Berita Metro 2 November 2016

HARIAN PAGI TERBIT 12 HALAMAN

Iklan/ Langganan:

RP 3.500,-

5318686

RABU, 2 NOVEMBER 2016

www.beritametro.co.id

I INDEKS

Direktur Pelindo III Ditangkap Diduga Terima Pungli Rp 6 Miliar per Bulan

Pemkot Kucurkan Rp 9 Miliar Perkuat Modal 600 UMKM BACA HALAMAN

04

Puspayoga Dorong Pameran Industri Kreatif di Mall BACA HALAMAN

08

SURABAYA (BM) - Polisi menangkap Direktur Pelindo III Rahmat Satria yang diduga menerima aliran uang pungutan liar (pungli). Polisi menduga duit pungli yang diterima RS mencapai miliaran rupiah per bulan. “Ini spektakular. Sebulan bisa Rp 5-6 miliar dari hasil pungli,” ujar Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Takdir Mattanete kepada wartawan, Selasa (1/11/2016) Diduga duit yang diterima RS berasal dari pungli terhadap pengusaha kontainer impor. Pungli diduga dilakukan sejak tahun 2014 dengan pungutan per satu kontainer berkisar Rp 500 ribu- Rp 2 juta.

Menurut Takdir, pungli ini dilakukan oleh AH, direktur PT Akara Multi Karya (AMK). AH lantas menyetor hasil pungli tersebut ke RS. “Itu sudah memberatkan importir dan tentu saja membuat biaya membengkak,” kata Takdir.

Penangkapan terhadap Rahmat Satria dilakukan siang tadi. Tim saber pungli Polri Mabes Polri yang berjumlah empat orang dibantu anggota Polres Pelabuhan Tanjung Perak mendatangi kantor Rahmat Satria di lantai 3 gedung Pelindo III. Rahmat Satria koperatif saat didatangi polisi.

Bahkan dia meminta izin salat sebelum tim saber melakukan penggeledahan.

Dari kantor Rahmat Satria, polisi menyita uang tunai Rp 600 juta, dari total duit pungli Rp 10 miliar.

Polisi juga menyita sebuah desktop yang biasa digunakan Rahmat Satria.

Amankan Direktur PT AMK Sebelum melakukan penggeledahan dan Baca: Sudah... Hal. 7

OTT PELINDO III: Satgas melakukan penggeledahan ke ruangan Direktur Operasi dan Pengembangan Bisnis Pelindo III Rahmat Satria (RS), Selasa (1/11/2016).

Selain mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai Rp600 juta dari laci meja kerja RS, Satgas juga mengamankan RS.

Gubernur Sambut Ratusan Buruh Popda Diharapkan Lahirkan Atlet Berbakat BACA HALAMAN

09

Tersangkut Kasus TKD, Mantan Kades Popoh Dibui BACA HALAMAN

SURABAYA (BM) – Ratusan buruh kembali melakukan aksi unjuk rasa, menolak pemberlakuan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur, sebagaimana dirumuskan pemerintah. Arak-arakan massa dari berbagai arah akhirnya menyatu di depan Kantor Gubernur, Jl Pahlawan Surabaya, Selasa (1/11).

Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo turun langsung, melakukan dialog dengan sejumlah massa yang berjubel di depan sekitar Kantor Gubernur tersebut. Gubernur yang akrab dipanggil Pak De Karwo mengatakan, Pemerintah Provinsi menetapkan UMP Jawa Timur sebesar Rp. 1.388.000.

Sementara Upah Minimum kabupaten/kota (UMK) akan dirumuskan bersama dengan buruh, pengusaha dan pemerintah pada tanggal 21 November mendatang.

“Demo ini merupakan bentuk aspirasi dari buruh. Akan tetapi, jika mengacu kepada Pergub No 68 tahun 2015 pasal 3 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jatim yang menjelaskan bahwa setelah ditetapkan UMK maka secara otomatis UMP ini akan gugur, “ ujarnya di hadapan ribuan buruh saat melakukan demonstrasi dari Serikat Pekerja FOTO: BM/MADJI

Baca: Perjuangan... Hal. 7

12

Agus Martowardojo Diperiksa KPK JAKARTA (BM) - Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menjalani pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama delapan jam, Selasa (1/11/2016). Pemeriksaan berjalan mulai pukul 10.00 WIB sampai pukul 18.00 WIB, terkait kasus korupsi pengadaan paket penerapan KTP elektronik, tahun anggaran 2012, saat dirinya menjabat Menteri Keuangan.

Selesai menjalani pemeriksaan, Agus mengatakan kalau dia sudah menjawab 18 pertanyaan, dan memberikan penjelasan kepada penyidik KPK, mengenai peran Menteri Keuangan, sebagai otoritas fiskal.

Sedangkan soal pengadaan KTP elektronik, Agus menegaskan Kementerian Dalam Negeri lah yang bertanggungjawab dalam perencanaan anggaran, pelaksanaan, sampai pertanggungjawaban.

“Dalam sistem keuangan negara, kemente-

DEMO BURUH: Gubernur Jatim H Soekarwo dialog dengan perwakilan buruh.

Baca: Tanggungjawab... Hal. 7

Mengawal Demo Damai 4 November

Presiden Tidak Akan Intervensi Kasus Ahok Kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mendapat rekasi keras dari masyarakat Indonesia, terutama kaum muslim. Dikabarkan, ribuan massa bakal melakukan aksi demo menuntut penegakan hukum atas kasus tersebut. Menyikapi rencana aksi tersebut, Presiden Jokowi melakukan pembicaraan dengan MUI, NU dan Muhammadiyah dalam silahturami di Istana Merdeka Selasa (1/11/2016) siang.

Presiden Tidak Akan Intervensi Kasus Ahok

“Bahwa ada masalah yang kita hadapi adanya isu-isu menyangkut peristiwa pernyataan Ahok di Pulau Seribu, menjadi tidak menentu yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan politik dan sudah diluar konteks. Sehingga ini mengganggu maka kita semua sepakat untuk diproses

secara proposional, secara hukum,” kata Maruf Amin Ketua Umum MUI saat konferensi pers di Istana Merdeka, Selasa (1/11/2016).

Dalam pertemuan itu, Presiden mengatakan dirinya tidak akan mengintervensi dan menyerahkan kasus Ahok ke proses hukum. Presiden

juga memerintahkan ke Yasona Laoly Menkumham untuk proses kasus ini secara hukum.

“Presiden sudah perintahkan untuk diproses dan tidak akan mengintervensi terhadap masalah ini. Kita juga bersepakat mengimbau kalau ada unjuk rasa, kita sepakat dengan presiden, di negara ini demokrasi tidak dilarang sepanjang sesuai dengan peraturan Baca: Pemanggilan... Hal. 7 DEMO DAMAI: Ketua MUI KH. Ma’ruf Amin didampingi Menko Polhukam Wiranto, memberi keterangan pers usai diterima Presiden Jokowi, Selasa (1/11), terkait rencana aksi demo 4 November.

FOTO : BM/IST

Ini yang ditunggu-tunggu..

Direktur Pelindo III Ditangkap Bersihkan..

PRAKIRAAN CUACA

SPIRIT

SURABAYA

JAKARTA

DENPASAR

YOGYAKARTA

CERAH BERAWAN SUHU : 27 - 33°C

BERAWAN SUHU : 26 - 32°C

CERAH BERAWAN SUHU : 25 - 34°C

CERAH BERAWAN SUHU : 23 - 32°C

Pengkhianatan yang paling besar adalah pengkhianatan umat, sedang pengkhianat yang paling keji yaitu pengkhianatan pemimpin.

- Ali bin Abu Thalib -

2 POLHUKAM

berita metro www.beritametro.co.id

RABU, 2 NOVEMBER 2016

Sidang Uji Materi UU Amnesti Pajak di MK

kilas

Ahli: Banyak Dinikmati Pengusaha Kecil

KY Usul Restrukturisasi MA

JAKARTA (BM) – Pihak yang paling banyak menikmati atau memanfaatkan amnesti pajak adalah wajib pajak pribadi atau pengusaha yang asetnya relatif kecil. Selain itu, program amnesti pajak yang dilakukan pemerintah juga memiliki manfaat tersendiri khususnya terkait dengan basis pajak yang diperluas.

Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri menyampaikan hal itu dalam kapasistasnya sebagai ahli dalam sidang uji materi UU Amnesti Pajakdi Mahkamah Konsitusi, Jakarta, Selasa (1/11) kemarin. “Pihak yang paling banyak menikmati atau memanfaatkan amnesti pajak adalah wajib pajak pribadi atau pengusaha yang asetnya relatif kecil ya, bukan yang besar,” ujar

berkisar Rp 1 miliar. “Masyarakat dengan penghasilan atau aset sebesar Rp 1 miliar pastilah bukan dari kelompok yang sangat kaya,” ujar Chatib.

Sementara itu, pengusaha atau wajib pajak besar dengan kisaran nilai di atas Rp 100 miliar hanya berjumlah 32 orang, sedangkan kisaran Rp 50 miliar hingga Rp 100 miliar berjumlah 71 orang.

Bahkan yang lebih dari Rp 100 juta hanya 47.000 dari semua total angka ini.

Chatib di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Selasa.

Hal itu dia katakan ketika memberikan keterangan sebagai ahli dari pihak Pemerintah.

Lebih jauh, Chatib menjelaskan bahwa sebagian besar wajib pajak yang membayar tebusan dalam program amnesti pajak dengan aset kecil.

Chatib mengungkapkan bahwa jumlah wajib pajak yang paling besar yang mengikuti amnesti pajak adalah kelompok yang membayar tebusan Rp 10 juta hingga maksimum Rp 99 juta. Kelompok ini dikatakan Chatib mencapai 129.513 orang.

Kelompok yang membayar tebusan amnesti pajak sejumlah Rp 10 juta dikatakan oleh Chatib adalah mereka dengan aset

Memperluas Basis Pada bagian lain, Chatib menjelaskan program amnesti pajak ini bermanfaat untuk memperluas basis pajak. “Manfaat dari amnesti pajak adalah bagian dari

ISTIMEWA

MENDADAK SBY TEMUI WIRANTO Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menemui Menko Polhukam, Wiranto, di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Selasa kemarin. Ini pertemuan mendadak karena dalam agenda resmi Kemenko Polhukam, tak ada jadwal pertemuan antara Menko Polhukam Wiranto dan SBY. Usai pertemuan, Wiranto mengatakan SBY datang bukan untuk membicarakan kasus Munir.

perluasan basis pajak karena yang paling penting dari pajak adalah data,” ujar Chatib.

Chatib mengatakan bahwa yang terpenting dari program amnesti pajak adalah deklarasi yang membuat basis pajak di Indonesia semakin besar. “Dengan basis pajak yang semakin besar maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) semakin memiliki data yang lebih baik,” ujar Chatib.

Namun demikian, Chatib Basri mengakui di samping manfaatnya untuk menambahkan pendapatan negara, program amnesti pajak juga memiliki risiko tersendiri. “Memang ada risiko dari program amnesti pajak yang perlu diperhatikan,” ujar Chatib, Sebagai contoh Chatib mengatakan bahwa program amnesti pajakmenambahkanpenerimaan pemerintah dan aset repatriasi, namun terlalu banyak rupiah yangmasukjugaakanmenimbulkan efek samping dalam bidang ekspor impor. “Terlalu banyak uang masuk, rupiah lalu menguat dan kalau rupiah menguat maka ekspor kita akan mengalami penurunan dan impor akan meningkat,” jelas Chatib.

Selain itu, periode amnesti pajak juga dikatakan oleh Chatib sangat singkat sehingga perlu dilakukan sosialisasi dengan lebih gencar. “Kemudian ada penambahan surat utang jika program amnesti pajak ini gagal,” ujar Chatib.

Sidang uji materi UU Amnesti Pajak ini meliputi empat perkara yang dimohonkan oleh

Chatib Basri

Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia, Yayasan Satu Keadilan, tiga organisasi serikat buruh Indonesia, dan seorang warga negara Leni Indrawati.

Seluruh pemohon menilai bahwa Undang Undang Nomor 11Tahun 2016 ini bersifat diskriminatif bagi seluruh warga negara karena seolah-olah melindungi para pengemplang pajak dari kewajibannya membayar pajak.

Ketentuan tersebut juga dinilai memberikan hak khusus secara eksklusif kepada pihak yang tidak taat pajak berupa pembebasan sanksi administrasi, proses pemeriksaan, dan sanksi pidana.

Para pemohon kemudian meminta MK mengabulkan permohonan mereka dengan menyatakan Pasal 1 angka 1, Pasal 3 ayat (3), Pasal 4, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 dan Pasal 23 ayat (2) UU Amnesti Pajak tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945. (ant/nii)

Hukuman Abdul Khoir Diturunkan, Hukuman Dewi Yasin Limpo Naik dipimpin oleh Elang Prakoso Wibowo dengan anggota Humuntal Pane, Siswandriyono, Reny Halida Ilham Malik, dan Anthon R Saragih.

Abdul Khoir, Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama, merupakan terdakwa kasus penyuapan terhadap empat anggota Komisi V DPR, yaitu Andi Taufan Tiro, Musa Zainuddin, Damayanti Wisnu Putranti, dan Budi Supriyanto serta Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary.

Pada pengadilan tingkat pertama, 9 Juni 2016, Abdul Khoir divonis empat tahun penjara

ISTIMEWA

Jakarta (BM) – Pengadilan Tinggi Jakarta DKI Jakarta dalam tingkat banding memvonis Abdul Khoir hukuman 2,5 tahun penjara atau lebih ringan dari vonis sebelumnya empat tahun penjara yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama. Dalam putusan Nomor 48/Pid.SusTPK/2016/PT.DKI itu, majelis hakim tingkat banding juga menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp 200 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama lima bulan.

Putusan tingkat banding itu diambil oleh majelis hakim yang

Dewi Yasin Limpo

ditambah denda Rp200 juta subsider lima bulan kurungan.

Vonis di tingkat pertama itu lebih tinggi dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK yang menuntut Abdul Khoir divonis dua tahun dan enam bulan dan denda sejumlah Rp200 juta subsider lima bulan kurungan.

Karena vonis lebih tinggi dibanding tuntutan maka KPK mengajukan banding, padahal Abdul Khoir diberikan status “justice collaborator” atau pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum oleh pimpinan KPK. Abdul Khoir diketahui memberikan uang kepada Amran Hi Mustary sejumlah Rp 15,606 miliar dan 223.270 dolar Singapura dan satu telepon selular Iphone 6 senilai Rp 11,5 juta serta membantu Joni Laos untuk memberikan uang kepada Amran sejumlah Rp 1,5 miliar.

Tujuan pemberian itu adalah agar pejabat Kementerian PUPR dan anggota Komisi V DPR itu mengupayakan proyek-proyek dari program aspirasi DPR disalurkan untuk proyek pembangunan atau rekonstruksi jalan di Maluku dan Maluku Utara serta menyepakati terdakwa sebagai pelaksana proyek tersebut.

tahun dan pidana denda masingmasing sebesar Rp 200 juta dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan,” demikian bunyi putusan Pengadilan Tinggi Jakarta DKI Jakarta Nomor 46/ Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKITahun 1970 yang diakses dari laman http://putusan.mahkamahagung.go.id.

Putusan itu lebih berat dibanding vonis di tingkat pengadilan pertama yang dijatuhkan pada 9 Mei 2016 lalu yaitu 6 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan tanpa pencabutan hak politik.

Padahal jaksa penuntut umum KPK meminta agar hakim menghukum Dewie dan Bambang yang merupakan staf ahli Dewie masing-masing selama 9 tahun penjara ditambah denda sebesar Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan dan khusus untuk Dewie dikenakan pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik selama 12 tahun.

Vonis diputuskan oleh majelis hakimElangPrakosoWibowo,HumuntalPane,Siswandriyono,Jeldi RamadhandanRusydi. (ant/nii)

Abdul Khoir juga memberikan uang kepada Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PAN Andi Taufan Tiro sejumlah Rp2,2 miliar dan 462.789 dolar Singapura serta kepada Kapoksi PKB Musa Zainuddin sejumlah Rp4,8 miliar dan 328.377 dolar Singapura.

Selain itu juga memberikan kepada anggota Komisi V Fraksi PDI Perjuangan DamayantiWisnu Putranti sejumlah 328 ribu dolar Singapura serta anggota Komisi V Fraksi Partai Golkar Budi Supriyanto sebesar 404 ribu dolar Singapura.

Jadi 8 Tahun Dalam sidang terpisah, vonis mantan anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Hanura, Dewie Yasin Limpo, diperberat menjadi 8 tahun penjara ditambah pencabutan hak politik karena terbukti menerima suap sebesar 177.700 dolar Singapura untuk mengupayakan anggaran pembangunan pembangkit listrik di Kabupaten Deiyai, Papua.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hj Dewi Aryalinza alias Dewie Yasin Limpo pidana penjara selama 8 tahun dan terdakwa II BambangWahyuhadi dengan pidana penjara selama 6

JAKARTA (BM) - Komisi Yudisial mengusulkan perlunya restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung (MA) kepada Presiden JokoWidodo (Jokowi), sebagai langkah awal melakukan reformasi hukum di Indonesia.

“Kami usulkan ada restrukturisasi organisasi MA karena ada overlapping dan dominasi birokrasi yang menyebabkan hakim tidak punya indenpendensi atau terkurangi dan menyebabkan mafia peradilan meluas oleh apatarur peradilan PNS dan panitera yang berimbas ke pangadilan,” kata Ketua KY, Aidul Fitriciada Azhari, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Ia menyebutkan KY baru saja diterima Presiden Jokowi untuk menyampaikan beberapa hal terkait reformasi hukum terutama peradilan. “Kami menyampaikan reformasi peradilan harus menyeluruh, kami berharap agar peradilan ke depan menjadi peradilan dan pengadil yang modern,” katanya.

Ia menyebutkan MA harus fokus pada aspek yudisial yaitu memeriksa, mengadili dan memutus sehingga tugas non yudisial, khususnya birokrasi bisa dikurangi. KY juga mengusulkan peningkatan kesejahteraan dalam bentuk perumahan bagi hakim. Ia menyebutkan saat ini kondisi perumahan hakim sangat buruk padahal berdasar PP nomor 94/2014 salah satu fasilitas bagi hakim adalah rumah fasilitas negara.

“Meski butuh kajian, ini wewenang Setneg sehingga jika dapat dipenuhi setidaknya hakim akan memiliki martabat cukup untuk tampil di masyarakat dan pengadilan,” katanya.

Ia menyebutkan saat ini banyak hakim bukan kontrak lagi tapi kos di tempat tak layak dan tidak sesuai martabat hakim.

KY juga mengusulkan agar dalam pembahasan RUU tentang Jabatan Hakim, KY diberikan kewenangan dalam pengawasan terhadap mereka. “Ada kepentingan KY dalam manajemen hakim, rekrutmen hakim, promosi, mutasi, penilaian profesional, pengawasan dan pemberhentian hakim,” katanya.

KY juga mengusulkan agar peradilan lebih diperkuat karena bisa mengurangi beban peradilan umum dan agama, serta bermanfaat untuk meningkatkan kerukunan warga. “Presiden menanyakan reformasi hukum terutama peradilan harus mulai dari mana, kami jawab dari restrukturisasi organisasi MA karena akan berdampak pada peningkatan kinerja dan untuk pemberantasan mafia hukum,” kata Aidul. (ant/nii)

PENGADILAN NEGERI/NIAGA/HAM/ HUBUNGAN INDUSTRIAL/TIPIKOR SURABAYA

JALAN RAYA ARJUNO NO 16-18 SURABAYA Telp 031-5311523, fax 031 5343907 Website:www.pn-surabayakota.go.id Email: mail2pn-surabayakota.go.id ================================================== Mhdp Sdr. Tamjis ,SH.MH RELAAS-PANGGILAN No. Perkara : 419/Pdt.BTH/2016/PN.SBY. Pada Hari ini : Selasa, Tanggal : 01 Nopember 2016, Saya : Djoko Soebagyo, SH. MH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara tersebut, ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan ini ; TELAH MEMANGGIL: Sdr. Ismail dahulu beralamat di Jl Brebek Industri II Nomor : 17 Waru Sidoarjo, Sekarang tidak diketahui alamatnya, Selanjutnya sebagai…………..TERLAWAN Sdr. Ahmad Hasanudin dahulu beralamat di Jl. Brebek Industri II Nomor : 17 Waru Sidoarjo, sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya sebagai……….... TERLAWAN Anisah yang dahulu beralamat di Jl. Brebek Industri II Nomor : 17 Waru Sidoarjo, sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya sebagai……….. TERLAWAN Puji Prianto dahulu beralamat di Jl. Brebek Industri II Nomor : 17 Waru Sidoarjo, sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya sebagai……….. TERLAWAN Wiwit Jadiati dahulu beralamat di Jl. Brebek Industri II Nomor : 17 Waru Sidoarjo, sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya sebagai……….. TERLAWAN Agar supaya ia datang menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya Jl. Raya Arjuno No. 16-18 Surabaya, pada : Hari : S E L A S A tanggal : 15 DESEMBER 2016 jam : 09.00 WIB Perlunya hadir guna didengar keterangannya dalam pemeriksaan gugatan perkara Perdata dengan Register Nomor 419/Pdt.BTH/ 2016/PN.Sby, dalam perkara antara: Subur Industri Plastik………….. sebagai…………… Pelawan MELAWAN: Zainal Arifin. Dkk………… Sebagai……………Para Terlawan Kepadanya saya diberitahukan pula salinan gugatan dengan memberitahukan bahwa ia dapat memberikan jawaban secara lisan atau tertulis yang ditanda tangani olehnya sendiri atau kuasanya yang syah, saat diajukan pada waktu persidangan tersebut di atas; Adapun pekerjaan ini saya laksanakan media cetak, supaya diketahui khalayak ramai dikarenakan semua tidak diketahui alamatnya sambil meninggalkan salinan relaas panggilan dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan : Jurusita Tsb Djoko Soebagyo, SH.MH NIP. 19631011 198602 1 001

Rencana Aksi Demo 4 November

PBNU Tegaskan Lagi Larang Gunakan Atribut NU

KH SAID AQIL SIROJ Ketua Umum PBNU mengatakan, unjuk rasa itu tidak bisa dilarang namunpihaknyalebihmenyerahkan permasalahan tersebut ke pengadilan. Selain itu, NU tidak akan terlibatsecaralangsungsecaraorganisasi. Untuk itu, PBNU bersikap tegas agar tidak ada atribut NU yang dibawa saat berunjuk rasa pada Jumat (4/11) lusa.

“Kami serahkan permasala-

han ini ke penegak hukum ada temuan penistaan agama atau tidak. Yang dilarang adalah memakai segala atribut NU karena NU didirikan bukan untuk demonstrasi,” kata KH Said Aqil Siroj Ketua Umum PBNU sebelum masuk ke Istana Negara bertemu Jokowi Presiden, Selasa (1/11).

Dia juga mengatakan, unjuk rasa yang dilakukan oleh umat

Islam nanti merupakan hak demokrasi yang dimilikinya.

Namun dia juga mengimbau untuk berlaku tertib, sejuk dan tidak menimbulkan kerusakan.

“Demokrasi milik seluruh warga negara, asalkan demokrasi yang beretika, beradab tidak anarkis,” kata Said Terpisah, pengamat politik

Islam dari Universitas Indonesia (UI), Dr Yon Machmudi mengatakan rencana unjuk rasa umat Islam yang akan dilakukan pada 4 November 2016 berkaitan dengan isu penistaan agama hendaknya direspons secara proporsional dan tidak perlu berlebihan. “Artinya, demo seperti itu biasa terjadi di alam

BM/ISTIMEWA

Rencana demo ummat Islam yang menuntut Ahok segera diadili dalam kasus dugaan peninstaan agama hendaknya direspon secara proporsional oleh aparat.

Di sisi lain, para pendemo hendaknya juga jangan keluar dari rel atau menyimpang dari tujuan demo.

Alam demokrasi memberi hak kebebasan untuk menyampaikan aspirasi. PBNU memberi kebebasan kaum nahdliyin untuk ikut demo atau tidak ikut demo, asal tidak menggunakan atribut NU.

Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siroj

demokrasi selama berada pada koridor hukum,” katanya di Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan adalah menjadi tugas pihak keamanan memberikan perlindungan dan penjagaan agar aksi damai berjalan secara lancar dan para pendemo dapat menyampaikan aspirasinya secara baik.

Pihak berwenang hendaknya transparan dan terbuka dalam menangani masalah penistaan agama ini, tidak perlu ada yang ditutup-tutupi dan biarkan proses hukum berjalan secara independen.

Kebebasan berbicara, ujarnya, memang dijamin oleh undang-undang tetapi harus diperhatikan bahwa kebebasan itu tidak boleh sampai merendahkan kelompok lain yang berbe-

da sikap dan pemikiran. “Ini berpotensi memporak-porandakan ikatan kebangsaan,” ujar dosen Fakultas Ilmu Budaya (FIB) UI itu.

Peraih gelar PhD dari The Australian National University (ANU) ini menekankan proses hukum harus berjalan tetapi tidak karena adanya tekanan, baik itu tekanan dari para pendemo maupun dari pihak-pihak tertentu yang berkepentingan.

“Rakyat akan menghormati apa pun hasil dari proses hukum asalkan mencerminkan nilainilai keadilan. Ini tradisi Islam di Indonesia yang cenderung bersikap moderat yang selalu menjaga nilai-nilai itu dalam beragama, berbangsa dan bernegara,” kata Yon Machmudi.

Terpisah, Wakil Sekretaris

Jenderal DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay, mengatakan rencana aksi pada 4 November 2016 hanya penyampaian aspirasi yang diperbolehkan dan dilindungi undang-undang namun jangan sampai menyimpang dari tujuan. “Karena dilindungi undang-undang, jangan larang yang ingin berdemo. Sebaliknya, yang tidak mau terlibat, jangan dipaksa,” kata Saleh melalui pesan singkat di Jakarta, Senin.

Mantan Ketua Umum PimpinanPusatPemudaMuhammadiyah itu mengatakan aspirasi yang diusung pada aksi tersebut sangat sederhana, yaitu tuntutan agar ada proses hukum yang adil dan terbuka bagi seseorang yang diduga melakukan penistaan agama. (ssn/ant/det/nii)

SURABAYA 03

berita metro www.beritametro.co.id

RABU, 2 NOVEMBER 2016

Jika Telat Selesaikan KUA dan PPAS APBD 2017

Profil

Legislator - Walikota Tidak Gajian

Gaji GTT-PTT Ditalangi

SURABAYAM (BM) - Kalangan DPRD Kota Surabaya terancam tidak mendapat gaji karena pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2017 molor menunggu diterbitkannya peraturan wali kota tentang organisasi perangkat daerah yang baru.

“Masalahnya sekarang itu kalau ada telatnya, maka ada sanksi. Sanksinya kepala daerah

atau walikota dan juga anggota dewan tidak terima gaji selama enam bulan. Itu konsekuensi sanksinya,” kata Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Surabaya, Herlina, di Surabaya, Selasa (1/11).

Menurut dia, sesuai ketentuan Kemendagri dan UU No. 23 Tahun 2014, anggaran tahun selanjutnya harus disahkan maksimal pada satu bulan sebelum tahun anggaran yang berlangsung habis atau maksimal penge-

sahan APBD 2017 adalah 30 November.

Selain itu, Herlina mengatakan hingga saat ini dewan belum mengagendakan pembahasan soal KUA-PPAS APBD 2017. Pembahasan KUA-PPAS ini menunggu terbitnya Perwali OPD, tidak bisa hanya menggunakan acuan Perda OPD. “Berkasnya masih belum masuk dari pemkot. Dalam penyusunan KUA-PPAS ini ya harus menunggu perwali OPD-

nya sebab KUA-PPAS itu mencantumkan poin-poin penganggaran yang detail, termasuk pengeluaran program di bidang dan juga sampai seksi di setiap SKPD,” kata Herlina.

Padahal, menurut Herlina, dalam Perda OPD yang disahkan lalu, banyak perubahan di organisasi SKPD pemkot yang membuat susunan bidang dalam SKPD juga berubah. Oleh sebab itu dalam penyusunan anggaran di APBD 2017 nantinya harus

BM/MADJI

PUSAT KULINER MANGKRAK Bangunan yang diperuntukkan sebagai pusat kuliner di Gunung Anyar Surabaya ini sudah 3 tahun selesai dibangun. Tetapi, hingga Selasa (1/ 11) kemarin, bangunan ini masih sepi dari aktivitas PKL alias mangkrak. Ada wacana menempatkan PKL yang ada di dalam Kebun Binatang Surabaya untuk menempati bangunan kosong ini, tetapi mereka menolak.

mengacu ke organisasi yang baru sehingga harus menunggu perwali yang baru pula.

“Tidak ada alasan bagi pemkot untuk lama dalam penyusunan perwali yang baru. Karena setahu kami saat kami melakukan pembahasan perda OPD, pada saat yang bersamaan pemkot juga melakukan draf penyusunan perwali OPD,” katanya.

Seharusnya, kata dia, penyusunan perwali oleh pemkot hanya membutuhkan waktu singkat. Terlebih kondisi saat ini dikatakan Herlina juga sangat mendesak. “Kami mendorong pemkot segera merampungkan Perwali OPD sehingga KUA-PPAS bisa segera dibahas,” katanya.

Terpisah, Kabag Hukum Pemkot Surabaya Ira Tursilawati sebelumnya mengatakan penyusunan rancangan perwalinya ini bisa memakan waktu selama satu bulan. Sedangkan penerbitannya bisa jadi dilakukan di awal tahun 2017.

Menurutnya dalam pembahasan KUA-PPAS APBD 2017 nantinya tidak perlu menunggu perwali karena rancangan perwali saja sudah cukup. “Tidak perlu menunggu perwali karena untuk KUA-PPAS APBD 2017 cukup menggunakanacuaanPerdaOPD yang baru disahkan akhir bulan lalu,” kata Ira. (ant/has/nii)

Anggota DP Jatim Harus Paham Masalah Pendidikan SURABAYA (BM) - Seleksi calon anggota Dewan Pendidikan (DP) Jatim memasuki tahap wawancara. Ini merupakan seleksi terakhir sebelum nantinya tim seleksi mengirimkan 26 pendaftar terbaik untuk dipilih kembali Gubernur Jatim menjadi 13 nama. Karena itu, tim

seleksi (Timsel) berharap keputusannya mendatang tidak diintervensi oleh pihak manapun.

Ketua Timsel DP Jatim, Prof Warsono, mengatakan seluruh nilai dari setiap proses seleksi yang dilalui pendaftar akan disetorkan ke gubernur. Dengan begitu, gubernur memiliki per-

BM/SULUH DWI PRIAMBUDI

WAWANCARA: Dari kanan, Prof Warsono, Suko Widodo, dan Prof Zainudin Maliki, saat mewancarai salah satu calon anggota DP Jatim, Selasa (1/11).

timbangan kuat untuk selanjutnya menetapkan 13 nama. “Kita akan beri peringkat 1-26. Tapi keputusannya kembali pada gubernur,” katanya saat ditemui di sela tes wawancara DP Jatim di Hotel Bisanta, Selasa (1/11).

Pria yang juga Rektor Universitas Negeri Surabaya (Unesa) itu mengungkapkan, pengetahuan calon DP Jatim cukup menentukan dalam seleksi ini.

Namun, pengetahuan saja tidak cukup. Mereka juga harus memahami identifikasi problematika pendidikan dan komitmen yang kuat. Sebab ke depan, anggota DP Jatim tidak akan digaji layaknya anggota komisioner.

“Dari sini kami hanya memotret realitas yang ada. Selanjutnya ini semoga menjadi pertimbangan gubernur,” ungkapnya.

Sekretaris Timsel DP Jatim, Suko Widodo, berharap, selama proses seleksi berlangsung tidak

ada intervensi dari pihak manapun. Penilaian yang dilakukan oleh Timsel telah memiliki standar khusus untuk menjaring nama-nama terbaik.

Bahkan tidak hanya seleksi di atas kertas, Suko Widodo meyakinkan dirinya juga akan melihat sejauh mana idealisme calon anggota DP Jatim melalui track recordnya selama ini. “Kita akan mendengarkan jika ada masukan dari masyarakat terkait pendaftar DP Jatim,” terang Suko yang merupakan dosen Universitas Airlangga itu.

Sementara itu, Prof Zainudin Maliki menambahkan, ada tiga hal yang ingin dieksplorasi dari pendaftar saat tes wawancara. Di antaranya ialah pengetahuan tentang visi pendidikan, kepedulian terhadap dunia pendidikan dan komitmen terhadap dunia pendidikan. “Beberapa waktu lalu ada pendaftar DP Jatim yang juga

mendaftar KPID. Kemudian saat akan mengikuti tes dia izin karena bersamaan dengan itu ada tes KPID. Seperti ini jelas komitmennya rendah,” terang dia.

Dr Biyanto, merupakan salah satu pendaftar DP Jatim yang kemarin mendapat kesempatan interview pada hari pertama. Pihaknya mengaku mendapat sejumlah pertanyaan dari Timsel.

Salah satunya ialah terkait posisi DP Jatim sebagai partner pemerintah. “DP Jatim ini bukan bagian dari pemerintah dan bukan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).

Sehingga sebisa mungkin harus ada di tengah,” kata dia.

Pihaknya mengaku, DP Jatim seharusnya bisa bermitra dengan pemerintah untuk melakukan akselerasi dalam pembangunan pendidikan di Jatim. Bukan sebaliknya, berhadap-hadapan dengan pemerintah memberikan kritik yang tidak sehat. (sdp/nii)

Pemkot Pasung Hak Politik Warga SURABAYA (BM) – Perwali Kota Surabaya no 38 tahun 2016 tentang pedoman pembentukan organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga, menuai kritik. Dalam pasal (5) ayat (1) huruf (g) ternyata ada salah satu klausulnya yang memuat soal palarangan kader partai politik untuk menduduki jabatan sebagai ketua RT, RW dan LKMK. “Syarat pengurus RT, RW dan LKMK...dan bukan merupakan salah satu anggota partai politik dibuktikan dengan surat pernyataan”.

Adi Sutarwijono wakil ketua Komisi A bidang Hukum dan Pemerintahan, mengatakan kreasi Pemkot Surabaya yang berusaha memasukkan aturan itu dinilai sebagai bagian dari sikap deparpolisasi. “Kalau dihitung, paling tidak ada 14 ribu sekian jabatan RT dan RW, dan dalam satu kepengurusan itu ada 10 anggota, maka akan ada 150 ribu orang yangakankehilanganhakpolitiknya,” ungkapnya, Selasa (1/11) Politisi PDI Perjuangan ini juga menjelaskan bahwa aturan yang dibuat pemkot Surabaya dinilai tidak konsisten dan men-

dorong warganya untuk melakukan kebohongan. “Untuk membuktikan tidak menjadi partai politik itu harus dibuktikan dengan surat pernyataan, ini akan mendorong ribuan warga untuk berbohong, karena merasa surat pernyataan itu tidak semestinya, hak politiknya dipasung,” jelasnya.

Adi mengaku, dengan partai politik memberi masyarakat untuk bisa belajar berserikat, berkumpul dan dapat mengaktualisasikan kepentingan rakyat. Lebih jauh lagi rakyat bisa mengerti tentang pemerintahan, dan den-

gan partai politik, Walikota dan WakilWalikota Surabaya itu ada.

“Menurut keterangan mereka, Perwali itu ditandatangi tanggal 24 Oktober, sementara Raperda OPD disahkan tanggal 26 Oktober, jadi Perwali itu ditandatangi pada saat Raperda OPD sedang dilakukan pembahasan, padahal mereka sangat mengetahui jika kami sejak awal menolak pembatasan itu,” tegasnya.

Di tempat terpisah, Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Drs. Eddy Christijanto, M.Si, menjelaskan bahwa aturan yang tercantum dalam

Perwali hanya akan diberlakukan di masa jabatan yang baru, sementara bagi yang masih menjabat tetap mengacu kepada aturan sebelumnya. “Aturan ini akan berlaku untuk masa jabatan yang baru, kan bulan Desember ini semua habis, tapi kalau yang masih menjabat ya mengikuti Perwali yang lama.

Tetapi kami juga sudah mendapatkan solusi jika ternyata di wilayah RT maupun RW tersebut benar-benar sudah tidak ada lagi warga yang non partai, maka kader partai juga diperkenankan,” ucapnya. (dji/nii)

SURABAYA (BM) – Dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah(Bopda)untukSMA/SMKbelumbisadicairkan.GajiGuru TidakTetap (GTT) dan PegawaiTidakTetap (PTT) bulan Oktober akhirnya menggunakan dana sekolah pribadi. Itu sesuai dengan kesepakatan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).

Kepala SMAN 1 Surabaya, Johanes Mardijono mengatakan, belum ada kekhawatiran terhadap pembayaran gaji GTTPTT. Karena berdasarkan kesepakatan MKKS, seluruh sekolah akan meminjami dana sekolah untuk honor mereka. Hanya saja pihaknya masih menunggu kelanjutan keputusan pencairan dana Bopda yang diharapkan turun bulan ini. “Kami yakin dananya akan cair, kami juga berkoordinasi dengan Dikmenjur Dispendik Surabaya,” katanya, Selasa (1/11).

Selain itu, lanjut dia, seluruh kepala SMA/SMK di Surabaya juga terus berkoordinasi dengan Dindik Jatim untuk pengelolaan tahun 2017. “Sudah sekali bertemu, ya cuma memberitahukan wewenang diambil alih, selebihnya belum,” ungkap mantan Kepala SMAN 3 Surabaya ini.

Sementara itu, Ketua Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Surabaya, Eko Mardiono mengaku belum banyak menerima laporan terkait keterlambatan pembayaran gaji GTT-PTT SMA/SMK. “Cuma ada dari SMA yang katanya gajiannya tanggal 16,” katanya singkat.

Meski demikian, beberapa GTT-PTT daerah sudah menanyakan kepada dirinya terkait aksi demo ke Provinsi Jatim.

Kabid Pendidikan Menengah dan Kejuruan (Dikmenjur) DispendikSurabaya,Sudarmintomengungkapkan,SMA/SMK harus bersabar menunggu pencairan dana Bopda yang masih di konsultasikan dengan Kemendagri. Sebab sejak penyerahan berkas SMA/SMK pada pemprov, pemkot tidak mempunyai dasar hukum untuk pencairan Bopda ke SMA/SMK. “Sekolah juga diharapkan tidak menarik biaya pada masyarakat (SPP) karena juga belum ada regulasi untuk penarikan tersebut,” ujarnya.

Mantan Kepala SMAN 16 ini menjelaskan, Kemendagri sepertinya memberikan sinyal positif akan pencairan Bopda.

Sudarminto memastikan dalam minggu ini sudah ada keputusan terkait pencairan Bopda Kota surabaya.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Saiful Rachman menuturkan, persoalan gaji GTT dan PTT di SMA/SMK di Jatim akan tetap menjadi perhatiannya. Pihaknya mengaku akan berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk menemukan solusinya. “Kita akan bicarakan dengan kepala sekolah untuk mencari solusinya dan kita akan melakukan konsultasi dengan Gubernur Jatim,” tandas Saiful. (sdp/nii)

Agenda

Pendidikan Khusus Profesi Advokat SURABAYA (BM) – Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) menggelar Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Angkatan XXII tahun 2016 pada 7 – 23 November 2016. Kegiatan yang menjadi kawah candradimuka bagi para calon advokat ini merupakan hasil kerjasama Peradi dengan DPC IKadin Surabaya dan FH Unair.

PKPA terbuka untuk para sarjana hukum atau sarjana yang berlatar berlatar belakang pendidikan hukum dari perguruan tinggi yang terakreditasi. Kegiatan ini diselenggarakan di kampus FH Unair Gedung A, Jalan Dharmawangasa Dalam Selatan Surabaya. Proses belajar mengajar dilaksanakan setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 16.30 – 21.30, sedang Sabtu pukul 10.00 – 15.00. Peserta pendidikan yang memenuhi syarat nantinya mendapat sertifikat dan berhak mengikuti ujian profesi advokat yang digelar Peradi.

Peminat dapat mendaftar di sekretariat Peradi, Jalan Tunjungan 84 Surabaya, telepon 031 5325261 dan FH Unair (Sekretariat Magister Hukum), Jalan Dharmawangsa Dalam (CP Emy: 081331036907). Selain itu pendaftaran juga bisa dilakukan di DPC Ikadin Surabaya d/a kantor Hariyanto & Partners, Jalan Tidar 28 II Surabaya, email : info@ikadindpcsurabaya.or.id atau ESA LAW OFFICE, Graha SA Lt 5 ruang 516, Jalan Raya Gubeng 19-21 Surabaya, telepon 5040179.

Pendaftaran ditutup pada 3 November. (nii)

Peradi Gelar Seminar SURABAYA (BM) – DPC Peradi Surabaya bekerjasama dengan DPN Peradi menggelar seminar internasional di Hotel Bumi Surabaya, Jalan Basuki Rahmat 106 -128 pada Jumat (4/11) mulai pukul 07.00 sampai selesai. Seminar bertajuk “Tinjauan Yuridis terhadap Kepemilikan atas Bangunan Strata TItel: Kekuatan dan Kelemahannya” ini terbuka untuk anggota peradi, mahasiswa dan umum.

Selain diisi paparanWalikota Surabaya, Tri Rismaharini, selaku keynote speaker, seminar ini juga menghadirkan pembicara dari Belanda dan Malaysia. Mereka adalah Aston Anthony Goad (lawyer Belanda), TangVik Kor (lawyer Malaysia), Paulus Totok Lucida (Ketua DPD REI Jatim) dan Habib Adji (NotarisPPAT & Pejabat Lelang Kelas II). Peminat dapat mendaftarkan diri di Kantor Peradi Surabaya, Jalan Tunjungan 84, telepon 5325261 atau email ke peradisurabayadpc@gmail.com.

Gelar Lomba Orasi

Mengasah Kemampuan Pidato Anak Muda dan Mahasiswa Kalah bisa karena biasa adalah peribahasa yang menekankan perlunya pelatihan untuk meningkatkan kemampuan. Juga dalam hal kemampuan orasi.

Lomba pidato menjadi ajang anak muda, terutama mahasiswa, untuk mengasah kemampuan mereka dalam berorasi.

MENYAMBUT hari jadi Partai Golongan Karya (Golkar) gelar serangkaian acara. Salah satunya adalah dengan mengadakan kegiatan lomba Orasi. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya partai berlambang pohon beringin ini melakukan pengasahan dan memberikan ruang terbuka untuk mengasah berorasi yang benar dari kalangan anak muda khususnya para mahasiswa.

“Walau ini yang pertama kali

dilakukan, seperti yang disampaikan ketua DPD Jatim, Nyono Suharli,agendainisangatbagusmenjadi agenda lomba orasi di tingkat nasional,” kata Pertiwi Ayu Khrisna selaku panitia HUT Golkar, sekaligus anggota Komisi A DPRD Surabaya,Selasa (1/11), dikantor DPD Golkar kota Surabaya.

Dengan terselenggaranya lomba orasi ini, katanya, diharapakan bisa mendorong adik-adik mahasiswa tidak hanya mampu

dan pintar berorasi dijalanan saat demo. “Tetapi kami partai golkar memfasilitasi dalam lomba orasi dengan tetap dan benar,” ucap Ayu, sapaan ketua fraksi golkar DPRD Surabaya.

Ditambahkan Ayu, semoga dengan adanya ruang ini adikadik mahasiswa mempunyai wadah dalam mengeksplorasi kemampuannya dalam berorasi yang benar. Selain itu, imbuh

BM/MADJI

ASAH KEMAMPUAN ORASI. Lewat lomba orasi, anak muda dilatih meningkatkan kemampuan mereka berbicara di depan publik.

Ayu, ada pesan yang bisa disampaikan yakni pesan moral untuk perbaikan terhadapbangsa dan negara ini, tuturnya.

Lanjut ayu, dalam kesempatan HUT ke 52 Partai Golkar kali ini yang ingin dicapai adalah Golkar bangkit, Golkar jaya dan Golkar menang. “Serangkaian kegiatan telah kami mulai dari kemaren, mulai dari tumpengan, wayangan di tingkat I, lomba jalan sehat dan punyaknya nanti akan dirayakan di Jatim Ekspo pada 6 November nanti,” terangnya.

Kesempatan berbeda ketua DPD Golkar Jatim, Nyoto Suharli mengatakan, lomba ini dimasudkan agar para mahasiswa

yang datang dari berbagai daerah, bahkan ada peserta dari Riau diharapkan mampu memberikan upaya yang positif dalam mendorong pesan moral yang disampaikan pada lomba kali ini.

“Sangat bagus sekali jika lomba ini bisa dijadikan agenda nasional. Tidak hanya di kalangan Partai Golkar saja, melainkan disambut baik untuk memberikan dorong bagi adik- adik mahasiswa untuk mengeluarkan kemampuannya dalam ber orasi dengan benar,” ujar Nyoto.

Kalau dulunya mereka tidak punya wadah, maka Golkar berinisiatif untuk memulai memberikan apresiasi terhadap apa yang dipikirkan oleh adik-adik

mahasiswa terhadap kemajuan bangsa dan negara ini.

“Ini merupakan embrio bagi perkembangan dalam lomba berorasi di Indonesia. Seperti kita tahu di Malasya lomba seperti sudah hal yang biasa. Artinya dengan kegiatan ini bisa menertikan adik-adik dalam menyampaikan aspirasinya lewat orasi yang disampaikan,” sambung bupati Jombang ini.

Dikatakan oleh Nyoto, kegiatan positif ini hendaknya mendapatkan perhatian dari pemerintah. Sehingga ada ruang yang diberikan pemerintah untuk menerima sejumlah kritikan dari adik-adik mahasiswa dalam orasi yang di sampaikan (has/nii)

04 MOJOKERTO-JOMBANG

berita metro

www.beritametro.co.id

RABU, 2 NOVEMBER 2016

Pemkot Kucurkan Rp 9 Miliar Perkuat Modal 600 UMKM

MOJOKERTO(BM)-Pemkot Mojokerto menggulirkan program pembiayaan usaha syariah (Pusyar) untuk pelaku UMKM. Sampai saat ini, dana yang dikucurkan kepada 623 pengusaha kecil telah mencapai Rp 9 miliar. Selain mudah diakses, permodalan ini tanpa bunga, biaya administrasi dan asuransi.

Hal itu dikatakan Walikota Mojokerto, Mas’ud Yunus saat menyalurkan Pusyar ke sentra Industri Kecil Menengah (IKM) cor aluminium di Kelurahan Pulorejo, Kecamatan Prajurit Kulon, Selasa (1/11).

“Sampai hari ini, program Pusyar telah menyentuh 623 UMKM dan IKM dengan uang beredar Rp 9 miliar,” kata Mas’ud kepada wartawan.

FOTO BM/PRAYOGI

MODAL: Para pengrajin aluminium mendapatkan bantuan bergulir melalui program pembiayaan usaha syariah (Pusyar) untuk pelaku UMKM.

Mas’ud menjelaskan, saat ini program Pusyar fokus

menyasar pelaku IKM cor aluminium di Kelurahan Pu-

lorejo. Menurut dia, faktor sulitnya permodalan menjadi kendala utama para pengusaha untuk mengembangkan industri rumahan tersebut.

Adanya Pusyar jidil II, setiap pengusaha bisa mengakses permodalan dengan plafon Rp 10- Rp 50 juta.

“Ke l e b i h a n p r o g r a m Pusyar ini bisa diangsur selama tiga tahun, tanpa bunga, tanpa biaya administrasi dan tanpa asuransi,” tegasnya.

Direktur Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, Khoirudin menambahkan, terdapat tiga item program Pusyar yang digulirkan. Pusyar jilid I menyasar pelaku UMKM dengan plafon pinjaman Rp 500 ribu sampai Rp 10 juta.

Khusus pengusaha kecil dengan produk unggulan Kota Mojokerto, seperti Onde-onde, miniatur kapal, batik dan cor aluminium bisa mengakses Pusyar jilid II dengan plafon pinjaman Rp 10-50 juta.”Pusyar jilid 3 untuk PNS golongan I dan II, nilainya Rp 500-10 juta bagi PNS yang punya usaha.

Namun, saat ini belum jalan,” terangnya.

Khoirudin menuturkan, alokasi pinjaman untuk program Pusyar dipatok Rp 3 miliar per tahun. Setiap jilid dialokasikan Rp 1 miliar. Sejauh ini permodalan syariah bagi pengusaha kecil ini berjalan mulus. “Angka kredit macet Pusyar 0 persen,”tandasnya. (gie/dra)

Wabup Ajak Petani Sukseskan AUTP

MOJOKERTO(BM)-Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi, mengajak para Poktan (Kelompok tani) bahu membahu dalam langkah percepatan realisasi pencapaian luas tambah tanam demi target swasembada pangan nasional 2017. Seperti disampaikan pada acara Tanam Serentak Upsus (Upaya Khusus) Korem 082, Kodim 0815, Dinas Pertanian dan Sub Bulog Divre Surabaya Selatan di Wilayah Kodim 0815, Selasa (1/11) di Desa Kembangringgit, Kecamatan Pungging.

“Pemerintah mencanangkan swasembada pangan nasional 2017, tanam serentak upsus hari ini kita harapkan dapat menjadi motivasi kepada masyarakat untuk melaksanakan penanaman padi, sehingga target yang telah

ditentukan dari pemerintah untuk musim tanam berjalan sesuai yang diharapkan.

Petani lanjut Wabup diarahkan untuk menanam secara serentak dengan teknologi pertanian yang modern (sistem mekanisasi). Saya menghimbau kepada petani untuk ikut mensukseskan Program Asuransi Usaha Pertanian (AUTP). “Jika terjadi gagal panen (puso), maka petani bisa mendapat ganti rugi sebesar Rp 6 juta agar dapat melaksanakan usaha tani kembali. Nanti mohon komunikasi dan koordinasi dengan SKPD terkait,” papar wakil bupati.

Tidak lupa wakil bupati juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada aparat TNI untuk ikut membantu upaya ketahanan

FOTO: BM/PRAYOGI

AJAKAN: Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi pada acara Tanam Serentak Upsus (Upaya Khusus) Korem 082, Kodim 0815, Dinas Pertanian dan Sub Bulog Divre Surabaya Selatan di Wilayah Kodim 0815, Selasa (1/11) di Desa Kembangringgit, Kecamatan Pungging.

pangan melalui kegiatan ini.

“Harapan saya ke depan,

petani harus lebih bersemangat karena sampai saat

ini aparat TNI tak kalah semangatnya untuk membantu dan mendampingi para petani. Pemerintah pusat juga mendukung dengan cara menurunkan harga gas yang memiliki impact dengan ketersediaan urea,” tambah bupati.

Dandim 0815 Letkol Czi, Budi Pamudji, dalam laporan sambutannya mengatakan jika Upsus dalam rangka ketahanan pangan kali ini dimaksudkan untuk meningkatkan semangat para kelompok tani.

“Kita melaksanakan upsus dalam rangka ketahanan pangan dimaksudkan untuk meningkatkan semangat pahlawan pangan kita yakni para kelompok tani yang sudah berjasa dalam produksi pangan yang kita konsumsi sehari-hari,” jelasnya.(gie/adv)

KILAS

Minat Baca Warga Kota Masih Rendah MOJOKERTO(BM)-Minat baca warga Kota Mojokerto masih sangat rendah. Terbukti, dari total jumlah penduduk sebesar 141.313 jiwa, angka minat baca warga kota ‘onde-onde’ ini hanya mencapai 27 persen saja.Ini diungkapkan Walikota Mojokerto, Mas’ud Yunus, saat membuka acara Pekan Budaya Baca, di Sun Rise Mall, Kota Mojokerto, Selasa (2/11).

“Kalau tingkat nasional 1/1000 yang punya budaya baca, artinya dari 1000 orang warga hanya 1 orang yang memiliki budaya baca. Sedangkan Kota Mojokerto sudah 27 persen yang memiliki budaya baca,” terangnya.Walikota menyebut, prosentase sebesar 27 persen itu diukur dari jumlah banyaknya warga yang memiliki perpustakaan keluarga dan yang sudah berlangganan koran.

“Selain itu kita juga bisa mengukur dari angka kunjungan di perpustakaan umum, perpustakaan sekolah dan perpustakaan keliling yang sedang kita gencarkan,” ungkapnya.

Petinggi Pemkot ini menambahkan, angka minat baca sebesar 27 persen tahun 2016 ini sudah mendekati target yang ditetapkan sebesar 30 persen. “Kita berharap adanya upaya tingkat budaya baca ini mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Mojokerto,” pungkasnya. Terpisah, Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Mojokerto, Rudi Ismail mengelak jika angka minat baca di Kota Mojokerto masih rendah. Menurutnya, minat baca warga kota sangat tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten Mojokerto dan kota-kota lain di Jawa Timur.

“Kalau 27 persen saya kira kok lebih, bahkan angkanya bisa tembus 60 persen. Ini berdasarkan hasil statistik kunjungan warga ke perpustakaan umum Kota Mojokerto. Rata-rata per hari yang datang sekitar 150 hingga 200 orang,” sebutnya. Mantan Lurah ini juga menuturkan jika koleksi buku di perpustakaan Kota Mojokerto sangat tinggi jika dibandingkan kota atau kabupaten lainnya. “Kalau koleksi kita pastikan tak kalah dengan kota lain atau kabupaten lainnya. Karena kita selalu tanggap merespon setiap permintaan buku dari pengunjung,”ujarnya.(gie/dra)

FOTO BM/PRAYOGI

MINAT BACA: Walikota Mojokerto, Mas’ud Yunus, saat membuka acara Pekan Budaya Baca, di Sun Rise Mall, Kota Mojokerto

KEDIRI - NGANJUK

berita metro

www.beritametro.co.id

PWM Jatim, Segera Laporkan MPKPU PDM ke Polisi

KEDIRI(BM)-Polemik antara Pegurus Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur dengan Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Kediri memasuki babak baru. Bahkan Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU) PDM Kota Kediri akan di laporkan ke Polres Kediri Kota.

Masbuhin Korporat Lawyer Rumah Sakit Muhammadiyah (RSM) se-Jatim mengaku akan melaporkan MPKPU PDM Muhammadiyah Kota Kediri, yakni saudara Tjejep Saiful Yasin ke Polres Kediri Kota. Karena yang ber-

KEDIRI(BM)-Kepala Polisi Daerah Jawa Timur Irjen Pol Drs. Anton Setiadji, SH, MH, meresmikan gedung Mapolres Kediri dan melaunching program berbasis IT layanan publik yang dapat diakses melalui smartphone berbasis Android yang terdiri dari e-tilang, e- tipiring, e-sidik dan e- SP2HP di Mapolres Kediri Selasa (1/11).

“Ini merupakan pelayanan yang diharapkan dapat memberikan kemudahan dan pilihan untuk masyarakat dalam mengurus surat tilang,” kata Irjend Pol Anton Setiadji di Mapolres Kediri.

Program aplikasi e-Tilang ini diharapkan mampu menjawab

sangkutan telah melakukan tindakan penistaan dan menyebar ujar kebencian ke media sosial terhadap Plt. PDM Muhammadiyah Kota Kediri yakni Prof.Dr.H.Thohir Luth.MA. “Itu jelas melanggar UUD ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara,” ujarnya.

Masbuhin menegaskan tentang pengambilalihan RSM Muhammadiya Kota kediri seiring dengan pemberhentian Ketua dan Anggota (PDM)Kota Kediri periode 2015-2020.

Selain itu resmi mengangkat Prof. Dr. Thohir Luth menjadi ketua pelaksana

tugas (plt) bersama 6 anggota lainnya.

Tim plt ini bertugas menyelenggarakan dan mengelola segala amal usaha Muhammadiyah di Kota Kediri termasuk mengawasi amal usaha dibidang kesehatan yakni RSM Ahmad Dahlan. “Pengambilalihan ini bersifat sementara, sampai semua kondisinya nanti menjadi kondusif akan kami kembalikan kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Kediri,“ ujar Tamhid Mayshudi Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jatim yang temani

Masbuhin Korporat Lawyer RSM se Jatim dan sejumlah jajaran lainnya.

Lebih lanjut Tamhid Mayshudi membantah jika pihaknya telah merampas RSM Ahmad Dahlan Kota Kediri seperti yang dituduhkan sejumlah oknum tidak bertanggungjawab. Menurutnya, pengambil alihan sementara ini sudah sesuai dengan AD/ART Muhammadiyah.

“Ini (pengambil alihan,red) hanya sementara dan tujuan kami sebenarnya baik yaitu satu untuk menentukan arah kebijakan rumah sakit

yang benar dan tepat. Meneyetujui dan mengawasi pelaksanaan secara strategis, ketiga menyetujui pelaksanaan rencana anggaran, mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya, kelima mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit dan mengawasi kepatuhasn penerapan etika rumah sakit, etika profesi dan peraturan perundangundangan,” jelas Tamhid Masyhudi.

Sementara, pihak Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jatim tidak menyetujui surat pengunduran diri dr.

Erika Widayanti Lestari sebagai Direktur RSM Kota Kediri. Bahkan, secara tegas mereka menginginkan dr. Erika tetap menjadi Direktur RSM tersebut.

“Kami minta seluruh masyarakat dan karyawan tidak terprovokasi jika ada pihak-pihak yang mengklaim dapat mengangkat dan memberhentikan Direktur RSM Kota Kediri kecuali Pimpinan MPKU. Jika ada, jelas itu telah melakukan pelanggaran hukum.

Karena tidak ada aturan itu di organisasi Muhammadiyah,” tegas Tamhid Maysudi.(bad/dra)

Kapolda Jatim Resmikan e-Tilang dan Gedung Polres

apa yang menjadi pemberitaan di media elektronik maupun media sosial tentang perilaku menyimpang oknum anggota Polri dalam melakukan aksi Pungli terhadap para pelanggar lalu lintas.

Perlu diketahui sistem sebelum menggunakan sistem e-Tilang ini, pelanggar cukup mendownload aplikasi melalui gadget berbasis android dan membayar denda maksimal pada pasal yang dilanggar melalui rekening BRI pelanggar.

Setelah mendapat notifikasi pembayaran denda tilang, pelanggar dapat langsung menunjukkan kepada petugas bahwa tilang sudah terbayar dan pel-

FOTO BM/IBAD

RESMIKAN : Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Drs. Anton Setiadji, SH, MH, meresmikan gedung Mapolres Kediri dan melaunching program berbasis IT layanan publik yang dapat diakses melalui smartphone berbasis Android yang terdiri dari e-tilang, e- tipiring, e-sidik dan e- SP2HP di Mapolres Kediri

anggar dapat melanjutkan perjalanan.

Hasil putusan sidang tilang tentang denda yang harus dibayar oleh pelanggar menunggu pelaksanaan sidang. Saat sudah ditetapkan oleh pengadilan tentang besaran denda tilang, pelanggar akan mendapat notifikasi dan pengembalian denda maksimal yang sudah dibayar oleh pelanggar melalui rekening BRI Pelanggar.

Seperti yang diungkapkan Kapolres Kediri AKBP Akhmad Yusep Gunawan SH. SIK. MH, pada saat pelaksanaan simulasi.

“Program ini merupakan yang pertama di Indonesia. Kedepan seluruh pelayanan yang ber-

bentuk elektronik akan menjadi suatu pilihan bagi masyarakat untuk menyelesaikan urusan atau pelanggaran bahkan proses penyelidikan suatu perkara tanpa membutuhkan waktu lama dan lebih singkat serta efisien,”jelasnya.

E- Tilang merupakan pilihan layanan masyarakat yang terkena tilang. Program ini juga diadopsi Korlantas Mabes Polri untuk melayani masyarakat dalam pelanggaran lalu lintas.

Jika biasanya pelanggar harus mengikuti sidang di kantor Pengadilan Negeri, kini dengan adanya e-Tilang, warga cukup mengurus pembayaran lewat smartphone. (bad/dra)

Data Penduduk untuk Daftar Pemilih Tak Valid

KPU Sayangkan Sikap Dispendukcapil

FOTO BM/KAMTO

FOKUS : Para komisioner KPU Kabupaten Nganjuk saat melakukan koordinasi pemutakhiran data pemilih.

PERWAKILAN

NGANJUK(BM)-Hingga saat ini , Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nganjuk masih kesulitan mengakses data kependudukan dalam pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan, meski telah dua kali melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil).

Tapi KPU masih belum mendapatkan data yang konkrit.

Menurut Ketua KPU Nganjuk, Agus Rahman, sebagaimana instruksi dari Ketua KPU Republik Indonesia melalui surat nomor 176/KPU/IV/2016 tanggal 6 April 2016, komisioner KPU berkoordinasi dengan Dispendukcapil Nganjuk tanggal 19 April 2016.

Namun saat itu Dispendukcapil tidak bersedia menyerahkan data kependudukan. Saat dilakukan koordinasi kedua 26 Mei, Dispen-

dukcapil masih belum memberikan data kependudukan ke KPU. “Data kependudukan dalam rangka pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan hingga kini masih belum kami dapatkan,” terang Agus.

Padahal sesuai aturan ada empat dasar untuk pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan, yakni Data pemeliharaan daftar pemilih Pemilu sebelumnya,

maksudnya, pemilih yang telah dicoret dari DPT, karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih, sehingga harus dikeluarkan dari DPT. Menanaggapi hal tersebut, Puguh Priyono MM, Kepala Bidang Pengelolaan Data Dispendukcapil Pemkab Nganjuk mengakui jika selama ini tidak semua lembaga negara dapat mengakses data kependudu-

kan. Adapun lembaga negara yang diizinkan mengakses data kependudukan harus sepengetahuan atau dari intruksi menteri dalam negeri.

Karena itu berdasarkan nota kesepahaman KPU dan Mendagri, Dispendukcapil akan memberikan data kependudukan untuk kepentingan pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. (kam/dra)

MOJOKERTO-JOMBANG: Prayogi Waluyo (koord), Aan Hidayat (Jombang). IKLAN/LANGGANAN: 081 134 647 71

MALANG RAYA 05

berita metro

www.beritametro.co.id

RABU, 2 NOVEMBER 2016

Bupati Bakal Diperiksa Polisi Terkait Pungli BKD MALANG(BM)-Bupati Malang Rendra Kresna segera menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus pungutan liar di Mapolres Malang,. Kasus tersebut menyeret Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Suwandi sebagai tersangka.

Polisi akan meminta keterangan Bupati Malang seputar tindakan pungli yang dilakukan Suwandi. Bupati Rendra mengatakan jadwal pemeriksaan pada 7 November mendatang.

“Kami sudah menyiapkan

data dan informasi yang akan dibutuhkan kepolisian saat pemeriksaan,” kata Rendra ditemui di Rumah Dinas Pringgitan, Selasa (1/11).

Apakah Bupati Malang akan menghadiri undangan Polresta tersebut, pihaknya akan melihat dulu jadwal kegiatannya. Seperti diberitakan sebelumnya pada Rabu 25 Oktober, Suwandi terjaring operasi tangkap tangan kasus pungli. Pungli terkait dengan tugas Suwandi mengurusi per-

pindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) asal Pasuruan ke Kabupaten Malang.

Suwandi meminta uang Rp18 juta secara berangsur kepada PNS berinisial H itu.

Angsuran pertama yaitu Rp10 juta. Kemudian H menyetorkan uang Rp5 juta pada Suwandi.

Terakhir, H memberikan uang Rp3 juta. Di penyerahan terakhir itu, Polres melakukan OTT. Setelah OTT, Suwandi pun mendekam disel Mapolres Malang.(mal/dra)

KILAS

Malang alami Deflasi, Dipicu Volatile Food

FOTO: BM/IST

Rendra Kresna

Buruh Malang Tuntut Hapus Outsourcing

MALANG (BM)-Ratusan massa buruh di Kota dan Kabupaten Malang yang tergabung dalam Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI) mengajukan lima tuntutan kepada pemkot dan pemkab Mlaang yang disampaikan dalam unjuk rasa di bundaran Tugu Kota Malang, Selasa (1/11). Lima tuntutan yang diajukan ratusan buruh tersebut adalah pencabutan PP No 78/2015, hentikan politik upah murah, berikan upah layak buruh Malang sebesar Rp2.816.059, hapuskan sistem kerja kontrak dan outsourcing, serta wujudkan upah layak bagi buruh.

Humas SPBI Firman Rendi mengemukakan saat ini buruh dipaksa berkompromi dengan daya beli yang semakin lemah, seiring stabilitas pasar yang dinilai gagal dijalankan pemerintah. “Upah buruh justru dikorbankan, padahal harga kebutuhan pokok makin meroket dan tidak diimbangi dengan kenaikan upah layak,” kata Firman di sela aksi.

Selain itu, lanjutnya, sistem kontrak dan outsourcing juga masih menjadi “hantu” menakutkan bagi buruh. “Kami

FOTO BM/IST

UNJUK RASA: Para buruh yang tergabung dalam Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI) menyodorkan lima tuntutan dalam aksinya.

benar-benar merasakan perbudakan gaya baru yang dilegalkan pemerintah. Ancaman PHK massal masih menghantui kaum buruh,” katanya.

Menurut dia, sistem pengupahan yang ada saat ini, yakni PP No 78 Tahun 2015 menjadi pemicu pengupahan murah.

Oleh karena itu harus dihapus (dicabut). Berlakunya peraturan itu sebagai pedoman penentuan upah minimum, menjadi preseden buruk yang dialami buruh.

Sebab, katanya, penentuan upah minimum (UMK) tidak lagi berdasarkan survei riil di lapangan, tapi hanya berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Tidak adanya survei lapangan membuktikan bahwa kebijakan itu tidak berpihak pada buruh.

Dikatakan, berdalih menciptakan kepastian hukum, pemerintah justru mengabaikan peraturan yang sebelumnya.

“PP Nomor 78 Tahun 2015 bertentangan dengan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagak-

erjaan. Dalam UU itu, Pasal 88 Ayat 4 berbunyi, pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan layak dan dengan memperhatikan produkivitas dan pertumbuhan ekonomi,” urainya.

Sementara Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Malang Bambang Suharijadi dan Disnakertrans Kabupaten Malang Yoyok Wardoyo yang menemui para pengunjuk rasa tersebut sepakat mewadahi aspirasi dan

tuntutan buruh.”Sampai sekarang kami masih berpedoman dan mengacu pada peraturan yang berlaku saat ini. Jika adaaspirasi seperti ini, kami tampung dan kami bahas bersama,” kata Kadisnakertrans Kota Malang Bambang Suharijadi. Draf usulan UMK 2017 untuk Kabupaten Malang sebesar Rp2.368.510, Kota Malang sebesar Rp2.272.170, dan Kota Batu sebesar Rp2.193.150. Sementara tuntutan buruh sebesar Rp2.816.059.(mal/dra)

FOTO BM/IST

BAHAN POKOK : Salah satu komponen Volatile Food yang menjadi penyebab deflasi di Kota Malang.

PASURUAN

berita metro

www.beritametro.co.id

Gelapkan Uang Wisata, Bos Biro Perjalanan Ditangkap PASURUAN(BM)–Seorang warga Sawojajar, Malang bernama Fitriana HM (32), dijebloskan ke sel tahanan Polres Pasuruan. Pemilik Biro Perjalanan Wava Tour ini ditahan, lantaran disangka menipu dan menggelapkan uang tunai sekitar Rp 184 juta, milik PT Prima Box Adi Perkasa pada Mei 2016 lalu.

“Tersangka berhasil diamankan di rumah saudaranya di Malang, Minggu (30/10) lalu. Sedangkan, teman tersangka yang berinisial S masih dalam pengejaran,” kata Kasatreskrim Polres Pasuruan AKP M Khoirul Hidayat, Selasa.

Dalam aksinya, tersangka dibantu dengan S saat presentasi di PT Prima Box Adiperkasa. Saat itu, korban memang sedang membutuhkan biro perjalanan, karena akan memberangkatkan sekitar 335 orang karyawannya untuk berlibur di Bali. “Korban tertarik dengan apa yang ditawarkan tersangka dan S. Akhirnya, kedua belah pihak sepakat biaya perjalanan ke

MALANG(BM)-Awal bulan ini Kota Malang mengalami deflasi sebesar 0,20% yang ditandai penurunan harga volatile food seperti bawang merah. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Malang Muhammad Sarjan mengatakan dari tujuh kelompok pengeluaran, 4 kelompok mengalami inflasi dan 3 kelompok pengeluaran mengalami deflasi.

“Kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, yakni kelompok bahan makanan 0,97%, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau 0,14%; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 0,03%; kelompok sandang 0,64%, kelompok kesehatan 0,03%, kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga 0,06 %; dan kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan 0,01%,” ujarnya di Malang, Selasa(1/11).

Sepuluh komoditas teratas yang mengalami kenaikan harga pada Oktober 2016, yakni cabai merah, tarif listrik, bawang putih, rokok kretek filter, pasir, angkutan udara, pepaya, minyak goreng, tongkol pindang, dan sewa rumah.

Sedangkan 10 komoditas terbesar yang mengalami penurunan harga pada Oktober 2016 adalah bawang merah, semen, emas perhiasan, telur ayam ras, kentang, daging ayam ras, tarip pulsa ponsel, apel, selada/daun selada, dan jeruk.

Tingkat inflasi tahun kalender Oktober 2016 sebesar 1,58% dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Oktober 2016 terhadap September 2016 ) sebesar 2,65%. Kasie Statistik Distribusi BPS Kota Malang Erny Fatma Setyoharini menambahkan beberapa komoditas bahan makanan mengalami penurunan harga seperti daging ayam ras, kentang, telur ayam ras permintaannya sudah mulai normal kembali dibanding bulan lalu. Harga emas perhiasan juga mengalami penurunan, sehingga menyebabkan kelompok bahan makanan dan sandang mengalami deflasi dan menjadikan kota Malang deflasi sebesar 0,20 %. Deputi Kepala Kantor Perwakilan BI Malang Jaka Setyawan menambahkan deflasi Kota Malang pada Oktober sebesar 0,20% sudah sejalan dengan tren perkembangan harga kota-kota di wilayah Jatim. Kelompok pendorong deflasi yang utama kelompok bahan makanan (-0,97%)dan kelompok sandang (0-0,64%).(mal/dra)

FOTO BM/IST

DITANGKAP: Pimpinan salah satu biro perjalanan saat dimintai keterangannya di kantor polisi terkait laporan dari korban peserta wisata ke Bali.

Bali dengan 335 orang itu sebesar Rp 184 juta,”ujarnya.

Semula tidak ada permasalahan yang terjadi antara

korban dan tersangka. Sebab pihak korban telah melunasi pembayaran liburan ke Bali untuk 335 orang. Biaya itu sudah termasuk ongkos transportasi, masuk tempat liburan, dan hotel.

“Namun, setelah liburan disana (Bali.red), tersangka dan S ini menghilang. Tidak berapa lama, korban mendapatkan tagihan dari transportasi dan hotel, karena biro perjalanan ini belum membayarnya sama sekali,” jelasnya.

Mendapatkan laporan tersebut, korban menjadi geram dan langsung melapor ke polisi. Dalam penyelidikan ini, pihaknya sempat dibuat kesulitan karena dua terlapor ini tidak pulang ke rumah dan menghilang. “Beruntung kami dapat info, kalau tersangka ini ada di rumah saudaranya.

Begitu informasi sudah tepat, kami tangkap tersangka ini.

Sedangkan S masih dalam pengejaran,” ungkapnya.

Dalam pemeriksaan, tersangka semula tidak mengakui perbuatannya. Tersang-

ka beralasan, bahwa semua ini merupakan permainan S yang kini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Tersangka mengaku kalau ide ini muncul dari S yang memanfaatkan biro perjalanan sebagai kedoknya. “ Tersangka mengakui perbuatannya. Penipuan dan penggelapan ini yang melakukan adalah S,” ujar mantan Kasatreskrim Polres Mojokerto tersebut. Meski demikian, Khoriul menjelaskan, pihaknya masih mendalami sejauh mana peran tersangka dalam kasus ini. Tersangka ini juga mengaku bahwa S ini mengingkari janjinya. S berjanji akan memberikan sejumlah uang ke tersangka ini setelah semuanya selesai.

Namun, sampai tersangka ditangkap, S ini tak kunjung menepati janjinya.

“Kami masih memeriksa, sejauh mana peran tersangka ini. Tersangka akan dijerat pasal penipuan dan penggelapan atau 372 dan atau 378 KUHP,” pungkasnya.(pas/dra)

KILAS

Baru Dibangun, Plengsengan Ambrol PASURUAN(BM)–Sebuah plengsengan yang berada di jalan desa di Dusun Mbetas, Desa Kepulungan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, ambrol. Padahal, plengsengan yang menelan dana Rp 197.657.900, itu belum lama dibangun. Kepala Desa Kepulungan Ubaidillah mengatakan, plengsengan ini baru rampung dibangun sekitar pertengahan September 2016.

Minggu lalu, plengsengan ambrol selebar 10 meter dari total 200 meter plengsengan yang dibangun dari APBD Kabupaten Pasuruan. Diduga, proyek dengan ketinggian sekitar 2,2 meter dan belum berumur dua bulan itu ambrol karena urukannya kurang padat.

Serta, tak kuat menahan guyuran hujan.

“Pekerjaan pembangunannya selesai pertengahan September lalu dan kini telah ambrol sepanjang sekitar 10 meter,” ujarnya. Ubaidillah mengaku, mengetahui plengsengan jalan desanya ambrol, pihaknya langsung menghubungi dinas terkait dan pelaksana proyek.

“Saat pekerjaan fisik berlangsung, sempat saya tegur pekerjanya. Karena khawatir tak kuat, eh ternyata malah ambrol juga,” ujarnya. Terpisah, Kabid Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bina Marga Kabupaten Pasuruan Gatot mengatakan, ambrolnya plengsengan jalan desa di Dusun Mbetas, itu masih jadi tanggungan pelaksana proyek. Sehingga, pemenang tender harus memperbaikinya dan harus tuntas sebelum akhir tahun ini.“Akan kami panggil penggarapnya. Sekaligus memberi sanksi berupa teguran keras. Untuk denda tidak, karena pekerjaan selesai lebih cepat dari kalender kerja yang ditetapkan dalam kontrak,”jelasnya.(pas/dra)

Selesaikan Kasus Korupsi Jasmas, Kejari Datangi Blitar PA S U RUA N ( B M ) - Te r sangka kasus korupsi dana Jaringan Aspirasi Masyarakat (Jasmas) DPRD Provinsi Jatim tahun 2012-2013, Toni Heri Sulistyo (53) warga Desa Ketegan RT 01 RW 02, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, masih menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Blitar. Toni dibekuk Polres Blitar di rumahnya.

Selain menjadi tersangka PERWAKILAN

Kejari Blitar, Toni juga menjadi tersangka di beberapa kejaksaan di Jawa Timur atas kasus serupa, termasuk Kejari Bangil. Pihak Kejari Bangil juga seberapa kali mendatangi Kejari Blitar untuk melakukan pemeriksaan pada Toni.

“Sudah kita periksa. Kemarin tanggal 13 Oktober kita melakukan pemeriksaan langsung ke Blitar,” kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari

Bangil, Andi Sasongko di kantornya, Selasa (1/11). Andi menambahkan, pihaknya telah melakukan upaya pemulangan terhadap Toni. Namun upaya tersebut tidak berhasil, kerena Kejari Blitar masih harus melakukan pemeriksaan terhadap Toni.

“Kami juga sudah melakukan upaya perundingan kepada pihak Kejari Blitar untuk penangguhan tersangka

disana dan ditahan disini. Tapi dari Blitar tidak boleh takutnya mereka nanti sulit pemeriksaannya seperti kita saat ini,” tandasnya. Masih menurut Andi, tidak hanya Kejari Bangil yang menindaklanjuti kasus Jasmas tersebut. Sementara Kejari Ponorogo juga sudah melakukan hal yang sama.

“Bukan hanya kita yang telah menindaklanjuti, Ponorogo pun sudah menin-

dak lanjuti. Berkas mereka hampir sama dengan kita.

DPO juga itu statusnya di Ponorogo,”jelasnya. Kejari Bangil sendiri baru melakukan pemeriksaan tanggal 13 Oktober kemarin sebagai langkah awal menindaklanjuti kasus Jasmas tersebut. Saat ini Kejari masih mempersiapkan berkas untuk pelimpahan dan pemanggilan Toni ke Pasuruan.(pas/dra)

FOTO BM/IST

PERBAIKI: Plengsengan yang mengalami ambrol saat musim hujan tiba, meski baru diselesaikan pada September 2016 lalu.

MALANG RAYA: AJI A HAJI (KOORD), M. KHOLIL, AGUS SUSANTO PASURUAN: H Umar Wirohadi (kabiro), Abdul Kadir Jaelani IKLAN/LANGGANAN: 081 336 484 057

METRO SPORT 06

berita metro www.beritametro.co.id

RABU, 2 NOVEMBER 2016

Surati Walikota dan Geruduk Asprov Jatim Demi Kongres

lintas arena

Bonek Tuntut Hak Suara

Jatim Masuk Dewan Formatur

SURABAYA (BM) - Ratusan suporter pendukung Persebaya, Bonekmania mendatangi kantor Asprov PSSI Jatim di Jalan Kali Kepiting Surabaya, setelah berkumpul di depan Gedung Grahadi, Selasa (1/11) siang. Dengan memakai aneka atribut, mereka agar Persebaya menjadi voters di kongres PSSI yang akan digelar di Hotel Mercure Ancol Jakarta, 10 November mendatang.

Dalam orasinya, Andie Peci koordinator aksi mengatakan, Persebaya membutuhkan tempat untuk menujukkan kreativitas dan aksi-aksinya dalam konteks olahraga sepak bola tanah air. “Kami menginginkan nanti pada saat kongres PSSI dijadikan voter bukan sebagai peninjau saja,” terang aktivis buruh ini.

Sayangnya, aspirasi mereka terhenti lantaran tidak ada aktivitas di kantor PSSI Jatim tersebut. Selain turun ke jalan menuntut diakui kembali Persebaya oleh PSSI, mereka juga mengirimkan surat permohonan kepada Walikota Surabaya Tri Rismaharini. “Semoga bu wali dapat meneruskan surat permohonan kami kepada Presiden Jokowi, agar Persebaya kembali diakui PSSI,” lanjut Andie Peci.

Sebelumnya,MenteriPemuda danOlahragaImamNahrawimengatakanpemerintahbakalmengawal reformasi di tubuh PSSI. Pemerintahberjanjimemastikanreformasi bisamendorongakarrumputsepakbola di daerah bergerak. “Kami inginmenuntaskanagarbetul-betul terjadi reform,” katanya.“Orang yangbaru,visiyangbaru,semangat yang baru, dan juga kepercayaan publikyangbaru,”tambahnya.

Meski begitu, Imam mengakui ada kesulitan merombak PSSI. “Ada saja ganjalan yang membuat mereka bisa bergabung lagi,” kata dia. “Tidak masalah, selama ada

JAKARTA (BM) - Ketua Umum PP PBSI periode 2016-2020 Wiranto menetapkan dewan formatur yang akan membentuk susunan kepengurusan induk organisasi cabang bulutangkis itu. Wiranto menjadi ketua dewan formatur dan akan dibantu oleh empat anggota yaitu Alex Tirta dari Pengurus Provinsi PBSI DKI Jakarta, Lutfi Hamid dari Pengprov PBSI Jawa Barat, Oei Wijanarko Adi Mulya dari Pengprov PBSI Jawa Timur, dan Eduart Wolok dari Pengprov PBSI Gorontalo.

Dewan formatur itu akan membentuk susunan kepengurusan PP PBSI dalam waktu tiga puluh hari sejak Musyawarah Nasional PBSI 2016 menetapkanWiranto sebagai Ketua Umum PP PBSI. “Misi saya adalah organisasi dapat melaksanakan tugas tugas sesuai dengan apa yang ingin kita raih. Kami akan tetap meminta pendapat pak Gita untuk mengambil langkahlangkah demi membangun kualitas yang ada dalam organisasi,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu.

Langkah-langkah dalam PBSI itu, menurut Wiranto, adalah aspek pembinaan, pendanaan, maupun organisasi. Munas PBSI 2016 menetapkan pendiri Partai Hanura itu sebagai Ketua Umum PP PBSI setelah calon petahana Gita Wirjawan mengundurkan diri dalam bursa pemilihan. (at/epe)

Akomodasi Popda Dikeluhkan JEMBER (BM) - Sejumlah kontingen Pekan Olahraga Pelajar (Popda) Jatim XI, mengeluhkan fasilitas sekolah di Kabupaten Jember yang digunakan sebagai kampung atlet untuk penginapan peserta dari beberapa kabupaten/kota di wilayah provinsi setempat.

“Seluruh atlet dari Kontingen Tulungagung ditempatkan di satu ruangan di SMA Negeri 1 Jember dengan beralaskan karpet, sehingga kami merasa kurang nyaman ketika dikumpulkan jadi satu ruangan,” kata salah seorang atlet Popda Jatim dari Tulungagung, Andika, di GOR PKPSO Kaliwates, Jember, Selasa (1/11).

Menurut dia, suasana yang ramai dalam satu ruangan menyebabkan atlet tidak bisa beristirahat dengan tenang untuk mempersiapkan fisik menjelang pertandingan di sejumlah cabang olahraga Popda Jatim. “Di dalam ruangan untuk menginap disediakan satu bantal untuk setiap atlet, namun kami tidak bisa tidur dengan tenang karena ramai. Sedangkan untuk kondisi toilet sudah bersih,” katanya.

Sebelumnya Wakil Bupati Jember A. Muqit Arief meminta seluruh sekolah yang digunakan sebagai kampung atlet untuk menyiapkan sarana dan prasarana semaksimal mungkin untuk digunakan tempat penginapan kontingen Popda Jatim.

Sebanyak 15 sekolah disiapkan sebagai kampung atlet yang menjadi lokasi penginapan peserta Pekan Popda Jatim di Kabupaten Jember pada 1-6 November 2016 di antaranya SMP Negeri 2, SMP Negeri 3, SMP Negeri 7, SMA Negeri 1, SMA Negeri 2, SMA Negeri 3, SMK Negeri 1 Jember. (at/epe)

BM/DIAN KURNIAWAN

MASIH BERHARAP: Bonekmania mendatangi kantor Asprov PSSI Jatim agar didukung menjadi voters dalam Kongres PSSI di Jakarta, 10 November mendatang bukan sekedar hanya tim peninjau pasca sanksi dicabut Exco PSSI.

LAMONGAN (BM) – Persiapan serius digeber Persela Lamongan sebelum menyambangi markas Arema Cronus, Minggu (6/11) nanti. Tak hanya dihadang tembok fakta Persela masih sulit meraih angka di laga away. Konsentrasi pemain juga menjadi perhatian serius bagi tim pelatih Persela.

Hingga kini, Persela masih sulit meraih angka di pertandingan away patut menjadi rujukan. Persela belum pernah meraih kemenangan di kandang lawan. Hasil terbaik tim pujaan LA Mania ini adalah imbang lawan Persegres Gresik United dan Perseru Serui.

Tentu akan menjadi pekerjaan berat bagi Persela yang mengusung misi meraih poin di markas Singo Edan. Karena tuan rumah tengah bersaing di papan atas. Arema sendiri berada di peringkat dua klasemen sementara dengan perolehan poin sama dengan Persipura Jayapura.

“Persela masih memiliki peluang mendapatkan poin di Malang. Tapi syaratnya harus meningkatkan level permainan dan membenahi semua kelemahan. Lawan PS TNI para pemain sudah bermain dengan baik, jadi tinggal meningkatkan itu,” sebut pelatih Persela Aji Santoso, Selasa (1/11).

Pelatih asal Malang ini meyakini timnya membutuhkan persiapan matang sebelum berangkat, baik teknis maupun mental.

Dia mewanti-wanti timnya bahwa tantangan ke depan masih sangat sulit dan membutuhkan konsistensi ketika menghadapi tim besar. Aji berharap konsentrasi pemain tidak buyar selama laga.

Menurutnya, pertandingan kontra PS TNI menjadi pelajaran berharga bagi Laskar Joko Tingkir. Konsentrasi pemain menjadi perhatian utama Aji. Itu berdasar analisa ketika Persela kecolongan dua gol di 15 menit terakhir laga lewat Aldino Herdianto.

“Konsentrasi pemain masuk ke dalam catatan evaluasi karena menurun di menit-menit akhir dan kemasukan dua gol. Itu tidak boleh terjadi lagi ketika menghadapi tim sekelas Arema di pertandingan berikutnya,” tegas Aji. (dek/epe)

Divisi Utama.

Rapat tersebut dihadiri 12 anggota Exco PSSI. Mereka adalah Djamal, Hinca Pandjaitan, Diza Ali, Reva Deddy Utama, Tonny Apriliani, La Siya, Hadiyandra, Husni Hasibuan, Zulfadli, Dodi Reza Alex Noordin, Erwin Dwi Budiawan, dan Roberto Rouw. Keputusan tersebut akan dibawa ke Kongres PSSI mendatang untuk disahkan.

Namun tentu saja harus didukung mayoritas voters kongres. (dbs/tbn/dek/epe)

Patrick Come Back Lambungkan Asa GRESIK (BM) – Kendati kekuatan utama Persegres Gresik United belum sepenuhnya pulih, namun kembalinya Patrick Da Silva usai jalani hukuman kartu merah, bakal menambah kekuatan ketika dijamu Madura United di Stadion Gelora Bangkalan, Jumat (4/11). Namun pelatih Eduard Tjong masih pusing pikirkan pengganti gelandang kuda Korea Selatan, Oh In-Kyun yang masih berkutat dengan cedera.

Edu, sapaan karib eks skuad timnas di era 1990-an tersebut menggambarkan pentingnya peran Patrick dalam tim. Juru racik kelahiran Solo ini menilai ada perbedaan kualitas antara Patrick dengan pelapisnya.

“Meskipun kami tidak bisa tergantung sama satu-dua pemain, saat menyerang dengan situasi kehilangan Patrick memang agak susah untuk target man di depan. Patrick kami harapkan bisa main lebih agresif lawan Madura,” ulas Edu, Selasa (1/11).

Terkait kondisi In-Kyun, Edu bahkan menyebut ada kemungkinan absen lebih lama untuk proses penyembuhan. Praktis,

Edu akan mengandalkan pemain-pemain yang diturunkan lawan Persiba. “Jadi tim yang ada ini akan kami maksimalkan. Tim adanya seperti ini. Ini jadi tugas saya untuk memperbaiki. Karena sebelum-sebelumnya mereka bisa,” beber Edu. Sayang, Edu mengaku masih belum puas dengan penampilan para pemain pelapis. Sejumlah nama yang diberi kesempatan

ISTIMEWA

Ujian Menjaga Konsentrasi

Yulianto, Sarman, Ady Rahmayadi, Moeldoko, Eddy Rumpoko, Tony Aprilani, Erwin Aksa, Djohar Arifin Husin, serta Bernhard Limbong. Mereka akan bersaing mendapatkan simpati dari 106 pemilik suara.

Diberitakan sebelumnya, rapat anggota Executive Committee (Exco) PSSI yang digelar di Solo 6 September 2016 memutuskan menerima Persebaya sebagai anggota PSSI. Tak hanya itu, Green Force akan kembali berkompetisi lagi melalui jenjang

anggaran kongres PSSI yang sedianya dijadwalkan pada 17 Oktober. Kemenpora telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 4 miliar. “Kami hanya menyiapkan saran dan sarana,” ujar Imam.

Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Gatot S. Dewa Broto, mengatakan kongres yang bakal digelar untuk memilih ketua umum tersebut bakal digelar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara.

Sembilan nama bakal bersaing.

Mereka adalah Kurniawan Dwi

ketika menjamu Persiba Balikpapan, tidak sesuai ekspektasi. SepertiYusuf Effendi, Kushendya Hari Yudho dan Rudi Setiawan.“Yusuf danYudho sudah berusaha. Tapi kami bicara lagi masalah kualitas.

Saya tidak menyalahkan pemain.

Ini kritik untuk meningkatkan kemampuan pemain di kemudian hari. Ini PR saya,” tutup eks pelatih PS TNI dan Persela Lamongan tersebut. (dek/epe)

Wakil Bupati Jember A. Muqit Arief

Riedl Pulangkan Kiper Semen Padang JAKARTA (BM) - Jandia Eka Putra terpaksa harus absen membela timnas saat menghadapi pertandingan uji coba melawan tuan rumah Myanmar di Yangon, Jumat (4/11) dan Vietnam empat hari berikutnya setelah mengalami cedera otot leher.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh PSSI di Jakarta, Selasa, pemain tim Semen Padang ini menjadi satu-satunya pemain yang tidak dibawa oleh pelatih Alfred Riedl dari 27 pemain yang dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan di Karawaci, Tangerang, Banten.

Praktis, Riedl tinggal sisakan tiga penjaga gawang yang ada yaitu Kurnia Meiga, Andritany Ardiyasa dan Dian Agus Prasetyo. Khusus untuk Andritany sebenarnya kondisinya belum maksimal setelah sebelumnya mengalami cedera. “Jandia kami istirahatkan. Sebenarnya secara kualitas dia tidak kalah dengan penjaga gawang yang lain,” kata Alfred Riedl dalam keterangannya.

Pemusatan latihan di Karawaci sebenarnya tidak diikuti oleh 27 pemain yang dipanggil. Beberapa pemain absen seperti pemain naturalisasi Stefano Lilipaly, Andik Vermansyah dan Irfan Bachdim. Meski demikian, ketiganya dipastinya akan bergabung dengan Kurnia Meiga dan kawan-kawan pada pertandingan uji coba tersebut. Khusus untuk Lilipaly dijadwalkan akan bisa bergabung dengan timnas saat menghadapi Vietnam atau dipertandingkan ujicoba kedua.

Boaz Solossa yang pada latihan terakhir harus absen karena pulang ke Papua karena ada urusan keluarga juga dipastikan kembali bergabung dan berangkat bersama dengan pemain timnas Indonesia lainnya. Sesuai dengan rencana, rombongan Timnas Garuda akan bertolak menuju Yangon, hari ini. (at/epe)

ISTIMEWA

perubahan yang dirasakan.”

Kementerian Pemuda dan Olahraga telah menerima surat dari FIFA yang memberi tahu bahwa Komite Eksekutif PSSI telah memutuskan menunda kongres PSSI hingga 10 November 2016. Kongres akan dilaksanakan di Jakarta, sesuai dengan saran pemerintah dalam pertemuan dengan PSSI pada 12 Oktober lalu.

Imam mengatakan tak akan mengintervensi kongres. Kemenpora siap memberikan

CEDERA: Oh In-Kyun (kanan) merupakan salah satu kekuatan lini tengah Persegres GU musim ini. Absennya pemain Korea tersebut membuat kelimpungan pelatih Eduard Tjong.

Indra Kahfi dan Putu Gede Absen dapat serta merta dilakukan karena harus melihat kondisi beberapa pemain pelapis saat latihan jelang lawan Mitra Kukar.

“Ya, kami segera siapkan peng-

ganti Indra dan Putu. Kami tim pelatih akan melihat kondisi pemain yang akan siap diturunkan nantinya,” katanya.

Kondisi ini jelas sudah ma-

ISTIMEWA

SURABAYA (BM) - Bhayangkara FC (BFC) tidak diperkuat dua pilar lini belakang, kapten tim Indra Kahfi dan I Putu Gede Juni Antara saat menjamu Mitra Kukar di Stadion Gelora Delta, Minggu (6/11).

Keduanya absen akibat akumulasi kartu kuning. “Otomatis mereka harus absen karena sudah mendapat lima kartu kuning,” ujar Ibnu Grahan Pelatih BFC, Selasa (1/11) siang.

Absennya kedua punggawa ini menjadi kerugian bagi BFC, sebab keduanya berada di posisi yang sama dan selalu menjadi pemain utama. Menyikapi hal ini, Ibnu Grahan mengaku akan segera mencari pengganti keduanya. Namun hal tersebut tidak

KERJA SENDIRI: Otavio Dutra (kiri) bakal menjadi satu-satunya pilar lini belakang yang masih bermain ketika BFC menjamu Mitra Kukar.

suk pantauan pelatih Mitra Kukar, Jafri Sastra. Sebab misi mereka sudah jelas dalam lawatan kali ini. Selain revans juga untuk membuka peluang naik ke papan atas di pekan ke-27 TSC 2016. Namun Jafri menilai BFC tetaplah BFC, tim yang mengandalkan kolektivitas permainan.

Jafri mengatakan sebagai tim tamu, Naga Mekes harus lebih waspada. Terlebih, saat ini jarak poin tim Kota Raja hanya terpaut tiga angka dari tuan rumah yang berada dua setrip di atasnya. Sehingga tidak ada jaminan mudah bagi tim Kota Raja untuk mencuri poin dari Gelora Delta. “Saat ini kita sedang memantapkan persiapan jelang

laga tandang di Sidoarjo. Untuk kekuatan tuan rumah tidak terlalu untuk dibahas. Terpenting, anak-anak harus lebih siap menghadapi mereka,” ujarnya.

Usai mengandaskan Madura United (28/10), mantan pelatih Persipura Jayapura itu telah mengisyaratkan bahwa delapan laga tersisa adalah partai final.

Sehingga, sudah selayaknya Abdul Gamal cs mencurahkan seluruh tenaga untuk memenangi laga tersisa. Apalagi kalau bukan untuk mewujudkan target finis di lima besar. “Manajemen, pelatih dan pemain telah mengetahui apa target kita di TSC, jadi mereka sudah mengetahui apa yang harus dilakukan di sisa laga ini,” imbuhnya. (dbs/dek/epe)

ISTIMEWA

Ibnu Peras Otak Ladeni Ambisi Mitra Kukar

Jandia Eka Putra

OPINI 07

berita metro

www.beritametro.co.id

RABU, 2 NOVEMBER 2016

Menolak Rezim Kerahasiaan

TAJUK

Demo Damai

B

esok Jumat, 4 November , sejumlah ormas Islam akan melakukan unjuk rasa besar-besaran ke Istana Negara Jakarta. Ribuan massa diperkirakan akan ambil bagian dalam aksi demo yang menuntut keadilan atas dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Aksi menuntut keadilan itu tak hanya terjadi di Jakarta, tetapi telah meluas ke seluruh penjuru tanah air. Beberapa kelompok atau organisasi massa dari daerah telah menyatakan akan mengerahkan sejumlah massa ke Ibu Kota.

Situasi politik di Jakarta yang memanas tersebut, telah memantik Brimob Polri mengeluarkan keputusan, Indonesia Siaga I. Kapolri dan TNI, serta jajarannya telah bersiap-siap mengamankan kota Jakarta yang bakal menjadi pusat demo tersebut.

Kapolri sendiri telah menghimbau masyarakat agar tetap tenang, tetap beraktivitas seperti biasa. Hal senada juga disampaikan sejumlah tokoh politik maupun tokoh masyarakat, melalui himbauan-himbauan agar semua pihak menjaga perdamaian dan kerukunan.

Apakah aksi demo bakal berjalan damai, atau bakal memicu kerusuhan? Semuanya kembali kepada seluruh elemen yang bakal terlibat dalam aksi demo, pihak Polri dan TNI yang akan mengamankan situasi, dan para tokoh masyarakat yang memiliki peran penting, untuk mengarahkan, agar aksi demo berjalan tanpa anarki.

Di tengah situasi yang makin memanas, ada ‘manuver’ menarik yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Ia bersama rombongan mengunjungi rivalnya dalam Pilpres lalu, Prabowo Subiyanto. Kunjungan ke padepokan Hambalang itu menjadi perhatian insan pers dan tentu masyarakat luas.

Singkat kata, hasil kunjungan Presiden itu cukup memberi harapan bagi terciptanya iklim dan situasi di tanah air, terutama di Jakarta. Sejumlah kalangan menilai, kerukunan di antara rival itu memberikan contoh dan teladan, bahwa perbedaan menjadi hal yang biasa, apalagi dalam berpolitik. Namun, toh keduanya tetap bisa menjaga hubungan yang harmonis, dan saling menghormati.

Kedewasaan politik itu kiranya dapat menginspirasi pihakpihak lain yang selama ini berbeda pendapat. Tak terkecuali dalam situasi politik menjelang Pilkada DKI, ataupun menjelang aksi demo massa 4 November mendatang.

Rakyat yang makin cerdas, dan tentu makin dewasa dalam bersikap, berpolitik, kiranya memberikan nilai plus bagi terciptanya kerukunan dan perdamaian dalam menyongsong momen demo akbar tersebut, maupun Pilkada DKI Jakarta.

Namun demikian, pelibatan ribuan massa, sangat mungkin ‘terselip’ oknum-oknum yang bisa saja mengganggu jalannya aksi demo yang damai.

Karena itu, semua pihak hendaknya tetap waspada, bersama-sama saling mengingatkan, saling menjaga ketertiban, dan melakukan aksi sesuai tata aturan serta etika. Demikian pula,Polri dan TNI bisa mengamankan situasi, tanpa melakukan kekerasan, tidak melakukan ‘tembak di tempat’, semuanya demi kebaikan bersama. Totok Hartana

Pemanggilan Saksi PRESIDEN ... itu,” ujarnya.

Selain itu, tiga ormas tersebut juga sepakat menjaga kesatuan NKRI untuk menghindarkan gerakan-gerakan yang menimbulkan perpecahan. Mereka menyambut baik kalau Presiden menanggapi serius kasus Ahok yang menjadi perhatian umat Islam.

Penegakan Hukum Menko Polhukam Wiranto dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang menemani tiga ormas bertemu Presiden, menggaris bawahi pernyataan MUI berisi seruan unjuk rasa pada 4 November nanti berjalan tertib, damai dan jangan sampai menimbulkan kerusakan serta kekerasan kepada siapapun.

Wiranto menyatakan pihak kepolisian saat ini tengah menangani kasus dugaan penistaan agama sehingga masyarakat diminta tenang dan tidak gelisah.

“Menanggapi masalah yang saat ini bergulir, memang Kapolri sudah melaporkan bahwa sudah dilakukan dan sedang berjalan proses mengenai kasus yang menyangkut apa yang diduga oleh publik yang dianggap sebagai suatu penistaan terhadap agama,” kata Wiranto dalam jumpa pers bersama pimpinan ormas Islam seusai bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (1/11/2016).

Wi ra n t o m e n j e l a s k a n dalam pertemuan dengan pimpinan ormas Islam dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Presiden Jokowi menekankan perlunya ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah watoniyah ada kebersamaan untuk merawat dan menjaga NKRI.

Sambungan Halaman 1 Wiranto menyebutkan kasus dugaan penistaan agama saat ini tengah diproses kepolisian.

“Bahkan sebelum diproses, sebelum dipanggil, Gubernur sudah minta diperiksa dan datang sendiri ke kepolisian, kemudian dari kedatangan itu diproses,” jelas Wiranto.

Namun ia menyatakan ada tahapan-tahapan atau proses yang tidak serta merta dapat diselesaikan dalam satu waktu.

“Sementara ini sedang dipanggil para saksi untuk memberikan kesaksian. Tentunya nanti menjadi bahan bagi aparat penegak hukum untuk menilai, menakar dan memberikan satu kepastian hukum,” katanya.

Wiranto mengimbau masyarakat memahami hal itu dan supaya tenang, tidak gelisah. “Kami mengharapkan demo tanggal 4 November 2026 tidak melanggar aturan, memang tidak dilarang menyampaikan pendapat di muka umum dan dilindungi UU,” katanya.

Ia menyebutkan demo harus jelas berapa pesertanya, ada pemimpinnya, jelas apa atributnya dan setelah jam 18.00 membubarkan diri.

“Sehingga tidak dengan demikian meresahkan masyarakat, kalau satu demontrasi sudah mengganggu kebebasan orang lain berarti itu sudah langkah yang salah,” katanya.

Ia menyebutkan MUI juga mengharapkan masyarakat tenang. “Saya kira yang disampaikan Ketua MUI KH Maruf Amin sudah sangat jelas, mengharapkan semuanya tenang, mari kita jalani kehidupan yang damai, yang elegan dan bermartabat,” kata Wiranto.(ssn/tit)

S

UDAH 12 tahun, Munir, aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), meninggal oleh arsenic dalam penerbangan Jakarta - Amsterdam. Namun, dalang pelaku pembunuhan Munir belum juga terungkap hingga saat ini.

Ironinya, dokumen asli setebal 56 halaman hasil investigasi Tim Pencari Fakta (TPF) Kematian Munir, justru dinyatakan hilang.

Padahal keterlibatan aktor pembunuh Munir di lembaga negara dipaparkan di dalamnya. Sampai kemudian pada 11 Oktober 2016, keputusan Komisi Informasi Pusat (KIP) memutuskan: mewajibkan pemerintah membuka hasil kinerja TPF ke publik! Dengan demikian, ini menjadi momentum pemerintahan Jokowi mengungkap kasus Munir kembali.

Selanjutnya, baru pada 25 Oktober 2016, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)—yang membentuk TPF itu pada 23 Desember 2004—secara tegas menyatakan, pembunuhan Munir adalah kejahatan serius. Inilah pernyataan terbaru SBY setelah sekian lama pada pemerintahannya meletakkan status legal kasus Munir ini pada posisi yang sangat tidak jelas. Tidak jelas karena sejak

Munir tewas dalam penerbangan menuju Amsterdam, 17 September 2004, kasus ini tetap diselimuti misteri.

Padahal pengusutan, penyelidikan, penyidikan, bahkan pengadilan telah digelar. Dimana Polycarpus Budihari kini sudah bebas karena ia bukan pembunuhnya, dan Muchdi Pr juga bebas. Dua orang yang awalnya dituduh sebagai pelakunya. Lalu siapa yang paling bertanggung jawab atas kasus ini? Juga siapa pula yang menghilangkan dokumen asli TPF itu? Semuanya masih menjadi teka-teki sampai SBY diganti Jokowi.

Jangan salahkan masyarakat, kalau teka-teki itu ditafsiri dengan logika sederhana, bahwa yang menjadi dalang pembunuhan adalah 5 orang di lembaga negara yang disebutkan dalam laporan TPF yang hilang itu. Empat orang sudah diperiksa di antaranya Direktur Utama Garuda Indra Setiawan, Vice President Corporate Security Garuda Ramelga Anwar, Deputi V BIN/Penggalangan Muchdi PR, dan Anggota BIN Bambang Irawan. Sisanya adalah tinggal mantan Kepala BIN AM Hendropriyono yang sama sekali belum diperiksa.

Oleh: SOETANTO SOEPIADHY Dosen Pascasarjana Untag Surabaya

Tugas Berat Jokowi Kini Jokowi mempunyai tugas berat menuntaskan kasus Munir dengan adanya keputusan KIP Nomor 025/ IV/KIP-PS-A/2016 tanggal 10 Oktober 2016, yang menyatakan, dokumen TPF Munir yang sudah diserahkan ke Presiden RI pada tahun 2005 merupakan informasi publik dan harus diumumkan kepada masyarakat karena bukan dokumen rahasia.

Ketidakpatuhan pemerintah dapat mengarah pada pelanggaran pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 52, 53, dan 55 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang KIP. Mengapa penulis katakan Jokowi mempunyai tugas berat?

Karena, Jokowi harus menemukan dokumen otentik TPF yang dinyatakan hilang itu. Setelah ditemukan, Jokowi wajib mengumumkan isinya kepada publik lalu mengambil tindakan hukum kepada mereka yang tercantum namanya di dokumen TPF. Tidak mudah memang bagi Jokowi, karena ada nama AM Hendropriyono di situ yang kita tahu adalah “orang dekat” Jokowi. Di sini Jokowi jangan

melindungi satu atau dua orang dengan mengorbankan kepentingan negara yang begitu besar dan penting. Beranikah Jokowi?

Kalau belajar dari pengalaman selama ini, tampaknya kasus Munir akan menjadi misteri sampai akhir zaman. Kasus pembunuhan wartawan Bernas Udin di Jogja, dan pahlawan buruh Marsinah di Mojokerto misalnya, tetap tak tersentuh sampai sekarang kendati perjuangan untuk itu juga tak pernah padam.

Preseden Buruk Yang mengkhawatirkan kalau kasus ini tidak dituntaskan adalah, terciptanya preseden buruk. Bahwa setiap saat, setiap orang, dapat tewas terbunuh di negeri ini, pembunuhnya tetap bebas berkeliaran. Pertanyaannya, apakah negara ini sudah menjadi Negara Rahasia dengan rezim kerahasiaannya? Mengapa kerahasiaan itu selalu dipelihara? Mulai dari raibnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang menjadi titik balik beralihnya pemerintahan Sukarno ke Suharto, lalu peristiwa terbunuhnya Udin dan Marsinah itu. Serta banyak kasus serupa terjadi

di tengah masyarakat. Kini, terbunuhnya Munir menjadi misteri berkepanjangan. Sudah 12 tahun Munir tewas tetapi tak ada pembunuhnya.

Jokowi sebagai Presiden harus menghentikan itu semua.

Jokowi harus membuat hukum berpihak kepada korban, bukan pelaku. Jangan sampai dunia menyatakan Indonesia negara rahasia karena semua serba dirahasiakan. Meski kita sudah memiliki UndangUndang Keterbukaan Informasi Publik.

Di negeri ini terlalu banyak yang dirahasiakan oleh negara terhadap rakyatnya. Karenanya menjadi taruhan Jokowi dalam penuntasan masalah Munir, yaitu berani membentuk tim penyelidik untuk memeriksa AM Hendropriyono dalam kasus tewasnya Munir.

Atas perintah KIP, Jokowi wajib menemukan dokumen TPF itu sekaligus menuntaskan kasus hukumnya. Kalau tidak, citra kita di mata internasional jatuh.

Sebab Munir adalah pejuang HAM yang mendapat penghargaan internasional. Jangan sampai Jokowi malah memerosokkan negara kita menjadi negara rahasia. Karena kita semua menolak rezim kerahasiaan …! (*)

Sudah Diperingatkan Berulang-ulang DIREKTUR..

Sambungan Halaman 1

mengamankan RS Direktur Operasi dan Pengembangan Bisnis PT Pelindo III Rahmat Satria. Satgas Dwelling Time telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) saat terjadinya pungli di TPS Tanjung Perak pekan lalu.

Saat itu juga Satgas mengamankan Direktur PT Akara Multi Karya, perusahaan bongkar muat yang menjadi mitra Balai Karantina Pelabuhan Tanjung Perak.

Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya AKBP Takdir Mattanete mengatakan, modus praktik pungli ini adalah memanfaatkan pemeriksaan kontainer yang masuk ke TPS Tanjung Perak dengan meminta ongkos pemeriksaan kepada importir antara Rp500 ribu hingga Rp2 juta per kontainernya. Se-

hingga dalam sebulan praktik pungli ini bisa meraup pungutan dari ribuan kontainer antara Rp5 miliar hingga Rp6 miliar.

Menurut Takdir, praktik pungutan liar ini diduga sudah berlangsung sejak tahun 2014 lalu.

Sementara itu RS, Direktur Operasi dan Pengembangan Bisnis PT Pelindo III yang diamankan Selasa (1/11/2016) siang bersamaan penggeledahan oleh Satgas Saber Pungli Mabes Polri dan Satgas Dwelling Time Polres Pelabuhan Tanjung Perak sampai Selasa malam masih menjalani pemeriksaan.

Penggeledahan Sebelumnya, Tim Sapu Bersih Dwelling Time dan Sapu Bersih Pungutan Liar Mabes

Polri melakukan penggeledahan di kantor Direktur Operasi dan Pengembangan Bisnis PT Pelindo III, Surabaya, Selasa (1/11/2016).

Penggeledahan oleh Tim Saber Pungli bersama petugas Polres Pelabuhan Tanjung Perak ini berkaitan kasus pungutan liar dan dwelling time di Pelabuhan Tanjung Perak.

Satgas melakukan penggeledahan ke ruangan RS sekitar pukul 13.00 WIB dan mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai Rp600 juta dari laci meja kerja RS. Kepala Humas PT Pelindo III Edi Priyanto saat dikonfirmasi mengenai penggeledahan di ruang RS Direktur Operasi dan Pengembangan Bisnis PT Pelindo III mengatakan, pihak Pelindo III belum bisa berkomentar banyak.

Menurutnya, perusahaan menghargai proses penyidikan oleh kepolisian dan bila dibu-

tuhkan akan melakukan pendampingan hukum terhadap RS yang turut diamankan dalam penggeledahan ini.

“Karena ini sedang ditangani yang berwajib maka kami akan mengikuti proses hukum yang berlaku, perusahaan akan mendampingi beliau sesuai ketentuan perusahaan tentang pendampingan hukum,” tulisnya melalui pesan singkat kepada wartawan, Selasa (1/11/2016) sore.

Sangat Disayangkan Menanggapi penangkapan itu, Menhub Budi Karya mengaku sangat menyayangkan peristiwa penangkapan ini.

“Baru saja saya menerima laporan telah terjadi penangkapan direktur operasi PT Pelindo III oleh Satgas Sapu Bersih Pungli.

Saya sangat menyayangkan peristiwa tercela ini kembali terjadi,” ujar Menhub Budi Karya Sumadi, Selasa (1/11/2016)

malam.

Menhub Budi mengatakan, pihaknya sudah memberikan peringatan yang sudah berulang-ulang. Dia juga meminta untuk seluruh jajarannya untuk jangan coba-coba melakukan pungli.

“Kami sampaikan untuk setop praktek pungli ternyata masih belum diindahkan bahkan ketika sudah ada tindakan hukum yang tegas sebelumnya,” ujarnya.

Dia meminta kepada seluruh jajaran dan pemangku kepentingan untuk segera mengakhiri praktik pungli.

“Saya tegaskan lagi kepada seluruh jajaran Kemenhub dan semua pemangku kepentingan mohon segera akhiri praktek pungli ini, sebelum hukum yang menghentikan.

Mari jaga dan bangun citra sebagai pelayan publik yang bersih dan berintegritas,” ucap Budi.(det/ssn/tit)

Tanggungjawab Kementerian/Lembaga AGUS... rian/lembaga pengguna anggaran bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, sampai pertanggungjawaban anggaran,” ujarnya di Gedung

Sambungan Halaman 1 KPK, Jakarta, Selasa (1/11/2016).

Yang namanya pelaksanaan anggaran, kata Agus, itu termasuk proses lelang, perikatan, pengujian tentang kemajuan proyek,

sampai dengan pembayaran.

“Jadi, itu semua tanggung jawab kementerian/lembaga.

Kementerian Keuangan lebih kepada menguji apakah mata anggarannya ada, uangnya ada, dan penulisan dalam permintaan pembayaran itu sudah

betul, baru dibayar dengan transfer uang,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Agus Martowardojo juga menyatakan dukungan penuh terhadap upaya penegakan hukum kasus KTP elektronik,yangmerugikankeuangan negara sekitar Rp2 triliun.

Sampai sekarang, KPK sudah menetapkan dua orang tersangka korupsi KTP elektronik Merekaadalah,Irmanmantan Dirjen Dukcapil, dan Sugiharto mantan Direktur Pengelola InformasiAdministrasiKependudukan Ditjen Dukcapil. (ssn/tit)

Perjuangan Pembatalan UMP GUBERNUR...

Seluruh Indonesia (SPSI) di Kantor Gubernur Jl. Pahlawan 110 Surabaya, Selasa (1/11).

Ia menjelaskan, di dalam Pergub No 68 tahun 2015 pasal 3 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jatim ayat 1 dijelaskan bahwa perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan UMK dilarang atau menurunkan

Sambungan Halaman 1 upah.

Sementara, pada ayat 2 dijelaskan perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari ketetapan UMK. Pakde Karwo sapaannya menjelaskan, bahwa penetapan UMP yang telah ditandatangani ini berdasarkan Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dimana UMP

ditetapkan berdasarkan UMK terendah di provinsi itu ditambah pertumbuhan ekonomi dan inflasi sebesar 8,25 persen.

UMP yang ditetapkan hari ini berdasarkan UMK terendah di Jawa Timur yakni daerah Kab. Pacitan, Ponorogo, Trenggalek dan Magetan.

Di hadapan demonstran buruh dan pekerja ini tersebut Pakde Karwo memastikan bahwa pada pukul 09.30 wib, Pemprov Jatim telah melayangkan surat

FOTO : BM / MADJI

DEMO BURUH: Ratusan buruh kembali melakukan unjuk rasa lanjutan menuju Kantor Gubernur Jl Pahlawan Surabaya. Tampak, ratusan massa yang melintas di jalan A. Yani Surabaya dengan mengendarai motor, Selasa (1/11).

kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia di Jakarta.

Isi surat tersebut yakni menjelaskan, bahwa upah yang paling rendah di kabupaten/kota di provinsi sebagai dasar UMP. Maka, di Jatim terdapat angka yakni Rp. 1.388.000,-. Sementara perumusan UMK akan dilakukan pada tanggal 21 November mendatang.

Pakde Karwo menyambut gembira, demo yang digelar buruh secara tertib dan terkoordinir.

Jika suasana yang sejuk dan tertib seperti ini, Pakde Karwo yakin investor akan banyak masuk ke Jatim. Akan tetapi, sebaliknya jika demonstrasi rusuh dan anarki bisa dipastikan investasi akan menjauh serta lapangan pekerjaan akan sulit dicari.

“Cara yang sejuk dan damai ini, akan menarik investor. Oleh karenanya, siapapun investor yang akan berinvestasi harus memikirkan upah buruh agar suasananya aman dan nyaman,” harapnya.

Perjuangan Ketua UMUM SPSI Jatim Achmad Fauzi mengatakan, bahwa tujuan SPSI menggelar demonstrasi adalah untuk memperjuangkan dibatalkannya UMP. Dasar penetapan UMP, menurut buruh sangat ironi dan menyedihkan.

Bahkan, UMP DKI Jakarta dan daerah besar lainnya

menurut kami sudah sangat layak. “ Tidak bisa daerah seperti Surabaya UMP nya disamakan dengan Pacitan dan daerah lainnya. Maka, atas dasar itulah kami menolak UMP tersebut,” ungkapnya.

Masuk Tol Dari pantauan lapangan terlihat, rombongan buruh yang mengendarai sepeda motor masuk ke tol Satelit arah Waru.

Pendemo naik ke tol Satelit arah Waru. “Pendemo masuk tol Satelit arah Waru. Tadi naik tolnya bareng sama saya,” ujar saksi mata.

Menanggapi hal ini, Yusuf anggota Senkom Jasa Marga mengatakan, pihaknya tidak mengetahui terkait adanya perintah pendemo melintas di tol. “Ini bukannya kami tidak antisipasi. Tapi tiba-tiba ada yang naik. Kami masih upayakan untuk mengarahkan turun di Waru,” kata dia.

Kata Yusuf, pihaknya tidak mengizinkan ada rombongan pendemo masuk tol tapi pengawalan dari pihak kepolisian yang mengarahkan pendemo masuk ke tol.

“Kita kebobolan dan tidak tahu dari polisi mana. Kami sudah hadang di gate satelit jadi hanya sebagian kecil yang berhasil masuk. Yang sudah terlanjur masuk kami kawal ke Waru,” katanya. (dre/tit)

08 www.beritametro.co.id

RABU, 2 NOVEMBER 2016 INDEX HARGA SAHAM SUMBER: WWW. IMQ21.COM 1 NOVEMBER 2016

-0.12% IHSG

0.1% STI

0.1% NIKKEI

-0.4% FTSE

0.0% KLCI

-0.0% DJIA

0.2% NASDAQ

5,416

2,816

17,439

6,967

1,673

18,156

5,199

HARGA EMAS

JUAL (RP/GR)

BELI (RP/GR)

US$/OZT:

539,314

517,741

1,287.00

KURS MATA UANG

IDR/USD: 13,050 SUMBER: GERAIDINAR 1 NOVEMBER 2016

SUMBER: KLIKBCA.COM 1 NOVEMBER 2016 / 16:05 WIB

JUAL USD SGD EUR AUD

13044.00 9391.71 14386.10 10042.95

BELI 13024.00 9371.71 14286.10 9962.95

Tingkatkan Daya Saing Produk UKM

Puspayoga Dorong Pameran Industri Kreatif di Mall SURABAYA (BM) - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mendorong adanya pameran tentang industri kreatif di pusat perbelanjaan di Tanah Air. “Kalau produk-produk UKM dipamerkan dan diperdagangkan di pusat perbelanjaan maka bisa tumbuh serta berkembang,” ujarnya di sela pembukaan Festival Budaya dan Ekonomi Kreatif Universitas Airlangga 2016 di Surabaya, Selasa (1/11).

Menurut dia, UKM dan industri kreatif menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia ke depan sehingga dibutuhkan ruang lebih agar memiliki daya saing. Sejumlah terobosan kreatif, kata dia, juga harus dikembangkan, salah satunya dengan menggelar pameran di pusat perbelanjaan.

“Jika pusat perbelanjaan biasanya menampilkan barangbarang bermerek dan mewah maka kini ada produk-produk kreatif hasil UKM dengan mengandalkan budaya lokal, seperti batu-batuan, batik, keris ataupun wayang,” ucapnya.

Mantan Wakil Gubernur Bali tersebut berharap ke depan kegiatan yang menampilkan produk UKM di pusat perbelanjaan semakin digalakkan. Dia juga menyarankan adanya sen-

Budi Karya Sumadi

Pacu Kunjungan Wisman BUKA PELUANG: Seni kerajinan kaligrafi dari kayu punya nilai jual lebih tinggi dan bisa menembus pasar luar negeri jika bisa rutin dipamerkan di pusat-pusat perbelanjaan di seluruh Indonesia.

FOTO ISTIMEWA

tuhan kreativitas untuk produkproduk Indonesia, seperti keris dan wayang.

Ia memisalkan batik yang saat ini diakui oleh internasional karena pemasaran dan dikenal berkualitas, termasuk harga bersaing mulai murah hingga mahal.“Hal tersebut tak lepas dari ide. Ekonomi kreatif itu yang dibutuhkan ide sehingga

mengundang pemodal berinvestasi. Ke depan, keris dan wayang tinggal diberi sentuhan kreativitas agar mampu berbicara di pasar internasional,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur I Made Sukartha mendukung saran Puspayoga dan mendorong mulai sekarang produk lokal harus

berani memamerkan produknya di pusat perbelanjaan. “Jika ingin bersaing maka harus total dan berani mamasang produk-produk berkualitas untuk kelas menengah ke atas agar tidak kalah dengan barang dari luar,” katanya.

Sebenarnya, lanjut dia, produk lokal Jatim bisa bersaing dengan produk luar provinsi,

Friskies Ajak Keluarga dalam Catventure SURABAYA(BM)-Binatang peliharaan seperti kucing ternyata banyak memberikan manfaat bagi keluarga yang memeliharanya dengan benar. Berdasarkan hasil sejumlah penelitian yang telah dilakukan di beberapa negara, Kucing merupakan salah satu diantaranya yang dapat meningkatkan keakraban dalam sebuah keluarga.

Demikian juga saat berada di luar kota, lanjut Andrew, satu diantara yang membuat selain kangen dengan keluarga tercinta, naman kucing kerap juga menjadi bagian dari keluarga yang membuat seseorang merasa harus cepat pulang ke rumah.

“Sifat natural dan alami Kucing yang memang penurut, lucu, menjadikan keluarga yang memiliki dan memeliharanya, punya keinginan untuk segera bertemu dan melihat langsung. Ini yang kadang tidak kita sadari sebagai bagian dari keuntungan atas Kucing yang kita pelihara,” kata Andrew.

“Setelah kami perhatikan, masih banyak para keluarga lndonesia yang ragu untuk menjadirkan kucing sebagai sahabat keluarga karena menganggap pemeliharaan yang sulit, mahal, hringga khawatir dengan penyakit yang akan ditimbulkan.

Melalui berbagai aktiv’itas yang menarik dan menghibur di FRIKSIES #500Catventure, kami ingin mengedukasi masyarakat bahwa memelihara kucing dan mengadopsi kucing sebagai bagian dari sebuah keluarga adalah hal yang tidak sulit bahkan memberikan berbagai manfaat positif untuk kita.”imbuhnya. Setelah Jakarta, Bandung,Yogyakarta dan Semarang, kampanye FRISKIES BM/IST #500Catventure diakhiri di SuraEDUKASI: Menjadikan kucing dalam bagian keluarga dan memberikan manfaat bagi pemeliharanya. baya. (rls/dra) “Kalau kita akan bepergian luar kota, seringkali kita berpesan kepada orang rumah untuk tidak lupa memberi makan kepada Kucing peliharaan kita kan? Ini seringkali kita lakukan tetapi mungkin tidak terlalu kita perhatikan,” ujar Andrew Soendjoyo Head of Groceries Channel Nestle Purina Petcare Indonesia, di Surabaya, Selasa.

Bawang Merah Turut Sumbang Deflasi Jatim SURABAYA (BM) - Komoditas bawang merah memicu deflasi sebesar 0,14 persen di Jawa Timur selama Oktober 2016, sesuai data Badan Pusat Statistik wilayah setempat. Kepala BPS Jatim Teguh Purnomo mengatakan, secara nasional terjadi inflasi sebesar 0,14 persen, namun di Jatim sebaliknya terjadi deflasi dengan nilai yang sama yakni 0,14 persen.

Teguh mengatakan deflasi di Jatim salah satunya terjadi karena Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mampu menekan inflasi di wilayah setempat sehingga harga-harga pangan

murah. Selain itu, deflasi juga terjadi karena Indeks Harga Konsumen (IHK) yang turun dari 124,10 pada September 2016 menjadi 123,93 pada Oktober 2016.

“Tiga kelompok pengeluaran juga menjadi pemicu deflasi di Jatim, di antaranya bahan makanan sebesar 1,24 persen, sandang 0,78 persen dan transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,20 persen,” katanya, Selasa (1/11).

Secara rinci, kata Teguh, wilayah di Jatim yang mengalami deflasi tertinggi adalah Kabupaten Jember sebesar 0,26

persen, disusul Kota Probolinggo 0,21 persen dan Kota Malang sebesar 0,20 persen.

Selain itu, Kabupaten Banyuwangi 0,18 persen, Kota Surabaya 0,10 persen, Kota Kediri 0,08 persen, Kabupaten Madiun 0,07 persen dan deflasi terendah di Kabupaten Sumenep sebesar 0,05 persen.

Untuk kelompok pengeluaran, tiga di antaranya mengalami deflasi yakni bahan makanan sebesar 1,24 persen, sandang. 0,78 persen, dan transport serta jasa keuangan sebesar 0,20 persen. “Komoditas penyumbang deflasi selain

bawang merah, ada juga emas perhiasan, daging ayam ras, tarif telepon seluler, telur ayam ras, kentang, semen, apel dan jeruk,” katanya.

Sementara meski Oktober mengalami deflasi, kata Teguh pada September hingga Desember Jatim diprediksi Jatim akan mengalami inflasi, karena berdasarkan catatan lima tahun terakhir setiap akhir tahun akan selalu terjadi inflasi. “Penyebabnya karena masuknya Natal dan liburan akhir tahun yang menjadi pemicu, sebab permintaan tiket pesawat akan meningkat,” katanya. (at/epe)

bahkan luar negeri, namun terkadang masyarakat masih minder untuk memamerkan produknya di pusat perbelanjaan. “Padahal secara kualitas barang Jatim tidak kalah dengan produk luar. Pola pikir masyarakat perlahan harus diubah dengan mengandalkan produk lokal lebih hebat,” katanya. (at/epe)

Pesawat Kecil Dilarang Mendarat di Dua Bandara JAKARTA (BM) - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berencana melarang pesawat kecil beroperasi di Bandara Internasional Soekarno Hatta (Soetta) dan I Gusti Ngurah Rai. Hal ini dikarenakan pemerintah ingin menjadikan dua bandara tersebut sebagai hub penerbangan internasional.

Langkah ini dilakukan karena banyak rute internasional yang bisa digarap beberapa maskapai untuk penerbangan langsung melalui kedua bandara tersebut.

“Soetta dan Ngurah Rai rencana akan kita jadikan hub.

Ini berjalan lurus dengan rencana kita untuk mendatangkan 20 juta wisatawan asing pada beberapa tahun yang akan datang,” terangnya, Selasa (1/11).

Menteri Budi menjelaskan, saat ini penerbangan internasional seperti dari Mumbai, India dan beberapa kota Vietnam harus transit ke beberapa bandara di luar negeri. Apabila rencana ini terealisasi akan mendongkrak kunjungan wisatawan di dalam negeri.

“Pesawat kecil seperti jenis Bombardier dan ATR mendarat di dua bandara itu, harusnya digunakan untuk penerbangan di kota lain untuk penerbangan domestik lainnya melalui bandara lain,” terang dia.

Menteri Budi mencontohkan, apa yang sudah dilakukan Lion Grup dengan menjadikan Bandara Adi Soemarmo, Solo menjadi hub baru dapat diikuti maskapai penerbangan lainnya. “Jadi di satu sisi slot di dua bandara itu tidak padat, di sisi lain akan meningkat kota-kota yang dijadikan hub,” ungkapnya. (kbc/epe)

09 www.beritametro.co.id

RABU, 2 NOVEMBER 2016

Bandara di Tulungagung Dongkrak Pertumbuhan di Jatim Selatan

BM/ROFIQ

Khozanah Hidayati

SURABAYA (BM) - Dibanding Jawa Timur (Jatim) bagian Utara, pertumbuhan di bagian Selatan masih sangat timpang. Wilayah Utara jauh lebih terbuka dan maju, baik secara ekonomi maupun sosial.

Tak berlebihan jika wilayah selatan menjadi kantong Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terbesar di Jatim.

Sebab, penduduknya lebih memilih menjadi buruh migran daripada bertani atau berdagang.

Anggota Komisi D DPRD Jatim, KhozanahHidayati,menyorotikondisitersebut.Politikusyangakrabdisapa Mbak Ana ini menilai, faktor geografis

yangselamainimenjadipenghambat pembangunandiselatansehinggatertinggaldenganwilayahlain.

Akses transportasi darat sangat sulit karena infrastruktur jalan yang menjadi urat nadi penghubung antarwilayah kondisinya sangat minim. Karena itu perlu dibuka akses transportasi udara di wilayah Selatan untuk membuka isolasi wilayah tersebut.

“Rencana pemerintah pusat membangun bandara di Tulungagung sangat tepat. Sebab, akan membuka akses transportasi di delapan kabupaten/kota yang ada di wilayah

Selatan.Denganbegitupertumbuhan di wilayah ini akan naik,” urai Bendahara Fraksi PKB itu, Selasa (1/11).

Anggota dewan asal daerah pemilihanTubandanBojonegoroinimengingatkan, di wilayah selatan, terutama mulai Pacitan hingga Blitar membentang pegunungan kapur yang menyebabkan akses jalan menyempit dan berkelok. Kondisi ini menyebabkan masyarakat enggan melintasi jalan ini, selain tidak nyaman juga rawan terjadi kecelakaan.

Karena itu, lanjut Khozanah, pembukaan akses udara menjadi keharusan di wilayah selatan. Ter-

lebih nantinya bisa terintegrasi dengan proyek Jalur Lintas Selatan (JLS) yang saat ini masih dalam tahap pengerjaan. Dengan begitu, potensi wisata pun akan berkembang, mengingat banyak destinasi wisata.

“Pegunungan dan pantai yang membentang di wilayah Selatan seolah membuat wilayah itu terisolasi. Padahal itu sekaligus potensi wisata karena pegunungan dan pantai di sana memiliki pemandangan yang indah. Kalau akses transportasinya bisadibuka,bisamenjadiindustriwisata yang mendongkrak perekonomian di wilayah itu,” tuturnya. (rdl)

Gerindra Rekrut Kader Penggerak Sambut Pilkada Serentak SURABAYA (BM) – Menyongsong Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dan Pemilihan Legislatif (Pileg), Partai Gerindra merekrut kader muda lewat pelatihan kader penggerak di seluruh kabupaten/kota di Indonesia selama tiga hari, 29-31 Oktober.

“Mereka ini dari unsur pemuda-pemudi yang usianya maksimal 25 tahun dan memang kita siapkan dalam rangka agenda politik terdekat, yakni Pilkada serentak,” ujar Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jatim, Abdul Halim, Selasa (1/11).

“Selain Pilkada juga Pileg yang kita pandang tidak mudah seperti Pileg sebelumnya karena yang akan datang bebarengan dengan Pilpres (Pemilihan Presiden). Sehingga harus kita siap-

kan dengan sempurna.”

Pelatihan kader penggerak ini dilakukan DPC yang disupervisi DPD.SebelumnyaDPDjugadiberikan pengarahan oleh DPP lewat ToT (Training of Trainer). “Jadi kami yang anggota DPRD selaku supervisi juga didiklat selama 10 hari di Jakarta,” tambahnya.

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim itu merinci, setiap DPC melakukan pelatihan untuk 100 kader baru. Jika di seluruh Indonesia ada sekitar 600 kabupaten/kota maka ada 60 ribu kader fresh yang dipersiapkan untuk kontenstasi Pilkada serentak dan Pileg.

“Ini akan sangat membentu langkah gerak dari struktur partai, makanya kenapa ditanamkan kader penggerak karena bersentuhan dan berinteraksi

BM/ROFIQ

Abdul Halim

langsung degan masyarakat,” katanya.

Ditanya terkait calon yang akan diusung di Pilgub Jatim 2018, Halim menegaskan sampai detik ini belum ada perubahan dari putusan Rapimda, yakni akan menugaskan Ketua DPD

Grindra Jatim, Soepriyatno ikut dalam bursa pencalonan gubernur dan wakil gubernur. “Belum ada perubahan, tetap ketua kami yang akan kita calonkan,” ujarnya.

Soal kandidat lain, Halim menyatakan baik dari internal maupun eksternal partai belum ada. Menurutnya, setiap keputusan harus ada legal formalnya. Tidak bisa tiba-tiba berangkat dari rumor mau mencalonkan figur tertentu, sementara keputusan tertinggi di tingkatan DPD yakni Rapimda.

“Dan sampai hari ini putusan belum pernah dianulir atau dicabut,” katanya. Pun demikian soal ‘koalisi’ dengan tiga partai lainnya, PPP, PKS dan PAN beberapa waktu lalu. “Saya kira itu sebatas penjajakan, belum ada deal formal untuk mengusung siapa dan membawa siapa,” tuntasnya. (rdl)

BM/ANDRE

Wakil Gubernur Jatim, Drs. H. Saifullah Yusuf, didampingi Bupati Jember dan Kadispora Jatim menggendong salah satu atlet wushu Kae Rafael Wijaya pada pembukaan Popda ke XI di GOR Kaliwates, Kabupaten Jember, Selasa (1/11).

Popda Diharapkan Lahirkan Atlet Berbakat SURABAYA (BM) – Ajang Pekan Olahraga pelajar daerah (Popda) bertujuan dapat menciptakan atlet berprestasi dan berbakat.

Karena itu, semua atlet diharapkan bisa memanfaatkan kegiatan itu secara maksimal.

Penegasan itu dikemukakan Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur (Jatim), Drs. H. Saifullah Yusuf, saat membuka Popda XI yang diselenggarakan di GOR Kaliwates, Kabupaten Jember, Selasa (1/11).

Menurutnya, atlet yang berlaga di Popda nantinya menjadi penerus bangsa dalam dunia olahraga. Oleh sebab itu, perlu persiapan panjang agar bibit-bibit atlet muda ini bisa berprestasi di kancah nasional maupun internasional.

Dengan adanya Popda, lanjut wakil kepala daerah yang akrab disapa Gus Ipul itu, menjadi ajang pengoptimalisasian pembinaan prestasi olahragawan pelajar menuju tingkat nasional. “Popda mendorong atlet untuk berprestasi di tingkat Jatim dan kemudian dipersiapkan untuk tingkat nasional dan internasional. Jatim menyumbangkan 30 persen atlet nasional,” jelasnya.

Gus Ipul mengatakan pula, ada tiga hal atlet bisa sukses dan berprestasi dalam dunia olahraga sehingga mengharumkan nama daerah maupun negara di kancah internasional. Di antaranya atlet harus mempunyai rasa cinta tanah air. Dengan rasa cinta, hal yang tidak mungkin bisa terjadi karena

dilakukan dengan hati dan kesungguhan. “Sebagai contoh pejuang kemerdekaan dengan semangat dan rasa cinta tanah air bisa memerdekakan Indonesia. Begitu juga dengan atlet apabila mempunyai rasa cinta tanah air, pasti prestasi tinggi akan mudah diraih,” ucap Gus Ipul.

Sementara itu, Kadispora Jatim Supratomo menambahkan, Popda XI mempertandingkan 14 cabang olah raga dengan 225 nomor pertandingan dengan jumlah peserta sebanyak 5.634 atlet.

Cabang olahraga yang dipertandingkan di antaranya atletik, sepakbola, basket, voli, bulutangkis, gulat, karate, panahan, pencak silat, renang, senam, serta tenis lapangan dan meja. (dre/udi)

Gelaran ke-11, Pahlawan Tour Diserbu 10 Ribu Bikers SURABAYA (BM) – Event rutin yang diselenggarakan dan telah menjadi trademark HDCI Surabaya, Pahlawan Tour XI 2016, bakal disemarakkan 10 ribu bikers.

Sejumlah bikers luar negeri dipastikan juga turut serta pada event ke-11 yang kali ini mengusung tema We Are The Heroes di JX Internasional pada 4-5 November.

Agenda rutin dua tahunan yang telah masuk kalender HDCI Pusat itu, diharapkan bisa saling mengayomi sesama komunitas motor.

Sebab, untuk event tahun ini, tak hanya diikuti komunitas HDCI saja.

Melainkan juga pecinta motor lain.

“Sesuai arahan Ketua Umum HDCI Bapak Nanan Soekarna, agar HDCI menjadi organisasi yang tidak eksklusif tapi inklusif, tidak individual tapi sosial, tidak vertikal melainkan horisontal. HDCI merupakan organisasi yang besar, sudah selayaknya harus bisa saling mengayomi sesama komunitas motor,” sebut Ketua Pengda HDCI Jatim Rudi Wisaksono kepada awak media di Surabaya, Selasa (1/11) malam.

Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Surabaya jika acara yang digeber akhir pe-

kan nanti dirasa mengganggu kenyamanan. Rudi menyebutkan, meski akan mendapat pengawalan, para peserta Pahlawan Tour bakal terus diingatkan untuk mematuhi peraturan lalu lintas.

“Sebelumnya, kami meminta maaf kepada masyarakat Surabaya jika pada acara nanti merasa kenyamanannya menggunakan jalan terganggu. Sebagai salah satu mengurangi rasa ketidaknyamanan, kami berencana menggelar rolling thunder pada malam hari,” kata Rudi.

Rencananya, kegiatan itu mulai start dari JX pada Jumat (4/11) malam dengan tujuan ke Taman

Makam Pahlawan Sepuluh Nopember di Jl Mayjen Sungkono.

“Kami ingin event ini membangkitkan semangat perjuangan arekarek Suroboyo serta memperkuat brotherhood antarseluruh bikers di Indonesia,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Pengcab HDCI Surabaya sekaligus ketua panitia Tonny Wahyudi menyatakan, sejauh ini sejumlah negara ASEAN sudah konfirmasi untuk ambil bagian. Tonny mengatakan, bikers asal Malaysia, Brunei, Singapura dan Thailand bakal turut serta. “Rata-rata mereka akan menurunkan 15 sampai 20 motor,” jelasnya. (dek/udi)

BM/MADJI

KONFERENSI PERS : Ketua Pelaksana Pahlawan Tour ke-11, Tonny Wahyudi (paling kiri), didampingi Ketua HDCI Pengda Jatim, Rudi Wisaksono, dan pengurus lainnya mengucapkan siap mensukseskan Pahlawan Tour di Surabaya, Selasa (1/11).

10 JATIM RAYA

berita metro

www.beritametro.co.id

RABU, 2 NOVEMBER 2016

Usut Penarikan Pungli Rp 2-5 Juta

KILAS

Legislator Sidak Pasar Tradisional Besuki SITUBONDO (BM) - Anggota DPRD Kabupaten Situbondo, melakukan inspeksi mendadak ke salah satu pasar tradisional di Kota Santri itu setelah paguyuban pedagang pasar mengadukan adanya dugaan pungutan liar oleh petugas atau pengelola pasar setempat.

“Kami melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Tradisional Desa, Kecamatan Besuki, pagi ini untuk memastikan pengaduan dari paguyuban pedagang pasar terkait dengan dugaan pungutan liar terhadap pedagang pasar,” kata Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Situbondo, Janur Sasra Ananda, seusai menemui pedagang dan pengelola Pasar Besuki, Selasa (1/11).

Ia mengatakan bahwa pihaknya telah menanyakan kepada sejumlah pedagang yang notabene korban pungli. Akan tetapi, mereka tidak menunjukkan siapa di antara petugas yang melakukan pungli. Mereka hanya mengaku ada petugas yang menarik retribusi.

Dari pengaduan paguyuban pedagang pasar yang memiliki stan di dalam pasar bahwa ada oknum petugas pasar yang menjanjikan akan menyediakan stan di dalam pasar bagi sejumlah pedagang yang membuka lapak di luar atau di pinggir jalan, asalkan membayar sejumlah uang.

Sebenarnya, menurut dia, yang mengadukan adanya

FOTO ISTIMEWA

WAJIB DIPROSES: Laporan pungli oleh petugas pasar yang meresahkan pedagang penerima UPPKH di Pasar Tradisional Besuki, wajib diproses sampai tuntas agar tidak terulang.

dugaan pungli itu adalah paguyuban pedagang yang sudah memiliki stan di dalam pasar.

Mereka yang diduga dimintai uang oleh pengelola pasar untuk mendapatkan stan adalah pedagang yang saat ini ada di luar atau di pinggir jalan pasar.

Janur menjelaskan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM Situbondo terkait dengan adanya oknum petugas pasar yang meminta uang kepada pedagang. “Setelah kami berkoordinasi dengan dinas terkait, memang diakuinya telah terjadi pungutan liar dan oknum petugas pasar jauh hari sudah dikeluarkan dari pasar tersebut,” ujarnya.

Tongkang Batu Bara Kandas di Gililabak

Sebelumnya, sejumlah perwakilan dari paguyuban Pasar Tradisional Besuki mendatangi kantor DPRD dan mengadukan adanya pungutan liar terhadap pedagang pasar. “Sejumlah pedagang yang ada di luar pasar itu mengaku kepada kami. Jika dimintai uang antara Rp 2 juta dan Rp 5 juta per orang, akan diberikan stan di dalam pasar.

Akan tetapi, sampai saat ini janji tersebut tidak ditepati sehingga puluhan pedagang menumpuk di luar pasar,” kata Koordinator Paguyuban Pedagang Pasar Tradisional Besuki H. Abrori.

Ia meminta Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM Situbondo agar bertindak tegas dan menertibkan pedagang pasar yang sampai saat ini masih

membuka lapaknya di luar pasar karena mengakibatkan pasar menjadi kumuh dan kotor.

Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) setempat juga mendukung operasi pemberantasan pungutan liar atau OPP ini. Apalagi yang jadi korban pungli merupakan penerima dana bantuan program bagi warga miskin. “Saya meminta warga miskin penerima bantuan Program Keluarga Harapan agar supaya melaporkan langsung atau melalui nomor pengaduan (call center) 085 259999935, jika terjadi praktik pungutan liar dari dana yang mereka terima oleh oknum petugas lapangan PKH maupun pihak lain,” kata Divisi Pengaduan Masyarakat UPPKH

Agus Ari Cahyadi.

Nomor pengaduan UPPKH Situbondo, lanjut dia, akan menerima pengaduan warga miskin yang menjadi korban pungutan liar selama 24 jam, dan Unit Pelaksana PKH siap memberikan sanksi terhadap tenaga pendamping PKH jika terlibat praktik pungli bantuan dana untuk warga miskin dari Program Kementerian Sosial tersebut.

Ia mengemukakan bahwa pihaknya sangat mendukung Operasi Pemberantasan Pungli.

Dan tujuan UPPKH Situbondo menyediakan “call center” atau nomor pengaduan agar tidak ada pungutan liar bantuan dana PKH bagi warga miskin. “Warga miskin penerima bantuan Program Keluarga Harapan di Situbondo cukup besar, tahun ini anggaran penerima bantuan PKH mencapai sekitar Rp 14 miliar. Untuk mengantisipasi praktik pungutan liar alias pungli oleh oknum petugas lapangan PKH saat pencairan kami menyediakan ‘call center’,” katanya.

Agus menegaskan akan menindak tegas oknum petugas lapangan jika melakukan praktik pungutan liar. Karena bantuan dana PKH dalam pelaksanaannya di lapangan, penyaluran bantuan tidak hanya rawan terjadi praktik pungli, melainkan juga rawan terjadinya manipulasi data penerima. (at/epe)

Aklamasi, Habib Hadi Kembali Pimpin PKB

Terumbu Karang Terancam Rusak SUMENEP (BM) - Satu kapal tunda yang menarik tongkang bermuatan batu bara kandas di Perairan Pulau Gililabak, Kabupaten Sumenep. “Informasinya, kapal tunda dan tongkang berisi batu bara tersebut kandas pada Senin (31/10) malam sekitar pukul 19.00 WIB akibat mengalami kerusakan pada tongkang,” ujar Kepala Desa Kombang, Kholik A kemarin.

Secara administrasi, Pulau Gililabak masuk wilayah Desa Kombang, Kecamatan Talango, yang posisinya berada di sebelah timur Pulau Talango. “Saat ini, posisi tongkang yang bermuatan batu bara tersebut miring. Namun, tidak sampai tenggelam,” kata Kholik menerangkan.

Ia menjelaskan kapal tunda yang menarik tongkang bermuatan batu bara itu kandas di area kawasan wisata Pantai Pulau Gililabak. “Ini yang membuat kami prihatin.

Lokasi kandasnya adalah tempat terumbu karang yang selama ini merupakan area ‘snorkling’ para wisatawan,” ucapnya.

Kholik menduga terumbu karang di kawasan wisata Pantai Pulau Gililabak itu mengalami kerusakan akibat kandasnya kapal tersebut. “Posisinya sekitar 100 meter dari pantai dan memang di area ‘snorkling’ para wisatawan,” katanya. Di lambung kanan kapal tunda tersebut terdapat tulisan: MDM Balikpapan Surabaya. (at/epe)

(BM/SAIFULLAH)

TANPA LAWAN: Habib Hadi Zainal Abidin usai terpilih aklamasi mendapat ucapan dari peserta Muscab DPC PKB Kota Probolinggo.

PROBOLINGGO (BM) – Habib Hadi Zainal Abidin akhirnya secara aklamasi terpilih kembali sebagai ketua DPC PKB Kota Probolinggo periode 2016-2021 dalam Musyawarah Cabang (Muscab) ke V di kantor DPC PKB Kota Probolinggo di Jalan Mastrip, Kecamatan Kedupok, Senin (31/10) petang.

Terpilihnya anggota Komisi VII

DPR RI sebagai ketua Tanfidz DPC PKB Kota Probolinggo itu, lantaran tidak ada satupun pengurus PKB sendiri yang maju dalam pendaftaran calon sejak panitia membuka penjaringan, 22-31 Oktober.

Selain kembalinya Habib Hadi, muscab yang berlangsung dengan azas musyawarah dan mufakat itu juga memilih KH Tohir sebagai

Dewan Syuro periode lima tahun kedepan. “Selagi Habib Hadi Zainal Abidin masih ada, yang bisa membawa PKB Kota Probolinggo lebih baik ya beliau,” ujar Sekretaris PAC PKB Wonoasih, Ahmadi ketika disinggung tidak adanya calon lain dalam pemilihan ketua.

Hal ini dibenarkan Wakil Ketua DPW PKB Jatim Hj Anisa Syakur yang membuka muscab. “Pelaksanaan muscab tentu mengacu pada AD-ART partai. Namun, tetap mengedepankan musyawarah mufakat,” tegasnya.

Usai acara pemilihan, Habib Hadi menegaskan visi misinya dalam periode kali ini.“Saya ingin mengembalikan kursi PKB di DPRD Kota Probolinggo seperti 2004. PKB bisa meraih sembilan kursi. Kalau bisa lebih banyak lagi,” ucapnya.

Dia bahkan siap mengemban amanah jika partai menghendaki maju sebagai calon walikota periode 2019-2024. “Sebagai kader partai terbaik, amanah untuk dicalonkan sebagai Walikota akan selalu siap. Insya Allah, kejayaan PKB akan kita rebut kembali,” tuturnya. (sip/epe)

Tahun Ini, Ribuan Janda Baru Bermunculan di Situbondo

Akibat Kemajuan Teknologi, Picu Disharmoni Rumah Tangga SITUBONDO (BM) - Kantor Pengadilan Agama (PA) Situbondo mengungkap tingginya angka perceraian tahun ini.

Jumlahnya mencapai 2.211 kasus sehingga pada tahun ini di Kota Santri itu terdapat ribuan janda baru.

“Kantor Pengadilan Agama Situbondo dari Januari hingga September 2016 saja sudah menangani 1.859 kasus perceraian ditambah kasus perceraian sisa tahun 2015 yang belum putus sebanyak 352 kasus,” ujar Sekretaris Panitera PA Situbondo, M Nidzam Fickry, Selasa (1/11).

Dari angka 1.859 kasus perceraian pada 2016, lanjut dia, yang paling banyak perceraian diajukan atau gugat cerai dilakukan oleh pihak istri, yaitu sebanyak 1.073 kasus dan selebihnya cerai talak atau gugatan cerai yang diajukan suami sebanyak 786 kasus.

Tingginya angka perceraian, menurutnya, sebagian diduga akibat dari kemajuan teknologi. Khususnya kecanggihan media sosial yang memicu ketidak-harmonisan dalam rumah

Diterbitkan oleh: PT. Berita Metro Jl Tunjungan No 86 Surabaya. www.beritametro.co.id Percetakan: PT Citra Cetak Pratama (isi di luar tanggung jawab percetakan)

PERWAKILAN

FOTO ISTIMEWA

PEKERJAAN RUMAH: Kantor PA Situbondo tetap berharap pengajuan cerai dibatalkan pasangan suami istri dengan cara memediasi keduanya.

tangga. “Faktor ketidakharmonisan rumah tangga memang paling tinggi yang menjadi pemicu terjadinya perceraian pada 2016, yakni mencapai 581 kasus dan berikutnya karena faktor adanya pihak ketiga sebanyak 232 kasus, faktor tidak ada tanggung

jawab sebanyak 316 kasus serta faktor cemburu sebanyak 113 kasus,” tuturnya.

Ia mengemukakan, terdapat pergeseran faktor penyebab perceraian bila dibandingkan tiga atau empat tahun lalu, jika sebelumnya perceraian

Ugal-ugalan, Biker Terlindas Truk Pertamina MADIUN (BM) – Satlantas Polres Madiun menangani kecelakaan yang melibatkan truk tangki Pertamina dan sepeda motor di Jalan Raya Madiun-Ponorogo. Akibat musibah ini, Aris hanafi (29) warga Desa Mojopurno, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, meninggal di tempat, Selasa (1/11).

Kasatlantas AKP Inggal Widya Perdana, mengatakan nyawa korban tak tertolong karena terlindas. “Berdasarkan hasil olah TKP, kecelakaan tersebut diduga terjadi akibat ulah pengendara motor yang mengemudikan kendaraannya dengan ugal-ugalan,” terangnya.

Kecelakaan bermula ketika korban mengendarai sepeda motornya bernomor polisi AG-3133-SJ dari arah Ponorogo menuju Madiun dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di TKP, tepatnya di Desa Sangen, Kecamatan Geger, korban berniat mendahului pengendara motor lainnya. Diduga, keduanya lalu bersenggolan hingga membuat korban terjatuh.

Di saat bersamaan, dari arah berlawanan melaju truk tangki Pertamina bernomor polisi L-8662-UB yang dikemudikan oleh Halim Wardhana. Akibat jarak yang terlalu dekat, truk tidak sempat menghindar dan melindas korban hingga tewas di tempat. (at/epe)

FOTO ISTIMEWA

DIAWALI DOA: Sebelum resmi diberangkatkan, perjalanan KA Ranggajati diawali dengan doa bersama di Stasiun Jember.

KA Ranggajati Resmi Beroperasi JEMBER (BM) - Operasional perdana kereta api (KA) Ranggajati jurusan Jember-Cirebon yang berangkat di Stasiun Jember, Selasa (1/11), mengangkut sebanyak 161 penumpang baik penumpang kereta kelas bisnis maupun eksekutif.

“Okupansi KA Ranggajati yang beroperasi perdana hari ini mencapai 42 persen untuk kelas bisnis dan 27 persen untuk kelas eksekutif,” kata Vice President PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 9 Jember Rusi Haryono usai melepas keberangkatan KA Ranggajati di Stasiun Jember.

Jumlah penumpang yang menggunakan jasa KA Ranggajati sebanyak 161 orang dengan rincian 54 penumpang kelas eksekutif dari total kursi yang tersedia sebanyak 200 tempat duduk, sedangkan penumpang kelas bisnis sebanyak 107 orang atau 42 persen dari 256 tempat duduk yang tersedia.

“Antusias masyarakat menggunakan jasa kereta api untuk bepergian cukup bagus dan hari ini terbukti pada operasional perdana KA Ranggajati jurusan JemberCirebon yang berangkat di Stasiun Jember pada pukul 05.00 WIB,” katanya.

Selama ini, kata dia, kereta api jarak jauh yang beroperasi di wilayah Daop 9 hanya kereta kelas ekonomi yakni KA Logawa jurusan Jember-Purwokerto dan KA Sritanjung jurusan Banyuwangi-Yogyakarta. “Dengan kehadiran kereta jarak jauh kelas bisnis dan eksekutif diharapkan penumpang yang ingin mendapatkan kenyamanan lebih selama perjalanan bisa menggunakan KA Ranggajati,” katanya.

Rangkaian KA Ranggajati tersebut terdiri dari empat kereta eksekutif, empat kereta bisnis, satu kereta makan dan satu kereta pembangkit/bagasi dengan jadwal keberangkatannya di Stasiun Jember pukul 05.00 WIB dan tiba di Stasiun Cirebon pukul 20.35 WIB. (at/epe)

didominasi faktor ekonomi, namun pada 2016 terjadinya perceraian karena faktor masalah ekonomi hanya sebanyak 81 kasus, selanjutnya faktor akhlak 17 kasus, serta faktor kawin paksa dan poligami tidak sehat masing-masing delapan kasus.

“Angka perceraian ini diprediksi masih akan terus bertambah, sebab jumlah 1.859 kasus perceraian tersebut terhitung sejak Januari hingga September 2016. Karena masih ada juga 352 kasus perceraian sisa tahun 2015 yang belum putus,” ucapnya.

Ia menambahkan, Kantor PA Situbondo selama ini tidak langsung mengabulkan semua kasus perceraian yang diajukan, baik oleh pihak istri dan juga suami. “Yang pasti kami selalu memberi kesempatan kepada penggugat dan tergugat perceraian agar mereka bisa melakukan islah melalui mediasi. Dan sidang perceraian baru dilanjutkan kalau kesempatan mediasi untuk islah keduabelah pihak gagal,” katanya menjelaskan. (at/epe)

Direktur: Silvia Balhmar. Pemimpin Perusahaan: M. Mashudi. Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: Totok Hartana. Wapemred: Noor Ipansyah Iskandar. Dewan Redaksi: AR Balhmar, Djoko Tetuko, Samiadji Makin Rahmat, Yahya A Waber, Tjipto Chandra, Marcella, Hadi Ismanto, M. Nabil. Redaktur: Budi Arie Satriyo, Bambang Andrias, Oki Lukito, E Prayogo, Indra Nanang. Wartawan Senior: Rofiq Kurdi Ismail, Aziz Tri, Novi Triawan. Reporter: Dian Kurniawan, Faisal Abdillah, Suluh DP, Andre Septia Hadi, Hasan Nur Rahmad. Fotografer: Soemadji. Pracetak: Ahmad Choironudin. Artistik/Tata Letak: Luthfi, firman. Desain Grafis: Khalid “Klied”. Sekretaris Redaksi: Muh. Faizin.

Bidang Online: Wahyu Saputro. Eksekutif Marketing: Fahad Balhmar, Khalid H. Perwakilan Daerah: Jakarta: Priyoko Sarjito (Kep. Biro), Marcella, Ferdy Yunisaf. Mojokerto: Prayogi. Sidoarjo: Yahdar Balhmar, Imam Muchlis.

Gresik: Asepta Y Permana (Kepala), M Sugeng Pasuruan: H Umar Wirohadi (kabiro), Abdul Kadir Jaelani. Malang: Aji, Kholil, Agus Susanto, Koordinator Sirkulasi/Pemasaran: M. Mashudi. Alamat Redaksi: Jl Tunjungan No 86 Surabaya. Telp. +6231 5318686, 5323414. Fax:+6231 5323415 Redaksi: 081334312300 | Iklan/Langganan: 081216327858 | No Pengaduan: 031 70975270. Email: red_beritametro@yahoo.co.id. Tarif Iklan: Display(fc) Rp. 35.000/ MMK (BW) Rp. 25.000/MMK. Sosial Rp. 10.000/MMK, Baris Rp. 15.000 (Minimal 2 Baris).

DALAM MENJALANKAN TUGAS PELIPUTAN, WARTAWAN BERITA METRO DIBEKALI TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER.

GRESIK 11

berita metro

www.beritametro.co.id

RABU, 2 NOVEMBER 2016

LAMONGAN I BOJONEGORO I TUBAN I GRESIK

Pejabat Eselon III Ikuti Achievement Motivation Training

GRESIK(BM)-Sebanyak 30 pejabat eselon III di Pemerintah Kabupaten Gresik mengikuti pendidikan dan pelatihan Achievement Motivation Training (AMT).

Mereka terdiri dari 18 Camat, 11 Kepala Bagian dan seorang Sekretaris Badan.

Setelah mengikuti pelatihan, para peserta diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan prestasi. Sebab pelatihan juga memberikan motivasi

dalam mengembangkan diri.

Acara yang digelar selama empat hari, mulai Selasa (1/11) hingga Jumat (4/11) di Hotel Saptanawa Gresik.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gresik, Kng. Djoko Sulistio Hadi mengatakan, pelaksanaan kegiatan AMT tersebut berdasarkan Undangundang No. 5 tahun 2014 tentang ASN (Aparatur Sipil Negara). “Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja

kepemimpinan pejabat eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik, terutama peningkatan prestasi dan kemampuan diri untuk pemecahan masalah yang terjadi di masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah),” kata Kng. Djoko Sulistio, Selasa (1/11).

Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto berharap agar pendidikan dan pelatihan yang diiktui dengan serius.

Karena pelatihan ini bermaksud untuk memperbaiki dan mengembangkan sikap, tingkah laku, keterampilan dan pengetahuan para kepala SKPD. “Saya harap Anda sekalian mengikuti diklat ini dengan serius. Setelah pulang dari diklat kali ini, kinerja semakin meningkat dan semakin lebih baik dari sebelumnya,” pesan Bupati Sambari.

Sementara Kabag Humas Pemkab Gresik Suyono men-

gungkapkan keseriusannya dalam mengikuti diklat. Dirinya berharap mampu meningkatkan kinerja sehingga menghasilkan prestasi-prestasi sesuai apa yang diharapkan.

Hadir sebagai narasumber adalah Anang Supardi seorang fasilitator di Markplus Institute Surabaya.(sgg/yog/dra) FOTO BM/MOCH. SUGENG

MOTIVASI : Pejabat eselon III Pemkab Gresik mengikuti AMT, Selasa (1/11).

Dubes Ausie Ingin Lakukan Ziarah Walisongo

GRESIK (BM)- Duta Besar (Dubes) Autralia untuk Indonesia, Paul Grigson mengunjungi Makam Sunan Giri dan Makam Sunan Maulana Malik Ibrahim, Selasa (1/11). Dalam kunjungannya, Dubes Ausie beserta rombongan tiba pukul 14.00 menuju ke makam Sunan Giri dilanjutkan dengan seremoni di tempat yang sama.

Rombongan kemudian menuju ke Makam Sunan Malik Ibrahim dan tiba di lokasi pukul 15.00 dilanjutkan dialog bersama pengurus Yayasan Makam

Sunan Maulana Malik Ibrahim.

Dalam kunjungannya, Paul Grigson mengatakan bahwa baru pertama kali berziarah ke Makam Sunan Giri dan Makam Sunan Maulana Malik Ibrahim.

Di area makam, Paul Grigson sempat mendoakan para wali dan melakukan tabur bunga.

“Jadi saya berminat mengunjungi kesembilan wali di Jawa dan dua diantaranya di Gresik dan saya rasa tempat ini sangat indah,” kata Paul Grigson, yang diterjemahkan oleh sekertarisnya Joanne S.

Paul Grigson menceritakan ini adalah tempat wali ke-4 yang dia datangi setelah sebelumnya sudah mendatangi Makam Sunan Ampel di Surabaya dan Makam Sunan Gunung Jati di Cirebon.

“Bulan depan rencananya akan mendatangi Sunan Bonang di Tuban setelah saya ada urusan di Malang dan bulan depannya lagi akan ke Sunan Kudus,” terang Paul Grigson. Dihadapan para pengurus Makam Sunan Maulana Malik Ibrahim dan media, di-

rinya menegaskan bahwa ingin menjadi Dubes pertama yang mendatangi 9 wali yang ada di pulau Jawa.

“Setahu saya belum ada Duta Besar yang mendatangi Makam Wali Songo di Jawa dan saya ingin menjadi yang pertama untuk itu,” tegas Dubes beragama Katolik ini. Ketua Majelis Ulama Indonesia, Gresik, KH. Mansyur Shodiq yang ikut mendampingi Dubes Australia ini mengatakan bahwa harapannya agar budaya Islam di Indonesia ini bisa memberikan

inspirasi bagi beliau.

“Australia sendiri ada sekitar 500 ribuan umat Islam, serta ada 30 sekolah Islam disana dan terus berkembang, ini merupakan salah satu bentuk toleransi beragama yang tinggi yang menginspirasi untuk dilaksanakan di Australia,” kata KH. Mansyur Shodiq. Setelah berdialog dengan para pengurus makam serta awak media, Dubes Negeri Kangguru beserta rombongan langsung bertolak menuju Bandara Juanda menuju Jakarta. (gbr/yog/dra)

FOTO BM/GILANG BUDI RAHARJA

BERDOA : Duta Besar (Dubes) Australia untuk Indonesia, Paul Grigson tabur bunga di Makam Sunan Maulana Malik Ibrahim, Selasa (1/11).

KILAS

Ratusan Toko Modern Bercokol di Gresik GRESIK (BM)-Perkembangan jumlah toko modern di Gresik mengalami perkembangan. Data Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kabupaten Gresik sudah ada 153 toko modern di Kota Gresik.

Rinciannya, Alfamart sebanyak 51 oulet, Indomaret 91 oulet, Alfamidi ada 8 outlet, Ramayana Robinson ada 1, hypermart matahari 1 dan Giant 1 outlet.

Kabid Pengembangan Investasi BPMP Gresik, Farida Hasnah, Senin mengatakan, semua pendirian toko modern harus ada izinnya. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) merupakan izin operasional. Sedangkan izin fisik antara lain prinsipal, IPR, izin dokumen LH, HO dan IMB. Penerbitan IUTM, lanjut dia sudah diatur dalam Perpres RI Nomor 112 Tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Kemudian Permendag RI Nomor 53/M.DAG/PER/12/2008 tentang pedoman, penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Pada Perda Kabupaten Gresik No. 13 Tahun 2011 tentang perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern di kabupaten Gresik.

Itu semua sudah diatur, penyebutan untuk toko modern, seperti minimarket atau toko swalayan, supermarket, departement store, hypermarket dan perkulakan atau pusat grosir.”Pembeda hanya pada luasan lantai penjualan,”ungkap Farida.

Saat dikonfirmasi terkait toko modern yang pindah lokasi ke tempat baru karena kontrak persilnya habis, Faridah mengatakan, “Pemilik atau pengelola toko modern tersebut harus mengajukan lagi izin fisik baru, terutama yang berbentuk waralaba sedang prinsipal biasanya milik sendiri bangunannya.” Jelasnya.(sgg/ yog/dra)

PANTURA

berita metro

www.beritametro.co.id

Pemkab Segera Jadikan TBS Pusat Kesenian

BOJONEGORO(BM)Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Beracangancang menjadikan Taman Bengawan Solo (TBS) di Desa Ledokkwetan sebagai lokasi pusat kesenian dan budaya di wilayahnya. “Seluruh bangunan berupa warung dan lainnya yang berdiri diatas TBS harus dibersihkan,” kata Asisten I Bidang Pemerintahan Pemkab Bojonegoro Joko Lukito, di Bojonegoro, Senin.

Menurutnya, diatas TBS yang lokasinya di tepian Bengawan Solo di Kecamatan Kota itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan seni dan budaya dengan latar belakang

sungai terpanjang di Jawa.

“Menjadikan TBS sebagai pusat kegiatan kesenian dan budaya sekarang sudah masuk dalam program pemkab,”ujarnya. Diakuinya belum bisa dijelaskan kelanjutan program menjadikan TBS sebagai lokasi kegiatan kesenian dan kebudayaan.

Tapi, lanjutnya, kegiatan yang sudah berjalan dalam beberapa tahun terakhir di TBS yaitu kegiatan Festival Bengawan dalam bentuk perahu hias dan lokasi kegiatan Sastra Bengawan. “Yang jelas TBS nantinya akan dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan kesenian dan budaya,” ucapnya.

Dijelaskan pemanfaatan TBS sebagai kegiatan kesenian dan budaya juga untuk menunjang kegiatan sekolah sungai yang menjadi program Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Didalam program BNPB itu sungai harus bisa terjaga lingkungannya, sehingga adanya kegiatan kesenian dan budaya lingkungan Bengawan Solo menjadi terjaga. “Didaerah kita semua sungai tidak terawat karena lokasinya di belakang rumah warga,”jelasnya.

Pemkab, sebelumnya telah mengirimkan surat Balai Besar Bengawan Solo di Solo, Jawa Tengah, kepada warga yang

menempati TBS, pada Maret 2016 lalu.Surat itu berisi permintaan TBS di Desa Ledokwetan, Kecamatan Kota, jaris dibersihkan dan dikembalikan sesuai fungsinya sebagai tanggul Bengawan Solo.

Saat ini terdapat puluhan bangunan, yang berdiri diatas tanggul TBS, tidak hanya warung makanan dan minuman, tapi juga menjadi lokasi pasar burung. Bahkan, di bagian timur lokasi tanggul menjadi hunian warga, dan menjadi lokasi pasar sayur-sayuran. Tidak hanya itu, dibagian dalam tanggul, juga terdapat sejumlah rumah warga dengan bahan bambo.(bor/dra)

Kapolres Bojonegoro Ingatkan Anggotanya Tak Lakukan Pungli BOJONEGORO(BM)Adanya Peraturan Presiden (Perpes) nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli), Kapolres Bojonegoro AKBP Wahyu S Bintoro, merespon serius pada jajaranya. Hal tersebut disampaikan Kapolres saat memimpin upacara sertijab Kapolsek Ngasem di halaman mapolres Selasa kemarin (1/10).

Menurut pria kelahiran Magelang Jawa Tengah menegaskan kepada anggotanya agar jangan sekali-sekali terlibat Pungutan Liar (pungli).

Kapolres juga mengatakan pihak Polres Bojonegoro juga telah membentuk tim Anti Pungli dibawah pimpinan Kasi Propam Iptu Joni S. Tim ini dibentuk untuk menghindarkan praktikPERWAKILAN

FOTO: BM/SANDI S

INGATKAN: Kapolres Bojonegoro AKBP Wahyu S Bintoro memimpin upacara sertijab Kapolsek Ngasem di halaman Mapolres

praktik pungli oleh oknum kepolisian dalam pelayanan publik. “Sudah ada Tim Anti Pungli dibawah pimpinan Kasi Propam yang siap mengawasi,” tegasnya.

Lebih jauh Kapolres mengatakan, adanya Perpres tersebut saat ini masyarakat bisa mengadukan langsung

ke Menkopolhukam apabila ada kejadian pungli. “Ada tiga cara, yakni bisa melalui website www.saberpungli. id , SMS ke nomor 1193 atau melalui hotline telepon di nomor 193,” terang Kapolres.

Karena itu sekecil apa pun, Kapolres tidak ingin

anggotanya terlibat pelanggaran dan tersangkut persoalan pungli. “Sehingga perlu kami tekankan, kepada personel yang bertugas agar dapat meningkatkan kewaspadaan dan menahan diri dari segala yang dapat merugikan diri sendiri maupun organisasi,” tegasnya.

AKBP Wahyu Sri Bintoro menjelaskan, Polres telah membentuk Tim Anti Pungli untuk mengawasi kinerja anggota di lapangan, baik di Polres maupun Polsek jajaran. Menurutnya, sebelum ditandatangani Perpres, melalui Propam sudah terus melakukan pengawasan.

“Harapan kita semua, tentu saja ini menjadi upaya menciptakan situasi Bojonegoro yang aman dan kondusif,”pungkasnya. (ndo/dra)

FOTO: BM/IST

DIPLOT: Penggunaan lahan Taman Bengawan Solo (TBS) di Desa Ledokkwetan sebagai lokasi pusat kesenian dan budaya terkendala maraknya bangunan liar di sekitarnya.

Anggota TNI Jadi Korban Tabrak Lari

BOJONEGORO(BM)-Nasib naas dialami Serda Antok Wiyono, warga Desa Prowoharjo Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk. Korban merupakan anggota Posramil Temayang Kodim 0813 Bojonegoro. Korban saat itu mengendarai sepeda motor dengan nopol AG 2019 XC berjalan dari arah selatan ke utara. Sesampainya di jalan tikungan utara Pos PTM yang berada di wilayah kawasan hutan KRPH Tretes KPH Bojonegoro turut wilayah Dusun Sugihan Desa Kedungsumber Kecamatan, Temayang, korban tertabrak mobil yang tak dikenali (korban tabrak lari) Selasa pagi pukul 07.30 wib.

Salah seorang saksi di Tempat Kejadian Perkara ( TKP), Suminto (46) warga Dusun Sugihan mengatakan

waktu kejadian ada mobil Mitsubhisi L300 tak diketahui nomor polisi, melaju dari arah utara dengan kecepatan tinggi. “Kejadiannya begitu cepat dan tidak sempat melihat nopol dari mobil tersebut,”ujarnya.

Sementara itu Kapolsek Temayang AKP Margono saat dikonfirmasi mengatakan bahwa korban telah meninggal saat dibawa ke Puskesmas Temayang, sedangkan pihaknya telah mengejar mobil yang diduga menabrak korban.

“Kami sudah kordinasikan dengan pihak Polsek d a n j a j a ra n u n t u k m e m buru keberadaan mobil tersebut,”ujarnya. Guna proses selanjutnya akan ditangani oleh pihak unit laka Polres Bojonegoro.(ndo/dra)

FOTO: BM/SANDI S

BANTUAN: Petugas bersama masyarakat saat melakukan pertolongan pada korban tabrak lari.

BIRO GRESIK: Asepta Y Permana (Kepala), M Sugeng, Gilang Budi Raharja Sirkulasi & Iklan: Imam Taufik.

www.beritametro.co.id

RABU, 2 NOVEMBER 2016

Tersangkut Kasus TKD, Mantan Kades Popoh Dibui

FOTO: BM/MUCHLIS

DITAHAN: Tersangka Naam Bashori (51) dikawal petugas kejaksaan selesainya menjalani pemeriksaan yang dilakuka tim penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo.

FOTO: BM/MUCHLIS

DITAHAN: Mantan Kepala Desa (Kades) Popoh, Kecamatan Wonoayu, Zainal Abidin (49) ditahan terkait kasus penjualan tanah kas desa (TKD) Popoh (foto kiri). Tersangka Naam Bashori (51) dikawal petugas kejaksaan selesainya menjalani pemeriksaan yang dilakuka tim penyidik Kejari Sidoarjo.

SIDOARJO (BM) – Satu lagi perangkat desa di Sidoarjo terangkut persoalan hokum.

Kali ini, mantan Kepala Desa (Kades) Popoh, Kecamatan Wonoayu, Zainal Abidin (49) ditahan terkait kasus penjualan tanah kas desa (TKD) Popoh.

Penahanan tersangka dilakukan setelah sebelumnya dilakukan serangkaian pemeriksaan dan ditetap-

kan sebagai tersangka oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo, Selasa (1/11). Tersangka Zainal Abidin langsung dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Sidoarjo.

Tersangka Zainal Abidin sebelumnya menlajani pemeriksaan selama kurang lebih 9 jam. Dia diperiksa bersama lima saksi lainnya. “Hari

ini masih satu yang kami lakukan penahanan. Sebenarnya, ada 8 saksi yang diperiksa, tapi yang dua berhalangan hadir karena sakit,” ujar Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Sidoarjo, Adi Harsanto.

Dijelaskan, ada beberapa alasan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka Zaenal. Di antaranya, dikhawatirkan melarikan diri,

menghilangkan barang bukti, dan mempengaruhi saksisaksi. “Ada 17 materi pertanyaan yang diajukan penyidik, yakni penjualan tanah TKD pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai kepala desa pada 2010 lalu,” tandasnya.

Kasus penjualan tanah kas desa mulai terungkap saat warga melakukan unjuk rasa di depan pabrik pembuatan kapal di Desa Popoh pada Desember 2015 silam.

Sementara itu, tim penyidik kejaksaan juga menambah jumlah tersangka dalam kasus dugaan korupsi peralihan hak TKD Desa Sedati Agung, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo seluas 1.400 meter persegi menjadi tanah dengan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Mukhammad.

Jika sebelumnya, dalam kasus lahan yang ditawar pengembang seharga Rp

6,3 miliar ini, tersangkanya mantan Kades Sedati Agung, Akhmadan M (62) dan pemilik sertifikat tanah Mukhammad (59), kali ini ditambah lagi, Naam Bashori (51) yang diduga kuat sebagai makelar dalam pengurusan TKD menjadi SHM itu.

Pemeriksaan sebelumnya, Naam Bashori yang diperiksa sebagai saksi masih sempat pulang dengan alasan istrinya sakit. Namun, pada pemeriksan lanjutan kali ini langsung dilakukan penahanan setelah adanya penetapan sebagai tersangka. Dia langsung dikirim ke Lapas) Kelas II A Sidoarjo. “Tersangka langsung kami tahan, karena dia punya peran besar dalam peralihan atau perolehan TKD menjadi SHM itu,” terang Kepala Kejari Sidoarjo, M Sunarto melalui Kasi Intel Kejari Sidoarjo, Andre Tri Wibowo, Selasa (1/11). (cls/udi)

Dishub Pastikan Jembatan Timbang Bebas Pungli SIDOARJO (BM) – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sidoarjo memastikan jembatan timbang yang ada di wilayahnya hamper semuanya tidak bermasalah. Dalam artian, bebas dari kemungkinan terjadinya praktik pungutan liar (pungli).

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Joko Santosa saat dihubungi melalui sambungan selulernya. Dia mengungkapkan, selama ini praktik-praktik pungutan liar yang ada di jembatan timbang Sidoarjo sudah mulai berkurang. Alasannya, pemprov sebagai pengelola sudah

melakukan upaya untuk mengurangi hal tersebut. Salah satunya dengan memasang CCTV. “Pungli di sana (jembatan timbang) sudah tidak ada. Provinsi Jatim sudah memasang beberapa CCTV di sana.

Sehingga oknum tidak berani untuk melakukan pungutan liar karena terpantau langsung,” kata Joko, Selasa (1/11).

Berbeda di tahun-tahun sebelumnya yang belum terpasang alat pemantau. Sehingga pungutan liar lolos dari pantauan. Selama ini, lanjut Joko, bentuk pengelolaan yang ditera-

pkan Jawa Timur sudah baik. “Kalau itu bisa ditangani Jawa timur, tidak perlu pusat turun tangan. Kecuali Jatim tidak bisa mengelola secara baik, terutama pemberantasan praktik pungli, boleh saja,” tegasnya.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI berencana menerbitkan regulasi dngan cara mengambil alih pengelolaan Jembatan Timbang. Hal itu berkaitan dengan pemberantasan praktik pungli di 140 jembatan timbang yang ada di berbagai daerah. Kemenhub menilai, sebagian besar jembatan timbang di daerah bermasalah. (cls/udi)

“

“Pungli sudah tidak ada.

Provinsi Jatim sudah memasang beberapa CCTV. Sehingga oknum tidak berani melakukan pungutan liar karena terpantau langsung.”

- JOKO SANTOSA Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo

Atasi Macet, DPRD Desak Pemkab Buat Jalan Baru SIDOARJO (BM) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo mendesak pemerintah kabupaten (pemkab) setempat segera merencanakan sekaligus merealisasikan program jalan baru untuk bisa mengurangi kemacetan yang ada.

Hal itu di sampaikan anggota komisi C asal PKS, Aditya Nindityawan kepada wartawan terkait rencana kebutuhan akan jalan baru yang akan dibangun pemkab. ”Melihat per-

tumbuhan daerah, jalan yang ada di Sidoarjo sudah tidak mampu lagi menampung jumlah kendaraan,” ungkapnya, Selasa (1/11).

Lebih lanjut diktakan Aditya, Sidoarjo juga merupakan wilayah perlintasan dari berbagai wilyah sekitar sehingga banyak kendaraan bukan nopol sidoarjo yang juga melintasi wilayah sidoarjo. ”DPRD sangat mendukung untuk direncanakannya jalanjalan baru di Sidoarjo. Kalau tidak ada

perencanaan jalan baru, sudah bisa diprediksikan kondisi lalu lintas akan tambah macet,” tandas politisi PKS dari Dapil 1 ini.

Namun dia mengaku, terkait kapasitas jalan yang direncanakan dalam jangka menengah belum punya hitungan detilnya. Akan tetapi, dia yakin program jalan baru setidaknya dapat menguraikan masalah kemacetan di wilayah Sidoarjo. Upaya lain yang mungkin disa dilakukan adalah adanya

upaya-upaya inovatif untuk mengurai kemacetan seperti moda transportasi massa yang memadai. ”Pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus berkomunikasi aktif dengan pemerintah pusat akan moda transportasi massa, karena pengadaan moda transportasi tak hanya ego teritorial dan sektoral saja karena melibatkan surabaya sidoarjo Gresik Mojokerto Pasuruan dan lainnya,” imbuhnya. (cls/udi)

DELTA SINGKAT

Rem Blong, Dump Truk Tabrak Motor di Tanggulangin SIDOARJO (BM) – Seorang pengendara motor mengalami luka setelah motor yang dikendarainya ditabrak dump truk di Jalan Raya Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Selasa (1/11).

Korban bernama Winarno (51), warga Perum Gempolsari Citra Asri Blok P.9 RT.19 RW.01 Desa Gempol Citra Asri, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, dilarikan ke RS Bhayangkara Pusdik Gasum Porong guna mendapatkan perawatan. Kecelakaan di jalan jalan raya protokol yang menghubungkan Porong-Tanggulangin itu, berawal ketika korban yang mengendarai Honda Vario Nopol N 5502 TBD melaju dari arah Selatan.

Sesampai depan pos polisi exit tol, tiba-tiba ditabrak dump truk Nopol 5833 UQ dikemudikan Drajat Maulana (48), warga Desa Sarirogo, Kecamatan Sidoarjo Kota yang melaju dari Barat pintu keluar tol.

Kanit Laka Lantas Polsek Tanggulangin, Ipda Agus Hermanto menjelaskan, kecelakaan terjadi diduga karena rem dump truk blong. (cls/udi)

FOTO: BM/MUCHLIS

RINGSEK: Sepeda motor jenis Honda Vario Nopol N 5502 TBD ringsek setelah ditabrak dump truk di Jalan Raya Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Selasa (1/11).

Pengepul Togel Diringkus saat Tunggu Pelanggan SIDOARJO (BM) - Suhadi (47), warga Dusun Kemulan RT.03 RW.03, Desa Lambangan, Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, diringkus Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Sektor (Polsek) Tanggulangin. Saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, di handpone miliknya kedapatan berisi rekapan judi togel.

Kepala Polsek Tanggulangin, Kompol Sirdi menjelaskan, tersangka diamankan anggotanya yang saat itu kebetulan melakukan patrol rutin. Sewaktu berpatroli di jalan raya depan warung di kawasan Desa Ketapang, didapati tersangka sedang duduk sendirian di atas jok motor sambil memegangi handpone miliknya.

Ditambahkan Sirdi, mendapatkan perilaku dan gelagat yang mencurigakan, kemudian tersangka dihampiri anggotanya. Setelah diperiksa dan digeledah, ternyata handpone miliknya kedapatan berisi catatan rekapan toto gelap (togel).

Seketika itu juga, tersangka berikut semua barang buktinya langsung dibawa ke polsek untuk dilakuka pemeriksaan lebih lanjut. Pengakuannya kepada petugas yang memeriksanya, tersangka mengatakan sedang menunggu pelanggan sewaktu dilakukan penangkapan.

“Tersangka dijerat pasal 303 KUHP,tentang tindak pidana perjudian dengan ancaman hukuman 5 tahun dipenjara,“ jelasnya Sirdi. (cls/udi)

Ningsih Jual Ginjal untuk Penuhi Kebutuhan Hidup SIDOARJO (BM)- Hanya untuk sebuah tekad anakanaknya harus tetap sekolah dan kelangsungan hidup keluarganya, Tamuningsih (50), Warga Perumahan Magersari Permai, Kecamatan Sidoarjo, berencana menjual satu ginjalnya.

Sudah dua tahun, suaminya Slamet Riyadi (52) asal Sidoarjo tiba-tiba menghilang begitu saja meninggalkan istri dan kedua anaknya, Muhammad Slamet Tri Atmojo (17) kelas XI di SMAN 1 Wonoayu Sidoarjo dan adiknya Ida Maulidia (13) kelas VII di SMPN 3 Waru, Sidoarjo.

“Sejak dua tahun yang lalu tak pulang. Tanpa ada kabar apapun. Entah sekarang dia dimana,” keluh Ningsih saat ditemui di rumahnya. Selasa

FOTO: BM/MUCHLIS

TANGGUNG JAWAB: Tamuningsih berencana menjual salah satu ginjalnya agar bisa tetap memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

(1/11).

Sebelum pergi, kata Ningsih, suaminya sempat mengatakan kalau mempunyai

masalah dengan pekerjaannya. Dia bekerja sebagai marketing di salah satu dealer kendaraan bermotor yang ada

di Sidoarjo. “Suami saya bilang ada masalah di kantor sampai dia dipecat. Setelah dipecat itu, dia sudah tak kembali ke rumah,” katanya.

Sejak saat itu pula, dia harus menjadi tulang punggung bagi kedua anaknya.

Akhirnya, dia harus bekerja sebagai biro jasa untuk mengurus perlengkapan pembuatan STNK. “Bantu foto copy, bantu nulis formulir. Dari sana saya dibayar Rp. 15 ribu sampai 20 ribu,” jelas Ningsih.

Namun hal itu tak bertahan lama. Sejak Februari lalu dia sudah berhenti sebagai biro jasa. Dia beralih menjual busana keliling seperti kerudung, mukenah, dan lain-lain. Tapi tetap saja kebutuhan mengalahkan penghasilannya.

“Akhirnya saya banyak utang

di sana-sini. Utang itu bukan untuk kebutuhan makan saja, pendidikan anak, biaya rumah sakit karena anak saya pernah opname,” katanya.

Terakhir, motor Honda Beat miliknya harus direlakan diambil Debt Collector lantaran dirinya sudah tak sanggup lagi membayar tunggakan.

Motor tersebut, sehari-harinya dipakai untuk mengantar anaknya ke sekolah. Penderitaan Ningsih semakin lengkap ketika rumah yang saat ini ditempatinya akan habis masa kontraknya.

“Makanya, saya sudah tak bisa mikir apa-apa lagi. Saya berniat menjual salah satu ginjal saya agar anak-anak tetap sekolah, dan utang saya yang mencapai puluhan juta bisa terbayar,” tandasnya. (cls/udi)

FOTO: BM/MUCHLIS

DIAMANKAN: Tersangka pengepul judi togel diringkus petugas Polsek Tanggulangin. Saat ini, tersangka diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.