Berita Metro 19 Agustus 2016

HARIAN PAGI TERBIT 16 HALAMAN

Iklan/ Langganan:

RP 3.500,-

5318686

www.beritametro.co.id

JUMAT, 19 AGUSTUS 2016

I INDEKS

Revisi UU Anti Terorisme Diperkirakan Molor BACA HALAMAN

02

Pendukung Gus Ipul Nilai Khofifah Tambah Kuat BACA HALAMAN

Pemkot Eksekusi Gudang Jl Kenjeran SURABAYA (BM) – Tim Pol PP Surabaya dengan dibantu sejumlah aparat Polsek Simokerto, melakukan pembongkaran dua gudang yang berlokasi di Jl Kenjeran Surabaya, Kamis (18/8). Kedua gudang tersebut berdiri di atas lahan Pemkot selama kurang lebih 20 tahun.

Kasatpol PP Kota Surabaya Irvan Widyanto mengatakan, setelah gudang di Jl Kenjeran 118 dan 122 yang berdiri di tanah Pemkot dieksekusi, lahan tersebut rencananya akan digunakan untuk gedung sekolah.

“Beberapa waktu lalu ada permintaan

dari warga Simokerto agar dibangunkan gedung sekolah. Rencananya lahan tersebut akan dibangun gedung sekolah,” katanya, Kamis (18/8).

Irvan mengatakan, proses eksekusi berjalan lancar. Kondisi gudang dalam keadaan kosong dan hanya ada satu truk yang terparkir dan diupayakan diderek.

“Kami dibantu Polrestabes dan Polsek Simokerto untuk pengamanan. Pembongkaran baru sekitar 20-30 persen, tapi kita tuntaskan hari ini (kemarin, red).

Target kami seluruh bangunan harus rata dengan tanah dan tolong hindari dulu

jalan Kenjeran,” katanya.

Sekadar diketahui, Pemerintah Kota Surabaya melakukan eksekusi bangunan di Jl Kenjeran 118 dan 122. Bangunan dua gudang yang sudah berdiri selama 20 tahun itu dieksekusi Satpol PP karena menempati tanah pemerintah.

Baca: Jalan... Hal. 7 EKSEKUSI: Suasana eksekusi dua gudang yang berlokasi di Jalan Kenjeran 118 dan 122, Kamis (18/8). Gudang tersebut berdiri di atas lahan Pemkot selama kurang lebih 20 tahun.

FOTO: BM/ISTIMEWA

PDIP Relakan Risma di Surabaya JAKARTA (BM) – PDI Perjuangan memberi sinyal mulai merelakan Walikota Tri Rismaharini alias Risma untuk fokus di Surabaya. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mensinyalir, partai

berlambang banteng bermoncong putih itu, mengiyakan perkataan Risma, untuk tetap berada di Surabaya.

“Pemimpin punya tanggung jawab dan tugasnya masing-masing.

Kami menghormati apa yang disam-

paikan Ibu Risma,” tegas Hasto di kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (18/8).

Pernyataan Hasto tersebut juga seakan memberi sinyal untuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, calon petahana pada

Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang.

Sekaligus diduetkan dengan wakilnya saat ini Djarot Syaiful Hidayat.

Apalagi, pada Rabu 17 Agustus 2016 kemarin, Ahok bertemu langsung dengan Ketua Umum PDI

Perjuangan Megawati Soekarnoputri. “Pertemuan dengan Pak Ahok kemarin membawa suasana yang lebih positif. Dan ini yang menBaca: Menunggu... Hal. 7

Utang Rp 3.362 T, Yakin Target Tercapai

09

JAKARTA (BM) – Meski utang pemerintah semakin meningkat, namun Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution tetap optimistis asumsi pertumbuhan ekonomi pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 sebesar 5,3 persen bakal tercapai melalui optimalisasi kinerja sektor investasi.

“Apakah target pertumbuhan 5,3 persen bisa didapat? Kelihatannya bisa dan bukan sesuatu yang sulit dicapai,” katanya di Jakarta, Kamis (18/8).

Untuk 304 Desa, Dispendukcapil Akan Jemput Bola BACA HALAMAN

Baca: Tarik... Hal. 7

Ungkap Jaringan Narkoba

Kontras Kantongi Informasi Baru

11

FOTO: BM/ISTIMEWA

TUNTUT SELESAIKAN PELANGGARAN HAM

Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Jaringan So!idaritas Korban untuk Keadilan melakukan aksi Kamisan di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/8). Mereka menuntut pemerintah memegang teguh komitmen untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu dan menghapus impunitas sebagaimana tercantum dalam Nawacita.

JAKARTA (BM) - Komisi untuk Orang Hilang dan Aksi Kekerasan (Kontras) menyatakan, pihaknya telah membentuk tim kecil untuk mendalami kesaksian Freddy Budiman terkait jaringan narkoba di Indonesia. Dari tim tersebut, Kontras mengaku telah mengantongi informasi baru.

Namun Haris enggan membeberkan informasiinformasi tersebut tanpa adanya jaminan perlindungan politik langsung dari Presiden Joko Widodo.

“Saya kira informasi ini tidak dibicarakan dulu

Eksepsi Ditolak, Sidang Rifai Terus Jalan BACA HALAMAN

Baca: Tak... Hal. 7

Unjuk Rasa Driver Gojek

16

Ketua DPRD Ancam Tutup Gojek Surabaya Ratusan pengendara ojek online (Gojek) mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya di Jalan Yos Sudarso Surabaya. Mereka merupakan perwakilan Gojek wilayah Kota Surabaya dan Sidoarjo serta Gresik.

Dengan mengenakan seragam kaos biru bertuliskan Gojek, mereka menyatakan beberapa tuntutan. Berikut laporan wartawan Berita Metro Subairi Amar Bachan.

Revisi UU Anti Terorisme Diperkirakan Molor

SEKIRA jam 9.00 pagi, ratusan pengemudi Gojek menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gojek Jl Tidar No 67 ABC Surabaya, Kamis (18/8).

Mereka menuntut pengembalian tarif seperti skema lama.

Suparno Korlap aksi mengatakan, pengemudi Gojek meminta pihak

Masih mendengar aspirasi ormas..

PDIP Relakan Risma di Surabaya Bisa berubah setiap saat..

manajemen menerapkan tarif lama yaitu Rp 15 ribu untuk 8 kilometer dengan tambahan per kilo Rp 2.500.

“Sekarang ini diterapkan Rp 8 ribu per 6 kilometer dengan tambahan hanya Rp 2.000 per kilonya. Penghasilan kami per kilo hanya Rp 1.600 karena masih dipotong,” katanya.

“Sebanyak 15 perwakilan masuk menemui manajemen, yang lain bergeser ke Dewan Kota Surabaya melanjutkan demonstrasi,” katanya.

Ke Gedung Dewan Handoko selaku koordinator aksi mengatakan, bahwa perwakilan massa yang masuk ke Gedung Dewan berjumlah 30 orang, sementara yang lainnya menunggu di luar gedung sebagai bentuk motivasi perjuangan Baca: Panggil... Hal. 7 UNJUK RASA GOJEK: Ratusan massa pengemudi Gojek melakukan unjuk rasa di Kantor Gojek Jl Tidar, Surabaya, Kamis (18/8)

PRAKIRAAN CUACA

FOTO: BM/ISTIMEWA

SPIRIT

SURABAYA

JAKARTA

DENPASAR

YOGYAKARTA

CERAH BERAWAN Suhu 25 - 35°C

HUJAN SEDANG Suhu 24 - 33°C

BERAWAN Suhu 25 - 33°C

BERAWAN Suhu 23 - 32 °C

Jangan berteman yang hanya mau menemanimu keƟka kamu sehat atau kaya, karena Ɵpe teman seperƟ itu sungguh berbahaya sekali bagi kamu dibelakang hari.

- Imam Ghozali -

2 POLHUKAM

berita metro www.beritametro.co.id

JUMAT, 19 AGUSTUS 2016

PPP: DIM Diajukan sampai Minggu Kedua Oktober tengah menyusun DIM tersebut.

Tak menutup kemungkinan Pansus juga masih akan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk mendapat masukan dari masyarakat.

Adapun mengenai poin yang masih alot dibahas, salah satunya berkaitan dengan perumusan pelibatan TNI serta perluasan masa penangkapan dan penahanan. Arsul mengaku pihaknya belum dapat memprediksi kirakira sampai kapan pembahasan RUU Anti-Terorisme dapat diselesaikan. “Agak sulit memperkirakan (kapan) sebelum mengetahui DIM dari seluruh fraksi. Hanya tentu komitmen Pansus adalah untuk menggolkan revisi ini dengan pem-

JAKARTA (BM) - Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tengah bergulir di DPR. Namun, Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Terorisme Arsul Sani meragukan pembahasan RUU tersebut akan rampung sesuai target yang ditentukan sebelumnya, yaitu Oktober 2016.

“Target awalnya kan akhir Oktober selesai, tapi saya kira tidak mungkin karena DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) fraksi-fraksi diberi kesempatan untuk diajukan sampai dengan minggu kedua Oktober,” kata Arsul melalui pesan singkat, Kamis (18/8).

Saat ini, fraksi-fraksi di DPR

bahasan yang intensif,” tutup politikus PPP itu.

Sementara Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian berharap, revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme segera diselesaikan.

Ia mengungkapkan, penyelesaian revisi UU Anti-terorisme mendesak karena mulai munculnya teroris asing (Foreign Terrorist Fighters) yang ke Suriah maupun yang kembali dari Suriah. Terorisme, kata Tito, semakin mengancam keamanan negeri. “Kami ingin revisi UU Terorisme secepat mungkin (selesai),” kata Tito. “Kalau UU ini bisa diloloskan dengan cepat akan lebih baik,” lanjutnya.

Sementara Deputi Bidang Penindakan dan Kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Inspektur Jenderal (Pol) Arief Dhar-

mawan, menilai Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme minim aspek pencegahan.

“UU (Pemberantasan) Terorisme saat ini terlalu menekankan aspek penindakan daripada pencegahan,” kata Arief.

“Padahal penyebaran paham terorisme itu pesat sekali terutama di penjara-penjara yang menampung para terpidana terorisme,” ujarnya.

Dia menyatakan, BNPT telah memberi masukan kepada Tim Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-Undang (RUU) Pemberantasan Terorisme di DPR untuk memperbesar porsi pencegahan. Jika tidak, ke depannya pemberantasan terorisme akan jalan di tempat.

“UU yang sekarang itu banyak di aspek penangkapan, penindakan, lalu vonis. Kalau hanya

begitu ya kami kesulitan membendung derasnya rekrutmen teroris di penjara dan tempattempat lainnya,” ujarnya.

Karena itu Arief berharap masukan BNPT kepada tim Pansus RUU Terorisme dijadikan prioritas utama. Sehingga, BNPT bisa aktif berkoordinasi dengan lembaga negara terkait untuk memberikan penyuluhan dalam rangka pencegahan terorisme lewat deradikalisasi.

“Kami memang tidak bisa melarang orang untuk berpikir radikal. Tetapi setidaknya kami ingin diberi kesempatan untuk mencegahnya karena terorisme itu berangkat dari radikalisme,” katanya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf menilai selain polemik mengenai penambahan wewenang TNI dalam penanggulangan teroris, masih ada sejumlah masalah

ISTIMEWA

Revisi UU Anti Terorisme Diperkirakan Molor

Arsul Sani

yang menjadi pekerjaan rumah dalam pembahasan revisi UU tersebut. “RUU perubahan ini justru meningkatkan kekuasaan negara melalui penambahan wewenang baru yang berlebihan, mengabaikan prinsip, standar, norma hukum, dan HAM,” katanya.

Beberapa poin yang dipermasalahkan Imparsial seperti perpanjangan masa penangkapan dan pemidanaan terhadap penyebar bentuk ekspresi tertentu. Masalah lain adalah pemberian wewenang penyidik atau penuntut umum untuk membawa atau menempatkan orang tertentu dan di tempat tertentu selama enam bulan dalam rangka deradikalisasi, pencabutan status kewarganegaraan, hingga penyadapan tanpa izin pengadilan.

“

Target awalnya kan akhir Oktober selesai, tapi saya kira tidak mungkin karena DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) fraksi-fraksi diberi kesempatan untuk diajukan sampai dengan minggu kedua Oktober.”

- ARSUL SANI -

Anggota Pansus RUU Terorisme

Terkait perpanjangan masa penangkapan, menurut Al Araf, wacana yang mencuat adalah penahanan dilakukan selama 30 hari. Hal itu lebih panjang jika dibandingkan dengan aturan yang diatur di dalam KUHAP yaitu 1x24 jam atau UU Antiterorisme yakni 7x24 jam.

“Lamanya masa penangkapan akan membuka ruang dan potensi pelanggaran HAM, seperti kekerasan dan penyiksaan.

Terlebih di tengah lemahnya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas,” katanya.

Hal senada juga berlaku terhadap upaya deradikalisasi dengan menempatkan orang tertentu di lokasi penahanan tertentu. Aturan itu diusulkan dalam perubahan Pasal 43 A ayat (1) UU tersebut. Selain itu, Al Araf mengaku tak sepakat dengan usulan pencabutan status kewarganegaraan seseorang.

Menurut dia, hak kewarganegaraan seseorang dapat dicabut apabila melakukan kejahatan yang mengingkari ikatan komunitas politik sebagai bangsa dan menodai konstitusi seperti melakukan kegiatan spionase. “Pencabutan itu sebaiknya dihindari karena akan mengakibatkan seseorang tidak berkewarganegaraan,” ujarnya. (kms/rdl)

Laut China Selatan ISTIMEWA

KPU RI TUAN RUMAH PENYELENGGARA AESF Kiri-kanan; Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Ketua KPU Juri Ardianto, Direktur Eksekutif Anfrel Foundation Ichal Supriadi, Komisioner KPU Arief Budiman, Hadar Nafis Gumay memberikan keterangan kepada media di Media Center KPU terkait kegiatan Asian Electoral Stakeholder Forum (AESF) III, Jakarta, Kamis, (18/8/2016). KPU RI diberi kepercayaan untuk menyelenggarakan AESF III pada 22-26 Agustus 2016 di Bali dimana forum tersebut melibatkan Badan Penyelenggara Pemilu dan LSM di Asia dan bertujuan meningkatkan pemilu yang demokratis.

Muhammadiyah: Hukuman Koruptor Seharusnya Diperberat Bukan Dimudahkan Dapat Remisi Jakarta Pusat, Kamis (18/8).

Menurut dia, korupsi merupakan persoalan krusial karena merusak sendi-sendi berkehidupan, berbangsa dan bernegara.

Korupsi, tegas Haedar, mem-

yang jadi masalah kontroversi yang tidak ke akar,” katanya.

Menurut Haedar, remisi bisa saja diberikan terhadap narapidana karena itu merupakan haknya. Namun, lanjut dia, pemberian remisi harus dilakukan dengan sangat selektif.

“Kejahatan-kejahatan yang lebih besar seperti korupsi, narkoba dan kejahatan kekerasan yang sadis memang seharusnya tidak memperoleh remisi, sebagai bagian komitmen pemerintah untuk berpihak pada penegakan hukum yang lebih tegak,” ujarnya.

Pemerintah berencana merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas PP No 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan HakWar-

ISTIMEWA

JAKARTA (BM) - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menilai, hukuman bagi koruptor seharusnya diperberat, bukan justru dimudahkan dalam mendapatkan remisi.

Hal itu diungkapkan Haedar menanggapi rencana pemerintah melakukan revisi PP No 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan HakWarga Binaan Pemasyarakatan yang salah satunya mempermudah syarat remisi bagi koruptor.

“Para koruptor itu harus memperoleh sanksi yang lebih maksimal,” ujar Haedar, seusai membuka Rakernas I Majelis Pelayanan Sosial PP Muhammadiyah, di Hotel Grand Cempaka,

buat orang miskin semakin tidak bisa menikmati hasil pembangunan.Olehkarenaitu,kajianyang dilakukan pemerintah terkait memudahkan remisi bagi koruptor itu dinilai Haedar tidak tepat.

“Inilah yang jadi problem kita.

Kita sering mengambil langkah

Haedar Nashir

ga Binaan Pemasyarakatan.

Dalam draf revisi PP tersebut disebutkan bahwa ketentuan justice collabolator (JC) sebagai syarat remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi, terorisme, dan narkotika, dihilangkan.

Dengan demikian, terpidana kasus tersebut bisa mendapat remisidenganduasyaratpokok,yakni berkelakuan baik dan telah menjalanisepertigamasapidananya.

Alasan pemerintah merevisi PP Nomor 99 Tahun 2012 karena lembaga pemasyarakatan yang ada sudah penuh. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia I Wayan Kusmiantha Dusak mengatakan, upaya revisi PP No 99/2012 itu mendesak dilakukan mengingat kondisi LP yang kian padat. (kms/rdl)

Sinyal Positif Pembahasan Code of Conduct JAKARTA (BM) - Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir mengatakan, Pemerintah Indonesia berharap adanya pembahasan tata perilaku (code of conduct) upaya pencegahan dan penyelesaian konflik di kawasan Laut China Selatan.

Kawasan itu kini diklaim oleh China dan empat negara anggota ASEAN. Menurut Arrmanatha, Indonesia menjadi satusatunya negara ASEAN yang mendorong upaya terciptanya Code of Conduct (CoC), mengingat ketegangan di Laut China Selatan semakin meningkat. “Kami terus berupaya untuk menyelesaikan CoC dan indonesia merupakan negara utama yang terus mendorong upaya CoC, mengingat semakin meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan,” ujar Arrmanatha saat ditemui di kantor Kemenlu, Jakarta Pusat, Kamis (18/8).

Arrmanatha menuturkan, dalam pertemuan terakhir Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri China di Vientiane, Laos, pembahasan mengenai CoC mendapat sinyal yang cukup positif dari pemerintahan China.

Menurutnya, Menlu China juga menginginkan percepatan pembahasan CoC. Pemerintah Indonesia, kata Arrmanatha, berharap CoC akan selesai dibahas pada awal tahun 2017. “Ada sinyal dari Menlu China untuk mempercepat pembahasan CoC. Harapan kami selesai secepat mungkin. Awal tahun depan diperkirakan akan selesai,” kata Arrmanatha.

Selain itu Arrmanatha juga mengatakan bahwa persoalan Laut China Selatan akan menjadi topik pembahasan dalam rangkaian Pertemuan KTT ke-28 dan ke-29 ASEAN di Vientiane, Laos, pada tanggal 7 dan 8 September 2016.(kms/rdl)

Sejak 2009, Pemerintah Dinilai Terbitkan 421 Kebijakan Diskriminatif JAKARTA (BM) - Pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional masih kerap terjadi di Indonesia. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, dianggap salah satu pelaku pelanggaran itu. Pelanggaran itu tampak dari aturan diskriminatif yang diterbitkan pemerintah.

Berdasarkan data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) selama kurun waktu tujuh tahun atau sejak 2009 hingga Agustus 2016, pemerintah menerbitkan 421 aturan yang dianggap diskriminatif.

Adapun 33 kebijakan diskriminatif diterbitkan dalam satu

tahun terakhir. Kebijakan-kebijakan itu dianggap diskriminatif lantaran memiliki aturan kriminalisasi, mengandung moralitas dan agama, dan pengaturan terhadap kontrol tubuh.

Ketua Komnas Perempuan Azriana menjelaskan bahwa kriminalisasi disebabkan pengaturan terkait ketertiban umum yang tidak memiliki batasan yang jelas mengenai ruang lingkupnya. “Melalui kebijakan ini pemerintah daerah bisa mengkriminalisasikan tindakan yang seharusnya dijamin oleh konstitusi, misalnya hak berkumpul dianggap tindakan asusila,” ujar Azriana di gedung Komnas Perem-

puan, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (18/8).

Azriana juga menyebutkan, pemerintah daerah masih gemar mengeluarkan kebijakan yang mengutamakan simbolisasi agama. Sehingga, ada kebijakan yang secara langsung membatasi dan mengabaikan pemenuhan hak-hak konstitusional warga. “Kebijakan yang mendiskriminasi dengan aturan moralitas dan agama ini, misalnya membatasi hak kelompok waria untuk bekerja, pekerja seni mencari nafkah, bahkan mempidanakan orang yang ingin pindah agama,” tutur Azriana.

Adapun masalah pengaturan kontrol tubuh, Azriana menyebutkan bahwa kebijakan diskriminatif ini disebabkan adanya kebijakan yang mengatur

bagaimana seharusnya seseorang berpakaian.

“Kalau bicara gender, tidak selalu berarti mayoritas secara jumlah, tapi karena perempuan dikonstruksikan warga masya-

rakat kelas dua oleh sistem budaya patriarki. Akhirnya aturan terhadap perempuan cukup banyak dilakukan yang mengatur cara berpakaian,” lanjutnya.

Catatan Komnas Perem-

ISTIMEWA

Komnas Perempuan: Pelanggaran terhadap Hak Konstitusional Masih Terjadi

KEBIJAKAN DISKRIMINATIF: Ketua Komnas Perempuan Azriana dan Ketua Gugus Kerja Perempuan dalam Konstitusi Dan Hukum Nasional Komnas Perempuan, Khariroh Ali sedang memaparkan data kebijakan diskriminatif dan kondusif di gedung Komnas Perempuan, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (18/8)

puan, dari 33 kebijakan diskriminatif tersebut, terdapat 18 kebijakan yang mengatur kriminalisasi, 12 kebijakan mengenai moralitas dan agama, serta tiga kebijakan yang mengatur kontrol tubuh.

Kebijakan ini, lanjut Azriana, tersebar di 17 kabupaten, tujuh kota, delapan provinsi, dan satu di tingkat nasional. “Enam belas kebijakan atau 53 persennya berbentuk peraturan daerah,” tandasnya.

Menurut Azriana, hak konstitusional tiap warga negara menjadi tanggung jawab penyelenggara negara. Pemerintah harus memastikan hak konstitusional warga bisa dipenuhi dan dilindungi.

Proses melindungi hak inilah yang dianggap belum maksimal

dijalankan penyelenggara negara. “Dari presiden sampai kepala kampung, penyelenggara negara kita saat ini justru melindungi hak konstitusional warga negara yang mayoritas dan mengabaikan hak minoritas.

Artinya, perlindungan hak hanya diberikan kepada mayoritas, agama atau suku,” tuturnya.

Pemerintah, lanjut Azriana, haruspunyacarayangcukupkondusif untuk memastikan semua warga negara apapun latar belakangnya bisa terpenuhi dan terlindungihakkonstitusionalnya.

“Negara harus bisa memastikan tidak ada pemaksaan untuk meyakini sebuah kepercayaan dan keyakinan tertentu serta meninggalkan hak dasarnya hanya karena takut atau merasa terancam,” ujarnya. (kms/rdl)

HUKUM & KRIMINALITAS 03

berita metro

www.beritametro.co.id

JUMAT, 19 AGUSTUS 2016

Kasus Dugaan Suap Panitera PN Jakarta Pusat

KILAS

KPK Panggil Dua Hakim

Kapolri: Info PPATK Sangat Rahasia

JAKARTA (BM) - KPK kembali memanggil kembali dua hakim PN Jakarta Pusat (Jakpus), Casmaya dan Partahi Tulus Hutapea, sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian suap terkait pengurusan kasus perdata antara PT Kapuas Tunggal Persada (KTP) dan PT Mitra Maju Sukses (MMS).

Casmaya dan Partahi sudah pernah diperiksa KPK pada 27 Juli 2016. “Casmaya dan PartahiTulus Hutapea diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SAN (Santoso),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Jumat (18/8).

Casmaya diketahui merupakan ketua majelis dalam perkara antara PT KTP dan PT MMS sedangkan panitera perkara tersebut adalah Santoso.

Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Kamis (30/6) di Matraman dan Menteng Jakarta Pusat terhadap panitera pengganti PN Jakarta Pusat Santoso dan pengacara dari kantor hukum Raoul Adhitya Wiranatakusumah bernama Ahmad Yani.

Santoso diamankan saat menumpang ojek di daerah Matraman. Penyidik KPK mengamankan uang 28 ribu dolar Singapura (sekitar Rp 280 juta) dalam dua amplop yang diduga berasal dari Ahmad Yani.

Tujuan pemberian uang itu terkait dengan putusan perkara perdata antara PT Kapuas Tunggal Persada (KTP) dan PT Mitra Maju Sukses (MMS) yang terlibat

FOTO: BM/IST

KASUS SUAP: Panitera PN Jakarta Pusat, Santoso (mengenakan rompi) saat ditetapkan sebagai tersangka kasus suap oleh penyidik KPK.

perkara perdata di PN Jakpus.

PT MMS diketahui juga pernah berperkara di KPK dimana pemegang saham terbesar PT Mitra Maju Sukses (MMS) Andrew Hidayat divonis 2 tahun penjara karena terbukti menyuap politisi PDI Perjuangan Adriansyah sejumlah Rp 1 miliar, 50 ribu dolar AS dan 50 ribu dolar Singapura.

Pada 30 Juni 2016, majelis hakim yang dipimpin hakim Casmaya memenangkan PT KTP yang bergerak di bidang tambang

batu bara sebagai pihak tergugat sehingga menolak gugatan PT MMS selaku penggugat.

Sumber Uang Namun hingga saat ini KPK masih menelusuri sumber uang dan total komitmen yang dijanjikan kepada Santoso, termasuk kemungkinan pemberian uang ke hakim.

KPK menetapkan Santoso sebagai tersangka penerima suap dengan sangkaan pasal 12 huruf a atau b atau c atau pasal 11

UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pasal tersebut mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

Sedangkan pemberi suap adalah Ahmad Yani dan Raoul Adhitya Wiranatakusumah yang disangkakan pasal 6 ayat 1 huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf a atau b dan atau pasal 13 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1.

Pasal tersebut berisi tentang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara atau hakim dengan maksud untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman pidana paling singkat 3 tahun dan lama 15 tahun ditambah denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 750 juta. (ant/nii)

Dua Terdakwa Perusak Rumah Dinas Dihukum 10 Bulan

Hakim: Ini Vonis Pembelajaran SURABAYA (BM) - Irwanto dan Samsul Anang, dua terdakwa kasus perusakan rumah dinas Kajati Jatim, akhirnya dijatuhi vonis 10 bulan oleh hakim pada sidang PN Surabaya, Kamis (18/8).

Vonis majelis hakim yang diketuai Harijanto tersebut lebih ringan dari tuntutan JPU dari Kejari Surabaya yang sebelumnya menghendaki kedua anggota ormas tersebut divonis dengan hukuman 2 tahun penjara.

Dalam amar putusan yang dibacakan di ruang Kartika, Hakim Harijanto menerangkan, hukuman yang dijatuhkan tersebut bukanlah bersifat untuk balas dendam, melainkan untuk menjadikan pembelajaran dan efek jera bagi kedua terdakwa. “Sekarang tergantung saudara, mau menerima atau banding, silakan rundingkan dengan penasihat hukum saudara,” ucap hakim Harijanto pada kedua terdakwa.

Selanjutnya, kedua terdakwa pun berdiri dari kursi pesakitan dan menghampiri penasihat hukum mereka, Dedi Darmawan.

Hasil rundingan itu menyepakati, jika kedua terdakwa belum bersikap menerima putusan hakim. “Kami pikir-pikir pak hakim,” ucap keduanya.

Senada dengan kedua terdakwa, Ali Prakoso selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) perkara ini. Jaksa yang bertugas di Kejari Surabaya ini juga belum bersikap tegas, kendati vonis yang dijatuhkan hakim kurang dari 2/3 tuntutan.”Kami juga pikir-pikir majelis,” kata Jaksa Ali Prakoso saat ditanya Hakim.

Untuk diketahui, kasus perusakan rumah dinas Kepala Kejati Jatim ini terjadi 18 Maret lalu. Saat itu, salah satu organisasi kepemudaaan di Surabaya tengah berdemo menolak penetapan tersangka La Nyalla Mattalitti oleh Kejati Jatim. Dalam demo itu, kedua terdakwa yang merupakan anggota ormas kepemudaan itu sempat merusak pagar rumah dinas Kepala Kejati Jatim. Atas hal itulah, polisi lantas melakukan penyelidikan dan memproses hukum kedua terdakwa. (dre/nii)

JAKARTA (BM) - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian enggan mengungkap hasil pertemuan dirinya dengan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) M Yusuf terkait temuan PPATK soal aliran dana dari jaringan gembong narkoba mendiang Freddy Budiman. “Saya enggak akan sampaikan (hasil pertemuan). Informasi dari PPATK ini sangat rahasia,” kata JenderalTito di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (18/8).

Pihaknya berkomitmen informasi yang diberikan oleh PPATK dalam pertemuan tersebut akan diklarifikasi kebenarannya. “Kami komitmen apapun hasil PPATK akan kami klarifikasi,” katanya.

Sebelumnya pada Selasa (16/8), Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) M Yusuf menemui Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian yang diduga membahas pelacakan transaksi jaringan narkotika mendiang Freddy Budiman. Hal ini merupakan upaya mengusut kebenaran testimoni Freddy yang diungkap oleh Koordinator KontraS Haris Azhar.

Dalam pertemuan itu,Tim Pencari Fakta Gabungan (TPFG) tidak ikut serta. Kendati demikian, hasil pertemuan tersebut akan disampaikan kepada tim.

Ketua TPFG, Komjen Pol Dwi Priyatno itu menyatakan saat ini tim pencari fakta independen dan Polri masih bekerja mengumpulkan informasi dan data dari berbagai saksi.

Tim independen ini bertugas menelisik kebenaran informasi dalam artikel“Cerita Busuk Dari Seorang Bandit”. Artikel ini dibuat oleh Haris yang diduga berdasarkan hasil wawancaranya dengan terpidana mati Freddy Budiman di Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah pada 2014 silam. (ant/nii)

Korban TPPO 30 Orang JAKARTA (BM) - Penyidik Bareskrim Polri menangkap 14 orang tersangka pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kupang, Nusa Tenggara Timur. “Jaringan TPPO di NTT ini dapat diungkap polisi dalam waktu kurang dari dua pekan setelah dibentuknya Satgas Khusus NTT. Empat belas orang pelaku ditahan,” kata Kapolri Jenderal PolTito Karnavian, di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (18/8).

Menurutnya, dalam kasus ini jumlah korban hampir 30 orang dengan berbagai modus operandi. Keempat belas tersangka tersebut adalah jaringan perekrut TKI ilegal dari NTT. Tidak hanya menjaring korban dari NTT, para tersangka juga meluaskan sayap mereka ke beberapa daerah lain.

Di NTT, pengendali jaringan tersebut adalah tersangka EL dibantu TP, NV, MR, NL dan BN. Sementara jaringan Jawa Timur dipegang oleh tersangka Y dan S. Jaringan Jawa Tengah yakni tersangka MD. Jaringan Riau dipegang tersangka GM dan MT. Sementara jaringan Medan dikendalikan oleh tersangka KA, R dan KH. Sementara Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto mengatakan jaringan ini merupakan sindikat Malaysia dan Singapura. “Yang sekarang dapat diungkap baru jaringan Malaysia,” katanya.

Ia merinci ada 17 korban dari beberapa daerah yang dapat diselamatkan dalam pengungkapan kasus ini yakni tiga korban (Medan), sembilan korban (Riau), satu korban (Jatim) dan empat korban (Jateng).

Atas perbuatannya, keempat belas tersangka melanggar Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang TPPO dan atau Pasal 102 Ayat 1 Huruf A UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri dengan ancaman hukuman minimal 3 tahun, maksimal 15 tahun. (ant/nii)

FOTO: BM/IST FOTO: BM/ANDRE

VONIS PEMBELAJARAN: Dua terdakwa dalam kasus perusakan rumah dinas Kajati Jatim, Irwanto dan Samsul Anang, dijatuhi vonis, kemarin. Menyikapi vonis itu, mereka masih pikir-pikir.

TPPO : Dua dari 14 pelaku TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) dikawal petugas saat tiba di terminal 1C bandara Soekarno Hatta. Pelaku TPPO ini merupakan jaringan lintas provinsi, yakni NTT, Jatim, Jateng, Riau, dan Sumut.

”Jessica: Saya Tahu Dosis yang Tepat” Jessica Kumala Wongso, terdakwa pembunuh Wayan Mirna Salihin, cenderung impulsif jika berada dalam situasi tertekan. Marah atau ingin bunuh diri merupakan manifestasi dari situasi tersebut.

PRIYOKO SARJITO – JAKARTA “Dia tenang jika dalam situasi normal. Tapi dalam situasi penuh tekanan, dia berubah. Dia bisa marah atau melakukan tindakan kekerasan pada dirinya,” kata Natalia Widiasih Raharjanti, saksi ahli psikiater forensik RSCM, dalam sidang perkara pembunuhan Mirna di PN Jakarta Pusat, Kamis (18/8).

Dalam sidang itu, Jaksa Penuntut Umum sedianya akan mengajukan tiga saksi ahli teman sejawat Natalia.

Namun, Otto Hasibuan, Ketua Tim Penasihat Hukum Jessica, mempertanyakan pengajuan tiga saksi tersebut karena dianggap berlebihan dan tidak perlu. Setelah berdiskusi sejenak dengan dua hakim anggota, Ketua Majelis Hakim: Kisworo, menyetujui hanya Natalia yang diperiksa sebagai saksi. Keberatan penasihat hukum dijadikan catatan.

Sidang yang mengupas sisi kejiwaan terdakwa ini kiranya kurang menarik perhatian, jika dilihat dari

animo masyarakat yang datang ke ruang sidang. Tempat duduk berupa bangku panjang yang tersedia banyak yang kosong, sebagian besar ditempati awak media massa.

Ayahanda Mirna, Edi Dermawan Salihin, datang sekitar pukul 11.15.

Tampak dia tidak disertai ajudan, bahkan terkesan santai memakai baju biru yang dibiarkan menjuntai di luar celananya yang berwarna senada.

Sesekali Edi menghampiri Rosianna Silalahi, penyiar senior televisi, yang berciri khas berambut pendek.

SIDANG JESSICA : Natalia Widiasih Rahajanti psikiater forensik RSCM saat bersaksi dalam sidang pembunuhan berencana atas korban Mirna Salihin, kamis kemarin.

Inkonsistensi Dokter spesialis ilmu kejiwaan ini menyatakan, dia bersama beberapa sejawatnya tergabung dalam sebuah tim yang ditugaskan Polda Metro Jaya untuk memeriksa kejiwaan Jessica. Berbekal data dari rekaman CCTV pada 6 Januari ketika peristiwa terjadi dan transkrip percakapan telepon dan WA, tim Natalia kemudian

memeriksanya pada 11–16 Februari 2016.

Dalam pemeriksaan secara maraton tersebut, tim menyimpulkan bahwa tidak terdapat tanda-tanda Jessica mengalami gangguan kejiwaan berat. “Tipe kepribadiannya termasuk normal. Tidak menunjukkan gangguan kepribadian,” kata Natalia.

Namun tim menemukan sejumlah

FOTO: BM/IST

inkonsistensi dalam pernyataan Jessica. Jawabannya tidak cocok atau bertolak belakang dengan data yang tertera dalam transkrip pemeriksaan terhadap Jessica di kepolisian.

Inkonsistensi itu di antaranya Jessica menyatakan dia ikut mengguncang-guncang tubuh Mirna ketika sahabatnya itu sekarat di sofa setelah minum kopi Vietnam di kafe Olivier.

Kenyataannya, berdasarkan rekaman CCTV, dia tidak beraksi melihat sahabatnya itu terkapar di hadapannya.

Bahkan, dia sibuk beraktivitas sendiri menggaruk-garuk pangkal paha dan jari tangannya.

Dia juga menyatakan bahwa dirinya tidak melayat ke rumah Mirna karena sakit magnya sedang kambuh. Padahal kenyatannya sakit mag itu sudah lama tak pernah kambuh lagi.

Natalia mengungkapkan, inkonsistensi lainnya berupa pernyataan Jessica bahwa dia selama tinggal di Australia tidak pernah dirawat di rumah sakit. Namun, kenyataannya dia pernah dirawat sebanyak tiga kali di Negeri Kanguru tersebut.

Dalam pemeriksaan itu, Jessica pun berujar bahwa dia lebih banyak melihat hal positif dari orangt-orang di sekelilingnya. Tapi kenyataannya jika dalam kondisi tertekan, dia bisa marah. “Hal ini tidak sesuai dengan data dari teman-temannya yang katanya Jessica marah jika merasa tidak mendapat dukungan dari lingkungannya,” kata Natalia.

Natalia juga mengungkapkan kehidupan Jessica di Australia. Ketika sedang dirawat di rumah sakit di sana,

Jessica pernah melakukan curahan hati (curhat) melalui pesan singkat (SMS) kepada Christie, teman kerjanya. Dia curhat, rumah sakit yang merawatnya itu memperlakukan seakan-akan dia sebagai pembunuh karena tidak mengizinkannya pulang.

“Kalau saya akan membunuh orang, saya akan menggunakan pistol. Saya tahu dosis yang tepat’,” ujar Natalia, mengutip isi transkrip SMS Jessica dengan Christie. Transkrip itu diperlihatkan Christie kepada Natalia ketika menemuinya di Australia.

Menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum, Natalia mengungkapkan pernyataan Jessica ketika diperiksa oleh tim RSCM itu. Pada saat itu, Jessica mengatakan, “Kalau aku gak pulang, tidak ada kejadian seperti ini. Mirna tidak mati”.

Itu pernyataan spontan Jessica ketika berdiskusi dengan Natalia.

“Gitu, deh,” jawab Jessica kepada Natalia ketika ditanya maksud ucapannya itu.

“Ya, udah saya jalani saja,” ujar Natalia, mengutip ucapan Jessica kepadanya. Menurut Natalia, Jessica seaakan-akan menyesali kepulangannya ke Indonesia. (*)

04 OPINI

berita metro

www.beritametro.co.id

JUMAT, 19 AGUSTUS 2016

Ini Bukti Archandra Tahar Masih WNI

TAJUK

Indonesia Juara

A

lhamdulillah, Indonesia bersyukur, tim bulutangkis kita akhirnya berhasil mendulang emas di arena Olimpiade Rio de Janeiro Brasil.

Pasangan ganda campuran Indonesia Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir mengganyang wakil Malaysia Chan Peng Soon/Goh Liu Ying di partai final yang berlangsung Rabu (17/8) malam WIB dengan skor telak 21-14 dan 21-12.

Prestasi Tantowi/Liliyana tersebut sekaligus menorehkan sejarah dan rekor baru sebagai ganda campuran pertama Indonesia sebagai penyumbang medali emas Olimpiade. Kemenangan Indonesia ini, kiranya mampu mengobati harapan rakyat Indonesia, yang sudah lama ‘hampa’ dari perolehan emas Olimpiade.

Raihan medali emas Indonesia, diperoleh terakhir pada Olimpiade Beijing 2008. Pada saat itu ganda putra Indonesia–Markis Kido/Hendra Setiawan menundukkan pasangan tuan rumah Cai Yun/Fu Haifeng melalui pertarungan sengit rubber set 12-21, 21-11, dan 21-16.

Setelah itu, pada arena Olimpiade 2012, Indonesia gagal meraih emas dari cabang Bulutangkis, bahkan tak memperoleh satu medali pun, baik itu emas, perak maupun perunggu.

Tak heran, berita kemenangan Tontowi Ahmad/ Liliyana Natsir bak hujan di musim kemarau. Membahagiakan para pendukungnya, dan tentu seluruh rakyat Indonesia. Sampai-sampai, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi mencukur gundul rambut dan kumisnya.

Apa yang dilakukan mantan Ketua Garda Bangsa tersebut sebagai pemenuhan nazar atau janji yang pernah ia ungkapkan beberapa waktu lalu.

Sedikit kemajuan itu, tentunya akan menjadi harapan baru, dan motivasi baru bagi para penerus dan pejuang olahraga di bidang bulutangkis. Kemenangan ini, secara psikologis akan berdampak pada semangat pemainpemain muda berbakat. Bahwa ternyata, Indonesia masih mampu unjuk prestasi, dan unggul dibanding negara-negara lain.

Dengan kemenangan ini, diharapkan, akan memicu bangkitnya semangat baru bagi pembinaan atlet Indonesia secara umum, dan khususnya cabor bulutangkis.

Berbekal semangat baru inilah, kiranya para pelatih, dan seluruh tim yang terlibat dalam memajukan olahraga di Indonesia menjadi lega. Dengan kerja keras, dan berdedikasi akhirnya mampu memperoleh prestasi tertinggi.

Pertanyaannya, mampukah Indonesia akan mempertahankan prestasi ini, dan bahkan lebih berprestasi lagi?

Persaingan memang tak ringan. Hampir semua negara memiliki program-program untuk meningkatkan prestasi atletnya. Bahkan Inggris dan Amerika serta sejumlah negara lain, yang dulu tak diperhitungkan, kini mampu bersaing dengan negara-negara yang lebih dulu mendominasi cabor bulutangkis. Mereka, para debutan baru itu, sudah mampu mengalahkan pemain-pemain unggulan dari China, Indonesia, dan Malaysia.

Bagaimana dengan Indonesia?

Yang pertama, bahwa dengan kemenangan Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir, harapannya akan menjadi semangat dan pemacu bagi kemajuan olahraga cabor bulutangkis di tanah air. Secara psikologis, kemenangan ini akan memberi rasa percaya diri bagi sesama atlet bulutangkis.

Bahwa ternyata, Indonesia masih mampu berkiprah.

Yang kedua, bahwa pemerintah, dan PBSI, apapun caranya harus memberikan fasilitas murah atau bahkan gratis bagi tempat dan sarana yang dibutuhkan bagi tumbuhnya bibit-bibit di daerah, di seluruh pelosok tanah air.

Masih teringat di era orde baru, atau sebelumnya, masyarakat secara swadaya menyediakan fasilitas-fasilitas semacam itu. Namun, seiring berkembangnya waktu, lapangan-lapangan olahraga itu mulai ‘hilang’, tumbuh menjadi bangunan-bangunan baru. Itu PR tersendiri bagi pemerintah, yang harusnya bisa dihidupkan kembali, agar tersedianya fasilitas dan sarana olahraga. Bila tidak, ya pemerintah yang harus mampu mengadakan sarana tersebut.

Yang ke tiga, bahwa penjaringan bibit-bibit baru, harus diikuti dengan pelatihan-pelatihan, dan gemblengan para maestro kita, yang secara wawasan, pengetahuan, dan skill tak diragukan lagi.

Semua itu, tentu harus dimanajemeni secara lebih baik pula. Pilihlah manajer yang profesional, jauh dari kepentingan politik, dan kepentingan kelompok, agar tak muncul konflik internal sebagaimana terjadi di cabang sepakbola atau PSSI. Apa yang tersebut di atas, semuanya sama pentingnya, dan semuanya secara paralel patut menjadi perhatian pemerintah, PBSI, dan stake holder. Adanya semangat para pemain, kemudian tersedianya bibitbibit berbakat, kerja keras dan pelatihan, dukungan fasilitas serta manajemen yang profesional, jauh dari kepentingan politik, merupakan poin-poin penting yang harus diperhatikan.

Mudah-mudahan, dengan momen kemenangan ini, dengan penanganan secara lebih serius dan profesional, akan membuat para pemain lebih semangat, membuat pemerintah dan PBSI lebih memperhatikan para atlet, demi tercapainya prestasi gemilang anak bangsa. Selamat Berjuang Indonesia. - Totok Hartana

Dari Redaksi Redaksi menerima kiriman naskah artikel opini dari para pembaca. Panjang naskah maksimum 4.000 karakter.

Pada bagian akhir naskah hendaknya diberi keterangan status dan/atau profesi penulis.

Akan lebih dihargai jika disertai dengan CV. Naskah dikirim ke alamat email: opini.beritametro@gmail.com.

Redaksi berhak melakukan editing tanpa mengubah substansi.Terimakasih. Salam.

Diterbitkan oleh: PT. Berita Metro Jl Tunjungan No 86 Surabaya. www.beritametro.co.id Percetakan: PT Citra Cetak Pratama (isi di luar tanggung jawab percetakan)

B

anyak pelajaran yang bisa dipetik dari wacana publik ihwal kasus kewarganegaraan ArchandraTahar. Itu sebuah pelajaran yang sangat mahal: seharga kursi menteri. Posisi lapis ketiga dalam struktur pemerintahan setelah presiden dan wakil presiden di negeri ini. Jauh lebih mahal dibanding kursi parlemen yang, dalam satu segi, bisa dinilai dalam rupiah.

Keputusan Presiden Jokowi saat mencopot dengan hormat Archandra Tahar dari jabatan Menteri ESDM, Senin (15/8) malam, memberikan pelajaran pertama. Cepat dan tegas. Tak ada keraguan, sebagaimana dulu sering kita temukan dalam pemerintahan sebelum ini.

Keputusan ini bertujuan menghentikan kegaduhan di ruang publik. Kita tentu tidak lupa, selain alasan kinerja, alasan mencegah kegaduhan di ruang publik merupakan faktor pendorong Presiden menggunakan hak prerogatifnya mereshuffle kabinet jilid II, akhir Juli lalu.

Bahwa menteri hasil reshuffle sudah dicopot dalam tempo 20 hari tentu di luar keinginan Presiden. Tetapi, kita bisa mahfum, tak banyak pilihan yang tersedia bagi Presiden, terutama agar kegaduhan berhenti dan kabinet bisa fokus bekerja dan bekerja.

Menarik bahwa Archandra Tahar sendiri menyikapi pencopotannya dengan biasa.

Keesokan hari setelah malamnya dicopot, Archandra Tahar mengisi pengajian di mesjid Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan itu, ia menyatakan menerima perjalanannya diangkat dan dicopot sebagai Menteri ESDM dalam tempo 20 hari sebagai takdir Allah SWT. Sehari kemudian, Rabu (17/8), Archandra Tahar bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka sekitar pukul 16.00. Ia tampak

membawa beberapa lembar kertas. “Silaturahmi harus tetap dijaga,” kata Archandra.

Archandra tak membenarkan tapi juga tak membantah saat ditanya apakah Presiden Jokowi masih meminta bantuannya. Ia menjawab normatif bahwa melakukan yang terbaik bagi bangsa, tidak perlu dengan menjadi menteri. “Umat terbaik itu apa? Apakah harus jadi menteri? Kan enggak, selama dia bisa amar maruf nahi munkar, enggak ada dalam ayat itu mengatakan harus dengan jadi menteri baru bisa amar maruf nahi munkar. Yang penting lakukan yang terbaik,” kata dia.

Archandra pun tak menjawab tegas apakah dia akan menetap di Indonesia atau kembali ke Amerika Serikat.“Rencananya saya akan kembali ke rumah, rumah saya di Jakarta. Lalu makan malam, tidur,” kata dia (Berita Metro, Kamis, 18 Agustus 2016, halaman 1).

Jawaban-jawaban pendek yang disampaikan Archandra itu merefleksikan pikiran cerdas dan taktis. Ia tidak berusaha menghindari wartawan, sebagaimana umumnya orang yang “dihakimi” bersalah oleh media, oleh (sebagian) wartawan. Ia tetap melayani wartawan, dan memberikan jawaban pendek yang setengahnya mengandung humor tingkat tinggi.

Apakah Stateless Setelah keputusan Presiden Jokowi mencopot Archandra Tahar dari posisi Menteri ESDM, wacana publik soal kewarganegaraan Archandra mulai menurun tensinya. Untuk sebagian, simpati justru bermunculan terhadap nasib kewarganegaraan Archandra Tahar kini. Hal itu, misalnya, terungkap lewat pernyataan Dirjen Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI, Freddy Haris. Ia, dengan nada prihatin, mengatakan Archandra Tahar

Oleh: Noor Ipansyah Iskandar (Wartawan Berita Metro)

kini tidak memiliki kewarganegaraan (stateless). “Pasal 23 Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia melarang seorang dewasa memiliki dua kewarganegaraan, sementara itu dia juga tidak lagi menjadi warga Negara AS karena telah menjabat menteri di Indonesia,” kata Freddy Haris seperti dikutip Antara, di Jakarta, Rabu.

Freddy karena itu akan mengusahakan Archandra mendapatkan kembali status alumni teknik mesin ITB tersebut sebagai warga Negara Indonesia. “Dia harus mendapatkan perlindungan maksimal dan ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan status warga Negara Indonesia,” kata Freddy.

Salah satunya dengan menggunakan pasal 20 UU Kewarganegaraan yang menyebut seseorang bisa dinaturalisasi menjadi WNI jika berjasa pada negara dan negara membutuhkannya. Cara ini ini lebih mudah ditempuh, karena saat selama 20 hari masa jabatan Arcandra, dia telah berhasil menghemat uang negara hinga triliunan.

Menurut Freddy, Arcandra bukan sengaja menyembunyikan kewarganegaraannya, melalui pemeriksaan Dirjen AHU mengatakan Arcandra tidak mengerti pasal 23 UU Kewarganegaraan yang menyebut seseorang akan kehilangan kewarganegaraannya karena memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.

“Tidak ada kebohongan yang disengaja baik oleh Arcandra atau pun Presiden,” kata Freddy.

Pertanyaannya, apakah betul Archandra telah kehilangan kewarganegaraannya sama sekali?

Kembali ke PP 2/2007 Kita tak perlu membahas bagaimana proses kehilangan kewarganegaraan menurut hukum

Amerika Serikat.Tetapi, menurut hukum RI, aturan pelaksanaan UU Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan itu disusun dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 2 tahun 2007.

Dalam bab V yang, antara lain, mengatur tata cara kehilangan kewarganegaraan, terdapat pasal 32 yang berbunyi: (1) Pimpinan instansi tingkat pusat yang mengetahui adanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi ketentuan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) mengkoordinasikan kepada Menteri; (2) Pimpinan instansi tingkat daerah atau anggota masyarakat yang mengetahui adanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi ketentuan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) melaporkan secara tertulis kepada Pejabat; (3) Anggota masyarakat yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia yang mengetahui adanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi ketentuan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) melaporkan secara tertulis kepada Perwakilan Republik Indonesia.

Kemudian pada pasal 33 diatur tentang mekanisme pelaporan dan materinya agar memenuhi syarat administratif.

Hal penting berkenaan dengan kehilangan kewarganegaraan diatur dalam pasal 34.

Bunyinya: Sebagai tindak lanjut hasil koordinasi dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Menteri memeriksa kebenaran laporan tentang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melaku-

kan klarifikasi kepada pelapor, terlapor, dan instansi terkait.

Dalam hal hasil pemeriksaan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Menteri menetapkan Keputusan Menteri tentang nama orang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia.

(4) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tembusannya disampaikan kepada: a. Presiden; b. Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang yang kehilangan kewarganegaraan; c. Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang yang kehilangan kewarganegaraan; dan d. instansi terkait.

Selanjutnya, dalam pasal 39: Menteri mengumumkan nama orang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 38 dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Dengan mengacu pada pasal-pasal 32, 34, dan 39 tersebut di atas, kita seharusnya bisa bersikap lebih terbuka untuk menerima bahwa Archandra Tahar belum kehilangan keWNI-annya, sepanjang: Ia belum pernah diklarifikasi oleh pejabat instansi di AS, dan; Menteri Hukum dan HAM belum mengeluarkan surat keputusan kehilangan kewarganegaraan atas nama Archandra Tahar, dan apalagi; Menteri Hukum dan HAM belum mengumumkan SK Menteri tentang kehilangan kewarganegaraan atas nama Archandra Tahar tersebut dalam Berita Negara RI. Nah (*)

Membangun Mutu Perguruan Tinggi, Membangun Indonesia

U

ntuk menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang mampu berkiprah dan berkompetisi dalam persaingan global, upaya yang harus dilakukan oleh pengelola perguruan tinggi adalah dengan terus menerus menjaga dan meningkatkan kualitas pengelolaannya sesuai dengan standar nasional maupun internasional.

Pasal 53 UU 12/2012 tentang pendidikan tinggi dengan tegas menyebutkan bahwa perguruan tinggi harus melakukan dan mengembangkan Sstem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

Data forlapdikti.go.id menunjukkan bahwa, Indonesia memiliki 4.446 perguruan tinggi baik yang berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas, namun ternyata berdasarkan data Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) hanya 984 perguruan tinggi yang terakreditasi institusi dengan sebaran perolehan 26 perguruan tinggi terakreditasi A, 288 perguruan tinggi terakreditasi B dan 670 perguruan tinggi lainnya terakreditasi C serta 3462 perguruan tinggi lainnya belum terakreditasi institusi.

Sebuah gambaran yang memprihatinkan tentang komitmen perguruan tinggi di Indonesia dalam menjamin mutu bisa terlihat jelas dari data tersebut. Lalu dengan kondisi seperti itu apakah perguruan tinggi di Indonesia mampu menghasilkan lulusan sesuai dengan yang harapkan?

Orang awam pun tentu bisa bilang, bahwa hal itu sangat mustahil.

Apa yang harus dilakukan?

Perguruan tinggi memiliki amanah untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan pe ngajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Mengingat betapa strategisnya peranan perguruan tinggi tersebut diperlukan komitmen pengelola perguruan tinggi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dan memegang teguh orientasi untuk memberikan layanan pendidikan tinggi terbaik kepada masyarakat.

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek dikti) di tahun 2015 mengeluarkan sebuah peraturan menteri No. 44 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permenristek dikti tersebut merupakan guidelines bagi perguruan tinggi untuk bisa menjalankan peran dan fungsinya dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi.

Standar nasional pendidikan tinggi tersebut berisi 24 standar induk yang bisa diturunkan ke dalam beberapa standar turunan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi.

Berkaca dari hasil akreditasi dan amanah yang dibebankan kepada perguruan tinggi tersebut, sudah saatnya perguruan tinggi untuk mulai berbenah dengan cara merancang dan mengembangkan perguruan tinggi dengan memperhatikan mutu serta feedback dari stakeholders. Jikalau tidak begitu maka perguruan tinggi akan semakin menjadi menara gading dengan melaksanakan suatu aktivitas yang mahal dan mubadzir serta tidak memberikan kemanfaatan kepada masyarakat dan pembangunan bangsa.

Oleh: Alfin Mustikawan (Fasilitator SPMI Kemenristek Dikti, Tinggal di Sidoarjo)

Membangun Sistem Penjaminan Mutu Penjaminan Mutu (Quality Assurance) merupakan suatu proses penetapan dan pemenuhan standar mutu secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh kepuasan (Elliot, 1993). Mengacu dari pengertian di atas secara substansial dipahami bahwa mutu didapatkan dengan melakukan usaha yang sungguh-sungguh dan tidak terjadi secara tiba-tiba.

Untuk mendapatkan mutu sesuai dengan kepentingan stakeholders, perguruan tinggi harus mulai membangun sistem penjaminan mutu baik internal maupun eksternal. Sistem penjaminan mutu internal dibuat dan dikembangkan berdasarkan permintaan, kebutuhan dan persyaratan stakeholders internal seperti yang termuat dalam permenristek dikti No.44 di atas, sedangkan sistem penjaminan mutu eksternal yang dikembangkan berdasarkan permintaan, kebutuhan dan persyaratan stakeholders eksternal seperti BAN PT, Asean University Networks Quality Assurance (AUN-

QA), Islamic Quality Assurance (IQA) dan ISO serta beberapa lembaga lainnya.

Diperlukan suatu lembaga khusus di perguruan tinggi yang fokus dalam membangun dan mengembangkan sistem penjaminan mutu, tugas lembaga tersebut pertama adalah bersama-sama dengan pengelola perguruan tinggi untuk menetapkan dan merancang standar perguruan tinggi. Penetapan standar dilakukan mengacu pada regulasi yang ada serta persyaratan yang dibutuhkan oleh stakeholders. Standar dibuat dan dijadikan indikator capaian minimal perguruan tinggi dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, selain itu standar yang telah ditetapkan harus terdokumentasikan dengan baik serta disosialiasikan kepada seluruh stakeholders.

Kedua, pelaksanaan standar. Standar yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi harus dipastikan bisa dilaksanakan bersama seluruh sivitas perguruan tinggi untuk bisa mencapai visi yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi. Pelaksanaan standar tersebut melekat kepada tugas dan fungsi masing-masing lembaga ataupun unit kerja yang dimiliki oleh perguruan tinggi, dibutuhkan suatu nafas yang sama antar pengelola dalam melaksanakan standar yang telah ditetapkan.

Ketiga, Evaluasi dan Pengendalian pelaksanaan standar.

Kegiatan evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan standar telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau sebaliknya.

Dalam hal ini lembaga penjaminan mutu memiliki tanggung jawab mutlak untuk melakukan peran ini, evaluasi dilakukan de-

ngan pengukuran serta penilaian pelaksanaan standar yang telah ditetapkan. Kegiatan pengendalian dilakukan dengan melakukan audit internal maupun eksternal terhadap pelaksanaan standard serta melakukan perbaikan dari masalah yang telah ditemukan dalam proses evaluasi.

Keempat, Peningkatan standar. Setelah melakukan proses evaluasi dan pengendalian serta mendapatkan informasi yang reperesentatif dari pelaksanaan standar, perguruan tinggi harus segera melakukan upaya perbaikan standar dengan menghapus dan mengganti standar yang sudah tidak sesuai serta melakukan peningkatan standar capaian standar yang masih dibutuhkan.

Kegiatan di atas merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh perguruan tinggi dalam membangun sistem penjaminan mutu. Kegiatan atau siklus mutu harus dilakukan dan diperbaiki secara terus menerus (continuous improvement) selama perguruan tinggi melaksanakan layanan pendidikan kepada masyarakat. Aras tertinggi dari hasil layanan pendidikan yang mengacu dengan sistem penjaminan mutu adalah tercapaianya layanan terbaik kepada stakeholders.

Dengan begitu, perguruan tinggi akan memiliki kewibawaan karena telah terjamin mutunya dengan baik dan selanjutnya akan menghasilkan lulusan yang bermutu. Lulusan bermutu hanya dihasilkan perguruan tinggi yang bermutu dan pada akhirnya Indonesia pun akan mampu bersaing di kancah internasional karena memiliki SDM (sumber daya manusia) yang bermutu yang dihasilkan oleh perguruan tinggi yang bermutu. (*)

Direktur: Silvia Balhmar. Pemimpin Perusahaan: M. Mashudi. Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: Totok Hartana. Wapimred: Noor Ipansyah Iskandar. Dewan Redaksi: AR Balhmar, Djoko Tetuko, Samiadji Makin Rahmat, Yahya A Waber, Tjipto Chandra, Marcella, Hadi Ismanto, M. Nabil. Redaktur Pelaksana: Rofiq Kurdi Ismail. Koordinator Liputan: Budi Arie Satriyo. Redaktur: Bambang Andrias, Oki Lukito, Aziz Tri, E Prayogo, Novi Triawan, Indra Nanang. Reporter: Dian Kurniawan, Ali Topan, Faisal Abdillah, Suluh DP, Andre Septia Hadi, Subairi Amar Bachan, Hasan Nur Rahmad. Fotografer: Soemadji, Tovan Beka . Copy Editor: Bangkit Irmanudin Bahri. Pracetak: Ahmad Choironudin. Artistik/Tata Letak: Luthfi, firman. Desain Grafis: Khalid “Klied”. Sekretaris Redaksi: Muh. Faizin. Bidang Online: Wahyu Saputro. Eksekutif Marketing: Fahad Balhmar, Khalid H. Perwakilan Daerah: Jakarta: Priyoko Sarjito (Kep. Biro), Marcella, Ferdy Yunisaf. Mojokerto: Prayogi. Sidoarjo: Yahdar Balhmar, Syaikhul Hadi. Pasuruan: H Umar Wirohadi (kabiro), Abdul Kadir Jaelani. Malang: Aji, Kholil, Agus Susanto. Lamongan: M. Zainuddin, Thafhanul Fahri. Koordinator Sirkulasi/Pemasaran: M. Mashudi. Alamat Redaksi: Jl Tunjungan No 86 Surabaya. Telp. +6231 5318686, 5323414. Fax:+6231 5323415 Redaksi: 081334312300 | Iklan/Langganan: 081216327858 | No Pengaduan: 031 70975270. Email: red_beritametro@yahoo.co.id. Tarif Iklan: Display(fc) Rp. 35.000/MMK (BW) Rp. 25.000/MMK. Sosial Rp. 10.000/MMK, Baris Rp. 15.000 (Minimal 2 Baris).

DALAM MENJALANKAN TUGAS PELIPUTAN, WARTAWAN BERITA METRO DIBEKALI TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER.

METRO SPORT 05

berita metro www.beritametro.co.id

JUMAT, 19 AGUSTUS 2016

1

FC PORTO

AS ROMA

1

(Leg I Play-Off Liga Champions)

AS Roma Imbangi Tuan Rumah Porto Modal Berharga bagi Roma saat Leg II PORTO (BM) – Leg I Play-Off Liga Champions FC Porto menjamu AS Roma berakhir dengan skor imbang 1-1, Kamis (18/8) dini hari WIB. Roma unggul lebih dulu di paruh pertama, sebelum akhirnya disamakan oleh Porto di babak kedua.

Dalam pertandingan di Estadio do Dragao, Roma mendominasi laga di menitmenit awal. Roma membuka keunggulan lewat gol bunuh diri pemain Porto, Felipe di menit ke-21.

Tapi Roma kemudian harus bermain dengan 10 orang setelah Thomas Vermaelen dikartu merah jelang berakhirnya babak pertama.

Keunggulan jumlah pemain dimaksimalkan Porto untuk terus menekan Roma.

Porto mencetak gol balasan di menit ke-61 lewat penalti Andre Silva.Wasit memberi hadiah penalti untuk Porto setelah Emerson melakukan handball di kotak terlarang. Laga Leg II akan digelar di kandang Roma, Stadion Olimpico, Rabu (24/8) dini

hari WIB. Dimenitawal,Romamengambil inisiatif menyerang sejak awal pertandingan. Sejumlah peluang bagus didapat Roma di menitmenit awal. Di menit ketiga, Roma mendapatpeluanglewatMohamed Salah yang mengangkat bola melewati Iker Casillas.Tapi Felipe menghalau bola dengan kepalanya di depan gawang.

Sepuluh menit berselang, blunder Casillas nyaris membahayakan gawang Porto.

Dia gagal menangkap bola dengan sempurna di dalam kotak penalti dan bola direbut Edin Dzeko. Di bawah tekanan bek lawan, Dzeko mencoba melepaskan tembakan. Tapi Alex Telles memblok di depan gawang.

Dominasi Roma akhirnya membuahkan hasil di menit ke21. Tendangan sudut Salah membentur Felipe dan bola masuk ke dalam gawang. Porto langsung bereaksi. Dua peluang didapat Porto dua menit usai kebobolan. Andre Silva melepaskan tembakan yang ditepis

5

oleh Alisson. Bola muntah coba dimanfaatkan oleh Otavio, tapi masih belum tepat sasaran.

Tapi Roma harus kehilangan Thomas Vermaelen empat menit jelang berakhirnya babak pertama. Bek asal Belgia itu mendapat kartu kuning kedua usai melakukan pelanggaran terhadap Andre Silva.

Keunggulan jumlah pemain benar-benar dimanfaatkan dengan baik oleh Porto di babak kedua. Mereka terus mengurung pertahanan Roma. Babak kedua berjalan lima menit, Porto membobol gawang Roma lewat sepakan Adrian Lopez yang memanfaatkan bola muntah di dalam kotak penalti. Tapi gol dianulir karena Adrian Lopez sudah lebih dulu terjebak offside.

Porto mendapat hadiah penalti di menit ke-60. Wasit menunjuk titik putih usai Emerson Palmieri melakukakn handball di kotak terlarang.

Andre Silva maju sebagai eksekutor dan sukses membuat skor menjadi sama kuat 1-1 yang bertahan hingga laga berakhir. (dbs/azt)

CELTIC

ISTIMEWA

IMBANG: Pemain AS Roma, Mohamed Salah berebut bola lawan kiper FC Porto, Iker Casillas di Leg I Play-Off Liga Champions, Kamis (18/8) dini hari WIB. Kedua tim bermain imbang 1-1.

HAPOEL BEER SHEVA 2

lintas arena

(Leg I Play-Off Liga Champions)

Lorenzo Kejar Poin yang Hilang

Tuan Rumah Celtic Menang Telak GLASGOW (BM) – Celtic menang telak 5-2 saat menjamu Hapoel Beer Sheva di Leg I PlayOff Liga Champions di Celtic Park, Kamis (18/8) dinihari WIB. Celtic membuka kemenangan atas lawannya yang wakil Israel tersebut saat pertandingan baru berjalan sembilan menit saja.

Sebuah tembakan dari Tomas Rogic membuat tuan rumah memimpin 1-0.

Keunggulan untuk Celtic bertambah memasuki menit ke-39.

Sundulan Leigh Griffiths menyambut umpan silang James Forrest membuat klub Skotlandia tersebut unggul 2-0. Diinjurytime, Griffiths mencetak gol keduanya dalam pertandingan ini lewat sebuah tendangan bebas. Celtic memimpin 3-0 di babak pertama.

Usaha Hapoel Be’er Sheva memberi respons baru memperlihatkan hasil di menit ke-55.

Sebuah operan dari Ovidiu

Hoban berhasil dikonversi Lucio Maranhao menjadi gol.

Cuma berselang dua menit, tim tamu membuat gol kedua.

Maor Melikson membuat Hapoel Be’er Sheva memperkecil ketinggalan atas Celtic jadi 2-3.

Gol tersebut melecut Celtic.

Moussa Dembele yang baru masuk empat menit sebagai pemain pengganti mencetak gol keempat tuan rumah di menit ke-74 lewat sundulannya.

Kemenangan Celtic lalu ditutup oleh gol Scott Brown ketika pertandinganmemasukimenitke85. Celtic menang telak 5-2 untuk menjadimodalsaatgantianmelawat ke markas Hapoel Be’er Sheva tengah pekan depan di Leg II. Pada laga lainnya, Monaco yang jadi tim tamu di El Madrigal, Kamis (18/8) dinihariWIB, memulai dengan menjanjikan setelah menang 2-1 saat dijamuVillareal.

Monaco langsung mendapatkan

penalti di menit ke-2.

Penalti diberikan wasit setelah Alfred N’Diaye melanggar Thomas Lemar di kotak terlarang. Fabinho yang menjadi algojo tidak membuang peluang tersebut dan membuat Monaco unggul 1-0.

Di menit ke-36 tuan rumah Villareal menemukan gol penyama skor. Di kotak penalti Monaco, Santos Borre menyundula bola yang lantas melambung ke depan gawang untuk diteruskan Pato dengan tandukan.

Skor jadi 1-1 bertahan sampai turun minum.

Memasuki pertengahan babak kedua, tepatnya di menit ke72, Monaco kembali memimpin.

Sebuah operan dari Guido Carrillo, yang baru masuk tiga menit sebelumnya, berhasil dikonversi Bernardo Silva untuk jadi gol.

Skor 2-1 untuk Monaco bertahan hingga laga usai. (dbs/azt)

BRNO (BM) - Jorge Lorenzo sudah keluar dari periode buruk dengan podium di Austria. Lorenzo membidik balapan di Republik Ceko untuk memangkas jarak dengan Marc Marquez. Rider Movistar Yamaha itu menandai kebangkitannya usai finis ketiga di Red Bull Ring, sepekan lalu. Namun, Lorenzo masih tertinggal 43 poin dari Marquez setelah dua balapan buruk di Assen, Belanda dan Sachsenring, Jerman.

Di Brno, Lorenzo memiliki rekor impresif dalam enam tahun terakhir. Sejak 2010, pebalap Spanyol itu mengantongi dua kemenangan, dua kali menjadi runner-up, sekali finis ketiga, dan sisanya finis keempat.

Pada 2015, Lorenzo keluar sebagai pemenang yang di awali dengan pole position. Lorenzo akan berusaha mendapatkan hasil serupa di akhir pekan ini.

“Kami sudah mendapatkan sebuah hasil yang bagus di Austria setelah sebuah periode sulit untukku. Jadi aku cukup gembira kembali mendapatkan podium lagi. Aku senang balapan lagi di pekan ini di Brno dalam dua balapan beruntun,” cetus Lorenzo di MotoGP.com.

“Kami butuh untuk tetap dalam pertarungan lagi dan mencoba mendapatkan kembali poin-poin yang hilang untuk kejuaraan seperti yang sudah kami lakukan di Spielberg,” imbuh juara dunia MotoGP tiga kali itu. (dtc/azt)

ISTIMEWA

SELEBRASI: Pemain Celtic, Leigh Griffiths berselebrasi usai menjebol gawang Hapoel Beer Sheva di Leg I Play-Off Liga Champions. Celtic menang telak 5-2.

Barca Juara Piala Super Spanyol

ISTIMEWA

JUARA: Bintang Barcelona, Lionel Messi dengan Piala Super Spanyol.

BARCELONA (BM) – Barcelona meraih trofi pertamanya musim 2016-2017. Klub asal Catalan itu membuka musim ini dengan meraih Juara Piala Super Spanyol, dengan menekuk Sevilla 3-0 di Leg II, Kamis (18/8) dini hari WIB. Secara agregat, Barce menang telak 50, karena pada Leg I, mereka menang 2-0.

Kemenangan di Camp Nou 3-0, dua gol Barca dicetak Arda

Turan dan satu gol dari Lionel Messi. Berdasarkan catatan ESPN, Barcelona memang tampil lebih mendominasi.

Mereka memimpin penguasaan bola hingga 64 persen.

Dari segi peluang, Blaugrana memiliki 12 dan Sevilla mempunyai 11 kesempatan.

Mengambil inisiatif serangan sejak menit pertama, Barcelona langsung unggul 1-0 pada menit ke-10 lewat Arda Turan. Balas

menggempur, Sevilla mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-32. Tapi eksekusi Vicente Iborra masih mampu dihalau kiper Claudio Bravo.

Gol kedua yang ditunggu publik Catalan terukir pada menit ke-47 lewat tendangan jarak jauh Turan. Blaugrana unggul 2-0. Hanya berselang delapan menit, Messi memperlebar jarak menjadi 3-0. (dbs/azt)

ISTIMEWA

Jorge Lorenzo

Lunasi ’Utang’ Olimpiade London, Jaga Tradisi Emas Bulutangkis

Tontowi/Liliyana Raih Medali Emas Olimpiade Rio RIO DE JANEIRO (BM) – Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir sukses meraih medali emas Bulutangkis Ganda Campuran Olimpiade 2016 Rio de Janeiro.

Mereka mengalahkan pasangan Malaysia, Chan Peng Soon/Goh Liu Ying, di pertandingan final.

Bermain di Riocentro Pavilion, Rio de Janeiro, Rabu (17/8) malam WIB, Tontowi/Liliyana langsung panas dan tak menemui kesulitan untuk mengunci gelar juara. Pasangan nomor tiga dunia itu memastikan medali emas dengan skor 21-14, 21-12 dalam laga yang bergulir selama 45 menit.

Sempat ketinggalan 0-1 di awal game pertama, Owi/ Butet—sapaan karib Tontowi/

Liliyana—berhasil menyamakan kedudukan dan membalikkan keadaan. Smes-smes Liliyana menjelang interval membuat pasangan Malaysia yang ada di urutan ke-11 dunia tak berkutik. Mereka pun unggul jauh dengan menutup interval game pertama dengan skor 11-4.

Secara konsisten, Tontowi dan Liliyana membukukan poin demi poin dengan berhasil meminimalkan kesalahan. Tontowi berulang kali dengan cermat membaca bola-bola lawan.

Mereka menutup game pertama dengan skor 21-14.

Game kedua diawali dengan reli yang cukup panjang. Owi berhasil menghentikan dan membuat pasangan Indonesia

unggul 1-0 lebih dulu. Perebutan angka bergulir lebih ketat kemudian. Namun setelah unggul Owi/Liliyana mulai bisa menguasai pertandingan hingga 9-5.

Namun menjelang interval, pasangan Indonesia malah kesulitan untuk menambah poin dan membuat selisih amat dekat 10-9. Hingga kemudian pasangan Indonesia memastikan unggul pada interval game kedua 11-9.

Saat kedudukan 17-11, pukulan Chan dinyatakan masuk tapi pasangan Indonesia meragukannya. Tontowi dan Liliyana secara berbarengan mengajukan challenge. Ternyata bola memang tepat di atas garis. Kedudukan 1217 untuk pasangan Malaysia.

Kesalahan Goh yang tak berhasil mengembalikan bola dengan terbentur net menjadikan Indonesia sukses memenangkan game kedua dengan skor 2112. Emas pun dipastikan menjadi milik Indonesia.

Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir pun membayar kekecewaan di Olimpiade London, empat tahun lalu. Mereka sudah melunasi utangnya. “Saya lega, bangga, senang. Karena Indonesia biasanya tradisi emas, tapi kemarin di Olimpiade London 2012 kami berhutangbawamedali.Sekarang langsung kami bayar hutangnya.

Senang sekali,” kata Liliyana.

Sepanjang keikutsertaan Indonesia di Olimpiade, bulutangkis sudah menyumbang

enam medali emas untuk Indonesia. Dimulai dari Susy Susanti dan Alan Budikusuma di Olimpiade Barcelona 1992, Ricky

Soebagdja/Rexy Mainaky di Olimpiade Atlanta 1996, Tony Gunawan/Candra Wijaya di Olimpiade Sydney 2000, Taufik

Hidayat di Olimpiade Athena 2004, dan terakhir Markis Kido/ Hendra Setiawan di Olimpiade Beijing 2008. (dbs/azt)

ISTIMEWA

KEBANGGAAN: Pebulutangkis ganda campuran Indonesia, Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir dengan raihan medali emas Olimpiade Rio de Janerio.

6 METRO SPORT

berita metro

www.beritametro.co.id

JUMAT, 19 AGUSTUS 2016

Torabika Soccer Championship PERSELA LAMONGAN

K ILA S

BAYANGKARA SURABAYA UNITED

(LIVE SCTV, pukul 21:00 WIB)

Misi Hindari Kekalahan Beruntun LAMONGAN (BM) – Tiga angka menjadi kebutuhan utama bagi Persela Lamongan dan Bhayangkara Surabaya United (BSU) yang akan bentrok di Stadion Surajaya, malam nanti. Apalagi, keduanya tengah dalam situasi tak mengenakkan lantaran tak pernah menang. Karena itu duel derby Jatim ini tak hanya demi tiga angka, tapi juga kebanggaan terhindar dari tren negatif.

Prakiraan Pemain PERSELA LAMONGAN Choirul Huda; Eky Taufik, Ramadhan Saputra, M. Zainal Haq, Edy Gunawan; Zainal Arifin, Jusmadi, M. Radikal Idealis, Zulvin M. Zamrun; Dendy Sulistyawan, Herman Dzumafo

BSU Thomas Rian Bayu; Dany Saputra, Otavio Dutra, Indra Kahfi, M. Fatchu Rochman; M Hargianto, Zulfiandi; Fandi Eko Utomo, Evan Dimas, Rudi Widodo; Thiago Furtuoso

FOTO:BM/TOVAN BEKA

SPIRIT MUDA: Kehadiran Dendy Sulistyawan di lini depan Persela menjadi salah satu faktor derbi Jatim sore nanti bertitel duel pemain muda.

Sebagai tuan rumah, Persela dalam keadaan tak menguntungkan. Mereka telah menderita tiga kekalahan beruntun.

Kemenangan terakhir kali dirasakan Dendy Sulistyawan dkk saat membungkam Pusamania Borneo FC (PBFC), Minggu

(24/7) lalu. Bandingkan dengan dua hasil minor berturut-turut yang dirasakan BSU. Tak salah jika Persela mengincar kemenangan keempat di kompetisi rasa turnamen ini. Sejauh ini, tim pujaan LA Mania tersebut baru

mengoleksi tiga kemenangan ketika melawan Perseru Serui, Barito Putera dan PBFC. “Ini pertandingan kandang terakhir Persela. Saatnya kami kembali merasakan poin sempurna,” tegas pelatih Persela Sutan Harhara, dalam sesi jumpa pers, Kamis (18/8).

Beruntung, Persela memiliki keunggulan dibandingkan BSU. Yakni adanya dukungan dari suporter LA Mania dan publik Kota Soto menjadi nilai plus bagi Persela. “Kami akan bermain normal. Tapi strategi yang akan saya terapkan jelas berbeda ketika bermain di luar kandang dan di kandang,” pungkas Sutan.

Sayang, Laskar Joko Tingkir dipastikan masih tak akan diperkuat gelandang asal Spanyol, Jose Pedrosa Galan yang masih berkutat dengan cedera engkel kaki kanan. Sehingga paling tidak dia harus beristirahat hingga satu minggu ke depan. Cedera itu menerpanya ketika menahan imbang 2-2 tuan rumah Sriwijaya FC, 21 Juli lalu.

Tekad serupa juga diusung BSU. Setelah tampil perkasa

dengan mengemas lima kemenangan beruntun, BSU justru meraih hasil buruk dalam dua pertandingan terakhir. Usai dikalahkan Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, BSU tumbang di tangan tuan rumah Semen Padang.

“Persela memang berada di bawah kami, tapi itu bukan jaminan. Persela sering bikin kejutan. Tetapi, semua pemain kami dalam kondisi siap. Siapa pemain yang siap kami turunkan, itu tergantung kondisi kebugarannya besok (hari ini, red),” jelas pelatih BSU Ibnu Grahan.

Namun, The Great Alligator kehilangan tiga pemain karena akumulasi kartu kuning. Mereka adalah Sahrul Kurniawan, Putu Gede Juni Antara dan Khairallah Abdelkbir. Penjaga gawang utama, Wahyu Tri Nugroho juga tak dalam kondisi bugar.

“Dan pemain yang dipanggil ke Timnas, semoga bisa segera bergabung. Meski begitu, apapun kondisinya, kami siap menghadapi Persela,” tutup Ibnu. (dek/epe)

Kalahkan Jabar, Jatim Enggan Terbuai SURABAYA (BM) – Pancaran ketidakpuasan terlihat dari raut wajah pelatih basket putra Jatim, Wellyanto Pribadi ketika anak asuhnya menang atas Jabar. Meski tuan rumah PON XIX/2016 itu takluk 64-77 dari Jatim di GOR Pacific Surabaya, Kamis (18/8), Welly menilai armadanya masih memiliki banyak kekurangan selepas menjalani try out di Taiwan.

Welly menyebut konsistensi yang terlihat jelas.

Ini terlihat dari kuarter pertama laga uji coba melawan Jabar yang lebih unggul kerjasama tim, berhasil menekan pertahanan Jatim. “Memang menang, tapi masih banyak catatan. Anak-anak masih kurang konsisten. Kuarter pertama jaganya masih kurang,” ujarnya, seusai pertandingan.

“Jabar itu kerjasamanya bagus. Sedangkan Jatim bisa diibaratkan petarung jalanan. Mereka punya keberanian untuk bertarung di lapangan. Jadi saya masih harus memperbaiki kerjasama tim ini,” lanjut Welly, sapaannya.

Kendati demikian, ia cukup senang dengan perkembangan Avan Saputra dkk. Mereka dianggap telah menunjukkan perkembangan yang baik usai menjalani pemusatan latihan di Taiwan beberapa waktu lalu. Utamanya dari segi mental bertanding.

Untuk membenahi kerja sama tim, Welly akan memantaunya dalam laga uji coba lanjutan.

“Di Taiwan, kami dapat lawan-lawan tim profesional yang berat. Mental anak-anak sekarang lebih baik. Namun, masih banyak uji coba yang kami jadwalkan. Seperti melawan CLS Knights dan Bimasakti Malang. Kami akan tetap melakukan uji coba hingga keberangkatan ke PON nanti,” tutup Welly. (dek/epe)

FRIENDLY MATCH INDONESIA U-19

FILIPINA U-19

Edu Jaga Mental Garuda Muda

YOGYAKARTA (BM) – Tiga faktor jadi catatan penting Eduard Tjong, pelatih Timnas U-19 Indonesia ketika armadanya menjalani ujicoba lawan Filipina U-19 di Stadion Maguwoharjo Sleman, Jumat (19/8) sore. “Yang terutama mental tanding harus kuat. Kedua, ketika masuk (lapangan,red) semua tim harus bisa bertahan. Terakhir, kerjasama,” ucapnya disinggung strategi yang akan dijalani sore nanti dalam sesi jumpa pers kemarin.

Menurutnya, Filipina U-19 bukanlah tim sembarangan. Setidaknya ada 5 pemain naturalisasi yang menjadi kekuatan The Azkals, sebutan Filipina.

Salah satunya adalah kapten tim Mark Winhoffer. “Tidak masalah ada naturalisasi, itu malah lebih bagus buat kita bertanding,” ujarnya.

Tantangan menghadapi tim yang kekuatannya bisa disebut separohnya hasil naturalisasi, juga tak dipersoalkan kapten timnas U-19 Indonesia, Andi

Setyo Nugroho.

Dukungan peman ke-12 juga dipastikan mengalir deras seiring keberanian panpel friendly match dengan menggratiskan tiket masuk. Ketua Panpel Ediyanto berharap keputusan ini meningkatkan daya juang Garuda Muda dalam menggapai mimpi pertahankan gelar Piala AFF U-19 2016. “Ini akan menambah kepercayaan diri dan moral pemain. Kami harap warga masyarakat datang dan memberikan dukungan.”

Filipina membawa lima pemain naturalisasi dalam laga uji coba ini. Namun pelatih Dan Padernal tak ingin memberikan target khusus dalam uji coba nanti. “Skuat kami 80 persen berubah dibanding Piala AFF U-19 sebelumnya.

Dengan pemain naturalisasi ini kami berani menargetkan masuk semifinal karena di AFF U-19 tahun lalu di Laos kami hanya sampai di babak penyisihan.

Jika bisa ke final ya ingin juara,” tegas Dan Padernal. (dbs/epe)

Kursi Liestiadi Terusik

Manajemen Bersikukuh, Suporter Gerah

GRESIK (BM) – Desakan suporter agar manajemen Persegres Gresik United memecat pelatih Liestiadi tidak mengganggu persiapan tim jelang menantang Persipura Jayapura. Manajemen memastikan tetap mempertahankan arsitek asal Medan tersebut. Apalagi, posisi Persegres saat ini cukup riskan jika melakukan pergantian pelatih dengan hanya tersisa tiga laga di putaran pertama TSC 2016.

Namun perjalanan Laskar Joko Samudro sudah membuat gerah Ultrasmania. Mereka hanya mampu meberikan kejutan di laga perdana dengan mengalahkan Persela Lamongan. Selepas itu, prestasi Per-

segres naik turun. Parahnya, kini posisi tim asal Kota Pudak ini hanya berada satu strip di atas penghuni dasar klasemen.

“Saya kira, hasil buruk yang dicapai Persegres dalam beberapa pertandingan terakhir, lebih dikarenakan tim tidak dapat menurunkan susunan komposisi pemain terbaik. Jadi, pergantian pelatih masih belum ada dalam wacana kami. Tapi kalau pemain, memang ada. Fokus kami saat ini adalah menata tim dulu agar bisa lebih bersaing di putaran kedua TSC,” ungkap manajer Persegres Bagoes Cahyo Yuwono, Kamis (18/8).

Ia mengakui komposisi terbaik Persegres adalah di pekan perdana kala mengalahkan

FOTO:BM/TOVAN BEKA

FOKUS: Di tengah desakan mundur dari suporter, Liestiadi tetap tak gamang dengan memilih fokus hadapi Persipura

tuan rumah Persela. Selebih­ nya, Laskar Joko Samudro harus berganti-ganti komposisi pemain. “Komposisi utama Persegres itu ya saat pertandin-

gan lawan Persela saja. Selebihnya kami tidak tampil dengan skuat utama, dengan berbagai kendala,” jelasnya.

Mulai bermunculannya

desakan agar mundur, enggan ditanggapi Liestiadi. Kendati begitu, dia tak mau membela diri. Ia menyerahkan semua keputusan kepada manajemen. Sebab Liestiadi merasa tak perlu menjelaskan kondisi timnya yang hingga saat ini belum membaik. “Biar orang tahu sendiri bagaimana kondisi tim ini, dan siapa saya,” sebutnya.

“Saya no comment. Saya sudah bekerja keras untuk tim ini, begitu juga pemain. Bukan kapasitas saya menjawab tuntutan mereka. Saya lebih baik fokus persiapan tim menghadapi lawan tangguh Persipura, Sabtu (20/8) besok,” tandas mantan asisten pelatih Timnas Indonesia dan Timnas U-22 ini. (dek/epe)

Indomaret-Milo Volleyball Tournament

Setiap Tim Diperbolehkan Pasang Pemain Nasional

SURABAYA (BM) – Turnamen bola voli tingkat pelajar se-Jatim yang digagas Indomaret Sidoarjo bakal terasa geregetnya. Pihak penyelenggara ajang bertajuk Indomaret-Milo Volleyball Tournament mengizinkan penggunaan pemain nasional.

Sebanyak 32 tim di tingkat SMA/SMK dan 16 tim tingkat SMP dari seluruh wilayah Jatim akan berpartisipasi di GOR Delta Sidoarjo, 22 Agustus - 2 September mendatang. Total hadiah yang disediakan di turnamen ini sebesar Rp 27 juta.

Juara pertama di tingkat SMA/ SMK mendapat Rp 10 juta. Sedangkan juara pertama untuk level SMP diganjar Rp 3 juta.

Most Valuable Player (MVP) masing-masing tingkat akan

FOTO: BM/IST

GEREGET: Para peserta turnamen bola voli Indomaret Sidoarjo saat menjalani proses verifikasi dan technical meeting boleh diperkuat pemain nasional.

mendapat hadiah Rp 500 ribu.

Ketua Panitia turnamen Sutono menegaskan para peserta dipersilahkan menggunakan

pemain nasional. Asalkan pemain tersebut memang bersekolah di SMP atau SMA yang terdaftar. Serta usianya

sesuai dengan ketentuan yang dicanangkan oleh pihak penyelenggara. “Haram hukumnya menggunakan pemain dari luar sekolah,” tegasnya dalam technical meeting, Kamis (18/8).

Tono, sapaan akrabnya, menyatakan salah satu tujuan even ini adalah menumbuhkan rasa cinta para pelajar untuk berlatih bola voli. Sekaligus mendulang prestasi. “Kami mencoba menciptakan iklim kompetisi sejak usia dini. Kami berharap muncul pemain yang bisa kita banggakan di masa mendatang,” jelas mantan libero nasional ini.

Sementara itu, para peserta mengaku sudah tak sabar untuk berpartisipasi pada even ini. Sebab selama ini sangat ja-

rang pihak swasta yang menggelar turnamen dengan standar nasional. “Ini sudah kami tunggu-tunggu. Selama ini jarang sekali kejuaraan yang dilaksanakan oleh swasta. Kami semua hanya bergantung even dari pemerintah, yaitu Dispora,” beber manajer sekaligus pelatih tim SMPN 1 Wonoayu, Sidoarjo Agung Dedy Purnomo.

Untuk kategori SMP, pertandingan akan menggunakan sistem two winning set di babak 16 besar dan 8 besar.

Sedangkan pertandingan semifinal dan final menggunakan three winning set. Sedangkan untuk kategori SMA/SMK, seluruh pertandingan mulai penyisihan hingga final menggunakan sistem three winning set. (dek/epe)

FOTO ISTIMEWA

BERKEMBANG: Modal dari hasil try out dinilai belum cukup bagi jatim ketika sukses menaklukan Jabar dalam ujicoba kemarin.

FRIENDLY MATCH JADWAL PERTANDINGAN JUMAT, 19 AGUSTUS Indonesia U-19

vs

Filipina U-19

TORABIKA SOCCER CHAMPIONSHIP 2016 JADWAL PERTANDINGAN JUMAT, 19 AGUSTUS Bali United vs Sriwijaya FC (siaran langsung Indosiar, pukul 16:00 WIB) Persela Lamongan vs Bhayangkara Surabaya United (siaran langsung SCTV, pukul 21:00 WIB) SABTU, 20 AGUSTUS Perseru Serui vs Madura United Persipura Jayapura vs Persegres Gresik United Arema Cronus vs Pusamania Borneo FC (siaran langsung SCTV, pukul 19:00 WIB) MINGGU, 21 AGUSTUS Barito Putera vs Persiba Balikpapan Persija Jakarta vs PSM Makasar (siaran langsung Indosiar, pukul 16:00 WIB) PS TNI vs Persib Bandung (siaran langsung SCTV, pukul 19:00 WIB) SENIN, 22 AGUSTUS Mitra Kukar

vs

Semen Padang

Klasemen Sementara TSC 2016 1 Madura United 2 Arema Cronus 3 Sriwijaya FC 4 Semen Padang 5 Bhayangkara SU 6 Persipura 7 Persib 8 Perseru 9 Pusamania Borneo FC 10 Persiba 11 Bali United 12 Mitra Kukar 13 PSM 14 PS TNI 15 Persija 16 Persegres GU 17 Barito Putera 18 Persela

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

10 9 7 8 8 7 6 6 5 5 4 3 5 4 3 3 3 3

3 4 6 2 2 4 5 3 4 4 6 8 2 4 5 5 4 1

2 2 2 5 5 4 4 6 6 6 5 4 8 7 7 7 8 11

25-16 20-6 25-10 23-13 22-17 18-15 16-16 13-18 21-18 19-21 16-20 19-18 21-24 18-26 9-19 17-28 21-26 15-27

33 31 27 26 26 25 23 21 19 19 18 17 17 16 14 14 13 10

Top Skor 12 Gol: Luis Carlos Junior (Barito Putera) 11 Gol: Marcel Silva Sacramento (Semen Padang), Rodrigues Aracil Pablo (Madura United) 8 Gol: Alberto Goncalvez, Hilton Moreira (Sriwijaya FC), Shohei Matsunaga (Persiba Balikpapan) 7 Gol: Ferdinand Sinaga (PSM)

SAMBUNGAN 07

berita metro

www.beritametro.co.id

JUMAT, 19 AGUSTUS 2016

Menunggu Keputusan Megawati PDIP...

Sambungan Halaman 1 berdasarkan peraturan partai, secara otomatis mendapatkan pemetaan dukungan politik,” kata Hasto.

jadi pertimbangan DPP partai,” ucap Hasto.

Kendati demikian, ia menegaskan, semua kemungkinan masih sangat terbuka hingga keluar keputusan resmi dari Megawati Soekarnoputri, yang merupakan pemimpin tertinggi. “Tapi semua ini masih berproses dan belum final,” tutup Hasto.

Risma Meroket Pada kesempatan lain, Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai KOPI) merilis survei elektabilitas tokoh jelang Pilgub DKI 2017.

Hasilnya, elektabilitas Tri Rismaharini meroket, sementara petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) stagnan.

“Saya pernah bilang elektabilitas Ahok memang belum sampai 50 persen, 40 persen itu rawan. Ada contohnya waktu Foke dan Jokowi-Ahok. Waktu itu Jokowi hanya 17 persen, Foke 49 persen seminggu sebelum pencoblosan. Akhirnya Jokowi-Ahok menang,” ucap Wasekjen PKB Daniel Johan saat dihubungi, Kamis (18/8).

Menurut Daniel, elektabilitas Ahok di Pilgub DKI yang tinggi sejak awal sangat wajar karena dia adalah incumbent. Namun dengan hasil survei yang menunjukkan elektabilitasnya stagnan, maka Ahok, kata Daniel, perlu evaluasi diri.

“Sebenarnya masyarakat itu banyak kekecewaan dengan Ahok,” ujar anggota DPR itu.

Sementara dengan tingginya elektabilitas Risma, Daniel meyakini bahwa kans Risma untuk memenangkan Pilgub DKI semakin besar. Tinggal Risma mengambil keputusan untuk maju di Pilgub DKI, meski tak diusung PDIP. “Dengan melesatnya Risma,

Prioritas Hasto Kristiyanto juga mengatakan, pasangan petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat, menjadi prioritas bagi PDIP untuk diusung pada Pilkada DKI 2017. “DPP PDIP partai memiliki mekanisme kelembagaan, bahwa gubernur dan wagub yang menjabat, yang mendapat dukungan dari PDIP, tentu mendapat prioritas,” ujar dia.

Meski demikian, lanjut Hasto, sesuai dengan peraturan partai, DPP PDIP akan melakukan evaluasi dan membuat parameter bagi para pasangan petahana yang pernah diusung PDIP. Menurut Hasto, hal tersebut dilakukan terhadap Ahok dan Djarot dalam proses pencarian bakal calon kepala daerah.

Hasto mengakui bahwa berdasarkan survei, petahana selalu mendapat kecenderungan untuk mendapat elektabilitas yang tinggi.

Ia membenarkan bahwa Ahok dan Djarot termasuk padangan bakal calon yang diperhitungkan oleh PDIP. “Karena itu, Pak Ahok dan Djarot,

memberikan kemungkinan bisa memenangkan Pilgub DKI. Sangat signifikan kalau sudah 20 persen. Itu Bu Risma belum turun ke DKI, kalau Ahok sudah setiap hari,” terang Daniel.

“PKB mendorong sekaligus menantang Bu Risma berani maju untuk DKI-1 demi kepentingan nasional. Seandainya PDIP ke Ahok, maka partai lain bisa mengusung Risma,” tegasnya.

Survei kedai KOPI dilaksanakan 11-13 Agustus 2016 dengan wawancara tatap muka kepada 400 responden yang tersebar secara proporsional di 40 kelurahan di Jakarta. Pemilihan sample dilakukan secara acak menggunakan metode sample acak bertingkat dengan margin of error (MOE) 4,9% dan tingkat kepercayaan 95%.

Hasilnya, elektabilitas Ahok tertahan di bawah sebesar 47,9%, belum bisa melampaui 50%+1. Bila dibandingkan hasil survei Februari 2016 lalu, elektabilitas Ahok terbaca stagnan.

Sementara itu Tri Rismaharini (Risma) elektabilitasnya menguat tajam menjadi 28,6% atau naik 22,8% dibanding dengan hasil survei Februari 2016 lalu yang hanya 5,8%. Popularitas Risma juga terbilang tinggi hingga mencapai 81,4%. ’Ahok Pasti Tumbang’ Kandidat calon wakil gubernur Djarot Saiful Hidayat menyatakan yel-yel ‘Ahok Pasti Tumbang’ dari PDIP Jakarta adalah hal biasa. Yel-yel itu muncul sebelum ada keputusan dari PDIP soal siapa yang bakal didukung di Pilgub DKI 2017.

“Itu kan untuk internal

Jalan Macet PEMKOT...

“Dua gudang ini merupakan milik dua orang, yang No 118 milik Pak Rosidi dan No 122 milik Pak Holidi. Luas lahannya kurang lebih 900 meter persegi.

Total dua gudang hampir 3000 meter persegi. Eksekusi harus tuntas hari ini,” kata Irvan.

Kemacetan Akibat proses eksekusi tersebut, jalur arah Surabaya Timur mengalami kemacetan

Sambungan Halaman 1 yang cukup parah. AKP Rini Kanit Lantas Polsek Simokerto mengatakan, jalur dari timur ke barat yakni Tol Suramadu, Kedung Cowek, sampai Jl Raya Kenjeran (Makam Rangkah) mengalami kemacetan. Kepadatan juga terjadi di arah sebaliknya, atau jalur dari timur ke barat mulai Kembang Jepun, Jl Kapasan, Kaliondo, dan Jl Kenjeran (Makam Rangkah).

Rini mengatakan, contra flow dilakukan sepanjang 200 meter. Sumber kepadatan ada di contra flow tersebut, kendaraan mengarah ke barat ditutup total kemudian diarahkan ke putar balik makam WR Supratman Jl Kenjeran.

“Yang dari barat tidak bisa masuk ke Tambak Rejo, diluruskan ke arah Kenjeran atau Kedung Cowek. Kalau hari biasa memang bisa dilalui,” katanya. (ssc/tit)

Tarik Utang untuk Bayar Bunga UTANG...

Darmin menjelaskan, pemerintah bisa mengandalkan kinerja realisasi investasi mulai tahun depan, setelah beberapa penandatanganan kontrak pengadaan proyek infrastruktur seperti jalan raya maupun pembangkit listrik dilakukan pada 2016.

“Paling tidak NovemberDesember atau awal tahun 2017 mulai realisasi setelah adanya financial closing, di sini investasi akan terjadi. Itu yang akan tercatat sebagai realisasi dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.

Namun, Darmin mengingatkan kemungkinan pencapaian investasi yang belum memadai, karena masa pengerjaan proyek atau pembangunan infrastruktur bisa berlangsung lebih lama dari perkiraan awal.

“Investasi itu realisasinya bisa lambat karena umumnya jangka panjang seperti jalan tol dan pembangkit listrik. Mulainya saja bisa setelah dua atau tiga tahun,” katanya.

Selain investasi, Darmin mengatakan pemerintah masih bisa mengandalkan konsumsi rumah tangga untuk mendukung kinerja perekonomian, dengan menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian laju inflasi.

Meski begitu, tantangan perekonomian global masih menjadi hambatan lain yang bisa menahan potensi pertumbuhan ekonomi 2017 karena gejolak di negara maju maupun berkembang telah mengganggu kinerja sektor perdagangan nasional hingga sekarang.

“Kalau dari q to q terlihat ada pergerakan naik dari ekspor maupun impor, tapi kita tidak bisa berbuat banyak. Ini kita sadari sebagai tantangan

Sambungan Halaman 1 berat karena belum pulihnya pertumbuhan ekonomi global,” ucapnya.

Darmin menyakini pemerintah bisa mengatasi berbagai tantangan domestik maupun global, karena telah menyiapkan antisipasi berupa penerbitan paket kebijakan ekonomi yang hasilnya bisa mulai terlihat efektif pada 2017.

“Dari plus minus itu semua kalau digabung, kita percaya bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi, tapi memang tidak begitu banyak,” imbuhnya.

Secara keseluruhan, pemerintah mengharapkan adanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas pada 2017 dengan perbaikan kualitas sumber daya manusia, produktivitas dan memperbaiki pemerataan pembangunan ekonomi.

Utang Rp 3.362 T Kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia sudah tidak sehat.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengingatkan pengelolaan APBN harus hati-hati. Alasannya, keseimbangan primer dalam RAPBN 2017 mengalami defisit Rp 111,4 triliun. Artinya pemerintah menarik utang untuk membayar bunga utang.

Pendapat senada juga disampaikan Analis Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Dani Setiawan. Menurutnya, defisit yang semakin melebar ditambah dengan penumpukan utang yang terus bertambah bakal menjadikan Indonesia tidak memiliki daya tawar tinggi di kancah internasional dan rentan disetir oleh negara maju.

Apalagi sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan RAPBN 2017

tidak sehat lantaran terdapat acuan berutang untuk menutup utang di masa lalu.

Seperti diketahui di dalam RAPBN 2017, target penerimaan ditetapkan sebesar Rp 1.737,6 triliun. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan belanja negara sebesar Rp 2.070,5 triliun. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa Sri Mulyani akan membuat skema pembiayaan belanja negara dengan utang. Terlebih lagi, utang yang digunakan, tidak untuk membiayai sektorsektor produktif.

“Apalagi kita ini negara berkembang yang mau meningkatkan daya saing ekonomi. Kebanyakan ya, jujur saja, negara yang banyak utangnya itu, daya tawarnya di kancah regional dan global itu rendah. Seperti mengekor saja gitu,” kata dia di kantor FITRA, Jakarta, Kamis (18/8).

Selain itu lanjut dia kondisi ini juga dikhawatirkan akan berdampak buruk untuk hubungan diplomatik dan ekonomi Indonesia secara jangka panjang. Seperti diungkapkan Sri Mulyani, utang Indonesia saat ini telah mencapai Rp 3.362,74 triliun.

“Indonesia tidak punya pilihan sebetulnya. Mengandalkan tax amnesty juga tidak mungkin.

Kenyataannya, amnesty pajak tidak masuk dalam RAPBN 2017 kan. Mau gimana selain utang?” sambungnya.

Dani mempertanyakan cara pemerintah yang memang sudah mendesain APBN dari awal dengan mode defisit agar menjadi alasan Indonesia untuk menarik utang dari luar negeri. “Coba kalau di desain surplus, bayar utangnya dari mana? Sedangkan di sektor penerimaan juga kita belum bisa mengandalkan apaapa,” tutup Dani. (kom/det/tit)

mereka karena belum ada keputusan resmi dari Partai,” kata Djarot yang juga Ketua DPP Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan PDIP ini, di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (18/8).

Bila nanti sudah ada dukungan resmi, PDIP diyakininya tak akan berbeda-beda pandangan lagi, semua pengurus bakal mendukung Ahok-Djarot.

“Kan biasa, kalau temanteman di DPD itu berbeda pendapat. Tapi kalau sudah ada keputusan, wah langsung dia karena sudah teruji militansi, loyalitasnya. Ini sama seperti tahun 2011-2012 waktu itu kan

ada beberapa perbedaan,” kata Djarot.

Djarot menilai yel-yel itu juga tak membikin gaduh politik internal PDIP. PDIP juga diyakininya bakal solid terus meski kadernya punya beragam pandangan.

“PDIP sudah sangat teruji,” kata Djarot yang kini menjabat Wakil Gubernur Jakarta ini.

Megawati, dikatakan Ahok dan Djarot, telah mendukung Ahok-Djarot berduet di Pilgub DKI 2017. Namun secara resmi, PDIP belum menentukan pilihannya untuk Pilgub DKI. Sandiaga-Saefullah

PKB menggalang dukungan dari partai-partai berbasis Islam untuk menyukseskan duet yang dimunculkan Partai Gerindra, yakni duet Sandiaga Uno dan Saefullah.

“PKB akan menggalang partai-partai berbasis Islam untuk mengusung Saefullah sebagai cawagub Sandiaga Uno,” kata Wakil Ketua DPW PKB Jakarta Abdul Aziz saat berbincang, Kamis (18/8).

Saefullah dinilai pantas mendampingi Sandiaga di Pilgub DKI 2017. Soalnya Saefullah dikatakannya mendapat dukungan dari kalangan ulama di Jakarta.

“Konsolidasi dengan partaipartai Islam kemungkinan digelar pekan depan,” kata Aziz.

Partai-partai berbasis Islam yang dimaksud adalah PPP, PAN, dan PKS. Hal ini dilakukan PKB Jakarta sesuai arahan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Selain Saefullah, ada nama lain yang juga didukung PKB untuk menjadi kandidat pendamping Sandiaga, yakni Wakil Sekjen PKB Luluk Nur Hamidah. “Kemungkinan, akhir bulan ini sudah selesai kepastian soal cagub dan cawagub ini,” ujar Aziz. (kom/ det/ant/tit)

Tak Ada Setoran Pejabat KONTRAS...

Sambungan Halaman 1

sampai Presiden memberikan mandat agar orang yang memberi informasi soal narkoba itu mendapat jaminan perlindungan dalam bentuk Keputusan Presiden,” ujar Haris saat ditemui dalam acara konferensi pers bertema “Nawa Cita, Pemberantasan Narkoba dan Ancaman Kebebasan Berkespresi” di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (18/8).

Haris Azhar melanjutkan bahwa sebagai bentuk komitmen pemberian jaminan perlindungan tersebut Presiden harus secara berkala menerima tentang informasi tersebut.

“Kalau ada laporan berkala Presiden akan lebih mudah mengawasi dan melakukan tindakan,” lanjutnya.

Haris kembali menegaskan bahwa jika tidak ada jaminan perlindungan tersebut Kontras akan tetap mencari cara untuk mengungkapkan informasi-informasi tersebut kepada publik.

“Kita lihat dulu, kalau tidak segera mendapat jaminan perlindungan akan tetap kami ungkap ke publik. Tapi dengan begitu nawa cita pemerintahan Joko Widodo akan dipertanyakan oleh masyarakat,” tegasnya.

Publikasi Temuan Haris Azhar menilai positif keberadaan tim independen untuk menginvestigasi keterangan almarhum gembong Freddy Budiman terkait jaringan narkoba. Tim independen ini dibentuk atas kerjasama TNI, Polri, dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Haris berharap hasil investigasi tim independen bisa dipublikasikan kepada masyarakat. “Kalau dipublikasikan akan memberi kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi. Kalau ada partisipasi dari masyarakat akan membantu pengungkapan kasus-kasus narkoba di Indonesia,” ujar Haris.

Namun Haris tetap berharap Presiden tetap membentuk tim independen yang lebih bebas dari segala bentuk kekuasaan. Tujuannya agar Presiden bisa mendapatkan keterangan yang sebenar-benarnya dengan menyaring informasi dari

tim independen tiga institusi tersebut.

“Informasi dari tim independen TNI, Polri, dan BNN dijadikan motivasi untuk membuat tim yang lebih besar dan terintegrasi dengan tim independen yang sudah ada sebelumnya. Tim independen buatan presiden sangat diperlukan, karena kalau mengandalkan tim independen dari lembaga negara mereka punya sifat saling melindungi antar anggota dalam institusi tersebut,” ungkapnya.

Telusuri Transaksi Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Muhammad Yusuf Selasa (16/8) lalu menemui Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian di Mabes Polri. Menurut informasi pertemuan itu membahas soal temuan PPATK atas transaksi pada Maret 2016 lalu sebesar Rp 3,6 triliun, yang diduga terkait jaringan narkoba Freddy Budiman.

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menolak menginformasikan soal informasi dari PPATK, menurutnya itu sangatlah rahasia.

“Informasi dari PPATK sangat rahasia, tidak boleh disampaikan ke publik. Kami komitmen apapun hasil PPATK akan kami klarifikasi,” ujar Tito, usai acara kenaikan pangkat 13 Pati Polri, Kamis (18/8) di Rupatama, Mabes Polri.

Mantan Asrena Polri ini mengaku kini pihaknya tengah melakukan penelusuran transaksi keuangan dan proses itu tengah berjalan. Ditegaskan Tito, saat ini proses yang terjadi yaitu penyelidikan, untuk menemukan adanya dugaan pidana, bukan penyidikan.

“Ini penyelidikan bukan penyidikan, kalau penyidikan berarti sudah terjadi pidana dan harus diungkap siapa tersangkanya. Kalau penyelidikan, jadi informasi yang sumir ini apa betul ada pidana? Kalau betul ada pidana kita akan proses jadi penyidikan,” ungkapnya.

Apabila tidak ada pidananya, maka mau tidak mau kasus-kasus dihentikan demi

kredibilitas. Dan Tito tidak ingin Polri dianggap menutupnutupi.

“Jangan sampai nanti Polisi dianggap menutup-nutupi.

Kami komitmen, polisi sangat tegas dan tidak toleran. Termasuk anggota yang terlibat, kami akan proses siapapun dia,” tuturnya.

Ketegasan Polri itu, diungkapkan Tito tercermin dalam diikutsertakannya unsur eksternal Polri dalam tim Investigasi bentukan Polri guna membuktikan kebenaran testimoni Freddy Budiman.

“Kami komit dan tegas, makanya kami undang Ibu Poengky dari Kompolnas, dia mantan Imparsial. Pak Hendardi dari Setara Institute dan Pak Ghazali dari akademisi yang juga cukup kredibel. Biar mereka terlibat, mengamati penyelidikan itu dilakukan secara objektif,” tambahnya.

Tak Ada Setoran Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, tidak ada ditemukan aliran dana Rp 90 miliar dari Freddy Budiman kepada pejabat polri seperti yang diberitakan sebelumnya.

“Intinya kami tidak melihat dari Freddy Budiman ke anggota yang Rp 90 miliar,” ujar Tito usai menggelar pertemuan dengan PBNU, di Jakarta, Kamis (18/8).

Tito menjelaskan, berbagai langkah telah dilakukan oleh tim pencari fakta terkait testimoni Freddy Budiman. Di antaranya kerjasama dengan PPATK. Kendati demikian, mantan Kapolda Papua itu tidak akan mengungkap hasil dari PPATK ke publik. Pasalnya hal tersebut bersifat rahasia dan yang menyampaikan ke publik akan dikenakan pidana.

Namun, Jenderal bintang empat itu menegaskan, tidak ada aliran dana Freddy Budiman ke sejumlah jenderal di lingkungan Mabes Polri. “Nggak ada itu, nggak ada,” kata Tito.

Tim investigasi telau dibentuk yang dipimpin Irwasum Polri. Dalam tim investigasi melibatkan pihak di luar polri seperti Kompolnas, akademisi dan Setara Institute.

Menurut Tito dengan melibatkan pihak luar untuk men-

jamin yang dikerjakana tim investigas berjalan obyektif dan independen. Presiden telah mengapresiasi tim investigasi yang dibentuk. “Itu artinya kita dipercaya,” ujar Tito.

Belum Lihat Video Kepolisian Republik Indonesia belum mengetahui adanya video rekaman testimoni Freddy Budiman. Video itu disimpan salah satu pejabat Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM).

“Kami (Polri) belum dengar ada percakapan itu, video, rekaman dan sebagainya,” kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (18/8).

Boy justru tak yakin ada video rekaman testimoni mengingat di dalam lapas tidak diperkenankan membawa alat perekam atau alat elektronik lainnya. Jenderal bintang dua ini kembali menegaskan sampai saat ini Polri belum menemukan video tersebut.

“Soalnya tidak boleh bawa apa-apa ke dalam lapas. Jadi kami tidak dengar dan belum menemukan sampai hari ini,” ujar Boy. Diketahui, video testimoni Freddy Budiman diambil sehari sebelum dieksekusi mati regu tembak oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kemenkum HAM. Sampai saat ini, video itu masih disimpan rapat-rapat oleh pihak Kemenkum HAM. Bahkan, sejumlah pihak mendesak Menkum HAM Yasona Hamonangan Laoly membuka video pengakuan Freddy itu.

Laoly diminta membeberkan isi video yang berdurasi kurang lebih 30 menit itu ke publik khususnya kepada tim independen yang dibentuk Polri.

Kepala Bagian Humas Ditjen PAS Kemenkum HAM, Akbar Hadi membenarkan adanya rekaman video pengakuan Freddy. Hanya saja, dia berkelit jika video itu berisi tentang dokumentasi perubahan sikap Freddy sebelum dieksekusi mati.

“Itu hanya video pembinaan terkait dengan perubahan sikap Freddy,” kata Akbar beberapa waktu lalu. (mer/rep/tit)

Panggil Manajemen Gojek KETUA... dan tuntutan mereka. Petugas Keamanan dewan menerima dengan baik dan mempersilakan perwakilan tersebut untuk masuk ke ruang Banleg DPRD Kota Surabaya.

“Kami ke sini meminta agar para anggota Dewan bisa memfasilitasi berbagai persoalan yang kita hadapi,” ujarnya, Kamis (18/8).

Handoko menyampaikan bahwa ada beberapa kebijakan operator Gojek pusat yang merugikan pengemudi.

Salahsatunya adalah tarif per kilometer yang diturunkan.

“Penumpang saja tidak protes, kenapa operator pusat justru menurunkan? Kita minta dikembalikan seperti semula,” urainya.

Hal lain yang dipermasalahkan oleh pengemudi Gojek ini adalah suspend. Selama ini mereka merasa dipingpong saat akan membuka suspend tersebut. Akibatnya, beberapa pengemudi terpaksa menganggur, karena suspend tak segera dibuka. Bahkan ada yang tidak bisa menarik ojeknya sampai

Sambungan Halaman 1 enam bulan.

“Saat ditanya jawabnya menunggu keputusan pusat untuk membuka suspend itu.

Padahal di Surabaya ka ada kantor cabangnya,” keluh Handoko.

Belum ada tanggapan baik dari kantor cabang Gojek Surabaya, maupun dari para anggota Dewan. Sebab, pada saat bersamaan, para legislator tersebut sedang mengikuti Rapat Paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi terkait rancangan peraturan daerah (Raperda) Penyelenggaraan Jaringan Utilitas.

Sholehudin salah satu peserta aksi yang lain mengaku bahwa selama ini para pengemudi Gojek tak ubahnya seperti sapi perah. Hal itu dikarenakan pengemudi dipaksa begitu saja mengikuti setiap kebijakan dari kantor pusat.

“Kalau kami tidak mengikuti biasanya langsung diputus.

Ini kan merugikan kami yang kerja di lapangan,” jelasnya.

Para pengemudi Gojek ini berharap agar anggota dewan

mau menekan pihak cabang Gojek Surabaya. Sebab selama ini tuntutan mereka selalu tak direspon. Mereka meminta dipertemukan di gedung dewan dan difasilitasi oleh anggota dewan.

Jawaban Dewan Di Kantor DPRD Kota Surabaya, para demonstran ditemui oleh Armuji Ketua DPRD Kota Surabaya. Setelah menerima keluhan dari perwakilan Driver Gojek, Armuji menyimpulkan perusahaan berbasis transportasi itu telah menerapkan sistem yang tidak konsisten.

“Senin pekan depan kami memanggil manajemen Gojek untuk menjelaskan ke DPRD Kota Surabaya. Ini sama dengan perusahaan aplikasi yang lainnya yang bergerak di transportasi, lama-lama merugikan mitranya,” katanya di tengah kerumunan massa.

Armuji juga memastikan, jika pihak menajemen Gojek tidak memenuhi panggilan maka akan meminta Satpol PP menutup kantor Gojek yang ada di Surabaya.

“Kalau dipanggil dua kali tidak hadir untuk menjelaskan masalah ini, maka kami minta Satpol PP untuk menutup kantornya. Dibubarkan saja Gojek di Surabaya,” katanya.

Dikeroyok Aksi unjuk rasa sempat diwarnai kericuhan, karena pendemo mengeroyok pengemudi Gojek yang masih melayani order saat aksi digelar.

Kericuhan tersebut terjadi saat aksi digelar di Jalan Yos Sudarso, depan gedung DPRD Surabaya. Saat sejumlah perwakilan diminta menyampaikan aspirasi ke pimpinan DPRD Surabaya, pendemo yang ada di luar gedung melihat beberapa pengemudi Gojek yang masih beroperasi menerima order.

Parar pendemo pun mengamankan dan bahkan sempat memukul pengemudi Gojek tersebut. Untungnya kedua pengemudi Gojek segera diamankan oleh polisi dari amuk pendemo.

“Demo ini demi nasib pengemudi Gojek, dia malah menerima order,” kata salah satu pendemo. (*)

08 www.beritametro.co.id

JUMAT, 19 AGUSTUS 2016 INDEX HARGA SAHAM SUMBER: IMQ21.COM 18-AGUSTUS-2016

1.67% IHSG 5,461

-1.6% NIKKEI

16,486

-0.2% STI 2,838

-0.0% FTSE 6,858

0.0% KLCI 1,695

0.1% DJIA

18,574

HARGA EMAS

0.0% NASDAQ

JUAL (RP/GR)

BELI (RP/GR)

US$/OZT:

568,478

545,739

1,348.20

KURS MATA UANG

IDR/USD: 13,115

5,229

SUMBER: GERAIDINAR 18-AGUSTUS-2016

SUMBER: KLIKBCA.COM 16-AGUSTUS-2016 / 16:05 WIB

JUAL USD SGD EUR AUD

13118.00 9788.08 14877.12 10131.86

BELI 13098.00 9768.08 14777.12 10051.86

Juli, Penjualan Mobil Anjlok Jadi 62.585 Unit JAKARTA (BM) - Penjualan mobil di Indonesia sepanjang bulan Juli 2016 mengalami penurunan tajam dibandingkan bulan sebelumnya. Ini menunjukkan masih lesunya dunia otomotif saat ini. Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyebutkan, penjualan wholesales kendaraan roda empat pada Juli mencapai 62.585 unit. Penjualan mengalami penurunan tajam dibandingkan periode Juni sebesar 91.471 unit.

Angka penjualan Juli menjadi yang terendah sepanjang tahun 2016 ini.

Bila dibandingkan periode yang sama tahun 2015, angka penjualan masih lebih baik. Pada Juli tahun kemarin, penjualan kendaraan roda empat hanya mencapai 55.615 unit. Total penjualan Juli 2016, data klasemen dipuncaki oleh Toyota, Daihatsu, Honda, Mitsubishi, dan Suzuki.

Adapun faktor penurunan penjualan bulan Juli karena masa kerja yang lebih singkat dikarenakan libur panjang Idul Fitri dan tahun ajaran baru. Berbeda dengan bulan Juni, sebelum Idul Fitri, lazimnya penjualan otomotif atau mobil mengalami

BERIKUT DATA PENJUALAN MOBIL BULAN JULI 2016:

FOTO: BM/IST

MENURUN: Persaingan dunia otomotif masih ketat seiring masih lemahnya daya beli masyarakat.

lonjakan karena dipicu permintaan untuk digunakan mudik.

Vice President Director Toyota Astra Motor (TAM), Henry Tanoto, mengatakan “Pertama, masa hari kerja yang lebih pendek di Juli.

Kedua, harus diakui bulan ini lain dari pada yang lain. Konsumen menginginkan mobil yang ready, konsumen itu maunya bisa mendapatkan unit pada Juni karena untuk kepentingan Lebaran. Jadi Juli ini

pasti akan terjadi penurunan,” jelasnya.

Pendapat senada juga diutarakan Marketing & After Sales Service Director PT Honda Prospect Motor (HPM) Jonfis Fandy. Menurutnya, penjualan Honda pada bulan Juli yang mencapai 9.308 unit berbanding penjualan Juni sebanyak 19.472 unit, disebabkan pengaruh libur panjang yang menyisakan dua pekan hari kerja. Namun, Jon-

No

Merk

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Toyota Daihatsu Honda.

Mitsubishi Suzuki Datsun Hino Isuzu Nissan Mazda Mercedes-Benz Lexus UD Trucks Chevrolet KIA BMW Hyundai Tata VW MINI

Total 25.572 unit 10.689 unit 9.308 unit 5.678 unit 5.040 unit 2.215 unit 1.655 unit 720 unit 648 unit 244 unit 202 unit 142 unit 124 unit 108 unit 101 unit 101 unit 88 unit 33 unit 26 unit 15 unit

fis optimistis pasar otomotif kembali bergairah, apalagi saat ini sedang digelar Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2016.(nat/dra)

Minim WP, DJP Jatim II Targetkan Rp 2 Triliun

SURABAYA (BM) - Kantor Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II menargetkan dana masuk hingga Rp 2 triliun dari program Amnesti Pajak yang dicanangkan sejak sebulan lalu.

Hingga pekan ini, DJP Jatim II mencatat sudah ada Rp 7,6 miliar dana yang terkumpul dari Amnesti Pajak dan Rp 3,3 miliar di antaranya merupakan dana Wajib Pajak (WP) yang disimpan di luar negeri dan masuk ke DJP Jatim 2 atau Repatriasi.

Kepala Kantor Wilayah DJP Jatim II, Irawan, mengatakan Rp 7,6 miliar didapatkan dari 160 WP yang sudah meminta pengampunan pajak dengan total kekayaan mereka sekitar Rp 478 miliar. Sebanyak 160 WP yang sebagian besar melaporkan kekayaan pribadi mereka, sementara WP badan atau perusahaan belum banyak yang mengambil kesempatan amnesti pajak.

FOTO: BM/ALI TOPAN

MINIM: Kantor Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II terus melakukan berbagai upaya untuk mencapai target pendapatan pajak sebesar Rp 2 miliar dari program Tax Amnesty dari pemerintah.

“Kami sudah memiliki beberapa catatan terkait WP badan yang belum melaporkan pajaknya. Amnesti pajak akan kami tawarkan kepada mereka. Sehingga jalur hukum tak harus kami lakukan,”

ungkap Irawan, di Surabaya kemarin. “ Ya k i n l a h i n i m u r n i pengampunan pajak. Kami tidak punya niat apapun selain membantu masyarakat dalam pelaporan pajaknya

yang belum terlaporkan,” tegas Irawan. Pihaknya optimis target pendapatan pajak dari amnesti pajak sebanyak Rp 2 triliun dan akan tercapai dari 1,5 juta WP yang terdaftar baru 669.000 WP yang melaporkan

SPT-nya beberapa waktu lalu dari target 770.000 laporan SPT WP. Sisanya tak melapor karena sudah pindah serta alasan administrasi lainnya.

“Banyak juga warga Jatim yang belum menjadi WP. Amnesti pajak ini diharapkan mampu menjadi penyemangatnya. Apalagi saat ini kami terus gencar melakukan sosialisasi,” jelasnya.

Sementara Direktur Utama PT Blauran Jaya Mulya (Empire Palace Hotel), Trisulowati yang meminta pengusaha jangan takut dengan pelaporan pajak. Jika dulu petugas pajak memang terkesan menyeramkan dan terlalu membuat rumit. Maka saat ini gambaran itu sudah tak ada lagi. “Perusahaan kami pun sering salah menafsirkan perhitungan pajak, tetapi kami selalu diajari oleh petugas pajak yang justru mau datang ke kantor kami hanya untuk melayani kami,” ujarnya. (top/tit)

Penurunan DP Perumahan Hanya Sementara

JAKARTA (BM) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa kebijakan relaksasi penurunan down payment atau uang muka kredit perumahan (loan to value) hanya berlaku sementara. “Kalau LTV dalam konteksnya pro aktif dan mustinya juga sementara. Jadi kalau memang sedang longgar mengalami penurunan, kami dorong,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad, kemarin.

Relaksasi ini, menurut Muliaman, dapat dicabut kembali ketika pertumbuhan sektor properti sudah tinggi. Pada kondisi perekonomian domestik memang tengah lesu dan pihaknya mendorong untuk industri properti yang terkena imbas kelesuan. Pertumbuhan sektor properti dinilai penting, karena menjadi indikator ganda tumbuh kembangnya sektor lain. “Hal yang berkaitan den-

gan properti banyak sekali mulai dari besi, pasir, semen dan sebagainya.

Jadi bisa menjadi leading indicator untuk menggambarkan kemajuan perekonomian,” ujar Muliaman.

Sebelumnya, Deputi Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan bahwa uang muka pembelian properti akan berlaku dalam bulan ini, namun masih menunggu proses administrasi. Menurut informasi,

besaran loan to value meningkat dari 80 persen menjadi 85 persen, sehingga memungkinkan konsumen untuk menyediakan uang muka lebih murah menjadi 15 persen dari sebelumnya 20 persen.

Dia memprediksi bahwa kredit properti akan meningkat seiring dengan keluarnya relaksasi tersebut. Perry mengakui bahwa kebijakan tersebut ditujukan untuk mendorong permintaan kredit properti perbankan.(nis/dra)

ISCME 2016 Ajang Pertemuan Investor dan Pasar Modal

SURABAYA (BM) - Investor Summit and Capital Market Expo (ISCME) kembali digelar di Surabaya dan akan berlangsung 18 hingga 20 Agustus 2016 mendatang. ISCME sebagai ajang temu investor dan pasar modal diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dengan dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Delapan belas perusahaan tercatat akan menyampaikan paparannya selama dua hari.

Di antaranya PT Bank Mandiri (Persero), PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Gudang Garam Tbk, PT Astra Otoparts Tbk, PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Lautan Luas, PT Bank

FOTO: BM/ALI TOPAN

PEMBUKAAN: Gubernur Jawa Timur Soekarwo resmi membuka Investor Summit and Capital Market Expo (ISCME) ke VI di Grand City Surabaya kemarin. Ajang ISCME yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI), mampu meningkatkan target IPO di Jatim.

Bukopin, PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk, dan lain-lain.

“Investor Summit kali ini di Surabaya karena kami yakin banyak potensi perusahaan seperti BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dan swasta di

Jawa Timur yang jadi target Initial Public Offering ( IPO),” kata Direktur Utama BEI Tito Sulistio saat pembukaan Investor Summit and Capital Market Expo di Grand City Surabaya kemarin. Menurut Tito, perte-

muan investor ini menargetkan peningkatan pasar modal alias market capitalization. Secara nasional, besarnya pasar modal selisih sedikit dengan besar pasar perbankan.

“Tapi sudah lebih besar dari Malaysia, Thailand, dan Filipina,” katanya. Lebih rinci, Tito menyebutkan hingga kini terealisasi berkisar Rp 5.900 triliun.

Dikatakan angkanya mencapai Rp 6.162 triliun, berarti lebih besar dari total aset perbankan.

“Kami menargetkan market capitalization tahun ini minimum diatas Rp 6.100 triliun.

Kami berharap akhir tahun ini tercapai,” tambahnyaTito.

“Awalnya Rp 5.200 triliun lalu jadi Rp 5.500 triliun, sekarang Rp 5.900 triliun. Ini besar sekali,” tambahnya. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida menambahkan,

terdapat 42 perusahaan efek yang berkantor pusat di Jawa Timur dan menjadi anggota bursa efek pusat. Sebanyak 75.000 investor yang sudah memanfaatkan pasar modal.

Ada sebanyak 27 emiten yang berkantor pusat di Jawa Timur. Juga ada 35 perguruan tinggi provinsi itu yang memiliki Galeri Investasi. Selain paparan publik, Investor Summit and Capital Market Expo juga menyediakan sesi perbincangan (talkshow) yang menghadirkan Presiden Direktur PT AKR Corporindo Tbk Haryanto Adikoesoemo, founder Bukalapak Achmad Zacky tentang kisah sukses perusahaannya.

Serta duet analis finansial Prita Ghozie dan selebritas Mona Ratuliu mengenai pengelolaan keuangan keluarga yang efektif. (top/tit/*)

PENGEMBANGAN

Kembangkan Kawasan, ABMA Land Jual Saham JAKARTA (BM) - Guna perluasan perusahaan dalam melakukan pembangunan properti dengan melepas 25 persen atau sebanyak-banyaknya 3,33 miliar lembar saham dalam gelaran penawaran saham perdana (Initial Public Offering/IPO). PT Anugerah Berkah Madani (ABMA Land) telah mengincar dana segar mencapai Rp 4,16 triliun.

Presiden Direktur ABMA Land, Musyanif menyatakan, perseroan menawarkan harga saham perdana di kisaran antara Rp 800-Rp 1.250 per lembar. Dijelaskan, perusahaan telah mendapatkan pernyataan pra-efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diperoleh pada 15 Agustus 2016 dan masa penawaran awal dilangsungkan pada 16-25 Agustus 2016. Sementara, pencatatan saham direncanakan dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 15 September 2016.

“Kami akan catatkan saham di BEI pada September mendatang,” ucap Musyanif, kemarin. Sebagian besar dana akan digunakan untuk pembangunan delapan proyek properti. Total dana yang digunakan sebesar 87,5 persen. Delapan proyek tersebut, diantaranya 75 persen untuk pembelian beberapa bidang lahan di Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi (Jabodetabek), Cilegon dan Surabaya.

“Pembelian bidang lahan itu yang perusahaan anggap menjanjikan untuk pengembangan kegiatan usaha perusahaan dan entitas anak,” ungkapnya.

Kemudian, 12,5 persen digunakan untuk proses pengembangan berbagai proyek Grup ABMA Land yang tengah berjalan, yaitu Nifarro Park di Jakarta seluas 2,85 hektare (ha), Royal Betawi di Tangerang seluas 2,6 ha, Samala Park di Cilegon seluas 7,26 ha, East CBD di Surabaya seluas 19,07 ha, Tanjung Layar Lagoon (Makassar) seluas 7,39 ha, The Kahyangan (Solo Baru) seluas 7,01 ha, North CBD di Jakarta seluas 21,02 ha, The Simpruq Signature di Jakarta seluas 5,17 ha.(nis/dra)

INOVASI

FOTO: BM/IST

SEGMEN: Inovasi produk granite agar mempunyai daya saing yang tinggi di pasar luar negeri.

Platinum Kenalkan Titanium Lamina Granite SURABAYA (BM) - Membanjirnya produk keramik impor memaksa produsen dalam negeri terus melakukan inovasi dengan menciptakan produk yang memiliki nilai jual. Hal ini yang dilakukan PT Platinum Ceramics Industry melalui anak usahanya, yakni PT Surya Multi Cemerlang yang kemudian merilis produk baru yakni Titanium Lamina Granite.

Manufacturing Director PT Surya Multi Cemerlang, Yahya Gunawan mengatakan, saat ini produk lamina granite hanya diproduksi oleh 4 negara di dunia, yakni Italia, Spanyol, Turki, dan Indonesia. Di Indonesia, baru pihaknya yang menghasilkan.

“Artinya kita adalah yang pertama di Asia yang memproduksi lamina granite. Tentu ini sebuah kebanggaan tersendiri bagi Jawa Timur khususnya dan Indonesia umumnya. Bahkan China yang selama ini getol membombardir pasar dengan produknya tidak bisa menghasilkan produk ini,” jelas Yahya di galeri Platinum Surabaya, Kamis (18/8).

Dikatakan, Titanium Lamina Granite merupakan produk yang menyasar segmen menengah atas. Ukuran 1,2 x 2,4 meter dan ketebalan 8 mm, produk ini memiliki kekuatan bending strength di atas 400 kg/cm2 dengan permukaan yang flat. Ada empat motif yang ditawarkan Titanium Lamina Granite, yakni wallpaper, semen, marble, serta monochrome. Pada spesifikasi itu, Yahya menyebut jika Titanium Lamina Granite bisa menjadi pengganti batu alam yang notabene harganya kian melambung serta langka.

“Namun jika dibanding batu alam, Titanium Lamina Granite lebih mudah perawatan, lebih presisi, lebih ringan namun kuat dan tahan goresan. Jadi produk ini bisa dipakai di negara yang memiliki 4 musim,” ujar Yahya yang menyebut harga jual Titanium Lamina Granite di kisaran Rp 1 juta-1,2 juta per meter persegi.

Chief Marketing Officer PT Surya Multi Cemerlang, Sucin Rahayu menambahkan, potensi pasar lamina granite masih cukup besar. Karena masih belum imbangnya antara supply dan demand. Karena itu, pihaknya optimistis bahwa produk baru tersebut akan diserap pasar.(nis/dra)

09 www.beritametro.co.id

JUMAT, 19 AGUSTUS 2016

MinimTempat, Gubernur Minta Perbanyak Area Car Free Day Sebagai Sarana Dukung Gerakan Ayo Olahraga SURABAYA (BM) - Semakin berkurangnya lahan membuat ru-

ang gerak masyarakat untuk melaksanakan olahraga menjadi ber-

BM/MADJI

SEHAT TANPA KENDARAAN: Car free day dinilai menjadi cara paling efektif dalam memasyarakatkan olahraga.

kurang. Di sisi lain, pemerintah sedang menggalakkan program agar masyarakat mencintai olahraga.

Sejumlah langkah telah dilakukan, salah satunya dengan Car Free Day (CFD).

Setelah dilaksanakan di beberapa daerah dan mendapat respon positif, Gubernur Jatim Soekarwo meminta agar area CFD diperbanyak. Tujuannya untuk menggalakkan dan menggerakkan masyarakat dalam mencintai olahraga di tengah kurangnya lahan olahraga untuk masyarakat.

Pakde Karwo, sapaan akrab Soekarwo, menyebut bahwa CFD merupakan cara paling efektif di

dalam memasyarakatkan olahraga.

Semua lapisan dan elemen masyarakat berkumpul melakukan kegiatan olahraga hingga gelaran kesenian. “Kami mengusulkan agar CFD dapat digunakan sebagai sarana untuk mendukung Gerakan Ayo Olahraga yang akan digaungkan oleh Kemenpora,” ungkapnya saat menerima Kunjungan Kerja Deputi Bidang Pembudayaan Olagraga Kemenpora, R Isnanta di Ruang Kerja Pahlawan, Kamis (18/8).

Dia berpendapat, CFD telah dilaksanakan di berbagai kabupaten/ kota di Jatim bahkan di Indonesia.

CFD selama ini juga telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk

berolahraga. Jika Kemenpora ingin menyosialisasikan programnya Gerakan Ayo Olahraga maka CFD merupakan tempat yang tepat.

Dicontohkannya CFD di Kota Surabaya berlangsung mulai pukul 06.00-10.00. Semua kendaraan tidak boleh melintas dan dialihkan ke jalur lain. Efeknya, banyak masyarakat menikmati manfaat dari jalan yang ditutup.

“CFDmempertemukanmasyarakat dari berbagai elemen. Ada yang mengisi kegiatan tersebut dengan melakukan senam, berolahraga, kuliner, bahkan ada yang melakukan aktivitasbisnishinggaberkreasiseni,” urai Pakde Karwo.(zal/rdl)

Pendukung Gus Ipul Nilai Khofifah Tambah Kuat SURABAYA (BM) – Mantan Ketua DPW PKB Jatim, Choirul Anam menilai grip (cengkeraman) Khofifah Indar Parawansa di grass-root saat ini semakin kuat dibandingkan dua Pilgub Jatim sebelumnya (2008 dan 2013).

Karena itu, jika Ketum PP Muslimat NU yang juga Menteri Sosial (Mensos) RI itu kembali bertarung di Pilgub Jatim, ikut running di Pilgub 2018, dijamin akan menang. “Siapapun pasangannya, apalagi kalauWagubnya Hasan Aminuddin. Sulit ditandingi,” katanya saat dihubungi Berita Metro, Kamis (18/8).

Statemen pria yang akrab disapa Cak Anam tersebut sedikit

mengejutkan karena selama ini dia terang-terangan mendukung Saifullah Yusuf (Gus Ipul) — dengan dalih terikat kesepakatan dengan Gubernur Soekarwo dan sejumlah kiai — untuk mendukung Gus Ipul di Pilgub 2018.

Kenapa Cak Anam balik menjagokan Khofifah? “Bukan menjagokan, itu kenyataan dilihat dari lapangan. Khofifah itu di lapangan tidak berubah, bahkan bertambah kuat. Lha kalau dipasangkan Hasan akan lebih kuat lagi karena Hasan itu bukan kartu mati,” tandasnya.

Sekadar membuka catatan Pilgub Jatim. Di Pilgub 2008 Cak Anam yang saat itu bersama Par-

tai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) — partai sempalan PKB — mendukung Khofifah hingga mengawal saat gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun di Pilgub 2013, situasinya berbeda. Cak Anam ‘menyeberang’ mendukung pasangan Karsa (Soekarwo-SaifullahYusuf) yang berstatus petahana.

Di Pilgub Jatim 2018 nanti, akankah Cak Anam tetap mendukung Gus Ipul atau berbalik mendukung Khofifah untuk mengulang cerita di Pilgub 2008?

“Pertanyaan ente akan saya jawab nanti di 2017,” tegasnya.

Sementara Hasan saat ditemui di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, kemarin, mengatakan sebagai politikus dia selalu memanfaatkan momentum politik untuk mengekspresikan hak

politiknya.

Di Pilgub 2018 dia mengaku tengah mengukur diri sebesar apa peluang untuk maju. “Mana kala baju saya cukup untuk maju sebagai calon gubernur, saya tidak takut menghadapi tantan-

gan,” ujarnya.

Namun, lanjut Hasan, jika kalkulasi politiknya hanya memungkinkan untuk maju sebagai calon wakil gubernur, dia mengaku rela maju untuk posisi Jatim dua.

“Manakala baju saya masih

“

BM/ROFIQ KURDI

HAUL MBAH WAHAB: Choirul Anam (kanan) dan Ketua Majelis Pengasuh Ponpes Bahrul Ulum, KH Hasib Wahab saat haul ke-45 KH Abdul Wahab Chasbullah, akhir pekan lalu.

ada komunitas Kancanah Hasan, di Jember ada Sahabat Hasan, di Tapal Kuda ada Koncone Hasan.

Mereka bikin sendiri itu komunitas pendukung, saya tidak minta,” katanya. (rdl)

juga belum cukup untuk calon wakil gubernur, maka saya akan tetap jadi Hasan Aminuddin seperti sekarang ini,” tandasnya.

Dia mengaku namanya beredar sebagai kandidat setelah munculbeberapakelompokpendukungnya di beberapa daerah, terutama di Probolinggo, kabupaten yang pernah dia pimpin selama dua periode. “Di Madura ISTIMEWA

Mantan Ketua PKB: Lebih Kuat Lagi Kalau Pasangannya Hasan

Khofifah itu di lapangan tidak berubah, bahkan bertambah kuat. Lha kalau dipasangkan Hasan akan lebih kuat lagi karena Hasan itu bukan kartu mati.”

- CHOIRUL ANAM -

Mantan Ketua PKB Jatim

Hasan Aminuddin

Perluas Ruang Bisnis Bank Jatim, Dewan Setujui Perubahan Perda Melalui Spin-off Unit Usaha Syariah manjadi Bank Umum Syariah SURABAYA (BM) – Seluruh (sembilan) fraksi di DPRD Jatim menyetujui Perda tentang Perubahan atas Perda No 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum BPD Jatim dari Perusahaan Daerah menjadi PT BPD Jatim.

Perubahan Perda ini dilakukan agar ruang gerak PT BPD Bank Jatim dalam mengeksplorasi potensi ekonomi dan keuangan syariah di Jatim lebih leluasa. Terlebih Jatim menjadi salah satu provinsi yang memiliki potensi tinggi bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Penyebabnya, selain memiliki kegiatan ekonomi yang tinggi, postur demografi Jatim juga mendukung pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah.

Dari 38 juta penduduk, sebanyak 36,7 juta (sekitar 96,6 persen) di antaranya beragama Islam.

“Akan tetapi, meskipun punya potensi besar, pencapaian indikator ekonomi dan keuangan syariah di Jatim belum begitu menggembirakan. Hal tersebut menjadi indikasi dibutuhkannya desain kelembagaan institusi perbankan dan keuangan syariah yang lebih mantap,” kata Juru

Bicara Fraksi PKB, Aisyah Lilia Agustina saat rapat paripurna DPRD Jatim, Jumat (12/8).

Langkah untuk mempercepat pengembangan dan pelembagaan ekonomi syariah di Jatim, lanjut Aisyah, yakni menyusun regulasi dan kebijakan yang mendukung keuangan dan ekonomi syariah di Jatim.

Salah satunya adalah penjelasan Komisi C untuk melakukan perubahan terhadap Perda No 1 Tahun1999agarruanggerakBank Jatim dalam mengeksplorasi potensi ekonomi dan keuangan syariah di Jatim lebih leluasa.

“Atas hasil telaah dan analisis yang mendalam terkait dengan pembahasan Raperda tersebut serta berdasarkan penjelasan Komisi C demi mewujudkan optimalisasi, perluasan skala usaha, maupun akselesari korporasi dari PT Jatim yang diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat provinsi Jatim, maka Fraksi PKB dapat menyetujui,” paparnya.

Sementara Fraksi NasdemHanura lewat juru bicaranya, Gatot Sutantra menyatakan, perubahan ekonomi saat ini berlangsung sangat cepat dan

BM/ROFIQ KURDI

PERSETUJUAN BERSAMA: Pimpinan DPRD Jatim dan Gubernur Soekarwo menandatangani persetujuan Perda tentang Perubahan atas Perda No 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum BPD Jatim dari Perusahaan Daerah menjadi PT BPD Jatim.

dinamis. Untuk menyikapinya diperlukan lembaga keuangan yang tangguh dan kokoh namun mempunyai kemampuan adaptif yang tinggi, sehingga dapat mengimbangi perkembangan yang sangat cepat tersebut.

Perkembangan ini menuntut Bank Jatim untuk terus dapat

BM/ROFIQ KURDI

PARIPURNA: Anggota DPRD Jatim mengikuti rapat paripurna penetapan perubahan Perda No 1 Tahun 1999 untuk memberi ruang Bank Jatim agar lebih luas dalam mengembangkan bisnisnya.

mengembangkan dan memperbaiki diri, sehingga manjadi bank yang kokoh dan sehat yang mampu untuk berkompetisi dan menjadi bank terunggul di Jatim dan bahkan di tingkat nasional.

Dengan demikian, Bank Jatim dapat meningkatkan fungsi, peran dan upaya dalam membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan di daerah.

Dalam tataran dan konteks itulah, maka perlu dilakukan perubahan atas Perda No 1 Tahun 1999. Perubahan ini dimaksudkan untuk memberi ruang bagi peningkatan usaha Bank Jatim melalui spin-off Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi Bank Umum Syariah (BUS).

Tentu, peningkatan kapasitas usaha ini hendaknya bisa menjadi semangat tersendiri bagi Bank Jatim dalam melaksanakan fungsinya sebagai BUMD dengan implementasi nyata melalui peningkatan kontribusinya ke PAD

secara signifkan. Secara menfaat keberadaan BUS juga diharapkan dapat menjawab kebutuhan para pelaku usaha masyarakat Jatim yang mayoritas muslim terhadap jasa perbankan syariah.

Gubernur Beri Apresiasi Sementara itu Gubernur Soekarwo memberikan apresiasi dan dukungan atas inisiatif DPRD untuk memberian dasar hukum bagi Bank Jatim dalam melakukan pemisahan UUS menjadi BUS, sebagai sebuah lembaga mandiri dengan mengusulkan Raperda yang ada saat ini yang disetujui dan ditetapkan menjadi Perda. “Perda ini, antara lain mengatur bahwa Bank Jatim melakukan pemisahan UUS menjadi BUS apabila nilai aset UUS tersebut telah mencapai 50 persen dari total nilai aset Bank Jatim atau paling lambat pada Juli 2023,” ujar gubernur.

Selain untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam per-

aturan perundang-undangan, lanjut gubernur, pemisahan UUS juga untuk memenuhi keinginan masyarakat banyak yang merindukan hadirnya lembaga perbankan yang syar’i, sekaligus menangkap peluang yang demikian bagus.

Mengingat, sebagian besar masyarakat Jatim merupakan penganut agama Islam dan jumlah nasabah yang demikian besar pertumbuhan perbankan syariah di Jatim juga belum sebanding dengan pertumbuhan bank konvensional.

“Pemisahan UUS juga akan memperluas ruang lingkup kegiatan usaha UUS yang semula hanya merupakan salah satu bagian dari bank umum konvensional,” tambahnya.

Pemisahan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 Ayat (1) UU No 21 Tahun 2008 maka BUS dapat melakukan 17 macam kegiatan usaha yang apabila dikelompokkan dapat

dibagi menjadi tiga kategori, yaitu kegiatan penghimpunan dana (funding), penyaluran dana (lending) dan kegiatan di bidang jasa (service).

“Karena itu agar benar-benar dapat menjadi sebuah lembaga yang mandiri dan benar-benar memenuhi kaidah hukum syar’i, pemisahan ini juga akan membawa konsekuensi bahwa BUS harus lebih fokus dalam mengelola dan mengembangkan produk syariahnya lebih murni,” tandasnya.

Dengan ditetapkannya Perda ini, kata gubernur, telah memberikan dasar hukum bagi PT Bank Mandiri untuk melakukan spin-off terhadap unit usaha syariahnya. Maka dalam pelaksanaannya nanti harus benar-benar dicari jalan yang paling tepat sesuai dengan koridor hukum yang ada, serta tetap memperhatikan kemampuan keuangan.

Mengingat persyaratan pemisahan UUS dari bank induknya menjadi BUS cukup berat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Bank Indonesia No 11/10/PBI/2009 yang menyebutkan bahwa Modal Disetor Bank Umum Syariah Hasil Pemisahan paling sedikit Rp 500 miliar dan modal tersebut wajib ditingkatkan secara bertahap, paling sedikit Rp 1 triliun yang harus sudah dipenuhi paling lambat 10 tahun stelah izin BUS diberikan BI. (adv/rdl)

“

Meskipun punya potensi besar, pencapaian indikator ekonomi dan keuangan syariah di Jatim belum begitu menggembirakan. Hal tersebut menjadi indikasi dibutuhkannya desain kelembagaan institusi perbankan dan keuangan syariah yang lebih mantap.”

- AISYAH LILIA AGUSTINA Juru Bicara Fraksi PKB

10 METRO SURABAYA

berita metro www.beritametro.co.id

JUMAT, 19 AGUSTUS 2016

Komitmen DPD REI Dipertanyakan Soal Molornya Pembangunan Underpass Satelit SURABAYA (BM) - Molornya pembangunan Underpass Bundaran Satelit mendapat cibiran dari sejumlah anggota DPRD Kota Surabaya.

Anggota Komisi C Bidang Pembangunan,Vincensius Awey, misalnya. Dia mengatakan, DPD REI dianggap tak komitmen soal rencana pembangunan proyek itu. Indikasinya, sampai saat ini belum ada tanda-tanda bakal dibangunnya proyek underpass

bunderan Mayjend Sungkono.

“Saya kira DPD REI memang kurang berkomitmen,” ujarnya, Kamis (18/8).

Politisi Nasdem ini menyatakan, selama ini pihak DPD REI selalu memberikan banyak alasan mulai dari masalah lahan, utilitas di dalam tanah, hingga ke masalah krisis global. “Saya pesimistis jadinya. Coba liat, DPD REI selalu berasalan mulai masalah lahan yang belum di-

hibahkan, masalah utilitas yang ada di dalam tanah sampai sekarang masih juga berasalan lagi soal krisis global,” katanya.

Awey menambahkan, kalau memang berkomitmen jalankan saja dana yang sudah ada baru nanti sambil berjalan sisanya atau kalau memang tidak mampu serahkan saja ke pemkot. “Dana yang sudah ada sekitar 20 miliar itu gunakan saja dulu. Selanjutnya,sambiljlan dicarikan solusinya mengenai kekurangannya,” lanjut dia.

Sebelumnya ketua DPD REI Jatim, Totok Lucida mengatakan, tertundanya pembangunan

BM/MADJI

MACET: Kemacetan hampir setiap hari terjadi di Bundaran Satelit.

proyek Underpass Bundaran Satelit lantaran adanya krisis ekonomi yang melanda dunia

yang kemudian berimbas beberapa developer mengalami cash flow. (has/dji/udi)

Risma Tetap Pertahankan SKPD SURABAYA (BM) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan tidak akan merampingkan jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal itu tetap dilakukan meski penataan organisasi di daerah harus selaras dengan struktur pemerintah pusat.

Walikota Surabaya, Tri rismaharini mengatakan, saat ini perampingan SKPD sulit diwujudkan. Sebab, selama ini menurutnya tugas masing-maisng SKPD sudah sangat berat. “Tidak ada kepala dinas yang mau, berat,” ujarnya.

Risma menjelaskan, di lingkungan pemkot ada beberapa Kepala SKPD yang tugasnya bisa sampai 24 jam, seperti Dinas PU, Bina Marga dan Pematusan, kemudian Dinas Kebersihan dan Pertamanan.”Mereka kerjanya 24 jam, siapa yang kuat jika digabungkan,” jelasnya.

Walikota perempuan pertama di Surabaya ini meyakini, tak ada kepala SKPD yang mampu menjalani tugasnya, apabila ada merger beberapa SKPD. Dia memperkirakan, jika ada penggabungan beberapa SKPD, tugas para kepala SKPD bisa melebihi batas fisik manusia. “Aku yakin tidak ada yang kuat,” tutur mantan kepala Bappeko Surabaya itu.

Menyikapi kebijakan perampingan organisasi saat ini, menurut Risma, pihaknya tengah melakukan konsultasi ke pemerintah pusat. Tetapi terkait seleksi terbuka bagi para Kepala SKPD, Alumni ITS ini mengaku, sudah pernah dijalankan. Hanya saja, kala itu karena dirinya mengikuti Pilkada, maka prosesnya tak berjalan. Hingga sekarang, di beberapa SKPD, seperti Dinas Perhubungan, Dinas Cipta Karya, dan Kepala RS Dr. Soewandi masih dijabat pelaksana tugas (Plt). Perempuan berhijab ini mengakui, dirinya belum melakukan mekanisme seleksi terbuka para kepala SKPD sesuai dengan UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, prosedur tresbut akan dijalankan di lingkungan pemerintah kota.

“Nanti ya kayak gitu lagi,” tandasnya. (sab/udi)

SOSOK

Jaga Diri dan Tahan Godaan BM/AMAR

BAGI Fany Erika Sevelin, berkecimpung di dunia modeling, tata rias, dan jurnalistik, bukannya tanpa ada rintangan.

Saat awal memutuskan untuk terjun ke dunia itu, orang tuanya keberatan.

Namun begitu, gadis 18 tahun yang saat ini menempuh jenjang pendidikan di SMK Prapanca 2 Surabaya itu terus berupaya meyakinkan dan membuktikan bahwa dunia yang ditekuninya juga bisa memberinya prestasi.

Fany Erika Sevelin “Tentunya dengan menjaga diri agar tak tergiur godaan sekeliling yang menjurus pada halhal negatif. Alhamdulillah Papa dan Mama akhirnya mendukung penuh,” ujar pelajar yang saat ini mengambil jurusan broadcasting bidang penyiaran di sekolahnya itu, Kamis (18/8).

Fany, demikian dia biasa dipanggil, mengaku menyukai dunia modeling, tata rias, dan jurnalistik sudah sejak dari kecil. “Dari kecil saya menyukai tata rias dan hal-hal yang berbau jurnalistik. Apakah itu menulis, memotret dan penyiar atau presenter,” katanya.

Ketekunannya itu membuahkan banyak prestasi. Di antaranya, juara II Lomba Merias se-Kota Surabaya dan Juara Master of Ceremony (MC) se-Surabaya tahun 2014. Selain itu, juga beberapa kali memenangkan lomba bidang jurnalistik di tahun yang sama hingga saat ini. (sab/udi)

BM/HASAN

PEDULI: Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, saat memantau pelepasan penyerahan bantuan kepada para korban banjir bandang di Trenggalek. Pelepasan penyerahan bantuan dilakukan di Taman Surya, Balai Kota Surabaya, Kamis (18/8).

Pemkot Bantu Korban Banjir Trenggalek SURABAYA (BM) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyalurkan bantuan kepada para korban banjir bandang di Trenggalek. Penyerahan bantuan dilakukan Walikota Tri Rismaharini di Taman Surya, Balai Kota Surabaya, Kamis (18/8).

“Kami menyediakan sekitar seribu sarung, baju, seragam

sekolah, air mineral, makanan ringan, dan perahu karet. Selain itu, kami juga memberikan bantuan peralatan dapur umum, seperti genset dan tenda,” ujar Walikota Tri Rismaharini saat pelepasan penyerahan bantuan.

Sedangkan untuk tenaga SDM, ia mengatakan terdapat

enam petugas dari Taruna Siaga Bencana ( Tagana), petugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpol linmas), Palang Merah Indonesia (PMI) dan dua tenaga medis atau dokter.

Menurutnya, pemberian bantuan tersebut merupakan tindakan kedaruratan penan-

ganan awal, karena ada sekitar 5.000 Kepala Keluarga (KK) yang membutuhkan penanganan secara cepat. Para petugas akan melaksanakan kewajibannya di Trenggalek selama dua hari, namun tidak menutup kemungkinan bisa lebih dari dua hari jika mremang dibutuhkan.

Musibah banjir bandang di Trenggalek telah merendam ribuan rumah di sejumlah desa yang tersebar di tiga kecamatan pada Rabu (17/8). Beberapa rumah dilaporkan hancur akibat diterjang banjir bandang menyusul hujan deras sejak malam sebelumnya. (has/udi)

AGENDA KOTA PAMERAN DEKORASI DAN INTERIOR Pameran dekorasi dan interior bertajuk Decorintex (Decoration & Interior Expo) 2016 digelar Exhibition Hallm Grand City Convex, Surabaya mulai tanggal 17 hingga 21 Agustus 2016 pukul 10.00 – 21.00 WIB. Kegiatan yang diselenggarakan keempat kalinya itu, merupakan ajang pertemuan para pelaku industri dekorasi interior & exterior dan teknologi di Jawa Timur dan Surabaya seperti pabrikan, distributor, toko dekorasi interior, furniture,

Tumbuhkan Nasionalisme Lewat Konser Patriotik me. Seperti yang dilakukan INDspire dengan Inspiration for Indonesia, misalnya. Bersamaan

BM/MADJI

SURABAYA (BM) - Banyak cara bisa dilakukan untuk menumbuhkan rasa nasionalis-

Lifia Teguh

peringatan HUT RI ke-71, mereka mengadakan konser musik dengan membawakan lagu-lagu etnik Indonesia untuk menggugah semangat jiwa patriotik.

Dalam peregelarannya, mereka menampilkan Lifia Teguh, pianis andal di Surabaya yang saat ini masih menempuh pendidikan musik jurusan piano performance di Amerika. Ia punya talenta di bidang musik dan mempunyai visi ke depan tentang kecintaannya kepada Indonesia dengan memberi semangat kepada kaum muda untuk berkarya.

Beberapa lagu terdengar sangat menyentuh, misalnya Gundul-gundul Pacul, Rek Ayo Rek, O Ina Ni Keke, Ayo Mama yang sudah diaransemen memadukan musik klasik, etnik, jass dan blues. Sedangkan untuk menggugah rasa nasionalisme, ia menyajikan Tanah Airku dan Indonesia Jaya sebelum diakhiri lagu Kita Bisa yang dinyanyikan bersama-sama dengan audiens.

Usai menerima bunga sebagai rasa terima kasih, LifiaTeguh mengatakan, rasa haru dan senangnya bisa menghibur

arsitek lokal dan internasional, konsultan, kontraktor, dan sebagainya. Pameran ini juga menawarkan produk-produk terbaik dan tempat terbaik untuk memberikan pengalaman baru

masyarakat Surabaya. Namun yang utama dilaksanakan acara ini menumbuhkan semangat untuk membangun Indonesia.

“Saya mengundang banyak teman, saudara, yatim piatu, dan komunitas seni, mereka menyabutnya dengan senang dan semangat,” katanya.

Lifia menambahkan, kaum muda harusnya mempunyai mimpi, agar mimpi itu bisa terlaksana harus kerja keras dan belajar sampai meraih mimpi Itu. “Kalau saya bisa, semua pasti bisa” pangkasnya dengan nada menberi semangat. (dji/udi)

lanjut dia, untuk memperjelas kepemilikan dan menanyakan soal kepemilikan lahan itu yang sebenarnya. “Biar semua bisa tahu, siapa yang bermain-main dalam pencaplokan lahan tersebut,” jelas Aden, sapaan akrab politisi Partai Gerindra ini.

Dikatakan pula, pembentukan pansus tersebut perlu menjadi prioritas atas aset yang dimiliki pemerintah daerah Kota Surabaya. “Kalau perlu, fasilitas jalan umum tersebut, diminta untuk dikembalikan pada fungsi awalnya, sebagai jalan umum.

Bukan lagi penawaran sewa sebagai solusinya,” katanya.

Aden mengatakan, harusnya pemkot lebih tegas terhadap

pencaplokan lahan miliknya, bukan malah memberikan opsi tawaran sewa. Ditegaskan pula, dalam undang-undang jalan disebutkan bahwa fasilitas umum tidak boleh difungsingkan untuk fungsi lainnya.

Dalam kasus ini, lanjut Aden, jelas terang menderang, Marvell City (PT Assa Land) melakukan kesalahan dengan sengaja memanfaatkan lahan fasilitas umum berupa jalan yang digunakan untuk fungsi yang berbeda dan untuk kepentingan mereka.

Secara terpisah, anggota Komisi C DPRD Surabaya Camelia Habiba mengatakan, pasus hak angket akan terbentuk paling lama akhir Agustus. “Sesuai

dengan semangat awal, komisi C akan menuntaskan permainan-permaian kotor yang dilakukan pihak-pihak yang berkepentingan,” kata politisi PKB ini.

Ditambahkan Habiba, ko-

misinya sepakat untuk dibentuk pansus agar semuanya terurai benang kusutnya dan menjadi jelas. “Kita di komisi C tetap fokus atas kasus tersebut,” ungkap Habiba. (has/udi)

BM/MADJI

Aden Dharmawan

(sab/udi) PASAR TURI AJAK JALAN-JALAN KE BALI GRATIS Mau jalan-jalan ke Bali gratis? Caranya gmpang. Tinggal mengikuti lomba kontes foto kuliner di Foodcourt Pasar Turi Baru Lantai 4 dan menangkan tiket pulang pergi ke Bali secara cuma-cuma. Cukup foto selfi/group dengan makanan di foodcourt Pasar Turi Baru. Selanjutnya, hasil jepretan di tag di sosmed facebook Pasar Turi Baru atau Instagram. Untuk Hastag #fotokulinerPasarTuriBaru IG mention dan @pasarturibarusurabaya, sedang facebook posting di page: Pasar Turi Baru. Foto paling banyak like dan unik akan menjadi pemenangnya dan diumumkan pada 1 september 2016. (sab/udi)

Telepon Penting

Aden: Prioritaskan Pansus Marvell City SURABAYA (BM) – Berbagai opsi yang muncul terkait perkara pemanfaatan dan penguasaan lahan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya oleh pengembang PT Assa Land (Marvell City) mendapat sorotan Wakil Ketua DPRD, Aden Dharmawan.

Menurutnya, kasus marvell City perlu dituntaskan. Jangan sampai penyelesaiannya mencederai rasa keadilan untuk masyarakat Surabaya. “Sekarang pemkot kan lagi getol menghitung aset-asetnya. Untuk itu, kami mendorong komisi C segera membentuk Pasus Marvell City,” katanya, Kamis (18/8).

Pembentukan pansus itu,

yang unik dalam perkembangan dunia dekorasi dan interior.

Polda Jatim Polrestabes Surabaya Polres Pelabuhan Tanjung Perak PLN 101, Surabaya PLN Surabaya Utara PLN Surabaya Selatan PLN Surabaya Timur PLN Tanjung Perak PMK Surabaya Pusat PMK Surabaya Utara PMK Surabaya Timur PMK Surabaya Barat PMK Surabaya Selatan RSUD Dr Soetomo RS Graha Amerta RSUP RS Bersalin Sayang Ibu RS Marinir Gunungsari RSI Surabaya RS Pelabuhan Surabaya Rumah Sakit Bunda RS Wiyung Sejahtera RS Thomas Erwin CJ Huwae Klinik Medis Pusura RS Umum Haji

(031) (031) (031) (031) (031) (031) (031) (031) (031) (031) (031) (031) (031) (031) (031) (031) (031) (031) (031) (031) (031) (031) (031) (031) (031)

8280748 3523927 3293023 3523927 5342094 5670641 3765828 3291044 3533843 3712208 8411113 7490486 7523687 5501011 5501355 5343950 5681170 5663539 8281744 3294801 7440077 7532653 70990543 5340604 5947760

KEDIRI - NGANJUK 11

berita metro

www.beritametro.co.id

JUMAT, 19 AGUSTUS 2016

Sebanyak 300 Personel Polres Kediri Dites Urine

Tak Selalu Rutin, tapi Tentatif dan Mendadak

KEDIRI (BM) – Sebagai wujud pemberantasan narkoba yang dilakukan, mestinya aparat hukum harus memulai lebih dulu untuk pembersihan. Seperti yang dilakukan 300 personel Polres Kediri.

Mereka menjalani tes urine yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Kediri, sebagai antisipasi dan memerangi penyalahgunaan narkoba. “Yang ikut tes sekitar 300 anggota. Ini dilakukan mendadak,” terang Kasubbag Humas Polres Kediri AKP Bowo Wicaksono, Kamis (18/8).

Ia mengatakan, kegiatan itu memang tidak selalu rutin dilakukan, namun tentatif.

Petugas BNN juga secara mendadak berkoordinasi, sehingga hasil pemeriksaan pun diharapkan bisa lebih optimal.

Pihaknya juga menegaskan penyalahgunaan narkoba di lingkungan polri sangat tidak dibenarkan, bahkan bagi anggota yang terlibat akan ada sanksi berat. “Kami berharap

FOTO BM/IST

PENCEGAHAN: Sejumlah anggota Polres Kediri yang diambil urinenya untuk dites apakah positif memakai narkoba.

tidak ada anggota yang menyalahgunakan narkoba, jadi kami antisipasi penyalahgunaan itu dengan tes urine di kalangan internal,” ujarnya.

Kegiatan tes urine itu dilakukan di aula Polres Kediri.

Seluruh anggota berkumpul sebelum akhirnya maju satu per satu ke toilet dengan

membawa botol kecil untuk tempat urine. Urine itu dikumpulkan di meja petugas dan ditandai satu per satu dan dilakukan tes dengan alat

khusus. Namun, dari ratusan personel yang ikut tes urine itu, petugas BNN tidak menemukan adanya anggota yang terindikasi penyalahgunaan narkoba.

“Tadi hasilnya negatif.

Semua sudah dilakukan tes dan tidak ada yang terindikasi adanya penyalahgunaan narkoba,” ujarnya.

Sementara itu, Badan Narkotika Nasional mengantongi angka prevalensi penyalahgunaan narkoba pada 2015 mencapai 2,2 persen atau sekitar 4 juta orang di Indonesia yang terjerat dalam lingkaran narkoba.

“Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba masih menjadi polemik di Indonesia.

Gambaran angka penyalahgunaan narkoba semakin mengerikan. Narkoba mampu merenggut 40-50 nyawa generasi muda,” kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat BNN Kombes Pol Slamet Pribadi di Jakarta. (aja/nov)

Gelar Upacara HUT Kemerdekaan dengan Kostum Wayang Orang

NGANJUK (BM) - Upacara peringatan HUT kemerdekaan RI ke-71, juga dilakukan Komunitas Sepeda Onthel (Kosti) Nganjuk. Uniknya, mereka melakukan upacara itu dengan memakai bahasa Jawa.

Para peserta upacara juga mengenakan pakaian tradisional Jawa. Upacara yang dilangsungkan di lapangan Kartoharjo Kecamatan Nganjuk, Rabu (17/8), itu berlangsung sejak pukul 09.00. Para peserta upacara berdiri di samping sepeda onthelnya masing-masing.

Ketika aba-aba dari pemimpin upacara, protokol yang dibacakan pembawa acara, hingga amanat dari Inspektur

FOTO BM/KAMTO

NYELENEH: Suasana upacara yang dilakukan komunitas sepeda onthel Nganjuk.

Upacara semuanya diucapkan dalam bahasa Jawa. Meskipun sedikit berbeda dari rutinitas upacara biasanya, suasana khidmat dan santun tetap terjaga.

Peserta upacara yang sebagian sudah berusia lanjut itu, tampak tetap berdiri tegak dan lantang saat menyanyikan lagulagu kebangsaan. Ketua Kosti Suratman sekaligus penggagas acara mengatakan, peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI dengan kostum adat Jawa sengaja dilakukan sebagai upaya untuk melestarikan budaya Jawa.

“Kita memiliki budaya Jawa, inilah yang kita tunjukkan sebagai eksistensi bangsa yang

besar tetap melestarikan adat istiadatnya,” terang Suratman.

Sementara, Suryo Alam yang didaulat menjadi Inspektur Upacara HUT kemerdekaan itu menambahkan, dirinya mau karena Kabupaten Nganjuk merupakan daerah pemilihannya.

Selain itu, Suryo Alam me­ ngaku sangat tertarik dengan ide peringatan Proklamasi Kemerdekaan dengan mengenakan kostum wayang orang.

“Saya jadi Inspektur Upaca­ ra harus mau berpanas-panasan tanpa mengenakan baju.

Pengalaman yang menarik serta unik,” katanya terkekeh. (kam/nov)

KILAS

Dua Pengedar Pil Koplo Dobel L Ditangkap KEDIRI (BM) – Dua tersangka pengedar pil koplo jenis Dobel L, dibekuk anggota Polsek Pare. Keduanya adalah Eko Setiawan (19) dan Didik Santoso (30), keduanya warga Desa Gedangsewu Kecamatan Pare.

Dari tangan kedua tersangka itu, petugas juga menyita barang bukti ratusan pil Dobel L, uang tunai dan HP yang dipakai untuk melakukan transaksi. Informasi yang dihimpun, tersangka Eko diamankan di rumahnya dengan barang bukti 40 butir.

Untuk mengelabuhi petugas pil tersebut dibungkus kertas bekas kemasan rokok warna emas. “Ada 4 tik atau bungkus yang masing-masing bungkus berisi 10 butir pil jenis Dobel L,” jelas AKP Bowo Wicaksono, Kasubag Humas Polres Kediri, Kamis (18/8).

Sementara dari tangan Didik yang diringkus di warung tak jauh dari rumahnya ditemukan juga barang bukti sebanyak 134 butir pil Dobel L yang ditaruh di dalam bungkus plastik transparan.

Selain itu, petugas juga menemukan 250 butir pil Dobel L yang dibungkus kertas bekasa rokok. Ada 25 bungkus masingmasing bungkus berisi 10 butir. Petugas juga mengamankan sebuah HP dan uang tunai hasil transaksi narkoba sebanyak Rp 700.000.

“Pengedar pil Dobel L telah menyimpan dan mengedarkan ketersediaan farmasi tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang,” pungkas AKP Bowo. (son/nov)

Masih Ada Kasek dan Guru Jual LKS ke Siswa KEDIRI (BM) – Masih menyoal buku lembar kerja siswa (LKS), ternyata di Kota Kediri ada tengara sejumlah sekolah negeri yang masih menjual LKS ke siswanya. Mendengar itu, Walikota Kediri langsung meresponnya.

Abdullah Abu Bakar alias Mas Abu pangguilan akrab walikota meminta agar LKS tersebut dikembalikan. “Saya berharap, baik kepala sekolah maupun guru tidak usah ikut campur masalah itu (jual buku, red). Biarkan siswa yang membelinya di koperasi atau yang lain,” kata Mas Abu, kemarin (18/8).

Namun, saat menyampaikan penemuannya terkait guru yang masih menjual buku LKS, Mas Abu meminta untuk tidak dipermasalahkan. Mas Abu juga meminta agar buku yang sudah dijual guru bersangkutan itu untuk dikembalikan.

“Buku itu kan baik untuk siswa menunjang belajarnya. Jika ada guru yang masih menjualnya segera dikembalikan saja, hal itu jangan dipermasalahkan lagi,” imbuh walikota yang menegaskan di Kota Kediri memang tak ada sekolah gratis melainkan hanya sekolah murah. (ade/nov)

MOJOKERTO-JOMBANG

berita metro

www.beritametro.co.id

Sebanyak 56 Ribu Warga Mojokerto Belum Terekam e-KTP

Untuk 304 Desa, Dispendukcapil Akan Jemput Bola MOJOKERTO (BM) - Hingga saat ini, terdapat 56.000 atau sekitar 5 persen penduduk Kabupaten Mojokerto yang belum terekam di basis data geometrik e-KTP. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) memutuskan jemput bola.

Khususnya di 304 desa agar semua warga Kabupaten Mojokerto memiliki e-KTP. Sementara itu, Kepala Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto Bambang Eko Wahyudi mengatakan, jumlah penduduk yang wajib e-KTP saat ini mencapai 1,1 juta jiwa. Ternyata 5 persen dari jumlah itu, atau 56.000 di antaranya belum mempunyai KTP elektronik. “Puluhan ribu penduduk itu belum terekam data geometriknya, baik rekam sepuluh sidik jari maupun retina mata,” kata Bambang, Kamis (18/8).

Bambang menjelaskan, hal itu diketahui dari basis data kependudukan yang dimiliki dispendukcapil. Puluhan ribu penduduk tanpa e-KTP itu tersebar di 18 kecamatan. Menurut dia, banyak faktor yang mengakibatkan penduduk belum terekam data geometrik sekaligus belum mempunyai e-KTP. “Setiap warga harus bisa terekam agar masuk data base kami. Kemungkinan

FOTO BM/PRAYOGI

TARGET: Suasana pelayanan e-KTP di Kantor Dispendukcapil kabupaten Mojokerto yang saat ini akan melakukan program jemput bola.

saat ada pembuatan e-KTP serentak, ada yang di luar kota, atau sudah meninggal karena datanya tak masuk ke kami” ujarnya.

Namun, untuk menuntaskan perekaman geometrik tersebut, pihaknya menerjunkan 6 tim ke 304 desa. “Mulai 11 Juli kami jemput bola untuk 304 desa.

Targetnya harus tuntas untuk 56 ribu penduduk tersebut,” jelasnya.

Secara teknis, lanjut Bambang,

pihaknya telah menjadwalkan kunjungan tim perekam untuk setiap desa.

Kepala desa diminta untuk mengundang warganya yang belum terekam data geometrik. Selanjutnya, sesuai jadwal tim terjun ke balai desa membawa alat rekam.

Hanya saja, kata Bambang, setelah rekaman geometrik, tak lantas setiap penduduk mendapatkan e-KTP. Menurut dia, dibutuhkan waktu yang cukup lama

untuk proses penunggalan. Jadi, setelah direkam, data geometrik penduduk akan dicocokkan dengan basis data penduduk secara nasional.

“Proses penunggalan itu untuk mencegah data penduduk ganda.

Lamanya proses tergantung sistem, bisa sejam atau bahkan seminggu,” terangnya.

Setelah dipastikan tak terjadi dobel data, maka penduduk bisa meminta cetakan e-KTP ke kantor Dispendukcapil.

“Kalau ditemukan data ganda, maka yang bersangkutan harus mengurus dulu untuk dihapus salah satunya,” paparnya.

Sejauh ini, menurut Bambang, proses rekam geometrik baru merampungkan tujuh kecamatan. Antara lain, Kecamatan Dawarblandong, Kemlagi, Gedeg, Jetis, Trowulan, Jatirejo, dan Sooko.

“Untuk sebelas kecamatan lainnya kami targetkan selesai 30 September nanti,” tandasnya.

Setelah merampungkan perekaman 56 ribu penduduk itu, tambah Bambang, pihaknya juga berencana terjun ke SMA/ SMK sederajat di Kabupaten Mojokerto.

Dengan begitu, pelajar yang usianya di bawah 17 tahun bisa direkam data geometriknya. (gie/nov)

Asyik Nyabu di Mess, Mami Purel Karaoke Ditangkap

MOJOKERTO (BM) - Seorang bos pemandu lagu (PL) atau purel berinisial AI alias Yosi (46), ditangkap saat asyik menghisap sabu di rumah kontrakan Desa/ Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto.

Polisi masih terus mendalami kemungkinan perempuan paruh baya ini juga edarkan sabu di kalangan purel atau pelanggan karaoke. Sementara itu, Kasubbag Humas Polres Mojokerto Iptu Suyono mengatakan, Yosi diringkus saat asyik menghisap sabu di mess atau rumah kontrakan, Selasa (16/8) dini hari.

Rumah tersebut sekaligus PERWAKILAN

FOTO BM/PRAYOGI

KETAGIHAN: Kasubag Humas AKP Suyono dalam rilisnya penangkapan Mami Yosi

menjadi mess bagi para purel anak buah Yosi yang biasa mangkal di salah satu tempat karaoke di Kecamatan Trowulan.

Dari penggerebekan itu, lanjut Suyono, petugas menyita barang bukti berupa 2 paket hemat sabu sisa dikonsumsi tersangka seberat 0,42 gram.

Kemudian, juga disita seperangkat alat hisap sabu, dan satu ponsel pintar. “Sabu yang tersisa hanya tinggal 0,42 gram, diduga sebagian sudah dikonsumsi tersangka,” kata Suyono, Kamis (18/8).

Suyono menjelaskan, Yosi me­ngaku mendapatkan pasokan

sabu dari seseorang berinisial B. Selain memburu pengedar sabu itu, polisi juga menyelidiki kemungkinan tersangka mengedarkan sabu ke kalangan purel dan pelanggan karaoke tempat Yosi biasa mangkal. “Kemungkinan itu masih kami dalami.

Karena setiap hari tersangka mangkal di karaoke tersebut,” imbuhnya.

Tersangka Yosi mengaku baru dua bulan mengkonsumsi sabu. Dia terpaksa memakai barang haram itu sebagai doping karena kondisi fisiknya yang semakin lemah karena termakan usia. (gie/nov)

KILAS

Pemkab Wujudkan Perda Nomor 4 MOJOKERTO (BM) – Pemkab Mojokerto menjalin kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Mojokerto terkait penanganan hukum perdata dan tata usaha negara bidang perpajakan daerah.

Kesepakatan yang dibangun pemkab dengan Kejari Mojokerto itu mewujudkan program pemerintah melalui Kementerian Keuangan RI. Yakni tahun 2016 sebagai tahun penegakan hukum demi meningkatkan penerimaan dan kepatuhan hukum serta mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan.

Sementara itu,Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi, dalam sambutannya mengatakan penegakan hukum di bidang perpajakan harus dimaknai untuk menegakkan norma hukum yang telah diatur, mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan serta pajak maupun retribusi daerah.

Dirinya menambahkan jika Pemkab Mojokerto juga sejalan dengan program tersebut. Ini dibuktikan dengan pelaksanaan ketentuan pasal 91A ayat (4) Perda nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Perda nomor 4 tahun 2016 yang mengatur Pelaksanaan Penagihan Pajak, dan Permintaan Bantuan kepada Aparat Penegak Hukum.

Langkah inilah yang kemudian diwujudkan dengan kese­ pakatan MoU Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dengan Kejaksaan Negeri Mojokerto tentang masalah hukum perdata dan tata usaha negara bidang perpajakan. (gie/nov)

FOTO BM/DOK HUMAS

MoU: Wabup Mojokerto Pungkasiadi dan Kajari saat melakukan kerjasama dalam masalah hukum perdata dan tata usaha negara bidang perpajakan.

MOJOKERTO-JOMBANG: Prayogi Waluyo (koord), Aan Hidayat (Jombang). IKLAN/LANGGANAN: 081 134 647 71

12 PANTURA

berita metro

www.beritametro.co.id

JUMAT, 19 AGUSTUS 2016

LAMONGAN I BOJONEGORO I TUBAN I GRESIK

AMPPF Mojodelik Luruk Gedung Dewan dan Pemkab BOJONEGORO (BM) - Sebanyak seribu massa dari Aliansi Masyarakat Peduli Panas Flare (AMPPF) Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam melakukan unjuk rasa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kantor Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Kamis (18/8). Massa datang dengan menggunakan sarana transportasi berupa truk tiba di gedung wakil rakyat itu tepat pukul 09.00 WIB. Mereka berorasi di halaman gedung dan dijaga aparat gabungan dari Polres Bojonegoro dan Kodim 0813 Bojonegoro.

Dalam orasinya, Mustofa koordinator aksi menuntut pihak EMCL bertanggung jawab atas panasnya lingkungan di Desa Mojodelik, pihak EMCL juga harus bertanggung jawab atas memburuknya hasil panen di Desa Mojodelik, mereka juga harus bertanggung jawab atas kebisingan dari suara mesin yang berop-

erasi dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro harus meninjau ulang Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) EMCL tentang lingkungan.

“Sumber alam itu merupakan karunia Tuhan, yang bisa menjadi kutukan, karena dampak industrialisasi bisa kami rasakan,.Namun semua itu pihak -pihak terkait semuanya tutup mata atas kejadian yang terjadi di Desa kami,” ujarnya.

Unjuk rasa ini ditemui langsung Ketua DPRD Mitro’atin dan Wakil Ketua DPRD Syukur Priyanto. Mitro’atin di hadapan para demonstran mengatakan sangat mengapresiasi kedatangan mereka, dan merupakan sesuatu penghargaan atas kedatangan mereka. Ketua DPRD juga akan membawa aspirasi ini kepada pihak terkait atas tuntutan mereka.

“Kami sebagai pembantu saudara-saudara

FOTO: BM/ZAINUDIN

DIALOG : Massa dari Desa Mojodelik saat mendatangi gedung DPRD dan ditemui ketuanya.

sekalian, karena itu kami bantu sepenuhnya,” ujar bunda Mitro’atin, sapaan akrabnya.

Setelah mendapat jawaban dari Ketua DPRD, koordinator aksi langsung menyodorkan pernyataan sikap terkait tuntutan mereka untuk ditandatangani oleh Ketua DPRD, saat itu juga Ketua DPRD langsung menandatangani. Setelah itu mereka langsung menuju ke Kantor Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk menemui Bupati Bojonogoro Suyoto.

Sesampai di Kantor Pemkab mereka dan meneriakkan yel-yel yang sama dan ditemui Asisten I Bidang Pemerintahan Joko Lukito dan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Keduanya menolak tanda tangan pernyataan sikap yang disodorkan oleh koordinator aksi.

Namun atas penolakan tersebut mereka

PASURUAN

berita metro

www.beritametro.co.id

Pungutan Rp 1.000 per Siswa, Setahun Bisa Terkumpul Rp 450 Juta

L-Moral Akan Laporkan ke Kejaksaan PASURUAN (BM) - Terkait adanya tarikan sebesar Rp 1000 per siswa di 17 lembaga SD (Sekolah Dasar) se-Kecamatan Gondangwetan yang tetap dipaksakan. Pada hari Kamis (18/8) kemarin, pihak SDN Bajangan yang jadi sorotan LSM akhirnya mengundang orang tua atau wali murid. Tujuannya membahas soal tarikan Rp 1.000. Dalam rapat pihak sekolah seperti hendak lepas tangan dengan cara meminta persetujuan kepada orang tua murid atau wali murid.

Dalam notulen rapat disebutkan kalau seluruh wali murid atau orang tua, setuju dengan tarikan sebesar Rp 1.000 tiap minggu sekali tersebut. Sementara Kepala UPTD Gondangwetan, Hj Sumiati, saat dikonfirmasi tidak memberikan jawaban tegas.

FOTO: BM/UMAR

PAKSA: Terkait pungutan yang dilakukan diseluruh SD dikecamatan Gondang Wetan segera dilaporkan ke kejaksaan.

Apakah setuju dengan tarikan itu atau menolak. Sumiati hanya menampik kalau tarikan itu tidak ada persetujuan dari orang tua atau wali murid.

“Mengumpulkan para orang

tua atau wali murid kemudian meminta persetujuan soal tarikan ini adalah rekayasa untuk melepaskan masalah. Adanya persetujuan dari para orang tua atau wali murid seolah-olah tarikan itu tidak memaksa. Kalau dilihat dari orang per orang memang hanya Rp 1.000 saja. Tapi kalau dihitung seluruh SD di 17 desa se-Kecamatan Gondangwetan, totalnya besar,” ungkap H Umar Wirohadi SH Direktur Eksekutif Lembaga Monitoring Nasional (L-Moral), sembari menunjukkan hitungan global 17 SD se-Gondangwetan.

Masih kata Umar, kalau satu kelasjumlahsiswa30orang,dalam satu sekolah mulai kelas 1 sampai kelas 6 ada sekitar 180 orang siswa.

BerartidikalikanRp1.000,totaltiap minggunya uang yang terkumpul

Rp 180.000. Kalau satu bulan ada 4 minggu Rp 180.000 X 4 = Rp 720.000. Satu tahun duit yang terkumpulRp720.000X12bulan=Rp 8.640.000. Kalau dihitung seluruh SD se-Kecamatan Gondangwetan Rp 8.640.000 X 17 lembaga = Rp 146.880.000.

“Kalau kami hitung dengan jumlah siswa minim. Tapi kalau saya hitung global seluruh siswa SD se-Kecamatan Gondangwetan sebanyak 7.500 orang, maka total keseluruhan uang yang terkumpul adalah sebesar Rp 450.000.000. Pertanyaan kami, kemana uang sebanyak itu. Apakah oknum UPTD tidak kaduman (kebagian). Namanya kepala sekolah ke UPTD, pasti bawa sesuatu untuk diberikan kepada Kepala UPTD. Apapun alasannya, tidak mungkin duit yang dipakai

duit pribadi kepala sekolah. Bisa saja mengambil dana BOS, kalau tidak ya duit semacam tarikan itu,” papar Umar.

Karena aturan larangan adanya pungutan sudah jelas, maka Umar berencana akan membawa temuannya ini ke kejaksaan atau ke Polres untuk diusut.“Kami sudah menemui Hj Sumiati, Kepala UPTD. Ternyata Bu Sumiati seakan tutup mata dan tutup telinga. Apa yang kami sampaikan tidak direspon. Melihat tanggapannya seakan tarikan itu diamini,” tandas Umar. Sementara Plt Kepala Sekolah SDN Bajangan, Khusaeni, mengatakan, kalau tarikan tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari para orang tua wali murid. Kushaeni menunjukkan notulen hasil rapat pagi kemarin.(kd/umr/dra)

Pedagang Pasar Arjosari ’Dipungli’ PASURUAN (BM) - Pembangunan pasar Arjosari di Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan diduga bermasalah, padahal pembangunan pasar dengan menggunakan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan. Namun faktanya puluhan pedagang yang menempati lapak dikenakan pungutan yang diduga merupakan pungutan liar (pungli), hingga totalnya mencapai Rp 1,2 miliar.

Para pedagang terpaksa membayar pungutan yang diduga pungli sebesar Rp 2 juta/m2.

Pedagang yang sebagian besar merupakan warga Desa Arjosari, terpaksamerogohkoceknyaantara Rp 4 juta hingga Rp 18 juta untuk lapak yang ditempatinya. “Saya kaget dan bingung untuk bisa membayarnya, terpaksa mencari ke sana-kemari. Karena jauh hari sebelumnya sempat diinformasikan oleh kepala desa, agar PERWAKILAN

mengancam akan melakukan aksi serupa dengan massa yang lebih besar. Sementara itu Humas EMCL, Rexy Mawardijaya, dalam keterangannya kepada media mengatakan pihaknya sangat menghargai penyampaian aspirasi dan informasi dari masyarakat melalui dialog dan cara damai. Menurut Rexy dalam beroperasi EMCL selalu mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku.

“EMCL saat ini masih dalam tahap start up dan commissioning. Kami terus berkoordinasi dengan instansi terkait guna memastikan kegiatan operasi kami berjalan dengan aman dan efisien,” ujarnya. Lebih jauh Rexy mengatakan pihaknya sangat menghargai semua dukungan yang diberikan kepada EMCL untuk memastikan proses start-up dan commissioning ini terlaksana dengan aman dan efisien.(ndo/zen/dra)

FOTO: BM/IST

KEBERATAN: Para Pedagang di pasar Arjosari mengeluhkan adanya pungli untuk menempati lapak.

pedagang tidak usah bingung dan diminta tenang serta tidak memikirkan uang. Karena pembangunan sudah ada biayanya,” kata Muhammad, pedagang alat-alat rumah tangga, kemarin.

Para pedagang yang berjualan di pasar Arjosari rata-rata merupakan pedagang lama yang sudah puluhan tahun menempati lokasinya. Mereka terpaksa membayar pungutan yang di-

duga pungli itu agar bisa tetap berjualan di pasar itu. Karena jika tidak, mereka dilarang menempati lokasinya berjualan yang akan diberikan kepada orang lain yang mampu membayar‘pungli’.

Itu terbukti pada sejumlah pedagang yang terpaksa melepaskan tempatnya berjualan.

“Meski berat, saya membayarnya agar bisa berjualan,” ujar Abd Kodir, pedagang lainnya.

Informasi yang diperoleh, pembangunan perbaikan Pasar Arjosari itu mendapatkan dana hibahsekitarRp250jutadariAPBD 2014KabupatenPasuruan.Sedangkan lokasi yang diperbaiki terdiri dari tiga los berupa jajaran lapak dengan ukuran bervariasi, 2X2 meter,2×4meterhingga2X9meter.

Total luasan lapak yang harus ditebus oleh para pedagang sebesar 616 m2 dengan yang dibanderol Rp 2 juta/m2. Total hasil pungli mencapai Rp 1,232 miliar.

“Ibu saya terpaksa membayarnya dan mendapat kuitansi dari pihak pengelola pasar. Pedagang yang lain juga mendapatkan kuitansi itu,” ujar Kuswadi putera Winarti pedagang pasar. (dra)

KILAS

Hindari Kendaraan Putar Balik, Truk Kontainer Nyemplung ke Sawah PASURUAN (BM) - Sebuah kecelakaan tunggal terjadi di jalur pantura tepatnya di jalan Raya Rejoso, Kamis (18/8).

Sebuah truk kontainer tiba-tiba masuk ke sawah dan terguling. Diduga sopir tidak bisa mengendalikan kendaraannya usai menghindari kendaraan di depannya.

“Truk kontainer melaju dari arah barat. Namun saat melintas di lokasi kejadian terdapat kendaraan lain di depannya yang hendak putar balik,” kata M Rusdy, salah seorang warga di lokasi. Karena jaraknya terlalu dekat, sopir truk bernama Waluyo warga Tulungagung, tak bisa mengendalikan kendaraannya, sehinga banting setir kekiri dan masuk ke sawah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini.

Bagian depan truk kontainer terlihat rusak parah. Sempat terjadi kemacetan akibat kecelakaan ini. Aparat kepolisian dari Satuan Lalu Lintas Polres Pasuruan Kota melakukan evakusi badan truk bermuatan pakan ternak dengan nopol L 9489 UR. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Akibat kejadian ini kemacetan panjang hingga mencapai 3 kilometer di jalan Pasuruan-Probolinggo.

“Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, karena sopir truk sengaja membanting ke kiri guna menghindari jatuhnya korban jiwa,” Kanit Laka Lantas Polres Pasuruan Kota, Iptu Ahmad Jayadi. Namun kondisi truk kontainer terlepas dari bodinya, terguling menutup separuh jalan raya hingga mengakibatkan kaca depan pecah.(pas/dra)

FOTO: BM/IST

CELAKA : Truk kontainer terguling dan masuk ke parit setelah menghindari kendaraan yang hendak mutar balik.

PASURUAN: H Umar Wirohadi (kabiro), Abdul Kadir Jaelani IKLAN/LANGGANAN: 081 336 484 057

PANTURA 13

berita metro

www.beritametro.co.id

JUMAT, 19 AGUSTUS 2016

LAMONGAN I BOJONEGORO I TUBAN I GRESIK

Cedera di Kepala Disuruh Antre untuk Dapat Kamar

KILAS

Pasien Meninggal, RSUD Ibnu Sina Banjir Kecaman di Sosmed GRESIK (BM) – Beberapa hari terakhir, kritik dan kecaman di media sosial Facebook bertebaran tertuju pada manajemen RSUD Ibnu Sina. Rumah sakit milik Pemkab Gresik tersebut jadi sorotan setelah salah seorang pasiennya meninggal dunia yang diduga akibat lambannya penanganan medis.

Berawal dari akun milik Zainal Arifin Arif di FB, dia mengunggah status tentang kekecewaannya terhadap pelayanan RSUD Ibnu Sina. Statusnya mendapat respon ratusan komentar dari netizen.

Apalagi setelah diunggah di sebuah grup FB Gresik.

“Status ini saya buat pada hari dan tanggal rabu 17 agustus 2016 JAM 02:53. Status ini buat pihak RUMAH SAKIT IBNU SINA GRESIK. Kami sungguh kecewa dalam penanganan pasien yakni temanku yang mengalami kecelakaan dibawa ke UGD RUMAH SAKIT IBNU SINA GRESIK. Saya sudah bayar pakai uang dan masih dalam 1 jam belum ada yang menangani pasien. Alasannya dari perawat ada-ada saja. Bahkan, Baru 1 jam lebih 15 menit baru ditangani oleh dokter dan setelah itu saya di suruh nunggu mendapatkan kamar buat pasien hingga sampai 6 jam belum

juga dapat kamar. Dan itu pun saya bayar RUMAH SAKIT, saya bayar pakai umum dan pasien sedang kritis. Saya panggil dokter mesti ada alasan bla..bla..bla hingga akhirnya pasien pun meninggal dunia karena semua pekerja RUMAH SAKIT tak becus ngurusinya. Saya harap status ini saya buat semoga terlihat kepada pihak lain maupun pemerintah/bupati PAK SAMBARI QOSIM,” tulis Zainal Arifin Arif.

Ketika dikonfirmasi melalui perpesanan singkat FB, Zainal Arifin membenarkan kekecewaannya tersebut. Dia bahkan mengungkap, temannya yang mengalami luka be-

Koramil Laren Kibarkan Bendera di Ketinggian 30 M

rat di kepala dan muntah-muntah, masih disuruh nunggu antrean kamar.

“Ku rasa bgtu, tapi semua nasi jadi bubur.

Aku dan teman ku nyesel, tadi malam kesitu.

Bayangkan, kepalanya sampai mengeluarkan darah. Ironisnya dibilang perawatnya “nggak apa itu cuman ringan” begitu jawabnya. Padahal sampai muntah2 trus, trus saya bilang kepada perawatnya. eh...mbak jangan bilang sok ngomong, saya butuh teman saya di rawat serius. Kemudian kata si perawat. “ya pak aku ngerti tapi nunggu dokter beliau menangani pasien lain. Begitu. Dan teman ku emosi, eh mbak saya bayar pakai uang bukan pakai daun tahu, itu malah perawatnya diem dan nggak mau jawab.

Hingga 15 menit menunggu baru ada dokter datang lalu baru ditangani. begitu ditangani sudah enak tinggal nunggu kamar inap. Lha nunggu kamar inap itu saya nunggu sampai beberapa jam bayangkan. Saya kecewa mas begitu saya butuh dokter di ruang inap itu saya di bilang gini dokter sibuk di UGD mas, begitu,” katanya.

Zainal juga menerangkan, korban bernama Khusnul Karim merupakan warga Surabaya dan berprofesi sebagai pekerja serabutan dan terkadang jadi sopir kuli bangunan. Petaka itu terjadi ketika temannya mengalami kecelakaan di Gresik.

Zainal sebenarnya sudah berniat protes terkait lambatnya penanganan medis itu. Namun aturan birokrasi yang berbelit membuat dia akhirnya pasrah dan menumpahkannya melalui akun FB. “Percuma mas (protes), karena semua bukti nama pasien dan apalah gitu. Mumet (pusing, red) mas dari semalam saya belum tidur dan sampai sekarang nunggu kabar dari temanku, anak Surabaya. Kita percuma mas....nggk ada bukti untuk melakukan seperti menuntut pihak situ (RSUD Ibnu Sina) karena mereka bisa punya alasan, lagian temanku anak Surabaya . Ntar malah saya kesitu di bilang jangan fitnah gitu.

Mending aku pulang dari pada rame,” sergahnya.

Manajemen RSUD Ibnu Sina sendiri hingga Kamis (18/8), belum memberikan konfirmasi terkait situasi ini. Beberapa nomor seluler yang dihubungi koran ini, kendati bernada aktif namun tidak pernah diangkat.(sgg/zen/epe)

LAMONGAN (BM) – Dalam rangka memperingati HUT RI ke-71 tahun 2016 Dandim 0812 Lamongan Letkol Inf Jemz A Ratu Edo menugaskan semua jajaran teritorial di wilayahnya untuk mengibarkan Sang Saka Merah Putih.

Instruksi itu dijalankan dengan unik oleh Koramil 0812/19 Laren dengan mengibarkan Merah Putih di ketinggian 30 meter, Kamis (18/8).

Dandim Letkol Inf Jemz A Ratu Edo menyampaikan, instruksi itu bertujuan untuk terus mengenang para pendahulu pendiri bangsa dalam merebut kemerdekaan. “Kita sebagai penerus bangsa, apalagi anggota TNI AD mempunyai kewajiban untuk harus menjaga dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Semua warga Negara Indonesia wajib menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa yang telah diperjuangkan oleh pendahulu kita dalam merebut kemerdekaan dari penjajah,” ucapnya.

Kapten Arh Amrozi Danramil Laren mengatakan, pengibaran dengan ketinggian tak lazim itu menyiratkan arti, bahwa jajaran Koramil Laren dan warga bertekad menjaga keutuhan NKRI dari rongrongan pihak yang berusaha menghancurkan dan memecah belah.(ifa/zen/epe)

Diwakili TK PIKPG

Kabupaten Gresik Sabet Juara Nasional Lomba LLSS UKS

SUKSES besar kembali diraih Pemerintah Kabupaten Gresik di level nasional.TK PIKPG (Persatuan Ikatan Keluarga Petrokimia Gresik) yang mewakili Kabupaten Gresik dan Provinsi Jawa Timur, berhasil meraih The Best Performance Juara I Nasional Lomba Lingkungan Sekolah Sehat (LLSS) Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) tingkat Nasional Tahun 2016.

Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Gresik, Hj Maria Ulfa Sambari menghadiri langsung upacara penghargaan yang digelar Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) di Hotel Sahid Jaya Jakarta, Kamis (18/8).

Selain menerima trofi, istri orang nomor satu di Gresik tersebut juga menerima sertifikat penghargaan dan uang pembinaan sebesar Rp 35 juta dari Dirjen Dikdasmen, Hamid Muhammad.

Kepastian gelar ini didapat setelah sebelumnya Ketua TP PKK, Maria Ulfa Sambari, Ketua Tim UKS Tursilowanto Hariogi dan Kepala TK PIKPG, Ma’rifa presentasikan program UKS yang dijalankan. Dalam presentasi itu, Hj Maria Ulfa Sambari menjelaskan tentang sinergi antara TP PKK hingga ke tingkat kelurahan dan memberikan dukungan penuh kepada TK PIKPG. “UKS ini merupakan implementasi dari sepuluh program pokok PKK,” ujarnya.

Maria Ulfa juga menyebut berbagai langkah yang telah dilaksanakan dalam mendukung program UKS di sekolah. Hasilnya, juara LLSS UKS tingkat Provinsi.“Khusus diTK PIKPG kami melakukan pembinaan secara intensif. Pembinaan juga didukung oleh TP PKK mulai tingkat Desa, Kecamatan sampai tingkat Kabupaten Gresik,” tambahnya.

Selain support dari PKK, dukungan penuh dari PT Petrokimia Gresik juga jadi sumbangan besar. BUMN yang merupakan induk dari seluruh organisasi di lingkup perusahaan ini, ikut memberikan andil besar terhadap berlangsungnya program UKS pada TK PIKPG. Bersama Pemkab Gresik, perusahaan membangun berbagai fasilitas, semisal area promosi kesehatan di Kecamatan Gresik, Taman UKS dan Tugu UKS. Dalam paparannya Kepala TK PERWAKILAN

FOTO BM/SUGENG. S

PRESTASI: Ketua TP PKK Kabupaten Gresik, Hj Maria Ulfa Sambari menerima piala dari Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Hamid Muhammad setelah TK PIKPG memenangi The Best Performance Lomba LLSS UKS 2016.

PIKPG Ma’rifah menyebutkan beberapa dukungan lain misalnya Rumah Sakit Petrokimia Gresik yang membuka akses konsultasi gizi. Juga Koperasi Keluarga Besar Karyawan Petrokimia Gresik (K3PG) yang mensyaratkan dan memotivasi seluruh PKL serta pedagang di Pujasera perusahaan, agar terbiasa berpola hidup sehat. Baik dalam penyajian makanan dan minuman maupun dalam pembuatannya.

Misalnya dalam proses pembuatan makanan dan minuman yang dijualnya, agar tidak memasukkan unsur-unsur bahan yang tidak sehat. yaitu pewarna, pemanis dan pengawet buatan pada jualan mamin yang mereka jajakan. “Bahkan paguyuban pedagang pujasera, PKL dan persatuan orang tua murid sudah melakukan deklarasi dan menyatakan siap menjalankan hidup sehat serta ikut memasyarakatkan Program UKS di lingkungannya,” papar Ma’rifah.

Menanggapi prestasi ini, Bupati Dr Sambari Halim Radianto menyatakan bangga dan menyampaikan terima kasih kepada semua pihak terkait.“Ini merupakan bagian inovasi dari beberapa instansi terkait yang didukung oleh pihak ketiga untuk meraih sesuatu yang baik yaitu prestasi Juara. Selain itu, prestasi ini untuk memotivasi sekolah lain agar terpacu untuk menciptakan lingkungan sekolah yang sehat,” katanya.

Bupati mengatakan, hadirnya

program UKS sangat membantu program pemerintah menjadikan kesehatan sebagai prioritas. Meski bukan program yang didanai APBD, program UKS bahkan sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Bagi kami, juara bukan tujuan akhir, namun kesehatan masyarakat merupakan tujuan utama kami dan menjadi kebutuhan kita bersama,” tegasnya.

Inovasi memang jadi penekanan Bupati Gresik. Apalagi beberapa waktu lalu, gelar Kepala Daerah Inovatif 2016 sudah dinobatkan oleh Mendagri. Karenanya, dia meminta SKPD tak hanya menjalankan program yang dibiayai APBD saja, tapi harus berinovasi untuk menciptakan program baru yang bisa didukung oleh pihak lain. “Contohnya PKK dengan UKS ini yang terbukti sangat besar manfaatnya untuk masyarakat,” ujar Bupati.

Tentang program Kesehatan, Kepala Bagian Humas Suyono menjelaskan tahun ini Pemkab Gresik sudah menaikkan alokasi anggaran hingga Rp 135 miliar. Jumlah ini belum termasuk pembangunan fisik. Saat ini Gresik memiliki 32 Puskesmas, 12 Puskesmas rawat inap, 20 Puskesmas rawat jalan dan 74 puskesmas pembantu serta 247 Ponkesdes. “Semua Fasilitas Kesehatan ini merupakan dukungan Pemkab Gresik terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat,” katanya.(adv/sgg/zen)

KABIRO PANTURA: Moh. Zainuddin. LAMONGAN: Thafhanul Fahri, Nur Afifah, Mochamad Fiddin Rosyadi. BOJONEGORO: Sandi Suswondo. TUBAN: Ahmad Juremi. GRESIK: Moch. Sugeng, Imam Taufieq, Gilang Budi Raharja. IKLAN/LANGGANAN: 0857 3233 5005.

14 BANYUWANGI

berita metro www.beritametro.co.id

BANYUWANGI I LUMAJANG

JUMAT, 19 AGUSTUS 2016

Dioperasikan Dua Bulan, Proyek Drainase Rusak

Meriahkan HUT RI, Gelar Gerak Jalan Unik

Kondisi Ambrol Sepanjang 12 Meter di Tiga Titik BANYUWANGI (BM) – Pengerjaan proyek rehabilitasi jaringan tersier yang berlokasi di Sumber Seruni, Dusun Sumberwatu, Desa Tamansari, Kec Licin, Kab Banyuwangi rusak parah. Bahkan ambrol sepanjang 12 meter berada di tiga titik.

Pantauan Berita Metro (BM), Kamis (18/8), saat berada di lokasi proyek yang baru selesai dikerjakan dua bulan lalu itu, tampak pasangan pondasi yang menggantung saat aliran air surut. Bahkan bangunan dam pembagi sudah mengalami rembesan, hingga air keluar dari sela-sela batu raen.

Seperti yang terpasang di papan proyek drainase tersebut, rekanan yang mengerjakan CV Shavitri, beralamat di Jalan Citarum, Kelurahan Panderejo, Banyuwangi dengan besarnya nilai pe-

kerjaan Rp 195.233.000 dan waktu pelaksanaan 90 hari kalender satu paket.

Menurut pengakuan Ridwan, salah seorang petani yang memiliki lahan bersebelahan dengan pembangunan plengsengan irigasi tersebut, dilihat dari lokasi proyek dinilai mudah terjangkau dan tidak sulit untuk pengerjaan karena aliran air normal dan tidak pernah terjadi luapan air. Tapi realisasi pembangunannya tidak sesuai komposisi campuran antara pasir dan semen. Sehingga saat dialiri air mudah ambrol, hingga air merembes keluar dari pondasi dan tembus ke batu raen.

“Bisa lihat langsung di tiga titik lokasi saat ini yang ambrol, dari campuran pasirnya saja sedikit semen. Bahkan, terasa halus seperti bercampur tanah. Bila

campuran pasir dan semen seimbang, maka di saat ambrol pun bisa dilihat dan pasti ada gumpalan pasir semen yang mengering. Ini jelas pengerjaannya tanpa mengutamakan kualitas bangunan. Baru dua bulan sudah ambrol, yang pasti pengawas dari dinas tidak melakukan tugasnya dengan baik.

Sekarang terbukti, plengsengan bagian atas juga sudah muncul retakan,” kata Ridwan prihatin.

Selain itu, dengan anggaran proyek yang relatif besar ini sudah dapat dipastikan pihak CV menginginkan untung besar tanpa memperdulikan kondisi fisik bangunan. Padahal, sesuai RAB ada standarisasi merealisasikan pembangunan mulai dari galian dan campuran antara pasi dan semen. (edh/azt)

FOTO : BM/EDHI PRASETYO

AMBROL: Petani menunjukkan titik proyek saluran irigasi yang ambrol di Sumber Seruni, Dusun Sumberwatu, Desa Tamansari, Kec Licin, Kab Banyuwangi.

Pemkab Berikan Pembinaan dan Bantuan Vaksin LUMAJANG (BM) – Pemkab Lumajang terus melakukan pembinaandanmelakukansosialisasidengan menerjunkan PPL (Petugas

Penyuluh Lapangan), untuk memberikanpembinaanterhadappeternak.Sekaligusdilakukanpengecekan dan memberikan bantuan vaksin.

FOTO : BM/PRI

MENJANJIKAN: Bisnis ternak bebek pedaging memiliki pasar yang besar dan permintaan terus meningkat.

“Sebelumnyakamitelahmendapatkan bantuan 100 ribu vaksin flu burung dari pusat dan telah kami realisasikan(distribusikan,red),”jelas KepalaDinasPeternakanKabLumajang, drh Gatot Subiyantoro.

Dan saat ini hanya tersisa 25 ribu saja. Sedangkan Pemkab Lumajang juga menambah pengadaan sebanyak 15 ribu vaksin flu burung. “Dengan upaya ini, semoga dampak dari fenomena La Nina ini tidak sampai menyebarkan penyakit flu burung,” harapnya.

Dikatakan, untuk kepentingan pemenuhan santapan kuliner dengan menu bebek, peternak di Lumajang setiap bulannya mampu mengirimkan 90 ribu ekor itik potong ke berbagai daerah.

“Pengiriman itik potong ini dengan tujuan ke kota besar seperti Surabaya maupun Malang.

Termasuk juga ke Bangkalan dan Sampang di Madura dan Denpasar, Bali,” terangnya.

Dari data Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang, untuk pengiriman atau penjualan itik potong dengan tujuan Madura dan Bali, per minggunya peternak secara rutin mampu memenuhi permintaan 15 ribu ekor.

“Sehingga per bulan bisa mencapai 60 ribu ekor dengan harga jual tidak jauh berbeda dengan harga ayam, di kisaran Rp 28 ribu per kilogram,” tukasnya.

Sedangkanuntukkotabesarlainnya,jumlahpengeluaranitikpotong

yangterdata,masihberadadibawah, yakni sekitar 30 ribu ekor ke berbagai tujuan, baik Surabaya maupun Malang dan kota lainnya. “Sehingga total kemampuan peternak itik potong Lumajang menyuplai keluar daerah mencapai 90 ribu ekor per bulan,”tandasnya.

Diakuinya, permintaan pengiriman itik potong ini, setiap tahun mengalami peningkatan hingga 10 persen. “Untuk itu, Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang serius mengembangkan potensi ternak itik potong ini,” tegasnya.

Bahkan, khusus peternakan itik telah terjadi pergeseran dari yang sebelumnya banyak peternak mengembangkan itik petelur kini beralih ke itik potong. (adv/pri)

BANYUWANGI (BM) – Momentum memeriahkan HUT RI ke-71 dioptimalkan oleh Pemerintahan Desa Licin, Kec Licin dengan menggelar gerak jalan unik dan kreatif sepanjang kurang lebih 5 km. Acara diikuti 38 peserta, Kamis (18/8) mulai pukul 13.00 WIB. Pantauan Berita Metro (BM) saat berada di lokasi, terlihat ratusan warga masyarakat berjajar untuk melihat secara langsung peserta yang berpartisipasi mengikuti gerak jalan tersebut. Uniknya, peserta mengenakan kostum unik dengan desain beragam. Di antaranya, pakaian adat seni budaya bangsa dan kreasi dari berbagai jenis yang didapat dari bahan tumbuhan hingga plastik.

Seperti diungkapkan Kepala Desa (Kades) Licin, Akhmad Sugiono, agenda ini merupakan bentuk kegiatan yang patut dilestarikan. Sehingga, bisa menjadikan bentuk kreativitas yang berorientasi pada jiwa kebangsaan dan nilai – nilai perjuangan putra putri terbaik bangsa.

“Yang turut berpartisipasi bisa dikatakan lumayan banyak. Kita bersama-sama perangkat yang lain juga turut serta. Begitu pula semua warga yang ada di delapan dusun. Ikut memeriahkan acara ini. Apa pun jenis kreativitas, bagi kami yang terpenting bisa menjadi contoh positif,” katanya.

Nantinya, pada hari Minggu mendatang, serangkaian acara karnaval akan disajikan kembali.

Begitu juga serangkaian acara puncak yang dikemas dalam resepsi dan pembagian penghargaan yang digelar Rabu, 24 Agustus mendatang di depan Pasar Licin. (abk/azt)

FOTO : BM/EDHI PRASETYA

GERAK JALAN: Tampak peserta yang berpartisipasi memeriahkan HUT RI dengan mengikuti gerak jalan unik dan kreatif.

Banyuwangi: Kepala Biro: Edhi Prasetyo, Wartawan: Irawan, Sudiyono, Abdul Karim, Arwani Mahsun, Nanang Slamet, Marketing, Iklan/Sirkulasi: Dian, Dini, 081332011506

PERWAKILAN

PROBOLINGGO

berita metro www.beritametro.co.id

DPC PPP Kubu Djan Faridz Gelar Muscab VIII Ahmad Zubairi Terpilih Lagi Jadi Ketua DPC PPP PROBOLINGGO (BM) – DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kab Probolinggo kubu Djan Faridz menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) VIII, Kamis (18/ 8). Dalam Muscab itu, Ahmad Zubairi yang sebelumnya menjadi Ketua DPC PPP Kab Probolinggo, terpilih kembali secara aklamasi.

Muscab yang digelar di salah satu hotel di Kota Kraksaan itu, dihadiri langsung Ketua DPW PPP Jatim kubu Djan Faridz, KH Maskur Hasyim. Juga dihadiri Ketua DPC PPP Kab Banyuwangi serta Ketua DPC PPP Malang dan sejumlah Ketua DPC PPP lainnya.

Ketua DPC PPP terpilih, Ahmad Zubairi mengajak pada seluruh Pimpinan Anak Cabang (PAC) PPP se-Kab Probolinggo untuk membangun kembali kekuatan suara

yang mereka sebut sebagai membangun partai. “Kita kembali ke tahun 1999 dengan kejayaan PPP di Kabupaten Probolinggo,” katanya.

Menurut Zubairi, ia sebagai Ketua DPC ingin membangun kembali nama besar PPP yang merupakan partai berlandasakan agama Islam.

“PPP sudah selayaknya didukung karena jika partai ini kokoh berdiri akan menyatukan umat islam,” ujar Zubairi berusaha membakar semangat peserta Muscab.

Ia bercerita, pada 30 Okteber 2015 lalu diadakan Muktamar di Jakarta. Dia mengaku melihat sendiri, majelis tertinggi di PPP itu telah mengangkat Djan Faridz sebagai Ketua DPP PPP. “Saya ikut dan menyaksikan Djan faridz menjadi Ketua DPP dan saya yang ikut Muktamar terpilih menjadi ketua

DPC,” ujarnya meyakinkan PAC. Menurutnya, upaya untuk membesarkan partai harus dibarengi dengan kesadaran dan evalusi diri terhadap kelemahan sebelumnya. “Kita harus introspeksi kenapa kita sekarang kalah suara dibanding dulu. Jika kita melenceng dari asasnya, yakni Islam, maka kita ditinggalkan umat,” ujarnya.

Diapunberjanjijikatidakamanah lebihbaikmengundurkandiri.Pasalnya, menurut Zubairi tak ada artinya jabatan jika tidak amanah.

Sementara itu Ketua DPW PPP Jatim, KH Maskur Hasyim menyebutkan, di Jawa Timur masih banyak PPP yang belum menggelar Muscab. “Dari 38 kota dan kabupaten, PPP Kabupaten Probolinggo Muscab yang kedua setelah Pasuruan,” jelasnya.

FOTO : BM/SAIFULLAH

MUSCAB: Tampak suasana Muscab DPC PPP Kab Probolinggo kubu Djan Faridz, yang digelar Kamis (18/8). Ahmad Zubairi terpilih lagi jadi Ketua DPC PPP Kab Probolinggo.

KH Maskur menargetkan, pertengahan September sudah dinyatakan selesai bagi DPC PPP

yang belum melakukan Muscab tersebut.. “Satu bulan jangka waktunya,” katanya. (sip/azt)

Keluar Penjara, Edarkan Lagi Pil Dextro PROBOLINGGO (BM) – Seorang ibu rumah tangga yang merupakan residivis pengedar pil Dextro diamankan tim Buser unit Reskrim Polsek Kraksaan.

Yakni Misnati (42), warga Kelurahan Kraksaan Wetan, Kab Probolinggo, Kamis (18/8).

Penangkapan ini merupakan kali ketiga terhadap Misnati, setelah sebelumnya sudah dua kali divonis bersalah dalam kasus yang sama oleh Pengadilan Negeri (PN) Kraksaan.

Hasil ungkap kasus oleh Polsek Kraksaan ini ditunjukkan ke awak media. Selain menunjukkan tersangka, polisi juga menunjukkan ribuan butir pil trex yang dijadikan barang bukti, dengan warna pink dan warna putih, serta uang tunai ratusan ribu rupiah.

Kapolsek Kraksaan, Kompol Faruk Mustafa, menjelaskan, tersangka sudah dua kali ditangkap jajarannya dalam kasus yang sama. Kasus terakhir, ia baru bebas dari Rutan Kraksaan sekitar dua bulan lalu.

Namun, rupanya tak bikin ibu empat anak ini jera, dan ia kembali menjual pil Dextro.

“Tersangka ditangkap saat berjualan nasi di rumahnya. Saat itu, tersangka tengah melayani pembeli kalangan pelajar dan masyarakat umum, sasaran penjualan tersangka ke pelajar dan pemuda,” kata Faruk.

Langkah Polsek Kraksaan kembali menangkap tersangka, karena bikin resah warga sekitar rumahnya.

Warga melapor ke Polsek Kraksaan melalui Babinkamtibmas Kelurahan setempat. (sip/azt)

Pemulung Sampah Temukan Peluru Aktif PROBOLINGGO (BM) – Seorang pemulung di Kota Probolinggo menemukan 31 butir peluru aktif, Kamis (18/8) siang. Temuan itu kemudian diserahkan ke Polsek Kademangan, lantaran ia khawatir terjadi sesuatu.

Peluru revolver, kaliber 38 yang masih aktif itu ditemukan Sugiharto (50), warga Jalan Argopuro, Kel Ketapang, Kec Kademangan, Kota Probolinggo sekitar pukul 12.10WIB, ia mencari rongsokan di tempat sampah.

Matanya tertuju pada kotak stereofoam berukuran 20 x 25 cm, setFOTO : BM/SAIFULLAH

PELURU: Petugas Kepolisian ketika menunjukkan peluru aktif yang ditemukan oleh pemulung sampah.

PERWAKILAN

inggi 30 cm tanpa tutup. “Saya lihat ke dalam kotak, ternyata isinya peluru. Kalau dilihat dari kondisinya, masih aktif,” kata Sugiharto.

Karena takut, ia pun melapor ke Ketua RT1, Dipo. Oleh Dipo kemudian temuan itu diserahkan ke Polsek Kademangan. Sugiharto yang sehari-hari mencari rongsokan di tempat pembuangan sampah itu, mengaku baru pertama kali menemukan hal aneh seperti itu.

Diperkirakan waktu pembuangan sekitar dua jam sebelum ia mencari sampah di tempat tersebut. “Kemarin-kemarin saya cari sampah di situ tidak ada,” ujarnya.

Selanjutnya, peluru Winchester buatan luar negeri sebanyak 15 butir

dan 9 butir dalam sabuk peluru, serta 6 butir di luar sabuk peluru, diamankan di Polres Probolinggo, yang sebelumnya diamankan di Polsek Kademangan.

“Sudah kami serahkan ke logistik pengembangan penyelidikan. Ukurannya standar organik kaliber 38 buatan asing, Winchaster,” kata Kasat Intelkam Polresta Probolinggo, Iptu Dartok Darmawan.

Jika dilihat dari ciri-ciri fisik peluru, umurnya sekitar lima tahun. Tapi lama tidak digunakan, hal itu dilihat dari karat yang melekat. “Saat ini kami masih melakukan penyelidikan atas temuan ini. Apakah benar milik anggota atau bukan,” pungkas Dartok. (sip/azt)

FOTO : BM/SAIFULLAH

PENGEDAR: Tersangka Misnati ketika digelandang anggota Polsek Kraksaan karena mengedarkan pil Dextro.

PANGGILAN Manajemen Berita Metro memerintahkan kepada Yusron Fuadi, selaku Koordinator Biro Probolinggo agar segera menghadap ke kantor pusat Berita Metro di Surabaya.

Terima kasih.

LUMAJANG: Santono Priambodo. IKLAN/LANGGANAN: 081 249 455 05. PROBOLINGGO: Saipul. IKLAN/LANGGANAN: 081 336 373 699.

MALANG RAYA 15

berita metro www.beritametro.co.id

JUMAT, 19 AGUSTUS 2016

Anggota Dewan Apresiasi Kontes Ternak Sapi dan Kambing

Motivasi Peternak Demi Taraf Hidup MALANG (BM) - Kalangan DPRD Kabupaten Malang, mengapresiasi kontes ternak jenis sapi dan kambing di stadion Suropati

Desa Wajak Kecamatan/Kabupaten Malang. Sebab, kontes yang digelar lewat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan itu

bisa memacu dan memotivasi peternak.

“Kontes itu menurut saya bagus. Bisa memotivasi para

BM/KHOLIL

KONTES TERNAK: Miskat SH Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Malang dan Bupati Malang Rendra Kresna saat menghadiri kontes sapi dan kambing di Kecamatan Wajak, Kamis (18/8).

peternak khususnya di Kabupaten Malang,” terangWakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Malang Miskat, Kamis (18/8).

Apalagi pelaksanaan kontes itu sangat meriah. Sebab, dalam kontes itu juga dihadiri Bupati Malang Dr H Rendra Kresna didampingi Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Sudjono dan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Sementara, dalam kontes itu diikuti 243 peternak kambing dan 90 peternak sapi jenis limosin. Menurut Miskat, kontes ternak itu bertujuan memberi peluang ke para peternak untuk terus meningkatkan taraf hidupnya lebih baik. “Selain meningkatkan semangat berternak lebih baik, juga motivasi kepada peternak lain. Sehingga, beternak tidak sekadar sambilan tapi juga dapat meningkatlan taraf hidup yang lebih baik,” ujarnya.

Makanya, kata dia, kontes ternak itu bisa menjadi sarana informasi dan wadah memotivasi para peternak. Sebab, beternak itu memiliki prospek yang

BM/KHOLIL

kilas

bagus. Menurut dia, kontes tersebut memang layak digelar di Wajak. Sebab, populasi sapi di wilayah itu mencapai 15 ribu ekor dan 60 ribu ekor kambing.

“Kami berharap ke depan merupakan stimulan kepada masyarakat wilayah Kecamatan Wajak khususnya dan umumnya Kabupaten Malang. Sebab, beternak ini bisa memberikan kesejahteraan,” terangnya.

Hal senada juga diungkapkan Sudjono Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang. Dia berharap, kontes ini dapat memotivasi masyarakat untuk mampu berternak dan mau beternak bagi yang peternak baru. “Bagi mereka yang sudah beternak ya agar lebih meningkatkan usaha budidayanya. Sehingga endingnya akan meningkatkan pendapatan mereka,” terang dia.

Karena itu, kata dia, kontes ternak itu digelar di sentra populasi sapi dan kambing. “Harapannya, agar masyarakat sadar bahwa beternak sapi dan kambing itu sangat menarik karena menguntungkan dan bermanfaat,” pungkasnya. (lil/nov)

LANTIK: Walikota Malang HM Anton saat pengukuhan sekaligus pelantikan anggota BPSK periode 2016-2021.

BPSK Harus Lindungi Konsumen MALANG (BM) - Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dikukuhkan Walikota Malang HM Anton, Kamis (18/ 8). Pengukuhan sekaligus pelantikan anggota BPSK periode 2016-2021 itu diharapkan bisa melindungi konsumen.

BPSK tersebut beranggotakan delapan orang. Mereka di bawah koordinasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Malang. Tugas pokok mereka melindungi dan menyelesaikan sengketa konsumen.“Ada empat pilar yang harus dipegang teguh para anggota BPSK itu,” papar HM Anton.

Empat pilar itu masing-masing, meningkatan produk barang dan jasa yang pro kepada konsumen. Selain itu, menciptakan kepastian hukum pada konsumen, mengintensifkan barang dan jasa hingga melakukan sosialisasi kepada konsumen.

Harapannya, kata dia, agar mereka cerdas dalam memilih barang dan jasa. “Itu karena tujuan BPSK hanya untuk melindungi konsumen semata. Ya, khususnya di Kota Malang,” kata Abah Anton. (lil/nov)

Staf DKP Jadi Korban Tabrak Lari MALANG (BM) - Sunarko Staf Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Malang, tewas setelah menjadi korban tabrak lari. Tragisnya, kejadian yang menimpa PNS DKP itu justru saat menjalankan tugasnya.

Makanya, Walikota Malang HM Anton melakukan takziyah ke rumah duka di Jalan Pelabuhan Kamal RT 02 RW 01 Kecamatan Sukun, Kamis (18/7), siang. Seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Malang, juga turut diajak.

Hal itu dilakukan HM Anton untuk menunjukkan rasa duka cita dan perhatian yang mendalam pada korban dan keluarganya. Korban jadi tabrak lari orang yang tak bertanggung jawab di Jalan Arif Rahman Hakim Kecamatan Klojen.

Pada kesempatan itu, Abah Anton juga ikut tahlil dan doa bersama yang ditujukan kepada mendiang Narko. Abah Anton juga memberikan santunan kepada keluarga mendiang Sunarko sebagai bentuk empati selaku kepala daerah. “Pemerintah Kota Malang berduka atas kepergian Narko,” kata Abah Anton. (lil/nov)

Desain Pembangunan Islamic Center Kota Malang Dilombakan MALANG (BM) - Gedung Islamic Center di Kota Malang, memang gagal dibangun pada 2016. Namun, itu bukan berarti pembangunannya batal. Buktinya, Pemkot Malang lewat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melombakan desainnya.

“Kami akan melombakan desain pembangunan gedung Islamic Center. Untuk itu, anggarannya akan kami ajukan

lewat Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun ini. Anggarannya Rp 200 juta dan sudah kami usulkan di PAK,” kata Kepala BappedaWasto, Kamis (18/8).

Ia menjelaskan, lomba desain itu dibuka untuk umum. Hasilnya, kata dia, nanti akan dijadikan rujukan dalam membuat Detil Engineering Design (DED) bangunan. “Kami ingin agar ada usulan publik yang masuk terkait bangunan itu,” tukasnya.

DED yang sudah ada, kata Wasto, nantinya akan dijadikan acuan bagi peserta lomba desain. Sehingga dengan adanya desain baru dan DED baru, diharapkan bisa mengubah jumlah kebutuhan anggaran untuk Islamic Center.

“Pengumuman resmi lomba ini akan disampaikan sekitar November 2017 mendatang,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas

Pekerjaan Umum (PU), Jarot Eddy Sulistyono, mengatakan jika Islamic Center membutuhkan DED baru. Alasannya, karena adanya perubahan lokasi dari kawasan GOR Ken Arok ke Kelurahan Arjowinangun.

DED baru itu, kata Jarot, cukup penting karena berkaitan dengan lokasi baru dan berdampak ke penggunaan anggaran dan bentuk bangunan karena dibangun di atas lahan yang

berbeda.

Sementara, kalangan tokoh agama utamanya dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), mendorong terwujudnya pembangunan pusat studi Islam di Kota Malang itu. Bahkan, Ketua MUI Kota Malang KH Baidlowi Muslich sempat bertemu langsung denganWalikota HM Anton. Dia sangat berharap agar gedung Islamic Center segera dibangun. (lil/nov)

METRO JATIM

berita metro www.beritametro.co.id

Dugaan Penyimpangan Dana Desa di 15 Desa se-Kabupaten Mojokerto

MOJOKERTO (BM) - Masih ingat kasus dugaan korupsi terkait dana desa sehingga 15 desa di Kabupaten Mojokerto, akhirnya diperiksa penyidik Polres Mojokerto. Polisi mengindikasikan memang telah terjadi penyimpangan.

Terutama proyek pembangunan infrastruktur desa yang dibiayai pemerintah pada 2015 lalu. Namun demikian, polisi masih merahasiakan desa mana yang dana pembangunannya dikorupsi tersebut.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Mojokerto AKP Budi Santoso mengatakan, ada sejumlah desa yang terindikasi

melakukan pidana korupsi. “Ada yang terindikasi tapi kami belum bisa jelaskan jenis pekerjaan dan jenis dana apa yang diduga disalahgunakan kepala desa, perangkat desa maupun pihak lain yang terlibat dalam kegiatan pembangunan desa tersebut,” ungkapnya, Kamis (18/8).

Masih kata kasat, pihaknya belum bisa menjelaskan karena masih dalam tahap penyelidikan.

Namun, lanjut kasat, pemeriksaan terkait Dana Desa dari APBN sampai Bantuan Keuangan (BK) dari APBD kabupaten dan provinsi tersebut, rata-rata hanya terjadi kesalahan administrasi baik perencanaan sampai

laporan penggunaan dana.

“Jumlah dana yang diterima tiap desa beragam mulai kurang dari Rp 1 miliar sampai lebih dari Rp 1 miliar. Dari 15 desa yang telah diselidiki, rata-rata hanya terjadi kesalahan administrasi baik perencanaan sampai laporan penggunaan dana. Sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, untuk kesalahan administrasi tidak boleh diproses secara pidana,” katanya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Front Komunitas Indonesia Satu (FKI1) Kabupaten Mojokerto, Wiwid Haryono menuduh, selain dugaan pelanggaran administrasi,

dana yang mengalir ke desa di Mojokerto juga sarat korupsi dan kolusi.

“Ada dugaan pelanggaran administrasi pelaksanaan kegiatan sampai dugaan kolusi dan korupsi di dalamnya,” ujarnya.

Menurutnya, modus dan pihak yang memainkan proyek di desa selama ini sama tiap tahunnya.Yakni ada dugaan pengkondisian proyek sampai mark up harga pengadaan jasa dan barang yang tidak sesuai standar harga.

Ia berharap polisi tak main-main dengan kasus yang sedang diusut karena ia khawatir ada intervensi pihak tertentu yang bisa menghambat pengusutan kasus ko-

rupsi di Mojokerto.

Seperti tahun 2014 lalu, Kejari Mojokerto mengusut kasus korupsi proyek pembangunan jalan desa tahun 2013 bernilai belasan miliar rupiah berdasarkan temuan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Namun Kejari menghentikan penyelidikan dan dialihkan menjadi pelanggaran administrasi, padahal pihak pengusaha sebagai kontraktor pelaksana proyek mengakui ada fee bagi pejabat pemerintah kabupaten setempat sehingga pengusaha terpaksa mengurangi volume pekerjaannya. (bet/nov)

Proyek Pembangunan Jalan Tol Dinilai Merusak Lingkungan NGAWI (BM) – Adanya mega proyek Jalan Tol KertosonoMantingan Kabupaten Ngawi, rupanya juga menimbulkan praktik ilegal penambangan.

Mulai penambangan tanah uruk, pasir hingga batu.

Akibatnya terjadi kerusakan parah di lingkungan sekitar pembangunan proyek jalan tol tersebut, khususnya di areal Hutan Saradan Kabupaten Madiun.Tak hanya gunung yang dikeruk, tapi juga sungai Kedungbrubus.

Padahal sungai itu yang memasok air keWaduk Kedungbrubus Desa Dawuhan Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun yang merupakan wilayah PT Perhutani Kuasa Pemangku Hutan (KPH) Saradan.

Akibatnya, sungai Kedungbrubus terancam tidak bisa lagi memasok air ke Waduk setempat. Diduga penambangan pasir di sungai Kedungbrubus itu diketahui aparat setempat, karena penambang bebas membawa keluar pasir hasil mengeruk sungai Kedungbrubus yang PERWAKILAN

lokasinya berada di tengah tengah hutan KPH Saradan itu.

“Pasir hasil menambang di sungai Kedungbrubus itu dijual ke proyek Jalan tol di wilayah Kabupaten Magetan dan Ngawi,” ujar Iwan warga setempat, Kamis (18/8).

Truk dan alat berat yang dibawa penambang masuk wilayah hutan itu mengakibatkan lingkungan di hutan Saradan Kabupaten Madiun rusak parah. “Memang aneh kalau penjaga hutan, dan polisi serta perangkat desa setempat tidak tahu adanya penambangan tanpa izin itu,” ujarnya.

Warga, tambahnya, sudah sering menginformasikan aktivitas penambangan yang melibatkan puluhan dump truk berkapasitas melebihi tonase dan sejumlah ekskavator yang keluar masuk hutan, sehingga banyak kawasan hutan yang rusak akibat ulah penambang itu.

“Pembuatan jalan untuk keluar masuk kendaraan besar di hutan itu pastinya menebangi

ratusan tegakan (pohon) hutan, pastinya orang Perhutani tahu.

Tapi mengapa mereka diam, kalau itu tidak ada izin penambangan,” katanya.

Sementara, Administratur (ADM) KPH Saradan Amas

Wijaya yang dikonfirmasi mengakui pernah ada orang yang mengaku dari CV Manah Tatag yang meminta izin, namun bukan izin penambangan, tapi izin untuk proyek normalisasi sungai Kedungbrubus. “Tapi kalau

dalam perjalanan, proyek normalisasi yang dikatakan itu hanya untuk kedok, ya saya sebagai pimpinan di KPH Saradan akan melarang dan menghentikan aktivitas penambangan itu,” kata Amas Wijaya. (son/nov)

ISTIMEWA

DPD FKI Tegaskan Ada Korupsi

kilas

ANJLOK: Petani garam yang ada di Sumenep sekarang sedang menjerit.

Garam Rakyat Tak Terbeli dan Terpuruk SUMENEP (BM) – Dewasa ini, nasib petani garam di wilayah Sumenep Madura sungguh terpuruk. Salah satunya, karena penjualan garam milik petani dihargai sangat murah.

Sehingga,sebagianbesarhasil garam rakyatkinimenumpukdi sepanjangjalanmasukDesaPinggirPapasdanKarangAnyarKecamatanKalianget SumenepMadura.“Harga garam yangcukupbagus seperti yang didengung-dengungkan hanyalah bohong.

Karena garam kamikembaliterjungkaldantakterbeli,”keluhMDayat dariAsosiasiPetaniGaram Sumenep (ASPER),Kamis(18/8).

Menurut Dayat, tidak jelasnya harga garam rakyat karena adanya permainan yang tidak saja dilakukan tengkulak, tetapi juga karena dugaan ada permainan gudang pembelian garam rakyat yang ada di Sumenep.

Terbukti, hingga saat ini perusahaan garam sengaja tidak membeli garam rakyat sesuai dengan keputusan pemerintah. Sementara, harga garam sesuai Permendag nomor 20 tahun 2005, harga garam rakyat dipatok Rp 750.000 per ton untuk garam kualitas 1, sedangkan kualitas 2 dipatok harga Rp 550.000 per ton. (son/nov)

Musibah Longsor, Putus Jalur Utama

ISTIMEWA

LESTARIKAN BUDAYA LOKAL Sejumlah penari menari diiringi musik tradisional rontek di pesisir Pantai Pancer Door Pacitan, Kamis (18/8).

Kesenian rontek merupakan produk-budaya khas Pacitan dengan alat musik utama kentongan bambu dipadu lesung dan gong yang berkembang dalam tradisi ronda malam pengingat waktu sahur saat Ramadhan

TRENGGALEK (BM) – Musibah bencana alam berupa banjir besar yang terjadi di Trenggalek, pada 17 Agustus, kemarin, tak hanya berdampak merendam ratusan rumah warga. Ternyata, juga memutus jalur transportasi.

Diketahui ada empat titik longsor yang memutus jalur utama dari Kecamatan Munjungan ke Kecamatan Kampak Trenggalek. Pandu Prabowo (25), warga Desa Munjungan menceritakan, saat itu ia baru saja pulang dari pusat Kota Trenggalek melepas rombongan haji. Saat perjalanan pulang, longsor terjadi di jalur perbatasan kecamatan. Kondisi alam di jalanan itu berbukit dan menanjak. Peristiwa itu terjadi pukul 02.00.“Akhirnya kami putar balik lewat jalan lain,” katanya, Kamis (18/8).

Hingga saat ini, jalanan itu belum bisa dilewati. Pandu yang sehari-hari melewati jalur itu pun terpaksa harus mencari jalan lain yang waktu tempuhnya dua kali lipat lebih lama.

Menurut Pandu, sudah ada alat berat di lokasi titik longsor saat ia memantau pukul 13.00. (son/nov)

Malang Raya: Aji A Haji (koord), M. Kholil, Agus Susanto; Iklan/Langganan: 081 333 4050 30

www.beritametro.co.id

JUMAT, 19 AGUSTUS 2016

Eksepsi Ditolak, Sidang Rifai Terus Jalan SIDOARJO (BM) – Upaya pembelaan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo nonaktif, M Rifai, melalui kuasa hukumnya, ternyata kandas.

Hakim Ketua I Gde Bagus Komang Wijaya Adhi yang menyidangkan perkara dugaan penggunaan ijazah palsu oleh M Rifai, menolak eksepsi kuasa hukum terdakwa dan menegaskan apa yang disampaikan kuasa hukum sudah merupakan pokok perkara.

Oleh karenanya, dalam sidang lanjutan dengan agenda putusan sela pada Kamis (18/8), majelis hakim memutuskan untuk kembali melanjutkan sidang pada Senin (22/8) lusa dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi. “Dengan demikian, memutuskan sidang tetap dilanjutkan untuk mendengarkan keterangan saksi,” kata I Gde Bagus Komang.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Sidoarjo meminta kepada majelis hakim dalam agenda sidang pemeriksaan para saksi untuk dilakukan secara maraton. “Artinya, jadwal sidang dalam sepekan agar dijadwalkan sebanyak dua kali,” ujar Ketua Tim Penuntut Umum, I Wayan Sumertayasa melalui anggota Penuntut Umum Novita Maharani SH. Permintaan itu dilakukan karena banyaknya saksi untuk memberikan kesaksian bagi terdakwa mantan Ketua DPC Gerindra itu. Majelis pun mengabulkan pengajuan itu dengan menggelar sidang dua kali dalam seminggu yakni setiap hari Senin dan Rabu.

Sebelumnya kuasa hukum RifaI, Yunus Susanto, menilai tuntutan JPU kabur.

Yunus mengatakan, JPU dianggap tidak bisa membuktikan bahwa ijazah yang diguna-

FOTO: BM/MUCHLIS

SIDANG LANJUTAN: Sidang lanjutan Wakil Ketua DPRD Kabupa­ ten Sidoarjo nonaktif, M Rifai, kembali digelar di Pengadilan Negeri Sidoarjo, Kamis (18/8).

kan mantan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo itu palsu. “JPU hanya melampirkan bukti fotokopi ijazah

tersebut. Kalau memang ijazah itu diduga palsu, seharusnya ada ijazah aslinya sebagai pembanding dan dicari letak palsu-

nya di mana. Ini kan tidak ada,” kata Yunus saat membacakan naskah eksepsi di hadapan Majelis Hakim PN Sidoarjo.

Yunus pun menuding JPU tak mampu membuktikan ijazah yang diduga palsu tersebut dibuat oleh kliennya.

Menurutnya, dakwaan JPU tak menggambarkan keterlibatan kliennya yang dituduh memalsukan ijazah.

“Kalau JPU menuduh klien saya menggunakan ijazah palsu, harusnya dijelaskan dengan cara apa memalsukannya. Ini tak ada dalam dakwaan. Kami nilai dakwaan JPU kabur dan menolaknya,” sambung Yunus.

Namun, JPU tetap berke­ yakinan bahwa dakwaan sudah sesuai dengan keterangan saksi dan barang bukti, hingga akhirnya majelis hakim memutuskan sidang tetap bisa dilanjutkan. (cls/udi)

Antisipasi Banjir, PU Pengairan Lakukan Normalisasi SIDOARJO (BM) - Berbagai cara terus diupayakan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pengairan Kabupaten Sidoarjo guna mengantisipasi terjadinya banjir. Salah satunya, dengan melakukan pembersihan saluran dan normalisasi.

Kepala Bidang (Kabid) Operasional dan Pemeliharaan Dinas PU Pengairan Kabupaten Sidoarjo, Ir H Agus Hidayat MM mengatakan, upaya pembersihan saluran dan normalisasi tidaklah mudah mengingat banyaknya saluran dan afvour. Ditambah lagi, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga saluran.

“Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat ini bisa dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang dengan seenaknya membuang sampah di saluran maupun kali afvour. Ini juga bisa menjadi penyebab tidak lancarnya saluran,” katanya, Kamis (18/8).

Karenanya, kata dia, normalisasi dan pembersihan saluran menjadi prioritas bagi Dinas PU Pengairan Kabupaten Sidoarjo. Seperti yang dilakukan beberapa waktu lalu di Desa Wunut, Kecamatan Porong.

Tiga Pengguna Sabu Diringkus di Tempat Kos SIDOARJO (BM) – Giliran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polsek Sukodono meringkus pengguna dan pengedar narkoba. Tiga orang diamankan masingmasing Sukma Ade Candra (28), warga Desa Tampuran, Kecamatan Pungging, Mojokerto, Apriawan (32), warga Bebekan Meduran, Kecamatan Taman, Sidoarjo dan Yudi Bakhrul Ulum (30), warga Desa Sidomojo, Kecamatan Krian, Sidoarjo.

Kapolsek Sukodono, AKP Subadri menjelaskan, penangkapan ketiga tersangka berawal saat mendapat laporan masyarakat, bahwa di sebuah kos-kosan Desa Sukodono RT 07 RW 10, Kecamatan Sukodono terdapat orang tak dikenal yang sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. “Saat kita mendapat laporan dari warga, anggota langsung kita terjunkan ke lokasi dan hasilnya benar, tersangka memang sedang mengonsumsi sabu,” ujar AKP Subadri, Kamis (18/8).

Setelah dilakukan pengembangan, tersangka mengaku mendapatkan barang haram itu dari tersangka Apriawan. Anggota tidak tinggal diam, seketika itu langsung melakukan pengejaran, sehingga Apriawan alias Jack dan Yudi Bakhrul Ulum berhasil ditangkap di rumahnya di Desa Sidomojo, Kecamatan Krian, Sidoarjo.

Sementara itu, dari tangan ketiga tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa sabusabu seberat 0,60 gram, satu set alat isap dan satu buah handphone dari tersangka Sukma Ade Candra.

Sedangkan dari tersangka Apriawan dan Yudi Bakhrul Ulum, diamankan 0,25 gram sabu, satu alat isap lengkap bersama sabunya siap pakai, dua handphone dan uang tunai Rp 30.000.

“Atas perbuatan para tersangka, mereka kita jerat dengan pasal 112 Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan minimal lima tahun penjara, maksimal seumur hidup,” pungkasnya. (cls/udi)

TP-PKK Beri Pembekalan 180 Kader BKB

FOTO: BM/MUCHLIS

FOTO: BM/MUCHLIS

NORMALISASI SALURAN: Kepala Bidang Operasional dan Pemeliharaan Dinas PU Pengairan Kabupaten Sidoarjo, Ir H Agus Hidayat MM, ikut terjun langsung mengawasi kegiatan normalisasi saluran di Desa Wunut, Kecamatan Porong.

PELATIHAN: Tim Penggerak PKK Kabupaten Sidoarjo saat memberikan arahan pada acara pelatihan Kader Pendamping Bina Keluarga Balita tingkat Desa se-Kabupaten Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa, Kamis (18/8).

Saluran sepanjang 1.500 meter dengan lebar 3 meter yang sudah mengalami pendangkalan dilakukan pengerukan menggunakan alat berat agar nantinya bisa menampung air secara mak-

simal saat musim hujan.

Pembersihan dan normalisasi yang sudah berjalan dua minggu itu, untuk mengembalikan fungsi dari saluran secara maksimal. ”Banjir bisa dihindari tidak

hanya dengan pengerukan saluran seperti ini saja, namun peran serta masyarakat dalam menjaga saluran juga sangat penting,” jelas Agus Hidayat.

Menurut dia, pembersihan

dan normalisasi saluran dan kali afvour nantinya akan dilakukan secara rutin.

“Sistem pengendalian banjir memang harus dimulai dari perbaikan dan pembersihan saluran,” ungkapnya, (cls/udi)

Payung Hukum Lemah, Pengadaan Mobil Siaga Desa Terancam Ditolak

SIDOARJO (BM) - Lolosnya Mobil Siaga Desa (MSD) pada Kebijakan Umum APBD (KUA)-Prioritas dan Plafon Sementara (PPAS) 2016 senilai Rp 68 miliar, ternyata masih harus berhadapan dengan kebijakan dari Pemprov Jatim.

Ini karena, tidak ada payung hukum yang kuat, untuk mendasari pengadaan MSD itu.

Ketua Fraksi PAN DPRD Kabupaten Sidoarjo, Bangun Winarso mengemukakan, biasanya pengajuan yang tidak dilandasi payung hukum, tidak akan disetujui gubernur.

Sebagai anggota banggar, dia sempat bertanya kepada Timgar (eksekutif ) soal rujukan

DELTA SINGKAT

payung hukum untuk mengajukan mobil desa itu.

Tapi, kata dia, baik Bagian Hukum dan Inspektorat Pemkab Sidoarjo tidak dapat menunjukkan rujukan hukumnya.

Eksekutif hanya memaparkan contoh beberapa daerah, yang sudah melakukan kebijakan pengadaan mobdin ini. “Saya tidak butuh contoh daerah lain, minta dijelaskan dasar hukumnya apa dulu,” tanyanya.

Sebab, desa sudah mendapat dana tersendiri dari pemerintah pusat berbentuk Bantuan Dana Desa sebesar Rp 1 miliar. Bantuan peme­ rintah pusat memiliki dasar

FOTO: BM/MUCHLIS

Bangun Winarso

hukum yang kuat.

Sementara itu, Hadi Subiyanto anggota Banggar dari F-Golkar menyatakan, jika memang MSD ini nantinya disetujui gubernur, maka pemanfaatannya harus sesuai.

Mobil siaga ini harus dipasang orator, agar tidak disalahgunakan sebagai ‘mobil pribadi’ kepala desa.

“Jika memang mobil siaga, ya harus berfungsi siaga bagi warga. Makanya saya usul dikasih lampu orator di atasnya, juga kursi dipasang berhadapan,” jelas Hadi.

Seperti diketahui, MSD yang akan diberikan kepada 354 desa di Sidoarjo,

sudah disetujui paripurna DPRD Sidoarjo, bersamaan pengadaan 46 mobil DPRD Sidoarjo.

Juga pengadaan mobil 3 Toyota fortuner TRD tahun 2012 para wakil ketua DPRD Sidoarjo, akan diganti dengan merek yang sama Toyota fortuner VRZ tahun 2016.

Harga per unit untuk seri VRZ dikisaran Rp 525-578 juta.

Sedangkan untuk anggota rencananya Toyota Rush TRD yang harganya dikisaran Rp 250-300 juta.

Namun bedanya, anggota dewan penerima mobil ini akan dikenakan sewa menyewa. (ksd/udi)

SIDOARJO (BM) – Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Sidoarjo membekali Kader Pendamping Bina Keluarga Balita (BKB) tingkat Desa se Kabupaten Sidoarjo dengan memberi pelatihan. Pembekalan kali ini, dilakukan di Pendopo Delta Wibawa dengan diikuti 180 kader. Kegiatan itu dibuka Ketua TP-PKK Kabupaten Sidoarjo Ny Hj Anik Saiful Ilah, Kamis (18/8). Wakil Ketua II TP-PKK Kabupaten Sidoarjo, Ny Hj Nun Vino Rudy Muntiawan beserta pengurus TP-PKK Kabupaten Sidoarjo, juga ikut hadir dalam kesempatan tersebut.

Dalam sambutannya, Ketua TP-PKK Kabupaten Sidoarjo Ny Hj Anik Saiful Ilah mengatakan, pelatihan kader pendamping BKB untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader dalam menumbuhkembangkan kesadaran dan sikap orang tua.

Ny Hj Anik Saiful Ilah menambahkan, masa di bawah usia lima tahun (balita) merupakan masa penentu tumbuh kembang anak menjadi anak yang berkualitas. Pada masa itu, proses tumbuh kembang anak sangat pesat. Untuk itu, peran orang tua dan anggota keluarga sangat diperlukan dalam proses tumbuh kembang anak tersebut.

Sementara itu, Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera BPMPKB Sidoarjo Heni Kristiani sebagai nara sumber mengatakan, tugas kader pendamping BKB sangat penting dalam mencetak generasi yang berkualitas. Menurutnya, kader pendamping BKB yang bekerja sukarela tersebut bertugas memberikan penyuluhan kepada orang tua tentang bagaimana merawat dan mengasuh anak dengan baik dan benar. (cls/udi)

Ditunjuk sebagai Sekolah Rujukan, SMAMDA Sidoarjo Datangkan Pengajar dari Jepang SIDOARJO (BM) - Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 2 (SMAMDA) Sidoarjo kembali mendatangkan guru asal Jepang. Guru yang berstatus mahasiswi asal University Sunajuku, Tokyo itu, rencananya akan mengajar di sekolah tersebut dalam setahun ke depan.

Kedatangan Matsumoto Sumire (22), akan menggantikan Ayaesan yang sebelumnya mengajar di SMAMDA Sidoarjo. Dalam pembelajarannya, guru asal Jepang ini lebih

banyak berinteraksi dengan siswa-siswi. Terutama, tentang hal budaya dan bahasa.

Dia ditunjuk untuk mengajar di SMAMDA melalui Japan Foundatin, Nihogo Partner.

“Dari tiga program studi disini, ilmu budaya dan bahasa masuk didalamnya,”ujar Kepala Sekolah SMAMDA Sidoarjo, Widayatiningsih, saat press conference, Kamis (18/8).

Lebih lanjut, Widayatiningsih menjelaskan, sejatinya tahun ini SMAMDA Sidoarjo

telah ditunjuk sebagai salah satu sekolah rujukan dari 614 sekolah se-Indonesia yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Status Sekolah rujukan ini diberikan langsung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. “Sekolah rujukan di sini untuk memberikan praktik pendidikan yang baik kepada sekolah lain yang ada di sekitarnya.

Dengan harapan, bisa maju bersama, dan hebat semua,” ujar Widayatiningsih.

Sedangkan untuk program bahasa dan budaya sendiri

telah diberlakukan sejak 2004 silam. Dia yang bekerjasama dengan konjen Jepang yang berkantor di Surabaya untuk mewacanakan studi tersebut.

Bahkan dalam program Genesis, ada dua siswa terpilih setiap tahunnya yang akan dikirim ke Jepang. “Kami sudah berkomitmen sejak dulu untuk memunculkan studi ini. Alhasil, sampai sekarang masih tetap berjalan,” tukasnya.

Sementara itu, Matsumoto Sumire saat diwawancarai

mengatakan, telah mempersiapkan semuanya, termasuk akan mempelajari budaya yang ada di Indonesia, seperti kerajinan batik.

“Selain mengajar dan menerapkan budaya yang ada di Jepang, di sini saya juga ingin belajar tentang budaya yang ada di Indonesia. Saya juga tengah mempersiapkan belajar tentang agama Islam, agar tidak kaget melihat kondisi di Indonesia yang mayoritasnya orang Islam,” ucap Sumi, sapaan akrabnya. (cls/udi)

FOTO: BM/IMUCHLIS

SEKOLAH RUJUKAN: Kepala SMAMDA Sidoarjo, Widayatiningsih, saat memberikan keterangan pers terkait penunjukan sebagai sekolah rujukan.