Berita Metro 27 Januari 2017

HARIAN PAGI TERBIT 12 HALAMAN

Iklan/ Langganan:

RP 3.500,-

5318686

www.beritametro.co.id

JUMAT, 27 JANUARI 2017

Hakim MK Ditangkap di Grand Indonesia

MK: Pecat Hakim Konstitusi yang Ditangkap

Terkait Pasal Krusial Bernilai Triliunan

BM/ISTIMEWA

SIAP KERJASAMA: Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat didampingi para hakim konstitusi memberikan keterangan pers terkait operasi tangkap tangan (OTT) Hakim Konstitusi Patrialis Akbar, Kamis (26/1/2017). Mahkamah Konstitusi menyatakan siap bekerja sama dengan KPK guna mengungkap kasus tersebut.

JAKARTA (BM) – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Patrialis Akbar, ditangkap tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Grand Indonesia, Rabu (25/1) malam. Sebelumnya, KPK telah menangkap terlebih dahulu pihak swasta.

“Pukul 20.30 WIB, Rabu, 25 Januari, tim bergerak dan menangkap PAK (Patrialis Akbar) di pusat perbelanjaan di Grand In-

donesia dengan seorang wanita,” kata Wakil Ketua KPK Basariah Panjaitan dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jaksel, Kamis (26/1/2017).

Sebelum menangkap Patrialis, KPK menangkap pihak swasta di lapangan golf di Rawamangun.

Dari Rawamangun, tim KPK menyisir ke Sunter membekuk bos perusahaan impor daging, DHR. “DHR memiliki 20 perusahaan yang bergerak di bidang

impor daging,” ujar Basariah.

Sementara itu, KPK menegaskan bahwa pihaknya tidak secara khusus menargetkan hakim MK, dan merasa selama ini diperkuat. Penangakapan tersebut merupakan murni laporan masyarakat.

“Kami tahu MK dan KPK adalah lembaga anak kandung reformasi, maka KPK tetap menghargai kedudukan MK. MK banyak melakukan judicial review

ke UU KPK dan UU Tipikor. Karena judicial review itu, KPK jadi lembaga yang seperti sekarang, sering menguatkan posisi KPK,” ucap Syarif.

“KPK tidak menargetkan secara khusus hakim-hakim di MK. Tapi ini info dari masyarakat,” ujarnya.

KPK berharap MK terus bekerja seperti biasa tanpa ter-

JAKARTA (BM) - Uji materi UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan (PKH) memakan korban. Hakim MK kena OTT. Sebuah pasal ditengarai bernilai sangat mahal!

Sebuah pasal dalam UU Nomor 41 Tahun 2014 ditengarai yang jadi batu sandungan bagi Patrialis Akbar, Hakim MK yang ditangkap KPK diduga saat itu menerima hadiah atau janji terkait pengujian undang-undang yang diajukan oleh pihak tertentu ke MK, Kamis (26/1/2017).

UU tersebut merupakan revisi atas UU No 18Tahun 2009 tentang PKH. Produk ini merupakan hasil Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 137/PUUVII/2009. Dalam UU Nomor 41 Tahun 2014 sebuah pasal krusial diduga bernilai triliunan karena mengatur jenis sapi yang bisa diimpor.

Mungkin selain pasal itu masih ada beberapa pasal lain seperti zona atau wilayah dalam negara tertentu yang diperbolehkan untuk dilakukan impor namun pasal ini yang paling penting terutama bagi pihak tertentu seperti pengusaha impor sapi. pasal tersebut adalah Pasal 36 B. Pada Pasal 36 B terutama ayat dua disebutkan jenis sapi yang boleh diimpor. Namun lebih lengkapnya simak Pasal 36 B dari ayat satu sampai enam.

 Baca: Hakim... Hal. 7 ­

Patrialis Akbar

Pasal 36B (1) Pemasukan Ternak dan Produk Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan apabila produksi dan pasokan Ternak dan Produk Hewan di dalam negeri belum mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.

(2) Pemasukan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berupa Bakalan.

(3) Pemasukan Ternak ruminansia besar Bakalan tidak boleh melebihi berat tertentu.

(4) Setiap Orang yang melakukan pemasukan Bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperoleh izin dari Menteri.

(5) Setiap Orang yang memasukkan Bakalan dari luar negeri

PP Holding BUMN Digugat Usai Bertemu Presiden, Antasari Bungkam

JAKARTA (BM) – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) secara resmi telah mengajukan gugatan kepada Mahkamah Agung (MA) atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Perseroan Terbatas (PT).

Regulasi untuk membentuk holding BUMN yang diterbitkan pada bulan Desember 2016 itu dinilai berpotensi merugikan BUMN dan bertentangan

dengan perundang-undangan.

“Hari ini kita telah sampaikan permohonan uji mater ke MA atas PP nomor 72 tahun 2016,” kata Sekjen Fitra, Yenny Sucipto, yang bertindak selaku pemohon, Rabu (25/1) Adapun pasal yang diduga membuka ruang kerugian bagi negara yaitu Pasal 2A ayat (1), yang berbunyi‘Penyertaan Modal Negara yang berasal dari kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN atau PerseroanTerbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. ayat

(2) huruf d kepada BUMN atau Perseroan Terbatas lain, dilakukan oleh Pemerintah Pusat tanpa melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Artinya jelas Yenny, pasal tersebut dapat mengurangi kewenangan DPR RI yang berdampak pada tidak termonitoringnya PMN atas BUMN, sehingga berpotensi terjadi pengalihan ke swasta dan berdampak tidak tercapainya tujuan dari BUMN. Selain itu, PP nomor 72 tahun  Baca: Berpeluang... Hal. 7 ­

JAKARTA (BM) - Mantan Ketua KPK Antasari Azhar bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/1/2017). Namun dia bungkam saat ditanya wartawan terkait isi pertemuan barusan. “Sst...!” kata Antasari sambil menempelkan telunjuk di mulutnya.

Dia terus menghindari pertanyaan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan. Dia keluar dari Istana Merdeka

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan penggemukan di dalam negeri untuk memperoleh nilai tambah dalam jangka waktu paling cepat 4 (empat) bulan sejak dilakukan tindakan karantina berupa pelepasan.

(6) Pemasukan Ternak dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus: a. memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Hewan; b. bebas dari Penyakit Hewan Menular yang dipersyaratkan oleh Otoritas Veteriner; dan c. memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan di bidang karantina Hewan.

Pasal ini mengatur bagaimana sapi yang boleh diimpor hanya  Baca: Pengesahan... Hal. 7 ­

INDEKS

Angin Puting Beliung, Hancurkan Rumah Warga

Angin puting beliung yang menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Probolinggo menyebabkan sebuah rumah rusak parah.

BACA HALAMAN

05

 Baca: Berharap... Hal. 7 ­

BUNGKAM: Antasari Azhar usai bertemu Presiden,

Tiga Mahasiswa UII Tewas

Rektor Mundur, Menristekdikti Mengapresiasi Tiga mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta tewas saat menjalani pendidikan dasar Mahasiswa Pencita Alam (Mapala). Sebagai tanggung jawab moral, sang Rektor, Harsoyo, mengundurkan diri dari jabatannya. “Saya mengundurkan sebagai rektor UII sebagai tanggung jawab moral. Ada hal-hal yang harus dilakukan sehingga terpaksa saya tangani dulu karena harus disaksikan. Kesalahan bukan pada anak buah tapi pada pimpinan,” ujar Harsoyo dalam jumpa pers di Yogyakarta, Kamis (26/1/2017).

BM/IST

MUNDUR: Rektor UII, Harsoyo (kanan) saat memberikan keterangan pers.

Harsoyo juga meminta maaf sebesar-besarnya atas insiden yang menimpa tiga mahasiswanya tersebut. Ia mengakui insiden ini merupakan hal yang fatal dan membuat civitas akademika UII syok. Padahal sebelumnya, insiden seperti ini tak pernah terjadi di kampusnya.

“Kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kami tak pernah berharap seperti ini. Mapala didirikan UII pada 1974. Kejadian memilukan baru terjadi kali ini. Civitas akademika syok. kecelakaan fatal pun belum pernah terjadi,” katanya Seperti diberitakan, sejumlah maha-

PRAKIRAAN CUACA

siswa pecinta alam (mapala) Universitas Islam Indonesia (UII) meregang nyawa diduga karena mengalami kekerasan saat menjalani diksar di Gunung Lawu.

Ketiganya yaitu Muhammad Fadli (19), Syaits Asyam (19), dan Ilham Nurfadmi Listia Adi (20).

Bahkan Kapolres Karanganyar AKBP Ade Safri Simanjuntak mengatakan, kegiatan mapala tersebut ilegal karena tidak mengantongi izin. Setiap kegiatan yang digelar di wilayah Karanganyar harus mendapatkan izin dari Satuan Intelkam Polres Karanganyar.  Baca: Ada Surat Ijin... Hal. 7 ­

SPIRIT

SURABAYA

JAKARTA

DENPASAR

YOGYAKARTA

HUJAN RINGAN SUHU : 27°C

BERAWAN SUHU : 23 - 31°C

HUJAN RINGAN SUHU : 24 - 26°C

CERAH BERAWAN SUHU : 23 - 32°C

Saya tidak bangga dengan keberhasilan yang tidak saya rencanakan sebagaimana saya tidak akan menyesal atas kegagalan yang terjadi di ujung usaha maksimal.

- Harun Al Rasyid -

Musyawarah Kerja Kasek SMK Swasta Mengadu ke Gus Ipul

Sejumlah kepala sekolah (kasek) yang tergabung dalam Musyawarah Kerja Kepala SMK Swasta JawaTimur (Jatim) mengadu kepadaWagub Jatim Saifullah Yusuf. Mereka diterima wagub di Gedung Negara Grahadi, Kamis (26/1).

BACA HALAMAN

09

Razia Motor Pelajar, 30 Ditilang dan 10 Motor Diamankan

Razia terhadap pelajar yang masih nekat membawa motor ke sekolah terus digencarkan Polresta Sidoarjo bersama jajarannya.

BACA HALAMAN

12

02 POLHUKAM

berita metro

www.beritametro.co.id

JUMAT, 27 JANUARI 2017

KILAS REMBUK NASIONAL 2017 Presiden Joko Widodo berdialog dengan pelajar saat pembukaan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (Rembuknas) 2017 di JIExpo, Jakarta, Kamis (26/1) kemarin.

Dalam perhelatan tersebut Presiden Joko Widodo membagikan 2.844 Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada anak yatim piatu dari sejumlah panti asuhan di kawasan Jabodetabek.

FOTO: ISTIMEWA

Kasus Tewasnya Tiga Mahasiswa Peserta Diksar Mapala UII

Surat Pernyataan tak Hapus Pidana

YOGYAKARTA (BM) - Kepolisian Resor Karanganyar masih terkendala melakukan pemeriksaan panitia pendidikan dasar (Diksar) Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) Universitas Islam Indonesia, terkait meninggalnya tiga mahasiswa di Tlogodringo, Kabupaten Karanganyar.

“Panitia Diksar Mapala UII belum dapat dimintai keterangan, karena mereka meminta surat keterangan resmi pemanggilan dari Polres Karanganyar,” kata Kapolres Karanganyar AKBP Ade Safrie Simanjutak, saat mendampingi Wakil Kepala Polda Jateng Brigjen Pol Firli, di Mapolresta Surakarta, Kamis.

Menurut Ade Safrie Simanjutak, Polres Karanganyar masih melakukan koordinasi dengan Rektorat UII untuk dapat menghadirkan panitia yang terlibat kegiatan Diksar Mapala di Lereng Gunung Lawu Tawangmangu itu.

“Kami masih terkendala, karena mereka

meminta surat resmi dari kepolisian. Kita merencanakan memanggil panitia diksar, Senin (30/1),” Kapolres menegaskan.

Menyinggung soal saksi ahli dari perguruan tinggi, Kapolres mengatakan hal tersebut terkait ditemukan sebanyak 37 lembar surat pernyataan yang bermeterai 6.000 dari peserta Diksar yang intinya, jika ada kerusakan tubuh atau cacat, panitia Mapala tidak bertanggung jawab.

“Saksi ahli menyatakan kejadian tindak pidana tidak bisa dihapuskan oleh surat peryataan itu. Surat itu, tidak memiliki kekuatan hukum, meski ditandatangi di atas meterai,” kata Kapolres.

Oleh karena itu, Polres akan mendalami kembali dengan munculnya surat pernyataan tersebut apakah dapat memicu potensi tindak kekerasan dalam kegiatan itu.

Wakapolda Jateng Brigjen Pol Firli menambahkan kepolisian telah menerima laporan dari masyarakat di lereng Gunung

Lawu ada aktivitas kemahasiswaan. Polisi ada laporan dari ketiga orang tua korban yang meninggal dunia d rumah sakit, dan kemudian dilakukan penyelidikan apakah peristiwa itu, telah terjadi tindak pidana atau tidak.

“Jika ada terjadi peristiwa tindak pidana akan dilakukan penyelidiikan lebih lanjut yang dilakukan hingga sekarang masih proses,” kata Wakapolda.

Menurut Wakapolda penyidik sudah melakukandarilangkah-langkahprosesolah tempatkejadianperkara(TKP),danmeminta keterangan saksi-saksi yang terlibat atau melihat kejadian tersebut, termasuk yang mengetahui kondisi korban. Hal ini, sudah dilakukan semuanya, dan sebanyak 21 orang yang sudah dimintai keterangan.

Wakapolda mengatakan penyidik sudah melakukan penyidikan dengan meminta keterangan saksi dan mengumpulkan barang bukti untuk mengarah

ke tersangka. “Kami harap kasus itu, dapat diselesaikan pada pekan depan,” kata Wakapolda.

Menurut Wakapolda dari mengumpulkan keterangan-keterangan saksi, barang bukti, dan hasil visum digabungkan yang dapat membantu mengarah ke tersangka, tetapi hal ini, sedang dalam penyidikan lebih lanjut.

Sebanyak tiga mahasiswa pencinta alam asal UII diberitakan meninggal dunia, yakni Muhammad Fadli (20), asal Tibanbaru, Sekupang Batam, Syaits Asyam (19), asal Sleman, dan Ilham Nurfadmi Listia Adi (19), asal Lombok. Muhammad Fadhli meninggal saat hendak dibawa ke Puskesmas Tawangmangu, Karanganyar karena diduga hipotermia pada Jumat (20/1), Syaits Asyam di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta, Sabtu (21/1), dan Ilham Nurfadmi Listia Adi di RS Bethesda, Senin (23/1) dini hari. (bam/ant/nii)

RI Dorong Negara Pasifik Dukung Kemerdekaan Palestina

Soal Bendera, Sikap Kedubes Palestina Bisa Dipahami

JAKARTA (BM) - Pemerintah Indonesia akan terus mendorong negara-negara Kepulauan Pasifik agar ikut mendukung kemerdekaan Palestina dan mengakui Palestina sebagai sebuah negara.

“Kita selalu membawa hal ini (soal kemerdekaan Palestina) dalam setiap pertemuan bilateral dengan negara Pasifik atau kepada negara-negara yang selama ini masih belum mengakui Palestina. Saya biasanya menyampaikan bahwa tolong pertimbangkan untuk segera mengakui Palestina,” kata Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi saat ditemui di Gedung Nusantara II DPR di Jakarta, Kamis.

Menurut Menlu Retno, untuk negara-negara yang sudah mengakui Palestina sebagai negara, pemerintah Indonesia akan menggalang kerja sama segitiga (triangular cooperation) untuk mengambil langkah-langkah konkret mendukung Palestina.

“Untuk negara yang sudah mengakui Palestina, seperti

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi

Swedia, biasanya kita di konferensi kita galang menjadi kerja sama segitiga untuk membangun atau membantu Palestina.

Untuk yang belum mengakui, kita minta untuk dapat mendukung Palestina,” ujar Retno.

Sebelumnya, Menlu Retno dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Tahun 2017 mengatakan bahwa komitmen Pemerintah Indonesia untuk mendukung upaya kemerdekaan Palestina akan terus dilanjutkan.

“Komitmen Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina terus dilanjutkan. Indonesia tidak akan mundur dalam membantu perjuangan kemerdekaan Palestina,” kata Menlu Retno Marsudi.

Bendera Palestina Terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla memahami Kedubes Palestina yang menyesali dan melarang pengibaran bendera negara tersebut dalam demonstrasi yang dinilai tidak terkait

dengan negara tersebut, dan murni urusan politik dalam negeri Indonesia. “Tentu sama saja, kalau ada demonstrasi luar negeri membawa bendera merah putih, ya tentu kita larang jugakan. Kecuali kalau demonstrasinya mendukung suatu negara, katakanlah Palestina, orang bawa bendera mungkin saja sama berarti dengan dukungan,” ujar Wapres di Jakarta, Kamis.

Sebelumnya dalam pernyataan persnya, Kedutaan Besar Palestina di Jakarta menyampaikan bahwa pemerintah dan rakyat Palestina menyesalkan adanya pengibaran bendera Palestina pada aksi demonstrasi di Indonesia yang dinilai tidak terkait dengan negara tersebut. “Kedutaan Besar Palestina menyesal mengetahui bahwa akhir-akhir ini bendera Palestina telah beberapa kali dikibarkan pada saat aksi demonstrasi yang kurang damai dan murni terkait urusan politik dalam negeri Indonesia,” kata pernyataan pers dari Kedubes Palestina di Jakarta,

Rabu (25/1).

Pihak Kedubes Palestina menilai bahwa pengibaran bendera Palestina dalam aksi demonstrasi yang tidak damai dan terkait politik dalam negeri Indonesia sebagai sikap yang tidak dapat diterima dan tidak bisa dianggap sebagai suatu bentuk dukungan atau solidaritas bagi Palestina.

“Teman-teman Palestina yang tulus dan benar harus berkeinginan untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di dalam negeri mereka sendiri bila mereka memang ingin perdamaian tercapai di Palestina,” ujar pernyataan pers dari Kedubes Palestina.

“Oleh karena itu, pihak Kedubes Palestina berharap dan meyakini bahwa masyarakat Indonesia tidak bisa ditipu oleh orang-orang atau kelompok yang mungkin menggunakan bendera Palestina untuk menutupi maksud jahat dari agenda politik tersembunyi yang mereka miliki,” kata pernyataan pers itu. (yun/ant/nii)

Moh. Mahfud MD

RI Lahir dari Voting PALEMBANG (BM) - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Moh. Mahfud MD, mengatakan negara Republik Indonesia lahir dari hasil voting atau suara terbanyak pada masa awal berdiri. “Pada awal Indonesia berdiri Ir Soekarno dan Moh Hatta berdebat mengenai bentuk negara Indonesia,” kata Mahfud MD pada kuliah tamu bertema Etika Penyelenggara Negara Dalam Perspektif Filsafat Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, Kamis.

“Bung Hatta menginginkan negara Indonesia berbentuk federal dengan kekuasaan terbagi-bagi, tetapi Bung Karno ingin sebuah bentuk negara kesatuan atau republik, maka akhirnya dilakukan voting oleh para tokoh negara saat itu sehingga diputuskan bentuk republik, dan akhirnya kedua Bapak Bangsa itu berusaha keras mewujudkan kesatuan” jelas Mahfud.

Ia mengatakan, Indonesia sebagai Negara Republik berdasarkan Undang-Undang Dasar sudah tepat, akan tetapi dinamika politik terus menggoyahkan kekuatan negara dan pemerintah sehingga dampaknya lahir ketimpangan serta ketidakadilan.

Negara Kesatuan yang berkonsep demokrasi sebenarnya tidak ada masalah, selama konstitusi tetap menjamin dua hal, yakni perlindungan hak-hak warga negara dan sistem pembagian hak kekuasaan untuk membatasi wewenang. “Tetapi negara yang menganut demokrasi belum tentu lebih baik dari yang tidak menganut demokrasi, begitu pula dengan negara memiliki konstitusi belum tentu lebih baik dari negara tidak memiliki konstitusi,” ungkapnya.

Menurut dia, baik tidaknya negara itu juga ditentukan oleh etika para penyelenggara negara yang memegang dan mengendalikan kekuasaan, sebab langkah dalam menyelenggarakan pemerintahan sudah tertuang dalam UUD 1945. (azi/ant/nii)

Syarat PT Diusulkan 3,5% JAKARTA (BM) - Sebanyak enam partai politik mengusulkan persyaratan batas ambang keberadaan partai politik di parlemen atau “parliamentary threshold” tetap seperti pada UU Pemilu sebelumnya yakni 3,5 persen.

“Ini usulan paling banyak dari 10 partai politik yang ada di parlemen saat ini,” kata Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu, Hetifah Syaifudian, pada diskusi “RUU Pemilu: Masih Perlukah Presidential Threshold dan Parliamentary Threshold” di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.

Menurut Hetifah, empat partai politik lainnya mengusulkan syarat “parliamentary threshold” dengan besaran persentase yang berbeda yakni Partai Demokrat dan PDI Perjuangan sebesar lima persen, Partai NasDem tujuh peersen, serta Partai Golkar 10 persen.

Menurut Hetifah, Partai Golkar mengusulkan “parliamentary threshold” (PT) 10 persen dengan pertimbangan untuk penyederhanaan partai dan penguatan sistem presidensial.

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, jika 10 persen, maka jumlah partai politik yang berada di parlemen menjadi lebih sedikit, sehingga lebih memudahkan melakukan konsolidasi dalam konteks penguatan dukungan kepada Pemerintah. “Karena banyaknya partai politik bisa saja konsolidasi berjalan lamban dan presiden mengalami kebuntuan,” kata anggota Komisi II DPR RI ini.

Sementara itu, Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy menambahkan, dalam pembuatan RUU Pemilu sasarannya adalah agar pelaksanaan pemilu menjadi lebih demokratis dan berkualitas.

Kalau penguatan sistem presidensial, kata dia, selama ini sistem politik di Indonesia sudah menganut sistem presidensial. “Selama ini Presiden memiliki saluran yang lancar ke parlamen, sehingga tidak ada alasan penguatan sistem presidensial,” katanya. (riz/ant/nii)

Diskusi Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu (1)

Ketika Tiga UU Pemilu Harus Dijadikan Satu Panitia Khusus DPR RI untuk Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu beberapa hari belakangan ini mendatangi berbagai kantor media massa untuk berdiskusi mengenai materi dalam RUU itu terkait peran lembaga pemberitaan dan penyiaran. Terbaru Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu menggelar diskusi terbatas dengan pimpinan TVRI, RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara, di Jakarta, Selasa lalu. Berikut catatannya.

Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu sangat memerlukan masukan dari berbagai media massa mengingat penyelenggaraan Pemilu 2019 merupakan hal baru bagi bangsa Indonesia.

Pada pemilu mendatang, rakyat memilih semua secara sekaligus yakni memilih pasangan presiden dan wakil presiden serta memilih wakil rakyat untuk duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

RUU Penyelenggaraan Pemilu itu juga memuat ketentuan sekaligus

menjadi ketentuan baru dari tiga UU terkait pemilu, yakni UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD, UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Tidak mengherankan materi RUU itu tersaji dalam jumlah halaman yang banyak yakni sekitar 400 halaman karena memuat ratusan pasal.

Ketua Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu Lukman Edy dalam diskusi dengan pimpinan TVRI,

Ketua Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu Lukman Edy

RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara, di Jakarta, pada Selasa (24/1), misalnya, antara lain mengharapkan kepada media massa swasta dan pemerintah untuk membantu penyelenggaraan pemilu mendatang dengan berbagai peran dalam pemberitaan atau publikasi

pemilu secara optimal.

Bersama sejumlah anggota Pansus lainnya, Lukman menekankan pada pentingnya tingkat partisipasi rakyat dalam pemilu mendatang yang dipengaruhi oleh berbagai pemberitaan dari media massa.

A n g g o t a Pa n s u s Ra m b e

Kamarulzaman menambahkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu menjadi persoalan.

“Yang diperlukan partisipasi bukan mobilisasi,” kata politisi senior dari Partai Golkar itu.

Menurut dia, masyarakat di tingkat bawah banyak yang belum paham makna pemilu sehingga kesadaran mereka harus terus ditingkatkan bagaimana mereka berpartisipasi dalam pemilu, melalui berbagai pemberitaan media massa. Rambe menambahkan bahwa belum sampai pada memahami bahwa pemilu merupakan wujud kedaulayan rakyat dan oleh karena itu sosialisasinya jangan hanya dimasukkan dalam kampanye.

Dalam RUU itu antara lain disebutkan bahwa publikasi pemilu dilakukan oleh LKBN Antara, RRI, dan TVRI. Anggota Pansus Pemilu Agung Widiantoro mendukung keterlibatan LKBN Antara, RRI dan TVRI dalam publikasi pemilu. Swasta tidak boleh

iri karena ketiga lembaga tersebut menjadi corong negara dalam melakukan pemberitaan, katanya.

Anggota Pansus Pemilu Hetifah Sjaifudian bahkan mengatakan Pansus Pemilu wajib menunjukkan keberpihakannya pada ketiga lembaga tersebut.

Lukman Edy juga menekankan pada peran ketiga lembaga tersebut.

“Kami tidak bisa membiarkan partisipasi masyarakat menurun. Dengan jumlah pembaca, pemirsa, dan pendengar dari lembaga penyiaran publik dan Antara, apakah bisa mendukung dalam upaya peningkatan partisipasi publik,” ujarnya.

Kalau upaya peningkatan partisipasi publik bisa dipenuhi ketiga lembaga itu maka banyak hal yang bisa ditata dalam RUU Pemilu. Lalu hiruk pikuk pemilu bisa dipublikasikam secara proporsional dan peran ketiganya besar dalam mengelola itu semua. (bud/ ant/nii-bersambung)

SURABAYA 03

berita metro

www.beritametro.co.id

JUMAT, 27 JANUARI 2017

Gara-gara SMA/SMK Swasta Tak Terima Bopda Lagi

Ramai-ramai Naikkan SPP

SURABAYA (BM) – Alih kelola SMA/ SMK dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi tidak hanya berimbas kepada sekolah negeri. SMA/SMK swasta di Surabaya dipastikan tidak lagi menerima dana bantuan operasional pendidikan (Bopda) dari Pemkot Surabaya. Sehingga, sejumlah sekolah swasta bakal menaikkan sumbangan pembiayaan pendidikan (SPP).

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Swasta Surabaya Akhmad Fauzi mengatakan, seiring dengan alih pengelolaan SMA/SMK ke Provinsi Jatim, maka besaran SPP untuk sekolah swasta juga menyesuaikan.

Apalagi, sekolah juga tidak lagi menerima Bopda dari Pemkot Surabaya. Namun, keputusan menyesuaikan besaran SPP itu

ditentukan oleh masing-masing sekolah bersama pihak yayasan.

Saat ini, sudah ada beberapa sekolah yang menyesuaikan diri. Misalnya, SPP yang semula Rp 50 ribu menjadi Rp 100 ribu. Ada juga yang dari Rp 100 ribu menjadi Rp 150 ribu. ”Kenaikannya tidak frontal seperti Bopda,” katanya.

Itu dilakukan karena disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat.

MKKS, kata dia, tidak bisa menyepakati besaran yang berlaku sama untuk semua SMK swasta di Surabaya. Sebab, besaran SPP berbeda-beda berlaku sesuai komunikasi antara sekolah dan yayasan. ”Kami melihat secara umum saja, keputusan kembali ke sekolah,” katanya.

Fauzi yang juga kepala SMK IPIEMS itu mengatakan, untuk sekolahnya,

pihaknya belum mengambil sikap untuk menaikkan SPP. Saat ini, sedang dilakukan evaluasi. ”Kami juga akan melihat kebijakan yayasan,” jelasnya.

Kenaikan SPP terjadi di SMA Dr. Soetomo tahun ini. SPP yang sebelumnya berkisar Rp 150-Rp 200 ribu akan naik menjadi Rp 300 ribu rupiah. Peningkatan jumlah SPP itu terjadi lantaran Bopda dipastikan tidak keluar. ”Dulu dapat sekarang ndak dapat ya terpaksa kami naikkan,” terang Kepala SMA Dr. Soetomo I Nengah Sudiana.

Dia mengatakan, kenaikan itu selain untuk antisipasi naiknya pengeluaran sekolah. Seperti dana operasional hingga gaji para guru. Ya, berbeda dengan negeri, terang Nengah, mayoritas guru swasta di gaji oleh yayasan. Sehingga jika tidak ada

keseimbangan pemasukan dari wali murid dan pengeluaran sekolah, tentu sekolah akan kesulitan mengembangkan program.

Saat ini, di SMA Dr. Soetomo jumlah guru mencapai 60 orang. Dari jumlah tersebut, rata-rata gaji berada bawah angka Rp 2 juta. Itu kalau jam mengajarnya dapat banyak. Kalau dapat sedikit, guru hanya memperoleh sekitar Rp 1 juta. ”Dengan tarikan sebesar itu saja, sekolah belum bisa mengaji guru sesuai dengan upah minimum regional (UMR). Apalagi kalau diturunkan lagi SPP-nya,” jelasnya.

Nengah mengatakan, terkait penambahan jumlah besaran SPP, sekolah sudah melakukan sosialisasi pada wali murid.

Dari pembekalan itu, mayoritas sudah menyepakati mampu untuk membayar Rp. 300 ribu. (sdp/nii)

FKUB Gelar Aksi Damai di Mapolda Jatim SURABAYA (BM) –Ribuan massa yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama dan Kebhinnekaan (FKUB) Jawa Timur, long march dari Taman Bungkul menuju Mapolda Jawa Timur Jl. A. Yani Surabaya. Mereka kemudian menggelar aksi damai menolak Rizieq Shihab di depan Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) di Surabaya, Jawa Timur, Kamis.

Aksi yang mereka lakukan ini untuk menolak kedatangan Ketua Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab, yang dijadwalkan menghadiri acara gerakan Sholat Shubuh Berjamaah dan Tabligh Akbar di Masjid AlFalah Surabaya pada Sabtu, 28 Januari 2017.

Selain itu, massa juga menuntut pembubaran FPI yang dianggap ormas intoleran berfaham radikalisme yang dapat menjadi ancaman keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Pernyataan sikap ini kami lakukan demi keutuhan dan kecintaan kami kepada NKRI dan demi kebhinekaan hidup berdampingan antar masyarakat,” tegas Ketua Aliansi Kerukunan Umat dan Kebhinnekaan, Muhammad Zakky.

Zakky mengatakan, situasi bangsa saat ini sangat mencemaskan karena keberagaman dan kedamaian masyarakat mulai terusik. Dirinya khawatir jika terus seperti ini akan menjurus ke perpecahan dan keutuhan NKRI. “Untuk itu, Rizieq jangan sampai hadir di Surabaya. Dan kami juga meminta agar aparat kepolisian Polda Jatim bisa mencegah kedatangan Rizieq dan membubarkan FPI,” tegas Zakky.

Dirinya mengatakan, jika Rizieq yang diduga tersangkut kasus penghinaan lambang negara tetap datang ke Surabaya, maka pihaknya akan melawan.

“Kami tidak mau Jawa Timur khususnya Surabaya yang kondusif terkontaminasi kerusuhan. Jika Rizieq Shihab datang, Arek-arek Jawa Timur akan mencegah

FOTO : BM / MADJI

KONVOI DAMAI. Sejumlah elemen masyarakat yang tegabung dalam Aliansi Kerukunan Umat Beragama dan Kebhinekaan melakukan konvoi damai, mereka melakukan start dari Taman Bungkul menuju Mapolda Jatim Jl. A. Yani Surabaya. Ketertiban aksi damai ini terlihat saat di Jalan Darmo sampai tujuan dan kembali pulang tanpa ada insiden, Kamis (26/1).

dengan segala cara,” pungkasnya.

Ungkapan senada dari ketua pelaksana “MimbarRakyat”SyaifuddinZuhri. Iamenyatakan rasa syukur bahwa apa yang diharapkan sudah terwujud. Ketidak hadiran Rizieq Shihabkarenaadanyapenolakan-penolakan

dariwargaJatimdisebabkanperilakudanprovokasi yang bisa memecah belah kerukunan berbangsa. Polda Jatim memastikan Habib Rizieq tidak hadir.

“Susuai dengan yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda, telah melaku-

kan koordinasi dengan pihak penyelenggara, Ustad Yunus sudah memberi surat pernyataan. Karena banyaknya virus-virus kebencian dari masyarakat Jatim, maka Rizieq Sihab tidak hadir” pungkasnya. (dji/nii)

Gunakan Foto Udara Permudah Pelayanan Perizinan

SURABAYA (BM) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk pertama kalinya menggunakan foto udara dan Lidar untuk mempermudah pelayanan perizinan dan perencanan kota menjadi lebih optimal.

“Foto udara merupakan teknik pengambilan gambar dari udara yang digunakan untuk dasar pembuatan peta rencana tata ruang wilayah (RTRW) Surabaya,” kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Tata Ruang Kota Surabaya, Eri Cahyadi di Surabaya, Jumat.

Menurut dia, peta udara ini merupakan aturan yang dipersyaratkan bahwa semua peta di seluruh Indonesia harus disahkan oleh Badan Informasi Geofisika.

“Salah satu yang paling penting dalam membuat peta, peta itu harus valid. Foto udara ini akan lebih jelas baik ukuran maupun dimensinya sehingga kita bisa tahu rencana existing kota itu seperti apa,” ujarnya.

Eri menjelaskan hasil foto udara tersebut lebih jelas dan detail karena diambil dari keting-

gian 750 meter dengan menggunakan pesawat.

Ketinggian tersebut merupakanjarakidealuntukmendapatkan hasil yang jelas dan teliti. Sebab, bila lebih tinggi, semisal 1.000 meter, maka gambarnya akan kurang jelas. Sementara bila lebih rendah, jangkauannya terbatas.

Sementara Lidar, lanjut dia, merupakan teknik pengambilan data dengan menggunakan teknologi laser yang diambil dari udara untuk mengetahui ketinggian dari permukaan tanah dan bentuk benda yang ada

di permukaan, seperti halnya bentuk bangunan dan kondisi koridor jalan.

“Untuk lidar, peta yang dimiliki Surabaya yang sudah ditandatangani BIG ini merupakan yang pertamakalidiIndonesia,”katanya.

Menurut Eri, lidar ini bentuknya seperti aplikasi google map. Peta ini tidak hanya dibutuhkan Pemkot tetapi juga dibutuhkan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Nantinya, peta ini akan disinkronisasi data dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Surabaya I dan II yang akan menjadi percontohan nasional.

Sehingga, tidak ada lagi perbedaan antara Pemkot dan BPN serta masyarakat juga tidak dirugikan.

“Peta ini diminta teman-teman BPN untuk jadi satu bagian dari peta sertifikat di BPN. Harapannya ke depan, sertifikat tidak keluar ada di rencana jalan, kasihan warga kalau warga punya sertifikat tapi tidak bisa keluar izinnya karena ada di rencana jalan yang dibuat pemkot,” demikian Eri Cahyadi. (hms/has/nii)

KILAS

PENEGAKAN KETERTIBAN. Sebanyak seribu lebih personil yang terdiri dari satuan TNI AD, AL, AU, Pom TNI, Polda Jatim, Dinas Perhubungan dan Satpol PP mengadakan apel gelar pasukan Penegakan Ketertiban (Gaktib) dan Yustisi TA 2017, di Makodam V/Brawijaya, kemarin.

Ribuan Personil Ikuti Apel Operasi Gaktib dan Yustisi 2017 SURABAYA (BM) - Sebanyak 1.200 personil berkumpul di lapangan Kodam V/Brawijaya, Kamis (26/1) kemarin. Personil yang terdiri dari satuan TNI AD, AL, AU, Pom TNI, Polda Jatim, Dinas Perhubungan dan Satpol PP tersebut mengikuti apel gelar pasukan Penegakan Ketertiban (Gaktib) dan Yustisi TA 2017.

Dalam apel tersebut, Komandan Ganisun Tetap (Dangartap) III/Surabaya, Mayjen TNI I Made Sukadana, bertindak sebagai pimpinan apel.

Apel gelar pasukan Penegakan Ketertiban (Gaktib) dan Yustisi tahun ini mengusung tema “Melalui Operasi Gaktib dan Yustisi TA 2017, Polisi militer TNI Bertekad Meningkatkan Disiplin, Loyalitas, Moralitas dan Kepatuhan Hukum Guna Mewujudkan TNI yang Kuat, Hebat, Profesional dan Dicintai Rakyat”.

Mayjen TNI I Made Sukadana saat membacakan Amanat Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyampaikan, “Mencermati perkembangan situasional Bangsa Indonesia dewasa ini, masih diwarnai keprihatinan multidimensional, dampak negatif dari globalisasi secara langsung maupun tidak langsung dapat menggerus kepribadian dan jati diri prajurit. Kondisi itu akan berdampak pada menurunnya kondisi nilai-nilai loyalitas, moralitas dan integritas para prajurit. Membangun TNI yang profesional, solid, militan dan dicintai rakyat,” tutur Mayjen TNI I Made Sukadana.

Panglima TNI menyebut, Operasi Gaktib dan Yustisi TA. 2017 itu dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia.

Operasi bertujuan menekan dan mencegah terjadinya pelanggaran serta perbuatan melawan hukum dari anggota TNI. Di akhir amanatnya Panglima TNI mengatakan, “Diharapkan akan terwujud prajurit TNI yang memiliki jiwa patriot sejati, profesional dan dicintai rakyat guna mendukung pencapaian tugas pokok TNI.” (dre/nii)

Kemendagri Keukeuh soal RT/RW SURABAYA (BM) - Keinginan Pansus Organisasi Rukun Tetangga/Rukun Warga(RT/RW) menghapus klausul larangan anggota partai menjadi pengurus RT/ RW terganjal di Kementerian Dalam Negeri. Dalam konsultasi ke Kemendagri pekan ini, pihak kemendagri tetap bersikukuh pada keputusannya agar larangan itu tetap masuk dalam Perda.

“Kemendagri tetap berkeputusan agar klausul larangan anggota partai politik menjadi pengurus RT/RW tetap harus ada di Perda. Karena tetap harus mengacu pada Permendagri 5/2007,” ungkap Ketua Pansus Raperda RT/RW, HJ. Siti Mariyam, Kamis (26/1).

Mengenai usulan agar kata “anggota partai” digantikan dengan pengurus partai, Mariyam menyebut pihak Kemendagri juga tetap paada keputusannya agar Perda disesuaikan dengan Permendagri 5/2007. “Kata Kemendagri masalah syarat pengurus wajib mengacu pada Permendagri-nya,” terang Mariyam.

Pansus Raperda Penataan Rukun Warga/Rukun Tetangga (RT/RW) memastikan bakal serius membahas aturan terkait organisasi masyarakat paling bawah itu.

Masalah larangan kader partai politik menjadi pengurus RT/RW akan menjadi pasal paling krusial dalam pembahasan.

Dalam hal ini Pansus mengajukan usulan agar klausul pelarangan anggota partai politik menjadi pengurus RT/RW diubah yang dilarang adalah pengurus partai politik. Usulan ini mengacu pada Perda serupa yang dimiliki oleh pemprov DKI Jakarta. (has/nii)

Jalur Mandiri dapat Memanfaatkan Nilai SBMPTN SURABAYA (BM) – Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) membuat regulasi anyar dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur seleksi mandiri di perguruan tinggi negeri (PTN). Seleksi mandiri oleh masingmasing PTN ini, salah satunya dengan menggunakan atau memanfaatkan nilai hasil tes Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) yang difasilitasi panitia pusat.

Tahun ini, kuota seleksi mandiri tiap PTN paling banyak sebesar 30 persen. Jalur mandiri dilaksanakan sendiri oleh masing-masing PTN setelah pengumuman SBMPTN, dan PTN hanya melakukan seleksi mandiri satu kali dalam satu tahun.

Rektor Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Prof Warsono mengatakan, kebijakan menggunakan nilai tes SBMPTN untuk jalur mandiri belum dibicarakan teknisnya. Namun, salah satu jalan yang bisa dipakai adalah mengombinasikan nilai SBMPTN

dengan nilai tes tulis pada seleksi mandiri. “Saya kira itu nanti jalannya,” katanya saat dikonfirmasi, Kamis (26/1).

Dia mencontohkan, dalam SBMPTN terdapat tes potensi akademik (TPA). Bisa jadi, TPA yang menjadi bagian penilaian dalam SBMPTN ini diambil Unesa untuk dikombinasikan dengan tes tulis seleksi mandiri. “Kalau memilih TPA kan standar dalam mengukur potensi. Akan kita pilah juga secara teknisnya dan dikaji lebih dalam lagi,” terangnya.

Dia mengungkapkan, dengan tetap mengadakan tes tulis dalam jalur mandiri untuk mengantisipasi pendaftar yang tidak sempat ikut SBMPTN. Oleh sebab itu, bila dalam jalur mandiri tidak ada tes tulis sendiri, pihaknya bisa kerepotan dalam menyeleksi. “Dan juga kadang-kadang begini, pilihan calon mahasiswa itu bisa berubah. Pada saat SBMPTN memilih jurusan A, saat ikut mandiri memilih jurusan lain. Me-

cara sebagai penguatan. “Wawancara untuk mengetahui apa betul mempunyai minat ke jurusan-jurusan yang dipilih,” tuturnya. Warsono melanjutkan, kadang-kadang di tengah jalan ada mahasiwa yang meminta pindah jurusan. “Jadi perlu dideteksi sejak dini.

Dan kalau bisa, dari situ (wawancara) ada pemahaman dan keseriusan dari awal,” ungkapnya.

Rektor Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Prof Warsono

milihnya itu tentu tidak bisa dipakai sebagai rujukan langsung,” terangnya.

Secara teknis, lanjut dia, kebijakan baru Kemenristekdikti akan dibahas lebih lanjut. Salah satunya mengenai bobot penilaian hasil SBMPTN dengan hasil tes seleksi mandiri. “Kita

masih akan bicarakan dulu secara teknis. Karena nanti kalau sudah ditentukan persentase, ya kalau jurusannya linier,” ujarnya.

Dalam seleksi mandiri tahun-tahun sebelumnya, Unesa menggunakan tes tulis. Kemudian dilakukan tes wawan-

Ujian Tulis Terpisah, Wakil Rektor I Universitas Airlangga (Unair) Prof Djoko Santoso menyatakan, seleksi mandiri Unair tetap ada tes. Mungkin ke depannya, kalau diharuskan menggunakan nilai tes SBMPTN, menjadi lebih baik. “Tetap ada ujian tulis untuk mandiri, nanti hasilnya dikombinasikan dengan nilai SBMPTN,” jelasnya.

Selain itu, Unair juga bisa memberikan jatah kepada peraih nilai SBMPTN terbaik untuk masuk jalur mandiri. “Misalkan sudah diumumkan kuota jalur mandiri. Karena

ada hukumnya bisa mengambil tes SBMPTN, maka SBMPTN diberi 10 kuota yang terbaik. Yang sisanya melalui tes tulis sendiri,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Rektor I Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jatim, Ramdan Hidayat mengungkapkan pihaknya tidak akan memakai nilai SBMPTN sebagai pertimbangan masuk jalur mandiri. Namun, jalur mandiri tetap menerapkan tes untuk masuk. Rencananya tes tersebut akan dilakukan dengan standar yang dibuat oleh Universitas Indonesia (UI).

“Tesnya seleksi mandiri niatnya pakai tes mandiri nusantara dikoordinasi UI. Pertimbangannya agar lebih baik karena ada standar, proses dan transparansi. Saat ini masih kami kaji biayanya juga ada, ini sedang kami jajaki,” terangnya.

Jika tidak memakai tes mandiri nusantara, maka pihaknya akan memakai tes mandiri dengan soal yang dibuat tim dosen UPN. (sdp/nii)

04 MOJOKERTO - JOMBANG

berita metro

www.beritametro.co.id

JUMAT, 27 JANUARI 2017

Pemkab Bangun dan Rehab Pendopo Kecamatan

MOJOKERTO(BM) - Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa, mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam pembangunan fasilitas prasarana. Bersama dengan wakilnya, Pungkasiadi, bupati sukses merealisasikan program pembangunan dan rehab pendopo bergaya khas Majapahitan di 15 kecamatan Kabupaten Mojokerto.

Data Dinas PU Kabupaten Mojokerto, pada tahun 2016 kemarin telah direalisasikan rehab pendopo di 15 kecamatan dengan total anggaran kurang lebih Rp 15, 5 miliar. Kecamatan-kecamatan tersebut antara lain Kecamatan Mojosari, Pungging, Ngoro, Bangsal, pacet, Trawas, Kutorejo, Gondang, Dlanggu, Mojoanyar, Jatirejo, Sooko, Jetis, Kemlagi dan Kecamatan Dawarblandong.

Sedangkan tahun 2017 ini dilaksanakan rehab 17 kan-

tor dan 2 pendopo kecamatan, dengan anggaran berkisar Rp 53 miliar. Arsitektur di tiap pendopo tetap mengusung konsep khas Majapahit, untuk ukuran menyesuaikan lahan masing kecamatan.

“Pemerintah Kabupaten Mojokerto berusaha mengedepankan aspirasi masyarakat, kita bisa duduk bersama untuk bermusyawarah. Kehadiran pendopopendopo kecamatan diharapkan bisa menjadi fasilitator para pemangku kepentingan atau stakeholder dengan masyarakat. Konsep Majapahitan kita adaptasi sebagai bagian dari ciri khas lekat Kabupaten Mojokerto, arsitekturnya sangat ikonik,” tutur bupati. (gie/dra) FOTO: BM/PRAYOGI

CIRI KHAS: Pembangunan dan rehab sejumlah pendopo dengan konsep majapahit terus dilakukan.

KEDIRI - NGANJUK

berita metro www.beritametro.co.id

Gerai Petromart Diresmikan sebagai Sarana Tingkatkan Pertanian

NGANJUK(BM)–Sebagai upaya meningkatkan hasil pertanian dan usaha di bidang penjualan secara retail produk pupuk non subsidi dan produk pengembangan, Petrokimia Gresik bekerjasama dengan Petrosida Gresik meresmikan Gerai Petromart. di Desa Mungkung Kecamatan Loceret, Kamis (26/1/2017).

Peresmian gerai pertanian yang pertama kalinya di Nganjuk ini, dihadiri jajaran Petrokimia dan eksekutif maupun legislatif Kabupaten Nganjuk, diantaranya Wakil Bupati Nganjuk, KH Abdul Wachid Badrus MPdI, Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Drs Puji Santoso, Kepala Dinas, Kantor di lingkup Pemkab Nganjuk, Direktur Teknik dan Pengembangan (Dirtekbang) Petrokimia Gresik Arif Fauzan, kelompok tani, pedagang/ kios obat pertanian dan undangan lainnya.

Menurut Dirtekbang Petrokimia Gresik, Arif Fauzan, bahwa sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2015 di Gresik, Petromart mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Hal ini sebagai upaya menjawab kebutuhan petani akan kebutuhan pertanian. Sehingga Petromart yang menyasar kebutuhan pertanian dan perkebunan masyarakat perkotaan (urban farming). “Berdasar-

FOTO: BM/KAMTO

DIRESMIKAN : Penandatanganan peresmian gerai pertanian Petromart di Kabupaten Nganjuk

kan analisa usaha atau feasibility study, Petromart sangat layak untuk dikembangkan menjadi suatu entitas bisnis di daerah-daerah,” terang Arif di sela peresmian Petromart.

Ditambahkan, sesuai tagline yakni Solusi Lengkap Pertanian, maka Petromart tidak sekedar menjual kebu-

tuhan sarana produksi pertanian, melainkan juga menyediakan layanan konsultasi bagi konsumen. Jadi Petromart merupakan one stop shopping yang tidak sekedar menjual produk, tetapi juga memberikan solusi terhadap berbagai masalah pertanian,” imbuh Arif.

“Petromart siap menerima konsul-

tasi konsumen terkait aplikasi produk, rekomendasi pemupukan, pengendalian hama dan penyakit tanaman dan sebagainya,” tambah Arif. Keberadaan Petromart di daerah tidak dimaksudkan untuk berkompetisi dengan kios-kios pertanian yang sudah ada, melainkan sebagai pelengkap dan penyuplai produkproduk pengembangan dan non subsidi kios-kios. Petromart dalam menjalankan bisnisnya akan melayani konsumen baik perorangan maupun kios-kios.

Sedangkan Gerai Petromart di Nganjuk merupakan gerai ketiga setelah Petromart Gresik (Agustus 2015) dan Petromart Bojonegoro (November 2016).

Petrokimia Gresik akan memperluas jangkauan Petromart di berbagai daerah potensial lainnya untuk memberikan layanan yang lebih baik.

Sementara itu, Wakil Bupati Nganjuk KH Abdul Wachid Badrus MPdI mengatakan pemkab Nganjuk mengapresiasi Petrokimia Gresik yang membuka gerai pertanian Petromart di Kabupaten Nganjuk. “Adanya Petromart di Kabupaten Nganjuk ini patut kita syukuri. Namun, kita berharap dengan keberadaan Petromart ini tidak mematikan pedagang atau kios pertanian yang sudah ada,” terang Wabup Gus Wachid. (kam/dra)

KILAS

Persik Seleksi Cari Bibit Muda KEDIRI(BM)–Menjelang bergulirnya kompetisi divisi utama PSSI 2017 pada maret mendatang. Persik Kediri kini mulai menyeleksi bibit pemain muda untuk bergabung dalam skuad macan putih. Managemen Persik Kediri menyeleksi 58 pemain muda dibawah pengawasan pelatih tim macan putih Dwi Priyo Utomo di stadion Brawijaya. Uji coba pemain ini berlangsung selama empat hari kedepan dengan melibatkan para pemain muda dari berbagai sekolah sepak bola Kediri.

Materi test, selain segi kemampuan mengolah bola, para pemain juga bakal diuji fisik, ketahanan, power dan akselerasinya di dalam pertandingan. Manager Persik Kediri, Anang Kurniawan mengatakan saat ini kendala yang dihadapi adalah waktu, mengingat waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan tim selama dua minggu.

“Ini sebenarnya seleksi tertutup, tetapi karena animo masyarakat cukup tinggi, maka kami mengundang ada delapan tim dibawah asuhan askor PSSI Kota Kediri,”ujarnya. Sementara itu Walikota Kediri, Abdullah Abubakar yang juga melihat langsung kegiatan seleksi yang dilakukan managemen Persik Kediri. Orang nomor satu di Kota Kediri ini melihat, banyak pemain muda asal Kota Kediri yang memiliki kemampuan memadai.

“Saya berharap kepada pelatih agar prestasi Persik Kediri terus ditingkatkan,”tegasnya. Sesuai rencana awal, seleksi pemain lokal asal kediri ini yang diundang 38 orang, tetapi ternyata yang data sekitar 58 pemain. (bad/dra)

Dua Anak Terjerat Hukum, Bapas Lakukan Pendampingan KEDIRI(BM)–Aksi kejahatan anak utamanya pelecehan seksual di Kediri cukup tinggi, bahkan Balai Pemasyarakatan (Bapas) menemukan ada dua anak yang kini terjerat hokum, karena menjadi mucikari. Tingginya kejahatan anak ini diantaranya karena kurangnya perhatian orang tua terhadap anak.

Dalam catatan Bapas, jumlah pelaku kejahatan anak masih cukup tinggi dengan PERWAKILAN

berbagai modus operandi.

Data Bapas pada tutup tahun 2016 kemarin, jumlah pelaku mencapai 344 yang rata-rata adalah kasus pencabulan anak.

Bahkan tahun ini, Bapas sedang mendampingi dua anak, pelaku traficcing atau mucikari.

Mereka masih berusia 16 tahun dan ditangkap polisi, karena menjadi perantara transaksi seksual temannya yang masih berada dibawah umur. Aksi

traficing yang mereka lakukan berada di salah satu kawasan eks lokalisasi di Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.

Kasubsi Bimbingan Klien anak Bapas Kota Kediri, Julies Trieksi mengakui memang ada kasus traficing dengan pelaku anak dibawah umur.

Saat ini sedang dilakukan pendampingan pelaku karena dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Kabupaten

Kediri. Dilain pihak, saat ini kejahatan yang paling banyak dilakukan oleh anak diantaranya, pencabulan, pencurian, pengroyokan dan sederetan kejahatan lain.

“Timbulnya kejahatan anak ini ada beberapa faktor diantaranya, karena minimnya pengetahuan anak tentang hukum, kurangannya perhatian orang tua dan faktor lingkungan banyaknya content

negatif yang bisa diakses oleh anak-anak” paparnya. Banyak kasus anak, rata-rata penegak hukum menerapkan diversi atau penyelesaian di tingkat kepolisian maupun kejaksaan tanpa melalui proses persidangan. Ketentuan diversi hanya berlaku bagi tindak pidana yang hukumannya dibawah tujuh tahun dan pelaku belum pernah dihukum atau residivis. (roj/dra)

FOTO: BM/IBAD

PEMAIN MUDA : Seleksi pemain Persik Kediri mulai dilakukan untuk persiapan kompetisi divisi utama PSSI 2017.

BIRO MOJOKERTO - JOMBANG: Prayogi BIRO KEDIRI - NGANJUK: Ibad, M Siroj, Kamto

MALANG RAYA 05

berita metro

www.beritametro.co.id

JUMAT, 27 JANUARI 2017

Pilkades Serentak, PMD Berikan Beberapa Opsi MALANG(BM)-Guna menghindari hal-hal tak diinginkan dalam Pilkades serenta mendatang, Dinas Pemberdayaan Masya rakat dan Desa (PMD) Kabupaten Malang memberikan beberapa opsi. Seperti diketahui, Pilkades serentak di Kabupaten Malang akan dilakukan tiga tahap, yaitu tahun 2017 di bulan April, 2019 dan 2021.

Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Malang, Eko Suwanto mengatakan pemberian opsi kepada Kepala Desa (Kades) yang masa jabatannya habis diatas bulan April 2017, yaitu ikut pemilihan Kades tahap I tanggal 30 April 2017 atau menunggu tahap II di tahun 2019.

“Kita persilakan bagi kades yang misalnya masa jabatannya habis diatas bulan April 2017 untuk ikut di kloter I Pilkades atau menunggu nanti 2019,”kata Eko Suwanto usai Koordinasi dan Sosialisasi Pilkades 2017 di Pendopo Agung Kab. Malang, Kamis (26/1). Dua opsi yang disampaikan Kadis PMD

FOTO BM/IST

SERENTAK : Salah satu pelaksanaan pilkades yang telah dilangsungkan.

tersebut tentunya memiliki konsekuensi yang harus diikuti oleh kades-kades tersebut.”Konsekuensi opsi pertama, kades wajib mengundurkan diri dari jabatannya. Sedangkan opsi kedua, kades tetap habis masa jabatannya dan

desa akan diisi oleh Penjabat Sementara (Pjs) Kades,”jelas Eko. “Untuk pelaksanaan tahap I tanggal 30 April, persiapannnya sudah fix semua,”tegas Eko.Dirinya meminta kepada seluruh desa yang akan mengi-

kuti Pilkades tahap I untuk segera membentuk kepanitian di desanya masing-masing.

“Saya berharap setelah sosialisasi tadi, desa diawal Februari sudah membentuk kepanitian,”ujarnya. Selain itu juga perlu adanya persiapan yang berhubungan dengan alokasi Bantuan Keuangan Daerah untuk Pilkades di komponen honor. “Karena hitungannya honor sebesar Rp. 20.500.000,- itu dialokasikan untuk 5 bulan,”kata Eko. Setelah pembentukan panitia selesai, Tim dari Kabupaten akan turun ke desa dalam rangka dialog bersama apabila ada kendala-kendala lain, baik berupa dana yang kurang maupun hal teknis lainnya.”Kita sudah agendakan tahap tersebut, sehingga pada saat pilkades nanti bisa berjalan lancar tidak ada lagi permasalahan,”pungkas Eko. Pada Pilkades tahap I akan diikuti oleh 58 desa, Tahap II tahun 2019 sebanyak 306 desa dan tahun 2021 tahap III diikuti 14 desa.(mal/dra)

Pemilih Pemula Pilkada Batu Telah Terdata MALANG (BM)-Para pemilih pemula yakni yang baru berusia 17 tahun pada saat pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Batu yang dihelat 15 Februari mendatang mencapai 2.525 pemilih. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu, Rohani, Kamis mengemukakan jumlah pemilih pemula tersebut relevan jika dicocokkan dengan jumlah SMA/SMK di Kota Batu.

“Kami secara intensif terus melakukan sosialisasi Pilkada kepada para pemilih pemula dengan mendatangi SMA/SMK. Selain mendorong mereka untuk menggunakan hak pilihnya, juga untuk menekan angka golput pada Pilkada mendatang,” katanya.

Kalau pemilih pemula

FOTO BM/IST

SIAP : Empat pasangan calon yang mengikuti Pilwali Kota Batu 2017 siap merebut para pemilih

itu adalah warga yang akan berusia 17 tahun, kata Rohani, akan dengan mudah dideteksi, tetapi yang belum berusia 17 tahun dan sudah menikah, akan sulit mende-

teksinya. Karena kategori ini, meski belum genap 17 tahun, mereka bisa memilih.

“Karena itu, kami masih fokus yang sudah terdata dan jelas sasarannya dulu, sambil

sosialisasi kepada masyarakat luas terkait tahapan Pilkada, mulai dari mekanisme kampanye pasangan calon hingga tahapan persiapan pemungutan suara,” urainya.

Sementara itu tahapan Pilkada Kota Batu saat ini, selain melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat luas dan kampanye pasangan calon KPU juga sudah melakukan proses sortir surat suara, termasuk pelipatan dan pengepakan surat suara yang bakal didistribusikan menjelang pencoblosan.

Sebanyak 151.789 surat suara untuk Pilkada Kota Batu, 768 lembar diantaranya rusak dan dimusnahkan. Jumlah surat suara tersebut sudah termasuk tambahan 2 persen

dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang mencapai 147.915 pemilih, serta surat suara khusus untuk pemilihan ulang.

Selain proses sortir surat suara yang sudah tuntas, logistik Pilkada yang sudah siap adalah tinta. KPU Kota Batu juga telah menerima segel dan hologram masing-masing berjumlah 7.992 dan 1.500.

Pilkada Kota Batu diikuti empat pasangan calon, yakni pasangan Dewanti RumpokoPunjul Santoso yang diusung PDIP, Golkar, Gerindra dan PKS, Abdul Madjid-Kasmuri Idris dari jalur perseorangan, Khairuddin-Hendra Angga Sonata yang diusung PKB dan Demokrat, serta pasangan Rudi SB-Sujono Djonet yang diusung PAN, Hanura, dan Nasdem.(mal/dra)

www.beritametro.co.id

Berpotensi, Lahan Rest Area Dilirik Investor

BM/IST

MINATI : Sejumlah investor melirik lahan rest area untuk dijadikan taman bermain.

Namun, kami masih belum tahu detailnya. Pihak investor sudah menemui kami dan kami tindak lanjuti surat pengajuantersebut,” ujar Setiyono.

Setiyono mengungkapkan, pihaknya

masih belum mengetahui apakah lahan yang digunakan adalah keseluruhan atau sebagian. Sebab, belum ada koordinasi lanjutan dengan pihak pengelola.

Pihak pemkot sendiri berharap ada

peningkatan pemasukan PAD untuk penerimaan pajak hiburan. Sebab, penerimaan dari pajak tersebut dinilai sangat kecil yakni hanya sekitar Rp 20 juta setahun.

“Kami belum tahu ya yang digunakan nanti keseluruhan lahan atau yang eks pemandian saja. Karena itu wewenang pengelolannya. Yang pasti jika wahana wisata tersebut kami anggap bisa berpotensi menambah PAD, maka kami menyambut baik rencana investor tersebut,” terangnya.

Sebelumnya, cukup banyak desakan kepada Pemkot Pasuruan untuk menghentikan kontrak kerja sama penyewaan lahan seluas 2 hektare tersebut. Namun, pemkot akhirnya membuat keputusan untuk tetap meneruskan kontrak yang baru berjalan 10 tahun dari 30 tahun masa penyewaannya itu.(pas/dra)

Angin Puting Beliung, Hancurkan Rumah Warga PROBOLINGGO(BM)-Angin puting beliung yang menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Probolinggo menyebabkan sebuah rumah rusak parah. Salah satu wilayah yang terkena terjangan angin ini yakni di Dusun Nangger Desa Bulang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo. Sebuah rumah semi permanen rusak parah setelah tertimpa pohon Genitu.

Insiden ini disebabkan angin puting beliung, yang sebelumnya terjadi di wilayah Probolinggo di timpa angin kencang, Kamis (26/1) kemarin. Pemilik rumah, Kusnadi (32), mengaku kaget saat peristiwa itu terjadi, lantaran saat kejadian dirinya tengah berada di dalam rumah, namun tiba-tiba terdengar suara gemuruh akibat pohon Genitu yang tumbang menimpa rumahnya.

“Kejadiannya sekitar jam 16.15 wib. Saya bersama dua anak saya sedang duduk di ruang tamu. Selang beberapa detik tiba-tiba terdengar PERWAKILAN

Peroleh Penghargaan Pengelola Pendidikan Terbaik MALANG(BM)-Kota Malang saat ini dinilai sebagai pengelola pendidikan terbaik di daerah melalui berbagai program pengembangan di bidang tersebut, sehingga layak memperoleh penghargaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Zubaidah mengapresiasi kinerja jajaran pendidikan di Kota Malang, karena prestasi itu tidak akan bisa diraih tanpa adanya jalinan kerjasama seluruh insan pendidikan di kota ini.

“Kinerja insan pendidikan di Kota Malang selama ini diamati, dicermati dan dinilai oleh Kemendikbud,” ujarnya, Kamis (26/1). Penghargaan itu diberikan Mendikbud Muhadjir Effendy di Jakarta, Rabu (25/1) malam, Padahal, sebelumnya tidak ada pemberitahuan, tidak ada event penilaian.

Pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Malang dibawah kepemimpinan Wali Kota Mochamad Anton yang memberikan prioritas pada sektor pendidikan, serta jajaran legislatif yang selalu memberikan support demi kemajuan serta peningkatan kualitas pendidikan. Zubaidah menjelaskan prestasi yang diterima dari Kemendikbud itu tidak lepas dari beberapa program yang selama ini sudah dijalankan.

Diantaranya sekolah gratis, konsisten dalam membentuk sekolah adiwiyata, penciptaan lingkungan sekolah yang sehat melalui kegiatan UKS serta terobosan inovasi Green School Festival (GSF) merupakan program yang selama ini membawa dampak positif dalam dunia pendidikan.Tak hanya itu, untuk meningkatkan kualitas pendidik dan menata administrasi sekolah, Dindik Kota Malang juga menggelar lomba kinerja kepala sekolah, transparansi pengelolaan dana Bosda dan Bosnas oleh satuan lembaga pendidikan hingga peningkatan kualitas tenaga pendidik serta tenaga kependidikan melalui berbagai pelatihan.

Pemerintah Kota Malang dalam menjamin keberlangsungan pendidikan bagi seluruh warganya melalui dengan berbagai program bantuan sarana prasarana baik bagi sekolah negeri maupun swasta dan juga bagi siswa - siswi di berbagai jenjang pendidikan merupakan faktor penilai yang dijadikan acuan kemendikbud dalam memberikan penghargaan kategori pengelolaan pendidikan terbaik di daerah.(mal/dra)

PASURUAN - PROBOLINGGO

berita metro

PASURUAN(BM)-Lahan rest area di jalan Sukarno Hatta, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, mulai dilirik sejumlah investor untuk dijadikan wahana wisata. Rencananya rest area setempat akan dijadikan lokasi hiburan dan diharapkan bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak hiburan. Saat ini pemkot masih melakukan kajian mendalam tentang rencana tersebut.

Wali Kota Pasuruan Setiyono mengatakan, pihaknya sudah menerima surat pengajuan dari pihak calon investor yang mengajukan rencana penyewaan lahan, yang akan digunakan untuk tempat hiburan keluarga.

Surat yang sudah diajukan tersebut selanjutnya akan dikaji oleh tim pemkot.

“Sudah kami terima suratnya. Kabarnya akan dijadikan wahana wisata keluarga.

KILAS

suara gemuruh dari atap seng yang ternyata pohon Genitu menimpa dapur rumah saya,” ungkapnya Sementara itu, belasan perangkat desa beserta Kepala Desa Bulang yang tiba di lokasi kejadian, langsung melakukan pembersihan serta mengavakuasi pohon Genitu yang menimpa rumah warga tersebut. Sejauh ini, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian materil ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.”Kerugian sekitar 30 Juta,”jelas Kades Bulang Nur Hasan.

Menurut Hasan, pihaknya langsung sigap serta menurunkan bahanbahan untuk membenahi kembali rumah yang di timpa pohon genitu.

“Kita harus tanggap, karena ini menyangkut rakyat,”pungkas Nur Hasan. (sip/dra) BM/SAIFULLAH

HANCUR : Rumah warga yang tertimpa pohon Genitu, hancur Berantakan rata dengan tanah di Desa Bulang.

KILAS

BM/SAIFULLAH

MENYATU: Nenek sebatang kara ini tinggal di dapur yang sudah reyot

Nenek Sebatang Kara, Tinggal di Dapur

PROBOLINGGO (BM) – Seorang nenek bernama Arbaya Al Ningya warga Dusun Talar Desa Sumberan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, tinggal di dapur berukuran 3x3 meter. karena, nenek tersebut merupakan sebatang kara lantaran anak dan suaminya meninggal terlebih dahulu.

Nenek kelahiran 1943 itu, terpontang panting hidupnya, lantaran kedua cucunya harus tinggal di rumah suaminya di Desa Kalikajar Kecamatan Paiton. Logat Madura yang kental, Arbaya menjelaskan, kalau pihaknya dapat menyambung hidup lantaran keringanan tangan para warga sekitar. “Pesse eberrik oreng cong (Uang dikasih orang red),”katanya, Kamis (26/1) kemarin ketika di rumahnya.

Rumah yang berdiri untuk menghalangi angin dan menghindari hujan serta panas itu, berdiri di tanah miliknya. Namun tempat tidur dan dapur tersebut, tidak ada pembatas, sehingga asap dapur menyatu dengan tempat tidur “Reah lah cong, katedungneh engkok (Ini sudah le, tempat tidur saya),”jelas Arbaya.

Rumah yang di tempati wanita jempo itu, di bangun menggunakan RTLH. Namun, rumah itu berukuran kecil.

Apalagi, atap rumahnya bocor serta nyaris ambruk lantaran tidak kuat menahan beban atap. “Desa se abangon (Desa yang membangun),”tuturnya. Sehingga, pihak warga berusaha untuk mengumpulkan dana memperbaiki atap.

Namun, triplek yang sudah di beli warga, ternyata dibawa oleh cucunya yang tinggal di Desa Kalikajar. “Ekebeh Kompoy, Ka Bengkonah (dibawa cucu ke rumahnya),”paparnya.

Lantaran itu, usaha warga ternyata kandas di tengah jalan. Sebab, warga sekitar harus mengulurkan tangan kembali untuk membenahi atap rumah Arbaya itu tidak bisa dijadikan. “karena, ekonomi warga disini juga pas pasan mas,”jelas Halim warga setempat di lokasi.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Probolinggo, yang mendapat laporan tersebut langsung mendatangi rumah wanita jempo itu. Dengan memberikan,kasur, bantal, dan juga uang serta bahan pokok. “BAZNAS, sudah membantu berupa kasur dan sejumlah uang,”ujar Ketua Drs H Muzammil BAZNAS Kabupaten Probolinggo.(sip/dra)

MALANG RAYA: AJI A HAJI (KOORD), M. KHOLIL, AGUS SUSANTO PASURUAN - PROBOLINGGO: Saifullah

06 M E T R O S P O R T

berita metro

www.beritametro.co.id

JUMAT, 27 JANUARI 2017

Gol Shane Long Kubur Liverpool LONDON (BM) - Shane Long mencetak gol penentu kemenangan pada fase akhir pertandingan ketika Southampton menaklukkan Liverpool dengan skor 1-0 di Anfield, Rabu malam.

Hasil ini mengantarkan Southampton menjadi tim pertama yang mencapai final Piala Liga tanpa kemasukan gol setelah tampil kokoh pada pertandingan leg kedua empat besar mereka.

Liverpool menggempur gawang Southampton pada babak kedua setelah banyak ditekan pada 45 menit pertama. Namun tim tamu mampu bertahan dengan gigih untuk menahan tim tuan rumah dan mencuri gol kemenangan untuk mengukir kemenangan agregat 2-0.

Southampton memiliki peluang-peluang untuk mengamankan tiket final mereka lebih dini pada babak pertama, saat Dusan Tadic dan Steven Davis melakukan penyelesaian yang buruk. Namun setelah turun

Shane Long

minum Liverpool dan Daniel Sturridge menyia-nyiakan dua peluang bagus.

Dengan waktu pertandingan yang semakin menipis, Liverpool merasa bahwa mereka semestinya mendapat penalti ketika Divock Origi terlihat dijatuhkan di area terlarang, namun Southampton justru balas menggebrak dan pemain pengganti Long melepaskan tembakan tanpa dapat

diantisipasi Loris Karius.

Southampton, yang telah menjual pemain-pemain bernilai jutaan pound ke Liverpool dalam beberapa musim terakhir, akan berhadapan dengan Manchester United atau Hull City di final.

United mengantungi keunggulan 2-0 menuju semifinal leg kedua di markas Hull pada Kamis.

Kemenangan Southampton

menandai laju indah di mana mereka telah menyingkirkan Crystal Palace, Sunderland, Arsenal, dan kini Liverpool, tim pencetak gol terbanyak di Liga Inggris.

“The Saints,” yang tidak pernah memenangi trofi utama sejak mengangkat Piala FA pada 1976, datang ke Anfield dengan rencana permainanyangbekerjasempurna ketika tim tamu bertahan dan membiarkan Liverpool menguasai bola sambil mengincar kesempatan untuk melepaskan serangan balikcepat.NathanRedmond,yang mencetak gol semata wayang pada leg pertama ketika ia juga menyianyiakan sejumlah peluang, menghadirkan ancaman konstan bagi para pemain bertahan Liverpool, yang kerap terganggu oleh kecepatan dan trik pemain sayap itu.

Laju slalom Redmond dari dalam menciptakan dua peluang terbaik pada babak pertama ketika ia memberi umpan kepada Tadic, yang tidak dapat menaklukkan Karius dari jarak dekat, dan

KILAS

kemudian memberikan peluang bagus kepada Davis, yang melepaskan tembakan melambung dari jarak sepuluh meter.

Setelah banyak ditekan pada babak pertama, Liverpool mencoba menumbuhkan harapan setelah turun minum.

Peluang pertama mereka untuk mencetak gol terjadi ketika upaya Emre Can masih dapat diamankan Fraser Forster sebelum melewati garis gawang.

Bagaimanapun, peluang terbaik tim tuan rumah jatuh kepada Sturridge yang melepaskan sepakan voli akrobatik dari jarak lima meter dan kemudian menyepak bola umpan silang yang tidak akurat di mana ia hanya tinggal menaklukkan kiper.

Dengan pertandingan memasuki fase akhir, Origi terjatuh akibat dihadang jack Stephens, namun wasit Martin Atkinson tidak mengabulkan permohonan penalti dan Southampton berbalik menyerang. (rtr/ant/nii)

Roger Federer Rebut Tiket Final Australia Terbuka 2017

Serena dan Venus Berebut Emas MELBOURNE (BM) - Serena mengakhiri tantangan Mirjana Lucic-Baroni di Australia Terbuka dengan kemenangan 6-2 6-1 di semifinal, dan kemenangan itu memastikan dia bertemu dengan saudaranya Venus di final.

Petenis nomor dua dunia Serena bermain mantap di Rod Laver Arena, tidak memberi kesempatan pada lawannya asal Kroasia yang peringkat 79 dunia itu untuk berkembang dan hanya butuh 50 menit dalam pertandingan itu.

Serena, juara enam kali di Melbourne Park, lewat kemenangannya di semi final itu kini meraih final grand slam ke-29 dimana dia akan mengincar gelar turnamen utama ke-23. William bersaudara itu akan bertarung dalam final grand slam pertama mereka sejak Wimbledon 2009, dimana Serena menang dalam dua set.

Dalam pertandingan semifinal pertama,VenusWilliams menunjukkan pengalaman dari 73 kampanye grand slam ketika dia mampu bangkit dari ketertinggalan untuk memastikan kemenangan 6-7(3) 6-2 6-3 atas petenis rekan senegaranya dari AS, Coco Vandeweghe, Kamis. Petenis senior berusia 36 tahun itu meraih kemenangan ketika pukulan bola Vandeweghe memanjang setelah pertandingan berjalan selama 146 menit di Rod Laver Arena untuk memastikan melangkah ke final keduanya di Melbourne Park, setelah 14 tahun lalu dia kalah dari Serena pada 2003.

Venus yang tampak merayakan kesuksesannya ke final itu, memastikan bahwa dirinya akan menjadi finalis putri tertua di Australia Terbuka pada era profesional. “Ini sangat berarti, karena dia bermain bagus,” kata unggulan ke-13 yang melancarkan 11 ace itu.

“Dia bermain luar biasa dan saya harus bermain bertahan,” tambahnya.

“Ini tidak bisa dipercaya bisa bertand-

Roger Federer

ing melawan Serena William, ini harus saya katakan,” kata Venus.

Federer ke Final Sementara itu, Petenis Swiss Roger Federer lolos ke final Australia Terbuka 2017 setelah berduel lima set lawan rekan senegaranya, Stan Wawrinka. Federer, yang mengejar titel grand slam ke-18 dan kini jadi unggulan 17, menang 7-5, 6-3, 1-6, 4-6, dan 6-3 atas si unggulan empat Wawrinka dalam partai semifinal yang berlangsung 3 jam dan 4 menit, kemarin.

Set pertama langsung berjalan ketat dengan kedua petenis sama-sama mampu memaksimalkan servis. Tapi di game 12 Federer akhirnya berhasil mematah-

kan game servisWawrinka untuk merebut set pertama dalam 50 menit.

Di set kedua Federer berhasil melakukan break di game enam untuk mengungguli Wawrinka 4-2. Break itu menghadirkan kesempatan buat Federer untuk merebut set tersebut.

Wawrinka merintis kebangkitan di set ketiga. Wawrinka secara berturut-turut mematahkan servis Federer, di game empat dan enam, dalam lajunya memenangi set ini dengan durasi 26 menit.

Di awal set keempat Wawrinka langsung mematahkan servis Federer yang kemudian merespons dengan break back untuk menyamakan kedudukan dan membuat duel berjalan sengit lagi.

Wawrinka dapat momentum di game sembilan setelah kembali mematahkan servis Federer, lalu merebut set ini setelah memaksimalkan servisnya pada game 10.

Set kelima, yang jadi klimaks duel ini, menghadirkan momentum buat Federer setelah ia mematahkan servis Wawrinka di game enam untuk unggul 4-2. Wawrinka setelah itu memang mampu memaksimalkan game servis untuk bertahan, tapi Federer kemudian memastikan kemenangan lewat sebuah love game.

Hasil itu membuat Federer kini tinggal menunggu pemenang partai antara Rafael Nadal (Spanyol) lawan Grigor Dimitrov asal Bulgaria untuk berebut tahta juara. (rtr/ant/det/nii)

PBSI Akan Renovasi Pelatnas Cipayung JAKARTA (BM) - Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia berencana merenovasi fasilitas Pemusatan Latihan Nasional PBSI di Cipayung dalam waktu dekat.

“Fasilitas Pelatnas Cipayung ini dibangun era 90-an dan belum pernah direhabilitasi. Kami punya kewajiban untuk melakukannya,” kata Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) Wiranto di akhir kunjungannya di Cipayung, Jakarta,

Kamis.

Proses renovasi Pelatnas Cipayung akan melingkupi seluruh fasilitas yang ada di dalamnya termasuk asrama atlet, tempat latihan, kantor, dan sebagainya dengan tujuan memulihkan fasilitas ini sebagai tempat persiapan para atlet bulu tangkis Indonesia yang memadai.

“Sehingga pemain kerasan di sini dan bisa berlatih baik untuk hasil yang maksimal,” ujar Wiranto.

Menteri Koordinator Politik, Hukum

dan HAM tersebut juga mengatakan proses renovasi ini akan dimulai sejak awal bulan Februari mendatang dan federasi saat ini sudah membentuk tim untuk menghitung biaya yang dibutuhkan.

Di lokasi yang sama, Sekretaris Jenderal PP PBSI Achmad Budiarto mengatakan proses renovasi akan dimulai untuk pembenahan wisma atlet kemudian sarana pendukung latihan para pebulutangkis itu. “Rancangannya sudah siap dan pengerjaannya nanti secara bertahap

sehingga para atlet tidak akan terganggu terlalu signifikan ketika latihan,” ujar dia.

Untuk wisma atlet sendiri, Achmad menyebut akan disesuaikan dengan standar kebutuhan atlet kelas dunia.

Sedangkan untuk sumber pendanaan, PP PBSI akan menggunakan dana dari pihak sponsor yang memiliki kepedulian pada bulu tangkis Indonesia. “Harapan kami ada dari pemerintah, tapi kita lihat nanti,” ucap Achmad menambahkan. (ric/ant/nii)

Pelatih Real Madrid, Zinedine Zidane.

Madrid Tersingkir di Piala Raja BARCELONA (BM) - Real Madrid tersingkir pada perempat final Piala Raja akibat kekalahan agregat 3-4, setelah ditahan imbang 2-2 di markas Celta Vigo, Rabu, untuk memberikan kekecewaan lain bagi sang juara Eropa.

Real dua kali bangkit untuk menyamakan kedudukan pada malam yang diwarnai hujan di Galicia, namun itu tidak cukup untuk menyelamatkan mereka dari tereliminasi di kompetisi sistem gugur untuk pertama kalinya di bawah asuhan Zinedine Zidane yang membawa tim Spanyol itu mengukir laju 40 pertandingan tanpa kekalahan sebelum dua kekalahan beruntun bulan ini.

Gol bunuh diri dari bek Brazil Danilo membawa Celta memimpin pada menit ke-44, namun Cristiano Ronado menyamakan kedudukan untuk Real dengan memasukkan bola tendangan bebas dari jarak 28 meter pada menit ke-62. Pemain internasional Denmark DanielWass mengamankan tempat Celta di semifinal dengan tembakan dari tepi kotak penalti pada menit ke-85, sebelum pemain pengganti Real Lucas Vazquez membuat pertandingan berakhir menegangkan dengan menyamakan kedudukan melalui sundulan kepala.

Kapten Real Sergio Ramos nyaris membuat pertandingan harus dilanjutkan ke masa tambahan waktu ketika ia menanduk tendangan bebas Toni Kroos, yang melebar di tiang dekat.

Real kini gagal mencapai semifinal Piala Raja untuk tiga tahun terakhir, kalah dari Atletico Madrid di 16 besar pada 2015 dan didepak secara memalukan pada musim lalu karena memainkan pemain tidak sah. “Kami sangat dekat, kami memiliki 30 menit pertama yang fantastis namun kemudian semuanya berubah dengan gol bunuh diri Danilo. Kami tidak akan melihat ke belakang, kami hanya akan melihat ke depan, namun jika kami tetap bermain pada pekan ini dengan karakter dan kepribadian seperti ini, kami akan tetap melaju,” kata Zidane kepada Gol Television.

“Tidak ada obat untuk hal ini selain tampil total untuk liga dan Liga Champions,” tambah pelatih asal Prancis itu, yang timnya memuncaki klasemen Liga Spanyol dengan keunggulan satu angka dan satu pertandingan yang belum dimainkan atas Barcelona dan Sevilla.

Final pertama Celta, yang telah tiga kali mencapai final Piala Raja namun tidak pernah mengangkat trofi, menembus empat besar untuk tahun kedua secara beruntun dan menargetkan tampil untuk pertama kalinya di final sejak 2001. “Kami layak untuk benar-benar bergembira saat ini, menyingkirkan lawan seperti Real Madrid tidak mudah dan merupakan hal hebat untuk melihat betapa gembiranya para penggemar di sini,” kata kapten Celta Hugo Mallo.

Tunggu Barcelona Pada pertandingan yang dimainkan lebih awal, Atletico Madrid mencapai semifinal untuk pertama kalinya dalam tiga tahun setelah bangkit dari ketinggalan untuk bermain imbang 2-2 di markas Eibar, melaju ke empat besar dengan kemenangan agregat 5-2.

Jose Gimenez menanduk bola tendangan sudut pada menit ke-49 untuk membawa Atletico unggul empat gol secara agregat menyusul kemenangan 3-0 pada pekan lalu di Vicente Calderon, namun Sergi Enrich menyamakan kedudukan pada menit ke-73 dengan memanfaatkan bola pantul setelah sepakan Pedro Leon mengenai tiang gawang. Sepakan setengah voli Leon membawa Eibar memimpin pada menit ke-80 namun tim kecil itu tetap memerlukan tiga gol untuk mencapai semifinal dan sepakan cungkil Juanfran pada menit ke-85 mengonfirmasi laju Atletico.

Atletico dan Celta bergabung dengan Alaves di empat besar setelah tim Bassque itu menaklukkan tim divisi kedua Alcorcon dengan skor agregat 2-0 pada Selasa. Juara bertahan Barcelona akan berupaya untuk mencapai semifinal untuk tahun ketujuh secara beruntun ketika mereka menjamu Real Sociedad pada Kamis, dengan bekal kemenangan 1-0 dari leg pertama. (rtr/ant/nii)

Kejuaraan Piala Presiden 2017

Herry Kiswanto Bentuk Kerangka Tim Persela Lamongan LAMONGAN (BM) - Kesebelasan Persela Lamongan bersiap membentuk kerangka tim untuk menghadapi pagelaran Piala Presiden 2017 untuk bersaing dengan tim peserta lainnya.

Pelatih Persela Lamongan, Herry Kiswanto, mengatakan setelah dirinya ditunjuk sebagai pelatih baru tim tersebut, bertekad membawa tim bisa lebih bersaing di kompetisi musim depan, dengan fokus mencari kerangka tim menghadapi Piala Presiden 2017.

“Saya ingin Persela dapat sejajar dengan tim kontestan lain di kompetisi nanti, dan ini sebuah tantangan besar bagi saya. Karena saya juga ingin menciptakan para pemain muda bagus potensial dari Lamongan, selepas

Dendi (Sulistyawan) meninggalkan tim,” ucapnya di Lamongan, Kamis.

Ia mengaku, harus merintis lagi dari nol dalam kompetisi sepak bola nasional, sebab sebelumnya mendapat sanksi dari PSSI akibat dugaan permainan sepak bola gajah saat menangani PSS Sleman, beberapa waktu lalu.

“Hukuman yang sama terima tidak jelas. Semua harus dijelaskan, supaya publik juga tahu kebenarannya,” ujarnya.

Sementara itu, Manajer Persela Yunan Achmadi mengatakan pihaknya sebelumnya telah menjalin kesepakatan dengan Herry Kiswanto untuk membuat Persela berprestasi.

“Kami sudah sepakat menjalin

Herry Kiswanto

kesepakatan selama satu musim, dan agenda Piala Presiden 2017 akan men-

jadi ‘test case’ awal pelatih baru Herry Kiswanto bersama Persela,” tuturnya.

Sebelumnya, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menyatakan kompetisi pra-musim Piala Presiden 2017 akan bergulir pada Sabtu, 4 Februari 2017.

Direktur Event PSSI, Erlangga Arya, di Jakarta mengatakan pagelaran Piala Presiden 2017 akan diikuti 20 klub, yang mana 18 klub merupakan peserta ISL dan dua klub lainnya adalah juara serta peringkat kedua Indonesia Soccer Championship (ISC) B. Klub-klub tersebut dibagi dalam lima grup yang akan bermain di lima stadion berbeda yang ditunjuk sebagai tuan rumah. Grup 1, yang dimainkan di Stadion Maguwaharjo, Sleman, dihuni oleh PSS Sleman.

Persipura Jayapura, Mitra Kukar, dan

Persegres Gresik.

Grup 2, yang dilaksanakan di Stadion Kanjuruhan, Malang, diisi Arema FC, Bhayangkara FC, Persija Jakarta, dan PS TNI. Grup 3, yang ditandingkan di Stadion Jalak Harupat, Bandung, diikuti oleh Persib Bandung, PSM Makassar, Persiba Balikpapan, dan Persela Lamongan.

Grup 4, yang digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, dihuni oleh Bali United, Sriwijaya FC, Pusamania Borneo, dan Barito Putra.

Grup 5, dilaksanakan di Stadion Gelora Bangkalan, Madura, beranggotakan Madura United, Semen Padang, Perseru Serui, dan PSCS Cilacap. (mal/ ant/nii)

OPINI 07

berita metro

www.beritametro.co.id

JUMAT, 27 JANUARI 2017

TAJUK

‘Warning’ Presiden DALAM Rapat Pimpinan Polri 2017 yang digelar di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Rabu (25/1) kemarin, Presiden Joko Widodo menyampaikan kritik terkait kinerja kepolisian RI. Dalam catatan Presiden, salah satu hal yang perlu menjadi perhatian kepolisian adalah soal kepercayaan publik.

Menurut pandangan Presiden, di tengah situasi yang makin kompleks ini, rakyat belum mendapatkan pelayanan dengan baik. Rakyat, kata Jokowi, belum sepenuhnya percaya atas penanganan perkara yang dilakukan oleh kepolisian.

Peringatan atau ‘warning’ Presiden mendapat respon positif dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Tito pun menghimbau kepada internal Polri agar meningkatkan kepercayaan publik. Mengingat, selama ini lembaga kepolisian kurang dipercaya publik.

Namun demikian,Tito juga memberi catatan, bahwa survei di akhir 2016, indeks kepercayaan publik di lembaga kepolisian meningkat.

Adanya peringatan yang disampaikan Presiden, dan adanya pengakuan dari kepolisian, diharapkan akan ditindaklanjuti di internal kepolisian dengan langkah-langkah konkrit di lapangan. Mengingat dinamika politik dalam negeri yang menghangat, dan fenomena sosial juga turut memanas.

Mencermati kondisi sosial saat ini, di mana sejumlah kelompok saling tebar berita palsu alias hoax untuk kepentingan tertentu. Kemudian munculnya fenomena saling lapor antar pihak-pihak yang berseberangan.

Kemudian, munculnya kasus-kasus penodaan agama, pelecehan terhadap simbol negara. Semua itu perlu treatment atau penanganan yang tepat. Dan kiranya apa yang disampaikan Presiden dan didukung Kapolri akan menjadi salah satu pilar penting untuk solusi masalah bangsa tersebut.

Kini, publik menunggu realisasinya. Apa yang akan dilakukan Polri atas ‘warning’ Presiden tersebut. Harapannya, tentu, seluruh jajaran kepolisan memiliki ‘niat’ dan visi yang sama terkait upaya meningkatkan kepercayaan publik. Dengan memberikan pelayanan terbaik kepada publik, serta mampu menunjukkan profesionalisme kepolisan.

Di tengah konflik, dan pro-kontra yang terjadi antar para pihak yang berbeda kepentingan, maka Polri harus mampu menjunjukkan ketegasannya dalam melakukan langkah hukum sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Kasus berita hoax, penodaan agama, pelecahan simbol negara, atupun kasus pencemaran nama baik, yang selama ini cukup dominan, dan melibatkan kelompok ‘kiri’ maupun ‘kanan’, ke dua-duanya harus ditangani secara adil.

Bahwa adanya kesan Polri berpihak kepada salah satu kelompok, juga harus diminimalisir.

Kritik dan saran yang terkadang menyudutkan kepolisian seyogyanya bisa diterima sebagai masukan yang positif untuk instrospeksi dan perbaikan Polri ke depan. Sebaliknya, jangan sampai kritik-kritik masyarakat itu menjadikan rasa ‘sakit hati’, yang justru memicu merenggangnya jarak antara rakyat dengan kepolisian. Totok Hartana

Ada Surat Ijin Ortu REKTOR MUNDUR..

Apresiasi Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohammad Nasir tidak mempermasalahkan mundurnya Rektor UII Yogyakarta, Haryoso atas insiden kematian tiga mahasiswanya. Pengunduran diri rektor itu sebagai bentuk tanggung jawab moral sebagai pimpinan.

Nasir justru mengapresiasi langkah yang diambil rektor UII Yogyakarta tersebut. “Saya apresiasi mundurnya Pak Rektor (UII) sebagai bentuk tanggung jawab moral,” kata Nasir di Kantor Kopertis V Yogyakarta, Kamis (26/1/2017).

Meski demikian, Nasir meminta agar kasus kematian tiga mahasiswa UII Yogyakarta itu diusut tuntas. Pengunduran diri rektor ini direspon positif oleh Menristekdikti. “Tapi tidak berarti berhenti dari kasus ini, harus kasusnya sampai selesai. Urusannya harus selesai,” katanya.

Surat Ijin Budi, ayah dari Abyan Razaki, salah satu peserta pendidikan dasar Mapala UII, mengakui adanya surat izin orangtua dengan meterai Rp 6.000. Salah satu isi dalam surat itu, intinya, jika terjadi kecelakaan, panitia tidak bertanggung jawab.

“Memang ada surat izin orangtua mengikuti kegiatan, dan ada meterai Rp 6.000,” ujar Budi, Kamis (26/1). “Saya sudah tidak begitu ingat detailnya, tetapi jika ada sesuatu hal kecelakaan, lepas dari itu. Intinya bukan tanggung jawab,” tambah dia.

Menurut Budi, anaknya sempat bercerita, ketika berada dalam kegiatan diksar “Great Camping

Sambungan Halaman 1 (GC)” tersebut, ada oknum panitia yang menggunakan surat izin orangtua bermeterai Rp 6.000 itu untuk mengancam. Ujaran bernada ancaman itu disampaikan di depan kelompok.

“Saat saya tanya pelan-pelan, cerita kalau ada kata-kata itu (jangan macam-macam, nyawa kalian ada di atas meterai Rp 6.000).

Kalau ada yang mau mundur atau merasa ciut atau gimana, omongan itulah yang keluar,” ucapnya.

“Apakah statement-nya itu membangkitkan semangat dia atau untuk mem-push, itu yang saya tidak tahu,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Direktorat Humas Universitas Islam Indonesia (UII), Karina Utami Dewi, saat dikonfirmasi membenarkan adanya surat izin orangtua tersebut. “Benar, ada surat bermeterai.

Namun, isinya bukan meninggal atau luka tidak bisa menuntut pihak universitas ataupun panitia,” kata Karina.

Ia mengatakan, menurut Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang juga menjadi bagian dari Tim Pencari Fakta UII, memang kebebasan berkontrak diatur dalam KUH Perdata, tetapi akan batal demi hukum apabila bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

“Itu tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan itu,” ucapnya.

Karina menuturkan, seluruh data terkait kegiatan diksar tersebut sudah diserahkan ke pihak kepolisian. “Untuk itu, datanya sudah kami sertakan dalam dokumen yang kami serahkan ke kepolisian,” sebutnya. (oke/tri/tit)

Cermati PP No 72/2016 dan Maknai Fungsi Strategis BUMN

S

ejak Kabinet Kerja mulai bekerja pada akhir tahun 2014, Kementerian BUMN sangat semangat dan rajin menggelorakan penggabungan (holding BUMN) seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi beberapa perusahaan holding, seperti holding BUMN Energi atau Migas, holding BUMN Pertambangan, Holding BUMN Kemaritiman dan sebagainya. Indonesia memiliki seratus lebih BUMN dengan beragam kondisi keuangan dan manajemen.

Dengan holding BUMN, aset memang akan membesar dan memudahkan untuk mencari pinjaman. Pertanyaannya kemudian, apakah dengan hodingisasi keuntungan juga bisa bertambah dan mampu bersaing di manca negara, seperti Temasek Singapura atau Khazanah Malaysia? Ini yang masih perlu diuji. Pertanyaan lain, apakah holding BUMN mempunyai payung hukum yang kuat, sehingga kita tidak akan lagi kehilangan BUMN, apalagi BUMN strategis yang sedang untung dan terdaftar di Bursa Internasional maupun Indonesia? holding BUMN BUMN harus mempunyai payung hukum yang jelas. Ada beberapa peraturan perundang-undangan utama yang harus menjadi pertimbangan saat akan melakukan holding BUMN, seperti UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 17 Tahun 2007 tentang Keuangan Negara dan PP No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada BUMN. Revisi PP No. 44 Tahun 2005

sapi bakalan bukan sapi siap potong. Padahal bila dilihat dari efisiensi dan demi keuntungan lebih mudah kalau sapi yang diimpor adalah sapi potong.

Seorang dosen Fakultas Peternakan Unpad, Rochadi Tawaf pernah mengupas terkait kontroversi UU Nomor 41 Tahun 2014 melalui Kompasiana.com pada 3 September 2015.

MK..

Sambungan Halaman 1

pengaruh dengan penangkapan Patrialis. Lebih lanjut, KPK meminta kooperasi hakim MK lainnya untuk diperiksa. “Kami berharap apabila penyidik KPK butuh tambahan informasi, kami minta kerjasama dari MK dan seluruh jajaran,” kata Syarif.

Dalami Perkara Penyidik KPK masih mendalami motif kasus suap dari pengusaha daging sapi BHR ke hakim konstitusi Patrialis Akbar.

Belum diketahui, apakah suap ini untuk menolak atau mengabulkan gugatan UU No 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di MK. “Yang berhubungan den-

Pemerhati Kebijakan Publik dan Perlindungan Konsumen bukan BUMN. Menurut saya secara kebijakan langkah terbitnya PP No. 72 Tahun 2016 inkonstitusional.

Patut diduga PP No. 72 Tahun 2016 ini sengaja diterbitkan untuk menghindari campur tangan DPR ketika akan ada pengalihan kekayaan negara, berupa a. dana segar, b. barang milik negara, c. piutang negara pada BUMN atau PT, d. saham milik negara pada BUMN atau PT dan/atau, e. aset negara lainnya.

Artinya sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2007 Tentang Keuangan Negara, bila ada perubahan peruntukan dana yang berasal dari APBN harus melalui pembahasn dengan DPR. Mari coba kita analisa lagi beberapa Pasal dan ayat di PP No. 72 Tahun 2016 ini.

Pada Pasal 2A ayat (1) PP No. 72 Tahun 2016, disebutkan bahwa“penyertaan modal negara yang berasal dari kekayaan negara berupa saham miik negara pada BUMN atau PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, kepada BUMN atau PT lain dilakukan oleh Pemerintah Pusat tanpa melalui mekanisme APBN”. Artinya DPR diabaikan.

Pada Pasal 2A ayat (2): “dalam hal kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN lain sehingga sebagian besar saham tersebut dimiliki oleh BUMN lain , maka BUMN tersebut menjadi anak perusahaan BUMN dengan

ketentuan negara wajib memiliki saham dengan hak istimewa yang diatur dalam anggaran dasar”.

Pada Pasal 2A ayat (3): “kekayaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN atau PT, bertransformasi menjadi saham/modal negara pada BUMN atau PT tersebut”.

Kemudian Pasal 2A ayat (4): “kekayaan negara yang bertranformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi kekayaan BUMN atau PT”.

Berdasarkan Pasal 2A ayat (4) di atas, terlihat bahwa mekanisme inbreng (pemasukan barang sebagai modal perusahaan-red) kekayaan negara berupa saham di suatu BUMN, misalnya asset BUMN X dipindahkan ke BUMN Y, sehingga BUMN Y berubah menjadi swasta atau PT dan harta kekayaan negara dapat berubah menjadi kekayan BUMN atau bahkan PT. Perubahan tersebut bila dilihat secara hati-hati patut diduga merupakan proses mengubah BUMN menjadi PT dan mengubah kekayaan negara menjadi kekayaan badan usaha. Jika dikaitkan dengan Pasal lainnya menyatakan bahwa untuk merubah kekayaan negara, misalnya melalui mekanisme privatisasi (BUMN menjadi PT), tidak lagi diperlukan pembahasan dengan DPR. Patut diduga ini menjadi bentuk pencucian kekayaan negara menjadi kekayaan badan usaha.

Langkah ke Depan BUMN bukan hanya merupakan tempat berinvestasi atau berusaha dengan menanamkan

gan apa putusan menolak atau mengabulkan seluruhnya, karena putusan belum keluar dan apa yang dimohonkan pemohon dan apa hubungan pemohon dengan yang memberikan hadiah ini itulah yang sedang kami dalami,” ujar Laode M Syarief.

Laode hanya bisa memastikan suap ini berkaitan dengan ‘deal’ perkara. Namun, akan ke arah mana ‘deal’ tersebut masih didalami penyidik KPK. Patrialis Akbar dan 10 orang lainnya ditangkap KPK terkait suap gugatan UU Peternakan dan Kesehatan Hewan di MK. Dari penangkapan tersebut, KPK sudah menetapkan 4 tersangka.

Mereka yang jadi tersangka ada-

lah: 1. Patrialis Akbar (penerima suap), 2. KM (perantara), 3. BHR (pengusaha penyuap), 4. NGF (sekretaris BHR)

MK Terbuka MK meminta maaf atas beredarnya kabar penangkapan hakim konstitusi dalam OTT yang dilakukan KPK. Hingga saat ini, MK belum bisa memberikan konfirmasi soal hakim yang ditangkap KPK, meskipun kabar yang beredar menyebut nama Patrialis Akbar.

Meski begitu, MK minta Presiden Joko Widodo memberhentikan sementara hakim konstitusi yang ditangkap KPK tersebut.

“Kami minta pemberhentian sementara kepada Presiden,” kata

Ketua MK Arief Hidayat dalam konferensi pers di Gedung MK,.

“Karena hakim konstitusi yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran berat. Kami minta pemberhentian dengan hormat yang bersangkutan kepada Presiden,” ujar dia.

“Kami menyampaikan permohonan maaf sedalam-dalamnya kepada seluruh masyarakat Indonesia. MK menyesalkan peristiwa tersebut terjadi di tengah MK tengah berikhtiar sedang menjaga keluhuran,” kata Arief.

Ketua MK Arief Hidayat telah sering mengingatkan terhadap hakim konstitusi untuk menjaga amanah masyarakat. Kalau pun akhirnya ada OTT, institusi terhormat MK sekali pun tidak akan membantu.

modal tetapi memiliki fungsi strategis sebagai alat negara untuk menjalankan fungsi penguasaan negara dalam aspek pengelolaan.

Terutama di sektor strategis. Hal terpenting bagi negara adalah kuasai hajat hidup orang banyak, sehingga BUMN tidak boleh dianggap sebagai korporasi biasa (PT).

Kementerian Keuangan pernah menyatakan bahwa holding harus dievaluasi dan disetujui oleh DPR. Namun sepertinya dengan PP No. 72 Tahun 2016 ini menjadi cara pintas untuk menghindari proses di DPR. Secara konten PP No. 72Tahun 2016 ini bertentangan dengan UU di atasnya dan secara substansi berbahaya karena membuka peluang pengalihan kekayaan negara dan mengubah BUMN menjadi swasta tanpa kendali DPR. Untuk itu sebaiknya lakukan uji materi (judicial review) PP No. 72 Tahun 2016 ini di Mahkamah Agung (MA) terhadap UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan UU No. 17 Tahun 2007 Tentang Keuangan Negara.

Waspadai PP No. 72 Tahun 2016 supaya negara tidak kehilangan lagi BUMN-BUMN strategis. Waspadai lobby para rent seekers (makelar) Jika tidak, kasus hilangnya BUMN, seperti Indosat akan kembali terjadi dengan pola yang berbeda. Semoga Presiden menyadari akal bulus kelompok tertentu di balik terbitnya PP No. 72 Tahun 2016 ini. Sekali lagi ini tulisan ini merupakan kajian kebijakan bukan kajian hukum.

Salam. (det/*)

“Dan sudah saya katakan HP kami itu sudah pasti disadap oleh KPKdankamijugamempersilakan KPK untuk menyadap,” ujar Arief.

Arief mengatakan hakim konstitusi tidak boleh tergoda dengan permasalahan duniawi. Kalau pun akhirnya ada OTT, institusi terhormat MK sekali pun tidak akan membantu.

“Jadi itu kita harus yakin, sehingga harus berjalan di jalan yang lurus dan benar. Tapi kalau sampai terjadi peristiwa seperti ini, kita tidak bisa apa apa lagi,” imbuhnya.

Arief mengatakan dalam setiap sidangnya hakim konstitusi tidak hanya bertanggung jawab kepada masyarakat. Akan tetapi juga terhadapTuhan sebagai sang pencipta. (kom/det/tit)

Berpeluang Mengalihkan Kekayaan Negara

PP HOLDING..

2016 dipandang bertentangan dengan UUD Pasal 20A tentang Fungsi dan Hak DPR, jika fungsi pengawasan DPR dihilangkan maka PP nomor 72 tersebut menabrak aturan yang lebih tinggi, apa lagi PP nomor 72 tersebut tidak memiliki ketentuan yang lebih tinggi untuk mengaturnya.

Kemudian, PP nomor 72 juga dinilai bertentang dengan pasal 24 ayat (2) UU Keuangan Negara no 17 tahun 2003 dimana dalam regulasi itu disebutkan bahwa Pemberian pinjaman/ hibah/ penyertaan modal dan penerimaan pinjaman/ hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlebih

USAI.. pukul 16.50 WIB. Dia tak mau berbicara karena karena sedang batuk. “Saya lagi batuk, ya batuk karena Anda (wartawan) ganggu terus setiap hari,” kata dia.

Namun suara “Sst!” dan gestur telunjuk menempel di mulut lebih banyak mendominasi reaksi Antasari terhadap berbagai pertanyaan wartawan.

Pertanyaan seperti apakah Jokowi berharap kasus ini ditindaklanjuti, apakah pembicaraan dengan Jokowi juga membahas pengungkapan kasusnya,

Sambungan Halaman 1 Pada tulisan tersebut Rochadi mencontohkan peristiwa saat puasa dan lebaran tahun 2015.

Pemerintah melalui Menteri Perdagangan saat itu telah mengeluarkan izin impor triwulan II bagi sapi bakalan sebanyak 250.000 ekor. Tujuannya untuk mengantisipasi agar harga daging sapi tidak melonjak tajam. Pemerintah menerbitkan izin impor sebanyak

Payung Legal Holding BUMN PP No. 72 Tahun 2016, menurut saya jika dilihat dari kontennya ada 2 hal yang bermasalah. Pertama, persoalan perubahan kekayaan negara menjadi aset BUMN dan PT. Perubahan ini tidak dapat langsung dikerjakan oleh Pemerintah karena harus dibahas dengan DPR (Komisi VI dan Komisi XI). Artinya PP ini menabrak UU No. 17 Tahun 2007 Tentang Keuangan Negara.

Kedua, sesuai dengan UU No. 19Tahun 2003Tentang BUMN, anak perusahaan BUMN bukan BUMN. Jadi anak perusahaan BUMN tidak dapat diperlakukan sama dengan BUMN dalam hal penugasan dan pengelolaan sumberdaya strategis.

Secara konstitusi (UUD 45 Pasal 33), seluruh aset strategis nasional harus dikelola oleh negara melalui BUMN. Lalu Pasal 2A ayat ( 3 dan 4), penyertaan modal negara di BUMN berubah menjadi kekayaan BUMN atau PT. Selanjutnya di Pasal 2A ayat (7), tentang memperlakukan anak usaha BUMN. Anak usaha BUMN

Agus Pambagio

Hakim MK Disadap KPK

Pengesahan Terburu-buru

TERKAIT PASAL..

sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 30 Desember 2016 dan menjadi PP No. 72 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada BUMN dan PerseroanTerbatas (PT). Jadi secara legal holding BUMN dapat dilakukan, masalahnya PP tersebut bertentangan dengan UU di atasnya, yaitu UU BUMN, UU PT dan UU Keuangan Negara. Ini satu bukti bahwa penyelenggara negara kurang berhati-hati dalam mengeluarkan sebuah kebijakan strategis.

29.000 ekor sapi siap potong.

Menurut Rochadi kebijakan ini sungguh di luar dugaan, karena pada kasus ini jelas-jelas pemerintah sebenarnya telah melanggar UU No 41/2014 tentang Peternakan dan kesehatan hewan (PKH).

Pada pasal 36B ayat 2, dinyatakan bahwa pemasukan ternak ke dalam negeri harus merupakan bakalan, bukannya sapi siap

Sambungan Halaman 1 dahulu ditetapkan dalam APBN/ APBD. Oleh sebab itu PP nomor 72 tahun 2016 dinilai inkonstitusional dan perlu dibatalkan.

Dukungan Mantan Ketua MK, Mahfud MD memberi dukungan kepada pihak-pihak yang tergerak melakukan gugatan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72Tahun 2016 tentangTata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

Mahfud yang juga sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII)

mengaku banyak disambangi oleh beberapa pihak untuk diminta pandangan terkait PP tersebut.

“Banyak yang datang ke saya terkait PP 72 ini, mereka meminta pertimbangan. Saya bilang kalau mau uji materi silahkan saja, saya dukung, saya izinkan, karena ini kan demi menegakkan UndangUndang,” kata Mahfud, Kamis (26/1).

Sebelumnya, DPR RI mengkritik keras kepada pemerintah.

Pasalnya, PP 72 ini dinilai tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Ketua KomisiVI DPR RI Teguh Juwarno mengatakan, PP tersebut jelas bertentangan dengan undang-undang, khususnya UU

nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN dan UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dalam PP tersebut dinyatakan pengelolaan aset strategis dilakukan oleh perseroan terbatas.

Padahal konstitusi menyatakan harus dilakukan oleh negara melalui BUMN. “Tidak boleh PP bertentangan dengan UU apalagi berpotensi melanggar Konstitusi UUD 45,” ujar Teguh.

Teguh khawatir, PP ini justru memberi peluang pengalihan kekayaan negara menjadi kekayaan badan usaha atau PT tanpa persetujuan DPR. Menurutnya, PP Ini bisa dimaknai upaya untuk melepas aset negara yang selama Ini dikuasai negara melalui BUMN. Peringatan Presiden

Berharap Presiden Bentuk TPF

Sambungan Halaman 1 dan apakah pertemuan barusan membahas Tim Pencari Fakta kasusnya, semua dijawab dengan satu reaksi. “Sst,” kata Antasari.

Saat ditanya apakah Jokowi mendukung pengungkapan kasusnya, Antasari hanya terdiam.

Dia lantas melangkah menuju mobilnya, Pajero hitam, dan berlalu meninggalkan lokasi.

Sebagaimana diketahui, Antasari dihukum 18 tahun penjara karena dinilai menjadi otak pembunuhan Nasrudin Zukarnaen. Motifnya adalah cinta sepotong.

Ia menilai pasal ini harusnya bersifat pasal karet, yaitu yang bisa menerima berbagai kriteria sapi bagi kepentingan pengembangan sapi potong dan pemenuhan kebutuhan konsumen di dalam negeri. Kenyataan ini, merupakan masalah pertama yang dihadapi pemerintah terhadap UU No. 41/2014 yang sangat kontroversial.

Ia mengamati beberapa kontroversial pada UU tersebut terjadi lantaran proses pembahasan yang ditengarai sama sekali

gitiga Antasari-Rani-Nasrudin.

Jokowi kemudian menerbitkan keputusan pemberian grasi untuk Antasari 16 Januari lalu. Kini Antasari sudah bebas dari status narapidana.

Soal kasus Antasari itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pernah menyatakan ada ‘bau amis’ dan ‘ada sesuatu’. Pada 26 November saat syukuran bebasnya Antasari dari penjara, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan bahwa kebenaran harus diungkap.

Presiden Jokowi memberikan sejumlah pesan khusus terhadap program pembentukan holding (penggabungan) Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah-satunya, meminta pembentukannya tidak menabrak Undang-Undang (UU).

Hal itu disampaikan Jokowi ke­pada Menteri BUMN Rini Soemarno dan jajaran direksi perusahaan pelat merah saat memberikan sambutan da­lam acara Executive Leadership Program (ELP) di Istana Negara, kemarin.

Jokowi mengatakan, pembentukan holding BUMN sangat penting untuk segera direalisasi­ kan secepatnya. Namun, dia menegaskan, dalam pembentu­ kannya, harus dilakukan dengan esktra hati-hati.(akt/tit)

Bentuk TPF Pasca pemberian grasi kepada Antasari Azhar, pihak keluarga

Nasrudin berharap Presiden Joko Widodo segera membentuk Tim Pencari Fakta (TPF). Tim ini diharapkan dapat menuntaskan pengusutan dalang kasus pembunuhan Nasrudin.

Adik Nasrudin, Andi Syamsuddin Iskandar pada Detikcom, Kamis (26/1/2017), menyebutkan pihaknya mengapresiasi pemberian grasi pada mantan Ketua KPK itu.

“Pemberian grasi pada Antasari menunjukkan bahwa Presiden Jokowi mengetahui Antasari tidak terlibat dan ada banyak ketidakwajaran dalam kasus pembunuhan kakak saya.

Jadi kami sebagai keluarga korban berharap Presiden Jokowi segera membentuk TPF untuk mengungkap dalang dan motif pembunuhan kakak saya,” ujar Syamsuddin.

Syamsuddin berharap pula pada Antasari agar menepati janjinya untuk membongkar dalang kasus yang menjeratnya. Syamsuddin mengaku dirinya bersedia dilibatkan dalam TPF apabila jadi dibentuk oleh Presiden Jokowi.

“Saya akan bantu dan beberkan bukti-bukti yang selama ini belum terpublish, jika TPF jadi dibentuk,” pungkas Syamsuddin. (det/tit)

tidak melibatkan para pemangku kepentingan yang sama, dimana mereka turut merumuskan UU No. 18/2009.

Selain itu menurutnya, waktu kelahirannya pun terjadi di penghujung berakhirnya masa jabatan anggota DPR dan pemerintahan SBY. Karena waktu pengesahannya terburu-buru, akibatnya UU ini ia nilai tidak dilakukan pembahasan secara intensif.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Basaria Panjaitan menjelaskan OTT hakim MK Patrialis Akbar (PA)

pada Rabu (25/1/2017). “OTT ini yang diamankan 11 orang, salah satunya hakim di MK. Terdapat indikasi pemberian hadiah atau janji terkait pengujian undangundang yang diajukan oleh pihak tertentu ke MK,” kata Basaria, Kamis (26/1/2017).

Basaria melanjutkan saat ini 11 orang yang diamankan itu sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif. “11 orang ini diperiksa untuk didalami perannya masing-masing,” ujar Basaria.

Informasi yang dihimpun, 11 orang yang diamankan tersebut

diantaranya Tino, Basuki, Kamal, Darsono, Fenny, Patrialis Akbar, Resti, Selamet, Anggi dan Dewi.

Masih menurut informasi di lingkungan KPK, Patrialis Akbar ditangkap karena diduga menerima suap terkait uji materi UU nomor 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan.

Basaria tak menjelaskan lebih lanjut secara spesifik tentang uji materi nomor 41 tahun 2014 dan kaitannya dengan Patrialis Akbar.

Apakah terkait pasal 36 B? Kita tunggu saja kejelasan kasus ini selanjutnya. (tri/tit)

08 www.beritametro.co.id

JUMAT, 27 JANUARI 2017 INDEX HARGA SAHAM SUMBER: WWW. IMQ21.COM 19 JANUARI 2017

-0.15% IHSG 5,114

0.5% STI 2,873

-0.1% NIKKEI 18,357

-0.3% FTSE 6,809

0.2% KLCI 1,630

0.4% DJIA

19,152

0.3% NASDAQ

HARGA EMAS

JUAL (RP/GR)

BELI (RP/GR)

US$/OZT:

520.396

507.056

1,188.00

KURS MATA UANG

IDR/USD: 13,375

5,399

SUMBER: HARGA-EMAS.ORG 26 JANUARI 2017

SUMBER: GERAIDINAR 26 JANUARI 2017

SUMBER: KLIKBCA.COM 26 JANUARI 2017/ 16:05 WIB

JUAL USD SGD EUR AUD

BELI

13341.00 13321.00 9410.94 9390.94 14369.50 14269.50 10118.24 10038.24

TPKS Pelindo III Tingkatkan Jumlah Kapal Bersandar

BM/IST

PASAR: Para pimpinan UMC Suzuki saat memperlihatkan varian baru pick up yang diharapkan dapat mendongkrak penjualan

Optimis, Pasar Suzuki Pick up Tahun ini Tumbuh

SURABAYA(BM) –Pada tahun 2016 kemarin penjualan sejumlah dealer otomotif sempat mengalami penurunan. Bahkan penurunan penjualan pada jenis pick up Suzuki mengalami penurunan sebesar 27%.

Padahal pemain di segmen pick up hingga ini tidak banyak, tapi kondisi ekonomi membuat penjualan melandai.

Tahun 2015-2016 menjadi masa-masa yang kurang menggairahkan terhadap penjualan pick up. Termasuk dialami Suzuki Motor. “Walau penjualan menurun, tapi market share kami naik 0,2% dari tahun 2015,” kata Sales and Marketing Director PT United Motors Centre (UMC) Bellyanto Tanoyo

kepada wartawan di Dealer UMC Suzuki A Yani Surabaya, Kamis (26/1). Penurunan itu, pihaknya merasa perlu refreshment untuk Suzuki dengan mengeluarkan New Carry Pick Up. Pihaknya berharap, hadirnya varian baru pick up ini bisa menggairahkan kembali penjualan pada segmen Pick Up. “Kami tetap optimis, penjualan pick up adalah back bone kami dengan program pemerintah untuk mobil desa. Kami berharap mobil pick up dapat mensuport market kami di Jatim,” lanjutnya. Sementara Area Sales Manager PT UMC, Aloysius Irmawan mengakui hal yang sama. Menurutnya, khusus bidang komersial, penjualan sejak tahun lalu

hingga sekarang kurang bagus.

“Tahun 2015-2016 sebagai masa tantangan terhadap dunia otomotif khususnya pada segemen pick up. Tahun ini, diharapaakan ada peningkatan penjualan, bahkan kami berani memberikan paket hemat 10.000-20.000 km,”ujarnya. Selain itu berbagai upaya dalam menggenjot penjualan diantaranya menggandeng leasing. Data yang dimiliki UMC, sebanyak 70% penjualan pick up melalui kredit dan saat ini yang banyak dicai konsumen adalah yang mau memberikan DP (Down Payment) murah dan ini mendapat support dari para leasing. (nis/dra)

JAKARTA(BM)-Target pembangunan rumah Perum Perumnas tahun ini dipastikan meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan realisasi tahun lalu. Sekitar 65% dari target tersebut merupakan rumah vertikal di kota-kota padat penduduk. Direktur Korporasi dan Pengembangan Bisnis Perumnas Galih Prahanto mengatakan, tahun ini Perumnas menargetkan pembangunan rumah sebanyak 30.000 unit, meningkat sekitar 66% dari realisasi tahun lalu yang mencapai 18.000 unit hunian.

Galih mengatakan, tahun ini Perumnas lebih fokus pada pembangunan hunian vertikal, terutama di kota-kota besar yang

padat penduduknya. Pada target 30.000 unit hunian tahun ini, sebanyak 20.000 unit di antaranya adalah hunian vertikal. Jumlah ini melonjak jauh dari realisasi pengembangan hunian vertikal Perumnas tahun lalu yang baru mencapai 8.000 unit dari total realisasi 18.000 unit. Selebihnya adalah rumah tapak.

Menurutnya, keputusan Perumnas untuk lebih banyak membangun hunian vertikal didasarkan atas survei Perumnas terhadap kebutuhan rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di 33 kota di Indonesia.

Dari survei tersebut, ditemukan ada 5 juta keluarga MBR yang membutuhkan rumah dan berencana untuk memiliki rumah dalam

waktu dekat. Menariknya, sebanyak 2,7 juta keluarga, atau lebih dari 50%, berada di Jakarta dan kota penyangganya.

“Jadi, alangkah baik bila kita menangkap peluang itu dan meningkatkan kapasitas kami dengan membangun rusun di pinggiran kota besar,bukanlagihanyarumahtapak.Inimasuk akalkarenalahansudahterbatasdankalaubangun rumah tapak pasti akan jauh di pinggiran,” katanya di kantor Perumnas, kemarin. Menurutnya, untuk mewujudkan rencana tersebut, Perumnas akan bekerjasama dengan BUMN lainnya untuk memanfaatkan lahan potensial mereka di Jabodetabek dan kota lainnya yang belum tergarap optimal. (nas/dra)

Perumnas Konsentrasi Pembangunan Hunian Vertikal

Hadapi Persaingan, Bank Jatim Fokuskan Layanan Digital

SURABAYA(BM)- Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2017 diperkirakan masih optimistis sekitar 5%-5,4% dengan tingkat inflasi 4+/-1%. Perekonomian di Jatim diperkirakan mencapai 5,6%. Bank Jatim telah menargetkan untuk bisa meraih pasar yang lebih luas, salah satunya dengan pembiayaan

beberapa proyek infrastruktur di Jatim dan peningkatan kerjasama dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk tahun ini akan lebih fokus pada mengembangan layanan transaksi digital seperti smart governance, smart infrastructure dan smart technol-

BM/IST

SIAPKAN : Disaat persaingan yang semakin ketat dan era digital mulai diguanakan sejumlah perbankan, maka pemeberian layanan digital secara maksimal terus dilakukan.

ogy mengingat persaingan industri perbankan semakin ketat terutama teknologi finansial. Direktur Utama Bank Jatim, R. Soeroso mengatakan tahun lalu kegiatan financial technology meningkat pesat yang terlihat dari aktivitas e-money dan cashless transaction.

“Kami melihat perkembangan seperti ini akan terus berlanjut pada 2017 sehingga berdampak pada kegiatan ekonomi domestik. Kami akan kembangkan terus layanan berbasis teknologi informasi,” katanya, kemarin. Dikatakan sektor perbankan masih menghadapi banyak tantangan, apalagi rencananya bank sentral Amerika Serikat (AS) menaikkan suku bunga Fed funds rate lebih agresif yang bisa berdampak negatif bagi sektor perbankan Indonesia.“Likuiditas perbankan kedepan semakin ketat, sehingga akan menyulitkan perbankan dalam menyalurkan kredit, padahal tahun lalu sudah ada penurunan suku bunga, tapi tidak serta merta mendongkrak

penyaluran kredit,” ujarnya.

Pada 2016, Bank Jatim mencatatkan kinerja pendapatan mencapai lebih dari Rp5,25 triliun atau meningkat 2,89% dibandingkan capaian 2015 yakni Rp5,1 triliun. Sedangkan capaian laba bersih pada 2016 yakni sekitar Rp1 triliun atau meningkat 16,25% dari dibandingkan capaian 2015 yakni Rp884,5 miliar.

Laba bersih tersebut berasal dari pendapatan bunga bersih yang meningkat 10,69% dan pendapatan operasional lainnya yang meningkat 3,12%, sedangkan beban operasional meningkat 3,97%.

Pemberian kredit dan pendanaan, Bank Jatim mencatatkan pertumbuhan jumlah outstanding pinjaman kredit yang diberikan, yaitu meningkat 4,45% dari Rp28,4 triliun pada 2015 menjadi Rp29,6 triliun pada 2016. Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami penurunan 4,28% dari Rp34,2 triliun menjadi Rp32,7 triliun. (sur/dra)

SURABAYA(BM)-Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatnya jumlah kapal yang bersandar di dermaga. General Manager Pelindo III Terminal Petikemas Semarang (TPKS), Erry Akbar Panggabean optimistis kapal yang bersandar di pelabuhan setempat pada 2017 akan meningkat hingga mencapai 725 ships call, dibanding tahun 2016 yang mencapai 709 ships call.

“Saya optimistis jumlah ships call pada tahun 2017 akan mengalami peningkatan mencapai 725 ships call, sebab kapal pertama yang sandar di dermaga adalah Star River dengan lancar,” kata Erry dalam rilisnya di Surabaya, Kamis.

Dikatakan, sandarnya kapal berbendera Panama pada awal 2017 menunjukkan adanya kinerja baik di wilayah pelabuhan.

“Adanya kapal yang sandar di TPKS dapat memberikan sumbangsih terhadap perputaran roda perekonomian. Karena terdapat banyak tambahan sirkulasi barang baik yang keluar maupun yang masuk di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya,” katanya.

Dijelaskan, kapal seberat 32.200 Gross ton (GT) itu melakukan kegiatan bongkar muat di TPKS sedikitnya dengan menurunkan 343 boks muatan, atau jika dinyatakan dalam satuan Twenty feet Equivalent units (TEUs) sebanyak 497 TEUs. “Adanya jumlah kapal yang sandar ini tentunya tidak lepas dari peningkatan kedalaman alur di TPKS yang menca-

BM/IST

TINGKATKAN : Semakin banyaknya jumlah kapal yang bersandar di pelabuhan dan melakukan kegiatan bongkar muat, diharapkan dapat meningkatkan roda perekonomian

pai –11 LWS sehingga menjadi daya tarik bagi kapal lain yang akan mengirimkan atau memuat barangnya,” katanya.

Sebelumnya, selain Star River masih terdapat dua kapal lagi yang rencananya akan sandar dan melakukan kegiatan bongkar muat di TPKS. Keduanya, kata dia, adalah SITC Surabaya dan Wana Bhum yang merupakan kapal internasional dengan rute Hochiminh– Jakarta–Semarang–Makasar–Xiamen–Qingdao–Shanghai–Ningbo.

“Ini secara otomatis akan menambah kinerja TPKS pada tahun 2017. Sebab, jika dilihat pada tahun 2016 kinerja yang telah ditorehkan oleh TPKS sendiri sudah terlihat sangat baik,” katanya.

Ia mengatakan, pada 2016 ada kenaikan kinerja bongkar muat cukup besar bila diband-

ingkan dengan kinerja bongkar muat pada tahun sebelumnya, yakni untuk ships call pada tahun 2015 terdapat sedikitnya 701 ships call, dan naik pada tahun 2016 menjadi 709 ships call.

Sedangkan untuk tonase, kata dia, pada tahun 2015 tercatat pada angka 10.548.541 GT sedangkan pada tahun 2016 jumlahnya melonjak menjadi 11.616.498 GT.Sementara untuk kinerja bongkar muat di TPKS tercatat pada angka 608.201 TEUs pada 2015, dan pada tahun 2016 naik hingga angka 615.132 TEUs. “Bila dinyatakan dalam boks, kinerja pada tahun 2015 adalah sebesar 375.654, sedangkan kinerja pada tahun 2016 sebesar 384.640 boks.

Oleh karena itu, kami optimistis tahun 2017 akan ada kenaikan kinerja hingga angka 650.000 TEUs,” katanya. (sur/dra)

09 www.beritametro.co.id

JUMAT, 27 JANUARI 2017

FOTO : BM/MUCHLIS

SIDAK: Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Wakil Gubernur Jawa Timur saat meninjau banjir di Jabon, Sidoarjo, Kamis (26/1/2017)

Lima Desa di Sidoarjo Masih Terendam Wagub Jatim: Perlu Penanganan Serius

SIDOARJO (BM) – Banjir yang menggenangi sejumlah kawasan di Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, terus berlanjut. Hingga Kamis (26/1), sebanyak lima desa di daerah itu masih terendam dengan ketinggian air bervariatif sekitar 20-70 cm sejak 11 Januari 2017 lalu.

Banjir yang disebabkan jebolnya tanggul dan pintu air di perbatasan Sidoarjo dan Pasuruan itu, mengakibatkan sebanyak 2.600 Kepala Keluarga (KK) dari lima desa tidak bisa

melakukan aktivitas secara normal. Kelima desa itu adalah Kupang, Semambung, Tambak Kalisogo, Kedung Rejo dan Kedung Pandan.

“Banjir ini sudah 16 hari, Pemkab Sidoarjo hendaknya segera melakukan koordinasi dengan Pemkab Pasuruan.

Karena daerah ini merupakan daerah perbatasan,” kata Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) Saifullah Yusuf, saat mengunjungi banjir di Desa Kupang dan Semambung, Kamis (26/1).

Wagub yang akrab dipang-

gil Gus Ipul itu mengatakan pula, perlu dilakukan penanganan secara serius untuk mengatasi permasalhan banjir di daerah itu. Salah satunya, penanganan jangka pendek adalah melakukan penyedotan dengan menggunakan pompa dan membuat tanggul darurat supaya air tidak masuk ke desadesa,” katanya.

Ia mengemukakan, untuk solusi jangka panjang salah satunya seperti pembuatan dam sampai dengan penguatan tanggul sungai supaya air bisa

langsung dialirkan kelaut.

Dikatakan pula, kondisi warga juga harus diperhatikan.

Sebab, dikhawatirkan masyarakat yang tinggal di daerah ini kesehatannya menjadi terganggu.

“Dalam jangka pendek yang penting harus difikirkan segera melakukan normalisasi, perbaikan tanggul dan bosembosem. Dan yang lebih penting pascabanjir, untuk segera memberikan nutrisi, air bersih dan air minum serta sanitasi karena cukup membahayakan kalau warga yang terdampak ini

JELANG PILKADA 2018

membuang sampah sembarangan,” jelas Gus Ipul.

“Kami berharap untuk Dinas Pengairan Pemprov Jatim dan Kabupaten Sidoarjo segera melakukan tindakan yang bisa mengurangi genangan banjir di Jabon ini,” tegasnya.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim memberikan bantuan Rp 450 juta berupa tenda, selimut, matras, makanan serta keperluan gizi dan lauk pauk bagi warga yang menjadi korban terdampak banjir di Jabon. (cls/udi)

BBPJN Perbaiki Kerusakan Jalan Nasional

SURABAYA (BM) – Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah 8 Jawa Timur (Jatim) merencanakan perbaikan sejumlah ruas jalan nasional pada tahun 2017 ini. Setidaknya ada 47 paket lelang. Dari 47 paket itu, 32 di antaranya dalam proses lelang, 10 paket sudah tandatangan kontrak dan 2 paket lagi ditandatangani akhir Januari.

Kepala BBPJN Wilayah 8 Jatim, Ketut Darma Wahana mengatakan, namun ada yang prosesnya tandatanganan ulang di pertengahan sampai akhir Februari. “Targetnya akhir Februari 47 paket bisa selesai semua. Sekarang 15 paket memang masih belum proses lelang,” kata Ketut.

Lebih lanjut dijelaskan Ketut, 10 paket yang sudah tandatangan itu di antaranya Kertosono, Kediri, Tulungagung, Trenggalek, Pacitan, Ponorogo, Probolinggo, Lumajang, Turen dan Blitar.

“Pelaksanaan sudah dimulai dengan penambalan rutin.

BM/IST

DIPERBAIKI: Perbaikan jalan rusak di Jatim bakal dilakukan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 8. Di beberapa tempat, sudah mulai dilakukan penambalan rutin.

Dengan adanya situasi kerusakannya lebih cepat, yang belum tandatangan kontrakpun sudah koordinasi dengan pusat,” ujar dia.

Dengan demikian, kata dia, ada perubahan yang dilakukan yakni evaluasi produk. Yang belum tandatangan kontrak akan dipakai swakelola tapi tetap dikerjakan dengan swakelola. Nantinya setiap ruas ada penambalan jalan.

“Sesudah koordinasi dengan pusat dengan keadaan di lapangan yang begini makanya ada evaluasi semua program.

Yang memungkinkan kita pakai swakelola meski belum kontrak juga bisa dikerjakan dengan swakelola itu,” katanya.

Namun, kata dia, tidak semua bisa memakai swakelola. Swakelola itu kalau memang mendesak, lelang dan tandatangan bisa terhambat.

Prinsipnya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki misalnya hanya penambalan, kalau sudah kontrak baru diperbaiki permanen. (nt/udi)

Musyawarah Kerja Kasek SMK Swasta Mengadu ke Gus Ipul SURABAYA (BM) – Sejumlah kepala sekolah (kasek) yang tergabung dalam Musyawarah Kerja Kepala SMK Swasta Jawa Timur ( Jatim) mengadu kepada Wagub Jatim Saifullah Yusuf. Mereka diterima wagub di Gedung Negara Grahadi, Kamis (26/1).

Kepada orang nomor dua di Jatim yang juga akrab dipanggil Gus Ipul itu, mereka menyampaikan beberapa uneg-unegnya. Di antaranya, soal guru di SMK swasta yang diperbantukan di sekolah negeri, jumlah quota, dan seragam sekolah. “Tahun pelajaran akan datang, guru SMK negeri dibantu seragam dua stel.

Semoga tidak ada bedanya negeri dan swasta, kami juga dapat. Kami juga menyampaikan isu guru negeri yang diperbantukan ke SMK swasta akan ditarik ke negeri,” kata Ketua Musyawarah Kerja Kepala SMK Swasta Jatim, Solihin.

FOTO : BM/ERAWATI

MENGADU: Wagub Saifullah Yusuf saat menerima rombongan kepala sekolah yang tergabung dalam Musya­ warah Kerja Kepala SMK Swasta Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Kamis (26/1).

Menanggapi hal itu, Gus Ipul mengatakan, di Jatim ada 1.680 SMK baik negeri maupun swasta. Yakni, 280 SMK

negeri dan 1.600 SMK swasta.

“SMK swasta yang memiliki kualitas baik ada 45 persen dan 55 persen perlu dibantu. Ini

karena pemprov memiliki target menyiapkan 1 juta tenaga terampil dalam setahun. Kalau lulusan SMK itu ada 700 ribu

per tahun dan bagus semua kualitasnya, ya bisa target tercapai,” ujar Gus Ipul.

Gus Ipul mengapresiasi bagi SMK swasta yang terus berjuang sekuat tenaga memperbaiki kualitasnya dan tidak mau kalah dengan SMK negeri.

“Kami akan dukung dan terus dorong SMK menghasilkan tenaga terampil. Masalah yang macam-macam akan dikategorikan dan mendapat treatment,” tuturnya.

Dia menangkap beberapa keluhan yang menjadi priotitas, di antaranya adalah pembagian kuota, guru negeri di swasta yang akan ditarik dan masalah lainnya seperti insentif guru. “Kami akan coba diskusikan bersama Pak Gubernur dan Kepala Dinas Pendidikan Jatim. Biar nanti pemprov bisa bekerjasama dan menskenario apa solusi trearment yang akan diambil,” pungkasnya. (era/udi)

Komisi A dan KPU Matangkan Persiapan SURABAYA (BM) – Komisi A DPRD Jatim mematangkan persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018. Sesuai rencana, pilkada serentak yang diperkirakan pertengahan 2018 itu diikuti 18 kota/kabupaten di Jatim.

Terkait hal itu, mereka menggelar hearing (dengar pendapat) dengan mengundang Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Biro Pemerintahan Provinsi Jatim serta beberapa pihak terkait, Kamis (26/1).

Selain masalah dana, hearing itu juga membahas persoalan keamanan. Terkait masalah dana, Komisi A mengingatkan adanya beberapa tahapan yang harus dilaksanakan pada tahun 2017 seperti pencairan dana untuk pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hingga Tempat Pemungutan FOTO: BM/ERAWATI Suara (TPS).

H. Muzammil Syafi’i “Persiapan honor tersebut harus siap dicairkan sekitar bulan Agustus atau September. Ini yang kita minta harus dikongkretkan antara KPU, bawaslu dan pemprov mengenai alokasi dana yang diperlukan,” kata ungkap H. Muzammil Syafi’i SH.Msi, anggota Komisi A DPRD Jatim.

Lebih lanjut diungkapkan Muzammil, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim menyebutkan anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 600 milliar. “Ini yang nantinya akan dibicarakan dengan harapan bisa secepatnya sudah disepakati dan tahu berapa jumlah real-nya. Yang sekarang ada berapa, dan bagaimana cara mencari kekurangannya,” kata dia.

Ditegaskan Muzammil pula, Bawaslu juga sudah mempersiapkan pengawasan-pengawasan untuk langkah antisipasi. Ada beberapa kemungkinan yang menurut Bawaslu, nanti akan terulang kembali di tahun 2018. “Di antaranya praktik ‘money politic’ di beberapa daerah, pemilu fiktif tapi hasilnya ada, perhitungan atau jual beli suara, jagal suara (pemaksaan supaya memilih), adanya para pejudi yang ingin andalannya menang atau digunakan taruhan, pelaksana tidak jujur dan adil,” ujar anggota dewan yang juga Ketua Fraksi Nasdem-Hanura itu.

Karena itu, kata dia, Bawaslu akan melakukan sesuai tugasnya. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) tidak hanya sampai di Panitian Pemilihan Suara (PPS), tapi juga di TPSTPS. Wacananya, 1 TPS akan ada 1 Panwas yang mengawasi.

Sehingga diharapkan Pemilu Pilkada 2018 bisa lebih jujur, adil dan bersih. (era/udi)

ATURAN PEKERJAKAN TKA

Disnakertrans Sosialisasikan pada 60 Perusahaan SURABAYA (BM) - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur (Jatim) mengumpulkan 60 perusahaan untuk melakukan sosialisasi tentang aturan mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Perusahaan yang dikumpulkan, berasal dari lima daerah Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Mojokerto dan Gresik.

“Ada 60 perusahaan yang hari ini kita kumpulkan.

Mereka ini seluruhnya mempekerjakan TKA,” kata Sukardo, usai memimpin sosialisasi di gedung Balai Latihan Kerja milik Disnaker di Menanggal, Surabaya, Kamis (26/1).

Kepada 60 perusahaan, Disnaker mengimbau agar mereka benar-benar menaati aturan untuk mempekerjakan TKA yang memiliki izin bekerja serta memiliki izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA).

Selain itu, para TKA haruslah memiliki keahlian khusus dan selama bekerja di Jawa Timur harus didampingi oleh tenaga kerja lokal sehingga minimal selama dua tahun pertama ada proses transfer pengetahuan dari TKA ke tenaga kerja lokal.

Sementara itu, hingga saat ini setidaknya ada 3,4 ribu TKA yang bekerja di beberapa perusahaan di Jawa Timur.

Dari jumlah ini paling besar merupakan TKA dari Tiongkok yakni sekitar 40 persen, kemudian 25 persennya dari Jepang, 13 persen dari India, 9 persen dari Malaysia, dan 8 persen dari Korea Selatan. (nt/udi)

10 JATIM RAYA

berita metro

www.beritametro.co.id

JUMAT, 27 JANUARI 2017

Bupati Faida Tandatangani RAPBD 2017

JEMBER (BM) – Ketegangan antara legislatif dan eksekutif di Kabupaten Jember terkait pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2017 mulai mencair.

Bupati Faida akhirnya setuju untuk menandatangani evaluasi RAPBD 2017.

Kepastian soal kesediaan menandatangani itu, disampaikan langsung Bupati Faida kepada wartawan sesudahnya menerima pengunjuk rasa di depan kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, Kamis (26/1).

“APBD 2017 Insya Allah segera ditandatangani. Kami sudah berkomunikasi dengan pimpinan DPRD Jember. Gubernur juga sudah menjawab, bahwa APBD 2017 dapat ditandatangani Plt Sekda atau bupati Jember,” terang Faida.

Lebih lanjut diungkapkan, dirinya sebenarnya tidak pernah berkeberatan menandatangani hal itu. Hal itu, dikarenakan dirinya adalah pimpinan di Pemkab Jember. “Saya berharap DPRD dapat duduk bersama untuk menandatangani APBD ini,” kata Faida.

Sebelumnya, ratusan warga Jember menggelar aksi di depan Pemkab dan kantor DPRD. Mereka mendesak Bupati Jember dr Faida dan Pimpinan DPRD menandatangani RAPBD tahun 2017. RAPBD Jember tahun 2017 belum disahkan menjadi APBD karena belum ditandatangani Bupati dan DPRD. Korlap aksi Fathurosi mengatakan, pihaknya menilai APBD tahun 2017 sangat penting bagi pembangunan Jember. Oleh sebab itu, ia

meminta agar RAPBD 2017 segera ditandatangani agar bisa segera disahkan menjadi APBD. “Saya juga berharap agar masyarakat tidak gampang terprovokasi berita berita yang disebarkan di akun Facebook. Terkadang ada berita yang menyinggung pihak lain dan bisa diperkarakan,” katanya, Kamis (26/1).

Ia juga berharap, agar legislatif tidak berstatement yang menyinggung perasaan para pendukung dari eksekutif. “Banyaklah yang masih mengkompor-kompori. Saya harap, ke depan itu tidak terjadi lagi,” tegasnya.

Ketua DPRD Jember, Thoif Zamroni menuturkan, legislatif memang menunggu kesediaan Bupati Faida menandatangani sendiri evaluasi RAPBD 2017, dan tidak menyerahkannya kepada Plt. Sekretaris Daerah Bambang Hariono, yang masih dipertanyakan status legalnya.

“Sejak awal, kami memang sudah sampaikan solusi. Kalau bupati siap tandatangani evaluasi itu, pimpinan siap menandatangani.

Kami sudah tunggu sejak lama jawaban itu.

Tapi kok baru hari ini kami menerima informasi bahwa bupati siap menandatangani,” kata Thoif secara terpisah.

Soal jadwal penandatanganan, menurut Thoif, diserahkan sepenuhnya kepada Sekretariat DPRD Jember.“Biar diselesaikan sekretariat soal teknisnya. Kapan pun kami siap. Itu komitmen kami sejak awal, bahwa pimpinan siap kapan saja ketika bupati siap menandatangani itu,” katanya. (nt/det/udi)

BM/IST

DEMO WARGA: Sejumlah pengunjuk rasa duduk bergerombol di depan kantor Pemkab Jember. Aksi juga dilakukan dengan mendatangi gedung DPRD setempat. Mereka mendesak Bupati Jember dr Faida dan Pimpinan DPRD menandatangani RAPBD tahun 2017.

KPK Apresiasi Komitmen Pemkab Bojonegoro

BM/SUSWONDO

RAKOR: Penyelengaraan Rakor Pembangunan Daerah Pemkab Bojonegoro disaksikan perwakilan dari KPK.

BOJONEGORO (BM) – Rapat Kordinasi (Rakor) Pembangunan Daerah Bojonegoro tahun 2017 juga dihadiri perwakilan Divisi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kegiatan yang juga diikuti segenap stakeholder, SKPD, para camat dan kades, perwakilan kejksaan dan kepolisian itu sendiri, digelar dalam rangka memantapkan semua program pembangunan di daerah tersebut.

Bupati Bojonegoro, Suyoto mengatakan, fokus saat ini adalah bagaimana mengembangkan pasar dalam negeri.

“Oleh karenanya, kita harus fokus mengapa visi kita lumbung pangan dan energi. Jika kita bisa mampu menyediakan pangan dan energi maka

kita akan mampu bertahan.” katanya.

Sementara itu, Eva dari perwakilan KPK menyatakan, apa yang dilakukan itu sudah sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. “Hal ini bisa menjadi best practice yang bisa diterapkan di daerah. Komitmen pimpinan, utamanya bupati dan jajarannya sudah sangat mendukung mulai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi,” katanya.

Menurut Eva, hal itu juga didukung dengan inovasi dan dukungan IT yang sedemikian detail. Oleh karenanya, dia akan melihat langsung bagaimana pelaksanaan yang sudah dijalankan.

Bahkan, dia meminta akses agar apa yang dipaparkan tadi bisa diikuti dan dijalankan di semua level. (ndo/udi)

Jaksa Temukan Fakta Baru Korupsi Dispendukcapil Trenggalek

TRENGGALEK (BM) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Trenggalek, mengklaim telah menemukan sejumlah fakta baru dugaan korupsi proyek pengadaan sistem daring (online) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek tahun 2013 senilai Rp 198 juta.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Trenggalek Muhammad Adri Kahamudin mengungkapkan, beberapa fakta baru itu ditemukan sesudahnya memeriksa beberapa saksi kunci. Dari pemeriksaan saksi kunci itu, akhirnya terungkap adanya beberapa fakta baru.

Salah satunya, tutur Adri, koneksi internet yang dibangun ternyata tidak dibutuhkan oleh dispendukcapil karena

telah ada koneksi lain yang disebut jaringan SIAK (sistem informasi administrasi kependudukan) sejak tahun 2011. “Pengadaan tersebut diharapkan mampu mengoneksikan antara kantor pelayanan dispendukcapil dengan kantor-kantor kecamatan guna kepentingan transfer data kependudukan,” katanya.

Dari hasil pengecekan di lokasi perangkat jaringan, kata dia, tim kejaksaan menemukan tiga unit perangkat di tiga kecamatan telah dibongkar dan disimpan di kantor DispendukcapilTrenggalek, sementara yang lainnya tidak dapat difungsikan.

“Kami akan segera melakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut, kebetulan lokasi penyimpanannya bersebelahan

dengan kejaksaan,” ujarnya.

Adri mengatakan, rencananya tim penyidik juga masih akan melakukan pemanggilan sejumlah saksi untuk dilakukan pemeriksaan, termasuk kepala dispendukcapil yang dulu, Catur Budi Prasetyo yang bertindak sebagai kuasa pengguna anggaran. “Untuk tersangka belum kami tetapkan, masih menunggu beberapa saksi lagi,” kata Muhammad Adri.

Sebelumnya, penyidik Kejari Trenggalek menyidik kasus dugaan korupsi pengadaan sistem daring di dispendukcapil setempat tahun anggaran 2013. Proyek tersebut diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 198 juta, karena seluruh jaringannya tidak dapat berfungsi. (nt/udi)

Muhammad Adri Kahamudin

Suami Diminta Dukung dan Jaga ASI Eksklusif LUMAJANG (BM) - Ketua Tim Pengerak (TP) PKK Kabupaten Lumajang, Hj.Tutuk Fajriyah As’at, meminta para suami mendukung dan menjaga air susu ibu (ASI) eksklusif. Hal itu diperlukan agar anaknya bisa mengonsumsi ASI eksklusif dari ibunya dengan lancar dan menjadi anak sehat.

“Terutama di Kecamatan Kedungjajang, capaian ASI eksklusif pada tahun 2016 di Puskesmas sebesar 59 persen kurang dari target. Seharusnya 70 persen,” kata Hj Tutuk Fajriyah saat melaunching Desa ASI di Desa Umbul, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang, Rabu (25/1).

Launching Desa ASI yang dilakukan Bupati Lumajang Drs. As’at Malik Ag dengan tema ‘Dasi Mat Jajang Bermotif Pisang’ itu, merupakan gerakan pertama untuk memotifasi para ibu sadar kasih sayang kepada buah hatinya.

Menurut Hj Tutuk Fajriyah, kurangnya capaian ASI eksklusif itu disebabkan beberapa hal. Salah satunya, masih minimnya penggunaan ASI yang kemudian

Diterbitkan oleh: PT. Berita Metro Jl Tunjungan No 86 Surabaya. www.beritametro.co.id Percetakan: PT Citra Cetak Pratama (isi di luar tanggung jawab percetakan)

PERWAKILAN

BM/PRIAMBODO

LAUNCING: Bupati Lumajang, Drs H As’at Malik dan Ketua TP.PKK Lumajang, Hj.Tutuk Fajriyah As’at, saat meresmikan Desa ASI.

diikuti ditemukannya kasus gizi buruk.

“Gerakan ini sangat bagus karena meningkatkan capaian ASI eksklusif untuk mencegah adanya kasus gizi buruk dan kematian anak,” ujarnya.

Bupati As’at Malik mengatakan, Desa

Umbul dulunya merupakan desa paling rendah untuk tingkat kesadaran capaian ASI eksklusif. “Dengan adanya program ini, Desa Umbul menjadi desa paling unggul,” jelasnya.

Dikatakan pula, kesehatan adalah

salah satu aspek penting pengukuran indeks pembangunan wilayah. Kini, desa memegang peran penting dalam memperbaiki kualitas kesehatan. Karena itu, setumpuk program kesehatan dicanangkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang.

Menurut bupati, pemahaman pentingnya ASI menjadi pekerjaan rumah bagi Dinas Kesehatan. Terutama, puskesmas sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan dalam level kecamatan.

Saat me-launching Desa ASI di Desa Umbul, Bupati As’at Malik didampingi Ketua TP.PKK, Hj.Tutuk Fajriyah As’at, Kepala Dinas Kesehatan dan jajaran muspika setempat. Acara launching yang juga disaksikan masyarakat sekitar dengan penuh antusias itu, ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati As’at Malik.

Selanjutnya, kegiatan dirangkai dengan menanam pohon di depan kantor balair desa dan meninjau ruangan posyandu gerbangmas siaga ‘Cempaka’ yang telah dilaksanakan kelas ASI kepada ibu-ibu Desa Umbul. (adv/pri)

KILAS

BM/SUSWONDO

SIAP BERSAING: Melalui penyelenggaraan Muscab dan Rakerda, anggota Askonas diharapkan mampu bersaing menghadpi semua tantangan. Kegiatan itu dilangsungkan di Ruang Andrawina Hotel Aston Bojonegoro.

Askonas Harapkan Anggotanya Siap Bersaing BOJONEGORO (BM) – Kontraktor yang tegabung dalam Asosiasi Kontraktor Nasional (Askonas) diharapkan siap bersaing. Bukan cuma dengan kontraktor dalam negeri, melainkan juga dengan kontraktor luar negeri.

Penegasan itu ditekankan Ketua Umum DPP Askonas, Rachmatullah, dalam acara Musyawarah Cabang (Muscab) I Askonas Bojonegoro dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) II Askonas Jatim yang dilangsungkan di Bojonegoro. “Kita nanti tidak hanya bersaing dengan kontraktor dari Indonesia, tetapi juga bersaing dengan kontraktor dari Australia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan negara-negara lain,” katanya.

Dijelaskan pula, persaingan dengan kontraktor besar menjadi tantangan yang harus dihadapi. “Sebagian besar proyek-proyek besar banyak dipegang oleh kontraktor besar,” tandasnya.

Ketua Askonas Jatim, Supai M. Nur menambahkan, globalisasi yang terjadi sekarang ini mendorong serbuan barang dari luar negeri dengan harga lebih murah dibanding dalam negeri. “Tapi kita juga harus bisa lebih mencintai produk dalam negeri, bukan malah mencintai atau membeli produk luar negeri,” ucapnya.

Pada kesempatan itu, Asisten II Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro Setyo Yuliono, meminta kontraktor yang berkonstribusi di daerahnya harus siap melaksanakan keterbukaan data kontrak untuk diumumkan kepada masyarakat.

Apalagi, menurut dia, daerahnya sekarang ini mewakili Indonesia dalam ‘Open Government Partnership’ atau keterbukaan pemerintahan tingkat dunia. “Adanya keterbukaan dokumen data kontrak masyarakat bisa ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan,” katanya.

Kepala Bakorwil Jatim, Edi Supaji menjelaskan, bisnis kontraktor merupakan bisnis yang banyak memiliki persaingan. Oleh karena itu, ia mengharapkan kontraktor di Jatim mampu menyediakan barang dan jasa yang berkualitas. “Kita juga fokus dalam pembinaan terhadap penyedia jasa kontraktor, dengan mengadakan pelatihan kepada kontraktor agar kinerjanya sesuai dengan standar,” paparnya. (ndo/udi)

Iklan Kehilangan Hilang STNK Sepeda Motor Nopol M 3677 PL. a/n Maridin. d/a Dusun Tobatoh Desa Patarongan Sampang.

Direktur: Silvia Balhmar. Pemimpin Perusahaan: M. Mashudi. Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: Totok Hartana. Wapemred: Noor Ipansyah Iskandar. Dewan Redaksi: AR Balhmar, Yahya A Waber, Tjipto Chandra, Marcella, Hadi Ismanto, M. Nabil. Redaktur: Budi Arie Satriyo, Bambang Andrias, Indra Nanang. Wartawan Senior: Rofiq Kurdi Ismail, Aziz Tri. Reporter: Dian Kurniawan, Suluh DP, Andre Septia Hadi, Hasan Nur Rahmad. Fotografer: Soemadji. Pracetak/Artistik/Tata Letak: Luthfi, firman. Desain Grafis: Khalid “Klied”. Sekretaris Redaksi: Muh. Faizin. Bidang Online: Wahyu Saputro. Eksekutif Marketing: Fahad Balhmar, Khalid H. Perwakilan Daerah: Jakarta: Priyoko Sarjito (Kep. Biro), Marcella, Ferdy Yunisaf. Mojokerto: Prayogi. Kediri: Ibad, M. Sirojudin Sidoarjo: Yahdar Balhmar, Imam Muchlis. Gresik: Sugeng (Kepala), Asepta Lamongan: Komari Probolinggo: Saifullah Madura: Agus Suroso (Sumenep), Abdurrahman (Pamekasan), Syaiful (Sampang). Malang: Aji, Kholil, Agus Susanto, Koordinator Sirkulasi/Pemasaran: M. Mashudi. Alamat Redaksi: Jl Tunjungan No 86 Surabaya. Telp. +6231 5318686, 5323414. Fax:+6231 5323415 Redaksi: 081334312300 | Iklan/Langganan: 081216327858 | No Pengaduan: 031 70975270. Email: red_beritametro@yahoo.co.id. Tarif Iklan: Display(fc) Rp. 35.000/MMK (BW) Rp. 25.000/MMK. Sosial Rp. 10.000/MMK, Baris Rp. 15.000 (Minimal 2 Baris).

DALAM MENJALANKAN TUGAS PELIPUTAN, WARTAWAN BERITA METRO DIBEKALI TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER.

GRESIK 11

berita metro

www.beritametro.co.id

JUMAT, 27 JANUARI 2017

Berdalih Solidaritas, Nekat Jadi Kurir Sabu

GRESIK (BM)-Berdalih solidaritas kepada teman lama, pemuda bertato empat orang anak ini mau menjadi kurir sabu. Berbekal uang Rp 820 ribu dari pemesan, pria lulusan SMP ini mencari narkoba. Suyono (34) warga Dusun Jara’an RT3 RW1 Desa Kedamean, Kecamatan Kedamean, Gresik tidak bisa berkutik saat ditangkap polisi dan kedapatan membawa sabu di sakunya.

Suyono yang kesehariannya menjadi penjaga alat berat di sebuah proyek mengaku dirinya hanya disuruh rekannya untuk men-

carikan sabu. Karena ia pernah mempunyai teman yang sanggup menyediakan barang haram tersebut, maka dirinya menyanggupi permintaan rekannya.

Spontan saja, Suyono menelpon teman lamanya diketahui bernama Aris, sejurus kemudian dirinya mengambil barang yang dipesannya tersebut. “Saya hanya disuruh ngambil barang ini oleh Toha dengan diberi uang Rp 820 ribu dan dapat satu poket. Saya ambil dari teman lama saya, saya keburu ketangkap polisi di jalan saat akan memberikan poket ini ke teman

saya (Toha),” terangnya saat di ruang Reskoba Polres Gresik, Kamis (26/1).

Upaya hukum dengan menangkap tersangka, disamping dirinya kedapatan membawa sabu yang dimasukkan kedalam bungkus rokok di sakunya. Dirinya juga mengakui telah mengonsumsi barang haram tersebut selama beberapa bulan ke belakang, meski jarang jarang. Hasil jasa membelikan barang haram, tersangka mengaku mendapatkan sedikit bagian dari poket tersebut.

Sementara Kasat Reskoba Polres Gresik, AKP

DPRD Gresik Masukkan Enam Dinas Baru di 4 Komisi GRESIK (BM)-Terbentuknya enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru yang aktif per 2017 langsung disikapi DPRD Kabupaten Gresik. Keenam SKPD baru itu adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (eselon II) yang dipimpin oleh Gunawan Setijadi. Dinas Kominfo (Komunikasi dan Informatika/eselon II) yang dipimpin oleh Budi Raharjo.

Kemudian, Dinas Pertanahan (eselon II) yang dipimpin oleh Tarso Sagito. Dinas Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja/eselon II) yang dipimpin Darmawan. Dinas Kepemudaan dan Olahraga(eselon II) yang dipimpin Jairrudin serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (eselon II) yang dipimpin Siti Jaiyaro.

“DPRD sudah memetakan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) baru itu untuk dimasukkan di empat komisi sesuai bidang masing-masing. Ini terkait koordinasi selanjutnya,” ujar Wakil Ketua DPRD Gresik, Hj.Nur Saidah, barubaru ini. Di DPRD Gresik sendiri ada empat komisi, yakni Komisi A yang membidangi hukum dan pemerintahan, Komisi B yang membidangi perekonomian dan pendapatan.

Lalu, Komisi C yang membidangi pembangunan dan limbah dan Komisi D membidangi Kesra (kesejahteraan masyarakat) seperti bidang kesehatan, dan pendidikan. “SKPD baru itu kami sesuaikan dengan masing-masing komisi yang membidangi,” jelas politisi senior Partai Gerindra asal Kecamatan Duduksampeyan ini.

Nur Saidah menegaskan, melihat bidang empat komisi di DPRD

FOTOBM/MOCH. SUGENG

Wakil Ketua DPRD Gresik, Hj. Nur Saidah

Gresik, maka keenam SOTK baru tersebut sudah bisa dikelompokkan dan dimasukkan sebagai mitra kerja masing-masing komisi.

Dinas Pertanahan dan Dinas Kominfo maka dimasukkan dalam Komisi A. Dinas Satpol PP bisa masuk dalam Komisi A untuk penegak hukumnya, sedangkan ekses/ dampak kemasyarakatannya seperti penertiban PSK (pekerja seks komersial), anjal (anak jalanan), gelandangan, pengemis dan sejenisnya bisa masuk ke dalam Komisi D. Dinas Kepemudaan dan Olahraga masuk ke Komisi D. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman masuk dalam Komisi C. Sedangkan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dimasukkan dalam Komisi D. “DPRD memang harus bergerak cepat untuk masukkan dinaa baru tersebut ke masingmasing komisi yang membidangi karena per tahun 2017 sudah jalan,” terang Nur Saidah.

Dimasukkannya Dinas baru tersebut ke empat komisi, maka masing-masing komisi bisa bekerja mengawasi mitranya masingmasing. “Ya komisi-komisi tersebut harus lakukan pengawasan intens terhadap kinerja lima Dinas baru tersebut. Kalau ada yang tidak beres ya harus dipanggil untuk dimintai penjelasan,” katanya. Termasuk, ketika ada pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan publik yang diberikan kelima Dinas baru tersebut harus cepat ditindaklanjuti oleh komisi terkait. “Semua ini kami lakukan agar keberadaan lima Dinas baru tersebut bisa bekerja maksimal dan bisa membantu kebutuhan publik,” jelasnya. Nur Saidah, menambahkan bahwa keberadaan Dinas baru itu sangat berguna bagi masyarakat Kabupaten Gresik. “Karena itu, diharapkan keberadaan Dinas baru tersebut bisa bermanfaat dan membantu kebutuhan masyarakat,”pungkasnya. (sgg/adv)

Chotib Widiyanto menerangkan bahwa penangkapan tersangka dari hasil penyelidikan anggotanya dengan beberapa laporan masyarakat.

Tersangka ditangkap anggota di Dusun Miru Desa Banyu Urip Kecamatan Kedamean saat akan mengantar pesanannya ke saudara Toha yang kini menjadi pencarian anggota. Begitu juga Aris menjadi penyalur pemesanan barang haram tersebut juga masih dalam pencarian anggota Reskoba Polres Gresik.

“Sementara kami masih melakukan upaya pengembangan atas kasus penyalahgunaan

Unik, Sambari Lengkapi Halte dengan Perpustakaan Mini GRESIK (BM)- Te ro b o s a n Pemkab Gresik untuk menjadikan masyarakat lebih cerdas dilakukan dengan membangun perpustakaan mini di halte. Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto meresmikan salah satu perpustakaan mini di halte di jalan Veteran Gresik, Kamis (26/1).

Tahap awal, ada dua halte yang dilengkapi perpustakaan mini. Tiap perpustakaan ada sekitar 60 buku.

Perpustakaan inu disebut sebagai Pusmintali (Perpustakaan Mini Kota Wali). Satu di Jl Veteran yang diresmikan saat ini, satu lagi ada di halte Randuagung dekat pos polisi atau pintu masuk kompleks perumahan Gresik Kota Baru.

Menurut Bupati Gresik, sebagian besar koleksi buku adalah buku ilmu pengetahuan yang berorientasi pada buku-buku agama. “Kami memilih lebih memperbanyak buku agama karena sesuai yaitu terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas,” ujarnya.

Meskipun diakui buku-buku koleksi yang ada di perpustakaan halte ini rawan hilang, Sambari menjamin akan terus mengisi buku-buku tersebut. “Saya tidak mengatakan buku-buku itu hilang, tetapi buku itu bagus, menarik dan belum selesai dibaca oleh pembacanya. Sehingga buku itu dilanjut membaca di rumah.

Kalau nanti di rumah semua seisi rumah membaca buku itu pasti manfaat buku itu semakin luas,” tandasnya.

Selain akan dibangun lagi beberapa perpustakaan mini di beberapa halte, Bupati menyatakan untuk memperluas minat baca buku masyarakat dengan membangun beberapa perpustakaan mini di beberapa kantor dinas, Satlantas,

FOTO BM/SUGENG

BARU: Bupati Gresik Sambari Halim Radianto (3 dari kiri) membaca buku di perpustakaan mini halte Jl Veteran.

rutan, ruang tunggu pelabuhan penyeberangan kapal, terminal, tempat ziarah, rumah sakit. “Perpustakaan juga akan kami perluas sampai Balai RW dan pos RT,” jelasnya.

Untuk membangun serta pengadaan buku, Sambari mengaku tidak ada masalah. Bupati menyampaikan selain derai APBD Gresik, pihaknya juga akan meminta kepada seluruh elemen masyarakat yang peduli. “Kami sudah ada kesanggupan serta dukungan dari berbagai pengusaha. Beberapa perusahaan juga kami libatkan melalui dana CSR. Kalau perlu semua PNS kami mintai sumbangan buku,” tegasnya.

Saat ini menurut Sambari, Perpustakaan Gresik adalah yang paling lengkap sebagai bahan rujukan literasi. Sambari mengaku sudah mengumpulkan 4.698 judul skripsi dari berbagai ilmu. “Saya katakan literature skripsi di Perpustakaan Gresik adalah yang terlengkap di Indonesia, karena berasal dari berbagai disiplin ilmu. Dibanding perpustakaan kampus yang hanya ada sesuai jurusannya,” katanya. Menaggapi pernyataan Bupati Gresik, Kepala Perpustakaan dan Kearsipan Gresik Siti Jaiyaroh melaui Kabag Humas

berita metro

www.beritametro.co.id

Tenaga Kerja Asing di Lamongan Bertambah LAMONGAN(BM)-Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan memfokuskan pada pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang berada di wilayah Lamongan mengingat saat ini mengalami penambahan hingga saat ini mencapai 104 TKA. “Semakin bertambahnya tenaga kerja asing di Kabupaten Lamongan menjadi titik fokus Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan dalam pengawasan TKA di perusahaan - perusahaan yang beroperasi di Lamongan Meski perangkat Disnaker Lamongan masih dalam penataan akibat dari peraturan pusat terkait ” kata Kepala Disnakertrans Lamongan Mohammad Kamil. Menurut Kamil, koordinasi dengan Tim Pengawasan Orang Asing (Pora) yang terdiri dari beberapa unsur, kini telah terjalin secara intensif dalam hal pengawasan tenaga kerja asing.

“Memang butuh kerjasama yang bagus dengan beberapa pihak terkait pengawasan TKA,karena menjadi ancaman daerah terhadap tenaga kerja lokal”

tegasnya. Lamongan, lanjut Kamil, tidak boleh ada tenaga kerja asing yang ilegal.

Tenaga kerja asing boleh masuk di perusahaan- perusahaan di Lamongan. Namun, semua tenaga kerja asing harus legal.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan hingga Januari ini bertambah jumlahnya menjadi 104 TKA yang beraktifitas dan legal. Padahal sebelumnya hanya 89 TKA. “Maka itu kita menyiapkan tenaga kerja sendiri untuk menjawab tantangan tersebut. Tentunya sesuai dengan visi misi daerah Lamongan dalam hal ini bupati.

Kami juga berharap,kerjasama dengan semua pihak hingga tingkatan kepala desa perlu di tingkatkan dalam pengawasan TKA” ungkap Kamil.

Selain melakukan pengawasn orang asing dengan Tim Pora, Dinas Tengara Kerja Lamongan juga berharap agar warga Lamongan juga turut membantu. Bila mengetahui TKA segera melapor ke petugas agar dilakukan tindak lanjut. (kom/dra)

obat terlarang golongan satu jenis Shabu Shabu.

Untuk pasal yang disangkakan adalah pasal 114 ayat (1) dan pasal 112 ayat (1) UU RI nomer 35 tahun 2009,” ungkap Kasat Reskoba.Sebagai barang bukti, petugas berhasil mengamankan satu poket plastik berisi Shabu Shabu dengan berat 0,35 gram bersama bungkus rokok yang digunakan menyembunyikan shabu Shabu.

Dua buah Handphone milik tersangka yang digunakan berkomunikasi dengan rekannya untuk pemesanan dan beberapa alat bakar yang diduga untuk alat hisab. (gbr/yog/dra)

FOTO: BM/KOMARI

TERTIBKAN ; Pemeriksaan TKA yang dilakukan Tim Pora dari Kabupaten Lamongan

Suyono mengatakan, saat ini koleksi buku di Perpustakaan Gresik ada 14.337 judul dengan jumlah 87.146 eksemplar. Dari jumlah itu ada 200 buku keagamaan yang berjumlah 7200 eksemplar.

Selain di perpustakaan, ada di alan Jaksa Agung Suprapto, Jaiyaroh mengaku mempunyai 1.968 perpustakaan yang ada di lembaga sekolah.

Ada 80 perpustakaan desa dan 18 perpustakaan yang ada di Kecamatan serta taman bacaan masyarakat.

Menanggapi berdirinya perpustakaan mini di halte serta tempat lain, Kepala Bagian Humas Pemkab Gresik Suyono mengatakan program ini bagian dari Gresik Pintar. Selain untuk mendukung program Literasi Nasional serta mendekatkan buku kepada masyarakat. Perpustakaan ini juga bisa dimanfaatkan oleh siswa sekolah terutama disaat menunggu angkutan kota datang.

“Tentu nantinya kedepan akan memperbanyak lagi koleksi buku sesuai kebutuhan dan keinginan masyarakat. Tentunya buku-buklu koleksi tersebut lebih memperbanyak pada konten keagamaan selain ilmu pengetahuan” tambah Suyono. (sgg/adv)

LAMONGAN KILAS

Manfaatkan Peluang Usaha, Kunci Keberhasilan UKM LAMONGAN(BM)-Jeli dan kreatif dalam melihat peluang usaha bagi pelaku usaha kecil (UKM) menjadi keharusan agar menjadi usaha yang handal dalam penghadapi persaingan yang semakin ketat. “Menjadi pelaku usaha yang andal, para pelaku usaha kecil (UKM) di Lamongan harus mampu kreatif dalam melihat peluang usaha,” kata Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan, Sri Purwaningsih, SH MM, Kamis(26/1) siang. Sri Purwabingsih mencontohkan Usahaa Dagang (UD) Lembah Hijau di Kecamatan Kedungpring. “Mereka berhasil mengolah dan menciptakan produk yang luar biasa dari bahan dasar yang sangat sederhana” terangnya.

Diantaranya, lanjut Purwabingsih, dari bahan jagung dan umbi-umbian mampu dibuat produk unggulan yang dijual hingga ke luar negeri seperti Malaysia.

“Keberhasilan pelaku UKM binaan Diperindagkop itu harus mampu ditiru oleh seluruh masyarakat Lamongan” ungkap Purwanisih.

Selain kreatif dan cermat melihat peluang, para pelaku UKM juga harus tekun dalam menimba ilmu saat pelatihan. Sehingga mampu menghasilkan produk berkualitas melalui bahan-bahan dasar yang sangat sederhana, termasuk dalam membuat kemasan. Disisi lain, kedepan pelaku UKM jangan cepat berpuas diri dengan hasil yang mereka raih saat ini. “Saat ini kita telah memasuki persaingan perekonomian global. Maka pelaku usaha harus terus mengasah kemampuannya” paparnya Purwabingsih.(kom/dra)

Tambahan Kuota Haji Tak Pengaruhi DT CJH Lamongan

FOTO: BM/KOMARI

Kasi Urusan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lamongan Sunhaji.

PERWAKILAN

LAMONGAN(BM)-Kuota Jamaah Haji tahun ini secara nasional meningkat menjadi 221.000 jamaah, karena mendapat tambahan kuota dari Pemerintah Arab Saudi sebanyak 10.000 jamaah. Namun penambahan kuota tersebut tidak terlalu berdampak pada Daftar Tunggu (DT) calon jamaah haji (CJH) asal Kabupaten Lamongan.

Penambahan tersebut tidak terlalu banyak berpengaruh dalam daftar tunggu calon jamaah haji (CJH) asal Kabupaten Lamongan

karena penambahan itu tidak terlalu banyak memangkas daftar tunggu karena masih cukup lama. “Daftar tunggu calon jamaah haji asal Lamongan diperkirakan masih tetap sampai 25 tahun untuk Kabupaten Lamongan, meskipun ada pengurangan, tapi tidak signifikan,”ujar Kasi Urusan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lamongan Sunhaji.

Menurut Sunhaji, CJH Lamongn tahun 2017 berdasarkan Surat Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur,

mendapat kuota haji sebanyak 997 jamaah dengan tambahan 45 Jamaah tunda lunas. “Penambahan kuota secara nasional tersebut harus dibagi di 34 provinsi dan ratusan Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia. Jadi tidak begitu berpengaruh terhadap daftar tunggu di Lamongan” tegasnya.

Apalagi, Sunhaji menambahkan, hingga akhir tahun 2015, jumlah CJH yang masuk daftar tunggu sudah mencapai 33 ribu dan setiap tahunnya tidak lebih dari 2000 CJH yang mendaftar.(kom/dra)

FOTO BM/KOMARI

PELUANG : Sekretaris Disperindag Lamongan, Sri Purwaningsih,MM bersama Sri Wahyuni pengusaha sukses Lamongan

BIRO GRESIK: M Sugeng (Kepala), Asepta Y Permana, Gilang Budi Raharja Sirkulasi & Iklan: Imam Taufik. BIRO LAMONGAN: Komari

www.beritametro.co.id

JUMAT, 27 JANUARI 2017

Bupati: Pungutan Prona Bukan Pungli

SIDOARJO (BM) – Bupati Sidoarjo, H Saiful Ilah, terkesan menanggapi enteng Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Unit Tipidkor Polresta Sidoarjo terhadap Kepala Desa (Kades) Sarirogo, Kecamatan Sidoarjo terkait kasus dugaan pungli sertifikat prona.

Bupati Saiful Ilah saat dimintai komentarnya soal penangkapan itu hanya mengatakan, pungutan yang dilakukan untuk Program Nasional Sertifikasi Tanah (prona) sebenarnya tidak masalah sepanjang ada rembuk dengan warga. Karena itu, dia dengan tegas menyebut pungutan yang dilakukan melalui rembuk warga itu bukanlah termasuk pungutan liar (pungli).

Seperti diketahui, Kades Sarirogo di Kecamatan Sidoarjo Kota, Eko Prabowo, bersama dan tiga orang lainnya terjaring OTT yang dilakukan anggota Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kepolisian Resor Kota (Polresta) Sidoarjo. Dari keempatnya, baru Kades Sarirogo yang ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan tiga orang lainnya masih dalam proses pemeriksan.

Tiga orang yang juga kena OTT dan saat ini masih menjalani pemeriksaan adalah Zumarotul Rosyidah (24), anggota kelompok masyarakat (pokmas) dan Lilik Suriani (48), bendahara pokmas, serta Heri Novanto (42), ketua pokmas.

Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo, Kompol Manang Subaeti mengatakan, keempat ditangkap setelah diduga melakukan pungli dalam pengurusan sertifikat (prona) yang dikelola kelompok masyarakat (pokmas) untuk wilayah Desa Sarirogo.

Menurut Bupati Saiful Ilah, pembuatan sertifikat Prona ditarik biaya, itu jelas bukan pungli.

Asal, penarikan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama warga. “Kalau rembuk desanya sepakat, tidak ada masalah,” katanya, Kamis (26/1).

“

“Kalau rembuk desanya sepakat, tidak ada masalah.”

- H SAIFUL ILAH Bupati Sidoarjo

Karenanya, dia mengaku sempat terkejut saat mendengar penangkapan tersebut. Karena selama ini tarikan yang diterapkan berdasarkan kesepakatan warga. Begitu juga dengan tarikan yang dilakukan perangkat Desa Sarirogo sebesar Rp. 500 ribu per pemohon.

Memang, besaran pungutan yang ditentukan oleh panitia prona tidak ada dalam aturan. Hanya saja, kata dia, untuk biaya pembuatan patok, materai, dan fotocopy berkas dibebankan kepada

setiap pemohon. “Kalau enggak dilakukan, terus biayanya mau diambilkan dari mana?,” tandasnya dengan nada heran.

Sementara itu, Kasatreskrim Polresta Sidoarjo Kompol Manang Soebeti saat ditemui di kantornya menjelaskan, Kades Sarirogo setelah dilakukan pemeriksaan dan pihaknya menetapkan status tersangka dan langsung melakukan penahanan.

“Dengan berbagai pertimbangan kita lakukan penahanan terhadap Kades Sarirogo,” tegasnya.

Pihaknya saat ini terus mengembangkan kasus dugaan pungli ini yang terjadi di Desa Sarirogo ini. “Kita sudah lakukan gelar perkara dan tidak menutup kemungkinan akan menambah jumlah tersangka dalam kasus ini,” tandasnya.

Di wilayah Desa Sarirogo sendiri, untuk saat ini ada 282 pemohon prona. Dari pungutan yang besarnya Rp 500 ribu untuk setiap pemohon, total uang yang terkumpul semuanya sekitar Rp 141 juta.

Uang hasil pungutan itu, saat dilakukan OTT yang masih berada di bendahara jumlahnya sekitar Rp 45.638.000. Sisanya, dipinjam kepala desa sebesar Rp 70 juta dan Erwin seorang anggota pokmas Rp 2 juta. Kemudian uang Rp 1,5 juta dan untuk biaya operasional seperti fotokopi, materai, serta uang makan sebesar Rp 22.056.800.

“Adapun barang bukti yang berhasil kita sita adalah uang tunai senilai Rp 45.443.000, 204 lembar surat pernyataan yang ditandatangani peserta, satu buah buku catatan bendahara dan surat keputusan pembentukan pokmas yang ditandatangani Kepala Desa Sarirogo,”jelasnya.

Pihak penyidik menjerat tersangka dengan pasl 12 subsidair pasal 11 undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (cls/udi)

DELTA SINGKAT

Pengangguran Diringkus saat Curi Motor di Parkiran SIDOARJO (BM)- Ahmad Sofyan (28), pemuda asal Dusun Sumber Rejo RT.02 RW.11, Desa Plososari, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, diringkus polisi setelah kepergok mencuri Honda Beat Nopol 6180 milik Adi Surya Utama (32),warga Desa Gempol RT.02 RW.01, Kecamatan Gempol, Pasuruan.

Pelaku kedapatan hendak membawa kabur motor korban yang saat itu diparkir di depan sebuah studio foto di Jalan Bhayangkari, Kecamatn Porong, Kabupaten Sidoarjo. Tersangka kini diamankan di Mapolsek Porong,untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pencurian kendaraan roda dua yang terjadi sekitar pukul 19.00 WIB ini, bermula saat Adi Surya Utama (korban) yang akan mencetakkan foto di studio foto itu. Ketika itulah, pelaku mencoba menghampiri motor korban yang dalam kondisi terkunci. Korban yang mengetahui aksi pelaku, langsung meneriakinya hingga mengundang perhatian banyak orang. Saat itu juga, ditangkap warga.

Kapolsek Porong, Hery Mulyanto menegaskan, pihaknya telah mengamankan seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor yang terparkir di depan sebuah toko. Ditambahkan Hery, saat ini tersangka diamankan di Mapolsek Porong untuk pemeriksaan lebih lanjut.

“Satu unit motor Honda Beat disita sebagai barang bukti. Dihadapan petugas, tersangka mengaku bahwa pencurian itu dilakukan dikarenakan tidak bekerja (pengangguran). Dan uang hasil penjualanya, akan dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya,” ujarnya. (cls/udi)

Jelang HUT Sidoarjo, Bupati Ziarah Makam Pendahulunya SIDOARJO (BM)- Tradisi tahunan menjelang peringatan HUT Kabupaten Sidoarjo, pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo ziarah ke makam mantan Bupati Sidoarjo. Termasuk, menjelang HUT Sidoarjo ke 158 tahun 2017 yang jatuh pada tanggal 31 Januari nanti.

Rombongan Ziarah dipimpin Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah, SH, M. Hum bersama Wakil Bupati Sidoarjo H. Nur Achmad Syafuddin, SH serta jajaran Forkopimda antara lain Ketua DPRD Kab Sidoarjo H. Sulamul Hadi Nurmawan, Kapolres Sidoarjo Kombespol. M. Anwar Nasir, SIK, Dandim 0816 Sidoarjo Letkol.

Inf. Andre Julian serta jajaran pejabat pemkab Sidoarjo.

Tujuan pertama ke Makam R. Suriadi Kertosuprojo yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Sidoarjo, sebelum ziarah dilakukan, upacara penghormatan kepada arwah para pahlawan dilakukan. Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah, SH, M. Hum memimpin jalannya upacara tersebut. Usai upacara dilanjutkan tabur bunga dimakam mantan Bupati Sidoarjo R. Suriadi Kertosuprojo.

R Suriadi Kertosuprojo pernah memimpin Kabupaten Sidoarjo di tahun 1950 sampai tahun 1958. “Ziarah ke makam mantan bupati Sidoarjo merupakan tradisi tahunan menjelang HUT Sidoarjo,” ujar H. Saiful Ilah, SH, M. Hum, kamis, 26/1/17.

Selain sudah menjadi tradisi tahunan, tujuan dari ziarah ke makam mantan bupati sidoarjo adalah untuk mengenang jasa – jasa beliau dalam memperjuangkan dan membangun kabupaten Sidoarjo.

Rombongan ziarah dibagi tiga kelompok. Rombongan pertama yang dipimpin Bupati Sidoarjo bergerak menuju makam Bupati pertama Sidoarjo RT.Notopuro.

Bupati yang bergelar RTP. Tjokronegoro I

FOTO: BM/MUCHLIS

TERSANGKA CURANMOR: Tersangka pencurian kedaraan bermotor diamankan petugas Polsek Porong.

DPO Korupsi Pegadaian Waru Ditangkap

FOTO: BM/MUCHLIS

ZIARAH: Bupati Saiful Ilah bersama sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Sidoarjo serta Forkopimda berziara ke makam mantan Bupati Sidoarjo. Kegiatan ikni merupakan rangkaian sebelum dilakukannya peringatan HUT Sidoarjo setiap tahunnya.

tersebut dimakamkan di makam Asri Ing Pendhem yang berada di belakang Masjid Agung Sidoarjo. Dimakam yang sama, Bupati Sidoarjo bersama para pejabatnya juga berziarah ke makam bupati ketiga Sidoarjo R.P. Sumodiredjo.

Usai ziarah ke makam Asri Hing Pendhem, rombongan bupati ziarah kemakam Tjondronegoro. Dimakam tersebut terdapat makam bupati R.A.A.P. Tjondronegoro I serta R.A.A. Tjondronegoro II danR.A.A. Soejadi.

Kemudian rombongan ziarah menuju makam Rekso Praloyo. Dimakam yang bersebelahan dengan makam Asri Ing

Pendhem tersebut terdapat makam bupati Sidoarjo Kolonel. Polisi. H. Soewandi.

Usai berziarah kemakam bupati Sidoarjo yang berada di Sidoarjo, rombongan bergerak ke makam Boto Putih Surabaya. Di makam tersebut, dimakamakan bupati Sidoarjo ke dua, yakni Kanjeng Djimad Djokomono di makamkan. Bupati Sidoarjo yang bergelar R.T.A.A Tjokronegoro II tersebut merupakan kakak kandung bupati Sidoarjo pertama.

Sedangkan rombongan kedua yang dipimpin oleh Sekda Kab Sidoarjo H. Joko Sartono, SH, M. Si menuju makam

Islam Jetis Sidoarjo. Di makam tersebut Bupati Sidoarjo H. A. Chudlori Amir di makamkan.

Ditempat terpisah, rombongan ketiga berziarah ke TMP Suropati Malang. Di makam tersebut disemayamkan mantan bupati Sidoarjo, Brigjen Pol.Purn. H.R. Soedarsono yang wafat tanggal 4 November 2008. Beberapa pejabat Sidoarjo langsung bergerak ke Kota Malang.

Sampai TMP Suropati Malang, doa bersama ditujukan kepada arwah bupati yang pernah memimpin Kabupaten Sidoarjo di tahun 1965 sampai tahun 1975 tersebut. (cls/udi)

Razia Motor Pelajar, 30 Ditilang dan 10 Motor Diamankan SIDOARJO (BM) – Razia terhadap pelajar yang masih nekat membawa motor ke sekolah terus digencarkan Polresta Sidoarjo bersama jajarannya.

Kali ini, razia digelar petugas Satuan Lantas Polresta Sidoarjo di Jl Raya Trosobo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Sedikitnya 30 pelajar dan 10 motor pelajar diamankan dalam razia itu. Razia itu digelar untuk menekan angka kecelakaan yang kerap menimpa dan korbannya adalah kalangan pelajar. Apalagi, dalam kasus kecelakaan setahun terakhir masih didominasi oleh kalangan pelajar.

Rata-rata pelanggaran para pelajar yang mengendarai motor saat bersekolah

FOTO: BM/IST

RAZIA PELAJAR: Sejumlah petugas Satuan Lantas Polresta Sidoarjo menggelar razia motor pelajar di Jl Raya Trosobo, Kecamatan Taman dan sekitarnya untuk menekan angka kecelakaan.

itu, selain tak membawa Surat Izin Mengemudi (SIM) juga tidak menggunakan helm serta motornya tak sesuai kelaikan standart kendaraan

bermotor karena sudah dimodifikasi dan sebagian diprotoli.

“Karena jaraknya dekat ya tidak memakai helm. Tiap hari

orangtua tak bisa mengantar sehingga terpaksa membawa motor sendiri ke sekolah.

Wong surat-surat kendaraan seperti STNK juga tidak membawa,” terang salah seorang pelajar yang ditilang.

Sedangkan salah seorang Kepala Sekolah (Kasek) yang mendatangi razia itu, Abdul Kirom berharap, orangtua memaksa anaknya naik angkutan umum. Terutama bagi pelajar yang belum memiliki SIM. “Sudah sejak lama kami melakukan pengawasan untuk pelajar yang menggunakan motor. Masalahnya, orang tua tidak bisa mengantar sekolah. Makanya kami membuat pengawasan khusus.

Bahkan saat mengambil rapot orangtua walimurid selalu kami ingatkan agar anaknya

tidak menggunakan motor saat sekolah,” tegasnya.

Wakasat Lantas Polresta Sidoarjo, AKP I Gusti Made Merta menegaskan motor yang disita dan diamankan polisi akan dikembalikan jika sudah dilengkapi STNK serta dilengkapi surat pernyataan dari orangtua dan guru agar tidak membawa kendaraan ke sekolah serta tak akan mengulangi perbuatannya lagi.

“Razia dan sosialisasi ini hasil evaluasi karena kecelakaan di Sidoarjo dan Jatim mayoritas terjadi pada pelajar. Razia ini merupakan kepedulian polisi agar jangan sampai kecelakaan menimpa pelajar. Makanya kami melakukan pendekatan ke sekolah dan orang tua siswa dan siswi,” pungkasnya. (ms/udi)

SIDOARJO (BM)- Petugas gabungan dari Intel dan Pidsus Kejaksaan Negeri Sidoarjo berhasil menangkap Purwo Jatmiko (33), warga Mojokerto yang merupakan salah satu pelaku korupsi Rp 900 Juta di Pegadaian Cabang Rewwin, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo.

Dia diringkus saat berada di halaman Pengadilan Negeri Sidoarjo, Kamis (26/1) pukul 11.30 WIB. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Andri Tri Wibowo menjelaskan, penangkapan terhadap Purwo Jatmiko ini berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Agustus 2016 yang diterima pihak Kejari Nopember 2016. Sebelumnya, dalam persidangan di tingkat Pengadilan Negeri Sidoarjo diputus 2 tahun penjara, kemudian yang bersangkutan melakukan banding di tingkat Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan diputus bebas.

Selanjutnya, Mahkamah Agung memutuskan hukuman penjara 4 tahun denda 200 juta subsider 6 bulan penjara.

“Karena dalam perkaranya sudah incraht (berkekuatan hukum tetap). Kami melakukan eksekusi terhadap terpidana untuk di kirim ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I A Sidoarjo,”tegas Andri Ditambahkan Andri, buronan yang baru saja ditangkap karena terbukti bersalah itu melanggar pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

Yakni terbukti turut serta korupsi Pegadaian Cabang Rewwin, senilai Rp 900 juta.

Purwo Jatmiko merupakan salah pelaku rekayasa perampokan kantor Pegadaian Cabang Rewwin di Jalan Brigjen Katamso Waru yang dilakukan bersama Kepala Unit Pegadaian Cabang Rewwin Terry Herdiawan (39) pada 17 Februari 2014 yang lalu. (cls/udi)

FOTO: BM/MUCHLIS

DIKAWAL: Buron kasus korupsi Pegadaian Cabang Rewwin dikawal petugas sesudahnya berhasil ditangkap di Pengadilan Negeri (PN) Sidaorjo, Kamis (26/1).