Berita Metro 21 September 2016

HARIAN PAGI TERBIT 16 HALAMAN

Iklan/ Langganan:

RP 3.500,-

5318686

www.beritametro.co.id

RABU, 21 SEPTEMBER 2016

Jelang Pilgub DKI 2017

I INDEKS

PDI-P Usung Ahok, Warga Surabaya Syukuran DPR Desak KPI Awasi Siaran Pilkada BACA HALAMAN

02

FOTO: BM/ISTIMEWA

KONTRAK: Petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat menandatangani kontrak kesediaan untuk diusung sebagai calon gubernur dalam ajang Pilgub DKI 2017.

JAKARTA (BM) – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) Perjuangan, Megawati akhirnya memutuskan, mengusung pasangan

petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat untuk maju dalam Pilkada DKI yang akan berlangsung Februari 2017. Keputusan

itu diambil, setelah mengadakan rapat dengan sejumlah pimpinan PDIP di Baca: Galang... Hal. 7

Kejari Usut Kasus Korupsi PD Pasar Surya Bendungan Tugu Ditarget Tuntas 2018 BACA HALAMAN

09

Amankan Ribuan Botol Miras di Jalur Pantura BACA HALAMAN

SURABAYA (BM) – Kasus dugaan korupsi Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya yang melibatkan sejumlah oknum Kepala Pasar, kini mulai diusut pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya. Sumber internal Kejari Surabaya menyampaikan, pengusutan telah dilakukan, namun masih sebatas pengumpulan data.

14

Baca: Panggil... Hal. 7

FOTO: BM/ISTIMEWA

FOTO: BM/ISTIMEWA

DICOPOT: Rapat Paripurna DPD akhirnya memutuskan pemberhentian Irman Gusman sebagai Ketua DPD, setelah kasus tangkap tangan oleh KPK, dengan bukti uang Rp 100 Juta.

RILIS NARKOBA: Kepala BNN Budi Waseso menunjukkan tersangka kasus narkoba, beserta barang bukti sabu di Gedung BNN, Jakarta, Selasa (20/9).

BNN berhasil menggagalkan penyelundupan sabu dengan modus menyimpan di dalam buah pisang.

Ditahan KPK, Irman Gusman Dicopot Tak Kooperatif, Sugeng Mujiadi Terancam Hukuman Berat BACA HALAMAN

JAKARTA (BM) – Meski berjalan alot, dipenuhi interupsi sejumlah anggota, rapat paripurna DPD akhirnya membuat keputusan, mencopot Irman Gusman dari jabatannya sebagai Ketua DPD. Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad di ujung paripurna menegaskan bahwa keputusan Badan Kehormatan (BK) DPD soal pemberhentian Irman sudah final dan mengikat.

Baca: Debat... Hal. 7

BNN Amankan 26,4 Kilogram Sabu JAKARTA (BM) - Badan Narkotika Nasional (BNN) kembali menggagalkan 2 transaksi narkotika jaringan internasional di dua lokasi berbeda di Indonesia. Dari kedua penangkapan tersebut BNN mengamankan 3 tersangka, beserta barang bukti berupa 26,4 kilogram sabu.

Penangkapan pertama terjadi pada 10 September lalu di sebuah gudang penyimpanan di Jl Pademangan VI, Pademangan, Jakarta Utara. Dari penangkapan ini, BNN mengamankan barang bukti sabu seberat 10,4 kilogram.

“Kasus ini berawal dari hasil pengembangan 30 kg sabu yang diungkap pada 4 Agustus 2016 lalu oleh BNN. Dari penyelidikan yang dilakukan, petugas mendapatkan informasi adanya jaringan yang menyelundupkan sabu dari Malaysia melalui Entikong-SingkawangPontianak hingga ke Jakarta,” ujar Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso dalam jumpa pers di Kantor BNN, Cawang, Jaktim, Selasa (20/9/2016).

BNN juga mengamankan 3 pelaku, yakni SC (39) bertugas sebagai pengendali, TT (43) bertugas sebagai penjaga gudang, dan

BM (33) yang bertugas sebagai kurir. Ketiga tersangka ini, menurut Buwas, diduga kuat berperan sebagai penyelundup sekaligus sebagai penyimpan.

“Sementara untuk modusnya, untuk mengelabui aparat tersangka memasukkan sabu tersebut kedalam dua buah keranjang rotan clan disembunyikan bersama dengan buah pisang asal Singkawang. Sabu dibawa dari Malaysia melalui Entikong. Kemudian barang tersebut akan dibawa menggunakan Baca: Terancam... Hal. 7

Semua Pejabat Polisi Diintai Propam

16

Diduga Memeras, Dir Narkoba Polda Ditangkap Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian memerintahkan kepada Propam Polri untuk menggelar operasi tertutup dalam rangka mengawasi direktorat narkoba. Instruksi tersebut telah membuahkan hasil, dengan adanya tindakan Propam Polri, yang relah mengamankan dan memeriksa Direktur Narkoba Polda Bali, Kombes Franky H Prapat terkait kasus pemerasan.

Sri Mulyani Minta Tolak Gugatan Tax Amnesty

Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian memberikan apresiasi atas kinerja Propam tersebut. Tito mengatakan, Mabes Polri belum menerima detail pengungkapan kasus pemerasan tersebut.

“Kalau memang benar, ini saya apresiasi kepada Paminal Propam.

Mereka berarti sudah menjalankan

Demi kepentingan bangsa..

Diduga Memeras, Dir Narkoba Polda Ditangkap Yang lain, tunggu giliran..

perintah saya,” ujar Tito usai menghadiri peresmian Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Ir. Said Sukanto, Jakarta, Selasa (20/9/2016).

Menurut Tito, Presiden Joko Widodo menginstruksikan Polri untuk perang terhadap narkotika. Instruksi itu, kata Tito, sudah disampaikan ke seluruh jajarannya.

Perang terhadap narkotika, kata Tito, dalam bentuk meningkatkan kinerja direktorat maupun satuan narkoba di kantor kepolisan seluruh Indonesia serta di tingkat Mabes Polri.

“Perintah saya dalam beberapa rapat terakhir adalah perang terhadap narkoba. Caranya adalah semua direktorat narkoba dan Mabes Polri harus menunjukkan hasil,” kata Tito.

Menurut Tito, Mabes Polri akan melakukan evaluasi terhadap kinerja direktorat narkoba di seluruh Indonesia bulan depan.

Pimpinan direktorat maupun satuBaca: Semua... Hal. 7

PRAKIRAAN CUACA

FOTO: BM/ISTIMEWA

APRESIASI: Kapolri Tito Karnavian usai menghadiri peresmian Faskes RS Bhayangkara di Jakarta, Selasa (20/9). Tito mengapresiasi Divisi Propam yang telah mengamankan Dir Narkoba Polda Bali, Kombes Franky H terkait kasus pemerasan.

SPIRIT

SURABAYA

JAKARTA

DENPASAR

YOGYAKARTA

BERAWAN Suhu 27 - 32°C

HUJAN LEBAT Suhu 25 - 29°C

CERAH BERAWAN Suhu 24 - 33°C

HUJAN RINGAN Suhu 24 - 32 °C

SeƟap orang di dunia ini adalah seorang tamu, dan uangnya adalah pinjaman.

Tamu itu pasƟlah akan pergi, cepat atau lambat, dan pinjaman itu haruslah dikembalikan.

- Ibnu Mas’ud -

2 POLHUKAM

berita metro www.beritametro.co.id

RABU, 21 SEPTEMBER 2016

DPR Desak KPI Awasi Siaran Pilkada Komisi I DPR Evita Nursanti dalam Rapat Kerja Komisi I DPR dengan KPI Pusat di Ruang Rapat Komisi I DPR, Jakarta, Selasa.

Evita meminta KPI Pusat berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mengawasi siaran tentang pilkada.

Politikus PDIP itu mengatakan bahwa KPI harus menunjukkan netralitasnya dalam pilkada.”KPI periode lalu ompong dalam mengawasi isi siaran dalam Pilpres dan Pileg lalu,

kami tidak ingin itu terjadi khususnya di Pilkada 2017,” ujarnya.

Dia meminta KPI bersikap keras bila ada industri penyiaran yang tidak adil dalam menampilkan isi siaran mengenai pilkada. Anggota Komisi I DPR Arwani Thomafi menilai KPI harus memastikan lembaga penyiaran netral dalam menayangkan siaran mengenai tahapan pilkada dan pemilu mengingat banyak lembaga penyiaran yang dikuasai pemilik modal yang aktif dalam politik.

“Bagaimana KPI mengelola penyiaran bebas kepentingan politik dan kekuasaan sehingga itu tugas penting KPI,” katanya.Sementara anggota Komisi I DPR dari Fraksi Demokrat Syarif Hasan meminta KPI periode 2016-2019 membuat program khusus untuk memantau siaran mengenai pilkada.

“Jangan sampai ada industri penyiaran televisi dan radio gunakan kesempatan untuk kepentingannya sendiri,” ujarnya.(nas/dra)

ISTIMEWA

JAKARTA(BM)-Terkait mulai tahun depan mulai maraknya tahapan pilkada dan dilanjutkan dengan pilpres, Komisi I DPR meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat mengawasi ketat siaran tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2017 untuk memastikan netralitas industri penyiaran.

“Kita akan menghadapi pilkada serentak 2017 dan itu ujian bagi KPI Pusat dengan komisoner baru apakah mampu menjalankan tugasnya,” kata anggota

Evita Nursanti

alutsista

Panglima TNI: Senjata Terbaik Masih Buatan Dalam Negeri SURABAYA(BM) - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menegaskan bahwa senjata ringan untuk prajurit hingga jenderal yang terbaik adalah buatan dalam negeri yakni PT Pindad. “Tembak saya ini adalah alutsista (alat utama sistem persenjataan) buatan Pindad, jadi bukan saya yang bagus, tapi senjatanya yang memang bagus,” ujarnya di Surabaya, kemarin.

Dia mengatakan hal itu didampingi Dankormar Mayjen TNI (Mar) RM Trusono dalam lomba menembak pistol eksekutif di Lapangan Tembak Lettu Anumerta FX Soepramono Bhumi Marinir Karangpilang, Surabaya. “Lomba tembak di TNI itu tradisi,” katanya tentang lomba menembak yang diikuti sekitar 200 prajurit TNI dan Perwira Tinggi TNI dalam rangkaian acara menyemarakkan HUT ke-71 TNI itu.

Menurutnya, tradisi lomba tembak itu berawal dari lomba perorangan, lalu lomba tingkat satuan, angkatan, hingga antarangkatan.”Tujuannya ada tim pencari bakat. Kalau ada yang juara atau berbakat akan diambil untuk dilatih khusus guna menghadapi lomba tembak skala internasional,” katanya.

Hal itu, katanya, akan menjadikan “performance” TNI di dunia semakin baik, bahkan beberapa kali diantaranya mampu menjadi juara dunia.”Kalau saya ikut lomba, karena saya ingin memotivasi prajurit. Kalau jenderal bisa mendapat nilai 8 ke atas, tentu prajurit akan malu,” jelasnya. (nur/dra)

jukan negara. “Jadi bela negara bukan berarti harus bawa senapan dan pistol untuk berperang.

Itu malah akan menciderai harkat dan martabat bangsa,” kata Ryamizard, kemarin.

Ditegaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti), Muhammad Nasir, terkait masuknya pendidikan bela negara dalam kurikulum pendidikan nasional.

“Kurikulumnya sudah mulai berjalan khususnya di tingkat sekolah dasar (SD). Setiap senin siswa SD mengikuti upacara

bendera, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menghormati Merah-Putih yang dikibarkan.

Langkah ini untuk membangkitkan rasa cinta tanah air serta semangat bela negara,” katanya.

Menhan menegaskan, dirinya akan berkunjung ke setiap provinsi untuk memberikan pengarahan dan pendidikan tentang bela negara kepada masyarakat, hingga menjangkau seluruh komponen masyarakat termasuk yang terkecil seperti rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).

“Jika warga di tingkat RT/RW

sudah mengerti tentang konsep dan pendidikan bela negara maka bisa dipastikan tidak ada gangguan terhadap Negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) dan Indonesia akan menjadi negara yang kuat di dunia,”jelasnya. Dia menyebutkan, para guru dan dokter yang bertugas bertahun-tahun di wilayah terpencil dan daerah perbatasan tanpa menerima gaji selama beberapa bulan, juga bisa dikategorikan membela bangsa dan negara.

“Jika bukan karena membela bangsa dan negara, terutama

ISTIMEWA

JAKARTA(BM)- Bela negara tidak hanya dengan berperang atau memberantas aksi-aksi yang merongrong kewibawaan bangsa dan Negara, tetapi dapat juga dibuktikan dengan kepedulian masing-masing warga untuk membela harkat dan martabat negara.

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menegaskan, kemampuan bela negara setiap warga bukan harus menggunakan pistol atau senapan untuk berperang tetapi memiliki intelektualitas yang tinggi dalam membangun dan mema-

KOMISI XI UJI CALON ANGGOTA BPK Calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Abdul Latief saat menyimak pertanyaan anggota Komisi XI DPR dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin. Komisi IX melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 24 calon anggota BPK untuk dipilih satu anggota BPK VI yang mengawasi keuangan pemerintah daerah.

mengajarkan anak-anak serta menjamin kesehatan warga di wilayah terpencil maupun kawasan perbatasan, maka tentu mereka akan memilih mengabdi di tempat yang mudah dijangkau dan terjamin akses sosialnya,” katanya.

Jadi menurut mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) tersebut, mengorbankan diri dan kepentingan pribadi untuk mencerdaskan bangsa melalui pendidikan atau menjamin kesehatan masyarakat juga merupakan bagian dari bela negara.Secara umum kesadaran bela negara masyarakat saat ini belum terlalu tinggi. Kesadaran bela negara masyarakat berada di level menengah. karena itu harus terus digenjot,” ujarnya.

Hingga saat ini ancaman terbesar yang harus bisa ditanggulangi Indonesia saat ini bukan berasal dari militer negara lain, melainkan justru datang dari masalah yang sifatnya non militer.Hingga saat ini pemerintah belum mendeteksi adanya ancaman militer yang berpotensi mengganggu kedaulatan negara. ?Masalah terorisme dan radikalisme justru merupakan ancaman nyata. Ancaman seluruh dunia. Begitu pun separatis dan pemberontakan. Meski angkanya kecil, potensinya ada. Di setiap negara pasti ada,” kata dia.

Ancaman nyata lainnya bagi Indonesia yakni bencana alam.

Berkaca dari letak geografis, persoalan itu merupakan ancaman yang terus mengintai Indonesia, disamping pelanggaran perbatasan, perompakan, perdagangan manusia, pencurian ikan, dan illegal logging masih harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. (nas/dra)

Demokrasi Tertutup Marakkan Tumbuhnya Dinasti

ISTIMEWA

JAK ARTA(BM)–Sejarah membuktikan bahwa praktik politik dinasti di tanah air tidak mensejahterahkan masyarakat,

Siti Zuhro

tetapi sebaliknya mensejahterahkan lingkaran dinasti itu sendiri. Hal ini diungkapkan Peneliti Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro yang menyebutkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) menunjukkan hingga awal tahun 2016, tercatat ada sekitar 65 daerah mempraktikan politik kekerabatan atau biasa dikenal dengan istilah politik dinasti.

“Dinasti politik ini virus menyebar hampir ke seluruh wilayah di Indonesia.Virus menjangkit ini kayak flu burung.

Menurut catatan Kemdagri telah ada 58 daerah tahun 2013, di tahun 2016 awal tahun sudah di

atas 65 daerah,” kata Siti di Jakarta, kemarin. Berdasarkan penelitian, terungkap bahwa politik dinasti tumbuh dengan memanfaatkan adat yang ada di daerah masing-masing dan dibungkus sistem yang seolah modern. Akibatnya, demokrasi yang seharusnya transparan dan akuntabel berubah menjadi politik dinasti.

“Demokrasi-nya menjadi bertopeng, partai politiknya juga ikut bertopeng karena tidak melakukan tupoksinya dengan benar,” ujarnya. Pihaknya menyayangkan demokrasi yang dimulai dengan pemilihan kepala daerah langsung tahun 2005, justru menimbulkan perilaku

yang optimal dan tanpa pandang bulu. Disamping itu, pengawasan dari elemen masyarakat juga sangat penting.

Partai harus menjalankan tanggung jawabnya, yaitu melakukan kaderisasi dengan baik, memberikan pendidikan politik dan menjalankan sistem meritokrasi sehingga menghasilkan kader yang berkualitas. “Solusi mujarab terhadap dinasti politik bisa dilakukan melalui reformasi partai politik. Sumbernya kita harus benahi, parpol harus melakukan kaderisasi dan sistem promosi yang benar transparan dan akuntabel, jangan ikut-ikutan menyuburkan politik dinasti,” tegasnya.(nas/dra)

menyimpang. Seperti, politik transaksional, pokitik uang sehingga menghasilkan penguasa daerah yang tidak berpihak kepada rakyat.

“Berlangsungnya praktik demokrasi prosedural menjadi ladang bagi tumbuh kembangnya dinasti politik,” ungkapnya.

Padahal, politik dinasti juga ditemukan di negara maju, seperti Negara Amerika Serikat ataupun Singapura. Hasilnya ternyata berbeda. Dalam artian, tidak mengarah pada praktik korupsi atau eksploitasi sebagaimana terjadi di Tanah Air. Dalam memberantas politik dinasti, Siti menekankan betapa pentingnya penegakan hukum

ISTIMEWA

Menhan: Bela Negara Tak Harus dengan Senjata

Jenderal TNI Gatot Nurmantyo

Komitmen

Indonesia-Rusia Perkuat Kerjasama Tanggulangi Terorisme JAKARTA (BM)- Kerjasama Indonesia dan Rusia sebagai upaya Indonesia mengajak dunia dalam memerangi terorisme yang salah satunya diwujudkan dengan penyelenggaraan Pertemuan Internasional Penanggulangan Terorisme (IMCT) di Bali, bulan lalu sebagai sebuah langkah maju.

Menko Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto yang bertemu dengan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Mikhail Galuzin, sepakat untuk memperkuat kerjasama penanggulangan terorisme melalui dunia maya. “Sudah ada kerjasama mengenai pengamanan informasi kedua negara, kemudian ada juga forum konsultasi mengenai keamanan dan pertahanan Indonesia dan Rusia. Itu akan kami tindak lanjuti dengan satu langkah yang lebih konkret,” kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta,Selasa.

Dalam pertemuan yang diikuti 36 negara itu, Wiranto menyebut beberapa komitmen negara-negara dalam penanganan terorisme antara lain meningkatkan penggunaan teknolgi cyber atau siber, menyelesaikan terorisme di wilayah perbatasan yang hanya bisa dilakukan dengan perjanjian bilteral atau multilateral.

Selanjutnya, memotong jalur pendanaan teroris, menetralisir kemiskinan, ketidakadilan, dan kesewenang-wenangan yang dianggap menjadi sumber gerakan radikal dan terorisme. “Faktor-faktor itu adalah makanan empuk’ bagi tokoh terorisme dunia. Inilah yang akan menjadi objek kerjasama dengan Rusia, yakni tukar pengalaman untuk menghadapi terorisme,” kata mantan Panglima ABRI itu.

Terkait kerjasama di bidang alat utama sistem senjata (alutsista), Wiranto mengatakan prajurit TNI telah menggunakan cukup banyak alutsista dari Rusia.”Ada satu sistem yang sudah klop’ dengan alutsista (Rusia). Alutsista itu tidak boleh terlalu bermacam teknologinya karena akan menyulitkan dalam pencarian onderdil dan alih teknologi,”jelasnya.

Secara umum hubungan bilateral Indonesia dan Rusia cukup baik, ditunjukkan dengan peningkatan kerjasama ekonomi kedua negara. Selain menyepakati kerjasama investasi dalam pembangunan kereta api barang di Kalimantan senilai Rp1,9 miliar dolar AS, Indonesia dan Rusia juga melakukan kerjasama dalam pemberantasan penangkapan ikan ilegal, bidang kearsipan dan pertahanan, serta keamanan dan pertukaran informasi pencegahan terorisme.(nas/dra)

Parliamentary Threshold Jadi Bargaining Parpol Besar threshold nantinya diserahkan kepada DPR. Pembahasan juga berkaitan dengan penentuan jumlah kursi dan perlu atau tidaknya presidential threshold.

“Memang ada draf dari pemerintah, tapi drafnya masih dibahas oleh Mendagri. Karena menyangkut parpol jadi nanti kita lihat seperti apa,” jelasYassona di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/9). Pada UU Pemilu 2014, parliamentary threshold adalah 3,5 persen dari jumlah kursi. Sedangkan pada UU Pemilu yang baru, pemerintah belum mau mengungkapkan berapa besaran angka yang diusulkan ke DPR. “Yang netral-netral saja,”

Yasonna diplomatis.

Ditemui terpisah koordinator nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Maskyurrudi Hafidz menanggapi isu parliamentary threshold atau ambang batas perolehan suara minimal partai politik untuk masuk parlemen, terkait rekayasa sistem pemilu di Indonesia yang akan digodok oleh DPR. Diketahui, anggota parlemen akan menyusun kembali aturan penyelenggaraan pemilu berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden danWakil Presiden dan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPD, DPR,

DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

“Sekarang yang dilakukan partai politik adalah meningkatkan parliamentary threshold dan menghalangi partai baru yang kecil masuk ke pemilu. Menaikkan parliamentary threshold adalah pertarungan elite politik dalam menghalangi orang-orang yang bikin partai baru,” kata pria yang akrab disapa Cak Maskur ini di Sekretariat Bersama Kodifikasi UU Pemilu, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu Misalnya Partai Nasdem yang menaikkan parliamentary threshold dari 3,5 persen di Pemilu 2014 lalu menjadi 7 persen untuk

pemilu 2019. Hal tersebut akan menguntungkan partai besar, memadamkan semangat demokrasi dan mempersempit ruang

ISTIMEWA

JAKARTA(BM)-Hingga saat ini angka pasti ambang batas parlemen belum juga ditetapkan, padahal tahapan pemilu semakin dekat. Pemerintah belum juga mau mengungkapkan berapa angka ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dalam rancangan UU Pemilu 2019. Bahkan pemerintah menyerahkan sepenuhnya pembahasan pada DPR. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, draf RUU Pemilu saat ini masih terus didalami oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, termasuk soal angka ambang batas parlemen.

Pembahasan parliamentary

xx Yasonna Laoly

bagi banyak pihak yang ingin berpartisipasi menciptakan perubahan positif di Indonesia. “Kondisi politik di Indonesia sekarang aktornya sedikit, partai politiknya banyak. Problem kita saat ini bukan sekadar mempersedikit partai politik dengan cara parliamentary threshold, tapi lebih kepada bagaimana caranya membuat partai besar yang ada jadi lebih baik, mengakomodir suarasuara rakyat,” ujar cak Maskur.

“Parliamentary threshold akan membunuh partai kecil dan baru dengan cara halus,” imbuhnya. Maskur berpendapat penerapan parliamentary treshold di Indonesia, bertujuan menen-

tukan jatah kursi di parlemen dan syarat bagi partai ikut sebagai peserta pemilu berikutnya atau electoral thereshold (ET).”Pada Pemilu 2009 dan 2014 diterapkan parliamentary threshold sebanyak 2.5 persen dan 3,5 persen sebagai syarat bagi partai politik untuk meraih kursi di DPR saja,” jelas Maskur.

Maskur menggambarkan angka parliamentary threshold di tahun2014adalah3,5persen.Dengan demikian hanya 12 partai politik yang lolos mengikuti pemilu. Saat proses penyaringan sebagai anggota parlemen, 10 partai berhasilmendapatkankursiuntuk para anggotanya. (nur/dra)

HUKUM & KRIMINALITAS 03

berita metro

www.beritametro.co.id

RABU, 21 SEPTEMBER 2016

Judicial Review UU Tax Amnesty di MK

KILAS

Sri Mulyani Minta Gugatan Ditolak

JAKARTA (BM) - Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng memberi keterangan dalam sidang uji materi (judicial review) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, di gedung Mahkamah Konstitusi, Selasa (20/9). Sri Mulyani didampingi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi.

Sidang uji materi di MK yang dimulai pukul 14.15 itu mengagendakan mendengarkan keterangan presiden dan DPR RI. Presiden diwakili oleh Sri Mulyani, sedangkan DRP RI oleh Melchias Markus Mekeng.

Kedatangan para pejabat ke MK disambut demontrasi belasan orang yang mewakili kominitas buruh industri.

Dalam sidang, Sri Mulyani yang biasa dipanggil Ani, menjelaskan secara gamblang tujuan dan kebijakan pemerintah mengenai tax amnesty. “Kebijakan pengampunan pajak merupakan bagian reformasi dan dijamin oleh UU,” katanya.

Dia menjelaskan, tax amnesty merupakan suatu kebijakan yang dapat memberikan keuntungan secara nasional.

Dengan kebijakan ini, pemerintah dapat memiliki dana untuk membangun proyek infrastruktur. “Kebijakan ini dilakukan sepenuhnya dalam rangka kepentingan nasional,” tandasnya.

Tax amnesty akan berdampak pada pembangunan nasional, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

UU tentang Pengampunan Pajak itu justru memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat miskin. UU ini justru memberi keadilan bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Sebab, dengan adanya kebijakan ini, maka akan semakin banyak wajib pajak baru yang dapat berkontribusi untuk membangun ekonomi Indonesia,” katanya.

Dengan alasan UU Tax Amnesty banyak membawa manfaat bagi kehidupan rakyat Indonesia, Ani meminta agar Majelis Hakim menolak seluruh permo-

FOTO: BM/PRIYOKO

MEWAKILI PRESIDEN : Menteri Keuangan Sri Mulyani

hadir mewakili Presiden dalam sidang gugatan Judicial Review UU Tax Amnesty di gedung MK, Kemarin. honan pemohon. Selain itu, pemohon juga dianggap tidak memiliki kedudukan hokum (legal standing).

Ani menerangkan, UU tersebut layak untuk diteruskan karena memiliki banyak manfaat bagi Indonesia. “UU ini tidak mengakibatkan kerugian konstitusional bagi siapapun,” ujarnya.

DPR Menolak Sependapat dengan Ani, Melchias Markus Mekeng menilai, tax amnesty justru banyak memiliki manfaat bagi Indonesia. Salah satunya adalah untuk meningkatkan basis data perpajakan.

Untuk itu, DPR sepakat menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh penggugat.

Kesadaran dan kepatuhan pajak masih perlu diperhatikan oleh pemerintah. Kebijakan tax amnesty merupakan terobosan

untuk mendongkrak penerimaan Negara dari sektor perpajakan. “Untuk itu perlu kebijakan khusus,”katanya.

Dalam jangka pendek, lanjut Melchias, UU Pengampunan Pajak dapat bermanfaat bagi ketersediaan dana bagi pembangunan infrastruktur. Dalam jangka panjang, kebijakan ini juga dibutuhkan untuk meningkatkan penerimaan dalam jangka panjang dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Oleh sebab itu, DPR RI tidak sepakat dalil pemohon, bahwa terkait istilah pengampunan pajak atau tax amnesty adalah lama digunakan. “Lihat pada UU sebelumnya, yaitu UU Nomor 11 tahun 1954. Pemberian amnesti juga bisa dilakukan dalam bidang hukum,” katanya, sembari memohon agar permohonan seluruh pemohon tidak dikabulkan.

Bersifat Diskriminatif Permohonan uji materi UU dilakukan empat pihak, baik perorangan maupun kelompok. Seluruh pemohon menilai UU Tax Amnesty itu bersifat diskriminatif bagi seluruh warga negara, karena melindungi pengemplang pajak dari kewajibannya membayar pajak dan memberikan hak khusus kepada pengemplang pajak tersebut berupa pembebasan sanksi administrasi, proses pemeriksaan, dan sanksi pidana.

Sidang dengan acara mendengark an keterangan presiden dan DPR atau yang mewakilinya ini meliputi empat perkara dengan nomor registrasi 57/ PUU-XIV/2016, 58/PUU-XlV/2016, 59/ PUU-XIV/2016, dan 63/PPU-XIV/2016.

Perkara nomor registrasi 57/PUUXlV/2016 dimohonkan oleh Serikat Perjuangan Rakyat lndonesia sebagai Pemohon l, Samsul Hidayat sebagai Pemohon ll dan Abdul Kodir Jailani sebagai Pemohon lll yang meminta uji materi pasal 1 angka 1, pasal 1 angka 7, pasal 3 ayat (1), pasal 4, pasal 5, pasal 11 ayat (2) (3), dan (5) pasal 19 ayat (1) dan (2) pasal 21 ayat (2) pasal 22 serta pasal 23 UU Pengampunan Pajak.

Perkara 58/PUU-XlV/2016 dimohonkanYayasan Satu Keadilan, yang meminta uji materi Pasal 1 angka 1 dan 7, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 22. Sedangkan perkara 59/PUUXIV/2016 dimohonkan Leni Indrawati, Hariyanto, dan Wahyu Mulyana. Mereka meminta uji materi Pasal 1 angka 1 dan 7, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 11 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5).

Sementara itu, perkara 63/PPUXIV/2016 dimohonkan Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPPSBSI),KonfederasiSerikatPekerjaIndonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja SeluruhIndonesia(KSPSI),dankawan-kawan.

Mereka memohonkan pengujian materi Pasal1angka1,Pasal3ayat3,Pasal4,Pasal21 ayat 2, Pasal 22, dan Pasal 23 ayat 2. (yok/nii)

Kasus Dugaan Korupsi Gedung DPRD Kota Madiun

Besok Pelimpahan Berkas Tahap Kedua

SURABAYA (BM) – Kasus dugaan korupsi pembangunan gedung DPRD Kota Madiun memasuki babak baru. Dalam waktu dekat ini akan dilakukan pelimpahan berkas tahap kedua dari jaksa peneliti ke jaksa penuntut umum.

“Kamis (besok, red) pelimpahaan tahap dua kasus ini akan dilaksanakan,” ujar Kepala Seksi Penyidikan Khusus (Kasidiksus) Kejati Jatim, Dandeni Herdiana, saat di konfirmasi di Kantornya Jl. A Yani Surabaya, Selasa (20/9) kemarin.

Namun hingga saat ini pihaknya masih terus mencari dua tersangka kunci dalam kasus ini. Penyidik Pidana Khusus Kejati Jatim mengirimkan surat panggilan pemeriksaan terhadap dua tersangka lain dugaan korupsi proyek pembanggunan Gedung DPRD Kota Madiun itu senilai total Rp 29,3 miliar. Dua tersangka adalah M Sonhaji dan Kaiseng (pelaksana proyek).

Lanjut Dandeni, panggilan ini seka-

ligus panggilan kedua kalinya untuk tersangka pelaksana proyek. Sayangnya, Dandeni mengaku sampai saat ini belum diketahui keberadaan kedua tersangka, sebab diketahui melarikan diri. “Kalau sampai pada panggilan ketiga, dua tersangka ini tidak datang, pasti ada penetapan DPO bagi keduanya,” tegas Dandeni.

Disinggungterkaitrencananpenahanan keduanya jika ditemukan, pria asal Garut ini engganmembeberkanhalitu.Menurutnya, sampai saat ini penyidik belum mengetahui keberadaan kedua tersangka. “Kami masih fokus kepada pemanggilan keduanya guna diperiksaterkaitkasusdugaankorupsipembangunan Gedung DPRD Kota Madiun,” pungkasnya Justice Collaborator.

Pemerintah akan memberikan keistimewaaan bagi masyarakat yang membantu mengungkap kasus tindak pidana

korupsi. Hal ini juga beraku bagi tersangka kasus tersebut. Langkah ini merupakan upaya pemerintah membersihkan negara ini dari praktik korupsi.

Hal tersebut diberikan pada tersangka yang menjadi justice collaborator (JC). Salah satu dari 8 tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Gedung DPRD Kota Madiun ini bertindak selaku JC dan tidak ditahan. “Ini upaya kami mengapresiasi masyarakat yang berani melaporkan kasus tindak pidana korupsi,” ujarnya.

Tersangka yang bertindak selaku JC adalah Hedi Karnomo, Direktur PT Aneka Jasa Pembangunan (AJP). Hedi tidak ditahan karena menjadi JC yang pertamakali mengakui dan melaporkan perbuatannya, dan bukan pelaku utama dalam kejahatan.

Menurut Dandeni, yang perlu diluruskan JC haruslah orang yang melaporkan ke aparat penegak hukum adanya kasus tindak pidana. “Jadi JC yang melaporkan

atau memberikan informasi, sehingga kami yang awalnya tidak tahu menjadi tahu dan bisa menindaklanjuti,” katanya.

Sebelumnya, Kejaksaan menahan tiga tersangka yakni Agus Sugijanto selaku Sekretaris DPRD Kota Madiun dan sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta dua tersangka yakni Ir Iwan Suasana Wakil Managemen PT Parigraha Consultant dan Ir Soemanto Direktur Utama PT Parigraha Consultant.

Sebagaimana diberitakan, penyidik PidsusKejatiJatimmenemukankejanggalan pada proyek pembangunan Gedung DPRD Kota Madiun yang menggunakan APBD tahun2015.PadaproyeksenilaiRp29,3miliar itu, penyidik menemukan dugaan penyalagunaanLaporanPertanggungjawaban(LPJ) yang tidak sesuai dengan spek di lapangan.

Penyidik juga mencium adanya dugaan persekongkolan penentuan pemenang dan pelaksana tender. (zal/nii)

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo

FOTO: BM/ISTIMEWA

Senjata Ringan Terbaik Buatan PT Pindad SURABAYA (BM) - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menegaskan senjata ringan untuk prajurit hingga jenderal yang terbaik adalah buatan PT Pindad. “Senjata saya ini adalah alutsista (alat utama sistem persenjataan) buatan Pindad juga, jadi bukan saya yang bagus (dalam menembak), tapi senjatanya yang memang bagus,” ujarnya di Surabaya, Senin (19/9).

Ia mengemukakan hal itu saat didampingi Dankormar, Mayjen TNI (Mar) RM Trusono, dalam lomba menembak pistol eksekutif di Lapangan Tembak Lettu Anumerta FX Soepramono Bhumi Marinir Karangpilang, Surabaya.

“Lomba tembak di TNI itu tradisi,” katanya tentang lomba menembak yang diikuti sekitar 200 prajurit TNI dan Perwira Tinggi TNI dalam rangkaian acara menyemarakkan HUT ke-71 TNI itu.

Menurut dia, tradisi lomba tembak itu berawal dari lomba perorangan, lalu lomba tingkat satuan, angkatan, hingga antar-angkatan. “Tujuannya ada tim pencari bakat.

Kalau ada yang juara atau berbakat akan diambil untuk dilatih khusus guna menghadapi lomba tembak skala internasional,” katanya.

Hal itu, katanya, akan menjadikan “performance” TNI di dunia semakin baik, bahkan beberapa kali diantaranya mampu menjadi juara dunia. “Kalau saya ikut lomba ini, karena ingin memotivasi prajurit. Kalau jenderal bisa mendapat nilai 8 ke atas, tentu prajurit akan malu,” katanya.

Latihan Menembak KRI Sementara itu, KRI Sultan Hasanuddin-366 yang dikomandani Letkol Laut (P) Sandharianto melaksanakan latihan penembakan dengan meriam 76 mm di Perairan Australia sejak tanggal 15 September hingga 23 September 2016.

Latihan dalam Group Red Force bersama HMAS Newcastle FFG 06 Australia, JDS Fuyuzuki DD 118 Jepang, USS Hopper 70 Amerika, dan KD JEBAT 29 Malaysia itu juga melaksanakan serial 16070- GUNNEX 604 dengan alokasi AMO sebanyak 20 butir.

Unsur-unsur yang tergabung dalam Kakadu Exercise 2016 menembak dengan sasaran target yaitu towing vessel dengan panjang 6,0 meter, tinggi 3,1 meter panjang towing 1200 yds dengan jarak tembak 9000 yard dari kapal penembak.

KRI Sultan Hasanuddin-366 yang merupakan jajaran Satuan Kapal Eskorta (Dansatkor) Koarmatim pada peran tempur menembak dengan meriam 76 mm sebelum melaksanakan penembakan melaporkan kepada kapal towing target bahwa di jarak 3 nm dari target aman dari sasaran.

Selanjutnya, meyakinkan bahwa kapal penarik dan sasaran tertangkap di radar dengan baik, memastikan posisi kapal penarik dan sasaran positif melalui identifikasi visual.

Selain itu, penembakan dilaksanakan setelah konfirmasi dari ocs.

Daftar latihan tersebut juga dilaksanakan ADEX pertahanan udara, OTHT EXERCISE deteksi jarak jauh, NSIC publikasi malam, GUNNEX penembakan bahaya udara dan permukaan dan BOAT TRANSFER pertukaran personel, serta CASEX yaitu deteksi kapal selam dan diakhiri dengan PHOTOEX poto dari pesawat udara serta ENCOUNTEREX yaitu Gunnex bahaya udara dan bahaya permukaan. (ant/nii)

Saat Ahli Psikologi Bersaksi Meringankan Terdakwa Jessica

Bagaimana Mungkin Psikolog Abaikan Motif dalam Kasus Pembunuhan?

Upaya para penasihat hukum untuk membebaskan klien mereka, terdakwa Jessica Kumala Wongso, dalam kasus pembunuhan berencana atas korban Wayan Mirna Salihin, sungguh habis-habisan. Dalam sidang lanjutan di PN Jakarta Pusat, Senin, mereka menghadirkan dua ahli psikologi yang memberikan kesaksian meringankan. Keduanya adalah Agus Mauludi dan Dewi Taviana Walida Haroen.

Psikolog Dewi Taviana Walida Haroen menilai kesimpulan ahli psikologi terhadap terdakwa Jessica Kumala Wongso bias dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Apalagi pemeriksaan itu dilakukan bukan di tempat yang netral, yaitu kantor polisi. “Bias, menyimpang, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan,” kata Dewi.

Saksi ahli yang tampil modis ini juga menjelaskan perihal teori kelaziman sehubungan dengan kebiasaan seseorang meletakkan barang bawaan.

Hal ini berkaitan dengan dakwaan JPU bahwa terdakwa sengaja meletakkan tas kertas (paper bag) di atas meja nomor 54 untuk menutupi aksinya, yaitu menuangkan racun sianida ke dalam kopi vietnam sebelum diminum korban.

Menurut saksi ahli tersebut, meletakkan tas kertas di atas meja itu bisa jadi bukan merupakan kesengajaan atau modus terdakwa. Bisa jadi itu merupakan kebiasaan terdakwa dalam menyimpan barang bawaannya.

Semua Berpotensi Sementara itu, psikolog Agus Mauludi, mengatakan semua yang terlibat dalam proses pembuatan kopi es vietnam berpotensi melakukan kejahatan terhadap korban. “Semua berpotensi, mulai dari yang terlibat di pembuatan, perantaraan, peletakan dan penguasaan kopi es vietnam,” ujar Agus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin.

Namun, menurut dia, hal itu tidak serta merta dapat menentukan siapa

FOTO: BM/ISTIMEWA

SAKSI MERINGANKAN : Psikolog Agus Mauludi saat memberikan keterangan sebagai saksi ahli yang meringankan terdakwa Jessica Kumala Wongso.

yang paling mungkin menuangkan sianida dalam kopi es vietnam yang diminum Mirna.

Pengajar di Universitas Pancasila ini menuturkan semua bergantung sudut pandang pemeriksa. “Kalau dari sisi penguasaan kopi, kemungkinan Jessica. Sementara dari sisi di mana risiko ketahuan paling rendah, kemungkinan bisa menyasar pembuat kopi,” kata

Agus.

Akan tetapi, pria yang berpengalaman mengurusi sektor sumber daya manusia (SDM) di beberapa perusahaan ini kembali menegaskan bahwa tidak bisa menentukan apapun dari bukti-bukti yang terbatas, seperti hanya dari rekaman kamera pengawas (CCTV) dan wawancara.

Selain itu Agus Mauludi juga

menekankan agar tidak langsung menyimpulkan melalui gestur terdakwa di meja nomor 54 Kafe Olivier dan tindakan Jessica yang melakukan penutupan pembayaran “close bill”.

“Kebiasaan setiap individu berbedabeda. Kalau terkait ‘close bill’, bisa saja orangnya memang pelit biar berikutnya tidak perlu tambah lagi.

Itu perilaku umum (‘common behaviour’),” tutur dia.

Adapun pada beberapa persidangan sebelumnya, saksi ahli dari JPU psikolog Sarlito Wirawan Sarwono mengatakan terdakwa Jessica Wongso paling memungkinkan untuk memasukkan sianida ke dalam kopi yang diminum korban.

Selain karena terdakwa adalah orang yang paling lama berada di meja nomor 54, sekitar 51 menit, menurut Sarlito yang menjadi saksi ahli dari pihak jaksa penuntut umum, gerak-gerik terdakwa di Kafe Olivier itu juga tidak biasa. “Terdakwa berkeliling dulu, mondar-mandir, sebelum memilih meja nomor 54. Lalu sembari menunggu selama kurang lebih 51 menit, dia melakukan beberapa kegiatan tidak lazim seperti menyusun

tas kertas berjajar seperti hendak melakukan sesuatu yang tidak ingin dilihat orang lain,” ujar Sarlito ketika itu.

Dugaan Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia ini bertambah besar ketika berdasarkan rekaman CCTV Jessica juga melakukan pergerakan misterius di atas meja, yang sudah tertutupi tas kertas, sementara terdakwa tertutupi pohon hias.

Baik psikolog Dewi Taviana Walida Haroen maupun psikolog Agus Mauludi rupanya melupakan satu hal dalam perspektif psikologi tentang pembunuhan, yaitu motif. Tentu saja, seperti kata Agus Mauludi, semua orang yang terlibat dalam proses pembuatan dan penyuguhan kopi Vietnam berpotensi menaruh sianida ke gelas kopi Mirna.

Tetapi, hanya dia yang punya motif saja yang akan menaruh sianida itu untuk membunuh korban. Orang yang tak punya motif membunuh korban tidak akan menaruh sianida itu ke dalam gelas kopi, kecuali orang gila. Dan mereka yang disebut Agus berpotensi melakukan kejahatan terhadap korban Mirna itu tak ada satupun yang gila. (bem/ant/nii)

04 OPINI

berita metro

www.beritametro.co.id

RABU, 21 SEPTEMBER 2016

Quo Vadis Kebijakan Hilirisasi Mineral

TAJUK

Mengawal Tax Amnesty

P

emberlakuan program tax amnesty atau pengampunan pajak sudah memasuki minggu ke 4.

Masih tersisa waktu seminggu lagi, sebagai batas waktu berakhirnya program tahap I. Di injury time inilah, kesempatan emas diberikan kepada publik, utamanya para milyarder, dan pengusaha kakap Indonesia untuk segera datang ke kantor pajak terdekat, ikut andil dalam program tax amnesty.

Dari informasi dan data terkini, realisasi program tax amnesty mengalami peningkatan signifikan sejak memasuki minggu ketiga bulan September. Apindo mengklaim sekitar 400 anggotanya telah ikut serta dalam program ini. Demikian pula, sejumlah konglomerat telah mendaftarkan diri, mengikuti program tersebut.

Sampai kemarin, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan mencatat, dana yang sudah dilaporkan mencapai Rp 1.013 triliun. Sedangkan uang tebusan mencapai Rp 24 triliun.

Deklarasi harta di dalam negeri mendominasi, mencapai Rp 705 triliun, atau sekitar 70 persen dari total penyertaan harta. Sedangkan deklarasi harta bersih luar negeri sebesar Rp 253 triliun atau sekitar 25 persen. Dari jumlah itu, nilai repatriasi aset dari luar negeri Rp 55,1 triliun. Artinya, cuma 5 persen dari total penyertaan harta amnesti pajak.

Dengan makin banyaknya pengusaha nasional yang mengikuti program tax amnesty ini, harapannya, akan diikuti oleh para pengusaha yang lain. Baik yang berada di dalam maupun di luar negeri.

Himbauan, dan ajakan dari mereka kepada sesama pengusaha merupakan sinyal positif bakal melajunya program yang menjadi harapan pemerintah Jokowi-JK. Agar mampu menggairahkan kembali perekonomian yang sedang lesu.

Namun demikian, sebagaimana kita dengar, atau kita amati selama ini. Program pengampunan pajak ini mendapat tantangan-tantangan yang harus diselesaikan pemerintah. Baik itu tantangan yang berasal dari dalam negeri (internal) maupun tantangan yang berasal dari luar negeri (eksernal).

Secara internal, sosialisasi kepada masyarakat luas diharapkan terus bisa dilakukan oleh pemerintah melalui instansi terkait dari pusat sampai ke daerah. Hal itu penting, agar polemik, pro-kontra yang ada di tengah masyarakat dapat dijelaskan secara transparan. Kalau perlu bisa dilakukan dialog secara terbuka, agar terjadi kesepahaman di antara seluruh stake holder, sesuai proporsi masing-masing.

Wacana-wacana yang simpang-siur, yang bisa mengganggu kelancaran program tax amnesty harus terus dipantau, dan diminimalisir. Sosialisasi dan pencerahan kepada para pengusaha dan masyarakat luas, harus secara periodik terus dilakukan. Mengingat, program ini baru memasuki tahap I. Dan masih akan ada tahap-tahap berikutnya.Yakinkan, bahwa program tax amnesty ini adalah bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, tanpa tendensi dan kepentingan kelompok tertentu.

Sementara itu, tak kalah pentingnya adalah menghadapi tantangan eksternal, yang berasal dari luar negeri. Seperti kebijakan perbankan swasta Singapura yang berpotensi menjegal program tax amnesty Indonesia. Khususnya terkait WNI yang berada di negeri singa tersebut.

Karena tersiar kabar, perbankan swasta di Singapura membeberkan kepada kepolisian setempat nama-nama nasabah yang mengikuti program tax amnesty. Alasannya adalah program amnesti pajak bisa menghancurkan bisnis bank-bank itu.

Dengan ‘warning’ tersebut, sejumlah WNI yang berada di Singapura bisa saja merasa terancam, apabila benar-benar akan mengikuti program tax amnesty. Meski pemerintah Singapura secara resmi mendukung program tax amnesty Indonesia, namun langkah yang ditempuh perbankan setempat patut diwaspadai.

Tepat yang dilakukan Menkeu Sri Mulyani yang memantau, dan terus berkomunikasi dengan otoritas pemerintah Singapura, demi mengawal suksesnya program tax amnesty, dengan target menarik dana-dana yang ada di luar negeri.

Langkah tepat berikutnya, adalah dukungan negara-negara G20, termasuk Indonesia, yang akan memberlakukan Automatic Exchange of Information (AEoI) pada tahun depan. Dengan sosialisasi, dan pemberitahuan kepada para wajib pajak besar, hal itu diharapkan akan memicu keikutsertaannnya dalam program tax amnesty.

Yang terakhir, dengan adanya pembicaraan, dan upaya kerjasama antara KPK Indonesia dan KPK China, diharapkan akan ikut ‘menggiring’ para pengusaha Indonesia yang masih sembunyi-sembunyi di luar negeri, untuk kembali ke jalan yang benar. Segera mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan pemerintah, taat membayar pajak.

Yang terpenting lagi, bahwa pemerintah, terutama Dirjen Pajak dan seluruh jajarannya, harus memiliki visi dan misi jauh ke depan. Program tax amnesty adalah hanya sebagian kecil dari program untuk mendukung pemasukan negara.

Jangan hanya bergerak ketika ada masalah, ketika keuangan negara dalam keadaan ‘lampu merah’, atau anggaran belanja negara dalam posisi defisit. Tetapi, sesuai tugas dan fungsinya, para petugas pajak harus terus bekerja keras, penuh integritas. Jangan sampai muncul ‘Gayus-gayus’ baru yang merusak tatanan di lingkungan kerja perpajakan.

Bekerjalah secara profesional, terprogram, terencana, sistematis, dengan terus mendorong gerakan taat pajak, kepada seluruh wajib pajak, apalagi para wajib pajak besar. Agar target pendapatan yang menjadi sumber pendapatan utama bagi negara bisa mencapai target yang ditetapkan, demi untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Totok Hartana

Diterbitkan oleh: PT. Berita Metro Jl Tunjungan No 86 Surabaya. www.beritametro.co.id Percetakan: PT Citra Cetak Pratama (isi di luar tanggung jawab percetakan)

H

INGGA kini nasib kewajiban pembangunan hilirasi mineral masih tersandera, meski pada 2014 telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan.

Sudah hampir delapan tahun perusahaan pertambangan diberikan kesempatan, namun pelaksanaannya ibarat jauh panggang dari api.

Siapa yang salah? Pemerintah yang tidak becus melakukan pembinaan dan pengawasan selama delapan tahun ini kepada perusahaan sehingga kewajiban ini tidak dapat dijalankan? atau memang niat baik dari perusahaan yang tidak mau melakukan hilirisasi mineral yang merupakan mekanisme peningkatan nilai tambah produk tambang di dalam negeri?

Kebijakan hilirisasi melalui pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri mineral tidak dapat dimaknai hanya sebatas larangan ekspor mineral mentah (raw material) atau hasil tambang olahan (konsentrat) yang bukan merupakan bisnis jual beli tanah air Indonesia.

Hal ini juga merupakan upaya melindungi sumber daya alam Indonesia di masa sekarang dan masa mendatang melalui mekanisme peningkatan nilai tambang hasil tambang.

Hal ini juga dipertegas oleh Mahkamah Konstutitusi dalam Putusan Nomor 10/PUUXII/2014 bahwa kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 karena kewajiban ini secara langsung maupun tidak langsung memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Lalu bagaimana kepastian hukum apabaila hingga pemberian waktu tambahan sampai dengan 2017, pemegang KK dan IUP tidak mampu membangun smelter? Apakah akan terjadi permasalahan hukum sehingga berdampak pada masalah sosial, politik, dan ekonomi?

Ke t e n t u a n - k e t e n t u a n terkait kewajiban pengolahan dan/atau pemurnian mineral di dalam negeri adalah Pasal 102 dan Pasal 103, Pasal 170 UU Minerba, Pasal 112 huruf a dan c PP Nomor 23 Tahun 2010, Pasal 112C PP Nomor 1 Tahun 2014

tentang Perubahan Kedua PP Nomor 23 Tahun 2014 Beberapa akibat hukum dari aturan tersebut adalah: terdapat tiga subjek hukum yang dikenai kewajiban pengolahan dan/ atau pemurnian di dalam negeri, yaitu: (1) Pemegang IUP/ IUPK Operasi Produksi yang izinnya diterbitkan setelah UU Minerba (Pasal 102 dan Pasal 103 UU Minerba); (2) Pemegang Kontrak Karya yang sudah berproduksi (Pasal 170 UU Minerba); dan (3) IUP hasil perubahan Kuasa pertambangan dan Surat Izin Pertambangan Daerah (Pasal 112 huruf a dan huruf c PP Nomor 23 Tahun 2010).

Terhadap tiga subjek hukum ini terdapat perlakuan hukum yang berbeda-beda, yaitu: (1) Pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi yang izinnya diterbitkan setelah UU Minerba maka ketika tahap operasi produksi kewajiban mengolah dan memurnikan di dalam negeri; (2) Pemegang KK diwajibkan memurnikan hasil tambangnya di dalam negeri sejak 12 Januari 2014; (3) Pemegang IUP hasil perubahan KP dan SIPD diwajibkan mengolah dan memunrikan hasil tambangnya di dalam negeri sejak 12 Januari 2014.

Selain itu, secara normatif, sejak 12 Januari 2014 tidak ada eskpor hasil tambang yang belum diolah dan dimurnikan (raw material) di dalam negeri.

Namun, melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014 perusahaan pertambangan diberi waktu sampai dengan 12 Januari 2014 untuk melakukan pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri dan dikenai bea keluar sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.11/2014 yang telah diubah beberapa kali.

Sehingga, akan terjadi kekosongan hukum apabila sampai 12 Januari 2017 tidak ada kepastian hukum mengenai kewajiban pengolahan dan/

Oleh: Ahmad Redi (Pengamat Hukum Sumber Daya Alam dan Pengajar di Fakutas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta)

atau pemurnian.

Ini, tentu tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga politik, sosial, dan ekonomi.

Pilihan Hukum Pertama, tidak perlu lagi dibuatkan payung hukum baru.

Artinya secara tegas dinyatakan bahwa setiap perusahaan pertambangan yang belum melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dengan membangun smelter maka dilarang mengekspor hasil tambangnya.

Ketentuan UU Minerba ditegakkan sebagaimana mestinya. Kelebihan pilihan hukum ini ialah konsistensi Pemerintah terhadap hukumnya ada.

Pemerintah taat terhadap UU Minerba sehingga kedaualatan hukum terjaga.

Kelemahannya ialah akan terjadi stop produksi besarbesaran yang akan mempengaruhi penerimanan negara, lay off besar-besaran tenaga kerja, serta ancamana arbitrase dari pemegang Kontrak Karya yang tidak puas dengan kebijakan larangan ekspor ini.

Kedua, Perubahan Keempat Peraturan Pemerintah PP Nomor 23 Tahun 2010.

Kelebihan pilihan hukum ini adalah bahwa Peraturan Pemerintah dapat dibentuk secara cepat dan taktis karena merupakan kewenangan mutlak Presiden secara atributif (Pasal 5 ayat (2) UUD 1945).

Selain itu, Peraturan Pemerintah dapat memberikan kepastian hukum tentang kebutuhan hukum yang perlu diatur.

Kepastian hukum ini akan terus berlanjut selama ketentuannya tidak dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Kelemahannya adalah apabila pengaturannya berbeda dengan UU Minerba, akan rent-

an diuji materiil ke Mahkamah Agung karena dapat secara kasat mata dianggap bertentangan dengan UU Minerba.

Selain itu juga, bahwa pengaturan dalam UU Minerba sudah sangat jelas dan tidak dapat ditafsirkan lain bahwa setelah 12 Januari 2014 semua pemegang KK dan IUP (hasil penyesuaian KP dan SIPD) wajib melakukan pengolahan dan/ atau pemurnian di dalam negeri serta bagi pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi yang diterbitkan setelah UU Minerba harus melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri ketika tahap operasi produksi.

Artinya penerbitan PP yang mengatur berbeda dari ketentuan itu, dapat dianggap bertentangan dengan UU Minerba.

Kelemahan lainnya yaitu saat ini melalui PP Nomor 1 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014 yang memberikan waktu tambahan pembangunan smelter sampai dengan 2017, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan masyarakat pertambangan menganggap Pemerintah melanggar hukum, sehingga ketika diterbitkan PP baru maka akan menimbulkan gejolak politik dan sosial baru yang cenderung membahayakan Presiden karena akan dianggap kembali melanggar UU Minerba.

Ketiga, Perubahan UU Minerba. Kelebihan pilihan hukum ini yaitu dapat mendesain ulang pengaturan kewajiban pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri karena perubahan UU memiliki tingkat akobrasi yang tinggi dan luas.

Apabila Pemerintah dan DPR ingin memberikan relaksasi dengan jangka waktu tertentu serta pembebanan kewajiban baru misal pengenaan bea keluar maka itu telah sesuai sebagai materi muatan undangundang.

Risiko politik dan sosial pun cenderung lebih ringan karena disepakati secara politik dan hukum di DPR.

“Selain itu juga, bahwa pengaturan dalam UU Minerba sudah sangat jelas dan tidak dapat ditafsirkan lain bahwa setelah 12 Januari 2014 semua pemegang KK dan IUP (hasil penyesuaian KP dan SIPD) wajib melakukan pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri serta bagi pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi yang diterbitkan setelah UU Minerba harus melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri ketika tahap operasi produksi.“

Perubahan UU Minerba pun dapat pula menyelesaikan hal-hal yang saat ini menjadi masalah yaitu: persoalan konflik norma dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pelaksanaan putusan MK, serta pemenuhan kebutuhan hukum baru, misal mengenai perizinan batuan, kewenangan pengawasan.

Namun, opsi ini juga memiliki kekurangan yaitu waktu pembentukan yang lama dan berbelit-belit sehingga tidak ada jaminan untuk secara cepat menjawab persoalan Januari 2017.

Keempat, pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Kelebihan opsi ini ialah pembentukan Perppu merupakan hak preogratif Presiden.

Materi muatannya pun sama seperti undang-undang sehingga akrobasi pengaturannya pun sangat luas sehingga melalui Perppu dapat memberikan kepastian hukum dan mencegah gejolak hukum pada Januari 2017.

Perppu pun dapat pula menyelesaikan hal-hal yang saat ini menjadi masalah yaitu: persoalan konflik norma dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, pelaksanaan putusan MK, serta pemenuhan kebutuhan hukum baru, misal mengenai perizinan batuan.

Namun, kelemahannya antara lain Perppu dibentuk karena adanya “kegentingan memaksa” sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUD 1945 sehingga perlu argumentasi hukum yang kuat didukung data-data teknik dan ekonomi agar “kegentingan memaksa” dapat dibenarkan.

Selain itu, Perppu harus disampaikan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Hal ini dapat menjadi komodifikasi politik untuk melemahkan Presiden.

Akhirnya, silakan Pemerintah memilih berbagai aternatif pilihan hukum di atas. Namun, prinsip bahwa kewajiban pengoahan dan pemurnian di dalam negeri merupakan bentuk peningkatan nilai tambah bagi mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Semoga, potensi kekacauan pada 12 Januari 2017 dapat segera dicarikan solusi hukumnya.(*)

Fikih Kebhinekaan untuk Peradaban

A

LKISAH, Indonesia menjadi rujukan penting dalam rangkaian peristiwa dan studistudi tentang radikalisme keagamaan. Dalam catatan M Zaki Mubarok (2013) yang merujuk Global Terrorism Database, dari total 421 tindak terorisme di Indonesia yang tercatat sejak 1970 hingga 2007, lebih 90% tindak terorisme terjadi pada kurun tahun-tahun mendekati Soeharto lengser hingga memasuki era demokrasi.

Kemudian, sejak peristiwa teror Bom Bali I yang menewaskan 202 orang hingga 2013, sekurangnya telah berlangsung 12 aksi bom bunuh diri. Kelompok Islam berhaluan radikal yang dikenal sebagai Jemaah Islamiah (JI) dan jaringannya, dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas sebagian besar gelombang teror di Indonesia pasca reformasi.

Merespon berbagai aksi teror tersebut, hingga Juni 2013 pemerintah telah menahan lebih kurang 900 orang yang didakwa terlibat tindak pidana teroris dan sekitar 70 terduga teroris ditembak mati.

Akhir-akhir ini, ancaman

radikalisme baru mencuat kembali di negeri ini, yaitu ISIS. Mula hebohnya ketika muncul video youtube yang menayangkan pria mengaku bernama Abu Muhammad al-Indunisi, bernama asli Bahrum Syah, dalam video itu menyerukan ajakan bergabung ke ISIS. Kini, sedikitnya 53 warga Indonesia bergabung dengan ISIS di Irak.

Artinya, ini peringatan bagi kita semua, apa pasalnya?

Padahal, secara keseluruhan basic landscape Islam di Indonesia adalah moderat, demokratis dan tidak monolitik. Sebenarnya, umat muslim di Indonesia tak pernah ragu menerima dan menyerap nilainilai demokrasi yang sudah sejak lama diperjuangkan bukan hanya oleh para pendiri bangsa, tetapi juga oleh organisasi Islam mainstream yang terus menggagas dan menyebarkan Islam yang kontekstual, yaitu mampu merespons persoalan kekinian secara damai.

Islam Indonesia sesungguhnya memiliki karakteristik yang berbeda dengan Islam di Timur Tengah. Islam di Indonesia sejak awal mengalami proses akulturasi (bercampur

Oleh: David Krisna Alka (Peneliti Maarif Institute for Culture and Humanity)

dan beradaptasi) dengan kepercayaan purba, pra-Islam, serta sosio-kultural setempat.

Para intelektual muslim sejak abad ke-17 telah menanamkan benih-benih Islam progresif dan moderat.

Benih-benih tersebut disuburkan oleh pandangan para pendiri bangsa ini, mulai dari Soekarno, Mohammad Hatta, sampai H Agus Salim dan lainnya, yang mencoba merelasikan antara Islam dan ke-Indonesiaan. Hal yang penting lainnya dalam Islam Indonesia adalah tidak terbelenggu oleh romantisme kejayaan masa silam.

Itulah khas Islam di Indonesia, memiliki spirit progresif yang memiliki orientasi kuat ke masa depan daripada ke masa lalu, dan responsif terhadap masalah kemanusiaan dan perdamaian. Islam yang berwajah moderat, terbuka, ramah, menghargai pluralitas, dan kedamaian.

Masa depan Adalah Maarif Institute me-

nawarkan fikih kebinekaan yang mengadaptasi kearifan lokal, sistem budaya, dan nilainilai masyarakat yang majemuk dalam suku, agama, dan ras.

Fikih kebinekaan ini mengangkat kembali prinsip universalisme Islam dan prinsip kemanusiaan yang melindungi dan memberi manfaat bagi semua manusia. Sebab, konflik yang menyangkut isu agama di Indonesia nyata masih terjadi.

Padahal, menurut Ahmad Syafii Maarif (2004), sifat Islam Indonesia adalah demokratis, menentang otoritarianisme maupun terorisme. Ide-ide demokrasi dalam Islam Indonesia tersebut tidaklah diserap dari ideologi Eropa-Barat selama masa penjajahan, melainkan dari kandungan ayat-ayat AlQuran. Misalnya saja dalam hal prinsip saling menghargai, yang kemudian menjadi dasar sistem politik Indonesia.

Karena justifikasi dalam Al-Quran, Muslim Indonesia tidak ragu-ragu menerima demokrasi. KH Ahmad Dahlan, misalnya, tak pernah memperoleh pendidikan Barat, namun mengambil pengetahuan itu dari Al-Quran. Contoh ini sudah

lebih dari cukup untuk menunjukkan implementasi hak mayoritas bukan hal asing dalam tata bahasa Islam Indonesia Hal yang penting dalam Islam Indonesia adalah tidak melulu terbelenggu oleh romantisme kejayaan masa silam.

Ini yang membedakan Islam Indonesia dengan rekan-rekan sesama Muslim di Timur Tengah.

Islam yang memiliki spirit progresif adalah yang memiliki orientasi kuat ke masa depan daripada ke masa lalu dan responsif terhadap perkembangan kemanusiaan.

Ide demokrasi dalam masyarakat Indonesia tetap tumbuh subur walau mengalami masa “naik turun” dalam perjalanan politik sejarah Indonesia.

Harapannya, kini adalah masa untuk mempertajam orientasi keislaman dan keindonesiaan kita dalam membangun peradaban mulia di Indonesia.

Tahun selalu berganti, berjuang menegakkan perdamaian, melawan aksi kekerasan dan menghentikan penyebaran virus-virus ISIS tak akan pernah berhenti. (*)

Direktur: Silvia Balhmar. Pemimpin Perusahaan: M. Mashudi. Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: Totok Hartana. Wapemred: Noor Ipansyah Iskandar. Dewan Redaksi: AR Balhmar, Djoko Tetuko, Samiadji Makin Rahmat, Yahya A Waber, Tjipto Chandra, Marcella, Hadi Ismanto, M. Nabil. Redaktur: Rofiq Kurdi Ismail. Budi Arie Satriyo, Bambang Andrias, Oki Lukito, Aziz Tri, E Prayogo, Novi Triawan, Indra Nanang. Reporter: Dian Kurniawan, Faisal Abdillah, Suluh DP, Andre Septia Hadi, Subairi Amar Bachan, Hasan Nur Rahmad. Fotografer: Soemadji. Pracetak: Ahmad Choironudin. Artistik/Tata Letak: Luthfi, firman. Desain Grafis: Khalid “Klied”. Sekretaris Redaksi: Muh. Faizin. Bidang Online: Wahyu Saputro. Eksekutif Marketing: Fahad Balhmar, Khalid H. Perwakilan Daerah: Jakarta: Priyoko Sarjito (Kep. Biro), Marcella, Ferdy Yunisaf. Mojokerto: Prayogi. Sidoarjo: Yahdar Balhmar, Imam Muchlis. Pasuruan: H Umar Wirohadi (kabiro), Abdul Kadir Jaelani. Malang: Aji, Kholil, Agus Susanto. Lamongan: M. Zainuddin, Thafhanul Fahri. Koordinator Sirkulasi/Pemasaran: M. Mashudi. Alamat Redaksi: Jl Tunjungan No 86 Surabaya. Telp. +6231 5318686, 5323414. Fax:+6231 5323415 Redaksi: 081334312300 | Iklan/Langganan: 081216327858 | No Pengaduan: 031 70975270. Email: red_beritametro@yahoo.co.id. Tarif Iklan: Display(fc) Rp. 35.000/MMK (BW) Rp. 25.000/MMK. Sosial Rp. 10.000/MMK, Baris Rp. 15.000 (Minimal 2 Baris).

DALAM MENJALANKAN TUGAS PELIPUTAN, WARTAWAN BERITA METRO DIBEKALI TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER.

METRO SPORT 05

berita metro www.beritametro.co.id

RABU, 21 SEPTEMBER 2016

BARCELONA

ATLETICO MADRID

(La Liga Spanyol)

Usung Trio MSN, Barca Diunggulkan Diprediksi Hajar Atletico di Camp Nou BARCELONA (BM) – Tuan rumah Barcelona menjamu Atletico Madrid di laga La Liga Spanyol, Kamis (22/9) dinihari WIB di Camp Nou. Lini depan Los Cules, julukan Barcelona, yang produktif akan berduel dengan lini belakang Atletico yang solid. Kedua tim pun sedang dalam laju yang bagus menatap laga ini.

Barca selalu menang telak di dua pertandingan terakhir. Celtic dan Leganes menjadi dua lawan yang berhasil mereka kalahkan. Celtic dicukur dengan skor akhir 7-0 saat matchday I Liga Champions. Sementara Leganes ditaklukkan dengan skor 5-1 di Liga Spanyol akhir pekan lalu.

Sementara itu, Atletico sedang dalam laju kemenangan di tiga laga terakhir dengan catatan clean sheet dan produktivitas gol yang oke dengan torehan 10 gol. Di pertandingan terakhir, Atletico memetik kemenangan dengan skor lima gol tanpa balas saat berduel melawan Sporting Gijon.

Barca pun didukung dengan rekor dua kemenangan beruntun dalam dua laga kandang terakhir saat menjamu tim be-

JADWAL PERTANDINGAN KAMIS (22/9) WIB

LA LIGA SPANYOL 01:00

vs

Sporting Gijon

Live Bein Sport 1 01:00

Real Madrid

03:00

Barcelona

vs

Villarreal

Live SCTV vs

Atletico Madrid

Live SCTV 03:00

Granada

vs

Athletic Bilbao

Live bein Sport 1 03:00

Real Sociedad

vs

Las Palmas

SERIE A ITALIA

ISTIMEWA

TAJAM : Trio MSN (Messi, Suarez dan Neymar) jadi senjata utama Barcelona untuk menjebol gawang Atletico Madrid di La Liga Spanyol, Kamis (22/9) dinihari WIB.

LIVE SCTV KAMIS (22/9) PKL.03:00 WIB

sutan Diego Simeone. Tapi, Atletico juga bisa menekuk Barca dua gol tanpa balas di laga terakhir yang berlangsung di Vicente Calderon di ajang Liga Champions.

Sport mencatat, Barca memetik dua kemenangan dalam dua laga terakhir saat menjamu Atletico. Se-

mentara itu, tim asal ibukota mampu menaklukkan Los Cules saat melakoni laga terakhir pada 14 April lalu.

Saat ini, Barcelona berada di urutan kedua klasemen dengan koleksi sembilan poin. Barca tertinggal tiga poin dari Real Madrid di puncak klasemen. Oleh sebab itu, kemenangan atas Atletico tentu menjadi harga mati bagi Barcelona.

Meski begitu, Barcelona tak

HEAD TO HEAD 30-01-2016 Barcelona 12-09-2015 Atletico Madrid 17-05-2015 Atletico Madrid 11-01-2015 Barcelona 17-05-2014 Barcelona

2-1 1-2 0-1 3-1 1-1

bisa memandang sebelah mata Atletico. Los Rojiblancos belum terkalahkandalamempatlagaawal musim ini dengan raihan dua kemenangan dan dua hasil imbang.

Bagaimana prediksinya?

ISTIMEWA

DESAKAN : Bintang baru Juventus, Gonzalo Higuain diminta untuk terus dimainkan. Desakan itu muncul dari para suporter Juventus.

TURIN (BM) – Gonzalo Higuain tak dimainkan menjadi starter saat Juventus menelan kekalahan kala melawan Inter Milan. Bianconeri pun didesak untuk terus memainkan ‘Pipita’ julukan Gonzalo Higuain.

Saat melakoni pertandingan di Giuseppe Meazza, Senin (19/ 9) dinihari WIB, Juve kalah dengan skor akhir 1-2. Mereka unggul lebih dulu lewat gol Stephan Lichsteiner, tapi bisa dibalas dua kali oleh Mauro Icardi dan Ivan Perisic.

Di pertandingan itu, Higuain baru dimasukkan di menit 74.

Dia menggantikan Mario Mandzukic. Di sisa pertandingan Juve tetap tak bisa mencetak gol

Tentu saja Barcelona yang mengusung trio MSN (Messi, Suarez dan Neymar) di lini depan, diprediksi memenangkan laga di Camp Nou meski dengan skor tipis 2-1. (dbs/azt)

penyeimbang.

Keputusan Juve mencadangkan Higuain lantas mendapatkan kritik. Itu seperti diungkapkan oleh eks striker Juventus, Paolo Rossi.

“Meski Juve masih dalam proses perbaikan, saya tak bisa mengerti mengapa mereka bisa menepikan Higuain,” kata Rossi di Football Italia.

“Dia sangat kuat, tak ada seorangpunyangbisamembantahitu.

Saya tak berpikir dia akan marah mengenai suatu keseimbangan bahkan saat dia bermain dengan seorang fenomena seperti (Paulo) Dybala, yang saya pikir sebagai versi modern dari (Omar)Sivori,” imbuhnya. (dtc/azt)

ISTIMEWA

Inter Milan Incar Tiga Poin Tandang

ISTIMEWA

MODAL : Kemenangan atas Juventus, menjadi modal berharga bagi Inter Milan saat tandang ke Empoli, Kamis (22/9) dinihari WIB.

Tim asuhan Giovanni Martusciello itu cuma sekali menang dan sekali seri pada empat laga pertama Serie A. Dua laga lainnya berujung kekalahan.

Striker Inter, Mauro Icardi, menyatakan bahwa timnya bertekad untuk mempertahankan level permainan yang sudah diperlihatkan saat mengalahkan Juve. Menurut Icardi, Inter juga harus tetap tampil habis-habisan saat bertemu tim-tim kecil. “Kami siap untuk pertandingan ini,” ucap Icardi kepada Inter Channel.

“Namun, ini tidak akan mudah karena mereka me-

vs

Palermo

01:45

Chievo

vs

Sassuolo

01:45

Empoli

vs

Inter Milan

01:45

Genoa

vs

Napoli

01:45

Juventus

vs

Cagliari

01:45

Pescara

vs

Torino

01:45

AS Roma

vs

Crotone

01:45

Udinese

vs

Fiorentina

01:45

Fulham

vs

Bristol City

01:45

Northampton Town

vs

Manchester United

01:45Queens Park Rangers

vs

Sunderland

01:45

Southampton

vs

Crystal Palace

01:45

Swansea City

vs

Manchester City

01:45

West Ham United

vs

Accrington Stanley

02:00

Stoke City

vs

Hull City

02:00

Tottenham Hotspur

vs

Gillingham

ISTIMEWA

Marc Marquez

Marquez Masih Aman di Aragon

CEDERA: Bintang muda Manchester United, Anthony Martial saat mengalami cedera di laga melawan Watford, Minggu (18/9) malam WIB.

MILAN (BM) – Inter Milan membuktikan ketangguhan mereka dengan menaklukkan Juventus 2-1 akhir pekan lalu.

Ujian berikutnya untuk Nerazzurri adalah laga tandang melawan Empoli.

Laga melawan Empoli akan dilangsungkan di Stadio Carlo Castellani, Kamis (22/9) dinihari WIB. Musim lalu, Inter menang 1-0 di tempat tersebut.

Inter akan kembali diunggulkan untuk menang kali ini. Selain karena faktor kepercayaan diri tim asuhan Frank de Boer yang sedang tinggi-tingginya, start Empoli musim ini juga tak bisa dibilang mengesankan.

Atalanta

lintas arena

Kondisi Anthony Martial Mulai Membaik berdiri.

Akibat kelengaan Martial itu, MU harus kebobolan gol yang dilesakkan oleh Etienne Capoue.

Terkait kondisinya, Martial sudah memberi keterangan. Lewat akun Twitter pribadinya, @AnthonyMartial, dia memberikan kabar itu. “Sudah merasa jauh lebih baik di hari ini. Terima kasih untuk semua dukungan dan pesan Anda,” kata Martial.

Watford menang telak 3-1 berkat gol Etienne Capoue menit ke-34, Juan Camilo Zuniga menit ke-84, dan Troy Deeney saat injury time menit ke-90. Sebaliknya, ‘Setan Merah’ cuma membalas satu gol lewat Marcus Rashford pada menit ke-62. (dbs/azt)

01:45

PIALA LIGA INGGRIS

Atletico Madrid Barcelona Barcelona Atletico Madrid Atletico Madrid

Juve Didesak Mainkan Terus Higuain

MANCHESTER (BM) – Bintang muda Manchester United, Anthony Martial sudah membaik usai mengalami cedera di laga melawan Watford. Dia berterima kasih atas ucapan dukungan yang diterimanya.

Martial mengalami cedera kepala saat MU takluk 1-3 dari Watford di lanjutan Premier League Inggris, Minggu (18/9) malam lalu. Di Vicarage Road, Martial harus digantikan oleh Ashley Young di menit ke-38.

Saat menguasai bola sisi kiri pertahanan MU, Martial kalah berduel dengan pemain Watford. Saat terjatuh, kepalanya sempat terbentur pada Daryl Janmaat, hingga akhirnya pemain asal Prancis itu tak bisa

Celta Vigo

nampilkan sepakbola yang bagus. Meski begitu, kami ingin tampil apik melawan setiap tim.

Kami fokus dan kami juga harus merespons saat melawan timtim yang dianggap ‘kecil’,” imbuhnya.

“Kami ingin terus seperti ini, dengan keinginan yang sama untuk menang. Itulah yang diinginkan pelatih,” kata Icardi.

Inter sekarang menempati posisi keenam di klasemen sementara Serie A dengan koleksi tujuh poin dari empat laga. Empoli duduk di posisi ke-17 dengan empat poin. (dtc/azt)

ARAGON (BM) – Meski masih bisa menjaga konsistensi performanya, Marc Marquez sudah cukup lama tak menjejak podium teratas. Di Aragon akhir pekan ini, bisakah penantiannya berakhir?

Pada empat balapan terakhir yang dijalani, Marquez cuma sekali naik podium. Sedangkan kemenangan terakhir yang dia raih adalah pada lima balapan lalu, ketika tampil di Jerman.

Meski tak lagi rutin berada di podium, Marquez masih berada di puncak klasemen MotoGP. Performanya yang konsisten untuk setidaknya finis di lima besar membantu dia masih bertahan di urutan teratas.

Saat jeda musim panas dimulai, Marquez unggul 48 poin atas Lorenzo yang ada di urutan kedua. Sementara saat ini dia memimpin 43 poin di depan Rossi yang gantian menempati posisi dua. “Aragon adalah lintasan yang lebih saya sukai dibanding Misano, dan saya pikir itu lebih cocok dengan gaya membalap saya,” sahut Marquez yang finis keempat pada race di San Marino, dua pekan lalu. Unggul 43 poin sementara balapan tinggal menyisakan lima balapan sebenarnya membuat Marquez dalam posisi yang cukup aman. (dtc/azt)

Wawrinka Tak Tertarik ‘Big Four’ NEW YORK (BM) – Punya tiga gelar grand slam membuat StanislasWawrinka dinilai layak masuk ke jajaran petenis elite.

Tapi Wawrinka tak tertarik untuk jadi bagian dari Big Four.

Sejak 2005, tenis putra didominasi oleh nama-nama seperti Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic, dan Andy Murray. HanyaWawrinka yang sampai tiga kali mengganggu dominasi Big Four dengan menjuarai Australia Terbuka 2014, Prancis Terbuka 2015, dan terakhir Amerika Serikat Terbuka 2016.

Gelar di AS Terbuka 2016 diraih Wawrinka dengan mengalahkan Djokovic di babak final. Berduel dengan Djokovic hingga hampir empat jam di Arthur Ashe Stadium, Senin (12/ 96) pagiWIB,Wawrinka keluar sebagai pemenang dengan skor 6-7(1), 6-4, 7-5, dan 6-3.

Melihat pencapaian Wawrinka, Djokovic menilai lawannya itu pantas masuk ke jajaran petenis elite ‘Big Four’. Meski demikian, Wawrinka tak tertarik untuk masuk ke jajaran Big Four. Petenis asal Swiss itu merasa belum sejajar dan tidak berharap akan ada di sana dalam waktu dekat. “Big Four, saya benar-benar jauh dari mereka. Lihat saja turnamen yang mereka menangi, berapa tahun mereka sudah ada di sana,” ucap Wawrinka. (dtc/azt)

6 METRO SPORT

berita metro

www.beritametro.co.id

RABU, 21 SEPTEMBER 2016

Renang Jatim Sukses Penuhi Target Bonus Adinda untuk Bantu Ponpes

BANDUNG (BM) – Target delapan keping medali emas berhasil dipenuhi tim renang Jatim di PON XIX/2016 Jawa Barat. Pada hari terakhir perlombaan, Selasa (20/9), tim renang Jatim menggondol tiga emas. Sayang, para perenang Jatim gagal menjadi juara umum karena kalah bersaing dengan Jawa Barat (Jabar).

Tiga medali emas yang dibawa pulang Jatim pada hari terakhir dipersembahkan Adinda Larasati Dewi dari nomor 200 meter gaya kupu-kupu putri. Ia menyingkirkan dua perenang putri tuan rumah Jabar, Monalisa yang meraih perak dan Raina Saumi berhak atas medali perunggu.

Medali emas kedua Jatim hasil kerja keras Ressa Kania Dewi yang turun di nomor 200 meter gaya bebas putri.

Ia mampu mengatasi perlawanan perenang Jawa Tengah Sagita Putri yang membawa pulang medali perak dan Raina Saumi asal Jabar di posisi ketiga.

Emas ketiga diperoleh dari tim estafet putri 100 meter gaya ganti Jatim. Adinda Larasati, Ressa Kania, Patrisia Yosita dan Nurul berhasil merebut emas usai mengalahkan DKI Jakarta yang berada di posisi kedua dan tim Jabar yang harus puas meraih perunggu.

K ILA S

Dekati Perolehan Jabar, Berebut Runner Up dengan DKI BANDUNG (BM) – Setelah sempat terpaut selisih jauh perolehan medali emas dengan DKI Jakarta, untuk pertama kalinya Jatim berhasil menempati peringkat kedua di bawah tuan rumah (lihat tabel medali).

Beberapa cabor yang sebelumnya seret, di hari-hari terakhir mulai menunjukkan taring dengan meraih hasil terbaik. Tak hanya itu, hasil perolehan medali DKI juga lantaran faktor mengejutkan dari kontingen daerah lain di cabang-cabang andalan yang secara mengejutkan justru tidak sesuai prediksi. Salah satu pengganal DKI adalah Jateng yang akhirnya bisa menembus empat besar untuk pertama kalinya, Selasa (20/9).

Hari ini, Jatim berpeluang meninggalkan jauh jika cabor andalan yang selama ini jadi lumbung medali emas, seperti panahan dan menembak memenuhi harapan. “Kami sudah instruksikan untuk waspada dan fokus di setiap cabor. Terutama nomor-nomor proyeksi emas. Jika lengah sedikit, kita pasti akan tertinggal lagi,” terang Ketua KONI Jatim Erlangga Satriagung.

Hari ini, setidaknya ada 16 cabor yang masuk final dengan total medali emas yang diperebutkan mencapai 50 keping. “Kita masih optimis bisa menambah perolehan medali lebih banyak besok (hari ini, red).

Apalagi ada beberapa cabor nomor kita yang belum dipertandingkan. Selain menembak dan panahan, masih ada senam,” sebut erlangga. (dek/epe)

FOTO:BM/DIAN K

EMAS KEEMPAT: Ressa Kania Dewi kembali persembahkan emas 200 meter nomor gaya bebas yang menjadi torehan keempatnya untuk jatim di ajang PON XIX/2016.

“Alhamdulillah kami bisa merealisasikan target dari KONI Jatim. Tetapi ada beberapa hal yang sudah kami prediksi emas cuma meleset, untungnya bisa ditutupi dari nomor lain,” ungkap pelatih renang Jatim Chusaini Matlek usai pertandingan.

Rasa bangganya pun tidak dapat ia tutupi setelah anak asuhnya berhasil memecah-

kan rekor yang ada. Ya, tiga emas para wakil Jatim itu berhasil memecahkan rekor PON sebelumnya. “Kalau target emas sudah kami hitung, tapi kalau rekor tidak pernah diprediksi sebelumnya,” ujar Chusaini.

Tak hanya medali emas, Jatim juga berhak atas medali perunggu setelah M. Hamgari yang turun di nomor 200 meter

gaya kupu-kupu putra gagal bersaing dengan Triadi Fauzi dari Jabar. Serta Budiman Hadi dari Jateng meraih perak. Sementara medali perunggu terakhir dibawa pulang tim estafet putra 100 meter gaya ganti, yang tak mampu mengatasi tim Jakarta dan Jabar.

Sementara itu, Adinda Larasati mengatakan sangat senang karena bisa meraih

emas di PON pertamanya.

Apalagi lagi dia bisa memecahkan rekor yang sudah ada.

Raihan prestasi mentereng itu membuatnya berhak atas bonus mentas Rp 30 juta untuk nomor perorangan dan Rp 50 juta untuk nomor estafet.

“Uang ini yang pegan g nanti ibu, tapi uang ini buat bantu pondok pesantren kakak di Sidoarjo,” katanya. (dek/epe)

Eko Yuli Sumbang Emas dan Pecah Rekor

BANDUNG (BM) – Atlet nasional angkat besi Eko Yuli Irawan sukses menyumbangkan satu medali emas bagi kontingen Jatim di PON XIX/2016 Jawa Barat. Kiprahnya tak hanya menyingkirkan jagoan tuan rumah Jawa Barat ( Jabar). Tetapi atlet peraih medali perak Olimpiade Rio 2016 itu juga mencetak dua rekor di Gelora Sabilulungan, Kabupaten Bandung, Selasa (20/9).

Turun pada nomor 62 Kg putra, Eko berhasil menyingkirkan dua atlet tuan rumah. Andalan tuan rumah Jabar, yakni, M. Hasbis mencatat total angkatan 280 Kg (Snatch 120 Kg dan Clean & Jerk 160 Kg). ia berhak atas medali perak. Sedangkan perunggu disabet Ardiansyah dari Sumatera Selatan (Sumsel). Ia mencatat total angkatan total angkatan 262 Kg (Snatch 110 Kg dan Clean & Jerk 152 Kg).

Sedangkan jagoan bumi Jer Basuki

FOTO:BM/DIAN K

TAK TERTANDINGI: Eko Yuli masih jadi lifter terbaik nasional setelah menyumbangkan me­ dali emas sekaligus pecahkan rekor angkatan atas namanya sendiri di ajang PON XIX/2016.

Mawa Bea, Eko meraih medali emas berkat total angkatan 307 Kg (Snatch 137 Kg dan Clean & Jerk 170).

“Dengan persiapan minim, ini sudah tergolong maksimal,” katanya kepada awak media usai lomba, Selasa (20/9) sore.

Eko juga memecahkan dua rekor PON untuk Clean & Jerk dan total angkatan atas nama dirinya sendiri.

Rekor tersebut sebelumnya, yakni 165 kg untuk Clean & Jerk, dan 306 untuk total angkatan. Eko sebenarnya berpeluang memecahkan satu rekor nasional, yakni snatch 141 Kg. Sayang, ia gagal mengangkat snatch ketiganya dengan beban 142 Kg. “Saya tidak terlalu pikirkan soal rekor. Sebab fokus saya adalah medali emas. Di snatch pun gagal rekor kan.

Setelah dapat emas, main aman, baru kejar rekor,” tuntas andalan Indonesia di kancah internasional ini. (dek/epe)

Voli Pasir Berpeluang Kawinkan Gelar

BANDUNG (BM) – Tim voli pasir Jatim berpeluang menyandingkan dua medali emas setelah menempatkan wakilnya di final PON XIX/2016 Jawa Barat. Pada babak empat besar putra di lapangan voli pasir Sport Jabar Arcamanik, Kota Bandung, Selasa (20/9) siang, derby Jatim akh-

irnya dimenangkan Rendy Verdian/M Ashfiya dengan menaklukkan M. Bastomi/Fahriansyah dengan skor 2-0.

Di final, Jatim akan berhadapan dengan pasangan Yogyakarta Ade Candra/Gilang Ramadhan yang menembus babak puncak usai mengalahkan wakil NTB Edy Sultrawan/Wendy

Asyandi dengan skor 2-0.

Sedangkan di sektor putri, Nanda Ragilia/Riski Dwi Andriani berhasil mengalahkan duet tangguh asal NTB 2, Allysah Mutakharah/Desi Ratnasari dengan skor 2-0. Hasil itu membuat langkah mereka mencapai target terealisir kendati peluang meraih emas

cukup sulit lantaran NTB 1 yang akan dihadapi di final, Dhita Juliana/Putu Dini Jasita Utami merupakan andalan timnas Indonesia. NTB 1 mengalahkan pasangan Papua 1, Donata Mahuze/Gralilismith Manue dengan skor 2-0. Seluruh pertandingan final digelar, hari ini. (dek/epe)

FOTO:BM/DIAN K

BELUM TERGANJAL: Tim voli putri masih melaju mulus ken­ dati sempat diganggu diare yang membuat 4 pemain dilarikan ke rumah sakit sehari sebelumnya.

Jatim Buta Kekuatan Kalteng BANDUNG (BM) – Tim bola voli putra Jatim siap mendominasi pool C PON XIX/2016 Jawa Barat. Kini, Kalimantan Tengah (Kalteng) yang menghadang siap dijadikan korban kedua demi ambisi menjaga tradisi medali emas. Sayang, Mirza Pratama dkk buta kekuatan Sumut yang akan dihadapi, siang ini, di Gelora Sabilulungan Jalak Harupat, Kabupaten Bandung.

Sebelumnya, tim putra Jatim memetik kemenangan pada laga perdana dengan mengandaskan DI Yogyakarta, Senin (19/9) kemarin. Sempat ditekan Yogyakarta pada awal-awal pertandingan, Galih Bayu Saputra dkk bisa berbalik menang 3-0 (25-23, 25-16, 25-22).

Kemenangan atas Yogyakarta sejatinya bisa menjadi modal bagi Jatim. Nyatanya, Jatim masih belum mengantongi kekuatan Kalteng. Pelatih tim voli putra Jatim Ibarsjah Djanu Tjahjono mengakui buta perkembangan provinsi dengan semboyan Isen Mulang tersebut. “Sampai sekarang, kami belum tahu seperti apa permainan Kalteng,” jelasnya menjawab pertanyaan Berita Metro, Selasa (20/9).

“Sebenarnya tak hanya Kalteng. Tapi kami juga buta kekuatan tim-tim di pool C. Hanya saja, kami tetap optimistis bisa kembali meraih kemenangan kedua. Ini agar langkah kami ke perempatfinal semakin ringan,” imbuh pelatih asal Mojokerto ini.

Ibarsjah dihadapkan pada kendala penampilan anak asuhnya belum konsisten. Sebab, Rendy Tamamilang dan kolega tampil grogi di set awal saat mengalahkan Yogyakarta. Mereka banyak melakukan kesalahan sendiri.

“Setiap bermain, saya sudah tekankan kepada pemain agar tidak melakukan kesalahan sendiri,” ungkapnya.

“Wajar, kemarin laga perdana. Ini tidak bisa dihindari. Setelah kepercayaannya timbul, akhirnya mereka bisa main bagus. Karena itu, ada masa istirahat hari ini (kemarin, red) kami benahi penampilan anakanak,” tandas Ibarsjah.

Sementara itu, tim putri Jatim sukses mengikuti jejak tim putra pada pertandingan perdana. Maya Kurnia Indri dkk menang mudah 3-0 (25-12, 25-16, 25-16) atas Sumatera Utara. Selanjutnya, tim putri Jatim akan meladeni Riau, Kamis (22/9) besok siang. (dek/epe)

Tidak Bahas Rusuh Suporter dan Putusan Kontroversial Wasit

Forum CdM Belum Mencapai Kesepakatan

BANDUNG (BM) – Panitia Besar (PB) PON XIX/2016 Jabar menggelar pertemuan mendadak dengan mengundang beberapa chief de mission (CdM) di posko PB PON di The Trans Luxury Hotel, Selasa (20/9) pagi.

Kontingen jatim dalam forum ini diwakili Suwanto yang juga menjabat sebagai sekretaris kontingen dan KONI Jatim.

Sebelum pertemuan, mantan Kepala Dinas Kominfo Jatim ini menegaskan ada beberapa persoalan pelik yang membuat pelaksanaan multievent terbesar di Indonesia ini, berlangsung tidak sesuai harapan. Terutama dengan adanya beberapa keputusan yang terkesan menguntungkan pihak tuan rumah di beberapa cabor.

Dan terakhir adalah kasus kericuhan suporter dalam pertandingan polo air ketika Jabar bertemu dengan Sumatera Selatan (19/9).

“Jatim tentu berharap pelaksanaan PON kali ini berlangsung penuh sportivitas dan menjunjung tinggi

semangat fair play. Janganlah dicederai dengan hal-hal yang tak patut,” terangnya sebelum pertemuan tertutup yang dipimpin Ketua Umum KONI Pusat Tono Suratman itu digelar.

Terutama dalam kasus kerusuhan suporter, Jatim dan beberapa kontingen daerah lain terang Suwanto, mengusulkan agar TNI tidak mengenakan pakaian dinas saat menjadi pendukung tuan rumah.

“Boleh nonton, tapi jangan pakaian dinas,” katanya.

Namun Suwanto tidak menjelaskan lebih banyak tentang beberapa keputusan kontroversi seperti di judo dan berkuda. Nyatanya, usai pertemuan yang berlangsung sekitar 3 jam itu, Suwanto mengatakan jika isinya lebih banyak membahas tentang hal teknis terkait pelaksanaan PON XX/2020 di Papua.

Usai pertemuan CdM, Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Hadi Prasojo giliran mengundang media untuk klarifikasi terkait keributan suporter di

Makodam. Dia mengimbau penonton dan suporter untuk tertib dalam mendukung atletnya. Tidak perlu melakulan pelemparan bila jagonya kalah dan gagal meraih medali.

Seperti diketahui, laga tim polo air tuan rumah lawan Sumsel berakhir ricuh. Akibat kericuhan ini, atlet polo air DKI Jakarta yang tengah menyaksikan pertandingan terkena imbasnya.

Bahkan, atlet DKI dan oknum penonton berseragam terlibat adu pukul.

“Awalnya memang lemparan penonton kena aparat kepolisian. Akhirnya aparat keamanan dari luar minta agar penonton tidak melakukan pelemparan. Akhirnya ikut terpancing emosi juga. Tapi, insiden ini hanya sesaat. Biasalah anak-anak muda,” terang pangdam.

Menurutnya, bukan saatnya lagi suporter bertindak anarkis. Kalau ada atlet berkelahi di lapangan, biarkan saja. Penonton tidak perlu ikut-ikutan ribut dengan melakukan lemparan dari atas tribun. “Kapan olahraga kita

maju, kalau suporternya ribut terus,” cetusnya.

Sebaliknya, lanjut Hadi Prasojo, aparat keamanan yang bertugas di lapangan tidak boleh ikut terpancing oleh emosi-emosi di lapangan. Karena itu, ke depan pihaknya akan meningkatkan keamanan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

“Pengamanan di cabor-cabor lain tetap sama, cuma ditingkatkan saja.

Penonton diimbau agar tidak membawa botol minuman. Ini pesta rakyat, tidak usah ribut-ribut,” paparnya.

Aparat keamanan yang diterjunkan, lanjutnya, juga tetap memakai seragam TNI. Sedangkan suporter yang memakai seragam TNI, sudah tidak ada lagi sejak Sabtu lalu. “Kita semua sama dengan masyarakat. TNI jadi satu dengan rakyat, karena lahirnya TNI di Jabar ini dari rakyat. Slogannya di kita Siliwangi adalah rakyat Jabar.

Rakyat Jabar adalah Siliwangi. Jadi, kita sudah menyatu,” ungkapnya. (dek/epe)

FOTO: BM/IST

KONTROVERSIAL: Suasana ricuh pertandingan polo air Jabar mela­ wan Sumsel PON XIX Jabar 2016, Senin (19/9)

5 Besar Medali Sementara PON XIX/2016 Jawa Barat 1 Jabar

78

40

51

2 Jatim

37

48

34

3 DKI Jakarta

37

42

46

4 Jateng

7

12

25

5 Sulsel

7

9

7

Sumber: www.pon-peparnas2016jabar.go.id (hingga pukul 20.00 WIB)

SAMBUNGAN 07

berita metro

www.beritametro.co.id

RABU, 21 SEPTEMBER 2016

Galang Kekuatan Baru PDI-P...

Sambungan Halaman 1

rumah Megawati, Jl Teuku Umar – Jakarta, Selasa (20/9) malam.

Senyum semringah tampak terlihat di wajah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat memasuki ruangan di lantai 5 Gedung DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (20/9/2016) malam.

Begitu juga saat namanya disebut sebagai calon gubernur DKI Jakarta oleh Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, Ahok tersenyum malu-malu, sambil maju untuk berdiri di samping calon gubernur Banten, Rano Karno.

“Ini yang ditunggu-tunggu oleh kita semua, calon gubenur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama,” kata Hasto.

Tepuk tangan membahana di dalam ruangan saat nama Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat diumumkan.

Ahok terlihat berbeda sendiri. Dia tidak mengenakan baju merah seperti calon-calon kepala daerah lainnya yang namanya diumumkan pada malam ini. Ahok mengenakan kemeja batik lengan panjang.

Hingga pukul 20.45, acara

pengumuman kepala daerah yang diusung PDI-P masih berlangsung.

Keputusan PDI Perjuangan resmi memutuskan untuk kembali mengusung pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Keputusan ini diumumkan di Kantor DPP PDIP, Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (20/9/2016).

“Setelah melalui tahapan yang prosesnya bisa dipertanggungjawabkan, PDI-P mengumumkan calon kepala daerah di 101 daerah yang mengadakan pilkada serentak tersebut,” kata Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, Selasa malam.

“Tamu kita yang ditunggu teman-teman pers, calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan sebagai calon wakil gubernur adalah Djarot Saiful Hidayat,” ucapnya.

Ahok dan Djarot turut menghadiri deklarasi. Keduanya akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta pada hari pertama pendaftaran, Rabu (21/9/2016).

Selain dari PDI-P, pasangan ini juga didukung oleh Partai Golkar, Hanura dan Nasdem yang sudah terlebih dulu menyatakan dukungannya ke Ahok.

Dengan dukungan empat partai, pasangan ini mengantongi 52kursi DPRD DKI. Sementara syarat untuk mendaftar ke KPU hanya 22 kursi.

Kini, tinggal Gerindra, Demokrat, PPP, PKB, PAN dan PKS yang belum mempunyai calon atau pun koalisi definitif untuk Pilkada DKI. Dari keenam partai, tak ada satu pun yang mempunyai kursi cukup untuk mengusung calon sendiri.

Sementara pendaftaran melalui jalur parpol akan ditutup pada 23 September mendatang.

diusung dalam Pilkada. Hamka mengatakan bukan saja mahar, kontrak juga tidak ada dengan PDIP. “Saya tidak melihat tanda tangan tadi,” lanjut Hamka.

Saat ditanya permintaan spesifik Mega kepada Ahok sebagai syarat pengusulan, Hamka juga menyebut tidak ada.

“Engga engga ada. Tapi tetap komndo dari ketua umum,” ucapnya.

“Ya calon harus menjalankan idelogi kita, ideologi Pancasila, UUD 1945,” imbuh anggota DPR RI itu.

Ahok-Djarot saat ini sudah berada dengan DPP PDIP ikut dalam pengumuman pasangan cagub-cawagub di kantor DPP PDIP.

Tidak Ada Mahar Ketua DPP PDIP Hamka Haq mengatakan tidak ada mahar dalam mengusung AhokDjarot. “PDI Perjuangan tidak ada mahar,” ucap Hamka Haq usai keluar dari rapat di kediaman ketua umum Megawati Jl Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/9/2016).

Mahar atau ‘uang perahu’ itu diidentikkan dengan sejumlah dana yang dipenuhi pasangan calon untuk dapat

Koalisi Lawan Ahok Dukungan PDIP terhadap Basuki Tjahaja Purnama dalam Pilgub DKI, membuat parpolparpol lain menggalang kekuatan baru. PAN, Demokrat, PPP dan PKB sudah hampir final berkoalisi.

“Koalisi yang sudah intensif dengan Demokrat, PPP, dan PKB. Kita Insya Allah punya calon,” ucap Ketua DPP PAN Yandri Susanto, Selasa (20/9/2016).

Yandri mengatakan komunikasi tingkat elit dengan Gerindra dan PKS juga dilakukan oleh koalisi ini, namun sebagaimana diketahui mereka sudah punya calon sendiri yaitu Sandiaga Uno-Mardani Ali Sera.

Meski tak menutup kemungkinan koalisi GerindraPKS bisa melebur dengan poros baru Demokrat Dkk. “Memang sangat dinamis DKI ini,” ujar anggota komisi II DPR itu.

Soal bakal cagub-cawagub yang akan diusung oleh koalisi Demokrat, PPP, PAN dan PKB, Yandri masih merahasiakan.

Rencananya akan dideklarasikan sekaligus saat pendaftaran ke KPU DKI besok atau lusa.

“Kemungkinan diumumkan besok atau lusa sekaligus pendaftaran. Intinya lawan kami sangat sepadan dengan Ahok,” ucap Yandri belum me-

Panggil Humas PD Pasar KEJARI...

Langkah Kejari tersebut, sesuai dengan instruksi yang pernah disampaikan Walikota Surabaya Tri Rismaharini beberapa hari lalu, agar kasus dugaan korupsi di PD Pasar Surya diusut tuntas.

“Nanti begitu data yang kami perlukan sudah siap, semua akan kami lakukan pemanggilan termasuk keterangan jajaran direksi. Ini masih dalam tahap pengumpulan data saja. Selanjutnya kami juga akan mengumpulkan keterangan dari Bawas sampai pada jajaran direksi PD Pasar Surya,” tutur pria yang enggan dipublikasikan, Selasa (20/9), di kantor Kejari Surabaya.

Ia menambahkan, data yang diperoleh tersebut nantinya akan dijadikan bahan dan petunjuk dalam penyelidikan lebih lanjut. “Masih panjang, tenang saja” jelasnya.

Ditanya soal kemungkinan siapa saja yang bakal dimintai keterangan, setelah pengumpulan data. Lagi-lagi jaksa pidana khusus (Pidsus) tersebut enggan membeberkan. “Tunggu saja dulu. Kemungkinan Kepala Pasar, juru tagih atau direkturnya langsung serta badan pengawas (Bawas),” ungkapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, 4 Kepala Pasar telah dipecat, sedangkan 3 pegawai di-nonjob-kan, karena diduga terlibat penyelewengan pendapatan hasil sewa stan dan iuran bulanan para pedagang yang berada di bawah naungan PD Pasar Surya.

Penyelewengan tersebut antara lain terjadi di Pasar Kembang dengan dana sebesar Rp 166.982.925, yang melibatkan oknum Kepala Pasar. Sedangkan di Pasar Wonokromo sebesar Rp110.951.678 dan di Pasar Kupang mencapai Rp 12 Juta lebih. Serta Pasar Keputran Selatan sebesar Rp10.836.198.

Berdasar informasi, sudah ada 4 pegawai PD Pasar Surya yang menjalani pemeriksaan di ruang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Surabaya.

Tidak hanya itu, pihak Kejari rencananya juga akan meminta keterangan Humas PD Pasar Surya Novy Inspinari yang

Sambungan Halaman 1 telah memberikan pernyataan kepada media, bahwasanya ada oknum Kepala Pasar yang memiliki sejumlah mobil dan apartemen.

“Kami juga akan meminta keterangan, atas statemen yang dikeluarkan pihak Humas PD Pasar Surya mengenai kepemilikan mobil dan apartemen oknum Kepala Pasar. Data itu, sengaja kami kumpulkan dari beberapa media massa baik media lokal maupun nasional,” tandasnya.

Sementara Direktur Teknik dan Operasional PD Pasar Surya Sandy Ferryansyah Hadi saat dimintai keterangan terkait pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Surabaya belum bisa memberikan keterangan. Ketika dikonfirmasi melalui akun WA, belum bisa memberikan keterangan. Demikian pula ketika dihubungi melalui telepon selulernya, Ferry enggan berkomentar.

Dewan Angkat Bicara Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Masduki Toha angkat bicara terkait adanya permasalahan di tubuh PD Pasar Surya. Ia mengatakan sudah lama mengingatkan walikota terkait ketidakberesan PD Pasar dalam mengelola perusahaannya.

“Panitia Khusus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Pansus RPJMD) sudah memberikan peringatan kepada Walikota Surabaya, tentang sikap pimpinan PD Pasar Surya,” katanya.

Politisi PKB ini menuturkan, adanya sikap yang tidak proaktif oleh PD Pasar dan terkesan berbelit-belit ketika adanya pemilihan kembali pimpinan direktur ataupun Badan Pengawas. Sehingga Dewan mengeluarkan rekom dievaluasi kinerjanya atau diganti pimpinannya.

“Pertama tidak proaktif dan seakan-akan dia berlindung kepada pejabat yang ada di Surabaya. kedua, seakan berkuasa, dan ketiga Rekomendasinya sudah jelas, evaluasi dan diganti,” terangnya.

Ia menyatakan, bahwa di dalam PD Pasar ditemukan se-

jumlah penyelewengan hingga Wakil Walikota Surabaya memerintahkan dengan segera untuk melakukan audit “ Beberapa saat yang lalu, Wakil Walikota Surabaya juga menyampaikan untuk diaudit “ ungkapnya.

Ia menambahkan, bahwa penanggung jawab PD Pasar Surya adalah di tangan Walikota Surabaya.

“Saya berharap itu diklarifikasi betul, apakah memang terjadi seperti itu, dan cepat-cepat melakukan evaluasi secara menyeluruh,” tuturnya.

Masduki menyebut, evaluasi terhadap PD Pasar Surya tidak hanya pada jajaran direksi saja akan tetapi pada jajaran yang lainnya. “Harus evaluasi total,” tegasnya.

Banyaknya pasar yang terlihat kumuh dan tak terurus, walaupun sejumlah dana hibah untuk pembenahan terhadap pasar-pasar yang tidak layak.

“Kita tidak menyangka, sebenarnya pasar di Surabaya ini banyak sekali yang tidak terurus, gonjang-ganjing tentang korupsi itu harus diluruskan dan yang meluruskan adalah Walikota dan Wakil Walikota,” jelasnya.

Ia mengatakan sepakat dengan solusi yang disampaikan Wakil Walikota Surabaya tentang penanganan yang diberikan kepada PD Pasar sebagai perusahaan milik Pemkot.

“Maunya, saya mendukung apa yang dilakukan Wakil Walikota, bahwa harus dilakukan audit independen secara menyeluruh, tidak boleh secara parsial,” bebernya.

Masduki mengharap , penegak hukum harus jeli dalam memahami terkait kasus yang menimpa PD Pasar, dengan adanya laporan pegawai. Hendaknya yang berwajib segera memeriksa kasus per kasus dan mencari sedikitnya dua alat bukti, untuk bisa menentukan siapa yang menjadi target yang bertanggung jawab. “ Kalau memang ada temuan betul, silakan dilaporkan ke aparat penegak hukum, saya pikir dengan ramainya kasus tersebut di media tentu menjadi cacatan tersendiri dari aparat penegak hukum,” pungkasnya. (dji/has/tit)

Terancam Hukuman Mati BNN... jasa ekspedisi kapal laut di Pontianak dengan tujuan Jakarta,” kata Buwas.

Penangkapan kedua terjadi di sebuah rumah di Jalan Setia Luhur Gang Sendiri, Kecamatan Medan Helvetia, Medan, Sumut.

Sebanyak 16 bungkus narkoba yang diduga sabu diamankan petugas BNN. “Penangkapan bermula saat pelaku berinisial BH

Sambungan Halaman 1 ditelepon orang tak dikenal untuk mengambil paket narkoba di sekitar rel kereta api Pondok Kelapa, yang diletakkan di atas mobil pick up.

Dari sana, BH membawanya ke sebuah rumah di bilangan Setia Luhur dan ditangkap,” kata Buwas.

Dari penangkapan BH, di hari yang sama petugas kemudian melakukan pengemban-

gan dan berhasil mengamankan tersangka lainnya berinisial RP (29) di sebuah hotel kawasan Medan, Sumatera Utara. RP yang bertugas sebagai pengendali ini diduga merupakan bagian dari jaringan sindikat narkotika Atas perbuatannya, para tersangka ini dikenakan Pasal 114 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat (1), Pasal 112 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009, dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati. (det/tit)

nyebut calonnya.

Wasekjen PKB Danel Johan sebelumnya juga menyebut partainya sedang menjajaki koalisi bersama Demokrat, PAN, PPP untuk memunculkan calon alternatif melawan AhokDjarot.

“PKB akan merajut koalisi menyatukan parpol-parpol di satu calon agar ada alternatif yang terbaik dan terkuat,” ucap Daniel Johan.

Langkah Prabowo Sebelumnya, bakal calon gubernur DKI Jakarta dari Partai Gerindra, Sandiaga Uno, menyampaikan bahwa Koalisi Kekeluargaan berkomitmen untuk tetap solid dalam menghadapi Pilkada DKI Jakarta.

Pada Senin (19/9/2016) malam, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menemui Ketua Majelis Syuro DPP PKS Habib Salim Assegaf Al Jufri.

Menurut Sandiaga, dalam pertemuan itu kedua pimpinan partai sepakat akan merangkul partai-partai lain. “Kami diberi tahu pertemuan semalam komitmen Koalisi Kekeluargaan tetap solid dan akan merangkul partai-partai termasuk PDI-P, Demokrat, PKB, PPP, dan PAN. Dan kita akan komitmen untuk duduk bersama menentukan siapa paslon (pasangan calon) yang akan dipilih dalam tiga hari ke depan,” kata Sandiaga di Kebayora Baru, Jakarta Selatan, Selasa (20/9/2016).

Sandiaga mengatakan, Prabowo menemui pimpinan PKS karena partai itu adalah partai dengan perolehan kursi terbanyak setelah PDI-P dan Gerindra.

PKS yang memiliki 11 kursi di DPRD DKI Jakarta itu cukup berpasangan dengan Gerindra untuk dapat mengajukan bakal calon gubernur dan wakil gubernurnya sendiri.

Kendati demikian, kata Sandiaga, pihaknya masih berharap ada partai lain yang bergabung.

Sebab menurut dia, pilkada lebih efektif dan efisien jika hanya ada dua pasangan calon

yang bertarung.

Pada Rabu (21) hingga Jumat (23/8/2016), KPUD membuka pendaftaran bakal calon gubernur.

Semakin dekatnya pembukaan pendaftaran ini menjadikan komunikasi Sandiaga dengan para pimpinan partai semakin intensif.

Selain dengan PKS, kata Sandiaga, Gerindra juga berkomunikasi intensif dengan Demokrat.

“Dengan Partai Demokrat juga berhubungan, dengan Pak SBY kita memberi penghormatan untuk ikut urun rembuk karena Pak SBY memiliki pemikiran Jakarta ke depan,” kata Sandiaga.

Partai Demokrat Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Nachrowi Ramli mengatakan partainya akan mendaftarkan bakal cagub dan bakal cawagub ke KPU DKI pada Jumat (23/9/2016).

Itu merupakan hari terakhir pendaftara di KPU DKI Jakarta.

“Ba’da salat Jumat. Kalau kata orang Jawa, Jumatnya lagi Jumat legi itu, bagus sekali. Orang yang daftar hari Jumat, Insya Allah menang,” ujar Nachrowi ketika dihubungi, Selasa (20/9/2016).

Namun, Nachrowi mengakui partainya belum memutuskan siapa yang akan diusung menjadi cagub dan cawagub oleh partainya. Partainya juga belum memiliki kepastian mengenai koalisi. Dia mengatakan semua itu akan dibahas dalam rapat finalisasi besok.

“Mudah-mudahan besok tidak sampai 8 jam, kita sudah bisa dapat nama di penghujung hari,” ujar Nachrowi.

Partai Kebangkitan Bangsa sebelumnya disebut akan membuat poros baru bersama dengan Partai Demokrat dan PPP. Mengenai hal ini, Nachrowi mengatakan belum ada pembicaraan mengenai poros baru itu. Sampai saat ini, Nachrowi mengatakan partainya masih berada dalam Koalisi Kekeluargaan.

Syukuran Warga Surabaya euforia menyambut gembira saat tahu Tri Rismaharini tidak maju di Pilgub DKI. Kebahagiaan itu ditunjukkan dengan syukuran sedarhana.

Seperti yang dilakukan beberapa komunitas di Taman Bungkul seperti, Love Suroboyo, elemen perempuan dan Pemuda Surabaya (Pusura). Mereka berkumpul untuk bersyukur sekaligus merayakan tidak jadinya Risma dipastikan tidak dicalonkan sebagai cagub DKI. Selain melakukan pembacaan ayat suci Al Quran dan tahlil, para komunitas ini juga membagi bagikan umbi umbian rebus kepada pengunjung Taman Bungkul, Selasa (20/9/2016).

“Ini ucapan dan rasa syukur kita kalau Bu Risma benar benar memegang amanah rakyat Surabaya,” kata perwakilan dari Love Suroboyo saat berorasi.

Selain itu, mereka juga melakukan yel yel dan bernyanyi ersama sama sebagai rasa syukur dan bahagia. ‘Bu Risma siapa yang punya.... Bu Risma siapa yang punya... yang punya kita semua,” nyayian para komunitas dengan nada lagu nona manis.

Ketua Komunitas Love Suroboyo, Sandy Setiawan mengatakan, kegiatan itu merupakan ungkapan bentuk syukur mereka atasbatalnyaRismamajukePilgub DKI Jakarta. Menurutnya, sudah seharusnyaRismatetapmengabdi untuk memenuhi janjinya saat dilantik menjadi wali kota dalam menjalankan Kota Surabaya.

“Kalau sampai Bu Risma ditarik ke Jakarta, kami warga Surabaya benar-benar sangat kehilangan. Namun, kami sangat suka cita ketika putusan partai mengatakan bahwa Bu Risma batal diusung menjadi Gubenur DKI Jakarta, kami sangat bahagia dan bersyukur sekali,” “Masih banyak pekerjaan Bu Risma disini, kalau Bu Risma batal ke Jakarta, tentunya kami sangat senang. Awalnya juga kaget, kok ramai-ramai ternyata syukuran buat Bu Risma,” terangnya. (kom/det/tit)

Debat Sengit di Paripurna DITAHAN...

Sambungan Halaman 1

Di tengah rapat paripurna yang panas di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2016), Wakil Ketua DPD GKR Hemas mengumumkan bahwa pimpinan sudah menerima surat dari KPK. Sebelumnya, Ketua BK DPD AM Fatwa sudah membacakan keputusan pemberhentian Irman lalu muncul pembelaan dari sejumlah senator.

Farouk lalu membacakan surat nomor 609/23/09/2016 bertanggal 19 September 2016 tersebut. Surat itu berisi penjelasan KPK yang menyidik kasus Irman Gusman dan bahwa Irman sudah ditahan.

“Perihal penahanan atas nama tersangka Irman Gusman,” ucap Farouk.

Selain itu, pimpinan DPD juga menerima surat dari pengacara Irman yang menyatakan bahwa akan ada pengajuan gugatan praperadilan dalam waktu dekat. Oleh sebab itu,

pengacara Irman meminta agar tidak ada keputusan soal kedudukan politik Irman.

“Paripurna tidak mengambil keputusan, hanya mendengarkan laporan,” ucapnya.

Dengan demikian, perdebatan dan pembelaan para senator tidak mempengaruhi keputusan BK. Pemberhentian Irman sebagai Ketua DPD sudah final meski tidak ada proses pengambilan keputusan di paripurna.

“Keputusan BK bukan untuk diperdebatkan Keputusan BK final dan mengikat,” tegas Farouk.

Setelah itu, Hemas menutup paripurna meski masih ada anggota yang hendak interupsi.

Usai paripurna ditutup, Farouk dan AM Fatwa menegaskan bahwa Irman diberhentikan.

“Keputusan BK final dan mengikat. Kalau dikembalikan, BK tidak bersedia membahas.

Masalah kelanjutan di pengadilan itu berbeda. Keputusan BK

final dan mengikat, diberhentikan sebagai ketua DPD dan bukan nonaktif,” kata Fatwa.

Dibela Dalam rapat paripurna, Ketua DPD Irman Gusman yang sudah berstatus tersangka sempat dibela oleh rekan-rekannya sesama senator. Ketua Badan Kehormatan (BK) DPD AM Fatwa pun meminta pimpinan DPD tegas memberhentikan Irman.

Perdebatan dan pembelaan itu disampaikan saat rapat paripurna DPD di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2016). Di tengah rapat, Wakil Ketua DPD GKR Hemas menyampaikan pengumuman.

“Kami baru terima surat dari KPK,” ucap Hemas.

Surat yang dimaksud adalah tentang status tersangka Irman.

Surat ini sempat diperdebatkan oleh BK DPD semalam sebagai dasar pengambilan keputusan pemberhentian Irman Gusman.

Meski sudah ada surat,

ternyata para senator masih berdebat dan membela Irman.

Mereka berebut ingin interupsi, hingga akhirnya Fatwa angkat bicara. Dia bicara tentang posisi pimpinan yang tidak abadi.

“Kami minta pimpinan berjiwa kenegarawan. Ini pada akhirnya tangan Tuhan yang akan mengambil itu,” ucap Fatwa sambil menggebrak meja.

“Kita minta pimpinan DPD berjiwa kenegarawanan,” tegasnya.

Hemas kemudian menawarkan opsi agar pembahasan soal posisi Irman ini dikembalikan ke panitia musyawarah.

Namun tawaran itu masih memunculkan adu interupsi dari para senator.

“Kalau kita tunda, kita akan digoreng terus,” ujar Fatwa lantang.

Anggota DPD Gede Pasek Suardika meminta agar semua senator tenang. Dia meminta agar surat dari KPK dibacakan.

“Saya setuju proses ini secepat mungkin,” ucap Pasek. (rep/ det/tit)

Semua Pejabat Polri Diintai DIDUGA... an narkoba yang terbukti tidak bisa menjalankan instruksi perang terhadap narkoba dapat dimutasi, sedangkan yang berkinerja baik bisa dipromosikan.

“Kalau tidak berhasil, tidak ada prestasi selama seratus hari masa jabatan saya sebagai Kapolri, maka direktorat narkoba akan dievaluasi, kasarnya diganti. Sebaliknya yang berprestasi kita akan berikan reward, entah dalam bentuk promosi atau apapun juga,” ucap Tito.

Selain itu, tambah Tito, Biro Paminal Propam Polri diminta mendukung kebijakan tersebut. Propam diizinkan untuk menggelar operasi tertutup dalam rangka mengawasi direktorat narkoba.

“Silakan operasi tertutup

Sambungan Halaman 1

tercatat terlibat tujuh kasus narkoba di bawah 0,5 gram.

Paminal kalau ada pejabat atau anggota yang tidak memenuhi perintah saya tadi untuk melakukan perang terhadap narkoba,” kata Tito.

Dengan adanya kasus ini, Tito pun mengapresiasi kinerja Biro Paminal Propam.

Ini disebabkan biro tersebut telah menjalankan perintah Tito dalam melakukan perang terhadap narkoba. “Jadi saya berpikir kalau memang ada ini Paminal sudah menjalankan perintah saya,” ujar Tito.

Sebelumnya beredar kabar, Franky terlibat dalam pemotongan anggaran DIPA 2016 dengan barang bukti uang Rp 50 juta di brankas.

Selain itu, dia diduga pula melakukan pemerasan terhadap sejumlah orang yang

Diintai Propam Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli menyampaikan, semua pejabat kepolisian memang diintai Propam Polri. Langkah ini dilakukan sesuai instruksi Kapolri.

“Semua pejabat polisi. Semua diintai apalagi atensi Kapolri berkaitan dengan Pak Kapolri sudah sampaikan seluruh jajaran perang melawan narkoba, jadi para pejabat narkoba termasuk direktur, kasat narkoba itu dalam masa penilaian. Jika dalam penilaian ini tidak berhasil atau melanggar, risikonya diproses hukum, tapi kalau berprestasi akan diberikan reward,” jelas Boy di RS Polri, Jaktim, Selasa (20/9/2016).

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar mem-

benarkan penangkapan ini.

Menurut dia, penangkapan dilakukan atas adanya laporan.

“Sifat nya penegakkan hukum berdasarkan adanya laporan,” tegas Boy, Selasa (20/9/2016).

Penangkapan dilakukan pada Senin (19/9) malam. Ada uang yang disita Propam Polri.

Masih Diperiksa Boy menerangkan ada laporan yang masuk terkait kasus dugaan pemotongan anggaran dan juga dugaan pemerasan pada tersangka kasus narkoba yang ditangkap dengan barang bukti 0,5 gram. Boy menegaskan, pemeriksaan masih dilakukan.

Lalu apakah sudah ada bukti dugaan pidana yang dilakukan?

“Dilihat nanti dari hasil pemeriksaan propam,” jelas Boy. (det/kom/tit)

08 www.beritametro.co.id

RABU, 21 SEPTEMBER 2016 INDEX HARGA SAHAM SUMBER: WWW. IMQ21.COM 20-SEPTEMBER-2016

-0.36% IHSG 5,302

-0.2% NIKKEI

16,492

-0.1% STI 2,849

2.1% FTSE 6,849

0.2% KLCI 1,656

-0.0% DJIA

18,120

-0.2% NASDAQ

HARGA EMAS

JUAL (RP/GR)

BELI (RP/GR)

US$/OZT:

554,649

532,463

1,311.90

5,235

KURS MATA UANG

IDR/USD: 13,141 SUMBER: GERAIDINAR 20-SEPTEMBER-2016

SUMBER: KLIKBCA.COM 20-SEPTEMBER-2016 / 16:05 WIB

JUAL USD SGD EUR AUD

13155.00 9655.59 14755.32 9961.20

BELI 13135.00 9635.59 14655.32 9881.20

JAKARTA(BM)- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menhadirkan dan mendukung Pasar Induk Nusantara (PIN) yang dimaksudkan untuk memangkas jalur distribusi yang tidak adil.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UKM) mendukung implementasi konsep pasar induk online yang diterapkan Pasar Induk Nusantara. Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM I Wayan Dipta mengatakan para petani tidak menjadi pihak yang dirugikan, sudah seharusnya petani didukung dan difasilitasi dengan program pemasaran online atau digital.

“Melalui program yang disiapkan Pasar Induk Nusantara, petani ikut menikmati

“

Melalui program yang disiapkan Pasar Induk Nusantara, petani ikut menikmati harga yang layak dan menguntungkan” - I WAYAN DIPTA harga yang layak dan menguntungkan,” kata Wayan, Selasa (20/9). PIN diterapkan dengan pola pemberdayaan petani melalui konsep pasar induk online dan dioperasikan secara digital dari kantor pusat di Kawasan Industri Jababeka Bekasi, Jawa Barat.

Dalam mengenalkan sis-

Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM

tem online, kata Wayan, petani akan menikmati harga yang adil dan transparan.PIN juga memangkas jalur distribusi yang panjang dan mendekatkan petani langsung kepada konsumennya. Dirut Pasar Induk Nusantara Sutardi men-

gatakan kehadiran Pasar Induk Nusantara salah satunya untuk memangkas jalur distribusi yang tidak adil.

“Banyak kemudahan yang ditawarkan PIN diantaranya kemudahan mendapatkan informasi harga bahan kebutuhan pokok setiap saat, kemudahan merencanakan pembelian, kemudahan mendapatkan informasi stock barang, sampai kecepatan dan ketepatan dalam pengiriman barang,” katanya. Selain itu PIN juga menjamin kenyamanan dalam bertransaksi, kebebasan biaya, dan kebebasan bertransaksi. Pihaknya berharap PIN bisa menjadi solusi bagi petani dan pedagang kecil atau UKM untuk mengembangkan usahanya di era Masyarakat Ekonomi ASEAN.(nis/dra)

FOTO:BM/TIST

Dukung Konsep PIN Online, Kemenkop UKM Beri Dukungan

PENARIKAN UANG LAMA DAN DIGANTI UANG BARU NKRI Uang kertas dan logam tahun emisi 1992 akan ditarik di Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Selasa (20/9). Bank Indonesia akan menarik seluruh uang kertas dan logam berbagai macam pecahan tahun emisi 1992 dan segera menerbitkan uang rupiah NKRI kertas pecahan Rp1.000-Rp100.000 dan uang logam pecahan Rp100-Rp1.000 dengan menggunakan desain 12 gambar pahlawan

Tingkatkan Validitas Data Nasabah, Lembaga Keuangan Fokus NIK

FOTO: BM/IST

PERKETAT : Kalangan perbankan mulai memanfaatkan data kependudukan dari Kemendagri untuk validasi data nasabah.

JAKARTA(BM)-Kalangan perbankan kini mulai mengantisipasi terkait kevalidan data penduduk Indonesia untuk kepentingan perbankan. Seperti Bank Mega, Bank DBS, Bank Nusantara Parahyangan (BNP) dan Trimegah Securities Indonesia telah melakukan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri terkait pemanfaatan data tunggal kependudukan. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan kerjasama ini merupakan tindak lanjut

dari kesepakatan yang pernah ditandatangani oleh Kemendagri dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.”Manfaat dari penggunaan data kependudukan yang tunggal akan memudahkan berbagai lembaga, terutama dalam operasional masingmasing perusahaan,” kata Tjahjo di, Jakarta, Selasa (20/9).

Tjahjo mengungkapkan data tunggal yang dimiliki Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil

MTI: Penurunan Tarif Transhipment Diminati Asing JAKARTA(BM)- Upaya menarik perusahaan pelayaran asing untuk menjadikan pelabuhan di Indonesia sebagai hub memang dapat dilakukan dengan mendekati perusahaan pelayaran asing besar dan menawarkan insentif, termasuk tarif transhipment rendah, seperti dilakukan Pelabuhan Tanjung Pelepas, Johor, Malaysia yang menawarkan tarif lebih murah dari Pelabuhan Singapura. Selain itu, pelayaran asing besar juga dapat ikut mengembangkan pelabuhan, selanjutnya menjadikan pelabuhan tersebut sebagai hub.

Ketua Forum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Bidang Transportasi Laut Ajiph Razifwan Anwar menyambut baik dan menilai kebijakan penurunan tarif transhipment sangat baik untuk mendorong daya saing pelabuhan-pelabuhan di Indonesia.

Namun, kebijakan itu harus melalui kajian yang matang agar tepat sasaran, yakni bisa

menggaet pelayaran-pelayaran asing untuk melakukan bongkar muat di Indonesia dan menjadikan pelabuhan di Tanah Air sebagai hub, serta tidak merugikan industri kepelabuhanan nasional.

“Kajian yang matang diperlukan untuk memastikan bahwa insentif penurunan tarif transhipment tidak menjadi jebakan ‘kebijakan menggorok leher’ bagi industri kepelabuhanan di Indonesia. Jadi perlu perhitungan yang cermat untuk menentukan besaran penurunan tarif transhipment ini agar investasi pelabuhan di Indonesia tetap bisa balik modal,” ujar Ajiph Selasa (20/9).

Indonesia menawarkan integrasi vertikal dan horizontal pelabuhan untuk mendorong pelayaran asing mau menjadikan pelabuhan di Indonesia sebagai hub. Integrasi vertikal dapat dilakukan dengan mengembangkan kerja sama pelabuhan dengan moda transportasi di daratan, seperti kereta api,

truck, dan tongkang. Sedangkan integrasi horizontal dapat dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan pelabuhan-pelabuhan hub lain, seperti Pelabuhan Singapura dan Tanjung Pelepas Malaysia.

Sementara itu, Kementerian Perhubungan (Kemhub) mendorong penurunan tarif transhipment (alih muat) disejumlah pelabuhan utama di Indonesia, termasuk Pelabuhan Tanjung Priok. Hal itu guna meningkatkan daya saing prasarana-prasarana perhubungan laut nasional secara global.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, dalam penentuan tarif transhipment seharusnya operator pelabuhan tidak perlu lagi memperhitungkan belanja modal (capital expenditure/ capex) tetapi sebatas memasukkan variabel operational expenditure (opex). Dengan demikian, tarif transhipment dapat lebih kompetitif. (nat/dra)

Jadi Anggota Gaikindo, Wuling Motors Siap Berkontribusi JAKARTA(BM)- Menjadi anggota Gaikindo yang berperan penting dalam mewakili para anggota pemilik brand otomotif di Indonesia. Orga­ nisasi ini memberikan akses pada koneksi multinasional, peraturan pemerintah serta pemberitaan terbaru terkait industri dan ekonomi kepada para anggotanya.Gaikindo juga menjadi mitra aktif dari Pemerintah Indonesia yang memberikan saran-saran stra­ tegis terkait dengan industri otomotif.

Salah satunya Wuling Motors (Wuling) mengumumkan telah resmi menjadi anggota Gabungan Industri Kenda­raan Bermotor Indones­ia (Gaikindo).

Kini Wuling siap bergabung dan membangun industri otomotif Indonesia dengan menyediakan produk dan layanan yang sesuai de­ngan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Dalam pameran otomotif tahunan Gaikindo pada Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) tidak hanya dianggap sebagai pameran otomotif terbesar dan paling bergengsi di Indonesia,

FOTO: BM/IST

PASAR BARU: Otomotif Wuling Motors setelah terdaftar menjadi anggota Gaikindo segera melakukan investasi besar-besaran di Indonesia.

namun telah diakui secara international.“Kami merasa terhomat dapat menjadi anggota Gaikindo,” ujar Presiden Wuling Motors Xu Feiyun, Selasa (20/9).

Keanggotaan Wuling di Gaikindo mencerminkan antusiasme untuk menjadi salah satu pemain otomotif di Indonesia. Wuling menyatakan berkomitmen untuk bekerja keras untuk membuktikan kualifikasi kami sebagai anggota Gaikindo serta untuk mencapai visinya menjadi

pesaing yang kuat di industri otomotif Indonesia.

“Kami percaya dengan menjadi anggota Gaikindo, kami akan memiliki akses yang lebih luas di industri sehingga kami bisa mengembangkan brand kami serta membantu menciptakan produk dan la­ yanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Hal ini juga selaras dengan nilai-nilai brand kami, yaitu Listen, Understand, and Create for Indonesia.”

Sekretaris Jenderal Gai-

kindo Kukuh Kumara me­ nyambut baik keanggotaan Wuling di Gaikindo. Kehadiran Wuling di Gaikindo dinilainya membuat organisasi menjadi lebih kuat dan akan membuka peluang lebih besar bagi industri otomotif untuk tumbuh karena Wuling diyakini akan membawa keahliannya untuk organisasi dan industri.

Selain itu, kesediaan Wuling untuk berinvestasi dan bergabung dengan industri otomotif di Indonesia membuktikan bahwa Indonesia masih memberikan peluang besar bagi para pemilik brand otomotif untuk berkembang sekaligus menyediakan produk dan layanan yang baik untuk masyarakat Indonesia. Xu Feiyun menyatakan Wuling ingin menjadi bagian dan berpartisipasi aktif dalam keanggotaan Gaikindo agar bisa berkontribusi besar kepada industri otomotif Indonesia.

“Kami berharap dapat membangun hubungan yang baik serta bekerja berdampingan dengan anggota Gaikindo lainnya untuk mengembangkan industri,” katanya. (nis/dra)

Kementerian Dalam Negeri bisa dipertanggungjawabkan dan memiliki sistem pengamanan yang tinggi. Data tunggal yang ada saat ini berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan KTP Elektronik. “Memang pemerintah menyadari untuk merekam semua data penduduk di Indonesia tidaklah mudah, namun kami di Kementerian Dalam Negeri terus berupaya melakukan itu. Bahkan kita juga siapkan kartu untuk anak-anak,”terang Tjahjo.

Sementara Direktur Utama Bank Mega Kostaman Thayib menjelaskan kerjasama ini merupakan bentuk upaya para lembaga keuangan untuk meningkatkan keakuratan data yang dimiliki. ”Ini juga untuk mencegah penyalahgunaan data yang bisa merugikan berbagai pihak. Kerjasama ini akan meningkatkan efisiensi operasional terutama data nasabah, jadi kita selalu input data,” tambahnya.(nis/dra)

09 www.beritametro.co.id

RABU, 21 SEPTEMBER 2016

Jatim Ditunjuk Jadi Tuan Rumah Anggota Colombo Plan

BM/ANDRE

PPERTEMUAN ASIA PASIFIK: Pertemuan anggota ‘Colombo Plan’ negara-negara Asia Pasifik. Pertemuan bertajuk Sharing Best Practices on Women and Leadership itu, untuk memperbaiki dan mengefektikan peningkatan kepemimpinan perempuan di seluruh negara.

SURABAYA (BM) –Jawa Timur (Jatim) ditunjuk menjadi tuan rumah untuk anggota ‘Colombo Plan’ negaranegara Asia Pasifik. Pertemuan itu, untuk memperbaiki dan mengefektikan peningkatan kepemimpinan perempuan di seluruh negara.

Pertemuan bertajuk Sharing Best Practices on Women and Leadership ini dihadiri oleh negara-negara anggota, yaitu Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Fiji, Filipina, Indonesia, Iran, Malaysia, Maladewa, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar dan Vietnam.

“Kami bangga Jawa Timur ditunjuk menjadi tuan rumah pertemuan bagi Negara-negara tersebut. Ini menjadi bukti bahwa di beberapa daerah mam-

pu dipimpin perempuan-perempuan hebat,” ujar Asisten III Sekdaprov Jatim M. Shafwan, Selasa (20/9).

Menurut Shafwan, Jawa Timur telah membuktikan mempunyai sejumlah perempuan yang mampu menjadi pemimpin, di antaranya Bupati Probolinggo, Wali Kota Probolinggo, Bupati Jember dan Walikota Surabaya, serta beberapa daerah lainnya.

Sejumlah pejabat di tingkat Eselon II juga diduduki perempuan, di antaranya Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB), Dinas ESDM, serta Biro Administrasi Kesejahteraan dan lainnya. “Selain itu, juga memiliki 8.000-an koperasi wanita yang pengelola dan anggotanya murni

perempuan,” katanya.

Untuk diketahui, acara ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah RI bersama negara-negara Asia Pasifik anggota ‘Colombo Plan’ dalam memperbaiki dan mengefektikan peningkatan kepemimpinan perempuan di seluruh negara. Kegiatan itu dilaksanakan melalui skema program kerja sama teknik selatan-selatan dan triangular (KSST), khususnya Colombo Plan Gender Affairs Programme (CPGAP).

“Ini pertemuan kedua setelah 2015 yang digelar diYogyakarta. Sekarang sengaja digelar di Jatim karena sebagai percontohan, sekaligus telah terbukti bahwa perempuan mampu menjadi pemimpin,” tandas Yohana. (dre/udi)

Bendungan Tugu Ditarget Tuntas 2018 SURABAYA(BM)-Pemerintah menargetkan pembangungan Bendungan tugu di Terenggalek selesai tahun 2018. Hinga saat ini, pembangunan bendungan itu mencapai 40 persen lebih.

Kepala Pusat Bendungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR, Imam Santoso mengatakan, Bendungan Tugu memiliki potensi besar dalam mendukung ketahanan air dan kedaulatan pangan di daerah sekitarnya.

Saat ini, kata dia, dua saluran penyelak Bendungan Tugu sepanjang 600 meter sudah hampir selesai. Saluran penyelak itu sendiri berfungsi untuk membuang air sungai yang lama, ke-

mudian melewati bangunan saluran penyelak yang kongkret.

“Dengan selesainya saluran penyelak Bendungan Tugu pada bulanJuninanti,makabadanBendungan Tugu akan segara dapat dibangun dengan sistem gravitasi dan penggunaan tanah liat dalam pembangunannya,”katanya.

Dengan pengerjaan yang sudah mencapai lebih dari 40 persen, maka anggaran yang terserap untuk pembangunan Bendungan Tugu tersebut mencapai 46 persen. Saat ini, tahapan pembangunan infrastruktur itu masih sesuai jadwal.

Selain Bendungan Tugu, tahun 2018 pemerintah juga menargetkan 6 bendungan lainnya, yakni Gondang (Jateng),

Logung ( Jateng), Rotiklod (NTT), Sei Gong (Kepri), Bintang Bano (NTB) serta Kuningan (Jabar). Sementara pada 2019 ada 11 bendungan yang ditargetkan akan selesai dibangun di antaranya yaitu Bendungan Passeloreng (Sulawesi Selatan), Tapin (Kalimantan Selatan), Ciawi (Jawa Barat), Sukamahi (Jawa Barat) dan lainnya. Untuk sisanya sebanyak 36 bendungan akan selesai hingga 2022 nanti.

Kebutuhan pembiayaan untuk membangun 65 bendungan diperkirakan mencapai Rp 70,1 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp 64,04 triliun dan pinjaman China senilai Rp 4,82 triliun untuk Bendungan Jatigede serta pinjaman dari Korea sebesar Rp 1,26 triliun untuk pembangunan Bendungan Karian.

Untuk diketahui, guna ketahanan air dan kedaulatan pangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

membangun 65 bendungan yang terdiri dari 16 bendungan lanjutan dari 2014 dan 49 bendungan baru pada periode 2014-

2019. Dengan dibangunnya 65 bendungan tersebut maka ketersediaan tampungan air di Indonesia akan meningkat men-

IST

MENINJAU PROYEK: Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Hermanto Dardak, saat meninjau lokasi proyek pembangunan Bendungan Tugu di Trenggalek, beberapa waktu lalu.

jadi 19,1 miliar meter kubik dari sebelumnya yang hanya 12,6 miliar meter kubik yang berasal dari 230 bendungan yang ada.

Penambahan volume air yang bisa ditampung akan memberi pengaruh terhadap luasan areal irigasi yang diairi. Saat ini dari 7,1 juta hektare sawah, 760.000 hektar sawah atau 10,5 persen dari irigasi yang sumber air dari bendungan, sementara sisanya masih berasal dari air nonbendungan .

Dengan selesainya 65 bendungan itu, luasan sawah yang mendapat air dari bendungan bertambah 173.000 hektar atau secara total menjadi 933.000 hektar atau 13,5 persen yang bersumber dari air bendungan.

Dengan sumber air dari bendungan, maka kebutuhan air pertanian diharapkan bisa terpenuhi sepanjang tahun (ant/udi)

Seleksi KPID, Masuki Tahap Debat Publik SURABAYA (BM) – Panitia Seleksi (Pansel) Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur (Jatim) memasuki tahap debat publik. Sesuai rencana, tahapan ini digelar selama dua hari sejak Selasa (20/9) hingga Rabu (21/9) hari ini di Hotel Oval.

Sebanyak 24 calon yang lolos tes tulis dan psikologi mengikuti tahapan itu. Dari jumlah itu, nantinya akan dipilih 21 calon untuk disetorkan ke Komisi A DPRD Jatim.

Ketua Pansel Suko Widodo mengatakan, debat publik merupakan rangkaian proses seleksi untuk mencari tujuh komisioner KPID Jatim periode 2016-2019. Selanjutnya, sebanyak 21 nama yang lolos debat publik, bakal mengikuti fit and proper test di Komisi A DPRD Jatim. “Nantinya baru terpilih tujuh komisioner KPID Jatim,” katanya, Selasa (20/9).

Dia menjelaskan, tim penguji debat antara lain Ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) Jatim Prof Rahmah Ida, akademisi Universitas Airlangga (Unair) Yayan Sakti Suryandaru, mantan Komisioner KPID Jatim Fajar Arifianto, dan dari kalangan media Anton.

“Debat juga hadirkan stakeholders penyiaran, seperti Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Persatuan

Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Jaringan komunitas (jarkom), perguruan tinggi, ormas dan lain-lain,” jelasnya.

Prof Rahmah mengatakan, debat publik ini penting untuk melihat komitmen bakal calon komisioner dan wawasan bakal calon komisioner KPID kepada publik. Ini sebagai bentuk akuntabilitas bakal calon nantinya dan pertimbangan DPRD untuk memilih individu-individu yang representatif duduk sebagai regulator penyiaran daerah. “Saya berharap calon komisioner-komisioner ini ke depan memiliki pemahaman dan integritas pada pengembangan industri penyiaran lokal Jatim. Terutama menghadapi

proses pelaksanaan digitalisasi penyiaran khusus jatim,” tegasnya.

Yayan menambahkan, komisioner terpilih tidak sekadar mencari pekerjaan. Mereka harus paham betul persoalan penyiaran di Jatim. Terutama dalam hal menghadapi digitalisasi media, penggunaan streaming (media online), serta sistem berjejaring yang tidak ideal dijalankan.

Selain itu, perlu juga mengawasi penggunaan media untuk kepentingan pemilik media yang berkehendak menjadi kandidat pemimpin daerah.

“Dibutuhkan KPID yang lebih tegas dan berkomitmen menjalankan ketentuan yang ada dalam UU penyiaran,” ujarnya. (sdp/udi)

BM/SULUH DP

DEBAT PUBLIK: Calon komisioner KPID Jatim yang lolos tes tulis dan psikologi saat mengikuti debat publik, Selasa (20/9).

Pendaftaran DP Jatim Dibuka Hari Ini Jatim. Karena di sini (DP Jatim) tidak SURABAYA (BM) - Peluang untuk ada gajinya,” katanya, Selasa (20/9). menjadi anggota Dewan Pendidikan Secara teknis, timsel akan melaku(DP) Jawa Timur (Jatim) akhirnya terkan sejumlah tahapan buka untuk umum. Seseleksi. Di antaranya luruh pihak yang ingin seleksiadministrasi,tes mengabdikan dirinya psikologi, tes wawandalam pembangunan cara dan penentuan pendidikan dapat menoleh Gubernur Jatim. daftarkan diri mulai Pihaknya berharap, Rabu (21/9) hari ini. dari berbagai tahapan Anggota Timsel DP seleksi itu akan terlihat Jatim, Prof Zainudin sosok yang benar-beMaliki mengatakan, nar berkomitmen atau pendaftaranhanyadibujustru punya orientasi ka selama sepekan hinglain. “Kami berharap ga 28 September menDPJatimakandiisioleh datang. Ini merupakan anak-anak muda yang kesempatan bagi semua Prof Zainudin Maliki masih enerjik dan idepihak dari berbagai kaalis,” terangnya. langan yang menginginkan adanya perMantan Rektor Universitas Muhambaikan kualitas pendidikan. “Kita akan madiyah (UM) Surabaya ini mengaku, memilih orang yang benar-benar inmencari sosok yang mau berkomitmen gin berkhidmat dalam dunia pendiditanpa dibayar memang gampang-gamkan. Bukan mencari pekerjaan di DP BM/SULUH

Diharapkan Ikut Mendukung Ketahanan Air dan Pangan

pang susah. Karena orang yang sudah mapan secara ekonomi, sudah sibuk dengan dirinya sendiri dan melupakan tanggungjawabnya sebagai DP Jatim.

Sementara jika mencari orang yang punya banyak waktu, khawatir justru dianggap ini sebagai pekerjaan. “Makanya kita cari orang-orang yang benarbenar mau mengorbankan waktu dan materinya,” tutur dia.

Dari tahapan seleksi ini, Timsel akan memilih 26 nama untuk diusulkan ke gubernur. Selanjutnya, gubernur yang akan memilih 13 nama sebagai anggota pengurus DP Jatim.

Sekretaris Panitia Pemilihan, Suko Widodo mengatakan, terdapat beberapa kriteria calon anggota Dewan Pendidikan Jatim. Di antaranya mapan secara ekonomi, sehingga menjadi anggota dewan pendidikan bukan mencari kerja. “Apalagi di sini mereka tidak akan diberi gaji pemerintah provinsi,” katanya. (sdp/udi)

10 METRO SURABAYA

berita metro www.beritametro.co.id

RABU, 21 SEPTEMBER 2016

Sudah Sepekan Server Korlantas Polri Bermasalah

Profil

Pengurusan SIM Baru Berhenti

Pesan: Jangan Selingkuh

Hartanto, menambahkan gangguan yang menyebabkan terbengkalainya pengurusan SIM baru di Satpas Colombo tersebut sudah berlangsung hampir seminggu ini. Ia pun mengaku, kendala server dan jaringan internet merupakan‘urat nadi’ bagi pembuatan lisensi berkendara.

“Setiap saat selalu kami cek.

Mudah-mudahan bisa secepatnya kembali normal. Bagaim-

anapun juga, jaringan ini (online, red) langsung tersambung dengan Korlantas Polri sebagai pusat jaringan,” tambah Ferry.

Lebih jauh diungkapkan Ferry, yang terkena gangguan bukan hanya di Satpas Colombo, tapi 48 Satpas seluruh Indonesia juga mengalami hal yang sama.“Yang pasti, kendala ini hanya untuk pembuatan SIM baru. Bagi pemohon yang memperpanjang

SIM, bisa dilakukan secara manual di SIM Corner atau SIM Keliling,” jelasnya.

Praktis, sejak tidak berfungsinya operasional sistem untuk pembuatan SIM online di Satpas Colombo, suasana setiap ruangan, khususnya di ruang ujian teori tampak lengang.

Bahkan, sepinya aktivitas Satpas Colombo yang sebelumnya mampu melayani 200 pemohon

SIM setiap harinya ini juga terlihat di area ujian praktik mengemudi yang biasanya ramai para pemohon SIM baru.

“Kami tidak menerbitkan surat keterangan sebagai pengganti SIM. Tapi kami beri kelonggaran untuk yang masa berlaku SIM-nya sudah habis. Kami akan umumkan, begitu sistem online ini kembali berfungsi,” pungkas Ferry. (zal/nii)

BM/FAIZAL

MASALAH SERVER: Petugas menunjukkan system on line macet gara-gara server pengurusan SIM baru bermasalah.

Rapat Banggar DPRD Kota Surabaya

Pendapatan Turun, Belanja Naik

BM/MADJI

SURABAYA (BM) – Rapat penetapan neraca perubahan

Vinsensius Awey

APBD tahun 2016 ditandai dengan kenaikan tipis di sisi belanja dan penurunan tipis di sisi ppendapatan.

Dari sisi pendapatan terjadi penambahan sekitar 4,33 persen dengan nilai sebelumnya Rp 3,84 triliun menjadi Rp 4 triliun atau selisih Rp 166 miliar. “Sedang total pendapatan daerah dari sebelumnya Rp 6,9 triliun turun menjadi Rp 6,7 triliun bisa dikatakan terjadi penurunan pendapatan -2,82 persen dari sebelumnya,” kata anggota Banggar DPRD Surabaya, Vinsensius

Awey, usai rapat anggaran di ruang Banggar, Selasa (20/9).

Politisi partai Nasdem ini juga mengatakan Justru terjadi peningkatan belanja daerah yang mencapai Rp 8,1 triliun dari sebelumnya hanya Rp 7,9 triliun.

“Untung masih ada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu, sebesar Rp 1,3 triliun. Inilah yang dipakai untuk menutupi defisit anggaran belanja itu,” terangnya.

Anggaran belanja itu, menurut Awey, sesuai dengan penetapan rencanabelanjayangsudahditeta-

pkansebelumnya.Hanyaadasedikit perubahan terkait dengan belanja dana hibah yang dikurangi.

Sedang belanja infrastuktur dan saranaprasaranamasihtetapseperti semula. “Selisih sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sudah dimasukan dalan perubahan anggaran keuangan (PAK) tahun ini. Jadi sudah tidaka adaselisihsisaanggarantersebut,” urainya.

Adapun lanjut Awey, belanja semua SKPD tidak ada perubahan. Masih on the track, sesuai dengan rencana belanja sebel-

umnya.Terkait soal gaji PNS Surabaya yang mencapai Rp 1,7 miliar per bulan, Awey menambahkan, semua sudah tidak ada masalah. Pembekuan Dana Anggaran Umum (DAU) oleh pihak Kementerian Keuangan juga tidak menjadi masalah bagi Surabaya. Karena pembekuan itu tentunya telah dipertimbangkan oleh Menteri Keuangan.

“Yang penting soal gaji PNS beres, diambilkan dari selisih Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebelumnya,” pungkasnya. (has/nii)

DPC PAN Surabaya Gelar Muscab ad, yang saat ini duduk sebagai anggota DPRD Surabaya, persiapan pelaksanaan Muscab telah berjalan lancar.”Rapat terakhir, Senin, telah pasti muscab dilaksanakan Rabu jam 16-22 wib di Hotel Sahid Surabaya,” ujarnya, Selasa kemarin.

Dia juga menerangkan, sistem pemilihan unsur KSB di Muscab PAN Surabaya saat ini memakai mekanisme yang baru, dengan harapan bisa menjaga kondusifitas dan soliditas antar kader. PAN akan memakai sistem yang baru. Prinsipnya tetap mu-

fakat dan musyawarah. Caranya, peserta mendaftar terlebih dahulu di rekrutmen formatur, kemudian kami serahkan ke DPW Jatim, dan kemudian DPW yang akan menyeleksi dan memverifikasi,” terangnya.

Diharapkan nanti kandidat akan mngerucut jadi 4 nama unggulan, sehingga bisa menghindari mekanisme voting, karena sesuai aturan DPW bisa langsung mengumumkan. “Empat nama ditambah satu nama dari DPW dipersilakan untuk bermusyawarah terkait posisi Ket-

BM/MADJI

SURABAYA (BM) – Rabu (21/ 9) hari ini, DPC PAN Surabaya menggelar Muscab di Hotel Sahid Surabaya. Steering Committee (SC) DPC PAN Surabaya telah mendapatkan 30 nama kandidat ketumyangsaatinisedangdilakukan verifikasi oleh DPW PAN Jatim. Dari 30 nama kandidat yang masuk, tercantum nama Hafid Suadi, mantan anggota DPRD Surabayaperiode2009-2014,yang posisinya dlam kepengurusan sebelumnyaadalahBendaharaDPC PAN Kota Surabaya.

Menurut anggota SC, Arsy-

Arsyad

ua DPC, Ketua MPP, sekretaris dan bendahara,” katanya.

Lebih jauh Arshad mengatakan, ada persyaratan utama yang cukup berat yakni menyiapkan sekretariat untuk lima tahun. Selain itu, para pendaftar harus memiliki dukungan riil dari ranting, dan itu akan dilakukan verifikasi oleh DPW. Sesuai aturan, jika ada yang dobel dukungan, maka dua-duanya dianggap gugur. Soal peluangnya sendiri, Arshad mengatakan, “Saya hanya siap untuk bekerja agar PAN semakin besar.” (dji/nii)

BM/MADJI

SURABAYA (BM) – Gara-gara server Korlantas Polri bermasalah, sudah hampir sepekan masyarakat Surabaya tidak bisa menikmati pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) Colombo, Surabaya, tidak bisa memberikan pelayanan publik sebagaimana biasa.

“Sejak Kamis minggu lalu, server data Korlantas Polri bermasalah, sehingga kami tidak menerima permohonan SIM baru. Hal itu sudah kami sampaikan kepada masyarakat,” kata Kasatlantas Polrestabes Surabaya AKBP Adewira Negara Siregar dikonfirmasi, Selasa (20/9).

Tidak ada kepastian sampai kapan bisa kembali seperti semula pelayanan ini. Sebab, gangguan pelayanan SIM online ini terjadi di seluruh Indonesia, hingga menunggu pemberitahuan lebih lanjut dari Korlantas Polri.

Dijelaskan Adewira, bagi masyarakat yang hendak memperpanjang SIM, tetap bisa dilakukan secara manual pada SIM Corner maupun SIM Keliling.

“Perpanjangan SIM bisa dilakukan secara manual di pelayanan SIM Corner maupun SIM Keliling,” tegasnya.

Sementara itu, Kapokja Ujian Teori Satpas Colombo Polrestabes Surabaya, Bripka Ferry

APA pesan paling penting dari seorang ibu kepada anakanaknya yang sudah dewasa dan berumah tangga? “Jangan selingkuh karena perselingkuhan itu berujung kehancuran, korbannya anak-anak.”

Demikian pula pesan yang disampaikanWalikota Surabaya Tri Rismaharini kepada 745 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dilantiknyadi Graha Sawunggaling Gedung Pemkot Surabaya lantai VI, Selasa (20/9). Dalam kesemTri Rismaharini patan itu, Risma berpesan agar ratusan PNS yang baru disumpah tidak berbuat macam-macam apalagi sampai selingkuh.

“Begitu gaji naik, naik jabatan tiba-tiba minta cerai, terus selingkuh. Nek enak meneng ae, nek gak enak bingungi (Kalau enak diam saja, kalau tidak enak membingungkan),” kata Risma.

Bukan tanpa alasan Risma menyampaikan pesan khusus jangan selingkuh itu. Sebab saat ini masih banyak PNS yang selingkuh dan cerai. “Saiki podo ae. Paling akeh sing wedok sing ngajokno cerai.Wes yo leren, sudah, kasian anak-anak (Sekarang sama saja. Paling banyak perempuan mengajak cerai. Sudah ya, berhenti sudah, kasihan anak-anak),” ungkap Risma.

Ia mengungkapkan kasus cerai di PNS paling banyak dilakukan oleh guru. “Makanya ibu-ibu jangan pakai daster jelek kalau di rumah. Kalau perlu pakai pakaian yang biasa dibuat pergi. Tidak apa-apa, wong aku kalau kerja jarang lipstikan, tapi di rumah lipstikan,” ujar dia yang disambut tepuk tangan dan tawa dari ratusan PNS yang disumpah.

Wali kota perempuan pertama di Surabaya ini juga persilakan pada PNS untuk bercerita pada dirinya dan kepala dinas masing-masing jika mempunyai masalah keluarga maupun masalah lainnya. “Jangan pernah takut bercerita. Kalau takut, tulis surat ke saya. Pasti saya baca dan balas,” tegas Risma.

Dari 745 PNS yang mengikuti upacara pengambilan sumpah dan janji, 429 tenaga fungsional tertentu, yaitu 241 guru PNS dan 188 tenaga kesehatan. Selain itu tenaga fungsional umum sebanyak 316 orang. ”Tuhan mentakdirkan sebagai PNS, jadi kita semua abdi negara dan abdi masyarakat. Sehingga bisa melayani masyarakat maupun contoh yang baik. Saya mengimbau para PNS yang baru mengucapkan sumpah janji untuk sepenuh hati menjadi pelayan masyarakat,” kataWali Kota Surabaya, Tri Rismaharini.(has/nii)

Agenda

UK Petra Gelar Research Week SURABAYA (BM) - Lembaga Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat (LPPM) UK Petra menggelar Research Week dan Festival Service Learning (SL) yang bekerjasama dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UK Petra. Acara ini digelar dalam rangka Dies Natalis ke-55 UK Petra.

“Mengambil tema Fostering Community Empowerment: Engaging Applied Research and Service-Learning, dua agenda ini diselenggarakan bertujuan untuk mendorong hasil-hasil penelitian, pengabdian masyarakat dan karya Service Learning (SL) dosen dan mahasiswa untuk terus dikembangkan dalam rangka membawa kemajuan nyata bagi pemberdayaan masyarakat dan bangsa,” papar Dr Juliana Anggono, Kepala LPPM UK Petra, Selasa (20/9).

Juliana menyampaikan, semua kegiatan ini berfokus pada tiga penelitian UK Petra yaitu sustainable engineering, budaya dan masyarakat, serta ekonomi kreatif. Hasil penelitian berupa poster dipamerkan selama lima hari, 19-23 September 2016, mulai pukul 09.00 WIB di Atrium UK Petra. Sedangkan Research Talk dilaksanakanJumat, 23 September 2016 di Ruang Konferensi 4 Gedung Radius Prawiro lantai 10 kampus UK Petra. Acara ini menghadirkan dua pembicara internal Prof Lilianny S. Arifin, guru besar Program Studi Arsitektur UK Petra dan Willyanto Anggono,dosen Program Studi Teknik Mesin UK Petra.

“Festival of Service-Learning ini digelar untuk menyambut 6th Asia Pasific Regional Conference on Service-Learning (SL) yang akan digelar tahun depan. Kegiatan ini sendiri terdiri dari Mini Simposium, pameran karya SL dan Workshop,” ungkap Juliana Anggono yang juga mengajar di Program Studi Teknik Mesin UK Petra. Dia menambahkan untuk Workshop SL akan dilaksanakan selama tiga hari berturut-turut mulai hari SelasaJumat, 20-23 September 2016 di Ruang Konferensi IV gedung Radius Prawiro lantai 10 kampus UK Petra. (sab/nii)

Dilema “Sang Residen Sudirman”

Antara Berekspresi lewat Kesenian, Biaya Hidup, Kerja dan Hasrat Kuliah Ini catatan yang tersisa dari acara rekonstruksi perobekan bendera Belanda di depan Hotel Majapahit, Senin kemarin. Muhammad Nursandi, pemeran Residen Sudirman dalam teatrikal yang menggelorakan semangat perjuangan itu, tentu tak berbeda dengan sekitar 40 pemain teater lainjya yang berpartisipasi di acara itu. Namun, saat Berita Metro berbincang usai acara, pria 25 tahun ini berkisah tentang dilemma yang tengah dihadapinya.

Berikut petikannya.

NOOR IPANSYAH ISKANDAR - SURABAYA MENGENAKAN seragam hansip warna khaki, berkopiah, dengan postur tubuh setinggi 178 cm, Muhammad Nursandi memang pantas memerankan sosok penguasa se-Karesidenan Surabaya: Residen Sudirman.

Sudah dua tahun berturut-turut Sandi, demikian teman-temannya biasa memanggil, memerankan posisi itu dalam rekonstruksi perobekan bendera Belanda.

Tetapi, ketika ditanya, apa alasan sutradara memilih dia

menjadi pemeran Residen Sudirman, Sandi mengaku tidak tahu. “Wah, saya juga gak ngerti, mas. Waktu itu yang menunjuk mas Heri Lentho,” ujar arek kelahiran Gresik ini.

Heri Lentho, menurut Sandi, merupakan koordinator acara yang melibatkan sekitar 40 – 50 pemain teater dari berbagai grup dan komunitas. Kebanyakan grup teater mahasiswa.

Sandi sendiri mengaku sebagai mahasiswa jurusan Teater

Sekolah Tinggi KesenianWilwaltikta (STKW).

Sekarang sudah semester berapa? Sandi terdiam agak lama sebelum menjawab pertanyaan biasa bagi mahasiswa umumnya itu. Setelah beberapa jenak, baru ia menjawab pelan. “Saya seharusnya semester 3 sekarang, saya masuk pada 2015/2016 kemarin. Tetapi, cuman aktif satu semester. Pada semester 2 dan semester 3 sekarang, saya nonaktif. Jadi kalau ditanya semester berapa, saya, yah, semester 3 yang baru menjalani kuliah satu semester,” ujar sulung dari dua bersaudara ini.

Keberatan kalau ditanya tentang kehidupan pribadi? tanya Berita Metro. Sandi menjawab tidak keberatan. Akhirnya perbincangan dengan pria berkulit sawo matang inipun beralih ke tema kehidupan yang sedang dijalani Sandi.

Sandi lahir dari pasangan ayah bernama Karsun (43) dan

Ibu Wiwik Susmiati (41) yang tergolong keluarga sederhana di Gresik. Kedua orangtuanya bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik tahu. Penghasilan pasangan itu cukup untuk menutupi kebutuhan hidup, dan sekolah dua anak mereka, hingga SMA. Untuk kuliah, mereka tak punya anggaran. Itu sebabnya, usai SMA pada 2010, Sandi kemudian merantau ke Surabaya un-

tuk mencari pekerjaan, menyalurkan jiwa seni berteater, sekaligus berniat kuliah.

Di Surabaya dia bekerja serabutan. Paling sering mendapat order menggarap panggung di berbagai perhelatan, menata lampu dan sound system, serta servis komputer. Selain melakukan pekerjaan itu, Sandi bergaul dengan mahasiswa Universitas PGRI Adi Buana Surabaya yang aktif dalam

BM/NOOR

PARA PEMAIN: Muhammad Nursandi di antara para pemainn teater usai gelar teatrikal Perobekan Bendera Belanda di depan Hotel Majapahit, Senin.

unit kegiatan teater. Dia bahkan ikut latihan teater mereka walau tidak tercatat sebagai mahasiswa di kampus itu. Dengan cara itu ia menyalurkan bakat teaternya, sambil tetap menabung untuk kuliah. Ia kemudian mendaftar dan tercatat sebagai mahasiswa STKW pada 2015.

Bayangan Sandi bahwa ia dapat fokus kuliah untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan seni panggung tak terwujud. “Saya sering dapat order untuk mengerjakan panggung dan menata lampu di luar kota. Biasanya beberapa hari.

Kalau saya tidak ambil pekerjaan itu, saya tidak dapat uang untuk bertahan hidup. Saat saya ambil, saya tidak bisa mengikuti kuliah,” ujarnya.

Itu sebabnya selama dua semester sudah ia non aktif di kampus. Mengapa dulu tidak mendaftar bea siswa bidikmisi?

Sandi mengaku waktu selepas SMA dulu dia tidak tahu ada bea-

siswa untuk keluarga tidak mampu tersebut. Namun, ia tetap berharap agar mulai semester depan bisa aktif kuliah kembali agar pengetahuan dan keterampilan seni perannya bisa meningkat signifikan. “Iya, saya tentu berharap bisa segera aktif kuliah kembali, tetapi juga dapat bertahan hidup tanpa harus bingung nanti makan apa, malam tidur di mana,” tuturnya.

Saat ini, Sandi masih menumpang tidur di tempat kos temantemannya sesama pemain teater yang masih berkuliah. Nasib memang belum berpihak pada pemeran Sang Residen Sudirman ini, dan ia masih menghadapi multi-dilemma antara kebutuhan berekspresi lewat kesenian, biaya hidup, kerja dan kuliah. Kalau boleh berimajinasi, apa ya kira-kira yang diucapkan Residen Sudirman asli andai melihat nasib pemeran dirinya dalam teatrikal Perobekan Bendera Belanda ini? (*)

MOJOKERTO-JOMBANG 11

berita metro

www.beritametro.co.id

RABU, 21 SEPTEMBER 2016

Hari Ini, Digelar Pilkades Serentak di 36 Desa yang Tersebar di 15 Kecamatan

Sebanyak 103 Cakades Akan Dipilih Jadi Pemimpin Desa

MOJOKERTO (BM) – Pelaksanaan pilkades serentak 2016 di Kabupaten Mojokerto yang digelar hari ini, Rabu 21 September dipastikan berlangsung aman. Ada 103 calon kades (cakades) dari 36 desa yang tersebar di 15 kecamatan akan dipilih menjadi pemimpin desa. Apel gelar pasukan pengamanan pelaksanaan pilkades serentak 2016 berlangsung Selasa (20/9), sore.

Apel tersebut digelar di lapangan Stadion Gajah Mada Mojosari dipimpin langsung Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP). Sementara itu, personel aparat yang diterjunkan untuk pengamanan pilkades wilayah hukum Kabupaten Mojokerto 2016 terdiri dari, 75 personel dari Polres Lamongan, Sidoarjo 80 personel, Jombang 95 personel, Gresik 37 personel, Kabupaten dan Kota Pasuruan masing-masing 50

mendatang,” jelas Bupati MKP. Sementara itu, Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Mojokerto Rachmat Suharyono mengatakan, tahapan pilkades yang rawan yakni pasca pemungutan dan penghitungan suara. “Setelah penghitungan suara diberikan waktu tiga hari, bagi calon yang tidak menerima hasil penghitungan suara,” ungkapnya Rachmat menjelaskan, desa yang banyaknya jumlah pemilih seperti Desa Ganggu sebanyak 7.102 pemilih dan Desa Jetis Kecamatan Jetis sebanyak 4.341 pemilih, Desa Banjarmasin Kecamatan Puri sebanyak 6.781 pemilih serta Desa Kunjorowesi Kecamatan Ngoro sebanyak 4.782 pemilih.

Sedangkan, sejarah permasalahan di pilkades 2014 ada di Desa Temon Kecamatan Trowulan. (gie/nov)

FOTO BM/PRAYOGI

KONDUSIF: Bupati didampingi Kapolres Kota dan Kapolres Mojokerto serta Dandim 0815 sidak dalam persiapan pasukan pengamanan pilkades serentak.

personel, Sat Brimob Polda Jawa Timur 100 personel dan dari wilayah Kabupaten Mojokerto sebanyak 408 personel.

“Ada 7 desa berada pada wilayah hukum Polres Mojokerto Kota, dan 32 desa pada wilayah hukum Polres

Mojokerto. Dari 39 desa, sebanyak 36 melakukan pemungutan suara pada Rabu (21/9), atau hari ini dan 3 desa sisanya pada tanggal 29 September mendatang . Desa Puri Kecamatan Puri akan menyusul di tanggal 10 Oktober

Sosialisasi Hukum dan Bahaya Narkoba di Kalangan Pelajar

MOJOKERTO (BM) – Sosialisasi hukum yang digulirkan Bagian Hukum Setda Kabupaten Mojokerto tahun 2016 juga merambah kalangan pelajar. Ada 15 sekolah di 16 desa secara bergilir mendapat sosialisasi produk hukum. Kasubag Penyuluhan dan Bantuan Hukum, Ani Widyatuti MH, mengatakan pihaknya menggandeng Kementerian Agama, Dinas Kesehatan dan Kepolisian. “ Ada 3 materi inti yang diberikan dalam sosialisasi kepada pelajar yang disampaikan para pemateri,” jelasnya.

Materi pemahaman tentang seks bebas dengan segala permasalahannya disampaikan dari Kemenag.

Sedangkan, Dinas Kesehatan mengenalkan tentang pentingnya alat reproduksi.

FOTO BM/PRAYOGI

BEKAL: Sosialisasi Hukum di kalangan pelajar SMK Kemlagi yang digelar Bagian Hukum Pemkab Mojokerto

Termasuk, kepolisian lebih menitikberatkan bahaya narkoba dan peraturan lalu lintas serta cara berkendara yang benar dan aman. Ketiga materi itu, kata Ani sangat penting diberikan ke kalangan pelajar yang menjadi generasi penerus bangsa.

Karena usia remaja sangat sensitif untuk merespon perkembangan tentang seks bebas, narkoba sehingga banyak pelajar menjadi korban seperti yang terjadi belakangan ini. Tingginya angka pelajar yang hamil sebelum pernikahan ini lebih

banyak disebabkan karena Imbas seks bebas dan tidak memahami alat reproduksi, serta mengenal dan memakai narkoba. Sedangkan dampak narkoba, bisa terjadi penurunan mental displin termasuk disiplin berlalu lintas yang benar.

“Berdasarkan data kepolisian, angka pelanggaran dan kecelakaan didominasi kalangan pelajar karena mereka belum punya SIM. Sehingga tidak memahami peraturan dan mengendarai kendaraan yang benar. Bahkan pelanggaran dilakukan pelajar juga masalah kelengkapan kendaraan,” papar Ani. seraya berharap sosialisasi hukum ini, bisa memberi pencerahan bagi pelajar.

Seperti sosialisasi hukum di SMK Kemlagi, sedikitnya diikuti sekitar 75 pelajar

dari perwakilan kelas dan jurusan. Pelajar yang didominasi perempuan itu nampak antusias mendapat paparan dari kopilisian yang disampaikan AKP Sodik dari Polres Kota Mojokerto. Materi yang menarik antusias pelajar juga disampaikan dari dinas kesehatan perihal alat reproduksi.

Dialog interaktif pun nampak berlangsung seru.

Banyak pelajar SMK Kemlagi yang bertanya seputar alat reproduksi. Sedangkan materi dari kopolisian tentang pelanggaran dan polisi nakal.

Ada pelajar yang bertanya ke AKP Sodik adanya polisi yang minta uang ke penggendara yang dijumpai sedang melakukan pelanggaran. “ Kalau menjumpai ada polisi nakal, laporkan saja ke kapolres,” kata Sodik. (gie/nov)

KILAS

Bupati Minta RSUD Beri Pelayanan Prima MOJOKERTO (BM) - Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (KMP) meminta RSUD Prof dr Soekandar agar selalu memberi pelayanan prima, sehingga lulus dengan predikat Paripurna. Hal tersebut, ia sampaikan dalam acara survei simulasi akreditasi versi 2012 tim Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS).

Murtiningsih, seorang dari tiga tim survei KARS, mengatakan bahwa akreditasi merupakan salah satu bentuk pengakuan pemerintah pada manajemen sebuah rumah sakit, karena dinilai mampu memenuhi standar yang ditetapkan. Akreditasi bertujuan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, sebagai komitmen pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan bermutu.

“Kita melakukan survey selama tiga hari di RSUD Prof. dr. Soekandar (20-22 September 2016), tim terdiri dari dr. Yanuar dan satu rekan kami yakni Ibu Nurfiah.” papar Murti.

RSUD Prof dr Soekandar juga diketahui segera menjadi RS Pendidikan dan telah menjalin kesepakatan bersama atau Moment of Understanding (Mou) dengan Universitas Surabaya (Ubaya) pada 2014 lalu. MoU tersebut merupakan kerjasama pelaksanaan Tri Dharma, yakni sumbangsih dan pengabdian pada masyarakat, transfer of knowledge atau mengirimkan ilmu pengetahuan, serta mengintenskan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam rangka kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Begitu juga dengan fasilitas dan pelayanan misal dari sisi kedokteran spesialis dan subspesialis, disiapkan untuk menampung pelayanan rujukan dari RS kabupaten. RSUD Prof. dr. Soekandar juga telah memiliki fasilitas gedung baru berlantai 4 hasil masterplan kerjasama dengan UGM (Universitas Gajah Mada) Jogjakarta. (gie/nov)

FOTO BM/PRAYOGI

DUKUNG: Bupati MKP saat di acara survei simulasi akreditasi versi 2012 tim Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS).

KEDIRI - NGANJUK

berita metro

www.beritametro.co.id

Rehabilitasi Gedung Wanita Kabupaten Nganjuk, Diduga Sarat Rekayasa dan Pengaturan

Pemenang Tender Dipinjam Benderanya, Pelaksana Dikerjakan Rekanan Lain NGANJUK (BM) - Diduga sarat dengan rekayasa dan pengaturan dalam sistem tender sebelumnya, proyek rehabilitasi Gedung Wanita Kabupaten Nganjuk, disoal berbagai pihak.

Dugaan korupsi dengan modus mirip pengadaan kain batik itu kembali terjadi, salah satunya di proses pengadaan barang dan jasa. Kali ini, proyek rehabilitasi Gedung Wanita di Jalan Yos Sudarso Nganjuk, diduga juga menyimpang.

Dengan proses lelang yang telah diatur sedemikian rupa, rekanan calon pemenang tender harus menggugurkan rekanan lain dengan kompensasi sejumlah uang. Lebih parah lagi, pemenang lelang proyek tersebut PT Sigma Teknik Multi Struktur (STMS) ternyata hanya dipinjam benderanya saja. Sementara pekerjaan pokok dilaksanakan pihak lain.

“Patut diduga, bahwa proses lelang rehab Gedung Wanita telah diatur pemborong/rekanan yang saat ini mengerjakan proyek tersebut,” terang R Prasetyo selaku Ketua LSM Djawa Dwipa.

Indikasi bahwa proses lelang telah diatur adalah harga penawaran sebesar Rp 4.325.859.700 dan setelah dikoreksi menjadi Rp 4.389.839.000. Nilai tersebut hanya selisih sedikit dari harga perkiraan sementara (HPS) yang nilainya Rp 4.414.629.000. Bahkan, hanya selisih sekitar Rp 200 juta dari nilai pagu sebesar Rp 4.640.000.000.

Selain itu, rekanan pemenang lelang yang sebenarnya beralamat di Jalan Perusahaan nomor 31 Kelurahan Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang ini, tak ubahnya sebuah slogan atau hanya papan nama saja. Sementara yang

FOTO BM/KAMTO

BERMASALAH: Proyek rehabilitasi Gedung Wanita Kabupaten Nganjuk yang diduga sarat penyimpangan.

melaksanakan dan mengerjakan pekerjaan adalah rekanan asal Nganjuk. “Ini saya dapat memastikan bahwa PT Sigma Teknik Multi Struktur hanya dipinjam benderanya saja. Sementara pekerjaan dilaksanakan pihak

lain,” tandas Prasetyo.

Dipaparkan, sesuai kualifikasi dalam lelang untuk perusahaan peserta lelang rehab Gedung Wanita harus memiliki sertifikat quality management sistem ISO 9001 : 2008. Memiliki

sertifikat environmental management sistem ISO 14001 : 2004.

Memiliki sertifikat occupational health dan safety management sistem OHSAS 18001 : 2007 yang masih berlaku. Dapat dikatakan, perusahaan kontruksi di Kabupaten Nganjuk yang memiliki kualifikasi tersebut paling banyak sekitar tiga perusahaan.

“Saya sudah cek, bahwa ada ketidaksesuaian antara administrasi dengan realitas di lapangan dalam kaitan proyek rehab Gedung Wanita,” pungkas Prasetyo.

Sementara itu, pihak rekanan yang mengerjakan proyek Gedung Wanita ini H Arif saat dikonfirmasi berdalih bahwa mereka tahunya hanya mengerjakan proyeknya saja. “Saya tidak tahu prosesnya bagaimana, saya tahunya dapat proyek lalu mengerjakan sesuai arahan saja,” tuturnya. (kam/nov)

Kegiatan TMMD ke-97 Resmi Dibuka Wali Kota dan Dandim 0809 Kediri KEDIRI (BM) – Kegiatan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) ke97 Kodim 0809/Kediri, secara resmi dibuka oleh Wali Kota Kediri Abdullah Abubakar, bersama Dandim Kediri Letkol (Inf ) Purnomosidi, sekaligus membuka masa Pra TMMD yang sudah berlangsung hampir tiga pekan terakhir, dan saat ini memasuki sesi TMMD. Sementara, lokasi pembukaan TMMD di lapangan Kelurahan Gayam Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, yang diikuti 400 peserta yang terdiri dari anggota Kodim Kediri, Yonif 521, Brigif 16, Yon Zipur 5, Polresta Kediri, serta santri Ponpes Walibarokah, Linmas, Satpol PP Kota Kediri , FKPPI dan masyarakat, selasa (20/9).

Tampak di deretan paling depan tenda tamu undangan, tampak Dandim 0811/Tuban Letkol (Inf ) Sarwo Supriyo, Danyon 521/DY Letkol (Inf) Slamet Winarno, Kapolresta Kediri AKBP Wibowo dan Kasi Ter Korem PERWAKILAN

FOTO BM/SIROJUDIN

TMMD: Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar saat membuka kegiatan TMMD ke-97 di lapangan Kelurahan Gayam Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.

082 Letkol (Inf ) Muharto Kusumo.

Dalam sambutan pembukaan TMMD tersebut, Wali Kota Kediri mengatakan pelaksanaan TMMD bertujuan membantu pemerintah dalam mempercepat pembangunan di segala bidang.

“Tentunya pembangunan bukan dicapai dengan sendirinya, tetapi semua itu berkat kerjasama yang baik dengan instansi terkait dan terlibat di dalamnya. Demikian juga pemerintah daerah serta masyarakat harus ikut bahu membahu membantu TNI dalam upaya percepatan pembangunan,” kata wali kota.

Wali kota menambahkan, kegiatan TMMD merupakan program lintas sektoral yang melibatkan dan memadukan berbagai unsur, dalam rangka meningkatkan akselerasi pembangunan di daerah. Kegiatan TMMD mempunyai arti dan peran strategis, utamnya untuk membangkitkan kembali semangat kebersamaan dan gotong royong. (roj/nov)

KILAS

Ironis, 4 Pasangan di Bawah Umur Terjaring

KEDIRI (BM) – Kasus asusila yang melibatkan anak di bawah umur, kembali terjadi di wilayah Kota Kediri. Kali ini, melibatkan empat pasangan remaja. Keempat pasangan remaja itu terjaring razia di kawasaan Gelanggang Olahraga (GOR) Jayabaya. Mereka diciduk di warung remang-remang Bukit Lebak Tumpang dan jalanan sepi di kawasan GOR Jayabaya Kelurahan Banjarmlati Mojoroto Kota Kediri.

Saat terjaring, mereka umumnya masih duduk di bangku SMP dan SMA ini sedang berbuat mesum dengan pasangannya. Bahkan, ada di antara mereka FOTO BM/SIROJUDIN ada yang ang nekat BAU KENCUR: Sepasang remaja dari mengaku memi- tiga pasangan saat diinterogasi petugas liki hubungan sau- Satpol PP. dara, namun mojok di tempat gelap dan sepi. Sementara itu, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Trantib) Satpol PP Kota Kediri Nur Khamid mengatakan, razia digelar dalam upaya mengantisipasi pergaulan bebas dan tindak asusila terhadap anak.

Mengingat, kasus kejahatan seksual terhadap anak semakin mengkhawatirkan dan Kediri mengambil posisi sebagai Kota Ramah Anak (KRA). “Hasil dari razia ini sungguh mencengangkan. Mereka yang berhasil kita amankan umumnnya masih anak-anak sekolah,” ujar Nur Khamid sembari geleng-geleng kepala, Senin (19/9).(roj/bad/nov)

Penahanan Soni Sandra Diperpanjang

KEDIRI (BM) – Masih ingat dengan kasus terdakwa persetubuhan anak di bawah umur, yang menjerat pengusaha kondang asal Kediri bernama Soni Sandra (SS), ternyata masih menunggu hasil kasasi dari Mahkamah Agung (MA).

Sementara, baik jaksa maupun penasehat hukum terdakwa juga telah mengajukan kasasi.

Sementara, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Kediri Beny Santoso SH menyebutkan, masa penahanan SS telah diperpanjang mulai 17 Agustus hingga 4 Desember. “Penetapan penahanan terdakwa di tingkat kasasi sudah keluar.

Terdakwa ditahan sampai 4 Desember,” jelas Beny Santoso SH, Selasa (20/9). Dijelaskan Beny Santoso, pihak JPU telah membuat memori kasasi. Seperti diketahui, hukuman SS sempat mendapat ‘diskon’ putusan pengurangan berdasarkan putusan banding majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jatim. (son/nov)

MOJOKERTO-JOMBANG: Prayogi Waluyo (koord), Aan Hidayat (Jombang). IKLAN/LANGGANAN: 081 134 647 71

12 MALANG RAYA

berita metro

www.beritametro.co.id

RABU, 21 SEPTEMBER 2016

Wawali Buka Sosialisasi Amnesty Pajak

MALANG (BM) – Wakil Walikota (Wawali) Malang, Sutiaji membuka sosialisasi amnesty pajak di ruang Sidang Balaikota Malang, Selasa (20/9). Sosialisasi tersebut dilaksanakan Kanwil DJP Jawa Timur III KPP Pratama Malang Selatan.

Kepala Kanwil DJP Jatim III, Rudy Gunawan hadir di acara tersebut. Begitu juga kepala KPP Pratama Malang Utara dan Selatan, kepala Dinas Pendapatan Daerah dan kepala SKPD Kota Malang.

Amnesti pajak sendiri merupakan sebuah program penghapusan pajak yang seharusnya terutang. Sebab, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan.

Menurut Sutiaji amnesti pajak sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016. Isinya tentang pengampunan pajak yang dinilai merupakan program positif.

“Program ini bukan hanya untuk kepentingan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) saja, melainkan untuk kepentingan bangsa dan negara kita,” ujar Sutiaji.

Dijelaskan juga kondisi Indonesia

FOTO: BM/KHOLIL

TAX AMNESTY: Sosialisasi amnesty pajak di ruang Sidang Balaikota Malang, Selasa (20/9).

yang saat ini sedang mengalami beberapa kondisi yang kurang menggembirakan di antaranya adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi, defisit neraca perdagangan dan defisit anggaran yang semuanya dapat berdampak pada berkurangnya kemampuan negara untuk menyejahterakan bangsanya.

“Dengan diberlakukannya UU No-

mor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak ini diharapkan kondisi-kondisi di atas dapat teratasi, karena dengan amnesti pajak akan didapatkan manfaat seperti dihasilkannya sumber-sumber baru untuk pertumbuhan ekonomi melalui repatriasi aset,” tambah Sutiaji.

Sementara Rudy Gunawan mengucapkan rasa terima kasih atas kes-

empatan memberikan sosialisasi UU Pengampunan Pajak Pemda Kota Malang. Amnesti pajak merupakan inisiatif pemerintah dan program kebutuhan di negara Indonesia dalam rangka menghadapi persiapan global dimana saat ini dan tahun sebelumnya perekonomian Indonesia, baik perekonomian di tingkat regional maupun internasional mengalami kelambatan.

“UU amnesti merupakan hak. Berarti semua Warga Negara Indonesia yang sudah atau belum memiliki NPWP mempunyai kesempatan yang sama memanfaatkan tax amnesty ini,” jelas Rudy.

Manfaat yang didapat dari amnesti pajak ini adalah menghapus pajak yang seharusnya terutang (angka 2%), tidak dilakukan tindak pidana di bidang amnesti perpajakan dan data aman. Sehingga tidak bisa dipakai oleh pihak lain.

“Pemerintah kota diharapkan menjadi agen untuk menginformasikan kepada masyarakat lain agar program tax amnesty ini berjalan dengan baik,” imbuhnya. Acara dilanjutkan dengan penyerahan cindera mata dan diskusi.(lil/rdl)

Ironis, Desa Langganan Bencana Tak Diberi Alat Pendeteksi Dini MALANG (BM) - Sangat ironis. Mungkin itu yang tepat disandangkan pada Desa Pujiharjo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang.

Itu mengingat, desa yang langganan dilanda bencana alam ini tak diberi alat pendeteksi dini. Buktinya, Desa Pujiharjo tersebut tak masuk salah satu kawasan yang masuk dalam list pemasangan alat pendeteksi bencana dini dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Padahal Pujiharjo kerap mengalami bencana banjir. Sesuai data, sejak Juli hingga September 2016 ini saja sudah empat kali desa ini diterjang banjir. Selain itu longsor juga sering terjadi.

“Tidak mungkin semua dipasang sistem peringatan dini longsor. Sebab, anggaran yang ada terbatas,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho,

PASURUAN

PERWAKILAN

Selasa (20/9).

Laki-laki asal Boyolali ini menjelaskan, kebutuhan sistem peringatan dini longsor ini masih ratusan ribu unit. Sementara yang terpasang baru 72 unit.

“Butuh biaya sangat besar. Jika hanya mengandalkan semuanya dari pemerintah maka jumlah dan sebaran yang dapat dibangun, terbatas. Apalagi daerah rawan longsor di Indonesia itu sangat luas,” imbuh bapak dua anak ini.

Menurutnya, upaya mitigasi diperlukan untuk mengatasi banjir dan longsor yang sering terjadi di Kabupaten Malang.

Makanya, dia menyarankan agar Pemkab Malang dan dunia usaha menyediakan anggaran untuk membangun sistem peringatan dini longsor.

“Tak kalah penting adalah bagaimana melatihkan dan menyosialisasikan kepada masyarakat. Terutama dalam

menghadapi setiap ada bencana,” tandas Sutopo.

Sementara itu, dia mengakui bila untuk mengantisipasi bencana longsor dan banjir yang kerap terjadi di Indonesia, BNPB membangun 72 unit sistem peringatan dini longsor.

Sutopo menjelaskan, pemasangan sistem peringatan dini itu dilakukan sejak tiga tahun lalu. Rinciannya, 20 unit pada 2014, masing-masing 35 dan 17 unit pada 2015 dan 2016. “Pemasangannya tidak dilakukan sendiri. Kami bekerja sama dengan UGM,” jelasnya.

Sebagian besar sistem peringatan dini longsor ini, lanjutnya, dipasang di Jawa yang memiliki risiko tinggi longsor seperti di Kabupaten Banjarnegara, Magelang. Selain itu, Kulon Progo, Banyumas, Cianjur, Bandung Barat,Trenggalek, Sukabumi, Bogor, Sumedang,Wonosobo dan Garut.

“Alat juga dipasang di daerah lain di luar Jawa. Misalnya seperti di Kabupaten Nabire, Aceh Besar, Buru, Lombok, Bantaeng, Sikka, Kerinci, Agam, Kota Manado dan beberapa tempat lain,” jelas laki-laki 47 tahun ini.

Sistem peringatan dini longsor tersebut, katanya, meliputi tujuh sub sistem yang dibangun. Itu mulai dari sosialisasi, penilaian risiko, pembentukan kelompok siaga bencana tingkat desa, pembuatan denah dan jalur evakuasi. Lalu, penyusunan standar operasional prosedur (SOP), pemantauan dan gladi evakuasi serta membangun komitemen pemda dan masyarakat.

“Jadi masyarakat setempat dilibatkan secara langsung dalam proses pembangunan sistem peringatan dini longsor.

Sebab, masalah utama dalam pembangunan sistem peringatan dini adalah kultural,” tandasnya.(lil/rdl)

KILAS

Lift UM Macet, Dua Wartawan Terjebak Setengah Jam MALANG (BM) - Lift milik Universitas Negeri Malang (UM) nyaris menelan korban.

Sebab, lift tersebut macet sehingga dua wartawan terjebak selama setengah jam, Selasa (20/9).

Kedua wartawan yang terjebak lift di Gedung D4 Fakultas Ekonomi UM itu adalah Anja Arowana (23) dan Alfinia Permatasari (24). Mereka usai meliput kuliah tamu di lantai 4 gedung tersebut.

Keduanya hendak menuju lantai satu menggunakan lift.

Namun, tiba-tiba lift berhenti karena listrik mati.

“Nah tiba-tiba liftnya berhenti mendadak. Kayaknya sih karena listriknya mati.

Kami sempat pencet tombol darurat tapi kita tunggu 10 menit tidak ada respon. Lalu kami berdua mencoba buka paksa dari dalam. Bisa kami lihat dari dalam lift, ternyata posisi lift ada di antara lantai satu dan dua,” kata Alfinia.

Kemudian mereka berteriak minta tolong. Beruntung, sejumlah mahasiswa mendengar teriakan keduanya. Lalu bergegas memanggil teknisi.

“Untungnya sinyal hape saya masuk. Jadi saya kontak teman wartawan yang lain untuk menghubungi Humas UM agar dicarikan pertolongan. Soalnya makin lama makin pengap udaranya. Kami pusing dan mual,” katanya.

Setelah petugas teknisi datang, Lift itu dibuka paksa.

Lalu, Nia dan Anja bisa keluar dan terselamatkan.

Staf humas UM yang juga

datang di lokasi kejadian meminta maaf atas insiden yang menimpa kedua jurnalis itu.

“Ini musibah, semoga tidak terjadi hal semacam ini lagi.

Kami dari UM mohon maaf atas kejadian ini,” kata Kepala Bagian Humas UM, Santy.

Lift macet itu mengundang keprihatinan banyak kalangan. Bahkan, Ketua DPRD Kota Malang, Arif Wicaksono mengimbau agar semua gedung yang memiliki fasilitas lift dipantau setiap saat.

“Kejadian yang dialami dua jurnalis itu merupakan contoh kecil. Makanya, para pengelola gedung yang memiliki fasilitas lift harus aktif melakukan pengecekan,” kata Arif.

Politisi PDI Perjuangan itu mengaku juga pernah mengalami kejadian serupa, yakni terjebak di dalam lift selama lima menit. Waktu itu ia merasa sangat bingung dan bahkan kesulitan untuk bernafas.

“Saya pernah terjebak lift lima menit saja rasanya bingung. Apalagi sampai 30 menit,” tukasnya.

Arif menegaskan, baik kantor pemerintah maupun swasta hingga hotel yang menyediakan fasilitas lift harus benar-benar berkala melakukan pengecekan. Sebab, jika diabaikan, maka bisa saja menelan korban.

“Saya tidak bisa bayangkan ketika orang tua naik lift lalu terjebak selama 30 menit.

Pasti efeknya berbahaya sekali. Karena itu saya imbau agar kasus ini menjadi pelajaran,” pesannya.(lil/rdl)

berita metro

www.beritametro.co.id

MALANG RAYA: AJI A HAJI (KOORD), M. KHOLIL, AGUS SUSANTO PASURUAN: H Umar Wirohadi (kabiro), Abdul Kadir Jaelani IKLAN/LANGGANAN: 081 336 484 057

PANTURA 13

berita metro

www.beritametro.co.id

RABU, 21 SEPTEMBER 2016

LAMONGAN I BOJONEGORO I TUBAN I GRESIK

Belum Terima Salinan Daftar dari Imigrasi

Lamongan Kesulitan Awasi TKA LAMONGAN (BM) – Pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kabupaten Lamongan dirasa kurang maksimal.

Penyebabnya bukan lantaran problem internal di birokrasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan. Namunn justru akibat belum diterimanya salinan berkas dari keimigrasian. Seperti yang diungkap Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Mohammad Kamil, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (20/9).

Dia mengaku kesulitan memaksimalkan pengawasan karena belum tahu persis jumlah pasti TKA di Lamongan.

Praktis, sejauh ini pihaknya hanya mengandalkan laporan dari perusahaan atau sektor industri yang mendatangkan mereka. “Jujur, untuk pengawasan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Lamongan sampai saat ini sudah dilakukan, tetapi belum maksimal karena terkait dengan pihak-pihak lain. Sementara ini yang terdaftar ada 81 orang. Mereka bekerja di 11 perusahaan. Jumlah ini

FOTO: BM/FDN

DAMPAK MEA: Kendati dibatasi aturan, namun keberadaan pekerja asing di Lamongan sulit diawasi lantaran belum adanya tim lintas instansi tersendiri. Mengandalkan tim dari provinsi juga mustahil lantaran jarang turun ke lapangan.

berdasarkan laporan dari masing-masing perusahaan. Kita sudah melakukan operasi satu kali. Untuk operasi berikutnya belum karena Tempora baru dibentuk tahun ini,” terangnya.

Kehadiran pekerja ilegal ini tentu saja menjadi ancaman tenaga kerja lokal. Apalagi sejak berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) per 1 Januari 2016, kuantitasnya terus berdatangan. Ditambah

hadirnya investor atau industri baru di Lamongan. “Untuk membuktikan kebenarannya kita mengecek lima perusahaan dan untuk saat ini tidak ada masalah,” tuturnya.

Kami menjelaskan, fungsi pengawasan TKA tidak bisa dilakukan imigrasi saja tetapi harus melibatkan berbagai sektor. Dengan membentuk Tempora (Tim Pengawasan Orang Asing), diharapkan dapat

mengisi keterbatasan yang ada.

Tugas tim tersebut, ditekankan pada adanya sinergitas antar instansi dalam melakukan pengawasan orang asing.

“Kita melakukan Pengawasan itu dengan menggandeng berbagai institusi. Enam institusi itu adalah Dinsosnakertrans, Kejari, Kesbangpol, Polres, Kodim, dan Kementerian Agama. Pembentukan tim secara formal itu sebagai

bagian dari upaya imigrasi dalam mengantisipasi masalah yang timbul berkenaan dengan keberadaan orang asing dan supaya pergerakan orang asing itu semakin terkontrol,” katanya.

Di Lamongan, Tempora masih dalam proses pembentukan menyikapi minimnya timm yang dipimpin imigrasi turun ke lapangan. “Saat ini masih dikoordinasikan membentuk Tim Tempora Lamongan, supaya nanti tidak terjadi salah langkah sebab ini semua didasari oleh Perda,” ujarnya.

TKA tidak diperbolehkan menjadi tenaga kasar di Indonesia. Mereka harus menempati jabatan yang sifatnya keahlian, atau terbatas yang tak bisa dilakukan pekerja asal Indonesia.

“Perusahaan-perusahaan di lamongan boleh menggunakan tenaga kerja asing dengan catatan terseleksi dengan ahli atau kemampuannya jika tidak ada yang bisa nenempati, kita persilakan dan itupun harus izin, syarat rukunnya harus lengkap. Tetapi harus mengutamakan perkerja warga lokal,” imbuhnya. (fdn/zen/epe)

Gunakan Dana CSR, Warga Tidak Dilibatkan

Pembangunan Puskesmas Gayam Dihentikan Paksa BOJONEGORO (BM) - Diduga belum pernah melakukan sosialisasi terhadap warga dalam pembangunan unit Puskesmas Desa Gayam yang dikerjakan PT Surya Dirgantara Mandiri, warga setempat gerah dan akhirnya menghentikan paksa proyek senilai lebih dari Rp 4 miliar tersebut.

Suwardji (45) salah satu tokoh warga Gayam, mengatakan masyarakat ke-

beratan dengan dibangunnya puskesmas baru itu. Selain kurang ada koordinasi, proyek tersebut dinilai kurang transparan kepada masyarakat.

“Warga sangat merasa kecewa.

Apalagi dengar-dengar pembiayaaannya dari CSR (corporate social responbility). Jika benar, tentu harusnya disosialisasikan dan melibatkan warga setempat. Faktanya, warga tidak dili-

batkan tahu-tahu sudah berjalan,” ujarnya, Selasa (20/9).

Camat Gayam Hartono dikonfirmasi melalui telepon, membenarkan kalau ada persoalan dalam kegiatan pembangunan proyek ini.

“Memang ada sedikit masalah,yang pada intinya warga meminta diajak bekerja dan meminta adanya sosialisasi mengenai pembangunan puskesmas

baru itu,” katanya.

Camat meminta agar proyek tersebut terus dilanjutkan, mengingat pembangunan Puskesmas baru tersebut merupakan kebutuhan vital dan sangat bagi masyarakat.

Sayangnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Soehadi Moelyono belum dapat dikonfirmasi terkait masalah tersebut. (ndo/zen/epe)

Peringkat Kedua Festival Makanan Jatim

Nasi Bakar Sri HuningTambah Kekayaan Kuliner Tuban

TUBAN (BM) - Delegasi Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban, mampu unjuk kemampuan pada ajang Festival Makanan Khas Jawa Timur 2016, yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur di Taman Candra Wilwatikta, Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Sabtu (17/9) malam.

Makanan khas “Nasi Bakar Sri Huning” karya Chef Kayu Manis Resto Kabupaten Tuban berada di peringkat kedua dengan nilai 869,83 dan berhak mendapatkan uang pembinaan senilai Rp 5 juta dan trophy. Sedangkan juara pertama diraih “Sate Cenul”

olahan Sejahtera Catering Kabupaten Nganjuk dengan total nilai 873, 96 dan berhak meraih uang pembinaan Rp 7,5 juta dan trophy bergilir.

Kasi Sumber Daya Manusia dan Peran Serta Masyarakat Disperpar Kabupaten Tuban, Obro Nurmaningtyas mengatakan, hasil ini lebih baik dibanding event serupa pada 2015. “Kabupaten Tuban menjadi juara 2 di antara 32 kabupaten/kota di Jawa Timur yang menjadi kontestan Festival Makanan Khas Jawa Timur 2016, dengan kriteria penilaian meliputi: administrasi, waktu daftar, tempat memasak, penataan display, dan petugas stand,” ungka-

FOTO: BM/EMI

MENUNGGU POPULER: Tiga besar Festival Makanan Jatim mampu menempatkan nasi bakar sri huning sebagai peringkat kedua terbaik. Hasil ini menambah daftar kekayaan kuliner Tuban untuk dipopulerkan.

pnya, Selasa (20/9).

Obro menambahkan, berkat raihan prestasi ini pihaknya berharap di event selanjutnya, makanan khas Tuban kembali mendapat prestasi, sehingga melalui kuliner bisa menjadi daya tarik untuk wisatawan berkunjung ke Tuban.

Festival Makanan Khas Jawa Timur merupakan gelaran event tahunan sejak 2000 lalu, dan kini menjadi event kepariwisataan sekaligus ajang pembinaan untuk menggali potensi makanan tradisional khas daerah masing-masing sebagai wujud identitas bangsa dan kearifan lokal. (emi/zen/epe)

KILAS

Kemarau, Penjual Air Panen GRESIK (BM) - Musim kemarau, ratusan truk tangki penjual air bersih di Desa Yosowilangun, Kacamatan Manyar, Kabupuaten Gresik banjir pesanan. Setidaknya 50 sampai 60 truk tangki silih berganti mengisi air di salah satu sumur air tanah milik warga.

Salah satunya adalah UD Zamzam milik H. Ahmad (66) yang sudah jalankan usahanya sejak 26 tahun silam. “Biasanya kalau musim pkemarau rata rata 40-50 truk. Itu juga harus dibatasi dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore,” katanya, Selasa (20/9).

Pemilik sumur pompa yang berada di jalan KNG Brotonegoro, Yosowilangun, Manyar ini mengatakan bahwa ratarata pembeli adalah warga Perumahan GKB dan sebagian untuk industri di sekitar Manyar. Tingginya permintaan disebabkan PDAM Gresik yang belum maksimal ke pelanggan. (gbr/zen/epe)

FOTO: BM/IFA

BAKTI SOSIAL: Momen HUT Polantas ke-61 diperingati personil Satlantas Polres lamongan untuk donor darah sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Peringati HUT ke-61, Satlantas Donor Darah LAMONGAN (BM) – Memperingati HUT ke-61 tahun Satuan Poli Lalu Lintas, Satlantas Polres Lamongan menggelar donor ddarah, Selasa (20/9). Bakti sosial ini juga diikuti Kapolres AKBP Juda Nusa Putra yang berharap dengan semakin bertambahnya umur, personil Satlantas bisa memberikan pelayan lebih baik kepada warga.

“Selamat Hari Jadi untuk Polantas ke 61, Polantas sebagai petugas yang bersentuhan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Semoga dengan pelayanan yang prima kepada masyarakat bisa mengembalikan public trust atau kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri,” ujarnya.

Setelah Kapolres mendonorkan darah, dilanjutkan dengan anggota Polantas lainnya diantaranya, Kasatlantas AKP Suprihanto, KBO Lantas Iptu Ikhsan dan KRI Lantas Ipda A Rochan.(ifa/zen/epe)

FOTO: BM/SUGENG S

BANTUAN: Pembukaann TMMD 2016 di Kabupaten Gresik ditandai dengan penandatanganan bantuan dari pemkab oleh Bupati Sambari Halim Radianto, Selasa (20/9).

Sambari Kucurkan Rp 1,5 Miliar untuk TMMD GRESIK (BM) – Pemkab Gresik mengucurkan dana Rp 1,5 miliar untuk sukseskan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-97 tahun ini. Hal itu ditandai dengan penandatanganan MoU dalam upacara pembukaan TMMD yang berlangsung di halaman kantor Bupati Gresik, Selasa (20/9) oleh Bupati Sambari Halim Radianto dengan Dandim 0817 Gresik Letkol. Arm. Hendro Setyadi.

TMMD 2016 kali ini akan digelar dii Desa Ngabetan, Wedani dan Cagak Agung yang masuk Kecamatan Cerme.

Kucuran bantuan untuk program pembangunan infrastruktur fisik, dan diharapkan nantinya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Pemerintah Kabupaten Gresik sangat mendukung dengan mengucurkan dana Rp. 1,5 miliar untuk program TMMD tahun ini. Saya yakin dengan adanya program TMMD ini, dapat menghemat biaya pembangunan,” kata Bupati Sambari.

Sambari mengatakan, TMMD merupakan program lintas sektoral untuk meningkatkan akselerasi pembangunan di daerah serta membuka isolasi antara satu desa dengan desa lainnya. Tahun ini, TMMD di Gresik melibatkan 150 personil TNI. “Nantinya para personel TNI tersebut akan dibagi tugas dan berbaur dengan masyarakat, mulai 20 September hingga 19 September,” tutup Sambari.

Sedangkan Dandim Letkol. Arm. Hendro Setyadi berharap semua pihak selalu berkoordinasi untuk sukseskan TMMD. “Anggota TNI yang ditugaskan juga akan menginap di rumah warga, harapan kami dapat terjalin hubungan kekeluargaan antara anggota TNI dengan masyarakat,” terangnya. (sgg/zen/epe) PERWAKILAN

KABIRO PANTURA: Moh. Zainuddin. LAMONGAN: Thafhanul Fahri, Nur Afifah, Mochamad Fiddin Rosyadi. BOJONEGORO: Sandi Suswondo. TUBAN: Ahmad Juremi. GRESIK: Moch. Sugeng, Imam Taufieq, Gilang Budi Raharja. IKLAN/LANGGANAN: 0857 3233 5005.

14 TIMUR RAYA

berita metro www.beritametro.co.id

RABU, 21 SEPTEMBER 2016

Harga Bahan Pokok Cenderung Stabil

Iklan Kehilangan

Tak Ada Lonjakan Harga, Pasokan Dinilai Cukup JEMBER (BM) – Harga bahan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Jember, cenderung stabil setelah Hari Raya Idul Adha lalu. Petugas pencatat harga di Pasar Tanjung Iskandar, Selasa (20/9) mengatakan, harga bahan pokok masih stabil setelah Hari Raya Idul Adha karena pasokan kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Harga bahan pokok seperti beras, min-

yak goreng, gula pasir, tepun terigu, dan telur ayam masih stabil, tidak ada penurunan maupun peningkatan yang signifikan setelah Hari Raya Idul Adha,” tuturnya di Pasar Tanjung Jember.

Harga beras Bengawan sebesar Rp 10.200 per kilogram, beras Mentik Rp 10.500 per kilogram, beras IR 64 sebesar Rp 9.000 per kilogram, sedangkan harga gula pasir Rp 12.800 per kilogram, minyak goreng curah Rp 11.000 per kilogram, dan tepung

terigu Rp 8.000 per kilogram.

“Harga gula pasir cenderung turun dari sebelumnya, dari Rp 13.000 menjadi Rp 12.800 per kilogram dan telur ayam ras mengalami kenaikan dari Rp 18.000 menjadi Rp 18.300 per kilogram,” katanya.

Salah seorang pedagang di Pasar Tanjung Fauzan mengatakan tidak ada lonjakan atau penurunan harga bahan pokok yang signifikan selama sepekan terakhir, sehingga harga sejumlah komoditas juga nisbi stabil.

“Permintaan masyarakat juga tergolong stabil untuk kebutuhan pokok, meskipun ada peningkatan karena banyaknya kegiatan hajatan beberapa pekan terakhir ini,” katanya.

Menurutnya pasokan bahan pokok di pasar tradisional juga cukup, sehingga tidak kenaikan yang signifikan untuk sejumlah komoditas bahan pokok di Kabupaten Jember.

Sementara Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan (Disperindag) dan ESDM Jember Agus Nur Abadi mengatakan harga bahan pokok di Pasar Tanjung, Pasar Kebonsari, dan Pasar Kreongan yang telah disurvei oleh petugas menunjukkan harga yang masih stabil. “Berdasarkan pantauan di lapangan, harga bahan pokok seperti beras, gula pasir, minyak,

FOTO : ISTIMEWA

PASAR : Salah seorang pedagang melayani pembeli di Pasar Tanjung Jember.

Harga bahan pokok di pasar tradisional cenderung stabil setelah Hari Raya Idul Adha.

dan telur ayam ras nisbi stabil di sejumlah pasar tradisional,” tuturnya. (ant/azt)

STNK N 2507 UN, NK 147900, NM 0151618, A/N NINA LAILATUL MUNAWAROH STNK N 6781 UD, NK 166804, NM 166817, A/N MEGA AJENG HABIBIAH STNK P 4887 YM, NK 176600, NM 226183, A/N RAHMAWATI STNK N 6571 ZW, NK 525700, NM 525744, A/N NIYA FAIDAH STNK N 4765 Y, NK 321705, NM 1308297, A/N QUROTI AYUN STNK N 2578 UB, NK 236191, NM 3221608, A/N NO UMAR STNK N 3607 YA, NK 323398, NM 324331, A/N RENY ARI WIDYASTUTIK STNK N 6279 UH, NK 075293, NM 1073836, A/N SEPTIN MUR DYASTUTI STNK N 2595 QS, NK 064338, NM 064755, A/N IFRON JULI IRAWAN

Gerakan 10.000 Kolam Ikan Mulai Panen BANYUWANGI (BM) – Gerakan 10.000 Kolam Ikan yang dicanangkan Pemkab Banyuwangi, sejak 2012 kini sudah mulai dirasakan hasilnya oleh para pembudidaya ikan air tawar.

Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, Selasa (20/9) mengatakan, gagasan untuk membuat Gerakan 10.000 Kolam Ikan tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas sektor perikanan sekaligus mengangkat ekonomi warga.

“Dengan program ini, pasokan ikan bertambah, melengkapi perikanan tangkap yang terkadang kurang stabil. Sekaligus ini bisa meningkatkan ekonomi warga. Dulu pekarangannya menganggur, sekarang

menghasilkan,” katanya saat panen ikan air tawar bersama warga di Dusun Tlogosari, Desa Jambesari, Kecamatan Sempu.

Kalau pun secara bisnis belum besar, katanya, minimal bisa untuk konsumsi rumah tangganya sendiri, sehingga warga bisa berhemat untuk pengeluaran lauk-pauk.

Ujung-ujungnya hal ini bisa mengerem inflasi karena daya beli warga terjaga.

Ia menjelaskan bahwa gerakan tersebut tidak membutuhkan areal khusus. Cukup dengan memanfaatkan pekarangan kosong dan surplus air. “Pemikirannya sederhana, tapi praktis. Kami memang tidak mau program yang muluk-muluk.Yang penting bisa jalan dengan segala keterbatasan yang ada

dan bisa dirasakan warga,” ujar Anas.

Sampai 2015, katanya, kolam ikan air tawar di Banyuwangi telah melampaui target. Pada 2015, total mencapai 13.015 kolam ikan air tawar atau melampaui target program 10.000 kolam. “Ada satu warga yang mempunyai lebih dari dua kolam, menyesuaikan dengan luas lahan,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemkab Banyuwangi Pudjo Hartanto, menambahkan.

Dari program ini, katanya, tiap tahunnya Banyuwangi berhasil memanen 3.700 ton ikan air tawar dengan perputaran uang mencapai Rp 55 miliar. “Ada 5.000 warga yang terlibat.

Jadi jika dirata-rata ada tambahan penghasilan Rp11 juta per warga,” ujarnya. (ant/azt) .

LUMAJANG: Santono Priambodo. IKLAN/LANGGANAN: 081 249 455 05.

PERWAKILAN

PROBOLINGGO

berita metro www.beritametro.co.id

Segera Disusun Perda Destinasi Wisata Penataan Bertujuan Ikut Mendongkrak PAD

FOTO : ISTIMEWA

WISATA AIR : Salah satu wisata air arung jeram di Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo.

Untuk penataan wisata, segera disusun Perda Destinasi Wisata.

PROBOLINGGO (BM) – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Probolinggo segera menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang DestinasiWisata yang ada di Kabupaten Probolinggo. Penataan tersebut tujuannya untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) setempat.

“Perda Destinasi Wisata ini diperlukan sebagai dasar penataan objek-objek wisata yang potensial menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sekaligus sebagai upaya pengembangan destinasi wisata yang baru berkembang,” kata Kepala Disbudpar Kabupaten Probolinggo, Anung Widiarto.

Menurut Anung, dengan adanya Perda Destinasi Wisata, maka pihaknya akan bisa mengelola objek-objek wisata di Kabupaten Probolinggo secara maksimal. Sebab selama ini, dari 40 destinasi wisata, baru lima yang mampu dikelola Disbudpar dan menghasilkan PAD. “Setidaknya nanti destinasi wisata bisa memberikan multiplier effect kepada

masyarakat. Perekonomian masyarakat sekitar bisa terangkat dan kesejahteraannya meningkat,” jelasnya.

Anung menerangkan, selama ini telah terbentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang merasa memiliki objek wisata yang ada di sekitar, dengan harapan objek wisata itu bisa terjaga kebersihan dan keamanannya.

“Destinasi wisata baru harus bisa menyejahterakan masyarakat,” terangnya.

Anung juga menjelaskan, sebuah destinasi wisata harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana (Sarpras), lahan parkir, vila hingga tempat ibadah. Setelah adanya Perda, diharapkan nantinya bisa dilakukan sinergi dengan instansi terkait untuk dibangunkan Sarpras di destinasi wisata.

“Jika Sarpras sudah lengkap dan Pokdarwis sudah terbentuk, maka nantinya bisa dikenakan retribusi yang dapat menyumbang PAD. Jika ada destinasi wisata, maka masyarakat diharapkan lebih sejahtera dari sebelumnya,” pungkasnya. (sip/azt)

Amankan Ribuan Botol Miras di Jalur Pantura PROBOLINGGO (BM) – Sebanyak 2.250 botol Miras (minuman keras) berbagai merk diamankan oleh Sat Shabara Polres Probolinggo, dalam rentang waktu dua bulan ini. Miras tersebut diamankan di jalur Pantura, Probolinggo yang merupakan jalur pengiriman untuk daerah lainnya.

Kasat Shabara Polres Probolinggo, AKP Istono menyebutkan pada Berita Metro (BM), Miras berbagai merek itu hasil operasi tangkap tangan. “Kita amankan setelah mendapat laporan dari warga,” jelasnya.

Istono melanjutkan, dari sekian ribu botol Miras berbagai merk itu, yang paling banyak diamankan yaitu minuman berjenis arak oplosan, yang hendak dikirimkan dengan tujuan sepertu Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi dan daerah timur lainnya.

“Yang lewat jalur Pantura dengan pengirim daerah di Tapal Kuda ini,” kata mantan KRI Satlantas Polres ProbolingPERWAKILAN

go ini.

Seperti diketahui, arak oplosan itu dipasok dari daerah luar Probolinggo sepertiTuban dan Lamongan.“Rata-rata pemasok arak oplosan itu dariTuban dan Lamongan,” beber Istono.

Rata-rata pengedar yang diamankan Polres Probolinggo kebanyakan berusia di atas 40 tahun. “Terus kita lakukan pemantauan terhadap peredaran minuman keras ini. Supaya tidak membludak di Kabupaten Probolinggo,” ungkap Istono.

Miras yang berhasil diamankan tersebut, rencananya bakal dimusnahkan dalam waktu singkat ini. “Sekarang botol-botol Miras itu kita simpan di gudang, nantinya bakal dimusnahkan,” pungkas Istono. (sip/azt) FOTO : BM/SAIFULLAH

ARAK OPLOSAN : Kasat Shabara Polres Probolinggo, AKP Istono ketika menunjukkan Miras berupa arak oplosan.

FOTO : ISTIMEWA

GRATIS : Wajib pajak bisa memeriksaan kesehatan gratis di Samsat Polres Probolinggo.

Periksa Kesehatan Gratis di Samsat PROBOLINGGO (BM) – Puluhan wajib pajak berjubel menjalani pemeriksaan kesehatan gratis di halaman kantor Samsat Polres Probolinggo, Selasa (20./9).

Dalam pengobatan gratis tersebut, peserta wajib pajak dilakukan pengecekan tensi darah, hingga pemeriksaan kolesterol. Bahkan, tak sekedar pemeriksaan medis, pegal linu juga dipastikan hilang karena petugas juga menyediakan layanan pijat gratis.

Bagi semua wajib pajak. Sebelum melakukan pembayaran pajak ke dalam ruangan, meraka terlebih dulu di lakukan pemeriksaan kesehatannya.

Menurut Didik Pardiono, salah satu pembayar pajak, memang sudah seharusnya pelayanan pembayaran pajak tidak berbelit-belit. Selain itu, dirinya sangat merasa nyaman dengan fasilitas yang disediakan pihak Samsat.

Iptu Sugeng Sulistyiono, Kanit Reg Ident Satlantas Polres Probolinggo, mengatakan dengan adanya pemeriksaan kesehatan dan pijat gratis, pembayar pajak mengalami peningkatan dua kali lipat, karena dengan cara ini bisa merangsang masyarakat untuk tertib pajak.

“Ini merupakan suatu terobosan terhadap masyarakat untuk tertib membayar pajak.

Alhamdulillah, dengan adanya kegiatan ini, masyarakat semakin sadar untuk membayar pajak,” ungkapnya.

Diharapkan dengan pelayanan prima ini, warga semakin taat membayar pajak secara rutin dan tertib. (koc/azt)

PANGGILAN Manajemen Berita Metro memerintahkan kepada Yusron Fuadi, selaku Koordinator Biro Probolinggo agar segera menghadap ke kantor pusat Berita Metro di Surabaya.

Terima kasih.

PROBOLINGGO: Saipul. IKLAN/LANGGANAN: 081 336 373 699.

METRO JATIM 15

berita metro www.beritametro.co.id

RABU, 21 SEPTEMBER 2016

Makelar di Sejumlah Proyek Pemerintah Ditangkap Anggota Polres Blitar

kilas

Potong Anggaran Irigasi Rp 100 Juta

Kurir dan Pengedar Sabu 1 Ons, Diringkus

BLITAR (BM) – Anggota Buser Polres Blitar melakukan penangkapan terhadapTony HS. Pria 50 tahun ini memang dikenal makelar di sejumlah proyek pemerintah. Penangkapan terhadap Tony, lantaran dia diduga melakukan pemotongan anggaran proyek irigasi di Desa Tulungrejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, sebesar Rp 100 juta dari total anggaran proyek sebesar Rp 140 juta.

Tertangkapnya Toni tersebut, setelah dia dilaporkan kelompok masyarakat yang menyebutkan proyek irigasi di Desa Tulungrejo bermasalah. Ditambah, kualitas pengerjaannya sangat buruk karena baru selesai dikerjakan beberapa bulan. Proyek irigasi sepanjang 201 meter dan tinggi 1 meter itu, kini kondisinya rusak. Itu akibat pemotongan anggaran yang dilakukanTony, hingga akhirnya proyek dikerjakan asal-asalan.

Usai dilaporkan warga, pelaku yang berasal dari KelurahanTembokrejo Kecamatan Purworejo, Pasuruan ini, langsung menghilang. Baru, pada Minggu (18/9), ia terlihat pulang ke rumahnya di Desa Tulungrejo Kecamatan Gandusari, sehingga ia langsung

ditangkap polisi yang telah lama mencarinya. “Pelaku itu punya banyak rumah di beberapa daerah. Di antaranya, di Blitar (Desa Tulungrejo Kecamatan Gandusari), Trenggalek, Malang, Pasuruan hingga Probolinggo,” kata AKBP Slamet Waluya, Kapolres Blitar, Selasa (20/9).

Dari laporan yang diterima, menurut Slamet, pelaku tak hanya bermasalah di Kabupat-

en Blitar, melainkan sudah lama jadi daftar pencarian orang (DPO), dan jugabeberapa kejaksaan dan polres di jajaran jatim.

Itu juga terkait sepak terjangnya sebagai makelar proyek pemerintah. Modusnya, ia datang ke kelompok masyarakat yang ada di wilayah pedesaan. Mereka lalu ditawari proyek dana hibah dari Pemprov Jatim. Bentuknya, bisa berupa proyek irigasi, atau pen-

tahnya sendiri, katanya juga buat jatah orang provinsi,” imbuh kapolres.

Akhirnya, kelompok masyarakat itu menstranfer ke rekeningnya sesuai dengan permintaan pelaku. Yakni, sebesar Rp 100 juta, dari nilai proyeknya Rp 140 juta pada tahun 2013.

“Karena nilai yang dikerjakan tinggal Rp 40 juta, sehingga kualitas pengerjaan proyek itu buruk. Akhirnya, warga tak terima dan melapor. Kami sudah mengamankan bukti berupa transferan dari bank,” paparnya.

Setelah dilaporkan, kelompok masyarakat pada Februari 2016 lalu, pelaku menghilang. Ia tak pernah datang ke rumahnya.

Kepada petugas, ia mengaku sudah menjalani profesi itu sejak 2010 lalu. Yakni, di beberapa daerah, di antaranya Pasuruan, Probolinggo, Malang, Blitar, dan Trenggalek. Terkait kasus ini, Slamet mengatakan, pelaku akan diancam Pasal 2 dan 3 UU RI No 31 tahun 1999 yang telah diubah UU RI No 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, dengan ancaman 20 tahun penjara.

“Rencananya, kami memanggil juga beberapa pihak yang terkait,” pungkasnya. (son/nov)

gadaan alat-alat kesenian.

Setelah kelompok masyarakat itu tertarik, baru disuruh membuat proposal. Selanjutnya, proposal itu dibawa pelaku ke Pemprov Jatim. “Begitu proyek itu turun atau direalisasikan, seperti di Desa Tulungrejo, pelaku minta jatahnya ke kelompok masyarakat itu. Yakni, minta ditransfer uang ke rekeningnya. Alasannya, selain buat ja-

ISTIMEWA

KREATIF Seniman menyelesaikan kerajinan lukisan yang terbuat dari pelepah pohon pisang disalah satu sentra di Kota Blitar, Selasa (20/9). Lukisan dari pelepah pohon pisang kering yang dijual dengan harga antara Rp50 ribu hingga Rp1,5 juta.

MADIUN (BM) – Anggota Satreskoba Polres Madiun, menangkap dua kurir narkoba jenis sabu dan pil ekstasi. Dari penangkapan itu, polisi mencokok Joko warga Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun. Pria 55 tahun itu diduga kuat sebagai kurir. Juga dicokok Heriyanto, warga Jalan Mangga, Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman, Kota Madiun, sebagai pengedarnya.

Dari keduanya didapatkan sekitar satu ons sabu dan 400 butir pil ekstasi. Sementara itu, Kapolres Madiun Kota AKBP Susatyo Purnomo Condro, Selasa (20/9), mengatakan, penangkapan itu sebelumnya dilakukan penyelidikan lebih dulu oleh Satreskoba Polresta Madiun terhadap Heriyanto. Karena, dari informasi warga, Heriyanto menyimpan sabu. Ternyata benar, saat ditangkap, tersangka memiliki sabu seberat 0,05 gram. “Tim kami lalu melakukan pengintaian terhadap Heriyanto, setelah tersangka keluar dari rumah, petugas menghentikan laju kendaraan tersangka saat melitas di Desa Metesih Gang Damai Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun,” jelas Kapolres.

AKBP Susatyo melanjutkan, dari pengakuan tersangka Heriyanto, sabu itu diperoleh dengan cara membeli dari tersangka Joko. Hasil dari pengintaian, tersangka Joko bisa ditangkap saat turun bus dari Surabaya di pintu Terminal Purbaya Kota Madiun. Kemudian petugas melakukan penggeledahan di rumahnya, hingga menyita 101,84 gram sabu dan 400 pil warna kuning kombinasi biru jenis ekstasi di dua kemasan berbeda dan uang tunai Rp 1.322.000.

“Inilah pengungkapan cukup besar di Kota Madiuni,” imbuh AKBP Susatyo Purnomo Condro.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 114 atau pasal 112 Undang undang narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun sampai 10 tahun penjara. Dihadapan penyidik tersangka Joko mengaku, narkoba diperoleh dari seseorang yang belum dikenal di Terminal Bungurasih Surabaya dengan tujuan diedarkan atau diperjualbelikan di Madiun dan sekitarnya, atas suruhan seoreang napi yang mkendekam di Lapas Kelas I Madiun. (ade/nov)

PAMEKASAN (BM) – Semakin banyaknya pelajar yang masih di bawah umur membawa motor dan mobil di jalan raya atau ke sekolah, membuat angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas semakin tinggi. Anehnya, banyak para orang tua yang membiarkan hal itu, sehingga perlu adanya aturan yang tegas untuk mengaturnya. Seperti yang ditegaskan Bupati Pamekasan Achmad Syafii.

Orang pertama di Kabupaten Pemekasan itu sangat mendukung petisi berisikan akan penjarakan orang tua yang mengizinkan anak di bawah umur mengenda-

rai motor atau mobil secara bebas di jalan raya. Sebab pihaknya me-

Achmad Syafii

nilaimembebaskananakdibawah umur mengendarai kendaraan sendiri, baik di jam sekolah maupun di luar jam sekolah sangat tidak mendidik. Bahkan juga berpeluangmenyebabkankecelakaan lalulintas.

“Kami setuju dengan petisi itu, karena memang tidak mendidik. Bahkan secara psikologis anak tentu sangat berpengaruh dan cenderung mengakibatkan kecelakaan lalu lintas,” kata Achmad Syafii, Selasa (20/9).

Pengendara yang masih berusia di bawah umur terbilang masih labil. Sehingga kecenderungan mereka justru

mengabaikan keselamatan dirinya maupun orang lain saat berkendara. “Ini tentu menjadi inspirasi bagi kita di Pamekasan, Insya Allah kita akan melakukan gerakan ini,” ungkapnya.

Ia menambahkan, selama ini dirinya masih melihat anak-anak sekolah yang masih lengkap dengan seragam sekolah pakai motor, bahkan juga merokok di atas motor. Itu salah satu bentuk perilaku menyimpang akibat terlalu dimanja. Selain itu, pengendara motor atau mobil yang masih dalam status di bawah umur. Jelas sudah melanggar aturan tata tertib lalu lintas.

“Kebanyakan dari mereka mengendarai kendaraan bermotor tanpa surat izin mengemudi (SIM), karena memang belum cukup usia. Dan itu jelas melanggar,” jelasnya.

Dari itu, pihaknya berharap agar regulasi tersebut bisa mengikat sekaligus menumbuhkan kesadaran para orang tua yang menyayangi anak mereka.

Tentunya dengan memperhatikan keselamatan dan masa depan yang lebih baik. “Jadi kami harap bukan justru memanjakan dan mengabaikan keselamatan demi masa depan mereka,” pungkasnya. (bet/nov)

Aktivitas Tambang Liar Marak, Pemkab Tak Bertindak liar itu juga terlihat di Desa Kauman dan di Desa Genukwatu Kecamatan Ngoro, Jombang.

“Dulu saat Ramadan, memang sempat berhenti.Tapi sudah dua bulan ini mereka beroperasi lagi,” kata Tarjion warga yang tinggal tak jauh dari lokasi tambang galian C, kemarin (20/9).

Dijelaskandia,wargasebenarnyamerasaterganggudenganaktivitas pengerukan tanah dan hilir mudiknyakendaraanpengangkut bahangalianCyangmenimbulkan debudanasap.”Kamijugakhawatir,nantisetelahselesaidikeruk,tidak adaperbaikan(reklamasi).Apalagi kami juga tidak tahu apakah pertambangan itu sudah punya izin atau belum. Dugaan kami sih belum, karena dulu pernah ditertibkanpetugas,”imbuhTarjiono.

Meski khawatir dengan dampak dari aktivitas pertambangan galian C di desanya yang ditengarai tidak mengantongi izin tersebut, namun warga memilih diam.

Sebab,untukurusanizinmemang

menjadi domain pemerintah provinsi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, seluruh perizinan pertambangan harus diajukan kepada Pemerintah provinsi.

Sedangkan pemerintah kabupaten/kota, hanya punya kewenangan mengawasi dan menindak sesuai arahan Pemerintah Provinsi. Namun pemerintah kabupaten/kota punya hak

merekomendasi pertambangan sebelum izin dari provinsi turun.

Terpisah, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jombang, Sukar mengaku selama dua bulan terakhir ini tidak pernah menerbitkan rekomendasiuntukpengajuanpenambangan galian C di Jombang.

BahkanSukarmenyatakan,selama 2016 ini pihaknya tidak sekalipun menerima permintaan rekomendasi dari pemerintah provinsi untuk mengeluarkan rekomendasipenambangangalianC.

ILUSTRASI

JOMBANG (BM) – Bicara soal tambang ilegal, seolah tak ada habisnya. Tapi anehnya, masalah yang akan menghancurkan dan menghabiskan lingkungan tersebut, belum membuat pemda yang ketempatan aksi tambang liar itu, sadar dan bertindak tegas. Sebagai contoh di wilayah Kabupaten Jombang. Aktivitas pertambangan bahan galian C di Kota Santri itu, kini kembali marak.

Aktivitas pertambangan bahan galian C itu di antaranya terlihat di Kecamatan Ngoro. Di sana terdapat sedikitnya tiga lokasi aktivitas tambang bahan galian C. Pada tiga lokasi berbeda, tampak puluhan kendaraan dump truk pengangkut hasil tambang hilir mudik keluar masuk lokasi pertambangan, meninggalkan debu dan asap bagi warga sekitar.

Di lokasi pertambangan, tampak alat berat bego membuat kubangan-kubangan raksasa. Aktivitas pertambangan

“Belum pernah. Mekanisme penerbitanrekomendasiitusetelahada permintaan dari pemerintah provinsi.Nahselamainibelumada permintaanitu,”ungkapSukar.

Kendati demikian, terkait legalitas sejumlah lokasi pertambangan bahan galian C yang saat ini aktif, Sukar menyebut sebagian dari mereka legal. “Itu galian lama. Ada 7 pengusaha yang saat ini memiliki izin penambangan di Jombang,” katanya Menurut Sukar, pengawasan terhadap operasi para penambang di lapangan merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Pihaknya hanya berwenang pada pengawasan ketaatan pengusaha atas dokumen kesanggupan yang ditandatangani pengusaha pada saat pengajuan perizinan.”Namun demikian, kami telah melayangkan peringatan melalui surat resmi kepada mereka, agar tetap mentaati dokumen yang telah mereka tandatangani,” jelas Sukar. (son/nov)

ISTIMEWA

Bupati Dukung Petisi yang Penjarakan Orang Tua

NEKAT: Dua terdakwa yang menjual obat bius saat menjalani persidangan di PN Kediri.

Dua Penjual Obat Bius Ilegal Disidang KEDIRI (BM) – Dua terdakwa yang nekat menjual obat bius milik RSUD Gambiran Kota Kediri, menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) Kota Kediri. Dua terdakwa itu adalah oknum karyawan kontrak di RSUD tersebut. Mereka adalah Rendi (25), staf bagian depo obat dan Dagang Wahyudi (27), staf bagian instalansi forensik.

Sidang berlangsung di Ruang Tirta dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Saksi yang dihadirkan adalah Sulistyono, anggota Polres Kediri Kota. Saksi dimintai keterangan dalam kapasitas sebagai petugas yang telah melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa. Dalam keterangannya, saksi mengaku, melakukan upaya penangkapan terhadap terdakwa, berdasarkan laporan dari pihak RSUD Gambiran.

Perkara tersebut perihal hilangnya sejumlah obat diasepam, atau jenis psikotropika yang dimiliki RSUD. Obat tersebut, ternyata diperjual-belikan terdakwa, tanpa ada izin. “Lebih tepatnya menjual obat diasepam, obat yang masuk dalam kategori psikotropika. Obat ini tidak bisa dijual bebas tanpa izin,” ujar Jaksa Penuntut Umum (JPU) Mundiah, Selasa (20/9).

Sebagaimana diketahui, kasus pencurian obat anastesi milik RSUD Gambiran itu terbongkar setelah petugas dari Polres Kediri Kota mendapati seorang laki-laki dalam kondisi mabuk berat di tepi jalan. Saat diinterogasi, laki-laki tersebut mengaku, baru saja mengkonsumsi narkoba jenis pil dobel L yang dibeli dari salah satu toko obat. Berbekal informasi itu, petugas kemudian menindaklanjutinya dengan mendatangi toko yang disebut. Petugas kemudian melakukan penggeledahan. Ternyata, dari toko itu, petugas mendapati sejumlah obat yang biasa diperuntukkan bagi bedah anastesi. Khawatir obat anastesi itu dipergunakan untuk kepentingan malapraktek, kemudian petugas melakukan penyitaan. Polisi lalu mendalami dan ternyata berasal dari rumah sakit milik Pemkot Kediri.

Akhirnya, dua pelaku itu berhasil diamankan. (bet/nov)

Keelokan Taman Pendidikan Mangrove di Desa Labuhan Kecamatan Sepulu Bangkalan

Belum Dapat Dibuka untuk Umum karena Masih Proses Penambahan Fasilitas Tak banyak yang tahu jika Bangkalan Madura mempunyai pula wisata mangrove seperti di Surabaya. Bahkan, keasrian dan keindahan wisata yang diberi nama Taman Pendidikan Mangrove di Bangkalan tersebut, banyak membuat sejumlah pengunjung yang datang kagum. Selain rimbunan mangrove, beberapa jenis burung terlihat sesekali singgah di wisata tersebut.

SURYA ONLINE HANYA saja,Taman Pendidikan Mangrove di pesisir Desa Labuhan Kecamatan Sepulu, belum dapat dinikmati pengunjung umum. Hanya masih sebatas pelajar dan mahasiswa.

Maklum, hal itu karena masih ada penambahan sejumlah fasilitas. Meski demikan, secara umum wisata mangrove itu

dapat dilalui dengan mudah.

Terlebih pengelola menyediakan geladak sepanjang 400 meter yang membelah rerimbunan mangrove.

Sehingga pengunjung yang datang mampu melihat dengan dekat setiap lekuk dahan dan aneka bentuk daun tanaman mangrove. Pemandangan di

mangrove semakin indah tatkala beberapa burung-burung migran terbang rendah. Nah di kesempatan itu, sebanyak 42 wartawan media cetak, televisi, online, dan radio se-Jawa Timur mendapatkan kesempatan melihat dari dekat pesona Taman Pendidikan Mangrove itu dalam acara Lokakarya Media bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Jawa Bali dan Nusa Tenggara (KKKS Jabanusa) Periode III, Selasa (20/9).

Pendamping Taman Mangrove, Muslimin menggungkapkan pesona Taman Mangrove seluas 17 hektare itu telah menyeruak di telinga ma-

syarakat Bangkalan hingga luar Madura. Namun, hingga kini, belum terbuka untuk pengunjung umum karena masih ada sejumlah penambahan fasilitas.

“Seperti pendirian tower setinggi 10 meter untuk pemantau burung-burung migran,” ungkap mantan TKI Malaysia yang kini memilih bergabung bersama Kelompok Tani (Poktan) Cemara Sejahtera, poktan binaan Pertamina Hulu Energy West Madura Offshore (PHE WMO) itu.

Ia menjelaskan, hingga saat ini pihaknya hanya bisa melayani kunjungan mahasiswa untuk kepentingan kegiatan penelitian atau pun penanaman mangrove.”Minggu depan ada 170 mahasiswa dari Surabaya yang mau berkunjung. Untuk masya-

rakat umum, belum bisa karena secara keseluruhan belum siap,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa Ali Mahsyar mengemukakan, kunjungan bersama para insan pers tersebut sebagai upaya sosialisasi kepada masyarakat bahwa mangrove sangat bermanfaat bagi warga di wilayah pesisir.

“Diharapkan bisa dijadikan contah masyarakat pesisir lainnya agar menjaga dan melestarikan mangrove. Karena mampu menjaga garis pantai dari proses erosi atau abrasi, menjadi kawasan penyangga proses intrusi air laut ke darat, dan sebagai filter air asin menjadi tawar,” pungkasnya.

Dalam acara tersebut, tak ke-

tinggalan para wartawan juga melakukana aksi penanaman 50 bibit mangrove di area adopsi mangrove. Area tersebut hanya berjarak 50 meter dari lokasi tower. Tujuannya, agar tanaman mangrove di lokasi wisata tersebut semakin banyak hingga

mampu menopang abrasi laut.

“Dengan banyaknya mangrove maka semakin baik pula kondisi di pesisir utamanya menjaga garis pantai agar tak semakin erosi dan lingkungan tetap terjaga keasriannya,” pungkas Ali Mahsyar. (nov)

ISTIMEWA

BERBENAH: Taman Pendidikan Mangrove di pesisir Desa Labuhan Kecamatan Sepulu Bangkalan Madura, yang kini terus menambahi fasilitas untuk segera dibuka untuk umum.

www.beritametro.co.id

RABU, 21 SEPTEMBER 2016

Penyidik Kejaksaan Mulai Sentuh Kepala DP3

DELTA SINGKAT

Terkait Dugaan Penyelewengan Proyek APBN 2015 Rp 18 M

SIDOARJO (BM) –Peny­ idikan kasus dugaan korupsi terkait pengerjaan proyek penunjukkan langsung (PL) di bawah Rp 200 juta dari nilai total Rp 18 miliar di lingkungan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan (DP3) Kabupaten Sidoarjo, memasuki babak baru.

Kalau sebelumnya penyi­ dikan dilakukan terhadap se­ jumlah rekanan dan pegawai DP3 Kabupaten Sidoarjo, kini tim penyidik kejaksaan mulai menyentuh Kepala DP3 Anik Puji Astutik. Dia diperiksa terkait dugaan penyelewen­ gan proyek Rp 18 miliar di instansinya.

Kasi Pidsus Kejari Sidoar­ jo, Adi Harsanto mengatakan, pihaknya telah memanggil sejumlah saksi terkait kasus pemecahan proyek APBN

tahun 2015 senilai Rp 18 mil­ iar itu. Pemanggilan saksi tersebut untuk memintai ket­ erangan terhadap dugaan kejanggalan proyek. “Saksisaksi yang kita panggil un­ tuk memperkuat alat bukti,” tandasnya kepada wartawan, Selasa (20/9).

Di antara rekanan yang dipanggil dan dimintai ket­ eragannya penyidikkejaksaan adalah CV Viva Tunggal yang belakangan diketahui mem­ injamkan ‘bendera’ kepada rekanan lain yang mendapat jatah proyek PL di DP3 yang bermasalah itu.

Adi Harsanto menambah­ kan, dari data ada 63 rekanan yang kebagian proyek yang berakhir dan selesai peker­ jaannya akhir 2015 itu. Ang­ garan Rp 18 miliar itu dibagi di antaranya untuk untuk

FOTO: BM/MUCHLIS

Adi Harsanto

Pembangunan Rumah dan Pompa (BOR) senilai Rp 2.139.680.000, Pengemban­ gan Jaringan Irigasi senilai Rp 4.221.200.000, Pemban­ gunan/Rehab Jaringan Iriga­

si Tersier ( Jitut) senilai Rp 4.221.200.000, Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 1.688.480.000, Pemban­ gunan Rumah dan Pompa

(Air Permukaan) senilai Rp 3.770.000.000 dan Pembangu­ nan jaringan irigasi tersier 17 lokasi senilai Rp 3.309.529.250.

Proyek tersebut dikerjakan dengan nilai di bawah Rp 200 juta setiap proyeknya. Art­ inya, ada dugaan dilakukan pemecahan anggaran Rp 18 miliar yang kemudian dibagibagikan kepada sejumlah re­ kanan untuk pengerjaannya.

Selain Kepala DP3, pemeriksaan nantinya juga akan dilakukan Pejabat Pem­ buat Komitmen (PPK), pani­ tia lelang dan pembagian jatah proyek serta para tim teknis yang terlibat dalam pembagian proyek itu. Fokus pemeriksan juga dilakukan terhadap kabar yang menye­ butkan adanya kompensasi 10 sampai 15 persen untuk sejumlah pejabat. (cls/udi)

Tak Kooperatif, Sugeng Mujiadi Terancam Hukuman Berat Gugatan Tiga Mantan Direksi PDAM Digelar Besok

FOTO: BM/MUCHLIS

MENUNGGU SIDANG: Terdakwa Sugeng Mujiadi saat menunggu sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) beberapa waktu lalu.

tidak mengembalikan uang kerugian negara. “Minimal bisa hingga tujuh tahun ancamannya,” terangnya.

Sementara itu, gugatan tiga man­ tan Direksi PDAM Delta Tirta Sidoar­ jo, yakni Aries Ardiansyah (mantan Direktur Administrasi Keuangan), Bimo Ariesdiyanto (mantan Direk­ tur Pelayanan) dan Iwan Prasetya (mantan Direktur Operasional dan Teknik) mulai digelar Kamis (29/9) besok.

Sidang gugatan itu digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jawa Timur di Jalan Juan­ da, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Ketiga mantan direksi PDAM di erah kepemimpinan Sug­ eng Mujiadi itu, mengguggat Bupati Sidoarjo setelah merasa diberhenti­ kan secara sepihak pada tanggal 29 Juni 2016 lalu.

Ketua Tim Penasehat Hukum ketiga mantan Direksi PDAM Delta Tirta, Achmad Affandi mengatakan, gugatan tersebut berawal dari surat pemberhentian tiga direksi dan pengangkatan tiga direksi pejabat sementara (pjs) di PDAM Sidoarjo.

Menurutnya, pemecatan tiga di­ reksi ini cacat hukum dan tidak sah.

Karenanya, pengangkatan pejabat sementara itu juga harus batal demi hukum. (cls/udi)

program jangka pendek yang saat ini tengah dipersiapkan di antaranya pendirian TK ung­ gulan dan apotek prorakyat yang rencananya dalam waktu dekat akan dibangun di daerah Tulangan, Kabupaten Sidoarjo.

“Pembuatan apotek mus­ limat ini, merupakan ide dari kader muslimat di bawah. Ka­ rena potensinya yang memang cukup besar, sekaligus untuk membantu warga muslimat di bidang kesehatan,” jelas Ainun.

Selain mendirikan apotek, sebelumnya PC Muslimat juga berencana mendirikan sekolah TK unggulan. Melalui dua progam jangka pendek itu, PC Muslimat kabupaten Sidoar­ jo berkeinginan menyentuh langsung masyarakat bawah sekaligus ingin memberdaya­ kan masyarakat. “Ini yang kita siapkan secepatnya. Kita sudah mencari lahan yang strategis untuk pendirian TK unggulan ini,” ungkap Ainun Jariyah.

Saat ini PC Muslimat Kabu­ paten Sidoarjo sudah memiliki 243 TK/RA di seluruh wilayah Sidoarjo. Pendirian TK ung­ gulan ini dipastikan tidak akan menggangu TK RA yang ada.

“Dengan TK unggulan ini tidak serta merta mengganggu ke­ beradaan TK di bawah naungan muslimat yang lain. Malah ke depannya akan dibuat sinergi,” ujar wanita yang juga politisi anggota FPKB DPRD Kabu­ paten Sidoarjo itu. (cls/udi)

Sofiyah Munir Jadi Ketua Iwapi Sidoarjo

SIDOARJO (BM)- Dewan Pen­ gurus Cabang Ikatan Wanita Pen­ gusaha Indonesia (DPC Iwapi) Kabupaten Sidoarjo masa bhakti 2016 – 2021 resmi dikukuhkan.

Pengukuhan dilakukan Wakil Bupati (Wabup) H. Nur Ahmad Syaifuddin SH mewakili Bupati Sidoarjo di Pen­ dopo Delta Wibawa, Selasa (20/9).

Dalam pengukuhan itu, Hj. Sofiyah Munir ST ditetapkan sebagai Ketua DPC Iwapi Kabupaten Sidoarjo.

Bersamaan pengukuhan itu, juga dilakukan pelantikan Hj. Hardiyah Santy SE,MM sebagai Ketua DPC Iwapi Kota Mojokerto periode 2016-2021 dan pengurus DPC Iwapi Kota Mojokerto lain­ nya. Pelantikan DPC Iwapi Kota Mojokerto dilakukan Ketua DPD Iwapi Propinsi Jawa Timur Hj. Susmiati Rahmawati. Hadir pada kesempatan itu di antaranya Ketua

FOTO: BM/MUCHLIS

PENGURUS BARU: Wakil Bupati H Nur Ahmad Syaifuddin member ucapan selamat kepada pengurus DPC Iwapi Kabupaten Sidoarjo yang baru dikukuhkan. Pengukuhan dilakukan di Pendopo Delta Wibawa, Selasa (20/9).

SIDOARJO (BM) – M Ali (40), tersangka pengedar sabu diringkus tim Reserse Kriminal (Reskrim) Ke­ polisian Sektor (Polsek) Krian. Duda beranak dua asal Bangkalan, Madura yang tinggal di tempat kos Dusun Gresikan, Kelurahan Krian, Kecamatan Krian, Kabu­ paten Sidoarjo itu, ditangkap saat dipergoki melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu.

Kepala Unit (Kanit) Reskrim Polsek Krian, AKP Aspul Bakti mengatakan, pengnakapan itu berawal dari informasi masyarakat tentang keberadaan pelaku yang merupakan salah satu bandar sabu di wilayah Krian. “Informasi itu langsung ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan yang kemudian dilakukan penangkapan,” jelas AKP Aspul Bakti.

Sesaat sebelum dilakukan penangkapan, polisikem­ bali mendapat informasi yang menyebutkan tersangka hendak melakukan transaksi di depan Toko Prima Sport Jalan Sunandar Priyosudarmo di Kelurahan Krian. ”Tanpa membuang waktu lagi, kita langsung atur strategi untuk melakukan penyergapan. Dalam penangkapan, polisi juga berhasil mengamankan barang buktinya,” lanjutnya.

Barang bukti yang diamankan dari tersangka di antaranya berupa dua poket sabu-sabu seberat 0,6 gram yang disimpan dalam bungkus rokok saku dis aku celana tersangka sertasebuah handphone. Tersangka mengaku mendapatkan barang itu dari rekannya ber­ inisial S asal Keputran Surabaya yang saat ini masih dalam pengejaran. (cls/udi)

ULAR RAKSASA Ular piton berukuran besar ditemukan warga di daerah Krian, Kabupaten Sidoarjo. Keberadaan ular seukuran paha orang dewasa itu mengundang perhatian banyak warga. Sebulan sebelumnya, warga juga pernah menangkap ular sejenis itu dengan ukuran lebih kecil, namun ular itu belakangan lepas dari kandangnya.

Perempuan Pelaku Curanmor Ditangkap di Tempat Kos

Muslimat Siapkan Apotek Prorakyat SIDOARJO (BM) - PC Mus­ limat NU Kabupaten Sidoarjo terus melakukan bermacam inovasi, reformasi, dan pena­ taan organisasinya. Setelah melakukan konsolidasi inter­ nal dan menyiapkan program jangka pendek hingga menen­ gah, mereka kini menyiapkan program unggulan jangka pendek.

Pimpinan PN Muslimat NU Kabupaten Sidoarjo, Hj Ainun Jariyah mengatakan,

Pengedar Sabu Diringkus saat Transaksi

FOTO: BM/SILVIA BM

SIDOARJO (BM) –Terdakwa Sugeng Mujiadi, mantan Direktur Utama (Dirut) PDAM Delta Tirta, terancam hukuman berat jika dalam persidangan tak mau kooperatif dan tidak mengembalikan kerugian negara sekitar Rp 2,8 miliar.

Hingga saat ini, salah satu ter­ dakwa yang terjerat dalam kasus dugaan korupsi lelang pengadaan pipanisasi 10 ribu sambungan ru­ mah (SR) di lingkungan PDAM Delta Tirta itu tetap menolak mengakui perbuatannya.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sidoarjo M Sunarto mengatakan, terdakwa Sugeng Mujiadi memang tidak mengakui terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan dalam kasus lelang pipanisasi itu. Padahal, semua bukti serta audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pem­ bangunan (BPKP) telah menyatakan adanya kerugian negara sekitar Rp 2,8 miliar. Dia mengungkapkan, jika tidak ada itikad baik dari Sugeng un­ tuk bekerjasama mengungkap kasus tersebut serta mengembalikan kerugian negara maka terdakwa terancam mendapatkan tuntutan hukuman berat. Sesuai dengan at­ ensi dari Kejaksaan Agung, kata dia, pelaku tindak pidana korupsi akan mendapatkan ancaman berat jika

FOTO: BM/MUCHLIS

PENGEDAR SABU: Tersangka pengedar sabu dengan diapit dua petugas Polsek Krian saat dibawa ke ruang pemeriksaan.

FOTO: BM/MUCHLIS

Hj Ainun Jariyah

Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Sidoarjo Dr. Iva Sudewi, SH,M.Hum serta Kasdim 0816 Sidoarjo Mayor Inf. Condro Edi Wibowo dan Ketua TP-PKK Kabupaten Sidoarjo Hj. Anik Saiful Ilah.

Wakil Bupati H. Nur Ahmad Syaifuddin mengatakan, Pemerin­ tah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo mendukung keberadaan Iwapi.

Dukungan itu terlihat dari berbagai kerjasama yang telah dilakukan.

Dikatakan pula, Iwapi adalah mitra strategis pemerintah dalam pelak­ sanaan pembangunan.

Sementara itu, Ketua DPD Iwapi Propinsi Jawa Timur Hj. Susmiati Rahmawati mengatakan, Iwapi adalah wadah berkumpul dan berkarya bagi para wanita pengu­ saha. Keberadaannya diharapkan dapat memberi sumbangsih bagi pembangunan daerah. (cls/udi)

SIDOARJO (BM)- Khosiah (26), warga Dusun Kem­ landingan, Desa Wedoro, Kecamatan Pandaan, Kabu­ paten Pasuruan ditangkap anggota Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Krembung. Tersangka ditangkap saat berada di kamar kosnya di daerah Pacet, Mojok­ erto. Penangkapan terhadap perempuan itu, dilakukan setelah sebelumnya dilaporkan melarikan motor milik Nur Lailatul Fitri, pelajar SMK Islam asal Desa Kedung­ sumur, Kecamatan Krembung pada 3 Agustus 2016 lalu.

Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Krembung, AKP Saadun menjelaskan, modus operandi yang dilakukan tersangka dengan cara membawa kabur motor yang terparkir di depan toko atau rumah. “Seperti yang di­ lakukan terhadap korban, motor sedang diparkir depan toko di kawasan Krembung dan kebetulan kuncinya tertinggal, dengan kondisi menggantung di motor,“ katanya, Selasa (20/9).

Sementara itu, Polsek Prambon juga meringkus pelaku curanmor. Korban merupakan teman sekan­ tor pelaku. Muhammad Mahari Fitri Yuni Ariwibowo (30), sebelumnya dilaporkan mencuri dan membawa kabur motor teman kerjanya sendiri. “Saat itu, pelaku mengambil motor korban yang kuncinya tertinggal di motor,” ujar Kanitreskrim Polsek Prambon, Iptu Har­ tono seraya menambahkan, perbuatan pelaku sempat dipergoki teman kantornya yang lain. (an/cls/udi)

FOTO: BM/MUCHLIS

MENUTUP WAJAH: Tersangka curanmoryang diringkus petugas Polsek Krembung nampak menutup wajah menggunakan kedua tangannya saat diambil gambarnya.