Berita Metro 5 Oktober 2016

HARIAN PAGI TERBIT 12 HALAMAN

Iklan/ Langganan:

RP 3.500,-

5318686

www.beritametro.co.id

RABU, 5 OKTOBER 2016

I INDEKS

Survei LSI: Elektabilitas Berimbang Ahok-Djarot 31,4%, Anies-Sandi 21,1%, Agus-Sylvi 19,3%

PBB Gagas Restorasi Hulu DAS Brantas di Mojokerto BACA HALAMAN

JAKARTA (BM) - Peneliti dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Network, Adjie Alfaraby mengatakan, elektabilitas pasangan pejawat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) - Djarot Syaiful Hidayat semakin menurun.

Berdasarkan hasil survei terakhir LSI awal bulan ini, elektabilitas AhokDjarot hanya mencapai 31,1 persen.

Jakarta Timur, Selasa (4/10).

Bahkan, dalam survei pada Maret lalu, posisi Ahok tetap unggul jika dibandingkan dengan persentase 10 calon lain yang digabungkan. Elektabilitas 10 calon penantang Ahok saat itu hanya mencapai 26,30 persen.

Dari survei terbaru, 28 September - 2 Oktober, dengan 440 responden

Padahal, pada survei Maret lalu, masih berada dalam posisi 59,3 persen.

“Hasilnya memang elektabilitas pasangan pejawat terus menurun.

Sebab, hasil survei pada Maret lalu masih mencatat persentase elektabilitas pasangan pejawat mencapai 59,3 persen,” ujar Adjie di Kantor LSI,

warga DKI Jakarta menyatakan, pasangan Ahok-Djarot memuncaki peringkat dengan elektabilitas 31,4 persen, kemudian disusul AniesSandiaga dengan elektabilitas 21,1 persen, lalu Agus-Sylviana dengan elektabilitas 19,3 persen. Dari 400 responden itu, sebanyak 28,2 persen belum menentukan pilihan.

04

08

(BM/SAIFULLAH)

PENDATAAN ASET: Beberapa anggota brimob berjaga-jaga di depan Padepokan Dimas Kanjeng, saat dilakukan pendataan aset padepokan.

Hidup Kami Dibikin Susah Supaya Segera Pindah BACA HALAMAN

09

Pipa PDAM Bocor, Pemukiman dan Jalan Raya Tergenang BACA HALAMAN

Baca: Hindari... Hal. 7

Proyek APBD Kab Sampang Ditengarai Jadi Bancaan

Harga Bawang Merah Pemicu Inflasi di Kediri BACA HALAMAN

Apabila 28,2 persen itu distribusikan ke ketiga calon, suara yang diperoleh setiap calon tidak akan mencapai 50 persen. Jadi, Pilkada DKI 2017 kemungkinan besar akan berlangsung dua putaran. “Berpotensi dua putaran,” kata Adjie Alfaraby,

Warga Surabaya Korban Dimas Kanjeng SURABAYA (BM) – Para korban penipuan Dimas Kanjeng Taat Pribadi satu per satu melapor ke Kepolisian.

AdalahWinu Sunarsono dan Pramono, warga Tambak Asri, Surabaya, yang giliran melaporkan dugaan penipuan bermodus penggandaan uang yang dilakukan Dimas Kanjeng terhadap mendiang Kasianto, kakak Winu.

“Kakak saya bergabung sejak 2012 dan meninggal pada Maret 2015,” kata Pramono di Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Senin, 3 Oktober 2016.

Pramono menjelaskan, Kasianto bergabung dengan Padepokan Dimas Kanjeng berkat ajakan temannya bernama Wito. Sejak saat itu, ia selalu berusaha mendapatkan uang yang dis-

12

ebut sebagai mahar dengan menguras tabungannya. Tak hanya menyetor mahar ratusan juta, Kasianto juga bertugas mencari santri atau murid.

Menurut Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Ajun Komisaris Besar Takdir Mattanete, Kasianto bukan sembarang pengikut. “Almarhum diberikan tongkat komando pemegang kordinator wilayah Surabaya dan ada Surat Keputusan (SK) pengangkatannya. Levelnya seperti bupati atau wali kota Surabaya,” tuturnya.

Pria 49 tahun itu bahkan sudah diangkat menjadi komisaris PT Emas Batangan Mulia, anak usaha Padepokan Dimas Kanjeng yang berlokasi di perbatasan Desa Wangkal dan Desa

Gadingwetan, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, tersebut. “Nilai yang disetorkan mencapai Rp 300 juta dari hasil tabungan korban dan istrinya, serta perhiasan milik pribadi,” kata Takdir.

Dimas Kanjeng Taat Pribadi berjanji mampu menggandakan uang mahar yang telah disetorkan. Kasianto lalu diberi kotak yang disebut dengan dapur ATM yang tak boleh dibuka sebelum waktunya. Namun, korban meninggal sebelum tahu isi dari kotak itu. Pihak keluarga korban akhirnya tergerak untuk melapor lantaran belakangan ramai soal tertangkapnya Baca: Inventarisir... Hal. 7

SAMPANG (BM) Sejumlah proyek yang bersumber dari dana APBD Daerah Kabupaten Sampang ditengarai terjadi penyimpangan.

Indikasi penyimpangan tersebut berawal dari pelaksanaan tender lelang proyek oleh Dinas Sosial, Tenaga FOTO: BM/HASAN Kerja dan Transmigrasi, Abd.Malik Abdullah,SH.M.Si Sampang senilai Rp 2,4 miliar.

(13/5), Bisrul Hafi,S.Sos,M.Si sebaBerdasar informasi, paket gai pejabat pembuat komitmen. pekerjaan pembangunan Gedung “Selang beberapa bulan muncul Asrama Balai Latihan Kerja Kabu- SPMK baru pada CV Nadia Pratama. paten Sampang telah ditetapkan Pertanyaan saya, kenapa ada SPMK pemenang lelangnya yakni CV ganda. Ada apa dengan proyek ini,” Yala Indah Perkasa. Namun setelah sambungnya. pihak Huzaini Ghozali selaku diIa menduga proyek ini dipermrektur CV Yala Indah Perkasa mau ainkan oknum pejabat di Sampang. mengajukan permohonan uang Menurutnya, dasar hukum penerkelayakan ke Bank Jatim mengalami bitan SPMK ganda itu tidak jelas. penolakan. ”Jelas pemenang tender itu CV Petugas Bank menerangkan Yala Indah Perkasa. Tiba-tiba yang bahwa yang mengerjakan proyek mengerjakan adalah CV lainnya. Ini tersebut adalah CV Nadia Pratama menurut saya tidak benar, diduga bukan CV Yala Indah Perkasa selaku ada permainan suap menyuap pada pemenang tender proyek tersebut. panitia lelang,” ungkap Huzaini.

Sontak Huzaini bertanya-tanya Karena itu, kata Huazini, ia akan ihwal permasalahan itu. “Padahal meneruskan pelaporan kepada Kekami sebagai pemenang tender ter- jaksaan Tinggi Jawa Timur. Bahkan buka juga sudah ditetapkan dalam ia juga berniat melaporkan ke Polda online, bahwa pemenangnya ada- Jatim,serta permohonan hearing ke lah CV Yala Indah Perkasa,” urainya. DPRD Jatim.

Tetapi tiba-tiba ia tidak boleh Terpisah Kabid Tenaga Kerja melakukan pekerjaan tersebut dan Transmigrasi kab. Sampang sesuai dengan Surat Perintah Mu- Bisrul Hafi saat dikonfirmasi terkait lai Kerja (SPMK) nomor X.4.02. hal tersebut terkesan gugup dan naker.03/SPMK/434.103/V/2016 hati-hati saat menjawab pertanyaan yang ditandatangani Kepala BaBaca: Putra... Hal. 7 gian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Misteri di Balik Kalimat ‘Sungai Jakarta Bersih Karena Foke”

Ahok Bantah Beriklan, Jadi Guyonan di Medsos Suhu politik menjelang Pilkada DKI Jakarta makin menghangat. Kesepakan untuk melaksanakan pesta demokrasi sejuk mulai diabaikan. Ahok terlibat perang urat syaraf dengan Sandiaga Uno terkait kepesertaan program tax amnesty. Polemik mencuat lagi, terkait pernyataan Anies Baswedan yang menyatakan bahwa sungai di Jakarta menjadi bersih karena Fauzi Bowo alias Foke. Ketika Anda masuk laman google kemudian mengetik kata kunci ‘Sungi Jakarta Bersih Karena Foke’, maka google menyarankanke kata kunci baru, ‘Sungi Jakarta Bersih Karena Ahok’.

Elektabilitas Paslon Pilkada DKI Berimbang

Seperti diketahui, pekan lalu, bakal calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkomentar bahwa bersihnya sungai di Jakarta sekarang

Nggak ada yang berani sombong..

Ahok Bantah Beriklan, Jadi Guyonan di Medsos Tanpa iklan, sudah populer..

ini merupakan buah dari program yang dicanangkan mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo pada 2008 silam.

Tak semua orang setuju dengan Anies. Sejumlah netizen Tanah Air dengan setengah bercanda mengatakan bahwa Google pun tidak sependapat.

Sebagai “bukti”, mereka menyodorkan hasil pencarian “sungai bersih karena Foke (panggilan Fauzi Bowo)” di kolom mesin pencari Google.

Penulisan kata kunci itu langsung disambut Google dengan saran untuk mengganti nama “Foke” dengan “Ahok” alias Basuki Tjahaja Purnama, Baca: Menjadi... Hal. 7

PRAKIRAAN CUACA

SPIRIT

SURABAYA

JAKARTA

DENPASAR

YOGYAKARTA

BERAWAN Suhu 26 - 34°C

BERAWAN TEBAL Suhu 26 - 32°C

BERAWAN Suhu 25 - 31°C

BERAWAN TEBAL Suhu 24 - 32 °C

Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah Ɵdak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

- Soekarno -

2 POLHUKAM

berita metro www.beritametro.co.id

RABU 5 OKTOBER 2016

luskanaksitersangkaUmmi. “Tersangka Fahmi ini bukan PNS tapi pegawai honorer, dan dia juga kamitahan,karenaperannyayang ikut terlibat,” katanya.

Lebih jauh, Didik menjelaskan, tersangka Ali ikut ditahan, karena berperan sebagai orang yang disuruh membayarkan uang PPh. Tapi uang tersebut tidak disetorkan ke Bank Jatim.

Melainkan uangnya justru diserahkan kepada Helius Widha supaya mendapat cash back 50 persen. Dari Helius uang kemudian mengalir kepada beberapa orang, di antaranya 50 persen kepada Muhammad Soni, Totok Suratman dan Bambang Ari. “Setelah uang dipotong 30 persen oleh Soni diserahkan kepada Siswanto. Dari Siswanto inilah diperoleh bukti setoran palsu, berupa Surat Setoran Pa-

DITAHAN: Mantan Bendahara Bappeko menangis saat ditahan.

jak (SSP) nilainya Rp999 juta tersebut lengkap dengan validasi Bank Jatim sebagai penerima setoran,” kata Didik.

Menurut dia, kasus tersebut terungkap ketika ada tagi-

han kantor pajak kepada Bappeko pada tahun 2012. Setelah bukti setor dicek pihak Bank Jatim ternyata diketahui palsu. “Validasi yang di SSP Bank Jatim itu fiktif alias NTPN-nya tidak terdaftar di Bank Jatim,” ujar dia.

Ia mengakui bahwa sebelumnya kedua tersangka tidak ditahan oleh penyidik Tipikor Polrestabes Surabaya terkait dengan kasus ini. “Keduanya dijerat melanggar pasal 2, 3 Juncto pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang korupsi dan Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara,” katanya.

Untuk diketahui, Ummi dan Fahmi ditahan Kejaksaan usai menjalani pelimpahan tahap II dari penyidik Tipikor Polrestabes Surabaya.

Keduanya diduga telah merugikan negara sebesar Rp 1 miliar atas pemotongan pajak PPh pegawai honorer di lingkungan Pemkot Surabaya di mana kedua tersangka juga melakukan rekayasa perjalanan dinas fiktif di empat bidang Fisik, Ekonomi, Sekretariat dan Kesra.

Penyidikanperkarainimemerlukanwaktuyangcukuplama.Setelahngendonselamaenamtahun yakni sejak tahuan 2010, berkas perkara kasus ini baru dinyatakan P21 atau sempurna.

Kasus ini awalnya dilaporkan oleh pihak Pemkot Surabaya sendiriýÿberdasarkan adanya temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dari sinilah terkuak bahwa perbuatan kedua tersangka sudah dilakukan sejak 2009. (ant/ssn/nii)

Saksi Enggan Ungkap Aliran Dana e KTP kasus ini dengan mantan Mendagri Gamawan Fauzi.

“Wah saya melindungi? saya tidak usah komentar lagi lah, saya tidak usah komentar karena saya sudah sampaikan pada penyidik nanti biar penyidiklah yang sampaikan, saya sudah sampaikan ke penyidik,” tambah Irman singkat.

Irman dan Sugiharto disangkakan pasal ayat 1 atau pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 64 ayat 1 KUHP Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.

Irman diduga melakukan penggelembungan harga dalam perkara ini dengan kewenangan yang ia miliki sebagai Kuasa Pembuat Anggaran (KPA).

JAKARTA (BM) - Mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman enggan mengungkapkan aliran dana Rp 2 triliun yang diduga menjadi kerugian keuangan negara. “Saya tidak tahu (Rp 2 triliun) itu, sudah saya sampaikan ke penyidik, biar penyidiklah yang menyampaikan,” kata Irman seusai diperiksa sebagai saksi di gedung KPK Jakarta, Selasa.

Irman diperiksa untuk tersangka mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen Sugiharto dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional atau disebut KTP elektronik 2011-2012 pada Kemendari.

Berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian negara akibat kasus korupsi e-KTP itu adalah Rp2 triliun karena penggelembungan harga.

Irman juga adalah tersangka dalam perkara ini. Ia juga enggan mengungkapkan hubungan

Pemenang pengadaan E-KTP adalah konsorsium Percetakan Negara RI (PNRI) yang terdiri atas Perum PNRI, PT Sucofindo (Persero), PT LEN Industri (Persero), PT Quadra Solution dan PT Sandipala Arthaput yang mengelola dana APBN senilai Rp

6 triliun tahun anggaran 2011 dan 2012.

Pembagian tugasnya adalah PT PNRI mencetak blangko EKTP dan personalisasi, PT Sucofindo (persero) melaksanakan tugas dan bimbingan teknis dan pendampingan teknis,

PT LEN Industri mengadakan perangkan keras AFIS, PT Quadra Solution bertugas mengadakan perangkat keras dan lunak serta PT Sandipala Arthaputra (SAP) mencetak blanko E-KTP dan personalisasi dari PNRI. (ant/nii)

BM/ISTIMEWA

MUTILASI ANAK Mohamad Wahid, kakak kandung tersangkamutilasi anak di Cengkareng, Mutmainah, memperlihatkan foto keluarga adiknya di rumah orang tua Mutmainah di sebuah gang di Jalan Kebersihan, Kalideres, Jakarta Barat, Selasa kemarin. Pihak keluarga mengungkapkan bahwa tersangka memiliki riwayat depresi selama beberapa tahun terakhir.

ISTIMEWA

Soal LHKPN, Kepatuhan Legislator Rendah

Airin Hartanti

Selasa (4/10).

Bahkan berdasarkan data yang dimilikinya, terdapat sejumlah anggota dewan yang belum melaporkan daftar kekayaannya sama sekali. Padahal mereka tercatat sebagai anggota legislatif sudah beberapa periode. “Jadi memang 46 % itu masih rendah sekal,” terang Airin lagi.

Ditanya kenapa hal itu bisa terjadi, menurut Airin, masih minimnya anggota dewan yang belum mengisi LHKPN disebabkan mereka kurang begitu faham tata cara mengisi. “Saya

SURABAYA (BM) –Tingkat kepatuhan Anggota DPRD Surabaya dalam menjalankan peraturan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ternyata masih rendah. Hal itu diungkapkan Airin Hartanti, Deputi di Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Dari 50 anggota dewan yang ada ternyata baru 46 persen yang baru melaporkan,” kata Airin Hartanti saat ditemui di Gedung DPRD Kota Surabaya,

bisa memaklumi karena sebagian besar anggota dewan sekarang banyak yang baru.

Kami akan terus memberikan bimbingan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Airin mengaku tidak bisa memberikan sanksi tegas bagi anggota dewan yang belum menyetorkan. Untu hukumannya, ia menyerahkan pada instansi pemerintahan masing-masing.

Misalnya untuk instansi pemerintahan pusat, instansi terkait biasanya memberikan hukuman tegas bagi pegawainya yang belum menyetorkan. Sep-

erti yang dilakukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). “Di DKI malah sanksinya lebih jelas berupa penundaan pemberian insentif. Di Surabaya harusnya seperti itu,” tandas Airin.

Untuk mengantisipasi keterlambatan seperti sekarang, mulai tahun 2017 KPK akan segera menerapkan e-LHKPN. Di mana untuk setiap pengisian laporan harta pada tanggal 31 Maret harus sudah selesai. “Saat ini untuk pengisiannya masih manual. Mulai tahun depan kita sudah gunakan e-LHKPN,” pungkas Airin Hartanti. (has/nii)

Peretas Videotron Dibekuk JAKARTA (BM) - Petugas Polda Metro Jaya menyatakan tersangka tayangan videotron film porno SAR (24) menjalankan modus meretas videotron milik PT Transito Adiman Jati melalui jaringan internet.“Tersangka meretas videotron melalui internet,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Fadil Imran, di Jakarta, Selasa.

Petugas Subdirektorat CyKombespol Fadil Imran ber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menangkap ahli analisis komputer SAR di kawasan Senopati Jakarta Selatan pada Selasa (4/10) siang.

Setelah meretas untuk mendapatkan “username” dan “password” videotron itu, Fadil menjelaskan SAR menggunakan aplikasi “Team Viewer” untuk mengakses ke videotron.

Selanjutnya, karyawan pada perusahaan analis itu mengakses film porno yang ditayangkan melalui videotron milik PT Transito Adiman Jati tersebut. “Penyidik masih memeriksa tersangka guna mengetahui motif penayangan film porno melalui videotron tersebut,” kata Fadil Imran.

Tersangka SAR dijerat Pasal 282 KUHP tentang tindakan asusila dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

Sebelumnya, masyarakat dihebohkan penayangan film porno pada layar besar iklan LED di samping kantor Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan pada Jumat (30/9) pukul 13.00 WIB. (ana/nii) ISTIMEWA

SURABAYA (BM) - Kejaksaan Negeri Surabaya menahan Ummi Chasanah selaku Mantan Bendahara Bappeko (Badan Perencanaan Pembangunan Kota) Pemkot Surabaya di Rumah Tahanan Kelas I Surabaya Medaeng, terkait dengan dugaan kasus korupsi.

Kepala Kejari Surabaya Didik Farkhan Alisyahdi mengatakan penahanan tersebut dilakukan atas beberapa faktor di antaranya dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatannya dan melarikan diri. “Kami akan menahan selama dua puluh hari ke depan terkait dengan hal ini,” katanya di Surabaya, Selasa.

Ia mengemukakan, selain Ummi, Kejaksaan juga menahan Fahmi warga Medokan Surabaya, yang diduga ikut dalam memu-

ISTIMEWA

Eks Bendahara Bappeko Ditahan

kilas

Predator Akui Perbuatannya DENPASAR (BM) - Sumbawono, pelaku pencabulan anak dibawahumurmengakuiperbuatannyatelahmelakukanpelecehan seksual dan pencabulan terhadap korban N (6), A (5) dan M (7), karena hilaf melihat korban yang sering dekat dengan terdakwa.

Siti Sapurah, selaku pendamping korban dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemerdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Denpasar Bali, mengatakan pengakuan korban terungkap pada sidang yang mengagendakan pemeriksaan terdakwa itu.

“Dalam sidang tadi, terdakwa, mengakui telah melakukan pelecehan terhadap korban N (6), A (5) dan M (7),” ujar wanita yang sering disapa mbak ipung itu.

Dalam sidang yang berlangsung tertutup yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Angeliky Handajani Day, yang turut dihadiri Jaksa Penuntut Umum Purwanti itu, terdakwa mengakui melakukan pencabukan kepada ketiga korban karena senang atau nafsu kepada korban.

“Korban melakukan aksi bejatnya kepada anak berinisial N sebanyak satu kali dengan melakukan persetubuhan kepada korban, namun dalam berkas acara pemeriksaan (BAP) ditemukan terdakwa melakukan pelecehan sebanyak tiga kali,” ujarnya.

Kemudian, untuk korban berinisial A, terdakwa mengaku melakukan pelecehan. Perlakukan itu dilakukan terdakwa sebanyak dua kali. Sedangkan, terhadap korban M terdakwa mengakui melakukan aksi serupa sebanyak tiga kali.

Perbuatan bejat terdakwa terungkap, saat korban N merasa sakit dan perih saat buang air kecil. Kemudian orang tua korban yang melihat tingkah laku anaknya tidak wajar itu, menanyakan hal itu kepada korban.

Saat itu, korban mengungkapkan bahwa telah dilakukan pelecehan seksual oleh terdakwa Sumbawono. Dalam dakwaan disebutkan, perbuatan bejat terdakwa dilakukan pada pertengahan April 2016 di Dekat Bale Banjar kediamannya di Denpasar.

Tidak terima anaknya dilecehkan, orang tua korban N bersama pemuda di dekat rumahnya menyambangi terdakwa dan melaporkan kejadian itu kepada pihak berwajib. Setelah diintrogasi petugas, perbuatan terdakwa juga dilakukan kepada dua korban lainnya yang juga anak di bawah umur.

Dari hasil visum korban N ditemukan luka memar dan lecet mengalami pada kemaluannya. Sedangkan, korban A dan M tidak ditemukan adanya luka lecet pada kemaluannya.

Akibat perbuatannya, terdakwa Sumbawono didakwa Pasal 82 Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undnag Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dengan ancaman minimal lima tahun atau hukuman maksimal 15 tahun. (ant/nii)

Kasus Vaksin Palsu, Kemenkes dan BPOM Digugat Pemberitaan ihwal vaksin palsu yang ramai sekitar tiga bulan lalu berangsung-angsur mulai surut.

Namun, melawan lupa, LBH Bogor membuat gebrakan dengan menggugat Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat-obat dan Makanan (BPOM). Kedunya dituntut untuk mempublikasikan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang terbukti menggunakan vaksi palsu agar masyarakat tahu. di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (4/10) kemarin.

Zentoni mengatakan selain mengungkap 37 faskes yang telah diuji sampel vaksinnya, harus dipublikasikan baik di situs resmi maupun di berbagai media serta mencabut izin jika beberapa dari faskes tersebut terbukti memiliki vaksin yang tidak sesuai atau diduga palsu.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Nila Moeloek telah mengumumkan empat belas rumah sakit yang diduga memakai vaksin palsu. “Baru terungkap dari Menkes ada 14 RS, ber-

kuasa dari kedua belah pihak yang lebih kuat sehingga dapat menggantikan posisi Menteri Kesehatan dan Kepala BPOM sebagai pengambil keputusan.

“Surat kuasa itu bukan hanya untuk mediasi, tetapi juga berwenang mengambil keputusan karena Menkes dan Kepala BPOM tidak bisa hadir,” kata Zentoni.

Sementara itu, tim Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan serta Biro Hu-

ILUSTRASI

KEMENTERIAN Kesehatan dan BPOM digugat untuk mengungkap dan mempublikasian 37 fasilitas pelayanan kesehatan di sembilan provinsi yang diduga mendapatkan vaksin palsiu atau dari sumber tidak resmi.

“BPOM telah meneliti 37 Faskes di sembilan provinsi Indonesia dan ditemukan ada beberapa yang palsu. Sebagai orangtua, saya berkewajiban hukum menggugat BPOM dan Menkes agar diungkap namanama faskes tersebut,” kata Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bogor, Zentoni,

dasarkan yang diteliti BPOM ada 37. Ini jika diungkap pasti akan lebih ramai lagi,” ujar Zentoni.

Adapun BPOM menemukan empat dari 39 sampel yang diuji dengan isi tidak sesuai serta diduga palsu karena label yang tidak sesuai.

Dalam sidang yang digelar keempat kali ini, Majelis Hakim memutuskan untuk melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Hakim Mediasi Desbenary Sinaga meminta ada surat khusus

Ilustrasi Zenith

kum dan Humas BPOM yang menghadiri mediasi tidak bersedia untuk dimintai keterangan.

Bisa Infeksi Sejak kasus vaksin palsu merebak Juni 2016 lalu, catatan Polri menunjukkan sedikitnya 197 bayi teridentifikasi mendapat suntikan vaksin palsu yang diduga dibuat dan diedarkan 20 orang. Vaksin palsu yang memapar ratusan bayi tersebut diduga disuntikkan di 37 fasilitas kesehatan, temasuk 14 rumah sakit, yang tersebar di kawasan Jabodetabek.

Lalu, apa dampak vaksin palsu terhadap para bayi? Apakah vaksinasi ulang menyelesaikan masalah?

Menurut Dirga Sakti Rambe, selaku dokter spesialisasi di bidang vaksinologi, dampak vaksin palsu bisa ditelaah dari dua segi, yakni keamanan produk dan proteksi. Dari segi keamanan produk, Dirga merujuk keteran-

gan sejumlah tersangka yang dimuat media massa bahwa untuk membuat vaksin palsu mereka mencampur cairan infus dengan vaksin asli. Campuran tersebut, menurut Dirga, tidak berdampak fatal terhadap tubuh dalam jangka panjang.

Dampak paling mungkin adalah infeksi akibat proses pembuatan vaksin palsu di lingkungan yang tidak steril. “Saat pencampuran bisa terjadi kontaminasi bakteri, virus, atau kuman.

Sehingga bisa saja anak saat disuntikkan mengalami infeksi lokal di bekas suntikan,” kata Dirga, seperti dikuti BBC Indonesia.

Akan tetapi, tambah Dirga, kalaupun terjadi infeksi, kondisi itu berlangsung segera setelah penyuntikan dilakukan.

Dampak vaksin palsu selanjutnya bisa ditinjau dari segi proteksi. Dirga, yang mengambil bidang studi vaksinologi di Universitas Siena, Italia, itu menga-

takan bahwa seorang anak tidak memiliki proteksi atau perlindungan atas virus-virus tertentu akibat vaksin palsu yang disuntikkan padanya. “Seorang anak biasanya mendapat suntikan vaksin BCG ketika usianya mencapai dua bulan. Seandainya anak tersebut mendapat vaksin BCG palsu, maka hingga hari ini tubuhnya rentan terhadap kuman TBC,” papar Dirga.

Hal senada diutarakan dr.

Nafrialdi, PhD dari Departemen Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Menurutnya, lumrah ada kekhawatiran apabila seorang anak tidak mendapat vaksin yang benar.

“Kita nggak tahu apakah sejak dia mendapat vaksin palsu dia pernah terkontaminasi kuman TBC atau tidak. Kalau terkontaminasi, kumannya hidup, bertambah banyak, dan penyakitnya timbul,” papar dr Nafrialdi. (ant/pir/nii)

SURABAYA 03

berita metro www.beritametro.co.id

RABU, 5 OKTOBER 2016

Grand City Digugat Setelah 12 Tahun Upaya Hukum Menemui Jalan Buntu SURABAYA (BM) – Perseteruan antara Grand City dengan keluarga Muhammah Almahrabi kembali muncul ke permukaan. Hj Nuraini menggugat Grand City setelah berbagai upaya hukum dilakukannya menemui jalan buntu.

Sebelumnya, pihak ahli waris mengupayakan jlaur hukum atas tanah yang dimiliki pihak keluarga Muhammad Almahrabi. Namun, persyaratan SKPT yang diajukan pihak ahli waris ke BPN II Surabaya tidak ditanggapi. Dengan alasan, berkas kepemilikan lahan keluarga Muhammad Almahrabi (alm) telah hilang.

Nuraini mengaku sebagai akhli waris sah tanah seluas kurang lebih 5 hektare yang saat ini berdiri pusat perbelanjaan Grand City. Nuraini mengaku tanah eks eigendom itu adalah

milik ayahnya yang bernama Mohammad Almahrabi sesuai bukti surat kepemilikan yang dipegangnya.

Penantian selama 12 tahun yang tak berujung jelas atas perjuangannya untuk meminta kembali hak tanah yang telah dikuasai Grand City tak membuat lelah keluarga Mohammad Almahrabi (alm).

Salah satu ahli waris, Nuraini, memimpin gerakan simpatik yang dilakukan di tiga titik didampingi pihak kuasa hukumnya Arius Sapulete,SH. Pertama, mendatangi KantorWalikota Surabaya guna menyampaikan keluhan tentang perampasan hak milik keluarganya oleh Siti Hartati Murdaya pemilik Grand City.

Pihaknya meminta agar Walikota Surabaya untuk melindungi warganya untuk mendap-

Hartati Murdaya ISTIMEWA

atkan hak-haknya. “Pada siapa lagi kami meminta perlindungan kalau bukan pada orang tua kami di kota ini, yakni Bu Risma,” ucap Nuraini.

Aksi kedua, pemberian bunga ke kantor DPRD Surabaya dengan maksud yang sama, yakni meminta para wakil rakyat tersebut untuk membantu menyelesaikan ketidakadilan yang menimpa keluarganya. Aksi ketiga, digelar di depan Mall Grand City Sura-

baya, yakni aksi orasi serta teaterikal pembakaran keranda mayat sebagai simbol matinya rasa kemanusiaan pemilik Mall tersebut.

Menurut Nuraini, di tanah yang saat ini berdiri Mall Grand City dulu terdapat tiga rumah milik kelurganya. Namun, pengakuan sang ayah (alm) lahan tersebut dipinjam oleh TNI Angkatan Laut, dalam hal ini Marinir. Kemudian oleh Marinir, ditukargulingkan kepada PT

kilas

dan saat ini sudah muncul sertifikat baru dengan nama pemilik Siti Hartati Murdaya. “Dulu itu dipinjam sama Marinir, buat istirahat, duduk-duduk gitu,” ujar Nuraini polos.

Menyikapi hal ini, Ketua Komisi A Herlina Harsono Nyoto mengatakan, akan berupaya menyelesaikan kasus ini dengan mendatangkan pihak - pihak terkait. “Kita akan pelajari dulu, kalau memang diminta, kita akan gelar hearing dengan memanggil pihak-pihak terkait,” ujar Herlina.

Sementara itu, pakar hukum Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya, IWayanTitip menanggapi sengketa ahli waris sah Muhammad Almahrobi atas gugatan lahan Grand City Mall mengatakan, dalam perkara perdata prinsipnya yang dicari adalah kebenaran formal yang berlandaskan akan bukti-bukti tertulis yang sah. Baru gugatan tersebut bisa dimenangkan. Selain adanya saksi-saksi. (has/udi)

Penempatan Bidan Masih Menumpuk di Perkotaan SURABAYA (BM) – Pendistribusian lulusan program kebidanan dinilai belum merata.

Pasalnya, saat ini penempatan lulusan program kebidanan baik

dari perguruan tinggi negeri maupun swasta masih menumpuk di wilayah perkotaan.

Ketua Pengurus Daerah (PD) Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Ja-

tim, Netti Herlina mengatakan, padatahun2015lalujumlahbidan di Jatim mencapai angka 21.260.

Hanya saja, penempatan belum merata. Terutama, di kawasan-

BM/SULUH

DEKLARASI: Perawat, analis kesehatan, bidan, dan profesi ners melakukan pemasangan pita merah untuk mendukung kurikulum pendidikan reproduksi dan kejahatan seksual anak.

kawasanterpencildankepulauan.

“Kalau Jatim sudah lumayan dengan satu desa minimal satu bidan. Kalau melihat jumlah penduduk itu sudah ideal,” kata dia usai menghadiri acara pengambilan sumpah dan pelantikan ahli madya keperawatan, analis kesehatan, kebidanan, dan profesi ners Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK) Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya di Grha ITS, Selasa (4/10).

Dia mengungkapkan, untuk menjadi bidan tidak mudah.

Mahasiswa yang mau lulus harus mengikuti uji kompetensi bidan terlebih dahulu. Setelah dinyatakan lulus, baru menerima surat tanda rekomendasi (STR).

“Dengan begitu, baru bisa mengabdi di rumah sakit atau pelayanan kesehatan lain,” ujarnya.

Meski demikian, tidak menutup kemungkinan sejumlah lulusan bidan belum bekerja sesuai dengan pendidikan yang ditempuh. Hal ini menjadi salah satu faktor prodi kebidanan alami penurunan jumlah mahasiswa. Untuk itu Netti meminta

lulusan bidan bergabung ke organisasi profesi seperti IBI supaya mudah didata.

Dekan FIK UM Surabaya Dr Nur Mukarromah mengakui, adanya penurunan minat masuk prodi kebidanan. Dalam mengatasi persoalan tersebut, pihaknya bersiap membuka prodi S1 kebidanan di UM Surabaya. “Selama ini masih D3, ini sedang proses untuk membuka S1,” jelasnya.

Sementara itu, profesi perawat, bidan dan analis kesehatan UM Surabaya ikut mendukung kurikulum pendidikan reproduksi dan kejahatan seksual anak. Tujuannya agar Indonesia bebas kejahatan seksual. Deklarasi dilakukan Selasa (4/10) dengan ditandai pemasangan seribu pita merah.

“Pendekatan sistem, khususnya sistem pendidikan, merupakan solusi yang tepat. Untuk itu upaya menerbitkan kurikulum baru pada akhir 2016 yang berisikan mengenai pendidikan reproduksi seksual sangat kami dukung,” ungkap Nur. (sdp/udi)

Pemkot Perketat Pengawasan TKA SURABAYA (BM) - Pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kota Surabaya terus ditingkatkan.

Data Bakesbangpol dan Linmas Kota Surabaya hingga September 2016, dari 252 TKA yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja, sudah tujuh orang dideportasi melalui Imigrasi Kelas I Surabaya.

Sebagian besar melakukan pelanggaran di bidang administrasi.

Kepala Bakesbangpol dan Linmas Kota Surabaya,0 Soemarno menjelaskan, tiga pengajar asal negeri tirai bambu, dan tiga orang dari negeri gingseng terpaksa dipulangkan ke negara asalnya. Mereka dengan sengaja memberikan keterangan yang

tidak benar untuk memperoleh izin tinggal.

Sementara itu, seorang warga negara German yang mempergunakan izin wisatanya untuk mengemis di Jalan Kayoon, Surabaya, juga dideportasi ke Negara asalnya.

“Kami meminta kepada setiap perusahaan yang mempekerjakan pekerja asing agar mematuhi regulasi. Terbaru, ditemukan modus TKA yang memiliki administrasi lengkap, namun setelah dilakukan tinjauan di lapangan, kantor yang terdaftar merupakan gudang alias beralamat fiktif,” imbuh Soemarno.

Selain itu, Soemarno juga memint, masyarakat tidak

mudah tertipu pengobatan alternatif yang menggunakan warga asing sebagai terapisnya.

Pasalnya, banyak di antara pekerja tersebut sengaja memalsukan dokumennya agar dapat mencari nafkah di Surabaya.

“Yang kami khawatirkan, bisa saja dengan pemalsuan itu para terapis merupakan orang bisa yang tidak memiliki kapasitas di bidangnya,” tegas Soemarno.

Soemarnomenambahkan,setiap bulan pihaknya getol melakukan pengawasan terhadap TKA. Dalammengadakanpengawasan, Bakesbangpol dan Linmas menggadeng sejumlah intansi terkait dengan sasaran tempat-tempat yang berpotensi mempekerjakan

tenaga kerja asing.

“Pemantauan orang asing yang rutin digelar sebulan empat kali ini, berguna untuk de-

teksi dini kemungkinan tindak kejahatan berupa terorisme atau ajaran radikal,” imbuh Soemarno. (has/udi)

aan Sosial Lanjut Usia Tahun 2016 dan Seminar “Strategi Nasional Kelanjutusiaan Menuju Lanjut Usia Indonesia Sejahtera” di Bhirawa hall Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (4/10).

Penghargaan itu, melengkapi penghargaan di bidang kelanjutusiaan yang diterima Pakde Karwo pada 2013 lalu, yakni

Penghargaan Wredatama Nugraha Utama yang dianugerahkan langsung oleh Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PB PWRI), Prof Dr Haryono Suyono pada Puncak Peringatan HUT PWRI ke-51 Tahun 2013 di Atrium Kampus Universitas Trilogi, Jl. TMP Kalibata

IST

RAIH PENGHARGAAN: Pakde Karwo bersama para peraih penghargaan dari Jawa Timur sebagai Penggiat Upaya Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Tahun 2016 di Ballroom Bidakara Hotel Jakarta, Selasa (4/10).

SURABAYA (BM) – Memasuki triwulan keempat pada Oktober ini, laporan penyerapan Dinas PU Bina Marga dan Pematusan (BMP) Kota Surabaya yang dilaporkan Komisi C DPRD Surabaya baru mencapai 48 persen. Sorotan dewan Surabaya sangat beralasan, karena kondisi itu masuk kategori rendah dibanding target yang seharusnya yakni di kisaran 7080 persen.

Berbagai dorongan telah dilakukan, namun ternyata kondisinya tetap tidak bisa berubah, dengan alasan banyak kontraktor yang belum mengajukan penagihan. Di sisi lain, ternyata beberapa kontraktor yang saat ini sedang mengajukan penagihan justru terkendala dengan rumitnya administrasi yang diterapkan di masing-masing bidang.

“Berkas mondar mandir terus, waktu yang dibutuhkan juga molor, sehingga kami tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya menunggu,” ucap salah satu kontraktor pekerjaan di bidang pematusan yang enggan disebut namanya, Selasa (4/10) Dia menceritakan, proses administrasi pascalelang diawali pertemuan dengan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang personalnya terdiri 3 PNS, juga melibatkan konsultan pengawas. Namun, prosesnya terkesan berbelit-belit karena setelah seluruh berkas selesai, ternyata diakhir proses administrasi masih harus mendapatkan pemeriksaan ulang dari awal di tingkatan Kasie sebagai PPTK. “Proses pembuatan MC-0 itu adalah hasil kesepakatan tiga pihak yakni kotraktor, konsultan dan PPHP, demikian juga dengan proses pembuatan berkas MC-100, artinya berkas yang sudah tercetak merupakan hasil kerja dan kesepakatan bersama, tetapi nyatanya masih harus mendapatkan koreksi ulang di bidang lain,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Riswanto, anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya meminta Kadis PU BMP, Erna Purnawati, segera melakukan konsolidasi secara intern guna memangkas sistim administrasi yang menurutnya tidak efisien. (dji/udi)

Pemkot Perlu Tambah RS di Surabaya Selatan dan Timur SURABAYA (BM) – Pansus Raperda Upaya Kesehatan mendorong pemerintah kota untuk menambah jumlah rumah sakit Umum Daerah (RSUD), khususnya di wilayah Surabaya bagian Selatan dan Timur.

Ketua Pansus Raperda upaya kesehatan, Chusnul Khotimah mengatakan, meski jumlah rumah sakit di Kota Surabaya mencapai 60 unit, namun tak semua rumah sakit swasta yang ada bisa melayani masyarakat menengah ke bawah yang rata-rata menggunakan BPJS ketika berobat. “Ironi memang, banyak rumah sakit swasta yang tak menerima BPJS,” ujarnya, Selasa (4/10) Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan, untuk memberikan akses layanan masyarakat, pemerintah kota perlu menambah jumlah RSUD di masing-masing wilayah. Hingga kini, jumlah RSUD yang dimiliki pemerintah kota hanya 2 unit, yaitu di wilayah utara RS Dr. Soewandi, dan wilayah barat RS Bhakti Dharma husada. “Jadi yang belum ada di wilayah Timur dan Selatan,” terangnya.

Anggota Komisi D ini mengatakan, Pemerintah kota merencanakan untuk membangun RSUD di sekitar kawasan Balasklumprik , Wiyung. Namun terhambat pembangunannya.

“Kabarnya, ada persoalan status tanahnya,” kata dia.

Selain kebutuhan rumah sakit, Pansus Raperda Upaya Kesehatan juga membahas tenaga medis dan standarisasi pelayanan. Berkaitan dengan tenaga medis, terutama yang datang dari luar negeri, Ia akan membahas soal ketentuan berapa lama bertugas, dan berapa kali perpanjangan kontraknya. “Jadi tidak semata peningkatan PAD. Karena selama kebutuhan dokter spesialis tak terpenuhi memungkinkan tenaga asing masuk (ke Surabaya),” ujarnya. (dji/udi)

HWK Siap Amankan Suara Pemilu 2019

BM/HASAN

Soemarno

Pakde Karwo Raih Penghargaan Pegiat Lansia SURABAYA (BM) - Kepedulian, pengabdian, komitmen dan perhatian Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo terhadap kesejahteraan kaum lanjut usia (lansia) di Jatim tidak perlu diragukan lagi. Sejak awal periode kepemimpinannya, Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo itu melaksanakan berbagai program, kebijakan, dan dukungan yang pro kaum lansia.

Karena kepedulian Pakde Karwo itulah berbuah penghargaan sebagai Peringkat Pertama Pegiat Upaya Kesejahteraan Sosial Lansia Tahun 2016 kategori Individu selaku Kepala Daerah yang diserahkan langsung oleh Menteri Sosial Republik Indonesia, Dra. Khofifah Indar Parawansa dalam acara Penganugerahan Penghargaan Mensos RI kepada Pegiat Upaya Kesejahter-

Serapan Kurang, PU BMP Disoroti Dewan

Jakarta Selatan.

“Memang kami punya Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 5/2007 tentang Meningkatkan Kesejahteran Lanjut Usia, serta program khusus untuk para lansia, khususnya di Panti Werdha. Tapi yang paling penting adalah masyarakat Jatim yang peduli dan memberdayakan lansia, seperti membentuk yayasan lansia, serta setiap kecamatan pasti ada kegiatan untuk para lansia,” katanya.

Penghargaan ini, lanjut Pakde, makin memotivasinya untuk terus meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Jatim. “Terobosan kami selanjutnya adalah bebas pasung. Saat ini, dari 2.217 yang dipasung, sudah 754 yang kembali ke masyarakat, 500 masih dalam perawatan, sehingga ada sekitar 1.000 yang masih kami upayakan untuk dibebas-

kan,” ujarnya.

Perhatian dan kepedulian Pakde Karwo kepada lansia menuai pujian dari Menteri Sosial RI, Dra. Khofifah Indar Parawansa. “Selamat kepada Pakde Karwo, selamat kepada Jawa Timur karena telah menjadi juara umum. Selain gubernurnya mendapat penghargaan, kategori keluarga, kelompok, dan lembaga juga mendapat penghargaan,” kata Khofifah.

Khofifah melanjutkan, lansia memiliki potensi yang sama dengan masyarakat berusia produktif. Lansia juga bisa memberikan titisan, harkat dan martabat kepada generasi muda, punya hak dan kewajiban, dan punya kesempatan yang sama besar dengan yang muda. Karena itu, nasib dan kesejahteraan para lansia juga harus diperhatikan. (dre/rdl/udi)

SURABAYA (BM) - Himpunan Wanita Karya (HWK) Kota Surabaya, sebagai organisasi sayap Partai Golkar bertekad mengamankan suara untuk Pemilu 2019.

Organisasi wanita golkar ini juga ingin mensejahterakan anggotanya seperti yang dulu pernah dilakukan.

Usai Musda, kepengurusan HWK Surabaya periode 20162021 dibawah kepemimpinan Aries Kristyani dan Dian Jenie, HWK berharap bisa memberdayakan kaum perempuan dengan peningkatan UKM (usaha kecil menengah) dan peningkatan kesejahteraan Guru Paud di Surabaya.

“Untuk kemenangan partai sudah pasti, karena memang itu sudah menjadi tujuan utama kami. Sasaran kami, tentu kepada anak-anak perempuan muda, ibu-ibu rumah tangga.

Karena kami ini organisasi membidangi perempuan, tentunya yang kita kedepankan adalah masalah yang dihadapi kaum wanita. Kita ingin mensejahterakan masyarakat ,” ujarnya, Selasa (4/10).

Aries menjelaskan, jika persoalan yang kerap dijumpai di lingkungan masyarakat adalah persoalan PAUD (pendidikan anak usia dini) yang kurang mendapatkan perhatian. Mengingat, rata-rata anggota HWK yang tersebar di 31 kecamatan di Surabaya, lebih banyak berkecimpung menangani pembelajaran di usia dini.

“Secepatnya kita segera melakukan konsolidasi sampai ke bawah. Termasuk juga membenahi kepengurusan dengan agenda Muscam/musayawarah kecamatan. Dengan terbentuknya kepengurusan sampai tingkat kelurahan ini, kita akan langsung bekerja. Tentunya, kami akan mengajak wanita untuk lebih maju,” katanya.

Ketua DPD Partai Golkar Surabaya, Blegur Prijanggono, SH, saat memberi sambutan dalam pelantikan HWK mengatakan, dengan kepengurusan baru HWK Kota Surabaya ini, bisa membantu merebut kembali kejayaan Partai Golkar. Ia meminta agar kepengurusan ini fokus ke depan untuk mendukung induk partai.

“Harapan kami, HWK dapat membantu merebut kembali kejayaan Partai Golkar, tentunya dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat Surabaya. Karena setiap partai sudah tentu punya cita-cita mensejahterakan masayarakat.

Untuk itu, kami berharap peran serta HWK di tengah-tengah masyarakat, lebih bisa berguna,” ujarnya. (dji/udi)

04 MOJOKERTO-JOMBANG

berita metro

www.beritametro.co.id

RABU, 5 OKTOBER 2016

PBB Gagas Restorasi Hulu DAS Brantas di Mojokerto

MOJOKERTO(BM)–Menurunnya kualitas dan kuantitas air bersih di daerah aliran sungai (DAS) Brantas akibat aktivitas rumah tangga dan industri mendapat perhatian United Nations Industrial Development (UNIDO).

Organisasi Perkembangan Industri Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ini menggagas restorasi kawasan hulu Sungai Brantas di lereng Gunung Welirang, Kabupaten Mojokerto.

Gagasan yang dilakukan Unido untuk Indonesia kata Staf Perwakilan UNIDO di Indonesia, Rene van Berkel karena selama ini air bersih di DAS Brantas yang berhulu di lereng utara Gunung Welirang sebagian besar dimanfaatkan untuk industri dan kebutuhan rumah tangga.

Semakin pesatnya pertumbuhan industri di Jawa Timur, membuat kualitas dan kuantitas air bersih DAS Brantas kian turun. “Penggunaan air, ketersediaan air dan polusi sudah terlihat kondisi DAS Brantas memerlukan solusi,” kata Berkel di sela loka karya di salah satu

FOTO BM/PRAYOGI

GAGAS: United Nations Industrial Development (UNIDO) menggagas restorasi kawasan hulu Sungai Brantas di lereng Gunung Welirang, Kabupaten Mojokerto terkait menurunnya kualitas dan kuantitas air bersih di daerah aliran sungai (DAS) Brantas.

hotel di Kota Batu, Selasa (4/10/2016).

Karena itu, lanjut Berkel, UNIDO menggagas workshop untuk mencari solusi atas persoalan tersebut. Dalam loka karya yang berlangsung sampai 6 Oktober ini, sedikitnya 30 pihak diajak duduk bersama. Mulai dari unsur perusahaan swasta pengguna air bersih DAS Brantas, LSM, BUMN dan BUMD, KLHK, Pemprov Jatim, serta Pemkab Mojokerto.

“Program ini yang pertama kali di Asia dan Indonesia. DAS Brantas sendiri digunakan bersama pengusaha dan masyarakat, maka perlu menyamakan visi dan mencari solusi bersama apa yang terjadi di daerah tangkapan air.

Akan dirumuskan 12 solusi bersama,” ujarnya.

Kabid Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan Hidup BLH Kabupaten Mojokerto, Soemarno menjelaskan,

salah satu sub DAS Brantas yang perlu mendapatkan perhatian adalah Sungai Cumpleng. Menurut dia, terjadi beragam persoalan di sungai yang berhulu dari Gunung Welirang itu.

“Terjadi penurunan debit akibat matinya sumber mata air, berkurangnya tutupan lahan, banjir, penjualan air secara ilegal, hingga aktivitas penambangan galian C ilegal,”terangnya.

Sementara Kasubbag Tatat Usaha UPT Tahura R Soerjo, Agustina Tangkeallo menuturkan, terdapat 69 mata air di lereng utara Gunung Welirang yang mengalir ke DAS Brantas. Sementara daerah tangkapan air sendiri mencapai luasan 5.111 hektare.

“Kami akan mengurangi konsumsi air dari 4 liter air per satu liter minuman, menjadi 3 liter air per satu liter produk, target kami 2020. Selain itu juga menjaga limbah tak mencemari DAS Brantas,” cetus Direktur Rantai Pemasukan Produksi PT MBI, Chew Boon He pada kesempatan yang sama. (gie/dra)

BPCB Tinjau Lokasi Penemuan Peninggalan Majapahit

MOJOKERTO (BM) - Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Timur menerjunkan tim untuk mengecek langsung struktur bangunan kuno yang ditemukan warga di Dusun Gapuro, Desa Mojojajar, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, Jumat (30/9) lalu.

Mereka menduga bangunan tersebut peninggalan zaman Majapahit.

Kepala Sub Unit Penyelamatan dan Pengamanan BPCB Jatim, Ahmad Hariri mengatakan, pengecekan yang dilakukan Selasa siang tadi sebatas mengambil foto dokumentasi yang mengukur situs. Menurutnya, guna memastikan bentuk struktur bangunan kuno tersebut, pihaknya harus melakukan kajian dan ekskavasi. Lebih lanjut Hariri, mengatakan ekskavasi

FOTO BM/PRAYOGI

TINJAU: Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Timur menerjunkan tim untuk mengecek langsung struktur bangunan kuno yang ditemukan warga di Dusun Gapuro, Kabupaten Mojokerto.

yang akan dilakukan terbentur pembangunan gedung Posyandu yang sedang berlangsung di lokasi situs. Pihaknya akan mengajukan rekomendasi secara tertulis kepada pemerintah

Desa Mojojajar agar menghentikan proyek tersebut. “”Akan kami rekomendasikan dua opsi, pertama jika pembuatan posyandu bisa direlokasi, ada lahan alternatif,

kemudian di lokasi situs bisa dilakukan kajian. Opsi kedua, pembangunan Posyandu tetap di situ, hanya saja pembangunan harus dihentikan sementara,” kata Hariri usai cek lokasi.

Hariri menjelaskan, jika pemerintah desa menyetujui salah satu opsi tersebut, ekskavasi juga tak akan dilakukan secara total. Target tahap pertama penggalian yang diperkirakan aka memakan waktu satu minggu, sebatas untuk menentukan seberapa penting situs tersebut bagi masyarakat.

“Kalau temuan tersebut sangat menarik, memiliki nilai penting bagi masyarakat, kajian akan dilanjutkan pada periode selanjutnya,”ujarnya.

Berdasarkan hasil pengecekan siang tadi, tambah Hariri, diduga kuat situs tersebut peninggalan zaman Majapahit.

Itu terlihat dari susunan bata merah berukuran besar yang mempunyai kemiripan dengan struktur candi-candi di Trowulan. (gie/dra)

KEDIRI - NGANJUK

Oktober 2016.” Madrasah Kota Kediri sudah enam bulan ini dana bos belum dicairkan,” kata TP, salah seorang guru MIS di Kota Kediri, Selasa (4/10).

Menurutnya dana BOS sangat berarti sekali bagi MIS. Karena untuk biaya operasional sekolah rata-rata MIS masih menggantungkan dana BOS. Humas Kemenag Kota Kediri Abdul Basith mengakui, molornya pencairan dana BOS

www.beritametro.co.id

untuk MIS. “BOS itu dari bulan April sampai bulan sekarang belum dicairakan. Karena memang ada satu prosedur yang belum terpenuhi yaitu, dana siswa baru hasil PPBD (Penerimaan Peserta Didik Baru) tahun kemarin,” jawabnya.

Pihak Kemenag berjanji dalam kurun waktu satu hingga dua minggu kedepan BOS akan dicairkan, dengan cata-

tan seluruh sekolah memenuhi kekurangan persyaratan administrasi tersebut. Karena itu, Kemenag berharap, seluruh lembaga sekolah MIS dapat bekerjasama dengan cara taat administrasi.

“Insya Allah dalam jangka waktu satu minggu semua sudah memenuhi data itu, akan dicairkan,” tegasnya.

Pencairan dana BOS, imbuh Basiht, semestinya setiap bu-

KILAS

lan sekali. Tetapi di Kota Kediri, pencairan dana BOS dilakukan tiga bulan sekali. Hal ini sudah menjadi tradisi dan kesepakatan bersama antara Kantor Kemenag dengan pihak Madrasah. Jumlah sekolah madrasah ibtidaiyah swasta penerima BOS di Kota Kediri sebanyak 22 lembaga. Sementara besar dana BOS untuk tiap tiap siswa kurang lebih Rp 800 ribu per tahun.(bad/dra)

Anggota DPR RI Prihatin Maraknya Kasus Korupsi di Nganjuk NGANJUK (BM) - Kasus korupsi yang menyeret sejumlah pejabat tinggi Pemkab Nganjuk, hingga menjadikan Drs.H.Masduki (mantan sekda nganjuk) menjadi terdakwa dalam kasus korupsi batik.

Membuat Eva Kusuma Sundari, Anggota DPR RI asal Partai PDIP angkat bicara.

Politisi asal Nganjuk ini prihatin dengan beberapa kasus yang terjadi di Kabupaten Nganjuk. Terlebih akhir - akhir ini santer diberitakan bahwa kasus dugaan korupsi yang terjadi di wilayah Nganjuk, menyebut- nyebut nama Drs. H. Taufiqurrahman. Orang nomor satu Nganjuk dan juga Ketua DPC Partai PDIP Nganjuk.

Eva Sundari yang merupakan anggota DPR RI dari Partai PDIP asal Dapil VI (Kabupaten Kediri, Blitar, Tulung Agung dan Kota Kediri ) ini mengaku prihatin atas sejumlah kasus korupsi yang melibatkan pucuk pimpinan DPC PDIP Nganjuk tersebut.

Menurutnya keter­libatan pimpinan DPC PDIP Nganjuk atas sejumlah kasus korupsi di Nganjuk, PERWAKILAN

jauh-jauh hari sebelumnya telah diingatkannya.

“Wes tak ilingne mbiyenmbiyen, sing ati-ati nggowo jenenge Partai ( PDIP), tapi ora digugu, “ ujar Eva dalam logat khas Nganjuk usai mengisi kuliah umum di Kampus STIE Nganjuk dengan tema “Arah Pembangunan Ekonomi Indonesia”, pada Senin (3/10) Kemarin.

Lebih lanjut Eva mengatakan bahwa, beberapa permasalahan yang terjadi, seyogyanya disikapi dengan kedewasaan berpikir masyarakat Nganjuk, sebab atmosfir politik di Nganjuk yang selama ini adem ayem diharapkan bisa dipertahankan.

Namun demikian, Eva berharap agar Taufiq selaku kader partai mengikuti proses hukum yang sedang berjalan.

“Ya ikuti proses sajalah, “ ujar Wanita asli Nganjuk ini.

Meski demikian, Eva masih berharap di era kepemimpinan Bupati Taufik, Kabupaten Nganjuk bisa lebih baik dari sebelumnya.(kam/dra)

MOJOKERTO(BM)-Persoalan dugaan pencemaran limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) antara warga desa sekitar dengan pabrik pengolahan limbah PT Putra Restu Ibu Abadi (PRIA) di Desa Lakardowo Kecamatan Jetis, terjawab sudah dengan hasil penelitian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH).

Hasil penelitian kualitas air, tak ada dampak langsung kegiatan olah limbah dengan penyakit yang diderita beberapa warga. Hal ini disampaikan FOTO BM/PRAYOGI KLH di Balai Desa JELASKAN: Budi Kurniawan, Kasubdit InvenLakardowo yang tarisasi dan Alokasi Beban Pencemar Dirjen dihadiri puluhan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingwarga. Dalam pen- kungan KLH saat menjelaskan hasil penelitian di jelasan gamblang Balai Desa Lakardowo itu, KLH menguraikan kondisi aliran air hingga penyebaran limbah B3.

“Dari penelitian di tiga sumur pantau milik PT PRIA dan sumur warga, kualitas air tak ada hubungan langsung antara PT PRIA dengan kegiatan warga,” papar Budi Kurniawan, Kasubdit Inventarisasi dan Alokasi Beban Pencemar bagian Direktur Pengendalian Pencemaran Air Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH, Selasa (4/10).

Selain itu, hasil laboratorium di KLH, tak ada parameter pencemar dari pabrik PT PRIA pada warga. Itu terbukti dengan arah aliran resapan air dari sumur pantau PT PRIA, yang arahnya bukan ke sumur warga, tapi ke arah sebaliknya. “Arahnya malah ke tenggara. Diketahuinya aliran air ini berdasarkan peta kontur setelah mengebor beberapa lokasi tanah,” urainya.

Sedangkan dari slide yang dijabarkan KLH itu, ada dua kesimpulan yang disampaikan. Pertama, adanya konsentrasi parameter di titik-titik sampling bersifat lokal. Kedua, keberadaan bakteri fecal coliform adalah indikasi kuat adanya pencemaran fecal dari manusia dan hewan, termasuk pemakaian pupuk kandang yang bersifat lokal.

“Adanya bakteri itu tak lepas dari penggunaan pupuk dan kotoran manusia,” tuturnya.

Penjelasan KLH itu, beberapa warga yang hadir dan menyaksikan itu menanyakan beberapa hal. Namun yang utama adalah warga membutuhkan penjelasan ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan. Makanya, warga meminta sertifikasi hasil laboratorium, seperti yang disampaikan KLH. Sertifikasi itu yang sudah mendapat tandatangan dari Kementerian LH. Namun karena KLH belum bisa menunjukkan data yang sudah disertifikasi itu, warga pun sedikit jengkel. Sebagian warga memilih meninggalkan pertemuan, hingga data valid itu ada. (bm/gie/dra)

berita metro

BOS Tak Cair, Sejumlah Kepsek Datangi Kemenag KEDIRI(BM)-Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak kunjung cair, sejumlah Kepala Sekolah (Kasek) Madarasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) mendatangi kantor Kementrian Agama (Kemenag) Kota Kediri. Mereka mempertanyakan terkait molornya pencairan dana BOS. Data yang dihimpun tidak cair dana BOS sejak triwulan kedua, yakni mulai April hingga awal

KLH Beberkan Hasil Penelitian Dugaan Pencemaran Limbas B3

FOTO BM/KAMTO

DAPIL: Anggota DPR RI asal Nganjuk Eva Kusuma Sundari saat mengisi kuliah umum di Kampus STIE Nganjuk dengan tema “Arah Pembangunan Ekonomi Indonesia”

FOTO BM/IST

DEFLASI: Kebutuhan pokok seperti gula pasir maupun telur menjadi penyumbang inflasi di Kota Kediri.

Pendidikan Jadi Penyumbang Inflasi Terbesar KEDIRI(BM)-Inflasi Kota Kediri pada September ini diketahui bila perguruan tinggi menjadi salah satu penyumbang inflasi tersebesar. Hal ini karena adanya pembayaran terkait biaya wisuda ataupun lainnya. Sementara itu, sumbangan terbesar juga diberikan oleh kenaikan harga dari bawang merah, mobil, sepeda motor, tukang bukan mandor, ketela, juga batu bata. Hal tersebut masih dalam bulan Dzulhijah, yang diakibatkan permintaan barang rendah.

Lulus Suharyono Kasi Distribusi Badan Pusat Statistik Kota Kediri menjelaskan bahwa ada barang-barang lain yang turut menyumbangkan inflasi kota Kediri. “Seperti halnya telur ayam ras, wortel, cabai rawit, gula pasir, juga daging ayam ras. Walaupun itu memberikan dampak yang kecil”, jelasnya.

Dia menambahkan bahwa sebenarnya bahan-bahan makanan pada bulan September ini mengalami deflasi dibanding dengan pada Agustus kemarin, sebesar 0,84 persen. “Dari sebelas sub kelompok bahan makanan, ada tuju sub kelompok yang mengalami penurunan. Sedang empat lainnya mengalami kenaikan”, ungkapnya.

Sedangkan kelompok makanan pada bulan September mengalami kenaikan, kecuali makanan atau minuman yang tidak mengandung alkohol, mengalami penurunan sebesar 0,27 persen. Sedangkan makanan atau minuman yang mengandung alkohol dan juga tembakau mengalami kenaikan sebesar 0,47 persen.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya sejak tahun 2010. Pada bulan September seluruhnya mengalami inflasi, kecuali pada tahun 2012 dan 2013 yang mengalmi deflasi sebesar 0,02 persen dan 0,28 persen. “ memang adatnya September mengalami inflasi”, ungkap Lulus. (roj/dra)

MOJOKERTO-JOMBANG: Prayogi Waluyo (koord), Aan Hidayat (Jombang). IKLAN/LANGGANAN: 081 134 647 71

MALANG RAYA 05

berita metro

www.beritametro.co.id

RABU, 5 OKTOBER 2016

Pembangunan Bandara Udara di Malang Dibatalkan MALANG (BM) - Pemerintah pusat akhirnya menolak satu dari lima bandar udara yang diusulkan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

Bandara yang batal dibangun tersebut adalah Bandara Internasional Puroboyo di Desa Srigonco, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang.

Pembangunannya, menurut Gubernur Soekarwo tidak disetujui pemerintah pusat.

Sementara empat bandara lainnya masih menunggu jawaban dari pemerintah pusat. ”Ya, karena rencana di Malang tak dilirik, kita usulkan Bandara International baru Tulungagung. Itu menjadi pertimbangan gantikan Bandara di Malang,” kata Soekarwo.

Menanggapi pembatalan ini, Bupati Malang Rendra Kresna, Senin (4/10) mengaku pasrah. Menurutnya pembangunan bandar udara dan pelabuhan laut merupakan program pemerintah pusat.

Sementara, ujarnya pemerintah daerah hanya menyediakan lahan, tenaga kerja dan keamanan untuk menjamin investasi. “Itu tugas daerah,” katanya.

Selain itu, lanjut Rendra, Malang masih mengandalkan bandar udara Abdurachman Saleh sebagai salah satu pintu masuk di Jawa Timur. Bahkan, tiga tahun lalu, Ketua NasDem Jawa Timur ini sempat menyusulkan kepada Menteri Agama untuk dikoordinasikan dengan Kementerian Perhubungan.

Tujuannya, kata dia, agar bandara tersebut menjadi embarkasi haji. Hal itu untuk memecah kepadatan asrama haji di Surabaya.

“Kalau pun dibatalkan, saya harap pemerintah pusat perpanjang run way atau lan-

FOTO: BM/KHOLIL

Rendra Kresna

dasan pacu bandar udara Abdurachman Saleh,” kata­nya.

Dikatakan awalnya pada saat perancangan ada wacana pembangunan bandara udara bertaraf iternasional tersebut.

Lalu, pemerintah setempat memberikan dukungan penuh terutama merancang konsep pembebasan lahan menuju jalur lintas selatan.

Lahan yang berdampak langsung pada jalur lintas selatan (JLS), Pemkab Malang berobsesi untuk memaksimalkan potensi ekonomi di JLS. Terutama Jatim bagian selatan mulai dari Pacitan hingga Banyuwangi.

Potensi yang ingin dikembangkan jelasnya, antara lain perdagangan dan komuditas pertanian. Tidak saja masalah pertanian, Rendra pun mengklaim wilayah kemaritiman Kabupaten Malang, memiliki tuna terbesar yang berpotensi ekspor.

“Jadi, jalur lintas selatan ini memiliki raksasa ekonomi.

Tinggal dipicu saja, dengan dukungan fasilitas,” ujarnya sembari berharap potensi itu bisa dimanfaatkan secara maksimal.(lil/dra)

PASURUAN

berita metro

www.beritametro.co.id

Pengikut Asal Pasuruan Enggan Pulang PASURUAN(BM)-Upaya pemulangan yang dilakukan Pemkab Pasuruan terhadap pengikut Kanjeng Dimas Taat Pribadi belum membuahkan hasil, warga Pasuruan tetap bersikukuh tetap berada di tenda Padepokan di Desa Wangkal Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo.

Alasannya warga belum mendapatkan perintah dari pengasuh dan Ketua Yayasan Padepokan Kanjeng Dimas Taat Pribadi, Marwah Daud Ibrahim. “Kalau bu Marwah mengintruksikan pulang ya kami pulang. Kesini gantian untuk me-

masak, sistem aplosan seperti piket.

Kalau pengasuh Padepokan suruh pulang ya pulang,” ungkap salah satu warga Kabupaten Pasuruan Ahmad Nizar, Selasa (4/10).

Selain karena tidak ada izin dari padepokan, Nizar menolak jika dirinya dan warga Pasuruan dibawa naik bus Pemkab Pasuruan.

Sebab mereka merasa tidak enak jika ketahuan tetangga saat dibawa dengan bus yang ada tulisan dan logo Pemkab. “ Pa n d a n g a n m a s y a r a k a t bagaimana, nanti bisa pulang sendiri dan kami tidak mau disalah-

kan oleh Padepokan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Kesbangpol Kabupaten Pasuruan Yudha Triwidya Sasongko mengatakan kedatangannya untuk memfasilitasi warga Pasuruan yang ingin pulang dari Padepokan. Dirinya membawa bus untuk menjemput warganya.

“Ini salah satu bentuk atensi pemerintah daerah dalam memfasilitasi pemulangannya. Sambil menunggu proses berjalan lebih baik menunggu di rumah, ternyata sebagian ada yang pulang sendiri, karena sudah membawa motor, lima orang sudah ingin pulang

sendiri. Mereka menolak karena menunggu aplosan dan menunggu perintah Marwah,” ungkapnya.

Data Kecamatan Gading, saat ini masih ada 276 warga di dalam padepokan. Sementara diluar sudah banyak yang yang pulang. “Mereka banyak yang mampu dan bawa mobil sehingga sewaktu-waktu bisa pulang,” jelas Camat Gading, Slamet Haryanto.(pas/dra) FOTO BM/IST

ENNGAN: Upaya pemulangan yang dilakukan Pemkab Pasuruan terhadap beberapa warga Pasuruan pengikut Kanjeng Dimas Taat Pribadi belum membuahkan hasil

Langkah Mediasi Buntu, PPK Tempuh Konsinyasi

PASURUAN(BM)-Pembangunan jalan tol jalan tol Gempol-Pasuruan (Gempas) masih menyisakan masalah yakni masih ada yang belum dibebaskan, yakni sebanyak 15 bidang lahan milik warga yang terimbas pembangunan jalan tol Gempas seksi pertama antara Gempol-Rembang, tidak bisa ditempuh dengan jalan biasa. Maka, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan tanah jalan tol Gempas, menempuh jalan konsyinyasi.

Sejumlah 15 bidang ini, sejatinya hanya bagian kecil dari kebutuhan lahan tol Gempas. Sebab, proyek ini membutuhkan 1.740 bidang untuk seksi pertama. Dari jumlah itu, hanya 15 bidang dengan luas 19.111 meter persegi yang belum berhasil dibebaskan.

Sebab, ada lahan yang masih dalam sengketa, ada pula yang memang pemiliknya menolak harga yang ditetapkan pemerintah. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan tanah Jalan Tol Gempas resmi mengajukan konsinyasi ke Pengadilan Negeri (PN) Bangil, pada 24 Agustus lalu.

PN Bangil juga sudah melakukan mediasi. Namun, masalah ini juga belum tuntas, sehingga akan dilanjutkan ke persidangan. “Proses konsinyasi sedikit lagi tuntas. Permohonan resmi dan proses mediasinya sudah selesai.

Sekarang tinggal sidangnya saja yang belum dan diagendakan akhir bulan ini,” ujar Project Manager PT TransmarPERWAKILAN

KILAS

Bawa Sabu di Bungkus Rokok, Pemuda Ditangkap

FOTO BM/IST

MEDIASI: belum selesainya pembebasan bidang lahan milik warga yang terimbas pembangunan jalan tol Gempol - Pasuruan menjadikan pembangunan sedikit molor dan pihak PPK menempuh jalan konsinyasi dana pembebasan.

ga Jatim Pasuruan, Rudy Hardiansyah.

Rudy mengaku, optimis pada proses konsinyasi akan berjalan mulus.

Karena ini merupakan cara dan langkah terakhir yang harus ditempuh untuk memecah kebuntuan dalam pembebasan lahan. Sejumlah 15 bidang dengan luas 19.111 meter persegi itu, ada empat bidang masih dalam sengketa.

Sebanyak dua bidang di Desa Gununggangsir, Kecamatan Beji dan 2

bidang di Desa Curah Dukuh, Kecamatan Kraton. Sedangkan 11 bidang lain, pemiliknya tidak sepakat dengan nilai atau menolak harga ganti rugi yang ditawarkan pemerintah. Belasan bidang ini tersebar di Desa Wonokoyo dan Desa Gununggangsir, Kecamatan Beji. Serta, di Desa Pekoren, Kecamatan Rembang.

“Setalah sidang konsinyasi nanti, bila warga atau pemilik lahan menerima, akan langsung dibayarkan. Jika masih

menolak, dananya akan dititipkan ke PN Bangil,” ujar Rudy.

Pada pekerjaan pembangunan fisik diatas lahan yang belum bebas ini baru dilakukan ketika ada keputusan tetap dari PN Bangil. “Kami harap proses konsinyasi berjalan lancar dan tuntas akhir bulan ini. Sehingga, bulan depan bisa dilajutkan dengan pekerjaan fisik diatas lahan 15 bidang tersisa itu,” ujarnya.(pas/dra)

PASURUAN(BM)– Masih maraknya peredaran dan pemakasaian narkoba di wilayah Pasuruan, membuat Satreskoba Polres Pasuruan gencar melakukan pemberantasan terhadap para pelaku pengguna maupun pengedar narkoba yang ada di wilayah hukumnya. Kali ini dua orang yang diduga sebagai pengecer Narkoba jenis sabu berhasil ditangkap.Mereka adalah M.M.N.S (21), warga Jalan Anyelir 4/No. 21, RT/RW : 008/005. Kelurahan Petahunan, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan. Dan juga M.Z (23), warga Jalan Hangtua RT/RW : 006/005, Kelurahan Ngemplakrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan.

“Dua tersangka ini ditangkap di dua lokasi yang berbeda.

Pertama kali yang ditangkap di pinggir jalan, tepatnya di belakang STKIP Pasuruan daerah Kelurahan Tembokrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan. Sedangkan tersangka kedua ditangkap di sebelah YPP dekat rel kereta api Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan,” kata Kapolres Pasuruan Kota, AKBP Yong Ferrydjon,kemarin.

Pada penangkapan dua tersangka itu, petugas mengamankan sejumlah barang bukti 1 bungkus kosong rokok LA merah di dalamnya diselipkan 1 bungkus plastik klip yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna putih di duga sabu dengan berat 0,48 gram beserta 1 buat pipet kaca.

Selain itu petugas juga mengamankan 1 buah HP merk ASUS warna hitam, 1 bungkus plastik warna putih yang berisikan serbuk kristal yang diduga satu dengan berat 0,36 gram. Dan 1 bungkus plastik warna putih yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga sabu dengan berat 0,34 gram. 1 buah pipet kaca. Serta 1 buah HP merek CROSS warna putih.“Para pelaku saat ini sudah kita amankan, ” pungkas Kapolres Pasuruan Kota, AKBP Yong ferry Djon. (pas/dra)

MALANG RAYA: AJI A HAJI (KOORD), M. KHOLIL, AGUS SUSANTO PASURUAN: H Umar Wirohadi (kabiro), Abdul Kadir Jaelani IKLAN/LANGGANAN: 081 336 484 057

METRO SPORT 06

berita metro www.beritametro.co.id

RABU, 5 OKTOBER 2016

Riedl Panggil 26 Pemain Hadapi Vietnam

HASIL PERTANDINGAN

Kiper MU Jalani Debut Timnas

KUALIFIKASI PD 2018

Korea Selatan

vs

Qatar

RRC

vs

Suriah

Uzbekistan

vs

Iran

UAE

vs

Thailand

Jumat (7/10) ZONA EROPA

DAFTAR PEMAIN TIMNAS VS VIETNAM KIPER: Andritany Ardhiyasa (Persija), Jandia Eka Putra (Semen Padang), Hery Prasetyo (Madura United) BELAKANG: I Putu Gede Juni Antara (Bhayangkara FC), Manahati Lestusen (PS TNI), Benny Wahyudi (Arema Cronus), Hansamu Yama Pranata (Barito Putera), Dominggu Fakdawer (Persipura), Abdul Rahman Sulaiman (Bali United), Fachrudin Wahyudi (Sriwijaya FC), Rudolof Yanto Basna (Persib), Abdul Rachman (Persiba), Muhammad Abduh Lestaluhu (PS TNI) TENGAH: Andik Vermansyah (Selangor FA), Septian David Maulana (Mitra Kukar), Evan Dimas Darmono (Bhayangkara FC), Ichsan Kurniawan (Sriwijaya FC), Bayu Pradana Andriatmoko (Mitra Kukar), Dedi Kusnandar (FC Sabah), Zulham Malik Zamrun (Persib), Rizki Rizaldi Pora (Barito Putera), Jefri Kurniawan (Pusamania Borneo FC) DEPAN: Irfan Bachdim (Hokkaido Consodole Sapporo), Boaz Solossa (Persipura), Lerby Eliandry (Pusamania Borneo FC), Ferdinand Sinaga (PSM Makassar)

Austria

vs

Wales

Macedonia

vs

Israel

Islandia

vs

Finlandia

Italia

vs

Spanyol

Kosovo

vs

Kroasia

Liechtenstein

vs

Albania

Moldova

vs

Serbia

Republik Irlandia

vs

Georgia

Turki

vs

Ukraina

ZONA AMERIKA LATIN Ekuador

vs

Chili

Uruguay

vs

Venezuela

Paraguay

vs

Kolombia

Brasil

vs

Bolivia

Peru

vs

Argentina

ZONA ASIA ISTIMEWA

Arab Saudi

Hery Prasetyo

Meski sampai H-5 belum keluar izin dari kepolisian, pihak Panpel yakin kalau tidak akan ada masalah hingga hari pertandingan nanti. Apalagi, Panpel lokal juga sudah terkoordinasi dengan baik.

“Panitia yang kami gunakan sudah terbiasa menggelar laga internasional. Sehingga tidak ada masalah lagi. Termasuk Stadion Maguwoharjo juga siap digunakan. Di luar itu kami optimistis izin dari kepolisian keluar dalam beberapa hari ini,” tutur pria yang juga Direktur Kompetisi dan Pertandingan Asprov PSSI DIY itu.

Selain masalah perizinan yang masih tanda tanya, lapan-

gan latihan juga kini masih belum mendapatkan kepastian.

Sampai saat ini ada dua opsi lapangan tetapi masih belum mendapatkan “lampu hijau”.

Menurut Ediyanto, belum diketahui secara pasti lokasi latihan Timnas Indonesia maupun Vietnam. Untuk sementara Stadion Atletik dan Sepak Bola Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) termasuk MIS jadi lokasi paling strategis. Sementara Stadion Sultan Agung, Bantul, jadi lokasi alternatif.

“Namun untuk Maguwoharjo ada aturan tidak boleh untuk latihan. Mungkin besok akan ada komunikasi antara pengelola dengan PSSI agar bisa meng-

gunakan stadion untuk latihan,” katanya.

Panpel mengungkapkan kalau PSSI menyediakan 26.500 lembar tiket untuk pertandingan Indonesia melawan Vietnam nanti. Angka tersebut masih jauh dari kapasitas maksimal Stadion Maguwoharjo yang bisa menampung 31.700 penonton.

Panitia akan melepas tiket dengan empat rentang harga.

Harga tiket dibanderol Rp30 ribu untuk tribun selatan dan utara. Lalu tribun timur Rp50 ribu, kemudian Rp100 ribu untuk tribun VIP atas, dan Rp150 ribu untuk tribun VIP bawah.

Sementara dikutip dari Bong Da Net, pelatih timnas Vietnam,

Nguyen Huu Thang kecewa tidak akan menghadapi perlawanan penuh Indonesia. Padahal Huu Thang sangat berharap, Riedl bisa menunrunkan kekuatan terbaiknya pada laga yang yang di format tandang dan kandang tersebut.

Kekecewaan Huu Thang semakin menjadi-jadi setelah Asosiasi Sepak Bola Vietnam (VFF) mendapat kabar dari FC Seoul kalau klub asal Korea Selatan itu hanya akan menurunkan tim pelapis ketika menjalani uji coba, pertengahan Oktober 2016. Sebelum menghadapi Indonesia, Vietnam akan menghadapi Korea Utara di Ho Chi Minh pada 6 Oktober mendatang. (dbs/epe)

vs

Australia

lintas arena

ISTIMEWA

JAKARTA (BM) - Timnas Indonesia akan melakoni laga ujicoba internasional melawan Vietnam di Stadion Maguwoharjo, Sleman,Yogyakarta, Minggu (9/10) pukul 16.45 WIB. Ujicoba internasional yang kedua tersebut akan disiarkan langsung oleh RCTI. Skuat Garuda akan tiba di Yogyakarta hari Kamis (6/10) siang dan sore harinya akan langsung latihan di Stadion Maguwoharjo. Lalu tanggal 7 dan 8 akan latihan masing-masing satu kali di Stadion yang sama. Timnas Indonesia selama di Yogya akan menginap di Hotel The Sahid Rich, Yogyakarta.

Rilis laman PSSI.or.id menyebutkan, ada 26 pemain yang dipanggil pelatih kepala Alfred Riedl untuk persiapan Piala AFF 2016 tersebut. Dua dari 3 nama baru yang tidak ikut seleksi timnas sebelumnya adalah kiper Hery Prasetyo asal Madura United dan Ferdinand Sinaga, striker PSM Makassar. Kehadiran mereka membuktikan janji Riedl yang tetap akan memantau pemain berpenampilan impresif selama gelaran Torabica Soccer Championship (TSC) 2016.

Sayang, hingga H-5 izin dan lapangan latihan masih belum jelas. Menurut Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan, Ediyanto, sampai saat ini, izin menggelar pertandingan dari kepolisian belum keluar. Karena, PSSI sempat salah mencantumkan bulan dalam surat resminya terkait laga tersebut. “Senin3Oktober2016sebenarnya surat sudah masuk, namunsalahbulansehinggaharusada perbaikan. Setelah ini, surat tersebut akan kami bawa ke pihak kepolisianuntukprosesizinpertandingan,”jelasEdiyantokemarin.

Kamis (6/10) ZONA ASIA Jepang v s Iraq

Italia Waspadai Rezim Baru Spanyol ROMA (BM) - Pelatih tim nasional Italia Giampiero Ventura, mengatakan Spanyol kini sudah berbeda di bawah kepemimpinan pelatih Julen Lopetegui. “Pelatih ini (Lopetegui), yang tentunya saya hormati, telah memberikan timnya ‘adrenalin’, keyakinan dan membuat mereka menjadi tim Spanyol yang sepenuhnya berbeda dari yang sebelumnya,” ujar Ventura, Selasa (4/10).

Italia dan Spanyol akan bertemu dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2018 pada Kamis (6/ 10) atau Jumat dini hari WIB. Kedua tim nasional ini dapat dikatakan “baru” karena adanya pergantian pelatih.

Spanyol kini ditangani oleh mantan pelatih U-21 Spanyol Julen Lopetegui yang menggantikan Vicente del Bosque. Sementara Italia, yang sebelumnya dilatih Antonio Conte, saat ini dilatih oleh Ventura yang sudah

berada 35 tahun di dunia kepelatihan tetapi belum meraih satupun trofi kejuaraan besar.

Ventura masih kesulitan dalam mendapatkan keseimbangan dalam timnya. Pada pertandingan persahabatan melawan Prancis, pertandingan pertama Ventura, mereka harus menelan kekalahan dengan skor 1-3.

Italia baru berhasil meraih kemenangan dengan skor 3-1 ketika melawan Israel dalam kualifikasi Piala Dunia 2018, yang mana adalah pertandingan kompetitif perdananya. Namun dalam pertandingan tersebut mereka harus kehilangan pilar di lini belakang Giorgio Chiellini yang diusir wasit.

Hal itu membuat Chiellini harus absen di pertandingan besar melawan Spanyol, tim yang pernah juara dunia dan juara Eropa, sama seperti Italia. Kenyataan ini semakin berat untuk Italia mengingat lawannya, Span-

yol, berhasil memenangi dua pertandingan terakhirnya di bawah kepemimpinan Lopetegui, termasuk mengalahkan tim kuat Belgia dengan skor 2-0 di pertandingan persahabatan di Brussels, Belgia.

Kemenangan kemudian ber-

lanjut pada pertandingan selanjutnya melawan Liechteinstein pada Kualifikasi Piala Dunia 2018. Juara Piala Dunia tahun 2010 itu melumat lawannya dengan skor 8-0.

Di masa kepemimpinannya, Lopetegui telah membuat beber-

apa keputusan penting, seperti denganberanitidakmemasukkan sosok kapten dan pemegang rekor penampilan bersama tim nasional Iker Casillas, serta dua pemain langganan tim nasional Pedro Rodriguez dan Cesc Fabregas ke dalam tim. (rtr/at/epe)

ISTIMEWA

MASIH BERTAHAN: Bentrok dua kiper legendaris di bawah mistar tidak lagi tersaji ketika Italia menjamu Spanyol. Gianluigi Buffon yang kembali mendapat kepercayaan dari Ventura, kehilangan kesempatan adu cekatan dengan Casillas yang tidak lagi menarik minat pelatih baru, Lopetegui.

Debat Kandidat Ketum PSSI

Tiga Nama Absen, ER Optimistis Raih Dukungan Mayoritas JAKARTA (BM) - Calon Ketua Umum PSSI Eddy Rumpoko mengaku optimistis meraih dukungan mayoritas pemilik suara yang akan menyalurkan hak pilihnya pada Kongres PSSI di Makassar, Sulawesi Selatan, 17 Oktober mendatang. “Jika ditanya peluang, saya katakan semua kandidat sama. Insya Allah saya didukung suara mayoritas,”

kata Walikota Batu tersebut usai Debat Kandidat Calon Ketua Umum PSSI 2016-2020 yang diprakarsai PSSI Pers di Jakarta, Selasa (4/10).

Pentolan Aremania yang akrab dipanggil ER tersebut, mengaku sudah mempersiapkan diri dengan baik demi memimpin induk organisasi sepak bola Indonesia selama

ISTIMEWA

SERU: Suasana debat terbuka.

empat tahun ke depan.

Pada debat kandidat yang juga dihadiri calon lain seperti Djohar Arifin Husin, Tony Aprilani, Moeldoko, Sarman, dan Kurniawan Dwi Yulianto itu, Eddy Rumpoko menjelaskan dengan detail visi dan misi serta program yang akan dijalankan jika terpilih menjadi Ketua Umum PSSI. Pria yang sudah cukup lama berkecimpung di dunia sepak bola ini mengatakan, jika terpilih menggantikan La Nyalla Mattalitti maka ia akan menitikberatkan upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat. Selama ini PSSI terus mendapatkan sorotan karena terus mengalami polemik.

Bahkan, induk organisasi sepak bola Indonesia itu sempat mendapatkan sanksi dari pemerintah, dalam hal ini Kemenpora. Dampaknya, sepak bola Indonesia mendapatkan sanksi dari FIFA sehingga tidak bisa beraktivitas di kancah internasional. Beruntung sanksi

tersebut saat ini sudah dicabut.

Dia juga ingin melakukan pembangunan sepak bola menyeluruh, tidak fokus di Jakarta dan sekitarnya saja. Indonesia timur juga akan menjadi pemantauan khusus. “Kami ingin pembangunan sepak bola lebih merata. Kami tidak ingin sepak bola hanya berkembang di pulau Jawa atau bahkan hanya di Jakarta saja,” kata dia.

Demi merealisasikan target untuk memimpin PSSI, Eddy Rumpoko mengaku juga terus menggalang dukungan dari pemilik suara PSSI. Sesuai dengan data yang dikeluarkan PSSI, jumlah pemilik suara yang berhak menyalurkan hak pilih sebanyak 107 suara.

Sementara itu, dari 9 calon hanya enam yang mengikuti debat terbuka. Enam calon yang datang yakni Djohar Arifin, Edy Rumpoko, Jenderal (purn) Moeldoko, Tony Apriliani, Sarman El Hakim dan Kurniawan Dwi

Yulianto.

Ketua Panitia Debat Calon Ketua Umum PSSI, Rais Adnan, mengatakan, ada tiga calon yang tidak dapat hadir. Bernhard Limbong dan Erwin Aksa tidak bisa hadir karena sedang pergi ke luar negeri.

“Sementara Letnan Jenderal Edy Rahmayadi juga tidak bisa hadir karena sedang ada jadwal kampanye menjadi Ketua Umum PSSI. Suratnya sudah saya terima dari tim suksesnya,” kata Rais.

Acara debat dipandu oleh Rendra Sujono. Panitia juga mendatangkan tiga panelis, Sumohadi Marsis, Anton Sanjoyo dan Fritz Simanjuntak.

Dalam acara tersebut, setiap kandidat diminta untuk menjabarkan visi dan misinya selama tiga menit. Kemudian setiap panelis memberikan satu pertanyaan kepada kandidat. Sampai saat ini, acara debat masih berlangsung. (dbs/epe)

Gianni Infantino

Presiden FIFA Usulkan 48 Tim di PD BOGOTA (BM) - Presiden FIFA Gianni Infantino, yang terpilih dan dalam kampanyenya menjanjikan akan memperbanyak peserta putaran final Piala Dunia menjadi 40 tim, mengusulkan turnamen sepak bola akbar itu bisa melibatkan 48 tim.

Namun, dia mengusulkan bahwa 16 dari tim-tim yang berlaga itu akan pulang kandang setelah satu pertandingan babak sistem gugur, dan sisa turnamen akan dimainkan seperti sekarang dengan tahap grup berisi 32 tim, diikuti oleh fase sistem gugur.

Infantino mengatakan, keputusan akhir akan ditentukan oleh dewan FIFA pada Januari 2017. “Ide ini akan ditemukan solusi terbaik, kami akan membicarakannya itu bulan ini dan kami akan memutuskan semuanya pada 2017,” kata Infantino. “Ide-ide mereka akan kami lihat dan kami putuskan mana yang terbaik,” tambahnya.

Infitino mengatakan bahwa usulannya adalah membuat babak sistem gugur awal yang melibatkan pertandingan 32 tim yang dimainkan di negara tuan rumah, dan 16 tim pemenang dari itu melangkah ke tahap grup, selanjutnya 16 tim unggulan akan mendapatkan “bye” untuk masuk ke tahap grup, katanya.

“Ideal adalah 16 tim kualifikasi langsung menuju tahap grup dan 32 tim lainnya bertanding di tahap awal, di negara dimana Piala Dunia sedang dimainkan - mereka aan bertanding untuk sisa 16 tempat,” katanya. “Ini berarti kami tetap seperti Piala Dunia secara normal dengan 32 tim, namun 48 tim hanya untuk menyemarakkan saja,” tambahnya. (rtr/epe)

PBSI Buka Bursa Calon Ketua JAKARTA (BM) – PP PBSI akan membuka bursa pencalonan Ketua Umum untuk periode 2016-2020 dalam Musyawarah Nasional di Surabaya pada 30 Oktober-1 November 2016. “Semua warga Indonesia berhak mendaftar dengan syarat mendapatkan dukungan minimal 10 pengurus PBSI provinsi,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PP PBSI Achmad Budiharto selepas rapat pleno jelang Munas 2016 di Jakarta, Senin (3/10) malam.

Sekjen PP PBSI Anton Subowo akan menjadi Ketua Panitia Pelaksana Munas PBSI 2016. Sedangkan Achmad Budiharto sebagai Ketua Panitia Penyelenggara Munas. KemudianWakil Ketua I PP PBSI Fuad Basya akan menjadi Ketua Panitia Penjaringan Calon Ketua Umum. “Panitia Penjaringan Calon Ketua Umum akan menyusun syarat pendaftaran dan tata cara pemilihan pada 5 Oktober. Pada 15 Oktober, panitia penjaringan akan mengirimkan surat dukungan kepada setiap pengurus PBSI provinsi,” kata Budiharto.

Pengurus PBSI provinsi, lanjut Budiharto, punya waktu 12 hari hingga 27 Oktober untuk menentukan calon ketua umum yang akan mereka dukung. Pengurus PBSI Jatim, menurut Budiharto, telah menyatakan kesiapan sebagai tuan rumah Munas 2016 dengan tetap menjaga netralitas tanpa berpihak pada salah satu calon ketua umum. (at/epe)

SAMBUNGAN 07

berita metro

www.beritametro.co.id

RABU, 5 OKTOBER 2016

Karomah Dimas Kanjeng, Bohong

TAJUK

Kasus Dimas Kanjeng: Mengapa Berlarut?

S

ampai detik ini, kasus yang mendera Dimas Kanjeng Taat Pribadi masih menjadi pembicaraan hangat masyarakat Probolinggo dan sekitarnya, bahkan se Indonesia. Sosok bergelar Sri Raja Rajasa Nagara itu menjadi fenomenal, karena ‘kesaktiannya’ bisa menggandakan uang, hingga mampu ‘menghipnotis’ pengikutnya yang mencapai belasan ribu orang di seluruh Indonesia.

Ia ditangkap Polda Jatim, pada hari Kamis (22/9), di ‘Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi’ yang berlokasi di Dusun Cangkelek, Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur terkait kasus pembunuhan dua santrinya.

Dalam perkembangan pemeriksaan, dan proses rekonstruksi yang dilakukan pada hari Senin (2/10), indikasi semakin kuat, bahwa Dimas Kanjeng Taat Pribadi terlibat dalam pembunuhan dua pengikutnya, yaitu Ismail dan Abdul Ghani. Fakta lain yang terungkap, dan telah diakui sendiri oleh Dimas Kanjeng menyebutkan, uang sebesar 500 miliar telah disetor ke padepokan oleh para pengikutnya, dan dibawa oleh Dodi, salah satu sultan yang tinggal di Bangil, Pasuruan.

Sementara dari pengakuan beberapa pengikut yang menjadi korban penipuan menyatakan, mereka telah menyetor sejumlah uang dalam jumlah yang bervariasi, mulai Rp 2,5 juta per orang sampai ada yang bernilai ratusan miliar. Namun, uang yang dijanjikan akan kembali dalam jumlah berlipat itu, tak kunjung datang, alias omong kosong. Malah, ada yang mengaku mendapatkan kembalian berupa emas palsu.

Banyak sisi yang masih didalami pihak kepolisian terkait kasus yang menimpa Dimas Kanjeng ini. Di antaranya, kasus pembunuhan, kasus uang palsu, kasus penipuan, dan kasus penistaan agama yang kini juga menjadi perhatian MUI. Kasus ini memang sempat mengejutkan banyak pihak, begitu hebatnya sosok Dimas Kanjeng yang mampu memikat puluhan ribu pengikut, dan menyedot uang jamaah yang berjumlah ratusan miliar bahkan diduga mencapai triliuan rupiah itu. Bagaimana Dimas Kanjeng bisa meyakinkan mereka, bahkan ikut menyeret nama orang-orang penting di negeri ini.

Namun, bagi beberapa warga yang ada di Probolinggo dan sekitarnya, sesungguhnya meledaknya kasus ini tak mengagetkan.

Justru sebaliknya, kasus ini sangat memperihatinkan. Mengapa berlarut-larut, hingga menimbulkan banyak korban. Bukan saja korban harta, tetapi sampai korban jiwa.

Kasus yang sudah berjalan sejak tahun 2006, sudah 10 tahun, mengapa tidak terbongkar lebih awal? Ada apa dengan polisi, dan muspida setempat, apakah mereka tidak tahu, tidak peduli, ataukah punya alasan lain?

Bukankah padepokan itu sudah sangat dikenal masyarakat, bukankah Dimas Kanjeng juga sudah banyak diberitakan terkait kemampuannya menggandakan uang? Dan lagi, Yayasan dan koperasi yang menaungi padepokan telah didaftarkan secara resmi? Artinya, pejabat terkait mengetahui keberadaan dan aktivitas padepokan tersebut.

Kabar yang beredar, polisi tidak bisa bertindak atau menangkap Dimas Kanjeng, karena tak ada korban yang melapor. Alias, kasus penipuan itu masuk dalam delik aduan.

Akan tetapi, fenomena dan peristiwa yang sudah berlangsung selama 10 tahun itu, dengan banyaknya kabar miring yang beredar, seharusnya padepokan tersebut sudah dalam pantauan muspida setempat.

Berharap dengan mencuatnya kasus ini, Polda Jatim akan mengungkap semua peristiwa dan bahkan di balik peristiwa yang menggemparkan ini. Termasuk mengungkap, siapa saja yang berperan, apalagi terlibat dalam kasus-kasus yang menjerat Dimas Kanjeng Taat Pribadi ini. Totok Hartana

Inventarisir Aset WARGA...

Dimas Kanjeng oleh Polda Jawa Timur.

Mereka membuka kotak kayu yang menyimpan beragam perhiasan emas palsu, jimat, dan pecahan uang asing. “Isinya semuanya palsu. Sampai meninggal uang Rp 300 juta yang dijanjikan cair tidak pernahcair,”ucapTakdir.Pihaknya telah menerima laporan tersebut sejak Minggu, 2 Oktober 2016.

Kemarin, ia meneruskan laporan dan segera mengkordinasikannya dengan Polda Jatim yang menangani kasus penipuan itu.

Polda JawaTimur menangkap Dimas Kanjeng Taat Pribadi di padepokannya pada 22 September 2016. Penangkapan itu terkait kasus pembunuhan terhadap dua pengikutnya, Abdul Ghani dan Ismail Hidayah, yang ditemukan tewas mengenaskan di dua lokasi berbeda. Selain pembunuhan, Taat terjerat kasus penipuan. Pria berperawakan tambun itu akhirnyaditetapkansebagaitersangka untuk kedua kasus itu.

Dimas Kanjeng Taat Pribadi mengaku telah menyerahkan uang ratusan miliaran rupiah ke sejumlah orang kepercayaannya di Jakarta dan Bangil, Kabupaten Pasuruan. Pengakuan itu meluncur dari mulut Dimas Kanjeng ketika ditemui oleh sejumlah anggota Komisi Hukum DPR di Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur, Minggu, 2 Oktober 2016.

Dalam pertemuan yang disaksikan Kapolda Jawa Timur Inspektur Jenderal Anton Setiadji, Dimas kanjeng menjawab sejumlah pertanyaan anggota Dewan. Di antaranya, dia mengungkapkan lokasi uang ratusan miliar itu disimpan. Dia menyebut sejumlah nama, salah

Sambungan Halaman 1 satunya Abah Dofir yang tinggal di Kemang, Jakarta Selatan.

Pendataan Setelah melakukan Rekontruksi atas kasus pembunuhan mantan ketua yayasan Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi, di dusun Cangkelek Desa Wangkal Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo, Polda Jatim, mulai melakukan inventarisir aset Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Proses pendataan aset itu sendiri dikawal oleh ratusan personel kepolisian yang tiap hari siaga di padepokan.

Kondisi padepokan sendiri saat terlihat tanpa ada aktivitas, meski banyak tenda-tenda para pengikut yang masih tetap bertahandiPadepokanDimasKanjeng.

Apalagi, paska ditangkapnya DimasKanjeng,saatinibanyakwarga yang terlihat berlalu lalang melihat langsung kondisi Padepokan yang berdiridiataslahanseluas2hektare tersebut.

“Pengikutnya yang menetap di lokasi padepokan mencapai 276 orang. Mereka terdiri dari laki-laki 213 dan perempuan 63 orang,” jelas Camat Gading Slamet Hariyanto.

Padepokan Dimas Kanjeng bahkan menjadi tontotan gratis warga yang penasaran menyaksikan kondisi padepokan dari jarak dekat.

Pantauan di lapangan, Polisi melakukan inventarisir dan memang police line (garis polisi) disejumlahasatPadepokanDimas Kanjeng. Diantaranya, delapan mobildansatumotorgedediperiksakelengkapannya.Sedangkansemuabangunandipadepokanjuga terpasang police line.(sip/tem/tit)

M

antan Menteri Agama almarhum Muhammad Maftuh Basyuni punya kisah menarik terkait dengan karomah yang dimiliki seseorang, namun ceritanya berbeda dengan karomah Dimas Kanjeng - yang kini ramai dibicarakan banyak orang - terkait kasus kriminalnya.

Karomah di tengah masyarakat Indonesia kini masih dimaknai secara sempit, yaitu sebagai kelebihan pada diri seseorang - ulama, kiyai, ustadz, kanjeng dan lainnya - yang dapat memberi bantuan atau pertolongan secara instan.

Tatkala masih sehat, Maftuh pernah bercerita kepada penulis bahwa ia keluar dari Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor (PMDG), Jawa Timur. Pasalnya, karena dia dinilai memiliki karomah oleh warga sekitar pondok.

Awalnya ia belajar di lembaga pendidikan tersebut karena di situ diajari bahasa Arab dan Inggris. Belum lagi pendidikan lainnya seperti belajar berpidato. Ia masuk Pondok Pesantren Gontor pada 1957.

Ceritanya, ia tinggal sekamar bersama Mas’ud Zakariya. Mas’ud berasal dari Mojokerto dan mempunyai ilmu menyembuhkan orang kesurupan. Mas’ud Zakariya sering mengajak Maftuh. Maftuh mau menerima ajakan Mas’ud karena dipastikan bakalan mendapat makanan enak-enak dan lezat yang tidak ditemukan di pesantren. Karena seringnya menemani Mas’ud, orang-orang kampung mengira bahwa Maftuh merupakan asisten Mas’ud Zakariya.

Sistem penyembuhan yang dilakukan Mas’ud Zakariya sederhana.

Dia hanya menggunakan air putih

sebagai sarana penyembuhan. Air itu ditaruh dalam gelas kemudian dibacakan doa dan dioleskan atau disemprotkan kepada orang yang mengalami kesurupan. Tidak lama, orang yang kesurupan pun akan tersadar dan kembali sehat seperti semula.

Maftuh mendampingi Mas’ud Zakariya dalam aktivitas itu kurang lebih selama satu setengah tahun, sebelum akhirnya harus berpisah karena Mas’ud mendapat beasiswa untuk meneruskan tugas belajar ke Mesir.

Setelah kepergian Mas’ud ke Mesir, setiap orang kesurupan setelah acara Reog, Maftuhlah yang selalu dicari. Pasalnya, karena warga sekitar menganggapnya memiliki kemampuan sama seperti halnya Mas’ud Zakariya. Karena tabib utama tidak ada, maka yang dicari kemudian adalah Maftuh, sang asistennya.

Satu kali Maftuh pernah dijemput untuk melakukan penyembuhan. Maftuh agak keberatan untuk hadir, karena tidak mengetahui secara pasti doa yang harus ia baca untuk mengobati orang kesurupan.

Dengan perasaan gamang, ia minta segelas air putih kemudian membaca Surat Fatihah dan Ayat Kursi dan air itu pun disemburkan ke arah pasien - seperti biasanya Mas’ud melakukan. Atas kehendak Allah SWT, orang yang didoakan dan sembur air kembali tersadar, alias sehat walafiat seperti kondisi semula.

Bagi Maftuh, kemampuan mengobati orang kesurupan ini tidak membuatnya senang. Malah sebaliknya, ia khawatir dan malu, jika kemudian dianggap sebagai dukun yang memiliki kemampuan untuk menyembuhkan orang kesurupan.

Tetapi, tidak lama setelah itu, ia kem-

Oleh Edy Supriatna Sjafei Wartawan Antara bali dijemput dan dimintai tolong untuk mengobati salah satu keluarga yang kesurupan.

Semula ia tidak bersedia untuk datang, karena merasa tidak yakin dapat menyembuhkan orang kesurupan. Karena dipaksa akhirnya ia pun berangkat memenuhi panggilan.

Ternyata, Maftuh akhirnya tidak lagi bisa menutupi kekhawatirannya.

Setelah dua kali membaca Surat Fatihah dan Ayat Kursi serta menyemburkan air, orang yang kesurupan itu tidak mengalami perubahan.

Menghadapi kenyataan ini, ia minta maaf kepada mereka dan minta waktu untuk pulang ke pondok serta berjanji akan melakukan ritual dan doa bersama kawan-kawan untuk kesembuhan pasiennya.

Sesampai di pondok pesantren, Maftuh gelisah dan khawatir jika suatu waktu dijemput kembali.

Nyatanya kekhawatiran itu benar.

Sekitar pukul 21.00 WIB mereka datang berbondong-bondong menuju barak pondok. Melihat hal tersebut, tidak berfikir panjang lagi, Maftuh menyelamatkan diri. Ia “kabur” dari pintu belakang dan bersembunyi di barak lain. Dari informasi seorang kawannya, ternyata pada saat itu mereka tetap menunggu di barak dan tetap berharap memperoleh bantuan untuk penyembuhan saudaranya.

Lantas, dengan hanya mengenakan pakaian seadanya yang melekat di badan, pagi hari usai sholat Subuh, Maftuh bergegas meninggalkan Pondok Pesantren Gontor Ponorogo menuju Yogyakarta.

Ilmu yang dimiliki Mas’ud Zaka-

riya dapat disebut sebagai ma’unah.

Ma’unah berarti pertolongan yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang mukmin untuk mengatasi kesulitan yang menurut akal sehat melebihi kemampuannya.

Orang yang mendapat ma’unah adalah orang yang biasa dan mampu menyembuhkan orang sakit berkat pertolongan Allah.

Ketika para santri belajar di ponpes, tentu akan bersingungan dengan materi pelajaran yang menyangkut kemampuan “lebih” yang dimiliki seseorang, yang kemudian dikenal sebagai mukjizat, karamah, ma’unah, dan Irhas.

Esensi dari mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa sehingga manusia tidak mampu mendatangkan hal yang serupa. Mujizat berarti sesuatu yang luar biasa yang terjadi dalam diri nabi atau rasul Allah SWT. Mukjizat bertujuan untuk membuktikan kenabian atau kerasulan seorang nabi atau rasul Allah SWT yang tidak dapat ditiru oleh siapa pun.

Dalam berbagai literatur juga diungkap, dalam mukjizat harus ada unsur, antara lain berupa kejadian luar biasa, nampak pada diri seorang nabi, ada tantangan dari kaum yang menyangsikan kedudukan nabi.

Mukjizat tak bisa ditandingi oleh manusia lain. Tentang contoh hal ini bisa dilihat dari kisah Nabi Ibrahim AS, Nabi Musa AS, Nabi Muhammad SAW, Nabi Silaiman AS, Nabi Isa, Nabi Musa dan lainnya.

Irhash adalah kejadian luar biasa atau hal-hal yang istimewa pada diri calon nabi atau Rasul ketika masih kecil. Contohnya, Muhammad SAW. Selalu dinaungi awan sehingga tidak kepanasan saat melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam.

Peristiwa yang terjadi pada diri Nabi

Isa AS ketika beliau masih bayi dalam buaian ibunya, Maryam. Pada saat masih bayi, Nabi Isa dapat berbicara kepada orang-orang yang melecehkan ibunya.

Dalam terminologi Islam juga dikenal karomah. Tentang hal ini Imam Qusyairi menjelaskan, karomah merupakan tanda-tanda kebenaran sikap dan kelakuan seseorang.

Barang siapa yang tidak benar sikap dan kelakuannya, maka tidak dapat menunjukkan kekaromahannya. Dan Allah yang maha Qodim memberi tahu kepada umatnya agar membedakan orang yang benar dan mana yang batil.

Intinya, karomah merupakan kejadian yang luar biasa pada seseorang yang merupakan anugerah dari Allah karena ketaqwaanya.

Lalu bagaimana dengan bocah Ponari (mampu “menyembuhkan” seseorang dengan batu ajaib), ustadz Guntur Bumi (mampu “menyembuhkan” seseorang sambil “menilep” emas pasiennya), Aa Gatot Brajamusti (mampu “mengobati” dan mengatasi kekecewaan pasiennya dengan ajimat Asmat, yang disebut sebagai makanan jin), dan Kanjeng Dimas Taat Pribadi (dapat melipatgandakan uang dalam jumlah “wah”)?.

Semua jenis manusia ini memikat pengikut (santri) melalui pesona muslihat. Bahkan telah menjerumuskan orang lain menempuh jalan sesat.

Belajar agama penting dilakukan secara komprehensif (kaffah). Menjadi intelektual muslim memang harus diiringi terus menerus dengan belajar sungguh-sungguh sehingga tidak mudah diajak sesat. Tidak mudah diperdaya, karena berhala berselimutkan agama makin kuat menggoda umat. (*)

Hindari Isu Sektarian SURVEI.. peneliti LSI, kepada wartawan di kantor LSI, Rawamangun, Jakarta, Selasa, (4/10).

Meskipun pasangan AhokDjarot memperoleh angkat tertinggi dalam survei itu, tren elektabilitas dan kesukaan terhadap Ahok menurun sejak survei diadakan pada Maret 2016, Juli 2016, dan Oktober 2016 sebesar kurang lebih 18 persen dan 13 persen.

Ada empat alasan mengapa Ahok mengalami penurunan itu, yaitu kebijakan, seperti penertiban di Kalijodo dan Kampung Pulo. Kedua, masalah personality Ahok yang kasar.

Ketiga, isu primordial, dan yang keempat terdapat alternatif cagub yang lebih fresh.

Dengan fakta seperti itu, pasangan Anies-Sandiaga dan Agus-Sylvi berpotensi menggeser pasangan Ahok-Djarot.

Kedua pasangan itu tingkat pengenalan kepada masyarakat DKI Jakarta belum maksimal sehingga memungkinkan elektabilitasnya bergerak naik.

“Ahok dan pasangannya perlu mewaspadai hal ini, sebab

Sambungan Halaman 1 selisih elektabilitas dengan dua paslon lain hanya berkisar antara 10 persen - 12 persen.

Jika elektabilitas dua paslon penantang Ahok digabungkan, maka mencapai 42,5 persen dan jelas mengungguli Ahok,” lanjut Adjie.

Itu artinya, kata dia, tidak ada satu paslon pun yang benarbenar berpotensi unggul dalam Pilkada DKI 2017. Melihat kondisi ini, pihaknya pun menilai jika persaingan Pilkada 2017 akan berlangsung sangat ketat. Potensi Pilkada berlangsung dua putaran pun sangat mungkin terjadi.

Jika berlangsung dua putaran, semua paslon diprediksi punya peluang sama untuk tersingkir di putaran pertama Pilkada. Ketiga paslon pun juga memiliki peluang sama untuk masuk ke putaran kedua Pilkada DKI Jakarta. Adjie menambahkan, hasil survei LSI sebaiknya dicermati oleh setiap paslon, terlebih pejawat.

“Peluang Ahok-Djarot menang Pilkada tetap ada. Namun, peluang elektabilitas mereka terus menurun pun tetap ada.

Ahok butuh momentum untuk menaikkan dukungan publik,” ungkapnya.

Adapun, survei LSI menggunakan metode multistage random sampling dengan margin error sebanyak 4,8 persen.

Ahok-Djarot Menang Pada titik laga awal, ketika tiga pasangan bakal calon gubernur/wakil gubernur peserta Pilkada DKI 2017 diumumkan oleh KPUD, wajar saja jika terjadi fluktuatif hasil survei mengenai bakal calon tersebut.

Namun, PDI Perjuangan yakin bahwa pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat (Djarot) tetap memimpin dalam perolehan suarana dalam pilkada.

Hal itu disampaikan Said Abdullah, anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, menanggapi hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) bahwa tren elektabilitas dan kesukaan terhadap Ahok menurun sejak survei diadakan pada Maret 2016, Juli 2016, dan Oktober 2016. Penurunan sebesar kurang lebih 18 persen dan 13 persen.

“Hal itu wajar sajalah, hasil survei terjadi fluktuatif. Iitu wajar di mana pun, baik di pilbub, pilgub, ataupun pilpres,” kata wakil rakyat dari Dapil Jawa Timur XI (Madura) ini kepada Berita Metro, di gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa (4/10).

“Melihat fenomena terakhir, saya yakin Ahok-Djarot akan tetap leading. Walau pun kami harus kerja keras untuk memenangkannya,” tandas Said.

Langkah untuk memenangkan mereka, ujar Said, PDI Perjuangan sudah mempunyai pakem di internal partai, yaitu tiap anggota DPRD dan DPR RI serta seluruh kader hingg di tingkat ranting, setiap hari harus bergerak bersama untuk memenangkan pasangan Ahok-Djarot.

“Everyday, tiada hari tanpa terlewati selalu bergerak. Itu salah satu strategi untuk memenangkan Ahok-Djarot,” katanya.

Strategi yang lain berupa mendekatkan Ahok-Djarot ke masyarakat paling bawah (grass root). Pasangan ini harus selalu diuoayakan bersama grass root. “Itu kata kuncinya. Rakyat bawah dong. Kalau Ahok bisa menyatu dengan grass root,

performance-nya sama seperti sekarang ini, Ahok-Djarot pasti leading,” ujar Siad lagi.

Dia menyatakan, salah satu prestasi Ahok yang tidak pernah dilakukan oleh gubernur lain dan mendapat apresiasi dari ulama adalah menggusur tempat mangkal PSK. Sebelum Ahok, tak ada gubernur yang berani menggusurnya. “Ahok punya keberanian. Itu tak akan dilupakan oleh masyarakat,” katanya.

Berdasarkan kebijakan seperti itu, PDI Perjuangan tidak mengkhawatirkan isu muslimnon muslim seandainya muncul dalam pelaksanaan Pilkada DKI 2017. Toh berdasarkan fakta, Ahok selama menjadi gubernur berjalan baik, kamtibmas berjalan baik, dan pembangunan juga berjalan baik.

Apalagi yang dipermasahklan? Soal sektarian, PDI Perjuangan tidak berharap Pilkada DKI 2017 mengarah ke hal itu. Isu agama jika ditarik ke politik sektarian dapat membahayakan NKRI. “Saya yakin, Anies dan Agus juga akan menghindari itu,” tutur Said, Ketua PP Baitul Muslimin Indonesia ini. (yok/rep/det/tit)

Putra Daerah Ikut Prihatin PROYEK... wartawan Berita Metro. Bisrul mengatakan, bahwa proses lelang proyek awal memang dinyatakan pihak ULP dan bagian Pembangunan Kab Sampang, pemenangnya adalah CV Yala Indah Perkasa. “Namun ada gugatan atas penetapan pemenang tender itu,” ucap Bisrul, Senin (3/10) di ruang kerjanya.

Dilanjutkan Bisrul, penggugatnya CV Putri Sulung dengan direkturnya adalah Misli Hatif (Bangkalan). Misli minta tender proyek itu diulang, dengan alasan pemenang tender memasukkan tiga CV dengan satu kepemilikan.

Sambungan Halaman 1 “Penentuan pemenang lelang ditetapkan panitia lelang, seperti yang disampaikan Budi Santoso sebagai ketua pokja.

Bahwa telah terjadi penyimpangan terhadap ketentuan prosedur pelelangan dengan dasar Perpres 4/2015,” papar Bisrul.

Sementara Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sampang, Abd. Malik Abdullah,SH.M.Si belum bisa dimintai keterangan terkait hal tersebut. Stafnya mengatakan, bahwa Malik sedang sakit.

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Pembangunan Pemkab Sampang, Abdul Hannan

mengatakan, mega proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD 2016 tersebut ditargetkan selesai selama tujuh bulan ke depan.

“Semua proses lelangnya sudah selesai dan pemenangnya sudah ada,yakni CV Yala Indah Perkasa” katanya, Jumat (20/5).

Di tempat terpisah, putra daerah Sampang, Muktasim Billa bin Mustofa ikut angkat bicara terkait dugaan korupsi di daerahnya. Ia menilai, pembangunan proyek di Sampang ini diduga sarat dengan permainan oknum pejabat. ”Sampang gak akan bisa maju kalau pejabat di Pemkab Sampang memainkan proyek pembangunan. Semua lelang terbuka proyek penuh

dengan muslihat mereka,” kata Muktasim dengan nada keras.

Sebaliknya, Sampang akan maju jika para pejabatnya tidak main-main dalam proyek.

Ia menengarai, siapa yang berani membayar fee 10-15% dimuka dialah yang bakal dimenangkan sebagai pemenang lelang proyek itu. “Itu bisa kami pastikan. Karena kami punya bukti rekam tentang persoalan bayar membayar di depan sudah menjadi tradisi buruk pejabat di Kabupaten Sampang,”tuturnya dengan aksen Maduranya.

Ia menambahkan, seabagai putra dearah Sampang dirinya merasa prihatin dengan kelakukaan para pejabat di sini. “Ban-

yak permasalahan di Sampang ini yang tidak terungkap ke publik. Pihak Eksekutif kami rasa juga belum bisa membawa kabupaten Sampang menjadi lebih baik. “Baik itu birokrasinya maupun pembangunannya masih belum ada kemajuan signifikan,”jelasnya.

“Terbukti jika musim hujan tiba, Sampang menjadi langganan banjir. Berpuluh-puluh tahun pemerintah Sampang tidak bisa mengatasi hal tersebut,” sambungnya.

Hal senada juga disampaikan putra daerah Sampang, Saadi. Dia mengatakan Sampang harus ada reformasi birokrasi agar terbebas dari para koruptor. (has/int/tit)

Menjadi Polemik di Medsos AHOK...

Gubernur DKI Jakarta yang kini tengah menjabat.

Saran atau suggestion untuk mengganti keyword yang seolah menunjukkan bahwa Google ingin membantah pernyataan Anies itu kontan dijadikan guyonan di dunia maya.

“Bahkan Google Engine bisa protes kalau dibilang sungai bersih karena Foke!” canda seorang pengguna Twitter bernama @Mentimoen.

“Hahaha sebagai simbah (sebutan Google), ia tak berbohong,” tulis pemilik akun Twitter lain bernama @ZuAndreas.

Sambungan Halaman 1 Pencarian kata kunci terkait sungai Jakarta mengalami peningkatan pada awal Oktober menyusul pernyataan Anies di atas. Kata kunci “sungai bersih karena Foke” mencatat jumlah pencarian tertinggi, disusul “sungai bersih karena Ahok”.

Tak jelas apakah para pencari kata kunci kedua memang berniat menelusuri“Ahok”ataumengikuti anjuran Google yang mengganti kata “Foke” dengan “Ahok”.

Bukan hanya kata kunci ‘Sungai Jakarta Bersih Karena Foke’, tetapi beberapa kalimat lain mengalami kejadian se-

rupa. Coba ketik di pencarian google dengan kata kunci ‘Venezuela Bersih Karena Foke’, dan ‘Jamban Bersih Karena Foke’, maka peristiwa serupa akan terjadi, kata ‘Foke’ berubah menjadi ‘Ahok’.

Mengingat saat ini sedang menjelang Pilkada, tak ayal berbagai pihak dengan argumentasinya mengolah peristiwa ‘aneh’ itu sesuai kepentingannya dan argumentasinya masing-masing. Ada yang menduga pihak Ahok telah beriklan di google.

Namun, hal itu telah dibantah langsung oleh Ahok.

Ahok Menyangkal

Ahok membantah pihaknya telah memasang iklan di Google untuk menjawab serangan bakal calon Gubernur DKI Anies Baswedan.“Enggak, gila aja lo. Emang gue duit dari mana (untuk memasang iklan di Google). Ketik saja,” ujar Ahok di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (3/10).

Ahok mengetahui ada katakata itu di Google dari seseorang melalui pesan singkat. Mantan Bupati Belitung Timur itu kemudian mencoba pada mesin pencarian Google.

Kata-kata itu muncul di Google setelah Anies Baswedan mengkritik Ahok yang kerap

mengklaim sungai dan kali di Jakarta bersih karena dirinya.

Eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Kerja itu mengatakan program sungai bersih ada sejak era Foke.

Pernyataan Anies dianggap Ahok sebagai hal yang wajar.

Anies maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 berpasangan dengan Sandiaga Uno diusung koalisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra.

“Saya kira Pak Anies biasalah ya namanya juga calon gubernur yang bukan petahana. Saya kira dia enggak tau data, jadi mungkin timsuksesnyacaridatajugasalah,” pungkas Ahok. (gat/kom/tit)

08 www.beritametro.co.id

RABU, 5 OKTOBER 2016 INDEX HARGA SAHAM SUMBER: WWW. IMQ21.COM 4 OKTOBER 2016

0.15% IHSG

0.4% STI

0.8% NIKKEI

1.8% FTSE

-0.3% DJIA

0.5% KLCI

-0.0% NASDAQ

5,472

2,882

16,727

7,108

18,251

1,661

5,312

HARGA EMAS

JUAL (RP/GR)

BELI (RP/GR)

US$/OZT:

547,068

525,185

1,284.70

KURS MATA UANG

IDR/USD: 13,014 SUMBER: GERAIDINAR 4 OKTOBER 2016

SUMBER: KLIKBCA.COM 4 OKTOBER 2016 / 16:05 WIB

Kota Probolinggo Satu-satunya Daerah Penimbang yang Alami Deflasi

Harga Bawang Merah Pemicu Inflasi di Kediri KEDIRI (BM) - Badan Pusat Statistik (BPS) Kediri mendata, tingginya harga bawang merah ternyata memicu terjadinya inflasi pada September 2016 hingga 0,21 persen, berbanding terbalik dengan Agustus 2016 yang mengalami deflasi 0,57 persen.

Kepala Seksi Statistik Distribusi BPS Kota Kediri Lulus Hariyono mengungkapkan, produksi bawang merah yang beredar di wilayah ini beberapa di antaranya disuplai dari Kabupaten Nganjuk serta Kabupaten Kediri.

Namun, secara produksi pertanian Kabupaten Nganjuk cukup luas. Harga di tingkat pedagang kecil bahkan hingga Rp 9 ribu per 1/4 kilogram untuk bawang merah kualitas terbaik. “Curah hujan di wilayah Nganjuk cukup tinggi dan itu memicu produksi bawang merah tidak maksimal. Hal ini membuat harganya tinggi, sehingga menyumbang tingginya inflasi,” katanya, Selasa (4/10).

Sesuai informasi yang diterima dari BMKG, hujan dipreksi akan intensif mulai Oktober 2016, namun saat September 2016 ternyata intensitasnya cukup tinggi. Ia menduga, harga itu nantinya bisa lebih stabil, sebab saat ini para petani di Kabupaten Kediri juga sudah mulai panen, sehingga dengan kondisi tersebut bisa memengaruhi harga bawang merah menjadi lebih stabil.

“Kami sempat bertanya dan survei di Pasar Grosir Kediri, produksi bawang merah dari Pare (Kabupaten Kediri) dan sekitarnya sudah mulai bagus kalau dibandingkan dengan Nganjuk. Bulan Oktober ini sudah mulai panen raya. Di Nganjuk, karena hujan tinggi, jadi produktivitas turun,” katanya.

Lulus menyebutkan tanaman hortikultura lainnya juga mengalami nasib yang sama, misalnya cabai merah. Produksinya tidak begitu bagus, sebab curah hujan yang cukup tinggi. Selain bawang merah, cabai merah, ia mengatakan mulai masuknya aktivitas di perguruan tinggi juga memengaruhi inflasi di Kediri. Tarif perguruan tinggi tersebut itu masuk dengan kelompok rekreasi dan olahraga yang memengaruhi inflasi hingga sebesar 1,33 persen.

Walaupun kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar, kelompok kesehatan, kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga, serta

FOTO ANTARA

KARENA CUACA: Harga tinggi bawang merah di Kota Kediri dipicu anomali cuaca yang mengganggu masa panen di dua daerah pemasok terbesar selama ini, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Kediri.

kelompok transportasi, komuniksi dan jasa keuanagan memengaruhi inflasi, masih ada kelompok lain yang justru menekan inflasi.

Dari tujuh kelompok pengeluaran itu, terdapat dua kelompok yang mengalami penurunan, yaitu kelompok bahan makanan sebesar 0,84 persen dan kelompok sandang sebesar 0,03 persen. Komoditas yang memberikan tekanan terbesar terhadap inflasi di Kota Kediri pada September 2016 adalah telur ayam ras, pepaya, wortel, apel, cabai rawit, gula pasir, daging sapi, semen, sawi hijau dan daging ayam ras.

Pihaknya sudah koordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan inflasi yang terjadi ini, mengingat hal ini berbeda ketimbang Agustus 2016. “Kami sudah koordinasi dengan TPID terkait dengan inflasi ini, dan ini sebagai bahan pertimbangan mereka untuk mengambil kebijakan selanjutnya,” ujarnya.

Sementara itu, dari delapan kota sebagai penimbang inflasi di Jatim, tujuh di antaranya mengalami inflasi dengan inflasi tertinggi di Jember sebesar 0,22 persen. Kota Probolinggo satu-satunya yang mengalami deflasi sebesar 0,14 persen. (at/epe)

Kemenlu Tuan Rumah Diplomatic & Chambers of Commerce Gathering

Kebijakan Ekonomi Modal Tarik Investor Luar JAKARTA (BM) - Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri RI mempromosikan potensi ekonomi Indonesia kepada jajaran korps diplomatik dan perwakilan kamar dagang dan industri (Kadin) dari negara-negara sahabat.

Promosi potensi ekonomi itu dilakukan dalam pertemuan “Diplomatic & Chambers of Commerce Gathering: Sustaining Confidence, Strengthening Partnership”, yang dibuka oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi di Ruang Nusantara, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Selasa (4/10).

Dalam sambutannya, Menlu RI mengatakan bahwa kerja sama yang erat antara komunitas diplomatik dan kamar dagang tidak saja penting untuk meningkatkan kerja sama ekonomi, namun juga dalam mempererat hubungan bilateral antarnegara. “Kerja sama erat antara komunitas diplomatik dan kamar dagang kini semakin penting dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks dan untuk terus meningkatkan kepercayaan pelaku usaha,” paparnya.

Pertemuan itu bertujuan untuk menyosialisasikan paket kebijakan ekonomi Pemerintah RI dan mempromosikan peluang bisnis Indonesia ke berbagai

negara sahabat. Ajang promosi itu juga dihadiri Menteri Perdagangan RI, Kepala BKPM RI, dan Wakil Ketua Satgas Deregulasi serta Wakil Ketua KADIN RI yang berperan sebagai pembicara.

Dalam kesempatan itu, Menlu Retno menyampaikan bahwa dalam dua tahun terakhir perkembangan ekonomi di Indonesia cukup menjanjikan. Menlu RI menjelaskan bahwa Indonesia juga merupakan negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara, yang memiliki pertumbuhan sekitar lima persen per tahun dan jumlah kelas menengah yang terus meningkat. “Kondisi ekonomi Indonesia memberikan banyak peluang investasi dan bisnis yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha,” kata dia.

Pernyataan Menlu ini disambut Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dengan mengajak para pengusaha dari seluruh dunia untuk berinvestasi di Indonesia setelah pemerintah mengeluarkan paket-paket kebijakan ekonomi yang dinilai mampu meningkatkan daya saing dan keterbukaan di dalam negeri.

“Keterbukaan dan daya saing menjadi dua kata kunci dalam Paket Kebijakan Ekonomi yang akan menjadikan Indonesia tempat yang paling mengun-

tungkan untuk berinvestasi. Presiden menekankan akan terus melakukan reformasi, menyederhanakan regulasi, dan membuka perekonomian Indonesia,” kata Enggartiastonya.

Mendag bertindak sebagai Ketua Pokja I Satgas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi dalam kegiatan Diplomatic and Chamber of Commerce International Gathering.

Ia menambahkan, dengan adanya keterbukaan akan memperluas peluang Indonesia untuk terhubung dengan rantai nilai global.

Menurut Mendag, debirokratisasi dan deregulasi menjadi salah satu langkah yang diambil pemerintah dalam meningkatkan daya saing. Pemerintah memberi perhatian khusus pada percepatan pembangunan dan kemajuan infrastruktur seperti bandara, pelabuhan, dan jalur kereta api sehingga pusat-pusat produksi di daerah dapat terhubung dengan jalur distribusi nasional secara optimal.

Selain itu, semangat deregulasi dan debirokratisasi diwujudkan salah satunya dalam proses perizinan ekspor impor yang semakin mudah, transparan, efisien, dan pasti. Saat ini, terdapat 88

jenis perizinan ekspor-impor, di mana 64 jenis perizinan telah dilayani dengan sistem online dan tujuh di antaranya telah menggunakan tanda tangan digital.

“Kami percaya bahwa melalui peningkatan efisiensi, Pemerintah tidak hanya dapat meningkatkan daya saing di tingkat global, tapi juga membuka peluang bagi para petani, nelayan, pengusaha muda dan perempuan, serta UKM untuk turut memberikan kontribusi yang lebih baik bagi perekonomian Indonesia,” ujar Enggar.

Ia menambahkan, pemerintah telah mengeluarkan dan mengimplementasikan 13 paket kebijakan ekonomi dalam kurun waktu kurang dari setahun. Paket tersebut melingkupi enam tematik, yaitu investasi, industri, logistik, pariwisata, ekspor, dan daya beli masyarakat.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong juga sosialisasikan implementasi paket kebijakan ekonomi dalam acara itu. Ia menilai, dari enam area reformasi yang telah disentuh, terdapat beberapa perkembangan signifikan di antaranya dari sisi investasi.

Lembaga tersebut mencatat pertumbuhan investasi dalam semester pertama tahun ini cukup positif. (at/epe)

JUAL USD SGD EUR AUD

12985.00 9488.50 14544.67 9983.63

BELI 12969.00 9468.50 14444.67 9903.63

KILAS

Bank Besar Yakin Dana Amnesti Masih Melimpah JAKARTA (BM) - Tiga Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) IV meyakini dana tebusan dari program amnesti pajak di periode kedua yakni Oktober-Desember 2016 tetap melimpah, namun tidak seagresif seperti periode pertama.

Menurut Direktur Utama PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja, antusiasme wajib pajak mungkin akan berkurang karena meningkatnya tarif tebusan pembayaran amnesti pajak. Namun di sisi lain, kesuksesan amnesti pajak periode pertama, akan memberikan persepsi positif dan bisa menarik para wajib pajak dalam memanfaatkan program pengampunan ini. “Masih akan banyak masuk tapi tidak akan sebanyak periode pertama,” ujar Jahja, Selasa (4/10).

BCA tercatat sebagai bank “gateway” dengan dana tebusan yang cukup besar yakni Rp 37,1 triliun hingga Jumat sore (30/9) atau beberapa jam menjelang penutupan periode pertama amnesti pajak.

Dana tebusan melalui BCA itu mencakup 38 persen dari total dana tebusan yang masuk ke negara hingga penutupan periode pertama amnesti pajak sebesar Rp 97,2 triliun.

“Yang pertama sudah sukses banget ya, kalau dihitung kan mendekati total Rp 100 triliun yang masuk ke pemerintah, dan merupakan jumlah yang paling besar,” ujarnya.

Namun, untuk repatriasi, Jahja mengakui, dana yang masuk ke BCA masih sedikit. “Kalau repatriasi belum terlalu banyak karena masih ada waktu sampai Desember kelihatannya nasabah masih nunggu, mereka deklarasi dulu, bayar tebusan nanti repatriasi belakangan. Tidak akan terlalu banyak repatriasi,” ujarnya.

Memasuki periode II Amnesti Pajak, yakni Oktober hingga Desember 2016, sesuai Undang-Undang Pengampunan Pajak, tarif tebusan naik menjadi 3 persen untuk repatriasi dan deklarasi harta dalam negeri serta 6 persen untuk deklarasi luar negeri. Pada periode pertama, pemerintah memasang tarif masing-masing sebesar 2 persen dan 4 persen.

Bank-bank besar yang termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga meyakini dana dari amnesti pajak masih akan mengalir deras. Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk (BNI) Ahmad Baiquni mengatakan para wajib pajak besar akan memanfaatkan tarif tebusan yang masih terbilang murah di periode II ini.

Menurut Baiquni, proses pemulihan perekonomian di triwulan IV juga akan membantu kecukupan dana para wajib pajak untuk mengikuti dan membayar tebusan amnesti pajak. “Karena kemaren masih banyak yang gak sempet karena masalah ‘cashflow’,” ujarnya.

Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk (BRI) Asmawi Syam mengatakan kesuksesan amnesti pajak di periode pertama, akan memacu para wajib pajak untuk mengikuti amnesti pajak di periode kedua. “Di periode kedua ini kan sudah banyak ‘benchmark’ ya, mungkin orang yang tadinya masih berpikir ternyata banyak juga yang ikut dan kita harapkan akan memberikan dorongan bagi yang lain,” kata dia. (at/epe)

Jahja Setiaatmadja

Rencana Penurunan Harga Gas Industri

Menperin: Bisa Beri Keuntungan Ekonomis Rp 31 Triliun

FOTO ISTIMEWA

ILUSTRASI: Pekerja memeriksa jaringan gas untuk kebutuhan industri di Pulogadung, Jakarta.

JAKARTA (BM) - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan rencana penurunan harga gas untuk industri dapat memberi dampak keuntungan ekonomis bagi Indonesia sebesar Rp 31 triliun per tahun.

“Tadi analisis kalau harga gas turun ke empat dolar, kemudian sampai di pabrik enam dolar dengan biaya distribusi antara 1,5 sampai 2 (dolar AS), itu ‘economic benefit’nya sekitar Rp31 triliun,” kata Airlangga usai menghadiri rapat terbatas mengenai Kebijakan Penetapan Harga Gas untuk Industri di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (4/10).

Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri lain antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung mendiskusikan upaya penurunan harga

gas untuk industri yang masih mencapai 9,5 dolar AS per MMBTU (Million Metric British Thermal Unit) ke harga tertinggi enam dolar AS per MMBTU. Penyesuaian harga gas untuk industri itu juga dimaksudkan untuk memberikan efek ganda bagi peningkatan daya saing industri dalam negeri.

Kepala Negara, ujar Airlangga, memberi waktu hingga November 2016 kepada kementerian terkait yaitu Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Kemaritiman, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perindustrian untuk mendiskusikan upaya penyederhanaan dan pemangkasan rantai pasok sehingga dapat menurunkan harga gas bagi industri.

“Jadi kita akan mengoptimalisasikan seluruh potensi gas yang ada, sehingga industri bisa terbangun kembali dan

perwilayahan industri tidak hanya Jawa sentris tapi juga bisa ke Indonesia sentris,” ujar Menperin yang menambahkan pemerintah juga membahas pengembangan gas di wilayah kerja Cepu, Provinsi Jawa Timur guna mendukung program tersebut.

Sebanyak 10 jenis industri yang telah diidentifikasi oleh Kementerian Perindustrian dapat meningkatkan produksinya setelah terjadi penurunan harga gas tersebut antara lain industri pupuk, industri petrokimia, industri makanan dan minuman, industri alas kaki dan sarung tangan.

Selain itu, produksi industri kertas dan bubur kayu serta industri baja dan keramik juga berpotensi meningkat.

Penyesuaian harga gas untuk industri tersebut, juga dapat mengurangi ketergantungan bahan baku impor bagi

sejumlah industri karena dapat memproduksinya sendiri di dalam negeri.

Setelah sejumlah kementerian mendapatkan nilai yang sesuai pada November 2016, pemerintah berencana memberlakukan harga baru bagi gas untuk industri secara efektif pada awal 2017. “Berlaku secara nasional.

Tentu kita akan lihat yang dekat dengan sumber, seperti yang di Bintuni dan Masela, mungkin harganya berbeda,” ujar Menperin.

Presiden Jokowi dalam pembukaan rapat terbatas mengarahkan harga gas untuk industri untuk dapat diturunkan guna meningkatkan daya saing industri dalam negeri di tengah kompetisi global.

Selain itu, Presiden juga meminta kementerian untuk mempertimbangkan potensi investasi sektor migas di bagian hulu. (at/epe)

09 www.beritametro.co.id

RABU, 5 OKTOBER 2016

Nelayan dengan Kerja Sampingan Menarik Gerobak Air SENIN (3/10) siang itu Siyamun sedang duduk-duduk bersama warga di gardu. Pria 61 tahun ini salah satu tetua di kampung Keputih Timur Pompa Air.Walau sudah kepala enam, tubuhnya tampak masih liat. Kulitnya legam akibat terbakar sinar matahari.

Pekerjaan utamanya nelayan.

Selain itu, Siyamun memiliki pekerjaan sampingan. Apa itu? Menjadi tukang angkut air bersih menggunakan jirigen yang disusun rapi dalam sebuah gerobak. Siyamun menarik gerobak itu dengan sepeda motor dari tempat pengambilan air di perumahan Marina diantar ke rumah-rumah warga di Keputih Timur Pompa Air berjarak sekitar 2 km.

BM/NOOR

KERJA SAMPINGAN: Walau akan kehilangan kerja sampingan sebagai penarik gerobak air, Siyamun (bertopi) tetap lebih suka pipa PDAM segera dipasang di Keputih Timur Pompa Air.

Hasilnya? “Saya dibayar warga rata-rata Rp 20 ribu sekali rit. Sehari bisa dapat tiga atau lima rit, kadang lebih, gak mesti,” tutur Siyamun saat BeritaMetromengajaknyaberbincang.

Pekerjaan mengangkut air dengan gerobak ini menghasilkan uang yang cukup berarti bagi Siyamun dan keluarganya. Walaupun untuk tarif, dia dan warga tidak pernah kaku. Artinya, kalau warga belum ada uang untuk segera membayar, Siyamun sama sekali tidak keberatan. “Namanya juga tetangga, sudah seharusnya kan saling menolong,” ujarnya.

Bagaimana kalau nanti PDAM memasang pipa tersier, bukankah Siyamun akan kehilangan pendapa-

tan sampingan? “Tidak masalah. Saya senang malah, berarti perjuangan kita selama 17 tahun ini berhasil,” ujarnya enteng.

Lalu, Siyamun mau nyambut gawe apa? “Kembali mencari ikan di laut.

Saya beberapa waktu ini tidak melaut karena perahu rusak. Kalau sudah diperbaiki, nanti saya melaut lagi,” tutur pria berwajah sabar ini.

Hasil dari melaut, kata Siyamun, juga tidak bisa dipastikan. Sehari bisa dapat 5 - 10 kg ikan sehari. Harga ikan bergantung jenis. “Kalau belanak laku Rp 25 per kg, kalau keting harganya Rp 15 ribu sekilo. Kita syukuri saja rezeki dari Allah,” ujar pria murah senyum ini. (nii)

Iki Suroboyo Rek, 17 Tahun Tanpa Layanan Kependudukan dan PDAM

“Hidup Kami Dibikin Susah Supaya Segera Pindah” Air dan listrik merupakan utilitas elementer yang harus disediakan pemerintah kota. Untuk melayani warga kota itulah sesungguhnya pemerintah ada. Tak ada yang salah dengan permohonan warga Keputih Timur Pompa Air untuk mendapatkan pelayanan air bersih dan listrik tersebut.

Apalagi, dalam tempo yang hampir bersamaan, warga kelurahan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo, yang berdomilisi persis di sisi utara sungai Kalibokor, berseberangan dengan warga Keputih Timur Pompa Air yang menempati sisi selatan sungai, juga mengajukan permohonan serupa ke PDAM dan PLN. Lalu bagaimana respon kedua lembaga itu dalam memenuhi kewajiban mereka

BM/NOOR

SEMANGAT perjuangan warga Keputih Timur Pompa Air untuk mendapatkan hak-hak mereka sebagai warga negara merdeka di republik ini ibarat api yang tak kunjung padam.Walau pihak pemerintahkotaSurabayayangdirepresentasikan Lurah Keputih tak memberikanlayanankependudukan, bahkan tak memberi rekomendasi pemasangan jaringan pipa air sehingga 17 tahun warga takmendapatkanlayananPDAM, warga tetap bergeming. Mereka tak pernah kehilangan elan vital perjuanganmenegakkanyanghak, membongkar yang batil.

Sejak tahun 1999, warga yang mengantongi izin Dinas PU Pengairan Provinsi Jatim berupaya mendapatkan layanan air bersih dari PDAM dan listrik dari PLN.

SURAT IZIN: Kopi surat-surat izin dari Dinas Pengairan Jatim untuk warga Keputih Timur Pompa Air

memberikan pelayanan publik?

“Untuk PDAM, permohonan warga Kejawan Putih Tambak diproses oleh pihak PDAM. Katanya, Lurah Kejawan Putih Tambak memberikan rekomendasi untuk pemasangan pipa PDAM. Sedangkan untuk warga Keputih Timur Pompa Air, pihak PDAM menolak memproses karena alasan tidak mendapat rekomendasi Lurah Keputih. Ini kan jelas tindakan diskriminatif,” kata Joko Salamun (53), salah satu warga yang babat alas membangun kawasan ini, kemarin.

Lalu, bagaimana dengan respon PLN? Berbeda dengan PDAM, pihak PLN justru merespon positif permohonan warga Keputih Timur Pompa Air. Mereka bersedia menyalurkan listrik ke wilayah itu, tetapi jaringannya dibangun berdasarkan swadaya masyarakat. “Warga di sini kompak, tidak masalah harus swadaya membeli dan memasang tiang listrik karena butuh penerangan, terutama agar anak-anak dapat belajar malam hari dan rumah-rumah warga tidak peteng,” jelas Joko.

Merujuk pada kebijakan PLN dalam memberikan pelayanan, sejumlah warga Keputih Timur Pompa Air yang dihubungi Berita Metro berharap pola yang sama bisa dilakukan oleh PDAM. “Kalau warga harus swadaya untuk membeli pipa, warga di sini insyaallah siap dan kompak.

Yang penting, layanan air bersih terpenuhi,” tambah Joko.

BM/NOOR

Pola-pola intimidasi dan faitaccompli terhadap warga agar meninggalkan lokasi permukiman mereka, masih saja terjadi. Di Keputih Timur Pompa Air, selama 17 tahun warga hidup tanpa layanan kependudukan dan pasokan air bersih dari PDAM. “Hidup kami dibikin susah supaya segera pindah,” kata juru bicara paguyuban warga Keputih Timur Pompa Air, Hendrik Kurniawan, yang bersama sejumlah warga menyampaikan sikap mereka kepada Berita Metro. Noor Ipansyah Iskandar kemudian merangkum pandangan warga, mewawancarai Ombudsman Jatim, dan sekaligus menuliskannya dalam tiga item laporan di halaman ini, dilengkapi wawancara Hasan Nurohmad dengan Kabag Humas PDAM Surya Sembada.

GUYUB: Warga Keputih Timur Pompa Air selalu guyub dan berjuang bersama untuk terpenuhinya hak-hak mereka.

Fauzan (41), warga lainnya, mengungkapkan hal senada.

Warga, katanya, sudah pernah menghitung-hitung, biaya urunan jika pihak PDAM memberi kesempatan kepada warga untuk membangun jaringan pipa tersier secara swadaya.

“Dalam hitungan kami, warga akan urunan sekitar Rp 500 ribu per kk untuk pipa tersier,” tutur pengusaha produsen pentol ini.

Intimidasi Akan tetapi, aspirasi warga sepertinya susah diwujudkan karena pihak PDAM masih menggunakan azas legalitas dalam memandang kasus ini.

Menurut Kabag Humas PDAM, Ari Bimo Sakti, pihaknya segera memproses permohonan warga Keputih Timur Pompa Air

kalau semua sudah jelas legalitasnya. “Nah untuk legalitas tersebut kami berharap ada bantuan dari Pemkot, BPN, Dinas PU Pengairan Provinsi Jatim, dan pihak Pakuwon” katanya (Lihat Ari Bimo Sakti, Humas PDAM Surya Sembada: Lurah Belum Tanda Tangan).

Sementara itu, pihak Ombudsman RI perwakilan Jatim yang menjadi tempat warga mengadu justru melihat kasus ini dari sisi kemanusiaan. Ombudsman tidak mau terjebak pada azas legalitas dengan justru mengabaikan sisi kemanusiaan. “Ombudsman berpandangan sebetulnya masalah status kepemilikan tanah itu tidak boleh mengganggu pelayanan air bersih terhadap warga. Artinya, PDAM bisa saja membangun

jaringan pipa tersier itu tanpa harus menunggu clear-nya status tanah,” kata Agus Widiyarta, Ketua Ombudsman RI perwakilan Jawa Timur, Selasa (4/10) kemarin (Lihat Kepala Perwakilan Ombudsman Jatim, Agus Widiyarta: Minggu Depan, Panggil Pemkot Lagi).

Warga Keputih Timur Pompa Air sendiri berharap Pemkot dan jajarannya hingga Lurah Keputih bersikap lebih bijak dan tidak diskriminatif dalam menangani masalah ini. “Pemkot dan Lurah Keputih jangan sampai menjadi kacung pihak pengembang. JangankarenaalasanPTPakuwonJati Tbk tidak setuju warga mendapat air PDAM, lalu pihak Pemkot dan LurahKeputihmausajamengikuti keinginan pengembang itu. Ini negara apa? Kita ini juga rakyat

yang berhak mendapat pelayanan air bersih. Ingat Pasal 33 UUD 45, ‘Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat’. Jadi pemerintah itu melayani rakyat, bukan membabi buta mengikuti apa jare pengembang,” kata Hendrik Kurniawan, juru bicara paguyuban warga Keputih Timur Pompa Air. Alumnus Fikom Unitomo ini menyadari bahwa sikap PDAM dan Lurah Keputih itu bagian dari intimidasi agar warga tidak betah tinggal di Keputih Timur Pompa Air. “Hidup kami dibikin susah agar segera pindah dari sini. Tetapi warga tetap bertahan, walaupun diintimidasi atau dibujuk rayu dengan uang.Warga pernah ditawari Rp 25 juta agar pindah, tetapi warga menolak,” tandas Hendrik lagi.

Ketua Paguyuban Warga, Hadi Susilo, menegaskanwarga mengantongi izin PU Pengairan Jatim untuk tinggal di tanah milik negara ini. “Pihak PU Pengairan tidak sembarangan mengeluarkan izin. Jadi, secara legalitas, warga sah tinggal di sini,” kata Hadi Susilo.

Perjuangan warga untuk mendapatkan hak mereka memproleh pelayanan air bersih dari PDAM sudah berlangsung selama 17 tahun. Sampai kapan lagi mereka harus berjuang di negeri yang sudah merdeka selama 71 tahun ini? (*)

Ari Bimo Sakti, Humas PDAM Surya Sembada:

Kepala Perwakilan Ombudsman Jatim, Agus Widiyarta:

Lurah Belum Tanda Tangan

Minggu Depan, Panggil Pemkot Lagi

Target PDAM bahwa 100% warga Surabaya mendapat layanan air bersih terancam gagal. Pasalnya, jaringan pipa tersier ke rumah warga Keputih Timur Pompa Air tak bisa dipasang sebelum dapat rekomendasi Lurah Keputih. Wartawan Berita Metro, Hasan Nurohmad, mewawancara Kabag Humas PDAM, Ari Bimo Sakti, ihwal sikap PDAM dalam kasus ini.

BM: Soal keluhan warga Keputih Timur Pompa Air yang sempat mengadu ke dewan, hingga kini mereka belum mendapatkan aliran air PDAM, mengapa bisa begitu?

Ari Bimo Sakti (ABS) : Iya, memang betul. Karena selaku administrator teritorial di wilayah tersebut, pak lurah memiliki kewenangan. Dan, hingga saat ini, pak lurah belum tandatangan permohonan warga.

nantinya tidak menimbulkan masalah hukum.

BM: Sesuai dengan target penyertaan modal pipanisasi pihak Pemkot Surabaya ke PDAM dengan target 2018, bahwa warga Surabaya 100 %

BM: Apa kendalanya kok sampai sekarang belum teraliri air PDAM ?

ABS: Sebetulnya jika ada tangdatangan dari pihak lurah yang merupakan legalisasi bagi PDAM, maka segera kami melakukan pemasangan pipa aliran air PDAM. BM: Bagaimana dengan tuntutan warga untuk mendapatkan aliran PDAM ?

ABS: Kami tetap mengupayakan secepat mungkin aliran pipa PDAM ke daerah itu. Namun kami juga menunggu legalitasnya. Sehingga

BM/MADJI

Ari Bimo Sakti

mendapatkan aliran air PDAM. Bagaimana dengan target tersebut pak ?

ABS: Memang benar target 100% warga Surabaya di tahun 2018 akan terpenuhi semuanya sesuai dengan harapan Pemkot Surabaya. Itu juga merupakan program kerja kami agar target tersebut bisa terpenuhi. Cuman, di lapangan seringkali kita dihadapkan pada permasalahan yang berbeda. Misalnya, kendala dengan pemasangan pipa di lahan PT KAI. Inilah problemnya, sehingga proses pipanisasi penyertaan modal Pemkot sedikit mengalami hambatan. PT KAI sendiri meminta kompensasi sewa atas lahan yang kita tanamkan pipa PDAM. BM: Kapan kira-kira kepastian warga Keputih Timur Pompa Air mendapatkan aliran air PDAM ?

ABS: Secepat mungkin, kalau semuanya sudah jelas legalitasnya. Nah untuk legalitas tersebut kami berharap ada juga bantuan dari Pemkot, BPN, Dinas PU Pengairan Provinsi Jatim, Pihak Pakuwon sudah turun ke lapangan untuk membahas batas-batas wilayah tersebut. Sekarang sedang kami rapatkan. Kita masih menunggu hasil rapat. Sehingga ketika hasil rapat sudah ada legalitasnya baru kiami akan memasang jaringan pipa PDAM. (*)

Tiga minggu sudah berlalu sejak Ombudsman RI Perwakilan Jatim memanggil pihak Pemkot Surabaya dan PDAM Surya Sembada untuk mengklarifikasi pengaduan warga Keputih Timur Pompa Air ihwal pemasangan pipa PDAM. Waktu itu, disepakati Pemkot akan mengklarifikasi status kepemilikan tanah antara pihak Dinas PU Pengairan dengan PT Pakuwon Jati Tbk. Berikut penjelasan Kepala Ombudsman Jatim, Agus Widiyarta, yang dihubungi Selasa (4/10) kemarin.

Berita Metro (BM): Bisa diceritakan ihwal langkah Ombudsman merespon pengaduan warga Keputih Timur Pompa Air mengenai tindakan PDAM yang tak mau memasang jaringan pipa PDAM di sana?

Agus Widiyarta (AW): Iya, jadi kita sekitar tiga minggu lalu sudah memangil dan mempertemukan warga untuk klarifikasi pengaduan mereka dengan pihak Pemkot, termasuk Lurah Keputih dan PDAM. Dalam pembicaraan kemudian disepakati oleh Pemkot untuk segera melakukan klarifikasi status kepemilikan tanah, antara pihak Dinas PU Pengairan Provinsi Jatim dengan pihak PT Pakuwon Jati Tbk. Kita berharap dalam tiga minggu kemarin ini, masalah status itu sudah clear.

BM: Iya, pak, warga sudah 17 tahun tidak mendapat layanan air bersih PDAM, masak masih harus

menunggu lama lagi?

AW: betul dan Ombudsman sendiri berpandangan sebetulnya masalah statuskepemilikantanahitutidakboleh

mengganggu pelayanan air bersih terhadap warga. Artinya, jaringan PDAM bisa saja membangun jaringan pipa tersieritutanpaharusmenungguclearnya status tanah. Seandainya nanti hasil pemeriksaan antara pihak Dinas PU Pengairan Provinsi Jatim, PT Pakuwon Jati Tbk, dan pihak Badan Pertanahan Nasional yang difasilitasi Pemkot Surabaya ternyata lahan itu sah milik Pakuwon, maka jaringan pipa tersebut kan tetap bisa dipakai oleh pihak Pakuwon.

Sebaliknya,andaikataternyatalahanitu milik Dinas PU Pengairan Provinsi Jatim, sama saja nanti bisa dimanfaatkan pemilik lahan kalau warga sudah tidak tinggal di situ.

BM: Apa hal itu yang direkomendasikan Ombudsman?

AW: Ombudsman Jatim belum memberikan rekomendasi resmi. Itu baru pandangan kami dalam pembicaraan yang berkembang saat klarifikasi para pihak yang dimediasi Ombudsman beberapa waktu lalu.

BM/DOK

Agus Widiyarta

BM: Lalu, kapan Ombudsman mengeluarkan rekomendasi resmi?

AW: Setelah klarifikasi yang dilakukan Pemkot Surabaya soal status pemilikan tanah itu rampung minggu ini, kita jadwalkan minggu depan kembali mengundang Pemkot untuk tindak lanjutnya. (nii)

10 JATIM RAYA

berita metro

www.beritametro.co.id

RABU, 5 OKTOBER 2016

Pendaki Jakarta Meninggal di Blok Ladengan

KILAS

Lagi, Semeru Minta Tumbal

Belasan Ribu Data KK Raib

LUMAJANG (BM) – Malaikat maut mencabut jiwa Chandra Hasan (33) warga Kecamatan Cakung, JakartaTimur, ketika akan memulai pendakian Gunung Semeru, Senin (3/10) malam. Tak seperti kasus-kasus serupa sebelumnya, musibah ini terjadi justru beberapa saat usai korban dan rombongannya meninggalkan Pos Ranupani. Tepatnya di sekitar Blok Ladengan.

“Saat petugas mendatangi lokasi korban dan melakukan pemeriksaan denyut nadi di tangan, dada, maupun leher sudah tidak ditemukan denyut nadi dan diduga korban sudah meninggal,” kata Kepala Subbagian Data Evaluasi Pelaporan dan Humas TNBTS Antong Hartadi kemarin.

Menurut dia, kronologis

kejadian bermula ketika korban bersama rombongan sebanyak empat orang tiba di Pos Ranupani dan melakukan pendaftaran atau register sekitar pukul 11.30 WIB dengan kelengkapan administrasi dan kelengkapan pendakian telah memenuhi syarat. “Pada jam 14.15 WIB rombongan melakukan pendakian dan sekitar pukul 15.45 WIB rombongan berhenti istirahat di sekitar Blok Landengan Dowo sebelum shelter 1,” tuturnya.

Kemudian rombongan melanjutkan kembali perjalanan dengan membagi dua kelompok, kelompok yang pertama sebanyak dua orang berjalan terlebih dahulu dan disusul kelompok kedua yang salah satunya adalah korban.

“Pada saat korban berjalan dua langkah, korban meminta kepada rekannya untuk menunggu dan korban kembali beristirahat dengan posisi duduk di batang kayu dan pada saat itu korban jatuh tidak sadarkan diri,” katanya.

Kemudian rekan yang menemani korban memanggil rekan kelompok pertama yang mendahului, untuk meminta bantuan dan pada saat itu berjarak sekitar 50 meter di depan, bahkan rombongan pendaki tersebut secara bersama-sama melakukan pemeriksaan dengan melihat denyut nadi baik pada tangan maupun dada.

Dari pemeriksaan tidak ditemukan denyut nadi, selanjutnya pada pemeriksaan di leher dite-

mukan denyut nadi tetapi sangat lemah dan korban diselimuti dengan tas tidur (sleeping bag).

“Dua orang rekan korban berinisiatif mencari bantuan, sedangkan satu orang rekannya menunggui korban. Mereka mencari pertolongan dan melapor ke petugas Pos Ranupani sekitar pukul 17.30 WIB,” ujarnya.

Dengan adanya laporan tersebut, lanjut dia, petugas Taman Nasional Bromo Tengger Semeru bersama porter sebanyak tujuh orang segera menindaklanjuti dengan mendatangi lokasi pingsannya korban. “Pada saat diperiksa, korban diduga sudah tidak bernyawa dan selanjutnya korban dievakuasi ke Pos Ranupani dan tiba pukul 20.00 WIB. Di Pos Ranupani juga di-

lakukan pengecekan oleh bidan desa Ranupani dan dinyatakan meninggal dunia,” katanya menambahkan.

Selanjutnya korban bersama rombongannya dibawa ke RSU Hariyoto Lumajang untuk dilakukan visum dan pemeriksaan lainnya, sehingga dapat diketahui penyebab meninggalnya pendaki Semeru asal Jakarta tersebut. Data TNBTS menyebutkan selama dua bulan terakhir tercatat dua orang meninggal dunia di jalur pendakian Gunung Semeru yang merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa yakni Zimam Arofik asal Pekalongan, Jawa Tengah pada 14 September 2016 dan Chandra Hasan asal Jakarta Timur pada 3 Oktober 2016. (at/epe)

Kebijakan Kantong Plastik Berbayar

BLH Lakukan Kaji Ulang PROBOLINGGO (BM) - Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Probolinggo tak mau pro kontra kebijakan kantong plastik berbayar kendati periode sosialisasi tahap awal sudah berakhir. Instansi pimpinan Anggit Hermanuadi tersebtu mem9ilih melakukan kajian mendalam kebijakan itu.

Caranya, dengan melibatkan warga untuk turut mengisi data survei yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pasalnya, percobaan pertama yang berakhir Mei lalu, dinilai belum mampu mengurangi volume penggunaan sampah plastik.

Menurut Anggit, agenda BLH dalam rangka memperkuat muatan teknis Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “Terutama tentang pembatasan penggunaan kantong belanja plastik sekali paAnggit Hermanuadi Kepala BLH Kabupaten kai,” terangnya, Selasa Probolinggo (4/10).

Sejauh ini, menurutnya, KemenLHK serius melanjutkan programnya. Maka, saat ini Anggit menjelaskan tengah dilakukan survei terhadap masyarakat terkait harga kantong plastik berbayar. Tujuanya membuat masyarakat/konsumen tidak mau membeli kantong plastik, akibat tarif yang dijatuhkan cukup tinggi. “Ini baru dilakukan survei tentang penggunaan kantong plastik oleh KLHK. Dari hasil survei itu baru bisa diambil kesimpulannya,” jelas Anggit.

Dia juga memaparkan, bahwa masyarakat Kabupaten Probolinggo bisa berpartisipasi dengan membuka link google document untuk mengisi data survei. “Partisipasi dapat dilakukan mengisi poling melalui link https://goo. gl/forms/DwW4AUDar6Of6CYg2. Survei itu meminta saran, sebaiknya harga berapa yang harus diwajibkan pada konsumen agar enggan membeli lagi kantong plastik,” ujarnya.

Ada pilihan kantong plastik berbayar, kata Anggit, dikenakan tarif Rp 500, Rp 1000, atau Rp 2000. Sebelumnya, Anggit menjelaskan, kantong plastik berbayar yang diatur dalam Surat Edaran KemenLHK Nomor: S.1230/ PSLB3-PS/2016. berisi tentang harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar.

Namun disinyalir penerapannya kurang berpengaruh signifikan terhadap penurunan sampah plastik. “Setelah masa uji coba yang berakhir bulan Mei 2016, kini mulai dilakukan survei lanjutan,” pungkasnya. (sip/epe)

PAMEKASAN (BM) - Sebanyak 16.000 data kepala keluarga yang tersimpang di ‘server’ Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) Pemkab Pamekasan, hilang, akibat server pembuatan KTP elektronik di kantor itu rusak. “Jadi Dispenduk Capil harus melakukan pendataan ulang terkait hilangnya data KK yang tersimpan di server itu,” kata Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail, Selasa (4/10).

Ismail menjelaskan, pihaknya mengetahui hal itu, setelah Selasa pagi Komisi I DPRD Pamekasan melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Dispenduk Capil Pamekasan. Akibat server perekaman data KTP elektronik itu rusak, selama sekitar 1 bulan layanan pembuatan KTP elektronik di Kabupaten Pamekasan juga dihentikan. “Tapi mulai hari ini, kembali dilanjutkan karena server yang rusak itu telah berhasil diperbaiki.

Hanya data-data KK sebanyak 16.000 lebih itu hilang, tak bisa diselamatkan,” jelasnya.

Politikus Partai Demokrat ini juga menjelaskan, blank KTP elektronik yang sebelumnya kosong, kini juga tersedia, sehingga pembuatan KTP elektronik bagi masyarakat yang belum memiliki KTP sudah bisa dilanjutkan. “Saat ini tersedia sebanyak 4.000 lembar blangko di sana, dan tadi berdasarkan hasil sidak sudah beroperasi,” ucapnya.

Komisi I DPRD Pamekasan juga meminta agar Dispenduk Capil hendaknya mengajukan anggaran pada APBD 2017 untuk membeli server cadangan. Hal ini dimaksudkan, agar jika terjadi kerusakan server pembuatan KTP tetap bisa beroperasi dan layanan publik tidak terganggu. (at/epe)

Suksesi PPP Jember Memanas

FOTO ISTIMEWA

RAWAN: Kawasan perkebunan Sentool di Desa Suci termasuk salah satu daerah rawan longsor yang dipantau ketat BPBD Jember. Bencana longsor beberapa tahun silam di lereng pegunungan Argopuro ini bahkan sempat mencabut nyawa ratusan warga.

BPBD Terapkan Status Siaga Per 1 Oktober

Banjir dan Longsor Ancam Belasan Kecamatan di Jember JEMBER (BM) - Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember mencatat sebanyak 17 kecamatan dari 31 kecamatan di Kabupaten Jember, merupakan daerah rawan bencana banjir dan tanah longsor selama musim hujan.

“Kami sudah melakukan pemetaan terhadap sejumlah daerah rawan bencana dan tercatat 17 kecamatan di Jember memiliki potensi rawan bencana longsor dan banjir,” kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jember Heru Widagdo, Selasa (4/10).

Menurut dia, daerah rawan bencana banjir berada di 12 desa/ kelurahan yang tersebar di empat kecamatan yakni Kecamatan Silo terdapat empat desa yakni Desa Karangharjo, Harjomulyo, Pace, dan Mulyorejo, kemudian di Kecamatan Sumberbaru berada di dua desa yakni Desa Yosorati dan Gelang.

“Daerah rawan banjir juga berada di Kecamatan Panti yang meliputi Desa Kemuninglor, Kemiri, Suci, Pakis, dan Serut. Selanjutnya Kecamatan Patrang yang rawan banjir

di Kelurahan Slawu,” tuturnya.

Ia mengatakan daerah potensi banjir genangan berada di Kecamatan Tempurejo yang tersebar di lima desa yakni Desa Tempurejo, Sidodadi, Wonoasri, Curahnongko, dan Curahtakir, sedangkan di Kecamatan Kencong meliputi Desa Cakru, Paseban, dan Kraton.

“Banjirgenanganjugaseringterjadi di Desa Mayangan-Kecamatan Gumukmas, kemudian Desa BalunglorKecamatan Balung, Desa Rambigundam-KecamatanRambipuji,danDesa Lojejer-KecamatanWuluhan,”katanya.

Sementara untuk daerah rawan tanah longsor tersebar di 11 kecamatan yakni Kecamatan Jelbuk, Arjasa, Sumberjambe, Silo, Mayang, Ledokombo, Patrang, Mumbulsari, Sumberbaru, Puger, dan Panti.

Untuk Kecamatan Jelbuk meliputi tiga desa yakni Desa Panduman, Sucopangepok, dan Sukowiryo, Kecamatan Arjasa (Desa Arjasa dan Darsono), Kecamatan Sumberjambe (Desa Gunungmalang dan Rowosari), Kecamatan Silo (Desa Garahan, Karangharjo,

Harjomulyo, Pace, dan Mulyorejo), Kecamatan Mayang (Desa Mrawan dan Seputih), Kecamatan Ledokombo (Desa Sumberlesung dan Sumbersalak).

Kemudian di Kecamatan Patrang terdapat Kelurahan Bintoro, Banjarsengon, dan Jumaerto, di Kecamatan Mumbulsari (Desa Mumbulsari, Kawungrejo,Tamansari), Kecamatan Sumberbaru (Desa Kaliglagah dan Gelang), Kecamatan Puger (Desa Grenden), dan Kecamatan Panti (Desa Suci, Pakis, dan Kemiri).

“BPBD Jember sudah menetapkan status siaga bencana alam sejak 1 Oktober 2016 seiring dengan mulainya musim hujan yang mengguyur kabupaten setempat, sehingga masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaannya,” ujarnya, menambahkan.

Data BMKG Juanda yang diterima oleh BPBD Jember menyebutkan curah hujan di Kabupaten Jember diprediksi cukup tinggi yakni sekitar 400-500 milimeter dengan puncak curah hujan terjadi pada NovemberDesember 2016. (at/epe)

JEMBER (BM) - Puluhan kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berbuat anarkis dan merusak kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di Jalan Karimata, Kelurahan Sumbersari, Kabupaten Jember, Selasa (4/10).

Aksi brutal massa PPP tersebut dipicu karena keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP yang menetapkan Madini Farouk sebagai Ketua DPC PPP terpilih dan pengambilalihan suara PAC dalam formatur musyawarah cabang (muscab).

“Kami sebenarnya tidak mempermasalahkan siapapun yang terpilih menjadi Ketua DPC PPP jika proses muscab dilaksanakan sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai,” kata Ketua Panitia Muscab PPP Wahdi Munir kepada sejumlah wartawan di Kantor DPC PPP Jember.

Menurut dia, panitia keberatan dengan sikap DPW yang dianggapsemena-menadanDPPjustrumengeluarkansurat terkait pengambilalihan suara formatur dari unsur pengurus anak cabang (PAC), sehingga pihaknya menduga ada keberpihakan dari DPP dan DPW terhadap salah satu kandidat.

“Kekecewaan kader partai hingga berbuat seperti ini sebagai buntut atas surat dari DPP dan DPW PPP yang mengambil alih formatur dari unsur PAC,” tuturnya.

Massa yang emosi melemparkan kursi plastik yang berada di ruangan dan memecahkan kaca jendela, bahkan beberapa aset partai juga dirusak dan dibakar di halaman Kantor DPC PPP Jember.

Sekretaris PAC Puger Hasyim mengatakan hak-hak demokrasi PAC telah dikebiri dengan pengambilalihan suara PAC oleh DPW dan DPP, sehingga konsep formatur tersebut bertentangan dengan pasal 19 ayat 2 AD/ART tentang muscab.

“Kami PAC merasa dibodohi oleh mereka yang memiliki kekuasaan (DPP dan DPW), bahkan mereka jelas-jelas melanggar AD/ART partai, sehingga kami akan melakukan gugatan kepada mahkamah partai atas hasil muscab yang cacat hukum itu,” ujarnya. Setelah melakukan perusakan dan pembakaran aset partai, sejumlah kader PPP tersebut juga menyegel kantor DPC, agar tidak ada lagi yang menggunakan fasilitas tersebut.

Sementara dikonfirmasi secara terpisah Sekretaris DPC PPP versi Djan Faridz Kholik Nawawi mengatakan saat ini status kepemimpinan PPP masih dalam proses dan belum diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

“Sebenarnya kantor DPC PPP di daerah tidak boleh digunakan oleh kubu manapun, apalagi dirusak, sehingga kami menyarankan agar pelaku perusakan kantor partai tersebut diproses secara hukum,” katanya. (at/epe)

Ratusan KK di Dua Dusun Situbondo Krisis Air

Berdalih Prosedur, BPBD Tunggu Laporan dari Desa SITUBONDO (BM) - Sebanyak 607 kepala keluarga (KK) di dua dusun, Kabupaten Situbondo, mengalami krisis air bersih sejak satu bulan terakhir dan berharap bantuan pengiriman air dari pemerintah daerah setempat.

Ratusan kepala keluarga yang mengalami kekeringan dan kekurangan air bersih adalah di Desa Semambung, Kecamatan Jatibanteng, yakni di Dusun Gebang Utara dan Dusun Gebang Selatan, ujar Kepala Desa Semambung Saifuddin. Ia menyebutkan, dari 607 KK yang kekurangan air bersih itu diantaranya, berada di Dusun Gebang Utara sebanyak 332 KK dan Dusun Gebang Selatan sebanyak 275 KK. Sejak memasuki musim kemarau, kata dia, sejumlah sumber mata air

Diterbitkan oleh: PT. Berita Metro Jl Tunjungan No 86 Surabaya. www.beritametro.co.id Percetakan: PT Citra Cetak Pratama (isi di luar tanggung jawab percetakan)

PERWAKILAN

di desa yang berada di sekitar Lereng Gunung Argopuro, itu mengalami kekeringan hingga menyebabkan ratusan kepala keluarga di dua dusun tersebut kekurangan air bersih. “Bahkan di dua dusun tersebut antarwarga rela utang air satu hingga dua jerigen. Yang artinya bila warga lain yang tidak kebagian mengambil air di sumber mata air satu-satunya di dua dusun tersebut mereka saling meminjam,” katanya.

Untuk menuju sumber mata air satu-satunya yang masih hidup, kata dia, warga harus berjalan kaki atau naik sepeda motor yang jaraknya cukup jauh dengan melalui jalan yang cukup curam dan berbahaya. “Di sumber mata air yang berada di bawah pohon beringin itu selalu ramai warga, dan untuk bisa men-

dapatkan air bersih mereka juga harus antri hingga berjam-jam,” ucapnya.

Saifuddin berharap pada pemerintah daerah setempat untuk segera mengirimkan bantuan air bersih kepada ratusan kepala keluarga di desanya untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, karena sumber mata air satu-satunya yang masih hidup saat ini airnya sudah mulai mengecil.

Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan (Kabid PK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Situbondo Gatot Trikorawan mengatakan pihaknya sampai saat ini masih belum mendapatkan laporan dari Desa Semambung yang mengalami kekurangan air bersih tersebut.

“Sesuai prosedur kami menunggu surat permintaan bantuan pengiriman air dari desa itu, dan setelah itu pastinya kami akan mendistribusikan air bersih ke Desa Semambung, karena jika tidak ada surat pemberitahuan atau pengajuan, kami tidak bisa mengirim air kesana,” ujarnya.

Dari catatan BPBD Situbondo, pada musim kemarau tahun ini petugas telah mendistribusikan air bersih ke 9 kecamatan dengan 19 titik sesuai permintaan bantuan pengiriman air bagi desa yang mengalami kekeringan. “Pada tahun ini memang berkurang dibandingkan tahun lalu, mungkin karena tahun ini musim kemarau yang basah atau sering terjadi hujan meskipun memasuki musim kemarau,” paparnya. (at/epe)

FOTO ISTIMEWA

PUSO: Kemarau basah yang menerjang sebagian daerah di Indonesia, tidak berdampak di Desa Semambung. Lahan pertanian pun meranggas akibat minimnya pasokan air.

Direktur: Silvia Balhmar. Pemimpin Perusahaan: M. Mashudi. Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: Totok Hartana. Wapemred: Noor Ipansyah Iskandar. Dewan Redaksi: AR Balhmar, Djoko Tetuko, Samiadji Makin Rahmat, Yahya A Waber, Tjipto Chandra, Marcella, Hadi Ismanto, M. Nabil. Redaktur: Budi Arie Satriyo, Bambang Andrias, Oki Lukito, E Prayogo, Indra Nanang. Wartawan Senior: Rofiq Kurdi Ismail, Aziz Tri, Novi Triawan. Reporter: Dian Kurniawan, Faisal Abdillah, Suluh DP, Andre Septia Hadi, Hasan Nur Rahmad. Fotografer: Soemadji. Pracetak: Ahmad Choironudin. Artistik/Tata Letak: Luthfi, firman. Desain Grafis: Khalid “Klied”. Sekretaris Redaksi: Muh. Faizin. Bidang Online: Wahyu Saputro. Eksekutif Marketing: Fahad Balhmar, Khalid H. Perwakilan Daerah: Jakarta: Priyoko Sarjito (Kep. Biro), Marcella, Ferdy Yunisaf. Mojokerto: Prayogi. Sidoarjo: Yahdar Balhmar, Imam Muchlis. Pasuruan: H Umar Wirohadi (kabiro), Abdul Kadir Jaelani. Malang: Aji, Kholil, Agus Susanto. Lamongan: M. Zainuddin, Thafhanul Fahri. Koordinator Sirkulasi/Pemasaran: M. Mashudi. Alamat Redaksi: Jl Tunjungan No 86 Surabaya. Telp. +6231 5318686, 5323414. Fax:+6231 5323415 Redaksi: 081334312300 | Iklan/Langganan: 081216327858 | No Pengaduan: 031 70975270. Email: red_beritametro@yahoo.co.id. Tarif Iklan: Display(fc) Rp. 35.000/MMK (BW) Rp. 25.000/MMK. Sosial Rp. 10.000/MMK, Baris Rp. 15.000 (Minimal 2 Baris).

DALAM MENJALANKAN TUGAS PELIPUTAN, WARTAWAN BERITA METRO DIBEKALI TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER.

PANTURA 11

berita metro

www.beritametro.co.id

RABU, 5 OKTOBER 2016

LAMONGAN I BOJONEGORO I TUBAN I GRESIK

Komplotan Pencuri Toko Antar Provinsi Ditangkap BOJONEGORO(BM)-Kepolisian Resor (Polres) Bojone­ goro, berhasil membongkar komplotan pencuri spesialis toko di berbagai daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. “Ada lima pelaku yang berhasil ditangkap polisi. Sekarang ditahan di Mapolres Bojonegoro dan Ngawi,” kata Kapolres Bojonegoro AKBP Wahyu Sri Bintoro, di Bojonegoro, Selasa.

Kapolres juga didampingi jajaran Forum Pimpinan Daerah (Forpimda), antara lain Ketua DPRD Mitro’atin, Komandan Kodim 0813 Letkol Inf M. Herry Subagyo dan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) K.H. Alamul Huda.

Sebanyak lima pelaku yang berhasil ditangkap yaitu Suntoro bin Saiman (32) warga Desa Ngraho, Kecamatan Ga­ yam, M. Fahrudin alias Baron bin Lasimin (25) waga Desa Gapluk, Kecamatan Purwosari.

Selain itu, Edi Bambang Priyanto bin Sukiban (28) warga Desa Beged, Kecamatan Gayam, dan Setyo Budi Utomo alias Momok (29) warga Desa Ngelo, Kecamatan Margomulyo.

“Salah satu pelaku Karno (36) warga Desa Cengungklung,

FOTO: BM/IST

JELASKAN: Kapolres Bojonegoro AKBP Wahyu Sri Bintoro didampingi jajaran Forum Pimpinan Daerah (Forpimda), antara lain Ketua DPRD Mitro’atin, Komandan Kodim 0813 Letkol Inf M. Herry Subagyo dan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) K.H. Alamul Huda menjelaskan penangkapan pencuri antar provinsi.

Kecamatan Kalitidu, sekarang ditahan di Mapoles Ngawi,” jelas dia.Pelaku lainnya, lanjutnya, ada yang masuk daftar pencarian orang (DPO) yaitu Agus (40), warga Desa Tinggang, Kecamatan Tambakrejo,

Triono alis Triplek (32), dan warga Desa Nglencong, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Lainnya Har (35), warga Desa Karangjati, Kecamatan karangjati, Blora, dan Puguh

(22) warga Desa Nglencong, Kecamatan Jiken, Blora.”Polisi masih melakukan pengejaran pelaku yang masuk DPO,” kata Humas Polres Bojonegoro AKP Suyono.

Terungkapnya komplotan

pencuri di kios/toko itu dari hasil pengembangan polisi yang memperoleh laporan kasus pencurian berbagai isi toko milik warga Desa Blim­ bingede, Kecamatan Ngraho pada 1 September.

Berdasarkan pengusutan polisi, lanjutnya, terungkap ada sembilan laporan serupa dengan kasus yang sama di berbagai daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. ”Dari hasil pengembangan terbukti pelaku pencurian di rumah Nariyati juga melakukan pencurian di berbagai lokasi lainnya,” jelasnya.

Ditambahkan modus pelaku pencurian kios/toko itu memanfaatkan kunci T dan linggis untuk mencongkel pintu. Dalam kasus itu polisi berhasil mengamankan sebuah mobil Toyota Kijang Inova Nopol S-1913-AR, sepeda motor supra 125, mesin pompa air, peralatan untuk mencuri dan rokok dari berbagai merek.

“Pelaku diancam dengan pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan pemberatan yang ancaman hukumannya mencapai 7 tahun penjara,”ujarnya. (bor/dra)

Dandim Tinjau Lokasi TMMD Imbangan

TUBAN(BM)– Kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) Imbangan tahun 2016, di Dusun Juwet, Desa Selogabus, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, ditinjau langsung oleh Komandan Kodim (Dandim) 0811/Tuban, Letkol Inf Sarwo Supriyo, kemarin.

Kegiatan TMMD Imbangan di wilayah Kodim 0811/Tuban di Dusun Juwet Desa Selogabus Kecamatan Parengan, dilaksanakan selama 20 hari, terhitung 22 September hingga 12 Oktober 2016, dengan sasaran fisik maupun non fisik yakni meninjau lokasi perbaikan jalan. Menurut Dandim Tuban, sasaran fisik yang dilakukan adalah pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana fasilitas umum yang menjadi kebutuhan masyarakat, sehingga bisa meningkatkan roda perekonomian masyarakat.

“Semua kegiatan proyek fisik maupun nonfisik dalam TMMD agar selesai tepat waktu sesuai perencanaan,” tegas Dandim. Lebih lanjut Dandim mengatakan, kegiatan TMMD Imbangan Tahun 2016 ini memberikan dampak positif terhadap gerak perubahan sosial menuju pembangunan masyarakat yang mandiri dan merupakan salah satu upaya guna mempercepat pembangunan khususnya di wilayah pedesaan.

“TMMD Imbangan Tahun 2016

Ratusan PNS Tuban Ditarik ke Provinsi TUBAN(BM)-Ada perubahan beberapa regulasi yang mengakibatkan adanya perubahan pada beberapa SKPD. Seperti Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Kelautan, Kebagpol dan Pendidikan Menegah yang kewenangannya ditarik propinsi. Adanya perubahan ini berdampak pada perubahan terhadap pegawai yang ada. Di Kabupaten Tuban ada sebanyak 801 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan ditarik oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tuban, Nur Hasan mengatakan saat ini peralihan PNS yang akan ditarik oleh provinsi sudah siap. Semua dokumen para pegawai sudah disiapkan dan masih menunggu proses. “Semuanya sudah kita siapkan, tinggal menunggu petunjuk dari provinsi,” kata, Nur Hasan.

Ditariknya para pegawai itu membuat berkurangnya pegawai yang dimiliki Pemkab Tuban. Selain itu, juga mengurangi beban pembiayaan atau gaji pegawai. Pegawai non PNS juga mengalami hal yang sama. Yakni akan ditarik menjadi pegawai provinsi, terkait pembiayaan gaji menjadi tanggungjawab instansi terkait. “Bagi pegawai non PNS bukan FOTO: BM/IST menjadi kewenanNur Hasan gan kita, itu urusan dari instansi terkait,” ungkapnya.

Sementara itu, hingga saat ini belum ada rencana atau petunjuk pengangkatan untuk PNS baru. Sehingga untuk memenuhi kekurangan pegawai, instansi terkait harus bisa memberdayakan tenaga yang dimiliki. Nur Hasan menambahkan, bahwa kekurangan pegawai yang dialami oleh Pemkab Tuban hingga saat ini sebanyak 5.000 pegawai.

Sedangkan PNS yang akan ditarik ke provinsi adalah guru tingkat SMP dan SMK, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Kelautan dan juga Kesbagpol.(tub/dra)

Setelah Ditunda, Pencairan ADD Tahap Tiga Dilanjutkan FOTO: BM/IST

BANGGA: Komandan Kodim (Dandim) 0811/Tuban, Letkol Inf Sarwo Supriyo meninjau langsung kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) Imbangan tahun 2016, di Dusun Juwet, Desa Selogabus, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban,

tidak sekedar mendukung program pembangunan sarana prasarana fisik, melainkan juga mewujudkan karya nyata keterpaduan, kebersamaan antara TNI, Polri, Pemda serta masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan lingkungan masyarakat yang kurang mampu di bidang sosial ekonominya,”ujarnya.

Kepala Desa Selogabus, Mus­ ta’in,menyatakan bahwa Program TM­ MD di desanya, sangat membantu warganya khususnya warga tidak mampu.

Pihaknya mengucapkan terima kasih ka­rena jalan desanya diperbaiki. “Sebe­ lum diperbaiki, kondisi jalan sangat memprihatinkan, selain belum diaspal,

jalan tersebut masih jalan setapak yang sulit dilalui oleh sepeda motor. Sekarang jalan sudah lebar dan diaspal, sehingga sangat membantu kelancaran warga dalam kegiatan perekonomian dan pendidikan. Jangankan roda 2, roda 4 pun bisa lewat sekarang,” terangnya. (tub/dra)

Sosialisasi Terkait Penertiban Penambangan Minyak Ilegal

B O J O N E G O RO ( B M ) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro bersama Pertamina EP Asset 4 Field Cepu, Jawa Tengah, segera menyosialisasikan kepada penambang terkait penertiban penambangan minyak dan penyulingan “ilegal” di Kecamatan Kedewan.

“Sosialisasi ini terkait penertiban penambangan minyak dan penyulingan “ilegal” kepada para penambang akan langsung dilakukan Bupati Bojonegoro Suyoto,” kata “Field Manager” Pertamina Asset 4 Field Cepu, Jawa Tengah, Agus Amperiyanto, di Cepu, Selasa. Pihaknya sudah mengkoordinasikan rencana penertiban penambangan minyak dan penyulingan “ilegal” di sejumlah desa di Kecamatan Kedewan, langsung kepada Bupati Bojone­goro Suyoto, pekan lalu.

Rencana itu, lanjutnya,

KILAS

FOTO: BM/IST

SOSIALISASI: Penertiban penambangan minyak dan penyulingan ilegal di Kecamatan Kedewan segera dilakukan. Selanjutnya kawasan setempat dikembangkan menjadi kawasan wisata minyak.

memperoleh tanggapan positif, bahkan Bupati Bojonegoro Suyoto yang langsung memimpin sosialisasi kepada para penambang minyak terkait penertiban penambangan minyak dan

penyulingan “ilegal”.”Rencana sosialisasi penertiban akan dimulai setelah tanggal 15 Oktober,” jelasnya.

Menurutnya, keberadaan penyulingan minyak tradisional

yang berlangsung selama ini yang mempengaruhi masih berlangsungnya penambangan minyak “ilegal”.Oleh karena itu, katanya, penyulingan minyak mentah tradisional menjadi bahan bakar minyak (BBM) solar harus ditertibkan agar tidak ada lagi penambangan minyak “ilegal”.

Apalagi, lanjutnya, kawasan setempat sudah dikembangkan menjadi kawasan wisata minyak “The Little” Teksas Wonocolo.

“Penertiban penyulingan minyak tradisional akan dilakukan bertahap. Targetnya kawasan setempat bisa kembali dihijaukan,” ucapnya menegaskan.

Sebelumnya, ia menjelaskan di lapangan minyak tradisional di Kecamatan Kedewan, juga akan dipasang portal yang berfungsi sebagai pos penjagaan keluar masuknya minyak mentah dan wisatawan.

Sesuai rencana satu portal akan dipasang di jalan masuk menuju lapangan sumur minyak tua di Desa Wonocolo dan satu portal lagi dipasang di jalan masuk dari Kecamatan Kedewan.

Di kedua portal akan dilengkapi dengan pos yang dijaga petugas keamanan Pertamina EP Asset 4 Field Cepu yang diperkuat petugas kepolisian resor (polres) dan Kodim 0813.

Diperkirakan produksi lapangan sumur minyak tua di Desa Wonocolo, Hargomulyo, di Kecamatan Kedewan, rata-rata bisa mencapai 1.000 barel per harinya.Tapi, katanya, produksi minyak mentah dari lapangan sumur minyak dengan jumlah 733 titik sumur yang disetorkan kepada Pertamina EP Asset 4 Field Cepu, rata-rata hanya sekitar 250 barel per hari.(bos/dra)

BOJONEGORO(BM)-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, kemablai melanjutkan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap tiga yang sempat dihentikan karena target perolehan Dana Bagi Hasil (DBH) migas turun menjadi Rp800 miliar.

“ADD tahap tiga mulai ditrasfer ke rekening desa penerima,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Pemkab Bojonegoro Ibnu Soeyoethi, di Bojonegoro, kemarin. Pemkab sebelumnya sudah mentransfer ADD tahap tiga sebesar 25 persen sebesar Rp13,5 miliar kepada sejumlah desa , di Kecamatan Malo, Gayam, Kedewan, Balen, Temayang dan kecamatan lainnya.

Tapi pencairan ADD tahap tiga dihentikan setelah diketahui target peneriman DBH migas yang semula ditetapkan Rp1,4 triliun turun menjadi Rp800 miliar pada 2016. “Pemkab sudah selesai melakukan penghitungan ulang besaran perolehan ADD tahap tiga,” ucapnya menegaskan.

Menurutnya, keputusan pencairan ADD tahap tiga dilakukan setelah tim pemkab dari dinas pendapatan daerah, bagian hukum dan bagian pemerintahan melakukan perhitungan pengurangan ADD tahap tiga.

“Kalau sesuai perhitungan awal pencairan ADD sampai empat tahap. Karena ada penurunan perolehan DBH migas maka pencairan ADD hanya sampai tiga tahap,” kata Kepala Bagian Pemerintahan Pemkab Bojonegoro, Supi Haryono, menambahkan. Lebih lanjut dirinya menjelaskan salah satu faktor besaran perolehan ADD bagi 419 desa di daerah yaitu perolehan DBH migas, selain berbagai faktor lainnya, seperti jumlah penduduk.

Adanya penurunan target perolehan DBH migas dari Rp1,4 triliun menjadi hanya Rp800 miliar maka besarnya perolehan ADD di daerahnya juga mengalami penurunan. “Karena perolehan DBH migas turun maka perolehan ADD juga menyesuaikan ikut turun,” ucapnya.

Sesuai data di pemkab menyebutkan alokasi ADD 2016 ditetapkan sebesar Rp263,3 miliar, di antaranya, sudah diterima desa sebesar 50 persen untuk tahap satu dan dua dengan jumlah Rp118,1 miliar. Setelah dilakukan perhitungan ulang disebabkan adanya penurunan DBH migas maka sisa ADD yang belum diterima desa Rp104,6 miliar. Ia menambahkan besaran perolehan ADD bagi 419 desa di daerahnya itu ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Bojonegoro.(bor/dra)

Dihadang Polisi di Pantura, Kawanan Pencuri Semburat

TUBAN(BM)- Puluhan petugas kepolisian Tuban memblokir jalur pantura menuju Surabaya di depan pos Pakah, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Upaya ini dilakukan petugas untuk menghadang laju kendaraan kawanan pencuri spesialis onderdil alat berat, yang menurut informasi akan melintas.

Mengetahui adanya penghada­ngan, para pelaku langsung keluar kendaraan dan kabur masuk kawasan hutan jati.

PERWAKILAN

Meski sempat terjadi kejar-kejaran antara polisi dan pelaku berjumlah tiga orang.

Penghadangan mobil kawanan pencuri berlangsung dramatis. Polisi sempat terlibat kejar-kejaran dengan pelaku, yang kabur masuk kawasan hutan jati.

Dua pelaku berhasil ditangkap petugas, sedang satu pelaku berhasil melarikan diri dan dinyatakan buron.

Namun adanya bantuan warga sekitar, dua dari tiga pelaku berhasil di-

tangkap. Kedua pelaku yang tertangkap adalah Hanto, (36)dan Ahmad Safiin, (31), warga Desa Gaji, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban.

Kapolres Tuban, AKBP Fadly Samad mengungkapkan, selain menangkap pelaku, petugas juga menemukan barang hasil curian dalam mobil pelaku bernopol L 1606 JJ. Barang bukti antara lain berupa as roda alat berat, dinamo stater, speedometer truk dan peralatan

untuk mencuri.

Selanjutnya, guna kepentingan penyelidikan, kedua pelaku bersama barang bukti diamankan ke Mapolres Tuban. Hingga kini, polisi masih memburu satu pelaku yang telah diketahui identitasnya berinisial KN.(tub/dra) FOTO: BM/IST

TANGKAP: Anggota Polres Tuban mengamankan salah satu kawanan pencuri spesialis onderdil alat berat.

KABIRO PANTURA: Moh. Zainuddin. LAMONGAN: Thafhanul Fahri, Nur Afifah, Mochamad Fiddin Rosyadi. BOJONEGORO: Sandi Suswondo. TUBAN: Ahmad Juremi. GRESIK: Moch. Sugeng, Imam Taufieq, Gilang Budi Raharja. IKLAN/LANGGANAN: 0857 3233 5005.

www.beritametro.co.id

RABU, 5 OKTOBER 2016

Kejaksaan Ancam Jemput Paksa Saksi Kunci Terkait Sidang Kasus Dugaan Korupsi dengan Terdakwa Mantan Dirut PDAM Delta Tirta

SIDOARJO (BM) – Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo siap menghadirkan saksi kunci Handono dalam persidangan kasus dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Direktur Utama (Dirut) PDAM Delta Tirta, Sugeng Mujiadi. Sesuai rencana, sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) itu bakal digelar Kamis (6/10).

Nama Handono sempat disebutsebut Ketua Unit Layanan Pelelangan (ULP) PDAM Delta Tirta Sidoarjo, Amiruddin Fauzi, saat memberikan kesaksian dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Juanda. “Untuk kepentingan persidangan, kami (JPU) siap menghadirkan saksi Handono sesuai permintaan tim majelis hakim,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sidoarjo, M Sunarto, Selasa (4/10).

Lebih lanjut ditegaskan Sunarto, pihaknya juga siap melakukan penjemputan paksa terhadap Handono.

Terkait rencana itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk penjemputan paksa. “Penyidik sudah berusaha menemui yang bersangkutan. Tetapi, gagal bahkan sempai ramai dengan satpamnya,” lanjutnya.

Dijelaskan Kajari, kehadiran Handono dalam persidangan dirasa sangat perlu. Pasalnya, dalam fakta persidangan Handono disebut merupakan orang yang memberikan uang kepada saksi Amirudin Faizin, dalam rangka pelaksanaan lelang proyek di PDAM itu.

Dalam sidang kedua yang digelar pada Kamis (29/9) lalu, tim majelis hakim Pengadilan Tipikor memang meminta JPU untuk menghadirkan saksi Handono yang disebut-sebut memiliki peranan penting dalam pemenangan lelang pipanisasi 10.000 unit Sambungan Rumah (SR) Tahun 2015 senilai Rp 8,9 miliar yang dimenangkan CV Langgeng Jaya.

Menurut kajari, saksi Handono

FOTO: BM/MUCHLIS

M Sunarto

memang harus dihadirkan di persidangan agar diketahui peranannya sejauh mana dan permainannya seperti apa?

Kesaksiannya juga diharapkan dapat lebih mengungkap lebih jauh kasus dugaan korupsi itu.

Dalam upayanya menghadirkan saksi Handono, tim JPU dan penyidik Kejari Sidoarjo bakal meminta bantuan polisi. Selain itu, juga akan meminta bantuan sejumlah pihak berkompeten lainnya. “Mudah-mudahan saksi (kunci) itu bisa dihadirkan,” katanya.

Hasil penyidikan yang dilakukan tim penyidik kejaksaan menyebutkan, ada empat rekanan yang ikut pelaksanaan lelang, yakni CV Langgeng Jaya dengan penawaran Rp 8,9 miliar, CV Matahari dan CV Pulo Indah yang diduga ‘boneka’ yang pemiliknya hanya satu orang. Sedangkan yang kalah dengan penawaran Rp 6,6 miliar adalah CV Arya Bima Cena (ABC) sebagai kompetitor utama CV Langgeng Jaya. (cls/udi)

Warga Magersari Protes Pembangunan SMPN 1

SIDOARJO (BM) – Proyek pembangunan di SMP Negeri 1 Sidoarjo menuai protes warga.

Puluhan warga RT 19 RW 6 Gajah, Kelurahan Magersari, Kecamatan Kota Sidoarjo menuntut pihak sekolah agar menghentikan pembangunan itu.

Tuntutan itu disampaikan saat puluhan warga mendatangi sekolah dan berkumpul di depan pintu gerbang belakang SMP Negeri 1 Sidoarjo, Selasa (4/10). “Sebelumnya pihak sekolah tidak pernah koordinasi kalau akan menggunakan molen ukuran besar,” ujar seorang

warga.

Selain tidak pernah koordinasi, kendaraan molen besar itu untuk pengecoran juga melewati jalan kampung. Lima mobil molen besar yang akan melakukan pengecoranpun sempat diblokir warga dan sopirnya disuruh kembali.

Wakil Ketua RT 19 RW 6 Gajah Magersari Sidoarjo, Amir menyatakan, tidak ada komunikasi antara pihak sekolah dan warga. Warga merasa dikesampingkan oleh pihak sekolah. “Proposal untuk bantuan Agustusan saja kemarin tidak

FOTO: BM/MUCHLIS

DEMO WARGA: Puluhan warga RT 19 RW 6 Gajah, Kelurahan Magersari, Kecamatan Kota Sidoarjo saat berunjuk rasa dengan berkumpul di depan pintu gerbang belakang SMP Negeri 1 Sidoarjo, Selasa (4/10).

BM/MUCHLIS

TERENDAM: Pipa PDAM Delta Tirta yang bocor di Jalan raya Tanggulangin sempat membuat kawasan pemukiman dan jalan raya tergenang.

Pipa PDAM Bocor, Pemukiman dan Jalan Raya Tergenang

Terkena Alat Berat Pengerjaan Pemindahan Pipa Lama BPLS SIDOARJO (BM) - Pipa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Delta Tirta di Jalan Tanggulangin, mengalami kebocoran akibat terkena alat berat pengerjaan pemindahan pipa lama milik Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Selasa (4/10).

Imbas dari bocornya pipa PDAM itu, luberan air sampai menggenangi kawasan pemukiman di Kalitengah Selatan, Kecamatan Tanggulangin.

Sebagian ruas jalan juga terendam hingga sempat memicu terjadinya kemacetan.

Warga sekitar pada mulanya kaget saat mendapati air menggenangi kawasan pemukiman mereka. “Kami kaget karena tidak ada hujan dan air sungai juga normal,” ujar seorang warga yang rumahnya juga ikut tergenang.

Belakangan, warga mengetahui genangan air di kawasan pemukiman dan sebagian ruas jalan itu disebabkan adanya bagian pipa PDAM yang bocor akibat terkena alat berat pengerjaan penggalian tanah untuk rencana pemindahan pipa lama.

Mengetahui hal itu, sebagian warga ramai-ramai mendatangi para pekerja di lokasi penggalian. Sempat terjadi sedikit keributan antara warga dengan pekerja. Namun, berhasil diredam oleh petugas yang saat itu kebetulan juga berada di lokasi.

Pengerjaan penggalian tanah untuk rencana pemindahan pipa lama dan relokasi pipa baru milik BPLS itu, dilakukan di bagian bahu jalan Desa Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin. Kebocoran terjadi sekitar pukul 14.00 WIB di samping rel Kereta Api (KA) Tanggulangin.

Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Tanggulangin, Kompol Sirdi mengatakan, penggalian pipa yang dilakukan CV Rudy selaku pelaksana yang ditunjuk BPLS tidak koordinasi dengan PDAM sehingga tidak mengetahui letak dan posisi pipa.

“Besar kemungkinan, pipa air minum yang lama terkena alat berat sehingga terjadi kebocoran. Luberan air sampai mengenangi pemukiman swarga dan jalan raya,” kata Kompol

Sirdi saat ditemui di lokasi.

Pantauan di lapangan, luberan air yang menggenangi sebagian ruas jalan raya tidak saja menyebabkan terjadinya kemacetan. Tapi, juga membuat sebagia pegnendara yang melintas terpeleset dan jatuh saat melintasi rel kereta api akibat licin.

Sementara itu, Erin Herdianti, Staf Humas PDAM Delta Tirta Sidoarjo mengatakan, pipa yang terletak pada kedalaman tiga meter itu bocor karena terkena alat berat proyek BPLS. “Karena ini pipa Umbulan, pelanggan yang terdampak adalah pelanggan yang berada di jalan raya atau jalan protokol di daerah Porong, Tanggulangin, Sidoarjo Kota dan Waru,” katanya.

Pengerjaan perbaikan pipa berdiameter 450 mm itu diprakirakan baru selesai Rabu (5/10) pagi ini. Pengerjaan perbaikan baru dilakukan setelah air yang di dalam pipa habis.

Semua pekerja sudah di lokasi, tapi pengerjaan baru bisa dilakukan setelah pipa sepanjang sembilan kilometer itu benarbenar kosong. (cls/udi)

diberi. Selain tidak diberi, juga ngomong yang tidak-tidak ke warga,” jelas Amir.

Sementara itu, Kepala SMP 1 Sidoarjo Drs Zainul Afani MPd menyatakan, kalau sebelum melakukan pembangunan ini pihak sekolah sudah meminta izin ke ketua RT agar mobil molen untuk mengecor bisa lewat jalan kampung. Ditambahkan Afani, pihaknya baru tahu kalau ada ketersinggungan warga dengan pihak humas sekolah. ”Ya semua bisa kita bicarakan, kita juga sudah minta maaf,”tandasnya. (cls/udi)

DELTA SINGKAT

Korban Investasi Bodong Lapor Polisi SIDOARJO (BM)- Sebanyak tiga korban penipuan investasi bodong melapor ke Mapolresta Sidoarjo, Selasa (4/10). Ketiganya mengaku mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Ketiga korban itu masing-masing Maria Ulfa (39), warga Dusun Kedunglo, Hindun Afifah (46), warga Desa Kedungwonokerto, dan Painten (48), warga Desa Doplangtretek, semuanya di Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo.

Ketiga korban yang didampingi pengacaranya, melaporkan Devi Erie Susanti (39), warga Dusun Glonggong, Desa Kedungkembar, Kecamatan Prambon. “Hari ini yang melapor baru tiga orang. Tapi korbannya cukup banyak,” terang Maria Ulfa saat ditemui di Mapolresta Sidoarjo.

Lebih lanjut dia menerangkan, investasi ini sudah berjalan hampir satu tahun. Selama ini, dia sudah menyerahkan uang senilai Rp 800 juta. Sedangkan Hindun Afifah menyerahkan Rp. 35 juta, dan Painten Rp. 200 juta. Menurut Maria, dia baru dua kali menyerahkan uang. “Pertama 600 juta.

Sedangkan yang kedua 200 juta. Kita diiming-iming bunga 10 persen dari jumlah uang yang kita investasikan,” katanya.

Sementara itu, penasehat hukum ketiga korban, M. Sholeh mengungkapkan, kasus penipuan seperti ini bukan lah tergolong baru. “Kami berharap polisi bisa menangani dan menangkap pelaku. Karena bisa dimungkinkan masih ada korban-korban lain,” tegas Sholeh. (cls/udi)

FOTO: BM/MUCHLIS

MELAPOR: M Sholeh saat mendampingi tiga kliennya di Mapolresta Sidoarjo untuk melaporkan kasus penipuan investasi bodong.