Berita Metro 6 Oktober 2016

HARIAN PAGI TERBIT 12 HALAMAN

Iklan/ Langganan:

RP 3.500,-

5318686

www.beritametro.co.id

KAMIS, 6 OKTOBER 2016

Kontestasi Pilgub DKI

I INDEKS

Jaringan Utilitas Hambat Proyek Box Culvert BACA HALAMAN

03

Barry Callebaut Buka Pabrik di Gresik BACA HALAMAN

08

Ahok dalam Posisi Bahaya JAKARTA (BM) - Dua lembaga survei merilis elektabilitas pasangan cagub DKI petahana Ahok-Djarot terus menurun di awal Pilgub DKI 2017. Pasangan calon ini memiliki tingkat elektabilitas yang semakin berimbang, tak mendominasi lagi sebagaimana survei sebelumnya, sebelum masa pendaftaran pasangan calon (paslon).

Elektabilitas paslon berdasar survei LSI adalah: Ahok-Djarot 31,4%, Anies-Sandi 21,1%, Agus-Sylvi 19,3%. Sedangkan dalam survei Median: Ahok-Djarot34,2%, AniesSandiaga 25,4%, Agus-Sylviana 21,0%.

Ketua DPP Golkar Eni Saragih menilai hasil survei itu menjadi masukan berarti untuk tim Ahok-Djarot. “Kalau lihat survei kan trennya menurun, ini bahaya!

Harusnya Ahok dibandingkan dengan calon lain paling tidak harusnya lebih dari angka yang sekarang, tidak boleh turun,” ujar Eni Saragih, Rabu (5/10/2016).

Dalam survei LSI Denny JA elektabilitas

BM/PRIYOKO.

KONSOLIDASI: Bakal calon gubernur DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono, memberi keterangan pers, setelah acara konsolidasi kader dan relawan Partai Demokrat, di Is Plaza, Jakarta, Rabu (5/10).

Ahok-Djarot 31,4%, sementara di survei Median Ahok-Djarot 34,2%. Angka itu menjadi ancaman karena dua pasangan lain elektabilitasnya naik, yaitu AniesSandiaga dan Agus-Sylviana, padahal

keduanya belum lama tampil.

“Ahok sudah menjabat, semua kenal Ahok dan semua tahu Ahok-Djarot maju

Jessica Kumala Wongso

Jessica Dituntut 20 Tahun Penjara JAKARTA (BM) - Jessica Kumala Wongso, terdakwa dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin, dituntut 20 tahun penjara. Sidang pembacaan tuntutan itu digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (5/10/2016).

“Menjatuhkan pidana kepada Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess dengan pidana penjara selama 20 tahun dikurangi terdakwa selama masa tahanan terdakwa,” ujar Jaksa Meylany Wuwung membacakan surat tuntutan.

Jaksa menyebut, dari alat bukti berupa keterangan saksi, ahli, surat, dan terdakwa yang saling berkesesuaian, jaksa memeroleh fakta-fakta hukum yang tidak bisa disangkal kebenarannya. Fakta-fakta itu memenuhi tiga unsur dalam pembunuhan berencana, yakni disengaja, direncanakan, dan merampas nyawa orang lain.

Baca: Bermotif... Hal. 7

Baca: Agus... Hal. 7

FOTO: BM/ISTIMEWA

DEMO: Beberapa warga melakukan unjuk rasa terkait sengketa lahan Grand City Mall, Jl Gubeng Pojok Surabaya.

Awey: Lurah Keputih Antek Pakuwon BACA HALAMAN

BPN II Tanggapi Kasus Tanah Grand City

09

PENGGALIAN KUBURAN MASSAL

Penjagaan Lokasi PKL Taman Pinang Resahkan Warga BACA HALAMAN

Arkeolog membersihkan salah satu kerangka manusia saat penggalian kuburan massal korban Perang Saudara Spanyol di El Carmen, Valladolid. Penggalian yang dilakukan tim ARMH-Valladolid ini menemukan sekitar 200 mayat manusia. Menurut catatan sejarah Spanyol, lebih dari 100 ribu orang hilang dalam Perang Saudara.

SURABAYA (BM) – Sengketa tanah Grand City Mall kembali mencuat ke permukaan, setelah ahli waris dari Mohammad Almahrabi (Alm) yang diwakili Hj Nuraini menggugat kepemilikan tanah yang diakui sebagai miliknya tersebut. Sebelumnya, ia sempat melakukan aksi unjuk rasa di depan Grand City Mall yang berlokasi di Jl Gubeng Pojok Surabaya. Bahkan sempat pula melabrak Kantor BPN II Surabaya.

Baca: Dipinjam... Hal. 7

12

Program Pesugihan ala Dimas Kanjeng

Jika Tak Terbukti, Uang Dikembalikan 100 Persen Dimas Kanjeng Taat Pribadi telah ditangkap tim Polda Jatim, pada hari Kamis (22/9). Pasca penangkapan tersebut, berbagai cerita bermunculan ke publik. Di antaranya adalah upaya mencari tahu ‘kesaktian’ dan ‘karomah’ yang dimiliki sang raja bergelar Sri Raja Rajasa Nagara ini. Agaknya, apa yang digembar-gemborkan akan kehebatannya itu, tak menunjukkan kebenaran alias palsu belaka. Dari beberapa kesaksian para muridnya, semakin jelas, bahwa yang dilakukan Dimas Kanjeng adalah modus-modus penipuan dengan iming-iming memberikan kekayaan secara instan.

Ahok dalam Posisi Bahaya Kerja keras, jangan omdo..

Jessica Dituntut 20 Tahun Penjara Semoga lekas terkuak kebenaran..

Seseorang yang mengaku bernama Sri Astuti meninggalkan sebuah komentar di bawah berita tentang Dimas Kanjeng Taat Pribadi di sebuah situs online. Berita yang terbit

19 Februari 2016 itu berjudul “Setelah Menobatkan Diri Jadi Raja, Dimas Kanjeng Lantik Para Sultan Agung Bawahanya.”

Sri Astuti, nama akun netizen

itu, menuliskan komentarnya pada 28 Agustus 2016. Dia menuliskan testimoni mengenai dana gaib Taat Pribadi serta menawarkan program pesugihan serupa berikut nomor telponnya. Namun ketika dihubungi Selasa, 4 Oktober 2016, nomor itu sudah tidak aktif.

“Dulu saya orang yang sangat susah, selalu dihina dan dicaci maki oleh saudara sendiri dan orang lain, sangat sedih,” begitu kalimat pertama yang ditulis akun Sri Astuti, di SrandiL.com.

“Namun hidup saya berubah Baca: Syarat... Hal. 7

BENDA PUSAKA: Uang, emas batangan dan benda pusaka palsu yang disita dari rumah Almarhum Najemiah salah satu pengikut ajaran Kanjeng Dimas Taat Pribadi di Makassar, 4 Oktober 2016.

PRAKIRAAN CUACA

SPIRIT

SURABAYA

JAKARTA

DENPASAR

YOGYAKARTA

BERAWAN Suhu 26 - 34°C

BERAWAN TEBAL Suhu 26 - 32°C

BERAWAN Suhu 25 - 31°C

BERAWAN TEBAL Suhu 24 - 32 °C

Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah Ɵdak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

- Soekarno -

2 POLHUKAM

berita metro www.beritametro.co.id

KAMIS, 6 OKTOBER 2016

PROBOLINGGO(BM)-Penyidik Ditreskrimum Polda Jatim menyita lima unit mobil dan rumah milik pimpinan Padepokan “DimasKanjeng”diDesaWangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, JawaTimur.

“Kelima mobil yang kami sita dan ada salah satu mobil yang memang sudah lama kami cari keberadaannya, yakni mobil panther yang dugaannya dibuat untuktransaksidanmenyimpanberkas,” tegas Kasubdit I/ Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Cecep Ibrahim di Probolinggo, Rabu.

Aset berupa mobil yang dimiliki oleh Taat Pribadi itu terdiri atas Mitsubishi Pajero Sport, Honda Civic, Isuzu Panther dan Nissan serta Toyota Agya. “Kelima mobil aset tersebut disita Polda Jatim dalam posisi bersebelahan di utara aula putri Padepokan Dimas Kanjeng,” jelasnya.

Ia menambahkan mobil Panther Nopol P-1022-G itu ditemukan di depan kantor Yayasan Padepokan Dimas Kanjeng. Tak hanya mobil yang diberi “police line”, namun rumah utama Taat Pribadi yang juga merupakan asset tersangka disita negara.

Bahkan, sejumlah hewan di dalam ruang Fitnes Center yang antara lain adalah kucing jenis anggora yang diletakkan di dalam 15 kandang di ruangan yang berukuran 5 x 10 meter itu juga disegel.

Selain itu, ada ikan koi dan ikan louhan yang diduga merupakan peliharaan Taat Pribadi serta landak albino juga sudah diberi garis segel. Ruangan yang didesain sederhana dengan warna kuning itu mirip kebun binatang mini.

Menurut salah satu pekerja, Amir, sejumlah hewan yang ada

ISTIMEWA

Mobil dan Rumah Taat Disita

DISEGEL: Petugas sedang menyegel mobil yang disita sebagai aset Taat Pribadi, Rabu kemarin.

di ruangan itu merupakan mahar dari pengikut Padepokan Dimas Kanjeng. “Hewan-hewan itu pernah ada yang membawa itu seseorang yang pelat nomor mobilnya Z, tapi saya tidak tahu,” kata pekerja di Padepokan itu.

Sebelumnya, polisi telah menggerebek padepokan itu (22/

9) dan membawa pemiliknya, Taat Pribadi, ke tahanan Mapolda Jatim, lalu polisi juga telah menangkap pelaku pembunuhan pengikut padepokan itu atas perintah Taat Pribadi.

Taat Pribadi pengasuh padepokan Dimas Kanjeng, saat ini masih menjalani pemeriksaan

terkait kasus penipuan, dengan modus penggandaan uang secara goib, dan pemeriksaan atas dugaan pembunuhan.

Sementara itu, penyidik Ditreskrimum Polda Jatim terus memburu harta kekayaan milik Taat Pribadi. Penyidikmenjerat Taat dengan pasal TPPU. Salah satu yang menjadi fokus penyidik adalah uang sebesar dua triliun yang diduga dibawa orang bernama Dofir atasan Taat Pribadi, serta Dodik yang diketahui sebagai orang kepercayaanTaat.

Kasubdit Keamanan Negara Ditreskrimum, AKBP Cecep Ibrahim, menyatakan, penyidik akan terus memburu dan mendata aset milik Taat Pribadi yang diduga tersebar di luar Kabupaten Probolinggo. “Kita sedang mendata dan akan memburur aset milik tersangka,” ujar AKBP Cecep. (ana/bjt/nii)

Dua Tersangka yang Kabur Akhirnya Dibekuk SURABAYA (BM) - Dua tersangka pengedar narkoba yang sempatkaburdalampenggerebekan di Wisma Leces Jalan Cimanuk No. 31 Surabaya, Sabtu lalu, akhirnya ditangkap polisi.

Satuan Reserse Narkoba PolrestabesSurabayamenangkapM. Hajir (35) warga Jl.Dukuh Pakis dan Hengky Purnomo (36) warga Jl. Kupang Panjaan, Selasa.

Selain itu, petugas juga berhasil mengamankan enam gadis di bawah umur yang diperbudak oleh tersangka dalam bisnis narkoba.

Kasat Narkoba, AKBP Dony Adityawarman, mengatakan awalnya petugas menemukan korban FN (15) dan tiga rekannya, BL (16), DN (16), dan DH (17) ketika penggerebekan di kamar 101-102 bersama dua orang dewasa yakni Budianto (26) warga Jl. Dukuh Pakis dan satu orang lagi Yulianto (DPO) yang kabur saat petugas datang.

“Dari keterangan tersangka BD, kami berhasil melacak tiga korban lagi yang selama ini

diperalat untuk mengedarkan narkoba,” ujarnya.

Dari ketiga gadis belia itu petugas berhasil menangkap dua penyuplai sabu-sabu jaringanYulianto.

Dony mengatakan, para tersangka mengakui jika satu bulan ini tengah menyiapkan para perempuan di bawah umur untuk dijadikan kurir narkoba.

Wisma Leces menjadi base camp mereka, anak-anak juga dicekoki sabu hampir setiap hari. “Langkah selanjutnya, para korban akan dilakukan rehabilitasi,” katanya.

FN (16), salah satu korban mengaku jika sebelum mengenal tersangka Budi danYulianto, dia sudah pernah mengonsumsi sabu. Siswi kelas 2 SMA ini juga mengaku sudah setahun mengkonsumsi barang haram tersebut. “Sudah pernah pakai sabu, ketagihan dan akhirnya mau diajak ke wisma itu,” katanya di depan polisi.

Dari penggerebekan dan pengembangan kasus ini, petu-

gas berhasil mengamankan 10 poket sabu dengan berat kurang lebih 16,43 gram, 4 buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu dengan berat 5,6 gram, 1 butir pil warna putih merk

Resochin 250 gram, 3 buah bong, 1 timbangan elektrik, 2 pipet kaca, 2 skop dari sedotan, 1 plastik klip, 6 buah HP, 2 buah dompet serta uang tunai senilai Rp 500 ribu.

perdata kasus penggunaan vaksin palsu di RS St Elisabeth Bekasi kepada Pengadilan Negeri Bekasi dengan tergugat sebanyak delapan pihak,” kata kuasa hukum keluarga pasien, Hudson Markiano Hutapea, di Bekasi, Rabu (5/10).

ISTIMEWA

DIGUGAT: RS St Elisabeth akhirnya digugat keluarga pasien yangb menjadi korban vaksin palsu di RS tersebut.

Content Porno Dimasukkan Manual JAKARTA (BM) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Republik Indonesia, Rudiantara, mengatakan penayangan video porno di “videotron” di dekat Kantor Wali Kota Jakarta Selatan bukan menggunakan jaringan internet.

“Itu orang masukkan ‘file’ (data). Jadi bukan lewat internet.

Mungkin orang unduh ‘file’-nya dari internet, tapi saat memasukkan itu tidak menggunakan jaringan internet,” ujar Rudiantara, di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan data video itu dimasukkan secara manual ke videotron itu. Saat ini, pihak kepolisian melakukan penyidikan atas peristiwa itu. “Itu ditangani polisi,” ucapnya.

Rudiantara berharap kejadian penayangan video porno di videotron itu tidak terjadi lagi dan pelaku penayangan video porno itu segera menpertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Sebelumnya, Petugas Polda Metro Jaya meringkus pelaku yang menayangkan film porno pada layar videotron di kawasan Jalan Pangeran Antasari Jakarta Selatan berinisial SAR (24). “Pelaku ditangkap di sekitar Senopati Jakarta Selatan siang (Selasa, 4/10) tadi,” kata Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi M Iriawan di Jakarta.

Tersangka SAR dijerat Pasal 282 KUHP tentang tindakan asusila dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). (ana/nii)

Tangki Tando SPBU Meledak

Tersangkanya akan dijerat pasal 114, 112 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. (ssn/nii)

SURABAYA (BM) – Sebuah Tangki tandon bahan bakar minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) nomor 54.60262 di Jalan Wiyung, Surabaya, Rabu (5/ 10) kemarin meledak. Tangki tendon itu sengaja dikosongkan dan meledak, sebenarnya akan diisi produk lain.

Sebelumnya tangki tandon BBM SPBU Wiyung tersebut berisi premium. Rencananya akan diganti isinya dengan pertalite, pertamak atau pertamak turbo yang baru dilaunching, masih belum diketahui pasti.

Pasca terjadi ledakan di SPBU Wiyung tersebut, sementara ini SPBU masih ditutup, dan belum bisa melayani pembelian.

“Kebetulan yang meledak itu tangki tandon kosong. Dari keterangan teknisi SPBU, tangki tandon itu meledak karena penguapan di dalam tandon,” kata Kompol Hariyono Kapolsek Wiyung, Rabu (5/10). “Ledakan di sebuah tandon BBM yang kosong di SPBU Wiyung sebelah Barat. Kita langsung datangi lokasi karena posisinya juga dekat dengan PolsekWiyung. Dari ledakan itu ada paving di sekitar tandon yang terlempar mengenai genteng dua rumah hingga pecah. Kemudian dua rumah lainnya dindingnya retak karena getaran ledakan itu,” ujarnya.

Tidak ada api, sehingga tidak sampai terjadi kebakaran.

“Sementara itu korban manusia nihil, dan hanya kerugian material,” kata Kapolsek Wiyung. ( ssn/nii)

Perampok Bersenjata Tewas ISTIMEWA

DIRILIS: Tiga tersangka pengedar narkoba yang memperalat 6 gadis di bawah umur sebagai kurir sedang dirilis di Mapolrestabes Surabaya.

Keluarga Korban Vaksin Palsu Gugat RS St Elisabeth BEKASI (BM) - Sebanyak 12 keluarga pasien Rumah Sakit St Elisabeth Bekasi, Jawa Barat, mengajukan ganti rugi materi dan imateri total sebesar Rp50 miliar atas kerugian penggunaan vaksin palsu. “Kami resmi mendaftarkan gugatan

kilas

Sebanyak 12 keluarga pasien tersebut resmi mengajukan gugatan hukum perdata nomor 527/pdf.6.2016.PN-BKS dengan menggugat sejumlah pihak terkait peredaran vaksin palsu.

Delapan pihak yang digugat di antaranya Yayasan RS St Elisabeth, CV Azka Medical selaku distributor vaksin palsu, Dokter AntoniusYudianto selaku Direktur Utama RS St Elisabeth, Dokter St Elisabeth Bekasi Fianna Heronique, Dokter St Elisabeth Bekasi Abdul Haris Thayeb, Kementerian Kesehatan, Kepala Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Menurut dia, total ganti rugi tersebut diajukan pihaknya kepada tergugat dengan rincian kerugian imateri Rp 50 miliar sebagai kompensasi asuransi kesehatan selama pasien hidup dan tambahan kerugian materi

Rp 50 juta berdasarkan biaya pelayanan vaksinasi yang ditanggung orang tua.

“Kami sudah cek laboratorium bahwa ke-12 anak yang kita advokasi ini tidak memiliki kekebalan tubuh akibat vaksin pendiacel yang disuntikan pihak RS St Elisabeth Bekasi ternyata palsu. Otomatis harus ada kompensasi asuransi selama anak itu hidup dari efek samping vaksin palsu yang sewaktu-waktu muncul,” katanya.

Menurut dia, selama menjalani pelayanan vaksin di rumah sakit tersebut, rata-rata orang tua menghabiskan uang ratusan ribu bahkan jutaan rupiah, jika ditotal mencapai Rp50 juta.

Dikatakan Hudson, dari total 125 pasien yang terkontaminasi vaksin palsu di RS St Elisabeth Bekasi, hanya sepuluh di antaranya yang mengajukan gugatan di tambah dua keluar-

ga pasien dari rumah sakit lain.

“Sebagain besar memilih untuk tidak menggugat dengan beragam alasan, hanya 12 saja yang kita advokasi,” katanya.

Mengaku Siap Terpisah, pihak RS St Elisabeth Kota Bekasi mengaku siap menghadapi gugatan perdata dari 12 pasiennya yang merasa dirugikan dengan peredaran vaksin palsu. “Kami siap menghadapi gugatan keluarga para pasien yang terpapar vaksin palsu di rumah sakit kami,” kata Kuasa Hukum Rumah Sakit St Elisabeth Bekasi, Azaz Tigor Nainggolan, kemarin.

Menurut dia, polemik seputar vaksin palsu ini lebih baik diselesaikan melalui jalur hukum.

“Lebih bagus diselesaikan di pengadilan, apapun putusan pengadilan harus dipatuhi semua pihak,” katanya. (ant/nii)

BEKASI (BM) - Aparat Kepolisian Sektor Pondokgede Kota Bekasi, Jawa Barat, menembak mati seorang pelaku perampokan bersenjata api yang tengah beraksi di sebuah rumah kosong di kawasan Jatiwaringin, Rabu sore.

“Anggota Reskrim Polsek Pondokgede mendapat informasi ada pelaku perampokan sedang beraksi di sebuah rumah kosong di Jalan Wadas, tidak jauh dari Pos Polisi Jatiwaringin, Pondokgede sore tadi,” kata Kapolsek Pondokgede Kompol Sukadi di Bekasi.

Menurut dia, pelaku tersebut berjumlah empat orang, sebanyak dua di antaranya dipergoki oleh petugas Babinkamtibmas setempat.

Menurut Sukadi, para pelaku diketahui kerap beraksi di rumah kosong dan menjarah sejumlah barang korbannya berupa sepeda motor yang terparkir di dalam dan barangbarang berharga yang ada di dalam rumah. “Pelaku tidak segan-segan menyakiti korbannya dengan senjata api kalau melawan,” katanya.

Saat hendak ditangkap, salah satu pelaku, Marparindo, melawan petugas dengan mengambil senjata api rakitan jenis FN. “Karena melawan, anggota di lapangan langsung melakukan tindakan tegas terukur dengan menembaknya,” katanya.

Menurut dia, kasus ini terungkap saat anggota Bhabinkamtibmas Polsek Pondokgede memergoki kawanan perampok yang sedang menyatroni rumah kosong milik warga.

Saat itu salah satu pelaku berhasil meloncat pagar, sedangkan satu pelaku lagi tidak bisa kabur. Pelaku yang tidak bisa kabur, kemudian mengeluarkan senjata api jenis FN dari pinggang belakangnya. Dengan sigap, anggota di lapangan langsung melepas satu proyektil hingga menembus dada sebelah kanan. “Pelaku langsung tewas di lokasi. Dua pelaku yang berada di luar berhasil kabur, sedangkan satu pelaku yang meloncat pagar diamankan warga,” katanya. (ana/nii)

Peringatan HUT ke-71 TNI di Surabaya

Drama Kolosal Radio Bung Tomo Digelar di Makodam V/Brawijaya Sederhana tetapi sarat makna. Ungkapan itu mungkin tepat menggambarkan gelar upacara HUT ke-71 Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dipusatkan di Lapangan Makodam V/Brawijaya Surabaya, Jatim, Rabu (5/10) kemarin.

PERJUANGAN yang mengisahkan tentang radio BungTomo ditampilkandalamsebuahdrama kolosal yang digelar dalam rangkaian HUT kali ini. “Radio Bung Tomo yang berpusat di Jalan Mawar 10 Surabaya tak bisa lepas darisejarahperjuangan‘Arek-Arek Suroboyo’ sehingga jangan sampai terlupakan,” ujar sutradara drama kolosal, Taufik Monyong, ditemuiusaipenampilan.

Dalam drama yang melibatkan 1.200 pemain, termasuk putra kandung Bung Tomo, Bambang Sulistomo itu, menceritakan usai Indonesia menyatakan kemerdekaannya, kemudian da-

tang tentara sekutu di Surabaya hingga terbunuhnya Jenderal Mallaby di “Kota Pahlawan”.

Selama sekitar sejam, drama diselingi dengan pekikan pidato Bung Tomo tersebut, mampu membuat decak kagum sejumlah jenderal dan pejabat pemerintahan yang hadir.

Mayjen TNI I Made Sukadana, Pangdam V Brawijaya, menyampaikan pada peringatan HUT TNI kali ini tidak secara terpusat menampilkan defile dan demonstrasi prajurit maupun alutsisa TNI, tapi di tingkat daerah secara sederhana.

Kendati demikian, kata dia,

diharapkan tidak mengurangi makna dan kemeriahan peringatan itu sendiri karena hakikatnya merupakan salah satu bentuk laporan pertanggungjawaban TNI kepada rakyat. “Kepada rakyat harus ditunjukkan pembangunan kekuatan TNI yang telah dilaksanakan, khusus-

nya pada tahun anggaran 2016,” kata jenderal bintang dua ini.

Luar Biasa Upacara ini melibatkan 1 Batalyon prajurit Korps Marinir TNI AL, 1 Kompi Korsik gabungan TNI, Batalyon upacara 1 (Kompi Pamen TNI dan Kompi

BM/MADJI

DRAMA KOLOSAL: Peringatan HUT ke-71 TNI di Makodam V Brawijaya diwarnai dengan drama kolosal mengisahkan Radio Bung Tomo, kemarin.

Pama TNI), Batalyon upacara 2 ( 1 Kompi Pom TNI, 1 Kompi Wan TNI dan 1 Kompi TARUNA AAL), 1 Brigade upacara TNI AD (Yonif 500 /R, Yonif 512/Merabunta dan Yon Arhanudse-8), Brigade upacaraTNI AL ( 1 Batalyon Pelaut, 1 Batalyon Gabungan (Kodiklatal, AAL, Lantamal V, Satlinlamil dan 1 Batalyon Marinir), 1 Brigade upacara gabungan (1 Batalyon TNI AU, 1 Batalyon POLRI dan 1 Kompi Pegawai Negeri Sipil) tersebut bertindak selaku Inspektur Upacara Komandan Garnisun Tetap III/Surabaya Mayor Jenderal TNI I Made Sukadana, S.I.P dengan Komandan Upacara Kolonel Sus Wahyudi Purnomo yang sehari-hari menjabat sebagai Kepala Seksi Keamanan dan Pertahanan Pangkalan Lanud Surabaya.

Kegiatan diawali dengan Upacara Parade, Pengucapan Sapta Marga, penyematan Satya Lencana Kesetiaan 24 tahun, 16 tahun dan 8 tahun kepada perwakilan prajurit dari ketiga Angkatan dan Amanat Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang dibacakan oleh Inspektur Upacara.

Usai Upacara parade dilanjutkan drama kolosal yang melibatkan 1.200 pemain, termasuk putra kandung Bung Tomo, Bambang Sulistomo itu. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pemotongan Tumpeng yang dilakukan oleh Komandan Gartap-III Surabaya, Kasarmatim dan Danlanud Abdul Rachman Saleh, potongan tumpeng diberikan kepada perwakilan prajurit dari ketiga Angkatan.

Ramah Tamah merupakan

rangkaian penutup pada Peringatan HUT ke-71 Tentara NasioaI Indonesia tahun 2016 di Markas Komando Daerah Militer V/ Brawijaya, Surabaya.

Pada kesempatan tersebut, tampak Gubernur Jawa Timur Soekarwo beserta istri, Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf beserta istri, Ketua DPRD Jatim Abdul Halim Iskandar beserta istri, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Kapolda Jatim Irjen Pol Anton Setiadji dan sejumlah pejabat di jajaran TNI lainnya.

“Luar biasa apa yang ditampilkan, dan ini merupakan bentuk pengingat kita agar jangan sekalisekali melupakan sejarah. Bisa dilihatbagaimanaperjuanganPahlawan yang merelakan nyawanya mempertahankan kemerdekaan Indonesia,” kata Wagub Jatim SaifullahYusuf. (ant/ssn/nii)

SURABAYA 03

berita metro www.beritametro.co.id

KAMIS, 6 OKTOBER 2016

Buntut Pelaksanaan Alih Kelola SMA/SMK

kilas

Komisi D Minta Pemkot Tahan Bopda SURABAYA (BM) - Alih kelola pendidikan menengah SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi secara resmi dilakukan per 30 September lalu. Namun, kejelasan terkait anggaran hingga saat ini masih menjadi perdebatan. Khususnya terkait anggaran yang bersumber dari APBD kabupaten/kota.

Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Agustin Poliana, mengatakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengatur proses pelimpahan personel, sarana prasarana dan dokumentasi (P2D) maksimal awal Oktober ini. Namun, terkait pembiayaan baru terjadi pelimpahan wewenang pada 1 Januari 2017 mendatang. Sayangnya, hal tersebut hanya diatur dalam Surat Edaran (SE) Mendagri.

“SE itu kadang menjebak.

Kekuatan hukumnya tidak pasti. Karena itu, kita akan melakukan kajian bersama apakah diperbolehkan pemerintah kota mengeluarkan anggaran untuk

SMA/SMK pada triwulan IV ini,” kata Agustin, Rabu (5/9).

Selama belum ada payung hukumyangjelasdankuat,pihaknya memintaPemkotSurabayamenahan sementara anggaran yang dialokasikan untuk SMA/SMK.TermasukBantuanOperasionalPendidikan Daerah (Bopda).

Lebih lanjut Agustin menerangkan, untuk mengetahui kejelasan tersebut, DPRD akan melakukan kajian bersama Bappeko Surabaya, Asisten IV, Dinas Pendidikan, Kejaksaan, dan aparat hukum lainnya. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir risiko di kemudian hari. Sebab, secara faktual pengelolaan pendidikan menengah sejatinya telah menjadi urusan wajib pemerintah provinsi.

“Situasinya memang sekarang masih stagnan. Tapi kita terus berusaha agar nasib pendidikan menengah ini jelas dan tidak terganggu sambil menunggu hasil dari keputusan MK (Mahkamah Konstitusi),” terang Agustin.

BM/MADJI

Agustin Poliana

Langkah ini, kata dia, diharapkan bisa segera menemukan kepastian dalam waktu dekat. Sebab tidak hanya Bopda, nasib Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai TidakTetap (PTT) di sekolah yang selama ini digaji menggunakan APBD Surabaya juga akan dilakukan kajian. “Mudah-mudahan dua hari ini sudah ada keputusan terkait itu,” terangnya.

Kepala Dispendik Surabaya, Ikhsan, menambahkan, angga-

ran yang berasal dari APBD untuk penyelenggaraan pendidikan SMA/SMK tidak hanya Bopda. Melainkan juga gaji GTTPTT di sekolah, tunjangan kinerja guru PNS dan transport guru swasta non PNS. Dalam hitungan sederhana, pengeluaran APBD untuk gaji GTT-PTT Surabaya yang mencapai 1.000 orang bisa mencapai Rp 3 miliar per bulan. Otomatis untuk triwulan IV ini membutuhkan

sekitar Rp 9 miliar untuk gaji GTT-PTT saja. “Itu jika dihitung per bulannya Rp 3 juta. Padahal kalau melihat ukuran gaji GTTPTT kita mengikuti UMK bisa lebih dari itu,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Dindik Jatim, Saiful Rachman, menuturkan, kejelasan terkait pelimpahan wewenang telah diatur oleh Kemendagri. Pada masa transisi di triwulan IV ini, Saiful mengaku belum terjadi pelimpahan secara keseluruhan.“Yang dilimpahkan baru P2D. Pembiayaan baru Januari dan itu sudah jelas. Sekarang kita baru mengelola aset dan man-nya, belum dengan money,” kata Saiful.

Terkait hal ini, Saiful berharap daerah tidak perlu khawatir terkait aturan yang sebenarnya sudah jelas. Dengan demikian, pembiayaan selama tiga bulan terakhir tetap menggunakan anggaran dari APBD kabupaten/ kota. “Baru nanti setelah 1 Januari itu provinsi yang akan membiayai,” tandasnya. (sdp/nii)

BM/MADJI

POTONG TUMPENG Panglima Kodam V/Brawijaya Mayor Jenderal I Made Sukadana memotong tumpeng dalam acara HUT ke-71 TNI di lapangan Makodam V Brawijaya Surabaya, Rabu (5/10) kemarin.

Jaringan Utilitas Hambat Proyek Box Culvert SURABAYA (BM) – Kalangan DPRD Surabaya menilai koordinasi pemerintah kota dengan BUMN yang bergerak dalam jaringan utilitas, seperti PLN, Telkom, Perusahaan Gas Negara dan PDAM, masih lemah.

Pasalnya, hingga kini sedikitnya pengerjaan 8 proyek pembangunan box culvert dan pedestrian terkendala oleh tersendatnya proses pemindahan jarin-

gan utilitas yang ada di sekitar kawasan tersebut.

Anggota Komisi C Bidang Pembangunan,Vinsensius Awey, mengatakan, kalangan dewan memfasilitasi pertemuan antara pemerintah kota dengan instansi jaringan utilitas, karena pihaknya mendapat keluhan masyarakat, akibat banyak proyek mangkrak yang mengganggu arus lalu lintas maupun dikha-

BM/MADJI

JEMUR NGAWINAN. Proyek box culvert terkendala jaringan utilitas, seperti di kawasan Jemur Ngawinan ini. Foto diambil Rabu kemarin.

watirkan menimbulkan banjir.

“Ini kan memasuki musim penghujan, jika tak selesai bisa banjir, macet dan sebagainya,” terangnya. Rabu (5/10).

Politisi Partai Nasdem ini mengungkapkan, jaringan utilitas yang tertanam, sebagian besar kendala pengerjaan proyek diakibatkan oleh jaringan PLN. Namun demikian, ia menyayangkan parahnya komunikasi dan koordinasi antar instansi plat merah, sehingga mengakibatkan proyek tak segera selesai. “Dari pertemuan pertama hingga kedua ini, isinya saling lempar satu sama lain.Yang satu sudah terima surat, yang lain belum, kemudian yang satu sudah koordinasi, lainnya belum,” ungkapnya Awey menegaskan, pada 2017, setelah APBD disahkan, hendaknya pemerintah kota segera mengajak duduk bersama instansi jaringan utilitas guna membahas program kerja yang

akan dilaksanakan. Agar, instansi terkait sudah menyiapkan anggaran untuk pemindahan utilitasnya. “Jadi nanti sudah tidak ada lagi alasan kekurangan anggaran, kemudian belum ada persetujuan. Ini konyol,” katanya.

Hal senada diungkapkan anggota komisi C DPRD Surabaya, Agung Prasodjo , ia menegaskan mangkraknya sejumlah proyek box culvert akibat perencanaan pemerintah kota yang lemah. “Jika jalan, pasti gak ada persoalan-persoalan yang muncul. Misal jalan macet dan sebagainya,” ujarnya.

Menanggapi pernyataan kalangan dewan, Ridlo NoorWahab, Kabid Penguji dan Pengawasan Dinas PU Bina Marga dan Pematusan mengakui, bahwa ada beberapakendaladalampengerjaan proyek pembangunan. Selain kondisi jaringan utilitas yang sudah eksisting, sejak tahun 2015, keluar Perwali yang mengatur pemindahan jaringan utilitas

menjadi tanggung jawab instansi terkait. “Dengan fasilitas Komisi C ini, ke depan (instansi jaringan utilitas ) sudah bisa mempersiapkan diri bagaimana membangun kota,” terangnya Beberapa proyek pembangunan yang terkendala, di antaranya berada di kawasan Arif Rahman Hakim, Sidotopo Wetan, Ngagel, Prapen, Indrapura, serta bundaran dlog. “Di bundaran dolog soal saluran sudah tersambung, hanya pelebaran belum bisa karena Dolog masih izin ke Dolog pusat,” pungkasnya.

Ridlo mengakui, dengan mangkraknya pembanguan frontage road di bundaran Dolog mengakibatkan kemacetan di sekitar kawasan itu. DPUPMB telah berupaya melakukan komunikasi dengan Dolog kurang lebih hingga 2 tahun, namun hingga kini belum ada titik terang penyelesaian soal penyiapan lahan yang akan digunakan untuk froantage road. (dji/nii)

BM/SULUH DWI PRIAMBUDI

BERI PENGHARGAAN: Rektor ITS Prof Joni Hermana (empat dari kanan) bersama Ketua Ikoma Arief Roesma (tengah) serta tim Spektronics dan Sapu Angin.

Ikoma ITS Beri Reward SURABAYA (BM) - Mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya tak henti-hentinya memberikan prestasi membanggakan, baik di kancah nasional maupun internasional. Salah staunya prestasi yang baru saja diukir tim Spektronics yang berlaga di Australia dan Sapu Angin Speed yang berlaga di Jepang, beberapa waktu lalu.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi-prestasi tersebut, Ikatan Orang Tua Mahasiswa (Ikoma) ITS pun memberikan reward bagi kedua tim ITS, Rabu (5/10). “Waktu berangkat dulu saya sudah ngomong, nanti kalau berhasil jadi juara, uang sakunya akan saya tambahi,” tutur Ir HZ Arief Roesman, Ketua Ikoma ITS, saat memberikan sambutan dalam seremoni pemberian reward kepada Tim Spektronics dan Sapu Angin di Gedung Rektorat ITS. Menurutnya, reward yang diberikan tersebut sebagai salah satu bentuk apresiasi prestasi yang didulang para mahasiswa.

“Awalnya saya mau kasih uang saku tambahan. Tapi mengingat ke depan butuh pembinaan, jadi dana yang akan saya berikan adalah dana pembinaan,” ungkapnya.

Sebagai apresiasinya, Ikoma memberikan bantuan dana sebesar Rp 12,5 juta kepada masing-masing tim.“Terserah mau buat apa. Mau dibagikan silakan, mau untuk pembinaan juga silakan. Tapi sebagai orang tua, saya ingin membina,” tuturnya.

Rektor ITS, Prof Joni Hermana menambahkan, prestasiprestasi mahasiswa ITS telah memberi inspirasi yang baik bagi generasi muda. “Anak-anak ITS itu dalam kondisi apapun tidak pernah menyerah. Semangat ‘Sepuluh Nopember’ mengalir di darah mahasiswa ITS,” ujarnya bangga.

Seperti diketahui sebelumnya, Tim Spektronics berhasil meraih juara 1 dalam ajang Chemeca 2016 di Adelaide, Australia, akhir September lalu. Mobil prototipe Spektronics merupakan mobil yang berbahan bakar zat kimia sebagai energi alternatif.

Ada dua mobil yang diikutsertakan, yakni Spektronics 11 dan Spektronics 12. Juara 1 kategori race berhasil diraih oleh Spektronics 12, sedang Spektronics 11 meraih posisi ketiga kategori poster.“Mobil spektronics 11 itu bahan bakarnya butuh oksigen, tapi yang 12 itu justru mobil yang dapat menghasilkan oksigen,” terang Ryan Nurisal, manajer Tim Spektronics.

Sementara itu, Manajer Tim Sapu Angin, Annas Fauzy mengatakan, hasil yang diperoleh Sapu Angin Speed di ajang formula di Jepang, beberapa waktu lalu, sebenarnya di luar ekspektasi. “Kita tidak menyangka kalau akan bisa memenangkan Fuel Economic Award,” tuturnya dengan tersenyum.

Mahasiswa Jurusan Teknik Mesin ini berharap agar prestasi Sapu Angin yang kian memuncak bisa terus ditingkatkan. (sdp/nii)

DKP Intensifkan Perantingan SURABAYA (BM) - Memasuki musim hujan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Surabaya mengintensifkan perantingan pohon di sejumlah titik. Perantingan itu bertujuan untuk mengantisipasi kejadian pohon tumbang.

“Perantingan pohon sebenarnya merupakan kegiatan rutin. Namun, karena sudah memasuki musim hujan yang biasanya disertai angin kencang, kami mengintensifkan kegiatan ini,” ujar Kepala DKP Surabaya, Chalid Buhari, saat ditemui di kantornya, Rabu (5/10).

Dalam menentukan pohon yang dipangkas, lanjut dia, DKP memprioritaskan pohon-pohon yang kondisinya sudah keropos sehingga dinilai membahayakan. Selain itu, pohon yang menutupi rambu-rambu lalu lintas juga tak luput dari sasaran pemangkasan. Meski demikian, dalam melakukan perantingan, DKP tetap memperhatikan estetika kota.

Terkait kegiatan perantingan pohon ini, DKP memaksimalkan tim khusus perantingan berjumlah 10 orang. Tim tersebut didukung dua tim rayon beranggotakan 14 orang.

Sedangkan, mobil untuk menjangkau bagian atas pohon alias skywalker yang dimiliki DKP sebanyak 17 buah juga dioptimalkan.

Lebih lanjut, Chalid menjelaskan, hasil perantingan pohon dikumpulkan di rumah kompos. Setelah itu, pupuk kompos hasil perantingan akan digunakan untuk pemeliharaan tamantaman kota. Dengan demikian, akan tercipta efisiensi karena pemkot tidak perlu membeli pupuk. “Prosesnya butuh waktu tiga minggu mulai dari pencacahan hingga menjadi kompos,” urai mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Surabaya itu. (has/nii)

Walikota Tri Rismaharini Anti Kata “Dulu” dan “Biasanya” Dua kata yang paling tidak disukai Walikota Tri Rismaharini meluncur dari mulut para pegawai Pemkot Surabaya adalah “Dulu” dan “Biasanya”.

Mengapa? Berikut ini catatannya.

PROSEDUR pelayanan eKTP yang berbelit sempat membuat Wali Kota Tri Rismaharini uring-uringan beberapa waktu lalu. Oleh karenanya, orang nomor satu di tubuh Pemkot Surabaya itu langsung merombak sistem pelayanan agar tidak menyusahkan warga. Hal tersebut disampaikan Risma -sapaan Tri Rismaharini- saat menerima benchmarking Diklat Pim Tingkat II Mahkamah Agung (MA) di balai kota Surabaya.

Risma mengatakan, jika KTPnya bermasalah, misalnya terblokir, warga bisa sampai empat kali bolak-balik ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil). Menurut dia, hal itu sangat tidak mencerminkan semangat penggunaan sistem elektronik. “Kalau pakai elektronik itu seharusnya lebih simple. Lha kalau tambah ribet, buat apa pakai sistem elektronik,” tegasnya.

Setelah melakukan perombakan sistem layanan, sambung

Risma, terbukti pelayanan e-KTP dapat selesai dalam waktu satu hari. Dengan begitu, warga tak perlu kehilangan banyak waktu

dalam mengurus e-KTP karena sistemnya sudah dibenahi.

Halsenadajugaterjadidibidang kesehatan.Dengansisteme-health,

BM/MADJI

BENCHMARKING: Dalam hal e-KTP dan e-health, Surabaya menjadi jujukan instansi berbagai wilayah, bahkan pusat, untuk benchmarking.

warga kini tak perlu menunggu lama demi mendapatkan nomor antrean.Pasalnya,nomorantrean untukpuskesmasdanrumahsakit milik pemkot dapat diakses secara onlinedarirumahmasing-masing.

“Denganmengurangibebanantreandipuskesmas maupun rumah sakit, kami bisa hemat ruang.

Warga tak perlu lagi berdesak-desakan seperti dulu. Jenis dan waktu layanan bisa dipilih dari rumah, nanti muncul nomor antrean disertai dengan perkiraan jam layanan,” urai mantan Kepala Bappeko Surabaya itu.

Tak Boleh Enggan Berkaca dari sejumlah tero-

bosan yang sukses diterapkan pemkot, Risma memotivasi 29 peserta diklat yang terdiri dari para pejabat struktural lembaga pengadilan se-Indonesia.

Dijelaskan Risma, bahwa seluruh aparatur sipil negara tak boleh enggan akan perubahan.

“Saya paling malas kalau mendengar kata ‘dulu’ atau ‘biasanya’ dari para pegawai.

Sebab, dua kata itu merupakan penghambat bagi perubahan ke arah positif,” ujar Risma.

Sementara, Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Tin Zuraida menuturkan, Surabaya dipilih sebagai lokasi studi band-

ing karena dipandang memiliki pengelolaan organisasi yang sangat mumpuni.

Dikatakan Zuraida, komponen utama studi banding ini mencakup strategi perubahan, strategi pengembangan dan penataan sumber daya manusia (SDM), serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Sedangkan lokusnya mengambil tema pelayanan Surabaya SingleWindow (SSW), Dispendukcapil dan Bagian Bina Program.

“Semoga ilmu yang didapat dari Surabaya dapat mendatangkan manfaat dan diimplementasikan di satuan kerja masing-masing,” katanya. (has/nii)

04 MOJOKERTO-JOMBANG

berita metro

www.beritametro.co.id

KAMIS, 6 OKTOBER 2016

Imbas Alih Kelola Sekolah, Seragam Gratis Tetap Dibagikan

MOJOKERTO(BM)-Program kain seragam sekolah gratis untuk siswa SD, SMP dan SMA sederajat di Kota Mojokerto akan segera direalisasikan November mendatang. Namun, adanya alih kelola SMA/SMK negeri ke Pemprov Jatim, menimbulkan persoalan baru.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Mojokerto, Djasmani mengatakan, kain seragam gratis untuk siswa SMA/SMK akan dibagikan paling lambat November nanti. Kain seragam nasional, seragam khas hitam-oranye dan seragam Pramuka dialokasikan untuk 4.224 siswa di 11 SMA dan 12 SMK, baik negeri maupun swasta.

“Pembagian paling lambat November, langsung ke sekolah masingmasing tanpa melalui dinas,” kata Djasmani, Rabu (5/10). Disisi lain, lanjut Djasmani, berlangsung proses alih

kelola 3 SMA dan 2 SMK negeri di Kota Mojokerto ke Pemprov Jatim. Beberapa hari yang lalu, Pemkot Mojokerto telah menyerahkan data pegawai dan aset.

Secara efektif, awal Januari 2017 nanti, kelima sekolah tersebut menjadi tanggung jawab penuh Pemrov Jatim.

Djasmani memastikan, alih kelola tersebut tak akan menghentikan pembagian seragam sekolah gratis tahun ini. Semua siswa SMA/SMK tetap akan mendapatkan jatah. Karena, proses pengadaan kain sedang berlangsung.

“Buat apa kalau tidak dibagikan. Lagipula efektifnya alih kelola Januari,” ujarnya.

Namun, persoalan muncul untuk program kain sekolah gratis 2017 nanti.

Akankah siswa SMA/SMK negeri yang di bawah pengelolaan Pemprov Jatim tetap mendapatkan program tersebut yang notabene bersumber dari APBD

Kota Mojokerto?. “Soal program seragam gratis tahun depan belum ada wacana. Meski dikelola Pemprov Jatim, anak-anak yang sekolah kan warga Kota Mojokerto. Harapannya masih bisa membantu seragam gratis. Hanya saja aturan main membolehkan atau tidak, masih belum terang,” ungkapnya.

Sementara anggota Komisi III DPRD Kota Mojokerto yang membidangi Pendidikan, Cholid Firdaus menjelaskan, program seragam sekolah gratis tahun ini harus tetap berjalan meski ada alih kelola. Hanya saja, untuk tahun 2017, pihaknya memastikan akan melakukan evaluasi terhadap usulan anggaran yang diajukan Pemkot Mojokerto. Khususnya anggaran untuk pengadaan kain seragam gratis siswa SMA/SMK. “Awal November ada pembahasan APBD 2017. Pengadaan seragam sudah ada di KUA PPAS (Kebijakan Umum

Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara). Bisa jadi akan dihilangkan karena bukan lagi kewenangan kita,” tegasnya. Pengadaan kain seragam sekolah gratis baru pertama kalinya direalisasikan oleh Pemkot Mojokerto untuk meringankan beban para orang tua. Pengadaan kain seragam itu dibagi ke dalam dua paket, yakni untuk SD dan SMP senilai Rp 2,124 miliar dan SMA/SMK senilai Rp 1,719 miliar yang bersumber dari APBD TA 2016.

Akibat molornya proses lelang, kain seragam sekolah yang seharusnya dibagikan kepada siswa pada awal tahun ajaran baru 2016-2017, sampai saat ini belum terealisasi. Namun, paling lambat November nanti kain seragam tersebut akan dibagikan ke 67 SD, 12 SMP, dan 12 SMA/SMK baik negeri maupun swasta di Kota Mojokerto. (gie/dra)

Cuaca Tak Menentu, Petani Tebu Keluhkan Tingginya Biaya Angkut

MOJOKERTO(BM) –Musim hujan yang turun terlalu dini berdampak terhadap proses tebang angkut tebu. Akibat, biaya angkut dari kebun naik dua kali lipat.

Maka, para petani pabrik gula (PG) Gempolkrep meminta kepada PG untuk menaikkan bagi hasil gula dari 65% menjadi 70%.

Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Gempolkrep, Mubin mengatakan, musim hujan yang datang terlalu dini diluar prediksi petani. Sejak seminggu terakhir, intensitas hujan cukup tinggi, baik di Kabupaten/Kota Mojokerto, Lamongan dan Jombang.

Kondisi ini membuat lahan tebu petani di empat daerah itu menjadi becek.Truk pengangkut tak bisa masuk ke lahan tebu.

Otomatis petani dipaksa mengeluarkan biaya tambahan untuk kuli angkut dari kebun ke truk.

“Biaya angkut dari lahan naik dua kali lipat, biasanya tebang angkut Rp 10-12 ribu per kwintal

FOTO BM/IST

TUNTUT: Akibat cuaca yang tidak menentu seperti masih terjadinya kemarau basah menjadikan biaya angkut menjadi dua kali lipat. Maka petani mendesak PG menaikkan bagi hasil gula dari 65 persen ke 70 persen

tebu, sekarang naik menjadi Rp 22-25 ribu per kwintal tebu. Karena harus mengangkut secara manual dari kebun. Dibutuhkan tenaga kuli dua kali lipat,” kata Mubin Rabu (5/10). Kondisi cuaca pada musim giling tahun

ini, lanjut Mubin, jauh berbeda dengan tahun lalu. Menurut dia, sejak awal buka giling Mei sampai usai panen November, intensitas hujan tak terlalu tinggi.

Padahal, menurutnya, saat ini masih terdapat 40% atau

sekitar 3,7 juta kwintal tebu yang belum ditebang di 3.700 hektare lahan petani. Terlebih lagi paling besar lahan terletak di daerah Kabupaten Lamongan yang memiliki topografi pegunungan.

Intensitas hujan yang tinggi menambah sulit petani untuk mengangkut tebu dari lahan.

“Terget kami tebang berakhir pada akhir November. Namun, kondisi cuaca seperti ini kami khawatir akan molor. Karena proses angkut dari lahan ke truk yang jauh, akan memakan waktu lama,” ujarnya. Kekhawatiran itu, kata Mubin, bukan tanpa alasan.

Menututnya, jika proses tebangangkut terus molor di tengah intensitas hujan yang tinggi, secara otomatis akan membuat rendemen tebu turun.

“Rendemen saat ini 7,207,25%, rendemen sudah turun 10-20%, normalnya 8%, bahkan ada yang 5%. Karena mutu tebangan turun, tanaman muda lagi kena hujan. Otomatis hasil

gula petani turun,” terangnya.

Mewakili ribuan petani tebu di wilayah Kabupaten/Kota Mojokerto, Jombang dan Lamongan, pihaknya mendesak PG Gempolkrep agar menaikkan bagi hasil gula. “Kami meminta dispensasi dari PG Gempolkrep agar menaikkan bagi hasil gula petani dari 65% menjadi 70%.

Supaya bisa sama-sama jalan,” tandasnya.

APTRI Gempolkrep saat ini menaungi 30 koperasi dengan anggota sekitar 30.000 petani tebu yang tersebar di Kabupaten Lamongan, Kabupaten dan Kota Mojokerto, serta sebagian Kabupaten Jombang. Luas lahan yang digarap mencapai 15.000 hektare.Pada musim panen tahun lalu, petani tebu Gempolkrep menghasilkan 9,7 juta kwintal tebu. Dengan rendemen 7,5 dan bagi hasil dengan pabrik gula (PG) Gempolkrep 65, maka gula yang diperoleh petani mencapai 47.288 ton gula pasir. (gie/dra)

KEDIRI - NGANJUK

Pembangunan Gedung DPRD Kota Ditunda MOJOKERTO(BM)-Pembangunan gedung baru DPRD Kota Mojokerto senilai kurang lebih Rp 30 miliar di Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon dipastikan molor. Pihak otoritas setempat mengungkapkan minimnya keuangan daerah akibat pengeprasan anggaran dari pemerintah pusat.

Ketua DPRD Kota Mojokerto, Purnomo, mengatakan tidak ada anggaran dalam PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) tahun ini. Jadi ditunda sampai tahun depan, meski demikian dirinya berharap ada kepastian perbaikan anggaran di tahun mendatang.“Ya kita harap bisa terlaksana tahun depan,” katanya.

Terpisah, Sekretaris DPRD, Mokhamad Effendy tidak menampik kabar tersebut. “Rencana awal memang dilaksanakan di PAK, tapi karena ada pengeprasan dari pusat maka ditangguhkan. Selain itu waktunya juga tidak nutut,” ujarnya. Meski demikian, tahapan pembangunan itu tetap jalan. “Tahun ini sementara mengurus sejumlah perijinan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPL)- Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPLH) dan Amdal. Anggaran sekitar Rp 100 juta,” katanya.

Teknis pembangunan ini, katanya, dilakukan Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Tahun depan, akan dilakukan perencanaan, pembangunan gedung megah yang lengkap dengan berbagai sarana penunjang. Seperti, ruang rapat Banggar dan ruang Banmus yang selama ini menggunakan ruang sidang utama.

Adanya tambahan tenaga ahli Fraksi, perangkat dewan makin overload. Apalagi dalam gedung lama tidak memiliki ruang rapat Banggar dan Banmus. (gie/dra)

Empat Kecamatan Rawan DBD

MOJOKERTO(BM)–Sebanyak 329 warga di Kabupaten Mojokerto sejak Januari hingga September 2016 terserang virus demam berdarah dengue (DBD). Bahkan, 8 orang dikabarkan meninggal dunia. Korban DBD paling tinggi terjadi di 4 kecamatan. Kabid Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, Hartadi mengatakan ada empat kecamatan yang paling tinggi terjangkit virus DBD, karena kemarau basah tahun ini membuat populasi nyamuk Aides Aigepty terus berkembang.

Dikhawatirkan jumlah korban akan terus bertambah, mengingat bulan Oktober ini sudah memasuki musim pancaroba. “Tahun 2015 lalu ada 349 warga Kabupaten Mojokerto yang terjangkit DBD. Sedangkan tahun ini, baru 9 bulan berjalan sudah ada 329 korban, bahkan 8 diantaranya meninggal dunia, “ ujarnya.

Kata Hartadi, populasi nyamuk terbilang merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Mojokerto. Namun, data yang masuk ke Dinkes dari puskesmas dan rumah sakit, kasus DBD tertinggi menjangkit warga di Kecamatan Sooko dengan 38 korban, disusul Kecamatan Mojoanyar dengan 37 kasus, Trowulan 29 kasus dan Puri 25 kasus sepanjang tahun 2016 ini. “Penyebarannya sudah merata di seluruh kecamatan. Yang terakhir, bulan September saja terjadi 12 kasus yang kami terima,” terangnya. (bm/gie/dra)

berita metro

www.beritametro.co.id

Pupuk Bersubsidi Hendak Diselundupkan, Berhasil Digagalkan

NGANJUK(BM)-Satuan Unit Reskrim Polsek Loceret Polres Nganjuk, berhasil menggagalkan penyeludupan pupuk bersubsidi, Selasa (4/10) dini hari. Dalam aksinya, petugas berpakaian preman berhasil mengamankan, satu unit mobil Suzuki Futura hitam bernopol AE 8287 X, berisi1,3 ton pupuk bersubsidi sekaligus memeriksa Juliwan (33), Pria asal Dusun Mekarindah, Desa Klepu, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan.

Menurut keterangan Iptu.

Pujo Kanit Reskrim Polsek

Loceret, penangkapan itu bermula dari patroli rutin yang dilakukan tim reserse polsek setempat di wilayah Kecamatan Loceret. Ketika bertugas, lima anggota berpakaian preman mencurigai sebuah mobil Futura yang melaju dengan kecepatan sedang di jalan umum Desa Tanjungrejo Kecamatan Loceret.

Kemudian petugas menghentikan laju mobil yang berplat nomor luar daerah itu. Setelah dimintai keterangan serta mengecek surat kendaraan, terpal yang me-

nutup bak belakang dibuka oleh petugas. Ternyata, didalam bak mobil berisi 1,3 ton pupuk bersubsidi tanpa dilengkapi sejumlah dokumen pengiriman. “Saat ini masih dalam pemeriksaan, Keterangan sementara, pelaku mengaku kalau pupuk bersubsidi itu hendak dibawa keluar wilayah.” ujar Iptu Pujo.

Petugas masih menggali keteranga lenjutan dari Sutrisno (35) pemilik toko pupuk UD Makmur di Dusun Bulurejo, Desa Mojorembun, Kecamatan Rejoso, Nganjuk yang

diduga sebagai penjual pupuk bersubsidi tersebut. Adapun jenis-jenis pupuk subsidi yang berhasil disita dari penangkapan tersebut, antara lain 15 sak pupuk organik, 5 sak urea dan 10 sak pupuk Phonska, seberat total 1,3 ton.”Pembeli dan penjual 1,3 Ton Pupuk Bersubsidi Ditangkap Polisi. di amankan untuk penyidikan lebih lanjut,” pungkas Iptu Pujo. (kam/dra) FOTO BM/IST

GAGALKAN: Petugas saat mendatangi kios yang diduga menjual pupuk bersubsidi ke luar wilayah.

Dicatut Lembaganya, BI dan OJK Himbau Masyarakat

KEDIRI(BM)-Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri, menghimbau pada masyarakat, agar tidak mudah percaya dengan janji pelunasan kredit dan ajakan tidak membayar hutang ke bank, perusahaan pembiayaan maupun lembaga Jasa keuangan lainnya.

Penawaran dan ajakan dari lembaga yang mengatasnamakan PT. Swissindo World Trust International Orbit di Cirebon dan Koperasi Pandawa Mandiri Group di Yogyakarta, sangat meresahkan masyarakat, serta merugikan Bank Indonesia dan OJK, yang telah dicatut namanya.

Terkait hal tersebut, OJK dan BI Kediri menyatakan, bahwa praktek tersebut tidak dibenarkan karena dapat merugikan industri jasa keuangan dan

FOTO BM/IST

KLARIFIKASI: Dua pejabat yaitu Kepala BI, Djoko Raharto dan kepala OJK Selamet Wibowo saat memberikan penjelasan kepada wartawan terkait adanya perusahaan yang mengatasnamakan dua lembaga ini.

masyarakat. Kegiatan tersebut, tidak sesuai dengan mekanisme pelunasan kredit ataupun pembiayaan yang berlaku di perbankkan dan lembaga pembiayaan.

Joko Raharto, Kepala Bank Indonesia Kediri menghim-

bau pada masyarakat terutama pada kreditur, agar tidak mudah percaya dengan janji pelunasan kredit. Pelaku, juga mencatut nama Bank Indonesia dan OJK Kediri sebagai pihak penjamin, dalam pelunasan kreditur yang

bermasalah.” Modus mereka diantaranya meminta nasabah atau korban agar membayarkan sejumlah uang pendaftaran untuk menjadi anggota kelompok mereka, kalau ingin utangutangnya dilunasi,” ujarnya.

Bahkan modus itu juga mengaku kalau pelunasan utang tersebut dilakukan dengan jaminan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ataupun surat berharga lainya yang salah satunya dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI).”Saya tegaskan kalau surat berharga itu palsu,” ujarnya.

Selain itu Bank Indonesia juga tidak bertanggung jawab terhadap phak-pihak yang dirugikan berkaitan dengan permasalahan tersebut.”Karena itu untuk menghindari resiko atas hal-hal yang tidak diingin-

kan, nasabah ataupun korban bisa terlebih dahulu berkonsultasi ke BI atau OJK kalau ada modus-modus penipuan dari perusahaan yang menjanjikan pelunasan hutang,” imbuhnya.

Selain itu kepala OJK Kediri Slamet Wibowo, juga menjelaskan kalau ada korban yang dirugikan bisa melakukan upaya hukum yang berlaku agar terdapat kepastian hukum dan mencegah kerugian yang lebih besar pada industri jasa keuangan akibat perilaku pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. ”Selain itu OJK saat ini juga sedang berkordinasi dengan lembaga dan otorias terkait guna mencegah adanya kerugian bagi industri jasa keuangan dan masyarakat,” upungkasnya. (bad/dra)

Operasi Katarak Gratis, Disambut Antusias Masyarakat

JOMBANG(BM) – Memasuki musim hujan, ada sebanyak lima Kecamatan di Kabupaten Jombang dinyatakan edemis Demam Berdarah Dengue (DBD), diantaranya Kecamatan Jombang, Peterongan, Diwek, Sumobito dan Kecamatan Jogoroto. Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko mengatakan tingginya kasus PERWAKILAN

DBD itu disebabkan oleh faktor cuaca tidak menentu dan kemarau basah yang menyebabkan tingkat kelembapan semakin tinggi. Dikatakan Nyono, hal ini cukup menguntungkan untuk berkembangbiaknya jentik-jentik nyamuk Aedes Aegytpy.

Dalam menekan perkembangan wabah DBD, saat ini pihaknya menggalakkan

gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). Selain melakukan fogging massal, Pemkab juga mengimbau masyarakat agar rajin melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan metode 3M plus (Menutup, Menguras, Mengubur dan Mengoles lotion anti nyamuk) “Lima Kecamatan ini menjadi lang-

ganan terserang Demam Berdarah. Kita harus waspada, karena ini awal musim penghujan. Antisipasinya, kita lakukan pencegahan atau pemberantasan terhadap sarang nyamuk. Tahun ini tercatat 783 kasus meninggal 11 orang, sepanjang Januari hingga September ini”, kata Nyono Suharli, kemarin. (job/dra)

KILAS

Dewan Pansuskan Keberadaan Kampus UB di Kediri KEDIRI(BM)- Dimulainya pembangunan kampus UB III Kediri ternyata masih menimbulkan masalah. Karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kediri membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait rencana pendirian kampus Universitas Brawijaya (UB) di Kota Kediri.

Dalam rapat pembentukan personalia Pansus UB, anggota dewan sepakat menunjuk Reza Darmawan Ketua Komisi C dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi ketua. Diharapkan dengan adanya pansus ini UB yang dianggap bermasalah bisa terselesaikan.

“Sebelumnya, pembentukan ini sudah kita sepakati dalam rapat Banmus (Badan Musyawarah) kemarin. Kita membentuk personalia pembentukan Pansus kampus UB, dimana pak Reza menjadi ketuanya. Pansus sendiri akan dilakukan pada 19 Oktober nanti,” kata Muzair Zaidib salah satu anggota Dewan.

Dasar dari pembentukan Pansus, menurutnya yakni menindaklanjuti hasil evaluasi Gubernur kepada Pemerintah Kota Kediri tentang MoU dengan Universitas Brawijaya. Selain itu, Muzair Zaidib menganggap dengan adanya pro dan kontra tentang pembangunan UB di Kota Kediri bisa menjadi dasar untuk anggota Dewan membentuk Pansus.

“Ya itu, menindaklanjuti evaluasi Gubernur dan seakanakan ada pro kontra berarti kan Dewan bisa masuk untuk menyelesaikan persoalan itu,” ujarnya. Sementara, Haryanto anggota Dewan lainnya mengatakan, semua anggota Dewan sepakat jika bunyi perjanjian Pemkot Kediri dengan UB yakni hibah. Hal itu, menurutnya, justru lebih aman bagi Pemkot daripada dengan pinjam pakai yang nantinya maksimal 10 tahun keberadaan UB di Kota Kediri. “Semua anggota Dewan sebenarnya sudah sepakat kalau itu di hibahkan saja. Makanya, kita membentuk Pansus itu,” ujar Haryanto.

MOJOKERTO-JOMBANG: Prayogi Waluyo (koord), Aan Hidayat (Jombang). IKLAN/LANGGANAN: 081 134 647 71

MALANG RAYA 05

berita metro

www.beritametro.co.id

KAMIS, 6 OKTOBER 2016

Empat Paslon Pilwali Lengkapi Persyaratan Jelang Deadline BATU(BM)-Empat pasangan calon (Paslon) Pilwali Kota Batu baru menyerahkan kekurangan berkas persyaratannya justru menjelang deadline, Selasa (4/10) malam.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu, Saifuddin mengakui hal itu, Rabu (5/10). Menurutnya, KPU telah menerima semua berkas Pasangan Calon Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Batu, Selasa (4/10), malam.

Dijelaskan, bahwa empat Paslon baru selesai mengumpulkan kekurangan berkasnya pukul 20.00 WIB. Terakhir Bakal Cawawali dari PAN, Nasdem, dan Hanura, Sujono Djonet menyerahkan ke KPU.“Sekarang semua berkas persyaratan Paslon sudah kami terima. Jadi secara

administrasi sudah lengkap,” kata Saifuddin.

Menurut dia, kebanyakan Paslon menyerahkan syarat surat keterangan dari Pengadilan Negeri Malang dan Pengadilan Niaga.

“Mungkin surat dari pengadilan baru selesai terakhir.

Makanya semua Paslon baru bisa menyerahkan ke kami di hari terakhir waktu perbai-

kan berkas. Sementara untuk LHKPN semua Paslon telah menyerahkan tanda terima dari KPK,” ungkapnya.

Meski demikian, KPU masih akan melakukan pengecekan dan verifikasi atau penelitian berkas atau dokumen. KPU akan melakukan penelitian dokumen masing-masing Paslon sampai tuntas. Jika sudah selesai, kata

dia, baru akan dilakukan penetapan. Sesuai jadwal penetapan itu dilaksanakan tanggal 24 Oktober 2016.

“Karena itu, untuk memenuhi syarat apa tidak baru diketahui setelah selesai penelitian. Kalau sudah lengkap atau tidak baru kami tetapkan siapa saja Paslon yang lolos seleksi administrasi itu,” papar dia. (lil/gus/dra)

BPKAD Desiminasikan Kebijakan Berbasis Akrual

MALANG(BM)-Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mendesiminasikan sistem untuk kebijakan berbassis akuntansi akrual.

Kegiatan dilakukan di Hotel Aria Gajayana Malang, Rabu (5/10). Seluruh Kepala SKPD di lingkungan Pemkot Malang mengikuti acara tersebut.

Selain itu pejabat piñata usahaan keuangan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran di lingkungan Pemerintah Kota Malang.

Kegiatan dibuka oleh Walikota Malang, H. Moch Anton dilaksanakan selama tiga hari. Narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, dalam sambutannya, pria yang kerap disapa abah Anton menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan upaya Pemerintah Kota Malang untuk memfasilitasi SKPD dalam menyamakan persepsi dan meningkatkan pemahaman terhadap implementasi standar akuntansi

FOTO BM/CHOLIL

INGATKAN: Walikota Malang H. Moch Anton membuka kegiatan mendesiminasikan sistem untuk kebijakan berbassis akuntansi akrual.

pemerintahan berbasis akrual.

Penerapan akuntansi berbasis akrual oleh semua SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Malang dilaksanakan mulai tahun anggaran 2015. Sesuai

dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah.

Pada kesempatan itu, Abah Anton mengingatkan kembali kepada SKPD tentang pentingnya pemahaman dasar-dasar pengelolaan keuangan daerah. Termasuk didalamnya pemahaman standar akuntansi pemerintahan yang menjadi dasar pelaksanaan praktek akuntansi dan penyusunan laporan keuangan SKPD sebagai entitas akuntansi.

Sementara itu, Ir. Syariful Anwar, Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Wilayah II ( Jawa dan Bali ), Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri sekaligus nara sumber pada kegiatan dimaksud menyampaikan bahwa pelaksanaan APBD di kabupaten / kota diharapkan dapat berjalan tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku, hal itu bertujuan agar pembangunan di daerah dapat berjalan dengan baik. (lil/dra)

KILAS

Kasat Lantas Polresta Malang Dimutasi MALANG (BM)–Kasat Lantas Polres Malang Kota, AKP David Triyo Prasojo dimutasi. David Triyo dipromosikan menjadi Kapolsek Tambaksari Surabaya. Sedangkan jabatan yang ditinggalkan digantikan AKP Ady Nugroho yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat Lantas Polres Bangkalan Madura.

Serah terima jabatan (sertijab) digelar di Aula Rupatama Mapolresta Malang dan dipimpin Kapolres Malang Kota,AKBP Decky Hendarsono, Rabu (5/10). “Mutasi jabatan adalah hal yang biasa dan wajar di tubuh Polri. Ini bertujuan supaya para perwira yang mendapatkan tugas baru bisa melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap amanah jabatan yang diembannya selain juga untuk meniti karier,” ujar Kapolres Malang Kota AKBP Decky Hendarsono.

Dalam kesempatan tersebut Kapolresta Malang juga menyampaikan ucapan selamat datang dan bertugas di Polres Malang Kota kepada Kasat Lantas yang baru AKP Ady Nugroho.

Dia juga mengucapkan selamat bertugas di tempat yang baru kepada AKP David Triyo Prasojo.

Sementara itu, AKP David Triyo Prasojo, mengaku, bertugas di Kota Malang sangat nyaman karena keramahan masyarakatnya. Kini dia menjalani tugas di tempat baru, sebagai Kapolsek Tambak Sari Polrestabes Surabaya.

Saat serah terima jabatan di Mapolres Malang Kota, David mengucapkan terima kasih pada seluruh anggota yang sudah membantu selama setahun empat bulan. Dirinya berharap, saat dijabat petugas baru, unit Satlantas yang pernah dia pimpin bisa semakin maju.

Sementara pengganti David, AKP Ady Nugroho, mengatakan, siap melanjutkan program yang ada. Saat ini, dirinya fokus pada pembenahan dan pengenalan internal anggota. Sama seperti saat menjabat Kasat Lantas Polres Bangkalan. “Tentu harus ada inovasi yang baik, tapi harus memperkuat internal dulu,” tutupnya. (lil/dra)

Gandeng Dindik, BNN Perlihatkan Ciri Pengguna Narkoba

`MALANG(BM)–Para siswa SMP, SMA/K diminta menjauhi orang yang memiiki ciri-ciri terdampak narkoba. Permintaan itu disampaikan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang AKBP Ir Bambang Sugiarto MSi saat menggelar sosialisasi antinarkoba di Aula Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Malang, Rabu (5/10).

Dirinya membeber ciri-ciri pemakai narkoba. Menurut

Bambang secara umum pemakai narkoba itu memiliki kebiasaan atau ciri-ciri yang mudah dilihat. Disebutkan seperti mudah tersinggung, gampang marah, mudah ngantuk. Lalu, sering depresi dan gelisah. Bahkan, mereka selalu butuh uang untuk membeli narkoba.

Makanya, pihaknya mewanti-wanti agar waspada dan hati-hati pada teman atau orang yang memiliki ciri semacam itu.

Sebab, orang semacam itu terindikasi sebagai pengedar atau pengguna narkoba.

“Mereka itu harus dihindari.

Itu agar tidak terperosok dan terjebak narkobaseperti mereka,” katanya. Ini mengingat tiap hari ada 33 orang meninggal karena narkoba. Sebab, narkoba itu merusak hati, ginjal dan menyebabkan gangguan kinerja otak serta organ tubuh lainnya.

Meski demikian, kata Bam-

bang untuk memberantas narkoba itu sangat sulit. Alasannya, banyak faktor yang mempengaruhi maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba. ”Begitu juga jenisnya, sangat banyak. Saat ini tidak kurang dari 167 item yang masuk dalam kategori narkoba menurut peraturan hukum yang berlaku,”jelasnya.

Karena itu, dia mengingatkan agar tidak mencoba-coba memakai narkoba. Dia juga

meminta supaya waspada terhadap orang yang memiliki ciri-ciri pemakai narkoba.

Sementara, Kepala Dindik Kota Malang Dra Zubaidah MM berharap pelajar bisa menjauhi narkoba. Karena itu sosialisasi bersama BNN ini diharapkan bisa mewujudkan generasi cerdas, ceria, cemerlang dan bermartabat sesuai dengan citacita Pemerintah Kota Malang. (lil/dra)

FOTO BM/CHOLIL

MUTASI: Serah terima jabatan (sertijab) digelar di Aula Rupatama Mapolresta Malang dan dipimpin Kapolres Malang Kota,AKBP Decky Hendarsono,

PASURUAN

berita metro

www.beritametro.co.id

Tertibkan Pengguna Jalan, Pasuruan Raih WTN PASURUAN(BM)-Kabupaten Pasuruan akhirnya menerima penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) untuk Kategori Lalu Lintas pada Kota Sedang seperti Pandaan. “Tahun lalu hanya menerima plakat, akhirnya Kabupaten Pasuruan meraih Piala WTN,” kata Heri Yitno, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, Rabu (5/9).

Penghargaan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 588 Tahun 2016 tentang Penerima Penghargaan Wahana Tata Nugraha untuk Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota tahun 2016. “Kami sangat bersyukur karena piala ini adalah kado untuk Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke 1087, dan ini berkat doa dan kerja keras dari semua pihak. Hanya saja, untuk kepastian kapan Bupati Irsyad akan menerima Piala ini, kita masih menunggu informasi lebih lanjut dari Kementerian,” katanya.

Agar dapat meraih Piala WTN, Kabupaten Pasuruan harus dapat memenuhi semua persyaratan, diantaranya ketertiban pengguna jalan, hingga sarana prasarana yang ada di wilayah penilaian. Semua tahapan harus dapat dilalui den-

KILAS

Dewan Targetkan Kenaikan PAD 10 Persen, Dishub Pesimis

FOTO BM/IST

LOLOS: Kabupaten Pasuruan akhirnya menerima penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) untuk Kategori Lalu Lintas pada Kota Sedang seperti Pandaan. Salah satunya pemilaian pada Terminal Pandaan.

gan baik. Tahapan yang dimaksud dimulai dari Tahap I yakni Administrasi dan kelengkapan data dari semua lokasi yang akan dinilai oleh timnya, di mana hal itu sudah dilakukan beberapa bulan lalu.

Tahap I yakni Penilaian Survey Lapangan, di antaranya penilaian cara dan metode pengujian kendaraan bermotor, hingga pengecekan kondisi dan situasi Terminal Pandaan dan

seluruh ruas jalan di Kecamatan Pandaan. Dikatakan Heri, perihal ketertiban pengguna jalan, pihaknya telah melakukan banyak sosialisasi, baik melalui media massa hingga pemasangan baliho, banner, spanduk, pamvlet dan sejenisnya yang dipasang di titik-titik tertentu.

“Pokoknya kita ingin masyarakat mengetahui apa saja yang harus dipatuhi ketika berada di jalan, baik itu masalah

parkir kendaraan, rambu lalu lintas sampai aturan yang lain selama menggunakan sarana prasarana di jalan raya,” imbuhnya. Begitu juga dengan sarana prasarana, Dinas Perhubungan kata Heri telah melakukan banyak pembenahan, diantaranya kecukupan fasilitas di terminal Pandaan hingga peningkatan pelayanan pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.

“Di terminal Pandaan kita

perbanyak ruang tunggu bagi para penumpang, kemudian ada banyak informasi trayek atau jurusan yang akan dilalui oleh kendaraan umum, musholla dan kebersihan terminal yang juga kita jaga dengan baik.

Sedangkan untuk UPTD Pengujian Kendaraan Bemotor, semua pelayanan kita maksimalkan dan semuanya sekarang melalui proses onlinenisasi,” pungkasnya.(pas/dra)

Pemkab Usulkan Kecamatan Tutur Jadi Kawasan Wisata

PASURUAN(BM)-Mengembangkan kawasan di sekitar gunung Bromo untuk dijadikan kawasan wisata, mulai diusulkan Pemkab Pasuruan ke Badan Otoritas Bromo Tengger Semeru untuk pengembangan wisata di daerah sekitar Bromo.

Kawasan yang berada di lereng Gunung Bromo, kawasan Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, mempunyai banyak potensi layak jual. Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, peternakan, hingga pariwisata. Tidak heran dengan potensi ini, kawasan setempat juga diusulkan untuk dikembangkan menjadi PERWAKILAN

destinasi wisata.

Kepastian itu diungkapkan Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf, menurutnya, Nongkojajar atau Tutur memiliki potensi pertanian dan peternakan yang sulit ditemui di daerah lain. “Di Tutur sangat kaya potensi. Ada susu, apel, bunga krisan, stroberi, dan paprika.

Kami rencanakan menjadi destinasi wisata berkaitan dengan dibentuknya Badan Otoritas Bromo Tengger Semeru,”ujarnya.

Kami berharap bisa terintergrasi, sehinga Tutur ini bisa menjadi bagian

dari tujuan wisata di sekitar Bromo,” harap Irsyad. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Pasuruan Trijono Isdijanto menambahkan, usulan itu sudah disampaikan ke pemerintah pusat.

Pihaknya berharap, para wisatawan bisa menikmati produk yang dihasilkan dari peternak sapi dan petani di Tutur. Sehingga, susu ataupun apel dan produksi perkebunan di kawasan setempat bisa dengan mudah dinikmati dan dibeli oleh wisatawan.

“Memang saat ini kendalanya Pem-

kab belum memiliki lahan sendiri.

Sehingga, akan kami usulkan ke pusat sebagai pendukung wisata Bromo,” ungkapnya. Selain area perkebunan, di kawasan Tutur saat ini juga ada area hutan pinus yang keindahannya tak jauh berbeda dengan pemandangan di Kragilan, Magelang.

Trijono menjelaskan, untuk pengembangan kawasan Tutur, pemkab sudah merencanakan akan membangun rest area di kawasan setempat. Selain itu, juga bakal banyak berdiri homestay di Tutur.(pas/dra)

PASURUAN(BM)-Target Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pasuruan dalam menyetorkan pendapatan ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab dinilai anggota dewan masih jauh dari haraapan. Bahkan kenaikan target PAD Dishub Kabupaten Pasuruan menjadi sorotan DPRD. Sebab, besaran kenaikan masih jauh dari harapan.

Dewan menilai, kemampuan Dishub cukup besar untuk menggenjot perolehan PAD. Namun, Dishub sendiri seolah tidak berani untuk memasang target tinggi. “Kami sebenarnya berharap ada kenaikan pendapatan hingga 10 persen dari APBD induk. Tapi, Dishub sepertinya tak berani un tuk memenuhinya,” ujar Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan, Nik Sugiarti, kemarin.

Menurutnya, potensi untuk menggenjot PAD cukup besar. Sehingga, kenaikan sebesar 10 persen atau sekitar Rp 930 juta yang diusulkannya pihaknya akan mampu dipenuhi Dishub. Tapi, ternyata Dishub hanya sanggup untuk memenuhi sekitar lima persen hingga enam persen dari pendapatan awal.

Berdasarkan data yang diperoleh, target PAD Dishub tahun ini semula sekitar Rp 9,3 miliar. Dalam perubahan APBD 2016, jumlah itu dinaikkan menjadi mencapai Rp 9,8 miliar. Artinya, hanya ada kenaikan target sekitar Rp 500 juta. Besaran kenaikan target itu diperoleh dari berbagai sektor. Mulai parkir berlangganan, parkir konvensional dan pendapatan lainnya. Namun, dewan menilai tambahan target PAD itu dinilai terlalu kecil.

Kepala Dishub Kabupaten Pasuruan, Heri Yitno mengatakan, sudah ada penambahan target untuk PAD tahun ini.

Kenaikan target dalam perubahan APBD 2016 dinilainya cukup besar, karena mencapai Rp 500 juta. “Pada kondisi ekonomi saat ini, jumlah itu sudah cukup besar,” tambahnya.

Soal target yang hanya naik Rp 500 juta. Namun, perolehannya nantinya diperkirakan bisa melebihi target. (pas/dra)

FOTO BM/IST

KEBERATAN: Dewan mendesak Dishub untuk menaikkan target PAD sebesar 10 persen.

MALANG RAYA: AJI A HAJI (KOORD), M. KHOLIL, AGUS SUSANTO PASURUAN: H Umar Wirohadi (kabiro), Abdul Kadir Jaelani IKLAN/LANGGANAN: 081 336 484 057

METRO SPORT 06

berita metro www.beritametro.co.id

KAMIS, 6 OKTOBER 2016

FIFA-AFC Warning Soal Intervensi Lokasi KLB

JADWAL PERTANDINGAN

Kemenpora Tetap Pilih Yogyakarta

KUALIFIKASI PD 2018

JAKARTA (BM) – Pemerintah lewat Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menegaskan, tak ingin dualisme di PSSI kembali terulang. Juru Bicara di Kemenpora, Gatot Dewa Broto mengatakan, persoalan tuan rumah KongresTahunan PSSI tetap harus mengacu pada rekomendasi kementeriannya.

Gatot mengatakan, Menpora Imam Nahrawi masih bertahan agar pelaksanaan Kongres Pemilihan mengambil tempat di Yogyakarta. Meski PSSI sudah memastikan kongres tersebut bakal mengambil tempat di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), tapi kata Gatot, sikap kementeriannya tetap. “Tunggu saja nanti. Yang pasti kita nggak mau kalau terjadi lagi dualisme,” ujar Gatot, saat ditemui di Kemenpora, Jakarta, Rabu (5/10).

Kongres Pemilihan PSSI sudah ditetapkan pada 17 Oktober mendatang. Komite Eksekutif (Exco) PSSI memutuskan Kongres Pemilihan tersebut mengambil tempat di Makassar, Sulsel. Namun, Kemenpora berbeda pendapat. Lewat suratnya

pada 9 September lalu, Imam meminta agar kongres tersebut dipindah ke Yogyakarta.

Perbedaan tempat pelaksanaan tersebut, berpotensi memecah kongres menjadi dua kubu. PSSI memang sudah menyiapkan segala urusan terkait pelaksanaan kongres di Tanah Bugis. Namun, Kelompok 85 (K85), yang mengklaim menguasai mayoritas suara sah di federasi nasional, bakal tak menghadiri kongres tersebut.

Sebetulnya, penolakan K-85 terkait penyelenggaraan Kongres Tahunan di Makassar, berawal dari kecurigaan. Kuasa hukum K-85 Gusti Randa, pernah menyampaikan, agenda terpenting dari Kongres Tahunan yaitu memilih Ketua Umum PSSI. Dalam bursa pencalonan pemimpin badan induk sepak bola tersebut, ada nama CEO Bosowa Grup, Erwin Aksa yang merupakan putra Makassar.

Adanya nama Erwin dalam bursa pencalonan, dianggap K85 membuat Makssar sebagai lokasi kongres yang tak netral.

Sementara K-85, selama ini ak-

ISTIMEWA

MASIH PANAS: Pelaksanaan KLB PSSI beberapa waktu lalu yang putuskan 17 Oktober 2016 sebagai waktu pemilihan ketua, justru masih panas menyusul perbedaan lokasi dengan pemerintah.

lamasi mendukung calon ketua umum lainnya, yaitu Pangkostrad Letnan Jenderal (Letjen) Edy Rahmayadi.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI, Azwan Karim, Senin (3/10), pernah mengatakan, pelaksanaan Kongres Tahunan tetap di Makassar. Menurut dia, kecurigaan K-85 soal potensi kecurangan apabila kongres tetap bertempat di Makassar tak bisa dibenarkan. Sebab, kata dia, niat kecurangan, akan selalu ada di manapun kongres digelar.

Selain itu, Azwan Karim juga mengungkap jika polemik lokasi

KLB sudah masuk radar FIFAAFC. Otoritas sepakbola dunia dan Asia itu bahkan elah memberi warning ketika PSSI hadir dalam Kongres Luar Biasa AFC di Goa, India, 27 September lalu.

“Kami tidak mau lari ke sana lagi, walau memang kami sudah diperingatkan oleh AFC dan FIFA. PSSImenegaskanakanberkomunikasi dulu untuk finalisasi lokasi kongres,” ia menambahkan.

Meski polemik soal lokasi Kongres PSSI ini sudah masuk dalam pantauan, Azwan memastikan pihaknya sudah meminta agar pihak AFC maupun

Kamis (6/10) ZONA ASIA Jepang v s Iraq

FIFA tidak buru-buru mengartikannya sebagai sebuah intervensi. “Saya bilang jangan terburuburu mengartikan ini sebuah intervensi karena kami masih berkomunikasi dengan pemerintah. Meski surat dari Pak Menpora agak mengkhawatirkan, tapi kami akan coba cari jalan keluar,” katanya usai hadiri debat calon kandidat PSSI (5/10).

Hal ini dibenarkan Gatot kemarin. “Komunikasi kami dengan Sekjen PSSI Azwan Karim.

Semalam dia menanyakan kembali apa ada perkembangan terkait rekomendasi Kongres Pemilihan di Makassar. Ya kami jawab: Belum ada perubahan, mas. Masih seperti itu, rekomendasi hanya untuk Kongres Pemilihan di Yogyakarta,” katanya.

Dengan situasi seperti ini apakah ada kemungkinan perizinan yang diurus PSSI ke Mabes Polri untuk menggelar kongres di Makassar bakal ditolak, Gatot tidak ingin berandaiandai. “Masih ada waktu. Nanti menjelang tanggal pelaksanaan Kongres PSSI pasti ada solusi,” kata Gatot. (rpb/tps/epe)

Korea Selatan

vs

Qatar

RRC

vs

Suriah

Uzbekistan

vs

Iran

UAE

vs

Thailand

Jumat (7/10) ZONA EROPA Austria

vs

Wales

Macedonia

vs

Israel

Islandia

vs

Finlandia

Italia

vs

Spanyol

Kosovo

vs

Kroasia

Liechtenstein

vs

Albania

Moldova

vs

Serbia

Republik Irlandia

vs

Georgia

Turki

vs

Ukraina

ZONA AMERIKA LATIN Ekuador

vs

Chili

Uruguay

vs

Venezuela

Paraguay

vs

Kolombia

Brasil

vs

Bolivia

Peru

vs

Argentina

ZONA ASIA Arab Saudi

vs

Australia

lintas arena

Devina Putri Selam Indonesia 2016

DILEMA: Pelatih Ibnu Grahan hadapi dilema ketika Evan Dimas dipanggil Timnas untuk laga lawan Vietnam dan di satu sisi butuh kekuatan penuh untuk menjamu PBFC besok.

DOK/FB

JAKARTA (BM) - Devina Mahendriyani berhasil meraih gelar Putri Selam, dalam ajang pemilihan Putri Selam Indonesia 2016 dengan menyisihkan 14 finalis lainnya. “Mengenakan gaun bernuansa batik, Devina tampak bahagia ketika Dharmawan Sutanto, Direktur Utama PT. Exhibition Network Indonesia (Xnet Indonesia) mengumumkan pemenangnya,” ujar Direktur SAJI Indonesia Diah Bisono, Rabu (5/10).

Penganugerahan Putri Selam 2016 dilakukan pada 1 Oktober 2016 lalu bersama para komunitas selam. Sejak dibuka pendaftaran pada April 2016 telah terpilih 15 finalis Putri Selam Indonesia 2016 yang mewakili beberapa wilayah di Indonesia, antara lain Banten, Jember, Tangerang, Bogor, Jakarta, Cirebon, Bandung, Manado, Serang.

Serangkaian proses seleksi dan tanya jawab dengan dewan juri Putri Selam Indonesia 2016, harus dilalui arsitek muda tersebut untuk meraih gelar ini. Anggota dewan juri diantaranya Direktur Pelaksana Scuba Driver Australia Ocean Planet Arif Yudo Wibowo, Miss Scuba Internasional 2011 Dayu Hatmanti, serta psikolog Ami Kadarharutami. (at/epe)

Berharap Bisa Pakai Evan dan Putu SURABAYA (BM) – Dipanggilnya dua pemain ke Timnas Indonesia membuat Bhayangkara FC (BFC) masih berharap dapat menampilkan di ajang Torabika Soccer Championship (TSC) 2016. Evan Dimas Darmono dan Putu Gede Juni Antara akan membela Merah Putih, akhir pekan ini. Tapi, BFC harus menjalani pertandingan lawan Pusamania Borneo FC (PBFC), Jumat (7/10) sore.

Timnas Indonesia mempersiapkan diri untuk pertandingan lawan Vietnam, Minggu (9/10).

PSSI bahkan telah memanggil 26 pemain. Dua diantaranya merupakan pemain BFC. Semula, dua pemain BFC yang diprediksi ke Timnas adalah Evan Dimas dan Indra Kahfi.

Namun dalam daftar pemain yang dirilis oleh PSSI, Selasa (4/ 10) malam, ternyata tak ada nama Indra Kahfi. Justru sosok

Putu Gede Juni Antara lah yang dipanggil. Sesuai dengan surat dari PSSI, semua pemain yang dipanggil harus sudah berada di Yogyakarta, hari ini. Sebab mereka akan menjalani latihan pada sore harinya yang dipimpin langsung oleh Alfred Riedl.

Pelatih BFC Ibnu Grahan membenarkan jika Putu Gede dan Evan Dimas akan bergabung dengan Timnas Indonesia. Namun, ia mengaku be-

lum mengambil keputusan terkait pelepasan keduanya ke timnas. “Soal kami akan serahkan dua-duanya atau satu saja, saya masih harus berdiskusi dengan manajemen,” jelasnya, Rabu (5/10).

Meski begitu, menurut informasi internal, dua pemain BFC ini baru diperbolehkan berangkat pada hari Jumat. Atau selepas pertandingan kontra Pesut Etam. Padahal PSSI ber-

harap Evan dan Putu tak main lawan PBFC. “Kami sih berharap mereka masih bisa main waktu lawan PBFC,” harap Ibnu.

Andai kedua pemain itu dilepas pasca bertanding, bisa dipastikan Evan dan Putu tidak akan optimal bersama skuat Garuda. Sebab, pertandingan antara Indonesia dengan Vietnam akan dilangsungkan di Stadion Maguwoharjo, Minggu (9/ 10) sore. (dek/epe)

Devina Mahendriyani

Asa Correa di Derita Messi LIMA (BM) - Penyerang Argentina Angel Correa mengatakan dirinya siap mengisi posisi lowong yang ditinggalkan Lionel Messi akibat cedera pada pahanya, untuk melakoni kualifikasi Piala Dunia zona Amerika Latin ke markas Peru, Jumat (8/10) WIB. Penderitaan peraih gelar pemain terbaik dunia laim kali beruntun itu, membuka peluang Correa untuk menambah caps bersama timnas.

“Hanya ada satu Messi,” kata Correa kepada para pewarta setelah berlatih. “Saya gembira untuk berada di sini dan jika saya menggantikan ia maka saya akan berusaha untuk melakukan yang terbaik dan membantu tim,” kata pemain berusia 21 tahun yang kini merumput bersama Atletico Madrid tersebut.

Argentina berada di peringkat ketiga grup kualifikasi Amerika Selatan untuk Piala Dunia 2018, tertinggal satu angka dari pemimpin grup Uruguay menjelang paruh kedua kualifikasi. Peru berada di posisi kesembilan dari klasemen berisi sepuluh tim, yang akan menghasilkan lima tim yang melaju langsung ke turnamen di Rusia. (rtr/epe)

SURABAYA (BM) – Gebyar perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX/2016 Jawa Barat telah usai. Meski banyak kejadian yang tak mengindahkan sportivitas terpampang jelas, Jatim mampu merebut posisi kedua dengan membawa pulang 132 medali emas, 138 perak dan 134 perunggu. Raihan

prestasi itu juga tak lepas dari dukungan militan warga Jatim yang hadir.

Sedikitnya ada sekitar 2.500 suporter yang mengawal kontingen Jatim di pesta olahraga empat tahunan tersebut. Selain berangkat mandiri dari berbagai wilayah di Jatim, sebagian dari suporter merupakan warga bumi

BM/DIAN K

BERSATU: Sukses Kontingen Jatim bertengger di peringkat kedua pengumpul medali terbanyak tak lepas dari warga Jatim yang beri dukungan langsung selama perhelatan PON XIX/2016 Jabar.

Jer Basuki Mawa Bea yang tinggal di Jawa Barat (Jabar). Mereka berbondong-bondong hadir di venue dekat tempat tinggalnya untuk menyaksikan dan mendukung atlet Jatim berlaga.

Meski disetiap venue pertandingan hanya ada sekitar puluhan orang dengan kaos warna hijau.

Tapi, sorak sorai para pendukung Jatim itu mampu menandingi yel-yel dan dentuman suporter tuan rumah, Jabar.Tak mau kalah dengan tuan rumah, suporter Jatim juga bersenjatakan yel-yel dan tabuhan drum untuk menggelorakan semangat tanding wakil-wakil Jatim.

Ketua Umum KONI Jatim Erlangga Satriagung memberikan apresiasi atas dukungan suporter selama perhelatan PON lalu. Mereka ada di setiap venues pertandingan untuk memberikan dukungan dan membakar semangat atlet-atlet Jatim. “Para suporter sangat

pantas untuk diapresiasi,” katanya, Kamis (5/10).

Bagi Erlangga, keberadaan suporter merupakan hal mutlak pada sebuah pertandingan.

Sebab kondisi psikologi atlet akan berbeda bila mereka berlaga tanpa adanya dukungan.

“Saya sendiri sebagai mantan atlet, bisa merasakan bagaimana bila bertanding dengan dukungan suporter,” cetus mantan atlet aeromodeling ini.

Tak ada rasa gentar bagi suporter Jatim mendatangi venue pertandingan meski sadar bakal lebih banyak pendukung Jabar. Contohnya saat perhelatan babak penyisihan cabang olahraga (cabor) bola basket di GOR C-Tra Arena Bandung. Saat itu, tengah menghelat laga antara tim basket putri Jatim menghadapi Jabar. Yang tentu saja ratusan pelajar dan warga di sekitar Bandung hadir untuk menyaksikan tim kesayangannya.

Namun, segelintir suporter Jatim yang jumlahnya mungkin hanya sekitar sekitar 50 orang hadir untuk memberikan dukungan tak mau kalah dengan tuan rumah. Dari segi jumlah, suporter Jatim memang jauh lebih sedikit. Bahkan mungkin mereka tidak sampai 1/8 dari suporter tuan rumah. Kendati demikian, kehadiran suporter Jatim lebih membuat “berisik” seisi GOR. Hasilnya, Jatim menyudahi perlawanan Jabar dengan skor akhir 51-45.

“Salah satu faktor kesuksesan Jatim bertengger di posisi kedua adalah berkat masifnya dukungan warga Jatim. Tak sedikit masyarakat Jatim yang ada di Jabar serta dukungan kawankawan gabungan elemen suporter hadir di setiap venue pertandingan. Terima kasih suporter Jatim,” ungkap koordinator suporter Jatim Baso Juherman. (dek/epe)

DOK/FB

KONI Jatim Bangga Segelintir Suporter Bikin Berisik

Angel Correa

OPINI 07

berita metro

www.beritametro.co.id

KAMIS, 6 OKTOBER 2016

Menilik Rencana Indonesia Bergabung dalam Kemitraan Trans-Pasifik

TAJUK

BPN Hendaknya Transparan

S

engketa tanah yang di atasnya dibangun megah Grand City Mall & Convex Surabaya kembali meruyak ke ruang publik.

Kasus sengketa antara ahli waris pemilik lama dengan manajemen PT Hardayawidya Graha yang membangun Grand City Mall di atas lahan sengketa itu pernah merebak pada 2014 lalu. Bahkan, sudah selama 12 tahun terakhir para ahli waris dari pemilik asal lahan tersebut memperjuangkan hak-hak mereka, namun sejauh ini belum membuahkan hasil.

Sekadar flashback, versi ahli waris keluarga Muhammad Almaghrabi, tanah seluas kurang lebih 5 hektare yang saat ini berdiri pusat perbelanjaan Grand City Mall itu merupakan tanah eks eigendom milik Muhammad Almaghrabi sesuai bukti surat kepemilikan yang hingga kini masih dipegang para ahli waris. Berdasarkan bukti dan riwayat tanah yang dimiliki, Nuraini, salah satu ahli waris, sudah mengajukan SKPT (surat keterangan pendaftaran tanah) kepada BPN II Surabaya. Tetapi BPN II tidak menanggapi dengan alasan, berkas kepemilikan lahan keluarga Muhammad Almaghrabi (alm) itu telah hilang, sementara di atas lahan itu sudah terbit sertifikat Nomor: 671.672.673.471 milik Hartati Murdaya.

Kasus sengketa kepemilikan lahan inipun sempat dilaporkan ke pihak Ombudsman RI. Karena tidak ada penyelesaian atas kasus tersebut, Nuraini kemudian memasang patok kepemilikan tanah Grand City Mall Surabaya. Patok kepemilikan tanah itu bertuliskan: Tanah Ini Milik Ahli Waris Nur Aini binti Muhammad Almaghrabi Luas 48.100 M2 Eigendom Verponding No 6341.

Kasus sengketa tanah Grand City Mall versus ahli waris pemilik asal ini hanya satu di antara ribuan kasus serupa. Bahkan, seperti fenomena gunung es, kasus yang muncul ke permukaan hanya pucuknya, sementara permasalahan yang jauh lebih besar tersembunyi di bawah permukaan. Dengan persoalan sedikit berbeda, kasus sengketa kepemilikan lahan Keputih Timur Pompa Air, antara PT Pakuwon Jati Tbk yang memiliki sertifikat melawan Dinas PU Pengairan Provinsi Jatim pun bermuara pada titik yang sama: Badan Pertanahan Nasional (BPN).

BPN sepertinya begitu mudah mengeluarkan sertifikat atas tanah yang pemiliknya adalah perusahaan besar, seperti pengusaha Hartati Murdaya dan perusahaan besar PT Pakuwon Jati Tbk. Hal yang membuat miris, bukti-bukti riwayat tanah seperti hilang ibarat debu tertiup angin. Itu yang terjadi pada lahan yang diklaim ahli waris pemilik asal lahan Grand City Mall Surabaya, dan itu pula yang terjadi di lahan milik negara Keputih Timur Pompa Air Surabaya.

Kita khawatir, begitu mudahnya penerbitan sertifikat yang dimiliki perusahaan-perusahaan besar itu mengundang spekulasi dan tuduhan miring terhadap BPN. BPN karena itu harus berani bersikap transparan dan mempersilakan publik mengakses data sedalam-dalamnya. Hanya dengan begitu BPN bisa menepuk dada, seraya mengatakan: Kami bersih, kami siap diperiksa oleh siapa saja. Noor Ipansyah Iskandar

Dipinjam Marinir BPN II...

Kasi sengketa konflik dan perkara dari BPN II Surabaya, Syamsu menjelaskan, bahwa permohonan hak atas tanah sengketa yang sekarang dalam penguasaan Grand City, sebagaimana yang tercatat di BPN II tidak sama dengan yang diajukan Hj Nuraini. Atau bisa dikatakan ada ketidakcocokan bukti sah kepemilikan.

“Inilah yang menjadi dasar permohonan tersebut kami tolak.

Kalau dokumen yang mereka punyai tidak sama dengan catatan yang ada di BPN maka kami juga tidak berani mengabulkan permohonan itu,”terang Syamsu kepada Berita Metro, Rabu (5/10).

“Kecuali bila ibu Nuraini memiliki dasar bukti sah yang sama dengan yang tercatat di BPN, maka kami akan mengabulkan permohonannya. Untuk itu, mereka harus membawa bukti sah kepemilikan serta saksi yang mengetahui asal muasal lahan tersebut,” ucap pria asal Banjarmasin ini.

Menurutnya, tanah eks eigendom tidak harus menunggu sampai 20 tahun untuk diajukan permohonan haknya. Jika ada bukti kepemilikan sah secara tertulis, maka boleh diajukan, untuk bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik. Kecuali tanah adat, yang harus menunggu bukti penguasaan huni sekitar 20 tahun baru bisa diajukan ke BPN atas hak huninya.

“Kalau masalah sengketa ahli waris Muhammad Almahrobi (alm) dengan Grand City. Yang tahu persis adalah pak Budi selaku Kabid Sengketa Konflik dan Perkara. Namun beliaunya masih ke Jakarta. Jadi beliau yang bisa menjelaskan secara detailnya,” ungkap Syamsu.

Di lain pihak, kata Syamsu, pengajuan kepemilikan Grand City sesuai dengan dokumen yang tercatat di BPN. Jalur Hukum Sebelumnya, pihak ahli waris telah mengupayakan jalur hukum atas tanah yang dimiliki pihak keluarga Muhammad Almahrabi. Namun, persyaratan SKPT yang diajukan pihak ahli waris ke BPN II Surabaya tidak ditanggapi. Dengan alasan, berkas kepemilikan lahan keluarga Mu-

Sambungan Halaman 1 hammad Almahrabi (alm) telah hilang.

Nuraini mengaku sebagai akhli waris sah tanah seluas kurang lebih 5 hektare yang saat ini berdiri pusat perbelanjaan Grand City. Nuraini mengaku tanah eks eigendom itu adalah milik ayahnya yang bernama Mohammad Almahrabi sesuai bukti surat kepemilikan yang dipegangnya.

Penantian selama 12 tahun yang tak berujung jelas atas perjuangannya untuk meminta kembali hak tanah yang telah dikuasai Grand City tak membuat lelah keluarga Mohammad Almahrabi (alm).

Salah satu ahli waris, Nuraini, memimpin gerakan simpatik yang dilakukan di tiga titik didampingi pihak kuasa hukumnya Arius Sapulete,SH. Pertama, mendatangi Kantor Walikota Surabaya guna menyampaikan keluhan tentang perampasan hak milik keluarganya oleh Siti Hartati Murdaya pemilik Grand City.

Pihaknya meminta agar Walikota Surabaya untuk melindungi warganya untuk mendapatkan hak-haknya. “Pada siapa lagi kami meminta perlindungan kalau bukan pada orang tua kami di kota ini, yakni Bu Risma,” ucap Nuraini.

Aksi kedua, pemberian bunga ke kantor DPRD Surabaya dengan maksud yang sama, yakni meminta para wakil rakyat tersebut untuk membantu menyelesaikan ketidakadilan yang menimpa keluarganya. Dan aksi ke tiga, digelar di depan Mall Grand City Surabaya, yakni aksi orasi serta teaterikal pembakaran keranda mayat sebagai simbol matinya rasa kemanusiaan pemilik Mall tersebut.

Menurut Nuraini, di tanah yang saat ini berdiri Mall Grand City dulu terdapat tiga rumah milik kelurganya. Namun, pengakuan sang ayah (alm) lahan tersebut dipinjam oleh TNI Angkatan Laut, dalam hal ini Marinir.

Kemudian oleh Marinir, ditukargulingkan kepada PT dan saat ini sudah muncul sertifikat baru dengan nama pemilik Siti Hartati Murdaya. “Dulu itu dipinjam sama Marinir, buat istirahat, duduk-duduk gitu,” ujar Nuraini polos. (has/tit)

S

atu tahun yang lalu, pada 5 Oktober 2015 lalu, mata dunia tertuju pada momen bersejarah ketika perwakilan dari 12 negara Kemitraan Trans-Pasifik (Trans-Pacific Partnership/TPP), yaitu Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chili, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, Amerika Serikat, dan Vietnam, mengumumkan kesimpulan dari perundingan mereka.

Sebuah perjalanan panjang sejak pertemuan pertama pada 2010 telah sampai pada kesepakatan ekonomi yang akan berlaku bagi sekitar 40 persen dari ekonomi dunia.

Banyak negara telah menunjukkan minat untuk bergabung dalam TPP, termasuk Indonesia. Sudah satu tahun sejak Presiden Jokowi mengatakan kepada Presiden AS Barack Obama bahwa Indonesia berminat untuk bergabung dengan TPP, dalam kunjungannya ke Amerika Serikat pada Oktober 2015.

Indonesia sebelumnya sudah beberapa kali menyatakan minat untuk bergabung dalam TPP, tetapi tidak pernah menjadi bagian dari proses negosiasi perjanjian tersebut karena tidak menjadi anggota TPP sejak awal.

Akibatnya, pemerintah Indonesia kemungkinan besar telah kehilangan kesempatan untuk membentuk perjanjian TPP sesuai dengan kepentingan nasional. Untuk itu, ketika Presiden Jokowi menyatakan Indonesia berniat untuk bergabung dalam TPP, maka hal itu memicu perdebatan dan diskusi.

Untuk membuat keputusan yang baik, pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan dengan hati-hati tentang alasan untuk bergabung atau tidak bergabung dalam TPP. Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan HUT RI ke-71 tahun 2016 menyampaikan bahwa

Pemerintah Indonesia akan mempercepat penjajakan berbagai kerja sama perdagangan internasional dan mempertimbangkan partisipasi Indonesia dalam kemitraan ekonomi internasional, salah satunya TPP. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan bahwa saat ini pemerintah Indonesia masih dalam proses penjajakan untuk mempertimbangkan bergabung ke dalam TPP. Bermanfaat bagi ekonomi Mantan Deputi Negosiator Vietnam untuk Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) Duta Besar Nguyen Nguyet Nga mengatakan bahwa TPP akan memberi manfaat besar bagi perekonomian Indonesia, sehingga Vietnam mendorong Indonesia untuk bergabung dalam kemitraan tersebut.

Menurut Dubes Nga, Indonesia bisa mendapatkan keuntungan besar jika memutuskan bergabung dalam TPP. Untuk itu, kata dia, Vietnam mendorong Indonesia untuk segera menyusun rencana dan membuat persiapan untuk bergabung dalam kemitraan tersebut dengan negaranegara anggota TPP lainnya.

Dubes Nga memaparkan beberapa manfaat yang bisa diperoleh Indonesia bila bergabung dalam TPP, salah satunya manfaat yang terkait dengan diversifikasi atau penganekaragaman pasar.

Kemitraan Trans-Pasifik, menurut dia, bisa membantu Indonesia dalam memperluas pasar ekspor, mendorong restrukturisasi ekonomi, memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi, dan membangun konektivitas dengan negara-negara utama kekuatan ekonomi.

Manfaat lain dari TPP bagi Indonesia, kata Nga, adalah memberikan posisi yang lebih baik untuk Indonesia dalam perundingan perjanjian perdagangan bebas (FTA) lainnya.

Namun, Nga pun mengakui

Oleh Yuni Arisandy Wartawan Antara bahwa ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi Indonesia, dan juga Vietnam, ketika bergabung dalam TPP. Terkait kemungkinan lebih beratnya tantangan bagi negara-negara non-negosiator, seperti Indonesia, yang akan bergabung ke dalam TPP, Nga berpendapat bahwa akan lebih baik bagi Pemerintah Indonesia untuk segera melakukan penelitian dan kajian terkait posisi Indonesia dalamTPP. Reformasi sosial ekonomi Beberapa pihak menilai bahwa bergabung ke dalam TPP dapat mendukung Indonesia dalam pengembangan intensif dan reformasi secara sosial dan ekonomi.

CEO Forbes Media dari Amerika Serikat, Steve Forbes, berpendapat bahwa rencana untuk bergabung dalam TPP dapat mendorong Indonesia mulai melakukan reformasi internal.

Menurut Forbes, Indonesia perlu menanggapi kemitraan internasional, seperti TPP, untuk memulai reformasi domestik yang dapat memperkuat daya saing nasional.

Dia menyebutkan beberapa perubahan struktur -terkait kebijakan ekonomi- yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia untuk menyikapi kemitraan ekonomi internasional seperti TPP. Perubahan struktur di bidang ekonomi yang diperlukan itu, menurut dia, antara lain pemotongan pajak perusahaan (corporate tax) maupun personal (seperti pajak penghasilan), menghilangkan peraturan dan birokrasi yang menghambat aliran investasi, dan mulai fokus mengurangi hambatan perdagangan.

Tantangan dan persaingan Di samping semua manfaat yang mungkin didapatkan Indonesia saat

bergabung dalam TPP, pemerintah RI harus siap harus siap menghadapi tantangan dan persaingan yang muncul dari kemitraan ekonomi tersebut.

Misalnya, Indonesia perlu menghadapi persaingan keras dengan negara-negara industri maju dalam kelompok TPP, sedangkan Indonesia sejauh ini belum bisa dikategorikan sebagai negara industri maju.

Terkait hal itu, pemerintah juga perlu memperhatikan pedagang dan UKM lokal yang mungkin menderita persaingan pasar pada saat Indonesia bergabung TPP. Untuk itu, Indonesia harus menjadi lebih kompetitif dengan mulai menghasilkan produk-produk yang lebih bernilai tambah tinggi.

Selanjutnya, sebagai pendatang baru dalam TPP, Indonesia harus menyesuaikan diri dengan standar yang telah disepakati dalam perjanjian itu dan tidak bisa menegosiasikan kembali apa yang telah disepakati sebelumnya oleh 12 anggota awal TPP. Oleh karena itu, bergabung dengan kelompok ekonomi regional dengan standar tinggi seperti TPP juga akan menimbulkan beberapa tantangan sulit lainnya, seperti penyediaan penyelesaian sengketa investor-negara (Investor-State Dispute Settlement/ISDS).

ISDS memberikan investor asing hak untuk mengajukan kasus sengketa terhadap negara tuan rumah. Itu berarti ISDS akan memungkinkan investor asing untuk mengajukan tuntutan terhadap pemerintah Indonesia melalui arbitrase independen atau internasional untuk kemungkinan pelanggaran perlindungan investasi.

Penyediaan ISDS akan sangat sulit untuk diterima karena yurisdiksi domestik dapat digantikan oleh yurisdiksi asing. ISDS akan menantang soal kedaulatan negara.

Oleh karena itu, pemerintah In-

donesia harus mempertimbangkan semua tantangan dan standar tinggi yang ditetapkan di TPP, sebelum Indonesia bergabung kemitraan.

Lebih penting lagi, jika Indonesia akhirnya memilih bergabung ke TPP, pemerintah perlu mencari cara untuk menangani tantangantantangan yang ada demi kepentingan nasional.

Misalnya, untuk menghadapi tantangan dalam melindungi pasar untuk UKM lokal dan pedagang tradisional - karena hambatan tarif dan kuota tidak dapat lagi digunakan dalam TPP - pemerintah dapat mencoba diplomasi ekonomi dengan memakai argumen yang tepat untuk menerapkan hambatan non-tarif pada sektor atau komoditas yang dalam perjanjian TPP memungkinkan hambatan tersebut.

Selanjutnya, untuk mengatasi tantangan dalam penyediaan ISDS, satu hal yang mungkin dilakukan pemerintah Indonesia adalah membuat penawaran bilateral dengan negara-negara TPP - misalnya, antara Indonesia dan Malaysia - untuk tidak menggunakan ISDS terhadap satu sama lain, menurut Profesor Charles Darwin University David Price.

Menurut Price, kesepakatan bilateral seperti itu masih mungkin dilakukan. Dia juga menyebutkan bahwa Australia dan Selandia Baru telah sepakat untuk tidak menggunakan ISDS terhadap satu sama lain.

Pada saat menjadi anggota TPP, Indonesia harus sudah memiliki satu set alat untuk menangani standar tinggi dan tantangan dalam perjanjian TPP yang akan berdampak pada bisnis domestik dan ekonomi nasional di masa depan.

Bahkan, persiapan untuk bergabung dalam TPP dapat menjadi agenda reformasi ekonomi nasional yang tidak dapat dihindari, terutama karena persaingan internasional yang semakin keras. (*)

Agus-Sylvi Lakukan Konsolidasi AHOK.. lagi. Sedangkan dua pasangan calon lain belum melakukan sesuatu. Ini hal yang kita khawatirkan,” ujar anggota komisi VII DPR itu.

Meski begitu, Erni juga mengkritisi hasil survei yang dikeluarkan LSI (Denny) JA dan Median Survei. Kedua lembaga survei itu mempertaruhkan nama lembaga survei masing-masing jika ternyata survei itu hanya pesanan.

“Kalau hasil survei itu benar dan valid, ini sangat mengancam Ahok. Kita harus berbuat sesuatu. Paling tidak paling tidak kalau memang survei demikian, ya Ahok harus berbuat sesuatu.

Timnya juga berbuat sesuatu untuk counter itu. Kalau misal kekurangan Ahok dia mulutnya kasar, ya sekarang harus tampil beda lebih adem, dan lainnya,” ucapnya.

Dua Putaran Media Survei Indonesia (Median) merilis hasil survei terbaru terkait Pilgub DKI 2017. Pilgub

Sambungan Halaman 1 DKI diprediksi akan berlangsung dua putaran. Pasangan yang hampir dipastikan lolos ke putaran selanjutnya adalah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) - Djarot Saiful Hidayat yang diusung PDIP, Golkar, NasDem, dan Hanura.

“Jarang sekali incumbent kalah di putaran pertama. Saya ragu Ahok-Djarot tidak lolos ke putaran selanjutnya, karena Ahok-Djarot masih memiliki hard voters dari sisi demografi dan kinerja,” kata Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun, kepada wartawan di Restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta, Rabu (5/10/2016).

Rico menilai di putaran pertama, salah satu dari pasangan Anies-Sandi dan Agus-Sylvi akan salingmengalahkansatusamalain.

“Dua kandidat itu (Anies-Sandi danAgus-Sylvi)yangsuaranyabisa salingmemakansatusamalainselamavisi-misidarikeduapasangan itu belum jelas,” kata Rico.

Suara dari pasangan calon yang kalah di putaran pertama

akan berpotensi menjadi pendukung untuk melawan AhokDjarot. Tetapi, kans Ahok-Djarot kalah di putaran ke-2 masih sangat terbuka.

“Terlihat dari pasangan selain Ahok-Djarot kalau dijumlahkan sekitar 46 persen, tidak termasuk yang undecided, ini berpotensi untuk mengalahkan Ahok-Djarot di putaran ke-2 jika pilkada berjalan 2 putaran,” lanjut Rico.

Agus-Sylvi Di tengah memanaskan suhu persaingan Pilkada DKI, pengurus DPD DKI Partai Demokrat dan relawan Agus-Sylvi melakukan konsolidasi di Is Plaza, Jakarta, Rabu (5/10).

Acara itu dihadiri Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, Ibu Ani Bambang Yudhoyono, serta pasangan bakal calon gubernur/ wakil gubernur DKI Jakarta: Agus Harimurti dan Sylviana Murni.

Tampak hadir pula Sekjen Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan dan Ketua DPD DKI Jakarta sekaligus Ketua Tim Pemenangan, Nach-

rowi Ramli, serta Pimpinan partai koalisi dari PKB, PPP, dan PAN. Agus Harimurti datang dengan memakai kaos hitam berkerah dengan tulisan di dada kiri AHY dan di dada kananbertuliskan #JakartaUntukRakyat.

Tidak seperti ketika mendaftar di KPUD, berada di acara konsolidasi itu Agus tampakm lebih percaya diri. Dia banyak senyum dan terkesan santai dalam meladeni wartawann yang melontarkan berbagai macam pertanyaan.

“Itu langkah awal untuk menapak lebih jauh,” kata Agus, menanggapi hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang menyatakan bahwa elektabilitas pasangan Agus-Sylvi memperoleh 19,3 persen.

Dia mengaku bersyukur dan semakin bersemangat menapaki Pilkada DKI 2017 yang tahapannya telah dimulai dari KPUD Jakarta. Dirinya menyadari sebagai tokoh baru di dunia politik dibandingkan dengan BasukiTjahaja Purnama (Ahok) dan Anies Baswedan. Walau demikian, dia besama pasangan calonnya, Syl-

viana Murni akan berusaha keras untuk menarik hari rakyat Jakarta agar bersedia memilihnya dalam Pilkada nanti.

“Kami harus terus berupaya mendekatkan diri pada masyarakat,” katanya. Dia menambahkan, pada saat nanti, pasangan ini akan memperkenalkan ide untuk memperbaiki Jakarta berserta masyarakatnya.

Arahan SBY Pada kesempatan itu, Agus juga menjelaskan mengenai pengarahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam rapat konsolidasi kader dan relawan tersebut. Agus menuturkan, SBY menekankan supaya semua kader dan relawan Partai Demokrat selalu menjaga etika politik yang bersih, cerdas, dan santun, serta menghindari isu SARA agar persatuan bangsa tetap terjaga dengan baik.

“Beliau mengajak seluruh kader dan relawan bersamasama dengan Agus-Sylvi untuk berjuang dengan cara terbaik dan beretika,” katanya. (yok/ det/tit)

Bermotif Sakit Hati JESSICA...

Hal-hal yang memberatkan meninggalnya Mirna, perencanaan terdakwa dilakukan secara matang sehingga terlihat keteguhan, perbuatan sangat keji, perbuatan sangat sadis karena menyiksa terlebih dahulu sebelum meninggal, berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya, memberikan informasi menyesatkan. Sementara hal-hal yang meringankan tidak ada.

Sebelum membacakan tuntutan, JPU terlebih dahulu menjelaskan analisis fakta yang merupakan kajian atas faktafakta yang disampaikan saksi

Sambungan Halaman 1 dan ahli dalam persidanganpersidangan sebelumnya.

Jaksa menyebut keterangan setiap saksi dan ahli yang mereka hadirkan saling sesuai dan membenarkan adanya pembunuhan terhadap Mirna oleh Jessica menggunakan racun sianida.

Tak hanya itu, jaksa juga membacakan analisis mereka terhadap latar belakang ahli yang dihadirkan tim kuasa hukum Jessica.

Jaksa menyebutkan tim kuasa hukum Jessica hanya memberikan data-data secara parsial sehingga hasil analisis-

nya bias, tidak valid, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Jaksa meragukan integritas dan kredibilitas ahli dari tim kuasa hukum Jessica.

Dalam kasus ini, Mirna meninggal seusai meminum es kopi vietnam yang dipesan Jessica di Kafe Olivier, Grand Indonesia, pada 6 Januari 2016. Berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Polri, Mirna dinyatakan meninggal karena keracunan sianida.

Jessica menjadi terdakwa dalam kasus ini. Dia didakwa Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.

Sakit Hati Jaksa penuntut umum mey-

akini, Jessica Kumala Wongso, melakukan pembunuhan berencana sebagaimana Pasal 340 KUHP. Apa alasan jaksa tetap bersikukuh menyeret Jessica ke pasal pembunuhan berencana?

Dalam sidang tuntutan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Jl Bungur Besar Raya, Rabu (5/10/2016), Jaksa menganggap ada motivasi Jessica membunuh Mirna.

“Korban (Mirna) pernah bilang bahwa Patrick (mantan pacar Jessica), adalah orang tidak modal, tukang selingkuh dan pemakai narkoba,” ujar jaksa di persidangan.

Ucapan Mirna itu membuat Jessica kecewa dan marah. Bah-

kan Jessica disebut Jaksa sangat sakit hati akibat perkataan itu.

“Bahwa bertolak dari motviasi itu penuntut menganggap hal itulah yang mendorong korban melakukan pembunuhan kepada korban,” ucapnya.

Jaksa juga menganggap tidak ada alasan untuk melepaskan Jessica dari objek hukum. Karenanya unsur barang siapa dalam pasal pembunuhan pantas sebagaimana analisa yuridis yang dipaparkan, tepat disematkan kepada Jessica.

“Unsur barang siapa telah terbukti dan tidak ada alasan untuk mengaburkan terdakwa sebagai objek hukum,” ucapnya. (kom/det/tit)

Syarat Mendapat Pesugihan JIKA... drastis dalam 2 hari saja, (Mobil, Rumah),” tulisnya lagi. Dia mengaku harta yang didapatnya berkat temannya yang memberi dia nomor telepon Kanjeng Dimas Taat Pribadi.

“Taat Pribadi kata teman saya bisa membantu untuk Dana Gaib Putih, awalnya saya kurang percaya tetapi setelah saya buktikan sendiri barulah aku yakin bahwa Kanjeng Dimas Taat Pribadi betul-betul bisa membantu setiap orang yang punya permasalahan ekonomi.”

Sri Astuti lantas menuliskan kata “DANA GAIB” disertai tanda kurung yang banyak. Di

Sambungan Halaman 1 bawah kata itu, dia menulis judul “Pesugihan Instan 10 MILIAR.” “Mulai bulan ini (Desember 2015) kami dari padepokan mengadakan program pesugihan instan tanpa tumbal, serta tanpa resiko. Program ini kami khususkan bagi para pasien yang membutuhkan modal usaha yang cukup besar, hutang yang menumpuk (di atas 1 miliar),” begitu isi pengumumannya.

Syaratnya, usia minimal 21 tahun, berani melakukan ritual, jika tidak calon peserta pesugihan dapat diwakilkan oleh tim

pesugihan. Syarat berikutnya adalah; belum pernah melakukan perjanjian pesugihan di tempat lain, suci lahir dan batin (wanita tidak boleh mengikuti program ini pada saat datang bulan), harus memiliki kamar kosong di rumah.

Penawaran pesugihan juga mencantumkan proses pesugihan itu. Yaitu, proses ritual selama 2 hari 2 malam di dalam gua, harus siap mental lahir dan batin, sanggup puasa 2 hari 2 malam, dan pada malam hari tidak boleh tidur.

Ada pula informasi mengenai biaya ritual sebesar Rp 10 juta. Rinciannya adalah pengganti tumbal kambing kendit

Rp 5 juta, ayam cemani Rp 2 juta, minyak songolangit Rp 2 juta, bunga, candu, kemenyan, nasi tumpeng, kain kafan dan lain-lain sebesar Rp 1 juta.

Ada juga informasi mengenai prosedur mendaftar pada ritual ini. “Catatan: hanya melayani yang betul-betul dan sangat membutuhkan bantuan kami, gagal maka biaya kami kembalikan utuh tanpa potongan apapun,” begitu petikan penutup penawaran program ini.

Berita tentang Dimas Kanjeng Taat Pribadi menghebohkan. Dia dipercaya memiliki kemampuan menggandakan uang dengan syarat pengikutnya menyerahkan mahar

uang jutaan rupiah dan membaca amalan atau wirid. Dia adalah pemimpin padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi.

Kini Taat Pribadi ditahan Polda Jatim karena diduga terlibat pembunuhan dua murid padepokannya, Ismail dan Abdul Ghani. Polisi menduga pembunuhan itu karena tersangka takut korban membocorkan kecurangan Taat.

Kasus lain yang menjerat Taat Pribadi adalah dugaan penipuan. Para pengikut yang telah menyerahkan mahar jutaan bahkan miliaran rupiah belum menerima uangnya sebagaimana dijanjikan akan kembali berlipat ganda. (tem/tit)

08 www.beritametro.co.id

KAMIS, 6 OKTOBER 2016 INDEX HARGA SAHAM SUMBER: WWW. IMQ21.COM 5 OKTOBER 2016

-0.94% IHSG

-0.1% STI

0.5% NIKKEI

0.7% FTSE

0.1% KLCI

-0.5% DJIA

-0.2% NASDAQ

5,420

2,882

16,824

7,034

1,663

18,168

5,290

HARGA EMAS

JUAL (RP/GR)

BELI (RP/GR)

US$/OZT:

533,094

511,770

1,272.60 IDR/USD: 13,027

SUMBER: GERAIDINAR 5 OKTOBER 2016

SUMBER: KLIKBCA.COM 5 OKTOBER 2016 / 16:05 WIB

Pertama di Indonesia

FOTO ISTIMEWA

EKSPANSI PASAR: Pabrik cokelat Barry Callebaut Group di Driyorejo dibangun untuk menampung tingginya konsumen dan hasil produksi kebun cokelat di Tanah Air.

merek biskuit yang telah sukses dengan penggunaan cokelat berkualitas terbaik yang memenuhi standar internasional,” katanya lagi.

Pabrik cokelat baru ini menandai ekspansi bisnis Barry Callebaut di Indonesia sebagai negara terbesar penghasil biji cokelat ketiga di dunia dan negara terpa-

dat keempat di dunia. Barry yang hadir di delapan negara di Asia Pasifik mempekerjakan lebih dari 500 karyawan di Bandung dan Makassar. (at/epe)

2018, Kopi Bondowoso Optimis Ekspor Mandiri BONDOWOSO (BM) - Petani kopi arabika di Kabupaten Bondowoso, optimistis mampu ekspor secara mandiri pada 2018, seiring semakin meningkatnya produksi kopi serta petani juga mendapatkan nilai tambah dari penjualan kopi.

“Dengan mengekspor sendiri kopi arabika ke negaranegara Eropa, tentunya para petani kopi di Bondowoso akan semakin sejahtera karena akan mendapatkan nilai tambah dari penjualan kopi,” ujar Ketua Koperasi Rejo Tani Bondowoso Suyitno, Rabu (5/10).

Ia mengemukakan bahwa

selama ini, petani kopi khususnya arabika diekspor melalui beberapa “buyer” atau eksportir swasta.

Karenanya, bersama-sama para petani di Bondowoso akan mencari investor untuk membantu permodalan agar dapat mengekspor sendiri. Sejauh ini petani, kata dia, menjual kopi arabika kepada eksportir swasta (buyer) “HS” kering angin (masih ada kulit cangkang dalam) seharga Rp22.000 hingga Rp25.000 per kilogram.

“Nah kalau petani bisa ekspor dan mengelola sendiri pastinya ada nilai tambah, yakni petani bisa menjual dalam bentuk‘green

bean’ atau ‘OC kering’ (berasan) yang harganya bisa sampai Rp70.000 hingga Rp100.000 per kilogramnya,” paparnya.

Suyitnomengatakan,Koperasi RejoTani memiliki anggota sebanyak 44 kelompok tani. Kelompok tani kopi arabika tersebut hingga sekarang sudah mengelola lahan kopi sekitar 14 ribu hektar.

Dan potensi produksi dalam satu hektar lahan kopi arabika, lanjut dia, bisa menghasilkan 5 kuintal kopi gelondongan basah, dari 14 ribu hektar tanaman kopi arabika itu 7 ribu ha di antaranya sudah berproduksi sementara 7 ha lainnya masih

dalam tahapan tanam.

“Untuk bisa ekspor kopi sendiri, petani yang tergabung dalam Koperasi Rejo Tani Bondowoso kerap melakukan pertemuan. Dan kami selalu memberikan pembinaan untuk mempertahankan kualitas kopi arabika,” ucapnya.

Ia menyebutkan, pada 2014 petani kopi arabika Bondowoso mengekspor sebanyak 529 ton, dan pada tahun berikutnya 2015 meningkat menjadi sekitar 800 ton serta pada tahun ini mencapai 1.600 ton atau lebih 600 ton dari target 2016 sebanyak 1.000 ton kopi arabika.(at/epe)

Dampak Cuaca yang Tidak Menentu Akibat La Nina

Panen Tembakau 2016, Terburuk Dalam 10 Tahun Terakhir SURABAYA (BM) - Hasil panen tembakau di berbagai daerah Indonesia tahun 2016 diperkirakan merupakan yang terburuk dalam sepuluh tahun terakhir, akibat cuaca yang tidak menentu dan membuat gagal serta kemunduran jadwal panen.

Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Budidoy mengatakan, realisasi panen tahun 2016 hingga September 2016 masih mencapai 40 persen, dari total panen sekitar 200 ribu ton. Data tersebut, kata Budidoyo berbeda jauh den-

gan realisasi panen tembakau pada tahun 2015 yang mencapai 70 persen, dengan kebutuhan industri sebesar 320 ribu ton.

“Awalnya panen diperkirakan mundur, namun akhirnya gagal juga karena La Nina.

Dan rata-rata kondisi ini dialami berbagai daerah, seperti di Madura yang menjadi pusat panen terkuat juga panennya masih lemah,” tuturnya, Rabu (5/10).

Ia menjelaskan, dengan gagalnya panen di sebagian besar daerah penghasil tembakau, mengakibatkan petani merugi dan

FOTO: BM/ISTIMEWA

SURAM: Hasil panen emas hijau di Indonesia terpuruk dalam 10 tahun terakhir akibat fenomena La Nina yang menyebabkan hujan turun tidak menentu di berbagai daerah.

JUAL USD SGD EUR AUD

13003.00 9492.98 14632.99 9931.15

BELI 12987.00 9472.98 14532.99 9851.15

KILAS

Barry Callebaut Buka Pabrik di Gresik GRESIK (BM) - Produsen cokelat terkemuka di dunia Barry Callebaut Group meresmikan pabrik cokelat pertama di Indonesia, di Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik. “Pabrik cokelat baru di Gresik merupakan landasan penting bagi strategi Barry Callebaut dalam memperkuat posisi kami sebagai pemimpin di semua pasar utama di Asia Pasifik,” kata CEO Barry Callebaut Antonir de Saint-Affrique saat peresmian pabrik cokelat itu, Rabu (5/10).

Menurut dia, pada Juni 2015, Barry Callebaut telah menyetujui perjanjian alih daya jangka panjang dengan GarudaFood Group, salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar di Indonesia, di antaranya menyediakan setidaknya 10.000 ton pasokan cokelat per tahun untuk GarudaFood serta pembentukan manajemen operasional dari Barry Callebaut.

Pabrik baru Barry Callebaut yang terdiri dari tiga lantai dan berukuran 4.000 meter persegi ini, dibangun di area pabrik biskuit Garuda Food di Driyorejo, Gresik, dan akan mempekerjakan sekutar 50 orang.

Ia mengatakan kehadiran pabrik cokelat ini memperkuat Barry Callebaut di Indonesia yangmerupakanpangsapasarpentingdengan 260 juta orang berpeluang untuk mencapai pertumbuhan di atas rata-rata. “Kami sangat gembirabahwaikatankuatkamiGarudaFood untuk menonjolkan diri di tengah pasar yang semakin kompetitif,” katanya.

CEO GarudaFood Group Hardianto Atmadja mengatakan lini produksi cokelat di pabrik Barry Callebaut memungkinkan pihaknya untuk memfokuskan fasilitas manufaktur di Indonesia pada biskuit serta memperkuat pabrik ini sebagai kompetensi utama untuk produk-produk bisnisnya di Indonesia.

“Langkah ini akan membantu kami untuk lebih mengembangkan merek-

KURS MATA UANG

mengalami kesulitan untuk menanam kembali. Oleh karena itu, Budidoyo mengatakan buruknya hasil panen tahun 2016 harus dijadikan momentum untuk mendorong petani dengan pemberian intensif dari pemerintah, agar tidak terlalu tertekan dan merugi, sehingga diharapkan bisa bangkit kembali.

“Petani harus ada intensif, dan impor yang dilakukan juga harus dibarengi dengan memberikan nilai tambah ke petani, artinya ada kehadiran negara untuk mendukung petani” ucapnya.

Sebelumnya, harga komoditas tembakau berbagai daerah turun akibat cuaca yang tidak menentu, seperti di Kabupaten Madiun yang anjlok dan membuat petani setempat rugi. Petani tembakau di Desa Ngale, Suroto mengatakan harga tembakau kering yang sudah dirajang anjlok dari Rp30.000 per kilogram menjadi Rp23.000 per kilogram.

Penurunan tersebut, kata Suroto dipicu kualitas tembakau kering yang kurang bagus, dampak dari intensitas waktu penjemuran yang lama karena minim sinar matahari. “Hujan yang sering mengguyur selama musim kemarau membuat petani kesulitan menjemur hasil panenannya yang sudah dirajang, dan membuat harga tembakau rajang dari petani anjlok karena kondisinya masih basah,” ujarnya. (at/epe)

Pabrik Konsentrat Coca Cola Disita JAKARTA (BM) – Pengadilan Negeri (PN) Depok, Jawa Barat melakukan peletakan sita jaminan Pabrik Konsentrat PT Coca-Cola Indonesia di Jalan Raya Bogor KM38 sesuai dengan surat permohonan bantuan Pengadilan Negeri Manado tertanggal 6 September 2016, Selasa (27/9).

Penyitaan itu berupa sebidang tanah sebagaimana yang ada dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No: 00216/Kelurahan Cilangkap seluas 53.375 meter persegi berikut bangunan pabrik dan Kantor CocaCola Indonesia di Jalan Raya Bogor KM 38 Depok.

Terkait hal ini, manaejemen Coca-Cola Indonesia (CCI) menegaskan, selalu bekerja sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

CCI terus bekerja untuk memastikan bahwa proses hukum dilakukan secara adil dan transparan sesuai dengan hukum. Pandangan ini dikemukakan Humas CCI, Gitta Suryoputro menanggapi penyitaan ini. “CCI terus bekerja untuk memastikan bahwa proses hukum dilakukan secara adil dan transparan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia,” katanya kemarin.

Gitta juga menegaskan walau pihak CCI tetap menghormati Pengadilan Negeri Manado, CCI percaya bahwa keputusan untuk meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan pabrik CCI adalah tidak perlu.

Pasalnya, CCI tidak pernah bermaksud untuk menggelapkan aset miliknya. “Bahkan pemasangan plakat penyitaan bukanlah tindakan yang disyaratkan secara hukum terhadap peletakan sita jaminan,” ujar Gitta.

Menurut Gitta penempatan sita jaminan atas aset dalam suatu perkara perdata merupakan bagian dari proses hukum yang sedang berlangsung.

Sita jaminan, sambung Gitta, hanya berarti bahwa aset tidak bisa dipindahtangankan dan tidak dapat dibebankan. “Namun jelas bahwa sita jaminan atas tanah dan bangunan tidak akan mengganggu kegiatan operasional, yang akan terus berjalan sebagaimana mestinya selama masa proses hukum berjalan,” pungkasnya. (src/epe)

09 www.beritametro.co.id

KAMIS, 6 OKTOBER 2016

Pemprov Bentuk Satgas Investasi Bodong

BM/ANDRE

Jumadi

SURABAYA (BM)- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) membentuk satuan tugas (satgas) yang khusus menangani berbagai kasus penipuan dengan modus investasi bodong.

Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setdaprov Jatim, Jumadi mengatakan, saat ini masyarakat banyak yang tertipu atau menjadi korban praktik investasi bodong yang dikelola oleh oknum-oknum tertentu. Karena itu, Pemprov jatim menggagas dibentuknya Satgas Investasi.

“Modusnya, pelaku mengim-

ing-iming para korbannya dengan bagi hasil yang cukup tinggi.

Namun, pada akhirnya banyak di antara mereka yang tertipu dengan investasi bohongan itu,” tegas Jumadi kepada wartawan, Rabu (5/10).

Satgas ini, kata dia, nantinya juga memberikan semacam edukasi kepada masyarakat agar lebih paham soal investasi sehingga tidak mudah tertipu oleh investasi bohongan. “Masyarakat perlu memperoleh informasi yang jelas di bidang jasa keuangan dan perbankan. Bagaimana investasi yang aman dan jika me-

miliki risiko bisa dilindungi undang-undang,” paparnya.

Jumadi menjelaskan, belakangan ini memang marak bermunculan program investasi di bidang jasa keuangan. Namun, tak sedikit di antaranya yang belum mendapat izin maupun persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurutnya, pembentukan satgas ini juga merupakan tindakan preventif pemerintah dari lembaga-lembaga keuangan dan perbankanyangtidakbertanggung jawab dan mencoba menipu nasabah dengan dalih investasi.

“Untuk itu, saya juga mengimbau masyarakat kalau ada investasi yang menjanjikan bunga yang melebihi bunga bank resmi saat ini patut curiga, bisa dipastikan bahwa investasi tersebut adalah abal-abal,” ujarnya.

Pengukuhan satgas ini rencananya akan dilakukan Nelson Tampubolon, anggota Dewan Komisioner OJK dengan dihadiri Gubernur Jatim, Kamis (6/10).

Anggotanya adalah dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. (dre/udi)

Anak-anak: Bu Risma Bantu Kami Agar Bisa Mandi Air PDAM

Awey: Lurah Keputih Antek Pakuwon

BM/HASAN

PERIKSA PATOK: Anggota DPRD Kota Surabaya, Vinsensius Awey, memeriksa patok sebagai tanda batas tanah di lokasi Keputih Timur Pompa Air, Rabu (5/10).

Lurah cukup mengetahui saja, bukannya menyetujui. “Masak kewenangan lurah mengalahkan kewenanganWalikota Surabaya?

Inilah yang mungkin bisa diartikan bahwa ada kepentingan pengusaha di atas birokrasi pemerintahan,” ujar Awey.

Awey dengan tegas menyatakan hal semacam itu tidak boleh terjadi di negara ini. Hal itu pasti merusak tatanan jalannya pemerintahan.” Masak Lurah Keputih menjadi antek Pakuwon? Harus ada kepastian atas dasar rekomendasi dari ombudsmen sebagai acuan terhadap upaya memayungi warga Surabaya yang belum mendapatkan aliran air bersih PDAM,” papar Awey.

BM/HASAN

DIWAWANCARAI: Anggota DPRD Kota Surabaya, Vinsensius Awey, diwawancarai saat meninjau lokasi Keputih Timur Pompa Air.

Lebih jauh, anggota Komisi C DPRD Surabaya ini mengingatkan, kekuasaan pemerintah kota Surabaya jangan sampai dikalahkan oleh kewenangan seorang lurah yang berpihak pada pengusaha. Tidak boleh terjadi pemerintahan disetir oleh pengusaha. “Pengusaha jangan diberi keleluasaan mengatur otoritas kebijakan roda pemerintahan daerah. Berdasarkan Nawacita Presiden Jokowi, negara justru harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Itu artinya, baik pemerintah di pusat maupun di daerah harus segera memecahkan setiap persoalan yang membelit warga negara,” terang Awey.

Kata Awey, apa yang terjadi di Keputih Timur Pompa Air ini adalah bentuk yang tidak manusiawi. Selama 17 tahun, sebanyak 200 kk berjumlah sekitar 1.000 jiwa itu menunggu pasokan air bersih PDAM yang tak kunjung mengalir. “Jangankan itu, untuk keperluan ibadah saja dipersulit,” ujar Awey.

Sebab, kata Awey, mayoritas warga di Keputih Timur Pompa Air ini adalah muslim dan di sini juga ada dua tempat ibadah.

“Masak untuk mengisi bak air wudhu pun harus dengan jalan membeli menggunakan jirigen setiap hari. Ini kan sudah keterlaluan Pakuwon Jati,” tandasnya.

Air Tadah Hujan Kemarahan Awey berganti haru ketika ia menyaksikan anak-anak kecil yang merubung di sekitar rombongan berdialog dengan Berita Metro.

Saat itu, awalnya perwakilan warga Keputih Timur Pompa Air, Hendrik Kurniawan, melaporkan kepada Awey dan wartawan bahwa setiap hari warga di sini harus membeli air bersih Rp 20 ribu untuk satu gerobak.

Beberapa rumah tangga dengan jumlah keluarga besar bahkan harus beli dua atau tiga gerobak sehari. “Air tersebut, kami pakai untuk keperluan masak dan mencuci,” tuturnya.

Hendrik Kurniawan kemudi-

an menyarankan agar wartawan bertanya kepada anak-anak.

“Coba sampean tanya pada anak kecil. Setiap hari mereka mandi pakai air apa?”

Kepada Alvi, 8 tahun, Berita Metro mengajukan pertanyaan, “adik mandinya pakai air apa?”

Alvi menjawab, “pakai air tadah hujan.”

“Berapa kali sehari adik mandi? “ Alvi menjawab lagi, “dua kali sehari.”

“Apa adik kenal Bu Risma?”

Alvi menjawab, “iya, Bu Risma walikota kita.”

“Apa harapan Adik kepada Walikota Bu Risma?”

Alvi menjawab, “Bu Risma harus bantu kami supaya kami bisa mandi dengan air bersih PDAM.” Terpisah, Humas PDAM, Ari Bimo Sakti, menerangkan, permohonan warga Keputih Timur Pompa Air sudah menjadi perhatian pihaknya. Cuman, lanjut Bimo, birokrasi PDAM juga tidak harus menyalahi aturan di atasnya. PDAM adalah perusahaan BUMD di bawah naungan Pemkot Surabaya. “Sebetulnya bisa kami lakukan penanaman pipa sekunder yang ditarik ke pemukiman warga Keputih Timur Pompa Air. Cuman kami juga menjaga kepastian hukum, lahan tersebut milik siapa ,” ungkap Bimo.

Selain itu, kata Bimo, pihaknya juga belum menerima reko-

BM/HASAN

TINJAU LOKASI: Vinsensius Awey bersama rombongan di Keputih Timur Pompa Air.

BPBD Jatim Beri Edaran Peringatan Dini Mengantisipasi Bencana saat Musim Hujan

lakukan terhadap hulu dan bantaran sungai, pepohonan berusia tua, dan baliho yang terpampang di jalanan. “Pemerintah harus rutin mengeceknya, guna menghindari terjadinya korban.

BM/DOK

SURABAYA (BM) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur (Jatim) mengeluarkan peringatan dini antisipasi bencana melalui surat edaran (SE) kepada pemerintah kabupaten/kota. Hal ini dilakukan mengingat terjadinya bencana alam di sejumlah daerah beberapa hari akhir ini.

“Surat Edaran itu sudah kami keluarkan sepekan lalu, tujuannya agar pemerintah daerah waspada potensi bencana pada musim hujan ini,” kata Kepala BPBD Jatim, Sudarmawan,

Rabu (5/10).

Dia berharap pemerintah daerah di Jatim rutin melakukan pengecekan terhadap wilayahnya yang rawan bencana. Pengecekan juga harus di-

Sudarmawan

Misalnya, baliho dicek apakah bisa tahan angin kencang, pepohonan usi tua apakah mudah tumbang dan lainnya,” ujarnya.

Berdasarkan data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), lanjut Sudarmawan, curah hujan pada Oktober ini lebih tinggi dibanding September. Curah hujan pada bulan ini mencapai 300 hingga 500 milimeter, sehingga berpotensi terjadi angin puting beliung.

Sebelumnya, sejumlah wilayah di Jatim terendam banjir, bahkan diterjang angin puting beliung. Di antaranya banjir merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Ponorogo akibat luapan air Sungai Kepean. Sementara di Jombang, puluhan rumah warga rusak akibat hujan deras

disertai angin puting beliung.

“Intensitas angin bulan ini (Oktober, red) akan lebih kencang dibanding bulan-bulan sebelumnya, jadi pemerintah daerah dan masyarakat harus mewaspadainya,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Komisi E DPRD Jatim, dr Agung Mulyono menyambut positif langkah BPBD dalam mengeluarkan SE. Namun, pihaknya meminta kepada BPBD dan dinas terkait bencana agar tetap harus siaga 24 jam. “Dengan siaga 24 jam bencana di Jatim dapat diantisipasi dengan cepat dan tepat, dan kepada SKPD yang terkait bencana agar selalu berkoordinasi agar peralatan hingga makanan untuk korban bencana bisa siap ditangani,” tegasnya. (ant/udi)

BM/HASAN

DISAMBUT WARGA: Seorang warga Keputih Timur Pompa Air memberikan keterangan kepada anggota DPRD Kota Surabaya, Vinsensius Awey.

mendasi Ombudsmen Jatim.

“Setelah kami terima rekomendasi Ombudsmen, akan kami

lakukan musyawarah pada pimpinan dan Pemkot Surabaya,” imbuh Bimo. (has/nii)

MAHASISWA BIDIKMISI

Bantuan Anggaran Diusulkan Naik SURABAYA (BM) – Sejak diluncurkan tahun 2010 lalu, program bantuan pendidikan mahasiswa miskin berprestasi (Bidikmisi) belum mengalami perubahan besaran dana.

Tiap mahasiswa mendapat Rp 6 juta per semester. Rinciannya, Rp 2,4 juta dikelola perguruan tinggi, sedangkan Rp 3,6 juta diberikan langsung kepada mahasiswa sebagai biaya hidup.

Menyikapi hal itu, PaguMohammad Hasan yuban Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) se-Jawa Timur (Jatim) akan mengusulkan kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) agar besaran biaya hidup untuk mahasiswa penerima Bidikmisi naik yang didasarkan kepada indeks kemahalan kota.

Ketua Paguyuban Rektor PTN se-Jatim, Mohammad Hasan mengatakan, prinsip dari pemerintah menyamakan biaya hidup adalah menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun, bila dihitung kembali, jumlah itu tidak cukup bagi mahasiswa yang tinggal di kota-kota besar. Biaya hidup itu, diberikan kepada penerima Bidikmisi Rp 600 ribu setiap bulan per mahasiswa. “Itu akan kita sampaikan lebih lanjut ke kementerian untuk ditingkatkan jumlahnya,” kata dia usai rapat koordinasi di Kampus C Universitas Airlangga (Unair), Rabu (5/10).

Hasan melanjutkan, dengan menggunakan indeks kemahalan kota, maka besaran biaya hidup yang diterima mahasiswa Bidikmisi akan berbeda-beda. “Kami rasa yang lebih masuk akal menggunakan indeks kemahalan itu,” ujar pria yang juga Rektor Universitas Negeri Jember (Unej) ini.

Di Jember, kata Hasan, idealnya tiap mahasiswa Bidikmisi menerima Rp 750 ribu tiap bulan. Atau sama dengan Rp 4,5 juta tiap semester. “Kalau di Universitas Indonesia (UI) malah mengusulkan Rp 1,5 juta tiap bulan,” ujarnya. Sedangkan untuk biaya pendidikan yang dikelola perguruan tinggi, pihaknya sejauh ini tidak mempersoalkan. “Substansinya itu meningkatkan biaya hidup mahasiswa Bidikmisi,” jelasnya.

Rektor Unair Prof Moh Nasih menambahkan, besaran dana biaya hidup mahasiswa penerima Bidikmisi memang perlu dinaikkan. Untuk ukuran hidup di Surabaya, Rp 600 ribu per bulan itu masih kurang. “Hitung saja berapa biaya untuk kos, makan, transportasi, dan sebagainya di Surabaya,” ungkapnya.

Nasih menyebutkan, idealnya biaya hidup di Kota Pahlawan untuk ukuran mahasiswa penerima Bidikmisi sekitar Rp 1 juta per bulan. “Untuk biaya pendidikan yang dikelola perguruan tinggi sudah cukup. Asal nominalnya tidak diturunkan saja sama pemerintah,” jelasnya.

Nasih menjelaskan, ukuran indeks kemahalan kota masing-masing daerah berbeda. Bila pemerintah menyetujui menggunakan indeks tersebut, besaran biaya hidup masingmasing daerah berbeda satu sama lain.

Selain Unair dan Unej, sejumlah PTN hadir dalam pertemuan itu. Antara lain Universitas Negeri Surabaya (Unesa), ITS, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA), Universitas Brawijaya, UPN Jatim, Universitas Trunojoyo Madura, Universitas Negeri Malang, serta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. (sdp/udi) BM/ISTIMEWA

SURABAYA (BM) – Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Vinsensius Awey, tampak berang ketika melakukan kunjungan ke kampung Keputih Timur Pompa Air, Rabu (5/10) sore. Awey terjun ke lokasi lahan sengketa antara Dinas PU Pengairan Jatim versus PT Pakuwon Jati Tbk itu untuk melihat langsung kehidupan warga di sana. Selama 17 tahun, warga tidak mendapat layanan air PDAM dan tidak memperoleh layanan kependudukan oleh Lurah Keputih.

“Lurah Keputih ini antek Pakuwon!” ujar Awey dengan nada keras dan sorot mata marah.

Kemarahan kader Partai Nasdem ini bukan tak beralasan. Terkatung-katungnya permohonan warga untuk mendapatkan layanan air bersih dari PDAM hanya bergantung pada satu coretan tanda tangan seorang Lurah Keputih. Kalau Lurah Keputih bersedia tanda tangan, maka pihak PDAM Surya Sembada akan memenuhi permohonan warga untuk memasang jaringan pipa sekunder dan tersier. Tetapi Lurah Keputih dalam beberapa kesempatan menyatakan tidak bersedia tanda tangan karena permintaan pihak PT Pakuwon Jati Tbk yang mengklaim sebagai pemilik lahan berdasarkan sertifikat yang diterbitkan BPN. Harusnya, lanjut Awey, dalam memberikan pelayanan kepada warga, PDAM tidak perlu mendapat legitimasi dari lurah.

10 JATIM RAYA

berita metro

www.beritametro.co.id

KAMIS, 6 OKTOBER 2016

Anggaran Rp 2 Miliar Sudah Habis

KILAS

Pemkab Probolinggo Hentikan SKTM PROBOLINGGO (BM) - Permintaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di Kabupaten Probolinggo dihentikan.

Namun kebijakan itu tidak berlaku bagi

balita penderita gizi buruk dan butuh perawatan mendesak. Alasannya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo kehabisan dana dari total anggaran Rp 2

(BM/SAIFULLAH)

TERBATAS : Sejumlah masyarakat saat mengajukan permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

miliar yang dipersiapkan untuk tahun ini.

Dana sebesar itu diberikan kepada warga yang tidak mampu namun tidak masuk dalam PPLS (Program Perlindungan Sosial) 2011. Kabid PLS Dinas Sosial setempat, Soejianto menyebutkan permohonan sudah mendekati 2.000 pendaftar sehingga tidak lagi diterbitkan.

“Dana memang sudah habis. Tetapi kalau yang membutuhkan bisa, kami lakukan kroscek terlebih dahulu,” sebutnya, Rabu (5/10).

Mantan Kabid Perbendaharaan ini menyebutkan, kondisi yang demikian bukan tanpa alasan. Selama ini, banyak warga yang sebenarnya masuk dalam kategori mampu namun tetap mengajukan permohonan SKTM. Modusnya, mereka mengajukan dengan modal dokumentasi rumah tidak layak huni milik orang lain.

“Ini tidak semua, tapi jumlah yang mengajukan dengan kondisi demikian tidak sedikit,” jelasnya.

Karena itu, ia pun berharap kepada kepala desa untuk tidak mudah memberikan rekomendasi SKTM. Sebab,

penentu pemberian tersebut berada di tangan kepala desa. “Begitu kepala desa menyebutkan layak menerima, mau tidak mau kami harus menerbitkan,” ucapnya.

Jika sudah dana yang disiapkan demikian besar itu sudah tidak ada. Maka penerbitan SKTM pun menjadi percuma.

Sebab, dana yang digunakan untuk klaim pun tidak ada. “Terus terang ini dilema.

Semoga saja dengan sisa waktu selama 2 bulan ini tidak ada permohonan,” jelasnya.

Nah, apabila dalam praktik nantinya benar-benar ada yang mengajukan, dan memang warga tidak mampu, maka yang bisa dilakukan dinas sosial dengan mengirimkan nota dinas kepada bupati. Atas persetujuan bupati, nantinya, klaim menjadi piutang pemerintah daerah kepada rumah sakit untuk dibayarkan pada tahun 2017 saat dana tersebut dicairkan. “Kalau anggaran kan berkaitan dengan tahun. Sehingga per Januri 2017 nanti, dana SKTM kembali ada,” jelasnya. (sip/epe)

10 Ribu Warga Madiun Belum e-KTP MADIUN (BM) - Sebanyak 10.000 lebih warga Kabupaten Madiun, belum melakukan perekaman data untuk pembuatan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP hingga tanggal 30 September 2016. Kepala Bidang Kependudukan Dispendukcapil Kabupaten Madiun, Ahmad Romadhon menyebutkan, dari 564.003 wajib KTP di kabupaten setempat, sebanyak 531.617 orang di antaranya telah memegang e-KTP. Sementara 32.703 warga masih memegang KTP lama.

“Dari jumlah 32.703 orang tersebut yang telah melakukan perekaman data hingga akhir September baru sekitar 80 persen.

Diperkirakan masih ada sekitar 10.000 warga Kabupaten Madiun yang belum melakukan perekaman data,” katanya, Rabu (5/10).

Menurut dia, terdapat beberapa hal penyebab masih banyaknya warga Madiun yang belum melakukan perekaman. Di antaranya karena yang bersangkutan tersebut berada di luar daerah atau bahkan luar negeri, seperti bekerja sebagai TKI. “Yang belum merekam itu ada yang karena sekolah dan bekerja di luar daerah, bahkan bekerja di luar negeri,” kata dia.

Untuk itu, pihaknya mengimbau warga Madiun yang belum melakukan perekaman data e-KTP segera mengurusnya.

Apalagi, bagi warga yang belum melakukannya akan terancam dihapus Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penghapusan itu terkait dengan masa berlaku KTP lama yang habis per 1 Oktober 2016.

Kepala Dispendukcapil Kabupaten Madiun Pudji Wahju Widodo mengungkapkan, surat edaran resmi terkait aturan baru itu memang belum diterima dinasnya.

“Namun, kabar secara informal telah saya terima melalui “whats app” telepon seluler.

Karenanya, warga yang merasa belum memiliki e-KTP diharap segera melakukan perekaman data,” kata dia. (at/epe)

FOTO ISTIMEWA

GAGAL PANEN: Seorang pemilik lahandi kota Sampang memeriksa tanaman padinya yang terancam gagal panen akibat tergenang banjir.

2 Hektar Lahan Padi Diserang Hama

Kota Sampang ‘Tenggelam’ Tiga hari Beruntun SAMPANG (BM) – Hujan deras dalam sepekan terakhir, membuat kawasan Kota Sampang terdampak banjir dalam tiga hari terakhir. Akibatnya, 2 hektar lahan pertanian rusak parah.

Kepala Bidang Teknis Dinas Pertanian Pemkab Sampang, Suyono mengatakan, dua haktare lahan pertanian yang rusak akibat banjir itu semuanya di Kecamatan Kota Sampang.

“Akibat merusak lahan, petani harus memperbaiki lahan mereka, banjir yang merendam Kota Sampang beberapa hari lalu itu, juga menyebabkan banyak tanaman padi yang terancam gagal panen,” katanya, Rabu (5/10).

Menurut Suyono, saat ini banyak

tanaman padi petani di Sampang yang terserang hama pycularia grisea atau yang dikenal masyarakat dengan sebutan hama blas. “Kami telah membentuk tim, melakukan pemantauan karena dikhawatirkan hama semakin meluas, dan jika itu terjadi, akan banyak tanaman padi yang gagal panen,” katanya, menjelaskan.

Suyono mengatakan, dampak banjir pada lahan pertanian warga saat ini lebih kecil dibanding banjir yang terjadi pada Maret 2016. Sebab kala itu, luas areal lahan pertanian di Kabupaten Sampang yang rusak akibat banjir itu, mencapai 10 hektar lebih.

Banjir merendam 11 desa/kelurahan,

sedang saat ini hanya sembilan desa/ kelurahan dengan jumlah kepala keluarga terdampak banjir mencapai 5.885 kepala keluarga (KK) atau sekitar 23 ribu jiwa lebih. “Tapi meski dampaknya pada lahan pertanian lebih kecil, kami tetap melakukan pemantauan, karena kami tidak ingin petani gagal panen lebih banyak lagi,” katanya, menjelaskan.

Kabupaten Sampang merupakan salah satu kabupaten di Pulau Madura yang tercatat sebagai daerah rawan banjir. Selama kurun waktu Januari hingga September 2016 ini, sebanyak empat kali banjir melanda Kota Bahari ini. Banjir terjadi akibat luapan Sungai Kalikemuning. (at/epe)

Pengucapan Lafal Akhiran Huruf Mati Jadi Persoalan Besar

Diterbitkan oleh: PT. Berita Metro Jl Tunjungan No 86 Surabaya. www.beritametro.co.id Percetakan: PT Citra Cetak Pratama (isi di luar tanggung jawab percetakan)

PERWAKILAN

BKSDA Sita Merak Hijau Dimas Kanjeng PROBOLINGGO (BM) - Tim Gabungan dari Polres Probolinggo bekerja sama dengan Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) menyita seekor merak hijau dari Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Penyitaan dilakukan karena satwa tersebut tergolong dilindungi, namun dipelihara tanpa izin resmi.

Kasus ini menambah panjang daftar kejahatan figur kontroversial warga Desa Gading Wetan Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo tersebut.

Selama ini, merak hijau jantan itu berada di selatan gedung kantor yayasan Taat Pribadi. “Ya ini salah satu binatang yang dilindungi undang-undang. Merak hijau diamankan sementara biar kelangsungan hidupnya lebih terjamin,” ujar Sudarsono, Kepala Resort Kehutanan BKSDA Probolinggo.

Tidak ada reaksi dari pengikut setia Taat Pribadi saat penyitaan dilakukan petugas. “Burung ini baru disini, Insyaallah tiga bulan. Itu membeli, ada surat resminya.

Sudah konfirmasi ke bunda Marwah termasuk pengacaranya Andi Faisal, saya telpon beliau sudah mengizinkan,” kata Bahri, pengikut padepokan yang selama ini bertugas sebagai perawat merak.

Jika terbukti bersalah, pemilik satwa akan dijerat Undang-undang nomor 5 tahun 1990 Tentang Satwa Yang Dilindungi. Dengan ancaman pidana kurungan 5 tahun penjara dan denda Rp 100 juta. (sip/epe)

Belasan BTS Bodong Disegel

Mahasiswa Tiongkok Belajar 12 Hari Bahasa Indonesia di Jember

JEMBER (BM) - Tiga mahasiswa asal Jiangsu Agri-Animal Husbandary Vocational College, Tiongkok secara intensif belajar Bahasa Indonesia di Politeknik Negeri Jember (Polije), selama 12 hari.

Kepala Badan Kerja Sama Polije Nantil Bambang Eko Sulistiyono mengatakan, mata kuliah “Indonesia Language and Culture” (Budaya dan Bahasa Indonesia) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program pertukaran pelajar antara Polije dengan Jiangsu Tiongkok.

“Mempelajari bahasa nasional setempat menjadi komitmen kedua belah pihak, agar para mahasiswa yang belajar di Indonesia maupun Tiongkok bisa beradaptasi menggunakan bahasa negara setempat,” tuturnya, Rabu (5/10).

(BM/SAIFULLAH)

DILINDUNGI : Tim Gabungan Polres Probolinggo- BKSDA menyita merak hijau dari padepkan Taat pribadi.

Menurutnya, pemberian mata kuliah “Indonesia Language and Culture” bermanfaat untuk menyiapkan dan mempermudah proses adaptasi ketiga mahasiswa asal Tiongkok tersebut dari aspek bahasa, serta pengenalan atmosfer akademik. “Hal tersebut dilakukan agar mereka segera bisa menyesuaikan dengan sistem pembelajaran dan masyarakat di kampus Polije,” katanya.

Sementara, Kepala Unit Pelayanan dan Pelatihan Bahasa (UP2B) Agus Setiabudi mengatakan strategi pengajaran Bahasa Indonesia untuk angkatan ketiga dalam program pertukaran mahasiswa tersebut dilakukan sedikit perubahan, dengan lebih menitikberatkan pada pengucapan kata yang sehari-hari digunakan.

“Perbedaan pengucapan kata yang hampir semua tidak diakhiri dengan huruf konsonan atau huruf mati, dan hal itu yang menjadi masalah utama mahasiswa Tiongkok dalam mempelajari Bahasa Indonesia yang lebih beragam,” tuturnya.

Berdasarkan pengalaman sekian tahun pertukaran mahasiswa, kata dia, pada umumnya mahasiswa asal Tiongkok lebih mudah beradaptasi dalam belajar Bahasa Indonesia dibandingkan mahasiswa dari Thailand.

“Bagian akhir program pertukaran pelajar nanti, mahasiswa asal Tiongkok diuji untuk melakukan presentasi dengan menyusun kalimat dalam Bahasa Indonesia berkaitan dengan pengalaman

sehari-hari,” ujarnya.

Direktur Polije Nanang Dwi Wahyono memberikan apresiasi kepada mahasiswa asal Jiangsu Tiongkok yang bersemangat beradaptasi dan mengikuti jadwal kuliah dan praktikum di Kampus Polije. “Kami mengapresiasi atas semangat beradaptasi dengan lingkungan kampus, aktif mengikuti kuliah dan praktek, serta berbaur dengan mahasiswa Polije lainnya dengan baik,” katanya.

Selain mempelajari Bahasa Indonesia, tiga mahasiswa asal Tiongkok tersebut akan belajar budaya Indonesia dengan belajar Tari Remo, sehingga diharapkan kemampuan mereka dapat ditampilkan pada upacara wisuda Polije pada bulan Desember 2016. (at/epe)

SAMPANG (BM) – Satpol PP Kabupaten Sampang menyegel 13 menara telepon seluler (BTS) yang tidak mengantongi izin operasional. “Terakhir, menara seluler yang kami segel, tadi Rabu pagi milik provider ‘smartfreen’ di Desa Dharma, Kecamatan Camplong,” kata Kasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) PPNS Satpol PP Sampang Moh Jalil, Rabu (5/10).

Menara seluler itu disegel dan pengoperasiannya dihentikanpaksalantaranizinadministrasisepertiizinoperasional, izin mendirikan bangunan (IMB), dan izin lingkungan (HO) tidak lengkap. Satpol PP sendiri mengetahui kasus ini dari laporan masyarakat yang tinggal di sekitar BTS itu. Apalagi pembangunannya juga tanpa sosialisasi terlebih dulu.

Jalil menjelaskan, praktik pembangunan menara seluler tanpa izin operasional lengkap itu melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 04 Tahun 2013 tentang Menara Telekomunikasi dan Perda Nomor 07 Tahun 2011 tentang Perizinan Tertentu. Sanksi terberat pelanggaran perda itu adalah hukuman pidana 6 bulan atau denda sebesar Rp 50 juta. (at/epe)

Pawang Ular Nyambi Rampok BLITAR (BM) – Polresta Blitar menangkap seorang pawang ular yang terlibat dalam perampokan di sejumlah kota wilayah Jatim. Kasatreskrim AKP Dhanang Yudhanto menerangkan,pelakuyangditangkapberinisialAG(42),warga Kelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar.

“Pelaku kami amankan. Untuk sementara, ada empat TKP (tempat kejadian perkara). Kami telusuri, sebab tidak menutup kemungkinan ada BB (barang bukti) dan saksi lain yang dapat membuka TKP lain,” katanya saat dikonfirmasi di polres setempat, Rabu (5/10).

Ia mengatakan, pelaku bukan hanya terlibat tindak penjambretan melainkan juga perampokan. Terakhir, ia terlibat dalam kasus perampokan pada pertengahan bulan lalu. Saat itu, pelaku beraksi di Jalan Ir Soekarno, Kota Blitar. Pelaku bertamu di rumah warga. Di saat itu, yang tinggal di dalam rumah hanya ibu serta anaknya, sementara suami ibu itu di luar rumah.

Pelaku yang saat itu membawa senjata tajam dengan sadis melukai korbannya hingga terluka di bagian kepala. Korban mendapatkan jahitan panjang di bagian kepalanya. Sementara itu, pelaku mengaku beberapa kali melakukan aksinya. Selain di Kota Blitar, ia pernah beraksi di Lamongan dengan temannya. Di daerah itu, ia juga melakukan tindak kejahatan.

Ia mengaku terpaksa melakukan perbuatan itu, sebab terdesak dengan kebutuhan. Ia pernah bekerja di kandang ular, namun karena hujan yang terus turun, sehingga ular sulit ditangkap. “Saya pernah kerja di kandang ular, tapi saya terpaksa melakukan itu (tindak perampokan), hasilnya untuk biaya hidup,” dalihnya.

Sementara itu, dalam melakukan aksinya AG bersama dengan sejumlah teman. Salah satunya adalah ST. Ia sudah ditangkap aparat Polres Lamongan dalam kasus perampokan. Hingga kini, polisi masih menahan AG. Ia terancam dijerat dengan Pasal 365 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara. Polisi juga menyita barang bukti, salah satunya sabit yang dilakukan berbuat kejahatan. (at/epe)

Direktur: Silvia Balhmar. Pemimpin Perusahaan: M. Mashudi. Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: Totok Hartana. Wapemred: Noor Ipansyah Iskandar. Dewan Redaksi: AR Balhmar, Djoko Tetuko, Samiadji Makin Rahmat, Yahya A Waber, Tjipto Chandra, Marcella, Hadi Ismanto, M. Nabil. Redaktur: Budi Arie Satriyo, Bambang Andrias, Oki Lukito, E Prayogo, Indra Nanang. Wartawan Senior: Rofiq Kurdi Ismail, Aziz Tri, Novi Triawan. Reporter: Dian Kurniawan, Faisal Abdillah, Suluh DP, Andre Septia Hadi, Hasan Nur Rahmad. Fotografer: Soemadji. Pracetak: Ahmad Choironudin. Artistik/Tata Letak: Luthfi, firman. Desain Grafis: Khalid “Klied”. Sekretaris Redaksi: Muh. Faizin. Bidang Online: Wahyu Saputro. Eksekutif Marketing: Fahad Balhmar, Khalid H. Perwakilan Daerah: Jakarta: Priyoko Sarjito (Kep. Biro), Marcella, Ferdy Yunisaf. Mojokerto: Prayogi. Sidoarjo: Yahdar Balhmar, Imam Muchlis. Pasuruan: H Umar Wirohadi (kabiro), Abdul Kadir Jaelani. Malang: Aji, Kholil, Agus Susanto. Lamongan: M. Zainuddin, Thafhanul Fahri. Koordinator Sirkulasi/Pemasaran: M. Mashudi. Alamat Redaksi: Jl Tunjungan No 86 Surabaya. Telp. +6231 5318686, 5323414. Fax:+6231 5323415 Redaksi: 081334312300 | Iklan/Langganan: 081216327858 | No Pengaduan: 031 70975270. Email: red_beritametro@yahoo.co.id. Tarif Iklan: Display(fc) Rp. 35.000/MMK (BW) Rp. 25.000/MMK. Sosial Rp. 10.000/MMK, Baris Rp. 15.000 (Minimal 2 Baris).

DALAM MENJALANKAN TUGAS PELIPUTAN, WARTAWAN BERITA METRO DIBEKALI TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER.

PANTURA 11

berita metro

www.beritametro.co.id

KAMIS, 6 OKTOBER 2016

LAMONGAN I BOJONEGORO I TUBAN I GRESIK

Kejar Target Musim Tanam, Disperta Fungsikan Transplanter BOJONEGORO (BM)-Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro, berencana memanfaatkan alat mesin pertanian hadiah dari Ditjen Prasana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian untuk percepatan luas tanaman padi pada musim hujan.

“Pemanfaatan alat mesin pertanian secara besar-besaran akhir Oktober-November,” kata Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Bojonegoro Ikhwal Subagjo, di Bojonegoro, Rabu. Dalam kurun waktu itu, menurut dia, para petani baru mulai mengolah tanah dan menanam padi di lahan tadah hujan. Dengan adanya berbagai alat mesin pertanian maka para petani akan memperoleh bantuan mengolah tanah, menanam padi, juga panen dengan memanfaatkan alat mesin pertanian.

“Kalau di sawah irigasi teknis sekarang ini sudah ada tanaman padi dengan usia berkisar 50-60 hari. Kalau sawah tadah hujan petani baru mulai mengolah dan menanam padi akhir Oktober sampai November,” jelas dia.

Ia menyebutkan hadiah alat mesin pertanian yang diterima daerahnya itu berupa traktor roda dua 78 unit, traktor roda empat 15 unit, “transplanter” atau mesin tanam padi 15 unit, pompa air 17 unit dan alat panen sembilan unit.

Hadiah alat mesin pertanian itu, katanya, diperoleh dari Ditjen PSP Kementan karena daerahnya mampu menjuarai lomba pencapaian luas tambah tanam tanaman padi pada musim tanam Oktober 2015-Maret

KILAS

Tambang Batu Ancam Wisata Pemandian Ratu

FOTO: BM/IST

GRESIK(BM)–Penambangan batu yang dilakukan di kawasan wisata pemandian Ratu yang terletak di Desa Suwari Kecamatan Sangkapura Bawean, Gresik nampaknya perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Bagaimana tidak, penambangan yang sudah berlangsung bertahuntahun itu, kini mulai merambah dan merusak bebatuan pemandian ratu itu sendiri.

Sekitar enam orang pelaku tambang batu mulai mencongkel batu-batu yang tertata di kawasan air terjun pemandian ratu. Akibatnya, keindahan bebatuan kawasan itu mulai rusak. Pantauan di lapangan, aktifitas tambang batu di kawasan pemandian ratu dilakukan pada tengah hari disaat kawasan wisata itu sepi pengunjung. Selanjutnya, batu-batu tersebut diangkut menggunakan mobil bak terbuka.

Menanggapi aktifitas penambangan batu di lokasi pemandian ratu, Camat Sangkapura Abdul Adim berjanji akan segera melakukan koordinasi dengan kepala desa setempat.

“Terima kasih informasinya, saya akan langsung berkoordinasi dengan kepala desa Suwari,” jawabnya.(ger/dra)

MAKSIMALKAN: Penggunaan mesin penanam padi bantuan dari Kementrian Pertanian diharapkan dapat memenuhi target tanaman padi pada musim tanam Oktober ini.

2016. Di dalam lomba itu, lanjut dia, Bojonegoro yang memperoleh target tanaman padi seluas 104 ribu hektare bisa merealisasikan seluas 106 ribu hektare. “Berbagai alat mesin pertanian hadiah Ditjen PSP Kementan kami terima sebulan lalu,” ucapnya.

Meskipun baru diterima, katanya, alat mesin pertanian Sudah diuji coba ketika mengolah tanah dan menanam

tanaman padi di sejumlah desa di Kecamatan Kapas. Ia menambahkan dalam pemantaatan alat mesin pertanian hadiah itu akan ditangani Brigade Alat Mesin Pertanian yang terdiri dari petugas dinas pertanian dan jajaran Kodim 0813.

Menjawab pertanyaan, ia mengatakan dinas pertanian mengusulkan alokasi anggaran Rp200 juta di

dalam APBD Perubahan yang akan dimanfaatkan untuk memperbaiki atap gudang yang akan dimanfaatkan untuk menyimpan berbagai alat mesin pertanian itu. Alat mesin pertanian hadiah Ditjen PSP Kementan sekarang ini ditempatkan di halaman samping kantor pertanian, sebagian di antaranya, tanpa dilengkapi alat penutup.(bor/dra)

Disperta Ajukan Tambahan Pupuk Bersubsidi BOJONEGORO (BM) - Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro, segera mengajukan usulan tambahan pupuk bersubsidi kepada Kementerian Pertanian untuk mencukupi kebutuhan pupuk tanaman padi musim hujan di lahan tadah hujan yang berlangsung akhir Oktober-November.

“Dinas Pertanian mengajukan usulan tambahan alokasi pupuk bersubsidi tanpa disertai data jumlah kebutuhannya.

Prinsipnya hanya meminta kebutuhan pupuk bersubsidi tahun ini bisa tercukupi,” kata Kepala Bidang Sarana dan

Prasarana Dinas Pertanian Bojonegoro Ichwal Subagjo, di Bojonegoro, Rabu.

Lebih lanjut dijelaskan usulan tambahan alokasi pupuk bersubsidi disampaikan melalui surat tertanggal 27 September lalu. Usulan tambahan pupuk bersubsidi itu untuk ketiga kalinya disampaikan kepada Dirjen Prasarana dan Sarana (PSP) Kementerian Pertanian dengan tembusan kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Timur.

“Kami sudah mengirimkan surat usulan tambahan pupuk bersubsidi tiga kali sejak

Juni lalu,” katanya menegaskan. Menurutnya, kebutuhan alokasi pupuk bersubsidi akan meningkat memasuki musim hujan karena petani di lahan tadah hujan akan mulai menanam tanaman padi akhir Oktober-November.

“Kalau tidak ada tambahan alokasi pupuk bersubsidi besar kemungkinan akan terjadi kelangkaan pupuk,” ujarnya.

Sesuai data, katanya, alokasi pupuk bersubsidi untuk urea 54.922 ton, sedangkan RDKK pupuk urea 76.075 ton, alokasi ZA 20.838 ton, sedangkan RDKK 37.049 ton.

Alokasi SP-36 sebanyak 15.317 ton dari RDKK 32.987 ton, alokasi NPK 38.899 ton, sedangkan sesuai RDKK 97.397 ton, dan alokasi petroganik 25.511 ton, jauh dari usulan RKK sebesar 158.352 ton. Saat ini, jelasnya, penyerapan pupuk bersubsidi di daerahnya untuk Urea 40.323 ton, ZA 14.780 ton, SP-36 - 11.812 ton, NPK (phonska) 29.906 ton dan petroganik 18.737 ton, pada awal Oktober.

“Kalau saat ini kebutuhan pupuk tidak terlalu besar, tapi menjelang masa tanam tanaman padi akhir Oktober-No-

vember kebutuhan pupuk akan meningkat,” ucapnya.

Menjawab pertanyaan, ia pesimistis usulan tambahan alokasi pupuk bersubsidi memperoleh persetujuan dkarena secara ekonomi adanya tambahan pupuk bersubsidi harus mempertimbangan kemampuan APBN. ”Kalau melihat kondisi APBN “lesu” kemungkinan tidak ada tambahan pupuk bersubsidi. hanya saja kemungkinan ada tambahan pupuk bersubsidi dari alokasi daerah lain yang tidak terserap,” ujarnya.(bor/dra)

Warga Tolak Hasil Kajian JOB PPEJ

TUBAN(BM)-Masyarakat langsung melakaukan penolkan terhadap hasil kajian ITS yang menyebutkan bahwa aktifitas perusahaan Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB P-PEJ) tidak berdampak pada masyarakat dan lingkungan yang disampaikan kepada warga sekitar, kemarin ditolak.

Penolakan hasil kajian itu disampaikan warga masyarakat Desa Rahayu saat menghadiri sosialisasi hasil kajian di pendopo Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Mereka menilai pelaksanaan kajian dilaksanakan sepihak, hasil kajian tersebut dirasa tidak sesuai fakta dilapangan dan taksesuai dengan kaidah semestinya.

Ketua Badan Permusyawarat Desa (BPD) Desa Rahayu, Kamsiadi mengatakan bahwa sampai dengan saat ini panas menyengat, polusi udara akibat

bau yang ditimbulkan aktifitas perusahaan masih sangat dirakasakan warga “Kami menganggap bahwa hasil kajian itu tidak sah. Kajian yang sudah dilaksanakan pihak perusahaan itu sepihak, karena tidak melibatkan peran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, Badan Lingkungan Hidup (BLH), dan pihak desa,” terangnya.

Dirinya bersama seluruh perwakilan masyarakat yang hadir sejak Pukul 09.00 WIB hingga Pukul 13.00 WIB tersebut menghendaki agar pihak perusahaan melakukan kajian ulang sesuai dengan prosedur semestinya. Yakni melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah.

Hasil kesepakatan dengan warga tersebut, disaksikan antara pihak muspika kecamatan, Komisi A DPRD Kabupaten Tuban, serta petugas Pores Tuban dituangkan dalam risalah kesepakatan.

Kemudian akan disampaikan kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pusat.

Sedangkan pemberian kompensasi kepada warga sekitar akibat dampak aktifitas perusahaan. Masyarakat menghendaki agar pemberian gantirugi yang tertahan selama 9 bulan atas dampak tersebut tetap dibayar. “Sebelum ada itikad untuk melakukan pembayaran, ya perusahaan tidak boleh melakukan penelitian. Wong sudah jelas penelitian yang dilakukan sebelumnya itu cacat menurut hukum,” imbuhnya.

Kamsiadi, bersama seluruh warga lainya di Desa Rahayu yang tinggal disekitar perusahaan tidak mempermasalahkan jika pemberian kompensasi dihentikan. Asal isi dari perjanjian awal antara perusahaan dengan warga tetap dilaksanakan meski harus dilaku-

kan revisi. Menanggapi hal itu, Field Admin Superintendent JOB-PPEJ, Akbar Paradima menegaskan ia tidak dapat berbuat banyak mengingat keputusan sepenuhnya berada pada atasanya.

Pihaknya tidak dapat mengambil keputusan karena pengambil kebijakan seluruhnya dari SKK Migas, “Permintaan masyarakat dan seluruh hasil pertemuan ini akan kita sampaikan ke atasan kami dan meneruskannya ke SKK Migas. Ditunggu saja hasilnya bagaimana,” imbuhnya singkat.

Diketahui, Sosialisasi kajian atas dampak lingkungan itu nampaknya tidak berjalan mulus karena mendapat penolakan warga. Acara itu dihadiri oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) ITS, JOB.PPEJ, Camat Soko, perangkat Desa Rahayu beserta perwakilan masyarakat, serta pihak kemanan dari Polres Tuban.(tub/dra)

Waspadai Bengawan, Sepuluh Kecamatan Terancam Longsor BOJONEGORO(BM)-Pasang surutnya Bengawan Solo, membuat 10 kecamatan di Kabupaten Bojonegoro terancam longsor. Bahkan sebagian rumah warga lainnya terpaksa dibongkar untuk keselamatan jiwa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro telah melakukan koordinasi dengan 12 kecamatan di Kabupaten Bojonegoro yang dilalui Sungai Bengawan Solo. Hasil koordinasi, sebanyak 10 kecamatan di Kabupaten Bojonegoro mengalami rawan longsor.

Sebanyak 10 Kecamatan adalah Ngraho, Padangan, Gayam, Malo, Kalitidu, Trucuk, Kota Bojonegoro, Balen, Kapas dan Bourno merupakan daerah rawan longsor. Akibat pasang surutnya Sungai BenPERWAKILAN

FOTO: BM/IST

SOSIALISASI: Air pasang sungai Bengawan Solo menjadi perhatian BPBD untuk mengingatkan daerah rawan bencana longsor.

gawan Solo, membuat satu rumah warga di Kecamatan Trucuk Bojonegoro, harus dirobohkan guna mengantisi-

pasi bahaya lebih lanjut.

Selain itu, BPBD Bojonegoro juga melakukan pengecekan wilayah rawan longsor

dan akan dikirimkan ke Balai Besar Bengawan Solo, untuk dibuat plengsengan guna mencegah longsor lebih melu-

as. Pasalnya, terdapat puluhan rumah warga yang terancam longsor.

Dari data BPBD menyebutkan, selama beberapa hari ke depan, daerah Bojonegoro dan sekitarnya, serta daerah hulu Bengawan Solo, seperti Madiun, Ponorogo dan Ngawi, akan diguyur hujan. Hal tersebut berimbas terhadap naiknya debit air Bengawan Solo yang mengalir di Kabupaten Bojonegoro. Ini dikatakan Andik Sudjarwo, Kepala BPBD Bojonegoro.

Pihaknya menghimbau kepada warga yang tinggal di bantaran Sungai Bengawan Solo, agar waspada ketika usai air Bengawan Solo meluap.

Pasalnya, naik turunnya debit air Bengawan Solo, akan mengikis tebing sungai.(bor/dra)

FOTO: BM/IST

INVESTASI: Wisata alam di pemandian Ratu Bawean menjadi jujugan wisatawan dan penggalian batu alam.

Diwaspadai, Tuban Selatan Rawan Bencana TUBAN(BM)-Musim hujan kali ini mengakibatkan beberapa daerah rawan terjadi longsordan berpotensi terjadi banjir bandang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tuban, mengingatkan bahwa bagi warga yang tinggal diwilayah Tuban bagian selatan agar selalu waspada.

Hal itu dikatakannya mengingat pada wilayah tersebut khususnya daerah perbukitan saat ini dikategorikan sebagai titik bertemunya mendung berpotensi hujan lebat yang disertai angin. Prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan arah angin tengah berhembus menuju barat daya.

Plt. Kepala Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tuban, Joko Ludiono mengatakan bahwa selama pergantian musim ini hujan dengan intensitas lebat akan mengguyur wilayah Kecamatan Bangilan, Kecamatan Singgahan, Kecamatan Senori, Kecamatan Montong, Kecamatan Merakurak, dan Kecamatan Tuban. “Kami mengimbau agar masyarakat selalu waspada, Sebab potensi hujan disertai angin kencang bisa datang sewaktu waktu,” terangnya.

Selama 3 hari terakhir, akibat hujan disertai angin kencang tersebut telah menyebabkan puluhan rumah warga di 2 kecamatan porak poranda hingga beberapa diantaranya nyaris rata dengan tanah.

Dari wilayah Kecamatan Senori, tepatnya di Desa Wanglukulon pada Senin (3/10/2016) sekitar pukul17.30 WIB hingga pukul 21.50 WIB. 11 rumah warga setempat mengalami rusak ringan serta 2 rumah lainya mengalami rusak parah. Milik Maslakah, Rustiah, Kusno, Khamim, Rusman, Fauzin, Ruslan, Wardi, Muntalip, Nur aziz, Rokhim. Hampir separuh atap rumah tersebut rusak akibat terhempas kencangnya angin, sedangkan Sardi Dan Mualimah, sebagian atap rumah mereka ambruk.

Selain merusak rumah warga, amukan angin tersebut mengakibatkan pohon kesambi yang tumbuh dipekarangan makam desa setempat roboh dan menimpa Box listrik milik PLN. Hingga mengakibatkan listrik padam selama semalam.

Bahkan beberapa waktu lalu angin puting beliung tengah menyebabkan 8 rumah warga Desa Punggulrejo Rt 02 / Rw 06, Kecamatan Rengel. Rumah mengalami rusak ringan lantaran hampir separuh atap rumah porak-poranda.

Akibat amukan angin telah menyebabkan Tower milik salahsatu pemancar radio di Kabupaten Tuban ambruk. Dan sebuah pohon penghijauan jalan berukuran besar tumbang sehingga jalan penghubung Kecamatan Rengel dan Kecamatan Grabakan lumpuh kurang lebih selama 1 jam.

KABIRO PANTURA: Moh. Zainuddin. LAMONGAN: Thafhanul Fahri, Nur Afifah, Mochamad Fiddin Rosyadi. BOJONEGORO: Sandi Suswondo. TUBAN: Ahmad Juremi. GRESIK: Moch. Sugeng, Imam Taufieq, Gilang Budi Raharja. IKLAN/LANGGANAN: 0857 3233 5005.

www.beritametro.co.id

KAMIS, 6 OKTOBER 2016

Puluhan User Mengadu ke Polresta Tertipu Pemasaran Tanah Kavling Abal-abal

SIDOARJO (BM)- Puluhan korban penipuan Tanah Kavling Rakyat (TKR) pimpinan Wahyu Setiawan, warga Waru, Kabupaten Sidaorjo, ramai-ramai melaporkan Wahyu Dkk ke kepolisian resor kota (polresta) setempat.

Para user TKR di kawasan Kepunten Tulangan itu merasa ditipu oleh Wahyu. Tanah kavling yang sudah dibayar penuh dan angsuran sudah dapat separo sesuai harga kesepakatan, tak kunjung didapatkan.

Malahan TKR yang ditawarkan kepada pembeli itu masih

belum balik nama atas nama Wahyu.

“Saya sudah membayar Rp 25 juta untuk satu kavling dengan ukuran 6X12 m2. Tapi sampai sekarang, TKR itu tidak ada,” kata Eko Udoro, warga Wage, Kecamatan Taman usai melapor ke Polresta Sidoarjo, Rabu (5/10).

Asmadi, warga Asrama Brimob Medaeng juga mengaku sama. Dirinya membeli TKR dua kavling dan sudah membayar 100 persen atau seharga Rp 50 juta. Awalnya, dia mengetahui adanya TKR dari iklan di

koran. “Januari awal bulan lalu, sudah saya lunasi. Tapi sampai sekarang TKR itu belum saya dapatkan. Kantor pemasaran di Tulangan sudah tutup. Kabarnya, kantor itu hanya disewa setahun untuk memasarkan TKR abal-abal,” ujarnya.

Ahmad Makin Rahmat SH, MH kuasa hukum para user TKR menyatakan, 51 user yang didampingi itu total uang yang dikeluarkan untuk membeli TKR itu sejumlah Rp 2,6 miliar.

“Setiap user ada yang beli satu kavling, dua dan sampai empat kavling. Semua user

FOTO: BM/MUCHLIS

MANFAATKAN SEMPADAN SUNGAI Perusahaan karton PT Paboxin yang berlokasi di Desa Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo itu, disinyalir memanfaatkan sempadan sungai sebagai jalan kendaraan menuju perusahaan.

Jalan inspeksi milik sungai dipagar sampai bibir sungai. Selain itu, pintu masuk perusahaaanpun dibangun gerbang dengan pintu yang selalu dijaga petugas keamanan setempat. Menurut warga sekitar, sebelum pabrik itu berdiri, di pinggir sungai buduran ini terdapat jalan yang dimanfaatkan sebagai jalan tembus menuju pemukiman penduduk. Warga sekitar sempat pula mempersoalkan limbah pabrik berbau menyengat dan hitam pekat itu yang dibuang langsung ke aliran sungai.

itu hanya diberi janji-janji dan tidak ada kenyataan TKR yang diberikan,” ungkapnya.

Dia juga sudah mengecek ke lokasi TKR yang dimaksud.

Ternyata, tanah kavling yang dimaksud, masih belum atas nama Wahyu, pimpinan penjualan TKR itu.

“Keabsahan tanah yang diakui Wahyu, juga sangat diragukan,” kata Makin.

Pengacara yang juga mantan wartawan itu menduga, modus tanah kavling murah yang dijual Wahyu ini, sepertinya memang tidak ada. Kli-

DELTA SINGKAT

ennya juga pernah membayar TKR di Tulangan. Tapi dalam kwitansi tanda pembayaran tertera Tanah Kavling Hidayah (TKH).

“Ini sepertinya modus dalam penjualan tanah kavling abal- abal yang dilakukan Wahyu. Bahkan saya juga menemukan ada lagi Tanah Kavling Nusantara (TKN) di kawasan Tarik, yang pimpinannya diduga sama. Saya mencium bisnis tanah kavling abal-abal ini cara Wahyu menipu masyarakat yang tergiur tanah kavling murah,” tandas Makin. (cls/udi)

Kasus Korupsi Ganti Rugi Lapindo Segera Disidangkan SIDOARJO (BM) – Kasus dugaan korupsi terkait penjualan tanah dan bangunan Masjid Al Istiqomah di Desa Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin senilai Rp 3,1 miliar, segera disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Juanda menyusul telah dilimpahkannya berkas dua tesangkanya.

Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo, Adi Harsanto mengatakan, berkas kedua tersangka sudah dinyatakan lengkap setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan. Dikatakan pula, berkas kedua tersangka dipisah untuk mempermudah proses persidangan.

Kedua tersangka itu adalah mantan Kades Gempolsari, Ahmad Lukman, dan mantan Wakil Ketua BPD Gempolsari, Abdul Karim.

Keduanya diduga terlibat bersama dua pelaku lain yang saat ini masih menjalani vonis hukuman. Yakni, Abdul Haris dan Marsali. “Ada hubungan antara keempat pelaku yang sama-sama memanipulasi data,” katanya.

Adi Harsanto mengung-

kapkan, peran tersangka Ahmad Lukman dan Abdul Karim sangat besar. Lukman yang pernah menjabat Kades Gempolsari periode 19942001 diduga bekerja sama dengan Abdul Karim untuk memuluskan penjualan tanah senilai Rp 3,1 miliar itu.

Keduanya dengan dibantu Abdul Haris dan Marsali, akhirnya dapat mencairkan anggaran Rp 3,1 miliar dari APBN. “Peran kedua tersangka besar agar anggaran dari pusat cair,” ucapnya.

Dia menambahkan, penyidik juga mempertimbangkan masalah pelarian kedua tersangka. Saat ditetapkan sebagai buron, kedua tersangka tidak segera menyerahkan diri. “Hal tersebut bisa memberatkan kedua tersangka dan akan kami sampaikan dalam sidang,” ujarnya.

Menurut dia, tersangka dijerat pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. (cls/udi)

FOTO: BM/MUCHLIS

FOTO BERSAMA: Rombongan atlet Formi Sidoarjo saat berpamitan kepada Wakil Bupati H Nur Ahmad Syafuddin SH di Ruang Delta Wicaksana Setda Kabupaten Sidoarjo, Rabu (5/10). Sebelum pelepasan, mereka menyempatkan foto bersama.

Kontingen Formi Siap Berlaga di Tafisa 2016

SIDOARJO (BM) – Kontingen Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (Formi) Sidoarjo beserta sejumlah atlet lainnya bakal ikut memeriahkan perhelatan The Association For International Sport For All (Tafisa) World Games 2016 yang akan digelar pada 6-12 Oktober 2016 di Jakarta.

Ketua FORMI Kabupaten Sidoarjo, H. MG Hadi Sutjipto SH. MM mengatakan, sebanyak 25 orang perwakilan dari Sidoarjo nantinya akan berlaga pada perhelatan tingkat dunia yang terbagi menjadi empat cabang olahraga di antaranya Panco, BMX, Dagongan, dan Poco-Poco.

“Atlet Ponco Sidoarjo ini adalah Juara Dunia dan Poco poco juga pernah memboyong Piala Ibu Negara sebagai Juara 1 Tingkat Nasional” ujar Hadi Sutjipto saat memimpin rombongan atlet Formi berpamitan kepada Wakil Bupati (Wabup) H. Nur Ahmad Syafuddin SH. di Ruang Delta Wicaksana Setda Kab Sidoarjo, Rabu (5/10).

Wakil Bupati Nur Ahmad Syafuddin SH mengaku bangga dengan banyak prestasi yang telah diraih Formi.

“Ke depan, kami akan berusaha membantu menambah anggaran melalui APBD kepada Formi,” katanya saat hendak melepas rombongan atlet Formi yang akan berangkat ke Jakarta.

Ajang Tafisa World Games merupakan Festival Olahraga Rekreasi Dunia. Acara ini, bertujuan mengangkat olahraga-olahraga tradisional yang sebagian besar sudah terancam punah. Pada tahun 2016 ini, Indonesia menjadi tuan rumah perhelatan olahraga rekreasi tingkat dunia itu dan dipusatkan di kawasan Ancol, Jakarta. (cls/udi)

Penjagaan Lokasi PKL Taman Pinang Resahkan Warga

SIDOARJO (BM) – Penjagaan ketat yang dilakukan puluhan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo di sepanjang Jalan Raya Perumahan Taman Pinang Indah (TPI) dikeluhkan warga sekitar. Mereka mengaku resah dan merasa tergganggu. Sejak Selasa (4/10) petang, puluhan petugas Satpol PP Kabupaten Sidoarjo memang disiagakan di sepanjang Jalan Raya TPI. Dengan penjagaan itu, diharapkan agar jalan raya di sepanjang Perumahan TPI itu bisa benar-benar bersih dari PKL. Kepala Dusun Banjarpoh, Desa Banjarbendo, Kecamatan Kota Sidoarjo yang berdekatan dengan lokasi Perumahan TPI, Kusnadi mengatakan, warga sebetulnya tidak keberatan jika akses itu ditempati para pedagang.

“Kami tidak mempermasalahkan mereka mau berjualan. Ya, namanya juga cari penghasilan. Cuma, warga (Taman Pinang) saja yang menolak.

Alasannya, di sana merupakan kawasan bebas PKL. Tapi kan juga harus dicarikan solusinya,” ujarnya.

FOTO: BM/MUCHLIS

BERDIALOG: Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Satpol PP Kabupaten Sidoarjo, Ridho Prasetyo, dan Kepala Desa Banjar Bendo, Kecamatan Kota Sidoarjo, Yuni Asma Budi sedang melakukan pembicaraan terkait keberadaan PKL di Taman Pinang.

Sementara itu, Kepala Desa Banjar Bendo, Kecamatan Kota Sidoarjo, Yuni Asma Budi menyadari, penertiban yang dilakukan Satpol PP memang mengacu kepada instruksi pemkab. Hanya saja, dia minta agar ada koordinasi terlebih dahulu, sehingga tidak memancing emosi pedagang dan warga.

Sementara itu, Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban (Kabid Trantib) Satpol PP Kabupaten Sidoarjo, Ridho Prasetyo mengatakan, penjagaan seperti saat ini sebenarnya merupakan kegiatan sterilisasi yang sudah sering dilakukan.

“Sesuai permintaan warga, dalam waktu dekat kami juga akan mengundang mereka ke kantor untuk sosialsiasi dan menyamakan persepsi bahwa di tempat itu tidak boleh digunakan berjualan,” katanya, Rabu (5/10).

Polemik soal keberadaan PKL di Jalan Raya TPI sudah berlangsung sejak 2015 silam. Namun, sejauh ini pemerintah kabupaten (pemkab) belum menemukan solusi untuk menangani persoalan itu. (cls/udi)

Gudang Barang Bekas di Bypass Krian Terbakar SIDOARJO (BM) - Sebuah gudang tempat penyimpanan barang bekas di Jalan Bypass Krian, ludes terbakar, Rabu (5/10) siang. Dugaan sementara, kebakaran gudang ukuran 20 x 15 meter milik Mishadi (33), warga Dusun Badas, Desa Barengkrajan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo itu, akibat puntung rokok yang dibuang sembarangan.

Kobaran api yang awalnya berasal tumpukan ban bekas cepat membesar, nyaris membuat gudang selep padi di dekatnya juga ikut terbakar. Sebanyak dua unit mobil

pemadam kebakaran didatangkan ke lokasi guna melakukan pemadaman. “Dugaan sementara akibat puntung rokok yang mengenai ban bekas,” ujar Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanit Reskrim) Kepolisian Sektor (Kapolsek) Krian, AKP Aspul Bhakti.

Kobaran api, pertama kali diketahui Khoirudin (58), penjaga gudang. “Saya tidak tahu pasti, bagaimana bisa muncul api. Tiba-tiba, terlihat ada api dan cepat membesarnya. Yang jelas, api pertama kali terlihat di tumpukan ban dan drum,” jelas Khoirudin saat memberikan ke-

saksiannya kepada petugas yang mendatangi lokasi kejadian.

Sementara menunggu datangnya petugas pemadam kebakaran sesudahnya menghubungi kantor polisi terdekat, Khoirudin mencoba melakukan pemadaman menggunakan alat seadanya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu.

Untuk kerugian, diperkirakan mencapai Rp 30 juta. (cls/udi) BM/MUCHLIS

LUDES: Petugas pemadam kebakaran memeriksa reruntuhan bekas gudang barang bekas di Jalan Bypass Krian yang terbakar, Rabu (5/10) siang.

FOTO: BM/MUCHLIS

RINGSEK: Nissan March Nopol W 1365 RM ringsek di beberapa bagian setelah menabrak bagian belakang truk yang sedang putar balik di Jalan Raya Banjarkemantren, Selasa (4/10) tengah malam.

Tabrak Truk, Mobil Pengacara Terbalik SIDOARJO (BM) - Kecelakaan terjadi di Jalan Raya Banjarkemantren, tepatnya depan PT Comfeed Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Selasa (4/10) sekitar pukul 23.30 WIB. Kejadiannya, berawal ketika sebuah mobil Nissan March Nopol W 1365 RM yang dikemudikan Toni Gunawan (61), pengacara yang tinggal di Perum Mutiara Citra Graha di Desa Bligo, Kecamatan Candi, melaju kencang dari arah Utara menabrak truk yang sedang putar balik.

Tepat di lokasi kejadian, mobil Nissan March menabrak bagian belakang kiri truk. Akibatnya, mobil Nissan March oleng ke kiri hingga menabrak pohon yang berada di sebelah Timur jalan sampai terbalik.

Mengetahui kejadian itu, pengemudi truk yang hingga saat ini belum diketahui identitas dan nopol kendaraannya langsung melarikan diri dengna menancap gas truk yang dikemudikannya. Beberapa warga yang memberikan pertolongan segera melarikan pengemudi Nissan March ke RSUD Sidoarjo.

Kepala Satuan lalu Lintas (Kasatlantas) Kepolisian Resor Kota (Polresta) Sidoarjo, AKP Bayu Prasetyo mengatakan, masih menyelidiki penyebab kecelakaan itu. “Untuk saat ini, kami masih menyelidiki penyebab kecelakaan,” ujarnya singkat. (cls/udi)