Berita Metro 25 Oktober 2016

HARIAN PAGI TERBIT 12 HALAMAN

Iklan/ Langganan:

RP 3.500,-

5318686

www.beritametro.co.id

SELASA, 25 OKTOBER 2016

I INDEKS

Dahlan Diperiksa ke Empat Kali SURABAYA (BM) - Untuk ke empat kalinya Dahlan Iskan diperiksa penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Dahlan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pelepasan 33 aset PT Panca Wira Usaha (PWU).

Mantan Menteri BUMN tersebut datang di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Senin (24/10) sekitar pukul 08.45 WIB, dengan menggunakan pakaian kemeja warna biru.

Setibanya di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, pria yang akrab dipanggil DI itu langsung menyapa para wartawan yang sudah menunggu sejak pagi. “Pagi, Anda dari wartawan mana?” kata Dahlan yang menanyakan satu persatu wartawan yang mengambil gambar dirinya, Senin (24/10/2016).

Sementara Maruli Hutagalung Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengaku, kalau status Dahlan Iskan hingga sekarang masih diperiksa sebagai saksi melanjutkan pemeriksaan sebelumnya. “Pemeriksaan kemarin belum selesai, hari ini dilanjutkan kembali,” kata Maruli Hutagalung.

Puluhan Kafe Bantaran Sungai Brantas Ditertibkan BACA HALAMAN

04

FOTO: BM/ISTIMEWA

Baca: Jaksa... Hal. 7

DEMO DOKTER: Ratusan dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) melakukan aksi unjuk rasa di Ibu Kota hari ini, Senin (24/10). Demo itu untuk menuntut pemerintah agar membatalkan Program Dokter Layanan Primer (DLP).

Kemenko: KUR Dorong Peningkatan Status Usaha Mikro BACA HALAMAN

08

Sampang Kembali Terendam Luapan Sungai Kemuning BACA HALAMAN

09

Kepergok Pungli, Langsung Dimutasi BACA HALAMAN

IDI Unjuk Rasa Nasional

Ratusan Dokter Demo Istana JAKARTA (BM) - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menggelar aksi demo secara nasional, untuk menolak sistem pendidikan baru di dunia kedokteran, yakni dokter layanan primer. IDI menilai, tidak ada yang istimewa dengan dokter layanan primer (DLP), sehingga malah terjadi pemborosan.

Di Jakarta, ratusan dokter menggelar unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan, Senin (24/10). dr Agung menjelaskan, sebetulnya secara kompetensi tidak ada yang berbeda antara dokter layanan primer dan dokter umum. Dokter layanan primer harus menguasai 144 diagnosis yang mana menurut Agung, hal itu sudah semestinya melekat pada kemampuan dokter umum.

Dokter Layanan Primer merupakan jenjang baru pendidikan kedokteran di Indonesia yang dilaksanakan setelah program profesi dokter dan program internship yang setara dengan jenjang pendidikan profesi spesialis. Dokter Layanan Primer ini nantinya akan menerap-

FOTO: BM/ISTIMEWA

KLARIFIKASI: Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama usai melakukan klarifikasi ke Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (24/10). Ahok dilaporkan atas tuduhan penistaan agama terkait pidatonya tentang surat Al-Maidah.

Ahok Klarifikasi ke Bareskrim

kan ilmu kedokteran keluarga, ditunjang dengan ilmu kedokteran komunitas dan ilmu kesehatan masyarakat.

DLP akan ditempatkan di seluruh fasilitas kesehatan primer seperti Puskesmas dan klinik. Tidak ada paksaan bagi dokter untuk mengikuti Program DLP. Namun dengan mengikuti program DLP, grade dokter bertambah.

“Sayangnya tidak itu yang diperbaiki, jadi membuat suatu hal yang baru, yang semestinya sudah bisa dilakukan sebelumnya,” kata dr Agung saat demo di Taman Aspirasi silang Monas depan Istana, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (24/10/2016).

Agung menilai, program studi DLP terlalu dipaksakan. Sebab saat ini belum

JAKARTA (BM) - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri memeriksa Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama atau Ahok terkait dugaan penistaan agama, Senin (24/10). Kedatangan Ahok ke Bareskrim disebut sebagai inisiatifnya sendiri untuk mengklarifikasi persoalan.

“Saya datang supaya bisa memberikan klarifikasi kepada polisi atas kasus Pulau Seribu, yang soal Surat Al Maidah,” ujarnya sebelum masuk ruang pemeriksaan Bareskrim, Jakarta, Senin (24/10/2016).

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Gubernur DKI Jakarta, mengatakan tidak punya niat menghina Al Quran dan Ulama, sehubungan ucapan Surat Al Maidah di Kepulauan Seribu, akhir September lalu.

Ahok menyampaikan itu usai diperiksa oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Jakarta, Senin (24/10/2016) sejak pukul 10.30 hingga 12.45 WIB tadi.

Baca: Biaya... Hal. 7

Baca: Polri... Hal. 7

12

Kasus Penculikan Bocah Sabita di Malang

Korban Ditemukan di Bawah Pohon Bambu Berakhir sudah drama penculikan bocah perempuan bernama Sabita Mahfudiah Laila. Bocah berusia 3,5 tahun itu sudah kembali ke pangkuan orangtuanya, Satrio Pamungkas dan Yuyun Maulidyah. Praktis sejak Senin (24/10) Sabita telah berada dalam pelukan keluarga, di Desa Karangnongko, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Itu berarti korban hanya selama sehari bersama penculik. Berikut laporan wartawan Berita Metro Kholil.

Bocah Korban Penculikan Ditemukan di Bawah Pohon Bambu

KALA ditemukan, kondisi korban dalam keadaan baik, tanpa ada luka sedikit pun pada tubuh korban. Sehingga dengan dikembalikan Sabita oleh penculik, maka tidak hanya pihak Kepolisian saja yang merasa lega.

Itu karena kedua orang tua dan kerabat korban juga bersyukur. Sebab, Sabita bisa kembali berkumpul bersama keluarganya.

Kapolres Malang AKBP Agus Yulianto SIK,

kepada wartawan mengakui jika korban penculikan seorang anak bayi dibawah umur lima tahun (balita) berjenis kelamin perempuan, asal Desa Karangnongko, Kecamatan Poncokusumo, kini sudah bersama kedua orang tuanya. Sebab anak tersebut, pada Minggu (23/10) malam kemarin telah dikembalikan oleh pelaku penculikan.

Meski Sabita yang menjadi korban pencu-

likan sudah dikembalikan dan saat ini sudah bersama kedua orang tuanya, tegas dia, namun Polisi tidak berhenti disini.

Polisi terus melakukan penyelidikan terhadap pelaku penculikan. Makanya, polisi mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan saksi termasuk pembantu rumah tangga korban, yang sempat dianiaya pelaku.

“Pihaknya juga meminta bantuan informasi pada masyarakat, jika ada informasi yang mengarah pada kasus penculikan tersebut.

Baca: Korban... Hal. 7 DIKEMBALIKAN : Bocah Sabita Mahfudiah Laila, yang menjadi korban penculikan telah dikembalikan ke keluarganya, Senin (24/10).

FOTO : BM/KHOLIL

Penculiknya mana..

Dahlan Diperiksa ke Empat Kali Jaksa hati-hati..

PRAKIRAAN CUACA

SPIRIT

SURABAYA

JAKARTA

DENPASAR

YOGYAKARTA

CERAH BERAWAN SUHU : 25 - 30°C

BERAWAN SUHU : 25 - 28°C

BERAWAN TEBAL SUHU : 25 - 34°C

BERAWAN SUHU : 23 - 32°C

Apabila secara kebetulan kamu menjadi orang yang dekat dengan penguasa, maka berhaƟ-haƟlah kamu seolah-olah kamu sedang berdiri di atas pedang yang tajam sekali.

- Imam Ghozali -

2 POLHUKAM

berita metro www.beritametro.co.id

SELASA, 25 OKTOBER 2016

Presiden Kumpulkan Pangdam dan Kapolda

KILAS

TNI Back Up Polri Amankan Pilkada

BNN Musnahkan Sabu 32 Kg

JAKARTA (BM) - Presiden JokoWidodo mengumpulkan seluruh panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) dan kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) membahas pungutan liar dan Pemilihan Kepala Daerah.

“Saya pada hari ini hanya berbicara dua hal, pertama berkaitan dengan pungutan liar (pungli), kedua berkaitan dengan Pilkada,” kata Presiden saat membuka Rapat Koordinasi dengan para Pangdam dan Kapolda di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/10) kemarin.

Dalam rapat koordinasi ini, Presiden didampingiWakil Presiden Jusuf Kalla serta beberapa menteri Kabinet Kerja, di antaranya Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian

Darmin Nasution, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

SelanjutnyaPanglimaTNIJenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Ade Supandi, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Agus Supriatna, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnivian.

Rapat koordinasi ini dihadiri para Pangdam dan Kapolda dari 34 provinsi untuk mendengarkan pengarahan Presiden Jokowi tentang langkah-langkah tegas pemerintah memberantas pungu-

tan liar dan menghadapi Pilkada.

Komitmen Panglima TNI Dalam konferensi pers di Istana Negara, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan seluruh jajaran TNI untuk mem-”back-up” (membantu) Polri dalam mengamankan pelaksanaan Pilkada serentak 2017. “Ini komitmen saya, mulai Sabang sampai merauke, semua pangdam saya perintahkan untuk siaga semuanya. Jangan ragu, kerahkan semua kekuatan daya yang ada,” kata Gatot Nurmantyo.

Dia mengatakan bahwa pelaksanaan Pilkada serentak 2017 merupakan pesta demokrasi sehingga akan menyiapkan semua jajarannya untuk mem”back up” Polri. “Saya tegaskan

TNI berpihak pada stabilitas keamanan dan TNI menyiapkan segala yang ada untuk back-up Polri apabila ada hal yang berusaha merusak stabilitas dan keamanan bangsa ini,” katanya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengatakan pihaknya bersama TNI dan unsur masyarakat lainnya akan secara bersama-sama untuk menyukseskan pesta demokrasi Pilkada Serentak 2017. “Polri dan TNI merupakan kekuatan inti, didukung stakeholders lainnya, kita harap bisa kerja bersama-sama untuk menjaga kamtibnas,” kata Tito.

Dia juga mengungkapkan pihaknya telah melaksanakan rapat koordinasi, khususnya Polri dan TNI, untuk pelaksanaan

pengamanan Pilkada serentak.

“Dari jajaran Polri dan TNI, kami sepakat dengan Panglima untuk semua lini atas bawah, pusat sampai provinsi, kemudian kabupaten, kota, kecamatan sampai Babinsa Babinkamtibnas, juga dengan Mendagri, dengan lurah dan kepala desa, kita sepakat untuk bersama-sama jaga kamtibnas,” tegasnya.

Tito juga menegaskan bahwa posisi Polri netral dalam menjaga keamanan dan stabilitas kamtibnas. “Bila terjadi pelanggaran hukum atau pelanggaran pilkada, kita harap semua dilaksanakan sesuai aturan hukum, jangan inkontstitusional, apalagi tindakam anarkis. Kita harus jaga bersama-sama,” tegasnya. (ant/nii)

Duet Ahok – Djarot tak Hadiri Pleno KPU DKI

Pasangan Agus-Sylvi Lebih Semangat JAKARTA (BM) - Agus HarimurtiYudhoyono dan Sylviana Murni, pasangan calon gubernur/wakil gubernur DKI Jakarta 2017-2022, lebih bersemangat dibandingkan dengan pasangan calon lainnya dalam menghadiri Rapat Pleno Terbuka Pasangan Calon Gubernur/ Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017-2022, di Balai Sudirman, Senin (24/10) sore. Pasangan Agus-Sylvi datang ke Balai Sudirman, tempat Rapat Pleno berlangsung, pada pulul 15.30, setengah jam lebih awal daripada jadwal undangan KPUD DKI Jakarta pada pukul 16.00. Pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno datang sekitar pukul 13.45, sedangkan pasangan calon petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat berhalangan hadir.

Agus-Sylvi datang dengan pakaian batik biru dengan celana hitam. Agus memakai peci hitam, sedang Sylvi berjibab warna senada dengan bajunya. Anis dan Sandi mengenakan pakai putih dengan celana wara kaki.

Rapat Pleno Terbuka Pasan-

gan Calon Gubernur/Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut diselenggarakan oleh KPUD DKI sebagai tahapan pelaksanaan Pilkada DKI 2017. Tahapan berikutnya dalam waktu dekat adalah pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon pada Selasa (25/10), lalu dilanjutkan masa kampanye 28 Oktober 2016-11 Februari 2017.

Dalam Rapat Pleno Terbuka itu, KPU DKI Jakarta mengumumkan ketiga pasangan calon tersebut memenuhi syarat sebagai Calon Gubernur/Wakil Gubernur DKI 2017-2022 dalam pilkada mendatang. Dengan demikian, Pilkada DKI Jakarta 2017 diikuti oleh tiga pasangan, yakni Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni; Anies Baswedan-Sandiaga Uno; dan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat. “Pilkada DKI 2017 secara resmi diikuti tiga pasang calon,” kata Soemarno, Ketua KPUD DKI Jakarta, dalam forum rapat tersebut.

Dia menjelaskan, pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur DKI 2017-2022 yang perta-

ma adalah Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat yang diusung PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Hanura, dan Partai Golkar. Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur yang kedua adalah Agus Harimurti Yudhoyono dan

Sylviana Murni, yang diusung Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional. Sedangkan Pasangan Calon Gubernur/ Wakil Gubernur yang ketiga adalah Anies Baswedan dan Sand-

iaga Uno, yang diusung Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera. Dengan penetapan tersebut, seluruh calon terikat dengan ketentuan KUPD DKI Jakarta. Termasuk kegiatan kampanye, harus dilakukan pada waktunya. (yok/nii)

penghitung uang.

Motor “Gede” berwarna biru dengan nomor polisi L 2378 QQ itu disita pada Jumat pekan lalu, dari salah satu lokasi kegiatan penyitaan barang bukti. “Ada 14 titik lokasi yang didatangi peny-

BM/ISTIMEWA

DISITA: Motor gede milik Taat Pribadi disita polisi sebagai barang bukti.

ICW Desak KPK Proaktif JAKARTA (BM) - Aktivis Indonesia CorruptionWatch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar proaktif mengembangkan kasus yang diduga melibatkan pejabat Kejaksaan Agung (Kejagung) seperti perkara bantuan sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. “Kalau memang ada keterlibatan harus dikejar,” kata peneliti hukum ICW Emerson Yuntho di Jakarta, Senin.

Menurut ICW, terjadi dua dugaan kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat kejaksaan yakni penanganan kasus bantuan sosial Pemprov Sumut yang disebutkan mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho menyerahkan uang kepada Maruli Hutagalung. Kasus lainnya, dugaan suap perkara PT Brantas Abipraya untuk Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Sudung Sitomorang dan Asisten Pidana Khusus Tomo Sitepu.

Emerson menuturkan masyarakat harus mengingatkan KPK agar mengembangkan kasus yang terindikasi melibatkan pejabat struktural di Kejagung. (ant/nii)

PENGADILAN NEGERI/NIAGA/HAM/HI/TIPIKOR SURABAYA Jln. Raya Arjuno No 16 – 18 Telp. 031-5311523 SURABAYA 60251 ===================================== PP.PN.SBY.Sdr. Suparman, SH.MH. PANGGILAN SIDANG (MASS MEDIA) Nomor : 637/Pdt.G/2016/PN.SBY.

PRIYOKO

SEMANGAT: Pasangan Agus - Sylvi dalam kontestasi Pilkada DKI 2017 lebih bersemangat dibanding dua kontestan lain saat datang paling dulu menghadiri pleno KPUD DKI, kemarin.

Moge Taat Pribadi Disita Polisi SURABAYA (BM) - Sejumlah barang milik Taat Pribadi dari padepokan maupun rumah isterinya disita Penyidik Ditreskrimum Polda Jatim . Di antaranya adalah sebuah motor Harley Davidson dan sejumlah mesin

JAKARTA (BM) - Badan Narkotika Nasional (BNN) memusnahkan barang bukti narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) jenis sabu-sabu sebanyak 32,7 kilogram.

“Pemusnahan barang bukti ke 14 yang dilakukan oleh BNN ini merupakan pemusnahan dari empat kasus tindak pidana narkotika dengan total barang bukti awal sebanyak 32,745 kilogram sabu,” kata Kepala BNN, Komjen Pol Budi Waseso, yang akrab dipanggil Buwas di Jakarta, Senin.

Dari total barang bukti sebelumnya telah disisihkan sebanyak 35 gram guna keperluan laboratorium, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendidikan dan pelatihan K9, katanya. “Kasus pertama disita 3,385 kilogram sabu di sebuah kamar kos di Jalan Gunung Sibayak No. 6, Medan Timur, Kota Medan, Jumat (26/8). Dan diamankan dua tersangka berinisial N dan M,” kata Buwas.

Kasus kedua, BNN menyita 221 gram sabu dalam sebuah paket UPS yang di dalamnya terdapat setrika. Pemilik barang yang diketahui sebagai penerima barang berinisial MA yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), katanya. “Kasus ketiga ada dua tersangka berinsial BH dan RP dengan barang bukti sebanyak 16,65 kilogram pada Rabu (14/10) di daerah Pondok Kelapa, Medan,” kata Buwas. (ana/nii)

idik,” kata Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono, Senin (24/10).

Selain menyita motor Harley Davidson, polisi juga menyita tiga unit mesin penghitung uang otomatis milik Taat Pribadi. Dari tiga unit itu, dua diantaranya berukuran kecil, dan satu berukuran besar. Polisi tidak menjelaskan dari mana mesin itu disita.“Yang jelas dari 14 titik lokasi yang disisir penyidik dari rumah taat Pribadi, rumah isteri, dan padepokan,” terangnya.

Selain mesin penghitung uang, polisi juga menyita puluhan item barang seperti fotofoto Taat Pribadi, bendera panji kerajaan padepokan, penutup kepala yang biasa dipakai untuk acara khusus, kotak baja peny-

impan uang, tujuh unit mobil, dokumen sertifikat tanah, sawah, dan usaha, serta benda pusaka padepokan.

Benda-benda itu disita polisi sejak Jumat pekan lalu dari Probolinggo, Jawa Timur. “Bendai-Benda tersebut disita untuk keperluan penyidikan,” jelasnya.

Selain menyita barang bukti, polisi sampai saat ini terus memanggil saksi-saksi dari kalangan orang dekat tersangka untuk mendalami informasi tentang dugaan aksi penipuan. Taat Pribadi sendiri sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan. Polisi memproses kasus tersebut berdasarkan sejumlah laporan korbannya. Para korban mengaku mengalami kerugian ratusan

juta hingga ratusan miliar.

Sementara itu, dua isteri Taat Pribadidiperiksa penyidik Ditreskrimum Polda Jatim, Senin (24/10/2016). Keduanya adalah Rahma Hidayat (isteri pertama) dan Mafeni (Isteri ketiga).

Keduanya diperiksa sejak pukul 09.00 WIB. Mafeni keluar dari gedung Ditreskrimum Polda Jatim sekitar pukul 13.45 WIB didampingi seorang perempuan. Mafeni yang mengenakan busana warna hitam bungkam saat ditanya wartawan, dan menutupi sebagian wajahnya.

Menurut, Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono, kedua istri Taat Pribadi itu diperiksa terkait pengembangan kasus penipuan di Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi. (zal/nii)

Pada Hari : SELASA, Tanggal : 24 OKTOBER 2016, Saya : ANIK DWI W. S.Sos. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ; MEMANGGIL KEPADA : VANNY LESTARI MANGIRI, dahulu tinggal di jalan Bendul Merisi Besar No.93 RT.009 RW.010 Kel. Bendul Merisi, Kec. Wonocolo, Surabaya. Selanjutnya terakhir tidak diketahui alamatnya, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; Supaya ia datang menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya Jalan Raya Arjuno No.16-18 Surabaya, Pada hari : KAMIS, tanggal : 24 NOVEMBER 2016. Jam 08.00 WIB. Dalam pemeriksaan Perkara Perdata Register Nomor : 637/Pdt.G/ 2016/PN.Sby. antara : DODY HERMAWAN HERMAN, …………………..………sebagai…………..……………PENGGUGAT; Melawan : VENNY LESTARI MANGIRI, …………………………

Sebagai……………..…………… TERGUGAT; Oleh karena ternyata Tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya/ tempat tinggalnya secara jelas dan pasti, maka berdasarkan Pasal 390 (3) HIR, risalah panggilan ini saya laksanakan melalui Mass Media Harian “Berita Metro” sesuai bunyi pasal 27 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan salinan risalah panggilan ini kepada Mass Media Harian “Berita Metro” Surabaya.

Demikian risalah panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta : Mass Media Harian “Berita Metro” Surabaya TTD ………………….

JURUSITA PENGGANTI, ANIK DWI WAHYUNINGSIH, S.sos

Menyorot Kiprah Pimpinan Jilid IV KPK (5-habis)

Sejak Awal Hadir untuk Menangani Kejahatan Luar Biasa Menghitung hari. Sampai dengan Selasa (25/10), sudah 309 hari lima orang pimpinan jilid IV KPK bertugas. Dalam melaksanakan tupoksi pemberantasan korupsi, KPK melakukan operasi penindakan dan pencegahan. Berikut catatan terakhir dari lima tulisan menyorot kiprah pimpinan jilid IV KPK. SELAIN bidang penindakan, di bidang pencegahan, KPK membentuk Gerakan Nasional untuk Mewujudkan Kedaulatan Energi melalui Koordinasi dan Supervisi Pengelolaan Sektor Energi bersama empat kementerian dan 32 provinsi; meneruskan ‘Gerakan Nasional Saya Perempuan Anti Korupsi’ (GN SPAK) yang ingin mengoptimalkan peran perempuan dalam masyarakat untuk menciptakan kondisi bebas dari korupsi; meluncurkan permainan ‘Sahabat

Pemberani: Permainan Kejujuran’ yang dapat diunduh secara gratis melalui Google Play.

Selanjutnya ada juga peluncuran media pembelajaran antikorupsi berbasis online, yakni Portal Anti Corruption Learning Center (ACLC); menandatangani perjanjian kerja sama tentang pemanfaatan informasi dan publikasi dengan tujuh perguruan tinggi terkait pemanfaatan publikasi lokal yang diterbitkan masing-masing lembaga; memperkenalkan aplikasi JAGA yang diun-

duh melalui play store untuk mencegah korupsi di sektor pelayanan publik seperti terhadap sekolah, rumah sakit, puskesmas dan fasilitas publik lain.

Masih ada kerja sama den-

gan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyediaan dan pemanfaatan data, informasi statistik, pengembangan metodologi, sistem informasi statistik, dan sumber daya manusia termasuk

BM/ISTIMEWA

LIMA PIMPINAN KPK: Lima pimpinan jilid IV KPK yang menjadi tumpuan harapan masyarakat Indonesia dalam aksi pemberantasan korupsi.

dengan melaksanakan Survei Penilaian Integritas di kementerian/lembaga/pemerintah daerah; menggelar Festival Anak Jujur hingga meluncurkan gerakan Profesional Berintegritas (PROFIT) yang akan menjadi landasan operasional BUMN, swasta dan sektor bisnis dalam gerakan antikorupsi.

Dari program-program pencegahan itu memang tampak berbasis teknologi informasi seperti yang pernah disampaikan oleh Agus pada masa-masa awal menjabat.

“Kalau hari ini baru ada‘e-procurement’ dan seharusnya ada‘ebudgeting’,berikutnyaada‘e-monitoring’. Kalau diterapkan di seluruh Indonesia, Anda akan lihat‘eplanning’ dan ‘e-budgeting’. Kita akan secara partisipatif mengontroldanmelakukankoreksi,mem-

berikaninput,mengkritikjalannya pemerintahan yang sedang berjalan,”ungkapAgusRahardjo,KetuaKPK,dalamsuatukesempatan.

Kejahatan Luar Biasa Berdasarkan penjelasan UU No 30 tahun 2002 tentang KPK, pembentukan KPK dilatarbelakangi oleh tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hakhak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

Penegakan hukum untuk

memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensionalselamainiterbuktimengalamiberbagaihambatan.Untuk itudiperlukanmetodepenegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukansuatubadankhusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaanmanapun.

Bebas dari kekuasaan manapun menjadi modal tidak ternilai agar KPK punya prioritas dengan rasionalitas yang sehat dalam mengusut kasus-kasus yang jelasjelas melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat luas, bukan masyarakat setempat.

Seperti yang disampaikan oleh kriminolog CLyaton A Hartjen, “It doesn’t matter what the law says, what matters is what the guy behind the desk interprets the law to say”. (des/ant/nii)

SURABAYA 03

berita metro www.beritametro.co.id

SELASA, 25 OKTOBER 2016

Anak-anak Sesak Napas, Warga Kalilom Lor Wadul Dewan

Profil

PT Merak Jaya Beroperasi Tanpa Izin

Kembalikan Kejayaan KBS

SURABAYA (BM) – Sudah dua tahun PT Merak Jaya Beton yang berlokasi di Kalilom Lor beroperasi tanpa mengantongi izin. Aktivitas usahanya menimbulkan pencemaran udara yang mengganggu warga sekitar, dan mengakibatkan anak-anak mengalami sesak napas dan ISPA. Warga Kalilom Lor pun akhirnya mengadukan pencemaran udara yang ditimbulkan oleh operasional PT Merak Jaya Beton tersebut kepada DPRD Kota Surabaya. Perwakilan warga yang merasa terganggu pencemaran dampak lingkungan itu diterima wakil rakyat yang duduk di DPRD Surabaya, Senin (24/10), di ruang sidang badan legislatif.

Ketua Komisi C DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri menerangkan, pihaknya setahun yang lalu pernah melakukan sidak atas beroperasionalnya PT Merak Jaya Beton. Saat itu, legilastor memberikan rekomendasi kepada Pemkot agar melihat dari semua sisi, sebelum mengeluarkan perizinan.

“Sebenarnya kami sudah pernah memberikan rekomendasi kepada Pemkot agar tidak hanya melihat dari sisi adminis-

trasi saja, tetapi juga bagaimana kondisi lapangan dan dampak yang ditimbulkan,” jelasnya.

Merespon keluhan warga, Cak Ipuk-sapaan akrab ketua Komisi C ini, mengatakan keberadaan PT Merak Jaya Beton sudah layak untuk ditutup operasionalnya. “Menurut kami sudah layak ditutup, karena ternyata memang belum mempunyai izin tetapi sudah beroperasi,” tandas politisi PDIP ini.

Kesempatan berbeda perwakilan Pemkot Surabaya, Awaluddin, Kabid IMB mengatakan, sebenarnmya secara teknik dan retribusi mereka telah penuhi. Namun sampaai saat ini IMB yang mereka ajukan belum diberikan. “UKL-UPL yang sudah rampung, artinya kami tidak bisa menahan untuk menerbitkan IMB sesuai peruntukannya. Dalam penerbitan UKLUPL itu berarti sudah ada kajian oleh BLH, terkait upaya kelola lingkungan dan upaya pengelolaan lingkungan,” papar Awal.

Sementara itu warga Kalilom Lor menuntut agar para wakil rakyat bisa merekomendasikan agar Pemkot Surabaya menghentikan sekaligus menutup kegiatan PT Merak Jaya Be-

ton itu yang berdampak pada lingkungan sekitar.

Warga menuding kegiatan pabrik beton ini, mengganggu aktifitas warga sekitar. Bahkan belakangan mulai berdampak terhadap kesehatan masyarakat sekitar karena debu yang ditimbulkan oleh lalu lalang armada pabrik berlangsung terus menerus setiap harinya.

“Gara gara PT Merak Jaya

Beton anak anak aami menjadi sesak nafas,” ucap ustad Abdul Hakam, koordinator aksi.

Pihaknya juga meminta agar keberadaan pabrik beton di lingkungan mereka segera di relokasi.Selain pencemaran udara akibat debu dari operasional PT Merak Jaya beton itu juga mereka beroperasi tidak mengenal waktu. “Kami atas nama warga menuntut PT Mer-

ak Jaya Beton segera di relokasi atau ditutup,” ujarnya.

Dijelaskan Ustad Hakam, sejak dua tahun lebih warga terganggu oleh kegiatan PT Merak Jaya Beton. Aktivitasnya menimbulkan kebisingan dan belakangan mulai berdampak terhadap kesehatan masyarakat sekitar, khusunya gangguan saluran pernafasan akibat debu yang ditimbulkan. (has/nii)

BM/HASAN

PROTES PENCEMARAN: Perwakilan warga Kalilom Lor Surabaya kemarin mengadu ke dewan atas kasus pencemaran udara akibat operasional pabrik beton curah di wilayah mereka.

Gedung DPRD Surabaya Terancam Roboh SURABAYA (BM) - Poyek pembangunan basement Balai Pemuda oleh PT Cipta Karya Multi Teknik bersama konsultan pengawas CV Amoret Consulondo menuai masalah. Pasalnya sistem pengerjaan proyek senilai Rp 19 Milyar itu disinyalir tidak dibarengi dengan antisipasi dampak yang ditimbulkan.

Pemasangan tiang pancang dan pembukaan (penggalian) area basemen ini dibutuhkan keahlian khusus dan tentu melibatkan sejumlah alat berat yang tidak sedikit, apalagi posisinya berdekatan dengan bangunan existing di sekitarnya.

Salah satu gedung exsisting di sekitar proyek pembangunan basement Balai

Pemuda adalah Gedung DPRD Surabaya. Saat ini kondisi gedung wakil rakyat itu mengalami keretakan di bagian tembok, plafon dan lantai di tingkat 1 dan 2.

Menurut Sudianto, ST, konsultan pengawas bangunan gedung dan jembatan, penyebab keretakan gedung DPRD Surabaya ini ada dua kemungkinan. Pertama diakibatkan oleh getaran alat berat, dan yang kedua karena terjadi pergeseran kontur tanah yang berakibat fondasi gedung DPRD Surabaya mengalami retak.

“Dari kedua kemungkinan ini, yang paling fatal jika keretakan beberapa sudut tembok di gedung DPRD Surabaya ini diakibatkan oleh faktor yang kedua,

yakni pergeseran kontur tanah yang berakibat gesernya atau turunnya fondasi.

Ini bisa berakibat gedung dewan runtuh, padahal semua itu bisa diantisipasi sebelumnya,” ujarnya, Senin (24/10).

Menanggapi kejadian ini, Camelia Habibah anggota Komisi C DPRD Surabaya mengatakan jika pihaknya akan segeramemangilpihak-pihakyangterkaitseperti dinas Cipta Karya, pelaksana dan konusltan pengawas di lapangan. “Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja karena bisa berakibat fatal. Untuk itu kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Cipta Karya untuk memanggil pelaksana dan konsultan pengawasnya, pada Rabu besok,” tegasnya.

Tidak hanya itu, Habibah juga telah meminta kepada Dinas Cipta Karya untuk menghentikan sementara kegiatan proyek pembangunan basement Balai Pemuda, sampai didapatkan solusi pelaksanaan yang paling aman. “Kami sudah minta kepada Dinas cipta karya untuk memberhentikan sementara kegiatan proyek sampai didapatkan solusi saat rapat hearing digelar,” katanya.

Senada , anggota komisi C lainya , Akhmad Suyanto, mengatakan bahwa proyek basemen Balai Pemuda ini tidak dilengkapidenganpenelitihanterlebihdahulu.Serta tidak memperhatikan gedung- gedung yang ada disekitarnya.(dji/nii)

Orpes Berjuang SMA/SMK Dikelola Pemkot SURABAYA (BM) – Organisasi pelajar Surabaya (Orpes) memasuki generasi kelima. Suksesi ketua pun harus dilakukan.

Senin (24/10), dalam kongres pelajar Surabaya, siswa SMA Dr. Soetomo, Ade Setiawan, terpilih menjadi ketua baru menggantikan Khusnul Prasetyo. Ade akan memimpin selama satu tahun organisasi bagi siswa

SMP/MTs, SMA/MA dan SMK se Surabaya ini.

Berbagai isu penting dibahas dalam Orpes. Salah satunya mengenai kelanjutan Orpes di masa mendatang. Sebab, berdasar UU 23/2014 tentang pemerintah daerah, bidang pendidikan menengah telah beralih dikelola provinsi. Orpes mulai mempertanyakan eksistensinya.

BM/SULUH DWI PRIAMBUDI

PERTANYAKAN ORPES: Para pelajar SMP/MTs, SMA/MA dan SMK se Surabaya yang tergabung dalam orpes mempertanyakan masa depan orpes jika SMA sederajat dikelola Pemprov.

Apalagi, mereka juga telah turut berjuang agar SMA/SMK tetap dikelola kabupaten/kota.

Ade mengatakan, perjuangan Orpes generasi keempat akan dilanjutkan. Selain itu, rencana ke depan yang digagasnya ialah bertemu dengan DPR RI dan Mahkamah Konstitusi (MK). “Kami khawatir sekolahsekolah di Surabaya ini justru lebih banyak menampung siswa dari luar dan angka putus sekolah menjadi tinggi,” kata dia.

Selain pendidikan gratis dan angka putus sekolah yang mengkhawatirkan, para pelajar juga khawatir tahun depan Orpes akan ditiadakan.

Ketua Orpes generasi keempat, Khusnul Prasetyo mengatakan, selama satu tahun terakhir masa kepemimpinannya telah banyak hal yang sudah dilakukan. Salah satunya yang dianggap paling keras perjuangannya ialah menghimpun aspirasi pelajar untuk mempertahankan pengelolaan SMA/SMK di tan-

gan Dispendik Surabaya.

“Tapi perjuangan itu belum selesai. Ke depan, perjuangan ini akan dilanjutkan oleh pengurus Orpes generasi V yang sekarang baru terbentuk,” terang Pras, sapaan akrab Khusnul Prasetyo di temui di Gedung Balai Pemuda Surabaya.

Menurut Pras, perjuangan mempertahankan pengelolaan SMA/SMK telah dilakukan secara massif. Baik oleh para pelajar, wali murid, hingga wali kota.

Namun, seluruh usaha itu belum membuahkan hasil sampai saat ini.

Kepala Dispendik Surabaya Ikhsan menuturkan, keberadaan orpes merupakan mitra untuk membangun sinergi program dari dinas sampai ke sekolah. Karena itu, proses regenerasi orpes harus tetap berjalan. “Dalam orpes ini terdapat pengurus Osis SMP, SMA/SMK se Surabaya,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Dindik Jatim Saiful Rachman men-

gungkapkan, program pembinaan pelajar yang dilakukan kabupaten/kota tetap bisa dijalankan. Namun, pihaknya berharap daerah tetap melakukan koordinasi dengan provinsi sebagai penanggung jawab penuh pengelolaan SMA/SMK. “Sama seperti kita dulu. Setiap ada kegiatan dengan daerah kan pasti kulon nuwun (Permisi) dengan bupati/wali kota di daerah,” tutur Saiful.

Pembinaan peserta didik baik dari segi prestasi maupun penanganan sosial tetap bisa dilakukan daerah. Hal itu diakui Saiful sebagai inovasi daerah yang postif. Sebab, dalam pelimpahan wewenang ini bukan berarti tanggung jawab ini milikku, ini milik mu. Semua tetap dilakukan secara bersamasama antara provinsi dengan daerah.

“Tapi kembali lagi, yang penting normanya adalah koordinasi. Kami perlu diberitahu,” pungkas dia. (sdp/nii)

MANAJEMEN Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS) termotivasi untuk membranding KBS sebagai tempat konservasi, edukasi dan juga rekreasi yang nyaman untuk dikunjungi warga seperti masa kejayaannya beberapa dekade silam. Branding image KBS itulah yang menjadi salah satu prioritas manajemen baru PDTS KBS. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Utama (Dirut) PDTS KBS terpilih, Khoirul Anwar, seusai menerima SK pengangkatan dari Walikota Surabaya, Senin (24/10). ”Kami akan mem-branding image untuk manajemen, PR (kehumasan) dan marketing di KBS. Itu salah satu prioritas yang akan kami lakukan. Harapannya, agar keramahan KBS kembali seperti masa kejayaan dulu. Paling tidak orang akan mengingat bahwa KBS tempat rekreasi yang nyaman dan aman,” ujar Khoirul Anwar.

Disampaikan Khoirul, di masa-masa awal menjabat Dirut PDTS KBS, dirinya akan lebih sering melakukan konsolidasi untuk mengidentifikasi apa saja masalah urgen yang dihadapi KBS serta apa yang harus dilakukan ke depannya. “Saya akan konsolidasi segera. Kami pelajari dulu seluruh aturan hukum dan seluruh permasalahan yang ada di KBS. Lalu kami petakan apa yang harus dilakukan sistematika nya,” sambung mantan Dirut PDAM Kabupaten Pasuruan ini.

Kabag Perekonomian Kota Surabaya, Chalid menegaskan, sejak diserahkannya SK tersebut, Khoirul Anwar telah resmi menjadi Dirut PDTS KBS. Dia mengharapkan, Dirut baru PDTS KBS akan bisa menjalankan amanah sebaik mungkin seperti yang disampaikan olehWali Kota Tri Rismaharini ketika memberikan SK pengangkatan. “Sudah bekerja mulai besok (Selasa). Bu wali juga sudah menyampaikan pesan ke pak Dirut bahwa ini adalah amanah warga Surabaya sehingga harus dikelola dengan baik,” ujar Chalid.

Menurut Chalid, ada beberapa hal di KBS yang harus menjadi concern bagi Dirut PDTS KBS yang baru. Beberapa hal yang menurutnya memerlukan pemikiran lebih lanjut diantaranya tentang bagaimana landscape KBS ke depan dan strategi penataan animal welfare. “Juga bagaimana agar temanteman yang bekerja di KBS bisa bekerja dengan nyaman. Nah, apa-apa yang ditargetkan akan kami pantau agar jangan sampai terlewati. Sehingga, hasil nyata dari perubahan di KBS bisa diketahui publik semisal orang bisa rekreasi di KBS dengan nyaman, satwa nya nyaman. Serta KBS untuk pendidikan, konservasi dan penelitian,” imbuh dia.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini ketika menyerahkan SK pengangkatan Dirut PDTS KBS, mengingatkan kembali tentang fungsi Kebun Binatang Surabaya. Bahwa, kebun binatang legendaris ini tidak hanya berfungsi sebagai orientasi bisnis. Tetapi juga untuk orientasi edukasi dan rekreasi bagi warga Surabaya. “Saya nitip amanah warga Surabaya. KBS ini punya banyak fungsi. Salah satunya, dengan adanya KBS ini, anak-anak masih bisa melihat beberapa satwa yang di tidak lagi mudah mereka temui,” pesan wali kota.

SelainWali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, ikut hadir dalam acara tersebut Sekretaris Kota Surabaya, Hendro Gunawan, Asisten II Sekkota M Taswin, Kepala Dinas Pertanian Kota Surabaya, Joestamadji dan Kepala Bagian Perekonomian Kota Surabaya, Chalid. Juga Plt Dirut PDTS KBS sebelumnya, Achsta Nita Boestani Tajudin. (has/nii)

BM/HASAN

Walikota Tri Rismaharini dan Dirut PDTS KBS, Khoirul Anwar.

Pemkot Buka Hotline Curhat 24 Jam

Risma Berbagi di Kongres Pelajar Surabaya 2016 Masa-masa usia pelajar SMP dan SMA merupakan masa-masa yang sangat menentukan. Seorang remaja akan tumbuh menjadi baik jika bisa melewati masa ini dengan baik, dan begitu pula sebaliknya. Walikota Surabaya, Tri Rismaharini karena itu tak segan meluangkan waktu untuk berbagi dengan para remaja di ajang Kongres Pelajar 2016. Berikut laporannya.

SEIRING dengan semakin mudahnya masyarakat mengakses informasi di dunia maya, membuatWali Kota Surabaya Tri Rismaharini tak hentinya mengingatkan para pelajar di Surabaya agar semakin memfilter diri. Hal tersebut diungkapkan, saat memberikan pengarahan pada acara Kongres Pelajar Surabaya 2016 di Balai Pemuda, pagi tadi (24/10).

Di hadapan 605 ketua OSIS tingkat SMP,SMA/Sederjat , wa-

likota menjelaskan bahwa tiang negara hari ini adalah pelajar. Jika negara ini adalah suatu bangunan, maka pelajar adalah salah satu pilar yang menyangga bangunan.Walikota menambahkan, jika bangsa lain ingin merusak suatu negara maka sasaran utama adalah para pelajar.

“Semua orang di dunia ini tahu pentingnya generasi pelajar, apapun akan saya lakukan untuk melindungi kalian (pela-

jar). Tugas kalian sekarang hanya perlu belajar, dengan pengetahuan kalian akan bisa memfilter masuknya budaya asing mulai dari narkotika hingga sosial media,” tegas Walikota.

Sosial media sempat menjadi perhatian Risma (sapaan akrab walikota), pasalnya di era sekarang pelajar lebih suka menghabiskan waktu untuk bermain sosial media, dibanding

BM/HASAN

KONGRES PELAJAR: Para pelajar menggelar Kongres 2016 di Balai Pemuda Surabaya. Kongres ini diikuti para Ketua OSIS SMP dan SMA-sederajat.

belajar. Penggunaan sosial media yang tidak dibatasi, membuat waktu produktif pelajar menjadi berkurang.

“Mulai sekarang, coba hitung berapa jam kalian habiskan untuk bermain game atau mengakses sosial media, dibanding banyak waktu kalian belajar.

Bukannya tidak boleh, saya sendiri juga kadang bermain SIM City. Namun, kalian wajib membatasi,” tegas walikota.

Walikota mengingatkan, jika para pelajar memiliki masalah di lingkungan sekolah dan rumah, maka Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyiapkan solusi berupa pos curhat (curahan hati) yang online selama 24 jam. Hal tesebut guna mencegah para pelajar tersesat saat

mencari solusi atas masalah.

“Jika kalian ada masalah, kami (pemkot) membuka celah bagi kalian untuk menceritakan, nanti kami akan memberikan solusi hingga tuntas. Jika cerita ke orang lain, kami khawatir kalian malah disesatkan, diajak mencari jalan pintas melalui narkoba dan minum-minuman keras,” tegas walikota.

Hotline Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di nomor 0811 334 5303 – 0822 324 21000 dapat dihubungi 24 jam dan bebas pulsa. Hotline ini tak hanya tersambung dengan dinas terkait, namun juga terkoneksi dengan psikolog serta kepolisian.

Nur Hidayah, siswi SMK Taman Siswa, merasa hotline sep-

erti ini sangat membantu. Pasalnya terkadang siswa takut ketika ingin bercerita tentang masalah pribadi, ataupun yang terjadi di lingkungan sekolahnya. Namun, walikotamenegaskanbahwananti kerahasiaan pelapor akan sangat dijaga. “Contoh teman yang baik adalah teman yang membantu.

Jikakalianinginmembantuteman kaliankeluardarijurangkenakalan remaja, maka ini adalah cara terbaik,”imbuhWalikota.

Walikota juga menjamin akan memberikan rehabilitasi bagi siswa yang masih di dalam usia anak-anak jika memang tertangkap menggunakan obatobatan terlarang. Walikota berharap, dengan tindakan cepat maka kemungkinan sembuh akan sangat tinggi.(hms/has/nii)

04 MOJOKERTO-JOMBANG SELASA, 25 OKTOBER 2016

FOTO BM/PRAYOGI

Yoko Priyono

berita metro

www.beritametro.co.id

PNS Diknas Lolos Sanksi Pemecatan

MOJOKERTO (BM)-Mutasi di lingkungan Pemkab Mojokerto masih menjadi pembicaraan hangat. Bahkan yang kini menjadi topik bahasan yakni adanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pendidikan yang ‘sakti’ terhadap sanksi indispliner. Eka Prasetya, PNS di lingkungan dunia pendidikan Golongan IVA itu bisa lolos dari sanksi pemberhentian atau pemecatan setelah bolos selama 141 hari tanpa keterangan yang sah. Pria yang sebelumnya menjabat Kepala Sekolah SMA Negeri Sooko dan SMA Negeri Kutorejo itu hanya dijatuhi sanksi penurunan pangkat.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, Yoko Priyono mengatakan, pihaknya mengajukan 5 nama PNS yang dinilai melanggar aturan disiplin. Salah satunya adalah Eka yang dinilai ‘nakal’ secara berkelanjutan. Eka tercatat sebagai PNS Golongan IVA, lanjut Yoko, beberapa kali melakukan pelanggaran disiplin. Tak ayal PNS yang satu ini beberapa kali dijatuhi sanksi. Awalnya, Eka dimutasi dari kursi Kepala Sekolah SMAN Sooko yang terkenal favorit ke SMAN Kutorejo.

“Di Kutorejo dicopot (dari jabatan kepala sekolah) atas BAP tim (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepang-

katan atau Baperjakat), kemudian dipindah ke SMAN Gondang. Artinya kan nakal berkelanjutan,” kata Yoko kepada wartawan, Senin (24/10). Yoko menjelaskan, pelanggaran disiplin yang dilakukan Eka tergolong berat.

Sejak dipindah ke SMAN Gondang sebagai guru, dia tercatat tidak masuk kerja atau bolos selama 141 hari atau hampir 5 bulan tanpa keterangan yang sah, yakni antara April-November 2015.

Karena itu, kata Yoko, nama Eka menjadi satu dari lima PNS di Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto yang diusulkan untuk diproses oleh

Baperjakat. Sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat 9 huruf d Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, PNS yang bolos tanpa keterangan yang sah lebih dari 46 hari harus diberhentikan.

“Bolos 46 hari saja sudah diberhentikan kok, ini 141 hari harusnya diberhentikan,” terangnya. Namun, kenyataan berkata lain. Eka hanya dijatuhi sanksi penurunan pangkat dari golongan IVA menjadi IIID selama tiga tahun. Sampai saat ini, dia masih aktif sebagai PNS yang berdinas di SMAN Gondang.

Fakta ini juga membuat Yoko ter-

Warga Desa Medali Minta Pabrik Karet PT BNM Direlokasi

MOJOKERTO(BM)-Warga Desa Medali Kecamatan Puri Mojokerto tetap menolak keberadaan pabrik karet PT Bumi Nusa Makmur (BNM). Pabrik yang beroperasi sejak 8 tahun lalu dinilai telah meresahkan masyarakat desa setempat dan sekitarnya karena menimbulkan bauh busuk.

Pernyataan tegas itu disampaikan perwakilan warga Desa Medali dalam hearing bersama menejemen PT BNM yang digelar Komisi C DPRD Kabupaten Mojokerto di ruang komisi Senin (24/10) pagi.

“Kami sangat berharap pabrik karet PT Bumi Nusa Makmur tidak lagi beroperasi di wilayah desa kami. Silahkan mau relokasi. Karena sudah 8 tahun kami merasakan dampaknya,” ujar perwakilan warga yang disampaikan dalam hearing.

Sementara untuk segera mengambil langkah-langkah konkrit, Setia Pudji Lestari anggota Komisi C dari PDIP meminta report kepada satuan kerja yang membidangi permasalahan itu.

Seperti BLH, BPTPM, Bappeda dan Satpol PP, apakah keberadaan PT BNM sudah sesuai aturan. “ Kami minta laporan hasil dari masing-masing dinas tersebut,”ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam menyikapi aksi warga dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto akhirnya menyegel pabrik karet PT Bumi

FOTO BM/PRAYOGI

TOLAK : Manajemen PT BNM saat mengikuti hearing bersama warga Desa Medali yang digelar Komisi C DPRD Kabupaten Mojokerto.

Nusa Makmur (BNM) di Desa Medali Kecamatan Puri Mojokerto.

Kepala Satpol PP Kabupaten Mojokerto, Soeharsono mengatakan penyegelan dilakukan karena PT BNM tidak memiliki dokumen lengkap atas beroperasinya pabrik karet yang berdiri sejak 8 tahun lalu. Sesuai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dimiliki PT BNM, luasan areal pabrik hanya 2,8 hektare.

Namun, setelah dilakukan pen-

gukuran ulang oleh petugas BPTPM, ternyata terdapat pemekaran areal pabrik mencapai lebih dari 3 hektare.

“Ada kelebihan 7.000 meter persegi, tidak ada izin perluasan berupa rekomendasi dari Bupati Mojokerto, oleh sebab itu kami segel,” kata Soeharsono.

Penutupan kali ini hanya pada fasilitas milik PT BNM yang melanggar izin perluasan pabrik. Meliputi fasilitas pendingin mesin, gudang penyimpanan solar, gudang hasil produksi,

serta instalasi pengolahan air limbah (IPAL). petugas memasang segel pada akses masuk ke empat fasilitas tersebut.

“Seharusnya ada IMB untuk perluasan tersebut. Sedangkan izin untuk area lainnya dan izin usaha industri (IUI) masih berlaku sampai 9 Desember 2016,” terangnya.

Kepala BPTPM Kabupaten Mojokerto, Noerhono yang turut dalam penutupan menambahkan, adanya protes dari ribuan warga akibat bau busuk yang dihasilkan PT BNM, pihaknya akan menempuh prosedur aman.

Saat izin pabrik karet itu berakhir 9 Desember nanti, pihaknya memilih meminta legal opinion (LO) dari masyarakat sekitar pabrik dan pihak terkait lainnya sebelum memberikan perpanjangan izin.

“LO nantinya sebagai pertimbangan kami apakah dilanjutkan atau tidak (izin diperpanjang atau tidak). Nanti kami akan membuat laporan ke Pak Bupati, kami serahkan semuanya kepada Bupati,” tandasnya.

Penutupan fasilitas pabrik ini menyusul adanya protes besar-besaran yang dilakukan sekitar 3.000 warga dari beberapa desa di Kecamatan Puri ke PT BNM, Jumat (7/10). Warga gusar setelah selama 8 tahun terganggu oleh bau busuk menyerupai kentut yang dihasilkan aktivitas pengolahan karet di pabrik tersebut. (gie/dra)

cengang. Dia juga mempertanyakan dasar pemberian sanksi yang jauh lebih ringan dibandingkan pelanggaran disiplin yang dilakukan Eka. “SK asli pemberhentian sempat diserahkan ke kita. Soal SK berubah saya tidak tahu, tapi apakah boleh? Apakah benar?

Kan sama dengan mempermainkan pengambil kebijakan. Kalau dalam PP 53 bolos 46 hari harus diberhentikan, lha ini 141 hari bolos diapakan? Adil tidak? Bagaimana dengan pemerintahan yang lain? Kalau 4 diberhentikan, kemudian ada yang tidak jadi, apa yang lainnya tidak iri?,” tegasnya dengan nada bertanya-tanya. (gie/dra)

KILAS

Penambahan TPST Atasi Persoalan Sampah MOJOKERTO (BM) - Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Mojokerto terus menggenjot penambahan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) baru. Tempat pembuangan sampah model baru diyakini mampu menurunkan produksi sampah di TPA hingga 60 persen dari produksi sampah sebanyak 165 m3 per hari.

Kepala DKP Kota Mojokerto, Amin Wakhid mengatakan pihaknya fokus pada pengembangan TPST, karena banyak menekan produksi sampah khususnya sampah rumah tangga. Saat ini kita membangun TPST Pulorejo yang dibiayai Pemprop Jatim. Selain TPST anyar di Kecamatan Prajurit Kulon itu, DKP mempunyai TPST di Kecamatan Magersari.

Menurut Amin, pengelolaan sampah ini diserahkan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) setempat.

“Pengelolaannya kita serahkan KSM. Setiap TPST akan membawahi 4 kelurahan. Sementara jumlah kelurahan kita 18 kelurahan, maka paling tidak butuh satu atau dua TPST untuk mengcover kelurahan yang tersisa,” tambah Amin.

Amin mengatakan, pengendalian sampah model anyar ini bisa memilah sampah bernilai dengan lebih efektif dan menekan beban transportasi ke TPA. “Sampah yang memiliki nilai ekonomis dipilah disana. Ini jauh mengurangi sampah yang kita kirim ke TPA. “Karena mengurangi beban sampah maka pembuatan TPST baru jadi targetnya.

Dikonfirmasi terpisah, anggota Komisi I DPRD Kota Mojokerto, Denny Novianto mengatakan pengelolaan sampah secara benar akan memantapkan posisi Adipura kedepan.

“Metode pengelolaan sampah kita bergeser dari konvesional ke modern. Ini memantapkan Adipura kita sehingga piala ini menjadi target kita kedepan,” ujarnya. (gie/dra)

KEDIRI - NGANJUK

berita metro

www.beritametro.co.id

Puluhan Kafe Bantaran Sungai Brantas Ditertibkan

KEDIRI(BM)-Keberadaan kafe dermaga jaya baya di bantaran sungai brantas dibongkar oleh Satpol PP Kota Kediri. Rencananya puluhan kafe lain di pesisir sungai brantas juga akan ditertibkan. Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas melalui Satpol PP membongkar warung maupun lapak kafe Jayabaya yang berada di kawasan dermaga bantaran sungai Brantas Mojoroto Kota Kediri. Keberadaan kafe ini, sebelumnya disewa oleh pihak ketiga dan setelah batas kontrak usai, melalui negosiasi, akhirnya pemilik usaha rela usahanya dibongkar. Aksi pembongkaran ini menjadi titik awal pembongkaran puluhan warung lesehan yang berada bersebelahan kafe Jayabaya.

Kepala Satpol PP Kota Kediri, Ali Mukhlis mengatakan, pihaknya menindaklanjuti

himbauan dari balai besar sungai Brantas, karena dermaga dan warung ini milik BBWS. Rencananya, sesuai hasil rapat koordinasi terakhir, Balai Besar Wilayah Sungai Brantas berencana menertibkan semua warung-warung yang ada di bantaran sungai. “Kami akan tertibkan semuanya,” tegasnya.

Sementara dengan ditertibkannya kafe dermaga Jayabaya tersebut, secara otomatis menjadi ancaman bagi para pemilik warung lesehan yang terpusat di kawasan itu. Tercatat ada 52 warung lesehan yang terbuat dari bambu sudah bercokol disitu sejak beberapa waktu lalu. Selama ini, kafe di bantaran sungai Brantas atau yang terkenal dengan sebutan kafe dermaga tersebut banyak digunakan oleh warga sekitar untuk melepas penat dengan

Pendekar Tapak Suci Sterilisasi RS Muhammadiyah

FOTO BM/SIROJUDDIN

BONGKAR: Sejumlah kafe di bantaran sungai Brantas ditertibkan Satpol PP dan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas.

menikmati suasana sungai berantas. “Sebenarnya enak nongkrong disini, tapi jika harus

ditertibkan, mau gimana lagi”, ucap Agus salah satu pengunjung kafe lesehan.(roj/dra)

Dispendukcapil Anggap Legislatif Lambat Respon PP NGANJUK (BM) - Rencana Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Nganjuk menghadirkan seluruh kepala Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) pada awal November untuk menindaklanjuti dugaan kasus pungli di Kabupaten Nganjuk, dijawab kurang responsif oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Zabanuddin.

Menurut Zabanuddin, Terlalu lambat jika DPRD Nganjuk, memanggil kepala SKPD pada awal November. “Hal itu bisa dianggap kurang responsif dalam merespon Peraturan Presiden (PP) No 87 Tahuna 2016 tentang Saber Pungli, “ujar Zabanuddin di Kantornya , Senin (23/10). Dikatakan Zabanuddin, minimal segera menyamakan persepsi dan sikap dalam mengawal Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dan harus mengPERWAKILAN

hadirkan pihak kepolisian. “Selain itu pemanggilan ditujukan pada SKPD, Polri dan Kejaksaan agar isu Pungli tidak bergulir secara liar,”kata Zabanuddin.

Informasikan yang dihimpun Harian Berita Metro, Bahwa DPRD Nganjuk dalam waktu dekat akan memanggil sejumlah Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD), diantaranya Dispendukcapil, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Satpol PP Dan Badan Pertanahan Nasional. “Kami dari komisi A bagian pelayanan publik akan memanggil Dispendukcapil, Dishub, dan Pol PP”, ungkap Marianto S.Sos, M.AP, Wakil Ketua Komisi A DPRD Nganjuk.

Pelaksanaan pemanggilan sejumlah dinas direncanakan pada bulan November 2016 melibatkan sejumlah anggota dewan beserta Sekretaria Daer-

FOTO BM/PRAYOGI

Zabanuddin

ah (Sekda). “Kami kemarin baru rapat terkait instruksi melawan pungli dari presiden, kami rencananya awal November 2016”, ungkap Marianto.

Diinformasikan, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No.87 Tahun 2016 ten-

tang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, pada 21 Oktober kemarin yang sekaligus diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada hari yang sama.

Menko Polhukam Wiranto sebagai penanggung jawab Operasi Pemberantasan Pungutan Liar (OPP) melalui Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) menjelaskan struktur organisasi Saber Pungli itu.

Menurut Menko Polhukam, setiap Kementerian/Lembaga (K/L) sudah mempunyai satu pejabat yang fungsinya memang pengawasan. Dengan dua hal itu, maka ditempatkan para pejabat fungsional di bidang pengawasan itu, untuk duduk di Satgas ini, sehingga mereka bisa full time untuk konsentrasi mengurus pungli ini. (kam/dra)

KEDIRI(BM)-Konflik diantara pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Kediri dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jatim yang hingga kini masih berlangsung. Bahkan seluruh badan otonom PDM Muhammadiyah telah menduduki Rumah sakit Muhammadiyah (RSM) Ahmad Dahlan Kota Kediri.

Pendudukan terhadap RSM ini merupakan tindakan eksekusi terhadap keputusan PDM nomor 86/KEP/ III.0D/2016. Ketua Majelis Pelayanan Kesehatan Umat (MPKU) PDM Kota Kediri Tjetjep Muhammad Yasien mengatakan, kegiatan yang dilakukan ini tidak lebih dari sekedar mengamankan RSM Ahmad Dahlan yang notabene aset milik Muhammadiyah.

PDM Kota Kediri khawatir ada penjarahan RSM oleh kelompok oknum yang mengatasnamakan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jatim.

“PDM Kota Kediri sudah meluluskan permintaan dokter Erika Widayanti Lestari yang mengundurkan diri dari jabatan sebagai Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Pengunduran diri itu aneh, karena seseorang yang tidak setuju dan orang tersebut bercokol di PWU Jatim. Karena itu, kami mengamankan Rumah Sakit ini,” kata Tjetjep Muhammad Yasien, Senin (24/10).

Pantauan di lokasi, tampak puluhan pendekar silat Tapak Suci berjaga-jaga di gerbang masuk RSM Ahmad Dahlan Kota Kediri. Selain itu, lokasi parkir mobil juga terdapat beberapa orang pendekar dari

FOTO BM/IBAD

AMANKAN : Sejumlah pendekar saat melakukan sterilisasi Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kediri.

perguruan silat yang menjadi bagian otonom Muhammadiyah. Pria yang juga seorang lawyer ini mengaku, sedikitnya ada 100 orang pendekar Tapak Suci yang dikerahkan untuk pengamanan RSM Ahmad Dahlan. Langkah ini terpaksa ditempuh, karena pada awal bulan Oktober lalu, datang sebanyak 100 orang personil Kokam, anggota paramiliter Muhammadiyah di RSM Ahmad Dahlan.

“Bahkan, semalam datang enam orang anggota Kokam kemari. Mereka memakai pakaian doreng dan seolah mentang-mentang. Kami meminta agar mereka meninggalkan RSM Ahmad Dahlan, tetapi menolak. Sampai akhirnya nyaris terjadi gesekan fisik disini,” beber Tjetjep.

Keputusan PDM Kota Kediri dibawah kepemimpinan Prof. H. Fauzan Saleh sendiri ada tiga poin. Diantaranya, menerima pengunduran diri dokter Erika Widayanti Lestari dari jabatan sebagai Direktur RSM Ahmad Dahlan Kota Kediri dan mem-

bebaskannya dari jabatan direktur. Keputusan itu berlaku sejak 24 Oktober 2016.

Sementara keputusan ketiga adalah menyampaikan hasil putusan itu kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Sementara itu, selain penjagaan, para pendekar Tapak Suci juga terlihat melakukan sterilisasi terhadap pengunjung RSM Ahmad Dahlab, khususnya yang mengendarai mobil. Mereka meminta setiap kendaraan roda empat yang masuk untuk membuka kaca mobilnya. Meskipun ada pendudukan, tetapi PDM Kota Kediri menjamin pelayanan terhadap pasien tidak akan terganggu.

Diberitakan sebelumnya, konflik ditubuh PDM Kota Kediri semakin memanas.

PMW Jatim telah mengeluarkan SK PWM Jatim No 359/KEP/II.0/D/2016 tentang Pemberhentian ketua dan anggota PDM Kota Kediri periode 2015 - 2020 yang dipimpin Prof. Fauzan dan Sekretaris Ali Mursidi. (bad/dra).

MOJOKERTO-JOMBANG: Prayogi Waluyo (koord), Aan Hidayat (Jombang). IKLAN/LANGGANAN: 081 134 647 71

MALANG RAYA 05

berita metro

www.beritametro.co.id

SELASA, 25 OKTOBER 2016

BNN Bekuk Kurir Sabu di Terminal

MALANG(BM)-Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil menangkap seorang tersangka narkoba berinisial MI (21), Senin (24/10). Tersangka yang warga Kauman, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, itu diduga menjadi kurir sabu. Penangkapan itu dilakukan didepan Terminal Hamid Rusdi Jl Mayjend Sungkono, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang.

Saat ditangkap MI tidak bisa mengelak, karena kedapatan BB (Barang Bukti) berupa 1 poket SS seberat 0,129 gram, alat hisap dan dompet berisi jimat serta 1 ponsel. Kala itu, dia mengaku kalau hanya orang suruhan mengantar SS. Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan bahwa penangkapan ini bermula saat petugas BNN mendapat informasi sejak tiga minggu lalu ada pengedar yang sering memasok

SS ke Kota Malang.

Dalam penyelidikan petugas kemudian mendapat informasi bahwa pengedarnya ada di kawasan Dampit. Kemudian petugas melaksanakan undercover buy ( memancing pelaku) dengan cara memesaan 1 poket SS seharga Rp 300 ribu. Saat itu petugas memancing pelaku dengan menggunakan nama perempuan. Lantas, Senin dini hari pelaku mengantar SS terse-

but disekitar terminal Hamid Rusdi. Saat itu juga petugas melakukan penangkapan. Namun yang muncul bukanlah S melainkan MI yang mengaku hanya sebagai kurir. Kepada petugas MI cukup berbelit belit semula dia mengaku sudah setahun. Namun kemudian dia mengaku baru sekali mengantar SS karena dipaksa oleh S. Kini petugas masih terus melakukan pengembangan

untuk menangkap S. Hingga Senin siang kemarin petugas masih mengeler MI ke kawasan Dampit. AKBP Ir Bambang Sigiharto MSI, Kepala BNN Kota Malang, membenarkan adanya penangkapan ini. “ Kami masih terus melakukan pengembangan. Tersangka kami kenakan Pasal 112 Ayat 1 UU No 35 Tahun 2009 dengan ancaman maksimal 12 Tahun penjara,” ujar Bambang.(lil/dra)

Pemkot dan KPP Pratama Teken MoU Program KSWP

MAL ANG(BM)-Pemkot Malang dan KPP Pratama Malang Utara dan KPP Pratama Malang Selatan mentandatangani MoU program KSWP (Konfirmasi Status Wajib Pajak). Penandatanganan ini dilakukan di Balaikota Malng, Senin (24/10).

MoU ditandatangani Walikota Malang, H. Moch. Anton dan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur III, Rudy Gunawan Bastari. Walikota Malang yang akrab disapa Abah Anton itu menyampaikan bahwa penandatanganan MoU ini merupakan penjelasan mengenai tugas dan kewajiban sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sadar pajak. “Saya berharap sekali seluruh jajaran SKPD Pemerintah Kota Malang mematuhi perintah ini dan mentaatinya,” katanya.

Alasannya, hal itu merupakan tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur sipil negara.

Terutama dalam mensejahterakan rakyat, khususnya di Kota Malang ini. Terkait hal itu, Abah Anton menyampaikan bahwa sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi penentu terwujudnya kesejahteraan rakyat. Sebab,

FOTO BM/CHOLIL

WUJUDKAN : Pemkot Malang dan KPP Pratama Malang Utara dan KPP Pratama Malang Selatan mentandatangani MoU program KSWP (Konfirmasi Status Wajib Pajak). Penandatanganan ini dilakukan di Balaikota Malang.

pajak yang diterima Pemerintah Pusat, juga dirasakan manfaatnya oleh Pemerintah Daerah.

Seperti dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Sehingga tercipta pemerataan pembangunan yang dapat meningkatkan kualitas hidup

bangsa. “Kita harus memberikan pendampingan, dan pengertian tentang tugas wajib pajak yang tujuannya adalah untuk pemasukan negara yang memang menjadi kewajiban kita semua. Mari kita bersamasama mentaati apa yang membantu kesuksesan program pemerintah melalui Program KSWP ini guna mensejahtera-

kan rakyat,”tegas Abah.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur III, Rudy Gunawan Bastari menjelaskan bahwa KSWP merupakan salah satu perwujudan Instruksi Presiden No.7 Tahun 2015. Isinya tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun

2015.

Hal itu ditindaklanjuti dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No.43/PJ/2015.

Isinya tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Atas Layanan Publik Tertentu Pada Instansi Pemerintah. Program ini telah dijalankan dan berhasil di Pemda Kota Bogor. Diharapkan hal itu dapat dilaksanakan di seluruh Indonesia dalam rangka mentertibkan administrasi pajak pusat dan admistrasi pajak daerah di masing-masing wilayah.

“Saya mendapat pesan bahwa mulai dari Bapak Gubernur, Walikota, Wakil Walikota, Bupati, Wakil Bupati, Dispenda, Sekda, dan semuanya sangat luar biasa, sangat paham tentang pajak dan ini membantu tugas Direktoral Pajak di wilayah Jawa Timur,”ujar Rudy.

Rudy juga berterimakasih dan bangga melihat Pemda Jawa Timur terkhususnya Kota Malang yang proaktif mendukung tugas-tugas Direktoral Jenderal Pajak sehingga pada Program Tax Amnesti di triwulan pertama ini, menjadikan Jawa Timur termasuk sukses dan diapresiasi oleh Kantor Direktorat Jenderal Pajak.(lil/dra)

FOTO BM/CHOLIL

MODUS BARU : Kepala BNN Kota Malang,AKBP Ir Bambang Sigiharto MSI saat menunjukan barang bukti

KILAS

KPU Resmi Tetapkan Empat Paslon Pilwali Batu BATU(BM)-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu resmi menetapkan empat pasangan calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu, Senin (24/10). Penetapan calon tersebut setelah melalui Rapat Pleno Terbuka Pengumuman Hasil Penetapan Pasangan Calon. Diantara empat Paslon itu adalah Abdul Majid-Kasmuri Idris, Dewanti Rumpoko-Punjul Santoso. Lalu Paslon H Rudi-Sujono dan H HairuddinHendra Angga Sonatha. “Secara administratif mereka sudah memenuhi syarat. Makanya empat bakal Paslon ditetapkan sebagai Paslon Wali Kota-Wakil Wali kota,” kata Ketua KPU, Rochani.

Menurutnya, usai penetapan ada beberapa peraturan yang harus dipatuhi dan dipahami Paslon. Sesuai pasal 74 PKPU nomor 9 tahun 2015, dimana Parpol atau gabungan dilarang menarik pengajuan calon setelah Paslon ditetapkan. Pada ketentuan lainnya, paslon atau seorang calon juga dilarang mengundurkan diri. Jika dilanggar bakal dikenai sanksi.

“Sanksinya, parpol tidak dapat mengusulkan paslon pengganti. Sama halnya, calon mengundurkan diri otomatis dinyatakan gugur dengan dibuktikan tembusan Parpol dan diumumkan ke masyarakat” jelasnya.(lil/gus/dra)

PASURUAN

berita metro

www.beritametro.co.id

Kejar Target, Proyek JLS Bangil Dikebut PASURUAN(BM)-Proses pembangunan Jalur Lingkar Selatan (JLS) Bangil, Kabupaten Pasuruan sampai saat ini ini belum juga bisa dilakukan. Itu lantaran pemkab juga masih menunggu proses lelang untuk menentukan pemenang tender proyek tersebut. Kepala Bidang Perencanaan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Pasuruan, Gatot mengatakan, rencana pembangunan jalan Oro-oro Ombo Wetan, saat ini masih tahap proses lelang. Pelaksanaan lelang diupayakan untuk bisa berlangsung cepat, lantaran mengejar target pelaksanaan.

Pihaknya berharap, pelaksanaan pembangunan jalan lanjutan Rembang-Oro-oro Ombo Wetan bisa mulai digarap setidaknya pertengahan November. Sehingga, Pemkab memiliki waktu satu bulan setengah untuk menyelesaikan pekerjaan jalan sepanjang kurang lebih 2 km tersebut. “Sekarang masih tahap proses lelang. Kami berharap, tidak ada kendala pada lelang. Sehingga bisa segera dikerjakan. Paling tidak, November sudah diumumkan pemenang, sehingga ada pekerjaan di lapangan,”ujar Gatot.

Proyek JLS sebelumnya digerojok anggaran hingga Rp 10 miliar. Dana itu bersumber dari provinsi, yang ditujukan untuk melanjutkan sisa pekerjaan jalan Rembang-Oro-oro Ombo Wetan, yang belum rampung sepenuhnya. Jalur sepanjang 3,5 km proyek awal JLS itu, baru terlaksana sekitar 1,5 km. Se- hingga, masih ada sisa hingga 2 km, yang akan

diselesaikan di sisa akhir tahun ini. Gatot mengakui, waktu yang tersedia cukup mepet dan pihaknya berharap proses lelang tidak molor.

Karena, secara hitungan hanya sekitar satu bulan setengah, untuk penyelesaian

KILAS

Atap Bangunan MAN Kota Ambruk

FOTO BM/IST

DILANJUTKAN: Proses pembangunan Jalur Lingkar Selatan (JLS) Bangil, Kabupaten Pasuruan yang sempat terhenti akan dilanjutkan kembali yang saat ini masih dalam proses lelang.

BPJS Ketenagakerjaan Sosialisasi Pada Kader Penggerak

PASURUAN(BM)-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Pasuruan, kembali melakukan sosialisasi akan manfaat kepesertaan kepada calon-calon kader penggerak di wilayah Pasuruan. Kepala kantor BPJS Ketenagakerjaan Pasuruan, Emir Syarif Ismel menjelaskan para kader penggerak ini merupakan masyarakat peduli BPJS yang akan menjadi Kader Penggerak BPJS Ketenagakerjaan Pasuruan.

“Adanya kader penggerak ini bisa membantu kinerja BPJS Ketenagakerjaan dalam meningkatkan cakupan kepesertaan sehingga kesejahteraan pekerja dapat terjamin dengan mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan,” katanya, Senin.

Dikemukakan, saat ini BPJS Ketenagakerjaan Pasuruan merekrut 25 kader pengPERWAKILAN

pekerjaan tersebut. Namun, pihaknya optimistis bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut. “Targetnya kan Desember rampung. Kami masih yakin, rencana proyek lanjutan JLS itu, bisa tergarap,” bebernya dengan penuh optimistis.(pas/dra)

FOTO BM/IST

GANDENG: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Pasuruan, kembali melakukan sosialisasi akan manfaat kepesertaan kepada calon-calon kader penggerak di wilayah Pasuruan.

gerak di wilayah Pasuruan dan Probolinggo yang akan membantu dalam meningkatkan jumlah peserta di wilayah

tersebut.

“Kader penggerak tersebut bertugas untuk memperluas cakupan kepesertaan teru-

tama pekerja Bukan Penerima Upah (BPU), namun tidak menutup kemungkinan para kader ini juga akan merekrut

para Pekerja Penerima Upah (PU),” ucapnya.

Menurutnya, pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut yang meliputi pemberi kerja, pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri dan pekerja yang tidak termasuk pekerja di luar hubungan kerja yang bukan menerima upah seperti tukang ojek, supir angkot, pedagang keliling, dokter, pengacara atau advokat, artis, dan lain-lain. ”Mereka dapat mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap dengan memilih program sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta,” ujarnya.(pas/ dra)

PASURUAN(BM)-Sebuah atap bangunan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Pasuruan ambruk. Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa. Namun, kerugian akibat ambruknya atap bangunan itu diperkirakan hingga ratusan juta. Informasi yang diperoleh di lapangan menyebutkan, ambruknya atap bangunan itu terjadi di MAN Kota Pasuruan yang terletak di jalan Dr. Wahidin S. Husodo, Kelurahan Petamanan, Kecamatan Bugul Kidul, kota setempat.

Peristiwa ini terjadi pekan lalu. Saat sejumlah guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sedang mengikuti kuliah khusus di SDN Petamanan.

“Tiba-tiba kami dikagetkan dengan adanya suara gemuruh yang cukup keras. Setelah dilihat di luar, ternyata atap bangunan di MAN Kota Pasuruan yang ambruk,” ujar Salamah salah satu guru PAUD yang saat itu sedang mengikuti kuliah khusus di SDN Petamanan tersebut.

Sebagai informasi, antara gedung SDN Petamanan dengan gedung MAN Kota Pasuruan yang di Jalan Dr. Wahidin lokasinya sangat berdekatan. Sehingga ambruknya atap bangunan di MAN tersebut terdengar keras hingga dari dalam ruangan kelas SDN Petamanan. Meski tidak ada korban jiwa, namun kejadian ini sangat disayangkan bila waktu ada murid yang sedang belajar di kelas, apa jadinya. ”Ya untungnya di gedung yang ambruk itu tidak ada murid didalamnnya,” kata warga yang mengetahui hal ini.(pas/dra)

FOTO BM/IST

MENGAGETKAN: Atap bangunan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Pasuruan ambruk secara tiba-tiba.

MALANG RAYA: AJI A HAJI (KOORD), M. KHOLIL, AGUS SUSANTO PASURUAN: H Umar Wirohadi (kabiro), Abdul Kadir Jaelani IKLAN/LANGGANAN: 081 336 484 057

METRO SPORT 06

berita metro www.beritametro.co.id

SELASA, 25 OKTOBER 2016

2

PERSIPURA

AREMA CRONUS

TSC 2016

0

HASIL PERTANDINGAN Senin, 24 Oktober

Mengubah Komposisi Klasemen JAYAPURA (BM) - Tuan rumah Persipura berhasil mengalahkan tamunya Arema Cronus dengan skor 2-0 dalam laga lanjutan Torabika Soccer Championship (TSC) di Stadion Mandala, Kota Jayapura, Papua, Senin (24/10) petang waktu setempat.

Gol kemenangan tim tuan rumah dicetak Osvaldo Haay menit 54 dan pemain pengganti Ricardo Silva De Almeida menit 87. Proses terjadinya gol pertama tim berjuluk Mutiara Hitam, terbilang cukup menarik dimana, Yohanis Tjoe menyundul bola dari kanan gawang lawan yang hampir keluar.

Bola tersebut menyilang melewati kiper Achmad Kurniawan yang sudah salah langkah, kemudian disambut sundulan oleh Osvaldo Haay. Sebelum mencetak gol, pemain PON XIX itu mendapatkan peluang emas, berhadapan langsung dengan kakak kandung kiper Kurnia Mega, hanya saja tendangannya masih lemah sehingga bola aman dalam pelukan kiper berbadan subur itu. Sementara gol yang diciptakan oleh Ricardo Silva, memanfaatkan umpan dari Edward Wilson Junior di sisi kanan pertahanan lawan.

Saat itu, mantan pemain Semen Padang itu menggiring bola disayap kanan pertahanan lawan kemudian melepaskan umpan yang berhasil melewati pemain bertahan Arema Cronus. Ricardo yang baru masuk beberapa menit itu, tidak membuang peluang di dalam kotak pinalti dengan melepaskan tendangan silang ke tiang jauh gawang. Kendati sempat menyentuh kaki pemain be-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Arema Cronus

Barito Putera

1-0

Persela

KLASEMEN PEKAN KE-25 Madura United 25 14 7 4 Persipura 25 13 7 5 Arema Cronus 25 13 7 5 Bhayangkara FC 24 13 4 7 Sriwijaya FC 25 12 7 6 Semen Padang 25 11 5 9 Mitra Kukar 25 9 10 6 Pusamania BFC 24 10 6 8 Persib Bandung 24 10 6 8 PSM Makassar 25 10 5 10 Perseru Serui 25 9 6 10 Bali United 25 7 7 11 Persiba 25 7 6 12 Persija Jakarta 25 6 8 11 Persegres GU 25 6 7 12 PS TNI 24 6 4 14 Persela 25 5 6 14 Barito Putera 25 5 6 14

40-29 35-20 30-13 36-24 44-24 33-22 34-28 40-29 27-26 37-37 26-30 21-36 29-36 21-34 25-46 27-47 25-40 30-39

49 46 46 43 43 38 37 36 36 35 33 28 27 26 25 22 21 21

TOP SKOR

lintas arena

Ditarget 20 Emas di Asian Games 2018 BM/GTS

TERKAPAR: Kiper Persela Khoirul Huda hanya bisa terlentang di mulut gawang usai Luis junior mencetak gol bagi barito Putera di laga yang berakhir 1-0 untuk tuan rumah tersebut.

lakang Singo Edan, laju bola tak tertahan ke dalam gawang.

Arema sendiri bukannya tanpa peluang. Terutama ketika skor sama kuat masih terjadi di babak pertama. Seperti yang didapat supersub, Sunarto sepakannya berhasil ditangkap kiper Yoo Jae Hoon.

Sedangkan di babak kedua, umpan silang Raphael Maitimo

di sisi kiri pertahanan Persipura bisa diintersep Ricardo Salampessy yang kemarin tampil disiplin bersama Yohanis Tjoe.

Usai laga, pelatih Arema Milomir Seslija mengakui keunggulan tuan rumah. “Persipura bermain bagus, termasuk punya pemain yang miliki skill dan mental yang bagus,” puji pelatih asal Bosnia tersebut.

Sementara pelatih Persipura Angel Alvredo Vera menyambut gembira hasil tersebut. “Anakanak tampil baik dan meyakinkan. Jika lebih tenang mungkin bisa cetak gol lebih. Tapi saya apresiasi hasil ini,” katanya.

Sementara duel berebut mentas dari dasar klasemen di Banjarmasin, berakhir untuk kemenangan tipis tuan rumah,

Barito Putera. Pada laga yang dihelat di Stadion 17 Mei Banjarmasin, Luis Junior berhasil mengoyak jala Persela yang dijaga Khoirul Huda tepat di menit 34. Kemenangan ini sekaligus menjadi catatan maksimal perdana Barito di putaran kedua TSC. Sayang, hasil ini tak membuat mereka terkerek ke posisi lebih baik di klasemen. (dbs/epe)

puas meraih satu poin karena Patrich Wanggai menyamakan skor di penghujung laga.

“Kekurangan yang ada telah kami analisa. Kami berikan materi latihan tentang konsentrasi. Harapannya, fokus pemain bisa terjaga hingga laga usai, khususnya para pemain muda yang jam terbangnya masih terbilang minim,” kata arsitek BFC Ibnu Grahan di Lapangan Brigif-1 Marinir, Gedangan, Sidoarjo, Senin (24/10).

Sayang, usai melawan Madura United, ada delapan pemain BFC yang absen latihan.

Mereka adalah Khairallah Abdelkbir, Otavio Dutra, Indra Khafi, Lee Yoo Jon, Rudi Widodo, Wahyu Tri Nugroho, Evan Dimas dan M. Hargianto.

“Evan dan Hargianto saat ini bergabung pemusatan latihan Timnas Indonesia di Sleman,” ungkap Ibnu.

“Ada juga pemain yang izin

karena ada urusan keluarga serta Indra dan Khairallah sedang terapi cedera pada kaki. Mereka akan bergabung dengan kami dalam dua tiga hari ini,” sambung mantan pelatih Persela Lamongan U-21 ini.

Sesi latihan petang kemarin tak hanya digunakan untuk recovery training para pemain.

Tetapi juga untuk mempersiapkan para pemain yang lebih banyak menghangatkan bangku cadangan saat lawan Madura United kemarin. “Sore ini (kemarin) khusus recovery training untuk pemain yang tidak tampil, besok (hari ini) semua baru ikut latihan,” ujar Ibnu.

Tak hanya itu, jelang menyambangi markas Bali United, akhir pekan nanti, BFC masih membenahi lini depan dan mengasah tendangan penalti.

Sebab, tim milik Polri tersebut kerap kali membuang peluang dari titik 12 pas. (dek/epe)

Dalam pernyataan yang dikeluarkan Kemenpora di Jakarta, Senin, ISC yang pertandingannya dimulai antara tuan rumah Persipura, Jayapura melawan Persija, JakartadiStadionMandalaPapua, 29 April itu dinilai sebagai tonggak kebangkitan sepak bolaTanah Air. Kompetisi ini bisa bergulir karena pemerintah menilai ada

perubahan sikap yang ditunjukkan oleh para pemangku kepentingan sepak bola Indonesia.

Selama ini negara dinilai tidak dianggap, namun pelan tapi pasti terjadi perubahan kearah yang lebih baik. Apa yang dilakukan pemerintah ini merupakan pembenahan sistem tata kelola keolahragaan nasional.

JAKARTA (BM) - Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menyatakan target perolehan medali emas sebagai tuan rumah penyelenggaraan Asian Games 2018 sebanyak 20 buah. “Untuk sukses prestasi target Indonesia meraih 20 medali dari 450 medali yang diperebutkan,” kata Puan saat konferensi pers usai Rapat Terbatas membahas persiapan Asian Games 2018 di Kantor Presiden Jakarta, Senin (24/10).

Puan menyebutkan sukses penyelenggaraan Asian Games 2018 ini menjadi tanggung jawab Kemnterian Pemuda dan Olahraga dengan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) atau panitia penyelenggara nasional INASOC (Indonesia South East Asian Games Organizing Committe).

Target ini kembali ditegaskan Menpora Imam Nahrawi.

Untuk mencapai target itu, pemerintah akan meluncurkan “Olimpic Center” sebagai pemusatan para atlet dari cabang olahraga yang diandalkan memperoleh medali. “Pemusatan latihan benar-benar kita pantau dari detik per detik, dari jam ke jam dari seluruh atlet,” katanya.

Imam juga mengungkapkan dalam “Olimpic Center” ini dipersiapkan “sport science”, “sport medis” yang memungkinkan untuk memotret perkembangan seluruh atlet yang dipersiapkan. Menpora menyebut beberapa cabang olehraga yang diandalkan untuk memperoleh medali diantaranya bulutangkis, angkat besi, atletik, rowling, pencak silat, karate dan cabang lainnya. (at/epe)

Riedl Bawa 4 Kiper

BM/EPE

KRISIS PEMAIN: Pelatih BFC Ibnu Grahan mengalami dilema seiring delapan pemain yang bakal absen di jadwal TSC pekan ke-26.

Menpora Klaim Keberhasilan TSC di Era Jokowi-JK JAKARTA (BM) - Gelaran kompetisi Torabika Soccer Championship (TSC) 2016, diklaim menjadi salah satu pencapaian dua tahun pemerintahan Presiden Joko WidodoWapres Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dalam bidang pembenahan olahraga yang pelaksanaannya atas rekomendasi Kemenpora.

2-0

16 Gol: Marcel Silva Sacramento 14 Gol: Rodrigues Aracil Pablo, Alberto Goncalves, Luis Carlos Junior 13 Gol: Shohei Matsunaga 12 Gol: Thiago Furtuoso, Marlon Da Silva De Moura 11 Gol: Boaz Solossa, Cristian Gonzales

Evaluasi Terkendala Pemain Absen SIDOARJO (BM) – Masalah serius yang melilit Bhayangkara FC (BFC) tampaknya akan lama terurai. Buruknya menjaga konsentrasi hingga akhir pertandingan kerap membuat BFC gigit jari. Alih-alih ingin menggelar evaluasi, mereka malah ditinggal delapan pemain yang absen.

Sejauh ini, sudah dua kali beruntun BFC kerap kebobolan di menit akhir. Pertama, saat menghadapi Persib Bandung di Stadion Wibawa Mukti, Rabu (12/10) lalu, BFC unggul lebih dulu lewat gol Ilham Udin Armaiyn di menit 70. Sialnya, mereka kebobolan dua kali saat laga di waktu normal tersisa 10 menit. Alhasil, BFC harus menelan kekalahan, 1-2.

Terbaru, BFC gagal menang saat menghadapi Madura United, Sabtu (22/10) kemarin.

Unggul lebih dulu lewat gol Thiago Furtuoso, BFC harus

Persipura

“Terkait dengan capaian kinerja pelaksanaan komitmen Presiden dan Wakil Presiden dibidang olahraga, kementerian fokus tiga hal yaitu program pengembangan sentra olahraga, program fasilitas prasarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan prestasi serta program pembinaan dan peningka-

YOGYAKARTA (BM) – Pelatih Timnas Indonesia, Alfred Riedl berencana membawa empat penjaga gawang saat uji coba tandang melawan Myanmar dan Vietnam, November mendatang. Hal ini karena dua penjaga gawang langganan Timnas, Andritany Ardhiyasa dan Kurnia Meiga Hermansyah kurang fit. “Mudah-mudahan TC di Jakarta Andritany dapat gabung. Kami akan antisipasi dengan membawa empat kiper untuk persiapannya,” kata pelatih berpaspor Austria tersebut, Senin (24/10).

Selain Andrytany yang cedera hamstring, Kurnia Meiga juga diragukan bisa turun ke lapangan. Sebab, hasil tes fisik menyebutkan kondisi fisiknya belum bugar. Jadi, masih terus dipantau. “Meiga fisik masih low, karena lama tidak latihan. Masih kami pantau dan kami harap bisa kembali ke performa terbaik,” ucap Riedl.

TC di Maguwoharjo Yogyakarta, Timnas memanggil tiga penjaga gawang yaitu Meiga, Jandia Eka Putra dan Dian Agus.

Sementara dalam rilis 40 pemain yang didaftarkan ke AFF, ada pula nama Teja Paku Alam dan I Made Wirawan.

Riedl mengatakan, tim pelatih telah memiliki gambaran untuk kerangka pemain yang akan turun di AFF, tapi tiga posisi lainnya masih belum bisa ditentukan. “Masih ada waktu tiga minggu. Sampai sekarang disiplin pemain masih bagus,” tutupnya. (blc/epe)

tan prestasi olahraga,” kata Menpora Imam Nahrawi.

Selain TSC, kembalinya tradisi emas di olimpiade setelah pasangan ganda campuran Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir menjadi yang terbaik pada cabang olahraga bulu tangkis di Rio De Janeiro, juga menjadi catatan keberhasilan. (at/epe)

Usai Dilantik, PAMI Surabaya Siap Berkiprah

BM/IST

EKSIS: Para pengurus PAMI Surabaya usai dilantik telah menyiapkan agenda mingguan dengan olah raga bersama.

SURABAYA(BM)-Ditengah banyaknya atlet-atlet muda berprestasi saat ini, membuat salah satu mantan atlet atletik jarak menengah tahun 70-an berkeinginan menghidupakn eksistensi mantan atlet master Indonesia Kota Surabaya dalam wadah oraganisasi Persatuan Atlet Master Indonesia (PAMI).

Pengurus PAMI Kota Surabaya periode 2016-2020 yang baru saja dilantik 22 Oktober 2016 di gelora 10 November oleh ketua PAMI Jatim, dr Bambang Wijasa

Wiradinata Ketua PAMI Jatim.

Usai dilantik, ketua PAMI Kota Surabaya Hj. Yenny Astuti, S.Pd,MM berharap melalui kepengurusan baru pihaknya ingin menghidupkan kembali dan mengajak mantan atlet Kota Surabaya untuk lebih eksis, menjalin silahturahmi antar mantan atlet seluruh kota Surabaya dan juga sebagai wadah pemersatu antar mantan atlet untuk bisa beraktivitas kembali.

Beberapa kegaiatan yang telah diagendakan pengurus ad-

alah mengadakan olahraga bersama seminggu sekali, selain itu juga sambang atlet veteran. PAMI yang juga menjadi mitra PASI berharap ada kesinambungan dan komunikasi yang intens terhadap keduanya. “Meski kita dulu pernah berkontribusi di dunia atletik, kita juga berharap hingga saat ini masih mampu berkontribusi di level yang lain. Bahkan atlet PAMI ada yang mengkuti kejuaraan dunia,” kata Hj.Yenny yang didampingi bendahara, Sriani, Senin (24/10). (rls/dra)

Kurnia Meiga Hermansyah

OPINI 07

berita metro

www.beritametro.co.id

SELASA, 25 OKTOBER 2016

Dua Tahun Jokowi-JK Benahi Persoalan Pendidikan

TAJUK

Pemberantasan Pungli Belum Maksimal

S

EMANGAT untuk memerangi praktik pungutan liar (pungli) memang patut mendapatkan apresiasi. Sejak digulirkannya Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang kemudian diperkuat legitimasinya melalui Perpres No 87 Tahun 2016, upaya pemberantasan pungli terus digencarkan.

Di tingkat nasional, satgas ini dikendalikan Menko Polhukam Wiranto dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Untuk Jawa Timur (Jatim), dikomandani Wakil Gubernur (Wagub) SaifullahYusuf dengan anggota selutuh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) nonpelayanan.

Upaya bersih-bersih satgas ini, bukannya tanpa hasil. Catatan Berita Metro menyebutkan, beberapa korban pun mulai bermunculan. Di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, misalnya, seorang staf unit pelaksana teknis pajak kendaraan bermotor untuk uji kir di instansi itu terpaksa dimutasi menjadi staf khusus mengurusi administrasi di bagian terminal. Pemindahtugasan itu dilakukan menyusul terungkapnya praktik pungli pengurusan uji kir yang dilakukannya.

Di Kota Bandung, sembilan kepala sekolah dipecat dengan cara tidak hormat lantaran terbukti melakukan pelanggaran berupa penyalahgunaan wewenang, gratifikasi dan melakukan pungli.

Lain lagi, yang terjadi Maros, Sulaweasi Selatan (Sulsel). Sebanyak sepuluh petugas jembatan timbang di daerah itu tertangkap operasi tangkap tangan (OTT) Polda Sulsel dan terancam dipecat jika memang terbukti melakukan pungli.

Sepintas, upaya pemberantasan pungli yang dilakukan pemerintah mulai dari tingkat pusat sampai daerah memang terasa gaungnya. Yang jadi pertanyaan sekarang, mampukah Satgas Saber Pungli bekerja maksimal menumpas pungli yang sudah membudaya di negara ini. Satu hal yang tak kalah pentingnya adalah tidak tebang pilih dalam melakukan aksinya.

Dua hal tadi, bekerja maksimal dan tidak tebang pilih, merupakan pertanyaan mendasar yang diajukan masyarakat.

Banyak orang berharap, satgas yang dibekali kemampuan dan kewenangan cukup itu benar-benar bisa bekerja maksimal dan tidak tebang pilih dalam upayanya menghapus segala macam bentuk pungli.

Jujur, ada semacam kekhawatiran pada banyak orang, bakal tidak maksimalnya kerja satgas ketika mulai menyentuh oknum di level-level tertentu yang kemudian menjadikan kerja mereka mengarah pada tebang pilih. Hal itu dikarenakan fenomena pungli sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat kita. Praktik pungli sangat mudah ditemui di hampir seluruh lembaga atau instansi mulai tingkat bawah hingga atas.

Temuan di Sidoarjo, juga Kota Bandung di Jabar, dan Maros di Sulsel, barang kali hanyalah sebagian kecil hasil kerja Satgas Saber Pungli yang mencuat ke permukaan. Namun, harus pula diakui, semua temuan itu kebanyakan hanya menyentuh level bawah.

Untuk oknum di level atasnya, belum tersentuh atau mungkin malah tidak akan disentuh sama sekali. Banyak kasus pungli yang juga melibatkan oknum-oknum tertentu dengan nilai yang juga tidak kecil.

Hal yang paling penting adalah bagaimana kita meneguhkan komitmen bebas pungli ini menjadi gerakan bersama tanpa harus tebang pilih. Selain itu, juga upaya penindakan hukum harus maksimal. Tidak cukup hanya dengan diberi sanksi pemindahtugasan. Lebih dari itu, harus pula ada upaya aparat hukum tidak hanya melihat kasus pungli sebagai kejahatan pemerasan melainkan sedapat mungkin menempatkan sebagai bagian dari bagian dari tindak pidana korupsi Karena itu, pungli bisa dan harus dijerat dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang hukumannya bisa sampai 20 tahun. Selama ini, pungli hanya dijerat Pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal sembilan bulan. Untuk PNS, biasanya dijerat dengan pasal 423 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun. Budiarie S

Polri Harus Independen AHOK ...

“Tadi saya sampaikan tidak benar saya menyinggung ulama. Saya juga tidak mungkin menista Al Quran. Karena saya percaya seseorang beriman pasti percaya kitab sucinya.

Saya sebagai seorang politisi, saya mau ikut calon Gubernur, kalau saya memusuhi umat Islam, menghina Al Quran mana mungkin saya dapat suara. Nah itu saya kira perlu klarifikasi, yang pasti tidak ada dalam niat saya atau apapun menyinggung ulama. Saya juga sampaikan bahwa tentu ketidaknyamanan ini, saya mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Tapi tidak ada niat saya untuk menista agama,” kata Ahok usai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri.

Sementara itu, Brigjen Agus Andrianto Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri mengatakan, pihaknya sudah mendapat keterangan dari Ahok.

Dan, Bareskrim Polri akan melakukan pemeriksaan lanjutan kepada saksi-saksi, terkait kasus ini.

Obyektif Pengamat kepolisian, Bamban Widodo Umar mengatakan, tidak menjadi persoalan pemeriksaan Ahok bukan atas inisiatif Bareskrim. Menurut Bambang, yang terpenting polri memproses hukum secara obyektif berdasarkan alat bukti

Sambungan Halaman 1 yang ada.

“Jadi meski atas permintaan sendiri gak masalah,” ujar Bambang, Senin (24/10).

Polri terus mendapatkan desakan dari berbagai pihak agar segera memeriksa mantan Bupati Belitung Timur itu.

Bahkan, mereka mengancam akan menindak sendiri jika Polri tidak segera memproses hukum Ahok.

Bambang menuturkan, pemeriksaan Ahok hari ini bisa jadi upaya Polri meredam sementara gejolak di masyarakat.

Kendati demikian, hal itu tidak menjadi persoalan jika nantinya tidak menimbulkan gejolak yang lebih besar. “Tapi kalau suatu ketika timbul masalah resikonya Polri sendiri yang akan menghadapi,” kata Bambang.

Bambang meminta Polri independen dalam memperoses kasus ini. Penyidik juga diminta bersikap profesional dalam melakukan penyidikan. Selain itu, Polri harus memperhitungkan dampak sekecil apapun terhadap situasi Kamtibmas.

Seperti diketahui, Ahok dilaporkan oleh berbagai elemen umat Islam atas dugaan penistaan agama. Ahok diduga melecehkan Alquran Surah Al Maidah 51 di Kepulauan Seribu. Berbagai saksi sudah diperiksa oleh Bareskrim Polri. (det/rep/tit)

S

elama dua tahun pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, pembenahan di dunia pendidikan terus dilakukan meskipun masih banyak program yang belum terealisasi dengan baik.

Dalam catatan“Capaian DuaTahun PemerintahanJokowi-JK”yangdisampaikan Kantor Staf Presiden RI, disebutkan bahwa pada tahun 2016, upaya percepatan pembangunan infrastruktur di dunia pendidikan telah dilakukan.

Kesenjangan pendidikan di wilayah terluar, terdepan dan tertinggal (3T) diatasi dengan membangun sekitar 114 sekolah garis depan (SGD) dan program pengiriman 7.000 guru garis depan (GGD) di sedikitnya 31 dari 34 provinsi di Tanah Air. Angka tersebut berarti mengalami peningkatan 10 kali lipat dibandingkan dengan pengiriman GGD pada 2015 yang berjumlah 797 GGD. Pembangunan 114 SGD diharapkan dapat memberikan contoh dan “motor penggerak” bagi sekolah dan sekitarnya sehingga dapat merasakan pendidikan yang berkualitas meski berada di wilayah 3T. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan sekolah di daerah perbatasan melalui SGD merupakan bukti kehadiran negara.

Kehadiran sekolah di perbatasan, menurut dia, merupakan bukti kehadiran negara di tempat itu kuat. Hal itu sesuai dengan Program Nawacita dari Presiden Jokowi yang ingin membangun Indonesia dari pinggiran.

Menurut Mendikbud, program ini dimulai dengan melakukan revitalisasi terhadap sekolah-sekolah yang sudah ada, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta.

Selain itu juga dilakukan pem-

bangunan sekolah garis depan yang baru. Revitalisasi sekolah dan pembangunan sekolah baru tersebut merupakan kerja sama antara pemerintah pusat dengan daerah.

Untuk tahap awal, prioritas pembangunan sekolah garis depan diberikan kepada daerah yang sulit dan tidak mendapatkan layanan pendidikan seperti Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB dan Bangka.

Melalui kehadiran SGD tersebut, dengan dioperasikannya program ini, Muhadjir mengharapkan ketimpangan mutu pendidikan semakin berkurang.

Di sisi lain, penguatan kebudayaan juga terus dilakukan melalui berbagai pendekatan yang inovatif, di antaranya dengan memperkenalkan Program Seniman Masuk Sekolah, Belajar Bersama Maestro, Kemah Budaya Nasional, serta Workshop Guru Sejarah.

Dalam program tersebut, pemerintah memberikan bantuan fasilitas sarana kesenian tradisonal baik berupa alat musik, pakaian tari maupun pakaian adat ke sekolahsekolah di tingkat SD, SMP, dan SMA-SMK. Jumlah sekolah penerima fasilitas sarana kesenian tradisional pada 2016 sebanyak 695 sekolah atau meningkat beberapa kali lipat dibanding tahun 2014 sebanyak 134 sekolah.

Bantuan berupa bangunan fisik dan sarana pendukung laboratorium seni budaya dan film di tingkat SMA juga telah diberikan kepada 21 SMA selama 2015-2016.

Saat ini pemerintah terus mendata sekolah yang bangunannya rusak, baik itu rusak total, sedang dan ringan. Sekolah-sekolah tersebut juga ada yang memenuhi standar pelayanan minimum dan ada juga yang belum memenuhi standar

Oleh Arief Mujayatno pelayanan minimum.

Realokasi dana pendidikan yang ada, akan difokuskan pada revitalisasi dan rehabilitasi sekolah yang mengalami masalah tersebut, terutama pada sekolah rusak berat.

Selain itu, guna meningkatkan daya saing dan produktivitas rakyat, pemerintah membangun proyek pendidikan vokasi. Pada 2016, dibangun sebanyak 213 sekolah baru dengan 5.438 ruang kelas baru. Sebanyak 999 ruang kelas direhabilitasi, bantuan 1.333 ruang laboratorium, serta membangun 363 ruang perpustakaan.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga membuat proyek percontohan pendidikan vokasi atau kejuruan terintegrasi (SMK-Kursus-SMA-industri) di sejumlah kota yakni Batam, Solo, Malang, Mataram, Makassar, Sidoarjo, Tuban, semarang, Jayapura, Metro (Lampung), dan Cikarang Barat (Bekasi).

Distribusi KIP Upaya lain yang dilakukan Kemdikbud menyalurkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diberikan kepada anak-anak yang masuk dalam Program Indonesia Pintar (PIP).

Program tersebut bertujuan untuk mendorong anak-anak yang berusia enam hingga 21 tahun untuk mendapatkan akses pendidikan.

KIP merupakan identitas yang menjadi penjamin anak-anak mendapatkan PIP. PIP sendiri tak hanya diselenggarakan oleh Kemdikbud, tetapi juga oleh Kementerian Agama.

Hingga September 2016, sekitar 17 juta lebih KIP telah disalurkan kepada para siswa di seluruh Tanah Air. Berdasarkan data Kemdikbud, sejak disalurkan pada April 2016, KIP yang diterima siswa sudah mencapai

17,06 juta. Dari jumlah itu, sebanyak 765.193 kartu masih dalam perjalanan dan 94.164 kartu dikembalikan.

Pengembalian KIP tersebut terjadi karena alamat penerima tidak dikenal, sudah pindah, dan meninggal dunia.

Ada juga penerima yang menolak menerima KIP karena merasa mampu atau sudah lulus sekolah.

Hingga saat ini, dana yang sudah dicairkan untuk jenjang SD hingga SMA mencapai Rp2,3 triliun atau sekitar 41,27 persen dari dana yang disalurkan.

KIP juga bertujuan untuk mencegah peserta didik putus sekolah karena kesulitan ekonomi.

Untuk siswa sekolah dasar, dana yang diberikan untuk satu semester sebesar Rp225.000, sementara untuk jenjang sekolah menengah pertama (SMP) mendapatkan dana Rp375.000 per semester.

Sedangkan untuk jenjang sekolah menengah atas (SMA), ratarata mendapatkan bantuan pendidikan Rp500.000 per semester.

Dengan Program Indonesia Pintar, anak-anak yang telah putus sekolah bisa mendapatkan akses pendidikan. Upaya penyaluran KIP ke berbagai wilayah di Tanah Air diakui pemerinah bukan perkara mudah. Sejumlah kendala masih terus dihadapi namun segera dilakukan solusinya, khususnya perihal data valid penerima KIP. Kendala yang dihadapi terutama dalam hal penyalurannya, antara lain karena alamat penerima tidak dikenal, sudah pindah, atau penerima sudah meninggal dunia. Selain itu, ada pula penerima yang menolak KIP karena merasa mampu.

Benahi kekurangan Sementara itu, menanggapi apa yang telah dilakukan pemerintah di dunia pendidikan dalam beberapa tahun terakhir, pakar pendidikan Prof Arief

Rachman menuturkan sedikitnya ada empat hal yang perlu diperhatikan dan dibenahi pemerintah, yakni masalah peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan, fasilitas pendidikan yang juga masih belum merata khususnya di daerah 3T, masalah keuangan atau anggaran pendidikan yang di banyak daerah belum mencapai 20 persen, serta belum adanya kolaborasi pemerintah dengan pihak swasta dalam pembangunan mutu pendidikan.

Arief mengharapkan pendidikan tinggi mengubah skema penerimaan calon guru karena kemunduran mutu pendidikan terjadi karena banyak yang menjadi guru bukan sebagai profesi, tetapi untuk mencari uang atau karena tidak ada pilihan.

Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) harus mengubah skema perekrutan karena animo siswa menjadi guru sangat rendah. Pemerintah juga harus memberikan insentif dan kesejahteraan guru sehingga anak-anak cerdas, berbakat dan berprestasi, cita-citanya tidak hanya jadi dokter saja tetapi juga mau menjadi guru.

Apa yang telah dicapai pemerintah dalam membangun dunia pendidikan di Tanah Air patut dihargai, meskipun masih banyak “pekerjaan rumah” yang mesti dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas serta pemerataan akses pendidikan.

Pembenahan masih akan terus dilakukan dan masyarakat pun hendaknya bisa mengkritisi apa yang sudah dikerjakan pemerintah. Penuntasan program wajib belajar 12 tahun, penyempurnaan Kurikulum 2013, peningkatan kualitas dan pemerataan akses pendidikan, serta program peningkatan kualitas kompetensi guru, menjadi beberapa catatan yang masih harus diperbaiki. (*)

Biaya Pendidikan Kedokteran Sangat Tinggi RATUSAN.. ada bukti atau kajian mendalam yang membuktikan bahwa dokter spesialis layanan primer memang dibutuhkan di masyarakat.

“Tidak ada contoh di seluruh negeri,diseluruhduniabahwaada namanya dokter spesialis layanan primer. Jadi banyak ide yang sebenarnya bisa diakomodasi dengan memperbaiki yang sudah ada, bukanmembuatyangbaru,yangjustru kemudian terjadi pemborosan dan sebagainya,” terangnya.

Agung mengakui, saat ini dunia kedokteran sudah sangat komersil. Dampaknya, banyak masyarakat yang dirugikan karena kebijakan-kebijakan yang dinilai terlalu komersil. Apalagi jika ada jenjang pendidikan baru, kata Agung, jumlah dokter yang disebar di daerah semakin sedikit, sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin berkurang.

“Perbaikan kompetensi ini kan hanya bisa diperoleh kalau fakultas kedokterannya itu diperbaiki. Kami akan mogok nasional, kami akan mogok pelayanan.

Kami bukan budak, kami pelayan rakyat. Kami korban politisasi,” teriak salah satu dokter yang sedang berorasi.

Sambungan Halaman 1 Biaya Mahal Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak jenjang pendidikan baru Dokter Layanan Primer (DLP) membuat biaya pendidikan makin mahal. Masalah di sekolah kedokteran selain biaya yang mahal, pungutan liar (pungli) hingga moral dokter yang turun.

Masalah di seputar sekolah kedokteran ini diutarakan Ketua IDI Pekalongan, dr Bair Ginting SpBS. dr Bair menjelaskan, biaya sekolah kedokteran selama ini sudah sangat mahal. Apalagi jika ditambah dengan adanya program DLP, dia khawatir banyak yang tidak sanggup. Selain itu, tanpa menambah masa pendidikan, pendidikan dokter adalah yang paling lama karena harus menyelesaikan 220 SKS. Sementara rata-rata pendidikan lain sekitar 150 SKS. “Biaya seorang dokter dengan masa sekolah 6 tahun saja bisa habis Rp 1 miliar. Kira-kira rakyat menengah ke bawah sanggup tidak? Tidak. Kemudian sekarang dibilang mau ditambah lagi programnya, tambahan pen-

didikan 3 tahun, ya makin nggak sanggup,” tutur dr Bair di sela-sela aksi demo di depan Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (24/10/2016).

Bair menilai, pelayanan primer yang diberikan dokter saat ini sudah cukup. Sehingga akan sangat mubazir jika diterapkan jenjang khusus baru dokter layanan primer. Menurutnya, akan lebih baik jika pemerintah memperbaiki sistem pendidikan yang sudah ada dan bukan dengan menambah program baru.

Tingginya biaya pendidikan dokter ini, diakui Bair, sedikit banyak mempengaruhi moralitas para dokter. Mereka berusaha mengumpulkan modal pendidikan, sehingga nuraninya mulai luntur.

“Biaya pendidikannya sampai Rp 1 miliar baru lulus jadi dokter. Sekarang kalau orang mau menjadi dokter, kira-kira gampang tidak kita mengetuk hati nuraninya untuk jadi dokter yang baik? Enggak gampang.

Dia mau balik modal akhirnya banyak pungli. Akhirnya dokter yang tamat itu dia mau balik modal dulu. Ini yang membuat dokter kita itu moralnya turun,” terangnya.

IDI Sidoarjo Aksi unjuk rasa dokter terjadi serentak di beberapa kota di Indonesia,tak terkecuali di Sidoarjo. IDI cabang Sidoarjo menggelar unjuk rasa di AlunAlun Sidoarjo. Mereka menolak atas penerapan program studi Dokter Layanan Primer (DLP) oleh Kementerian Kesehatan.

Senin, (24/10).

Hal itu sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter.

“Masa sekolah dokter sudah 8 tahun ditambah sekolah lagi DLP sekitar 3 tahun. Kalau ditital sekitar 11 tahun dong. Bagaiamana memnuhi kebutuhan Nasional,” ungkap Ketua IDI Kabupaten Sidoarjo, dr. Eddy Santoso.

Lebih lanjut dia menerangkan sejatinya program studi DLP ini merupakan program kebijakan dari pemerintah untuk meningkatkan kompetensi dokter dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Nah, DLP sendiri menerapkan dokter untuk mempelajari ilmu kedokteran general secara konsistendenganmenerapkanprinsip ilmu kedokteran keluarga, ilmu kedokteran komunitas maupun ilmu kesehatan masyarakat.

“Makanya, untuk memenuhi

kompetensi tersebut, pemerintah mewajibkan dokter-dokter yang sudah ada untuk menempuh kembali pendidikan DLP selama 3 tahun,” katanya. Padahal, Standard Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) yang dijalani dokter selama 8 tahun sudah dirasa cukup untuk memenuhi kompetensi dokter.

Sementara, Koordinator Aksi, dr. Rudi Sapulete menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan cukup diberikan dasar waktu pendidikan yang dicantumkan dalam akreditasi. Jadi, tidak lagi menambah program baru yang justru mneyengsarakan para dokter yang sudah menempuh pendidikan sebelumnya.

“Kalau dalam strata kedokteran, ada dokter umum dan spesialis. Nah, kalau ada DLP yang baru ini terus mau ditempatkan dimana,” ungkapnya.

Padahal, jika mau berbicara kualitas, seharusnya dari awal pendidikan kedokteran harus ditingkatkan. Bukan mendirikan pendidikan baru seperti saat ini yang dirasa tanpa penilaian. Jika dipaksakan, maka akan menimbulkan masalah baru yang tentunya tidak akan menjadi lebih baik. (cls/det/tit)

Jaksa Diminta Tegas DAHLAN...

Belum Final Kepala KejaksaanTinggi Jawa Timur Maruli Hutagalung mengatakan, kasus korupsi dugaan pelepasan 33 aset PT Panca Wira Usaha (PWU) belum final.“Masih didalami terus oleh penyidik,” katanya, Senin (24/10/2016).

Maruli menambahkan, masih ada peluang saksi yang diperiksa menjadi tersangka.

“Semua indikasi itu ada, tapi diperlukan jadi saksi dulu. Kalau

Sambungan Halaman 1 langsung ditetapkan tersangka tanpa saksi dulu, nanti di praperadilan, (kejaksaan) kalah. Kalau sudah diperiksa sebagai saksi lalu jadi tersangka, kan tidak ada masalah lagi,” ujar Maruli.

Menurut dia, menetapkan seseorang sebagai tersangka bukan hal mudah. “Ini belum final, masih didalami. Minimal dua alat bukti, untuk menetapkan seorang tersangka,” ujarnya.

Tetapkan Tersangka Sementara itu, puluhan orang yang mengatasnamakan diri sebagai masyarakat Transprancy Centre Jawa Timur Lembaga Independen Pengawas Keuangan melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, Senin (24/10/2016).

Dalam aksi ini massa aksi minta jaksa bersikap tegas dalam menangani kasus pelepasan 33 aset PT Panca Wira Usaha (PWU) yang tengah berlangsung. Massa

aksimenilaipelepasanasetberupa tanah dan bangunan milik BUMD Provinsi Jawa Timur, hingga sekarang terlihat lamban dan baru menetapkansatuorangtersangka.

“Wisnu Wardhana sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Dahlan Iskan selaku Direktur Utama juga harus ditetapkan sebagai tersangka karena korupsi ini dilakukan berjamaah,” kata Warsono salah koordinator aksi, Senin (24/10/2016).

Perlu diketahui, kasus pelepasan 33 aset di PT PWU

diusut Kejati Jatim pada 2015 lalu. Diduga terjadi penjualan dua aset PWU di Kediri dan Tulungagung yang dilakukan tidak sesuai prosedur sehingga menyebabkan kerugian negara, yang sekarang ini masih dalam kajian dari pihak BPKP. Dalam penanganan tersebut, satu orang ditetapkan jadi tersangka dan ditahan yakni Wisnu Wardhana mantan Ketua DPRD Kota Surabaya yang saat itu menjabat sebagai Kepala Biro Aset PT PWU. (ssn/tit)

Korban Menjadi Pendiam KORBAN...

Maka segera melaporkan kepada polisi, agar pihaknya bisa menangkap pelaku dan mengungkap motif penculikan,” tuturnya.

Agus menjelaskan, kasus penculikan anak yang saat itu dilaporkan keluarga korban, saat itu juga Polisi melakukan pengejaran. Dalam pengejaran pelaku, pihaknya membentuk tiga tim dan menyebar di segala arah yang terindikasi pelaku berada di wilayah setempat.

Itu karena ada dugaan pelaku masih kerabat dari keluarga korban. Namun, pihaknya hingga kini tidak berani bers-

Sambungan Halaman 1 pekulasi jika diantara penculik itu masih kerabat korban.

“Hal itu berdasar pada Short Message Service (SMS) yang masuk di Hand Phone (HP) milik ibu korban Yuyun Maulidyah. Sehinggaorangtuakorbanmenduga jika penculik anaknya itu sudah mengenalikeluarganya.Meskipun begitu, kami tetap belum bisa menyimpulkanjikapelakupenculikan masih kerabat korban,” tegasnya.

Hal yang sama juga dirasakan orang tua Sabita, Satrio Pamungkas. Dia sangat gembira jika putrinya sudah bersamanya dalam keadaan selamat.

“Alhamdulillah mas, kondisi

putri saya ini kondisinya sehat.

Tapi Sabita agak diam dan tidak begitu ceria, karena kemungkinan masih trauma sehari bersama orang lain,” jelasnya.

Ia mengaku, selama ini dirinya tidak memiliki musuh atau bermasalah dengan orang lain.

Dan dirinya pun juga heran, kok tega penculik itu menculik anak yang tidak bersalah. Sehingga dengan peristiwa itu, maka putrinya ini secara spikologis seperti orang ketakutan, dan diam.

Padahal, kata dia, biasanya Sabita ini selalu ceria seperti anak seusianya. Misalnya, bernyanyi, mengganggu ibunya, dan bermanja-manja.

Namun setelah kasus pencu-

likan yang melibatkan dirinya, kini menjadi diam. “Mesi begitu, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Kepolisian, yang telah berupaya mengejar pelaku penculikan hingga putri saya ini bisa kembali ke rumah. Dan selain itu, saya juga terima kasih kepada teman-teman wartawan,” paparnya.

Terpisah, Kanit Reskrim Polsek Poncokusumo, Iptu. Andik Risdianto, menjelaskan proses diketemukanya Sabita. “Korban diketemukan pukul 20.30 WIB, di bawah ladang bambu (red, barongan) yang berada dekat rumah neneknya dengan berjarak empat ratus meter dari rumah korban,” kata Iptu Andik.

Andik menjelaskan, ber-

dasarkan informasi dari warga, Sabita dibonceng oleh dua orang laki-laki dan perempuan.

Mereka mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion hitam.

“Begitu korban diturunkan di baronganbambu,korbanpunmenangis. Lalu didengar oleh warga setempat bernama Prast. Kemudian dilihat oleh Prast, ternyata korban sendirian di bawah pohon bambu,” ujarAndik Risdianto.

Pihaknya, lanjut Andik, sangat bersyukur, korban diketemukan dengan tidak kurang suatu apapun, “Prioritas utama kami adalah menyelamatkan korban, apalagi korban masih balita, tentunya ini akan menjadi perhatian publik,“ tandasnya. (lil/tit)

08 www.beritametro.co.id

SELASA, 25 OKTOBER 2016 INDEX HARGA SAHAM SUMBER: WWW. IMQ21.COM 24 OKTOBER 2016

0.22% IHSG

0.9% STI

0.3% NIKKEI

-0.4% FTSE

0.5% KLCI

0.4% DJIA

1.2% NASDAQ

5,421

2,856

17,231

6,999

1,678

18,228

5,304

HARGA EMAS

JUAL (RP/GR)

BELI (RP/GR)

US$/OZT:

529,452

508,274

1,263.70

KURS MATA UANG

IDR/USD: 13,038 SUMBER: GERAIDINAR 24 OKTOBER 2016

SUMBER: KLIKBCA.COM 24 OKTOBER 2016 / 16:05 WIB

2007-2015 Sudah Dikucurkan ke Puluhan Juta Pelaku Usaha

JUAL USD SGD EUR AUD

13020.00 9362.08 14222.67 9976.62

BELI 13004.00 9342.08 14122.67 9896.62

KILAS

Kemenko: KUR Dorong Peningkatan Status Usaha Mikro SURABAYA (BM) - Program pemerintah mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR) perlahan mendorong peningkatan status usaha mikro ke usaha kecil. Progres itu dipaparkan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Bobby Hamzar Rafinus.

Dia mengatakan, 10 persen dari total nasabah penerima KUR sudah bisa naik kelas, yang terlihat dari jumlah kredit yang didapat, yakni biasanya nasabah atau pengusaha menerima KUR Rp 25 juta, namun pada periode berikutnya mendapatkan KUR dengan plafon yang lebih tinggi.

“Adanya program KUR mulai menunjukkan kemajuan. Pengusaha kecil yang mendapatkan KUR mulai naik kelas, dan pengusaha mikro perlahan menjadi pengusaha kecil, sementara pengusaha kecil mulai beranjak menjadi pengusahan menengah,” katanya pada acara sosialisasi penjaminan KUR dan produk penjaminan itu.

Ia mengatakan hal tersebut sesuai dengan tujuan pemerintah, sebab dari 58 juta usaha di Indonesia, 90 persen lebih adalah UMKM, dan untuk memenangkan pasar harus mampu bersaing ketat.

“Nah program dengan subsidi bunga yang dijamin seperti KUR inilah yang menjadi salah satu bisa mendongkrak usaha mikro,” ucapnya.

Ia mengatakan, beberapa pengusaha yang tadinya adalah nasabah KUR, se-

ANDALAN: Pengepakan rokok Dji Sam Soe di Lumajang, menjadi salah satu sumber peningkatan PT HM Sampoerna Tbk.

Kuartal III, Laba HM Sampoerna Rp 31,8 Triliun

PENOPANG KRISIS: Layanan KUR di salah satu bank. Kucuran dana jutaan rupiah untuk kredit usaha rakyat (KUR) sejak 2007, terbukti jadi penyelamat perekonomian nasional dari krisis.

bagian sudah beralih menjadi nasabah kredit komersial. “Sejak 2007 hingga 2014, dari 12 juta pengusaha penerima KUR, 1 juta di antaranya sudah naik kelas.

Sampai tahun 2015 penerima KUR ada 15 juta. Kami harapkan ada penambahan pengusaha yang naik kelas antara 200 ribu hingga 300 ribu,” katanya.

Boby menjelaskan untuk bisa men-

gubah pengusaha mikro naik kelas, dia juga berharap ada kerja sama yang baik antara lembaga penyalur KUR, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), industri penjaminan dan pemerintah. “Kerja sama ini utamanya dalam hal memberikan pendampingan kepada nasabah KUR. Bimbingan yang diberikan misalnya meliputi sisi pengelolaan finansial, pemasaran

dan produksi,” katanya.

BobbyjugaberharapkeberadaanUMKM dapat terus menopang perekonomian nasional, sebab terbukti mampu menolong ekonomi saat terjadi krisis. Sementara itu, angka kredit macet atau NPL KUR pada kuartal III 2016 menurun menjadi di bawah 0,2 persen, dibandingkan tahun 2015 yang masih di kisaran tiga persen. (at/epe)

Peringatan Dua Tahun Kepemimpinan Jokowi-JK

Pemerintah Didorong Fokus Reindustrialisasi JAKARTA (BM) - Ketua Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Keuangan Rembuk Nasional 2016 Hendri Saparini meminta pemerintah fokus pada upaya reindustrialisasi sebagai komponen potensial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di masa depan.

“Kami mengambil topik reindustrialisasi di Indonesia karena itu yang menjadi permasalahan utama kita saat ini.

Dahulu kita memiliki industri yang kompetitif dengan ‘share’ besar terhadap PDB dan ekspor, namun sekarang sektor industri cenderung menurun,” kata Hendri di acara yang digelar untuk memperingati dua tahun kepemimpinan Presiden-wakil Presiden Joko Widodo-HM Jusuf Kalla, Senin (24/10).

Kontribusi sektor pengolahan atau manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi nasional cenderung melemah, yakni berkisar 20 persen, padahal pada 2001 sempat mencapai 29

persen. Dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi 5,5 persen pada 2011-2015, ekspor manufaktur Indonesia menjadi yang terendah di ASEAN pada 2014, yakni 40 persen dari total komoditas ekspor, sementara Thailand tertinggi dengan 73 persen, disusul Vietnam 72 persen, dan Malaysia 62 persen.

Berdasarkan hasil diskusi antara para pemangku kepentingan dalam acara yang diselenggarakan untuk memperingati dua tahun pemerintahan Jokowi-JK itu dihasilkan beberapa rekomendasi bagi pemerintah untuk meningkatkan peran sektor industri di Tanah Air. Pertama, memilih strategi industri prioritas berdasarkan sektor-sektor unggulan supaya perencanaan SDM dapat lebih terfokus. Kedua, melanjutkan penyederhanaan perizinan.

Pasalnya, proses perizinan yang masih parsial dirasa merugikan pelaku usaha. “Misalnya perizinan hotel ternyata izin-

nya sendiri mulai dari lift hingga domisili, itu pun harus diperpanjang setiap tahun, padahal hotelnya bisa beroperasi puluhan tahun,” ujar Hendri.

Ketiga, perlu ada perbaikan tarif untuk mewujudkan daya saing. Keempat, perlunya infrastruktur pendukung reindustrialisasi yang mendekati sumber energi. Dalam hal ini, pemerintah harus berani membangun pusat-pusat industri selain di Jawa dan Bali. Kelima, pengembangan SDM yang lebih terencana karena selama ini pengelolaan SDM tidak pernah memperhatikan kebutuhan pasar. Keenam, menyediakan pembiayaan industrialisasi dari sektor perbankan maupun nonbank.

“APBN tidak hanya tentang alokasi anggaran, tetapi juga kebijakan pajak. Kebijakan pajak tidak bisa hanya dianggap sebagai sumber pendapatan negara melainkan instrumen pertumbuhan ekonomi, se-

hingga pemerintah harus cermat menentukan sektor mana yang harus dipajaki rendah dan tinggi,” tutur Hendri.

Ketujuh, mengarusutamakan pertanian baik untuk mendukung industri maupun ketahanan pangan. Kedelapan,

sinergi antara BUMN, UMKM, dan swasta. Selain menunjukkan peran melalui keterlibatan BUMN, negara juga harus hadir lewat berbagai kebijakan untuk mengatur pasar sehingga industri Indonesia lebih berdaya saing. (at/epe)

ISTIMEWA

KERJA NYATA: Dua tahun Kerja Nyata Jokowi-JK, elemen masyarakat gelar Rembuk Nasional.

Buka Peluang Besar Pasar Ekspor

Irina Jokowi Dorong Pelaku UMKM Rajin Ikuti Pameran

FOTO ISTIMEWA

MENDUNIA: Kerajinan kulit kerang yang dikelola Rumah Kerang Multi Dimensi Cirebon, sudah dakui kualitasnya di pasar dunia.

CIREBON (BM) - Ibu Negara Iriana Joko Widodo (Iriana Jokowi) mendorong para pelaku UMKM semakin rajin berpameran agar bisa menembus pasar ekspor. Dia menyampaikan hal itu saat mengunjungi Rumah Kerang Multi Dimensi di Jalan Ki Ageng Tapa, Desa Astapada, Kecamatan Tengahtani, Kabupaten Cirebon, Senin (24/10). “Iya jadi kalau tidak pernah pameran ya (sulit). Seperti begini ini, pamerannya enggak pernah berhenti, ya harus terus,” katanya.

Rumah Kerang tersebut merupakan milik Nur Hadian yang merupakan salah satu teman dekat Iriana saat memulai usaha di Solo. Menurut Iriana, UMKM yang merintis usaha sejak nol harus terus berpameran sebagai lahan promosi untuk kemudian bisa mengekspor produknya.

“Kalau ada pameran itu lahan (promosi) untuk ekspor,” katanya.

Iriana menceritakan pengalamannya ketika berpameran saat masih mendampingi sang

suami sebagai pengusaha meubel. “Apalagi kalau pameran di luar negeri kita junjung-junjung sendiri karena tenaga kerja di luar negeri kan mahal ya,” katanya.

Iriana mengaku membangun usaha bersama-sama teman-teman satu lingkungannya di Solo termasuk Nur Hadian. “Saya sekarang sudah ketinggalan, tidak pernah ke pabrik, tidak pernah ke pameran,” katanya.

Iriana mengenang saat masih di Solo dan sama-sama merintis usaha sebagai UKM dengan Nur Hadian. “Iya dulu sama-sama di Solo, beliau kerang saya kayu tapi satu lingkungan.

Pameran pertama di PPE (yang sekarang bernama Trade Expo),” katanya.

Sementara Nur Hadian sendiri menyambut gembira kedatangan Iriana yang menurut dia saat ini sudah memiliki segudang pengalaman. “Salah satu kunjungannya (ke sini) juga mendorong semangat kami,” kata Nur Hadian. (at/epe)

JAKARTA (BM) – Di tengah kegelisahan petani tembakau nasional menyusul rencana pemerintah menaikkan cuaki rokok, PT Hanjaya Mandala SampoernaTbk (HM Sampoerna) mencatat pendapatan bersih perseroan (tidak termasuk cukai) pada kuartal III 2016 tumbuh 4,9 persen menjadi Rp 31,8 triliun dari periode sama tahun lalu Rp 30,3 triliun.

Direktur Utama HM Sampoerna Tbk, Paul Janelle menyampaikan bahwa peningkatan itu seiring dengan pertumbuhan pangsa pasar yang mencapai 34,5 persen, naik sebesar 0,4 persen dari pangsa pasar di kuartal II 2016.

“Pada kuartal III tahun 2016, Sampoerna tetap mempertahankan kepemimpinannya di semua segmen, dengan pangsa pasar mencapai 30,1 persen di segmen sigaret kretek mesin, kemudian 38,2 persen di segmen sigaret kretek tangan, dan 79 persen di segmen sigaret putih mesin,” paparnya, Senin (24/10).

Paul Janelle menambahkan bahwa walaupun saat ini industri sedang berada dalam situasi yang sulit, perseroan yakin bahwa pihaknya akan melanjutkan keberhasilan melalui portofolio merek yang kuat, yang mencakup sejumlah merek, sperti A Mild, Dji Sam Soe, dan Marlboro.

Ia mengatakan bahwa Sampoerna mengantisipasi penurunan volume industri hasil tembakau secara keseluruhan sebesar satu-dua persen di tahun 2016, terutama diakibatkan oleh kenaikan tarif cukai rata-rata tertimbang sebesar 15 persen.

“Industri ini diperkirakan masih akan terus mengalami tekanan sehubungan dengan kenaikan tarif cukai rata-rata tertimbang sebesar kira-kira 10 persen yang berlaku rata atas seluruh pelaku industri mulai tanggal 1 Januari 2017,” paparnya. (at/epe)

BCA Seriusi Dukungan Pengembangan UKM SIDOARJO (BM) – Pemberdayaan masyarakat agar mampu dan maju secara mandiri, jadi fokus PT Bank Central Asia Tbk (BCA) melalui program Bakti BCA. Yakni dengan cara memberikan dukungan kepada UKM yang berada dalam naungan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB) Mitra Bersama.

Kali ini Bakti BCA bekerja sama dengan Code Margonda mengadakan Temu UKM Binaan LPB Waru, Sidoarjo yang diikuti oleh 50 pelaku UKM. Kepala KCU Rungkut Thomas Robby Iskandar, mengatakan temu UKM binaan ini adalah salah satu langkah BCA untuk terus mendukung pengembangan UKM di Indonesia.

“BCA berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat agar mampu bertumbuh dan maju secara mandiri. Beragam program telah kami persiapkan untuk mendukung komitmen tersebut. Melalui kolaborasi dengan Yayasan Dharma Bhakti Astra, kami mengembangkan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB) Mitra Bersama untuk memfasilitasi pelaku UKM agar dapat mengembangkan usahanya secara berkelanjutan,” terangnya, Senin (24/10).

Dalam temu UKM ini dilakukan beberapa kegiatan diantaranya konsultasi dan pelatihan mengenai pengelolaan keuangan sederhana, pengembangan pasar, quality control, pembuatan website, hingga memfasilitasi pengenalan produk atau jasa perbankan dan temu usaha.

Selain itu juga diadakan seminar Makro Ekonomi dari BCA yang menghadirkan Ekonom David Sumual.

Pada sesi seminar ini para pelaku UKM akan mendapatkan pemaparan mengenai perkembangan ekonomi usaha kecil. Setelah itu, para peserta akan memperoleh penjelasan mengenai produk-produk perbankan yang akan mendukung kelancaran usaha pada pelaku UKM, di antaranya produk-produk e-channel seperti mesin EDC, produk tabungan, dan lain-lain. “Kami berharap para pengurus UKM yang berada di naungan LPB Mitra Bersama dapat semakin menambah wawasan dan nantinya dapat mengembangkan usahanya sesuai dengan informasi yang telah mereka terima hari ini,” tambah Thomas.

Ia menambahkan, UKM sendiri telah menjadi salah satu penopang perekonomian Indonesia, bahkan telah terbukti memiliki daya tahan tinggi saat terjadi krisis moneter dan krisis global. Sekitar 88,8%-99,9% bentuk usaha di ASEAN adalah UMKM dan mampu menyerap tenaga kerja sekitar 51,7%-97,2%.

Oleh karena itu, beragam program untuk mengembangkan serta meningkatkan daya tahan UKM perlu terus menerus digiatkan oleh seluruh pihak, salah satunya melalui kehadiran LPB Mitra Bersama. Saat ini LPB Mitra Bersama telah berkembang di beberapa kota, antara lain Sidoarjo - Jawa Timur, Yogyakarta dan Solo - DI Yogyakarta, Pontianak - Kalimantan Barat, Palembang - Sumatera Selatan. (kbc/epe)

09 www.beritametro.co.id

SELASA, 25 OKTOBER 2016

Tahun Depan, Pendapatan Daerah Jatim Rp 23 Triliun

BM/ANDRE

SURABAYA (BM)– Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur (Jatim), Saifullah Yusuf memproyeksikan pendapatan daerah pada Rancangan APBD 2017 akan mencapai Rp 23,520 triliun.

Hal ini disampaikannya saat memberi jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang APBD Jawa Timur tahun anggaran 2017 pada Rapat Paripurna Lanjutan Masa Persidangan III tahun 2016 di Gedung DPRD Jalan Indrapura Surabaya, Senin (24/10).

Gus Ipul –sapaan akrab Wagub Saifullah Yusuf— merinci, proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp 23 triliun terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 14,844 tril-

JAWABAN EKSEKUTIF: Wagub Saifullah Yusuf saat memberi jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi pada Rapat Paripurna Lanjutan Masa Persidangan III tahun 2016 di Gedung DPRD Jatim, Senin (24/10).

iun, dan Dana Perimbangan sebesar Rp 8,675 triliun.

“Sampai saat ini, pendapatan daerah memang masih bertumpu pada PAD dari sektor pajak yang kami proyeksikan mencapai Rp 12 triliun atau berkontribusi sebesar 51.57 persen dari proyeksi pendapatan daerah,” kata Gus Ipul.

Penerimaan pendapatan asli daerah didominasi pajak daerah dengan objek pendapatan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok.

Untuk belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp23,827 triliun yang

akan fokus untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional yang dirumuskan dalam sembilan prioritas pembangunan.

Di antaranya dengan peningkatan mutu pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan diantaranya melalui program Bosda Madin, Bos SLTA, bantuan sarana penunjang SMK, pembiayaan kesehatan masyarakat miskin, pengembangan taman Posyandu dan ponkesdes serta program bebas pasung.

Sementara itu, RAPBD 2017 sendiri rencannya akan segera diputuskan pada 10 November 2016 mendatang.

Saat ini, DPRD juga terus melakukan proses pembahasan. (dre/udi)

Terkonsentrasi di Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, dan Mojokerto SURABAYA (BM) – Arus masuknya pekerja asing di Jawa Timur (Jatim) tak lagi bisa dibendung sejak dibukanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Hingga saat ini saja, sebanyak 3.434 tenaga kerja asing (TKA) mulai bekerja di Jatim.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim, Sukardo mengatakan, masukn-

daerah ini dianggap cukup potensial. Karenanya, tak heran bila akhirnya banyak pekerja asing yang menjadikan Jatim sebagai salah satu destinasi favorit untuk dijadikan tempat tinggal dan bekerja.

Menurut dia, di era MEA ada beberapa profesi yang mendapatkan Mutual Recognation Arrangement (MRA) atau pengaturan pengakuan kesetaraan, di antaranya adalah tenaga pariwi-

ya pekerja asing memang tak bisa dihindari sebagai salah satu dampak dibukanya MEA. “Sebanyak 3.434 pekerja asing yang masuk Jatim itu tersebar di sejumlah daerah. Namun, paling dominan terkonsentrasi di Surabaya dan daerah pinggiran seperti Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, dan Mojokerto,” kata Sukardo, Senin (24/10).

Banyaknya TKA masuk Jatim, kata Sukardo, dikarenakan

sata (masuk di dalamnya tukang pijat), insinyur, arsitek, tenaga survei, dokter, dokter gigi, perawat, dan akuntan.

Untuk bekerja di Jawa Timur, syaratnya juga hanya memiliki visa kerja serta perusahaan yang mempekerjakan pekerja asing memiliki izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA), kemudian juga memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA). “Kami tidak bisa melarang karena seluruh perizinan ada di pusat di Kementerian Tenaga Kerja,” ujar Sukardo.

PemerintahJawaTimursendi-

ri hanya bisa melakukan pengetatat perpanjangan izin karena tiap enam bulan sekali, mereka harus memperpanjang izin ke Dinas Tenaga Kerja. “Kita evaluasi, kalau merugikan ya tidak kita perpanjang izinnya,” kata dia.

Selain itu, Dinas Tenaga Kerja saat ini juga telah bekerjasama dengan kepolisian dan pihak imigrasi untuk melakukan monitoring sehingga tenaga kerja asing yang masuk benar-benar tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus dan dibutuhkan di Jawa Timur.

Berdasarkan catatan yang

Sampang Kembali Terendam Luapan Sungai Kemuning SAMPANG (BM) – Untuk kali ketiga sejak September 2016 lalu, Kabupaten Sampang kembali terendam banjir akibat meluapnya Sungai Kemuning menyusul hujan deras yang mengguyur wilayah itu.

Banjir kali ini merendam lima desa dan dua kelurahan di Kota Sampang. Yakni, Desa Kamoning, Pasean, Desa Tanggumung, Panggung, dan Desa Gunung Maddah, Kecamatan Kota Sampang, serta Kelurahan Dalpenang dan Rongtengah.

Hingga Senin (24/10) sore, genangan air di sejumlah kawasan masih terlihat dengan ketinggian bervariasi berkisar 30 sampai 50 centimeter. Di beberapa lokasi, ketinggaian air yang juga bercampur lumpur itu malah sudah ada yang mencapai 1 meter.

Sejumlah warga ditemui terpisah mengungkapkan, banjuir kali ini benar-benar membuat mereka menderita. Sebab, selain melumpuhkan aktifitas warga juga membuat korban banjir semakin miskin. “Gimana tidak semakin miskin, kalau kita enggak bekerja, karena banjir ini kita tidak bisa apa-apa,” keluh seorang warga Dalpenang.

Pantauan di lapangan, hingga saat ini banjir luapan Sungai Kemuning masih terus meluber.

Tak hanya itu, arus lalulintas memasuki kota juga telah dialihkan ke jalan alternatif oleh jajaran kepolisian setempat.

Sukardo

Diklat Sekdes

Gus Ipul: Sekdes Harus Berinovasi dan Manfaatkan IT

IST

TERENDAM: Sejumlah kawasan di Sampang kembali terendam banjir akibat meluapnya Sungai Kemuning. Banjir kali ini, merupakan yang ketiga kali sejak September 2016 lalu.

genangan banjir di jalan raya mencapai 50 cm.

Banjir mulai memasuki Kota Sampang sejak Senin (24/10) dini hari sekitar pukul 02.00 WIB dan pada pagi sekitar pukul 06.00 WIB arus banjir semakin deras.

“Saat ini kami telah mendirikan posko banjir dan mempersiapkan dapur umum untuk mengantisipasi kemungkinan banjir ini berlangsung lama, karena di

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemerintgah Kabupaten (Pemkab) Sampang, Wisnu Hartono mengatakan, akibat banjir ini akses jalur lalu lintas menuju Kota Sampang ditutup dan diarahkan menuju Jalan Makbul di Kelurahan Polagan. Sementara, jalur lalu lintas dari Kota Sampang menuju Kecamatan Omben lumpuh total, karena

sebagian wilayah utara Sampang masih terjadi hujan,” kata Wisno.

Selain menggenangi perkambungan warga di lima desa dan dua kelurahan, banjir kali ini juga menggenangi sejumlah lembaga pendidikan di Kota Sampang, sehingga kegiatan belajar mengajar terpaksa diliburkan. Budi Suyanto Sementara itu, banjir yang

melanda Kota Pamekasan terpantau mulai surut sejak Senin (24/10) dini hari. Banjir yang menggenangi ini akibat dari laut pasang.

“Banjir melanda Kelurahan Patemon dan Desa Lemper.

Sekarang ketinggian air sudah 20 cm dari sebelumnya 40-90 cm,” kata Budi dari BPBD Kabupatgen Pamekasan mengatakan. (ant/udi)

Lima SMA di Surabaya Dijadikan Sekolah Rujukan pemerataan kualitas pendidikan.

Kelima sekolah yang telah ditunjuk sebagai rujukan bagi sekolah lain, yaitu SMAN 2, SMAN 5, SMA Muhammadiyah 2, SMA Al hikmah dan SMA Khadijah. Tak hanya di Surabaya, di berbagai kota seperti di

BM/ISTIMEWA

SURABAYA (BM) - Lima sekolah di Surabaya dipilih sebagai sekolah rujukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Kelima sekolah itu nantinya akan dijdikan percontohan bagi sekolah lain dalam upayanya

ada, jumlah pekerja asing yang terdaftar saat ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang hanya tercatat 1.434 orang. Data di Disnakertransduk juga menyebutkan, para pekerja asing itu berasal dari 25 negara dengan paling dominan Tiongkok yang mencapai 25 persen.

Peringkat berikutnya diduduki asal Jepang, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Taiwan. Lalu, Filipina, Malaysia, Inggris, Singapura, India, dan Australia.

Selebihnya, berasal dari 14 negara lainnya. (ant/udi)

BM/DOK

Tiga Ribu Pekerja Asing Mulai Masuk Jatim

Ikhsan

Kota Malang juga telah ditunjuk 6 SMA rujukan. Hal ini merujuk pada upaya Direktorat Pendidikan Menengah Atas yang mentargetkan adanya 1.100 SMA rujukan tahun 2016.

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya, Ikhsan mengungkapkan, sekolah rujukan yang dipilih oleh Kemendikbud ini memiliki kriteria yang juga dimiliki sekolah di Surabaya. Seperti telah menetapkan kurikulum 2013, telah menggunakan komputer ketika ujian nasional, nilai ujian nasional di atas rata-rata, memiliki integritas baik serta dalam lima tahun terakhir rata-rata hasil ujian nasionalnya baik.

“Kalau syarat sekolah rujukan itu adalah yang dulunya Rintisan Sekolah Berstandar In-

ternasional (RSBI), di Surabaya semua sekolah itu dijadikan sekolah kawasan,” kata dia, Senin (24/10).

Sekolah kawasan ini juga di program untuk lebih pada percepatan program pendidikan di Surabaya untuk diimbaskan.

Dan berbagai program ini telah tercermin di sekolah rujukan Kemendikbud. Bahkan sekolah di Surabaya sudah memiliki kemajuan dalam program tersebut. Misalkan dalam literasi, tak hanya budaya literasi membaca.

Sekolah telah pada tahap literasi menggambar, membuat komik dan lainya Ditunjuknya SMA sebagai sekolah rujukan merupakan pilot project dari program Kemendikbud untuk meningkatkan mutu. Peningkatan mutu ini

dilakukan di bidang akademik maupun non akademik. Untuk itu, setiap sekolah rujukan mendapat dana Rp 200 juta untuk menjalankan berbagai kegiatan.

Kepala SMAN 2 Surabaya, Kasnoko mengungkapkan, peningkatan mutu yang dilakukan juga sesuai program pemerintah pusat yang dilaksanakan seluruh SMA rujukan secara nasional. Walaupun memang ada program yang selama ini sudah dilaksanakan di Surabaya seperti UNBK. Dipilih sebagai sekolah rujukan merupakan imbas dari dihapusnya Rintisan Sekolah Berbasis Internasional. Jadi, mutu akademis dan nonakademis yang sudah baik masih harus dilaksanakan. (sdp/udi)

SURABAYA (BM) - Sekretaris desa (sekdes) merupakan bagian penting dalam pemerintahan. Hal itu, dikarenakan sekdes memegang peranan penting dalam mengelola keuangan desa.

Hal itu dikemukakakan Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur (Jatim), Drs. H. Saifullah Yusuf, saat membuka Diklat Pengembangan Kapasitas SDM Sekretaris Desa Pemprov Jatim Angkatan ke XI di Badan Diklat Prov Jatim Jl Balongsari Tama Surabaya, Senin (24/10).

Menurut dia, peran penting sekdes juga dalam kegiatan kesehariannya membantu kepala desa menyusun dan mengkoordinasikan kebijakan. “Posisi sekdes sangat strategis utamanya dalam menggerakkan pemerintahan dan penentu kesuksesan pembangunan desa,” ungkapnya.

Wakil kepala daearah yang juga akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan pula, posisi sekdes dalam struktur pemerintahan sama seperti sekretaris daerah yang ada di provinsi, kabupaten/kota, bahkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

Hanya saja, wilayahnya berada di desa. Jika kebijakan atau pengambil keputusan dibuat oleh kepala desa, maka sekdes yang mengimplementasikan hasil dari keputusan tersebut.

“Peran Sekdes hampir sama dengan peran Menteri Sekretaris Negara, yang mana harus mampu menerjemahkan segala kebijakan yang dibuat oleh Presiden. Sebagai penekanan penugasan, tugas sekdes membantu kepala desa, sedangkan kepala desa bertugas mengayomi sekdes. Selain itu, Sekdes harus terus berinovasi untuk kejayaan desa,” jelasnya.

Ia meminta, sekdes harus mau berinovasi dengan memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi (TI). Misalnya dengan membangun aplikasi pelayanan online pedesaan, sehingga masyarakat bisa mendapat pelayanan yang akuntabel.

“Penggunaan TI diharapkan bisa mengembalikan kejayaan desa yang berbasis potensi dan kearifan lokal,” imbuhnya.

Menurutnya, untuk memajukan sebuah desa tidak hanya sinergi antar desa, tetapi kepala desa dan sekdes, harus kompak dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan pelayanan. “Yang ada kaitan dengan kepentingan rakyat harus dilakukan bersama-sama antara kepala desa dan sekdes. Selain itu, prinsip inovasi dalam rangka kejayaan desa harus terus dilakukan oleh sekdes,” terangnya.

Lebih lanjut disampaikan, para sekdes diharapkan mampu membangkitkan rasa cinta tanah air pada lingkungan, sehingga dimulai dari desa yang aman akan menciptakan rasa guyub rukun, religius,damai, sejahtera dan tentram. Disamping itu dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sekdes harus ikut memperkuat keunggulan kompetitif dan menjadi SDM yang berkualitas. “Sebagai pelengkap para sekdes juga harus memegang teguh kedisiplinan,” tegasnya. (dre/udi)

BM/ANDRE

BERI PENGARAHAN: Wagub Saifullah Yusuf saat menyampaikan paparan di acara Diklat Sekdes se Jatim di Badiklat Jatim, Balongsari Surabaya.

10 JATIM RAYA

berita metro

www.beritametro.co.id

SELASA, 25 OKTOBER 2016

Ratusan Dokter Turun ke Jalan

KILAS

Aksi Penolakan DLP Merebak di Jatim

Gandeng Ansor, KPU Sosialisasi Pilkada 2018

TULUNGAGUNG (BM) – Ratusan dokter di sejumlah daerah di Jawa Timur turun ke jalan menggelar aksi penggalangan petisi. Aksi itu dampak dari rencana pemerintah memberlakukan program studi khusus untuk dokter layanan primer (DLP).

Di Tulungagung, sedikitnya 120 dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Tulungagung, membubuhkan tanda tangan petisi penolakan di atas lembaran media spanduk putih berbahan plastik (polyester) yang telah dipersiapkan di depan kantor IDI Tulungagung, jalan dr Wahidi Sudirohusodo, Senin (24/10) usai apel pagi bersama. Petisi itu lantas dipasang di pagar kantor IDI. Aksi masih dilanjutkan dengan berdiri di tepi jalan sembari membentangkan poster berisi penolakan rencana prodi DLP yang kini sedang digodok pemerintah dengan DPR RI. “Aksi ini serentak yang diinstruksikan oleh IDI pusat kepada seluruh jaringan IDI di daerah-daerah, termasuk Tulungagung. Intinya adalah penyampaian sikap IDI yang menolak wacana program studi baru untuk dokter layanan primer,” kata Wakil Ketua IDI Tulungagung, dr Hanis Suprobo.

Menurut Hanis, rencana pemerintah memberlakukan kewajiban prodi DLP untuk dokter umum yang bertugas di fasilitas kesehatan tingkat I layanan primer daerah sangat meresahkan. Sebab, kata dia, tenaga dokter umum yang baru/telah lulus dan bekerja di struktur layanan primer dalam skema pelayanan masyarakat yang menggunakan fasilitas BPJS, pada dasarnya sudah memiliki kompetensi di bidang pelayanan primer dimaksud.

“Sekalipun program tersebut dibiayai negara, prodi DLP kami anggap tidak tepat sasaran dan memberatkan bagi dokter karena masih harus menjalani pendidikan lagi selama empat semester.

Padahal, ‘output’ (status) tidak jelas, mere-

PROBOLINGGO (BM) – KPU Kabupaten Probolinggo mulai melakukan sosialisasi tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018 kepada organisasi kemasyarakatan. Salah satu kegiatan sosialisai itu dengan menggandeng GP Ansor setempat. “Ini merupakan sosialisasi tahap pemilihan Bupati dan Gubernur 2018 pertama kali yang dilakukan KPU dengan ormas,” kata Ketua KPU Kabupaten Probolinggo HM Zubaidi, Senin (24/10) Zubaidi mengatakan, selain melakukan persiapan, pihaknya juga telah melakukan pengajuan anggaran berupa dana hibah ke Pemkab Probolinggo. “Untuk besaran anggaran pemilihan saya ajukan Rp 41,5 milliar.

Tinggal menunggu penetepan anggaran saja dari DPRD setempat,” jelasnya.

Sementara untuk rekruitmen PPK, PPS dan KPPS akan dilakukan secara selektif sesuai dengan aturan yang ada. “Yang terpenting mereka bisa menunjukkan integritas dan kerja secara maksimal dengan mengikuti tahapan seleksi yang ada,” pungkasnya. (sip/epe)

Warga Bubarkan Pesta Pil Koplo Pelajar FOTO ISTIMEWA

DINILAI PEMBOROSAN: Ratusan dokter anggota IDI di sejumlah daerah di Jatim, serentak turun ke jalan menolak Prodi DLP dari dua kementerian yang dinilai pemborosan.

ka bilang setara spesialis tapi sebenarnya bukan spesialis,” ujarnya.

Ketua Persatuan Dokter Umum Kabupaten Tulungagung dr Aris Setyawan tegas meminta pemerintah untuk membatalkan rencana pemberlakuan regulasi prodi DLP yang saat ini ditunda pelaksanaannya. Ia mengaku khawatir, program tersebut dipaksakan hanya untuk kepentingan proyek yang mengeluarkan anggaran besar. “Lebih baik alokasi anggaran untuk prodi DLP dialihkan untuk melengkapi sarana dan prasarana layanan kesehatan di tingkat layanan primer daerah,” imbuhnya.

Aksi serupa juga terpantau di Pamekasan. Kendati massa aksi hanya berjum-

Tiga Instansi Terendus Pungli PAMEKASAN (BM) - Komisi I DPRD Pamekasan mengendus adanya praktik pungutan liar di tiga instansi pemerintahan setempat. Ketua Komisi I Ismail, mengatakan praktik pungli di tiga instansi Pemkab Pamekasan itu terendus berdasarkan laporan yang disampaikan masyarakat, serta berdasarkan hasil inspeksi mendadak (sidak).

“Salah satu layanan publik yang terbukti melakukan praktik pungli itu ialah pada pembuatan KTP elektronik yang ada di bawah naungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) Pemkab Pamekasan,” kata Ismail, Senin (24/10).

Praktik pungli dalam pembuatan KTP elektronik itu terendus setelah korban mengunggah video yang direkam secara diam-diam oleh korban saat mengurus pembuatan KTP. Dari rekaman itu diketahui bahwan oknum pegawai pembuat KTP meminta bayaran Rp 100 ribu.

Padahal, pembuatan KTP elektronik itu gratis karena semua biaya administrasi ditanggung oleh pemerintah.

Dalam rekaman video itu, oknum PNS meminta Rp 100 ribu untuk pembuatan

KTP cepat dengan jangka waktu selesai dalam satu hari dan Rp 50 ribu untuk pembuatan KTP dalam jangka waktu setengah bulan.

Selain Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, ada dua instansi lain yang dilaporan melakukan praktik pungli, yakni Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) dan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Pamekasan.

Tapi, menurut Ismail, dari tiga yang dilaporkan itu, baru satu instansi yang terbukti benar dan diketahui langsung oleh Komisi I DPRD Pamekasan, sedangka dua instansi lainnya belum. “Jadi yang dua ini masih sebatas laporan dan kami belum mengetahui secara langsung,” katanya.

Kepala Dispenduk Capil Pemkab Pamekasan Herman Kurnadi mengakui, memang ada anak buahnya yang terbukti melakukan pungli, tapi saat ini yang bersangkutan sudah dipecat dari tempat tugasnya sebagai pelayan pembuat KTP. Oknum yang melakukan pungli itu, petugas pembuat KTP di Kecamatan Kota Pamekasan berinisial SR. “Itu memang benar ada, tapi yang bersangkutan sudah kami beri sanksi,” katanya. (at/epe)

lah puluhan, namun unjuk rasa penolak prodi DLP ini memancing perhatian warga. Apalagi gedung DPRD setempat jadi sasaran aksi. “Itu (program dokter layanan primer) terlalu memberatkan beban dokter, karena dengan program itu, maka masa pendidikan kedokteran menjadi lebih lama, makanya kami menyampaikan aspirasi menolak program tersebut,” kata Ketua IDI Pamekasan Syaifuddin.

Sejak Juni 2016, Kemenkes bersama Kementerian Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengumumkan program DLP bagi dokter. Dalam program pendidikan itu dokter diharuskan untuk menempuh pendidikan agar bisa berpraktik di layanan primer, selama dua tahun.

Dasar program ini adalah UndangUndang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang lebih baik dan profesional. Selain itu, juga untuk melindungi masyarakat dengan pelayanan dokter yang berkualitas.

Namun, menurut Ketua IDI Pamekasan yang terkesan aneh dengan adanya program dokter layanan primer itu adalah seolah menyetarakan dengan dokter spesialis. “Jadi, itu yang membuat kami para dokter yang tergabung dalam IDI Pamekasan menyampaikan aspirasi ke DPRD Pamekasan menolak program tersebut,” katanya. (stp/at/epe)

DD-ADD Tahap Akhir Tersendat

Pemdes Dituntut Segera Tuntaskan SPj PROBOLINGGO (BM) – Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (DDADD) untuk tahap akhir di Kabupaten Probolinggo tersendat. Penyebabnya, ratusan pemerintahan desa (Pemdes) belum menyelesaikan surat pertanggungjawaban (SPj) tahap sebelumnya.

Dari total 325 desa penerima DD-ADD, hanya sebagian kecil yang bisa mencairkan dana tersebut.

Kabag Pemerintahan Pemkab Probolinggo Edy Suryanto mengatakan, hingga 21 Oktober 2016, baru 250 desa yang mencairkan DD. Sedangkan pencairan ADD bahkan hanya dilakuan 35 pemdes. Dia berharap pemdes yang belum mencairkan segera mengebut penyelesaian SPj DD tahap pertama dan ADD tahap kedua.

Edy mengatakan, kondisi ini dapat menyebabkan penyerapan tidak maksimal yang ujung-ujungnya menimbulkan sisa lebih penggunaan anggaran (silpa).

“Silpa ini dapat berakibat penurunan besaran DD-ADD pada tahun berikutnya,” ujarnya ditemui di Gedung DPRD Kab Probolinggo, Senin (24/10).

Menurut Edy, untuk ADD tidak akan terlalu bermasalah meski pencairannya terlambat. Sebab, ADD tahap akhir ini digunakan untuk pembiayaan non operasional. Seperti, pembayaran penghasilan tetap perangkat desa dan pengerjaan nonfisik. Tapi tidak untuk DD. Karena itu, dia menekankan pemdes untuk segera mencairkan. Sebab, pertanggungjawaban pengerjaan fisik tahap akhir harus dilakukan pada pertengahan Desember 2016. “Sesuai petunjuk, penyerapan harus rampung pertengahan Desember mendatang,” ujar Edy. Sekretaris Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) Kabupaten Probolinggo, Kusmo mengatakan, dari hasil sharing oleh ketua paguyuban di setiap kecamatan, pencairan DD terkendala pengerjaan fisik yang belum rampung. Kendala ini disebabkan faktor cuaca.

Namun, Kusmo memastikan awal November seluruh desa sudah mencairkan. Namun dia optimis tidak akan ada silpa. Sebab, volume pengerjaan fisik tidak sebanyak tahap pertama. (sip/epe)

Peringati Sumpah Pemuda di Puncak Mahameru

Polres Lumajang Berangkatkan 228 Personil Pasang Prasasti LUMAJANG (BM) - Polres Lumajang memberangkatkan tim ekspedisi pendakian ke puncak gunung Semeru, dalam rangka memperingati hari Sumpah Pemuda. Pada pendakian ini tim akan memasang tugu prasasti logo Polda Jatim di sekitar puncak Mahameru, puncak tertinggi di Pulau Jawa.

Rencananya tim ekspedisi ini akan dibagi dalam dua tim. Sebanyak 28 personil diberangkatkan hari ini, Selasa (25/10) sebagai tim pertama.

Sedangkan tim kedua diikuti 200 personil berangkat Kamis (27/10).

Kapolres Lumajang AKBP Raydian Kokrosono mengatakan, seluruh personil yang ikut dalam ekspedisi ini bukan hanya dari Polri saja, unsur TNI, Pemkab serta masyarakat umum yang tergabung dalam komunitas pencinta alam juga ikut ambil bagian. “Seluruh personil tim diminta untuk mempersiapkan diri baik fisik maupun mental.

Jika tidak kuat, jangan dipaksa,” katanya.

Misi dari kegiatan ini selain untuk memper-

Diterbitkan oleh: PT. Berita Metro Jl Tunjungan No 86 Surabaya. www.beritametro.co.id Percetakan: PT Citra Cetak Pratama (isi di luar tanggung jawab percetakan)

PERWAKILAN

ingati hari Sumpah Pemuda adalah juga untuk melakukan bersih-bersih di sekitar danau Ranu Kumbolo dan sepanjang jalur pendakian. “Dengan semangat Sumpah Pemuda diharapkan agar para pemuda dapat menjaga dan melestarikan lingkungannya,” ungkapnya.

Sedangkan Wakapolres Lumajang, Kompol Bambang Setiawan mengatakan tim pertama nanti akan membawa prasasti logo Polda Jatim.

“Tim pertama ini yang akan melakukan pendakian ke puncak dan memasang tugu prasasti logo Polda Jatim,” jelasnya.

Salah satu tujuan dipasangnya tugu prasasti Polda Jatim di sekitar puncak gunung Semeru ini adalah untuk memberikan tanda kepada para pendaki yang akan turun dari puncak Mahameru. “Karena selama ini pendaki yang hilang itu biasanya bingung ketika akan turun. Mudahmudahan dengan tanda ini mereka akan mudah untuk turun dan tidak kesasar lagi,” harapnya. (pri/epe)

LUMAJANG (BM) – Warga Desa Wonokerto, Kecamatan Tekung dibuat geram dengan ulah enam pelajar sebuah sekolah kejuruan setempat, akhir pekan lalu. Niat kumpul-kumpul dibubarkan warga di tepi danau buatan Rowosumo. Ironisnya, tiga di antaranya merupakan pelajar putri. Selain menyerahkan keenam pelajar tersebut, warga yang sempat menggeledah salah satunya, juga mendapatkan puluhan butir pil koplo yang diduga hendak dijadikan pemanas dalam pesta gagal itu.

Menyusul aksi warga, keenam pelajar masingmasing berinisial IH (16), F (15), MH (15), DP (16), AL (15) dan SS (16), akhirnya dibawa ke Polres Lumajang oleh gurunya untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam.

Kasat Reskoba AKP Priyo Purwandito menjelaskan, pihaknya tengah menyelidiki asal barang haram itu. “Kejadiannya malam minggu kemarin sekitar pukul 22.30 WIB. Warga juga serahkan 60 butir pil koplo warna putih berlogo Y. Pengakuan para pelajar, hanya para cowok yang mengonsumsi,” jelasnya.

AKP Priyo juga mendalami kemungkinan salah satu pelajar merupakan pengedar barang haram yang populer di kalangan generasi muda tersebut. “Ini masih kita dalami, apakah ada unsur sebagai pengedar atau tidak.

Para orang tua pelajar ini nanti kita panggil semua,” ungkapnya. (pri/epe)

UMK 2017 Kab. Madiun Belum Diusulkan MADIUN (BM) - Pemerintah Kabupaten Madiun belum mengajukan usulan UMK yang akan diberlakukan pada 2017 karena masih menunggu petunjuk dari Pemprov Jatim. “Kami belum mengusulkan. Kewenangan penentuan besaran UMK kan tergantung Gubernur Jawa Timur,” ujar Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Dinsosnakertrans Kabupaten Madiun, Hendri Soehartanto, Senin (24/10).

Meski belum mengusulkan, Dinsosnakertrans Kabupaten Madiun telah melakukan survei 60 item kebutuhan hidup layak (KHL) di tiga pasar. Yakni, Pasar Mejayan Baru (PMB), Pagotan dan Dolopo.

Survei dilakukan terhadap sejumlah kebutuhan makanan dan minuman, perumahan, kebutuhan sandang, pendidikan, kesehatan, transportasi dan tabungan. “Dari hasil survei tersebut diketahui KHL Kabupaten Madiun mencapai Rp 1.490.000,” jelasnya.

Ia menjelaskan, survei yang dipimpin oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Madiun itu dilakukan sebanyak tiga kali. Yakni pada bulan Juli, September dan Oktober ini. Ia menambahkan UMK tahun depan di Kabupaten Madiun dipastikan akan naik. Hal itu karena menyesuaikan dengan besaran KHL yang juga naik setiap tahunnya. (at/epe)

Iklan Kehilangan

ILUSTRASI: Musibah pendaki hilang dalam perjalanan turun dari puncak, jadi salah satu pertimbangan Polres Lumajang memasang prasasti bergambar logo Polda Jatim sebagai petunjuk arah.

STNK N 2928 UQ, NK 4124970, NM 1214960, A/N IYADI STNK N 6298 ZR, NK 30362, NM 2296809, A/N MATSARI STNK N 5540 UR, NK 165175, NM 0164468, A/N TOMPISUJAYANTI STNK N 6825 UN, NK 067901, NM 0067316, A/N JOHAN BADRA KASIH STNK N 2074 ZM, NK 259428, NM 1258733, A/N EDI SUSIYO STNK N 2459 UQ, NK 211919, NM 1218057, A/N EDI SUSIYO STNK N 4867 UR, NK 087546, NM 2099255, A/N NANIK SUGIYATI STNK N 3967 YP, NK482995, NM 3464823, A/N DINAS PENELOLOA KEUANGAN KAB LUMAJANG STNK N 6723 UD, NK 073045, NM 2061494, A/N SUWARNI STNK P 6571 NW, NK 232760, NM 2332316, A/N WINARNI WAHYUNINGSIH STNK N 5789 ZO, NK 040114, NM 820312420, A/N BAMBANG KHOMSARI STNK N 2222 UQ, NK 154811, NM 0154022, A/N SAPRIN STNK N 6225 UE, NK 211409, NM 211518, A/N SUDARMININGSIH STNK N 6989 YQ, NK 582688, NM 580922, A/N SUJONO STNK L 1333 VJ, Xenia 2016, A/N Reza Ardiansyah Candi Lontar Tengah 12 B2-9, Surabaya

Direktur: Silvia Balhmar. Pemimpin Perusahaan: M. Mashudi. Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: Totok Hartana. Wapemred: Noor Ipansyah Iskandar. Dewan Redaksi: AR Balhmar, Djoko Tetuko, Samiadji Makin Rahmat, Yahya A Waber, Tjipto Chandra, Marcella, Hadi Ismanto, M. Nabil. Redaktur: Budi Arie Satriyo, Bambang Andrias, Oki Lukito, E Prayogo, Indra Nanang. Wartawan Senior: Rofiq Kurdi Ismail, Aziz Tri, Novi Triawan. Reporter: Dian Kurniawan, Faisal Abdillah, Suluh DP, Andre Septia Hadi, Hasan Nur Rahmad. Fotografer: Soemadji. Pracetak: Ahmad Choironudin. Artistik/Tata Letak: Luthfi, firman. Desain Grafis: Khalid “Klied”. Sekretaris Redaksi: Muh. Faizin.

Bidang Online: Wahyu Saputro. Eksekutif Marketing: Fahad Balhmar, Khalid H. Perwakilan Daerah: Jakarta: Priyoko Sarjito (Kep. Biro), Marcella, Ferdy Yunisaf. Mojokerto: Prayogi. Sidoarjo: Yahdar Balhmar, Imam Muchlis.

Gresik: Asepta Y Permana (Kepala), M Sugeng Pasuruan: H Umar Wirohadi (kabiro), Abdul Kadir Jaelani. Malang: Aji, Kholil, Agus Susanto, Koordinator Sirkulasi/Pemasaran: M. Mashudi. Alamat Redaksi: Jl Tunjungan No 86 Surabaya. Telp. +6231 5318686, 5323414. Fax:+6231 5323415 Redaksi: 081334312300 | Iklan/Langganan: 081216327858 | No Pengaduan: 031 70975270. Email: red_beritametro@yahoo.co.id. Tarif Iklan: Display(fc) Rp. 35.000/ MMK (BW) Rp. 25.000/MMK. Sosial Rp. 10.000/MMK, Baris Rp. 15.000 (Minimal 2 Baris).

DALAM MENJALANKAN TUGAS PELIPUTAN, WARTAWAN BERITA METRO DIBEKALI TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER.

GRESIK 11

berita metro

www.beritametro.co.id

SELASA, 25 OKTOBER 2016

LAMONGAN I BOJONEGORO I TUBAN I GRESIK

Komisi VII Dukung PG Tagih Janji ke Freeport

GRESIK(BM)-Tidak jelasnya pembanguan smelter Freeport di Gresik menjadi pertanyaan.

Bahkan Tony Wardoyo, Ketua Rombongan Komisi VII DPR RI di PG menyatakan, pembangunan smelter di Gresik oleh PTFI hanya ‘isapan jempol’. Karena hingga saat ini tidak ada progres sama sekali. Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Papua itu menyampaikan, Panja Freeport ini dibentuk pada 10 Februari 2016. Sebagai tidak lanjut dari rapat hearing dengan Dirjen Minerba dan bupati-bupati di sekitar lingkar tambang Freeport. “Tujuan Panja ini dibentuk untuk melakukan evaluasi dan pengawasan langsung pembangunan smelter Freeport. Hasil dari pertemuan di PG ini akan kami laporkan ke Pemerintah RI dalam bentuk rekomendasi nantinya,”ujar politisi PDI Per-

juangan. “Saya mendukung penuh PG untuk menanyakan kelanjutan perjanjian sewa lahan dengan Freeport. PG punya hak untuk itu,” imbuhnya Sudah dua tahun lamanya rencana pembangunan smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) di dalam negeri disuarakan. Dalam perhitungan bisnis, pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian dipastikan akan dibangun di Kabupaten Gresik, bukan di Papua. Perjanjian antara PTFI dengan PT Petrokimia Gresik (PG) nomor 1245/TU.04.06/28/ SP/2015 tentang sewa lahan pembangunan smelter sempat memberikan angin segar bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Karena asam sulfat sebanyak 2 juta ton per tahun produksi smelter dapat dijadikan bahan baku pembuatan pupuk NPK dan SP36, sehingga men-

ingkatkan kapasitas produksi produsen pupuk terlengkap di Indonesia itu.

Ibarat seorang gadis yang telah dilamar, tapi tidak kunjung dinikahi. Itulah yang dirasakan PG saat ini, lantaran perjanjian itu tidak segera teralisasi kontraknya. Bahkan, PTFI dikabarkan ‘berpaling karena muncul opsi lain lahan pembangunan smelter, yaitu di kawasan industri Java International Integrated Port and Estate (JIIPE) di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.

D i r e k t u r Te k n i k d a n Pengembangan (Dirtekbang) PG, Arif Fauzan saat menerima kunjungan Komisi VII Panja Freeport DPR RI mengungkapkan, sekarang sama sekali tidak ada progres dari perjanjian sewa lahan PG dengan PTFI. Menurutnya, perjanjian tersebut semakin kabur karena ada

opsi lahan lain dari PTFI untuk pembangunan smelter.

Sebenarnya, tambahnya, PG sangat mendukung dengan pembangunan smelter di lahan PG. Karena asam sulfat yang diproduksi smelter bisa menjadi bahan baku untuk meningkatkan produktifitas NPK dan SP36 dari PG. Saat ini, produksi asam sulfat PG hanya 1,17 juta ton per tahun, rinciannya 570 ribu ton dari pabrik buatan tanun 1985 dan 600 ribu ton dari pabrik tahun 2015. “Kami memerlukan dukungan dari sejumlah pihak terkait kepastian penggunaan lahan PG untuk smelter, sebab saat ini PTFI menyatakan masih memiliki dua opsi,”ungkapnya.

Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum PG, Rahmad Pribadi Rahmad Pribadi mengaku sudah berkomunikasi dengan PTFI untuk menanya-

kan kelanjutan kerjasama lahan smelter. “Pada 9 September 2016 lalu kami sudah komunikasi dan kami minta dalam jangka waktu 60 hari sudah ada jawabannya,” tandasnya. Direktur Public Affair PTFI, Clementino Lamury di hadapan anggota DPR RI mengaku memaklumi apa yang disampaikan Direksi PG, progres smelter memang tersendat. Hingga saat ini PTFI juga belum memastikan apakah smelter dibangun di lahan PG atau JIIPE smelter.

“Jika kami sudah memastikan lahan mana yang kita pilih, konsekuensinya juga tidak murah. Kita harus mengeluarkan biaya antara 150 juta hingga 200 juta dollar Amerika Serikat (AS) untuk persiapan lahan reklamasi dan sewa. Pasti­ nya, smelter akan dibangun di Gresik,”ujarnya.(sgg/yog/dra)

Klarifikasi Pornoaksi di GJS, Wabup Segera Tindaklanjuti GRESIK(BM)-Suasana pertemuan antara Pemkab Gresik dengan panitia Anniversary ke 6 Yamaha Vixion Club Indonesia (YVC-I) Chapter Gresik yang sempat menghebohkan masyarakat Gresik menjadi ajang klarifikasi dan mencari akar masalah setelah perwakilan dari GP Anshor mencecar dengan beberapa pertanyaan. Bahkan isak tangis Alfi Sahry (20) Ketua Panitia Anniversary ke 6 Yamaha Vixion Club Indonesia (YVC-I) Chapter Gresik sempat pecah di hadapan Wakil Bupati Gresik, M. Qosim ketika dimintai keterangan perihal acara yang diselenggarakan Komunitas motornya tersebut.

Bertempat di ruang Putri Cempo, Kantor Pemkab Gresik Senin, (24/10) yang dihadiri oleh massa Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Gresik, Alfi Sahry yang didampingi Ketua YVC-I Capter Gresik, Rizky Villiant Ismaryono (27) mencoba menjelaskan duduk permasalahan dan klarifikasi sekaligus meminta maaf atas kejadian pada 22 Oktober lalu.

“Rencana awalnya acara diselenggarakan pada 15 Oktober, namun karena jadwal acara klub motor lain padat dan kita takut kalau tidak ada yang datang, maka kami sepakat acara diundur pada 22 Oktober dan kita tidak tahu bahwa tanggal tersebut bertepatan dengan hari

FOTO BM/GILANG BUDI RAHARJA

JELASKAN: Suasana klarifikasi terhadap pertunjukan pornoaksi di GJS dan terdapat akar masalah adanya pemalsuan informasi dan ketidak konsistenan terhadap permohonan izin.

santri,” kata Alfi Sahry, Ketua Panitia, Senin (24/10) sore.

Alfi Sahry mengatakan pada saat mengajukan perijinan ke Disbudpora, pihak panitia tidak menyerahkan proposal maupun rundown acara melainkan hanya selembar kertas berisi permintaan perizinan tempat dan langsung disetujui.

“Dalam surat tersebut saya tulis bahwa tujuan terselenggaranya acara tersebut adalah untuk lebih memperkenalkan Stadion Gelora Joko Samudro (GJS) kepada masyarakat serta memperkenalkan seni dan budaya di Kabupaten Gresik,”terang

Alfi Sahry.

Ketua YVC-I Capter Gresik, Rizky Villiant Ismaryono mengatakan saat akan meminta izin keramaian di pihak Polsek Kebomas, pihaknya hanya mencantumkan pada surat perijinan bahwa hanya ada acara musik elektone saja. “Izin keramaian di Polsek cuma kami cantumkan acara santunan anak yatim, Safety Riding, dengan hiburan musik elektone,”kata Rizky Villiant Ismaryono.

Sementara Ketua GP Ansor, Agus Junaidi bersama massa GP Ansor yang mendatangi kantor Bupati mengatakan bahwa

hal ini berawal dari ketidakjujuran panitia acara dan kalaupun ada dari dinas terkait yang mengeluarkan ijin lengah tadi sudah disampaikanWabup akan ditindaklanjuti.

“Kalau surat ijinnya ternyata cuma satu lembar dan diijinkan, maka akan ditindaklanjuti oleh Bupati dan pastinya kita kawal sampai tuntas,” kata Agus Junaidi, Ketua GP Ansor. Agus Junaidi menambahkan bahwa apabila panitia sejak awal perijinan melampirkan semua rundown acara pastinya tidak akan disetujui kalau panitia mau jujur.“Sementara permintaan maaf sudah kami maafkan sejak kemarin ketika mereka membuat surat permintaan maaf, selanjutnya meminta agar memberi sanksi kepada pejabat terkait pemberian ijin acara, dan memblacklist Event Organizer (EO) penyelenggara acara” tambah Agus Junaidi.

Sementara itu Wakil Bupati Gresik, M. Qosim mengatakan bahwa berkaitan dengan acara YVC-I Gresik pada 22 Oktober lalu memang sudah mencoreng nama baik Kabupaten Gresik yang dikenal dengan kota santri dan kota wali. “Ternyata semua sudah terkuak, ada pemalsuan informasi dan ada ketidak konsistenan terhadap permohonan izin kegiatan itu.

Pemerintah Gresik kecolongan” KataWakil Bupati Gresik, M. Qosim (gbr/yog/dra)

KILAS

FOTO BM/M SUGENG

LESTARIKAN: Pagelaran ludruk yang ditampilkan di halaman WEP Gresik, Minggu (23/10) malam.

Sosialisasi Perda Seni Budaya Melalui Pagelaran Ludruk GRESIK(BM)-Pagelaran seni dan budaya khas Jawa Timur yang dimainkan di halaman Wahana Ekspresi Poesponegori (WEB), Minggu (23/10) malam, diantaranya ludruk mampu menarik minat masyarakat. Selain untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Jawa Timur ke-71, acara ini juga sebagai sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Pelestarian Seni dan Budaya Khas Jawa Timur.

Pagelaran ludruk yang masih banyak diminati masyarakatini, juga dihadiri Ketua DPRD Jawa Timur H. Abdul Halim Iskandar dan sejumlah anggota DPRD Jawa Timur. Selain pagelaran ludruk, kesenian khas Gresik berupa tari-tarian dan gambus yang mencerminkan Gresik sebagai kota wali dan kota santri turut meramaikan acara.

Abdul Halim Iskandar mengatakan bahwa pemerintah telah mengoptimalkan industri berbasis UMKM untuk mendongkrak ekonomi masyarakat. Disisi lain berupaya melestarikan tradisi dan budaya khas Jawa Timur yang saat ini semakin banyak ditinggalkan. “Komitmen pemerintah adalah ingin meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat yang berpenghasilan menengah melalui sektor UMKM,” ujarnya.

Ketua DPRD H.Abdul Halim Iskandar juga mengingatkan akan sejarah terbentuknya Provinsi Jawa Timur mulai dari zaman kerajaan, hingga pemerintah Hindia Belanda sampai lahir Undang-undang No 2 Tahun 1950. Selain digelar di Kabupaten Gresik, pagelaran seni dan budaya ditampilkan juga dibebrerapa kabupaten/kota. Selain Gresik juga digelar di Kota Surabaya, Kota Batu, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Jember, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Madiun.

Sementara itu, Kabag Humas Pemkab Gresik Suyono mengharapkan agar masyarakat Jawa Timur khususnya masyarakat Gresik untuk semakin mengenal kearifan budaya lokal dan mencintai produk-produk dalam negeri, terutama produk UMKM. (sgg/yog/dra)

PANTURA

berita metro

www.beritametro.co.id

Implementasikan OGP, Pemkab dan TII Lakukan MoU

BOJONEGORO(BM)-Semangat Open Government Partnership (OGP) tidak hanya sekedar tulisan namun diimplementasikan secara nyata oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Pemkab Bojonegoro melakukan penandatanganan kontrak kerjasama (MoU) dengan Transparansi Internasional Indonesia (TII), Senin (24/10). TII adalah sebuah Lembaga.

Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak pada isu anti korupsi yang berafiliasi dengan 99 negara didunia. Sementara Sekreparasi Jendral (Sekjen) TII, Dadang Trisasongko melakukan audiensi dengan Bupati dalam pencegahan dan pengendalian konflik kepentingan di sektor kesehatan.

Kabupaten Bojonegoro mela-

lui SKPD yang mendapatkan kesempatan adalah RSUD Sosodoro Djatikusuma Bojonegoro. Di Indonesia untuk sektor kesehatan TII mengembangkan di dua wilayah yakni Makasar dan Bojonegoro, pada sektor pendidikan di Makasar dan Surabaya.

“Bojonegoro dipilih, karena inisitatif dan komitmen kepala daerah dalam upaya mendukung tata kelola pemerintahan yang baik,”ujarnya.

Menurutnya setelah deklrarasi tanggal 15 September lalu di Jakarta, langsung dilakukan penelitian kebutuhan dan identifikasi praktek konflik kepentingan dimasingmasing institusi. “Kerjasama ini akan berlangsung selama empat tahun, sehingga mengurangi dampak korupsi dan memberikan layanan pub-

lik yang lebih baik, maupun konflik kepentingan diindikasikan sebagai sumber terjadi korupsi,”tambahnya.

TII akan berusaha menularkan semangat keterbukaan dan selama ini bicara korupsi berkaitan dengan penjara namun ada hal lain yang jauh lebih penting yakni konflik kepentingan yakni memasukkan kepentingan pribadi dalam unsur kepentingan pemerintahan atau publik.

KPK pernah memulai hal ini lima tahun lalu, namun tidak berhasil.

Lebih lanjut Dadang mengatakan Bojonegoro dinilai sangat tepat untuk melakukan perubahan dan agenda akan dimulai di bidang kesehatan. Dirinya tidak hanya fokus pada kesehatan, namun juga pendidikan.

Dijelaskan diawal penerapan sistem ini akan melakukan pendampingan selama empat bulan, dari assessment akan dilakukan kajian.

Sementara Rahmad Djunaedi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda ) Pemkab Bojonegoro menuturkan setelah dilakukan kajian konflik kepentingan bisa terjadi di semua lini, baik mulai administrasi,layanan,perekrutan dan lain sebagainya. Bupati Bojonegoro, Suyoto dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa konflik kepentingan ini didasari adanya niat.

“Niat itu bisa niat baik dan buruk.

Yang didukung adanya kesempatan. lalu bagaimana mengelola itu menjadi sesuatu hal yang bisa memberikan kepuasan tak hanya internal maupun ekaternal,”ujar Bupati. (ndo/dra)

Kembangkan Objek Wisata Tahu, Ledokkulon Kesulitan Dana BOJONEGORO(BM)-Kelurahan Ledokkulon, Kecamatan Kota, Kabupaten Bojonegoro, kesulitan mengembangkan industri tahu didaerahnya menjadi objek wisata kuliner, karena terbatasnya anggaran di kelurahan.”Kami tidak bisa mengalokasikan anggaran untuk melakukan penataan industri tahu Ledokkulon menjadi lokasi objek wisata. Kelurahan tidak memiliki anggaran seperti desa,” kata Lurah Ledokkulon, Kecamatan Kota, Bojonegoro Sumantri, di Bojonegoro, Senin. Hal itu menanggapi pengembangan Ledokkulon menjadi lokasi objek wisata kuliner setelah berhasil menggelar Festival Tahu Ledokkulon, beberapa waktu lalu.

“Kalau pengembangan Ledokkulon menjadi objek wisata kuliner dibebankan kelurahan ya tidak mungkin, sebab kelurahan tidak ada anggaran seperti desa,” ucapnya. Karena itu, menurut dia, pengembangan Ledokkulon, menjadi lokasi objek wisata kuliner harus ditangani Pemerintah Kabupaten (pemkab), baik terkait pembenahan lingkungan juga yang lainnya. “Kami sudah pernah membahas bersama dengan jajaran Disbudpar, PERWAKILAN

FOTO: BM/IST

SIAPKAN : Setelah berhasil menggelar Festival Tahu Ledokkulon, Kelurahan Ledokkulon kesulitan mengembangkan industri karena terbatasnya anggaran di kelurahan.

Diperindag dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) terkait pengembangkan Ledokkulon menjadi objek wisata kuliner,” paparnya.

Hanya saja, pengembangan Ledokkulon menjadi lokasi objek wisata masih

terbentur dengan anggaran. Sebagai gambaran pembenahan yang harus dilakukan yaitu melengkapi sekitar 150 industri tahu dengan instalasi pengolah air limbah (IPAL). (bor/dra)

FOTO: BM/SANDI S

SEPAKAT: Bupati Bojonegoro Suyoto saat melakukan penandatanganan kerjasama dengan TII.

Bupati Ajak Kiai Perangi Narkoba TUBAN(BM)- Wilayah Kabupaten Tuban, sudah seharusnya menjadi perhatian serius dari kalangan pesantren, kiai dan masayeikh, termasuk jajaran pengurus NU tiap kecamatan. Agar pengedaran narkoba tidak mudah masuk dikalangan pesantren dan masyarakat.

Hal ini dikemukakan Bupati Tuban, Fathul Huda, kemarin. Bupati mengajak para kiai dan santri turut serta memerangi narkoba secara aktif. Karena hingga saat ini pengedar dan pengguna Narkoba di Kabupaten Tuban mengalami peningkatan. Meski sebagian besar masyarakatnya beragama Islam, tetapi banyak yang terlibat dalam bisnis haram tersebut.

“Perlu pemahaman lebih kepada masing-masing pon-

dok pesantren dan lembaga pendidikan formal. Agar mereka dapat mengetahui bahaya penggunaan narkoba serta dampaknya,”terangnya.

Hal senada juga dikatakan Kapolres Tuban, AKBP Fadly Samad mengatakan di wilayah kerjanya, peredaran obat-obatan terlarang khususnya obat Daftar-G jenis Karnopen saat ini masih tinggi. Bahkan para penggunanya sudah merambah anak-anak usia SD. Upaya yang terpenting adalah mewujudkan masyarakat aktif memerangi narkoba.

Jadi tidak hanya melakukan penangkapan kemudian selesai.

“Tugas para orangtua dan guru terhadap anak didiknya adalah memantau mereka bergaulnya dengan siapa. Para pengguna obat-

obatan itu dapat dikenali dari perilaku dan sikapnya yang berubah,” jelasnya.

Fadly Samad menambahkan, sejak dia menjabat sebagai Kapolres Tuban, sudah mengamankan 68 tersangka pengedar karnopen.

Sebagian besar mereka dari kalangan ibu rumah tangga.

Mereka menjadi pengedar karnopen, karena dijadikan pekerjaan atau sumber kehidupan keluarganya. Ratarata mereka bekerja sebagai tukang cuci, penjual nasi, dan ibu rumah tangga biasa.

Mereka balasan karena faktor ekonomi yang memaksanya berjualan karnopen. Seluruh tersangka tergiur karena tinggal menjualkan saja. Selain mendapat untung dari laba penjualan mereka masih mendapatkan bonus dari sang bandar.(tub/dra)

BIRO GRESIK: Asepta Y Permana (Kepala), M Sugeng, Gilang Budi Raharja Sirkulasi & Iklan: Imam Taufik.

www.beritametro.co.id

SELASA, 25 OKTOBER 2016

Calo Uji Kir Masih Marak di Dishub

SIDOARJO (BM) – Upaya pemberantasan praktik pungutan liar (pungli) di sejumlah intansi pelayanan public di Sidoarjo, belum sepenuhnya membuahkan hasil maksimal. Khususnya, di lingkungan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (uji kir) Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.

Pantauan di lapangan, beberapa oknum yang ditengarai sebagai calo masih terlihat berkeliaran di tempat itu.

Hanya saja, dalam melakukan aktivitasnya sekarang mereka tidak lagi terang-terangan dan mencolok seperti sebe-

lum-sebelumnya.

Salah satu pemilik kendaraan jenis pick up yang akan melakukan uji kir asal Balongbendo yang ditemui di lokasi uji kir mengemukakan, sebenarnya selama ini dirinya sangat terbantu dengan adanya calo meski uang yang harus dikeluarkan sampai tiga kali lipat dari tarip normal. “Untuk tarif normalnya yang saya tahu sekitar Rp 45 ribu, kalau lewat calo saya harus bayar Rp 200 ribu, dan tetap mengikuti uji kendaraan tapi dijamin lulus uji dan cepat,” jelasnya, Senin (24/10).

Ditambahkan warga Balongbendo berinisial RH itu, dengan menggunakan jasa calo untuk uji kir kendaraannya, juga bisa menghemat waktu. Di samping itu, dalam pengurusan tidak ikut mondar-mandir karena semua dilakukan pihak calo.

“Kalau urus sendiri paling tidak waktu yang diperlukan sampai dua hari, karena harus masukkan surat-surat dulu dan besoknya baru uji tes. Namun, kalau menggunakan calo, surat-suratnya kan yang masukkan calonya, jadi tinggal datang terus uji tes selesai,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Joko Santosa saat dikonfirmasi melalui selulernya menegaskan, pihaknya selama ini sudah melakukan antisipasi dengan keberadaan calo dan pungli di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo. ”Saya selalu ingatkan kepada semua karyawan setiap selesai apel pagi untuk tidak sekali-sekali melakukan pungli. Dan, ini saya lakukan sejak menjabat di dishub ini,” ungkapnya.

Ditegaskan Joko, dalam memberantas pungli ini

pihaknya membuat sebuah kebijakan yang menjadikan para pemohon langsung berurusan dengan sistem dan bukan dengan para pegawai. ”Sehingga tidak ada celah lagi bagi para pegawai untuk melakukan pungli,” kata Joko.

Saat disinggung masih banyaknya calo yang berkeliaran di sekitar balai uji kendaraan bermotor, mantan Kepala BPPT ini mengatakan, kalau calo yang ada itu memiliki izin (NPWP dan SIUP). ”Mereka itu resmi dan keberadaannya tidak mengganggu kinerja dari para petugas,” kilahnya. (cls/udi)

Kepergok Pungli, Langsung Dimutasi

KESUNGGUHAN Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dalam memberantas pegawai yang melakukan pungutan liar (pungli) nampaknya bukan hanya gertak-sambal. Sebelumsebelumnya, pantauan di lapangan banyak dijumpai hampir seluruh pemilik kendaraan yang melakukan uji kir harus memberikan ‘angpau’ kepada petugas yang besarnya antara Rp 2.000 hingga Rp 5.000 per kendaraan. Namun, beberapa hari terakhir ini pemandangan semacam itu nyaris tak nampak lagi. Kesungguhan itu juga ditunjukkan dengan dipindahtugaskan salah satu pegawai yang disinyalir telah melakukan pungli kepada sejumlah pemilik kendaraan yang akan melakukan uji kir.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupatgen Sidoarjo, Joko Santosa, mengakui pihaknya telah memberikan sanksi tegas berupa mutasi kepada salah satu pegawainya yang ketahuan telah meminta uang kepada para pemilik kendaraan yang akan melakukan uji kir.

“Ada salah satu pegawai yang harus kita mutasi karena meminta uang kepada sejumlah pemilik kendaraan yang akan uji kir meski hanya minta Rp 2.000, namun hal tersebut sebuah pelanggaran dan sanksi tegas kita terapkan, saat ini yang bersangkutan sudah dipindah tugaskan ke terminal,” pungkas Joko. (cls/udi)

“

”Mereka itu resmi dan keberadaannya tidak mengganggu kinerja dari para petugas.”

- JOKO SANTOSAKepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo

DELTA SINGKAT

108 Stan Meriahkan Siedex 2016

SIDOARJO (BM)- Sidoarjo Education Expo (Siedex) atau pameran pendidikan tahun 2016 kembali digelar.

Ajang tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo itu, diselenggarakan di lapangan tennis indoor GOR Sidoarjo.

Bupati Sidoarjo, H. Saiful Ilah SH,M.Hum, saat membuka kegiatan itu, Senin (24/10) mengatakan, saat ini pendidikan tidak hanya cukup dilakukan di dalam ruang kelas. Pendidikan memerlukan ruang ekspresi lebih luas dan membutuhkan aksi nyata yang berdampak langsung pada peserta didik dan masyarakat.

Bupati juga berharap, melalui Siedex seperti ini akan mampu memacu kreasi dan inovasi semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan. Baik itu peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, satuan pendidikan, dan seluruh stakeholder pendidikan.

Dalam pelaksanaannya kali ini, Siedex 2016 diikuti sejumlah sekolah dengan jumlah total stan sebanyak 108.

Kegiatan itu sendiri dilaksanakan mulai Senin (24/10) hingga Jumat (28/10).

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Drs. Mustain M.Pd mengatakan, diselenggarakannya Siedex sebagai wahana pengenalan perkembangan dunia pendidikan di Sidoarjo kepada masyarakat. Selain itu, juga bertujuan menumbuhkembangkan kemampuan peserta didik, pendidik dan satuan pendidikan terhadap hasil karyanya. (cls/udi)

FOTO: BM/MUCHLIS

UJI KIR: Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Sidoarjo

Prona 2017, Targetkan 11.500 Bidang Tanah Disertifikasi

SIDOARJO (BM) – Sebanyak 11.500 bidang tanah di Kabupaten Sidoarjo akan disertifikasi melalui Program Nasioanal Agraria (Prona) Tahun 2017.

Penegasan itu diungkapkan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sidoarjo, Ir Nandang Agus Taruna, di sela Rapat Kordinasi (Rakor) Persiapan dan Pelaksanaan Prona Tahun 2017 Pendopo Delta Wibawa, Senin (24/10).

Dijelaskan Nandang, rapat koordinasi itu dilakukan agar pelaksanaan program prona tahun 2017 yang menargetkan penyelesaian proses sertifikat 11.500 bidang tanah itu berjalan lancar.

Sejumlah kepada desa juga ikut dilibatkan dalam kegiatan itu. “Pelaksanaan prona dibiayai oleh APBN sehingga dalam sertifikasi ini nantinya tanpa dipungut biaya apapun,” jelas Nandang.

Lebih jauh, disampaikan Nandang, nantinya pada Program Prona para pemohon

FOTO: BM/MUCHLIS

RAPAT KOORDINASI: Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sidoarjo mematangkan rencana Program Prona tahun 2017 dengan menggelar rapat koordinasi di Pendopo Delta Wibawa, Senin (24/10).

hanya dibebani biaya pembuatan patok, materai serta kelengkapan administrasi.

“Itupun nilainya tidak terlalu besar,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah berencana membicarakan dengan dewan atau instansi terkait agar tarikan yang dilakukan pemerintah desa saat pelaksanaan prona nanti diatur dalam peraturan daerah atau peraturan desa.

“Kita akan bicarakan dengan dewan untuk masalah ini supaya semuanya menjadi transparan dengan diatur dalam peraturan daerah atau peraturan desa. Untuk itu, juga harus ada pertanggungjawabannya mengenai penggunaan keuangannya,” tandas bupati.

Hingga tahun 2016 ini, bidang tanah di Kabupaten Sidoarjo yang bersertifikat masih di kisaran 40 persen dari seluruh bidang tanah yang ada. Diperkirakan, seluruh bidang tanah itu bisa bersertifikat tuntas pada tahun 2021 mendatang. (cls/udi)

Pemkab Ajak Masyarakat Giat Berdonor Darah

SIDOARJO (BM) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo mengajak warganya untuk giat berdonor darah mengingat kebutuhan darah terus mengalami peningkatan.

Ketua Harian PMI Kabupaten Sidoarjo, Asrofi mengatakan, kebutuhan darah di Kabupaten Sidoarjo ini terus mengalami peningkatan dari 3.014 kantong selama tahun 2015 meningkat menjadi sekitar 3.188 kantong di tahun 2016.

“Oleh karena itu kesadaran warga sangat dibutuhkan demi tercukupinya kebutuhan darah yang ada di Sidoarjo ini,”

katanya saat peringatan ulang tahun ke 71 PMI Sidoarjo di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Minggu (23/10).

Ia mengemukakan, untuk mendukung tercukupinya kebutuhan darah di Sidoarjo ini tidak lain didukung dengan kesadaran masyarakat untuk mendonorkan darahnya.

“Kami juga menggerakan bus donor yang terletak di wilayah Juanda dan juga di Sidoarjo kota yang rata-rata mampu memasok kebutuhan darah sampai dengan 50 kantong perharinya atau sekitar 38.7 persen dari total produksi

darah,” katanya.

Ia mengemukakan, untuk meningkatkan perolehan darah tersebut pihaknya meminta kepada pemerintah untuk menambahkan satu unit kendaraan bus donor darah.

“Satu unit bus tersebut rencananya akan ditempatkan di wilayah selatan yaitu di kawasan Tanggulangin Sidoarjo supaya warga masyarakat yang ingin berdonor darah menjadi lebih dekat,” katanya.

Dalam kesempatan itu, juga diberikan penghargaan kepada pendonor darah yang mencapai 10 kali sebanyak

521 orang, 25 kali sebanyak 103 orang, 50 kali 43 orang.

“Sementara untuk yang 100 kali di Sidoarjo ada 18 orang dimana penghargaan tersebut akan diserahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada Desember mendatang,” katanya.

Sementara itu, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah mengatakan, kegiatan PMI ini patut didukung karena turut menyumbangkan dharma bakti demi kemajuan dan kesejahtareaan bangsa. “Kegiatan PMI ini harus didukung karena menjunjung tinggi kemanusian demi kemajuan dan kes-

ejahteraan bangsa,” katanya saat memberikan sambutan.

Oleh karena itu, kata dia, pada peringatan hari ulang tahun yang ke-71 PMI Kabupaten Sidoarjo ini, masyarakat dan pemerintah hendaknya bersama-sama peduli dalam bidang kemanusiaan.

“Salah satunya adalah fokus dalam kegiatan edukasi generasi dini mengenai pertolongan pertama. Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan palang merah remaja (PMR) yang ada di masingmasng sekolah,” katanya. (ant/ udi)

FOTO: BM/MUCHLIS

KRATIVITAS: Bupati Sidoarjo, H Saiful Ilah SH,M.Hum, saat melihat kreativitas sejumlah pelajar di ajang Siedex 2016 di lapangan tennis indoor GOR Sidoarjo, Senin (24/10).

Ribuan Pecinta Burung Berkicau Ikuti Dandim Cup SIDOARJO (BM) - Sedikitnya 1.077 pecinta burung ikut meramaikan acara Lomba Burung Berkicau Dandim 0816 Cup Tahun 2016. Dalam acara itu, dilombakan 29 kelas burung berkicau.

Meski acara itu hanya dalam sehari, akan tetapi antusiasme pecinta burung asal Sidoarjo dan sekitarnya cukup banyak. Bahkan dalam acara yang digelar di lapangan Makodim 0816 Sidoarjo itu, kebanyakan peserta juga datang dari berbagai kota/kabupaten di Jawa Timur.

Sedangkan berbagai jenis burung yang dikonteskan dalam acara itu, di antaranya Murai Batu, Anis Merah, Anis Kembang, Love Bird, Pentet, Kacer, Kenari dan jenis burung pada kategori kelas bebas lainnya. Selain itu, dalam perlombaan ini Kodim 0816 juga membagikan ratusan door price.

“Acara ini digelar agar masyarakat ikut melestarikan alam dan untuk mempertajam silaturrahmi agar tercipta rasa Guyub Rukun Agawe Santosa antar warga dan antar kelompok masyarakat,” terang Pasi Ter Kodim 0816 Sidoarjo Kapten Arh Bambang Suryono selaku ketua panitia kepada wartawan.

Sementara itu, Koordinator Pelaksana Lapangan, Serka Sutrisno menambahkan, Lomba Burung Berkicau Dandim 0816 Cup baru kali pertama digelar Kodim 0816 Sidoarjo.

Dia berharap, dukungan semua kalangan dan pencinta kicau mania kegiatan ini dapat digelar menjdi acara tahunan Kodim 0816 Sidoarjo. (cls/udi)

FOTO: BM/MUCHLIS

ANTUSIAS: Peserta Lomba Burung Berkicau Dandim 0816 Cup Tahun 2016 nampak antusias saat mengikuti rangkaian kegiatan lomba yang digelar di lapangan Makodim 0816 Sidoarjo.