Berita Metro 26 Agustus 2016

HARIAN PAGI TERBIT 16 HALAMAN

Iklan/ Langganan:

RP 3.500,-

5318686

www.beritametro.co.id

JUMAT, 26 AGUSTUS 2016

I INDEKS

KA Kertajaya Terbakar JAKARTA (BM) – Dua gerbong kereta api (KA) Kertajaya jurusan Surabaya-Jakarta terbakar di Stasiun Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (25/8).

Penyebab kebakaran diduga karena korsleting listrik pada genset di salah satu gerbong kereta.

“Asal api diduga dari korsleting arus listrik di mesin genset.

Untuk korban jiwa nihil dan kerugian materiil belum bisa ditaksir,” ujar Kasubag Humas Polres Jakut Kompol Sungkono.

Cari Masukan untuk Revisi UU Terorisme BACA HALAMAN

02

Baca: Ganggu... Hal. 7 TERBAKAR: Dua gerbong kereta api (KA) Kertajaya yang terbakar di Stasiun Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (25/8). Dugaan sementara, kebakaran diakibatkan adanya korsleting listrik.

2,5 Juta Warga Jatim Belum Rekam e-KTP BACA HALAMAN

09

Demi Naikkan Rendemen dan Kuantitas Tebu Petani BACA HALAMAN

FOTO: BM/ISTIMEWA

Jelang Pilgub DKI 2017

Enam Partai Dukung Risma JAKARTA (BM) – Setelah lama senyap, nama walikota Tri Rismaharini kembali menjadi perbincangan hangat di antara partai-partai yang sedang bersaing memperebutkan kursi DKI-1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengaku sudah menjalin komunikasi Risma agar bersedia maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang.

Hal itu dikatakan Sekjen PPP Arsul Sani, Kamis (25/8). “PPP sudah lebih dulu komunikasi dengan Risma, sudah bertemu langsung,” kata Arsul Sani.

Menurut Arsul, pertemuan dengan Risma diikuti oleh sejumlah elit DPP PPP. Namun, hingga saat ini, Risma belum memberikan jawaban pasti apakah bersedia diusung sebagai calon Gubernur DKI. “Risma ingin istikharah,” kata Arsul.

PPP, lanjut Arsul, memaklumi kegamangan Risma.

Ia mengatakan, hingga saat ini, PPP masih memberikan kesempatan bagi Risma untuk memikirkan mana yang terbaik. “Dia ingin sikap yang dia ambil itu benar-benar matang,” ujar Anggota

Komisi III DPR ini.

Arsul mengatakan, jika Risma bersedia diusung, partainya tidak akan bergantung pada PDIP. Menurut dia, PPP bisa bergabung dengan partai lainnya seperti Baca: PDIP... Hal. 7 TOLAK AHOK: Kelompok yang mengatasnamakan rakyat miskin kota Jakarta melakukan aksi di depan Kantor Dewan Perwakilan Pusat PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (25/8). Mereka meminta PDIP tak menyalonkan Ahok.

DPR Bentuk Panja ’Freddy’

Markus MA Divonis 9 Tahun JAKARTA (BM) - Kasubdit Perdata Mahkamah Agung (MA) Andri Tristianto Sutrisna, divonis 9 tahun penjara dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Tipikor Jl Bungur Besar Raya,

JAKARTA (BM) - Komisi III telah membentuk pantia kerja (panja) untuk menelusuri informasi yang disampaikan gembong narkoba Freddy Budiman. Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Desmond Djunaedi Mahesa.

“Panja dibentuk Senin kemarin. Anggotanya ham-

Berkas Lengkap, Sugeng Dipindah ke Medaeng BACA HALAMAN

16

SIDANG VONIS: Andri Tristianto Sutrisna, terdakwa kasus korupsi, sedang memasuki ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (26/8).

Baca: Pertemuan... Hal. 7

Pansus Terorisme DPR Undang BNPT dan Ali Imron

Baca: Terima... Hal. 7

Implementasi PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah

Pemkot Surabaya Siapkan Konsep Perampingan SKPD

KABAG Hukum Pemerintah Kota Surabaya Ira Tursilowati SH MH menjelaskan perkembangan terakhir terkait penataan ulang organisasi perangkat daerah (OPD). Saat ini, Pemkot Surabaya sedang menggodok penyesuaian beberapa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).

“Misalnya, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah (Bakesbangpol dan Linmas).

Kami masih mengkaji SKPD ini. Apakah nanti mengalami perubahan dan terpisah sendiri-sendiri atau tetap, ini masih dalam draf pembahasan,”terang Ira saat

ditemui di ruang kerjanya, Kamis (25/8).

Pemkot juga sedang menggodok rancangan perda tentang OPD, yang selanjutnya akan di bahas bersama DPRD. “Kami sesuaikan menurut UU 23 tahun 2014, agar Perda yang disiapkan tak berbenturan. Untuk itu kami akan mengkaji dulu supaya proses penyesuaian beberapa SKPD ini tidak melanggar aturan perundang-undangan tadi,” jelasnya.

Diakui Ira, memang benar ada beberapa SKPD yang perlu kita kita rampingkan dan perubahan. Namun sejauh ini kami masih melakukan proses pengkajian lebih dalam.

Baca: Beban... Hal. 7

Ira Tursilowati SH MH

Bambang Ariyanto SH MH FOTO-FOTO: BM/HASAN

PRAKIRAAN CUACA

Jaring aspirasi..

Risma masih bergeming..

Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta, Kamis (25/8) sore. Vonis ini lebih ringan 4 tahun dari tuntutan jaksa selama 13 tahun penjara.

Terdakwa yang sering dikaitkan dengan makelar kasus (markus) ini dinyatakan terbukti melanggar Pasal 12 huruf a dan B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

FOTO: BM/YOK

Pemerintah Kota Surabaya sedang mempersiapkan berbagai hal terkait implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No 18 tahun 2016 tentang penataan ulang perangkat daerah. Di awal keluarnya PP tersebut, Walikota Surabaya terkesan enggan melakukan perubahan sebagaimana konsep yang termaktub dalam PP tersebut. Keengganan juga ditunjukkan sejumlah anggota DPRD Kota Surabaya.

Seperti apa kelanjutannya? Berikut laporan wartawan Berita Metro Hasan N Rahmad.

Enam Partai Dukung Risma

FOTO: BM/ISTIMEWA

11

SPIRIT

SURABAYA

JAKARTA

DENPASAR

YOGYAKARTA

CERAH BERAWAN Suhu 24 - 33°C

HUJAN RINGAN Suhu 25 - 33°C

BERAWAN Suhu 24 - 32°C

BERAWAN Suhu 23 - 33 °C

Jangan berteman yang hanya mau menemanimu ketika kamu sehat atau kaya, karena tipe teman seperti itu sungguh berbahaya sekali bagi kamu dibelakang hari.

- Imam Ghozali -

2 POLHUKAM

berita metro www.beritametro.co.id

JUMAT, 26 AGUSTUS 2016

Pansus Terorisme DPR Undang BNPT dan Ali Imron

RAPBN 2017

Cari Masukan untuk Revisi UU Terorisme

F-Gerindra Sangsikan Ada Program tapi Tak Ada Uang

harus terintegrasi,” ujarnya. Namun, lanjutnya, penindakan dijalankan seiring dengan upaya deradikalisasi.

“Di samping itu juga peran Kemenkominfo (dalam memblokir situs penyebar paham radikal) yang punya konten propaganda sehingga masyarakat kita tidak kebablasan. Ruang ruang ini yang kita coba dirumuskan dan disampaikan ke Pansus,” katanya. Sementara mantan teroris Ali Imran meminta masyarakat tidak mendiskrimi-

hardi Alius mengatakan institusinya menjalankan program deradikalisasi yang sifatnya persuasif.

Dikatakan keluarga teroris yang menganut paham radikal harus dirangkul kembali dengan berbagai macam cara.

“Karena itu pada saat yang lalu saya minta Menkopolhukam untuk memfasilitasi semua kementerian-kementerian yang punya peran dalam deradikalisasi akan saya optimalkan, karena tidak bisa parsial dan

nasi mantan teroris seperti dirinya. Karena menurut cerita rekan-rekannya perlakuan itu bisa menimbulkan lagi kemarahan mereka.

Menurut dia, DPR perlu mendengarkan cerita dari mantan pelaku seperti dirinya untuk mengetahui tentang jalan pemikiran dan keyakinan mereka. “Ada cerita diskriminatif, cerita kawan yang keluar, masyarakat yang tidak mengerti bersikap berlebihan bahwa teroris tidak Islami. Kalau dicap seperti itu maka mereka akan marah,” ujarnya.

Bahakan Ali Imron menyatakan, sejak adanya ISIS, jumlah teroris di Indonesia bertambah.

Beda saat terjadinya aksi pengeboman di Bali tahun 2002. “Ketika ISIS muncul, makin bertambah,” kata Ali Imron. Ali Imron adalah adik mendiang Amrozi, pelaku bom Bali I, ikut serta dalam rapat pembahasan RUU Terorisme di DPR bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) atas undangan BNPT. (nas/dra)

ISTIMEWA

ASPIRASI

JAKARTA (BM) – Anggota KomisiVDPRRIdariFraksiPartai Gerindra Moh Nizar Zahro menyangsikan target pencapaianrencanaprogrampemerintahditahun2017nanti.Karena,pemerintahtidakmelakukan pembahasandenganDPRketikamewacanakanpemotongan anggaran dalam RAPBN 2017.

Sehingga, Partai berlambang Garuda itu berpandangan rencana program pemerintah itu hanyasekadarrencana.

Hal itu dikatakannya meMoh Nizar Zahro nanggapi pandangan umum fraksi Gerindra atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017 beserta nota keuangan pada rapat paripurna lalu. “Bayangkan APBNP sudah disetujui. Satu minggu setelah disetujui ada wacana akan ada pemotongan. Menurut UU yang saya pahami harusnya ada pembahasan APBNP ke-2 untuk merubah angka yang kita sepakati. Kami khawatir program ada (tapi) uangnya enggak ada, karena emang kita enggak cukup fiskal,” ujar Nizar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/8).

Fraksi Gerindra pesimis rencana program pemerintah akan berjalan lancar karena target penerimaannya sangatlah minim. “Kita tidak optimis karena yang dihasilkan di APBN 2016 itu 87 persen dibanding 2015. Kita lihat aja nanti apakah benar dugaan Gerindra,” katanya.

FraksiGerindramengusulkanjikaadapemotonganmakaharus ada pembahasan APBN-P ke-2. “Kita menyalahi UU loh. Jadi, rencanaada,uangnyaenggakada.Maujalangimanasemuadipotong,” ketus Ketua DPP Partai Gerindra itu. Namun, Nizar kurang sepakatadanyarencanaRAPBNtandingan.Sebabbagaimanapun, usulan anggaran tersebut datangnya dari pemerintah.

“Bukan itu. Kalau di UU kan kita sadar APBN yang usulkan pemerintah. Kalau dari kita akan pelajari aja yang diajukan presiden. Tapi kita kaji,” pungkas legislator dapil Jawa Timur itu. Meski demikian, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah sepakat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 sebesar Rp 2.070 triliun dibahas lebih lanjut ke tingkat teknis.(nas/dra) ISTIMEWA

dengan BNPT dan mantan teroris Ali Imron,” kata anggota Pansus Terorisme DPR Arsul Sani di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis. Arsul mengatakan Pansus berusaha memposisikan diri berada di tengah terkait usul peningkatan kewenangan polisi.

“Tugasnya Pansus DPR ini untuk menyeimbangkan antara yang dibutuhkan penegak hukum dan juga konsen masyarakat, itu ditengahi,” ujarnya.

Kepala BNPT Komjen Pol Su-

ISTIMEWA

JAKARTA (BM) - Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-Undang No 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pansus Terorisme) DPR mengundang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan mantan teroris, Ali Imran, untuk mendapatkan masukan terkait revisi undangundang tersebut.

“Kami mendengarkan, menggali aspirasi, masukan dan pandangan masyarakat untuk pembahasan RUU terorisme. Hari ini

Mantan Menteri Koordinataor Maritim dan Sumberdaya Rizal Ramli memberi keterangan usai menerima masyarakat dan tokoh Maluku di kediamannya, Tebet, Jakarta, Kamis (25/8/2016). Sebagai rasa terima kasih masyarakat Maluku terhadap Rizal Ramli yang telah memperjuangkan Blok Masela maka sebagai balas budi masyarakat Maluku mendukung Rizal Ramli maju menjadi Gubernur DKI.

E-Voting

DPR Lakukan Fit and Proper Test

Calon Hakim Tipikor Setuju Koruptor Tak Dipenjara JAKARTA (BM) - Salah seorang hakim yang juga calon seorang hakim ad-hoc. Hakim Marsidin, memberikan solusi agar kapasitas lapas tidak sampai over capacity. Cara mengatasi permasalahan yakni tahanan koruptor tidak perlu dipenjara.

Banyaknya koruptor yang dipenjara, menurutnya hanya

menambah beban pemerintah.

Menurutnya pernyataannya tentang seorang hakim yang boleh menyimpang UU demi menegakkan keadilan berdasarkan hati nurani, maka calon hakim ad-hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Marsidin Nawawi setuju jika koruptor tidak dipenjara.

itu lebih menyasar untuk recovery asset. Lebih kepada pulihnya keuangan negara. Bukan semata-mata untuk menghukum rakyat,” kata Marsidin saat fit and proper test dengan Komisi III, di Gedung DPR, Kamis (25/8).

“Kita lihat fenomena penjara penuh apalagi kalau dihukum

Syaratnya, koruptor harus mau mengembalikan uang negara yang dikorupsi. Pemikiran itu berdasarkan keyakinan bahwa pemberantasan korupsi harus menekankan pada criminal recovery asset.

“Dalam tindak pidana korupsi yang penting uang kembali.

Tujuan pemberantasan korupsi

berat tambah lama lagi negara harus biayai pidana ini. Penjara penuh, biaya anggaran membengkak,” sebutnya. Komisi III hari ini juga melakukan uji kepatutan dan kelayakan kepada satu calon Hakim Ad-hoc Pengadilan Tipikor lainnya, Dermawan S Djamian dan calon Hakim Agung, Setyawan Hartono. (nas/dra)

Menhan: Pengamanan Maritim Trilateral Diperketat ta Abu Sayyaf dalam serangan di markas besar kelompok separatis tersebut di Pulau Basilan, dekat Mindanao. Sementara pemerintah Malaysia telah menggusur gubuk-gubuk di tepi pantai Pulau Kalimantan yang diduga sebagai sarang persembunyian kelompok tersebut. ”Sekarang menteri pertahanan Malaysia sudah memerintahkan agar (gubuk-gubuk) itu digusur.

Ini dampak kesepakatan trilateral juga,” tutur Ryamizard.

Patroli maritim bersama juga akan terus dilakukan sampai pemerintah Filipina bisa memastikan bahwa kelompok Abu Sayyaf yang berbasis di Kepulauan Sulu, Selatan Filipina, telah benar-benar dilumpuhkan

sehingga tidak lagi menjadi ancaman keamanan. “Presiden Filipina masih memberi mereka kesempatan untuk menyerah, tetapi jika tidak maka mereka akan ‘dihabiskan’. Mudah-

mudahan dorongan dan tekanan dengan berbagai upaya militer kita ada pengaruhnya (untuk melumpuhkan Abu Sayyaf ),” tutur Menhan Ryamizard.(nur/dra)

ISTIMEWA

hentikannya moratorium pengiriman batu bara ke Filipina, kata Menhan, dilakukan dengan mempertimbangkan kelangsungan ekonomi kedua negara agar karena listrik Filipina sangat bergantung pada pasokan batu bara dari Tanah Air. Sementara untuk menghadapi kelompok separatis Abu Sayyaf yang beberapa tahun terakhir gencar melakukan pemerasan dengan menyandera warga negara lain, termasuk Indonesia dan Malaysia, masing-masing negara terus berkoordinasi tentang langkah-langkah operasi militer yang dilakukan.

Pasukan angkatan bersenjata Filipina mengklaim berhasil melumpuhkan separuh anggo-

JAKARTA (BM) - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengungkapkan perjanjian kerjasama pengamanan wilayah maritim Indonesia, Malaysia, dan Filipina yang telah disepakati oleh menteri pertahanan ketiga negara pada Juli lalu, segera ditindaklanjuti. Implementasinya pengamanan wilayah perairan dilakukan antara lain dengan menyiagakan TNI di kapal-kapal niaga pengangkut batu bara ekspor Indonesia ke Filipina, yang sebelumnya dilarang beroperasi karena sering menjadi sasaran para perompak.

“Kalau sudah ada pengawalan (TNI) seperti sekarang ya dilakukan (ekspor batu bara),” kata Menhan di Jakarta, kemarin. Di-

Ryamizard Ryacudu

Penerapannya Akan Selesaikan Banyak Masalah JAKARTA (BM) - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menyatakan persetujuannya terhadap rencana penggunaan sistem pemungutan suara berbasis elektronik (e-Voting). Namun teknisnya bagaimana, perlu dikaji lebih matang.

“Ada pembicaraan tentang e-Voting,tapiteknisnyabagaimaa itu nanti kita akan bicara lebihdetail,” terangnyadalam rapJimly Asshiddiqie atkoordinasidiKantorKementerian Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Jakarta, Kamis (25/8).

Pada prinsipnya, semakin banyak yang menyuarakan dan persetujuannya agar pemilu kedepan memanfaatkan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Penggunaan teknologi iptek untuk memodernisasi manajemen Pemilu sekaligus mengantisipasi berbagai praktik kecurangan. “Itu akan menyelesaikan banyak masalah. Tadi sudah dibicarakan walaupun belum diputuskan, tapi yang menyetujui makin banyak,” jelasnya.

Sementara Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Polpum Kemendagri) Mayjen Soedarmo sebelumnya ditempat yang sama mengatakan pihaknya meminta masukan sejumlah pihak terkait rencana penggunaan sistem e-Voting.

Salah satu pertimbangan penggunaan sistem e-Voting ini adalah mengurangi praktik curang dalam penyelenggaraan pemilu. Sistem ini ditekankan Soedarmo tidak ada hubungannya dengan KTP elektronik. Sebab pemungutan suara berbasis elektronik ini lebih kepada cara memilihnya, sehingga tidak perlu melakukan pencoblosan sebagaimana sebelumnya. “EVoting tidak ada hubungannya dengan e-KTP, e-Voting itu nanti cara memilihnya saja. Jadi tidak nyoblos tapi tinggal mencet aja,” kata dia.(nus/dra) ISTIMEWA

Ali Imron

Puluhan Proyek Kemdikbud Berpotensi Korupsi

ISTIMEWA

JAKARTA (BM) - Banyak proyek Kemdikbud 2015 yang terindikasi dikorupsi, ada 10, yang berdasarkan analisis berpotensi tinggi mengandung unsur korupsi. Hal ini terendus

Febri Hendri

karena nilai pengadaan yang sangat dekat dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Dugaan tersebut telah dipublikasikan pada laman opentender.net yang dapat dilihat publik.

Seperti diungkapkan koordinator investigasi Indonesia CorruptionWatch (ICW) Febri Hendri bahwa dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, ICW sedang menganalis proyek pengadaan barang dan jasa di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).

“Kami buat indeks dan sudah diurutkan, 10 berisiko, namun belum tentu korupsi.

Berisiko iya, karena antara nilai kontrak dengan kontraknya hampir 99 persen sama. Seperti harga Rp 21 M tapi yang dapat kontrak Rp 21 M. Pengadaan kok

dekat HPS,” kata Hendri di FX Senayan, Jakarta, kemarin.

Selanjutnya, guna memperkuat dugaan, Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transformasi Pendidikan (KMSTP) ini menampilkan data 10 proyek terindikasi seperti; Pengadaan peralatan laboratorium komputer dengan nilai pengadaan Rp 21 M, Pengadaan digital cinema projector portable Rp 9,8 M, Meng-upgrade sistem pemantauan Rp 5,4 M, pengadaan perangkat TUK Rp 5,4 M, pengembangan pengadaan media asset management dan archiving sistem TV edukasi dan suara edukasi Rp 1,9 M, Peripheral server dan switch.

Hendri juga mengutarakan, banyak perusahaan abal-abal yang menang pada proses ten-

der. Dugaan ini seperti halnya pada kasus UPS di DKI Jakarta.

Peserta lelang seringkali sudah mengkondisikan akhirnya yang menang perusahaan abal-abal.

Hendri mengatakan, terjadi hal ini karena ada pemain utama dalam proses tender yang ternyata hanya formalitas saja. Apalagi pihaknya, mendapat informasi jika masih ada perusahan abalabal yang tidak berkualifikasi memenangkan tender dengan modus menyiasati lelang.

Mengatasi hal tersebut, Hendri mengatakan, butuh perhatian mendikbud baru agar anggaran Kemdikbud tidak dikorupsi.

Mendikbud jangan hanya membuatwacanakarenaakanmenimbulkan kegaduhan. Baru genap duabulanMendikbudtelahmengeluarkan beberapa komentar

yang menuai kontroversi, misalkanwacanaFullDaySchool(FDS), Penghapusan sekolah gratis, dan mengurangi jam mengajar guru.

“Seharusnya mendikbud memperhatikanhal-halyangmendasar bukan ide-ide ini,” ujarnya.

Ditempat terpisah, Irjen Kemdikbud Daryanto mengatakan, sistem aplikasi ICW bagus membantu Irjen untuk bisa mengenali lebih dini proyek yang dipandang perlu dapat perhatian. “Intinya kita sudah kerja sama dengan ICW. Di tim saya untuk beri masukan kepada Irjen membantu Kemdikbud.

Kebetulan ICW yang bisa deteksi jadi ada beberapa perhatian,” kata Daryanto.

Ia menyebutkan, selain kerja sama dengan ICW. Timnya juga menjalin kerja sama dengan

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan BPK telah melakukan audit. Hasilnya tidak ditemukan indikasi korupsi. Laporan keuangan menyeluruh bisa dijustifikasi kewajarannya.

Daryanto mengatakan, pihaknya tidak melakukan periksa ulang setelah diaudit BPK, karena jika dilakukan dobel akan tidak efektif. “Jika BPK sudah maka Irjen nggak perlu periksa.

Dobel nggak efektif. Kemarin kan 2015 sudah diperiksa beberapa proyek. Hasilnya nggak ada temuan terkait proyek itu. Tapi bukan berarti bisa jadi nggak ada masalah. Intinya jika BPK periksa dan nggak ada temuan ekstrim maka sejauh ini nggak ada masalah. Masih bisa tenang,” jelasnya.

Dikatakan dia, ada dua hal

penting yang perhatikan Irjen dalam proyek pengadaan barang seperti itu. Pertama, keberadaan barang existing sehingga dapat ketahuan barang tidak fiktif. Kedua, functioning artinya yang dibeli berfungsi.

Daryanto menyebutkan, dua hal tersebut penting agar pembelian dan pengadaan barang mencapai efektif maksud dan tujuan. Meski demikian, ia mengaku jika mendengar pihak luar menyoroti sistem proses pengadaan barang dan tender. “ Ini kan proyek pake E-Procurement, jadi melalui sistem dan bukan pakai tender manual. Jadi semua persyaratan pakai elektronik. Jadi yang pertama kita lihat orang yang bekerja dalam pengadaan sesuai aturan E-Procurement,” ujarnya.(nas/dra)

HUKUM & KRIMINALITAS 03

berita metro

www.beritametro.co.id

JUMAT, 26 AGUSTUS 2016

Polda Jatim Bongkar Penjualan 657 Ekor Trenggiling Beku

KILAS

Sisiknya Jadi Bahan Sabu

dalam freezer. “Saudara SF kini jadi tersangka dan masih diperiksa,” kata Hengky di Markas Polda Jatim, Surabaya, Kamis (25/8).

Kepala Subdit Tipiter Ditreskrimsus Polda Jatim, Ajun Komisaris Besar Polisi Putu Wayan Setiawan, menjelaskan berdasarkan keterangan tersangka, ratusan trenggiling beku itu adalah titipan temannya, JH, yang kini buron. “Nitip selama lima tahun.

Tersangka tidak tahu trenggiling mau dijual kemana,” ujarnya.

FOTO: BM/TOVAN BEKA

AMANKAN TRENGGILING BEKU: Petugas menunjukan trenggiling beku saat gelar perkara barang bukti tindak pidana satwa di lindungi di Mapolda Jatim, Kamis (25/8). sebanyak 657 ekor Trenggiling (Manis Javanica) beku yang berhasil diamankan beserta barang bukti lainnya.

SURABAYA (BM) - Satwa langka di Indonesia kembali menjadi sasaran eksploitasi manusia untuk dijadikan bahan baku makanan atau kosmetik.

Kali ini, di Jatim ditemukan upaya penjualan satwa langka untuk dijadikan bahan baku narkoba.

Kabar baiknya, tindak kejahatan itu dapat digagalkan Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian

Daerah (Polda) Jawa Timur. Polda mengungkap kasus dugaan jual beli ratusan satwa dilindungi jenis trenggiling (Manis Javanica) yang diduga, akan dijual di antaranya, untuk bahan narkotika jenis sabu-sabu.

Kepala Subdit Penerangan Masyarakat Polda Jatim, Ajun Komisaris Besar Polisi Eko Hengky Prayitno, menjelaskan, kasus jual beli treng-

giling itu diungkap berdasarkan informasi dari masyarakat. Setelah ditelusuri, ditemukanlah tempat penyimpanan satwa dilindungi itu di Sumobito, Jombang.

Pada Jumat (15/7) petugas menggerebek sebuah rumah yang dihuni SF (55 tahun) di Sumobito. Di tempat itu ditemukan 657 ekor trenggiling beku terbungkus plastik dan tersimpan di

Kapolri Ketemu Kompolnas JAKARTA (BM) - Kapolri Jenderal PolisiTito Karnavian mengunjungi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang menekankan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dan menekan budaya korupsi. “Kepercayaan masyarakat terhadap Polri sangat penting untuk diwujudkan,” kata Jenderal PolisiTito Karnavian di Jakarta, Kamis (25/8).

Tito menuturkan pelayanan Polri harus diwujudkan secara online agar memudahkan masyarakat dan penegakan hukum akan dirancang berdasarkan database kasus yang ditangani sehingga dapat mudah diawasi.

Jenderal polisi bintang empat itu berjanji akan mengintensifkan kerja sama dengan Kompolnas guna mewujudkan kemudahan pelayanan terhadap masyarakat.

Wakil Ketua Kompolnas Tjahjo Kumolo berharap Kompolnas mendukung penuh bagi kemajuan Polri dengan menyelesaikan permasalahan internal secara bijak.”(mengatasi masalah) harus dilakukan berembug dan tidak diekspose keluar yang justru tidak menyelesaikan masalah,” ujar Menteri

Bahan Sabu Irma Hermawati dari Wildlife Conservation (WCS) menjelaskan, seluruh bagian trenggiling bisa dijual dengan harga lumayan tinggi. Bahkan, bagian sisik trenggiling bisa dipakai sebagai bahan sabu. “Berdasarkan penelitian dari LIPI, sisik trenggiling dipakai untuk bahan narkoba jenis sabu. Harganya lumayan, satu lembar sisik 5 dolar AS,” ujar Irma.

Binatang trenggiling diakui tak hanya memiliki kehebatan dalam dunia obat-obatan herbal, tetapi juga untuk pembuatan sabu.

Menurut Irma, apabila ada orang beternak trenggiling dan memiliki jumlah banyak, patut dicurigai. Karena jenis hewan malam ini banyak diburu secara besar-besaran. “Apalagi sisik dari trenggiling laku 5 dolar AS/ keping dan setiap trenggiling memiliki 122 keping. Untuk satu trenggiling nilainya sudah mencapai 610 dolar AS. Padahal ini ada 657 ekor trenggiling sudah berapa nilainya,” terang Irma. (zal/nii)

Mendagri Masih Menunggu

FOTO: BM/IST

Kapolri Jenderal Tito Karnavian

Dalam Negeri itu.

Sementara itu, Komisioner Kompolnas Bekto menyatakan pihaknya akan bersama Polri mewujudkan kepercayaan masyarakat dengan merespon komplain secara cepat dan tepat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Bekto mengungkapkan lembaga kepolisian masuk dalam peradilan umum, perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan pembentukan Kompolnas.

Bekto menyampaikan perlu membangun sistem terintegrasi penerimaan dan pendataan komplain masyarakat kepada Kompolnas. (ant/nii)

JAKARTA (BM) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku belum mengambil tindakan terkait penetapan tersangka Gubernur SulawesiTenggara (Sultra) Nur Alam oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pencopotan Nur Alam dari jabatan gubernur atau sanksi lainnya, menurut Tjahjo, masih harus menunggu keputusan hukum tetap. “Ini kan baru diputuskan (tersangka), belum ada pemanggilan dan persidangan. Kita ikuti lah mekanisme yang ada di KPK juga mengedepankan asas praduga tak bersalah,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (25/8).

Mendagri juga berharap KPK melakukan pengusutan mendalam untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan bupati dalam dugaan korupsi terkait pemberian izin eksplorasi tambang di kabupaten Buton dan Bombana. “Biarkan nanti dibuktikan, kan area tambang di daerah tingkat II pasti melibatkan (bupati). Tetapi nanti kita lihat, PPATK punya data

lengkap, tinggal bagaimana pembelaan pak Nur Alam,” tuturnya.

Pada Selasa (23/8), Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyatakan penyidik KPK telah menemukan dua alat bukti guna menetapkan Gubernur Sultra Nur Alam sebagai tersangka.

Tersangka diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Eksplorasi, SK Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, dan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB) selaku perusahaan yang melakukan penambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombana.

Penerbitan surat-surat keputusan tersebut diduga tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. (ant/nii)

Dua Petugas Lapas Dapat Penghargaan BANJARMASIN (BM) – Perbuatan baik tentu patut diapresiasi. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan akan memberikan penghargaan kepada kedua petugas Lapas Teluk Dalam Banjarmasin karena menggagalkan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di dalam lapas setempat.

“Penghargaan akan kami berikan kepada kedua petugas tersebut karena kinerjanya dalam bertugas,” kata Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Kalsel Harun Sulianto di Banjarmasin, Kamis.

Dia mengatakan kedua petugas yang telah menemukan 30 paket narkoba jenis sabu-sabu di dalam lapas Teluk Dalam saat melakukan patroli malam itu diketahui bernama M Hamka dan M Kashmi.

Atas kinerja kedua petugas lapas itu Kanwil Kemenkumham Kalsel mengapresiasi kerja keras mereka berdua yang serius dalam bertugas. “Syukur alhamdulillah sabu-sabu sebanyak 30 paket itu tidak sempat beredar di dalam lapas,” tutur mantan Kalapas Palembang itu.

Untuk diketahui, temuan barang bukti 30 paket sabu-sabu di dalam Lapas Teluk Dalam Banjarmasi itu di antaranya 10 paket hemat dan 20 paket sedang ditemukan pada Rabu (24/8) dini hari sekitar pukul 02.30 Wita.

Pada saat itu anggota lapas dari Regu Waspada sedang melaksanakan patroli keliling dan menemukan sabu-sabu yang terbungkus di dalam dompet dan setelah ditimbang diketahui 30 paket sabu-sabu itu seberat 31,9 gram. Sabu-sabu seberat puluhan gram tak bertuan itu ditemukan di atas septic tank di antara blok A dan blok B di mana blok itu khusus napi dengan kasus narkotika.

Saat ini kasus temuan barang bukti sabu-sabu sebanyak 30 paket itu ditangani Satuan Narkoba Polresta Banjarmasin dan terus dilakukan penyelidikan. (ant/nii)

Sembunyikan 2,5 Kg Narkoba di Spakbor JAKARTA (BM) - Badan Narkotika Nasional (BNN) kembali mengungkap penyelundupan narkotika golongan satu jenis sabu-sabu dan ekstasi yang diselundupkan di dalam spakbor ban truk. “Dalam pengungkapan kasus ini petugas mengamankan tiga orang tersangka berinisial SR adalah sopir truk, MA dan MU seorang kurir dengan barang bukti sabu sebanyak 2.500 gram dan ekstasi sebanyak 24.893 butir yang diselundupkan di dalam spakbor ban truk,” kata Deputi Pemberantasan BNN, Irjen Pol Arman Depari, di Jakarta, Kamis.

Sebelumnya petugas telah melakukan penyelidikan atas laporan yang diberikan masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkotika di sekitar Jembatan Cakat Raya, Jalan Lintas Timur Sumatera, Kampung Menggala, Kecamatan Menggala Timur Tulang Bawang, Selasa (2/8).

Kemudian petugas menemukan truk kontainer yang diduga membawa narkotika yang akan dibawa ke Jakarta. Selanjutnya pada hari itu sekitar pukul 12.30 WIB petugas memberhentikan truk yang berisikan dua orang tersebut untuk melakukan pemeriksaan.

“Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan barang bukti sabu-sabu dan ekstasi yang disembunyikan di kanan dan kiri spakbor ban truk. Barang bukti ditemukan dalam delapan paket yang dibungkus dengan aluminium foil, di mana lima paket berisi ekstasi dan tiga paket berisi sabu-sabu kristal,” kata Arman.

Menurut pengakuan para tersangka barang bukti tersebut akan dimasukan ke dalam sebuah tas dan diserahkan kepada seseorang yang berada di Jakarta. Pada Rabu (3/8) sekitar pukul 15.30 WIB tepat di halaman parkir Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Jalan Raya Merak, Kelurahan Grem, Kecamatan Grogol, Merak, Banten. “Ketiga tersangka dibawa ke kantor BNN Pusat guna pemeriksaan lebih lanjut,” kata Arman. (ant/nii)

Pembunuhan Berencana dengan Sianida di Mata Ahli Toksikologi Forensik

Kadar Sianida di Tubuh Mirna Sangat Mematikan Sidang perkara kematian Wayan Mirna Salihin (27) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (25/8), menghadirkan I Made Agus Gelgel Wirasuta, ahli Toksikologi Forensik dari Universitas Udayana. Sejak sidang pertama digelar pada 15 Juni 2015 lalu, kali ini merupakan sidang ke-14 dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso (27).

Made adalah saksi ahli yang melakukan rekonstruksi kopi Vietnam bercampur sianida. Dalam rekonstruksi itu, dia melakukan percobaan atau simulasi dengan cara mencampur bahan-bahan es kopi Vietnam dengan sianida. Percobaan dilakukan sebanyak enam variasi urutan bahan-bahan yang dicampur dalam gelas. Di antara pencobaan itu dengan menaruh es batu dalam sebuah gelas, lalu ditambah kopi, ditambah sianida, kemudian diaduk. Juga dicoba es batu ditambah susu, ditambah sianida, lalu dituangkan air panas.

Sianida, es, kopi, susu, air panas, mempunyai warna berbeda-beda jika urusan pencampurannya berbeda pula.

Oleh Polri, dia juga ditugaskan untuk melakukan analisis Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Hani Juwita Boon, teman Mirna dan Jessica, laboratorium forensik (Labfor) Polri,

dan BAP kedokteran forensik.

Dari percobaan dan analisis tersebut, dia menyimpulkan bahwa sianida dimasukkan dalam gelas kopi Vietnam, yang kemudian diminum Mirna, pada rentang waktu pukul 16.30-16.45 WIB. “Saya coba menghitung kecepatan penguapan sianida dengan menggunakan software yang pernah saya gunakan untuk disertasi.

Saya dapatkan dua persamaan. Saya coba hitung kadar sianidanya, di sinilah muncul waktu 16.30-16.45,” ujar apoteker ini.

“Kalau ada pertanyaan, apakah terdakwa yang memasukkan sianida dalam kopi korban? Mohon maaf, saya tidak dapat menjawab,” lanjutnya.

Apakah ada kemungkinan sianida masuk sebelum korban berada dalam kafe? Menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum demikian, dia menjawab bahwa seseorang yang terpapar sianida akan merasa pusing karena kemampuan darah

FOTO: BM/PRIYOKO

I Made Agus Gelgel Wirasuta, ahli Toksikologi Forensik dari Universitas Udayana saat bersaksi di sidang pembunuhan berencana atas korban Mirna, kemarin.

untuk mengantarkan oksigen ke otak dan organ lainnya berkurang. Bila korban terpapar sianida di luar kafe, yang bersangkutan sudah pusing sebelum datang ke kafe. “Korban tak akan datang ke kafe,” ujarnya.

Kadar Sangat Mematikan Dia juga menepis kemungkinan sianida sudah tercampur dalam kopi

sebelum diantar ke meja 54, tempat Jessica menunggu Mirna dan Hani.

Asumsi dia, kalau kopi itu tercampur sianida ketika masih berada di “dapur” bar, maka seluruh yang pesan kopi akan keracunan. Lalu, soal peracikan kopi Vietnam, semua dilakukan oleh pegawai kafe sesuai dengan SOP.

Perihal kadar/dosis mematikan sianida, dia menjelaskan, sianida dosis sangat rendah hanya mengakibatkan reaksi iritasi, seperti yang pernah dilakukan pegawai kafe Olivier yang mencicipi kopi Mirna. Hal itu karena yang masuk ke tubuhnya tak sebanyak yang masuk ke tubuh korban tersebut. Pegawai itu hanya meneteskan setetes kopi pada lidahnya, lalu meludahkannya.

Dalam dosis besar, sianida akan mengakibatkan korosif dan erosif pada lambung. Pada tingkat korosif, permukaan lambung mengalami luka-luka sebagian. Sedangkan pada erosif, permukaan lambung terlepas semua. “Rusak,” ujar Made, yang juga pernah ikut menangani jenazah Munir, aktivis Kontras, yang tewas karena racun arsenik.

Dia memperkirakan kadar sianida yang masuk dalam tubuh Mirna sangat mematikan, yaitu antara 12,827 mg. Akibatnya, asam lambungnya meningkat tajam secara tiba-tiba hingga mengakibatkan korosif dan erosif. “Itu sangat mematikan. Korban koma, lalu meninggal. Hal itu merupakan reaksi umum seseorang yang terekspos sianida, karena sel tak mampu lagi mengangkut oksigen ke otak dan ke seluruh organ tubuh,”

jelasnya.

Namun demikian, ketika diotopsi, hanya terdapat 0,2 mg di lambung Mirna. Mengapa demikian? Dia menjelaskan, sianida yang masuk tubuh mengalami reaksi penetralan, sehingga yang tersisa di lambung ada 0,2 mg. Selain itu, jenazah Mirna baru diotopsi setelah dimakamkan.

Sianida yang masuk ke saluran cerna Mirna tak ditemukan di hati dan urinnya karena telah terjadi penguraian, sehingga tak terdeteksi oleh instrumen. “Kalau itu dijadikan masalah, maka saya akan berkata: ‘mengapa kamu sianida, kok bersifat seperti itu. Mengapa tidak seperti kafein, sehingga kamu mudah ditemukan’,” kata Made, disusul tawa pengunjung karena dia berkata dengan intonasi seperti seseorang sedang mendongeng.

Namun, kafein masih ditemukan di organ Mirna. Dengan fakta itu, dia menyimpulkan bahwa Mirna minum kopi bercampur dengan sianida.

Hanya saja, sianidanya telah terurai sehingga tak ditemukan di organ korban, seperti hati. Tapi di lambung terdapat 0,2 mg. Hal ini disebabkan jenazahnya tidak langsung diotopsi begitu Mirna dinyatakan meninggal dunia. (yok/nii)

04 OPINI

berita metro

www.beritametro.co.id

JUMAT, 26 AGUSTUS 2016

TAJUK

Perampingan SKPD

D

efisit anggaran secara nasional, dan utang negara yang makin membengkak membuat pemerintah pusat ‘memutar otak’ untuk mencarikan jalan keluar. Program tax amnesty atau pengampunan pajak yang diharapkan bisa menutup defisit anggaran tersebut tampaknya belum bisa diharapkan. Bahkan hingga kini program tersebut belum menunjukkan hasil yang maksimal.

Langkah pertama yang telah dilakukan Pemerintah, menyikapi defisit APBN, adalah melakukan pemangkasan anggaran di beberapa kementerian dan lembaga.

Dalam perkembangan terakhir, dikabarkan akan ada pemangkasan anggaran jilid II. Bukan itu saja, pemerintah melalui PP No 18 tahun 2016, dan ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Mendagri ke pemerintah daerah di seluruh Indonesia, yang intinya menugaskan kepada seluruh kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota melakukan penataan organisasi baru.

Langkah lanjutan pemerintah tersebut, salah satunya tentu untuk efisiensi anggaran. Dengan defisit anggaran yang membengkak, karena proyeksi pendapatan yang tak mencapai target, instruksi pusat tersebut sangatlah relevan.

Namun, apa yang terjadi dengan rencana penataan organisasi baru, atau lebih konkritnya, perampingan organisasi tersebut, khususnya untuk kota Surabaya?

Dari informasi yang berkembang, sejumlah anggota DPRD Kota Surabaya menyatakan tidak setuju.

Mereka sepakat dan mendukung langkah Pemerintah Kota Surabaya yang ‘menolak’ perampingan, dan tetap berusaha mempertahankan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Alasan yang disampaikan Walikota serta diamini oleh sejumlah anggota dewan adalah, bahwasanya Surabaya adalah kota yang besar dan kompleks, tak bisa disamakan dengan kota-kota lain. Bahkan pada satu kesempatan Walikota Surabaya Tri Rismaharini menyatakan, beberapa SKPD sudah bekerja maksimal, sampai 24 jam, dan tak layak untuk digabungkan dengan SKPD yang lain.

Entah apa yang ada pada pikiran para anggota dewan yang terhormat, dan Walikota Surabaya tersebut.

Bukankah dalam PP No 18 tahun 2016 tersebut telah dengan jelas diatur, bahkan sangat teknis, terkait penataan perangkat daerah.

Dalam PP tersebut, ada penggolongan daerah tipe A, B dan C. Penggolongan tersebut didasarkan atas tiga variabel umum, yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah APBD. Lebih lanjut, dalam PP tersebut juga mengatur variabel-variabel teknis, sesuai bidang kerjanya. Seperti bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum, dan seterusnya.

Dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam PP tersebut, alasan Surabaya sebagai kota besar harusnya sudah tak relevan lagi. Artinya sesuai aturan, Surabaya bisa saja ditempatkan dalam golongan kota tipe A, atau kota yang memiliki skor tertinggi dalam hal tingkat kompleksitas.

Harusnya Walikota dan DPRD Kota Surabaya menyadari, bahwa kebijakan pemerintah tersebut dibuat karena alasan yang memang ‘darurat’, sebagai salah satu kiat untuk mengatasi defisit anggaran yang membengkak, dan harus segera diselesaikan.

Kerja keras pemerintah menyelamatkan perekonomian sudah selayaknya didukung seluruh elemen, utamanya perangkat pemerintah dari pusat hingga daerah. Kerja keras itu tak akan berhasil mencapai tujuannya tanpa dukungan seluruh stake holder. Dan kegagalan pemerintah bisa mengancam krisis ekonomi, yang tentu tak diharapkan semua pihak.

Keadaan yang tidak ideal inilah, yang perlu digarisbawahi. Bahwasanya, dengan keadaan keuangan Negara, dimana anggaran dilakukan pemangkasan, dan dilakukan efisiensi di segala bidang, maka mau tidak mau pemerintah daerah harus menyesuaikan.

Perlu diingat, bahwa perampingan SKPD bukanlah rasionalisasi pegawai. Berkurangnya jumlah SKPD, hanya akan mengurangi para pimpinan di beberapa dinas. Sementara SDM yang ada tetap bisa dialokasikan ke SKPD yang baru, sesuai spesialisasi dan fungsinya.

Yang jelas, pemerintah pusat telah menetapkan batas waktu, tanggal 19 Agustus 2016, satuan kerja harus sudah dibentuk, dan sebulan kemudian susunan organisasi tersebut harus sudah terisi.

Mudah-mudahan Walikota Surabaya beserta seluruh perangkatnya, dan anggota DPRD Kota Surabaya bisa memahami substansi PP 18 Tahun 2016 tersebut, dengan menyusun organisasi baru secara efisien dan efektif sesuai target waktu yang telah ditetapkan. - Totok Hartana

Dari Redaksi Redaksi menerima kiriman naskah artikel opini dari para pembaca. Panjang naskah maksimum 4.000 karakter.

Pada bagian akhir naskah hendaknya diberi keterangan status dan/atau profesi penulis.

Akan lebih dihargai jika disertai dengan CV. Naskah dikirim ke alamat email: opini.beritametro@gmail.com.

Redaksi berhak melakukan editing tanpa mengubah substansi.Terimakasih. Salam.

Diterbitkan oleh: PT. Berita Metro Jl Tunjungan No 86 Surabaya. www.beritametro.co.id Percetakan: PT Citra Cetak Pratama (isi di luar tanggung jawab percetakan)

Sinetron Arogansi Politik Ibu Kota P OLITIK Jakarta bagaikan film sinetron, seenak saja memainkan alur dan memaksa kondisi yang dipertontonkan.

Para pemeran memainkan perannya sesuai kehendak sutradara dengan kewajiban melakonkan sesuai dengan alur cerita. Terkadang alur cerita pun bisa berubah melihat perkembangan situasi di luar naskah yang seharusnya.

Saat sinetron politik ini mulai tayang, penonton melihat anomali pengusungan peran calon gubernur. Biasanya kita melihat tokoh maju sebagai bintang sinetron politik melalui jalur partai. Namun, khusus Pilkada Jakarta, mula-mula tokoh dimainkan dengan cerita calon perseorangan. Karena partai dianggap tidak bisa mengakomodasi kehendak sang bintang politik.

Sejumlah cara pun dijalankan dengan membentuk tim kampanye kepagian atas nama relawan. Mereka dikenal dengan nama “Teman Ahok”, ungkapan yang mendekatkan antara para pendukung dengan yang didukung. Teman tentu membantu teman dengan ikhlas dan tanpa pamrih. Bantuan pun berupa sosialisasi bintang politik dan pengumpulan surat dukungan.

Kabar terdengar, cerita politik dihebohkan dengan keberhasilan sang “teman” mengumpulkan 1 juta dukungan untuk sang bintang politik.

Angka tersebut dua kali lipat dari keharusan yaitu 500.000an surat dukungan dan copy-an kartu tanda penduduk. Dengan demikian, sang Teman berhasil mengantongi kekuatan barter politik bagi partai yang mau mengekor ke sang bintang politik.

Bukan Indonesia kalau tidak penuh intrik, sudah berhasil menyiapkan diri dari jalur perseorangan, sang bintang malah mengumum-

kan diri maju sebagai bakal calon gubernur dengan kendaraan partai. Aduh, begitu pelik perpolitikan jakarta yang memaksa kita menonton tanpa bisa memilih tontonan lain. Politik memang dinamis, berubah-ubah, dan sangat rentan terjadi perputaran haluan gerakan politik.

Di lain sisi, aktor politik lain hanya ikut membentuk teman sejenis. Ada yang menamakan diri sebagai sahabat, kawan, dan lain-lain tergantung selera dan ketersediaan kata yang mirip dengan “teman”. Lalu, melihat sudah tidak mungkin mengikuti jalur sang “teman”, cara singkat adalah menjaga kemesraan politik. Silaturahmi antaraktor dengan partai pun memeriahi jadwal politik.

Akan tetapi, para bakal calon gubernur ini tentu sulit meyakinkan pimpinan partai.

Ihwal penyebab, mereka tak mampu memberikan kepastian jumlah pendukung layaknya sang “teman ahok”.

Apa bukti sang aktor politik saingan dalam memasarkan diri untuk didukung partai sisa? Semua tentu hanya claim akan angka-angka tak pasti. Beda sang “teman”, sudah siap dengan angka 1 juta dukungan ditambah jumlah “teman” dan kader partai pengusung.

Sinetron politik Jakarta mulai menampilkan tontonan dengan niat memasukkan tokoh yang tak terduga.

Nama-nama pemain politik di

Oleh: Andrian Habibi (Pemantau Pemilu - Komite Independen Pemantau Pemilu Indonesia)

luar jangkauan secara teritorial Jakarta pun bermunculan.

Seakan paksaan bagi tokoh jauh mendekatkan diri ke ibu kota, nama-nama tersebut dibumbui dengan kemungkinan menang dan pesaing terbaik bagi bintang politik sang “teman”.

Situasi ini yang penulis sebutkan sebagai sinetron dengan judul “Arogansi Politik Pilgub DKI”. Paksa memaksa dan manuver politik sungguh membosankan dan tidak memberikan pembelajaran.

Satu sisi, sang “teman” membentuk tim sendiri, mengumpulkan dukungan sendiri, memamerkan jumlah 1 juta KTP sendiri, dan deklarasi sendiri. Memangnya Pilgub DKI ini milik mereka sendiri?

Sungguh lucu daripada reality show pelawak.

Di pihak lain, ada politisi yang memaki calon independen selama proses revisi kedua Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Kalau rekaman youtube diperlihatkan, jawaban memuakkan pasti keluar dari mulut busuk para politisi.

Dengan mudah mereka menjawab “Ini politik dan politik itu dinamis”.

Seakan-akan menonton aktor sinetron yang memainkan peran sebagai penjahat yang selalu menampakkan muka

seribu. Mereka bisa berubah wajah sesuai dengan situasi dan kondisi agar tetap bertahan di istana kekuasaan.

Sinetron politik yang wajib dihentikan dan digantikan dengan film layar lebar sekali main sekali habis. Agar tidak melihat ocehan plitik yang bisa membuat perut penonton memuntahkan seluruh apa yang telah dikonsumsi dari pemberitaan.

Dari pemeran yang lain, kuasa partai yang mampu mengusung sendiri kandidat tanpa harus berkoalisi adalah partai penguasa. Partai ini malah asyik memainkan peran yang tak serius, menanti waktu untuk turut hadir. Bagaikan tokoh misterius yang membuat penasaran sekaligus tak diperhitungkan.

Mau melawan, idola sang “teman” pernah menjadi pangan pimpinan. Berdiam diri, malah tidak dapat peran utama, dan dikhawatirkan dijatah sebagai peran pembantu yang hanya sekedar lalu lalang di sinetron politik Jakarta.

Cara lain yang lebih elegan adalah dengan mendeklarasikan kader walaupun sang kader sedang menjabat di daerah lain.

Dengan demikian, demi menjaga politik tidak disentronkan oleh para politisi dengan pemaksaan alur cerita selera penguasa. Penonton harus menggunakan cara taktis dan diharapkan mengubah kehendak sutradara politik yang arogan di Jakarta. Pertama, penonton mematikan tivi atau

“Dengan demikian, demi menjaga politik tidak disentronkan oleh para politisi dengan pemaksaan alur cerita selera penguasa.

Penonton harus menggunakan cara taktis dan diharapkan mengubah kehendak sutradara politik yang arogan di Jakarta. Pertama, penonton mematikan tivi atau mengganti siaran politik agar rating penonton menurun dan berdampak pada popularitas para lakon politik.”

mengganti siaran politik agar rating penonton menurun dan berdampak pada popularitas para lakon politik.

Kedua, penonton bisa mengkritisi setiap waktu para pemeran dan partai yang memainkan cerita politik. Kritik adalah suara nyata rakyat dengan potensi menggerakkan massa aksi hingga mengakhiri jalur sinetron arogansi politik.

Kuasa ini yang mampu mengubah kehendak politisi dan para cukong donator sinetron politik.

Ketiga, penonton bisa membiarkan sinetron habis tanpa harus ditonton. Ini adalah cara yang paling menyakitkan bagi pemeran politik dari pihak manapun. Bayangkan saja, sudah capek-capek memainkan peran, sinetron dibiarkan tayang tanpa harus ditonton. Penonton pun bisa sangat kejam dengan cara memilih kandidat yang tidak pernah atau jarang dimainkan dalam sinetron arogansi politik Jakarta.

Terakhir, bila penonton hanya diam dan memilih tanpa memilah, kita akan terus menonton cerita yang sama.

Kondisi ini akan merusak tatanan kehidupan politik dan sistem demokrasi. Padahal rakyat Indonesia adalah rakyat yang tidak suka dipermainkan apalagi oleh politisi. Rakyat Indonesia adalah rakyat yang kritis dan analis hingga mampu memusyawarahkan dengan hasil mufakat terbaik.

Tutup sudah perusahaan sinetron arogansi politik di Jakarta, biarkan Pilkada 2017 menjadi akhir cerita lama.

Saatnya rakyat membuka mata untuk mengawal demokrasi bukan menonton politik. Ini bukan sekedar pilihan lima menit di kotak kecil pemilihan.

Ini adalah perjuangan sedari awal penyelenggaraan hingga lima tahun pemerintahan pascapilkada.(*)

Apakah Semua Dana Simpanan Kita di Bank Terjamin?

S

EBAGIAN dari masyarakat Indonesia masih memiliki ketakutan untuk melakukan investasi di pasar modal karena faktor risiko yang dimiliki oleh asset investasi tersebut. Manulife Investor Sentiment Index (MISI) pada kuartal terakhir tahun 2014 melakukan penelitian terkait kecenderungan aset investasi yang menjadi favorit masyarakat Indonesia dalam melakukan investasi.

Hasil survei MISI kuartal III tahun 2014 menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia masih memilih dana tunai/tabungan, rumah, dan properti lain sebagai aset investasi favorit dengan skor indeks minimal 79. Peringkat selanjutnya disusul oleh aset investasi pendapatan tetap dengan skor indeks 43 dari 100. Selanjutnya, aset investasi saham dan reksa dana menempati posisi akhir dengan skor indeks masingmasing sebesar 8 dan 0.

Hasil survei MISI juga sejalan dengan hasil survei inklusi keuangan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2013. Survei yang dilakukan oleh OJK menunjukkan bahwa tingkat pemakaian produk keuangan di Indonesia masih didominasi oleh industri perbankan dengan persentase sebesar 57,28% sedangkan industri pasar modal hanya memperoleh nilai 0,11%.

Menur ut sur vei MISI kuartal III tahun 2014 alasan

masyarakat Indonesia memilih tabungan adalah tingkat keamanan, kemudahan (tidak merepotkan) dan juga kestabilan imbal hasil yang diterima.

Mungkin salah satu alasan investor memperoleh rasa aman untuk menempatkan dananya di bank karena adanya jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atas dana tersebut.

Namun, apakah seluruh dana yang ditempatkan oleh investor dijamin oleh LPS? Sayangnya, LPS hanya menjamin dana yang memenuhi Peraturan Lembaga Penjaminan Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan.

Pertama, kita perlu pahami terlebih dahulu mengenai definisi simpanan yang dimaksudkan oleh LPS. Simpanan yang dijamin LPS pada bank konvensional menurut pasal 24 ayat 1 meliputi giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

Oleh: Nur Fadhilah (Pemerhati Literasi Keuangan)

Sedangkan definisi simpanan pada bank syariah menurut pasal 24 ayat 2 meliputi giro berakad wadiah dan mudharabah, tabungan berakad wadiah, mudharabah mutlaqah, dan mudharabah muqayyadah, deposito berakad mudharabah mutlaqah, dan mudharabah muqayyadah dan simpanan berakad syariah lain yang disetujui Lembaga Pengawas Perbankan (LPP).

Dari seluruh dana simpanan yang ditempatkan baik di dalam giro, tabungan ataupun simpanan lainnya, LPS hanya menjamin maksimum sebesar 2 miliar rupiah pada satu bank menurut pasal 29.

Jadi apabila kita menempatkan dana pada 2 bank (misal bank A dan bank B) masingmasing sebesar 2 dan 1 miliar rupiah, maka kita akan memperoleh jaminan atas total dana 3 miliar tersebut.

Selanjutnya, kita perlu

mempelajari faktor- faktor yang mempengaruhi pembatalan klaim penjaminan LPS. Merujuk bab XI pasal 40- 45, klaim penjaminan LPS menjadi tidak layak bayar apabila: (1) data simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada Bank, (2) nasabah penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar, atau (3) nasabah penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat. Di antara ketiga faktor tersebut, kita perlu memberikan perhatian lebih terkait faktor dua dan tiga.

Seorang nasabah dikategorikan sebagai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar apabila memperoleh tingkat bunga melebihi maksimum tingkat bunga wajar yang ditetapkan oleh LPS setiap 4 bulan sekali dalam setahun.

Tingkat bunga wajar LPS diumumkan pada minggu kedua bulan Januari, Mei, dan

“Hasil survei MISI kuartal III tahun 2014 menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia masih memilih dana tunai/tabungan, rumah, dan properti lain sebagai aset investasi favorit dengan skor indeks minimal 79. Peringkat selanjutnya disusul oleh aset investasi pendapatan tetap dengan skor indeks 43 dari 100. Selanjutnya, aset investasi saham dan reksa dana menempati posisi akhir dengan skor indeks masing-masing sebesar 8 dan 0.”

juga September. Jadi apabila nasabah menerima bunga bank diatas tingkat bunga wajar LPS maka dana tersebut tidak dijamin oleh LPS. Sedangkan nasabah yang dikategorikan sebagai pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat, tidak hanya disebabkan oleh pengurus ataupun pihak lain yang terbukti di pengadilan melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian pada kelangsungan usaha bank. Kesulitan pembayaran kredit yang dimilikinya (kredit macet) juga menjadi penyebab batalnya klaim jaminan menurut faktor tiga.

Merujuk pada pasal 45 ayat 2, nasabah dikategorikan dalam kelompok debitur kredit macet apabila sampai dengan 75 hari kerja sejak tanggal pencabutan ijin usaha Bank, debitur tersebut tidak melunasi kewajibannya yang telah jatuh tempo.

Jadi, apabila dahulu kita masih berprasangka bahwa semua dana yang kita simpan dalam bank bersifat aman karena adanya jaminan LPS, kita perlu melakukan evaluasi ulang. Kita perlu mengevaluasi apakah dana yang kita tempatkan di bank memenuhi aturan PLPS Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan. Jadi faktor keamanan yang kita harapkan dapat tercapai secara maksimal.

Ultimate your financial goals! (*)

Direktur: Silvia Balhmar. Pemimpin Perusahaan: M. Mashudi. Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: Totok Hartana. Wapimred: Noor Ipansyah Iskandar. Dewan Redaksi: AR Balhmar, Djoko Tetuko, Samiadji Makin Rahmat, Yahya A Waber, Tjipto Chandra, Marcella, Hadi Ismanto, M. Nabil. Redaktur Pelaksana: Rofiq Kurdi Ismail. Koordinator Liputan: Budi Arie Satriyo. Redaktur: Bambang Andrias, Oki Lukito, Aziz Tri, E Prayogo, Novi Triawan, Indra Nanang. Reporter: Dian Kurniawan, Ali Topan, Faisal Abdillah, Suluh DP, Andre Septia Hadi, Subairi Amar Bachan, Hasan Nur Rahmad. Fotografer: Soemadji, Tovan Beka . Copy Editor: Bangkit Irmanudin Bahri. Pracetak: Ahmad Choironudin. Artistik/Tata Letak: Luthfi, firman. Desain Grafis: Khalid “Klied”. Sekretaris Redaksi: Muh. Faizin. Bidang Online: Wahyu Saputro. Eksekutif Marketing: Fahad Balhmar, Khalid H. Perwakilan Daerah: Jakarta: Priyoko Sarjito (Kep. Biro), Marcella, Ferdy Yunisaf. Mojokerto: Prayogi. Sidoarjo: Yahdar Balhmar, Imam Muchlis. Pasuruan: H Umar Wirohadi (kabiro), Abdul Kadir Jaelani. Malang: Aji, Kholil, Agus Susanto. Lamongan: M. Zainuddin, Thafhanul Fahri. Koordinator Sirkulasi/Pemasaran: M. Mashudi. Alamat Redaksi: Jl Tunjungan No 86 Surabaya. Telp. +6231 5318686, 5323414. Fax:+6231 5323415 Redaksi: 081334312300 | Iklan/Langganan: 081216327858 | No Pengaduan: 031 70975270. Email: red_beritametro@yahoo.co.id. Tarif Iklan: Display(fc) Rp. 35.000/MMK (BW) Rp. 25.000/MMK. Sosial Rp. 10.000/MMK, Baris Rp. 15.000 (Minimal 2 Baris).

DALAM MENJALANKAN TUGAS PELIPUTAN, WARTAWAN BERITA METRO DIBEKALI TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER.

METRO SPORT 05

berita metro www.beritametro.co.id

JUMAT, 26 AGUSTUS 2016

1

MAN CITY

STEAUA BUCURESTI

0

(Leg II Play-Off Liga Champions; agg : 6-0)

Man City Melaju ’Mulus’ ke Fase Grup Cetak Satu Gol, Menang Agregat Skor 6-0 MANCHESTER (BM) – Manchester City melaju mulus ke fase grup Liga Champions 2016-2017. Kemenangan tipis 10 atas Steaua Bucuresti di Leg II Play-Off Liga Champions, Kamis (25/8) dinihari WIB, membuat City lolos dengan keunggulan agregat skor telak 6-0.

GoltunggalManchesterCityke gawangSteauadicetakFabianDelph di menit ke-56. Gelandang Inggris berusia 26 tahun itu menuntaskankerjasamacantikantaradia, Jesus Navas, dan Kelechi Iheanacho dengan sundulan akurat.

Hal menarik adalah Delph melakoni aksi perdananya sebagai starter pada era kepelatihan Guardiola. Dia hanya satu dari enam pemain Manchester City yang melakoni debut dalam susunan sebelas awal pilihan Pep.

Lima orang lagi adalah Joe Hart, Pablo Maffeo, Fernando, Yaya Toure, dan Iheanacaho.

Walau tampil dengan ‘tim B’, Manchester City terbukti masih terlalu kuat bagi Steaua.

The Citizens tak membiarkan wakil Rumania itu melepas satu pun tembakan pada babak pertama berbanding empat upaya akurat milik Manchester City.

Memasuki babak kedua, pasukan Guardiola memiliki 2 peluang tepat sasaran tambahan. Salah satunya melahirkan gol sundulan Delph. Dengan hasil ini, Manchester City melengkapi hasil 5-0 yang diperoleh di markas Steaua pada Leg I. Pada partai lain di hari yang sama, Borussia Moenchengladbach mengamuk dengan menggilas klub Swiss, Young Boys, berkat kedudukan 6-1. Hasil tersebut membuat Gladbach lolos ke fase grup dengan agregat masif 9-2 setelah menang 31 di leg pertama.

Dua pemain Gladbach, Thorgan Hazard dan Raffael, menggila dengan sama-sama mengukir hat-trick dalam duel ini.

Karena kecemerlangannya, Thorgan langsung mendapat pujian dari sang kakak yang notabene bintang Chelsea, Eden Hazard.

Tim lain yang mengamuk pada Leg II adalah wakil Rusia, FC Rostov. Di luar dugaan, mereka memukul raksasa Belanda, Ajax Amsterdam, dengan skor 4-1.

Artinya, Rostov lolos ke babak utama dengan modal agregat 52 karena sebelumnya mencuri skor 1-1 di kandang Ajax.

Pencapaian Rostov melaju ke fase grup mengagumkan lantaran mereka nyaris terdegradasi dari Liga Primer Rusia musim 2014-2015. Rostov lantas memperbaiki diri dan finis sebagai runner-up liga musim lalu dan kini mencatat sejarah untuk melakoni debut di tahap grup Liga Champions. (dbs/azt)

ISTIMEWA

MENANG: Kiper Manchester City, Joe Hart melepaskan kegembiraan usai City menekuk wakil Rumania, Steaua Bucuresti 1-0 di Leg II Play-Off Liga Champions. City menang agregat skor 6-0.

Ramsey Cedera, Wenger Dikritik Coleman LONDON (BM) – Pelatih tim nasional Wales, Chris Coleman, melayangkan kritik pada Manajer Arsenal, Arsene Wenger, terkait cedera Aaron Ramsey. Ramsey pun harus absen selama satu bulan karena cedera otot paha.

Secara otomatis, dia tidak bisa memperkuatWales saat melawan Moldova pada partai Kualifikasi Piala Dunia, 5 September 2016.

Cedera tersebut dialami Ramsey saat Arsenal melawan Liverpool pada partai pekan pertama Premier League, 14 Agustus 2016 lalu. Keputusan Wenger menurunkan Ramsey pada laga ini pun dipertanyakan.

Sebab, Ramsey baru berlatih dua pekan bersama Arsenal. Dia mendapatkan liburan tambahan setelah membelaWales pada Piala Eropa 2016. “Saya berpikir,

kita semua mengira bahwa Ramsey akan melewati awal musim.

Jadi, saya tidak mengetahui apa yang terjadi sehingga dia berakhir di lapangan,” ucap Coleman.

“Hanya Arsenal yang bisa menjawab pertanyaan tersebut.

Bahkan, Ramsey sendiri mengatakan di Perancis bahwa dia tidak mengira bakal turut dalam laga itu,” kata sang pelatih.

Coleman menilai, Ramsey seharusnya diberikan kesempatan untuk memulihkan kondisi sebelum bermain pada partai resmi.

Terlebih lagi, gelandang berusia 25 tahun itu cukup diforsir dengan menjalani 3.134 menit bersama Arsenal pada musim 2015-2016 plus 446 menit denganWales pada Piala Eropa 2016.

“Anda boleh saja melihat statistik fisik yang menunjukkan

dia memiliki sprint dan daya jelajah lebih tinggi daripada pemain lain. Namun, Ramsey juga

manusia,” ucap Coleman.

Paling cepat, Ramsey baru pulih pada 10 September 2016.

lintas arena

Dia pun masih harus melewati dua pertandingan Arsenal di Premier League Inggris. (dbs/azt)

ISTIMEWA

CEDERA: Bintang Wales yang merumput di Arsenal, Aaron Ramsey dibekap cedera saat ‘The Gunners’ lawan Liverpool.

Keane Putuskan ’Gantung Sepatu’ Timnas DUBLIN (BM) – Striker senior timnas Rep Irlandia, Rob-

bie Keane, memutuskan ‘gantung sepatu’ alias mundur dari

sepakbola internasional. Striker berusia 36 tahun itu pun sudah

ISTIMEWA

PENSIUN: Striker timnas Rep Irlandia, Robbie Keane saat beraksi di ajang Piala Eropa 2016 lalu.

mencanangkan laga internasional terakhirnya.

Pertandingan persahabatan Irlandia vs Oman di Dublin pada Rabu (31/8) mendatang bakal menjadi laga pamungkas Keane berseragam ‘The Boys in Green’.

“Merupakan pengalaman luar biasa bermain berseragam Irlandia selama 18 tahun sejak melakoni debut pada 1998,” kata Keane dalam pernyataan resminya seperti dilansir BBC. Keane melakoni debut internasional pada Maret 1998, empat bulan sebelum dirinya tampil di Piala Eropa U-18. Setelah itu, dia tampil 145 kali dan mencetak 67 gol di level tim nasional senior.

“Saya menikmati semua itu.

Merupakan sebuah kebanggaan juga buat saya dan keluarga mendapat kepercayaan sebagai kapten tim selama lebih dari 10 tahun,” tuturnya lagi.

Dengan jumlah gol dan penampilan yang dibukukannya itu, Keane memegang rekor untuk pemegang penampilan dan jumlah gol. Hal itu membuatnya bangga. “Sebagai anak kecil yang besar bermain sepak bola di jalanan Dublin, hal itu melebihi impian terliar saya. Ini merupakan perjalanan luar biasa,” ujar dia.

Piala Eropa 2016 menjadi kesempatan terakhir Keane tampil di turnamen antar-negara. Namun, kenangan terbaik dia adalah ketika menjebol gawang Jerman yang dijaga Oliver Kahn dan belum pernah kebobolan di Piala Dunia 2002.

Di usia 36 tahun, Keane memang sudah tak lagi menjadi langganan pemain inti di bawah asuhan pelatih Martin O’Neill.

Namun, sang pelatih tetap mengakui bahwa Keane merupakan legenda hidup sepakbola Irlandia. (dbs/azt)

Jasper Cillessen Resmi Milik Barcelona BARCELONA (BM) – Klub raksasa La Liga spanyol, Barcelona mengumumkan transfer Jasper Cillessen dari Ajax Amsterdam, Kamis (25/8). Cillessen dikontrak dengan durasi waktu lima tahun.

Untuk merekrut penjaga gawang asal Belanda itu, Barcelona harus membayar 13 juta euro atau sekitar Rp 194 miliar plus dua jatu euro sebagai variabel. Sedangkan biaya pelepasan Cillessen mencapai 60 juta euro atau sekitar Rp 896 miliar.

Kepindahan Cillessen dipastikan rampung setelah dirinya lolos tes medis di markas klub, Kamis, dan bakal diperkenalkan kepada publik, Jumat (26/8) ini.

Cillessen datang untuk menggantikan posisi Claudio

Bravo di bawah mistar. Nama terakhir dikabarkan segera bergabung Manchester City. Dengan begitu, dia bakal bersaing dengan Marc-Andre ter Stegen untuk menjadi penjaga gawang utama klub. Nama Stegen merupakan spesialis turnamen dalam beberapa musim terakhir.

Besar kemungkinan, kebijakan rotasi kiper di Barcelona bakal berlanjut. Cillessen bakal mendapatkan jatah di La Liga, sedangkan Ter Stegen di Copa del Rey dan Liga Champions.

Statistik Cillessen mendukung kebijakan tersebut. Sebab, untuk turnamen, Cillessen memiliki kelemahan saat adu penalti. Berdasar Transfermarkt, kiper Ajax Amsterdam itu pernah menghadapi 26 penalti. Dari jumlah itu,

cuma dua yang gagal berbuah gol.

Sebaliknya, di liga domestik,

Cillessen terlihat superior. Dia mencatat 18 clean sheet alias tak

kebobolan gol pada Eredivisie 2015-2016. (dbs/azt)

ISTIMEWA

BARU: Kiper Ajax Amsterdam, Jasper Cillessen resmi hengkang ke Barcelona.

’Comeback’di Australia Terbuka 2017 NEW YORK (BM) – Roger Federer memastikan absen di sisa musim ini. Mantan petenis nomor satu dunia itu kini sedang berupaya untuk comeback di Australia Terbuka 2017.

Federer menjalani pertandingan terakhirnya saat dikalahkan Milos Raonic di semifinal Wimbledon, Juli silam. Petenis berusia 35 tahun itu mengalami cedera punggung, padahal sebelumnya sempat dibekap cedera lutut yang mengharuskan dia naik meja operasi.

“Aku sedang berusaha untuk kembali di Australia Terbuka,” kata petenis Swiss itu yang diwartakan BBC Sport. “Aku baik-baik saja,” lanjut ia.

Federer sudah melewatkan Olimpiade Rio de Janeiro, juga akan absen di AS Terbuka, yang akan dimulai pada 29 Agustus nanti. Sepanjang tahun ini, peraih 17 titel Grand Slam ini memang lebih banyak cedera.

“Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan menjalani tahun yang seperti ini. Aku banyak belajar dari tahun ini,” sambung Federer saat menghadiri peluncuran ‘Laver Cup’ di New York.

“Terasa menyakitkan berada di sini di New York, dan menyakitkan selama Olimpiade karena aku senang bertanding.

Tapi Anda memang tidak bisa memiliki semuanya.

“Memang sebuah keputusan yang berat — absen di Rio, AS Terbuka, World Tour Finals [turnamen akhir tahun]. Tapi pada akhirnya itu adalah sebuah keputusan yang sederhana.

Kesehatan adalah nomor satu,” katanya. (dtc/azt)

ISTIMEWA

Roger Federer

Berharap segera Pakai Sasis Baru BRNO (BM) – Valentino Rossi telah menjajal sasis dan swing-arm baru dalam sesi tes MotoGP di Brno. Pebalap Yamaha itu mengaku puas dan berharap bisa memakainya dalam balapan.

Sehari setelah balapan MotoGP Republik Ceko, para pebalap mengikuti tes resmi di Sirkuit Brno. Dalam tes tersebut, Rossi melahap total 60 lap. Dia mencatat waktu terbaik kedua, di belakang rekan setimnya, Jorge Lorenzo.

Rossi menguji sasis dan swing-arm baru. Pebalap Italia berusia 37 tahun itu langsung merasa cocok dengan dua komponen anyar tersebut.

“Kami mencoba banyak hal berbeda, khususnya sasis yang berbeda dan swingarm yang berbeda. Dan saya suka,” aku Rossi seperti dikutip dari Crash.net.

“Feeling dengan motor membaik dan saya bisa memasuki tikungan dengan lebih cepat. Saya juga menyukai motor dalam hal pengereman,” sambung Rossi.

“Pokoknya saya merasa senang dan saya berharap bisa memakainya sesegera mungkin. Saya harus bicara dengan Yamaha, tapi saya berharap kami bisa memakai sasis itu pada musim ini,” katanya.

Rossi menjelaskan, sasis dan swingarm baru masing-masing memberi perbedaan saat dirinya memasuki dan keluar dari tikungan. Seri MotoGP berikutnya akan dilangsungkan di Sirkuit Silverstone, Inggris, 4 September mendatang. (dtc/azt)

6 METRO SPORT

berita metro

www.beritametro.co.id

JUMAT, 26 AGUSTUS 2016

Torabika Soccer Championship PERSIPURA JAYAPURA

K ILA S

Tarung Derajat Jatim Pertajam Insting

PERSEGRES GRESIK UNITED

(LIVE INDOSIAR pukul 16:00 WIB)

Tetap Fight di Laga Terakhir

TENGGARONG (BM) – Tampil tanpa kekuatan penuh tak mengurangi optimisme Persela Lamongan yang hanya mengandalkan pemain lokal.

Persela akan menjalani pertandingan terakhir putaran pertama Torabika Soccer Championship (TSC) 2016 tanpa pemain asing. Tapi, mereka tetap memburu akhir bahagia dengan memetik poin dari Mitra Kukar di Stadion Aji Imbut, sore ini.

Empat nama baru saja dicoret dari daftar skuat Laskar Joko Tingkir dan kini mereka hanya mengandalkan pemain-pemain lokal. Sebelumnya Persela memiliki Shane Malcolm, Jose Pedrosa Galan, Kristian Adelmund serta Herman Dzumafo.

Menghadapi situasi ini, Persela tetap optimistis.

Tim asal Kota Soto itu bakal memberi kepercayaan penuh pada talenta dalam negeri. Khusus di lini serang, Persela akan mengandalkan dua pemain muda yakni Nur Hardianto dan Dendy Sulistyawan. “Kami sadar akan situasi tim ini jelang putaran pertama berakhir. Kami memutuskan untuk menyudahi kontrak dua pemain asing yang tersisa,” kata asisten pelatih Persela Ragil Sudirman dalam sesi jumpa pers, Kamis (25/8).

“Meski tanpa pemain asing, pelatih telah mengintrusikan kepada pemain untuk tetap tampil fight. Kami tahu Mitra Kukar merupakan tim yang tangguh. Pemain mereka kelas atas, hanya saja pada laga nanti kami akan fokus pada semua pemain yang membhayakan gawang Persela,” imbuhnya.

Ragil menyatakan Persela masih memiliki

FOTO: BM/IST

PSIKOLOGIS: Jadi bomber utama Persela dalam laga pamungkas TSC 2016, Dendy Sulistyawan sebagai arek asli Lamongan diharapkan bisa menjawab ekspektasi.

peluang mendapat poin. Ia menegaskan jika Semua pemain ingin memberikan hasil positif di penutup putaran pertama. “Kami datang bukan untuk kalah, Persela mempunyai misi mencuri poin,” jelasnya.

Ia menambahkan hilangnya Dzumafo membuat slot pemain depan Persela hanya diisi Dendy.

Sebagai tandem, tim pujaan LA Mania itu mempersiapkan pemain muda lainnya, Nur Hardianto.

Duo Arek Lamongan asli ini siap mengobrak-abrik pertahanan Naga Mekes. “Kapan lagi kalau tidak sekarang menurunkan pemain muda. Kami sudah menyiapkannya jauh-jauh hari,” tandas Ragil.

Prakiraan Pemain Sementara itu, kubu tuan rumah optimis bisa MITRA KUKAR mengamankan tiga angka Gerri Mandagi; Hendra Bayauw, Saepuloh Maulana, dari Persela. Apalagi, para Arthur Cunha, Michael Orah; pemain Mitra Kukar dalam Anindito Wahyu, Asri Akbar, Bayu kondisi bugar dan siap temPradana, Septian David Maulana, pur. “Anak-anak semuanya Arifki Eka Putra; Marlon Da Silva fit dan siap meraih kemenangan. Sejauh ini kami PERSELA LAMONGAN merasa ada peningkatan permainan. Motivasi peChoirul Huda; main juga meningkat karena Taufik Kasrun, Zainal Haq, Ramadhan ingin memperbaiki posisi di Saputra, Zulvin Zamrun; Zainal Arifin, Jusmadi, Radikal Idealis, klasemen sementara,” beber arsitek Mitra Kukar Jafri SasSteven Imbiri, Viktor Pae; Dendy Sulistyawan tra. (dek/epe)

Duo Papua Merapat, Kans Alfin Meredup BATU (BM) – Rencana menambah kekuatan Bhayangkara Surabaya United (BSU) terus dimatangkan. Datangnya dua pemain belakang asal Papua membuat persaingan berebut posisi memanas.

Kans Alfin Tuasalamony yang disebut-sebut akan direkrut untuk menambah daya serang dari belakang, justru terancam dengan perkembangan ini.

Praktis baru gelandang asal Korea Selatan Lee Yoo-Joon yang relatif aman dari persaingan.

Dua pemain dari Papua yang akan datang untuk mengikuti seleksi di BSU dijadwalkan menjalani latihan pertama, Jumat (26/8) sore, di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Pelatih BSU Ibnu Grahan memastikan bahwa kedua pemain itu tiba di Surabaya Kamis (25/8) sore. “Yang satu main di TSC, yang satu di ISC B. Mereka pemain belakang,” ungkapnya.

Dari keterangan Ibnu, yang akan seleksi di BSU adalah Faizal Rizal Samberbori. Pemain kelahiran Biak, 18

FOTO:BM/TOVAN BEKA

REFRESING: Jelang laga terakhir putaran pertama, BSU memboyong seluruh skuatnya ke Batu, termasuk dua pemain seleksi demi hasil maksimal.

Juni 1985 ini, berposisi sebagai bek tengah. Dengan tinggi 189 cm, ia pernah memperkuat PSBS Biak, Yahukimo FC, Perseru dan Persiba Balikpapan.

Sedangkan untuk satu pemain lainnya, Ibnu mengaku lupa nama yang ia maksud. Yang jelas, pemain yang akan

ia seleksi memiliki tinggi di atas ratarata pemain BSU. “Mereka posturnya tinggi. Pemain kami banyak yang pendek. Sehingga ketika set piece banyak kebobolan,” terang mantan pelatih Persela Lamongan U-21 ini.

Ketika disinggung status Alfin,

Ibnu mengaku masih akan menilai dan membandingkan kemampuannya dengan pemain yang baru datang. Jika posisi Alfin masih tanda tanya, tidak demikian dengan Yoo-Joon. Hampir semua kelebihan Yoo-Joon membuat pelatih Ibnu puas.

“Kendala yang dihadapi Lee cuma bahasa. Dia hanya menguasai Bahasa Portugis dan Korea. Kalau adaptasinya cepat sekali. Tinggal komunikasi sama (Otavio) Dutra dan Thiago (Furtuoso) sebagai penerjemah. Sementara status Alfin masih akan kami pantau lagi,” tandas Ibnu.

Pada hari terakhir di Kota Batu, tim berjuluk The Great Alligator itu menyempatkan latih tanding dengan Persikoba Batu. BSU lebih banyak menurunkan pemain pelapis pada pertandingan ini. Hasilnya, laga di Lapangan Kusuma Agrosiwata itu berkesudahan imbang 1-1. Bijahil Chalwa menyumbangkan gol untuk BSU. Sedangkan gol Persikoba lahir dari titik putih. (dek/epe)

Jelang KLB PSSI

JAKARTA (BM) – PSSI mengharapkan Asosiasi Pemain Profesional Indonesia (APPI) dan Asosiasi Pemain Sepak Bola Indonesia (APSI) bersatu menjelang kongres pemilihan, 17 Oktober 2016. “PSSI menginginkan asosiasi pemain itu satu yang menjadi anggota PSSI, dan FIFA juga menginstruksikan agar asosiasi pemain itu satu dan harus tercapai sebelum kongres,” kata Direktur

APPI-APSI Diminta Berfusi

Legal PSSI, Aristo Pangaribuan, Kamis (25/8).

Aristo menyebut keinginan PSSI tersebut untuk memiliki satu asosiasi pemain, karena masalah pelik yang selalu menghantui persepakbolaan nasional, terutama mengenai persoalan pemain.

“Misal gaji pemain yang tidak dibayar ini pekerjaan rumah PSSI juga, dan pemain ketika akan gugat datang ke

siapa, intinya masalah advokasi pemain bisa berjalan dengan baik,” kata Aristo.

Karena mendesaknya kepentingan untuk penyatuan asosiasi pemain sepak bola di Indonesia tersebut, lanjut Aristo, APPI dan APSI di Gedung LMPP pada hari ini, dengan agenda pembahasan satu, pemakaian nama asosiasi pemain yang terdaftar di PSSI. Kedua, pelaksanaan kon-

gres gabungan asosiasi pemain; ketiga, penunjukkan delegasi dari Asosiasi Pemain pada Kongres Pemilihan PSSI dan juga pada kongres yang diselenggarakan selanjutnya. “Keempat, struktur organisasi asosiasi pemain dan terakhir adalah penyesuaian statuta asosiasi pemain untuk disesuaikan dengan statuta PSSI dan FIFA,” tuturnya.

Kendati demikian, pada

pertemuan tersebut belum menghasilkan keputusan final. Untuk itu, APPI dan APSI kembali akan mengadakan pertemuan pada 31 Agustus mendatang.

Sebelumnya, FIFA telah memperingatkan APPI dan APSI saat digelarnya Kongres PSSI 3 Agustus 2016 di Ancol.

Jika peringatan FIFA tak ditanggapi, APPI dan APSI terancam dibubarkan oleh FIFA. (at/epe)

Gawat, Kekuatan Jatim Tergerus Cedera Atlet

FOTO: BM/IST

TERANCAM: Karateka andalan jatim, Yuswinda Eka masih jalani pemulihan cedera padahal PON sudah kurang hitungan hari.

sendi yang menjaga kestabilan sendi lutut terganggu. Cedera ACL sering terjadi pada olah raga high-impact, seperti sepak bola, futsal, tenis, badminton, bola

basket dan olah raga bela diri.

Menurut Russel, peluang Jatim cukup berat di PON 2016 dengan kondisi sekarang ini. Ia pun menyayangkan kebiasaan

atlet Indonesia yang sudah tahu cedera, namun masih tetap ikut berlatih. Padahal, cedera ACL membutuhkan waktu pemulihan yang cukup lama, dan tidak diberi latihan yang berat.

“Kalau sedang cedera seperti ini, harus istirahat bukan malah latihan. Apalagi latihan dengan intensitas yang cukup berat. Saya rasa kalau seperti ini, Jatim bisa kehilangan 3-4 emas di PON nanti,” ungkap Russel saat ditemui di Gedung KONI Jatim, Kamis (25/8).

“Para atlet di Indonesia itu kalau cedera malah latihan, harusnya istirahat. Tapi kelihatannya itu karena atlet takut tidak dimainkan ketika pertandingan berlangsung.

Saya kira perlu ada perhatian lebih dan meluruskan persepsi tersebut,” kecam pelatih asal

Derby Krian di Perempatfinal SMP SIDOARJO (BM) – Delapan tim bola voli SMP akan berjibaku pada babak perempatfinal Indomaret-Milo Volleyball Tournament. Pada fase ini, tersaji duel antara dua tim dari Krian, yakni SMP Al Islam dengan SMPN 3, hari ini.

Babak delapan besar turnamen bola voli antar sekolah ini akan berlangsung dalam dua sesi. Sesi pertama digelar, siang ini di GOR Delta Sidoarjo. Keempat tim yang akan bentrok di sesi ini adalah SMPN 2 Tarik kontra SMPN 1 Candi dan derby Krian antara SMP Al Islam Krian dengan SMPN 3 Krian.

Sedangkan perempatfinal kedua dilangsungkan, Senin (29/8) mendatang. SMPN 2 Jabon akan bentrok lawan SMPN 3 Sidoarjo. Sedangkan SMPN 1 Tulangan akan bertarung dengan SMPN 1 Tarik. Pertandingan kategori ini akan menggunakan sistem two winning set di babak 16 besar dan 8 besar. “Sedangkan pertandingan semifinal hingga final menggunakan sistem three winning set,” jelas Ketua Panitia Indomaret-Milo Volleyball Tournament Sutono, Kamis (25/8).

Dua tim terakhir yang menggenapi kuota perempatfinal adalah SMP Negeri 1 Tulangan, Sidoarjo dan SMP Negeri 1 Tarik, Sidoarjo. SMPN 1 Tulangan lolos setelah menundukkan SMPN 1 Wonoayu Sidoarjo dengan skor 2-0 (25-10 dan 25-12). Sedangkan SMPN 1 Tarik menang mudah kala berjumpa SMP Progresif dengan skor 2-0 (25-11 dan 25-14). (dek/epe)

MU Rekrut Bek Naturalisasi

Hitung Mundur PON 2016 Sudah Dimulai

SURABAYA (BM) – Kondisi atlet Jatim malah mengkhawatirkan saat semakin dekatnya gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX/2016 Jawa Barat.

Tercatat ada 14 wakil-wakil Jatim yang mengalami cedera.

Konsultan Olahraga KONI Jatim Russel Mathanda mengaku kuatir dengan kondisi atlet saat ini. Sebab masih cukup banyak atlet yang mengalami cedera, jelang tiga minggu gelaran multievent empat tahunan, September mendatang.

Tercatat, ada 14 atlet cedera yang sekarang ditangani Russel.

Jumlah tersebut belum termasuk dengan atlet yang dalam proses penyembuhan diri.

Kebanyakan dari mereka mengalami cedera lutut Anterior Cruciate Ligament (ACL).

Cedera ini karena urat di dalam

SURABAYA (BM) – Pematangan kondisi atlet jelang PON XIX/2016 Jawa Barat terus digeber cabang olahraga (cabor) tarung derajat Jatim. Salah satunya, melakukan penajaman insting bertarung lewat metode bola tenis dan tongkat.

Di sela-sela latihan fisik, seluruh petarung Jatim membentuk formasi berpasangan. Salah satunya, memegang tongkat dan memutar tongkat ke arah tubuh rekannya. Setiap atlet juga diwajibkan memukul bola tenis yang dijatuhkan dari atas maupun dari bawah. Untuk gerakan ini, sedikitnya empat orang harus membantu dari bel a k a n g a g a r a ra h datangnya bola tak bisa ditebak.

FOTO: BM/IST Metode latihan ini LATIHAN TEKNIK: Empat pediawasi Guru Muda tarung Jatim mendapat teknik Rimba Dirgantara berlatih baru.

Dradjat. Dia datang langsung dari Bandung untuk memoles atlet Jatim sebelum berangkat ke multieven empat tahunan, 18-30 September mendatang.

“Ini bentuk latihan aksi reaksi bagaimana memanfaatkan kecepatan, ketepatan dan kekuatan yang sudah dimiliki atlet. Ini penting dalam sebuah pertarungan nanti, “ ujarnya usai memimpin latihan di Halaman Gedung KONI Jatim, Kamis (25/8).

Sementara itu Manajer Tim Tarung Derajat Jatim Erwin H, Poedjiono mengaku program latihan yang dijalankan sekarang adalah fase terakhir. Menghadapi PON yang sudah menghitung hari ini, ia optimis bisa memberikan hasil terbaik bagi Jatim. “Kami sudah melakukan persiapan panjang. Tentu saja kami berharap hasil terbaik nanti,” katanya. (dek/epe)

Australia Barat ini.

Kendati demikian, Russel terus semangat melakukan rehabilitasi kepada semua atlet yang cedera. Dia dibantu tim masase KONI Jatim terus bekerja keras untuk memulihkan cedera atlet. “Kami akan memaksimalkan sisa waktu untuk memulihkan kondisi atlet agar siap turun di PON,” tandasnya.

Sebelumnya, ada beberapa atlet Jatim memasuki masa penyembuhan cedera. Di antaranya Maya Kurnia Indri dari voli indoor pemulihan pasca operasi lutut. Yuswinda Eka dari karate yang juga pemulihan cedera lutut serta Unane Serafi pemulihan cedera pangkal paha. Dan masih banyak lagi atlet Jatim yang bermasalah. (dek/epe)

BANGKALAN (BM) - Manajemen Madura United FC resmi mendatangkan Guy Junior Nke Ondoua, pemain belakang asal Kamerun yang sudah bersatus naturalisasi. Eks pemain Mitra Kukar tersebut diharapkan bisa menambah kokohnya lini belakang dengan berkolaborasi bersama Fabiano Beltrame.

“Sebenarnya Guy Junio Nke Ondoua ini sudah masuk rencana rekrutmen saat pembentukan tim Madura United dulu, hanya karena proses naturalisasinya belum selesai, maka tidak bisa,” kata Haruna Soemitro, manajer MU, Kamis (25/8).

Haruna menjelaskan, baru pada tanggal 19 Juli 2016, proses naturalisasi Guy selesai, sehingga baru bisa bergabung dengan Madura United kali ini. Guy merupakan tambahan pemain baru kedua di MU setelah kedatangan topskor SEA Gamees 2014, Patrick Wanggai.

“Kami memang sengaja menambah pemain, sebagai tambahan daya untuk menghadapi ISC putaran kedua. Kami ingin memberikan yang terbaik bagi masyarakat Madura melalui dunia sepak bola ini,” kata Presiden MU Achsanul Qosasi. (at/epe)

TORABIKA SOCCER CHAMPIONSHIP 2016 JADWAL PERTANDINGAN JUMAT, 26 AGUSTUS Mitra Kukar vs (siaran langsung Indosiar, pukul 16:00 WIB) Persija Jakarta vs (siaran langsung SCTV, pukul 21:00 WIB)

Persela Lamogan Bali United

SABTU, 27 AGUSTUS Pusamania Borneo FC vs (siaran langsung Indosiar, pukul 16:00 WIB) Persib Bandung vs (siaran langsung SCTV, pukul 19:00 WIB) Madura United vs (siaran langsung O Channel, pukul 21:00 WIB)

Sriwijaya FC Arema Cronus Barito Putera

MINGGU, 28 AGUSTUS Persegres Gresik United vs Semen Padang (siaran langsung Indosiar, pukul 16:00 WIB) PSM Makassar vs Persipura Jayapura (siaran langsung SCTV, pukul 19:00 WIB) Persiba Balikpapan vs PS TNI SENIN, 29 AGUSTUS Bhayangkara Surabaya United vs (siaran langsung O Channel, pukul 19:00 WIB) Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu

Perseru Serui

SAMBUNGAN 07

berita metro

www.beritametro.co.id

JUMAT, 26 AGUSTUS 2016

PDIP Harus Jeli Jaring Aspirasi Konstituen ENAM...

PAN, Gerindra, Demokrat, PKS, dan PKB. Gagasan PAN Partai Amanat Nasional menginginkan partai yang tergabung dalam Koalisi Kekeluargaan bersama-sama mengusung Walikota Surabaya Tri Rismaharini dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017.

Gagasan itu mendapat sambutan positif PPP. Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan, partainya juga tidak akan bergantung pada PDIP untuk memboyong Risma ke Ibu Kota. “Hanya, PPP memperhatikan etika politik, yakni karena Risma adalah kader PDIP, maka PPP tetap akan kulo nuwun (minta izin) kepada PDIP untuk mencalonkan dia, jika PDIP-nya sendiri tidak usung,” kata Arsul, Kamis (25/8).

Sebelumnya, Ketua DPP PAN Yandri Susanto menegaskan bahwa partainya tidak akan tergantung dengan PDIP untuk mendorong Risma maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Yandri mengklaim, saat ini sudah ada enam partai di koalisi kekeluargaan yang setuju untuk mengu-

Sambungan Halaman 1 sung Risma sebagai cagub DKI, yakni PAN, Gerindra, Demokrat, PKS, PPP, dan PKB. Satu-satunya partai di Koalisi Kekeluargaan yang masih ragu untuk mendukung Risma hanyalah PDIP. “Kalaupun tanpa PDIP, Bu Risma masih punya tiket. Enam partai Koalisi Kekeluargaan setuju dengan Bu Risma,” kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/8).

PKB Deklarasi Meski PAN dan PPP menyatakan enam partai yang tergabung dalam Koalisi Kekeluargaan mendukung Risma, namun, anehnya PKB justru mendeklarasikan calon lain. Kamis (25/8) kemarin, DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara resmi mendeklarasikan dukungannya kepada politikus Gerindra Sandiaga Salahudin Uno untuk maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta.

“DPW PKB memutuskan mendukung Pak Sandiaga Salahudin Uno menjadi Gubernur DKI Jakarta 2017-2022. Pilihan ini bukan asal tunjuk tapi telah melalui proses uji kepatutan dan kelayakan di DPW PKB,”

kata Ketua DPW PKB Hasbiallah Ilyas dalam acara deklarasi dukungan DPW PKB kepada Sandiaga Uno di kantor Dewan Syuro PKB, Pondok Pesantren Al Qudwah -Al Muqoddasa, Jakarta Timur, Kamis (25/8).

Hasbiallah mengatakan, PKB adalah partai yang pluralis, sesuai ajaran KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) PKB tidak pernah membeda-bedakan suku, agama, ras dan antargolongan.

Menurut Hasbiallah, Sandiaga adalah sosok calon pemimpin yang juga plural, dan soleh. Sandiaga dinilai memiliki arah perjuangan yang serupa dengan PKB. “NU dan PKB jelas perjuangannya membela orang-orang lemah. Pak Sandiaga ini pemimpin soleh yang top, beliau akan membela orang-orang lemah,” ujar Hasbiallah.

Dia menyatakan mekanisme penentuan calon Gubernur DKI Jakarta dilakukan DPW PKB sesuai instruksi Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar.

Wasekjen DPP PKB Daniel Johan mengatakan, DPP PKB menyambut baik proses politik yang dilakukan DPW PKB. Menurut Daniel, DPP PKB berharap

Ganggu Perjalanan Commuterline KA...

Kereta tersebut terbakar di lintasan kereta Kampung Bahari, Tanjung Priok atau sekitar 300 meter dari Stasiun Tanjung Priok, pada pukul 13.30 WIB. Sungkono mengatakan, ada 2 gerbong kereta yang terbakar habis.

“Terjadi kebakaran 2 gerbong kereta Kertajaya Api kelas ekonomi sehingga mengakibatkan 2 gerbong terbakar habis,” imbuhnya.

Menurut Indra, saksi yang bertugas sebagai cleaning service mengatakan, kereta tersebut awalnya dicuci dan dalam keadaan kosong karena penumpang sudah turun di Stasiun Senen. Kemudian pada saat kereta sedang lansir untuk dibersihkan, keluar percikan api dari genset di dalam gerbong.

“Kemudian api membakar 2 gerbong kereta tersebut termasuk gerbong yang ada gensetnya,” lanjutnya.

Sekitar pukul 13.45 WIB, api berhasil dipadamkan dengan bantuan 7 unit mobil pemadam kebakaran dari Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Utara. Kasus tersebut saat ini

Sambungan Halaman 1 ditangani Polres Jakarta Utara.

Menhub ke Lokasi Menhub Budi Karya Sumadi datang mengecek langsung ke lokasi kebakaran kereta Kertajaya di Kampung Bahari, Priok.

Budi akan bekerja sama dengan polisi untuk mengungkap penyebab insiden ini.

Lokasi kebakaran berada di Kampung Bahari, kurang lebih 300 meter dari stasiun Tanjung Priok. Mengenakan batik warna cokelat, Budi tiba di lokasi sekitar pukul 15.25 WIB, Kamis (25/8). Budi sempat melihat gerbong kereta yang terbakar.

“Saya merasa prihatin dan sedang melakukan koordinasi dengan polisi dan lain-lain.

Harapan kami segera dapat diklarifikasi apakah kelalaian atau ada penyebab lain,” ujar Budi.

Budi menyatakan gerbong yang terbakar akan ditarik agar tidak menyumbat laju perjalanan kereta yang lain. Untuk perjalanan kereta Kertajaya ke Surabaya, diganti dengan gerbong kereta lainnya.

“Mungkin terjadi keterlam-

batan selama sejam,” kata Budi.

Setelah kurang lebih 10 menit di lokasi, Budi lantas pergi bersama rombongan Kemenhub.

Ganggu Perjalanan Imbas dari kebakaran tersebut, perjalanan commuterline menjadi terganggu. Gangguan terjadi di rute Tanjung PriokJakarta Kota dan sebaliknya.

Kereta tetap dapat melintas namun kecepatannya lebih lama.

“PT KCJ mengucapkan permohonan maaf atas gangguan KRL lintas Tanjung PriokJakarta Kota dan sebaliknya,” ujar VP Komunikasi Perusahaan PT KCJ Eva Chairunisa, Kamis (25/8).

“Untuk saat ini KRL sudah dapat dioperasikan namun waktu tunggu perjalanan KRL Tanjung Priok-Jakarta Kota dan sebaliknya akan memakan waktu lebih lama karena listrik aliran atas (LAA) baru dinyalakan kembali setelah sempat dimatikan untuk proses evakuasi,” sambung Eva. Kebakaran kereta Kertajaya tersebut sudah berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. (det/tit)

Pertemuan Menkumham-Kapolri DPR... pir semua yang ditunjuk fraksi masing-masing. Saya ketua panja,” kata Desmond, dalam sebuah diskusi di kawasan Salemba, Jakarta, Kamis (25/8).

Desmond mengatakan, pembentukan panja ini karena ada kekhawatiran atas investigasi yang dilakukan oleh Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan TNI. Investigasi BNN dan TNI dilakukan oleh tim internal.

Sementara, investigasi yang dilakukan Polri melibatkan pihak eksternal dengan jumlah anggota tim sebanyak 18 orang.

Desmond mengatakan, panja akan melakukan rapat internal dan memetakan pihakpihak yang akan dimintai keterangan.

Mereka yang akan dimintai keterangan, di antaranya, Haris Azhar, BNN, Polri, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Dari hasil keterangan itu, panja akan melakukan verifikasi dan membuat rekomendasi yang akan dibawa ke rapat paripurna.

“Kami perdalam dulu baru bikin pernyataan atas temuan apa yang terjadi. Kami akan bawa rekomendasi ke paripurna. Tentunya kalau di Paripurna rekomendasinya kepada Presiden,” ujar Desmond.

Pengacara Temui Polri Ketua Tim Investigasi Polri, Komjen Dwi Priyatno mengatakan pihaknya berhasil melakukan komunikasi dengan pengacara yang membantu

Sambungan Halaman 1 penyusunan Pleidoi Freddy Budiman pada 2012 lalu.

Sebelumnya, pengacara ini dicari Tim untuk dimintai keterangan soal keabsahan Pleidoi tersebut. Pencarian ke kantor pengacara juga dilakukan ke daerah Karawaci Tangerang.

“Kami sudah datangi kantor pengacara di Karawaci tapi sudah pindah. Kami berhasil komunikasi dengan pengacara dan dia komitmen dalam waktu dekat akan ketemu dengan Divisi Hukum Mabes Polri untuk memberikan penjelasan,” terang jenderal bintang tiga itu, Kamis (25/8) di Kantor Kompolnas, Jakarta Selatan.

Dwi menambahkan soal pleidoi Freddy sudah dipelajari oleh tim namun hasilnya normatif. Tidak ada kaitan dengan keterlibatan oknum maupun uang setoran pada pejabat Mabes Polri seperti “nyanyian” Freddy pada Haris Azhar.

Sebelumnya, Anggota Tim Investigasi Polri, Hendardi mengatakan pengacara yang membantu menyusun pledoi Freddy Budiman tidak perlu takut.

Menurutnya, Tim Investigasi hanya akan menggali keterangan murni soal keabsahan dari pledoi tahun 2013 tersebut. “Kami lacak yang bersangkutan dari organisasi advokat mungkin dia di Peradi atau lainnya. Kalau memang pengacara butuh perlindungan tentu bisa ke LPSK. Ini kan pertemuan terbuka, jadi tidak ada yang perlu di tutupi atau ditakuti,” tambahnya.

Video Freddy

Rencananya Kamis (25/8) malam Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menemui Kapolri Jenderal PolisiTito Karnavian untuk menyerahkan video testimoni Freddy Budiman. Saat dikonfirmasi hal itu ke Ketua Tim Investigas Polri, Komjen Dwi Priyatno membenarkan adanya pertemuan tersebut.

Sayangnya Dwi yang juga menjabat sebagai Irwasum Polri enggan membocorkan dimana pertemuan digelar.

“Malam ini (tadi malam, red) ada pertemuan Pak Menteri dengan Pak Kapolri, untuk penyerahan video itu. Kalau siang dan sore kan padat karena Pagi Pak Kapolri ke Kompolnas, lalu sore video conference juga,” ujarnya di Mabes Polri.

Jenderal bintang tiga ini melanjutkan, sebelum penyerahan video pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Ditjen PAS untuk bisa menonton video tersebut.

Dwi juga mengaku belum menonton video tersebut, dan video itu belum pro-justicia.

Nantinya apabila ada indikasi pro-justicia maka dilakukan penyitaan dan dikirimkan ke Labfor Mabes Polri.

Berdasarkan informasi, testimoni itu tidak terlalu banyak membantu untuk mengungkap kebenaran “nyanyian” Freddy yang disampaikan ke Haris Azhar dan kini tersebar luas.

Dalam testimoni itu, gembong narkoba yang sudah dimakamkan di Surabaya ini mengaku ia menyesali perbuatannya dalam berbisnis barang haram. (kom/det/tit)

dengan deklarasi ini seluruh elemen PKB di DKI Jakarta dapat bergerak cepat mendongkrak tingkat keterpilihan Sandiaga Uno. “Pak Sandiaga harus menjadi pemimpin seluruh masyarakat DKI Jakarta lintas agama, lintas suku dan dapat menjadi bapak bagi kaum miskin dan kaum kecil,” kata Daniel Johan.

Bakal calon Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku tersanjung atas dukungan dari PKB. Dia mengajak seluruh kader dan simpatisan PKB untuk dapat mengedepankan keberagaman, berjuang menjadikan Jakarta lebih baik dan lebih sejahtera, tanpa perlu menjatuhkan kandidat lain.

“Mari bangun demokrasi sejuk, tidak memecah-belah, tidak memaki-maki,” ujar Sandiaga Uno. Dalam acara deklarasi tersebut turut hadir sejumlah pimpinan partai antara lain Eko Hendropurnomo dari Partai Amanat Nasional (PAN), Nachrowi Ramli dari Demokrat dan Abdul Azis dari PPP.

Jangan Dukung Ahok Pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair), Airlangga Pribadi, menyarankan PDI Perjuangan (PDIP) untuk berpikir ulang jika ingin mendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Pilkada DKI 2017.

Menurut dia, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri ini harus lebih jeli dalam menjaring aspirasi masyarakat Jakarta, terutama konstituen PDIP. Dia mengatakan, garis perjuangan PDIP adalah membela rakyat kecil dan memang kebanyakan pemilih PDIP di Jakarta adalah warga miskin.

“Di Jakarta, warga miskin pemilih PDIP ini menjadi korban penggusuran Ahok demi membangun proyek-proyek dari pengembang, salah satunya proyek reklamasi,” kata Airlangga, Kamis (25/8).

Selain itu, rekam jejak Ahok yang tidak pernah loyal kepada partai pengusungnya harus menjadi pertimbangan PDIP. Ahok, kata dia, selalu mening-

galkan partai pengusungnya jika keinginannya sudah terpenuhi.

Misalnya saja saat 2011, Ahok meninggalkan Golkar demi menerima tawaran Gerindra menjadi cawagub Jokowi saat Pilkada DKI 2012 lalu. Setelah itu dia keluar dari Gerindra.

“Jadi, tidak ada jaminan Ahok akan setia pada PDIP,” ujarnya.

Dia juga menyarankan agar PDIP tidak tergiur pada transaksi jangka pendek yang mungkin ditawarkan Ahok. Menurut dia, PDIP harus melihat efek jangka panjangnyaketikamendukungmantan bupati BelitungTimur tersebut.

Munculnya aspirasi warga Jakarta agar memunculkan Risma untuk melawan Ahok menandakan memang ada yang salah dari diri Ahok.

“Mungkin artinya banyak warga yang tidak menyukai Ahok. Jangan sampai PDIP mendapat label sebagai partai yang tidak berjuang bersama rakyat hanya karena mendukung Ahok karena akan berpotensi membawa dampak buruk untuk PDIP, terutama

pada Pemilu 2019 mendatang,” jelasnya.

Tolak Ahok Puluhan orang yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Miskin Kota (JMRK), Urban Poor Consortium berunjuk rasa di depan kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Mereka tiba di kantor DPP PDIP sekitar pukul 10.00 WIB, Kamis (25/8) pagi.

Mereka menuntut PDIP tidak mengajukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta. Alasannya, Ahok dinilai telah banyak menyengsarakan masyarakat bawah dengan banyak melakukan penggusuran.

Mereka pun mendorong PDIP untuk mengajukan kadernya sendiri maju Pilgub DKI. “Apakah PDI Perjuangan tidak ada lagi calon dari kader PDI perjuangan yang lebih bih baik dari Ahok?,” kata Muhtar (85) salah satu peserta unjuk rasa. (mer/det/rep/tit)

Terima Gratifikasi Rp 500 Juta MARKUS...

Sambungan Halaman 1

Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. “Menyatakan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” ujar Ketua Majelis Hakim, Jhon Halasan Butarbutar, membacakan putusan tersebut.

Jhon menyebutkan, syarat

terpenuhinya pertimbangan Pasal 12 huruf a adalah adanya unsur PNS atau penyelenggara negara, unsur menerima hadiah atau janji, dan patut diduga pemberian hadiah tersebut bertentangan dengan kewajibannya.

Majelis berkeyakinan unsur tersebut di atas telah terpenuhi.

Sedangkan syarat terpenuhinya Pasal 12 huruf b adalah setiap gratifikasi yang diterima penye-

lenggara negara adalah suap apabila berhubungan dengan jabatannya atau melanggar kewajibannya.

Kasus ini berawal ketika Andri menerima gratifikasi Rp 500 juta atas jasanya berupaya menunda pengiriman salinan putusan kasasi. Uang itu diterima dari Asep Ruhiat, pengacara yang sedang menangani beberapa perkara di tingkat kasasi atau peninjauan kembali (PK) di MA, dan orang lain yang juga berperkara

di tingkat kasasi dan PK. Uang itu kemudian ditemukan penyidik KPK dalam tas koper biru yang disimpan di dalam kamar tidurnya. Uang tersebut disita saat dia ditangkap dalam kasus suap. Dari kasus itu, terungkap beberapa nama, di antaranya Andriani (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya) dan Djafni Jamal (Ketua Muda MA), M Taufik (besan mantan Sekretaris MA, Nurhadi). (yok/tit)

Beban Berat tak Bisa Jadi Alasan PEMKOT...

Berdasarkan PP 18 tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah, perlu dilakukan efisiensi, efektivitas dan rentang kendali serta tata kerja yang jelas.

Di pasal 3, PP itu menyebutkan, bahwa pembentukan dan penyusunan perangkat saerah ditetapkan dengan Perda.

Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah mendapat persetujuan dari Menteri bagi Perangkat Daerah provinsi dan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Perangkat Daerah kabupaten/kota.

“Kami telah mempersiapkan penyusunan draf Raperda OPD yang nantinya akan kami serahkan ke DPRD Surabaya untuk dilakukan pembahasan terlebih dahulu,” ucap Ira pada Berita Metro.

Dia menambahkan, draf Raperda sedang kami susun dan kami kaji terlebih dahulu, agar tidak terjadi benturan terhadap peraturan pusat. Ira berkeyakinan, sebelum akhir Agustus ini, segera akan kami serahkan ke Dewan kota Surabaya, guna mendapat persetujuan menjadi Perda OPD. “Selain itu Kabag Organisasi dan Tata Laksana (Orgata) pak Ifron sedang mendiskusikan hal tersebut ke Provinsi Jatim, untuk mendapat arahan,” ungkap Ira. Ira menambahkan, Bapemas kemungkinan akan berubah, dan akan digabung dengan Dinas lainnya sebagai unsur pelaksana. “Perubahan menjadi Dinas apa saya lupa, karena ini menyangkut juga soal efisiensi APBD,” tandas Ira. Pelaksana di Dinas Terpisah Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Ifron Hady Susanto, membenarkan adanya perubahan atas beberapa badan yang nantinya akan digabungkan dalam Dinas sebagai pelaksana.

“Se m e n t a ra d i S K P D lain kita tetap sebagaimana fungsinya. Kita berusaha untuk tetap,penyesuaian itu hanya fungsinya nanti sebagai pelaksana di Dinas,” terangnya.

Kami sedang berdiskusi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas beberapa penyesuaian. Karena, sesuai dengan UU 23 tahun 2014 dan PP 18 tahun 2016, serta Surat Edaran (SE)Kemendagri 871/4003/ OTDA/2015, tentang Pemerin-

Sambungan Halaman 1 tah Daerah.

Maka, imbuh Ifron, perlu mendapat persetujuan Menteri atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, diberikan berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan (PP 18 tahun 2016, pasal 3).

“Agar tidak menjalahi aturan itu, untuk itu kami sebagai penyelenggara pemerintahaan daerah kota, perlu mendiskusikan dengan Gubernur Jatim,” pungkas Ifron.

Masukan Pengamat hukum Univesitas Hangtuah Surabaya, Bambang Ariyanto SH MH mengatakan, langkah Pemerintah Kota Surabaya maupun sejumlah anggota DPRD yang enggan melakukan perubahan komposisi Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu dicarikan alasan rasionalnya.

Dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan mengenai perangkat daerah bisa dilihat di Pasal 209-235. Pengaturan ini masih bersifat umum mengenai tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah yang diidentifikasikan menjadi perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota. Untuk perangkat daerah kabupaten/ kota meliputi: sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan kecamatan.

Pengaturan lebih lanjut mengenai perangkat daerah itu ada di Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Di sinilah diatur secara detail mengenai komposisi, kriteria, tipeologi perangkat daerah. Di Pasal 6 PP 18 Tahun 2016 disebutkan bahwa ada dua criteria tipeologi untuk menentukan perangkat daerah, yakni variabel umum dengan bobot 20 persen dan teknis dengan bobot 80 persen.

Variabel umum ini ditetapkan berdasarkan karakteristik daerah yang terdiri atas jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sedangkan variabel teknis ditetapkan berdasarkan beban tugas utama pada setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan

Dari PP No 18 Tahun 2016 ini seperti memang diarahkan kepada pemerintah daerah agar mempunyai keseragaman mengenai bentuk dari perangkat daerahnya. Walaupun untuk nama SKPD-nya sangat tergantung dari masing-masing daerah. Hanya saja, pembagian perangkat daerah itu dikaitkan dengan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana diatur di Pasal 37 PP 18 Tahun 2016.

PP 18 Tahun 2016 mengamanatkan setiap urusan pemerintahan itu diwadahi dalam bentuk Dinas. Artinya pembentukan dinas di kabupaten/ kota sangat disesuaikan dengan urusan pemerintahan di kabupaten/kota tersebut, dan harus disesuaikan dengan komposisi variabel jumlah penduduk, luas wilayah, dan APBD sebagaimana diungkapkan di atas.

Pasal 39 PP 18 Tahun 2016 menyebutkan bahwa untuk pelayanan perizinan, daerah diminta untuk membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu daerah Kabupaten/Kota yang melekat pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.

Dari ketentuan-ketentuan di atas sebenarnya, Surabaya masih mempunyai peluang untuk menata SKPD-nya sesuai amanat UU Pemerintahan Daerah. Karena memang di UU dan PP 18Tahun 2016 tidak mematok berapa jumlah SKPD yang harus dibentuk oleh masing-masing daerah. Namun, persoalannya, pengaturan nomenklatur ini diatur lebih tegas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Mungkin nomenklatur itu yang membuat Pemkot Surabaya merasa tidak siap dalam melakukan perubahan tersebut.

Karena perubahan struktur perangkat daerah membuat perubahan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing perangkat daerah. Implikasi luasnya juga terjadi pada pengalokasian anggaran di tiap-tiap dinas.

Sampai sejauh ini, pemkot Surabaya sepertinya masih berusaha bernegoisasi dengan Pemerintah Pusat. Namun, dari sejumlah kabupaten/Kota yang ada, mereka semua berupaya untuk melakukan penataan kelembagaan.

Harus diakui untuk me-

nata itu bukan hal yang mudah, apalagi untuk di Surabaya yang secara sistem dan kinerja sudah tertata sejak penataan perangkat daerah tahun 2007. Hampir 9 tahun lamanya tertata dengan baik lalu harus berubah, merupakan persoalan besar bagi kelembagaan pemerintahan.

Namun, melihat dari filosofi perubahan perangkat daerah tersebut, sebenarnya ingin melakukan efisiensi, efektifitas dan tata kerja yang jelas berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Itu artinya, perubahan SKPD ini harus diikuti.

Lalu bagaimana bila Pemkot Surabaya, UU Pemda memang mengatur mengenai sanksi.

Sanksinya berupa sanksi administratif kepada kepala daerah. Sanksi administratif itu bentuknya bermacam-macam bisa teguran lisan, tertulis, dan lainnya. Jika mengacu pada Pasal 252 ayat (5) bahwa sanksi terhadap Pemerintah Kota yang memberlakukan perda yang telah dibatalkan oleh Menteri atau Gubernur, maka sanksinya bisa berupa penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH bagi daerah bersangkutan.

Mengapa pengaturan itu tentang Peraturan Daerah, karena menyangkut perangkat daerah itu harus diatur oleh Perda. Apabila Pemkot Surabaya dalam membuat Perda Perangkat Daerah tidak merujuk ketentuan di atas maka ada kemungkinan bisa dibatalkan oleh Gubernur, dan jika ngotot bisa kena teguran bagi kepala daerahnya.

Hal yang sulit adalah untuk menata Kepala dinas yang ada.

Saat ini ada 18 Kepala Dinas, dan berdasarkan amanat UU dan PP, maka ada 7 dinas yang boleh bertahan. Nah di sinilah seleksi terhadap perangkat daerah menjadi yang utama.

Pemkot Surabaya mulai harus menggunakan rujukan UU Aparatur Sipil Negara untuk melakukan pemilihan kepala dinas yang sesuai dengan kemampuannya dan kapabilitasnya. Seleksi menjadi hal yang utama dalam hal ini.

Alasan Pemkot Surabaya bahwa beban pekerjaan berat, bukanlah hal yang rasional.

Di setiap daerah, kepala dinas pastilah mempunyai tanggung jawab yang berat. Karena mereka sudah ditunjang dengan berbagai dukungan, dan memang itulah tugasnya. (*)

08 www.beritametro.co.id

JUMAT, 26 AGUSTUS 2016 INDEX HARGA SAHAM SUMBER: IMQ21.COM 25-AGUSTUS-2016

0.93% IHSG 5,454

-0.2% NIKKEI

16,556

0.3% STI 2,877

-0.7% FTSE 6,818

-0.1% KLCI 1,680

-0.4% DJIA

18,482

HARGA EMAS

-0.8% NASDAQ

JUAL (RP/GR)

BELI (RP/GR)

US$/OZT:

563,808

541,255

1,324.00

KURS MATA UANG

IDR/USD: 13,239

5,218

SUMBER: GERAIDINAR 25-AGUSTUS-2016

SUMBER: KLIKBCA.COM 25-AGUSTUS-2016 / 16:05 WIB

JUAL USD SGD EUR AUD

13246.00 9795.24 14993.45 10139.73

BELI 13226.00 9775.24 14893.45 10059.73

Banyak Bank Belum Penuhi Rasio Kredit UMKM

JAKARTA (BM) - Data dari Bank Indonesia (BI) menyebutkan dari 118 bank di Indonesia, baru sekitar 100 bank yang memenuhi ketentuan penyaluran pembiayaan ke usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Adapun sisanya masih terus diupakayakan untuk didorong agar penyaluran kredit UMKM untuk mencapai ketentuan yang ditetapkan.

Angka ini masih termasuk 10% dari total bank di Indonesia yang belum memenuhi ketentuan rasio kredit

atau pembiayaan kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebesar minimal 10% per tahun ini.

“Sebenarnya hampir sebagian besar sudah memenuhi 10%. Ya mungkin sekitar 100-an. Kurang lebih seperti itu,” kata Kepala Departemen Pengembangan UMKM Bank Indonesia Yunita Resmi Sari di Jakarta, Kamis (25/8).

Yunita menambahkan, mayoritas bank yang belum memenuhi ketentuan rasio sebesar 10% merupakan Kan-

tor Cabang Bank Asing (KCBA). Bank sentral menyadari KCBA memiliki keterbatasan jaringan di Indonesia.

Bank Indonesia telah menerbitkan aturan yang mewajibkan tiap entitas bank di Tanah Air menjadi pemain di segmen UMKM. Dalam Peraturan BI (PBI) Nomor 17/12/ PBI/2015, bank sentral mewajibkan tiap entitas bank memenuhi kuota penyaluran kredit UMKM sebesar 20% dari total kredit atau pembiayaan secara bertahap.

Rincian tahapannya, pada 2013 dan 2014, rasio kredit atau pembiayaan UMKM terhadap total kredit/pembiayaan ditetapkan sesuai kemampuan bank yang dicantumkan dalam rencana bisnis bank (RBB).

Kemudian pada 2015, rasio kredit atau pembiayaan UMKM ditetapkan paling rendah sebesar 5%.Tahun ini, rasio kredit atau pembiayaan UMKM ditetapkan paling rendah 10%. Sementara tahun depan ditetapkan minimal 15% hingga pada 2018 nanti ditetapkan paling rendah sebesar 20%.(nis/dra)

FOTO:BM/TOVAN BEKA

VARIAN BARU

WORKSHOP

Susun Strategi Trading dengan Tradeworks

SURABAYA (BM) - Para pelaku trading terus diasah pengetahuannya agar nasabah bisa bertambah pengetahuannya dalam menyusun strategi trading dengan sistem Tradeworks. Tradeworks membuat trading lebih efektif, lebih efisien dan tanpa emosi. Tradeworks hanya disediakan oleh Monex di Indonesia.

Maka itu PT Monex Investindo Futures Cabang Surabaya mengadakan workshop untuk memberikan peningkatan pemahaman dan skill bagi nasabahnya. Branch Manager Monex Investindo Futures Surabaya, Jimmie, mengatakan, workshop yang sangat menarik untuk bagi nasabah karena nasabah akan mendapatkan tiga cara terbaik menyusun strategi, dimana selama ini strategi trading merupakan bagian terpenting dalam menentukan kesuksesan trading itu sendiri.

“Berbekal Tradeworks, trading bukan saja menjadi lebih mudah, tetapi dengan tiga cara terbaik, nasabah memiliki banyak pilihan strategi yang bisa diterapkan dalam trading,” terangnya, Kamis. Vincent Ju Country Manager dari Tradeworks, memberikan paparan bagaimana nasabah menggali lebih dalam mengenai strategi trading terbaik menggunakan Tradeworks. “Workshop yang kami lakukan di seluruh kantor cabang Monex, sebagai bagian dari salah satu dari 5 pillar of value Monex untuk melayani nasabah, yaitu pilar Monex Trading Education (MXTE),” tambahnya.

Jimmie menjelaskan Monex Investindo Futures, konsisten melakukan edukasi pada nasabah melalui berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan nasabah dalam melakukan aktivitas tradingnya.

“Edukasi dan sharing informasi merupakan hal penting yang selalu dilakukan PT Monex Investindo Futures, karena dengan informasi dan edukasi yang baik, nasabah data semakin yakin dan percaya diri dalam melakukan trading,” tambah Jimmie. Dan sejak diperkenalkan beberapa bulan lalu, sudah 50% lebih nasabah Monex yang menggunakan Tradeworks. Bahkan ini mampu memicu peningkatan nasabah hingga 80 % setiap bulannya.(sur/dra)

Honda kembali mengeluarkan varian baru jenis honda new mobilio dengan berbagai varian dan warna. Pada jenis ini, ditargetkan dapat terjual 7.200 unit tahun 2016.

Potensikan Koperasi Jadi Penyalur KUR

JAKARTA (BM) - Jumlah koperasi di Indonesia saat ini mencapai angkat yang fantastis dan dari data pada 2015 berjumlah 212.135 unit usaha.

Jumlah tersebut menunjukkan betapa besarnya kontribusi koperasi terhadap perekonomian di Indonesia, dibanding entitas unit usaha lainnya.

Koperasi sebagai salah satu entitas pembiayaan formal bagi masyarakat umumnya dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada khususnya, harus mendapat perhatian dari berbagai pihak. “Saya sangat yakin dimasa yang akan datang, tulang punggung perekonomian kita betul-betul dikuasai koperasi. Karena itu mari kita dukung semua gerakan perkoperasian,” kata Deputi bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi (Kemkop) dan UKM, Braman Setyo, di Jakarta, Kamis (25/8).

Potensi pangsa pasar pembiayaan bagi UMKM saat ini, lanjutnya, dirasakan masih cukup menjanjikan bagi sebuah bisnis. Saat ini sedang ada tren di perbankan yang melakukan ekspansi

FOTO: BM/IST

REGULASI: Penyaluran KUR dengan bunga murah melalui koperasi segera direalisasi.

pembiayaan dengan mendirikan unit pembiayaan khusus UMKM (mikro).

“Apabila koperasi digarap secara sungguh-sungguh maka koperasi akan berkembang lebih baik lagi,”jelasnya.

Diungkapkan, diberlakukannya kebijakan suku bunga rendah perbankan,

ada kesan hilangnya keberpihakan dari pemerintah terhadap pelaku usaha koperasi.

“Banyak pengurus koperasi yang mengkritisi kebijakan tersebut karena anggota koperasi yang biasanya mengakses pembiayaan melalui koperasi,

sedikit demi sedikit beralih mengakses pembiayaan melalui perbankan,” paparnya.

Kemkop dan UKM memikirkan jalan keluar yang adil, win-win solution dengan berbagai upaya terobosan kebijakan baru yang hendak dirintis untuk mengatasi permasalahan tersebut. Target utama yang hendak adalah mencari solusi terhadap situasi dan kondisi yang saat ini terjadi pada pelaku usaha koperasi, dengan cara mendorong agar koperasi secara khusus dijadikan sebagai penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Selain itu, diupayakan tersedianya data usaha simpan pinjam oleh koperasi yang valid dan aktual yang akan dijadikan dasar untuk melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan dalam penyusunan kebijakan.Pemerintah juga terus mendorong agar APBN/APBD dijadikan sebagai modal penyertaan bagi koperasi, serta memberikan alternatif pembiayaan murah bagi koperasi melalui skema-skema baru. (nat/dra)

Konsumsi Baja Meningkat, Pasar LN Menjanjikan SURABAYA (BM) - Persaingan di industri baja international yang semakin ketat, membuat salah satu produsen baja nasional belum berniat melakukan ekspansi ke Luar Negeri (LN). Produsen baja, PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk (GDS) menyatakan belum berniat memperluas ekspor baja ke Vietnam meski dibebaskannya bea masuk baja dari Indonesia ke Vietnam sebesar 23,3%. GDS menilai pasar baja Vietnam saat ini banyak dipasok dari Tiongkok dengan harga jauh lebih rendah dibandingkan baja Indonesia.

Direktur PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk, Hadi Sutjipto mengatakan kedekatan jarak antara Vietnam dengan

FOTO: BM/IST

PELUANG: Peluang industri baja masih terbuka untuk pasar luar negeri, namun persaingan dari negara terdekat menjadi ancaman.

Tiongkok membuat Vietnam lebih memilih memasok kebutuhan baja mereka dari negeri Tongkok. “Vietnam

mengambil baja dari Tiongkok melalui jalur darat, kalau impor dari Indonesia jalurnya lebih jauh,” terang Hadi di

Surabaya kemarin.

Ditambahkan, baja dari Indonesia saat ini masih sulit untuk meningkatkan kapasitas ekspor ke negara lain.

Kontribusi penjualan ekspor GDS mencapai 6 sampai 7 % dari total penjualan. Di awal tahun Hadi mencanangkan untuk meningkatkan kontribusi ekspor diangka 20 persen. “Beberapa negara tujuan ekspor seperti Meksiko, Taiwan, Australia, India maupun Thailand memberlakukan anti dumping. Belum lagi gempuran baja dari Tiongkok,” imbuhnya. Penjualan GDS sendiri saat ini terbesar masih berasal dari sektor konstruksi sebesar 45 persen dan galangan kapal mencapai 15 persen maupun pembuatan

tangki. “Tetapi secara margin memang ada perbaikan meskipun secara volume penjualan masih stagnan. Sejak akhir tahun 2015 kemarin sampai saat ini harga baja di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 15%,” imbuhnya.

“Kami juga masih optimis akan ada kenaikan konsumsi baja dalam beberapa tahun ke depan. Tahun ini konsumsi baja diperkirakan di angka 13 juta ton,” ujarnya. Sedangkan di 2019 konsumsi baja di Indonesia diperkirakan meningkat menjadi 25 juta ton. Kenaikan konsumsi baja cukup signifikan tersebut terdorong oleh maraknya pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah terutama di luar Jawa. (top/tit)

FOTO: BM/IST

ASAH: Pelatihan dalam penggunaan metode baru untuk aktivitas trading menjadi sangat penting.

GABUNGAN

Pasar Fintech Masih Terbuka Lebar

JAKARTA (BM) - Di Indonesia pengguna internet sudah mencapai 34 persen dari total jumlah penduduk. Sementara pengguna media sosial mencapai 30 persen dari total jumlah penduduk. Industri keuangan yang disatukan dengan teknologi atau Financial Technology (Fintech) saat ini semakin berkembang. Apalagi semakin banyak perusahaan starup yang ikut menggarap pasar fintech.

Menurut Deputi Komisioner Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mulya Effendi Siregar, perkembangan fintech yang terbilang cukup pesat dengan didukung perkembangan teknologi di Indonesia yang sangat masif.

“Indonesia sebenarnya berpeluang besar, karena jumlah penduduk yang besar. Perkembangan smartphone, jaringan internet, perubahan perilaku konsumen dan tuntutan keterbukaan informasi mendukung perkembangan fintech,” jelasnya di, Jakarta, Kamis (25/8). “Pengguna ponsel ada 326,3 juta yang berarti 126 persen dari total penduduk. Jadi lebih besar jumlah HP-nya. Jadi pemanfaatan teknologi di Indonesia sangat besar,” imbuhnya.

Potensi perkembangan fintech yang cukup besar, maka harus dibarengi dengan peraturan yang menaungi perusahaan-perusahaan fintech di Indonesia. OJK akan menerapkan regulasi fintech dengan menggunakan pendekatan regulatory sandbox. “Langkah ini untuk membuahkan regulasi yang pas dan sesuai takaran. Artinya tidak menghambat pertumbuhan fintech tapi dapat memastikan tumbuh dengan baik,” pungkasnya.

Demikian juga dengan Bank Indonesia (BI) yang melihat pertumbuhan fintech terutama digarap oleh perusahaan-perusahaan pemula (startup company) yang membutuhkan pengaturan yang lebih tegas dari regulator keuangan, baik BI maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Jika tidak diatur secara jelas, fintech dapat menimbulkan risiko yang cukup mengkhawatirkan. Salah satunya menjadi ajang aksi pencucian uang (money laundring).

“Transaksi fintech saat ini sudah mulai lintas negara dan borderless. Sehingga risikonya bisa menimbulkan aksiaksi money laundring. Makanya, kami sedang kaji terkait payement gateway-nya,” ujar Deputi Direktur Keuangan Inklusif dan Ritel Payment.(nis/dra)

09 www.beritametro.co.id

JUMAT, 26 AGUSTUS 2016

Atasi Overload Dr Soetomo, DPRD Usul Akuisisi RS Swasta ISTIMEWA

SURABAYA (BM) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur (Jatim) mengusulkan agar pemerintah provinsi (pemprov) mengakusisi Rumah Sakit Husada Utama menjadi milik pemerintah daerah. Hal ini dilakukan untuk mengurangi overload atau melebihi kapasitas di Rumah Sakit Dr. Soetomo.

Anggota DPRD Jatim, Suhandoyo di DPRD Jatim, Kamis (25/8) mengatakan, pihaknya prihatin dengan kondisi overload atau melebihi kapasitas di RS dr Soetomo dalam melayani kesehatan masyarakat Jatim.

Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah membuat rumah sakit baru untuk menunjang kinerja RS.

Suhandoyo

dr. Soetomo Surabaya dengan cara mengakuisisi rumah sakit swasta yang ada di Surabaya.

“Saya mengusulkan agar rumah sakit Husada Utama yang letaknya hanya beberapa meter dari rumah sakit dr Soetomo Surabaya untuk diakuisisi menjadi milik pemprov. Kalau membuat baru kan biayanya mahal danprosesnyalama.Lalukalaudiakuisisi atau dibeli sahamnya prosesnya bisa cepat dengan harapan tentunya akan menunjang kinerja dari rumah sakit dr.Soetomo,” harap Suhandoyo politisi asal Fraksi PDIP. Oleh karena itu, dia berharap pemprov melalui instansi terkait misalnya pihak rumah sakit dr. Soe-

tomo Surabaya sendiri atau Dinas Kesehatan Jatim melakukan pendekatan terhadap manajemen rumah sakit tersebut.

“Saya yakin pemiliknya kalau didekati dengan baik akan melepas sahamnya. Toh, ini untuk kebaikan rakyat Jatim yang membutuhkan pelayanan kesehatan yang memadai,” ungkap Suhandoyo yang juga Anggota Komisi C. Anggota DPRD Jatim lainnya, Mohammad Eksan mengatakan dengan adanya penambahan anggaran kesehatan di APBD 2016 ini sudah saatnya rumah sakit pemerintah harus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat, jangan

sampai peningkatan anggaran itu tidak sejalan dengan peningkatan pelayanan, apalagi saat ini masih banyak masyarakat yang mengeluhkan buruknya pelayanan di sejumlah rumah sakit pemerintah.

“Anggaran sudah ditambah seharusnya pemerintah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Jatim, dan kalau perlu membangun rumah sakit atau mengakusisi saham milik rumah sakit swasta menjadi milik pemerintah, agar tidak terjadi penumpukan pasien di RSUD milik pemprov Jatim seperti di dr. Soetomo,” ujar Eksan politisi asal Fraksi Nasdem-Hanura. (kmj/udi)

Dispendukcapil di Daerah Diminta Jemput Bola Provinsi Jatim, Sukardo, kepada wartawan, Kamis (25/8).

Angka tersebut, kata dia, merupakan data terakhir hingga pertengahan Agustus 2016 dan ditargetkan akhir September mendatang sudah terpenuhi atau 100 persen jumlah penduduk.

Dari data yang ada, jumlah terbanyak yang belum melakukan perekaman e-KTP adalah

SURABAYA (BM) - Sekitar 2,5 juta orang dari total 31 juta penduduk wajib kartu identitas yang tinggal di Jawa Timur (Jatim) hingga saat ini belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).

“Kalau dihitung angkanya, 9 persen dari total penduduk belum merekam E-KTP,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan

warga asal Surabaya, Malang, Jember, Sidoarjo, Gresik, Pasuruan dan Mojokerto.

Menurut mantan Sekretaris DPRD Jatim itu, mayoritas penduduk yang belum terekam karena bekerja di luar kota, padahal status kependudukannya belum berpindah.

Sebagai salah sayu wujud merealisasikannya, Disnakertransduk Jatim meminta seluruh Dispendukcapil di seluruh daerah melakukan jemput bola dengan cara mendatangi warga yang belum terekam E-KTP. “Mobil-mobil petugas kelil-

ISTIMEWA

2,5 Juta Warga Jatim Belum Rekam e-KTP Sukardo

ing disiapkan untuk membantu warga yang ingin belum melakukan perekaman sehingga sesuai

target akan terealisasi,” katanya.

Seluruh blanko, peralatan perekaman hingga peralatan

cetak, lanjut dia, saat ini telah terpenuhi dan disebar di 38 kabupaten/kota sehingga masyarakat bisa segera terekam e-KTP. Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta Sukardo mengumpulkan kepala dinas kependudukan dari 38 daerah di Jatim, khusus berbicara masalah e-KTP. Hal ini tidak lepas dari target yang dicanangkan Kementerian Dalam Negeri RI terkait batas perekaman e-KTP. Di Jakarta, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri

CCS Siola Jadi Percontohan Nasional SURABAYA (BM) - Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk merespon cepat aduan darurat dari masyarakat melalui posko siaga Command Center Surabaya di lantai II gedung eks Siola, mendapatkan apresiasi positif dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Asman Abnur.

Apresiasi positif itu disampaikan Menpan RB setelah melihat langsung ruangan Command Center bersama WaliKota Surabaya, Tri Rismaharini, Kamis (25/8). Turut serta dalam kunjungan mendadak ke Command Center tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Surabaya, Antiek Sugiharti dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbang Linmas), Soemarno.

Begitu masuk ke ruangan Command Center, Walikota Tri Rismaharini lantas menjalankan prosedur penanganan dari pusat kendali yang baru diresmikan pada akhir Juli lalu itu.Walikota juga menjelaskan fungsi Command Center selain menerima aduan darurat dari masyarakat melalui nomor call center 112, juga memantau kondisi kota melalui kamera CCTV yang tervisualisasi lewat visual di layar monitor berukuran besar, termasuk juga mamantau ketinggian air sungai. Walikota juga menjelaskan, Command Center terhubung dengan beberapa instansi terkait seperti PMI, Basarnas

BM/HASAN

JADI PERCONTOHAN: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Asman Abnur, dengan didampingi Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, saat mengunjungi Command Center Surabaya (CCS) di lantai II gedung eks Siola, Kamis (25/8).

dan juga kepolisian.

Begitu mendengar penjelasan dari walikota, Menteri PAN RB langsung berujar singkat. “Oke bu wali, top,” ujarnya.

Selain menjelaskan fungsi dari Command Center, walikota juga memaparkan tentang pelayanan terpadu yang ada di Siola.Yakni, beberapa dinas dan instansi terkait pelayanan publik dan perizinan seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Unit Pelayananan Terpadu Satu Atap (UPTSA), semuanya ditempatkan dalam satu lokasi. Tujuannya demi memudahkan pelayanan kepada publik.

“Dinas-dinas yang terkait pelayanan publik ada di sini. Kami ingin siapkan pelayanan di sini hidup (siaga) sampai pagi. Karena tidak semua orang bisa mengurus pelayanan pada pagi-sore karena harus bekerja,” sambung walikota.

Kepada wartawan, Menteri PAN RB menegaskan akan menjadikan Command Center Surabaya dan juga pelayanan terpadu di Siola yang diterapkan oleh Pemkot Surabaya, bisa menjadi contoh (role model) bagi kota-kota lain di Indonesia. “Jadi sekarang tugas saya tidak berat lagi karena sudah ada contoh dari Surabaya. Nanti tinggal diteruskan ke daerah-daerah lain. Agar manfaat yang dirasakan

warga Surabaya, juga bisa dirasakan masyarakat di daerah lain,” sambung mantan anggota DPR RI dari Fraksi PAN ini.

Walikota Tri Rismaharini mengaku senang inovasi pelayanan publik dan merespons aduan darurat masyarakat yang diterapkan oleh Pemkot Surabaya, bisa menjadi percontohan nasional. “Saya senang karena pak menteri menghargai kerja keras kami. Dan saya juga senang bila banyak daerah yang bagus (pelayanan publik) nya.

Itu artinya Indonesia juga akan bagus,” sambung walikota yang pernah menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.

Sejak diresmikan walikota pada akhir Juli 2016 lalu, Command Centertelah efektif melayaniaduan darurat masyarakat melalui nomor pengaduan 112. Nomor tersebut bisa diakses 24 jam dan bebas pulsa. Ketika warga menelepon ke nomor 112 dan menyampaikan laporannya, petugas segera menghubungi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk segera menindaklanjuti laporan itu dengan menerjunkan petugas ke lokasi.

Pusat Kendali ini juga bisa memangkas alur birokrasi penanganan bencana. Bila selama ini, dinas yang menangani masalah darurat seperti Dinas Kebakaran atau Bakesbang Linmas ataupun memiliki posko sendiri-sendiri. Dengan Command Center ini, SKPD tersebut akan disinergikan dalam satu ruangan untuk memantau kondisi kota selama 24 jam dan menerima laporan masyarakat.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Antiek Sugiharti mengatakan, untuk layanan call center, saat ini sudah bisa dihubungi lewat telepon rumah dan telepon seluler (handphone). Namun, untuk lewat handphone, hanya bisa disambungkan lewat provider Telkomsel Group saja. Ke depan, nomor 112 bisa dikontak semua provider. “Ini sedang proses integrasi karena sistemnya beda-beda. Kami sudah rapat dengan Kementrian (KOminfo) dan provider untuk pengintegrasian ini,” jelas Antiek. (has/udi)

Mahasiswa Untag

Ciptakan Otomatisasi Perangkat Elektronik Berbasis Android SURABAYA (BM) – Penggunaan perangkat listrik rumah tangga tak jarang lupa dimatikan oleh pemilik rumah saat ditinggal pergi. Akibatnya, sudah tentu bakal mempengaruhi biaya tagihan listrik. Damp-

ak lain, penggunaan listrik yang tak terkontrol juga menyebabkan benda-benda elektronik seperti lampu, kipas, dan lain sebagainya, menjadi tidak tahan lama.

Untuk mengontrol penggunaan

BM/SULUH DP

ALAT OTOMATISASI: Rivqi menunjukkan cara kerja program otomatisasi perangkat listrik pada lampu melalui smartphone.

listrik pada benda elektronik itu, Mohammad Rivqi Amin, mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik (FT), membuat alat otomatisasi perangkat listrik rumah tangga berbasis android. Alat ini dapat mengatur kapan saja peralatan elektronik menyala dan mati sesuai waktu yang dikehendaki.

Rivqi menyatakan, software (piranti lunak) aplikasi merupakan milik google yang tersedia di app inventor. Kemudian diolah sesuai kebutuhan. Contohnya, menambahkan jenis barang elektronik yang dikehendaki untuk nyala dan mati otomatis. “Pengaturan kapan nyala dan mati ini menggunakan Arduino,” katanya, Kamis (25/8).

Dia menjelaskan, Arduino

merupakan salah satu mikrokontroler yang sering dibutuhkan untuk otomatisasi, robotika, maupun pengolahan database. Penggunaannya tergolong mudah karena program sumber terbuka (open source). Selain Arduino, piranti lain yang dibutuhkan adalah ethernet shield, router, relay, real time clock (RTC), dan smartphone.

“Saat ini hampir semua orang punya smartphone, jadi saya gunakan smartphone berbasis android,” ungkapnya. Rivqi melanjutkan, untuk menjalankan program harus online. Internet Protokol (IP) di router juga disamakan dengan aplikasi program. Karena menggunakan router, maka jarak pengoperasian perintah sebatas lingkup sebuah rumah. “Uji coba yang

sudah saya lakukan hanya berjarak antara 20 sampi 30 meter,” tuturnya.

Mahasiwa asal Situbondo ini mengatakan, total jenderal biaya yang dibutuhkan untuk membuat otomatisasi perangkat listrik berbasis android tersebut sekitar Rp 1 juta. “Yang mahal itu Arduino dan ethernet shield-nya,” jelasnya.

Meski demikian, kedepannya program ini dapat dikembangkan.

Salah satunya memperluas area jarak kontrol.

“Kalau perlu, di manapun pemilik program berada, penggunaan listrik rumah tangga bisa diatur,” tuturnya. Salah satunya dengan menggandeng provider untuk menjangkau sinyal internet yang lebih luas. (sdp/udi)

Zudan Arif Fakrullah mengatakan perekaman data kependudukan untuk e-KTP dibatasi hingga 30 September 2016. “Bagi penduduk yang sampai 30 September 2016 belum merekam (data kependudukan) akan kami nonaktifkan datanya,” ujarnya.

Tindakan tersebut, kata dia, merupakan sanksi yang dijatuhkan negara untuk menjadikan penduduk Indonesia tertib karena hingga 20 perpanjangan waktu yang diberikan Kemendagri, masih tercatat 22 juta penduduk Indonesia belum merekam data e-KTP. (ant/udi)

KASUS HIV/AIDS

BM/MUCHLIS

SOSIALISASI: Wakil Bupati Sidoarjo, H Nur Ahmad Syaifuddin SH (baju hitam), saat menghadiri acara pembukaan Pertemuan Koordinasi Stakeholder dan Mitra Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Sidoarjo di Aula Delta Karya Setdakab. Sidoarjo, Kamis (25/8).

Sidoarjo Urutan ke-5 di Jatim SIDOARJO (BM) - Kabupaten Sidoarjo menempati urutan ke-5 untuk kasus HIV/AIDS terbanyak di Provinsi Jawa Timur (Jatim). HIngga akhir Juni 2016, ada 1.741 kasus HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo.

Lebih dari 80 persen di antaranya merupakan usia produktif dan 370 orang telah meninggal dunia.

Penegasan itu diungkapkanWakil Bupati (Wabup) Sidoarjo, H. Nur Ahmad Syaifuddin SH, saat membuka kegiatan Pertemuan Koordinasi Stakeholder dan Mitra Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Sidoarjo di Aula Delta Karya Setdakab.

Sidoarjo, Kamis (25/8). Kegiatan yang diselenggarakan KPA Kabupaten Sidoarjo dengan narasumber di antaranya Sekretaris KPA Jati, Dr Otto Bambang Wahyudi M.Si, MM itu, juga diisi dengan Sosialisasi Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV/ AIDS di Kabupaten Sidoarjo. Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo serta ketua LSM, relawan peduli HIV/AIDS dan ketua warga peduli AIDS tingkat kecamatan ikut diundang untuk menyamakan visi dalam mencegah penularan penyakit berbahaya itu.

Nur Ahmad Syaifuddin yang juga Ketua Pelaksana KPA Sidoarjo mengatakan, kasus penyebaran HIV/AIDS adalah permasalahan yang pelik. Dari data yang ada, penularan HIV di Kabupaten Sidoarjo tidak hanya terjadi pada kelompok atau komunitas risiko tinggi. Melainkan sudah merangkak jauh ke wilayah yang semula dianggap tidak berisiko. Ada 59 kasus HIV/AIDS pada anak-anak dan 272 kasus HIV/AIDS menjangkiti ibu rumah tangga.

Pada kesempatan itu, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo H. Usman M.Kes mendukung terhadap program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo. Salah satu bentuk dukungannya adalah dengan dimasukkannya Raperda Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dalam Prolegda Kabupaten Sidoarjo.

“Sebelum akhir 2016, perda ini bisa disahkan DPRD Kabupaten Sidoarjo,” ucapnya. (cls/udi)

10 METRO SURABAYA

berita metro www.beritametro.co.id

JUMAT, 26 AGUSTUS 2016

Tetapi Optimis Iklim Investasi di Surabaya Meningkat SURABAYA (BM) - Penghapusan izin gangguan (HO) dipastikan membuat Pemkot kehilangan pendapatan asli daerah (PAD) senilai Rp 12 miliar setahun. Namun, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Surabaya, Musdiq Ali Suhudi, optimis melayangnya PAD senilai itu kecil dibanding semarak dan meningkatnya iklim investasi pasca penghapusan izin HO. “Kita memang kehilangan Rp 12 miliar. Tapi multiplier effect penghapusan HO itu akan sangat menyuburkan iklim investasi di Surabaya,” katanya Musdiq Ali Suhudi di Surabaya, Kamis

(25/8) kemarin.

Berdasarkan instruksi Walikota Surabaya Nomor 3 tahun 2016 bertanggal 18 Agustus 2016, izin gangguan di kota pahlawan secara resmi dihilangkan. Baik untuk yang baru maupun daftar ulang. Karena aturan itu baru dikeluarkan saat ini, pihaknya mengaku belum bisa menghitung berapa persen peningkatan investasi di Surabaya setelah penghapusan izin Ho. “Kita belum menghitung. Kan aturan ini baru saja dikeluarkan, tetapi kita optimis akan peningkatan investasi ke depan,” ujarnya.

Kata Musdiq Ali, dihapusn-

BM/SOEMADJI

Musdiq Ali Suhudi

ya izin HO dipastikan akan mempercepat keluarnya izin yang diajukan pemohon untuk mendirikan usaha dengan waktu tidak sampai 14 hari izin sudah selesai. “Izin Ho ini sebe-

narnya duplikasi. Sebab dalam UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan) dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan) sudah ada aturannya,” katanya.

Musdik Ali mengungkapkan,

sebagai tindak lanjut dari instruksi walikota, saat ini baik Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTS) hingga kelurahan, tidak akan mengeluarkan izin gangguan lagi. “Hanya saja, hal yang membuat kami sedikit bingung ternyata ada beberapa kementerian yang masih menyaratkan izin HO ini, misalnya untuk usaha ekspor impor,” jelasnya.

Berdasarkan evaluasi, selama setahun biasanya ada 1.000 lebih pengajuan izin gangguan, atau rata-rata ada 100 pengajuan izin setiap bulan. Berdasarkan paket deregulasi pemerintah pusat, Walikota Surabaya kemudian mengeluarkan SK pengapusan izin gangguan atau HO di kota ini. (dji/nii)

Satu Lagi Inovasi Walikota Surabaya

Urban Farming Dipanen Perdana SURABAYA (BM) – Ini satu lagi terobosan Walikota Tri Rismaharini dalam mengelola kota metropolitan. Dengan model urban farming, Walikota Risma berhasil mengembangkan penanaman padi, yang dipanen Kamis (25/8) kemarin.

Tidak heran terpampang pemandangan berbeda di halaman Balai Kota Surabaya, kemarin. Walikota Risma bersama jajarannya terlihat sibuk memanen padi hasil urban farming yang ditempatkan di balkon lantai dua Balai Kota Surabaya.

Sebanyak dua boks fiber persegi berwarna hijau dengan ukuran 2,5 meter x 2,5 meter berisi padi varietas memberamo ditanam sejak awal 2016, dan sekarang panen.

Sebelumnya, Risma telah mengganti tanaman hias dengan tanaman produktif di setiap sudut perkantoran. Kali ini, Risma memulai inovasi dengan menanam di atap balkon gedung bertingkat. Salah satunya dengan menanam padi dengan menggunakan media boks fiber, dan ditanam di area Perkantoran Balai Kota Surabaya.

“Sekarang saya kembangkan dalam bentuk makanan pokok, padi. Dan ternyata bisa,” kata Risma usai panen padi perdana.

Walikota Surabaya, optimis dapat menekan global warming.

Minimnya lahan bercocok tanam di perkotaan masa sekarang disiasati dengan metode urban farming. Alhasil, setelah mengkaji dan mendalami, mulai dari konsep, sistem penanaman hingga konstruksi bangunan, terwujudlah penanam padi sebagai percontohan awal di Kota Surabaya.

Kata Risma, dengan metode tanam seperti ini, teknis secara keseluruhan dalam menanam dengan metode urban farming hampir sama dengan menanam menggunakan media tanah pada umumnya. Hanya saja, media sebagai tempat menampung tanah kali ini hanya terbuat dari boks fiber. “Sebenern-

Berupaya Galakkan Budaya Baca SURABAYA (BM) - Walikota Surabaya Tri Rismaharini menekankan adanya keseimbangan teknologi dan budaya literasi karena penting dalam mendukung imajinasi dan kreativitas anak.

“Seharusnya antara kemajuan teknologi dan budaya baca itu seimbang. Karena itulah, saya terus mendorong Badan Perpustakan dan Kearsipan untuk terus menggalakkan budaya baca di masyarakat. Utamanya pada anak-anak,” kata Tri Rismaharini Walikota Surabaya Tri Rismaharini, seusai me-launching Surabaya Akseliterasi di Graha Sawunggaling, Lantai VI Kantor Pemkot Surabaya, Rabu.

Menurut dia, apa yang terjadi pada anak-anak sekarang merupakan sebuah lompatan. Seharusnya, lanjut dia, anak-anak lebih dulu dikenalkan budaya membaca, baru kemudian bersentuhan dengan teknologi. “Yang terjadi sekarang, anak-anak sejak usia dini sudah mengenal teknologi,” katanya.

Risma mengatakan kebiasaan membaca memiliki beberapa pengaruh positif dalam membentuk karakter anak. Bahwa dengan membaca, kata dia, anak-anak akan terlatih untuk bebas berimajinasi. Ia membuat contoh ketika membaca kalimat di buku yang berbunyi “burung bersuara merdu”, maka anak-anak yang membaca buku tersebut akan membayangkan seberapa merdu suara burung tersebut. Sementara bila melihat dari gadget, anakanak akan langsung bisa melihat/mendengar.“Dengan membaca buku dan berimajinasi, anak-anak akan bisa berpikir kreatif. Ini yang penting. Sebab, kita harus membangun sumber daya manusia yang bisa survive di kondisi apapun,” katanya.

Walikota peraih penghargaan Ideal Mother dari Universitas Kairo ini menyebut, Pemkot Surabaya sangat concern dalam mendukung hidupnya budaya literasi di Kota Pahlawan. Parameternya, kata dia, kini sudah ada lebih dari 1.000 perpustakaan/taman bacaan di Surabaya yang tersebar di kampungkampung, sekolah, taman kota, pondok pesantren ataupun mobil keliling.(hms/ana/has/nii) ISTIMEWA

Pemkot Kehilangan PAD Rp 12 M

profil

Rekam e-KTP sebelum 1 Oktober

BM/ISTIMEWA

PANEN PERDANA: Sebuah terobosan urban farming tanaman padi yang diluncurkan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, kemarin dipanen perdana.

ya sama, medianya tanah, hanya tempatnya di atas. Kalau dulu sayur, masyarakat sudah bisa kembangkan. Sekarang, masyarakat sudah bisa menamam padi melalui program urban farming,” terang Risma.

Sistem Hidroponik Selain menggunakan konsep urban farming, mantan Kepala Bappeko Surabaya ini, juga sedang mempelajari konsep menanam dengan hidroponik.

Sebab, Risma menilai, keterbatasan dalam memiliki lahan bukanlah suatu alasan untuk tidak menanam, terlebih dalam menekan global warming yang saat ini terjadi. “Saya juga minta

kembangkan tanaman hidroponik. Karena dengan keterbatasan lahan yang ada, kita tetep bisa mendapatkan akses makanan,” himbaunya.

Tak hanya mengembangkan metode tanam di halaman Balai Kota Surabaya, kali ini Risma juga sedang mengembangkan metode tanam tersebut di semua perkantoran SKPD Pemkot Surabaya. Selain itu, bila masyarakat berminat, Risma dengan senang membantu melalui Dinas Pertanian Kota Surabaya. “Kalau seperti ini, harus masyarakat yang menginginkan, kita tidak bisa memaksakan. Kalau dipaksakan, mana mungkin bisa. Kalau masyarakat

yang mengajukan itu berarti bisa. Karena inflasi tertinggi di Surabaya adalah sayur. Oleh karena itu kita atasi dengan tanam sendiri, maka insyaallah food security bisa terjaga, dan inflasi juga bisa ditekan karena itu,” tegasnya.

Sementara, Kepala Dinas Pertanian Kota Surabaya, Joestamadji, menambahkan, rencana ke depan sesuai permintaan walikota, Dinas Pertanian menambah empat boks fiber sebagai media tanam lagi di balkon Kantor Balai Kota Surabaya. Sebab, setelah diuji oleh Dinas Cipta Karya, konstruksi bangunan kuat menyanggah beban hingga ratusan ton.

“Setiap satu boks mempunyai

beban sekitar 10 ton, dengan ketebalan tanah 40-50 sentimeter. Sehingga, nanti dimungkinkan akan menambahkan empat boks lagi,” jelasnya.

Perawatan tanaman mudah, tidak akan menyulitkan masyarakat bila ingin menerapkan metode tanam dengan konsep urban farming ini. Sebab, pada hakikatnya semua perawatan hampir sama dengan penanaman padi di sawah pada umumnya. “Ini mudah sekali, yang penting cukup sinar matahari.

Dan perawatan anti hama. Alhamdulillah, kemarin ini kedua boks tidak terkena hama dan akhirnya bisa dipanen sekarang,” tutupnya.(hms/has/nii)

SURABAYA (BM) -Warga Kota Pahlawan diimbau agar melakukan perekaman KTP elektronik atau e-KTP maksimal pada 30 September 2016. “Perekaman e-KTP maksimalnya harus sebelum 1 Oktober, kecuali bagi yang baru saja berusia 17 tahun.“Kalau yang sudah 17 tahun ke atas harus sebelum tanggal tersebut,” kata Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, Suharto, di Surabaya, Kamis (25/8).

Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri, warga Kota Surabaya yang belum melakukan rekam e-KTP ada sebanyak 295 ribu orang. Pihaknya menyebutkan setelah deadline tersebut tim dari Satpol PP dan juga Dispendukcapil akan aktif melakukan operasi yustisi e-KTP, baik itu di rumah rumah maupun di jalanan. “Bagi yang tidak memiliki e-KTP akan dikenai denda sebesar Rp 50 ribu. Selain itu untuk seluruh layanan publik akan menggunakan e-KTP. Sedangkan yang tidak memiliki e-KTP tidak bisa mendapatkan layanan yang disediakan oleh Pemkot Surabaya,” katanya.

Selain itu, lanjut dia, bagi yang sudah rekam namun belum menerima e-KTP hal itu diakui memang kelemahan kelambatan pencetakan e-KTP. Aakan tetapi Dispendukcapil akan memberikan surat keterangan pengantar bahwa penduduk tersebut sudah rekam namun e-KTP belum tercetak. “Untuk mengebut pencetakan e-KTP kita setiap hari selalu buka, bahkan di hari Sabtu juga akan buka,” katanya.(ant/nii)

AGENDA KOTA PARADE TEATER DI GEDUNG CAK DURASIM Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur mempersembahkan Parade Teater 2016, Sabtu, 27 Agustus 2016, di Gedung Cak Durasim Jalan Genteng Kali 85 Surabaya.

Parade teater hari kedua ini, dijadwalkan menampilkan : Teater Hompimpah dari Kota Malang, mengangkat lakon “KapalKapal”, digelar pukul 18.00 – 19.45 WIB Language Theatre asal Kabupaten Sumenep, mengusung lakon berjudul “Kampung Terapung”, digelar pukul 19.45 – 20.30 WIB Teater Bangkang dari Kabupaten Bangkalan mengangkat lakon “Babak-Babak Tuan Besar,” digelar pukul 20.30 - 21.30 WIB (sab/nii) Publik yang berminat menginformasikan agenda acara yang akan digelar di kota Surabaya melalui harian Berita Metro, silakan hubungi bagian sekretaris redaksi atau redaksi kota melalui telepon: 031-5318686; ponsel/WA 0877-0333-4079; pin BB: 322D7DBC, atau email: agenda.beritametro@gmail.com

Yang Bertahan Tak Digerus Zaman (3-Habis)

Embong Malang Saksi Kejayaan Usaha Jual Beli Servis Mesin Tik Aksiomanya sederhana: semakin marak penggunanaan komputer, semakin sepi penggunaan mesin ketik. Di era computerized, apa boleh buat, penggunaan mesin tik di perkantoran dan sekolah sudah semakin minim. Sebelum era komputer mendominasi, Embong Malang menjadi saksi bisu puncak kejayaan pemakaian mesin tik, paling tidak sampai era 90-an.

NOOR IPANSYAH ISKANDAR – SURABAYA JALAN Embong Malang dulu memang dikenal sebagai sentra jual beli dan servis mesin tik. Di sini ada dua jenis usaha yang dominan kala itu: jual beli servis mesin tik dan tailor. Usaha reklame, aneka letter dan neon box, baru marak setelah pergantian millennium. “Sekarang, yang tersisa dari usaha jual beli dan servis mesin tik tinggal Laksana.

Sedang usaha tailor masih tersi-

sa dua, Zulfa dan justru usaha reklame yang lagi naik daun,” kata Cak Pardi, owner Soto Ayam Lamongan “Cak Pardi” yang bertetangga dengan usaha reparasi mesin tik “Laksana”, kemarin.

Keterangan Cak Pardi dibenarkan Rudi Hermanto (45), pemilik sekaligus satu-satunya pekerja reparasi mesin tik di situ. “Usaha reklame dulu tidak

seramai sekarang. Di sepanjang jalan ini dulu ya kebanyakan usaha tailor dan mesin tik, alat-alat kantor,” ujarnya.

Perlu tulisan tersendiri sepertinya untuk mengulas mengapa usaha reklame bisa “menggusur” usaha tailor. Tetapi “tergusurnya” usaha jual beli dan servis mesin tik bisa dipahami karena tuntutan zaman seiring pekembangan IT. Dahsyatnya dampak perkembangan IT itu sangat dirasakan oleh bisnis mesin tik ketika perusahaanperusahaan besar seumpama perbankan, juga pertamina, melakukan komputerisasi.

“Dulu saya sering dapat order dari pertamina menyervis ribuan mesin tik. Juga dari bank dan lembaga kursus mengertik.

Hasilnya betul-betul terasa,”

ujar Rudi mengenang masa kejayaan usaha yang ditekuninya.

Mendiang Pak Jamil, ayah Rudi, juga pernah memenangkan lelang mesin tik dan peralatan kantor ketika beberapa bank swasta terkena likuidasi pada

krismon 1997-1998. Ratusan mesin tik itu mereka servis hingga seperti baru, dan dijual seken. “Masa-masa itu, masih banyak yang membutuhkan mesin tik. Mahasiswa bikin skripsi atau thesis pakai mesin tik, pelajar

BM/NOOR

MENCOBA BERTAHAN: Usaha Jasa reparasi “Laksana” bertahan di tengah dahsyatnya gelombang perkembangan IT. Entah sampai kapan?

buat paper juga pakai mesin tik.

Lembaga kursus butuh mesin tik. Ada jasa pengetikan. Kalau mesin tik bermasalah, mereka butuh reparasi. Dulu ramai sekali, banyak pekerjaan, mas,” kata Rudi lagi.

Di masa itu, bahkan kakak tertua Rudi sempat membuka usaha jual beli dan servis mesin tik yang sama di kawasan Urip Sumohardjo. Tetapi, usaha itu surut seiring dengan makin menurunnya penggunaan mesin tik di kantor, sekolah, kursus mengetik dan jasa pengetikan.

Sekarang masa kejayaan mesin tik sudah lewat, juga jasa reparasinya. Bahwa usaha reparasi Laksana masih bertahan, itu pertanda masih ada pengguna jasa. Tetapi sampai kapan?

“Saya sendiri tidak tahu. Se-

jauh ini, kalau hanya mengharapkan dari servis mesin tik, sehari belum tentu ada yang datang. Usaha ini terbantu oleh jasa servis lainnya, terutama mesin hitung, facsimile, juga sesekali mesin stensil dan peralatan kantor lainnya,” ujar Rudi.

Bagaimana hasilnya? “Iya rata-rata sebulan bisa memperoleh sekitar 6 jutaan kotor.

Sesekali kalau ada order lumayan bisa sampai 10 jutaan. Saya bersyukur, paling tidak masih bisa menghidupi keluarga dan membiayai sekolah anak-anak,” ujar ayah dua anak ini.

Anak pertama Rudi lulus D1 multimedia dan kini bekerja di sebuah maskapai penerbangan nasional. “Adiknya masih sekolah di SMP. Alhamdulillah,” pungkasnya. (*)

KEDIRI - NGANJUK 11

berita metro

www.beritametro.co.id

JUMAT, 26 AGUSTUS 2016

Ratusan LSM Kota Kediri Demo di Kejari dan Lapas Kelas IIA

Soroti Soni Sandra yang Keluar Masuk Lapas KEDIRI (BM) - Diduga se­ring keluar masuk Lapas kelas IIA Kediri, pelaku asusila di bawah umur Soni Sandra (SS), Kamis (25/8), didemo sejumlah LSM setempat. Selain itu, para pendemo juga mendesak agar pelaku tidak dibebaskan.

Pantauan dilapangan aksi yang dilakukan sejumlah LSM di depan Lapas kelas II A Kediri, dimulai sekitar pukul 10.00. Sebelumnya, para pengunjuk rasa berkumpul di Kantor Notaris Habieb yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta Desa Sonorejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.

Dalam aksinya, para demonstran membawa satu unit sound system, bendera, banner, spanduk serta mengendarai mobil dan puluhan motor. “Massa yang ikut berdemo ratusan orang,” ungkap

Jeannie Latumahina sebagai koordinator aksi.

Menurutnya, aksi tersebut guna menolak narapidana SS bebas dari hukuman. Selain itu, demonstran juga menyoroti SS yang sering keluar masuk Lapas kelas IIA Kediri tanpa alasan. “Narapidana SS sering keluar masuk lapas,” jelasnya.

Saat ditanya bukti – bukti terkait seringnya SS keluar masuk lapas, Jeannie Latumahina tidak bisa menunjukkan data. Ia menegaskan, masih belum memiliki bukti yang kuat. “Kami masih belum memiliki foto SS saat diluar lapas,” urainya.

Sementara Agus Wahono Kepala Seksi Pendidikan dan Pembinaan Lapas kelas II A Kediri menjelaskan, selama menjadi narapida atas kasus asusila di bawah umur, SS tidak pernah keluar masuk lapas

dengan alasan sakit maupun alasan lainnya.

Ia menambahkan, bahwa pernyataan demonstran terkait hal itu hanya isu yang tidak berdasarkan fakta dan data. “Setelah ditetapkan menjadi narapidana, Soni Sandra selalu di Lapas kelas II A Kediri dan tidak pernah meninggalkan lapas dengan alasan apapun,” terangnya.

Pihaknya mempertegas, para pengunjuk rasa harus menunjukkan bukti dan foto SS saat berada di luar Lapas kelas II A Kediri. Sehingga, informasi yang menjadi tuntutan saat unjuk rasa bukan hanya sekadar isu. ”Saran kami bawalah bukti yang otentik kalau mau berdemo, biar berbobot dan tidak sekadar menggertak saja,” tegasnya. (bad/ nov)

126 Disabilitas Dapat Bantuan Kaki dan Tangan Palsu

NGANJUK (BM) - Sebanyak 126 penyandang disabilitas akan mendapat bantuan kaki dan tangan palsu dari Yayasan Peduli Tuna Daksa. Bantuan itu, melalui Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagai fasilitatornya. Bantuan bagi penyandang cacat dari usia anak-anak sampai tua itu, akan segera disalurkan. Pada tahap awal, TKSK bersama Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM), melakukan pengukuran kaki dan tangan palsu untuk semua penerima bantuan.

Acara itu dilaksanakan di aula Kantor Dinsosnakertrans Kabupaten Nganjuk, Kamis (25/8). Menurut Muklis, koordinator TKSK, mengatakan, Pengukuran kaki dan tangan,

Berbuat Tak Senonoh terhadap Siswa SMP, Dipenjara

KEDIRI (BM) - Lantaran tak bisa menahan nafsu setannya, Ahmad Haisan (19), asal Dusun Sembungrejo Desa Dawung Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, nekat berbuat asusila. Hanya saja, korbannya adalah siswi SMP yang masih di bawah umur.

Akibatnya, pemuda ini harus berurusan dengan pihak yang berwajib. Data yang dihimpun, sementara korban asusila sebut saja Bunga (14), siswi asal Desa Duwet Kecamatan Wates Kabupaten Kediri.

Diawali, pada Kamis (18/8) lalu, sekitar pukul 21.00, tersangka yang berduaan dengan korban di sebuah jembatan di Desa Bedali. Tersangka lantas merayu korban hingga terjadilah tindakan tak senonoh itu.

Sehingga, perbuatan hina itu dilakukan pada esoknya, di

FOTO BM/IBAD

DIRASUKI SETAN: Tersangka Ahmad Haisan saat digiring petugas untuk diperiksa atas perbuatan bejatnya.

sebuah rumah kosong di Desa Bedali. Kasus itu terungkap saat kakak korban bingung, karena adiknya tidak pulang ke rumah. Lalu, FZ berusaha

mencarinya. Tapi, alangkah kagetnya dia saat melihat adiknya sedang berduaan dengan tersangka di sebuah rumah yang ada di Desa Beda-

li. Mereka kemudian dibawa ke kantor polisi.

Pihak kepolisian langsung membawa korban ke rumah sakit untuk dimintakan visum et repertum. Dari situ akhirnya terungkap kalau korban menjadi korban persetubuhan. Hal itu, juga dikuatkan dengan pengakuan korban dan menceritakan perbuatan tersangka. Polisi akhirnya menyita sejumlah barang bukti.

Kasubbag Humas Polres Kediri AKP Bowo Wicaksono menjelaskan guna proses lebih lanjut, kini tersangka harus mendekam di tahanan Polres Kediri. “Tersangka dijerat pasal 81 ayat 1 jo 76 D jo pasal 81 ayat 2, subsider pasal 82 ayat 1 jo pasal 76 E UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang ancaman hukumannya maksimal 15 tahun,” pungkasnya. (bad/nov)

dilakukan selama dua hari, karena mereka berasal dari berbagai kota di Jawa Timur.

“Ada sebanyak 126 penyandang disabilitas dari berbagai usia yang mendapat bantuan. mereka berasal dari Kabupaten Nganjuk, Ponorogo, Kediri, Trenggalek, Blitar, Situbondo, Gresik, Jombang dan Bojonegoro,” terang Muklis.

Sementara itu, Kabid Sosial Dinsosnakertras Kabupaten Nganjuk Dra Iit Herlina mengatakan dari 126 disabilitas, terdapat 3 disalibilitas yang masih berstatus pelajar. Salah satunya adalah Sukma Anugerah (13), siswi kelas 1 SMP Negeri 1 Sawahan, asal Dusun Sendangrejo Desa/ Kecamatan Sawahan. (kam/nov)

FOTO BM/KAMTO

BANTUAN: Seorang penyandang disabilitas saat diukur kakinya.

Atlet Wushu Jatim Sparring dengan Atlet Kediri KEDIRI (BM) - Dalam mempersiapkan atlet cabang olahraga wushu untuk menghadapi PON di GOR Padjajaran Bandung pada 15 September mendatang, 5 atlet PON Jatim lakukan sparring dengan atlet wushu KONI Kota Kediri.

Menurut Heru Marwanto Ketua KONI Kota Kediri bahwa dengan adanya sparring melawan atlet PON Jatim yang sudah berprestasi tingkat nasional, diharapkan atlet Kota Kediri mendapat ilmu dari seniornya.

“Paling tidak memberikan pengalaman untuk atlet-atlet kita dan juga menimba ilmu,” katanya.

Sementara sparring itu sendiri dilakukan di Aula SMA 5 kota Kediri, kemarin (25/8) dimulai sejak pukul 15.00 wib sampai selesai.

Sebelum sparring dilakukan, Heru Marwanto memberikan sambutan yang mana untuk memotivasi para atlet.

Sebelum memutuskan untuk melakukan sparring melawan atlet Kota Kediri, mereka menimba ilmu di Tiongkok selama satu setengah bulan. “Kami sebelumnya satu setengah bulan menimba ilmu di Tiongkoka,” kata Mukhlis seorang pelatih atlet

FOTO BM/SIROJUDIN

SPARRING: Atlet wushu Kota Kediri saat mendengarkan keterangan dari Ketua KONI setempat.

wushu Jatim.

Salah satu alasan memilih sparring dengan atlet wushu Kota Kediri adalah melihat kualitas atletnya. Menurutnya, bahwa atlet Kota Kediri memiliki kualitas yang baik.

“Mereka sering mendapat prestasi dalam setiap kejuaraan” terangnya.

Dia juga menambahkan bahwa sparring dicukupkan dengan melawan atlet-atlet di Jatim. “Kami tidak memilih atlet di luar Jatim karena kami tidak ingin strategi kami diketahui musuh,” jelasnya.(roj/nov)

MOJOKERTO-JOMBANG

berita metro

www.beritametro.co.id

PG Gempolkrep Alokasikan Dana CSR untuk Normalisasi Saluran Patusan

Demi Naikkan Rendemen dan Kuantitas Tebu Petani

JOMBANG (BM) - Pabrik Gula (PG) Gempolkrep mengalokasikan dana coorporate social responsibility (CSR) 2016 senilai Rp 210,7 juta untuk normalisasi saluran patusan di wilayah kerja Kabupaten Mojokerto dan Jombang.

Kepala Divisi Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) PTPN X Sugeng Purnomo mengatakan, dana CSR PKBL PTPN X PG Gempolkrep TA 2016 untuk pengerukan saluran sepanjang 10.266 meter.

Diharapkan pengerukan saluran yang dimulai pada April lalu bisa menaikkan rendemen dan kuantitas tebu para petani.

“Saat ini, telah merampungkan empat saluran patusan. Antara lain di Desa Keboan, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang

FOTO BM/PRAYOGI

PEDULI: GM PG Gempolkerep saat serah terima saluran patusan untuk peningkatan kuantitas tebu petani.

dengan volume 1.601 x 5 meter,” terang Sugeng.

Selain itu, masih kata dia, di Desa Gading Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto dengan

volume 5.816 x 0,5 meter; Desa Mojosarirejo Kecamatan Kemlagi dengan volume 849 x 5 meter dan Desa Betro Kecamatan Kemlagi dengan volume 2.000

x 2 meter.

Sugeng menjelaskan, sekitar 1.000 hektar lahan petani tebu di keempat lokasi itu tergolong ‘beser’ atau selalu tergenang air.

Kondisi itu membuat rendemen dan kuantitas tebu yang dihasilkan menjadi rendah karena tingginya kandungan air. Sementara kondisi saluran patusan sebagai saluran pembuangan air dari lahan, justru mengalami pendangkalan.

“Harapan kami dengan normalisasi patusan ini, lahan petani tebu bisa berproduksi tinggi. Produktivitas lahan naik minimal menjadi 1.000 kwintal tebu per hektar,” ujarnya.

General Manager PG Gempolkrep Koes Darmawanto menambahkan, normalisasi itu diharapkan bisa meningkatkan

produktivitas lahan tebu milik petani. Jika tahun lalu lahan petani mampu hasilkan 750 kwintal tebu per hektar, tahun ini naik jadi 820 kwintal tebu per hektar. Bahkan, sampai 1.000 kwintal per hektar. Pihaknya juga menggalakkan mekanisasi pertanian tebu.

Selain bisa memangkas biaya produksi, penggunaan peralatan modern oleh petani bisa mempercepat proses penggarapan lahan. “Kami juga akan mendatangkan konsultan dari Brazil untuk mengembangkan bibit unggul. Dalam waktu dekat mudah-mudahan bisa punya bibit unggul. Karena bibit yang ada saat ini tak bisa lagi ditingkatkan produktivitasnya,” paparnya.

Koes menambahkan, saat

Tebar Bibit Ikan Rengkik di Sungai Brangkal agar Tak Punah MOJOKERTO (BM) - Pemkot Mojokerto menebar 9.000 benih ikan rengkik ke sungai Brangkal dan kolam budi daya di Kelurahan Mentikan Kecamatan Prajurit Kulon, pada Kamis (25/8).

Penebaran benih Ikan yang menjadi kuliner khas Kota Mojokerto itu dipimpin langsung Walikota Mas’ud Yunus. “Ikan rengkik merupakan salah satu habibat hidupnya di sungai Brantas sejak zaman Majapahit.

Sehingga bicara ikan rengkik tidak lepas dari Kota Mojokerto,” kata Mas’ud.

“Akan kami kembangkan pusat kuliner ikan rengkik sebagai masakan khas Kota Mojokerto sehingga Kota Mojokerto yang kecil ini bisa dikunjungi karena ada ikon baru kuliner tersebut,” imbuhnya.

Hanya saja, saat ini ambisi PERWAKILAN

FOTO BM/PRAYOGI

AGAR TAK PUNAH: Wali Kota Mojokerto ketika menebar 9.000 benih ikan rengkik yang akan jadi masakan khas Kota Onde-Onde.

itu terbentur semakin langkanya populasi ikan rengkik di sungai Brantas. Sehingga suplai dalam jumlah besar untuk diolah baik oleh pengusaha warung maupun restoran belum mumpuni.

Oleh sebab itu, sebagai langkah awal pihaknya berupaya untuk membudi dayakan ikan rengkik dengan tujuan tak punah. Sementara, Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Mojokerto Suprianto menambahkan, 4.000 benih ikan rengkik ditebar di kolam budi daya yang dikelola kelompok pembudi daya ikan dan kolam milik Dinas Pertanian Kota Mojokerto.

“Kami berharap para pembudi daya ikan ikut serta dalam upaya apapun demi terwujudnya potensi ikan rengkik sebagai ikon Kota Mojokerto dan tentunya ikut membudidayakan agar tak punah,” katanya. (gie/nov)

ini lahan petani tebu di wilayah kerja PG Gempolkrep mencapai 12.500 hektar. Tersebar di Kabupaten dan Kota Mojokerto, Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Jombang.

Tahun lalu, tebu yang dihasilkan petani mencapai 879 ribu ton. Dia berharap, tahun ini hasil panen mengalami peningkatan menjadi lebih dari 1 juta ton. (gie/nov)

KILAS

Pelaku Bercadar Beraksi di Minimarket MOJOKERTO (BM) – Seorang pelaku pencurian bercadar yang beraksi di minimarket Jalan Raya Desa Pohjejer Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, tak sadar aksinya terekam CCTV, Kamis (25/8).

Polisi menduga, pelaku merupakan warga sekitar minimarket yang sudah tiga kali mencuri di lokasi yang sama. Sementara, kepala toko Fanroji (28) mengatakan, aksi pencurian baru diketahui sekitar pukul 07.00, saat toko akan buka.

Melihat barang di rak toko berantakan pagi tadi, dia lantas melakukan pengecekan. Ternyata, puluhan bungkus rokok, parfum, dan susu kemasan hilang dari rak toko. “Kami perkirakan kerugian mencapai Rp 16 juta,” terang Fanroji di lokasi kejadian.

Dari pengecekan CCTV minimarket, lanjut Fanroji, aksi pencurian itu terjadi pukul 00.47. Pelaku terlihat memakai cadar sambil membawa sebuah karung itu keluar dari ruang belakang minimarket.

Setelah sejenak melihat situasi di dalam, pelaku lalu memasukkan rokok, susu, dan parfum ke dalam karung.

Pencurian itu berlangsung hanya berlangsung 1,5 menit.

Menurut dia, pelaku masuk melalui lahan kosong di belakang minimarket.

Dari tempat itu, pelaku naik ke atap menggunakan tangga dan masuk ke dalam toko dengan mencongkel genteng. “Kalau masuk dari belakang tidak mungkin karena akan ketahuan orang,” ungkapnya.

Kanit Reskrim Polsek Gondang,Aiptu Padilah menambahkan, hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) menunjukkan pelaku turun dari atap ke dalam toko menggunakan tali tampar. Pelaku lalu keluar dari lubang yang sama usai melakukan penjarahan.

Menurut dia, berdasarkan bukti rekaman CCTV, pelaku mempunyai ciri-ciri fisik yang sama dengan pelaku pencurian yang beraksi dua kali pada Juli lalu.

Saat itu, seorang pelaku bercadar mencuri rokok, parfum, dan susu di minimarket yang sama.

“Pelaku bukan orang baru dan kemungkinan dia warga Pohjejer. Kami masih memburu keberadaannya,” tandasnya. (gie/nov)

MOJOKERTO-JOMBANG: Prayogi Waluyo (koord), Aan Hidayat (Jombang). IKLAN/LANGGANAN: 081 134 647 71

12 PANTURA

berita metro

www.beritametro.co.id

JUMAT, 26 AGUSTUS 2016

LAMONGAN I BOJONEGORO I TUBAN I GRESIK

Bobot 1,7 Ton, Sapi Kereman Extrem Juara Kontes Ternak

BOJONEGORO (BM) - Sebanyak 216 ekor sapi dan 244 ekor kambing dari berbagai macam jenis tampak berderet di kandang pembatas masing-masing untuk mengikuti kontes ternak di Lapangan Desa Jono Kecamatan Temayang, Kamis (25/8).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan itu dihadiri bupati, Forkopimda, dekan Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya serta SKPD terkait. Kegiatan tersebut juga dimaksudkan untuk promosi wisata desa budaya. Karena itu, dihadirkan pula hiburan reog jaranan dan karawitan serta persembahan lagu-lagu Bojonegoro dari anak-anak SD. Kegiatan itu pun menarik ratusan warga untuk menyaksikannya. Selain ingin menyaksi-

Kegiatan Sekaligus Promosi Wisata Desa Budaya

kan kontes ternak, warga tertarik menyaksikan kedatangan bupati serta rombongan yang disambut dengan upacara adat Grumbegan. Dengan menaiki kuda, bupati diiringi reog jaranan menuju ke lokasi kontes ternak.

Kontes ternak yang digelar selama dua hari mulai 23 sampai dengan 24 Agustus 2016 itu dibagi menjadi 15 kriteria perlombaan, yakni sesuai dengan jenis sapi dan kambing serta penampilannya.

Sapi jantan jenis Kereman Extrem milik Imam Mawardi, warga desa klepek Kecamatan Sukosewu yang memiliki bobot 1,7 ton menjadi juara kontes di kriteria sapi kereman extrem dan dibanderol dengan harga 75 juta rupiah. Bupati pun tertarik untuk menunggangisapijumbotersebut.

“Sapi-sapi diberi makan jera-

FOTO: BM/ZAINUDIN

PEMENANG KONTES: Bupati Suyoto menaiki sapi pemenang kontes dengan berat 1,7 ton yang dibanderol Rp 75 juta.

mi kering serta campuran dedak dan ampas tahu, yang diberikan sebanyak 2x sehari di pagi dan malam hari. Dalam mendapatkan pakan sapi tidak begitu sulit, serta dalam merawat sapi sama

seperti sapi-sapi pada umumnya,” ungkap Imam Mawardi, yang merupakan menantu Kusnan, peternak sapi asal Sukosewu.

Dalam lomba kontes ternak peserta memperebutkan trofi,

piagam dan hadiah pembinaan sebesar 6 juta untuk juara pertama, 4,5 juta juara kedua dan juara ketiga mendapatkan 3,5 juta.

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan gelar minum susu bersama anak-anak SD dengan bupati dan jajaran Forkopimda.

Serta Deklarasi Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) Lembu Seto Desa Napis Kecamatan Tambakrejo yang didampingi oleh Dekan Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya.

“Dalam sentra peternakan terdapat SPR yang bertujuan untuk mendaulatkan dan menambah pengetahuan bagi peternak.

Dan SPR sendiri dapat dibentuk dengan minimal terdapat 1.000 indukan atau setara dengan itu.

Selain itu, SPR harus melakukan revolusi dan mengatasi masalah

664 JCH Bojonegoro Ikuti Prosesi Pelepasan

BOJONEGORO (BM) - 664 Jamaah Calon Haji (JCH) Kabupaten Bojonegoro mengikuti upacara prosesi pelepasan yang digelar di Pendopo Malawopati Kantor Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Kamis (23/8).

Acara ditandai dengan penyerahan bendera merah putih dari bupati Bojonegoro kepada ketua Rombongan. Berdasarkan data yang dihimpun 664 JCH ini terbagi dalam dua kelompok terbang yakni kloter 49 sejumlah 220 orang dan Kloter 50 sebanyak 444 orang.

Sesuai jadwal kloter 49 akan berangkat hari Sabtu, 27 Agustus sekitar pukul 16.00 dari pendopo dan masuk di Asrama Haji Sukolilo pukul 21.00.

Sedangkan kloter 50 berangkat pada Minggu, 28 Agustus sekitar pukul 17.00 dan masuk asrama sekitar pukul 21.00.

Adapun untuk keberangkatan menuju tanah suci kloter 49 berangkat pada Minggu pukul 21.00 dan Kloter 50 pada Senin pukul 21.00.

Sementara itu CJH termuda atas

nama Achmad Syaifudin usia 26 tahun dari Kecamatan Baureno. Kemudian CJH tertua atas nama Ibu Lasmi Dulngalim Durrohman usia 86 tahun dari Kecamatan Dander.

Berdasarkan keterangan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro, Munir MHum bahwa pendaftar sampai hari Rabu, 24 Agustus 2016 jumlah waiting list sebanyak 25.641 calon jamaah maka akan berangkat pada 2040. Sedangkan jadwal kepulangan kloter 49 pada 8 Oktober pukul 22.05 dan Kloter 50 pada 9 Oktober pukul 00.05 WIB. Dari 664 JCH Bojonegoro ini tujuh orang berusia antara 21-30 tahun.

Di antaranya 67 orang berusia antara 31-40 tahun. 150 orang berusia antara 41-50 tahun. 247 orang berusia 51-60 tahun,sedangkan 163 orang berusia antara 61-74 tahun dan 30 orang berusia diatas 75 tahun.

Di kloter 49 merupakan gabungan dari 3 wilayah yakni dari Kabupaten Bojonegoro, Surabaya dan NTT. PNS 96,

TNI-Polri 3, pedagang 18, Petani 458, swasta 51, IRT 6, pelajar/mahasiswa 4, BUMN 2 dan pensiunan 15. Sedangkan 25 orang sudah pernah berhaji dan 639 baru kali pertama berhaji. Dari strategi pendidikan dengan rincian SD 329, SMP 84, SMA 143, diploma 33, sarjana 52, S2:12 Mayoritas Petani Sementara itu Ketua IPHI Bojonegoro, Drs Sahari Hanafi MM dalam kesempatan tersebut menyampaikan mendahulukan hal yang wajib dulu, dengan memperhatikan kekuatan fisik dan khusuknya ibadah di tanah suci nanti.

Sedangkan Bupati Bojonegoro, Suyoto dalam sambutannya menyampaikan 72 persen JCH Bojonegoro adalah petani ini hal yang membanggakan. Ditahun 2008/2009 banjir sehingga jumlah JCH Bojonegoro menurun, jadi kebanyakan peserta adalah petani.

“Tugas kita membuat rakyat Bojonegoro makin lama uangnya makin banyak

peternakan.” Ujar Dekan Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, Prof Dr Ir M Yunus MS. PembinaandiEmpatKecamatan Sementara itu Kepala Dinas Peternakan dan perikanan, Ardiyono Purwanto SH MSi menyampaikan bahwa kontes ternak yang diikuti oleh seluruh kecamatan di Kabupaten Bojonegoro ini, salah satunya bertujuan menunjukkan potensi peternakan Bojonegoro yang unggul dan sebagai usaha yang prospek. Sehingga lewat usaha ternak ini, ekonomi masyarakat bisa meningkat.

Selain itu, Bojonegoro masuk 10 besar Kabupaten di Jawa Timur yang memiliki populasi sapi potong tertinggi. Nantinya akan diadakan apel terkait peternakan sehingga perkembangan

ternak bisa dievaluasi.

Sedangkan Bupati Bojonegoro Suyoto, dalam sambutannya mengatakan bahwa pembinaan SPR sekarang sudah ada di empat kecamatan yakni Kasiman, Kedungadem, Tambakrejo dan Temayang. Selain itu, SPR sendiri merupakan bentuk penguatan lembaga, penguatan pengetahuan, penguatan pasar dan dukungan pemerintah serta keuangan yang digunakan dari dukungan perbankan.

“Anak-anak sekarang jauh lebih sehat, karena gizi dan nutrisi baik dari protein hewani dan nabati terpenuhi. Sehingga memiliki daya tahan tubuh yang baik, cerdas serta produktif. Sehingga berbagai pihak harus terus mendorong kenaikan kesejahteraan ini,” katanya.(ndo/zen/rdl)

KUNJUNGAN PT

dengan cara yang halal,” ujar bupati.

Lebih jauh bupati menambahkan, yang kedua walaupun punya uang hari ini berniat naik haji belum tentu bisa naik haji, karena daftar tunggu yang mencapai 24 tahun. Ketiga adalah menunaikan ibadah haji ada tiga hal dimensi pertama adalah utusan resmi dari Indonesia, karenanya perilaku baik dan buruknya membawa nama baik Indonesia.

“Setiap negara memiliki undang undang untuk menjaga diri jangan sampai berurusan dengan hukum,” tambahnya.

Kang Yoto, sapaan akrabnya, juga mengatakan bahwa dimensi kedua adalah dimensi keluarga. Ketiga adalah niat ibadah menjalankan perintah agama.

Bupati juga berpesan empat hal penting pertama jagalah kesehatan, makan dan nutrisi yang cukup.

Kedua, jagalah pikiran yang sehat.

Ketiga merencanakan hal yang produk dan terakhir berbahagialah jangan menjadi beban atau penderitaan, sabar syukur dan menikmati.(ndo/zen/rdl)

Dandim Terima Silaturahim Rektor Unisla LAMONGAN (BM) - Kodim 0812Lamonganmendapatkunjungan silaturahim dari Rektor Universitas Islam Lamongan (Unisla), H Bambang Eko MuljonoSHMHumMMA.Kunjungan tersebutditerimadenganhangat oleh Dandim 0812 Lamongan, Letkol Inf Jemz Andre RE SSos yangdidampingpasiintelKodim Kapten Arh Suherman, Kamis (25/8).

Dalam kunjungan tersebut, Bambang menyampaikan untuk dapatnya bekerjasama antara TNI dan Unisla terkait masalah peternakan yang kemungkinan dalam waktu dekat akan di adakan MoU antara TNI khususnya Kodim 0812 Lamongan dengan Unisla.

“Dengan adanya kerjasama ini diharapkan dapat mem-

berikan perubahan positif untuk pemuda generasi penerus bangsa dan negara dalam bidang peternakan,” katanya.

Sehingga, lanjutnya, MOU antara TNI dan Unisla selain dalam bidang peternakan dapat juga memberikan materi wawasan kebangsaan dan bela negara kepada para generasi muda yang sudah tidak paham lagi tentang pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, akibatnya timbul berbagai permasalahan kebangsaan di negeri ini.

“Seperti yang terjadi belakangan ini diantaranya tawuran antar pelajar, demo anti pemerintahan, pengerusakan sarana umum di jalanan, perselisihan antarkelompok masyarakat,” terangnya.(ifa/zen/rdl)

PASURUAN

berita metro

www.beritametro.co.id

Rekanan Proyek Paving Rp 1,7 M Perbaiki Garapan Paving Terkelupas Diganti Baru

PASURUAN (BM) - Itikad baik ditunjukkan oleh CV Mabror, pelaksana proyek paving Desa Karanglo–Curahwuluh, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, senilai Rp 1,7 miliar.

Rekanan ini membongkar paving yang terkelupas (mbluduk, Jawa) dengan paving baru yang kualitasnya sama-sama K300 pabrikan. Sementara itu Dinas PU Bina Marga Kabupaten Pasuruan menyatakan puas setelah ada perbaikan tersebut.

“Rekanan yang bertanggung jawab seperti ini patut dicontoh oleh rekanan lainnya. Artinya, ketika ada garapan yang me-

mang dianggap tidak betul ya tentu diperbaiki. CV Mabror sendiri tidak keberatan meski mendapat kritikan dari kita (LMoral). Yang jelas apa yang kita lakukan adalah untuk kebaikan bersama. Baik bagi pemerintah, baik bagi masyarakat dan baik pula bagi rekanan,” tandas Direktur Eksekutif L-Moral, H Umar Wirohadi SH. Umar menyentil proyek yang digarap oleh CV Mitra. Proyek aspal jalan sepanjang kira-kira 800 meter di Desa Wotgalih– Watestani, Kecamatan Nguling.

Menurut Umar, pihak rekanan sampai sekarang belum mau

FOTO: BM/UMAR

PROYEK PAVING: Papan nama proyek paving sepanjang jalan Desa Karanglo–Curahwuluh, Kecamatan Nguling.

memperbaiki garapannya yang dinilai tidak sesuai spek.

Salah satunya adalah aspal

yang diperkirakan sudah beku dipaksakan dipasang oleh CV Mitra. Padahal dampak dari aspal

beku tersebut, bisa-bisa aspal akan mengelupas tidak sampai dalam waktu enam bulan lantaran banyak rongga udara pada badan jalan.

Masih lanjut Umar soal proyek paving tadi. Dengan perbaikan ini masyarakat sepanjang jalan tersebut merasa lega. Pasalnya, dengan kualitas bagus maka umur jalan tersebut bisa lama.

“Dinas kepada kami juga merasa terbantu pengawasannya,” ungkap Umar, aktivis yang dikenal vokal ini. Umar mengaku samasama turun ke lokasi bersama dinas untuk melihat pekerjaan tersebut.Setelahitu,pihakrekanan

Dugaan Jual Beli Liar Lapak Pasar Arjosari Patut Diusut PASURUAN (BM) - Proyek pembangunan lapak di Pasar Arjosari (lebih dikenal Pasar Ngopak), Desa Arjosari, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, yang diduga dijualbelikan oleh oknum Dinas Pasar UPT Pasar Rejoso patut diusut tuntas.

Jika memang dalam aturan tidak diperbolehkan diperjualbelikan, maka pihak oknum Dinas Pasar Arjosari wajib mengembalikan uang pembelian lapak kurang lebih Rp 1,3 miliar tersebut kepada para pedagang. Jika tidak, maka para pedagang siap untuk melaporkan masalah ini ke penegak hukum.

Baik kepada petugas Tipikor Polres Pasuruan Kota maupun kepada penyidik Tipikor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangil.“Kalau memang jual beli itu melanggar hukum, maka kami (L-Moral) siap untuk mendampingi para pedagang,” kata Direktur Eksekutif Lembaga Minitoring Nasional (L-Moral), H Umar Wirohadi SH, Kamis (25/8).

“Lha ya, kok rasa-rasanya oknum Dinas Pasar UPT Rejoso itu memanfaatkan kesempatan. Pokoknya kami minta kepada pihak Dinas Perindustrian dan PERWAKILAN

FOTO: BM/UMAR

DIDUGA ADA PERMAINAN: Pasar Desa Arjosari yang lapaknya diduga dijualbelikan oknum UPT Dinas Pasar Arjosari.

Perdagangan Pemkab Pasuruan harus bertindak.”

Lanjut Umar, praktik-praktik yang di luar aturan masih banyak dilakukan di pasar desa ini. Sebenarnya pasar tradisional ini sudah menjadi program pemerintah pusat sebagai tempat untuk meningkatkan ekonomi pedesaan. Tapi kalau para pedagang kecil dijadikan sapi perah, tentu oknum dinas pasar ini harus ditindak tegas.

Kalau perlu harus diserahkan kepada penegak hukum.

Masih ungkap Umar, lapak baru yang dibangun dari dana hibah Pemkab Pasuruan pada 2014 lalu sebesar Rp 250 juta sebenarnya niat pemerintah adalah untuk perbaikan lapak supaya pedagang dan pembeli sama-sama enak.

Bagi para pedagang, dengan lapak baru yang lebih bersih tentu berharap agar dagangannya bisa laku dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Tapi kenyataannya bicara lain.Ternyata sejak bangunan selesai sudah dijual belikan oleh oknum dinas pasar.

Luas bangunan lapak kurang lebih 600 meter dijual dengan harga antara

Rp 2 juta/meter. Dengan harga yang mahal ini, setiap pedagang terpaksa harus merogoh sakunya sampai Rp 4 juta–Rp 18 juta. Tidak sedikit dari para pedagang yang harus mencari utangan untuk membayarnya.

Pedagang resah karena sempat ada ancaman. Bagi siapa yang tidak membayar maka tidak diperbolehkan menempati lapak tersebut. Karena takut ditempati orang lain, terpaksa para peddagang mencari utangan.

Pembayaran uang pembelian ini ditangani oleh Suroso, Bendahara UPT Pasar Rejoso. Abdul Kodir dan Muhamad, pedagang setempat mengaku masih banyak dari pedagang yang belum lunas utangnya hingga sekarang.

Masalahnya penghasilan dari berdagang belum cukup untuk membayar utangnya.

Kaitan ini Kepala Pasar Arjosari, Setyo Utomo belum bisa dimintai konfirmasinya. Koran ini yang datang ke kantornya melihat kantornya sedang tutup. Saat ditanyakan keberadaan Kepala Pasar, beberapa pedagang mengaku melihat sedang keluar.(umr/ kd/rdl)

yangjugaadadilokasimenyatakan bersedia melakukan perbaikan.

Paving yang dipasang memang kualitas K300 pabrikan.

Tapi karena sortir yang tidak ketat oleh kepala tukangnya, maka ada beberapa paving yang buruk ikut terpasang. Untungnya jumlah paving buruk ini tidak banyak.

Sepertidiberitakansebelumnya, dengan tegas Umar Wirohadi yang juga pakar teknik bangunan, meminta kepada Dinas PU Bina Marga, supaya membongkar paving yang terkelupas sebelum P1.

Alasan Umar karena kualitas garapannyaburuk.Jikatidakdilakukan pembongkaran, diperkirakan usia

pavingjalaninitidaksampaienam bulan akan rusak.

Sesuai papan nama proyek yang dipasang di lokasi, nilai garapan sebesar Rp 1,748 miliar lebih.

Rekanan yang menggarap CV Mabror. Proyek mulai digarap 13 Mei lalu dan selesai 17 Agustus 2016.

Nomor kontrak proyek: PPK/ II.03.169/424.057/2016. Bunyi proyek, peningkatan jalan Desa Karanglo–Curahwuluh, Kecamatan Grati. Bentuk proyeknya berupa pavingisasi kira-kira sepanjang 1.500 meteran. Yang menarik, di papan nama tidak tercantum nama konsultan pengawas.(kd/umr/rdl)

KRIMINAL

DPO Pencuri Mangga Tetangga Masuk Penjara PASURUAN (BM) - Akibat ulah nakalnya,Wari (50) warga Desa Oro-oro OmboWetan, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, harus mendekam di balik jeruji besi Polres Pasuruan.

Wari pun akhirnya menyusul rekannya, Budiono yang tertangkap lebih dulu karena kasus pencurian buah mangga sebanyak 130 Kg akhir bulan lalu. Wari dibekuk petugas Buser Sat Reskrim Polres Pasuruan di rumahnya sendiri, Kamis (25/8). Kini Wari masih menjalani pemeriksaan petugas penyidik.

Wari bersama Budiono mencuri mangga milik H Sakur (56) penduduk Desa Disowayah, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Kamis (21/7).

Karena curiga keduanya telah melakukan pencurian di berbagai tempat, keduanya dimintai keterangan secara itensif. Sementara ini kedua pelaku masih mengaku kalau baru kali ini melakukan pencurian. Itupun terpaksa lantaran kepepet tidak punya uang untuk jajan dan beli rokok.

Menurut Kasubbag Humas Polres Pasuruan, AKP Yusuf Anggy SH, Wari dan Budiono dalam aksinya mempunyai peran masing-masing. Wari berperan sebagai eksekutor, sedang Budiono yang mewadahi buah mangganya ke dalam karung. Untuk membawa keluar lokasi, mangga curian ini diangkut dengan gerobak roda tiga Tossa Nopol L 9156 GP. Begitu mangga dibawa hendak dijual kepada pengepul, tidak tahunya disitu juga ada pemilik kebun.

Sakur yang sebelumnya sudah tahu kalau mangganya ada yang mencuri langsung saja melapor kepada petugas Polsek Beji. Atas laporan tersebut, petugas melakukan pengejaran terhadap keduanya. Budiono berhasil tertangkap dan diproses, sedang Wari berhasil kabur.

Namun petugas tidak berhenti sampai di situ saja. Upaya pengejaran terus dilakukan.Tidak sia-sia,Wari pun berhasil dibekuk ketika sedang pulang ke rumahnya setelah kabur cukup lama. Wari juga sama dengan Budiono dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman selama tujuh tahun penjara.(umr/kd/rdl)

PASURUAN: H Umar Wirohadi (kabiro), Abdul Kadir Jaelani IKLAN/LANGGANAN: 081 336 484 057

PANTURA 13

berita metro

www.beritametro.co.id

JUMAT, 26 AGUSTUS 2016

LAMONGAN I BOJONEGORO I TUBAN I GRESIK

Terancam Kurungan Penjara 15 Tahun

Suami Pembunuh Istri Jalani Sidang Perdana GRESIK (BM) - Sidang perdana kekerasan rumah tangga yang berujung pembunuhan oleh terdakwa Harifudin (37), mulai digelar di Pengadilan Negeri (PN) Gresik, Kamis (25/8). Jalannya persidangan yang beragendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Harry Wahyudi, dipimpin hakim ketua Fitria Ade Maya.

Harifudin didakwa dengan sengaja menghilangkan nyawa Dewi Purwaningsih Prastitaningrum (20) yang tak lain istrinya sendiri, di kamar kos yang selama ini ditempati di Jalan Veteran Tama Utara RT 03/ RW 01 Desa Gending, Kecamatan Kebomas, Gresik. Kejadian itu dipicu kekesalan terdakwa ketika sang istri menolak ketika diajak berobat untuk menyembuhkan penyakitnya.

Kuasa Hukum terdakwa, Willem Mintarja SH menyikapi dakwaan JPU, mengatakan bahwa pada agenda selanjutnya adalah agenda sidang eksepsi yang berkaitan dengan tempat kejadian perkara (TKP) dan berkaitan dengan rekostruksinya untuk memastikan benar

FOTO: BM/GBR

MASIH CINTA: Kendati tega habisi nyawa istrinya, namun dakwaan jaksa di sidang perdana, Kamis (25/8), mengungkap perlakuan Harifudin yang masih membimbing korban sebelum hembuskan napas terakhir.

tidaknya ada unsur kesengajaan kliennya. “Selanjutnya kita memberikan hak kepada jaksa untuk mengajukan pembuktian karena disitu nanti kita bisa melihat itu ada unsur kesengajaan atau tidak,” katanya.

Willem menerangkan, kalau mendengar dari keterangan JPU bahwa terdakwa

masih menunggui korban serta membimbing untuk bernazak sebelum menghembuskan napas terakhir, bisa jadi bukti yang meringankan Harifudin.

Apalagi terdakwa mau menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya setelah sempat kabur ke luar pulau. “Sebenarnya terdak-

wa ini setia terhadap istrinya.

Cuma karena penyakit istrinya ini yang menyebabkan dirinya beserta keluarganya dikucilkan dari tetangga,” sebutnya.

Dalam pemeriksaan usai menyerahkan diri ke polisi, Harifudin mengaku khilaf menghilangkan nyawa istrinya setelah emosi karena ajakan

berobat ditolak. Karenanya, dia membenturkan kepala korban ke lantai sebanyak dua kali.

Setelah kejadian itu, Harifudin sempat kembali bekerja di Pelabuhan Gresik sebelum melarikan diri ke luar pulau melalui Pelabuhan Tanjung Perak.

Namun pelarian Sarifundin tidak berlangsung lama. Hanya dalam sepekan setelah tiba di Kalimantan pasca pembunuhan itu terungkap pada 21 April 2016, terdakwa memutuskan pulang ke Gresik dan tinggal di Perumahan Pondok Permata Suci (PPS), Desa Suci, Kecamatan Manyar sebelum diringkus. Pernikahan Harifudin dengan korban sudah berlangsung selama dua tahun.

Pasangan ini sempat dikaruniai seorang anak sebelum meninggal ketika masih bayi.

Atas perbuatannya, tersangka dikenakan Pasal 44 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) subsider 338 KUHP, subsider Pasal 351 Ayat (3) KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. (gbr/zen/epe)

KILAS

Buruh Outsourcing Blokir Jalan Tridharma GRESIK (BM) - Ratusan buruh gabungan dari elemen Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) dan Serikat Perjuangan Buruh Independen (SPBI), berunjuk rasa di Jalan Raya Tridharma, Kamis (25/8). Mereka menuntut keadilan atas nasib 183 rekannya yang diberhentikan tanpa ada kejelasan oleh PT Petrokimia Gresik.

Sambil berorasi dan menenteng puluhan poster yang diantaranya bertuliskan ‘Cabut PP Pengupahan, Beri Upah Layak bagi Buruh dan Laksanakan UMKS 2017’, mereka terus mendesak aparat keamanan yang menjaga untuk bisa bermediasi dengan pihak Petrokimia Gresik. “Kami hanya butuh kejelasan terkait nasib 183 karyawan yang diberhentikan tanpa ada penjelasan. Kami hari ini menunggu kejelasannya,” ujar Agus Budiono, pengurus SPBI-KASBI Gresik.

Selain itu, lanjut Agus, pihaknya juga menanyakan beberapa perusahaan yang terkait kasus serupa. Seperti PT Jindal, PT Hanafi dan PT Karung Mas. “Dari beberapa perusahaan tersebut sampai detik ini belum ada kejelasan pertimbangan apa sehingga rekan kami diberhentikan,” tambahnya.

Karena tidak ada manajemen PT Petrokimia Gresik yang menemui, massa lantas mengalihkan aksinya ke kantor bupati. Dia mengaku akan terus berupaya memperjuangkan hak buruh kontrak yang dipekerjakan di Petro untuk menjadi karyawan tetap. “Kami juga akan terus berjuang menolak keberadaan PP(Peraturan Pemerintah) Nomor 78 Tahun 2015, tentang pengupahan dan tenaga kontrak,” terangnya. Aksi demo sempat mengakibatkan aktivitas jalan Tri Dharma menuju gedung utama PT Petrokimia Gresik lumpuh. (sgg/zen/epe)

Brondong Rawan Peredaran Carnophen

FOTO: BM/IST

ILUSTRASI: pemusnahan carnophen di Lamongan

LAMONGAN (BM) - Satresnarkoba Polres Lamongan kembali menangkap pelaku peredaran gelap obat keras daftar G jenis Carnophen. Kali ini seorang tersangka, Rohman (23) warga Desa Sedayulawas, Kec. Brondong yang diamankan, Kamis (25/8).

Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti 910 butir carnophen dan uang tunai sebesar Rp 25 ribu yang diduga hasil penjualan obat yang bagi penggemarnya diyakini meningkatkan daya tahan tubuh

tersebut.

Penangkapan tersebut berawal dari informasi yang di dapat satresnarkoba tentang peredaran obat keras di wilayah Brondong.

Satresnarkoba kemudian melakukan penyelidikan lebih mendalam, dan langsung mendatangi rumah tersangka. Kebetulan, tersangka tengah menunggu pembeli. Karena itu, dia tak berkutik ketika diegerebek di bawah kursi ditemukan ratusan carnophen. (ifa/zen/epe)

FOTO: BM/GBR

TUNTUT KEADILAN: Ratusan buruh dari elemen KASBI-SPBI memblokir Jl Tridharma untuk menuntut kejelasan nasib buruh kontrak di Petro yang diberhentikan sepihak.

Legislatif Minta Pemkab Gresik Tidak Lepas Tangan untuk Ikut Meramaikan

Investor Optimis Akan Masa Depan Grosir Pasar Ikan Modern

GRESIK (BM) - Gelombang kritik keberadaan Grosir Pasar Ikan Modern di Jalan Raya Lamongan Kecamatan Cerme yang terus mengalir, tidak menyurutkan niat PT Lumbung Putra Kalimantan selaku investor untuk memajukan iklim investasi di Kabupaten Gresik. Bahkan minimnya denyut perekonomian sejak diresmikan Bupati Sambari Halim Radianto dan Wakil Bupati M Qosim, Senin 7 Maret 2016, tidak mengurangi keyakinan H Mohammad Sholeh, direktur PT Lumbung Putra Kalimantan akan masa depan proyek yang dibiayai penuh olehnya tersebut.

Sebab sejak awal dengan melihat potensi ekonomi dan perikanan di Gresik, keberadaan pusat atau grosir akan jadi kebutuhan utama. Tak heran, Grosir Pasar Ikan Modern nantinya bisa mengalahkan pasar ikan di Kali Otik Kabupaten Lamongan, dan jadi pasar ikan modern terbesar di Jawa Timur. “Tentunya kita tetap optimis dalam mengerjakan pasar tersebut buktinya kita masih eksis melakukan pengerjaan, terlepas nantinya kita tetap meminta dukungan terhadap pemerintah daerah bagaimana kedepan pasar ini bisa beroprasi dengan baik,” terang Gus Sholeh, panggilan akrab pengusaha muda tersebut.

Gus Sholeh menambahkan, selama ini pihaknya sangatlah berharap dengan adanya pasar tersebut, Pemkab Gresik membantu pengembangan agar memiliki daya saing tinggi dan bisa menambah pendapatan daerah.

Karenanya, dia mendorong pemkab untuk terus membuat terobosan dari sisi kebijakan agar pasar modern tersbeut segera memberi manfaat banyak. “Ya kita sangatlah berterima kasih kepada pemerintah dae-

PERWAKILAN

rah kalau pihaknya turut membantu, bagaimanapun kami menyadari tanpa campur tangan pihak terkait kami juga kurang maksimal,” tambahnya.

Berbeda dengan kalangan legislatif yang justru memandang positif kehadiran pasar ikan modern. Beberapa anggota dewan bahkan meminta Pemkab Gresik tidak lepas tangan akan keberlangsungan pusat perekonomian itu. Apalagi di tengah kondisi jebloknya PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang terlihat dari APBD 2016.

“Memang dalam perjanjian kerjasama Grosir Pasar Ikan Modern tersebut kewenangan penuh ada di tangan investor (PT Lumbung Putra Kalimantan, red) hingga 30 tahun kedepan. Namun, Pemkab Gresik seharusnya tidak boleh lepas tangan begitu saja dan harus men-support penuh terhadap keberadaan pasar terbesar itu,” kata anggota Komisi B DPRD Gresik, Faqih Usman, Kamis (25/8).

Tak hanya itu, ditegaskan Faqih, Pemkab Gresik dalam hal ini DKPP (Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan), terutama Bupati-Wabup Sambari-Qosim harus turun tangan dan ikut intervensi dalam meramaikan keberadaan Grosir Pasar Ikan Modern. “Sebab, mereka turut bertanggunjawab terhadap jalan atau tidaknya Grosir Pasar Ikan Modern tersebut,” cetus sektetaris DPD PAN Gresik asal Panceng ini.

Untuk itu, tambah Faqih, Komisi B dalam waktu dekat akan menjadwalkan memanggil pihak-pihak terkait untuk mempertanyakan mengapa Grosir Pasar Ikan Modern belum beroperasi. “Grosir tersebut merupakan salah satu sumber PAD. Tahun depan sudah harus mulai memberikan kon-

tribusi ke daerah,” terangnya.

Sikap legislatif juga didukung beberapa tokoh masyarakat Kota Pudak. Seperti yang dilontarkan Irfan Choiri seorang tokoh masyarakat Gresik Kota. Dia mengatakan sangat setuju dan akan memberikan apresiasi positif jika Pemkab Gresik turut andil total dalam mewujudkan pasar tersebut kedepan menjadi pasar ikan modern yang terbesar di Kabupaten Gresik. kalau bisa harapnya terbesar se-Jatim, Nasional bahkan hingga tingkat Internasional.

“Saya sangatlah setuju dan memang sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk bagaimana bisa berpikir untuk mewujudkan Kabupaten Gresik memiliki pasar ikan modern terbesar, masak kalah dengan Kabupaten Lamongan,” kritiknya.

Pemkab, tambah dia, bisa memberikan dukungan dalam bentuk konkrit dengan ikut serius membangun daerahnya pada sektor pasar.

Sebelumnya, Pendiri RGS (Relawan Gerakan Sosial) Kabupaten Gresik, HM Khozin Ma’sum sempat melontarkan kritik pedas terhadap keberadaan Grosir Pasar Ikan Modern yang dibangun oleh investor PT Lumbung Putra Kalimantan dengan nilai investasi Rp 59 miliar. Sebab, keberadaan grosir tersebut diklaim tak lagi diminati masyarakat. Terlebih para saudagar ikan dan petambak yang ada di Kabupaten Gresik.

Meski di Gresik sudah diresmikan Grosir Pasar Ikan Modern, namun para saudagar ikan nampaknya lebih memilih melemparkan hasilnya di Pasar Kali Otik di Lamongan. “Itu kan sebuah ironi. Kasihan kan investornya sudah keluar uang banyak. Selain itu pendapatannya juga gak masuk PAD

Gresik akan tetapi masuk ke Lamongan,” kata cucu KH Abdul Karim ini.

“Pemkab Gresik harus ikut andil turun tangan langsung dalam membantu investor untuk meramaikan.

Sebab, Pemkab juga memiliki tanggungjawab. Bahkan, aset grosir itu juga milik Pemkab Gresik,” cetus bendahara DPP BAKUPPI (Badan Kerjasama Ulama dan Pengasuh Pondok Pesantren Indonesia) pimpinan KH Hasib Wahab Hasbullah ini.

Khozin meminta Pemkab Gresik secepatnya lakukan terobosan nyata untuk sesegeranya meramaikan Grosir Pasar Ikan Modern ini. “Kalau Pemkab kreatif kan masih banyak cara yang bisa dilakukan untuk maramaikan geliat ekonomi di Grosir tersebut.

Malu pada rakyatlah, masak habis diresmikan tapi gak ada aktivitas alias sepi pengunjungnya,” beber Khozin.

Sekadar diketahui, pasar ini dibangun oleh investor tunggal, PT Lumbung Putra Kalimantan, milik Gus Sholeh, dengan total investasi Rp 59 miliar. Untuk sistem kerjasama Grosir Pasar Ikan Modern tersebut pengelolaannya dilakukan dengan cara BOT (Build Operate Transfer). Di mana pihak investor, PT Lumbung Putra Kalimantan mendanai 100 persen dana pembangunan yakni Rp 59 miliar, juga yang mengelola pasar ikan terbesar di Kabupaten Gresik tersebut selama 30 tahun.

Namun Gus Sholeh menegaskan pasar modern tersebut tidak akan berarti jika tanpa dukungan pemerintah dan juga masyarakat. “Kami berharap agar selalu didukung oleh pemer-

intah dan semua masyarakat, karena beroperasinya pasar ikan modern ini merupakan langkah awal PT Lumbung Putra Kalimantan dan pemerintah untuk meningkatkan sumber ekonomi baru di bidang perikanan bagi masyarakat Gresik,” katanya. (adv/sgg/zen)

FOTO: BMSUGENG

H Mohammad Sholeh, Direktur PT Lumbung Putra Kalimantan

KABIRO PANTURA: Moh. Zainuddin. LAMONGAN: Thafhanul Fahri, Nur Afifah, Mochamad Fiddin Rosyadi. BOJONEGORO: Sandi Suswondo. TUBAN: Ahmad Juremi. GRESIK: Moch. Sugeng, Imam Taufieq, Gilang Budi Raharja. IKLAN/LANGGANAN: 0857 3233 5005.

14 TIMUR RAYA

berita metro www.beritametro.co.id

BANYUWANGI I LUMAJANG

JUMAT, 26 AGUSTUS 2016

Merugi, Utang PDAM Capai Rp 33 Miliar

LPSK Sesalkan Bebasnya Pelaku Pencabulan

Pemkab Lumajang Tetap Berikan Penyertaan Modal

LUMAJANG (BM) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyesalkan bebasnya Herminto, pelaku pencabulan terhadap anak kandung di Lumajang. “Bebasnya pelaku karena alasan formil menjadi catatan buruk upaya bersama pemerintah dalam menghapus kekerasan seksual,” ujar Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai.

LPSK berharap penegakan hukum dilakukan secara cermat sehingga hambatan formil seharusnya bisa ditemukan jalan keluarnya, bukan justru menjadi dasar seorang pelaku bebas. Tidak adanya pengacara yang membela Herminto, seharusnya bisa dicarikan jalan keluar berupa adanya pengacara yang disediakan pemerintah atau LBH. “Akibatnya dengan tidak didampingi pengacara, hakim menilai syarat formil kasus ini tidak terpenuhi, karena terdakwa dengan ancaman hukuman tinggi harus didampingi pengacara,” keluhnya.

Haris berharap, adanya aturan baru perlu dicermati, terutama terkait penolakan terdakwa untuk didampingi pengacara yang berujung dengan bebasnya pelaku karena tidak memenuhi syarat formil.

Aturan baru tersebut penting dicermati agar syarat formil tidak dijadikan alat untuk lepas dari jerat hukum.

“Hal ini penting, agar tidak hanya hak pelaku yang diperhatikan, melainkan hak korban atas keadilan juga perlu diperjuangkan,” harapnya.

LPSK mendukung upaya banding yang akan dilakukan oleh jaksa dari Kejaksaan Negeri Lumajang agar kasus ini tetap diproses. LPSK berharap di proses berikutnya ada hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku. “Upaya ini harus dilakukan agar pelaku mendapatkan hukuman atas pelanggaran yang dibuatnya,” tegasnya.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang Purnomo Wibowo, Gugun Gunawan dan Gede Agung Jiwandana memutus bebas Herminto warga Desa Penanggal, Kacamatan Candipuro, terdakwa pencabulan pada anak kandung sendiri. Hakim beralasan tuntutan jaksa atas terdakwa kurang syarat formil.

“Tuntutan jaksa 15 tahun pada terdakwa itu ada kekurangan syarat formil dalam proses penyidikannya,” ujar Gede Agung Jiwandana, Humas Pengadilan Negeri.

Putusan kontroversial itu diakui Kejaksaan Lumajang baru pertama kali terjadi. (pri/azt)

LUMAJANG (BM) – Meski Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lumajang belakangan terus mengalami kerugian dan hutangnya hingga Rp 33 miliar, dengan rincian hutang pokok sebesar Rp 11,1 miliar ditambah hutang nonpokok sebesar Rp 22,2 miliar.

Pemkab dan pusat akan tetap memberikan penyertaan modal.

Namun besarannya sesuai dengan kemampuan keuangan Pemkab Lumajang.

Bupati Lumajang, Drs H As’at Malik MAg mengatakan, upaya penyertaan modal itu untuk perbaikan kinerja PDAM agar pencapaian target sasaran perusahaan tercapai dan percepatan pembangunan sistem penyediaan air mi-

FOTO : ISTIMEWA

MODAL: Pemkab Lumajang tetap memberikan penyertaan modal untuk PDAM, namun besarannya sesuai kemampuan keuangan Pemkab. Tampak kantor PDAM Lumajang.

num di Lumajang. “Pemkab Lumajang menargetkan, untuk di

Lumajang sendiri menargetkan ada 70 ribu pelanggan,” katanya.

Maka untuk meningkatkan kualitas manajemen di PDAM, akan dilakukan beberapa upaya.

Di antaranya perekrutan direktur baru PDAM yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. Lalu penyusuanan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta pembinaan yang melibatkan SKPD terkait. “Ditambah nantinya ada pengawasan dari inspektorat,” janjinya.

Diungkapkan, modal yang dimiliki PDAM ada Rp 25,6 miliar.

Dengan rincian, aset Rp 12,8 miliar, modal dasar sebesar Rp 11 miliar, dan modal yang berlegalitas Rp 1,8 miliar.

Penyertaan modal dari Pemkab juga bukan hanya untuk PDAM saja. Namun juga akan diberikan

pada perusahan daerah lainnya, seperti PD Semeru. “Bukan hanya bagi PDAM saja, namun juga semua perusahaan daerah lainnya,” janjinya lagi.

Namun utang tersebut akan segera terhapus dengan adanya kebijakan dari pemerintah pusat.

Hal ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) dari Menteri Dalam Negeri, yang menyebutkan untuk memenuhi target penambahan 10 juta sambungan, maka PDAM dibebaskan dari kewajiban membayar laba bersih, yang cakupannya belum mencapai 80 persen dari jumlah penduduk kabupaten.” Selain hutang terlunasi, pemerintah pusat juga akan memberikan modal tambahan,” pungkasnya. (pri/azt)

Ditunda, Pencairan DAU Jember Rp 247 Miliar JEMBER (BM) –Wakil Ketua DPRD Jember, Ayub Junaidi mengatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunda pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Jember untuk September hingga Desember 2016, sekitar Rp 247 miliar, karena serapan anggaran yang rendah.

“Penundaan anggaran DAU untuk Jember tertinggi di antara kabupaten dan kota di Jawa Timur,” tutur Ayub, Rabu (24/8).

Berdasarkan salinan Peraturan Menteri Keuangan No 125/PMK.07/2016 tentang penundaan penyaluran sebagian DAU 2016, tercatat penundaan untuk penyaluran di Jember sekitar Rp 61,9 miliar setiap bulan, sehingga totalnya selama September-Desember 2016 sebesar Rp 247 miliar atau sekitar 14 persen dari total DAU yang diterima Jember.

“Penundaan pencairan DAU karena kinerja Pemkab Jember yang rendah dalam melakukan serapan anggaran. Hingga Agustus 2016 tercatat penyerapan APBD Jember sekitar 40 persen, sehingga mendapat sanksi

penundaan pencairan DAU,” kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jember itu.

Menurutnya penundaan pencairan anggaran itu dikhawatirkan akan berdampak pada pembangunan di Jember, sehingga hal tersebut seharusnya menjadi perhatian Pemkab Jember dapat melakukan realisasi APBD tahun 2016.

Sementara Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Pemkab Jember Hadi Sasmito mengatakan penundaan penerimaan DAU sebesar Rp 247 miliar kemungkinan berdampak pada pembangunan di Jember.

“Penundaan pencairan DAU itu hanya berdasarkan pertimbangan dengan fiskal daerah, posisi kebutuhan belanja dan posisi kas daerah yang dilaporkan setiap bulan kepada pemerintah pusat terkait dengan penyerapan APBD dan posisi kas daerah,” tuturnya.

Menurut ia, pemerintah pusat tidak mempertimbangkan teknis posisi kas daer-

ah terdiri dari apa saja dan bagaimana skema anggarannya. Padahal, di SKPD sudah dilakukan sejumlah proses pelaksanaan pekerjaan, mulai dari tender yang sudah selesai dan pekerjaan berjalan, tetapi uang termin belum terambil.

“Dengan posisi itu, memang secara logika semua pendapatan diasumsikan 100 persen tercapai. Jika tidak tercapai, maka secara langsung dan tidak langsung bisa mengganggu pendanaan program SKPD,” katanya. (ant/azt) DITUNDA: Kemenkeu menunda pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Jember September hingga Desember 2016, sekitar Rp 247 miliar.

Tampak kantor Bupati Jember.

FOTO : ISTIMEWA

Iklan Kehilangan STNK N 4591 ZM, NK 210132, NM 009260, A/N SUKUR STNK N 3858 UG, NK 367856, NM 365739, A/N MUHAMMAD FAISHOL STNK N 5095 UL, NK 0133899, NM 1015125, A/N KHOMIL HEMERUWIJAYA

LUMAJANG: Santono Priambodo. IKLAN/LANGGANAN: 081 249 455 05.

PERWAKILAN

PROBOLINGGO

berita metro www.beritametro.co.id

Pemkab Gelar Tasyakuran Pemberangkatan CJH Kloter 63 dan 64 Siap Menuju Asrama Haji Sukolilo PROBOLINGGO (BM) – Jelang keberangkatan calon jamaah haji (CJH), Pemkab Probolinggo menggelar tasyakuranpemberangkatan bagi CJH untuk kloter ke-63 dan ke-64, di Pendopo Kabupaten Probolinggo.

Tasyakuran itu, dihadiri Bupati Probolinggo, Hj P Tantriana Sari SE dan anggota DPR RI KomisiVIII Drs H Hasan Aminuddin MSi, Kepala Kemenag Kabupaten Probolinggo H Busthomi dan Kepala Bagian (Kabag) Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Setda Kab Probolinggo Syarifuddin, para SKPD serta tokoh agama, tokoh masyarakat dan 775 calon jamaah haji dari kloter 63 dan 64. Kamis (25/8).

Berdasarkan data diHimpun Berita Metro (BM) dari Kemenag Kab Probolinggo, kloter 63 terjadwal masuk Asrama Haji Sukolilo, Surabaya pada 4 September sekitar pukul 7.00 WIB, dengan kode

TASYAKURAN: Tampak suasana tasyakuran Calon Jamaah Haji (CJH) Kabupaten Probolinggo di pendopo yang dihadiri oleh ratusan jamaah.

FOTO : BM/ SAIFULLAH

keberangkatan SV5735.

Namun, terbang tanggal 5 September dari Bandara Juanda pukul 00:10 WIB, tiba di Jeddah pukul 06:35 waktu setempat. Kepulangan dengan kode SV5426, terbang, tanggal 13 Oktober 2016 tiba di Madinah, tanggal 14 Oktober 2016

pukul 23:59 dan tiba di Surabaya pukul 14:05 WIB. Sementara kloter 64 terjadwal masuk asrama haji Sukolilo tanggal 4 September, jam 08.00 WIB, keberangkatan dengan kode SV5701, terbang, tanggal 5 September 2016 dari Bandara Juanda

pukul 02:10 WIB tiba di Jeddah 08:35 waktu setempat. Kepulangan dengan kode SV5426, terbang, tanggal 13 Oktober 2016, tiba di Madinah, tanggal 14 Oktober jam 23:59 waktu setempat dan tiba di Surabaya pukul 14:05 WIB. Mereka akan berkumpul di be-

berapa titik pemberangkatan Minggu dini hari, 4 September .

Selanjutnya dihimbau semua CJH bisa melaksanakan salat Subuh berjamaah di mushola yang ada di area miniatur Ka’bah Bentar Probolinggo. karena jam 07.00 pagi kloter 63 sudah harus berada di Asrama Haji Sukolilo, dan kloter 64 sekitar jam 08.00 WIB. Anggota Komisi VIII DPR RI Hasan Aminuddin menyatakan, para CJH sebagai tamu Allah akan dilepas dari area wisata religi Miniatur Ka’bah Kecamatan Gending pada 4 September.

Menurut mantan Bupati Probolinggo dua priode ini, rasa bangga dan syukur yang dirasakan. Sebab, para CJH tersebut menyisihkan rizkinya untuk memantapkan niat lahir dan batin melaksanakan ibadah haji. “Mendapat panggilan untuk benar benar ibadah menjadi tamu Allah SWT,” bebernya. (sip/azt)

Marching Band AAL Siap Meriahkan Pawai Pendidikan PROBOLINGGO (BM) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) menggelar Pawai Pendidikan 2016. Acara meriah itu

berlangsung Kamis (25/8), start pukul 09.00 WIB di alun-alun Kota Kraksaan dan finish di depan Kantor PMI Kabupaten Probolinggo, sebelah selatan Gelora Merdeka

FOTO : ISTIMEWA

ATRAKSI: Salah satu atraksi Marching Band Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL).

PERWAKILAN

Kraksaan.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun ini menghadirkan atraksi 200 personil Marching Band dari Akademi Angkatan Laut (AAL). Pawai dibuka dan dilepas oleh Bupati Probolinggo Hj P Tantriana Sari. Diharapkan, pendidikan dan kesenian di Kabupaten Probolinggo berkembang.

Kepala Dispendik Kabupaten Probolinggo, Tutug Edi Utomo mengatakan, pihaknya menggelar Pawai Pendidikan 2016 dengan menghadirkan sesuatu yang berbeda.

Tujuannya untuk menyambut awal pendidikan tahun ajaran 2016/2017.

Dengan demikian bisa memberikan semangat pada para siswa dan menginformasikan pada masyarakat tentang kemajuan pendidikan di Kabupaten Probolinggo.

“Pawai ini dimeriahkan oleh atraksi marching band dari Genderang Suling Gita Jala Taruna Akademi Angkatan Laut. Sebanyak kurang lebih 250 personil AAL yang

memainkan musik marching band sambil melakukan gerakan atraksi,” ujar Tutug.

Ditambahkan oleh Kabid Pendidikan Luar Sekolah Olah Raga dan Kesenian, Priyo Siswoyo, rute pawai cukup panjang, sehingga masyarakat bisa leluasa menonton.

Menurutnya pawali diawali dari alun-alun, Jalan Panglima Sudirman ke arah timur, kemudian melalui jalan KH Abdurrahman Wahid, lanjut ke selatan kemudian ke arah timur untuk finish di Kandang Jati Kulon, tepatnya di Kantor PMI. “Selain atraksi AAL ada juga kontingen dari Kabupaten Banyuwangi yang menampilkan kesenian tari Gandrung dan kesenian khas Banyuwangi lainnya,” ujarnya.

Pesertatakkalahmenarikyakniperwakilan siswadancabangDinasPendidikandari24kecamatan, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Persatuan Penembak Indonesia (Perbakin), dan Dewan Kesenian.Total peserta pawai menurut Priyo mencapai 2.600 orang. (sip/azt)

FOTO : ISTIMEWA

BADAI: Kawasan kaldera Gunung Bromo diterjang angin kencang, hingga meyebabkan badai abu dan pasir.

Kaldera Bromo Diterjang Angin Kencang PROBOLINGGO (BM) – Kawasan kaldera Gunung Bromo diterjang angin kencang, hingga meyebabkan badai abu dan pasir hingga membuat para wisatawan terganggu, Kamis (25/8). Kuatnya angin yang menerjang di sekitar lautan pasir, merupakan fenomena siklus tahunan. Dan memang terjadi setiap bulan Agustus.

Meski begitu, wisatawan masih tetap menikmati pesona Bromo, karena badai debu tersebut tidak membahayakan, hanya saja wisatawan perlu menyediakan pelindung tubuh yang rawan kemasukan debu.

Asma, salah satu pengunjung Bromo asal Brunai Darussalam, mengaku kalau di kaldera Bromo anginnya sangat kencang, dan mengganggu pandangan para wisatawan, termasuk dirinya. “Liburan ke Gunung Bromo kali ini diwarnai badai abu dan pasir, ya agak terganggu,” kata Asma, saat di kawasan kaldera.

Petugas mengimbau pengunjung untuk memakai masker, karena abu di kaldera yang berterbangan sangat membahayakan untuk pernapasan. Meski begitu, lautan pasir masih terbuka bebas untuk wisatawan. (koc/azt)

PANGGILAN Manajemen Berita Metro memerintahkan kepada Yusron Fuadi, selaku Koordinator Biro Probolinggo agar segera menghadap ke kantor pusat Berita Metro di Surabaya.

Terima kasih.

PROBOLINGGO: Saipul. IKLAN/LANGGANAN: 081 336 373 699.

MALANG RAYA 15

berita metro www.beritametro.co.id

JUMAT, 26 AGUSTUS 2016

Ditemukan Anggaran Ganda di Kasus Road Show Kalimantan

kilas

Pejabat Pemkot Mulai Diperiksa

BK Resmi Tegur ST secara Lisan

daharawan Sekwan DPRD Kota Batu Sinta, Sekwan DPRD Kota Batu Sugeng Mulyono dan mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) di Sekwan Tavif.

Mereka diperiksa tim penyidik Kejari Kota Batu di ruang Kasi Pidsus. Sementara Tavif men-

BERBAGI PENGALAMAN Amin Rosidi, Direktur PT PLN (persero) Regional Sumatera saat berbagi cerita pada siswa kelas XI SMAN 3 Kota Malang, Kamis (25/8/2016).

gakui jika dirinya sudah menjalani pemeriksaan di kejari. “Iya memang benar. Saya telah mendapat surat panggilan dari kejari.

Panggilan tersebut, terkait anggaran perjalanan dinas. Karena saat itu, saya menjabat sebagai PPK,” terang Tavif, Kamis (25/8).

Menurut dia, pemeriksaan itu sebenarnya sudah dijalani pada Senin (22/8), lalu. Meski begitu, dia enggan menjelaskan materi dari pemeriksaan tersebut. Hal senada juga diungkapkan Sinta.

Dia yang mengaku sebagai Bendahara Sekwan itu mengatakan jika jadi terperiksa di Kejari Kota Batu.

Bahkan, Sugeng Mulyono SH mantan Bagian Hukum Pemkot Batu yang kini bertugas di Sekwan juga ikut diperiksa. Pemeriksaan terhadap mereka itu, menurut sumber di kejari terkait persoalan perjalanan dinas kalangan dewan. Dijelaskan, bila ada indikasi anggaran perjalan-

an dinas dewan itu ganda.

Anggaran ganda itu, kata dia, ditemukan saat pelaksanaan road show Shining Batu di Kalimantan. Sebab, panitia road show Kalimantan sudah menganggarkan perjalanan dinas para anggota dewan yang ikut ke Kalimantan.

Namun, di Sekwan juga ditemukanadaanggarandinasdewan yangwaktunyabersamaandengan roadshowtersebutdengantujuan yang sama. Makanya, kejari melakukanpenyelidikan.Sehingga, beberapapihakterkaitdimintaiketeranganuntukpemberkasan.‘’Soal detailnya saya belum tahu, karena masih dalam proses. Nanti, tak lama lagi wartawan pasti tahu sendiri,’’ kata Sugeng.

Sementara itu, Plt Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Batu Budi Herman SH belum bisa dikonfirmasi terkait masalah itu. Sebab, dia sedang tidak ada di tempat. (lil/gus/nov)

Pengusaha Kakap Tak Bisa Bayar Pajak, LSM Bantu Galang Koin BATU (BM) - Banyak pengusaha kakap di Kota Batu yang menunggak pajak. Bahkan, tunggakan pajak itu mencapai sekitar Rp 65 miliar. Kondisi tersebut membuatkan aktivis LSM di Kota Batu prihatin.

Untuk itu, sebanyak tujuh aktivis LSM di Kota Batu akan menggalang koin untuk disumbangkan pada sejumlah pengusaha yang menunggak pajak hingga puluhan miliar rupiah itu.

Rencana penggalangan koin untuk pengusaha penunggak pajak itu, diungkapkan Ketua LSM Alap-Alap Gaib Sampurna, Kamis (25/8).

Dia menjelaskan merasa prihatin dengan banyaknya pen-

gusaha kelas kakap di Kota Batu yang menunggak pajak tersbeut. ‘’Terus terang, kami merasa sangat prihatin dengan kondisi pengusaha besar yang menunggak pajak. Makanya, kami akan turun jalan lagi untuk menggalang koin,” katanya.

Ia menambahkan, hasilnya nanti akan diserahkan ke para pengusaha untuk dibayarkan sebagai tunggakan pajaknya.

Menurut Gaib, aksi tersebut memang dengan terpaksa dilakukan. Alasannya, karena dia merasa khawatir para pengusaha besar itu gulung tikar.

Sehingga, berdampak pada karyawannya. Kekhawatiran dia, bila pengusaha penunggak pa-

jak itu memutus hubungan kerja (PHK) para karyawannya.

“Agar beban pengusaha penunggak pajak itu terkurangi, kami beserta rekan-rekan aktivis yang lain akan turun jalan menggalang koin. Kami akan meminta sumbangan ke masyarakat agar pengusaha tersebut tidak bangkrut. Kasihan karyawannya kalau di-PHK,’’ imbuhnya.

Selain itu, dia berharap kasus pengusaha menunggak pajak tidak terulang kembali. Sebab, kata dia, bukan rahasia lagi bila pengusaha kakap di Kota Batu banyak yang menunggak pajak.

Tragisnya, kata dia, pengusaha yang menunggak pajak itu terkesan dibiarkan.

Dinas terkait diam saja, ditegaskan Gaib, seolah tak ada persoalan dengan pengusaha yang menunggak pajak itu. Padahal, jumlahnya sangat fantastis, karena mencapai sekitar Rp 65 miliar.

Sementara warga atau rakyat kecil yang menunggak pajak dikejar-kejar terus. ‘’Buktinya, warga yang pajaknya tak lunas, jangan harap bisa mendapatkan layanan pengurusan KTP, KK dan lainnya. Sebab mereka pasti dipersulit bila pajaknya tak lunas,’’ tegas dia.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Batu, Suwandi mendukung langkah para aktivis tersebut untuk menggalang koin dari masyarakat. “Ya, artinya

para aktivis itu supaya tidak hanya bisa mengkritisi saja,’’ kata dia.

Suwandi yang merupakan politisi dari PAN itu menilai langkah LSM yang bakal melakukan penggalangan koin untuk menyumbangpengusahapenunggak pajak tersebut perlu didukung.

Hal itu mengingat, tunggakan pajak dari pengusaha di Kota Batu memang cukup besar.

Mereka imbuh dia, merupakan pengusaha kelas kakap. Dia sebutkan seperti Jatim Park Grup. Tunggakan pajaknya menurut dia mencapai kisaran Rp 20 miliar lebih. Menurut dia, pengusaha itu perlu sekali dibantu supaya cepat kelar permasalahannya. (lil/gus/nov)

Raih Award Layanan Akta Kelahiran ISTIMEWA

Untuk itu, sejumlah pejabat di lingkungan Pemkot Batu, mulai diperiksa pihak kejari. Pemeriksaan tersebut terkait dengan anggaran ganda untuk perjalanan dinas di kalangan DPRD Kota Batu.

Di antara para pejabat yang diperiksa itu di antaranya Ben-

ISTIMEWA

BATU (BM) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batu tak hanya sekadar membuka kasus road show Shining Batu ke Kalimantan jilid 2, yang terindikasi dugaan korupsi. Pihak Korps Adhyaksa itu, kini juga mengembangkan kasus tersebut.

MALANG (BM) - Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Malang akhirnya menegur secara resmi dengan lisan ke salah satu anggotanya berinisial ST. Sebab, ST diduga melakukan tindak penipuan.

Ketua BK DPRD Kota Malang Suprapto, Kamis (25/8) mengatakan, teguran itu dilakukan pada saat pihaknya melakukan klarifikasi kepada ST. Klarifikasi itu terkait kasus dugaan penipuan yang sudah ramai dibicarakan publik. “Kita hari ini menegur secara lisan saudara ST atas dugaan penipuan yang dilakukan,” kata Suprapto usai melakukan klarifikasi ke bersangkutan.

Ia menjelaskan, dalam mekanisme di BK ada tiga macam teguran. Disebutkan, seperti teguran secara lisan, tertulis hingga berujung pada pemecatan anggota DPRD yang bersangkutan. Menurut dia, BK masih memilih teguran lisan. Alasannya, karena saat ini status ST masih terlapor, dan proses hukum di kepolisian juga sedang berjalan. “Kami mengedepankan asas praduga tidak bersalah kepada saudara ST, dan saat ini BK juga memantau perkembangan di kepolisian,” ungkapnya.

Hasil klarifikasi yang dilakukan oleh lima anggota BK itu, lanjut Suprapto, diketahui jika ST menyangkal semua pemberitaan terkait adanya dugaan penipuan yang dilakukannya. “ST juga menyatakan jika yang dilakukannya itu adalah pribadi tidak ada sangkut pautnya dengan dewan,” beber dia. (lil/nov)

MALANG (BM) - Pemkot Malang lewat dispendukcapil meraih award tingkat nasional. Penghargaan itu diberikan Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh.

Sementara penghargaan yang diberikan Kamis (25/8), itu atas penyelenggaraan pelayanan pencatatan kelahiran.

Menurut Kabag Humas Pemkot Malang, NurwidianH Moch Anton to, penghargaan itu diberikan karena layanan pencatatan akte lahir mencapai target nasional. “Bahkan lebih cepat dari waktu yang ditetapkan,” tandasnya.

Penghargaan yang sangat membanggakan itu, kata dia diterima langsung Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil)MetawatiIkaWardhani,diPekanbaru. Menurut dia, Kota Malang masuk dalam salah satu dari 50 kabupaten atau kota yang berhasil mencapai target nasional. Sebab, mampumenerbitkanaktakelahiranbagianakusia0-18tahun.Walikota MalangHMochAnton,sangatmengapresiasipositifprestasiyang diraih dispendukcapil itu. (lil/nov)

METRO JATIM

berita metro www.beritametro.co.id

Eksploitasi Anak Dibongkar, 3 Orang Tua si Anak Jadi Tersangka

kilas

Dipaksa Bekerja Mulai Pagi hingga Sore

Empat Wanita PL Diciduk

MALANG (BM) – Hampir semua wilayah di Nusantara, sepertinya mengabaikan kasus eksploitasi anak, yang kerap memanfaatkan sejumlah anak di bawah umur bekerja di jalanan. Mulai jadi pengamen atau penjaja koran.

Kamis (25/8), anggota Polres Malang Kota mengungkap kasus eksploitasi anak tersebut.

Kapolres Malang Kota, AKBP Decky Hendarsono mengatakan pihaknya kini fokus melakukan penyelamatan anak di bawah umur. Polisi berhasil menangkap tiga pelaku eksploitasi tujuh orang anak.

Pelaku merupakan orang tua kandung dari anak yang selama

ini dipaksa untuk menjadi pengamen dan penjual koran di persimpangan jalan. “Dari tujuh orang anak tersebut, rata-rata masih usia sekolah, mereka berusia 8, 10 hingga 13 tahun,” terang Decky Hendarsono.

Tersangka yang diamankan adalah Kardi (46), Hasan (36), dan Maisyaroh (40). Ketiga tersangka eksploitasi anak di bawah umur itu merupakan warga Muharto, Kedungkandang Kota Malang.

“Saat anak-anak dipaksa bekerja di persimpangan jalan, orang tuanya menunggu di sudut jalan untuk mengawasi anaknya bekerja sejak sore hingga malam hari,” kata Decky.

Akibat perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan UU Perlindungan Anak pasal 88 junto 76i revisi dari UU 35 tahun 2014 dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.

“Ke depan, razia serupa akan terus kami lakukan untuk meminimalisir eksploitasi terhadap anak.Sebabkamimendugamasih banyak kasus serupa yang mengarah pada trafficking yang terjadi di Kota Malang,” paparnya.

Saat ini, anak yang dieksploitasi orang tua mereka itu berada di bawah pembinaan LSM yang peduli terhadap perlindungan perempuan dan anak. “Kami bekerjasama dengan LSM pemerhati anak untuk bisa mem-

ISTIMEWA

KEJAM: Kapolres Malang Kota AKBP Decky Hendarsono saat merilis tiga tersangka kasus eksploitasi anak.

bantu kelangsungan kehidupan anak tersebut,” tandasnya.

Selain bekerjasama dengan LSM, Polres Malang Kota juga berencana merealisasikan pro-

gram Save Our Children (SOC) yang dimotori Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) baik di polres maupun polsek. (bet/nov)

Dampak Proyek Jalan Tol, 811 Makam Akan Dipindah MAGETAN (BM) – Dampak pembangunan proyek jalan tol

Solo-Kertosono ruas NgawiKertosono, membuat ratusan

makam di Desa Sukowidi Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten

ISTIMEWA

SOSIALISASI GARAM BER-IODIUM Sejumlah pengepul barang bekas mengikuti pawai kampanye penggunaan garam ber-iodium di Banyuwangi, Kamis (25/8). Kampanye dengan tema ‘Tidak Asal Asin’ tersebut, sebagai upaya pemerintah Banyuwangi untuk mengkampanyekan pentingnya penggunaan garam ber-iodium bagi kesehatan.

PERWAKILAN

Magetan, terpaksa dipindahkan para ahli warisnya.

Ketua panitia pemindahan makam Sugiono, Kamis (25/8), mengatakan, sesuai hasil pendataan, total terdapat sekitar 811 makam yang akan dipindahkan.

“Makam tersebut dipindahkan ke sebuah lahan di desa setempat yang dijadikan sebagai lokasi makam baru,” terang Sugiono.

Menurut dia, setiap ahli waris akan mendapat ganti rugi. Nilai ganti rugi tergantung dari bahan pembuat makam. Berdasarkan nilai taksir, makam yang terbuat dari tanah dihargai Rp 2,5 juta. Sedangkan makam yang dibuat bangunan kijing dihargai Rp 3,3 juta.

Sugiono memprediksi proses pemindahan makam tersebut memerlukan waktu hingga 50 hari ke depan yang dimulai dari 25 Agustus lalu. “Diharapkan setelah proses pemindahan makam selesai, pembangunan

proyek jalan tol ruas NgawiKertosono di Magetan dapat berjalan lancar,” kata dia.

Seperti diketahui, jalan tol Solo-Kertosono ruas NgawiKertosono akan dibangun melintasi tiga Kabupaten, yakni Madiun, Magetan, dan Ngawi.

Adapun pengerjaannya dilakukan oleh PT Waskita Karya (Persero).

Terdapat ribuan bidang lahan di masing-masing kabupaten yang terdampak proyek pembangunan tersebut. Sebagian telah selesai dibebaskan dan sebagian lainnya masih dalam proses. Sementara, secara keseluruhan tol Solo-Kertosono merupakan bagian dari jalan tol Trans Jawa sepanjang 615 kilometer.

Proyek tersebut sempat mangkrak, namun pada pemerintahan Presiden Joko WidodoJusuf Kalla mulai dikebut agar selesai pada 2017 dan beroperasi pada 2018. (aja/nov)

SUMENEP (BM) – Ini kalau pemilik kafe nekat membuka usahanya, padahal melanggar Perda yang ditetapkan. Seperti yang dilakukan Kafe Ayu di Kabupaten Sumenep, yang kembali membuka usahanya.

Namun akibatnya, pihak yang berwajib dari tim gabungan yang akhirnya menggerebek kafe tersebut. Kamis (25/8), tim gabungan Polres Sumenep melakukan razia di kafe tersebut.

Hasilnya, sejumlah pengunjung kafe kedapatan menggelar pesta miras.

Bahkan, mereka juga didampingi empat cewek pemandu lagu (PL) atau purel di kafe tersebut. Operasi yang sejatinya untuk pemberantasan miras tersebut, langsung mengamankan empat cewek PL dan menyita 36 bir dan dua dos miras berbagai merek.

Empat cewek PL tersebut adalah RT (27), asal kepulauan Gayam Kecamatan Sepudi Sumenep, IF (21), asal Kabupaten Bangkalan dan DT (19) serta NR (19), keduanya asal Kabupaten Pamekasan.

“Empat wanita PL tersebut selanjutnya kami giring ke Mapolres Sumenep, untuk pemeriksaan lebih lanjut,’’ kata Kapolres Sumenep AKBP Rendra Radita Dewayana, melalui Kasubbag Humas AKP Hasanuddin, kemarin. (son/nov)

Penerbit LKS Sadisme Akui Salah MALANG (BM) – Penerbit buku lembar kerja siswa (LKS) yang bercerita sadis di Kabupaten Malang, akhirnya meminta maaf. PT JePe Press Media Utama selaku penerbit LKS Brilliant mengaku bersalah.

Hal ini, terkait materi LKS Bahasa Indonesia Kelas IV yang dianggap memuat materi sadisme. Kepala Divisi Redaksi PT JePe Press Utama Supolo Setyo Wibowo mengatakan, pihaknya siap menarik semua LKS tersebut. Bahkan pihaknya siap mengganti dengan LKS baru dengan materi yang berbeda.

“Kami mengaku bersalah dan meminta maaf kepada pihak yang dirugikan. Semua LKS akan kami tarik, dan diganti dengan buku baru,” terang Supolo, Kamis (25/8).

Terkait materi sadisme, Supolo mengaku tidak pernah direncanakan. Lolosnya materi tersebut karena ada kesalahan internal. Supolo menyebut, editor dan penulis buku tersebut telah menyalahi standar operasional yang diterapkan perusahaan. “Kami sudah mengambil tindakan internal. Editor dan penulis kami kenai sanksi. Khusus penulis sudah kami berhentikan,” tambah Supolo.

Pihak penerbit juga telah melakukan evaluasi internal. Diakui, materi tersebut tidak tepat untuk anak SD. Karena itu, PT JePe Press Utama akan menarik LKS dimulai dari Kecamatan Sumberpucung.

Marketing PT JePe Press Utama Cabang Kabupaten Malang, Bagus Priyambodo mengungkapkan, LKS Kelas IV tersebut telah terjual di seluruh Indonesia sebanyak 4.000 eksemplar. (son/nov)

Malang Raya: Aji A Haji (koord), M. Kholil, Agus Susanto; Iklan/Langganan: 081 333 4050 30

www.beritametro.co.id

JUMAT, 26 AGUSTUS 2016

Dispendukcapil Salahkan Pemohon Terkait Menipisnya Blanko dan Keterlambatan Proses Cetak e-KTP

SIDOARJO (BM) – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Sidoarjo terkesan malah menyalahkan masyarakat terkait keterlambatan proses cetak kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) akibat menipisnya blanko.

Kepala Seksi Administrasi Kependudukan Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo, Rudi Setiawan mengatakan, menipisnya blanko itu sebenarnya lebih disebabkan masyarakat banyak yang berubah-ubah biodatanya.

Banyak data yang salah sesudah dicetak, kemudian minta dilakukan pencetakan ulang.

“Seharusnya setelah dicetak itu data pribadinya sudah benar, kecuali kalau memang pindah tempat tinggal. Faktanya, banyak masyarakat yang mencetak ulang KTP lantaran namanya tidak sama dengan surat nikah atau surat lainnya,” katanya.

Pantauan di lapangan,

SIDOARJO (BM) - Puluhan petugas gabungan dari Satpol PP Pemkab Sidoarjo, TNI, Polri, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinpendukcapil) Kabupaten Sidoarjo, menggelar Operasi Yustisi di Jalan Pahlawan Sidoarjo, Kamis (25/8).

Sasaran operasi, ditujukan kepada setiap pengendara yang melintas di jalan utama Sidoarjo.

Mereka diperiksa kartu identitasnya, bagi yang tidak membawa KTP, langsung diminta menjalani sidang di tempat dan membayar denda maksima Rp 50 ribu, minimal Rp.30 ribu.

“Operasi yustisi digelar untuk memeriksa warga yang kedapatan tidak membawa kartu identitas. Selain itu, bagi warga yang diketahui memiliki KTP ganda, petugas akan langsung menarik salah satunya, ” kata

banyak warga yang belum bisa mengambil e-KTP miliknya meski sudah berbulan-bulan melakukan proses perekaman. “Saya sudah berulang kali menyakan. Jawabnya selalu sama, katanya masih belum,” ujar seorang pemohon e-KTP yang mengaku sudah lima bulan lebih menunggu selesainya pembuatan e-KTP miliknya, Kamis (25/8).

Rudi Setiawan mengakui, memang sedikit ada keterlabatan untuk proses cetak e-KTP yang disebabkan menipisnya persediaan blanko eKTP. “Sebagai salah satu solusinya, kami memberikan surat keterangan telah melakukan rekam e-KTP kepada pemohon yang sudah melakukan proses perekaman,” katanya.

Dijelaskan, saat ini persediaan blanko e-KTP yang dimilikinya memang sudah menipis. “Biasanya, kita baru minta kalau sudah benarbenar habis. Untuk saat ini, persediaan masih ada tapi

FOTO: BM/MUCHLIS

Siti Amanawati

sudah menipis,” katanya.

Menurut Rudi, keterlambatan pemenuhan blanko e-KTP yang diajukan dikarenakan saat ini masih dalam proses lelang. “Karena menipisnya persediaan itu, menjadikan tidak semua pemohon bisa langsung dicetakkan,” katanya.

Secara terpisah, Kepala Bidang Penyelenggaraan Kependudukan Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo, Siti Amanawati mengatakan, sebanyak 50 persen atau sekitar

separo dari pemohon e-KTP minta dilakukan proses cetak ulang akibat kesalahan penulisan pada bio data. Ironisnya lagi, ada sebagian pemohon yang juga beberapa kali perubahan pada bio datanya.

“Ke depan, mungkin kami akan memberlakukan kebijakan yang mengharuskan pemohon untuk melampirkan akta, ijazah, surat nikah untuk mencocokkan biodatanya terlebih dulu sebelum di-entry dan dilakukan proses cetak untuk e-KTP-nya,” ujar Siti.

Diakuinya, caranya itu sempat mendapat banyak penolakan dari pemohon karena dianggap mempersulit.

Banyak di antara pemohon yang mengeluh dengan kebijakan itu. Padahal, semua itu dilakukan juga demi kebaikan mereka sendiri,” katanya.

Soal banyaknya kesalahan penulisan pada biodata e-KTP, sempat pula disoroti sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) di

Puluhan Warga Terjaring Razia KTP

FOTO: BM/BUDIARIE

RAZIA KTP: Puluhan pengendara kendaraan yang melintas di Jalan Pahlawan terjaring razia KTP yang dilakukan petugas gabungan, Kamis (25/8). Mereka yang terbukti melanggar langsung dilakukan penindakan dengan diminta menjalani sidang di tempat dan membayar denda.

Oscar Basong, Kabid Penyuluhan dan Pengaduan Dispen-

dukcapil Kabupaten Sidoarjo.

Oscar Basong menjelas-

kan, dari temuan yang ada, rata-rata warga mengaku lupa

Kabupaten Sidoarjo. Terlebih, ketika Dispendukcapil justru membebankan kesalahan itu kepada pemohon yang dianggap kurang teliti saat mengisi bio data ketika mengajukan permohonan pembuatan eKTP. “Tidak bisa sepenuhnya kesalahan dibebankan kepada pemohon. Kalau cuma beberapa orang, mungkin tidak terlalu menjadi persoalan. Ini katanya, kesalahan itu sampai 50 persen dari seluruh jumlah pemilih. Malahan ada sebagian pemohon yang sampai beberapa kali melakukan perubahan. Sangat tidak masuk akal,” ujar seorang aktivis LSM. Aktivis LSM lainnya justru menyalahkan petugas Dispendukcapil atau kecamatan sendiri yang ceroboh sehingga sampai terjadi salah penulisan sebanyak itu. Menurut dia, soal keakurasian penulisan pada biodata sebenarnya bisa diantisipasi saat memeriksa berkas pemohon. (cls/udi)

membawa KTP. Beberapa di antaranya juga banyak mengaku masih memproses KTP terbarunya, Namun, ketika ditanya bukti pengurusan KTP tersebut, warga yang bersangkutan tidak bisa menunjukkan.

Dijelaskan Oscar, setiap pengurusan KTP, warga akan mendapatkan surat keterangan pengganti KTP sementara yang dikeluarkan oleh kecamatan setempat. “Harus ada surat keterangan yang dikeluarkan kecamatan. Aturannya seperti itu,” jelasnya.

Sementara itu, Sukma Andriana, mahasiswa yang saat itu juga terjaring Operasi Yustisi mengatakan, sebenarnya sudah mengurus KTP sejak 3 minggu lalu. Namun, hingga saat ini belum ada kejelasan.

“Saya sudah mengurusnya 3 minggu lalu,” ujarnya. (an/udi)

Berkas Lengkap, Sugeng Dipindah ke Medaeng

SIDOARJO (BM) - Tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo akhirnya melimpahkan tersangka Sugeng Mujiadi beserta barang bukti (Tahap II) ke Jaksa Penuntut Umum ( JPU) Kejari Sidoarjo. Pelimpahan itu dilakukan setelah tim yang diketuai Wido Utomo SH itu menyatakan berkas kasus mantan Direktur Utama (Dirut) PDAM Delta Tirta dalam dugaan korupsi pengadaan pipanisasi 10.000 sambungan rumah Tahun 2015 dinyatakan sudah lengkap (P21).

Untuk penuntutan, Kajari Sidoarjo HM. Sunarto SH, menunjuk Kepala Seksi Pidana Khusus Adi Harsanto sebagai ketua tim penuntut umum. Adi tidak sendirian dalam melakukan penuntutan

di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ( Tipikor). Mantan Kasi Pidsus Kejari Sumenep itu juga didampingi beberpa jaksa lain. “Dari tim penyidik juga ditunjuk sebagai penuntut umum,” ujarnya, Kamis (25/8).

Dilimpahkannya kasus dugaan korupsi pengadaan pipanisasi senilai Rp 8,9 miliar Tahun 2015 itu, kini kewenangan sepenuhnya ada di penuntut umum. Selain itu, status tersangka yang sebelumnya disandang Sugeng Mujiadi sekarang beralih menjadi terdakwa.

Begitupun dengan penahanan, JPU memindahkan Sugeng dari Lapas Kelas II A Sidoarjo ke Rutan Medaeng, Sidoarjo. “Kami pindahkan ke Rutan Medaeng untuk 20 hari ke depan,” ucap pria asal

FOTO: BM/MUCHLIS

HM. Sunarto SH

Kabupaten Bondowoso itu. Ia menjelaskan, pemindahan itu dilakukan untuk mempermudah proses penuntutan.

“Selain itu, kondisi Lapas Sidoarjo overload,” terangnya.

Pihaknya menargetkan, dalam waktu sepekan berkas Sugeng akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Ko-

rupsi. “Sepekan kami limpahkan ke pengadilan. Nanti jadwal sidangnya ditentukan pengadilan,” ungkapnya.

Meski demikian, hingga saat ini Sugeng Mujiadi masih enggan mengakui perbuatannya. Hak ingkar yang dilakukan Sugeng itu tidak dipermasalahkan penyidik. Sebab, penyidik sudah mengantongi alat maupun barang bukti untuk diungkap di pengadilan.

Menjelang dilimpahkannya ke penuntut umum, penyidik sempat menawarkan Justis Colaboration untuk menjadi pertimbangan tuntutan kepada Sugeng. Namun, Sugeng menolak tawaran penyidik. Ia masih kukuh pada pendirian jika tidak merasa bersalah.

Padahal, niatan baik penyidik itu supaya Sugeng

mengungkap kemana aliran kerugian negara yang cukup banyak itu. Kerugian kasus dugaan korupsi pipanisasi senilai 8,9 miliar itu cukup besar yakni senilai 2,8 miliar. Angka tersebut hasil dari audit Badan Pemeriksa Keungan dan Pembangunan Republik Indonesia.

Sementara itu, Tim Penasehat Hukum Sahrul Borman menyatakan, kliennya tidak bersalah dalam pengadaan pipanisasi yang dimenangkan CV Langgeng Jaya.

“Dalam pengadaan klien kami mengaku sesuai prosedur,” ucapnya.

Bahkan, Borman meyakini, dalam kasus ini bukan hanya kliennya saja tersangka.

Ia meyakini bakal ada tersangka lain. “Kami yakin akan ada tersangka lainnya,” pungkasnya. (an/cls/udi)

Jalan Penghubung Waru-Masjid Akbar Resmi Dibuka

SIDOARJO (BM) – Jalan Layang yang menghubungkan Waru dengan Masjid Al Akbar Surabaya (MAS) resmi dibuka.

Peresmiannya dilakukan Bupati Sidoarjo, H Saiful Ilah SH MHum, Kamis (25/8). Jalan layang ini merupakan hibah dari PT Surabaya Lingkar Mas (SLM) yang pembangunannya dimulai sejak Januari lalu.

Bupati Saiful Ilah selesainya melakukan peresmian mengatakan, masyarakat bisa memanfaatkan jalan tembus ini dengan baik. Dikatakan, dengan adanya jalan baru ini akses menuju Masjid Agung Surabaya akan semakin mudah. “Saya apresiasi pemanfaatan jalan lingkar Mas ini,” jelas bupati.

FOTO: BM/BUDIARIE

JALAN TEMBUS: Jalan tembus yang menghubungkan Waru dengan Masjid Al Akbar Surabaya (MAS) resmi dibuka. Peresmian jalan yang merupakan hibah dari PT Surabaya Lingkar Mas itu, dilakukan Bupati Sidoarjo, H Saiful Ilah, Kamis (25/8).

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga (BM) Kabupaten Sidoarjo, Sigit Setyawan mengatakan, jalan layang ini memiliki panjang 1,2 km dengan lebar jalan 10 meter. Dijelaskan pula, jalan ini menggunakan sistem rigid pavement (corcoran) dengan umur perencanaan kuat hingga 20 tahun.

“PT SLM mengajukan usulan mewujudkan jalan layang ini agar ada akses langsung dari Sidoarjo menuju Masjid Al Akbar dan kawasan Lingkar MAS tanpa harus melewati Jalan A Yani Surabaya. MoU dilakukan 14 Januari lalu dan hari ini diresmikan dan siap digunakan masyarakat,” kata Sigit. (an/udi)

DELTA SINGKAT

FOTO: BM/MUCHLIS

DIAMANKAN: Salah satu komplotan copet yang biasa mangkal dan beroperasi di Terminal Purabaya diamankan.

Sebelumnya, dia sempat dihajar pengunjung terminal hingga babak belur.

Copet Bungurasih Babak Belur Dimassa SIDOARJO (BM) – Seorang pelaku pencopetan yang beraksi di Terminal Purabaya (Bungurasih), Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo babak belur akibat dihakimi massa.

Pelaku pencopetan bernama Supriyanto (26), warga Kecamatan Rowokele, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, tertangkap pengunjung terminal saat melakukan aksinya.

Selanjutnya, pemuda pengangguran itu menjadi bulanbulanan hingga babak belur.

Kepala Unit (Kanit) Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Waru, Iptu Untoro mengatakan, pelaku yang saat ini ditahan di Polsek Waru dipergoki saat hendak mengambil handphone Abdul Rokhim (45), salah seorang pengunjung terminal asal Gresik yang saat itu sedang tertidur di ruang tunggu penumpang.

“Korban yang tiba-tiba terbangun dan tahu kalau handphone-nya akan diambil, langsung berteriak hingga mengundang perhatian pengunjung terminal lainnya.

Pelaku langsung ditangkap dan dipukuli,” katanya, Kamis (25/8).

Lebih lanjut dijelaskan Iptu Untoro, saat dilakukan pemeriksaan ternyata juga terungkap kalau pelaku merupakan komplotan pencopet yang selama ini sering mangkal dan beroperasi di Terminal Purabaya. “Polisi langsung melakukan pengembangan. Kita masih cari pelaku lain yang masuk dalam komplotan pelaku,” imbuhnya. (cls/udi)

Pemilik Stan Rest Area Tol Keberatan Penarikan Iuran SIDOARJO (BM) - Penarikan uang partisipasi yang dilakukan di Dusun Melati Desa Sidokepung, Kecamatan Buduran kepada sejumlah pemilik stan di Rest Area Tol Surabaya-Malang sempat menjadi polemik di antara beberapa warga.

Dengan berdalih, penarikan sudah menjadi kesepakatan warga, beberapa stan di lokasi rest area tol yang masuk wilayah Desa Sidokepung harus membayar iuran sebesar Rp 200 ribu setiap bulannya. Ironisnya, penetapan penarikan tanpa sepengatahuan Pemerintah Desa Sidokepung.

Salah satu warga, Anam, mengaku tidak pernah tahu kalau ada penarikan iuran pada stan di rest area tersebut. Bahkan, untuk sumbangan acara kampung mereka juga tidak pernah bayar.

Ditambahkan Anam, beberapa waktu lalu pada acara Agustusan di kampung, pemilik stan di rest area termasuk pom bensin juga tidak mau bayar partisipasi. ”Terpaksa akses jalan dari kampung menuju ke rest area kita tutup, barulah pengelolanya membayar partisipasi,” ungkapnya.

Penarikan iuran bulanan yang dilakukan warga tersebut berdasarkan kesepakatan warga yang dilakukan di Punden dengan dihadiri Ketua RW dan anggota BPD. “Ini kesepakatan warga lingkungan, jadi tidak ada hubungannya dengan pemerintah desa,” ujarnya.

Kepala Dusun Melati Desa Sidokepung, Saiful, dihubungi melalui selulernya membenarkan, dana partisipasi yang ditarik dari stan di rest area adalah kesepakatan warga sekitar sehingga tidak perlu melibatkan pemerintah desa. ”Penarikan ini sudah disepakati dan diputuskan warga. Pemerintah Desa Sidokepung tidak ikut-ikut dalam hal ini,” jelasnya. (cls/udi)

FOTO: BM/MUCHLIS

KEBERATAN: Jalan tembus menuju lokasi rest area Tol Surabaya-Malang yang belakangan menjadi polemik di antara warga..