tapi, kami tidak melihat mereka. Lebih baik, kami fokus dengan tim sendiri,” ujar pelatih BSU Ibnu Grahan, Selasa (9/8).

Dalam pertandingan terakhirnya, klub berjuluk Kabau Sirah itu berhasil menggasak Madura United dengan skor telak 3-1. Sacramento mencetak hattrick di pertandingan ini. Berhadapan dengan lawan tangguh tak membuat BSU patah semangat. Justru mereka optimistis bakal mencuri poin penuh di Padang.

“Boleh saja Semen Padang tangguh setiap main di kandang sendiri. Tetapi in-

Perak Eko, Lambungkan Asa Jatim

FOTO: BM/IST

BANYAK LUBANG: Total ada 7 pemain yang terancam tidak bisa memperkuat BSU ketika away ke kandang Semen Padang. Situasi pelik ini dihadapi pelatih Ibnu Grahan di tengah beban mempertahankan skuadnya di posisi lima besar klasemen TSC 2016.

gat, bola itu bundar, setiap tim bisa kalah.

Kami optimis bisa mencuri poin dari Semen Padang. Kami sudah memulihkan kondisi psikologis dan mental pemain usai kalah dari Persipura,” tegas Ibnu.

Sayang, BSU terancam tidak tampil dengan kekuatan terbaiknya. Dua pemain, Evan Dimas Darmono dan Zulfiandi harus berangkat dari Jakarta usai

menyusul ke Padang dari Jakarta,” ungkap corporate secretary BSU Rahmad Sumanjaya.

“Keputusan lima pemain masih tunggu jawaban dari SPN. Masih ada waktu sebelum berangkat ke Padang.

Semoga kami dapat menurunkan kekuatan terbaik saat bertemu Semen Padang,” imbuh pria berkacamata itu. (dek/epe)

mengikuti seleksi Timnas Indonesia proyeksi Piala AFF 2016.

Sementara itu, ada lima pemain yang mengikuti pendidikan di Sekolah Polisi Negara (SPN) Mojokerto. Mereka adalah, M. Hargianto, M. Sahrul Kurniawan, Putu Gede Juni Antara, M. Fatchurohman dan Wahyu Subo Seto. “Rencananya, Evan Dimas dan Zulfiandi akan berangkat

Persegres Datangkan Pemain Baru Legiun Spanyol Eks Liga Rep Dominika

GRESIK (BM) – Gerak cepat dilakukan Persegres Gresik United menyambut putaran kedua TSC 2016. Meski putaran pertama masih menyisakan tiga laga, Persegres telah kedatangan pemain asing asal Spanyol.

Selain itu, ada tiga pemain lokal yang turut dijajal Persegres.

Aitor Ramirez Espejo yang baru berumur 25 tahun, sesuai curriculum vitae yang diterima koran ini, terakhir kali memperkuat Cibao FC yang berkompetisi di Republik Dominika dengan posisi winger dan penyerang lubang. “Kami kedatangan empat pemain. Tapi, status mereka itu masih ikut latihan

saja, belum tentu juga akan diikat oleh kami. Saat ini, kami lihat saja dulu kemampuan keempatnya,” ujar pelatih Liestiadi, Selasa (9/8).

Andai kemampuan Aitor bisa menggoda Liestiadi, bukan tidak mungkin pemain yang mencatatkan 13 kali penampilan tersebut akan dikontrak Laskar Joko Samudro. Selain itu, tidak tertutup kemungkinan jika Aitor bakal menggusur posisi Eduardo da Maciel yang tengah memulihkan cedera di Brasil.

“Apabila kemampuannya (Aitor, red) sesuai dengan yang diinginkan, tentu saja kami tidak menutup mata dengan adanya kemungkinan mengikatnya.

FOTO: BM/IST

PANTAUAN: Aitor (tengah) punya peluang menggantikan posisi Eduardo jika sukses menarik minat pelatih Liestiadi.

Atau bahkan menggantikan Eduardo yang tengah menjalani operasi di Brasil. Apalagi, kami

belum tahu berapa lama cedera Eduardo akan pulih,” jelas Liestiadi.

Sementara itu, media officer Persegres Sahlul Fahmi membenarkan jika Aitor datang untuk mengikuti latihan. Terkait peluangnya memperkuat Persegres, manajemen akan menyerahkan keputusan tersebut kepada pelatih. “Cuma ikut latihan. Dia datang karena dibawa Gabriel Budi yang juga agennya Eduardo,” jelasnya.

“Selain Aitor, juga ada tiga pemain lokal. Masing-masing satu pemain asal Banyuwangi, Tuban dan Papua. Tapi, yang dari Papua sudah mengundurkan diri karena mendapat kabar duka dari keluarganya,” tandas Sahlul. (dek/epe)

Skuat Futsal Timnas Dibentuk MATARAM (BM) - Federasi Futsal Indonesia (FFI) menetapkan sebanyak 16 pemain tim nasional setelah melakukan seleksi pada 5-8 Agustus 2016 di Gedung Olah Raga (GOR) Turida, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. “Sebanyak 29 atlet dari 16 klub futsal pro di seluruh Indonesia yang mengikuti seleksi, hanya 16 orang

JAKARTA (BM) – Kendati tidak termasuk sebagai pemilik suara, namun Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) menilai saat ini PSSI membutuhkan sosok ketua umum yang tegas. “Saat ini, PSSI butuh sosok pemimpin yang tegas untuk membawa persepakbolaan Indonesia ke arah yang lebih baik,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) BOPI Heru Nugroho, Selasa (9/8).

Menurut Heru, kepemimpinan militer di PSSI idealnya hanya memakan waktu satu atau dua tahun. Karena tugas utama kepemimpinan baru di federasi nasional mendatang, hanya untuk memperbaiki dan menyusun sistem sepak bola yang lebih baik. “Paling satu atau dua tahun saja. Selanjutnya bisa dikembalikan ke sipil,” tutur Heru.

Keterlibatan militer dalam badan induk keolahragaan nasional memang tidak asing termasuk PSSI yang dalam sejarahnya kerap melibatkan sejumlah purnawirawan untuk memimpin federasi nasional itu, di antaranya Ali Sadikin yang memimpin PSSI dengan modal bintang tiga di

Tidak Ada Sumbangan dari Klub Jatim yang dipilih untuk masuk timnas,” kata Sekjen FFI Edhi Prasetyo, Selasa (9/8).

Ia mengatakan, dari 16 pemain yang lolos seleksi, hanya 14 orang yang akan dipilih untuk mengikuti CFA International Futsal Tournament di Tiongkok, pada 26-28 Agustus 2016. Para pemain yang lolos seleksi murni kewenangan pelatih bersama dengan tim seleksi lainnya.

Edhy menegaskan, pelatih dan “official” tidak punya kepentingan kekeluargaan dalam menentukan siapa yang berhak lolos seleksi, tapi lebih mengutamakan bangsa dan negara.

“Jangan ragukan objektifitas kami, tidak ada itikad dan tidak ada tekanan dari pihak manapun,” ujarnya.

Bagi atlet futsal yang dinyatakan

tidak lolos seleksi, Edhy berharap tidak berkecil hati dan tetap semangat karena masih ada kesempatan untuk ikut seleksi pada kejuaraan lainnya. “Seleksi kali ini bukan akhir dari karir, masih ada waktu untuk meningkatkan kemampuan,” katanya berpesan pada atlet yang belum memperoleh kesempatan masuk Timnas Futsal Indonesia. (at/epe)

Sosok Militer Menguat di Suksesi PSSI pundak. Ada juga purnawirawan Letjen TNI AU Kardono yang memimpin PSSI periode 1983-1991. Dia tercatat pernah membawa Timnas Indonesia meraih medali emas di SEA Games 1987 dan 1991.

Kepemimpinan Kardono di PSSI dilanjutkan oleh Letjen Azwar Anas. Di era reformasi, Jenderal (Purnawirawan) Agum Gumelar juga pernah memimpin PSSI rentang periode 1999 sampai 2003. Agum juga sempat menjadi Ketua Normalisasi PSSI ketika kericuhan akibat dualisme kepengurusan di federasi nasional tersebut pada 2011.

Usai Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI, 3 Agustus 2016, sejumlah bakal calon ketua umum PSSI memang mulai bermunculan. Ada dua nama calon yang kuat yaitu Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi yang diinisiasi Kelompok 85, kelompok yang mengklaim didukung 90 pemilik suara sah di PSSI. Sedangkan calon lainnya, yaitu Jenderal Purn Moeldoko, mantan Panglima TNI. Sementara, beberapa nama calon di luar sosok milier adalah CEO PT

FOTO: BM/IST

FOTO: BM/IST

Edy Rahmayadi

Moeldoko

Liga Indonesia Joko Driyono dan Dirut PT Persib Bandung Bermartabat Glenn Sugita.

Terkait dua nama dengan latar belakang militer tersebut menurut Heru, pantas melibatkan diri untuk melakukan intervensi yang positif demi perbaikan tata kelola dan reformasi sepak bola nasional.

“Itu amanat presiden yang saya masih ingat, di mana dengan jelas diperintahkan untuk mereformasi sepak bola nasional secara total,” ujar dia.

Sebelumnya, menurut anggota Komite Eksekutif

PSSI Tony Aprilani, ketua PSSI yang berikutnya harus dapat memenuhi kriteria yang sudah tertera dalam peraturan yang ada. Salah satunya adalah sudah berkecimpung di dunia sepak bola selama lima tahun.

“Calon ketua PSSI harus punya kompetensi, punya waktu yang luang untuk urus PSSI, kemudian dia juga punya kepiawaian dalam mengatur dan mereformasi sepak bola Indonesia agar memiliki tata kelola yang baik. Latar belakang apapun saya rasa tidak

ada masalah, yang penting ada waktu,” kata Tony.

Senada dengan Tony, Deputi IV Bidang Pengembangan Prestasi Olahraga Kemenpora Gatot S. Dewa Broto pun menyatakan ketua nantinya harus memiliki waktu banyak untuk mengurus PSSI dan sepakbola Indonesia secara keseluruhan.

“Kita semua pasti maunya yang kredibel, boleh saja dari manapun, tidak hanya mantan pemain atau pelatih saja, asalkan dia punya pemahaman terhadap sepak bola, tidak merangkap jabatan apapun, serta jangan ada konflik kepentingan,” ujar Gatot.

Namun, Gatot menjelaskan Kemenpora tidak ingin campur tangan, dan menyerahkan calon ketum PSSI nantinya dalam mekanime kongres luar biasa PSSI. PSSI memang sudah mulai membuka pembuakaan calon ketua umum PSSI sejak pelaksanaan KLB. Namun persoalan teknis pencalonan tersebut belum rampung. Sementara, pemilihan ketua umum sendiri baru akan terlaksana pada 17 Oktober mendatang. (at/epe)

SURABAYA (BM) – Keberhasilan atlet angkat besi Eko Yuli Irawan merebut medali perak di ajang Olimpiade Rio 2016 melambungkan asa Jatim. Pengprov PABBSI Jatim optimis prestasi Eko akan berlanjut di PON XIX/2016 Jawa Barat.

Eko Yuli berhasil membanggakan nama Indonesia di kancah dunia. Ia menggondol medali perak berhasil dari kelas 62 kg di Olimpiade Rio 2016, Selasa (9/8). Eko berhasil melakukan total angkatan 142 kg snatch dan 170 kg clean and jerk. Raihan itu membuat bangga tim pelatihnya di Jatim.

“Apa yang diraih Eko itu sudah bagus sekali.

Ia kembali bisa FOTO ISTIMEWA meraih medali di ajang Olimpiade, GARANSI: Kendati di bawah hasil ini adalah medali selama berlatih di Indonesia, peraih perak Olimpiade 2016, Eko Yuli ketiga berturut-tu- membuat satu medali emas PON rut Eko Yuli,” ung- serasa di tangan Jatim. kap Ketua Harian PABBSI Jatim Jeffry, Selasa (9/8).

Namun dari hasil yang ditorehkan semalam, Jeffry mengaku harusnya Eko Yuli bisa merebut medali emas. Sebab, catatan Eko Yuli di Rio ternyata di bawah hasil tes di Tanah Air. “Jika melihat latihan dari Eko Yuli, seharusnya medali emas bisa diraih. Hasil angkatan itu dibawah hasil saat tes prestasi terakhir,” ungkapnya.

Kendati demikian, Jeffry tetap yakin jika Eko Yuli bisa membawa medali emas di PON nanti. Dirinya berharap prestasi Eko Yuli mampu melecut semangat atlet Jatim lainnya untuk berprestasi di PON. “Kami optimis Eko Yuli bisa mengamankan emas bagi Jatim.

Dan semua atlet Jatim di PON termotivasi dengan prestasi Eko Yuli di Olimpiade,” tandasnya. (dek/epe)

Penembak Jatim Turun di AustralAsia SURABAYA (BM) – Para penembak Jatim proyeksi PON XIX/2016 Jabar mendapat kesempatan mengasah kemampuan. Sebanyak 25 penembak Jatim akan turun di kejuaraan internasional menembak bertajuk AustralAsia 2016 akhir Agustus mendatang. Mereka bakal bersaing dengan 600 penembak dari 22 negara.

Rangkaian kejuaraan bakal digelar mulai 26 Agustus hingga 2 September di lapangan tembak Bumi Marinir Karangpilang, Surabaya. Penyelenggara telah menyiapkan arena yang dimodifikasi menjadi 24 stage ditambah 8 stage kosong. Kejuaraan ini mempertandingkan tembak reaksi level 4 yang dimotori IPSC (International Practical Shooting Confederation).

Nantinya para peserta dibagi dalam lima divisi, yakni Open, Standar, Production, Classic, dan Revolver. Setiap divisi diambil juara 1-2-3. Selain itu juga juara berdasar tim. “Ada lima level yang diselenggarakan berurutan. Ajang level 4 diselenggarakan pertama kalinya di Surabaya. Selanjutnya, nanti juga melangkah hingga level 5 perhelatan ini,” ujar Wakil Ketua Perbakin Jatim Divisi Tembak Reaksi Leo Christian Afandi, Selasa (9/8).

Dari 600 peserta, kata Leo, ada 25 orang atlet Jatim yang berpartisipasi sekaligus sebagai pemantapan menjelang PON, September mendatang. Dia mengharapkan para atlet Jatim bisa menimba ilmu dari ajang ini. “Selain beradu kecepatan dan akurasi tembakan, kami berharap penembak Jatim bisa mendapat bekal sebelum ke PON,” ujarnya.(dek/epe)

Porkab Gresik, Ajang Seleksi Porprov GRESIK (BM) - Sedikitnya 2.850 atlet asal 18 kecamatan se-Kabupaten Gresik, mengikuti Pekan Olahraga Kabupaten (Porkab) yang dipusatkan di GOR Tri Dharma Petrokimia Gresik. Wakil Bupati Gresik Muhammad Qosim ketika membuka kegiatan, menegaskan Porkab merupakan ajang untuk mencari bibit atlet menjelang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VI Jatim yang akan digelar di Gresik dan Lamongan pada 2019.

Qosim mengakui, selama ini Gresik selalu dijadikan tempat mencari bibit atlet yang bagus, dan kabupaten yang diperhitungkan di Jatim. Apalagi banyak atletnya yang kini membela Jatim di kancah nasional.

“Saya berpesan kepada seluruh atlet yang akan bertanding, harus menjunjung tinggi sportivitas ketika bertanding, dan wasit harus netral dan jangan fanatisme, agar penyelenggaraan Porkab sukses,” katanya.

Sementara itu, Ketua KONI Gresik Eko Priyono mengatakan cabang olahraga yang akan dipertandingkan ada 14 cabor, antara lain futsal, hokey, sepakbola, bulutangkis, biliar, pencak silat, tenis lapangan, catur, panjat tebing, atletik, basket, tenis meja, bridge dan binaraga.

“Pelaksanaan Porkab kali ini juga sebagai ajang untuk meninjau persiapan Gresik sebagai tuan rumah Porprov Jatim tahun 2019,” katanya. (sgg/zen/epe)

FOTO ISTIMEWA

BIBIT ATLET: Wabup M Qosim berharap banyak Porkab Gresik menghasilkan atlet potensial untuk gelaran porprov VI 2019 ketika Gresik jadi tuan rumah bersama Lamongan.

SAMBUNGAN 07

berita metro

www.beritametro.co.id

RABU, 10 AGUSTUS 2016

Kejadian 2014, Sitinjak Lupa MENKUM...

Sambungan Halaman 1

gakuan mantan Kepala Lapas Nusakambangan Liberty Sitinjak. “Ada informasi-informasi yang dia sampaikan ke saya, yang belum mau saya share.

Pokoknya itu juga disampaikan ke BNN,” ujar Yasonna di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selatan, Selasa (9/8).

Menurut Yasonna, pihaknya juga telah meminta Sitinjak memberikan semua informasi yang diketahuinya soal oknum BNN tersebut. Pasalnya, keterangannya dibutuhkan guna mengungkap kebenaran dari pengakuan Freddy Budiman yang ditulis oleh Aktivis Kontras Haris Azhar.

“Itu sudah, saya katakan ke beliau, sampaikan apa yang kamu ketahui dan apa yang benar saja, apa yang diketahui. Jadi sudah disampaikan di BNN,” kata Yasonna.

Saat ini, Sitinjak telah kembali menjalankan aktivitasnya sebagai Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkum HAM NTT. “Sudah kembali, dia berstatus untuk menyampaikan, untuk klarifikasi beberapa hal yang disebut Pak Haris Azhar di keterangannya yang disampaikan ke media,” ujar Yasonna.

Selain itu, Yasonna juga menegaskan pihaknya telah memiliki prosedur tetap (protap) perihal kunjungan dan pengamanan semua Lapas, termasuk Nusakambangan.

Sehingga permintaan tersebut dipastikan tidak akan dipenuhi oleh para jajarannya hingga tingkat bawah.

“Kita punya standar harus isi buku tamu, itu jelas, finger

print juga ada, SOP itu nggak bisa diganggu, siapa pun yang minta matikan CCTV itu nggak ada, itu udah SOP-nya,” kata Yasonna.

Pada Senin (8/8), BNN memintai keterangan Sitinjak tekait oknum petugasnya yang meminta pencopotan kamera CCTV kamar tahanan Freddy Budiman. Sitinjak mengakui adanya petugas tersebut.

Menurutnya, petugas yang mengaku berasal dari BNN tersebut mengunjungi Lapas Nusakambangan pada hari libur dan memprotes soal pemasangan kamera pengawas kepada Freddy. Namun ia tidak menyebut oknum petugas tersebut, lantaran beralasan lupa dengan indentitas petugas tersebut.

“Saya sudah lupa, karena itu kejadian tahun 2014, silakan dicek di buku tamu yang tersedia di Lapas Nusakambangan karena di sana tercatat siapa nama yang datang, akan bertemu dengan siapa, dan apa keperluannya,” ujar Sitinjak.

Keterangan Humas BNN Kepala Bagian Humas BNN Slamet Pribadi menjelaskan, dalam pemeriksaan, Sitinjak menyatakan permintaan pencabutan kamera pengawas terjadi pada 2014. Saat itu, tepatnya pada hari libur Kenaikan Isa Almasih yang jatuh pada 29 Mei 2016, ada seorang yang mengaku dari BNN mendatangi kantor Kalapas Nusakambangan.

Sitinjak mengklaim sedang tak berada di lapas saat itu.

“Tapi, Kalapas (Sitinjak) dihubungi oleh petugas jaga bah-

wa telah datang oknum BNN,” kata Slamet di kantor BNN, kemarin. Orang yang mengaku berasal dari BNN itu kemudian mendesak petugas melepaskan kamera pengawas di sel Freddy Budiman.

Saat ditanya BNN soal siapa yang datang saat itu, Sitinjak mengaku lupa karena kejadiannya sudah hampir tiga tahun yang lalu. Sitinjak kemudian meminta BNN memeriksa buku tamu di Lapas Nusakambangan, untuk memeriksa catatan soal siapa yang datang, akan bertemu dengan siapa, dan apa keperluannya.

Terkait permintaan melepas kamera pengawas, menurut Slamet, Sitinjak mengatakan tak memenuhinya. Menurut keterangan Sitinjak, oknum BNN tersebut hanya mempermasalahkan mengapa memasang alat tersebut tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu.

Namun, hal ini tidak ditanggapi oleh Sitinjak.

Pemeriksaan terhadap Sitinjak kemarin adalah kelanjutan tindakan BNN atas tulisan, yang diunggah Koordinator Kontras Haris Azhar di media sosial beberapa jam sebelum Freddy ditembak mati pada akhir Juli.

Tulisan tersebut, menurut Haris, dibuat berdasarkan pertemuan Haris dengan Budiman pada 2014 di Nusakambangan.

Dalam pertemuan itu, klaim Haris, Freddy menceritakan banyak hal, di antaranya, soal pemberian uang miliaran rupiah ke BNN serta seorang pejabat tinggi Polri. Freddy juga menuturkan, sempat dikawal perwira bintang dua TNI untuk mengangkut narkoba dari Sumatera ke Jawa.

Selain itu, Freddy juga me-

Inisiatif dari 7 Fraksi KOMISI C...

Sambungan Halaman 1

pemerintah kota ini sekarang berubah fungsi menjadi taman dan kepemilikannya menjadi milik Marvell.

“Pada saat Marvell City membangun bangunannya, kami belum menemukan adanya pelanggaran. Tapi, saat sudah terbangun kita dapat informasi bahwa ada fasilitas umum yang digunakan oleh Marvell City tanpa izin, mereka menyebut jalan Upa Jiwa bukan di lokasi fasilitas yang mereka bangun,” kata Sukadar.

Untuk memastikan posisi dan status Jl Upa Jiwa DPRD Surabaya sempat datang ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memastikan apak-

ah jalan tersebut milik Pemkot, ternyata memang jalan yang digunakan sebagai lokasi parkir underground adalah jalan upa jiwa.

Menurutnya, ada beberapa hal yang memang belum diselesaikan oleh pihak pengelola Marvell City.

“Selain pelanggaran kepemilikan, Amdal (Analisa Dampak Lalu Lintas) Marvell City juga belum tuntas, kami menilai Pemkot tidak serius menyelesaikan masalah Upa Jiwa, belum selesai masalah kenapa kok sudah dibuka,” ujar Sukadar.

Karena itu, kata Sukadar, Komisi C DPRD Surabaya akan segera membentuk Panitia Khu-

sus (Pansus) untuk segera menyelesaikan permasalahan ini.

“Ini sikap inisiatif dari 7 Fraksi yang sepakat membentuk pansus, saya rasa tidak akan ada ganjalan untuk pembentukan pansus ini,” kata Sukadar Sukadar juga mengatakan, pansus ini akan dibentuk secepatnya melalui Badan Musyawarah, selanjutnya untuk diparipurnakan. Menurutnya, pansus tersebut sebagai alat untuk membongkar dan menjadi rekomendasi keputusan selanjutnya.

Sukadar juga mengatakan, pansus ini tidak hanya untuk polemik dengan Marvell City saja tetapi juga dengan pihak-pihak lainnya apabila memang melakukan hal yang sama. (ssc/tit)

Ciptakan Sumpah Rakyat KWIK...

“Makanya yang terjadi hingga kini adalah liberalisasi itu sangat luar biasa. Kesenjangan antara kaya-miskin sangat luar biasa,” tandas Kwik dalam diskusi kebangsaan di Jakarta, Selasa (9/8).

Bahkan bentuk liberalisasi yang masif itu merambah ke sektor politik. Di mana kekuasaan politik sudah didominasi secara mutlak oleh uang, dan tindak korupsi yang sudah tersebar sangat luas dan mendalam.

Para mafia Barkeley ini, sebut Kwik, sejak Orde Baru sampai sekarang sudah menguasai kebijakan ekonomi Indonesia. Bahkan kebijakan yang dibuatnya itu harus sejalan dengan kehendak dari kekuatan AS, negara-negara mantan IGGI/ CGI, Bank Dunia, IMF, hingga Bank Pembangunan Asia.

“Para mafia Barkeley ini merupakan para ahli ekonomi dari FE UI, yang kemudian digembleng dalam LPEM UI. LPEM UI sendiri banyak memperoleh penugasan dari lembaga-lembaga internasional untuk membuat banyak analisis dengan fee yang cukup besar,” papar Kwik.

Dia bercerita, pernah merasakan disingkirkan oleh para mafia Barkeley. Saat dirinya pernah menjadi Menko Ekuin di era Gus Dur, justru kemudian Gus Dur ditekan mereka untuk memecat dirinya.

Tapi kemudian malah

Sambungan Halaman 1 dibentuk Dewan Ekonomi Nasional dengan Emil Salim sebagai ketuanya dan Sri Mulyani sebagai sekretaris. “Lalu membentuk tim asistensi untuk Konferensi Paris Club yang berdasar Keppres-nya Widjojo sebagai ketua dan Sri Mulyani sekretarisnya,” cerita Kwik.

Untuk itu, agar lepas dari jeratan mafia Barkeley itu, dirinya ingin bentuk Kongres Rakyat, bukan lagi wakil rakyat seperti di DPR atau DPRD. “Makanya saat ini, sudah waktunya untuk berbuat. Kita berkumpul untuk merumuskan apa yang kita anggap salah dan apa aspirasi mereka. Nantinya kita ciptakan Sumpah Rakyat.

Dengan mengusung konsep ekonomi kerakyatan,” papar dia.

Hanya Mimpi Lebih lanjut Kwik mengatakan, tim ekonomi Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) saat ini bukan lagi mengusung semangat liberalisme, melainkan sudah mendarah daging semangat liberalisme itu sendiri dalam tim ekonomi Jokowi-JK. Hal ini disebutkan oleh tokoh ekonomi politik nasional sekaligus mantan Menteri Koordinator Ekuin di Era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Kwik Kian Gie dalam diskusi “Arah Pembangunan Ekonomi Nasional, Pandangan Kritis, Perspektif Ideologi Kerakyatan”, di Jakarta, Selasa (9/8).

“Jadi saat ini, tim ekonomi

Jokowi dikepung penerus Mafia Barkeley. Sehingga sangat kental aroma liberalnya. Dan susah untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan,” tegas dia.

Namun ketika dikonfirmasi, apakah kebijakannya tim ekonomi Jokowi akan sangat liberal, Kwik menegaskan, selama ini kesinambungan para Mafia Barkeley ini sangat terlihat dari perumusan kebijakankebijakan ekonominya.

“Cuma memang, saya tidak melihat langsung dalam perumusan tim ekonomi Jokowi itu. Tapi kalau dari nama-nama yang saya sebut tadi adalah penerus dari komplotan Mafia Barkeley,” cetus dia.

Bahkan, kata dia, Mafia Barkeley ini tidak harus dari kampus Universitas Indonesia, apalagi dari Universitas Barkeley, AS. “Namun paham dan pikiran mereka harus sejalan dengan liberalisasi yang sejauh mungkin,” tandas dia.

Bahkan kata dia, Mafia Barkeley ini masuk ke pemerintahan tak hanya lewat partai politik.

Mereka sudah membentuk “partai” sendiri yaitu “Partai Depok”.

Pengecualian dalam penguasaan kebijakan ekonomi yang tidak oleh Mafia Barkeley atau tidak pro Barat terjadi dalam waktu singkat. Yaitu ketika Presiden Gus Dur mengangkat Menko Ekuin Rizal Ramli.

Makanya, Kwik pun sangat menyayangkan kalau Presiden Jokowi malah mencopot Rizal Ramli. (akt/tit)

nuturkan soal permintaan seorang oknum BNN terkait kamera pengawas di selnya.

Permintaan itu, menurut Freddy dalam tulisan Haris, untuk memudahkannya mengatur peredaran narkoba dari dalam penjara.

Meski Sitinjak mengklaim tak memenuhi permintaan pencabutan kamera pengawas, Freddy memang sempat kedapatan kembali mengorganisasi peredaran narkoba dari lapas sejak 2014. Fakta tersebut disampaikan pihak BNN, menyusul terungkapnya Freddy sebagai dalang peredaran narkoba jenis baru, CC4, pada April 2015.

Menurut Kepala BNN, Budi Waseso saat itu, Freddy terungkap mengoordinasi sejumlah kaki-tangannya untuk menerima kiriman alat cetak

ekstasi dan narkotika jenis CC4 di beberapa tempat di Jakarta pada September-Oktober 2014.

Alat produksi dan narkoba tersebut kemudian ditaruh di Cengkareng, Jakarta Barat.

Sejak pertengahan 2014 hingga pertengahan 2015, Freddy juga menginstruksikan kaki-tangannya melakukan sejumlah transaksi narkoba jenis sabu-sabu.

Soal pertemuan Haris Azhar dengan Freddy Budiman, dalam pemeriksaan kemarin Sitinjak juga menyatakan pertemuan itu bukan pertemuan khusus. Pada saat itu, Haris hanya berencana bertemu dengan napi lain, tetapi tidak sengaja bertemu Freddy Budiman, yang saat itu tengah mengikuti program penyegaran atau relaksasi di luar sel. “Saat itulah Haris dan Freddy berbincang. Menurut Sitinjak, dalam percakapan

tersebut, Freddy tidak menyebutkan nama-nama yang diberikan uang olehnya dalam bisnis narkoba yang dilakukannya,” kata Slamet menjelaskan.

Sedangkan Liberty Sitinjak selepas pemeriksaan juga mengklaim, dia mendapat tekanan dari terpidana hukuman mati Freddy Budiman saat berada di penjara. Ia juga tidak menampik, Freddy pernah menawarkan sejumlah uang kepadanya. Meski begitu, Sitinjak berkeras tak menerima tawaran tersebut. “Kan hak dia nawarin, dan hak saya menolak,” ujar Sitinjak.

Menurut Sitinjak, kedatangannya ke BNN kali ini sebenarnya bukanlah untuk pemeriksaan terhadapnya, melainkan hanya sebagai tindak lanjut atas surat terbuka Haris Azhar.

Kepala BNN Budi Waseso

mengatakan, pemeriksaan kemarin merupakan wujud keseriusan BNN mengusut kesaksian Freddy Budiman. BNN akan memadukan keterangan Sitinjak, dengan registrasi yang ada di lembaganya terkait penugasan anggota BNN. Keterangan-keterangan tersebut nantinya diharapkan bisa menunjukkan siapa oknum BNN yang tengah bertugas di Nusakambangan, terkait kesaksian Freddy. “Ini yang sedang kita dalami. Oleh sebab itu, kita butuh keterangan dari Pak Sitinjak,” kata Buwas.

Menurut Budi Waseso, keterangan Sitinjak akan diarsipkan dalam dokumen sejenis berita acara pemeriksaan (BAP), agar bisa dipertanggungjawabkan. Kepala BNN menjanjikan, bukan hanya Sitinjak yang dimintai keterangan. (det/rep/tit)

Hati-hati Intrik Politik TOLAK...

Sambungan Halaman 1

Ibu-ibu rumah tangga dan pengusaha perempuan yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Jawa Timur berunjuk rasa bersama pemuda Putra Surabaya (Pusura), dan warga Kampung Lawas Maspati.

Mereka yang berjumlah puluhan orang ini meminta Tri Rismaharini Walikota Surabaya tetap memimpin Kota Surabaya hingga lima tahun ke depan.

Poster-poster berbunyi: Bu Risma milik arek Suroboyo; Jangan jadikan Walikotaku Petugas Partai; juga Relawan Lingkungan Surabaya Tak Rela Bu Risma ke Jakarta, mereka bentangkan selama aksi.

Semula, sekitar pukul 10.00 WIB, mereka menggelar aksi di depan Gedung DPRD Kota Surabaya di Jalan Yos Sudarso.

Orasi mereka lakukan bergiliran di depan gedung itu.

Kurang lebih setengah jam kemudian, mereka melanjutkan aksi ke Balai Kota Surabaya, Jalan Sedap Malam, berjalan kaki sambil meneriakkan yel-yel “Bu Risma siapa yang punya.”

Calonkan Presiden Aciek Lutfianah Ketua Aliansi Perempuan Jawa Timur mengklaim, semua warga Surabaya pasti tidak rela kalau Risma ke Jakarta.

“Aksi ini datang dari hati

Nurani rakyat Surabaya. Jadi, kalau ada warga yang mendorong Bu Risma ke Jakarta, mereka bukan warga Surabaya!”

Kata Aciek.

Aciek juga menegaskan, sebagai warga Surabaya, Aliansi Perempuan Jawa Timur resah dengan adanya isu majunya Risma sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta 2017.

“Kalau untuk Pilkada DKI Jakarta kami tidak mau, tapi kalau maju mencalonkan Presiden kami siap mendukung,” katanya.

Aciek mengatakan, Risma pernah berjanji kepada warga Surabaya untuk memimpin hingga lima tahun ke depan.

Karena itu, hari ini mereka menagihnya.

“Kalau aspirasi kami ini tidak didengar, kami akan menggelar aksi yang lebih besar. Kami tidak punya kepentingan apapun, tidak dibayar dan bebas dari partai politik,” ujarnya.

Sementara, Zakaria Ansori Sekretaris Pusura menuntut agar Risma tidak dijadikan petugas partai yang harus menuruti kehendak partai pengusungnya.

“Bu Risma jadi walikota itu karena rakyat, bukan partai.

Kalau tetap memaksa ke Jakarta, kami akan menggugat,” ujarnya.

Dia mengatakan, Surabaya

akan membara jika ada kehendak yang memaksa Risma ke Jakarta. Karena itu, dia berharap agar isu-isu yang berkembang tidak membuat masyarakat terprovokasi.

“Saya yakin Surabaya akan membara. Hati-hati dengan intrik politik. Supaya tetap aman, kami akan terus berkoordinasi antar kampung,” jelasnya.

Ditemui Sekkota Di Balai Kota, Hendro Gunawan Sekretaris Kota Surabaya menemui para pengunjuk rasa.

Dia menegaskan,Walikota Surabaya tetap bekerja seperti biasa.

“Kira-kira Bu Wali sek nyambut gawe enggak? (Kirakira Bu Walikota tetap bekerja tidak?) Sampai sekarang Bu Wali tidak pernah ambil cuti apalagi membolos. Nanti akan saya sampaikan ke Bu Wali,” katanya kepada puluhan pengunjuk rasa.

Perlu diketahui, sebelumnya warga Surabaya juga menggelar penandatanganan petisi menolak Risma ke Jakarta, di car free day, Minggu (6/8).

Sandy Setiawan Ketua Komunitas Love Suroboyo yang menggelar petisi itu memperkirakan, ada lebih dari lima ribu orang menandatangani petisi tersebut.

Tolak Ahok Sementara itu dari Jakarta

dikabarkan, politisi PDIP Arteria Dahlan memastikan kalau partainya tak akan mengusung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta mendatang.

Alasannya, kata dia, PDIP menganggap Ahok tidak konsisten karena keputusan yang memilih maju menggunakan jalur partai. Padahal, sebelumnya akan maju lewat jalur independen.

“PDIP ingin punya gubernur jujur. Jangan ngakunya ada satu juta KTP, seharusnya buktikan dulu. Katanya betulbetul didukung rakyat, tetapi kok maju lewat jalur partai,” ujar Arteria di Jakarta, Selasa (9/8).

Anggota Komisi II DPR ini mengatakan perilaku Ahok yang berubah-ubah tersebut juga akan dinilai oleh rakyat.

Sehingga, kata dia, sangat berisiko untuk partainya jika mendukung Ahok.

“Rakyat akan menilai perilaku Ahok ini. Sehingga takutnya kalau mengusung Ahok.

Nanti malah muncul pandangan bahwa PDIP partai yang plin-plan,” jelas Arteria.

Selain itu, lanjutnya, track record Ahok dalam memimpin Jakarta selama 2 tahun ini juga menjadi pertimbangan PDIP untuk tidak mengusung petahana gubernur DKI Jakarta itu. (rep/det/ssc/tit)

Siswa Harus Dikasih Makan TIRU... gulirkan gagasan full day school.

Gagasan yang masih belum tentu disetujui itu menuai polemik.

Muhadjir menegaskan bahwa full day school masih sebatas ide. Ia enggan berkomentar banyak soal anggaran dari program baru tersebut. “Ya belumlah, ini masih ide, kalau tidak disetujui juga enggak apa-apa,” katanya.

Tolak FDS Pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengenai wacana sekolah sehari penuh atau full day school menimbulkan pro dan kontra.

Pendapat yang mengemuka mayoritas menolak wacana tersebut. Seorang orangtua siswa, Deddy Mahyarto Kresnoputro, menggagas sebuah petisi “Tolak Pendidikan “Full Day” atau Sehari Penuh di Indonesia” di www.change.org.

Petisi ini ia tujukan kepada Presiden RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta para orangtua siswa. “Belum selesai kita membenahi masalah kurikulum yang kerap kali diacakacak, sekarang muncul wacana untuk Anak Sekolah Sehari Penuh, dengan alasan pendidikan dasar saat ini tidak siap menghadapi perubahan zaman yang begitu pesat. Semoga bapak-bapak dan ibu-ibu tahu bahwa tren sekolah di negaranegara maju saat ini adalah less school time, no homework, more about character building,” demikian Deddy menuliskan latar belakang petisi yang digagasnya.

Hingga pukul 13.25 WIB, Selasa (9/8), petisi ini telah ditandatangani 14.698 orang.

Deddy berharap, melalui petisi ini, para pembuat kebijakan mempertimbangkan wacana yang dinilainya justru

Sambungan Halaman 1 membahayakan masa depan anak.

“Semoga dengan mengisi petisi ini kita bisa membuat para pembuat kebijakan sadar bahwa pilihan ini justru berbahaya, dan mendorong kita para orang tua dan praktisi pendidikan untuk dapat mencari solusi terbaik bagi anak-anak kita di jangka pendek dan bagi kemajuan Bangsa Indonesia di jangka panjang,” kata Deddy.

Jatim Mendukung Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Saiful Rachman mengatakan, secara prinsip pihaknya mendukung apa pun kebijakan dari pusat. Namun, penerapan full day school di Jatim harus melihat situasi terlebih dahulu. “Barang kali tidak serta merta semua sekolah dulu,” katanya. Sebagai percontohan, lanjut Saiful, bisa dilakukan untuk kota-kota besar.

Mantan Kepala Badan Diklat Jatim ini menambahkan, selama ini konsep full day school sudah berjalan di beberapa sekolah, terutama bagi sekolah swasta. Jadi, pihak Kemendikbud tinggal menyosialisasikan kepada sekolah-sekolah lain untuk menyiapkan diri.

Saiful menyebut, dengan berada di sekolah dari pagi sampai sore, diharapkan karakter siswa bisa terbentuk. Dia mencontohkan sekolah-sekolah yang berada di Jepang dan Korea Selatan. Di dua negara itu, karakter dibentuk, digembleng masalah kenegaraan, hingga peningkatan sumber daya manusia (SDM). “Full day school bisa efektif membentuk karakter siswa. Contohnya sudah ada di Jepang dan korea,” tandasnya.

Di sisi lain, Walikota Surabaya Tri Rismaharini menjelas-

kan, seluruh sekolah di Surabaya, mulai jenjang SD sampai SMA/SMK negeri, diselenggarakan secera gratis. Kerena itu, dibutuhkan biaya lebih apabila seluruh sekolah nantinya akan diterapkan sistem full day school. Butuh banyak anggaran tambahan yang dikuras oleh pemkot dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Surabaya.

Anggaran tersebut dibutuhkan untuk menambah fasilitas yang dibutuhkan saat penerapan sistem full day school.

Misalnya, biaya makan siang.

“Kalau full day school kan, siswa harus dikasih makan. Selama ini sekolah di Surabaya sudah gratis. Jadi butuh biaya tambahan,” jelas Risma, saat ditemui dalam Raker Guru, di Convention Hall, pada Selasa (9/8).

Dia melanjutkan persiapan full day school tidak sebatas biaya saja. Lebih dari itu, keterlibatan orang juga sangat penting. “Menurut saya itu harus diserahkan kepada orang tua. Tidak semua menerima.

Bahkan ada yang menolak,” terangnya. Dia mencontohkan orang tua yang menolak.

Karena, lanjutnya, orang tua lebih banyak menginginkan anak menghabiskan waktu lebih banyak di rumah dengan berkumpul bersama keluarga.

Kalau semuanya dipaksakan, lanjutnya, pasti orang tua merasa keberatan.

Risma menerangkan persiapan uang memang lebih mudah dibandingkan persiapan di luarnya. Risma menerangkan sekolah juga perlu menyiapkan konsep program sekolah untuk full day school. Masing-masing sekolah memiliki kemampuan untuk mempersiapkan hal itu.

Ada yang dapat cepat, ada pula yang berjalan lambat. “Tidak hanya belajar di kelas saja.

Itu harus digodok oleh sekolah,” ungkapnya. Sebab, lanjut

Risma, fatal akibatnya kalau sekolah tetap menerapkan full day school tanpa persiapan matang. “Kalau nggak siap, anak-aank ini kemana. Konsepnya harus matang. Kalau ditengah-tengah, ada apa-apa, bagaimana,” tegasnya.

Meski begitu, Risma mengatakan konsep full day school bukan berarti tidak mungkin diterapkan di Surabaya. Karena selama ini, sudah ada beberapa sekolah yang menerapkan proses belajar di sekolah mulai pagi sampai sore. Terutama di sekolah swasta.

Dibatalkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan akan membatalkan rencana perpanjangan jam sekolah dasar dan menengah jika masyarakat keberatan.

Perpanjangan jam sekolah yang ramai disebut sebagai full day school itu bertujuan memperpendek waktu di luar sekolah.

Dengan waktu panjang di sekolah, siswa mendapat tambahan jam untuk belajar pendidikan karakter budi pekerti dari para guru.

“Jika memang belum dapat dilaksanakan, saya akan menarik rencana itu dan mencari pendekatan lain,” kata Muhadjir dalam konferensi pers di restoran Batik Kuring, Jakarta, 9 Agustus 2016. “Masyarakat harus mengkritik gagasan ini, jangan keputusan sudah saya buat kemudian merasa tidak cocok.”

Ide sekolah sehari penuh diperoleh dari Finlandia yang, dinilai Muhadjir, memiliki sumber daya manusia terbaik karena para siswa diberi pendidikan karakter. Di Indonesia, Kementerian Pendidikan baru memetakan sekolah mana saja yang sudah siap mengimplementasikan perpanjangan jam sekolah itu. (tem/rep/tit)

08 www.beritametro.co.id

RABU, 10 AGUSTUS 2016 INDEX HARGA SAHAM SUMBER: IMQ21.COM 9-AGUSTUS-2016

-0.34% IHSG 5,440

0.7% NIKKEI

16,767

0.0% STI 2,871

0.3% FTSE 6,832

-0.1% KLCI 1,672

-0.1% DJIA

18,529

-0.2% NASDAQ

HARGA EMAS

JUAL (RP/GR)

BELI (RP/GR)

US$/OZT:

561,521

539,060

1,330.40

KURS MATA UANG

IDR/USD: 13,130

5,213

SUMBER: GERAIDINAR 9-AGUSTUS-2016

SUMBER: KLIKBCA.COM 9-AGUSTUS-2016 / 16:05 WIB

JUAL USD SGD EUR AUD

13137.00 9748.13 14607.85 10088.07

BELI 13117.00 9728.13 14507.85 10008.07

Koperasi Tak Aktif, Otomatis Dihapus dari Database JAKARTA (BM) - Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Ngurah Puspayoga menegaskan koperasi di Indonesia saat ini diklaim sudah membaik dan jangan sampai dirusak oleh koperasi tidak aktif. Karena itu Menkop dan UKM akan menindak koperasi yang tidak aktif untuk segera dihapus dari database. “Kita tidak mengejar jumlah koperasi, namun memperbanyak jumlah anggota koperasi. Ini adalah salah satu ciri koperasi yang sukses,” kata Puspayoga, kemarin.

Hal itu untuk menanggapi jumlah koperasi yang tidak aktif seperti di Sulsel yang telah mencapai 3.000 dari 8.600 koperasi. Puspayoga menegaskan itu merupakan bagian dari

FOTO: BM/IST

TIDAK AKTIF: Pendataan koperasi aktif dilakukan untuk menseleksi koperasi yang berhak masuk database.

reformasi koperasi yang mencakup rehabilitasi, reorientasi dan pengembangan koperasi.

Koperasi juga harus mampu bertumbuh menjadi soko guru perekonomian nasional.

“Kenapa? Karena ada yang salah dalam perekonomian kita dimana pertumbuhan tinggi tapi belum diimbangi dengan pemerataan, koperasi menjadi solusi agar terjadi keadilan distribusi kesejahteraan,” tegasnya.

Dalam kaitan ini pemerintah pusat memprioritaskan empat sektor yaitu infrastruktur, energi, pariwisata dan maritim. Sementara itu Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid mengatakan, meski sudah 69 tahun koperasi lahir, namun

sejauh ini Koperasi belum mampu berdaulat di negeri sendiri. Hal ini karena iklim perekonomian Indonesia, lebih kental dengan nuansa liberal dan kapitalis.

“Ibaratnya udara yang mengalir di Indonesia, itu adalah udara liberal. Sementara angin yang berhembus adalah kapitalis. Karena itu koperasi harus tetap hadir menjadi peredam dan berjuang menjadi soko guru perekonomian Indonesia,” tegasnya. Dari 8.600 koperasi, ada 18 koperasi besar dengan aset diatas Rp 100 miliar, seperti misalnya Koperasi Barokah dengan aset Rp 231 miliar, Koperasi Berkah (Rp 173 miliar) dan KSP Sibangun (Rp 178 miliar).(nat/dra)

Arus Barang Tinggi, Kebutuhan Batu Bara Meningkat

SURABAYA (BM) - Adanya peningkatan kebutuhan batu bara juga karena telah beroperasinya empat unit fixed crane atau alat pengangkut barang di Pelabuhan Gresik, yang mampu mempercepat produktivitas bongkar muat barang dengan rata-rata mencapai 90 ton/jam.

Saat ini permintaan batu bara di Pelabuhan Kabupaten Gresik, pada semester I/2016 meningkat sebesar 5,51% dibanding semester yang sama pada 2015, yakni dari 1,2 juta ton menjadi 1,27 juta ton, karena meningkatnya arus barang.

Manager Pelayanan Terminal Pelabuhan Gresik Yanto mengatakan Pelabuhan Gresik merupakan kawasan yang membutuhkan pemasokan batu bara untuk menjalankan kegiatan operasionalnya, karena menjadi sumber energi pembangkit listrik dan berfungsi

FOTO: BM/IST

PERMINTAAN: Kebutuhan batu bara yang terus meningkat membuat arus barang bongkar muat komoditas ini juga semakin tinggi.

sebagai bahan pokok produksi baja dan semen.

“Selain batu bara, kayu log juga ikut andil dalam peningkatan volume bongkar muat. Sepanjang enam bulan

pertama tahun 2016 terhitung mencapai 358.672 M3, naik hingga 26,97% dibanding enam bulan pertama tahun lalu sebesar 282.485 M3,” jelas Yanto.

“Produktivitas ini, jauh diatas ketentuan

Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yakni kinerja pelayanan operasional barang yang hanya 35 ton/jam,” katanya..

“Angka itu terhitung lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun 2015 sebesar 2,45 juta ton, atau 372.667 M3 dan untuk satuan sebesar 125 ton/ liter,” kata Supervisor Bongkar Muat Curah Kering Pelabuhan Gresik Honny Fathur Rohman. Artinya, ada kenaikan sebanyak 4,90% untuk ton dan 14,04 persen untuk satuan M3, serta 41,60% untuk satuan ton/liter.

“Peningkatan ini, juga dikarenakan kegiatan pembongkaran barang curah kering dan pemuatan barang general cargo, serta bag cargo dan bahan bakar minyak (BBM) pada dermaga umum yang lebih tinggi, dan diyakini merupakan dampak mulai naiknya kondisi perekonomian,” jelasnya.(nis/dra)

BCons Garap Proyek ’Kaki Jaket’ di Blok Madura

JAKARTA (BM) - Proyek fisik pemotongan pertama konstruksi yang merupakan proyek pembangunan merupakan bagian dari fasilitas pendukung pengeboran atau eksplorasi gas bumi milik Husky-CNOOC Madura Ltd (HCML) di Blok Madura Straits. PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) melalui unit usahanya, PT Bakrie Construction (BCons), resmi memulai pengerjaan wellhead platform senilai USD 107 juta.

Direktur Utama BNBR, Bobby Gafur Umar, mengatakan proyek pembangunan dua unit wellhead platform dikerjakan konsorsium PT Bakrie Construction dengan PT Timas Suplindo, sebuah perusahaan kontraktor struktur bangunan dan komponen baja.

“BNBR fokus dalam pengerjaan EPC (Engineering, Procurement, Construction) untuk dua konstruksi bangunan wellhead platform MDA dan MBH, selain menyiapkan 20 jaringan pipa gas yang menyambungkan dari wellhead platform MDA dan MBH yang berjarak 28,1 kilometer dan 14 jaringan pipa gas yang nantinya disambungkan ke floating production unit (FPU) milik HCML,” kata Bobby di Sumuranja, Selasa (9/8).

Sementara, PT Timas Suplindo bertugas melakukan pengerjaan pen-

gangkutan dan pengiriman serta instalasi wellhead platform ke fasilitas FPU Gas di anjungan lepas pantai selat Madura yang berlokasi 200 kilometer sebelah timur Surabaya. Pekerjaan fisik wellhead platform sampai dengan instalasi di offshore. Menurut Bobby, target selesai awal Januari 2018. “Hari ini, kita melakukan atau pemotongan pertama ‘kaki jaket’ wellhead plaftform,” kata Bobby.

Bobby berharap, proyek ini bisa selesai sesuai waktu yang ditetapkan dalam kontrak. “Ini bukti, di tengah lesunya sektor migas, bisnis manufaktur BNBR masih bergerak,” ujarnya.

Seperti diketahui, HCML berencana membangun fasilitas pengolahan (FPU) gas berkapasitas 175 mmscfd di selat Madura. Fasilitas pengolahan tersebut berlokasi di anjungan lepas pantai sekitar 200 kilometer timur kota Surabaya atau 75 kilometer sebelah Tenggara pulau Madura.

Dimasa mendatang, gas yang diolah tersebut akan dijual untuk memenuhi kebutuhan pembeli gas di pulau Jawa.Guna mendukung pengoperasian fasilitas tersebut, HCML membutuhkan dua wellhead platform, 20 jaringan pipa gas yang meng-

FOTO: BM/IST

GARAP: Proyek pembangunan konstruksi pengeboran atau eksplorasi gas bumi milik Husky-CNOOC Madura Ltd (HCML) di Blok Madura Straits. PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) melalui unit usahanya, PT Bakrie Construction (BCons).

hubungkan wellhead platform MDA ke MBH (berjarak 28,1 kilometer), fasilitas FPU berupa converter tanker/vessel, serta 14 jaringan pipa gas yang menghubungkan FPU ke MBH yang berlokasi di East Java Gas Pipeline(EJGP).

PT Bakrie Construction sendiri merupakan unit usaha PT Bakrie & Brothers Tbk yang telah memiliki pengalaman luas dalam fabrikasi dan proyek EPC sektor migas. Tujuh

puluh persen proyek BCons berasal dari proyek EPC migas dan produk fabrikasi BCons juga sudah di ekspor ke sejumlah negara, antara lain Sri Lanka, Singapura dan Australia. Belum lama ini, Bcons menyelesaikan proyek mooring tower atau menara tambat (konstruksi besi-baja yang terdiri dari pile, jacket, topside dan yoke) untuk konstruksi EPC-3 Proyek Banyu Urip pesanan Mobile Cepu Ltd.(nis/dra)

PERTUMBUHAN

Kinerja Dunia Usaha Diprediksi Meningkat SURABAYA (BM) - Bank Indonesia mencatat Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) pada realisasi kegiatan usaha senilai SBT 20,90% lebih tinggi dibandingkan Triwulan I-2016 (SBT 1,83%) maupun periode yang sama tahun lalu (SBT 19,19%) mengindikasikan bertumbuhnya perekonomian di Jawa Timur. Kepala Grup Advisory dan Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Jawa Timur, Syarifuddin Bassara menyebutkan, kegiatan usaha Sektor Industri Pengolahan pada Triwulan II-2016 pun terpantau meningkat cukup tinggi, tercermin dari indikator realisasi kegiatan usaha naik sebesar 7,70 poin (qtq) dengan nilai SBT sebesar 8,45%.

“Sejalan dengan pertumbuhan kegiatan dunia usaha, kebutuhan tenaga kerja turut terakselerasi. Hal ini tercermin dari indikator realisasi tenaga kerja lebih tinggi 7,56 poin (qtq) dengan SBT sebesar 3,83%,” terang Syarifuddin di Surabaya kemarin. Menurutnya, kinerja usaha sektor industri pengolahan dan sektor bangunan dikonfirmasi meningkat dengan masing-masing sebesar SBT 2,40% dan SBT 0,86%. Sedangkan sektor pertambangan, sektor PHR, dan sektor listrik, gas, dan air bersih cenderung menunjukkan penurunan dengan SBT masing-masing sebesar -0,39%, -0,28% dan -0,04%.

“Hal tersebut didorong oleh stance sejumlah pelaku usaha cenderung menahan penambahan tenaga kerja seiring proyeksi ekonomi kedepan yang dinilai belum mengalami perubahan yang signifikan,” ujarnya.

Disisi lain, tekanan terhadap harga jual meningkat pada Triwulan-II 2016. Hal ini tercermin dari indikator harga jual barang/tarif dengan SBT 16,49% lebih tinggi 3,29 poin (qtq). Peningkatan harga jual terutama didongkrak oleh kenaikan biaya produksi bahan pangan pada sektor pertanian. Sedangkan tekanan harga jual kelompok sektor lainnya terpantau melemah cenderung stabil.

“Tekanan harga jual diprediksi meningkat terutama pada sektor pertanian dan sektor pengangkutan. Kenaikan tersebut terjadi karena momen lebaran yang mendorong harga pangan dan angkutan,” ungkapnya. (top/tit)

PEMBANGUNAN

Inves Rp 1,5 Triliun, Sinarmas Land Bangun Apartemen JAKARTA (BM) - Pasar apartemen dengan segmen kelas atas dengan segmen tertentu masih prospektif sekali, seiring meningkatnya jumlah permintaan oleh konsumen. Penjualan apartemen mewah dan terjangkau masih tergolong terjangkau bila dibandingkan dengan apartemen kelas menengah atas lainnya.

Sinarmas Land masih terus mengembangkan dunia properti. Kali ini pengembang papan atas ini membangun The Elements, hunian apartemen mewah di kawasan Epicentrum, Kuningan, dengan total investasi Rp1,5 triliun. CEO Commercial Sinarmas Land, Hongky Jeffry Nantung mengatakan, The Elements menjadi primdona hunian apartemen mewah di kawasan di Jakarta. The Elements dibangun diatas tanah seluas 6,5 hektare (ha) terdiri dari dua tower yaitu tower 1 dan tower 2. Saat ini proyek masih dalam tahap pembangunan.

“Kami optimistis the Elements akan menjadi primadona hunian apartemen mewah di Jakarta. Tidak hanya mewah sebagai tempat tinggal tetapi juga bernilai tinggi sebagai investasi. Pembangunan The Element direncanakan akan selesai Februari 2019,” kata Hongky di The Elements, Jakarta, Selasa (9/8).

Sementara Sales and Promotion Departement Head The Elements, Sinarmas Land, Evelynn Widjaja mengatakan,total investasi sebesar Rp 1,5 triliun dan soft launching dilakukan pada Januari hingga saat ini, Sinarmas Land telah memasarkan 300 unit apartemen di The Elements. Penjualan unit apartemen tersebut tercatat terus mengalami pertumbuhan sampai 36 persen.(nis/dra)

Semarakkan HUT RI ke-71 dengan National Day Promotion SURABAYA (BM) - Hari Kemerdekaan RI atau biasa disebut dengan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 2016. Kemeriahan yang dirayakan Bangsa Indonesia selama periode ini dinilai sangat sangat luar biasa. Agar tidak melewatkan momen bersejarah dan keinginan menjadi bagian dari perayaan nasional, A&W Restaurants Indonesia menyiapkan National Day Promotion (NDP). Dalam promo kali ini, konsumen dapat mengumpulkan tiga edisi terbatas Rooty Picnic Barrel dengan

desain maskot Rooty Bear A&W Restaurants yang sedang melakukan 3 jenis olahraga favorit di Indonesia seperti Badminton, Bersepeda dan Sepakbola.

National Day Promotion juga menghadirkan promo terbatas melalui paket combo hemat; Best Friends Forever Rooty Picnic Barrel (untuk dikonsumsi oleh dua orang).

“Konsumen dapat membeli Rooty Barrels mulai 1 Agustus di seluruh A&W Restaurants yang ada di Jabodetabek dan tanggal 8 Agustus di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Prod-

uct Development and Quality Assurance Manager A&W Restaurants Indonesia, Suryo Wiratno, Selasa (9/8).

Suryo menjelaskan A&W Restaurants sangat menyadari pentingnya Hari Kemerdekaan di Indonesia sebagai salah satu momen yang sangat ditunggutunggu. Maka itu, pihaknya ingin berpartisipasi merayakan momen ini dengan cara meluncurkan paket hemat combo Best Friends Forever (BFF) Rooty Picnic Barrel yang didesain untuk dikonsumsi oleh dua orang. ”Kami ingin mengajak se-

FOTO: BM/IST

MARAKKAN: Dalam memeriahkan HUT RI ke-71 salah satu restoran siap saji juga menggelar promo dengan berbagai paket.

luruh masyarakat Indonesia untuk ikut berpartisipasi merayakan kesempatan ini bersama dengan teman-teman mereka,” ujarnya. Selain itu, konsumen juga dapat memilih desain Rooty Picnic Barrel edisi terbatas ini bersama dengan paket hemat combo BFF Rooty Picnic Barrel. Seperiti diketahui, BFF Rooly Picnic Barrel dan berbagai macam makanan berkualitas untuk dinikmati bersama teman maupun orang-orang yang dicintai.

“Kami berharap dengan adanya peluncuran BFF Raniy

Picnic Barrel, A&W Reslauranis dapat membantu konsumen merayakan Hari Kemerdekaan dan acara menarik Iainnya di bulan Agustus,” tukasnya.

Suryo menambahkan barubaru ini A&W Restaurant juga menambahkan section mini coupon di website A&W Restaurants. Guna memudahkan konsumen menikmati serta mengetahui promo-promo terbaru. “Siapapun dapat menikmati A&W mini coupon hanya dengan mengunjungi website kami dan mendaftarkan diri menjadi anggota,” pungkas Suryo.(nat/dra)

09 www.beritametro.co.id

RABU, 10 AGUSTUS 2016

Bahasa Daerah di Jatim Lebih Kompleks Ketimbang Jateng

ISTIMEWA

Beberapa Perpaduan Jawa dan Madura

Amir Mahmud

JEMBER (BM) - Kepala Balai Bahasa Jatim, Amir Mahmud mengatakan bahasa daerah di Jatim lebih kompleks dibandingkan dengan bahasa daerah di Jawa Tengah atau di Daerah Istimewa Yogyakarta karena bahasa yang digunakan sebagian suku atau warga di Jatim beragam.

“Di Jawa Tengah atau DI Yogyakarta identik dengan bahasa Jawa, namun di Jatim ada beberapa bahasa yang digunakan yang merupakan perpaduan bahasa Jawa dan

Madura,” katanya di sela-sela kegiatan Temu Ilmiah Nasional Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia (HISKI) di Universitas Jember, Selasa (9/8) Menurutnya, beberapa bahasa daerah di Jatim itu yakni bahasa Osing di Banyuwangi, bahasa Bali di sebagian wilayah Banyuwangi, bahasa Tengger untuk suku Tengger di Probolinggo, Pasuruan, dan Lumajang, bahasa Suroboyoan untuk warga Surabaya dan sekitarnya, bahasa daerah di Pulau Bawean, dan bahasa Madura untuk warga di Pulau Madura.

“Sebenarnya banyak dialek yang muncul beragam di sejumlah daer-

ah, namun dialek tersebut hanya digunakan untuk lingkungan setempat. Berdasarkan pemetaan bahasa daerah di Jatim digolongkan dua bahasa yakni bahasa Jawa dan Madura,” katanya.

Sejauh ini, lanjutnya, bahasa daerah di Jatim yang sudah memiliki kamus yakni bahasa Osing, bahasa Suroboyoan, dan bahasa Madura, namun secara nasional tercatat sebanyak 60 kamus bahasa daerah di Indonesia.

“Kami berharap bahasa daerah itu terus dilestarikan melalui muatan lokal di dunia pendidikan, sehingga anak-anak bisa mempelajari dan mengenal lebih jauh tentang

bahasa daerah setempat,” katanya.

Selain dengan muatan lokal pelajaran bahasa daerah di sekolah, Amir mengatakan peranan media seperti tabloid, majalah, koran, dan kesenian yang bisa melestarikan bahasa daerah, sehingga keberadaan bahasa tersebut tidak punah.

“Perlu kesadaran semua pihak bahwa keberagaman bahasa daerah perlu dilestarikan, bahkan penggunaan bahasa daerah di ruang publik juga perlu digalakkan, sehingga pengumuman yang biasanya menggunakan bahasa Indonesia juga perlu disampaikan dengan bahasa daerah,” tambahnya.(ara/rdl)

SURABAYA (BM) – Pengantar nota keuangan tentang rancangan P-APBD 2016 yang dibacakan Gubernur Soekarwo mengejutkan anggota DPRD Jatim. Sebab, dalam belanja daerah dari hampir semua anggaran yang sifatnya pelayanan, termasuk pendidikan dan pembangunan fasilitas publik, dikurangi secara drastis.

Sebaliknya, anggaran yang berkaitan dengan kegiatan administratif, otonomi daerah

maupun pemerintahan, justru naik hampir Rp 1 triliun.

“Inimenjadicatatankalauusulangubernurhariinimengejutkan kamiyangdidewan,”tuturAnggota Fraksi PAN, Basuki Babussalam usaiRapatParipurnaPembicaraan Tingkat I Nota Keuangan Gubernur terhadap P-APBD Jatim 2016, Selasa(9/8).

Apa makna dari nota keuangan gubernur kali ini? “Pakde harus diingatkan pada visi besar membangun Jatim sesuai den-

gan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang). Bahaya lho ini, karena target pencapaian pembangunan Jatim sesuai RPJMD dan RPJP bisa nggak tercapai,” paparnya.

Karena itu, langkah legislatif akan mengurai melalui Banggar (Badan Anggaran), semua tim, serta pembahasan di komisikomisi agar ditata ulang. “Tapi ini menjadi catatan kalau usulan gubernur hari ini mengejutkan kami yang di dewan,” tandas anggota Komisi D tersebut.

Mencermati pengantar nota

269,2 miliar menjadi Rp 231,4 miliar atau berkurang Rp 37,7 miliar.

Ketiga, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang yang semula dianggarkan Rp 183,1 miliar berubah menjadi Rp 158,9 miliar atau berkurang Rp 25,4 miliar.

Pun demikian dengan Dinas Sosial yang semula dianggarkan Rp 226,5 miliar berubah menjadi Rp 207,9 miliar atau berkurang Rp 18,6 miliar. “Mendengar dan mencermati pengantar gubernur soal PAPBD saya jadi agak tertegun,” tandasnya.

keuangan, dalam poin belanja daerah urusan wajib, anggaran pendidikan untuk Dinas Pendidikan yang semula dianggarkan Rp 300,3 miliar berubah menjadi Rp 268,4 miliar atau berkurang Rp 31,8 miliar.

Untuk pekerjaan umum, semula dianggarkan Rp 1,2 triliun berubah menjadi Rp 1,1 triliun atau berkurang Rp 125,8 miliar yang digunakan untuk tiga dinas.

Pertama, Dinas PU Bina Marga yang semula dianggarkan Rp 807,8 miliar menjadi Rp 744,7 miliar atau berkurang Rp 63,6 miliar.

Kedua, Dinas PU Pengairan yang semula dianggarkan Rp

Pimpinan juga Terkejut Ikhwal sikap kritis Basuki terlontar saat sidang paripurna internal dewan yang digelar usai paripurna dengan gubernur.

BM/ROFIQ KURDI

BEBERAPA ANGGARAN BERSIFAT PELAYANAN YANG DIKURANGI Pendidikan untuk Dindik · Semula: Rp 300,3 M · Menjadi: Rp 268,4 M · Berkurang: Rp 31,8 M Pekerjaan Umum · Semula: Rp 1,2 T · Menjadi: Rp 1,1 T · Berkurang: Rp 125,8 M Dinas PU Pengairan · Semula: Rp 269,2 M · Menjadi: Rp 231,4 M · Berkurang: Rp 37,7 M Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang · Semula: Rp 183,1 M · Menjadi: Rp 158,9 M · Berkurang: Rp 25,46 M Dinas Sosial · Semula: Rp 226,5 M · Menjadi: Rp 207,9 M · Berkurang: Rp 18,6 M

PARIPURNA PASCA RESES: DPRD Jatim menggelar rapat paripurna pertama setelah masa reses, Selasa (9/8). Salah satu agenda yakni pembicaraan tingkat pertama nota keuangan gubernur terhadap P-APBD Jatim 2016.

ANGGOTA Fraksi Partai Gerindra, Firdaus Febrianto memahami defisit anggaran memaksa penyesuaian pada sisi belanja banyak sektor. Meski demikian, pemangkasan perlu kehatihatian yang tinggi, terutama pada sektor strategis seperti pendidikan. “Tidak boleh terlalu drastis,” katanya saat dihubungi usai Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I Nota Keuangan Gubernur terhadap P-APBD Jatim

2016, Selasa (9/8).

Firdaus mencontohkan, Program Indonesia Pintar harus dikawal dengan baik. Begitu pula program pengalihan kewenangan pendidikan menengah ke provinsi untuk menjalankan amanat UU No 23 Tahun 2014 tidak boleh terpengaruh.

“Akibatnya bisa semakin menimbulkan ketidakyakinan Pemda kabupaten/kota terhadap kemampuan provinsi di

tengah gugatan ke MK (Mahkamah Konstitusi) dari Surabaya dan Blitar,” tambahnya.

Anggota Komisi A itu berharap pos-pos yang akan dipangkas bukan pos yang bersentuhan dengan tunjangan (kesejahteraan) guru maupun bantuan operasional sekolah. “Dindik harus cermat menentukan pos prioritas. Untuk peningkatan kualitas guru dan murid harus tetap diamankan,” katanya.

Untuk infrastruktur, lanjut anggota dewan dari Dapil X (Kabupaten Lamongan dan Gresik) itu, program-program ‘mercusuar’ patut ditangguhkan di tengah pemangkasan.

“Yang menjadi fokus yakni keberadaan jalan yang baik guna menunjang kelancaran arus ekonomi. Kalau jalan tambah rusak akan semakin memperburuk ekonomi masyarakat kita,” tandasnya.(rdl)

ISTIMEWA

Politikus Gerindra: Pemangkasan Tak Boleh Drastis

Firdaus Febrianto

“Kalau pengantar nota keuangan gubernur ini, yang 99,9 persen akan kita setujui karena sudah bisa kita bayangkan bagaimana mekanismenya nanti, saya menjadi agak tertegun jika kita tak melakukan dialog apapun terkait hal ini,” katanya.

Basuki memahami pembahasan akan berjalan normatif, karena itu dia meminta agar dialog dibangun dalam konteks lebih luas untuk memberikan ruang guna ‘penyadaran’ pada para pimpinan fraksi, komisi serta dewan. “Kalau ini diamanatkan pada pimpinan-pimpinan komisi, saya yakin akan normatif.

Nanti semua SKPD akan bilang: kami ini mampu apa, jatah kami cuma ini, ini perintah. Ini yang membuat pembahasan di tingkat komisi tak ada ruang sedikit pun untuk membangun komunikasi lebih elegan.”

Basuki meminta agar nota keuangan ini menjadi renungkan bersama anggota dewan, senyampang masih awal dari rangkaian pembahasan PAPBD. Memang, perubahan terjadi lantaran kondisi ekonomi makro yang tak menguntungkan dan berujung defisit.

“Cuma membaca peta yang disampaikan gubernur mana yang dikurangi mana yang ditambah, catatannya menjadi panjang dan menjadi ruang dialektika antara eksekutif dan legislatif dalam rangka memutuskan itu semua,” tambahnya.

Sementara Kusnadi, wakil ketua DPRD Jatim yang memimpin sidang, memahami betul ketertegunan Basuki karena sejak awal pimpinan sidang juga merasakan hal yang sama: kaget dengan nota gubernur.

“Terus terang sebagai pribadi saya juga kaget, kok (nota keuangan) seperti ini. Tadi Pak Tjutjuk (Sunario/wakil ketua DPRD) juga menunjuk satu SKPD lho iku kok moro-moro ngene (mendadak begini usulan anggarannya).

Kami juga paham, kami juga terkejut,” katanya.

“Ya boleh dikurangi tapi nggak yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. Lebih bagus yang dikurangi itu pada kepentingan yang bersifat menunjang.”

Karena itu, Kusnadi memin-

“

Ini menjadi catatan kalau usulan gubernur hari ini mengejutkan kami yang di dewan.

Pakde harus diingatkan pada visi besar membangun Jatim sesuai dengan RPJMD dan RPJP.” - BASUKI BABUSSALAM Anggota Fraksi PAN

BM/ROFIQ KURDI

Basuki: Pakde Harus Diingatkan Visi Besar Bangun Jatim

BM/MADJI

Nota Keuangan, Usulan Gubernur Kejutkan Dewan

“

Terus terang sebagai pribadi saya juga kaget, kok (nota keuangan) seperti ini.

Ya boleh dikurangi tapi nggak yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.”

- KUSNADI -

Wakil Ketua DPRD Jatim

ta secara bersama-sama untuk mencermati nota keuangan gubernur. “Kami sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Basuki, walaupun kami tak berani berjanji. Paling tidak inilah sikap pimpinan, setidaknya pimpinan yang masih tertinggal di sini,” ujarnya.(rdl)

Kloter Pertama, 440 Jamaah Calon Haji Asal Jatim Bertolak ke Tanah Suci

Sedianya Diisi 445 JCH, 1 Meninggal dan 4 Batal Berangkat Gubernur Jawa Timur, Soekarwo melepas Jamaah Calon Haji (JCH) asal Sumenep dari kelompok terbang (kloter) pertama di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Selasa (9/8). Untuk kloter pertama tahun ini terdapat 440 JCH.

haji. “Setiap tahun ada perbaikan manajemen, dan terus menerus dilakukan evaluasi kinerja. Yang tidak kalah bersyukurn-

ya, pemerintah Arab Saudi juga semakin meningkatkan fasilitas angkutan bagi jamaah haji.

Hampir semuanya telah tercov-

FAIZAL ABDILLAH – SURABAYA PADA kesempatan tersebut, gubernur mengingatkan JCH untuk menjaga kesehatannya sendiri. Meskipun pemerintah juga menyediakan tim kesehatan, tapi yang bisa menentukan dan merasakan kondisi tubuh adalah setiap jamaah. “Prinsip dasarnya adalah harus jaga diri sendiri.

Penyebab utama jamaah haji

tidak sehat adalah dari faktor emosional,karenamenghabiskan energi yang cukup besar. Oleh sebab itu para jamaah haji harus lebih sabar dan bersukur ketika berada di Tanah Suci,” ucapnya.

Pakde Karwo juga memuji kinerja pemerintah yang semakin meningkatkan kualitas dalam penyelenggaraan ibadah

BM/FAIZAL ABDILLAH

PELEPASAN KLOTER PERTAMA: Gubernur Soekarwo memberi ucapan selamat menunaikan ibadah haji pada jamaah kloter satu asal Sumenep, Selasa (9/8).

er oleh pemerintah,” jelasnya.

Setiap harinya akan diberangkatkan dua kloter selama satu bulan dengan jumlah JCH setiap kloternya sebanyak 450 orang, termasuk lima petugas dari Kemenag dan tim kesehatan. Untuk tahun ini jumlah jamaah haji yang berasal dari Jatim sebanyak 27.323 orang.

Tahun ini ada tambahan JCH yang berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT) sebanyak 521 orang dan dari Bali sebanyak 512 orang. Sementara itu terdapat satu JCH yang meninggal dunia dan empat lainnya ditunda keberangkatannya. Ketua Penyelenggara Ibadah Haji (PPHI)

Embarkasi Surabaya sekaligus Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur, Mahfudh Shodar mengungkapkan, sedianya kloter pertama diisi 445 JCH. Namun menjelang keberangkatan ternyata PPIH mendapat kabar bahwa satu JCH meninggal dunia atas nama Mattawin Samsudin berusia 68 tahun. Sementaradualainnyaolehtimdoktertidak diijinkan terbang karena sedang sakit sehingga yang berangkat total 440 JCH. “Memang yang sakit ada dua orang namun karena masing-masing berangkat haji berpasangan maka suami dan istrinya diperbolehkan menemani di rumah sakit. Di antaranya JCH

atas nama Dhofir Nidin karena baru vaksinasi miningitis. Satu pasangansuamiistrilagijugaharus ditunda karena salah satunya menderita herpes,” ujarnya.

Saat ini, JCH yang sakit sedang dirawat di Rumah Sakit Haji Sukolilo. Sesuai mekanisme apabila telah kembali sehat maka dua pasangan suami isteri tersebut akan diikutkan kloter selanjutnya.

“Semua untuk kebaikan Calon Jamaah Haji,” terangnya.

Untuk JCH yang berangkat kemarin, setibanya di tanah suci akan diterima oleh Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) yang ditugaskan di Daerah Kerja (Daker) Bandara Madinah. (*)

10 METRO SURABAYA

berita metro www.beritametro.co.id

RABU, 10 AGUSTUS 2016

Komisi C Soroti Minimnya PJU Daerah Pinggiran SURABAYA (BM) – Sejumlah anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya menyoroti masih minimnya pemasangan lampu penerangan jalan umum (PJU) di daerah pinggiran.

Sudirjo, salah satu a nggota Komisi C DPRD Surabaya menuturkan, terdapat beberapa wilayah di Surabaya yang penerangan jalannya masih minim.

Sebut saja, wilayah Semampir, Bogangin, dan Karang Pilang.

“Surabaya tidak hanya pusat kota. Jika pusat kota terus dipercantik, mestinya untuk wilayah pinggiran seperti penerangan

jalannya juga harus ikut diperhatikan,” katanya, Senin (8/8).

Politisi PAN ini mengatakan, kondisi di wilayah pinggiran berbanding terbalik dengan di tengah kota. Sudirjo kemudian membandingkan Jalan Tunjungan yang terus dipercantik.

“Di wilayah pinggiran penerangan jalan umumnya saja masih minim. Sedangkan di Tunjungan terus dibangun,” lanjut Sudirdjo mengingatkan.

Menurut dia, wilayah pinggiran mestinya juga menjadi prioritas dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) untuk me-

masang PJU. Pasalnya, salah satu tujuannya untuk meminimalisir terjadinya tindak kejahatan di wilayah tersebut. “Daerah yang saya sebutkan tadi itu rawan kejahatan seperti begal.

Mestinya pemkot tanggap dengan kondisi tersebut,” tegasnya.

Ia juga menyoroti terkait masih rendahnya serapan anggaran di DKP, hingga memasuki tri wulan kedua ternyata untuk serapan anggaran pengadaan PJU baru sekitar 16 persen.

Padahal, dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016 Dinas Ke-

bersihan dan Pertamanan dibekali anggaran sebesar Rp 4 miliar. “Tolong semua program segera direalisasikan karena ini sudah memasuki bulan Agustus,” tandas Sudirjo.

Ditampatyangsama,Sekretaris Komisi C Camelia Habibah memintaDKPjugamemperhatikanPJU di Tempat Pemakaman Umum (TPU).Akibatminimnyapenerangan,tidaksedikitTPUkiniberubah menjadi tempat maksiat.“Apalagi setelah lokalisasi ditutup, banyak pelaku maksiat yang pindah ke makam,” ungkap Habibah.

Politisi PKB ini juga memper-

tanyakan masih minimnya penerangan di beberapa taman. Akibatnya, sebagian taman yang dibangun justru berubah menjadi tempat pacaran. “Sampai bulan tujuh perencanaan masih rendah. Bagaimana ini aplikasi pelaksanaannya,” gumamnya.

Menanggapikritikandarianggota dewan,KepalaDKPKotaSurabaya, KhalidBucharimenyatakan,untuk pengadaan PJU di wilayah pinggirankotasudahdilakukan.Tepatnya, dimulaidariKandangan,Kecamatan Benowo. “Sebenarnya kita sudah mulai. Kita lakukan secara perlahan,”katanya.(dji/udi)

Pelajar Surabaya Disiapkan Miliki Daya Saing bisa,” jelasnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Risma mengatakan, anak harus memiliki integritas tinggi, dimulai dari bersikap jujur dalam mengerjakan ujian dengan tidak menyontek. Selain itu, siswa juga harus dilatih dan diberi contoh mengenai bekerja keras dan kedisiplinan.

Risma sendiri juga akan berusaha memenuhi fasilitas bagi sekolah-sekolah untuk menunjang hal tersebut, dimulai dari kelengkapan laboratorium komputer, fasilitas pembelajaran di luar sekolah seperti perjalanan ke museum-museum serta fasilitas kegiatan persami untuk mendukung kemandirian anakanak-anak.

Walikota juga berharap, dengan adanya kegiatan semacam itu, siswa mampu turun langsung ke lapangan dan tidak hanya berdiam diri di kelas. Hal itu dimaksudkan agar anak-anak dapat menyerap dan mengingat ilmu yang dipelajarinya di sekolah dengan maksimal.

Orang nomer satu di jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya itu juga menambahkan, anak-anak Surabaya harus kaya akan pengetahuan di berbagai bidang, tugas guru adalah mem-

Dewan Dukung E-Parking SURABAYA (BM) – Penerapan system E-Parking di tepi jalan umum (TJU) yang dicanangkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mendapat dukungan dari DPRD setempat. Hal itu diungkapkan Vinsensius Awey, anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya.

Dikatakan Awey, penerapan E-Parking untuk mengantisipasi adanya kebocoran.

Selama ini, kata dia, sebenarnya pemerintah kota telah menerapkan E- parking di beberapa kawasan tertentu, seperti di kantor pemerintahan, Siola, kantor kecamatan dan sebagainya. Diakuinya, dalam aturan belum diatur secara jelas, sistem parkir satu pintu atau one gate. Namun, dalam perda sudah diatur masalah retribusi progresif. “Di Perda sudah ada aturan untuk parkir 1 jam berapa, lebih dari itu berapa,” terangnya. Selasa (9/8) Pernyataan senada dilontarkan Ir Sudirjo, anggota Komisi C lainnya. Dia juga menyebut pengadaan karcis parkir tepi jalan umum muspro (sia-sia). Sebab, seringkali juru parkir (jukir) tidak memanfaatkan karcis tersebut. Sehingga, uang Rp 3 miliar yang digunakan untuk pengadaan tidak bermanfaat.

Plt. Kadishub Kota Surabaya, Irvan Wahyu Drajat mengatakan bahwa sistem E-Parking telah diterapkan sejak 7 tahun yang lalu. Sistem tersebut menurutnya cukup efektif, terbukti berdampak positif pada peningkatan PAD. “Pedapatan dari jasa ini naik terus dari target Rp. 1,8 M tercapai Rp. 1,9 M,” ujarnya Irvan mengungkapkan, peningkatan pendapatan dari jasa perkir terus meningkat dalam 5 tahun terakhir, Untuk meningkatkan pendapatan jasa parkir, pihaknya berencana memberlakukan sistem E- Parking . (sab/has/dji/udi)

SOSOK

Sosialisasikan Penyampaian SPTPD Online

BM/SULUH DP

RAKER KASEK: Walikota Surabaya Tri Rismaharini saat membuka raker kepala sekolah (kasek), Selasa (9/8).

berikan pengajaran terbaik bagi para siwa. Selain itu, Risma mengimbau kepada sekolahsekolah untuk tetap menjaga kebersihan, karena dengan linkungan yang bersih akan tercipta suasana belajar mengajar yang nyaman dan mampu mengubah perilaku siswa dalam pengembangan karakter yang positif.

Pada kesempatan ini, Kepala Dispendik Surabaya Ikhsan

menjelasakan, forum rapat kerja kepala sekolah merupakan sebuah wadah dalam membangun pendidikan Surabaya menjadi lebih baik. Untuk itu, berbagai masukan terhadap pengembangan program pendidikan menjadi point penting dalam raker ini.

“Kita telah menyediakan angket terhadap berbagai masukan dalam raker ini,” tutur Ikhsan.

Sementara itu, mantan Rek-

tor Unesa Prof. Dr. Mukhlas Samani berujar, saat ini masih ada kesempatan untuk meningatkan kualitas sekolah menjadi lebih baik, tentunya hal tersebut tergantung para kepala sekolah dalam mengelola program pendidikan menyiapkan SDM yang berkualitas dan memiliki daya saing global. “Jangan mudah pesimis, karena kesempatan masih ada,” terangnya. (sdp/udi)

100 Pelajar Jalani Diklat Paskibraka SURABAYA (BM) - Sebanyak 100 pelajar terbaik dari 58 sekolah tingkat SMA negeri maupun swasta se-Surabaya mulai menjalani latihan Pendidikan dan Latihan (Diklat) Paskibraka (pasukan pengibar bendera pusaka) Kota Surabaya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindun-

gan Masyarakat (Bakesbangpol-Linmas) Kota Surabaya, Soemarno, mengatakan, selama 14 hari mereka akan dibekali, mulai latihan paskibraka dari pukul 06.00-18.00 WIB hingga menerapkan pola makan sehat dan bergizi.

“Mereka mulai latihan pembekalan pada tanggal 3 Agustus

BM/HASAN

JALANI DIKLAT: Pelajar yang mengikuti diklat paskibraka selama 14 hari digembleng dengan berbagai materi. Di antaranya soal baris berbaris dan kesiplinan.

lalu, sehingga latihan kali ini sudah memasuki hari keenam.

Dalam 14 hari itu, terdiri tiga hari masa orientasi, tujuh hari latihan serta empat hari masa karantina, yang dimulai pada 14 Agustus hingga 17 Agustus 2016,” terang Soemarno, Selasa (9/8).

Ia mengatakan, selama memasuki Diklat Paskibraka, para pelajar akan melakukan latihan hingga tanggal 14 Agustus 2016.

Kemudian pada 15 Agustus nanti, mereka akan dikukuhkan dilanjutkan gladibersih pada 16 Agustus untuk pelaksanaan upacara kemerdekaan pada 17 Agustus 2016 mendatang.

“Para pelajar terpilih tersebut merupakan seleksi dari Dinas Pendidikan(Dispendik)KotaSurabaya dari 600 pelajar, berdasarkan kriteria dan prestasi. Anggota paskibraka untuk perempuan memiliki tinggi 165 cm, sedangkan laki-laki 170 cm serta memiliki badan ideal dan sehat jasmani rohani,” katanya. (has/udi)

Ikuti Solar Boat Festival , Tim ITS Masuk Urutan Sembilan SURABAYA (BM) – Mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) kembali mengukir prestasi di mancanegara.

Kali ini, Tim Batharasurya Solar Boat Project berhasil meraih posisi ke-9 dari 41 peserta yang berasal dari seluruh penjuru Asia pada cabang slalom di ajang Lomba Yanagawa Solar Boat Festival 2016 di Fukuoka, Jepang.

Sandy Risda Pratama selaku Koordinator Manajemen Batharasurya mengatakan, dalam lomba yang berlangsung selama dua hari itu, Tim Batharasurya mengikuti dua cabang pertandingan sekaligus yakni circular race dan slalom.

“Meski harus menelan pil pahit pada cabang circular race, Tim Batharasurya ternyata tetap mendapat keberuntungan pada cabang slalom. Syukurlah, kami

masih bisa berada di posisi sembilan dari 41 peserta yang bertanding,” ujarnya, Senin (8/8).

Sandy mengungkapkan perasaannya terkait posisi Bhatarasurya dibanding tahun lalu.

Sebab, pada laga yang sama di tahun sebelumnya, tim yang terdiri 10 mahasiswa ini mampu bertengger di posisi ke-7.

“Sayang masih belum memperbaiki posisi Batharasurya pada laga yang sama tahun lalu.

Tahun lalu posisi kami lebih baik, yakni posisi tujuh pada cabang slalom juga,” ungkap mahasiswa jurusan Transportasi Laut angkatan tahun 2012 ini.

Sandy menjelaskan, Batharasurya masih kurang maksimal dalam pengembangan teknologi. Utamanya, pada sistem elektrik dan propulsi kapal. Meski begitu, banyak sekali pelajaran yang dapat diambil oleh tim un-

KEPALA DPPK Kota Surabaya, Yusron Sumartono, belakangan ini punya kesibukan baru. Beberapa hari terakhir ini, dia sibuk mengenalkan cara baru dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

“Dengan pola ini,dapat meminimalkan cara manual dalam pembayaran pajak.Pola ini diharapkan dapat menekan kemungkinan terjadinya kebocoran pajak,” ujarnya saat acYusron Sumartono ara sosialisasi sistem penyampaian SPTPD elektronik (e-SPTPD) di Graha Sawunggaling, Lantai VI kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Selasa (9/8).

Acara yang berlangsung selama dua hari itu, diikuti sekitar 850 wajib pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir. Melalui acara sosialisasi itu diharapkan bisa memberikan pemahaman kepada para wajib pajak.

Yusron Sumartono mengatakan, e-SPTPD merupakan cara baru dalam penyampaian laporan omzet penjualan melalui fasilitas sistem pelaporan elektronik yang akan memudahkan wajib pajak dalam melaporkan pajak dengan lebih mudah, lebih cepat, dan lebih akurat.

“Ini layanan kami terhadap wajib pajak. Kami mempermudah administrasi penyampaian laporan wajib pajak ke DPPK secara elektronik. Jadi, yang selama ini dilakukan secara manual dengan laporan disampaikan harus datang ke kantor, ke depan tidak usah ke kantor tetapi cukup melalui website dinas kami,” tegas Yusron. MenurutYusron, salah satu tujuan inovasi e-SPTPD ini adalah untuk mencegah kebocoran pajak. Selama ini, ketika penyampaian pajakdilakukan secara manual, masih memungkinkan ada wajib pajak yang menyampaikan bahwa mereka terlambat menyampaikan pajak karena alas an tertentu.

“Bisa saja kami beri ruang itu untuk menunda pembayaran.

Tetapi ke depan, dengan online, ini akan kelihatan dan bisa terkontrol mana wajib pajak yang belum menyampaikan SPTPD, sehingga bisa segera disampaikan,” sambungYusron. (has/udi) BM/HASAN

SURABAYA (BM) – Lembaga pendidikan diharapkan bisa mencetak para generasi muda berkualitas dan memiliki daya saing tinggi untuk menghadapi persaingan yang kompetitif saat memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Penegasan itu disampaikan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, ketika membuka Rapat Kerja (Raker) Kepala Sekolah (Kasek) di Gedung Convention Hall Surabaya, Selasa (9/8). Raker diikuti 358 kepala SDN dan 120 pengawas SD yang ada di Surabaya.

“Kalau kita tidak mulai dari sekarang menyiapkan para siswa agar bisa menjadi SDM yang memiliki daya saing tinggi, maka nantinya kita akan menjadi penonton saja,” kata walikota perempuan pertama di Surabaya yang juga akrab disapa Risma itu.

Menurut dia, warga Surabaya harus menjadi pemenang di kota sendiri karena saat ini banyak perusahaan-perusahaan lokal yang dimiliki oleh orang asing.

Oleh karena itu, dibutuhkan peran aktif guru dalam mencetak para pelajar Surabaya yang mampu bersaing menghadapi tantangan global. “Apa kita harus menyerah? Insyaallah kita pasti

BM/MADJI

PADAM: Lampu Hias yang menerangi Jalan Tunjungan Surabaya, dari Jembatan Siola sampai Jalan Genteng Kali hari ini padam, Selasa (9/8).

tuk persiapan laga tahun depan.

“Berbagai pelajaran seperti kerja keras, kerja sama, adaptasi dengan lingkungan baru dan disiplin tinggi kami dapat di sini,” ungkap Sandy.

Meski demikian, Sandy mengaku, secara umum desain dan bentuk kedua kapal yaitu, Bhatarasurya dan Triton sudah cukup inovatif. Sehingga tahun depan, tim harus lebih fokus pada pengembangan teknologi motor dan baling-balingnya.

Sebelumnya tim Batharasurya sudah berhasil dalam kualifikasi circular race. Namun hal itu tak menjamin tim ini dengan mudah menaklukkan pertandingan yang digelar hari Minggu lalu. Batharasurya terjegal di pertandingan. Bersaing dengan 40 tim dari seluruh penjuru Asia menjadi tantangan berat bagi tim andalan ITS ini.

Sandy menambahkan timtim tuan rumah masih mendominasi. Beberapa perusahaan besar yang sudah sangat profesional, seperti Yanmar, masih menjadi pesaing terberat

bagi Batharasurya.

“Mereka sudah sangat terkenal di bidang mesin. Jika diibaratkan level kami masih dua, mereka sudah lima,” pungkasnya. (sab/udi)

Telepon Penting Polda Jatim Polrestabes Surabaya Polres Pelabuhan Tanjung Perak PLN 101, Surabaya PLN Surabaya Utara PLN Surabaya Selatan PLN Surabaya Timur PLN Tanjung Perak PMK Surabaya Pusat PMK Surabaya Utara PMK Surabaya Timur PMK Surabaya Barat PMK Surabaya Selatan RSUD Dr Soetomo RS Graha Amerta RSUP RS Bersalin Sayang Ibu RS Marinir Gunungsari RSI Surabaya RS Pelabuhan Surabaya Rumah Sakit Bunda RS Wiyung Sejahtera RS Thomas Erwin CJ Huwae Klinik Medis Pusura RS Umum Haji

(031) (031) (031) (031) (031) (031) (031) (031) (031) (031) (031) (031) (031) (031) (031) (031) (031) (031) (031) (031) (031) (031) (031) (031) (031)

8280748 3523927 3293023 3523927 5342094 5670641 3765828 3291044 3533843 3712208 8411113 7490486 7523687 5501011 5501355 5343950 5681170 5663539 8281744 3294801 7440077 7532653 70990543 5340604 5947760

AGENDA KOTA PEMILIHAN PUTRI AULEEA 2016 Pemilihan Puteri Auleea 2016 di Atrium Utama Lantai Ground Royal Plaza Surabaya pada tanggal 11 sampai 14 Agustus 2016. Syarat peserta, perempuan, muslimah usia 15-24 tahun, mengenakan hijab sehari-hari, membawa copy KTP atau kartu pelajar, memiliki wawasan keagamaan dasar, bisa mengaji AlQur’an, dan bersedia mengikuti tahapan lomba. (sab/udi) PASAR TURI AJAK JALAN-JALAN KE BALI GRATIS Mau jalan-jalan ke Bali gratis? Caranya gmpang. Tinggal mengikuti lomba kontes foto kuliner di Foodcourt Pasar Turi Baru Lantai 4 dan menangkan tiket pulang pergi ke Bali secara cumacuma. Cukup foto selfi/group dengan makanan di foodcourt Pasar Turi Baru. Selanjutnya, hasil jepretan di tag di sosmed facebook Pasar Turi Baru atau Instagram. Untuk Hastag #fotokulinerPasarTuriBaru IG mention dan @pasarturibarusurabaya, sedang facebook posting di page: Pasar Turi Baru. Foto paling banyak like dan unik akan menjadi pemenangnya dan diumumkan pada 1 september 2016. (sab/udi)

IST

TIM ITS: Tim Kapal Bharatasurya ITS masuk urutan sembilan dari 41 peserta cabang slalom di ajang Lomba Yanagawa Solar Boat Festival 2016 di Fukuoka, Jepang.

FESTIVAL KULINER DI PARKIR KONI JATIM Pemuda Surabaya (Pusura) bekerjasama dengan Koni Jatim dan beberapa sponsor menggelar Festival Kuliner Suroboyoan.

Kegiatan yang akan berlangsung hingga 14 Agustus itu, digelar di Lapangan Parkir Panahan Koni Jatim, Jalan Kertajaya Indah Timur IV/5 Surabaya. Setiap harinya, kegiatan ini dibuka mulai pukul 17.00 hingga 22.00 WIB. (sab/udi)

KEDIRI - NGANJUK 11

berita metro

www.beritametro.co.id

RABU, 10 AGUSTUS 2016

Pungli Mewabah di Lembaga Pendidikan Kabupaten Nganjuk

Modus HUT Kemerdekaan, SMP Negeri Ditarik Rp 100 Ribu

NGANJUK (BM) - Pungutan liar (pungli) telah mewabah di institusi sekolah. Dengan alasan untuk peringatan hari besar nasional (PHBN) HUT RI ke-71, hampir seluruh sekolah di Kabupaten Nganjuk membebani pungutan ke siswanya.

Rata-rata setiap siswa di masing-masing sekolah dipungut Rp 100 ribu. Mulai dari SMPN 2, SMPN 5, SMPN 3, SMPN 4, SMPN 7 dan SMPN 1 Nganjuk.

Rinciannya, Rp 50 ribu untuk biaya PHBN dan pawai obor saat malam takbiran.

Dari jumlah tersebut, hasil dari pungutan siswa sekolah mampu menggalang dana antara Rp 90 juta hingga Rp 100 juta.

“Tidak adanya pengawasan dan buruknya kinerja birokrasi di Kabupaten Nganjuk mengaki-

batkan pungutan di luar ketentuan jadi hal yang lazim,” ungkap Wahyu Prasetyo SE Ketua LSM Djawa Dwipa.

Wahyu mengakui telah banyak menerima keluhan dari orang tua murid yang harus mengeluarkan uang ekstra untuk pendidikan anaknya. Wijaya mengungkapkan salah satunya keluhan orang tua yang anaknya baru saja masuk SMP. Untuk membayar kain seragam dan ongkos jahit tiga stel seragam, harus keluar biaya Rp 1 juta lebih. Kemudian, saat baru masuk, kembali dimintai uang Rp 100 ribu untuk PHBN dan biaya pawai obor.

Selanjutnya, uang diserahkan kepada wali kelas guna disetor kepada panitia PHBN di masing-masing sekolah. Pada-

hal, semua intitusi pemerintah termasuk sekolah harus memiliki landasan hukum yang jelas jika menggalang dana dari masyarakat.

Pihak sekolah dalam melakukan pungutan juga harus melalui musyawarah dengan Komite Sekolah. Namun yang terjadi, pungutan tanpa ada persetujuan dan lebih parah lagi penggunaan dana yang jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah tersebut tidak ada pertanggungjawabannya.

“Saya punya keyakinan, panitia PHBN sekolah juga tidak pernah memberikan laporan penggunaan dana kepada orang tua murid,” tegas Wahyu.

Dicontohkan saat pawai obor, masing-masing sekolah hanya mengirim 50 anak, tetapi faktanya

seluruh murid dipungut untuk membiayai kegiatan yang sudah berlalu. “Banyak Wali murid merasa keberatan dengan adanya pungutan. Padahal yang ikut karnaval atau pawai obor cuma 50 anak, tetapi yang disuruh membayar seluruh siswa,” ungkapnya.

Banyaknya keluhan soal pungutan sekolah dari wali murid yang memiliki strata ekonomi lemah. Karena untuk mencukupi biaya sekolah anak-anaknya, mereka harus berutang. Menanggapi pungutan di sekolah tersebut , DraWidyasti Sidhartini selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Kadisdikpora) masih akan melakukan kroscek dulu ke sekolah.

Namun secara kedinasan, Kadis Disdikpora tidak membenarkan jika ada pungutan PHBN

yang dibebankan kepada orang tua murid karena memang tidak ada aturannya. “Disdikpora tidak mewajibkan, tapi sifatnya sukarela, jika besaran pungutan dipukul rata jelas salah,” kata Widyasti.

Dengan adanya informasi ini, Widyasti akan berkoordinasi dengan Kepala Bidang (Kabid SMP dan SMA, red) agar segera ditindaklanjuti. “Saya tidak memerintahkan sebagai iuran wajib tapi sukarela,” tegas Widyasti Sidhartini .

Di Kabupaten Nganjuk, hingga saat ini belum ada sekolah terutama sekolah negeri yang dapat dikatakan murah apalagi gratis. Sehingga, dapat dikatakan, Pemkab Nganjuk gagal menciptakan sekolah murah yang bebas dari pungutan. (kam/nov)

Pemkab Angkat Bicara soal Dana Endapan Rp 1,3 T KEDIRI (BM) - Menindaklanjuti pernyataan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, saat rapat koordinasi nasional (Rakornas) VII Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), terkait dana endapan di Kabupaten Kediri sebesar Rp 1,3 triliun.

Pemkab Kediri akhirnya angkat bicara terkait hal tersebut. Menurut mereka, bahwa pernyataan tersebut tidaklah pas. Sementara itu, Kabag Humas Pemkab Kediri Haris Setiawan menyatakan bahwa dana mengendap sebesar Rp 1,3 triliun tersebut tidaklah benar.

“Yang benar adalah dana yang berada di rekening umum kas daerah Kabupaten Kediri saat ini adalah Rp 757,7 miliar per tanggal 5 Agustus,” jelasnya.

Menurutnya bahwa Rp 1,3 triliun tersebut diduga merupa-

nakan. “Dana akan digunakan ketika dibutuhkan. Itu dana dinamis,” tegasnya.

Untuk itu, pihak pemkab akan membuat telaah terkait

dana tersebut, dan juga akan menyampaikan hasil telaah tersebut kepada presiden. “Kita akan meluruskan terkait dana tersebut,” tandasnya. (roj/nov)

KILAS

Kejari Panggil 2 Aktivis Anti Korupsi KEDIRI (BM) – Pasca perusakan posko perjuangan korupsi Kediri, Kejaksaan Negeri (Kejari) Ngasem, Selasa (9/8), mengeluarkan surat bersifat rahasia dengan nomor R-126/0.5.45/Dek.3/08/2016 kepada Khoirul Anam dan Agustianto, aktivis anti korupsi (AP2AK) Kediri.

Dalam keterangan surat tersebut, kedua aktivis itu akan dimintai keterangan pada Rabu (10/8), atau hari ini, sehubungan dengan laporan pengaduan dari Kantor & Konsultan Hukum Danan Prabandanu.

Laporan itu terkait dugaan tindak pidana korupsi Pembentukan dan Penggunaan Anggaran Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan (TP3) dan Sekretariat Tim Pertimbangan PerFOTO BM/IST cepatan PembanguTKP: Lokasi posko anti korupsi yang nan (TP3) di kabu- dirusak hingga dilaporkan ke polisi. paten Kediri.

Sementara Khoirul Anam dan Agustianto aktivis posko perjuangan anti korupsi (AP2AK) Kediri bersedia dengan sepenuh hati menghadiri panggilan yang bersifat rahasia tersebut dari Kejari Ngasem. Selain itu, kedua aktivis tersebut akan menyiapkan sejumlah dokumen dan bukti- bukti terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut. (ade/nov)

Atasi Pengangguran, Pemkot Kediri Gelar Job Fair

FOTO BM/SIROJUDIN

Kabag Humas Pemkab Kediri Haris Setiawan

kan dana yang tercampur antara Kabupaten dan Kota Kediri. Hal tersebut disebabkan pernyataan tersebut diduga bersumber dari Bank Jatim. yang mana dana kota juga masuk di Bank Jatim.

“Mungkin dana kita Rp 757,7 M

tercampur dengan dana kota,” ungkapnya.

Dia juga menjelaskan bahwa dana Rp 757,7 miliar tersebut bukanlah dana mengendap, namun tetap dana yang sudah teranggarkan tetapi belum digu-

KEDIRI (BM) – Permasalahan pengangguran di sejumlah daerah di Jatim, jadi hal yang sangat penting terutama memenuhi lapangan kerja bagi warga setempat. Tak menjamin, meski banyak berdiri sejumlah industri di daerah tersebut.

Seperti di Kota Kediri, yang akhirnya menggelar bursa kerja (job fair) untuk warganya. Acara yang digelar di GOR Jayabaya itu akhirnya dibanjiri ribuan pengunjung.

Bursa kerja yang dibuka Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar itu membutuhkan 4.295 lowongan kerja, Selasa (9/8).

Ada sekitar 60 perusahaan ikut serta

FOTO BM/IST

DIMINATI: Acara job fair yang digelar di GOR Jayabaya.

membuka lowongan pekerjaan dalam bursa kerja yang diselenggarakan Kantor

Disnakertrans Kota Kediri, kemarin itu.

Dra Dewi Sartika selaku Kepala Disnakertrans Kota Kediri menyebutkan, pihaknya juga menyiapkan lokasi tes bagi perusahaan yang ingin melakukan tes bagi para pelamar.

“Kami siapkan tempat dan fasilitasnya,” katanya.

Malahan panitia juga menggelar seminar tips dan trik lolos seleksi kerja di arena bursa kerja. Pembicaranya Setia Sultanudin dari Jakarta. Ada juga seminar UMKM dengan pembicara dari Univertitas Ciputra Surabaya. (son/nov)

MOJOKERTO-JOMBANG

berita metro

www.beritametro.co.id

Rumah dan Pembuat Senpi Rakitan di Dusun Mancilan Digerebek

Polisi Sita Puluhan Senpi Siap Pakai dan Amunisinya JOMBANG (BM) - Satreskrim Polres Jombang mengamankan Bangkit Fauzal (49), warga RT 04/RW 01 Dusun/Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung, Senin (8/8). Tukang servis lemari es dan dinamo itu, diduga jadi perakit dan bengkel membuat senjata api (senpi) rakitan.

“Penangkapan terhadap Bangkit ini berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa ada seorang warganya diduga memiliki senjata api ilegal. Berdasarkan laporan tersebut kami akhirnya melakukan penyelidikan,” terang Kapolres Jombang AKBP Agung Marlianto saat merilis kasusnya di Mapolres Jombang, kemarin (9/8).

Ditambahkan Agung, berbekal laporan tersebut, sekitar pukul 10.00 petugas yang melakukan pengintaian akhirnya menggerebek rumah Bangkit.

Dan saat digeledah petugas menemukan puluhan senjata api rakitan berbagai jenis.

FOTO BM/AAN

OTODIDAK: Kapolres Jombang AKBP Agung Marlianto ketika menunjukkan senpi rakitan yang dibuat Bangkit Fauzal yang bekerja sebagai tukang bengkel las.

“Ada beberapa senjata api rakitan yang kita amankan di rumah pelaku berikut amunisinya,” imbuh AKBP Agung Marlianto.

Hasilnya, dari tangan Bangkit, polisi mengamankan ba-

rang bukti terdiri dari 4 pucuk senjata api rakitan laras panjang, 4 pucuk senjata api rakitan laras pendek, 55 butir peluru tajam kaliber 3,8 mm, 99 butir peluru tajam kaliber 9 mm, 94 butir peluru tajam kaliber 7,65

mm, 42 butir peluru tajam kaliber 5,56 mm.

Selain itu, juga 6 butir peluru tajam (madsen) kaliber 7,65 mm, 1 butir peluru tajam kaliber 7 mm, 24 butir peluru hampa dan 5 butir peluru tajam

kaliber 5,56 dalam satu rangkaian. Selain itu, juga disita 17 selongsong peluru, sebuah laras senjata dan sebuah grendel senjata.

“Kami ikut menyita 4 kaleng kecil serbuk mesiu, satu unit alat bubut, 1 unit alat bor, sebuah gergaji besi, sebuah alat ukur sixmacth, sebuah gerinda mesin, 54 butir proyektil peluru dan 134 butir peluru ramset,” terang Agung.

Sementara itu, dari hasil pengakuan pelaku, senjata dibuat sendiri dan hanya sebagai koleksi pribadi saja. Karena dalam pengakuanya, ia dapat merakit senpi itu belajar dari internet dan langsung mempraktikkannya.

“Dalam pembuatannya, tersangka menirukan beberapa cara pembuatan senjata di internet. Dan akibat perbuatannya dia akan dijerat dengan UU Darurat nomor 12 tahun 1951,” pungkas alumni Akpol 96 tersebut. (aan/gie/nov)

Pengesahan PP Nomor 18, Membuat Pejabat Eselon II Was-was MOJOKERTO (BM) - Pengesahan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18/2016 tentang Perangkat Daerah membuat kekhawatiran sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Mojokerto. Karena jika diberlakukan, maka sejumlah organisasi bakal dilebur jadi satu.

Imbasnya, membuat sejumlah posisi pejabat Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga akan dikurangi. Jika mengacu pada PP, sejumlah SKPD di lingkup Pemkab Mojokerto dipastikan bakal terimbas merger.

Di antaranya, Dinas PU Bina Marga, Dinas PU Cipta Karya dan Dinas Pengairan akan digabung menjadi Dinas PU. PERWAKILAN

FOTO: BM/PRAYOGI

Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi

Juga untuk Dinas Peternakan dan Perikanan serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan juga akan digabung menjadi satu

dengan Dinas Pertanian.

Tak hanya itu, sejumlah badan juga akan naik kelas menjadi dinas, semisal Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang selama ini dikepalai pejabat setingkat eselon III akan naik kelas jadi Dinas Penanggulangan Bencana Daerah yang bakal dikepalai pejabat setingkat eselon II. Menanggapi itu, Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Mojokerto Alfiyah Ernawati mengatakan pengesahan PP nomor 18/2016 ini memang akan memberikan implementasi yang berbeda pada pelaksanaan pemerintahan yang sekarang.

“Ini PP baru dan pengesahannya pun juga masih baru.

Sehingga untuk penerapannya perlu persiapan dan pengkajian yang matang. Ini agar hasilnya nanti tidak melenceng dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” terangnya.

Erna juga tak menampik jika pemberlakuan PP tersebut bakal merampingkan jumlah SKPD yang ada di Pemkab Mojokerto. Namun mekanisme perampingan tersebut masih dalam tahap pengkajian.

“Dalam PP diamanatkan jumlah SKPD harus dikurangi, sementara penempatan PNS yang SKPD-nya dilebur atau dibubarkan masih dalam tahap

pengkajian organisasi,” jelasnya.

Terpisah Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi mengatakan Pemkab Mojokerto memastikan bakal menata ulang struktur organisasi pemerintahan untuk menyesuaikan PP 18/2016 ini. Namun, Ia tak berani menjamin jika pemberlakuannya akan dilaksanakan sesuai ketentuan PP. “Kita tak berani pasang target muluk-muluk terkait implementasi PP ini. Namun yang jelas saat ini, kita sedang fokus melakukan penataan ulang. Bahkan kita juga sudah menyusun beberapa opsi dan format sesuai ketentuan PP,” tegasnya. (gie/nov)

KILAS

Nasib 4 CJH Tunggu Lobi Kemenag MOJOKERTO (BM) – Kemenag Kota Mojokerto terus melobi Kanwil Jawa Timur (Jatim), terkait nasib 4 calon jamaah haji (CJH) warga kota yang diindikasi masuk dalam pemindahan kloter dari data pra manives sebelumnya.

Dari total 119 CJH, empat CJH itu merupakan CJH kategori cadangan yang ikut dalam rombongan haji keberangkatan tahun ini. Keempat CJH ini masuk dalam pertimbangan Kanwil Kemenag Jatim yang terimbas pemindahan kloter.

Sementara itu, Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Kota Mojokerto Supatmo mengatakan, hasil update sementara dari kanwil, sejumlah kloter awal sedikit demi sedikit mulai terisi setelah mengalami open sheet beberapa waktu lalu.

Kondisi ini berimbas terhadap kekhawatiran keberangkatan bagi CJH jelang keberangkatan yang kurang dua minggu lagi. Apalagi, adanya status penyangga yang disandang rombongan haji Kota Mojokerto.

Kekhawatiran itu berdasarkan faktor kemudahan sosialisasi bagi keempat CJH yang sedang intens dijalani Kemenag Kota Mojokerto. ’’Memang oleh Kanwil, rombongan Kota Mojokerto tidak daftar proyeksi. Tapi, kita masih antisipasikan untuk jamaah cadangan, karena mereka baru saja masuk data pra manivest, dan bisa diutak-atik pemindahannya,’’ tandasnya.

Peluang empat CJH cadangan pindah kloter tak lepas dari kuota CJH di kloter 40 embarkasi Surabaya (SUB). Karena, setelah dihitung kembali, kloter 40 yang diisi jamaah haji asal Kota Mojokerto (119 CJH), Surabaya (197), Jombang (83) dan Gresik (50) itu, justru melebih kuota kursi kloter, yakni 454 kursi.

Padahal, dalam satu kloter semestinya hanya diisi total 450 kursi, terdiri dari 445 CJH ditambah lima petugas kloter haji. Kelebihan empat kursi inilah yang menjadi indikasi Kemenag Kota Mojokerto sebagai imbas pemindahan ke kloter yang lowong.

Kendati demikian, pihaknya sampai saat ini tengah berusaha agar semua CJH asal Kota Mojokerto bisa berangkat bersama-sama di kloter 40. Usaha itu, antara lain, mendorong pemindahan agar ditujukan kepada CJH asal Kota Surabaya yang memiliki kursi terbanyak di antara daerah lain sebanyak 197 jamaah. Tak hanya itu. Pihaknya juga terus mengawal penerbitan visa yang kini telah melebihi separuh dari kuota jamaah haji asal Jatim. (gie/nov)

MOJOKERTO-JOMBANG: Prayogi Waluyo (koord), Aan Hidayat (Jombang). IKLAN/LANGGANAN: 081 134 647 71

12 PANTURA

berita metro

www.beritametro.co.id

RABU, 10 AGUSTUS 2016

LAMONGAN I BOJONEGORO I TUBAN I GRESIK

Terlambat Kirim, Gas Subsidi 3 Kg Langka TUBAN (BM) – Penggunaan gas di Kabupaten Tuban mengalami peningkatan, sehingga pertamina juga melakukan panmabahan sampai 6% dari akumulasi per hari yang membutuhkan 47.200 tabung per hari. Kabid Perdagangan, Disperpar, Bimo Setyo Aji, memastikan Tuban aman dari kelangkaan gas subsidi 3 kg. Berdasarkan keterangan tambahan 6% dari Pertamina bisa mencukupi Kabupaten Tuban pada tahun 2016.

Penambahan 6% bisa mencukupi kebutuhan dari sebelumnya, bisa diberikan sejak bu-

FOTO: BM/ZAENUDIN

Bimo Setyo Aji Kabid Perdagangan, Disperpar.

lan Juni kemarin dengan penambahan ini bisa mencukukupi kebutuhan konsumen. “Jika ada kelangkaan, kami akan lakukan klarifikasi kepada oknum yang bermain, karena kami sudah memastikan aman untuk stok gas bersubsidi,” pungkas Kabid perdagangan, Selasa (9/8).

Sesuai dengan anjuran Presiden, kebutuhan bahan pokok termasuk gas 3 kg jangan sampai ada kelangkaan. Karena itu dari Dinas Perdagangan akan melakukkan monitoring di lapangan untuk mengklarifikasi pada beberapa agen, selain itu pihaknya

berkerjasama dengan pihak kepolisian Polres Tuban, supaya tidak ada oknum distributor seperti penimbunan barang.

Seperti di toko kembang milik Zoana, bahwa stok gas memang ada kelangkaan, setidaknya pada hari sebelumnya bisa menghabiskan 350 tabung ukuran 3 kg per minggu, namun hari ini mengalami kekurangan Stok.

“Selama awal Agustus ini, kami hanya bisa menjual 100 tabung saja, sedangkan untuk ukuran 12 kg hanya menjual 14 tabung per minggu saja,” ungkap Pemilik toko kembang.

Seperti diungkapkan Anang, salah satu pemilik agen gas mengatakan, untuk stok masih banyak, toko yang mengalami kelangkaan, dari agen gas memang ada keterlambatan pengiriman.

Anang telah berkoordinasi dengan pertamina, pihaknya pastikan untuk kebutuhan gas bisa dipenuhi. Kalaupun ada kelangkaan, itu karena ada keterlambatan pengiriman. Jadi bisa dipastikan untuk Kabupaten Tuban masih cukup dengan penambahan 6% dipastikan aman memenuhi konsumen. (emi/zen/dra)

Ditangkap, Mantan Polisi Jadi Bandar Narkoba BOJONEGORO (BM) - Satnarkoba Polres Bojonegoro berhasil mengamankan BU (55) Warga Dusun Katar, Desa Ngimbang, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan.

Pelaku ditangkap di rumahnya di Desa Sukowati, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro.

Menurut Waka Polres Bojonegoro, Kompol Andrian, Selasa (9/8) mengatakan bahwa pelaku sudah lama menjadi incaran petugas Satnarkoba Polres, hasil pengembangan atas informasi dari masyarakat, kalau selama ini pelaku menjadi pengedar narkoba atau sabu.

Lebih jauh pria dengan pangkat satu melati dipundaknya

FOTO: BM/ZAINUDIN

DITANGKAP : Waka Polres Bojonegoro, Kompol Andrian saat menunjukkan pelaku narkoba hasil tangkapan Satnarkoba Polres Bojonegoro yang mengamankan BU (55) Warga Dusun Katar, Desa Ngimbang, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan.

mengatakan pelaku dengan modus baru yakni sabu dimasuk-

kan kedalam charge handphone.

“Pelaku sudah lama menjadi

target petugas kami,” ujarnya.

Masih kata Wakapolres petugas berhasil mengamankan barang bukti dari rumah pelaku berupa 6 bungkus paket yang diduga berisi sabu, 1 alat bong alat hisap sabu beserta pipet kaca, 1 buah timbangan digital merek CAMRY warna silver, 2 buah plester warna bening dan cokelat, 16 klip plastik besar,1 ikat kertas sek pembungkus tembakau, 17 korek api bensol,7 ( tujuh) sedotan warna putih merek HOLLI. Kapolres mengungkapkan, pelaku akan dijerat dengan Pasal 111 (1) , 112 (1) dan atau pasal 114 (1) sub 127 (1) huruf a UU RI NO 35 THN 2009, tentang narkotika, ancaman hukumannya diatas

Investasi di Bojonegoro Mulai Bergeliat BOJONEGORO (BM) - Sebanyak tiga hotel segera dibangun di Bojonegoro yakni hotel Everbride, Grandtulip dan Fave hotel dan satu pabrik sepatu di Kecamatan Sumberejo. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Perizinan Kabupaten Bojonegoro, Drs Kamidin, Selasa (9/8).

Kamidin mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bojonegoro sudah semakin luas, jika selama ini pertanian menjadi pendukung utama, maka sektor industri dan jasa diprediksikan akan bergeliat di Bojonegoro. “Saat ini berdasarkandatadiBadanPerizinanbahwa

tiga hotel akan beroperasi di Bojonegoro. Antara lain fave hotel yang sudah dalam tahap operasional,” ujarnya. Selain itu ada dua hotel yangmasukdalampembangunan antara lain Everbride di Jalan Ahmad Yani Bojonegoro serta Grand Tulip di seputaran Jalan Veteran tepatnya atau depan RSVeteran.

“Selain sektor jasa, saat ini beberapa usaha yang mulai menunjukkan geliat adalah wahana wisata GoFunyangmenjadiwahanawisata terbesar di kota ledre ini,” tambahnya. Menurutnya ada industri Realfoodyangmemproduksiminuman energi juga sudah mulai beroperasi di Jalan Lettu Suyitno Desa Mulyo-

15 tahun penjara. Pada waktu yang sama, Satnarkoba Polres Bojonegoro juga mengamankan IA (38) warga desa Campurejo, Kecamatan Kota Bojonegoro.

Pelaku ditangkap jajaran Satnarkoba di Dusun Ngrawan Desa Sumbertlaseh, Kecamatan Dander. Dari tangan pelaku IA, petugas berhasil mengamankan, Barang Bukti (BB) berupa, 1 bungkus plastik klip kecil berisi sabu, 1 buah Handphone warna hitam oranye, 1 buah charge handphone warna hitam, 1 unit sepeda motor nopol S 2065 CH, warna hitam kuning, tanpa STNK, beserta kunci kontak, dan uang tunai Rp 100.000. (ndo/zen/dra) agung Bojonegoro.

Industri sepatu yang akan dibangun di Kecamatan Sumberejo, menurut Kamidin bahwa investasi kali ini merupakan terobosan yang digagas Pemkab Bojonegoro dengan insentif investasi yang didalamnya ada ketersediaan sumber daya air, sumber daya energi. Kemudahan proses izin yang diberikan Pemerintah Kabupaten Bojo-

PASURUAN

FOTO: BM/UMAR

SIAPKAN PROGRAM : Kepala Dispendik Kabupaten Pasuruan, H Iswahyudi bersama Bupati HM Irsyad Yusuf.

terkait dengan Madin adalah Kemenag. Sesuai hasil koordinasi dengan Kemenag, Iswahyudi

meyakini kalau sekolah mampu mencover jumlah siswa yang ikut program wajib Madin. Masih

papar Iswahyudi, dirinya mendapat tugas dari kebijakan Bupati Pasuruan HM Irsyad, dengan meresponnya berkomunikasi dengan Kemenag.

Sesuai arahan Bupati, lanjut Iswahyudi, program wajib Madin ini sebagai upaya untuk meningkatkan kadar keimanan sekaligus memberikan pelajaran ahlak kepada para pelajar sedini mungkin. Sesuai catatan yang telah diberikan masing-masing sekolah tingkat SD dan SMP, hampir 90 persen data sudah masuk ke dinas. Jika seluruh data

sudah jangkep, maka segera akan dilakukan penetapan kapan program tersebut dimulai.

“Kami sudah melangkah, beberapa hari lalu sudah kami minta sekolah tingkat SD dan SMP supaya mengirimkan jumlah siswanya.

Dari jumlah itu, berapa siswanya yang telah mengikuti Madin. Dengan begitu kita akan tahu yang sebenarnya,” ungkap Iswahyudi.

Iswahyudi menegaskan, dalam waktu tidak lama lagi wajib Madin akan segera dilaunching.(umr/kd/dra)

L-Moral Soroti Proyek RSUD Bangil

PERWAKILAN

BOJONEGORO (BM) - Dalam mempersiapkan upacara Hari UlangTahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-71 Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) Kabupaten Bojonegoro secara intensif berlatihan untuk persiapan upacara 17 Agustus 2016. Menurut Pasiops Kodim 0813 Bojonegoro, Kapten Inf Andi Siswanto bahwa latihan secara intensif dilakukan, mengingat upacara Bendera HUT RI sebentar lagi, Selasa (9/8).

Kepala Bidang Pemuda, Kesenian Sekolah dan Olahraga Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Bojonegoro,Sahari mengatakan bahwa latihan Paskibra yang dilakukan di Alun-alun Bojonegoro tersebut sudah dimulai sejak bulan Mei lalu. “Saat bulan puasa anggota Paskibra ini tetap melaksanakan latihan.

Sesuai target, calon Paskibra ini dijadwalkan menggelar latihan sebanyak 442 kali,” jelasnya.

Menurutnya, anggota Paskibra Kabupaten Bojonegoro sebanyak 74 orang yang lolos seleksi. Adapun rinciannya, 31 anggota Paskibra putri dan 43 anggota Paskibra putra. “Namun dari 74 anggota Paskibra ini, dua di antara dinyatakan lolos seleksi di Tingkat Jawa Timur. Sehingga, saat ini tinggal 72 orang anggota Paskibra,” tambah Sahari.

Sesuai rencana pada tanggal 15 Agustus nanti, 72 orang anggota calon Paskibra ini akan mengikuti karantina di Gedung Djanggleng, jalan Panglima Soedirman Bojonegoro. Pada 16 Agustus malam akan dikukuhkan oleh Bupati Bojonegoro, Suyoto, di Pendopo Malowopati Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.(ndo/zen/dra)

FOTO: BM/ZAINUDIN

BERLATIH : Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) Kabupaten Bojonegoro intensif berlatihan untuk persiapan upacara 17 Agustus 2016.

negoro, Pemkab juga menyediakan lahan atau gedung yang dibutuhkan investor.

Hal lain adalah penerapan Upah Umum Pedesaan (UUP) yang mencapai Rp 1.005.000.Kemarin PLN Area Bojonegoro sudah menyatakan mempunyai cadangan daya yang cukup banyak mencapai 2.599 Megawatt (MW).

Selain itu kapasitas pembangkit dan IBT di sekitar Kabupaten

Bojonegoro mencapai 1.070 MW. Beban puncak konsumsi listrik di Kabupaten Bojonegoro hanya 80 MW dan dapat disuplai dari Gardu Induk (GI) Bojonegoro, GI Babat dan GI Kabupaten Ngawi.

Sedangkan kapasitas dan kesiapan yang tersedia dari Gardu Induk dalam mensuplai kebutuhan listrik di Kabupaten Bojonegoro masih sangat besar mencapai 118 MW.(ndo/zen/dra)

www.beritametro.co.id

Mulai dari tengah kota hingga pelosok desa.

Dalam pelaksanaan program ini, Dispendik Kabupaten Pasuruan akan terus melakukan koordinasi dengan Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Pasuruan.

H Iswahyudi, Kepala Dispendik Kabupaten Pasuruan, kepada sejumlah wartawan, jumlah madrasah ini tercatat di Kantor Kemenag Kabupaten Pasuruan.

Dalam program baru ini, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak Kemenag. Selama ini yang banyak tahu

PASURUAN (BM) - Pembangunan RSUD Bangil dengan nilai anggaran hampir Rp 100 Miliar. Anggaran dari APBD pos Bagi Hasil Cukai Rokok ini untuk pembangunan gedung paru tahap pertama dan tahap II serta gedung IGD. Tahun 2016 ini, RSUD Bangil proyek pembangunan senilai Rp 73,69 Miliar. Rinciannya, senilai Rp 57 miliar digunakan membangun ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan sebesar Rp 16,69 miliar untuk membangun gedung paru tahap kedua.

Tahun sebelumnya proyek pembangunan gedung paru (tahap I), RSUD dapat kucuran senilai kurang lebih Rp 18 miliar.

Pembangunan kedua proyek tersebut sempat mendapatkan banyak sorotan. Baik dari lembaga swadaya masyarakat (LSM), media massa hingga anggota DPRD Kabupaten Pasuruan.

“Tentu saja, mas. Karena

Paskibra Bojonegoro Intensif Latihan

berita metro

Dispendik Siapkan Program Wajib Madin PASURUAN (BM) Dalam meningkatkan kadar keimanan pada generasi bangsa, melalui Dinas Pendidikan, sekarang dibuka program wajib Madrasah Diniyah (Madin). Wajib Madin ini diikuti oleh pelajar SD dan setingkat SMP muslim. Program ini akan berjalan hingga tahun ajaran 2016/2017.

Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan telah menyiapkan 1439 Madrasah Diniyah menjadi tempat pelaksanaan Wajib Madin. Semua tersebar di wilayah Kabupaten Pasuruan.

KILAS

FOTO: BM/UMAR

AWASI: Pelaksanaan proyek pembangunan di RSUD Bangil yang mencapai nilai miliaran rupiah mendapat pengawasan dari sejumlah LSM dan anggota dewan.

uang yang digunakan untuk

proyek ini adalah uang rakyat,

maka kami minta supaya jangan

kecewakan rakyat,” tegas H Umar Wirohadi, Direktur Eksekutif L-Moral, kemarin. Sesuai pelaksanaan tender, pelaksana proyek tersebut dimenangkan oleh PT Sarana Mulia Usaha (SMU). Sedang satu lagi pemenangnya adalah PT Nindya Karya (Persero) wilayah IV. Lanjut Umar, sebagai pelaksana pihaknya mengingatkan supaya PT SMU benar-benar bekerja sesuai spek yang ada.

Bahkan Umar mengingatkan, jangan sampai di lapangan ditemukan adanya indikasi kecurangan. Mulai dari pengurangan bahan material hingga pengurangan volume pekerjaan. Tidak kalah pentingnya, jika pelaksana benarbenar professional, SOP harus dijalankan. Di antaranya, soal security para pekerjanya. “Semua ketentuan itu ada di Undang-Undang Jasa Konstruksi dan Perpres,” tegas Umar.(kd/ umr/dra)

KILAS

Kapolres Ingatkan Polwan Tak Umbar Foto di Medsos PASURUAN (BM) - Maraknya penggunaan media sosial (Medsos) seperti memposting foto-foto pribadi ke dunia maya, yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan, lantaran ada dilakukan oleh oknum Polwan dengan pose menantang. Hal inilah yang membuat Kapolres Pasuruan, AKBP M Aldian memberikan warning kepada para anggotanya terutama Polwan, agar tidak mengumbar foto pribadinya di medsos.

“Saya ingatkan dan tekankan kepada anggota Polwan Polres Pasuruan, terutamanya agar lebih berhati-hati dalam mengupload atau memposting sesuatu gambar, video ataupun status di jejaring sosial terkait dengan gaya hidupnya.

Karena hal itu merupakan suatu penyimpangan yang sangat bertentangan dengan peraturan kehidupan di institusi Polri,” kata Kapolres Pasuruan saat memimpin Apel Pagi, di Halaman Polres Pasuruan, kemarin.

Dijelaskan, anggota Polri telah diatur dengan gaya hidup yang sederhana dan hal-hal yang akan menimbulkan konflik dan menjadi sorotan masyarakat agar dikurangi. Sebab menurut Kapolres, pandangan orang terhadap polisi sangat bermacam-macam.

“Kita berbuat baik saja terkadang tidak semua orang menganggap baik, apalagi kalau kita berbuat tidak baik? Jadi kalau ingin memposting sesuatu gambar atau video dan status, maka postinglah sesuatu yang bernilai positif dan patut menjadi contoh yang baik,” tegasnya. Pada kesempatan itu, Kapolres tidak hanya memberikan peringatan kepada Polwan saja. Tapi juga mengingatkan kepada seluruh anggota Polri, khususnya yang bertugas di Polres Pasuruan, agar senantiasa bersikap baik dan mematuhi peraturan kehidupan di institusi Polri.

“Segala sikap, perilaku dan ucapan kita sangat diperhatikan oleh masyarakat. Karena itu, oknum-oknum Polri yang masih berniat nakal, entah itu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), perselingkuhan maupun Judi atau Narkoba. Supaya bisa lebih berhati-hatilah, dan segera hentikan. Karena semua akan ada balasannya dan apabila ketahuan, maka akan ditindak lanjuti dan diproses Propam,” pungkasnya.(pas/dra)

FOTO: BM/IST

INGATKAN: Kapolres Pasuruan saat memimpin apel pagi di halaman Mapolres dan mengingatkan anggotanya berhati-hati upload di Medsos.

PASURUAN: H Umar Wirohadi (kabiro), Abdul Kadir Jaelani IKLAN/LANGGANAN: 081 336 484 057

PANTURA 13

berita metro

www.beritametro.co.id

RABU, 10 AGUSTUS 2016

LAMONGAN I BOJONEGORO I TUBAN I GRESIK

Kesulitan Buktikan Kelengkapan Berkas Tower Telkomsel

Warga Laren Bersiap Demo BPMP

LAMONGAN (BM) - Secara administratif, banyak dokumen terkait tower BTS di Laren yang tidak bisa dibuktikan Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Lamongan serta Telkomsel selaku pemilik. Kondisi ini diperparah dengan keenggganan BPMP yang terkesan tidak serius menyikapi fakta faktual di lapangan yang jadi bahan pengaduan warga.

Menurut pengakuan Heri AP, utusan Telkomsel, saat audiensi ketiga di Kantor BPMP Lamongan (3/8), pasca menerima informasi dari H Ashab Firdaus di awal tahun 2016, tentang adanya pengaduan warga sekitar tower, pihaknya mengaku pernah mengutus orang Telkomsel untuk mencari informasi kepada ketua RW setempat.

Ironisnya, Ketua RW yang didatangi bukan RW dimana tower itu berada, tapi RW sebelah. Padahal jelas, data RW yang disebutkan dalam aduan, tower berdiri di RT 01/RW 03 Desa Laren. Selain itu, dalam proses pencarian informasi yang dilakukan, Telkomsel juga tidak berusaha menghubungi atau menemui Kepala Desa Laren kendati mengaku sempat menghadap ke Camat Camat Laren. Hal

itu membuat Kepala Desa merasa tidak ‘diorangkan’.

“Apakah keberadaan saya dianggap tidak ada? Padahal saat itu saya sedang berada di kantor.

Ini etikanya gimana? Ono wong medayo kok sak karepe dewe (ada orang bertamu kok semaunya sendiri),” tegas Wiwit Rudianto Kepala Desa (Kades) Laren, Selasa (9/8). kronologis itu yang menguatkan dugaan ada upaya terstruktur dan sistematis untuk menggugurkan pengaduan warga yang rumahnya hanya terpisah 5 meter dari tower. Hal tersebut disampaikan Nihrul Bahi Al Haidar, Direktur Eksekutif Clean Governance Lamongan.

“Kami menduga adanya upaya kesengajaan untuk tidak mengaburkan pengaduan warga sekitar tower. Apalagi setelah kami menyimak pernyataan salah satu staf BPMP, Sapto bahwa berkas Izin Gangguan (HO), SIUP, TDP, dan berkas lainnya terkait tower Telkomsel Laren sudah tidak ada karena hilang dan beberapa dimakan rayap,” tegas pria yang akrab dipanggil Gur Irul tersebut.

Menurut Gur Irul, ketidakseriusan ini juga jadi indikasi ada penyelesaian di bawah meja ke-

tika izin sewa tahap II justru dikeluarkan BPMP kendati polemik masih belum tuntas. “Dugaan tidak adanya kelengkapan dokumen sudah kami curigai sejak proses audiensi kedua di Kantor Desa Laren pada 10 Mei 2016. Saat itu, tidak ada satupun dari Tim Monitoring BPMP yang diutus mengetahui siapa pemilik tower yang diadukan,” beber Gus Irul.

Dia juga mengungkapkan, kala audiensi baik tim BPMP maupun Telkomsel tidak membawa berkas apapun yang berhubungan dengan tower tersebut.

“Padahal yang datang saat itu ada dari BPMP, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP. Padahal dalam surat aduan warga juga tertera dengan jelas tentang permohonan salinan dokumen administrasi terkait tower Telkomsel Laren dibawa dalam audiensi,” ungkapnya.

“Jika memang tidak ada gelontoran duit, tidak ada suap, untuk apa BPMP dan SKPD terkait terkesan sangat berat hati menindak towerTelkomsel Laren.

Ada apa ini? Padahal pengadu sebagai pihak yang telah dirugikan dan terusik kenyamanan dan keamanan lingkungannya sejak tower berdiri pada 2005 tidak

menuntut apapun. Hanya satu, bongkar tower Telkomsel Laren,” tegasnya.

Padahal terkait kelengkapan perizinan, di forum audiensi ketiga, Heri A.P sempat mengatakan jika perizinan pihaknya sudah lengkap. Tetapi di forum itu ia tidak dapat membuktikan dokumen-dokumen tersebut.

“Perizinan di Telkomsel lengkap, termasuk IMB. Cuma saya di sini tidak bisa menunjukkan izinnya seperti apa, nanti biar mereka aja (pihak manajemen) yang berhubungan dengan Dinas Perizinan, atau mungkin gimana.

Soale bukan wewenang saya untuk ngurusi perizinan itu,” terang Heri kala itu.

Menyikapi polemik ini, Amin perwakilan forum warga, mengatakan kondisi di bawah sudah memanas. “Ini jadi bukti jika selama ini kami diremehkan dandipermainkan. Kami merasa pengaduan warga tidak akan dikabulkan Badan, Dinas serta SKPD terkait, terutama BPMP. Setelah pengakuan konyol tentang dokumen hilang dan dimakan rayap, mereka mau alasan apalagi?” sergah Amin.

“BPMP sampai detik ini malah terkesan ingin mendamai-

kan kami sebagai pihak pengadu dengan Telkomsel. Mereka meminta pihak Telkomsel menemui kami dengan difasilitasi Kepala Desa Laren. Padahal pada audiensi sebelumnya jelas, tuntutan kami cuma satu, bongkar segera Tower Telkomsel Laren dengan segala apa yang sudah terjadi.

Jangan lagi-lagi hanya menurut ini dari sisi administratif yang jelas-jelas gagal dibuktikan oleh BPMP dan pihak Telkomsel. Tapi lihat juga ranah faktual, fakta lapangan yang terjadi, dan yang pernah terjadi,” sebutnya.

Kegeraman warga, tambah Amin, kian besar ketika di forum audiensi terakhir, tidak sempat memberikan keterangan karena acara keburu ditutup perwakilan BMPM dengan alasan belum shalat dhuhur. “Jika ternyata pengaduan kami tidak dikabulkan, dan tower Telkomsel Laren tetap dibiarkan beroperasi, maka kami akan mendatangi Kantor BPMP sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas perkara ini. Dengan tetap beroperasinya tower itu, kami merasa nyawa kami sangat tergantung pada yang di atas: Tuhan, dan tower yang berdiri tegak di atas rumah kami,” tegas Amin. (ifa/zen/epe)

Kaos Partai Bikin ’Gerah’

Jalan Sehat dan Senam PNS Banjir Kecaman

GRESIK (BM) – Kegiatan jalan sehat dan senam yang diikuti sejumlah PNS level eselon III dan IV yang digelar Perwosi Gresik di Benjeng, Minggu (7/8), menuai kecaman. Bukan lantaran aktivitas olahraganya, kecaman datang karena peserta menggunakan kaos berlambang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sejumlah legislator pun merasa gerah dengan fakta itu karena dalam perundang-undangan tentang kepegawaian sudah jelas diatur larangan aktivitas PNS berbau politik. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Inspektorat didesak turun menyelidiki kasus itu. BKD dan Inspektorat harus turun. Mereka harus ditindak,” kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Gresik, Mujid Riduan, Selasa (9/8).

Menurut politisi PDI Perjuangan tersebut, pejabat yang mengikuti acara Perwosi dengan mengenakan kaos partai, menunjukkan kalau mereka berafiliasi (terlibat) dalam kepartaian.

Padahal, dalam aturan kepegawaian

FOTO: BM/SUGENG S

TIDAK NETRAL: Kaos olahraga bergambar logo PKB yang dikenakan sejumlah PNS di acara Perwosi, menyulut keprihatinan karena melanggar PP Nomor 53 2009 dan UU Nomor 5 2014 tentang ASN.

sudah sangat jelas bahwa PNS dilarang terlibat, maupun terjun ke kancah politik praktis.

Mujid merinci aturan itu ada di PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 53 Ta-

hun 2009, tentang disiplin kepegawaian maupun UU (Undang-Undang) Nomor 5 Tahun 2014, tentang ASN (aparatur sipil negara).

“Sanksinya juga jelas. Di pasal 3

PP Nomor 53 misalnya,” cetus Mujid.

Dia menyebut ada 3 sanksi yang bisa dijatuhkan kepada PNS nakal. Pertama, sanksi ringan berupa teguran lisan, tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Kedua, sanksi sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala 1 tahun. Dan, sanksi berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian tidak hormat atas permintaan sendiri, dan pemberhentian tidak terhormat dari PNS. Sayang, sejumlah pejabat dan PNS yang mengenakan kaos PKB di acara itu tidak dapat dikonfirmasi. Kepala BKD, M Nadlif sendiri berjanji akan memanggil yang bersangkutan. “Jelas, mereka akan kami panggil dan kami berikan teguran,” tegasnya. Dia bahkan mengungkap sudah kantongi nama pejabat, camat maupun PNS yang terlibat di acara itu. (sgg/zen/epe)

RSUD Ibnu Sina Tangani Bayi Kembar Siam Langka

Satu Badan, namun Dua Kepala GRESIK (BM) – RSUD Ibnu Sina Gresik menangani bayi istimewa karena satu tubuh memiliki dua kepala. Fenomena langka ini bermula ketika Sri Wahyuni, warga Jl Kapten Darmo Sugondo, Kelurahan Indro, Kecamatan Kebomas, menjalani operasi bedah caesar untuk kelahiran buah hatinya.

Dianto ayah anak kembar tersebut, mengaku sangat terkejut dengan kondisi ini. Apalagi selama 9 bulan, 10 hari, kondisi kandungan istrinya normal-normal saja

kendati tidak pernah menjalani pemeriksaan USG. “Tapi kalau pemeriksaan kehamilan, rutin dilakukan. Hasilnya normal dan sehat. Memang sengaja tidak USG biar jadi kejutan keluarga besar kami,” terangnya, Selasa (9/8).

Karenanya, begitu ada tanda-tanda melahirkan Minggu malam, Dianto langsung membawa istrinya ke puskesmas. “Hingga Senin pagi masih belum lahir. Petugas medis di Puskesmas melihat ada kesulitan sehingga dirujuk ke RSUD.

Baru tadi pagi jam 7 untuk antre caesar,” terang Dianto.

Kondisi Sri Wahyuni sendiri masih lemah usai menjalani bedah caesar. Sehingga perlu mendapat perawatan di ruang terpisah. Hingga tadi malam, dia belum tahu bayi kembarnya hanya berbadan satu. Sedangkan sang bayi dirawat dengan penanganan khusus yang dipimpin langsung dr Wiweka, S.pa. “Hasil scan, tulang punggung dan rusuk dari bayi ini ada dua dan bercabang,” ucap Wiweka.

“Bayi ini lahir pukul 08.27 WIB dengan berat badan 4200

FOTO: BM/GBR

FENOMENA: Tangisan keras bersahutan bayi kembar putra pasangan Dianto-Sri Wahyuni, menjadi kado kejutan keluarga besarnya.

gram ledsu kembar siam 1 badan 2 kepala. Kemungkinan besar, kami akan merujuk bayi

ini ke RSUD dr Soetomo untuk penanganan lebih lanjut,” pungkasnya. (gbr/zen/epe)

DJP Jatim II Sosialisasikan Amnesti Pajak di Lamongan

Tax Amnesty Jatim Baru Diikuti 150 WP LAMONGAN (BM) - Program Tax Amnesty di Jatim sudah diikuti 150 wajib pajak (WP) dengan nilai tebus sebesar Rp 10 miliar. Data tersebut diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jatim II Irawan saat Sosialisasi Amnesti Pajak di Pendopo Lokatantra Kabupaten Lamongan, Selasa (9/8).

Irawan menjelaskan Indonesia saat ini membutuhkan banyak dana untuk membangun perekonomian Indonesia.

“Indonesia saat ini membutuhkan banyak dana untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang bukan berasal dari utang luar negeri. Sumber pertumbuhan ekonomi baru harus ditemukan, yakni dari masyarakat sendiri. Mereka yang punya harta atau aset yang ada PERWAKILAN

di luar negeri diharapkan ditarik kembali ke dalam negeri dengan adanya amnesty atau pengampunan pajak ini,” jelas Irawan.

Terkait program tax amnesty ini di Jatim, Irawan menyebutkan selain sudah diikuti 150 WP, juga sudah ada yang ingin merepatriasi dananya dari luar negeri sebesar Rp 3, 3 miliar.

Bupati Fadeli yang membuka acara tersebut menyampaikan bahwa pajak, selama ini sangat berperan dalam pembangunan, karena sumbangan terbesar APBD berasal dari pajak. “APBD Kabupaten Lamongan tahun ini sebesar Rp 2,7 triliun, dengan 70 persen di dalamnya disumbang oleh pajak. Saya menyambut baik sosialisasi Amnesti Pajak ini karena nantinya dana yang diperoleh dari pajak akan kembali lagi ke masyarakat untuk

FOTO BM/FDN

CINDERA MATA: Bupati Fadeli menerima kenang-kenangan dari Kepala DJP II Jatim, Irawan karena perannya dalam mensosialisasikan program tax amnesty.

pembiayaan pembangunan daerah, pembangunan infrastruktur.

Itu pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” jelas dia.

Se c a ra d e t a i l , s k e m a pengampunan pajak itu dije-

laskan kepada sekitar 100 peserta dari perwakilan perbankan dan lembaga keuangan, tokoh masyarakat dan wajib pajak oleh narasumber dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, Agus Salim.

“Wajib pajak yang tidak memanfaatkan momen ini sangatlah keliru. Karena mempunyai banyak keuntungan.

Yakni penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi, tidak dilakukan pemeriksaan, penghentian penyidikan jika memang sudah dilakukan penyidikan, jaminan rahasia, dan pembebasan balik nama harta tambahan yakni dengan cara ungkap, tebus dan akhirnya lega,” jelas Agus Salim.

Agus Salim menjelaskan tarif tebusan yakni sebesar 2 persen jika dilakukan pada periode I, yakni 3 bulan sejak UU berlaku. Kemudian 3 persen pada periode II, yakni bulan ke-4 sampai desember 2016 dan 5 persen pada periode III yakni 1 januari-31 maret 2017. (fdn/zen/epe)

KILAS

Dua Budak Sabu Tikung Diringkus LAMONGAN (BM) – Satresnarkoba Polres Lamongan meringkus pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu di wilayahTikung, Senin (8/8) malam setelah mendapat informasi dari masyarakat. Ironisnya, untuk menghindari kecurigaan aparat, Jamal (43) warga Tambakboyo RT 04/RW 03 dan Totok Muji Santoso (42) yang kesehariannya berprofesi sebagai spoir, sengaja memilih menjalankan bisnisnya di sebuah warnet di Jl Rangge Gg V. “Dalam operasi penggerebekan, kami mengamankan satu poket sabu beserta alat hisapnya yang disembunyikan tersangka TMS di atas CPU komputer. Pengakuannya, sabu itu akan dikonsumsi bersama di TKP,” terang Paur Subbag Humas Ipda Raksan.

Selain sebagai pengguna, Jamal juga merangkap sebagai pengedar kecilkecilan. Sabu yang diamankan petugas FOTO BM/IFA dibelinya seharga rp 750 ribu. Jika ada yang RANGKAP PROFESI: Selain jadi pengguna, Jamal yang diringkus Saberminat, kristal har- tresnarkoba juga menjual sabu dengan am itu diecer seharga paketan kecil, Rp 100 ribu per paket.

Rp 100 ribu.

“Kadang kalau ada yang minta ya saya jual sebagian dengan harga Rp 100 ribu,” ungkap Jamal. (ifa/zen/epe)

Banyak ’Ranjau’, Kasat Lantas Imbau Waspada LAMONGAN (BM) – Kurangnya kewaspadaan jadi salah satu bahan evaluasi Kasat Lantas Polres Lamongan, AKP Suprihantono menyusul tingginya angka kecelakaan di jalan pantura wilayahnya. Apalagi di beberapa titik, masih terdapat jalan yang berlubang, miring dan minim rambu.

“Kebanyakan kecelakan karena lubang dan jalan miring seperti di ruas jalan yang seiring dengan lintasan rel kereta api di sebelah terminal. Di sana hampir tiap hari terjadi kecelakaan. Karena itu, saya imbau pengguna jalan berhatihati dan tingkatkan kewaspadaan,” terangnya, Selasa (9/8).

Satlantas Lamongan sebenarnya tidak berpangku tangan dengan kondisi itu. Berbagai kebijakan sudah dikeluarkan untuk menekan tingginya angka kecelakaan.

Namun semuanya tidak berarti jika kesadaran tertib lalu lintas masyarakat minim. “Misalnya gunakan HP saat mengemudi, tidak pakai helm bagi kendaraan roda dua, tidak pakai sabuk pengaman dan masih banyak lainnya.

Semua itu terlihat sepele namun bisa berdampak buruk,” terangnya ditanya seputar perilaku yang mesti diubah bagi pengguna jalan di Lamongan. (ifa/zen/epe)

Aplikasi Pendidikan Dasar SMK Disosialisasikan LAMONGAN (BM) - Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan untuk melengkapi data pokok pendidikan (Dapodik) menggelar “Sosialisasi Aplikasi Pendidikan Dasar Tahun 2016”, mulai 8-15 Agustus untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Pada hari kedua kemarin, sosialisasi digelar di SMK Muhammadiyah 4 dengan membahas materi pendataan laporan individu sekolah (LIS) 2016, sosialisasi Aplikasi Dapodikdasmen versi terbaru, laporan akhir tahun Foskal SMK dan Laporan Rakor di Batu. Sosialisasi tersebut melibatkan 70 peserta yang tergabung dalam Forum Operator Kabupaten Lamongan (FOSKAL), perwakilan dari SMK swasta se-Lamongan.

Dalam sosialisasi tersebut tim Dapodikdasmen kabupaten lamongan mejelaskan mekanisme cara mengisi Aplikasi Dapodik versi terbaru 2016. “Peluncuran Aplikasi Dapodik versi yang terbaru, dengan harapan dapat memberikan layanan yang lebih baik, agar pengiriman data sekolah tahun pelajaran 2016/2017 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu dan untuk mempermudah mengerjakan entry data,” terang Jiniari Sapkhiawan Staf Pendataan.

Dalam sosialisasi kemarin, juga menitikberatkan pada pemanfaatan data untuk berbagai transaksi seperti penyaluran tunjangan guru, penyaluran dana BOS, penyaluran manfaat Program Indonesia Pintar, penyaluran bantuan sarana prasarana dan berbagai program lainnya. “Aplikasi terbaru ini mudah digunakan dengan memakai sitem semi online. Sehingga kami antusias mengikuti,” kata Panitia Sosialisasi Jonson Mabrur Aplikasi Dapodik Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada tahun ajaran 2016/2017 diberi nama Aplikasi Dapodik Versi 2016. Aplikasi ini dikemas dalam bentuk installer yang dapat digunakan oleh semua jenjang pendidikan. (fdn/zen/epe)

FOTO BM/FDN

LEBIH SIMPEL: Peserta sosialisasi Aplikasi Dapodikdasmen 2016, mengaku lebih diuntungkan karena penggunaannya yang relatif lebih gampang di banding versi lawas.

KABIRO PANTURA: Moh. Zainuddin. LAMONGAN: Thafhanul Fahri, Nur Afifah, Mochamad Fiddin Rosyadi. BOJONEGORO: Sandi Suswondo. TUBAN: Ahmad Juremi. GRESIK: Moch. Sugeng, Imam Taufieq, Gilang Budi Raharja. IKLAN/LANGGANAN: 0857 3233 5005.

14 TIMUR RAYA

berita metro www.beritametro.co.id

SITUBONDO I LUMAJANG I BANYUWANGI

RABU, 10 AGUSTUS 2016

Permintaan Sapi Lokal di Lumajang Turun Ditengarai Dampak akibat Masuknya Sapi Impor LUMAJANG (BM) - Gara–gara sapi impor masuk, permintaan sapi di Lumajang mengalami penurunan Kondisi itu ditandai dengan aktivitas penggemukan sapi impor oleh pengusaha di kota-kota besar, yang sejauh ini sudah rutin memasok kebutuhan daging ke pasaran.

“Peluang impor sapi yang masuk inilah, berdampak terhadap berkurangnya permintaan sapi lokal dari daerah,” keluh Drh Gatot Subiyantoro, Kepala Dinas Peternakan (Disnak) Kabupaten Lumajang.

Tidak banyak peternak yang melakukan investasi untuk memelihara bibit sapi, guna dipersiapkan penggemukan dan dijual ke luar daerah seperti sebelumnya. “Karena peternak juga berpikir, kalau investasi yang dikirimkan ke luar daerah itu sedikit maka yang terjadi adalah merugi,” ujarnya.

Apalagi saat ini kondisi harga jual ternak sapi lokal jatuh di pasaran kota besar. Dari yang sebelumnya harga sapi per ekor bisa mencapai Rp 17 juta, saat ini turun Rp 500 ribu. “Saat ini harga sapi potong lokal di

FOTO : ISTIMEWA

TURUN : Sapi impor masuk, permintaan sapi di Lumajang pun mengalami penurunan. Tampak pasar sapi di Lumajang.

DKI Jakarta berkisar Rp 16,5 juta saja.

Menurun Rp 500 ribu ini karena dampak masuknya sapi impor ke pasaran,” terangnya.

Meski, terjadi penurunan permintaan, kondisi ini tidak berpengaruh terhadap populasi ternak sapi potong di Lumajang. “Karena populasi ternak sapi potong dari data

yang ada, masih mencapai 184 ribu ekor.

Seluruh populasi ternak ini, dikembangkan merata di 21 wilayah kecamatan,” ungkapnya.

Sapi impor saat ini sudah beredar di pasaran dalam negeri, khususnya di kota-kota besar. “Kondisi ini sangat berdampak terhadap tingkat penjualan dan permintaan terhadap sapi lokal di daerah, khususnya dari Lumajang,” tukasnya.

Kondisi ini tercatat dari permintaan yang telah dipenuhi peternak sampai semester pertama tahun 2016, yang jumlahnya anjlok menjadi 13 ribu ekor. “Data ini sesuai catatan pengeluaran sapi potong dari Lumajang, yang dikirim ke luar daerah, terutama ke DKI Jakarta sejak Januari hingga Juni,” tandasnya.

Padahal pengiriman sapi potong ke luar daerah di semester pertama tahun sebelumnya bisa mencapai 15 ribu ekor. “Kondisi ini terjadi karena permintaan dari pengepul dan RPH di kota besar berkurang,” dalihnya. (pri/azt)

’Full Day School’ Belum Tentu Cocok di Daerah BANYUWANGI (BM) – Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas menilai kebijakan full day school yang diwacanakan Mendikbud Muhadjir Effendy, relatif bias kota dan belum tentu cocok diterapkan di daerah yang jauh daRi pusat kota, sehingga harus betul-betul dikaji sebelum diterapkan.

“Prinsipnya kami patuh dengan kebijakan pemerintah pusat. Namun, alangkah elok jika kebijakan tersebut juga memperhatikan keberagaman wilayah, tantangantantangan yang ada di daerah dan karakteristik daerah,” kata Anas, Selasa (9/8).

Anas mengatakan, kebijakan full day school tersebut belum pas jika diterapkan di daerah-daerah, apalagi di desa-desa. Maka Anas berharap kebijakan Mendikbud itu

perlu dikaji lebih mendalam bila diterapkan secara menyeluruh.

Banyak aspek harus dipertimbangkan.

“Kurang pas jika kemudian pengalaman orang kota dibawa ke orang daerah atau katakanlah orang yang tinggal di desa,” kata dia.

Lagipula, sambung Anas, tak semua orang tua itu bekerja. Artinya, mungkin ayahnya yang bekerja, sedangkan ibunya di rumah. Atau ibunya bekerja di kantor, sedangkan ayahnya berwirausaha dari rumah.

“Kalau begitu tetap bisa mendampingi anak saat siang hingga sore hari. Saya kira anak tetap perlu banyak interaksi dengan orang tua yang ada di rumah, karena pembentukan karakter utama kan sebenarnya dari rumah,” kata Anas. (ant/azt)

Siap Gelar Banyuwangi ’Beach Jazz’Festival BANYUWANGI (BM) – Sejumlah penyanyi nasional, seperti Raisa, Tulus, Rizky Febian, dan Adera akan menyemarakkan Banyuwangi Beach Jazz Festival yang bakal kembali digelar di Pantai Boom pada 13 Agustus 2016. “Penyelenggaraan jazz pantai ini adalah strategi pemasaran pariwisata Banyuwangi melalui event tourism yang bisa menarik kedatangan wisatawan sekaligus mengenalkan destinasi yang ada di sini,” ujar Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di Banyuwangi, Selasa (9/8).

Selain penyanyi papan atas nasional, ajang musik tahunan tersebut juga diisi grup Bunglon dan musisi muda Barsena Bestandhi.

Anas mengatakan, strategi event tourism cukup berhasil meningkatkan kunjungan wisatawan di daerah yang terletak di ujung timur Pulau Jawa tersebut. Event tourism terbukti bisa memperpanjang siklus destinasi.

Misalnya, misatawan yang semula hanya akan menyaksikan api biru di Kawah Ijen, bisa tinggal lebih lama karena akan menikmati jazz pantai.

“Otomatis belanja mereka juga lebih besar di Banyuwangi untuk membeli makan, jasa transportasi, jasa pemandu wisata, dan sebagainya. Biro wisata lokal sudah ada yang menyediakan paket yang memadukan kunjungan ke berbagai destinasi wisata, seperti Kawah Ijen, desa adat, menyaksikan Tari Gandrung, atau menikmati pantai-pantai sebelum atau sesudah menyaksikan Banyuwangi Beach Jazz Festival,” katanya.

Sementara Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi MY Bramuda menambahkan, tema Banyuwangi Beach Jazz Festival tahun ini adalah “Jazz Rise and The Next”.

Menurut dia Banyuwangi Beach Jazz Festival tahun ini tampil lebih percaya diri dengan desain panggung cantik yang mampu menonjolkan keindahan Pantai Boom dengan latar belakang Selat Bali. Para musisi papan atas nasional yang hadir akan berbagi panggung dengan sederet musisi muda lokal yang memenangi kompetisi musik Banyuwangi Student Jazz Festival pada April lalu.

“Suguhan musik lokal yang diaransemen ulang dengan sentuhan jazz kontemporer yang menjadi tradisi jazz pantai Banyuwangi setiap tahun diharap mampu merangsang jiwa seni dan kreativitas pemusik lokal Banyuwangi. Oleh karena itu, tradisi kolaborasi unik yang memadukan musik daerah dan sentuhan jazz kontemporer akan tetap dipertahankan di ajang ini,” ujar Bramuda. (ant/azt)

Iklan Kehilangan FOTO : ISTIMEWA

BAGIKAN: Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas saat membagikan jajanan pada peserta konferensi Indonesia berkebun.

PROBOLINGGO

STNK N 4932 YW, NK 948013, NM 948701, A/N AGUS RIANTO STNK N 9177 YE, NK 03118, NM 1227345, A/N MOCH NGATARI HASAN STNK N 4045 UR, NK 038596, NM 1040304, A/N RINA YULITA STNK N 3997 UI, NK 375118, NM 3365818, A/N NGATEMIN

berita metro www.beritametro.co.id

Sopir Mengantuk, Dua Truk Tabrakan Terjepit Bodi Truk, Sopir Bisa Diselamatkan PROBOLINGGO (BM) – Diduga akibat sopir mengantuk, truk tronton menyasak truk lain yang melaju berlawanan arah di jalan raya Desa Bulang, Kec Gending, Kab Probolinggo, Senin (8/8) malam sekitar pukul 22.00 WIB. Kecelakaan tersebut mengakibatkan sopir truk tronton, Eristo Purwanto (48), warga Kelurahan Kademangan, Kota Probolinggo terjepit bodi truk dan baru berhasil dievakuasi warga setengah jam kemudian.

Informasi yang dihimpun Berita Metro (BM), kecelakaan tersebut berawal saat truk tronton Nopol B 9334 TYT yang dikemudikan Eristo melaju dari arah timur menuju barat dengan muatan kosong.

Sesampainya di lokasi kejadian, Eristo yang diduga mengantuk, sehingga truk melaju terlalu ke kanan dan memakan jalur.

Di saat bersamaan, dari arah berlawanan melaju truk Fuso Nopol N 9593 UR bermuatan makanan dan minuman yang dikemudikan Samad (50), warga Kec Wonoasih, Kota Probolinggo. Karena jarak terlalu dekat, tabrakan tak terelakkan, dan menyebabkan Eristo, sopir truk tronton

FOTO : BM/SAIFULLAH

RUSAK: Bodi Truk Fuso yang rusak parah setelah dihantam truk tronton di jalur Pantura Probolinggo, Senin (8/8) malam WIB.

terjepit bodi truk.

Dari pengakuan Samad, sopir truk Fuso, sesaat sebelum terjadinya tabrakan ia melihat truk tronton yang dikemudikan Eristo melaju cukup kencang dari arah timur. Sesampainya di lokasi kejadian, truk tronton

tersebut tiba-tiba oleng dan mengarah langsung ke truk yang dikemudikan Samad, hingga tabrakan terjadi.

“Saya kaget dan berusaha mengerem dan mengindar, namun tetap saja benturan keras terjadi,” ungkapnya.

Ia menambahkan, sopir truk tronton tersebut mengantuk. Buktinya sesaat sebelum tabrakan dia sempat membunyikan klakson dan sopir truk tronton terkejut dan langsung banting setir ke kiri, namun terlambat karena jarak kedua kendaraan sudah terlalu dekat.

“Dia sempat kaget dan banting setir menghindari truk saya, tapi karena terlalu dekat akhirnya benturan terjadi,” ujarnya.

Kanit Lakalantas Polres Probolinggo, Ipda Siswandi mengatakan, dari penjelasan korban dan saksi di lokasi, sopir truk tronton berkendara dalam kondisi mengantuk hingga hilang kendali.

“Dari keterangan sopir saat dirawat di Puskesmas Gending, ia mengatakan memang sedang mengantuk dan dalam kondisi kurang fit,” jelasnya.

Dia juga menyebutkan, kecelakaan menyebabkan kemacetan kurang lebih tiga kilometer dari kedua arah selama dua jam, karena posisi kedua truk menutup seluruh badan jalan.

“Korban yang terjepit mengalami luka robek pada bagian telinga kanan dan sudah mendapatkan perawatan intensif di instansi kesehatan setempat,” tandasnya. (sip/azt)

Mantan Kadinsos Jadi Tersangka Korupsi RTLH 2014 PROBOLINGGO (BM) – Penyidik Unit Tipikor Polres Probolinggo telah memeriksa dan menetapkan dua tersangka atas penyalahgunaan dana hibah bedah rumah dari Pemprov Jatim senilai Rp 1 miliar. Dugaan kasus korupsi itu merupakan program Bedah Rumah atau RTLH tahun 2014 di Kabupaten Probolinggo.

Kedua tersangka ialah Mashuri, mantan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Probolinggo periode 2014 dan Heri, rekanan CV Heri Trans selaku pelaksana proyek dana bantuan hibah.

Mashuri sendiri, tercatat sudah mengajukan pensiun dini awal tahun 2016. Jabatan terakhir PERWAKILAN

Mashuri waktu itu sebagai staf ahli Bupati Probolinggo.

Kapolres Proboilnggo, AKBP Arman Asmara Syarifuddin melalui Kanit Tipikor, Iptu Jamhari saat ditemui usai jeda waktu pemeriksaan kedua tersangka mengatakan, selama proses penyidikan yang dilakukan sejak awal 2016, dan berdasarkan hasil audit BPKP selama lima bulan yang baru turun pada Kamis (4/8) pekan lalu. penyidik langsung melakukan gelar perkara dan kemudian menetapkan keduanya sebagai tersangka dugaan penyalahgunaan dana bantuan dari Provinsi tahun 2014 lalu.

“Tersangka yang kami tetapkan ada dua orang. Inisial M selaku

mantan Kepala Dinsos dan inisial H, yang merupakan pelaksana proyek itu. Tersangka H kami tangkap setelah sebelumnya sempat menghilang dan jadi buronan Polres Probolinggo hingga tertangkap Selasa (9/8) di Kota Probolinggo,” ujar Iptu Jamhari.

Jamhari menjelaskan, kedua tersangka masih menjalani pemeriksaan dan belum dilakukan penahanan. Alasannya karena pihaknya saat ini masih memiliki waktu 1x24 jam untuk fokus pada pemeriksaan kedua tersangka.

Selama proses penyidikan, selama enam bulan lamanya, pihaknya sudah melaukan pemeriksaan terhadap sekitar 100 lebih

saksi yang merupakan penerima manfaat dari program bantuan dana hibah RTLH tersebut. Mulai dari penerima bantuan bedah rumah, pelaksana kegiatan proyek bedah rumah sampai kepala Dinas Sosial (Dinsos) selaku SKPD penyalur bantuan bedah rumah tersebut.

Penyidik tipikor pun menganggap keterangan saksi sudah cukup. Begitu juga barang bukti yang telah dikumpulkan. Karena temuan di lapangan jika dirunut mulai awal sudah menyalahi juknis kegiatan. yang seharusnya dana hibah tersebut diperuntukkan senilai Rp 10 juta per penerima manfaat.

Namun dirubah oleh M dengan menunjuk H, sebagai rekanan yang realita di lapangan hanya memberikan bahan material bangunan sampai membangun rumah yang nilainya tidak sampai Rp 10 juta.

Padahal masing-masing penerima manfaat seharusnya menerima uang tunai Rp 10 juta namun nyatanya jika dihitung baik material dan juga fisik bangunan yang dibuatkan nominalnya hanya sekitar Rp 5 juta.

“Hasil audit BPKP sudah turun.

Nilai kerugiannya hampir separo dari nilai total dana hibah itu sendiri, atau kerugian negara yang disebabkan oleh kedua tersangka sekitar 50 persen,” tandasnya. (sip/azt)

FOTO : ISTIMEWA

TINGGI: Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Probolinggo saat ini masih tergolong tinggi.

Masih Tinggi, Angka Kematian Ibu dan Bayi PROBOLINGGO (BM) – Saat ini Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Probolinggo masih tinggi. Tahun 2014 lalu, AKI mencapai 24 ibu, dan meningkat pada tahun 2015 menjadi 26 ibu meninggal dunia. Sedangkan AKB tahun 2014 lalu mencapai 235 bayi dan tahun 2015 meningkat jadi 242 bayi meninggal.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Probolinggo, dr Moch. Asjroel Sjakrie.

“Untuk tahun 2016, hingga bulan Juni, AKI sebanyak 10 orang dan AKB sebanyak 111 orang. Hal ini menjadi komitmen kita bersama untuk menurunkan AKI dan AKB di Kabupaten Probolinggo,” katanya.

Menurut dr Asjroel, Pemkab Probolinggo terus berupaya mendukung program kesehatan ibu dan anak melalui ketersediaan tenaga, fasilitas pelayanan, alat kesehatann dan obat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu dan bayi secara aman, bermutu dan terjangkau. Program ini terus diupayakan secara bertahap dan berkesinambungan.

“Kami berupaya agar semua desa sudah ada bidan desanya. Dengan demikian, akses ibu dan anak mendapatkan pelayanan kesehatan berkualitas. Untuk itu bidan harus siap memberikan pelayanan di masyarakat dengan cepat dan optimal kapanpun masyarakat membutuhkan pertolongan,” tegasnya.

Asjroel menambahkan, keselamatan dan kesehatan ibu maupun bayi membutuhkan pelayanan yang berkualitas. Untuk itu bidan harus selalu meningkatkan kompetensi dan pengetahuannya melalui pelatihan, on the job training atau seminar baik yang dibiayai pemerintah daerah maupun mandiri. (koc/azt)

PANGGILAN Manajemen Berita Metro memerintahkan kepada Yusron Fuadi, selaku Koordinator Biro Probolinggo agar segera menghadap ke kantor pusat Berita Metro di Surabaya.

Terima kasih.

SITUBONDO: Edo Firman, Abdul Hakim. LUMAJANG: Santono Priambodo, Fitroh. IKLAN/LANGGANAN: 081 249 455 05. PROBOLINGGO: Yusron Fuadi (koord), Saipul. IKLAN/LANGGANAN: 081 336 373 699.

MALANG RAYA 15

berita metro www.beritametro.co.id

RABU, 10 AGUSTUS 20168

Panitia HUT Kemerdekaan RI Poncokusumo Diduga Lakukan Pungli

kilas

Tarik Sumbangan dan Diketahui Camat

OJK Bentuk Satgas Khusus

600 ribu,” paparnya.

Untuk kegiatan PHBN HUT RI 2016 di Kecamatan Poncokusumo, masih kata dia, menghabiskan anggaran Rp 48,2 juta.

Sedangkan dalam penggalian dana tersebut, tidak memiliki dasar hukum atau tidak ada Surat Edaran (SE) Bupati Malang.

Sehingga penggalian dana PBHN itu illegal, dan masuk dalam rana pungli. Kusaeri juga menjelaskan, bila penggalian dana untuk peringatan hari kemerdekaan itu, para PNS dan ASN itu langsung dipotong gaji.

“Dengan adanya sumbangan

dari unsur PNS/ASN/TNI/Polri se-Kecamatan Poncokusumo.

Menurut Koordinator Badan Pekerja ProDesa Kabupaten Malang Ahmad Kusaeri, Selasa (9/8), nominalnya sudah ditentukan.

Sehingga, dalam penggalian dan untuk panitia hari besar nasional (PHBN) bukan dasar atas sukarela, tapi ditentukan.

DiasebutkansepertiPNS/ASN golongan IV dikenakan sumbangan Rp 100 ribu, golongan III Rp 75ribu.LalugolonganIIRp50ribu dan golongan I sebesar Rp 25 ribu.

“Danuntukpartisipasidesa,setiap desanyadikenakansumbanganRp

yang sudah ditentukan berdasarkan pangkat golongan, maka panitia PHBN HUT RI ke-71, yang juga diketahui Camat Poncokusumo, tidak dibenarkan karana tidak ada Surat Edaran (SE) Bupati Malang,” tegas dia.

Pengaduan dari masyarakat terkait adanya dugaan pungli untuk kegiatan HUT RI 2016 di wilayah Kecamatan Poncokusumo, maka dirinya akan melaporkan ke Inspektorat Kabupaten Malang.

Bahkan, jika nantinya memang benar ada dugaan pungli dalam penggalian dana HUT RI

itu, tentunya ProDesa akan melaporkan kasus tersebut ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen. Agar kasus dugaan pungli itu diproses secara hukum, karena pungli masuk dalam ranah tindak pidana korupsi.

Sementara itu, Camat Poncokusumo belum bisa dikonfirmasi terkait masalah itu.

Namun, Camat Ngantang R Ichwanul Muslimin, mengakui bila panitia PHBN HUT RI 2016 Kecamatan Ngatang dalam menggali dana untuk kegiatan HUT RI dilakukan secara sukarela. (lil/nov)

Tingkatkan Perekonomian, HT Imbau Kembangkan Dunia Digital Tanoesoedibjo.

Dijelaskan dia, khusus wilayah Malang Raya, potensi pengembangan dunia digital sangat besar dan terbuka.

Apalagi saat ini anak muda sedang gandrung-gandrungya menggeluti dunia tersebut.

“Perkembangan dunia digital sekarang cukup bagus. Menurut saya di samping mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), bupati dan walikota perlu mengembangkan dunia digital sebagai tonggak ekonomi daerah,” kata Hary

BM/KHOLIL

MALANG (BM) - Bupati Malang Rendra Kresna dan Walikota Malang HM Anton diimbau untuk mengembangkan dunia digital. Imbauan itu disampaikan CEO MNC Grup yang juga Ketua Perindo Hary Tanoesoedibjo, Selasa (9/8).

TEROBOSAN: Bupati Malang Rendra Kresna dan Walikota Malang HM Anton ketika kedatangan CEO MNC Grup yang juga Ketua Perindo Hary Tanoesoedibjo, yang mengimbau untuk mengembangkan dunia digital.

“Karenanya jika kepala daerah mengembangkan digital kreatif maka daerah itu akan bisa maju.

Makanya, perlu dipertimbangkan,” kata Hary Tanoesoedibjo.

Pria yang akrab disapa HT itu mengemukakan,jikaMalangjuga berpotensi dalam dunia wisata.

Hal itu patut dikembangkan lagi.

Sehingga, jika ada wisatawan asing dan domestik masuk, maka bisameningkatkansektorperekonomian.

Menanggapi saran HT, Walikota Malang HM Anton, mengapresiasi positif segala masukan dan imbauan tersebut. Dia berjanji nantinya akan dijadikan acuan dalam membangun Kota Malang.

Abah Anton panggilan akrab walikota mengatakan, saat ini perekonomian di Kota Malang meningkat seiring banyaknya kalangan mahasiswa dari luar kota yang masuk untuk menimba ilmu.

Namun menurut Abah Anton, pertumbuhan ekonomi yang baik harus diimbangi den-

gan menekan angka inflasi. Selain itu, dalam hal digital kreatif, dia menegaskan bila Pemkot Malang sudah membentuk Malang Creative Fusion (MCF).

Menurut dia, MCF itu sedang fokus menumbuhkan sektor ekonomi kreatif termasuk dunia digital yang saat ini sedang berkembangpesat.“UntukUMKM PemkotMalangsedangmengusahakan agar pelaku bisa terkoneksi dengan bank, sehingga dana KUR denganbunga9persenbisadinikmati,” ungkap Abah Anton.

Bahkan, melalui festival rancang, Pemkot Malang sedang berupaya memunculkan kampung inovatif baru seperti kampung warna warni di Jodipan yang kini sudah terkenal hingga mancanegara dan mampu memberdayakan ekonomi masyarakat setempat.

“Saya belajar banyak hal dari beliau (HT) tentang kerja keras dan konsistensi sehingga bisa diaplikasikan dalam pemerintahan,” pungkas Abah Anton. (lil/nov)

Djonet Didukung Maju Cawawali BATU (BM) - Sosok Djonet sebagaiputradaerahKotaBatu dari Desa Gunungsari, kian berkibarjelangPilwaliKotaBatu.

Sebab,diamendapatdukungan dari hampir seluruh kades di KotaWisataini. Djonetdiusung parakadesituuntukmenjadicalon walikota (Cawawali) dalam Pilwali Kota Batu 2017 mendatang.“ParaKadesitumendukung kami jadi Cawawali lewat PDIP. Harapan mereka agar aspirasi masyarakat bisa diakomodir,”katanya.

Djonet Itu mengingat, kata dia, calon pemimpin Kota Batu harus paham sejarah Kota Batu. Termasuk bisa mempertahankan semangat budaya gotong royong, serta tidak bisa menghilangkan asas kerukunan dan saling guyub rukun kepada sesamanya. Walikota beserta wakilnya, kata dia, harus bisa bersinergi dan berkomunikasi dengan baik. Sehingga saling punya peranan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) masing masing. ”Artinya selaku wakil supaya tidak terkesan bisa hanya sebatas menjadi pelengkap saja. Komitmen awal yang harus diperjelas dan tidak saling mengingkari,karena setelah nantinya bisa terpilih yang pasti itu semua demi masyarakat Kota Batu, bukan untuk golongan dan kelompok-kelompok tertentu,” terang dia. (lil, gus/nov) ISTIMEWA

MALANG (BM) - Panitia HUT Kemerdekaan RI ke-71 Poncokusumo, diduga melakukan pungutan liar (pungli). Itu setelah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ProDesa Kabupaten Malang mendapat pengaduan dugaan pungli tersebut.

LSM ProDesa itu mendapatkan surat nomor 01/PAN HUT.RI/VII/2016. Surat itu ditandatangani Ketua Panitia PHBN Bayu Jatmiko, serta diketahui Camat Poncokusumo Sukarlin. Surat tertanggal 22 Juli 2016 itu disebutkan akan melakukan penggalian dana yang berasal

MALANG (BM) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membentuk satgas khusus, Selasa (9/8). Pembentukan satgas tersebut untuk mengawasi penawaran investasi ilegal, sehingga masyarakat terlindungi. PengukuhansatgaskhususitudilakukananggotaDewan Komisioner OJK Kusumaningtuti S. Soetiono dengan disaksikan WalikotaMalangHMAnton.MenurutKusumaningtutipendirian SatgasWaspadaInvestasi(SWI)KotaMalangitu,untukmencegah danmenanganimaraknyapraktikinvestasiilegalyangmeresahkan masyarakat. “Makanya, kami lakukan hal itu untuk melindungi masyarakat.Semuaitu,sebagaiupayapreventif,kuratifdanrepresif (penegakanhukum),”katanya.

Menurut dia, SWI Kota Malang adalah yang pertama di Indonesia untuk tingkatan kabupaten/kota. Satgas itu terdiri dari beberapa instansi di antaranya Kantor OJK Malang, Kepolisian Resort Kota Malang dan Kejaksaan Negeri Kota Malang.

Dijelaskan dia, bahwa pembentukan SWI daerah merupakan tindak lanjut dari kesepakatan kerjasama antara OJK dengan enam Kementerian dan lembaga lain. Hal itu dilakukan, kata Kusumaningtuti, karena masyarakat masih sering menerima penawaran investasi ilegal. (lil/nov)

METRO JATIM

berita metro www.beritametro.co.id

Polisi Membantah Telah Menghentikan Kasus Asusila Siti Maria Ulfa

kilas

Polres Kembali Gelar Perkaranya

Komplotan Penambang Pasir Ilegal Diamankan

MOJOKERTO (BM) – Kasus asusila yang menimpa Siti Maria Ulfa warga Dusun Sambiroto Desa Mlaten Kecamatan Puri, yang juga menderita keterbelakangan mental, sedikit demi sedikit mendapatkan keadilan dan titik terang.

Bahkan, Polres Mojokerto membantah telah menerbitkan surat perintah penghentian penyelidikan (SP3). Padahal, menurut kuasa hukum Siti Maria Ulfa, pihak kepolisian yang menangani kasus tersebut telah menghentikan proses hukumnya dan mengeluarkan SP3.

Terbaru, Polres Mojokerto akhirnya menggelar perkaranya. Kasus ini dikatakan belum di-SP3 kan sehingga bakal dilengkapi dengan keterangan saksi ahli. Sementara itu, kuasa hukum Siti Maria Ulfa yang juga Ketua Pengurus Cabang Pos

Makanya, ketika polisi menyatakan kasus ini berlanjut, dia bakal segera menindaklanjuti dengan mengundang saksi ahli dari Unair guna melengkapi keterangan dari berkas perkara ini.

Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Mojokerto, Edy Yosef ikut angkat bicara.

Dia menguraikan, dalam gelar perkara tertutup dengan Satreskrim Polres Mojokerto itu, terungkap jika berkas pencabulan ini sebenarnya sudah lengkap, karena ada surat dari psikolog dan yurisprudensi hukumnya. “Kami sempat bertanya-tanya kenapa kok berkas belum lengkap. Padahal ada surat dari psikolog yang menunjukkan kondisi korban yang tak berdaya, saat dicabuli,” terangnya, Selasa (9/8).

Tak hanya itu, dalam pertemuan dengan polisi di Mapolres Mojokerto, Korps Bhayangkara itu juga mengakui bahwa kasus ini belum ditutup dan di-SP3. Ini menjawab keheranannya, karena selama ini dia memang belum mendapat surat resmi SP3 dari polisi.

Sementara itu, pernyataan bahwa kasus ini di-SP3 dibantah Polres Mojokerto. Kasubag Humas Polres Mojokerto, Iptu Suyono menegaskan bahwa polisi tetap mengajukan berkas

kasus ini ke kejaksaan.

“Tak ada itu SP3. Apalagi, kami juga tak pernah memberikan surat resmi SP3 itu pada pengacara korban,” dalihnya. (son/nov)

WASPADAI MATERAI PALSU Polisi memperlihatkan barang bukti dan tersangka saat pengungkapan kasus pemalsuan materai di Polrestabes Surabaya, Selasa (9/8). Satreskrim Polrestabes Surabaya mengamankan barang bukti sebanyak 1095 materai palsu dan menangkap dua pelaku yaitu HA (35) dan DS (47).

Kebun Wisata Petik Buah Pandesari Kini Jadi Jujugan Wisatawan Pujon pun mulai bergairah.

Maklum, t empat seluas 3.500 meter persegi yang berdekatan dengan area paralayang Kota Batu tersebut tak hanya jadi tempat penyedia petik buah

BM/KHOLIL

BATU (BM) - Rest area dan kebun wisata petik buah strowberry highland kini jadi jujugan wisatawan. Ini yang membuat Warga di sekitar Jalan Paralayang Desa Pandesari Kecamatan

POTENSI: Lokasi rest area dan kebun wisata petik buah strowberry highland kini jadi jujugan wisatawan.

PERWAKILAN

strowberry. Namun, juga memberdayakan masyarakat desa setempat.

Itu lantaran, sebanyak 30 lapak kios berukuran 2,5 x 2,5 meter menjadi tempat berjualan makanan. Sehingga, warga dapat penghasilan lumayan setiap hari. Menurut pengelola rest area tersebut, Hermansyah, Selasa (9/8), objek wisata itu rencananya akan diresmikan Bupati Malang H Rendra Kresna.

“Ya, selain lahan ini untuk petik buah strowberry, yang pasti juga sedikit menciptakan lapangan kerja. Itu karena 30 lapak yang tersedia yang berjualan adalah warga sekitar,” katanya.

Kendati demikian, diakui bila semua itu juga karena andil besar H Yanto tokoh pemuda desa setempat. “Dia sebagai pemilik

lahan yang bertujuan meramaikan Desa Pandesari,” kata pria kelahiran Jambi itu.

Makanya, Hermansyah berharapwisatawanlebihbanyaklagi yang datang. Makanya, dia kerjasama dengan banyak pengusahajasatrevel.“Spesialnyalagi,bagi wisatawan yang masuk ke kebun ini disediakan wellcome drink, satu gelas jus strowberry segar.

Tujuannya agar wisatawan sebelum melakukan petik buah stowberry bisa merasakan lebih dulu,” ungkapnya.

Sementara itu, H Yanto menambahkan bila tempat tersebut memang belum diresmikan.

Namun, setiap harinya sudah banyak pengunjung yang datang. “Kami berharap dari pemerintah daerah Bupati Malang H Rendra Kresna atau dari di-

nas terkait,” imbuhnya.

Ditambahkan dia, usaha itu sengaja menggandeng dengan ahlinya, bukan serta merta hanya sebatas untuk mencari keuntungan semata-mata. Artinya, selain desa hal itu supaya indah dan ramai. “Bahkan secara tidak langsung, kami bisa sedikit berbuat untuk menciptakan lapangan kerja untuk warga desa setempat,” tegasnya.

Dia menjelaskan, kini sedang mencari lahan untuk memperluas area tersebut. Selain petik buah strowberry, rencananya akan menambah usaha petik bunga dan yang lain.“Yang penting selain guna meramaikan Desa Pandesari, serta berupaya untuk melakukan pemberdayaan masyarakat desa setempat,” timpalnya. (lil/gus/nov)

SUMENEP (BM) – Kasus penambangan pasir ilegal kembali diungkap pihak kepolisian. Kali ini, anggota Satreskrim Polres Sumenep membekuk komplotan penambangan pasir.

Sebanyak 8 pelaku dan tiga dump truck diamankan.

Sementara kejadiannya di Dusun Pandan Desa Ambunten Sumenep. Mereka kedapatan sedang menaikkan pasir ilegal di pesisir desa setempat, Selasa (9/8). 8 orang yang ditangkap adalah ISA (19), SF (13), ER (46) dan KY (20) keempatnya warga Dusun Bajung Desa Ambunten Barat Kecamatan Ambunten Sumenep.

Lalu, SR (43) dan FR (21) keduanya warga Dusun Morasen Desa Bindang Kecamatan Pasongsongan Sumenep, AR (50), warga Dusun Kendel Desa Bindang Pasongsongan, dan SD (50) warga Dusun Genting Desa Batu Kerbuy Kecamatan Pasean Pamekasan.

Sedangkan dump truck yang juga diamankan sebagai barang bukti penambangan pasir liar, karena tak satupun dari penambang dan alat angkutan pasir itu yang mempunyai izin penambangan dan izin angkutan penambangan pasir.

“Awal mula penangkapan pelaku penambangan pasir liar itu berdasarkan informasi yang sampai ke polisi. Sehingga kemudian unit Resmob Polres Sumenep melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut,” ujar AKP Hasanudin selaku Kasat Reskrim Polres Sumenep. (son/nov)

Praktik Calo SIM di Bangkalan Marak BANGKALAN (BM) – Praktik calo SIM khususnya untuk kendaraan roda dua, ternyata marak di wilayah Bangkalan. Tak tanggung-tanggung, meski mematok harga Rp 1 juta, tapi masyarakat setempat tetap menggunakan jasa itu.

Padahal, sebelumnya, calo mematok jasa SIM itu seharga Rp 350 ribu hingga Rp 400 ribu setiap orang. Seperti yang dikatakan Umar warga Kecamatan Socah, terpaksa memakai jasa calo karena dirinya terkendala dengan pekerjaan.

Sedangkan membuat SIM C dengan mengikuti tes, tidak menjamin langsung lulus praktik. “Awalnya ditawari Rp 1 juta.

Bisa ditawar hingga mentok Rp 900 ribu tanpa tes tapi nunggu hingga dua minggu,” ungkapnya, Selasa (9/8).

Ia mengaku tidak langsung membayar penuh uang permintaan calo karena para calo mengatakan saat ini material pembuatan SIM-nya habis. Uang muka 50 persen dibayar lebih dulu, sisanya dibayarkan ketika SIM sudah selesai.

“Dulu saya pernah ikut ujian SIM namun gagal dipraktik, jadinya malas. Lha wong ujian susulannya seminggu kemudian,” tandasnya. (son/nov)

Malang Raya: Aji A Haji (koord), M. Kholil, Agus Susanto; Iklan/Langganan: 081 333 4050 30

www.beritametro.co.id

RABU, 10 AGUSTUS 2016

Polda Minta Intensifkan Pengamanan Jalur Rawan Antisipasi Terulangnya Teror Pelemparan Paving di Sarirogo

SIDOARJO (BM) – Kasus teror berupa pelemparan paving yang dilakukan penjahat jalanan di Sarirogo, Kecamatan Kota Sidoarjo, mendapat perhatian serius Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim).

Kapolda Jatim Irjen Pol Anton Setiadji melalui Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Kombes Pol Argo Yuwono, meminta kepada segenap jajaran di bawah Polda Jatim, khususnya Polres Sidoarjo untuk lebih mengintensifkan pengamanan di sekitar jalur rawan tindak kejahatan.

“Adanya tindak kejahatan dengan pelemparan batu paving ini, kami akan melakukan patroli dialogis untuk meminta pendapat masyarakat sekitar, terkait pelaku yang kerap melakukan aksi pelemparan tersebut,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, kasus pelemparan paving di Jalan Raya Sarirogo terakhir terjadi pada Rabu (3/8) sekitar pukul 01.00 WIB lalu. Korban, M Mustofa (43), warga Dusun Prumpon, Desa Suruh, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo, yang mengemudikan minibus nopol L 1522 XV terkena lemparan paving yang dilakukan

DELTA SINGKAT

Rayakan Ultah, Bupati Gelar Tasyakuran

FOTO: BM/MUCHLIS

PERKETAT PENGAMANAN: Polres Sidaorjo bersama polsek jajarannya memperketat pengamanan di sejumlah kawasan yang dianggap rawan dengan gencar melakukan razia. Salah satunya, dilakukan Jalan Raya Sarirogo, Kecamatan Kota yang sempat ada kejadian pelemparan paving hingga menyebabkan seorang pengemudi minibus meninggal dunia.

orang tak dikenal.

Setelah terkena lemparan paving, mobil korban oleng ke kiri dan menabrak tiang penerangan Jalan Umum (PJU).

Akibat kejadian itu, korban mengalami luka cukup serius di bagian dahi hingga harus dilarikan ke RSUD Sidoarjo.

Namun beberapa hari setelah dilakukan perawatan, korban akhirnya meninggal dunia pada Jumat (5/8).

MASIH belum terungkapnya kasus pelemparan paving hingga menyebabkan salah satu korbannya meninggal dunia di Jalan Raya Sarirogo, Kecamatan Kota Sidoarjo, membuat resah warga. Mereka khawatir kejadian serupa bakal terulang lagi.

Kepala Desa (Kades) Sarirogo, Eko Prabowo mengatakan, bisa memaklumi keresahan dan rasa khawatir

Kapolda menengari, aksi kejahatan jalanan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia dengan cara melempar batu merupakan modus baru.

Diharapkan, secepatnya pelaku bias tertangkap untuk mengungkap motif sebenarnya.

Secara terpisah, Kapolres Sidoarjo AKBP Mohammad Anwar Nasir berjanji, secepatnya akan meringkus pelakunya untuk bisa men-

gungkap motif di balik peristiwa itu. Dijelaskan, berbagai upaya saat ini terus dilakukan untuk meringkus sekaligus mengungkap motifnya.

Selain menyebar anggotanya, juga secara rutin melakukan pendekatan kepada masyarakat serta menggelar operasi dan patroli guna mengantisipasi kemungkinan beraksinya pelaku kejahatan jalanan.

Khusus kejadian di Jalan Raya Sarirogo yang menyebabkan salah satu korbannya meninggal dunia, Polres Sidoarjo bersama Polsek Kota menggelar razia gabungan.

Razia yang digelar di Jalan Raya Sarirogo itu, dengan sasaran semua pengendara kendaraan bermotor yang melintas, baik

Kades Inisiatif Pasang CCTV warga. Pasalnya, aksi pelemparan itu bukanlah yang pertama. Sebelumnya, juga sempat terjadi kejadian serupa meski tidak sampai menimbulkan korban jiwa.

“Kalau tidak salah, dua bulan sebelumnya pernah terjadi hal serupa.

Waktu itu, kejadiannya memang tidak sampai dilaporkan ke polisi,” ungkap Eko Prabowo saat ditemui di kan-

tornya, Selasa (9/8).

Menurut dia, kejadian terakhir yang sampai merenggut nyawa sempat dibahas dalam rapat desa yang juga melibatkan beberapa perwakilan warga dan tokoh masyarakat.

“Hasil musyawarah disepakati untuk memasang CCTV di beberapa titik kawasan yang dianggap rawan.

Kamera pemantau itu nantinya untuk

kendaraan bermotor roda dua, mobil pribadi dan angkutan umum.

Kabag Ops Polres Sidoarjo, Kompol Edi Santoso mengatakan, kegiatan rayonisasi yang juga melibatkan beberapa polsek itu dilaksanakan minimal dua kali dalam seminggu.

Razia dilakukan setelah adanya hasil analisis evaluasi selama beberapa hari ini, baik balap liar, kecelakaan maupun tindak kriminal lainnya.

Selain dilakukan razia, juga dibangun pos pantau dan pengamanan di Jalan Raya Sarirogo. Pos pantau dan pengamanan yang dijaga petuga selama 24 jam penuh itu, diharapkan dapat mengantisipasi terulangnya kejadian serupa. (cls/udi)

FOTO: BM/MUCHLIS

UCAPAN SELAMAT: Bupati Saiful Ilah mendapat ucapan selamat dari istrinya, Ny Hj Anni’matus Sa’diyah, pada acara tasyakuran peringatan hari lahirnya yang ke-67 tahun yang diadakan di Pendopo Delta Wibawa, Selasa (9/8).

memantau setiap kejadian yang ada di wilayah Sarirogo untuk menciptakan rasa aman bagi pengguna jalan maupun masyarakat sekitar,” ujarnya.

Upaya antisipasi lain, kata dia, juga disepakati untuk ikut membantu petugas kepolisian menghalau para pelaku aksi balap liar. “Selama ini, daerah sini memang kerap dijadikan ajang balap liar,” katanya. (cls/udi)

Polisi Ringkus 13 Pelaku Pencabulan Anak Bawah Umur SIDOARJO (BM) - Kepolisian Resor (Polres) Sidoarjo berhasil mengamankan 13 pelaku pencabulan terhadap NA (14), warga Medaeng, Kecamatan Waru. Sembilan pelaku di antaranya masih di bawah umur dan berstatus pelajar, sedang empat lainnya sudah tergolong dewasa.

Kapolres Sidoarjo, AKBP M Anwar Nasir mengatakan, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa pakaian korban. Dijelaskan pula, saat ini empat pelaku ditahan di ruang tahanan Polres Sidoarjo, dan sisanya di Lapas Delta Sidoarjo.

“Para tersangka dijerat dua pasal yakni, pasal 81 dan 82 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 dengan ancaman hukuman

minimal 5 tahun dan maksimalnya 15 tahun,” tegasnya.

Tiga belas pelaku yang diamankan itu masingmasing Ahmad Riyanto (19), Wahyu Sudarsono (19), Risky Pradana Putra (19), Bagus Prasetyo (19), serta CDS (17), AA (16), IYP (16), MFS (16), MFA (16), MRF (16), MRA (16), AM (16), dan MS (15), semuanya warga Desa Sadang, Kecamatan Taman dan sehari-harinya merupakan teman bermain korban.

Ter ungkapnya kasus pemerkosaan itu, bermula dari pengakuan salah seorang teman pelaku pencabulan.

Kapolres Sidoarjo memberikan penghargaan kepada M Dwi Ariangga Putra (17), teman ke-13 pelaku itu sempat lari saat diajak melakukan pesta miras dan pencabulan itu. (cls/udi)

40 Kontingen Pramuka Ikuti Jambore Nasional X

SIDOARJO (BM) - Sebanyak 40 perwakilan penggalang Kwarcab Pramuka Sidoarjo, diberangkatkan menuju Bumi Perkemahan Cibubur untuk mengikuti Jambore Nasional X 2016. Mereka dilepas langsung Bupati Sidoarjo H Saiful Ilah SH MHum bersama Ketua Kwarcab Pramuka Sidoarjo H MG Hadi Sutjipto SH MM. Bupati Saiful Ilah SH MHum berharap, peserta Jambore nasional bisa mengikuti rangkaian acara Jambore Nasional X 2016 dengan baik. Sekembalinya dari kegiatan itu, para kontingen Pramuka Sidoarjo diharapkan pula akan lebih baik dan mandiri. ”Jadi tujuan utamanya untuk meningkatkan kemandirian, kepemimpinan, keterampilan, persatuan dan kesatuan serta mengembangkan karakter Pramuka Penggalang agar memiliki komitmen terhadap penghayatan dan pengamalan kode kehormatan Pramuka, yakni Tri Satya dan Dasa Darma,” kata bupati.(cls/udi)

FOTO: BM/IST

FOTO: BM/IST

DIINTEROGASI: Kapolres Sidoarjo, AKBP M Anwar Nasir, menginterogasi salahs atu pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur yang berhasil diringkus anggotanya. Semuanya ada 13 pelaku yang diamankan, sembilan orang di antaranya masih di bawah umur dan masih berstatus pelajar.

Penampungan PKL Ponti Tak Layak, Pemkab Diminta Cari Lokasi Permanen SIDOARJO (BM) – Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di tempat penampungan sementara di Jalan Raya Ponti mengundang keprihatinan anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim). Selain dinilai kurang layak, waktu yang diberikan kepada para pedagang untuk menggelar daganganya juga terlalu sedikit.

Ungkapan keprihatinan itu dilontarkan dr Benyamin Kristianto, anggota Komisi E DPRD Jatim di sela-sela acara Penyerapan Aspirasi Masyarakat (Reses) II Tahun 2016 bersama Perkumpulan Pedagang Indonesia (Pedalindo) beberapa waktu lalu.

Dia menilai, kondisi tempat penampungan sementara itu sangat tidak layak dan mengganggu kelancaran arus lalu lintas di sekitarnya.

“Waktu yang diberikan kepada para pedagang untuk berjualan juga terlalu sedikit, yakni hanya hari Minggu,” kata Benyamin Kristianto.

Sebelumnya, lanjut anggota dewan yang juga Wakil Ketua DPD Partai

SIDOARJO (BM) – Bupati Sidoarjo, H Saiful Ilah SH MHum, merayakan hari kelahirannya dengan menggelar tasyakuran di Pendopo Delta Wibawa, Selasa (9/8). Selain sejumlah kepala SKPD, anggota DPRD, pimpinan BUMD, seorang anggota DPR RI dari Komisi XI, Indah Kurnia, juga ikut hadir pada acara itu.

Kepala daerah kelahiran Sidoarjo 9 Agustus 67 tahun silam itu, dengan didampingi istrinya, Ny Hj Anni’matus Sa’diyah, sempat pula menyumbangkan lagu berjudul ‘Aku Makin Cinta’ yang dipopulerkan Vina Panduwinata. Melalui lagu itu, wakil bupati dan bupati dua periode itu sepertinya ingin mengungkapkan perasaannya kepada istrinya.

Seperti lazimnya orang yang berulang tahun, pemberian kado ulang tahun kepada Bupati Sidoarjo menjadi salah satu kemeriahan saat itu. Kado pertama diberikan Ny Hj Anni’matus Sa’diya. Kemudian dikuti satu per satu para undangan.

Dalam kesempatan itu, Bupati Saiful Ilah mengucapkan terima kasihnya atas doa yang diberikan kepadanya. Ia juga berdoa agar Allah SWT memberikan usia yang barokah dan bermanfaat. Ia juga berdoa agar dirinya dan keluarganya terus diberi kesehatan dan keselamatan. (cls/udi)

FOTO: BM/IST

PENAMPUNGAN SEMENTARA: Sejumlah PKL menggelar dagangannya di tempat penempungan sementara di Jalan Raya Ponti Sidoarjo. Sebelumnya, mereka berjualan di Jalan Raya Taman Pinang Indah (TPI) Sidoarjo.

Gerindra itu, para PKL menggelar dagangannya setiap hari di Jalan Raya Taman Pinang Indah (TPI) Sidoarjo.

“Kami minta Pemkab Sidoarjo mencarikan tempat yang bisa digunakan

secara permanen,” tegasnya.

Lebih lanjut menurut dia, para PKL yang semuanya berjumlah 400 orang itu memiliki hak untuk mencari nafkah secara berkesinambungan.

Oleh karenanya, Pemkab Sidoarjo juga harus memfasilitasinya agar mereka bisa berjualan setiap hari di tempat yang jauh lebih permanen.

“Kalau hanya aktivitas sampingan, ya tak masalah. Tapi kalau mereka menjadikan berjualan ini menjadi sumber pendapatan utama, kan kasihan kalau hanya berdagang seminggu sekali,” imbuhnya.

Selama ini, lanjut dia, PKL merupakan usaha kerakyatan. Hanya saja mereka membutuhkan penataan yang memadai. Hal ini agar mereka tidak bergantung pada dana stimulus pemberian pemerintah atau bantuan jenis lainnya.“PKL juga harus mampu menjual produk-produk unggulannya secara bersaing. Agar pelanggannya tetap bisa mempublikasikan dari mulut ke mulut,” tandas wakil rakyat yang berangkat dari Dapil I (Surabaya-Sidoarjo) itu seraya berjanji secepatnya akan mengirim surat ke Pemkab Sidoarjo terkait keberadaan PKL di Jalan Raya Ponti. (cls/udi)

KONTINGEN PRAMUKA: Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, didampingi Ketua Kwarcab Pramuka Sidoarjo H.MG Hadi Sutjipto melepas kontingen perwakilan penggalang Kwarcab Pramuka Sidoarjo utuk Jambore Nasional X 2016.

Arief Bachtiar Ketua Gapensi Sidoarjo

SIDOARJO (BM) - Muscab Vlll Gapensi Sidoarjo yang digelar di Hall Jupiter, Sun City Hotel secara aklamasi memilih Arief Bactiar menggantikan Agus Sunarto sebagai Ketua Gapensi periode 2016 hingga 2021 mendatang, Selasa (9/8).

Terpilihnya pengusaha kontraktor muda asal Pondok Mutiara Sidoarjo ini, memang sudah santer sejak acara Muscab belum dimulai. “80 persen anggota yang hadir sudah sepakat mengangkat Pak Arif jadi ketua gapensi,” kata Nur Mandiri, salah satu pengurus Gapensi Sidoarjo.

Usai muscab, Arief Bachtiar menyatakan, dirinya yakin FOTO: BM/MUCHLIS akan mampu membawa GapArief Bactiar ensi Sidoarjo lebih baik. ”Kita akan benahi hubungan eksternal sebagai kemitraan pemerintah dan swasta, juga hubungan ke dalam akan meningkatkan pemberdayaan fungsi jajaran komisi di organisasi,” tandas Arief.

Sementara itu, Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Achmad dalam sambutannya berpesan, organisasi gapensi merupakan mitra kerja dalam membangun Sidoarjo. “Kekompakan harus dijaga, bagaimana gapensi mengayomi anggotanya karena membuahkan kemanfaatan bagi semua, bukan mepentingan sendiri,” ujarnya. (cls/udi)