Berita Metro 21 September 2016 by Harian Berita Metro

HARIAN PAGI TERBIT 16 HALAMAN

Iklan/ Langganan:

RP 3.500,-

5318686

www.beritametro.co.id

RABU, 21 SEPTEMBER 2016

Jelang Pilgub DKI 2017

I INDEKS

PDI-P Usung Ahok, Warga Surabaya Syukuran DPR Desak KPI Awasi Siaran Pilkada BACA HALAMAN

FOTO: BM/ISTIMEWA

KONTRAK: Petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat menandatangani kontrak kesediaan untuk diusung sebagai calon gubernur dalam ajang Pilgub DKI 2017.

JAKARTA (BM) – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) Perjuangan, Megawati akhirnya memutuskan, mengusung pasangan

petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat untuk maju dalam Pilkada DKI yang akan berlangsung Februari 2017. Keputusan

itu diambil, setelah mengadakan rapat dengan sejumlah pimpinan PDIP di Baca: Galang... Hal. 7

Kejari Usut Kasus Korupsi PD Pasar Surya Bendungan Tugu Ditarget Tuntas 2018 BACA HALAMAN

Amankan Ribuan Botol Miras di Jalur Pantura BACA HALAMAN

SURABAYA (BM) – Kasus dugaan korupsi Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya yang melibatkan sejumlah oknum Kepala Pasar, kini mulai diusut pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya. Sumber internal Kejari Surabaya menyampaikan, pengusutan telah dilakukan, namun masih sebatas pengumpulan data.

Baca: Panggil... Hal. 7

FOTO: BM/ISTIMEWA

DICOPOT: Rapat Paripurna DPD akhirnya memutuskan pemberhentian Irman Gusman sebagai Ketua DPD, setelah kasus tangkap tangan oleh KPK, dengan bukti uang Rp 100 Juta.

RILIS NARKOBA: Kepala BNN Budi Waseso menunjukkan tersangka kasus narkoba, beserta barang bukti sabu di Gedung BNN, Jakarta, Selasa (20/9). BNN berhasil menggagalkan penyelundupan sabu dengan modus menyimpan di dalam buah pisang.

Ditahan KPK, Irman Gusman Dicopot Tak Kooperatif, Sugeng Mujiadi Terancam Hukuman Berat BACA HALAMAN

JAKARTA (BM) – Meski berjalan alot, dipenuhi interupsi sejumlah anggota, rapat paripurna DPD akhirnya membuat keputusan, mencopot Irman Gusman dari jabatannya sebagai Ketua DPD. Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad di ujung paripurna menegaskan bahwa keputusan Badan Kehormatan (BK) DPD soal pemberhentian Irman sudah ﬁnal dan mengikat. Baca: Debat... Hal. 7

BNN Amankan 26,4 Kilogram Sabu JAKARTA (BM) - Badan Narkotika Nasional (BNN) kembali menggagalkan 2 transaksi narkotika jaringan internasional di dua lokasi berbeda di Indonesia. Dari kedua penangkapan tersebut BNN mengamankan 3 tersangka, beserta barang bukti berupa 26,4 kilogram sabu. Penangkapan pertama terjadi pada 10 September lalu di sebuah gudang penyimpanan di Jl Pademangan VI, Pademangan, Jakarta Utara. Dari penangkapan ini, BNN mengamankan barang bukti sabu seberat 10,4 kilogram.

“Kasus ini berawal dari hasil pengembangan 30 kg sabu yang diungkap pada 4 Agustus 2016 lalu oleh BNN. Dari penyelidikan yang dilakukan, petugas mendapatkan informasi adanya jaringan yang menyelundupkan sabu dari Malaysia melalui Entikong-SingkawangPontianak hingga ke Jakarta,” ujar Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso dalam jumpa pers di Kantor BNN, Cawang, Jaktim, Selasa (20/9/2016). BNN juga mengamankan 3 pelaku, yakni SC (39) bertugas sebagai pengendali, TT (43) bertugas sebagai penjaga gudang, dan

BM (33) yang bertugas sebagai kurir. Ketiga tersangka ini, menurut Buwas, diduga kuat berperan sebagai penyelundup sekaligus sebagai penyimpan. “Sementara untuk modusnya, untuk mengelabui aparat tersangka memasukkan sabu tersebut kedalam dua buah keranjang rotan clan disembunyikan bersama dengan buah pisang asal Singkawang. Sabu dibawa dari Malaysia melalui Entikong. Kemudian barang tersebut akan dibawa menggunakan Baca: Terancam... Hal. 7

Semua Pejabat Polisi Diintai Propam

Diduga Memeras, Dir Narkoba Polda Ditangkap Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian memerintahkan kepada Propam Polri untuk menggelar operasi tertutup dalam rangka mengawasi direktorat narkoba. Instruksi tersebut telah membuahkan hasil, dengan adanya tindakan Propam Polri, yang relah mengamankan dan memeriksa Direktur Narkoba Polda Bali, Kombes Franky H Prapat terkait kasus pemerasan.

Sri Mulyani Minta Tolak Gugatan Tax Amnesty

Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian memberikan apresiasi atas kinerja Propam tersebut. Tito mengatakan, Mabes Polri belum menerima detail pengungkapan kasus pemerasan tersebut. “Kalau memang benar, ini saya apresiasi kepada Paminal Propam. Mereka berarti sudah menjalankan

Demi kepentingan bangsa.. Diduga Memeras, Dir Narkoba Polda Ditangkap Yang lain, tunggu giliran..

perintah saya,” ujar Tito usai menghadiri peresmian Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Ir. Said Sukanto, Jakarta, Selasa (20/9/2016). Menurut Tito, Presiden Joko Widodo menginstruksikan Polri untuk perang terhadap narkotika. Instruksi itu, kata Tito, sudah disampaikan ke seluruh jajarannya.

Perang terhadap narkotika, kata Tito, dalam bentuk meningkatkan kinerja direktorat maupun satuan narkoba di kantor kepolisan seluruh Indonesia serta di tingkat Mabes Polri. “Perintah saya dalam beberapa rapat terakhir adalah perang terhadap narkoba. Caranya adalah semua direktorat narkoba dan Mabes Polri harus menunjukkan hasil,” kata Tito. Menurut Tito, Mabes Polri akan melakukan evaluasi terhadap kinerja direktorat narkoba di seluruh Indonesia bulan depan. Pimpinan direktorat maupun satuBaca: Semua... Hal. 7

PRAKIRAAN CUACA

FOTO: BM/ISTIMEWA

APRESIASI: Kapolri Tito Karnavian usai menghadiri peresmian Faskes RS Bhayangkara di Jakarta, Selasa (20/9). Tito mengapresiasi Divisi Propam yang telah mengamankan Dir Narkoba Polda Bali, Kombes Franky H terkait kasus pemerasan.

SPIRIT

SURABAYA

JAKARTA

DENPASAR

YOGYAKARTA

BERAWAN Suhu 27 - 32°C

HUJAN LEBAT Suhu 25 - 29°C

CERAH BERAWAN Suhu 24 - 33°C

HUJAN RINGAN Suhu 24 - 32 °C

SeƟap orang di dunia ini adalah seorang tamu, dan uangnya adalah pinjaman. Tamu itu pasƟlah akan pergi, cepat atau lambat, dan pinjaman itu haruslah dikembalikan. - Ibnu Mas’ud -

2 POLHUKAM

berita metro www.beritametro.co.id

RABU, 21 SEPTEMBER 2016

DPR Desak KPI Awasi Siaran Pilkada Komisi I DPR Evita Nursanti dalam Rapat Kerja Komisi I DPR dengan KPI Pusat di Ruang Rapat Komisi I DPR, Jakarta, Selasa. Evita meminta KPI Pusat berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mengawasi siaran tentang pilkada. Politikus PDIP itu mengatakan bahwa KPI harus menunjukkan netralitasnya dalam pilkada.”KPI periode lalu ompong dalam mengawasi isi siaran dalam Pilpres dan Pileg lalu,

kami tidak ingin itu terjadi khususnya di Pilkada 2017,” ujarnya. Dia meminta KPI bersikap keras bila ada industri penyiaran yang tidak adil dalam menampilkan isi siaran mengenai pilkada. Anggota Komisi I DPR Arwani Thomafi menilai KPI harus memastikan lembaga penyiaran netral dalam menayangkan siaran mengenai tahapan pilkada dan pemilu mengingat banyak lembaga penyiaran yang dikuasai pemilik modal yang aktif dalam politik.

“Bagaimana KPI mengelola penyiaran bebas kepentingan politik dan kekuasaan sehingga itu tugas penting KPI,” katanya.Sementara anggota Komisi I DPR dari Fraksi Demokrat Syarif Hasan meminta KPI periode 2016-2019 membuat program khusus untuk memantau siaran mengenai pilkada. “Jangan sampai ada industri penyiaran televisi dan radio gunakan kesempatan untuk kepentingannya sendiri,” ujarnya.(nas/dra)

ISTIMEWA

JAKARTA(BM)-Terkait mulai tahun depan mulai maraknya tahapan pilkada dan dilanjutkan dengan pilpres, Komisi I DPR meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat mengawasi ketat siaran tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2017 untuk memastikan netralitas industri penyiaran. “Kita akan menghadapi pilkada serentak 2017 dan itu ujian bagi KPI Pusat dengan komisoner baru apakah mampu menjalankan tugasnya,” kata anggota

Evita Nursanti

alutsista

Panglima TNI: Senjata Terbaik Masih Buatan Dalam Negeri SURABAYA(BM) - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menegaskan bahwa senjata ringan untuk prajurit hingga jenderal yang terbaik adalah buatan dalam negeri yakni PT Pindad. “Tembak saya ini adalah alutsista (alat utama sistem persenjataan) buatan Pindad, jadi bukan saya yang bagus, tapi senjatanya yang memang bagus,” ujarnya di Surabaya, kemarin. Dia mengatakan hal itu didampingi Dankormar Mayjen TNI (Mar) RM Trusono dalam lomba menembak pistol eksekutif di Lapangan Tembak Lettu Anumerta FX Soepramono Bhumi Marinir Karangpilang, Surabaya. “Lomba tembak di TNI itu tradisi,” katanya tentang lomba menembak yang diikuti sekitar 200 prajurit TNI dan Perwira Tinggi TNI dalam rangkaian acara menyemarakkan HUT ke-71 TNI itu. Menurutnya, tradisi lomba tembak itu berawal dari lomba perorangan, lalu lomba tingkat satuan, angkatan, hingga antarangkatan.”Tujuannya ada tim pencari bakat. Kalau ada yang juara atau berbakat akan diambil untuk dilatih khusus guna menghadapi lomba tembak skala internasional,” katanya. Hal itu, katanya, akan menjadikan “performance” TNI di dunia semakin baik, bahkan beberapa kali diantaranya mampu menjadi juara dunia.”Kalau saya ikut lomba, karena saya ingin memotivasi prajurit. Kalau jenderal bisa mendapat nilai 8 ke atas, tentu prajurit akan malu,” jelasnya. (nur/dra)

jukan negara. “Jadi bela negara bukan berarti harus bawa senapan dan pistol untuk berperang. Itu malah akan menciderai harkat dan martabat bangsa,” kata Ryamizard, kemarin. Ditegaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti), Muhammad Nasir, terkait masuknya pendidikan bela negara dalam kurikulum pendidikan nasional. “Kurikulumnya sudah mulai berjalan khususnya di tingkat sekolah dasar (SD). Setiap senin siswa SD mengikuti upacara

bendera, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menghormati Merah-Putih yang dikibarkan. Langkah ini untuk membangkitkan rasa cinta tanah air serta semangat bela negara,” katanya. Menhan menegaskan, dirinya akan berkunjung ke setiap provinsi untuk memberikan pengarahan dan pendidikan tentang bela negara kepada masyarakat, hingga menjangkau seluruh komponen masyarakat termasuk yang terkecil seperti rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW). “Jika warga di tingkat RT/RW

sudah mengerti tentang konsep dan pendidikan bela negara maka bisa dipastikan tidak ada gangguan terhadap Negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) dan Indonesia akan menjadi negara yang kuat di dunia,”jelasnya. Dia menyebutkan, para guru dan dokter yang bertugas bertahun-tahun di wilayah terpencil dan daerah perbatasan tanpa menerima gaji selama beberapa bulan, juga bisa dikategorikan membela bangsa dan negara. “Jika bukan karena membela bangsa dan negara, terutama

ISTIMEWA

JAKARTA(BM)- Bela negara tidak hanya dengan berperang atau memberantas aksi-aksi yang merongrong kewibawaan bangsa dan Negara, tetapi dapat juga dibuktikan dengan kepedulian masing-masing warga untuk membela harkat dan martabat negara. Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menegaskan, kemampuan bela negara setiap warga bukan harus menggunakan pistol atau senapan untuk berperang tetapi memiliki intelektualitas yang tinggi dalam membangun dan mema-

KOMISI XI UJI CALON ANGGOTA BPK Calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Abdul Latief saat menyimak pertanyaan anggota Komisi XI DPR dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin. Komisi IX melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 24 calon anggota BPK untuk dipilih satu anggota BPK VI yang mengawasi keuangan pemerintah daerah.

mengajarkan anak-anak serta menjamin kesehatan warga di wilayah terpencil maupun kawasan perbatasan, maka tentu mereka akan memilih mengabdi di tempat yang mudah dijangkau dan terjamin akses sosialnya,” katanya. Jadi menurut mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) tersebut, mengorbankan diri dan kepentingan pribadi untuk mencerdaskan bangsa melalui pendidikan atau menjamin kesehatan masyarakat juga merupakan bagian dari bela negara.Secara umum kesadaran bela negara masyarakat saat ini belum terlalu tinggi. Kesadaran bela negara masyarakat berada di level menengah. karena itu harus terus digenjot,” ujarnya. Hingga saat ini ancaman terbesar yang harus bisa ditanggulangi Indonesia saat ini bukan berasal dari militer negara lain, melainkan justru datang dari masalah yang sifatnya non militer.Hingga saat ini pemerintah belum mendeteksi adanya ancaman militer yang berpotensi mengganggu kedaulatan negara. ?Masalah terorisme dan radikalisme justru merupakan ancaman nyata. Ancaman seluruh dunia. Begitu pun separatis dan pemberontakan. Meski angkanya kecil, potensinya ada. Di setiap negara pasti ada,” kata dia. Ancaman nyata lainnya bagi Indonesia yakni bencana alam. Berkaca dari letak geografis, persoalan itu merupakan ancaman yang terus mengintai Indonesia, disamping pelanggaran perbatasan, perompakan, perdagangan manusia, pencurian ikan, dan illegal logging masih harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. (nas/dra)

Demokrasi Tertutup Marakkan Tumbuhnya Dinasti

ISTIMEWA

JAK ARTA(BM)–Sejarah membuktikan bahwa praktik politik dinasti di tanah air tidak mensejahterahkan masyarakat,

Siti Zuhro

tetapi sebaliknya mensejahterahkan lingkaran dinasti itu sendiri. Hal ini diungkapkan Peneliti Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro yang menyebutkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) menunjukkan hingga awal tahun 2016, tercatat ada sekitar 65 daerah mempraktikan politik kekerabatan atau biasa dikenal dengan istilah politik dinasti. “Dinasti politik ini virus menyebar hampir ke seluruh wilayah di Indonesia.Virus menjangkit ini kayak flu burung. Menurut catatan Kemdagri telah ada 58 daerah tahun 2013, di tahun 2016 awal tahun sudah di

atas 65 daerah,” kata Siti di Jakarta, kemarin. Berdasarkan penelitian, terungkap bahwa politik dinasti tumbuh dengan memanfaatkan adat yang ada di daerah masing-masing dan dibungkus sistem yang seolah modern. Akibatnya, demokrasi yang seharusnya transparan dan akuntabel berubah menjadi politik dinasti. “Demokrasi-nya menjadi bertopeng, partai politiknya juga ikut bertopeng karena tidak melakukan tupoksinya dengan benar,” ujarnya. Pihaknya menyayangkan demokrasi yang dimulai dengan pemilihan kepala daerah langsung tahun 2005, justru menimbulkan perilaku

yang optimal dan tanpa pandang bulu. Disamping itu, pengawasan dari elemen masyarakat juga sangat penting. Partai harus menjalankan tanggung jawabnya, yaitu melakukan kaderisasi dengan baik, memberikan pendidikan politik dan menjalankan sistem meritokrasi sehingga menghasilkan kader yang berkualitas. “Solusi mujarab terhadap dinasti politik bisa dilakukan melalui reformasi partai politik. Sumbernya kita harus benahi, parpol harus melakukan kaderisasi dan sistem promosi yang benar transparan dan akuntabel, jangan ikut-ikutan menyuburkan politik dinasti,” tegasnya.(nas/dra)

menyimpang. Seperti, politik transaksional, pokitik uang sehingga menghasilkan penguasa daerah yang tidak berpihak kepada rakyat. “Berlangsungnya praktik demokrasi prosedural menjadi ladang bagi tumbuh kembangnya dinasti politik,” ungkapnya. Padahal, politik dinasti juga ditemukan di negara maju, seperti Negara Amerika Serikat ataupun Singapura. Hasilnya ternyata berbeda. Dalam artian, tidak mengarah pada praktik korupsi atau eksploitasi sebagaimana terjadi di Tanah Air. Dalam memberantas politik dinasti, Siti menekankan betapa pentingnya penegakan hukum

ISTIMEWA

Menhan: Bela Negara Tak Harus dengan Senjata

Jenderal TNI Gatot Nurmantyo

Komitmen

Indonesia-Rusia Perkuat Kerjasama Tanggulangi Terorisme JAKARTA (BM)- Kerjasama Indonesia dan Rusia sebagai upaya Indonesia mengajak dunia dalam memerangi terorisme yang salah satunya diwujudkan dengan penyelenggaraan Pertemuan Internasional Penanggulangan Terorisme (IMCT) di Bali, bulan lalu sebagai sebuah langkah maju. Menko Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto yang bertemu dengan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Mikhail Galuzin, sepakat untuk memperkuat kerjasama penanggulangan terorisme melalui dunia maya. “Sudah ada kerjasama mengenai pengamanan informasi kedua negara, kemudian ada juga forum konsultasi mengenai keamanan dan pertahanan Indonesia dan Rusia. Itu akan kami tindak lanjuti dengan satu langkah yang lebih konkret,” kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta,Selasa. Dalam pertemuan yang diikuti 36 negara itu, Wiranto menyebut beberapa komitmen negara-negara dalam penanganan terorisme antara lain meningkatkan penggunaan teknolgi cyber atau siber, menyelesaikan terorisme di wilayah perbatasan yang hanya bisa dilakukan dengan perjanjian bilteral atau multilateral. Selanjutnya, memotong jalur pendanaan teroris, menetralisir kemiskinan, ketidakadilan, dan kesewenang-wenangan yang dianggap menjadi sumber gerakan radikal dan terorisme. “Faktor-faktor itu adalah makanan empuk’ bagi tokoh terorisme dunia. Inilah yang akan menjadi objek kerjasama dengan Rusia, yakni tukar pengalaman untuk menghadapi terorisme,” kata mantan Panglima ABRI itu. Terkait kerjasama di bidang alat utama sistem senjata (alutsista), Wiranto mengatakan prajurit TNI telah menggunakan cukup banyak alutsista dari Rusia.”Ada satu sistem yang sudah klop’ dengan alutsista (Rusia). Alutsista itu tidak boleh terlalu bermacam teknologinya karena akan menyulitkan dalam pencarian onderdil dan alih teknologi,”jelasnya. Secara umum hubungan bilateral Indonesia dan Rusia cukup baik, ditunjukkan dengan peningkatan kerjasama ekonomi kedua negara. Selain menyepakati kerjasama investasi dalam pembangunan kereta api barang di Kalimantan senilai Rp1,9 miliar dolar AS, Indonesia dan Rusia juga melakukan kerjasama dalam pemberantasan penangkapan ikan ilegal, bidang kearsipan dan pertahanan, serta keamanan dan pertukaran informasi pencegahan terorisme.(nas/dra)

Parliamentary Threshold Jadi Bargaining Parpol Besar threshold nantinya diserahkan kepada DPR. Pembahasan juga berkaitan dengan penentuan jumlah kursi dan perlu atau tidaknya presidential threshold. “Memang ada draf dari pemerintah, tapi drafnya masih dibahas oleh Mendagri. Karena menyangkut parpol jadi nanti kita lihat seperti apa,” jelasYassona di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/9). Pada UU Pemilu 2014, parliamentary threshold adalah 3,5 persen dari jumlah kursi. Sedangkan pada UU Pemilu yang baru, pemerintah belum mau mengungkapkan berapa besaran angka yang diusulkan ke DPR. “Yang netral-netral saja,”

Yasonna diplomatis. Ditemui terpisah koordinator nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Maskyurrudi Hafidz menanggapi isu parliamentary threshold atau ambang batas perolehan suara minimal partai politik untuk masuk parlemen, terkait rekayasa sistem pemilu di Indonesia yang akan digodok oleh DPR. Diketahui, anggota parlemen akan menyusun kembali aturan penyelenggaraan pemilu berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden danWakil Presiden dan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPD, DPR,

DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. “Sekarang yang dilakukan partai politik adalah meningkatkan parliamentary threshold dan menghalangi partai baru yang kecil masuk ke pemilu. Menaikkan parliamentary threshold adalah pertarungan elite politik dalam menghalangi orang-orang yang bikin partai baru,” kata pria yang akrab disapa Cak Maskur ini di Sekretariat Bersama Kodifikasi UU Pemilu, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu Misalnya Partai Nasdem yang menaikkan parliamentary threshold dari 3,5 persen di Pemilu 2014 lalu menjadi 7 persen untuk

pemilu 2019. Hal tersebut akan menguntungkan partai besar, memadamkan semangat demokrasi dan mempersempit ruang

ISTIMEWA

JAKARTA(BM)-Hingga saat ini angka pasti ambang batas parlemen belum juga ditetapkan, padahal tahapan pemilu semakin dekat. Pemerintah belum juga mau mengungkapkan berapa angka ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dalam rancangan UU Pemilu 2019. Bahkan pemerintah menyerahkan sepenuhnya pembahasan pada DPR. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, draf RUU Pemilu saat ini masih terus didalami oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, termasuk soal angka ambang batas parlemen. Pembahasan parliamentary

xx Yasonna Laoly

bagi banyak pihak yang ingin berpartisipasi menciptakan perubahan positif di Indonesia. “Kondisi politik di Indonesia sekarang aktornya sedikit, partai politiknya banyak. Problem kita saat ini bukan sekadar mempersedikit partai politik dengan cara parliamentary threshold, tapi lebih kepada bagaimana caranya membuat partai besar yang ada jadi lebih baik, mengakomodir suarasuara rakyat,” ujar cak Maskur. “Parliamentary threshold akan membunuh partai kecil dan baru dengan cara halus,” imbuhnya. Maskur berpendapat penerapan parliamentary treshold di Indonesia, bertujuan menen-

tukan jatah kursi di parlemen dan syarat bagi partai ikut sebagai peserta pemilu berikutnya atau electoral thereshold (ET).”Pada Pemilu 2009 dan 2014 diterapkan parliamentary threshold sebanyak 2.5 persen dan 3,5 persen sebagai syarat bagi partai politik untuk meraih kursi di DPR saja,” jelas Maskur. Maskur menggambarkan angka parliamentary threshold di tahun2014adalah3,5persen.Dengan demikian hanya 12 partai politik yang lolos mengikuti pemilu. Saat proses penyaringan sebagai anggota parlemen, 10 partai berhasilmendapatkankursiuntuk para anggotanya. (nur/dra)

HUKUM & KRIMINALITAS 03

berita metro

www.beritametro.co.id

RABU, 21 SEPTEMBER 2016

Judicial Review UU Tax Amnesty di MK

KILAS

Sri Mulyani Minta Gugatan Ditolak

JAKARTA (BM) - Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng memberi keterangan dalam sidang uji materi (judicial review) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, di gedung Mahkamah Konstitusi, Selasa (20/9). Sri Mulyani didampingi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi. Sidang uji materi di MK yang dimulai pukul 14.15 itu mengagendakan mendengarkan keterangan presiden dan DPR RI. Presiden diwakili oleh Sri Mulyani, sedangkan DRP RI oleh Melchias Markus Mekeng. Kedatangan para pejabat ke MK disambut demontrasi belasan orang yang mewakili kominitas buruh industri. Dalam sidang, Sri Mulyani yang biasa dipanggil Ani, menjelaskan secara gamblang tujuan dan kebijakan pemerintah mengenai tax amnesty. “Kebijakan pengampunan pajak merupakan bagian reformasi dan dijamin oleh UU,” katanya. Dia menjelaskan, tax amnesty merupakan suatu kebijakan yang dapat memberikan keuntungan secara nasional. Dengan kebijakan ini, pemerintah dapat memiliki dana untuk membangun proyek infrastruktur. “Kebijakan ini dilakukan sepenuhnya dalam rangka kepentingan nasional,” tandasnya. Tax amnesty akan berdampak pada pembangunan nasional, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. UU tentang Pengampunan Pajak itu justru memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat miskin. UU ini justru memberi keadilan bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Sebab, dengan adanya kebijakan ini, maka akan semakin banyak wajib pajak baru yang dapat berkontribusi untuk membangun ekonomi Indonesia,” katanya. Dengan alasan UU Tax Amnesty banyak membawa manfaat bagi kehidupan rakyat Indonesia, Ani meminta agar Majelis Hakim menolak seluruh permo-

FOTO: BM/PRIYOKO

MEWAKILI PRESIDEN : Menteri Keuangan Sri Mulyani

hadir mewakili Presiden dalam sidang gugatan Judicial Review UU Tax Amnesty di gedung MK, Kemarin. honan pemohon. Selain itu, pemohon juga dianggap tidak memiliki kedudukan hokum (legal standing). Ani menerangkan, UU tersebut layak untuk diteruskan karena memiliki banyak manfaat bagi Indonesia. “UU ini tidak mengakibatkan kerugian konstitusional bagi siapapun,” ujarnya. DPR Menolak Sependapat dengan Ani, Melchias Markus Mekeng menilai, tax amnesty justru banyak memiliki manfaat bagi Indonesia. Salah satunya adalah untuk meningkatkan basis data perpajakan. Untuk itu, DPR sepakat menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh penggugat. Kesadaran dan kepatuhan pajak masih perlu diperhatikan oleh pemerintah. Kebijakan tax amnesty merupakan terobosan

untuk mendongkrak penerimaan Negara dari sektor perpajakan. “Untuk itu perlu kebijakan khusus,”katanya. Dalam jangka pendek, lanjut Melchias, UU Pengampunan Pajak dapat bermanfaat bagi ketersediaan dana bagi pembangunan infrastruktur. Dalam jangka panjang, kebijakan ini juga dibutuhkan untuk meningkatkan penerimaan dalam jangka panjang dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, DPR RI tidak sepakat dalil pemohon, bahwa terkait istilah pengampunan pajak atau tax amnesty adalah lama digunakan. “Lihat pada UU sebelumnya, yaitu UU Nomor 11 tahun 1954. Pemberian amnesti juga bisa dilakukan dalam bidang hukum,” katanya, sembari memohon agar permohonan seluruh pemohon tidak dikabulkan.

Bersifat Diskriminatif Permohonan uji materi UU dilakukan empat pihak, baik perorangan maupun kelompok. Seluruh pemohon menilai UU Tax Amnesty itu bersifat diskriminatif bagi seluruh warga negara, karena melindungi pengemplang pajak dari kewajibannya membayar pajak dan memberikan hak khusus kepada pengemplang pajak tersebut berupa pembebasan sanksi administrasi, proses pemeriksaan, dan sanksi pidana. Sidang dengan acara mendengark an keterangan presiden dan DPR atau yang mewakilinya ini meliputi empat perkara dengan nomor registrasi 57/ PUU-XIV/2016, 58/PUU-XlV/2016, 59/ PUU-XIV/2016, dan 63/PPU-XIV/2016. Perkara nomor registrasi 57/PUUXlV/2016 dimohonkan oleh Serikat Perjuangan Rakyat lndonesia sebagai Pemohon l, Samsul Hidayat sebagai Pemohon ll dan Abdul Kodir Jailani sebagai Pemohon lll yang meminta uji materi pasal 1 angka 1, pasal 1 angka 7, pasal 3 ayat (1), pasal 4, pasal 5, pasal 11 ayat (2) (3), dan (5) pasal 19 ayat (1) dan (2) pasal 21 ayat (2) pasal 22 serta pasal 23 UU Pengampunan Pajak. Perkara 58/PUU-XlV/2016 dimohonkanYayasan Satu Keadilan, yang meminta uji materi Pasal 1 angka 1 dan 7, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 22. Sedangkan perkara 59/PUUXIV/2016 dimohonkan Leni Indrawati, Hariyanto, dan Wahyu Mulyana. Mereka meminta uji materi Pasal 1 angka 1 dan 7, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 11 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5). Sementara itu, perkara 63/PPUXIV/2016 dimohonkan Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPPSBSI),KonfederasiSerikatPekerjaIndonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja SeluruhIndonesia(KSPSI),dankawan-kawan. Mereka memohonkan pengujian materi Pasal1angka1,Pasal3ayat3,Pasal4,Pasal21 ayat 2, Pasal 22, dan Pasal 23 ayat 2. (yok/nii)

Kasus Dugaan Korupsi Gedung DPRD Kota Madiun

Besok Pelimpahan Berkas Tahap Kedua

SURABAYA (BM) – Kasus dugaan korupsi pembangunan gedung DPRD Kota Madiun memasuki babak baru. Dalam waktu dekat ini akan dilakukan pelimpahan berkas tahap kedua dari jaksa peneliti ke jaksa penuntut umum. “Kamis (besok, red) pelimpahaan tahap dua kasus ini akan dilaksanakan,” ujar Kepala Seksi Penyidikan Khusus (Kasidiksus) Kejati Jatim, Dandeni Herdiana, saat di konfirmasi di Kantornya Jl. A Yani Surabaya, Selasa (20/9) kemarin. Namun hingga saat ini pihaknya masih terus mencari dua tersangka kunci dalam kasus ini. Penyidik Pidana Khusus Kejati Jatim mengirimkan surat panggilan pemeriksaan terhadap dua tersangka lain dugaan korupsi proyek pembanggunan Gedung DPRD Kota Madiun itu senilai total Rp 29,3 miliar. Dua tersangka adalah M Sonhaji dan Kaiseng (pelaksana proyek). Lanjut Dandeni, panggilan ini seka-

ligus panggilan kedua kalinya untuk tersangka pelaksana proyek. Sayangnya, Dandeni mengaku sampai saat ini belum diketahui keberadaan kedua tersangka, sebab diketahui melarikan diri. “Kalau sampai pada panggilan ketiga, dua tersangka ini tidak datang, pasti ada penetapan DPO bagi keduanya,” tegas Dandeni. Disinggungterkaitrencananpenahanan keduanya jika ditemukan, pria asal Garut ini engganmembeberkanhalitu.Menurutnya, sampai saat ini penyidik belum mengetahui keberadaan kedua tersangka. “Kami masih fokus kepada pemanggilan keduanya guna diperiksaterkaitkasusdugaankorupsipembangunan Gedung DPRD Kota Madiun,” pungkasnya Justice Collaborator. Pemerintah akan memberikan keistimewaaan bagi masyarakat yang membantu mengungkap kasus tindak pidana

korupsi. Hal ini juga beraku bagi tersangka kasus tersebut. Langkah ini merupakan upaya pemerintah membersihkan negara ini dari praktik korupsi. Hal tersebut diberikan pada tersangka yang menjadi justice collaborator (JC). Salah satu dari 8 tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Gedung DPRD Kota Madiun ini bertindak selaku JC dan tidak ditahan. “Ini upaya kami mengapresiasi masyarakat yang berani melaporkan kasus tindak pidana korupsi,” ujarnya. Tersangka yang bertindak selaku JC adalah Hedi Karnomo, Direktur PT Aneka Jasa Pembangunan (AJP). Hedi tidak ditahan karena menjadi JC yang pertamakali mengakui dan melaporkan perbuatannya, dan bukan pelaku utama dalam kejahatan. Menurut Dandeni, yang perlu diluruskan JC haruslah orang yang melaporkan ke aparat penegak hukum adanya kasus tindak pidana. “Jadi JC yang melaporkan

atau memberikan informasi, sehingga kami yang awalnya tidak tahu menjadi tahu dan bisa menindaklanjuti,” katanya. Sebelumnya, Kejaksaan menahan tiga tersangka yakni Agus Sugijanto selaku Sekretaris DPRD Kota Madiun dan sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta dua tersangka yakni Ir Iwan Suasana Wakil Managemen PT Parigraha Consultant dan Ir Soemanto Direktur Utama PT Parigraha Consultant. Sebagaimana diberitakan, penyidik PidsusKejatiJatimmenemukankejanggalan pada proyek pembangunan Gedung DPRD Kota Madiun yang menggunakan APBD tahun2015.PadaproyeksenilaiRp29,3miliar itu, penyidik menemukan dugaan penyalagunaanLaporanPertanggungjawaban(LPJ) yang tidak sesuai dengan spek di lapangan. Penyidik juga mencium adanya dugaan persekongkolan penentuan pemenang dan pelaksana tender. (zal/nii)

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo

FOTO: BM/ISTIMEWA

Senjata Ringan Terbaik Buatan PT Pindad SURABAYA (BM) - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menegaskan senjata ringan untuk prajurit hingga jenderal yang terbaik adalah buatan PT Pindad. “Senjata saya ini adalah alutsista (alat utama sistem persenjataan) buatan Pindad juga, jadi bukan saya yang bagus (dalam menembak), tapi senjatanya yang memang bagus,” ujarnya di Surabaya, Senin (19/9). Ia mengemukakan hal itu saat didampingi Dankormar, Mayjen TNI (Mar) RM Trusono, dalam lomba menembak pistol eksekutif di Lapangan Tembak Lettu Anumerta FX Soepramono Bhumi Marinir Karangpilang, Surabaya. “Lomba tembak di TNI itu tradisi,” katanya tentang lomba menembak yang diikuti sekitar 200 prajurit TNI dan Perwira Tinggi TNI dalam rangkaian acara menyemarakkan HUT ke-71 TNI itu. Menurut dia, tradisi lomba tembak itu berawal dari lomba perorangan, lalu lomba tingkat satuan, angkatan, hingga antar-angkatan. “Tujuannya ada tim pencari bakat. Kalau ada yang juara atau berbakat akan diambil untuk dilatih khusus guna menghadapi lomba tembak skala internasional,” katanya. Hal itu, katanya, akan menjadikan “performance” TNI di dunia semakin baik, bahkan beberapa kali diantaranya mampu menjadi juara dunia. “Kalau saya ikut lomba ini, karena ingin memotivasi prajurit. Kalau jenderal bisa mendapat nilai 8 ke atas, tentu prajurit akan malu,” katanya. Latihan Menembak KRI Sementara itu, KRI Sultan Hasanuddin-366 yang dikomandani Letkol Laut (P) Sandharianto melaksanakan latihan penembakan dengan meriam 76 mm di Perairan Australia sejak tanggal 15 September hingga 23 September 2016. Latihan dalam Group Red Force bersama HMAS Newcastle FFG 06 Australia, JDS Fuyuzuki DD 118 Jepang, USS Hopper 70 Amerika, dan KD JEBAT 29 Malaysia itu juga melaksanakan serial 16070- GUNNEX 604 dengan alokasi AMO sebanyak 20 butir. Unsur-unsur yang tergabung dalam Kakadu Exercise 2016 menembak dengan sasaran target yaitu towing vessel dengan panjang 6,0 meter, tinggi 3,1 meter panjang towing 1200 yds dengan jarak tembak 9000 yard dari kapal penembak. KRI Sultan Hasanuddin-366 yang merupakan jajaran Satuan Kapal Eskorta (Dansatkor) Koarmatim pada peran tempur menembak dengan meriam 76 mm sebelum melaksanakan penembakan melaporkan kepada kapal towing target bahwa di jarak 3 nm dari target aman dari sasaran. Selanjutnya, meyakinkan bahwa kapal penarik dan sasaran tertangkap di radar dengan baik, memastikan posisi kapal penarik dan sasaran positif melalui identifikasi visual. Selain itu, penembakan dilaksanakan setelah konfirmasi dari ocs. Daftar latihan tersebut juga dilaksanakan ADEX pertahanan udara, OTHT EXERCISE deteksi jarak jauh, NSIC publikasi malam, GUNNEX penembakan bahaya udara dan permukaan dan BOAT TRANSFER pertukaran personel, serta CASEX yaitu deteksi kapal selam dan diakhiri dengan PHOTOEX poto dari pesawat udara serta ENCOUNTEREX yaitu Gunnex bahaya udara dan bahaya permukaan. (ant/nii)

Saat Ahli Psikologi Bersaksi Meringankan Terdakwa Jessica

Bagaimana Mungkin Psikolog Abaikan Motif dalam Kasus Pembunuhan? Upaya para penasihat hukum untuk membebaskan klien mereka, terdakwa Jessica Kumala Wongso, dalam kasus pembunuhan berencana atas korban Wayan Mirna Salihin, sungguh habis-habisan. Dalam sidang lanjutan di PN Jakarta Pusat, Senin, mereka menghadirkan dua ahli psikologi yang memberikan kesaksian meringankan. Keduanya adalah Agus Mauludi dan Dewi Taviana Walida Haroen. Psikolog Dewi Taviana Walida Haroen menilai kesimpulan ahli psikologi terhadap terdakwa Jessica Kumala Wongso bias dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Apalagi pemeriksaan itu dilakukan bukan di tempat yang netral, yaitu kantor polisi. “Bias, menyimpang, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan,” kata Dewi. Saksi ahli yang tampil modis ini juga menjelaskan perihal teori kelaziman sehubungan dengan kebiasaan seseorang meletakkan barang bawaan. Hal ini berkaitan dengan dakwaan JPU bahwa terdakwa sengaja meletakkan tas kertas (paper bag) di atas meja nomor 54 untuk menutupi aksinya, yaitu menuangkan racun sianida ke dalam kopi vietnam sebelum diminum korban.

Menurut saksi ahli tersebut, meletakkan tas kertas di atas meja itu bisa jadi bukan merupakan kesengajaan atau modus terdakwa. Bisa jadi itu merupakan kebiasaan terdakwa dalam menyimpan barang bawaannya. Semua Berpotensi Sementara itu, psikolog Agus Mauludi, mengatakan semua yang terlibat dalam proses pembuatan kopi es vietnam berpotensi melakukan kejahatan terhadap korban. “Semua berpotensi, mulai dari yang terlibat di pembuatan, perantaraan, peletakan dan penguasaan kopi es vietnam,” ujar Agus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin. Namun, menurut dia, hal itu tidak serta merta dapat menentukan siapa

FOTO: BM/ISTIMEWA

SAKSI MERINGANKAN : Psikolog Agus Mauludi saat memberikan keterangan sebagai saksi ahli yang meringankan terdakwa Jessica Kumala Wongso.

yang paling mungkin menuangkan sianida dalam kopi es vietnam yang diminum Mirna. Pengajar di Universitas Pancasila ini menuturkan semua bergantung sudut pandang pemeriksa. “Kalau dari sisi penguasaan kopi, kemungkinan Jessica. Sementara dari sisi di mana risiko ketahuan paling rendah, kemungkinan bisa menyasar pembuat kopi,” kata

Agus. Akan tetapi, pria yang berpengalaman mengurusi sektor sumber daya manusia (SDM) di beberapa perusahaan ini kembali menegaskan bahwa tidak bisa menentukan apapun dari bukti-bukti yang terbatas, seperti hanya dari rekaman kamera pengawas (CCTV) dan wawancara. Selain itu Agus Mauludi juga

menekankan agar tidak langsung menyimpulkan melalui gestur terdakwa di meja nomor 54 Kafe Olivier dan tindakan Jessica yang melakukan penutupan pembayaran “close bill”. “Kebiasaan setiap individu berbedabeda. Kalau terkait ‘close bill’, bisa saja orangnya memang pelit biar berikutnya tidak perlu tambah lagi. Itu perilaku umum (‘common behaviour’),” tutur dia. Adapun pada beberapa persidangan sebelumnya, saksi ahli dari JPU psikolog Sarlito Wirawan Sarwono mengatakan terdakwa Jessica Wongso paling memungkinkan untuk memasukkan sianida ke dalam kopi yang diminum korban. Selain karena terdakwa adalah orang yang paling lama berada di meja nomor 54, sekitar 51 menit, menurut Sarlito yang menjadi saksi ahli dari pihak jaksa penuntut umum, gerak-gerik terdakwa di Kafe Olivier itu juga tidak biasa. “Terdakwa berkeliling dulu, mondar-mandir, sebelum memilih meja nomor 54. Lalu sembari menunggu selama kurang lebih 51 menit, dia melakukan beberapa kegiatan tidak lazim seperti menyusun

tas kertas berjajar seperti hendak melakukan sesuatu yang tidak ingin dilihat orang lain,” ujar Sarlito ketika itu. Dugaan Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia ini bertambah besar ketika berdasarkan rekaman CCTV Jessica juga melakukan pergerakan misterius di atas meja, yang sudah tertutupi tas kertas, sementara terdakwa tertutupi pohon hias. Baik psikolog Dewi Taviana Walida Haroen maupun psikolog Agus Mauludi rupanya melupakan satu hal dalam perspektif psikologi tentang pembunuhan, yaitu motif. Tentu saja, seperti kata Agus Mauludi, semua orang yang terlibat dalam proses pembuatan dan penyuguhan kopi Vietnam berpotensi menaruh sianida ke gelas kopi Mirna. Tetapi, hanya dia yang punya motif saja yang akan menaruh sianida itu untuk membunuh korban. Orang yang tak punya motif membunuh korban tidak akan menaruh sianida itu ke dalam gelas kopi, kecuali orang gila. Dan mereka yang disebut Agus berpotensi melakukan kejahatan terhadap korban Mirna itu tak ada satupun yang gila. (bem/ant/nii)

04 OPINI

berita metro

www.beritametro.co.id

RABU, 21 SEPTEMBER 2016

Quo Vadis Kebijakan Hilirisasi Mineral

TAJUK

Mengawal Tax Amnesty

emberlakuan program tax amnesty atau pengampunan pajak sudah memasuki minggu ke 4. Masih tersisa waktu seminggu lagi, sebagai batas waktu berakhirnya program tahap I. Di injury time inilah, kesempatan emas diberikan kepada publik, utamanya para milyarder, dan pengusaha kakap Indonesia untuk segera datang ke kantor pajak terdekat, ikut andil dalam program tax amnesty. Dari informasi dan data terkini, realisasi program tax amnesty mengalami peningkatan signiﬁkan sejak memasuki minggu ketiga bulan September. Apindo mengklaim sekitar 400 anggotanya telah ikut serta dalam program ini. Demikian pula, sejumlah konglomerat telah mendaftarkan diri, mengikuti program tersebut. Sampai kemarin, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan mencatat, dana yang sudah dilaporkan mencapai Rp 1.013 triliun. Sedangkan uang tebusan mencapai Rp 24 triliun. Deklarasi harta di dalam negeri mendominasi, mencapai Rp 705 triliun, atau sekitar 70 persen dari total penyertaan harta. Sedangkan deklarasi harta bersih luar negeri sebesar Rp 253 triliun atau sekitar 25 persen. Dari jumlah itu, nilai repatriasi aset dari luar negeri Rp 55,1 triliun. Artinya, cuma 5 persen dari total penyertaan harta amnesti pajak. Dengan makin banyaknya pengusaha nasional yang mengikuti program tax amnesty ini, harapannya, akan diikuti oleh para pengusaha yang lain. Baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Himbauan, dan ajakan dari mereka kepada sesama pengusaha merupakan sinyal positif bakal melajunya program yang menjadi harapan pemerintah Jokowi-JK. Agar mampu menggairahkan kembali perekonomian yang sedang lesu. Namun demikian, sebagaimana kita dengar, atau kita amati selama ini. Program pengampunan pajak ini mendapat tantangan-tantangan yang harus diselesaikan pemerintah. Baik itu tantangan yang berasal dari dalam negeri (internal) maupun tantangan yang berasal dari luar negeri (eksernal). Secara internal, sosialisasi kepada masyarakat luas diharapkan terus bisa dilakukan oleh pemerintah melalui instansi terkait dari pusat sampai ke daerah. Hal itu penting, agar polemik, pro-kontra yang ada di tengah masyarakat dapat dijelaskan secara transparan. Kalau perlu bisa dilakukan dialog secara terbuka, agar terjadi kesepahaman di antara seluruh stake holder, sesuai proporsi masing-masing. Wacana-wacana yang simpang-siur, yang bisa mengganggu kelancaran program tax amnesty harus terus dipantau, dan diminimalisir. Sosialisasi dan pencerahan kepada para pengusaha dan masyarakat luas, harus secara periodik terus dilakukan. Mengingat, program ini baru memasuki tahap I. Dan masih akan ada tahap-tahap berikutnya.Yakinkan, bahwa program tax amnesty ini adalah bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, tanpa tendensi dan kepentingan kelompok tertentu. Sementara itu, tak kalah pentingnya adalah menghadapi tantangan eksternal, yang berasal dari luar negeri. Seperti kebijakan perbankan swasta Singapura yang berpotensi menjegal program tax amnesty Indonesia. Khususnya terkait WNI yang berada di negeri singa tersebut. Karena tersiar kabar, perbankan swasta di Singapura membeberkan kepada kepolisian setempat nama-nama nasabah yang mengikuti program tax amnesty. Alasannya adalah program amnesti pajak bisa menghancurkan bisnis bank-bank itu. Dengan ‘warning’ tersebut, sejumlah WNI yang berada di Singapura bisa saja merasa terancam, apabila benar-benar akan mengikuti program tax amnesty. Meski pemerintah Singapura secara resmi mendukung program tax amnesty Indonesia, namun langkah yang ditempuh perbankan setempat patut diwaspadai. Tepat yang dilakukan Menkeu Sri Mulyani yang memantau, dan terus berkomunikasi dengan otoritas pemerintah Singapura, demi mengawal suksesnya program tax amnesty, dengan target menarik dana-dana yang ada di luar negeri. Langkah tepat berikutnya, adalah dukungan negara-negara G20, termasuk Indonesia, yang akan memberlakukan Automatic Exchange of Information (AEoI) pada tahun depan. Dengan sosialisasi, dan pemberitahuan kepada para wajib pajak besar, hal itu diharapkan akan memicu keikutsertaannnya dalam program tax amnesty. Yang terakhir, dengan adanya pembicaraan, dan upaya kerjasama antara KPK Indonesia dan KPK China, diharapkan akan ikut ‘menggiring’ para pengusaha Indonesia yang masih sembunyi-sembunyi di luar negeri, untuk kembali ke jalan yang benar. Segera mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan pemerintah, taat membayar pajak. Yang terpenting lagi, bahwa pemerintah, terutama Dirjen Pajak dan seluruh jajarannya, harus memiliki visi dan misi jauh ke depan. Program tax amnesty adalah hanya sebagian kecil dari program untuk mendukung pemasukan negara. Jangan hanya bergerak ketika ada masalah, ketika keuangan negara dalam keadaan ‘lampu merah’, atau anggaran belanja negara dalam posisi defisit. Tetapi, sesuai tugas dan fungsinya, para petugas pajak harus terus bekerja keras, penuh integritas. Jangan sampai muncul ‘Gayus-gayus’ baru yang merusak tatanan di lingkungan kerja perpajakan. Bekerjalah secara profesional, terprogram, terencana, sistematis, dengan terus mendorong gerakan taat pajak, kepada seluruh wajib pajak, apalagi para wajib pajak besar. Agar target pendapatan yang menjadi sumber pendapatan utama bagi negara bisa mencapai target yang ditetapkan, demi untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Totok Hartana

Diterbitkan oleh: PT. Berita Metro Jl Tunjungan No 86 Surabaya. www.beritametro.co.id Percetakan: PT Citra Cetak Pratama (isi di luar tanggung jawab percetakan)

INGGA kini nasib kewajiban pembangunan hilirasi mineral masih tersandera, meski pada 2014 telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan. Sudah hampir delapan tahun perusahaan pertambangan diberikan kesempatan, namun pelaksanaannya ibarat jauh panggang dari api. Siapa yang salah? Pemerintah yang tidak becus melakukan pembinaan dan pengawasan selama delapan tahun ini kepada perusahaan sehingga kewajiban ini tidak dapat dijalankan? atau memang niat baik dari perusahaan yang tidak mau melakukan hilirisasi mineral yang merupakan mekanisme peningkatan nilai tambah produk tambang di dalam negeri? Kebijakan hilirisasi melalui pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri mineral tidak dapat dimaknai hanya sebatas larangan ekspor mineral mentah (raw material) atau hasil tambang olahan (konsentrat) yang bukan merupakan bisnis jual beli tanah air Indonesia. Hal ini juga merupakan upaya melindungi sumber daya alam Indonesia di masa sekarang dan masa mendatang melalui mekanisme peningkatan nilai tambang hasil tambang. Hal ini juga dipertegas oleh Mahkamah Konstutitusi dalam Putusan Nomor 10/PUUXII/2014 bahwa kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 karena kewajiban ini secara langsung maupun tidak langsung memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Lalu bagaimana kepastian hukum apabaila hingga pemberian waktu tambahan sampai dengan 2017, pemegang KK dan IUP tidak mampu membangun smelter? Apakah akan terjadi permasalahan hukum sehingga berdampak pada masalah sosial, politik, dan ekonomi? Ke t e n t u a n - k e t e n t u a n terkait kewajiban pengolahan dan/atau pemurnian mineral di dalam negeri adalah Pasal 102 dan Pasal 103, Pasal 170 UU Minerba, Pasal 112 huruf a dan c PP Nomor 23 Tahun 2010, Pasal 112C PP Nomor 1 Tahun 2014

tentang Perubahan Kedua PP Nomor 23 Tahun 2014 Beberapa akibat hukum dari aturan tersebut adalah: terdapat tiga subjek hukum yang dikenai kewajiban pengolahan dan/ atau pemurnian di dalam negeri, yaitu: (1) Pemegang IUP/ IUPK Operasi Produksi yang izinnya diterbitkan setelah UU Minerba (Pasal 102 dan Pasal 103 UU Minerba); (2) Pemegang Kontrak Karya yang sudah berproduksi (Pasal 170 UU Minerba); dan (3) IUP hasil perubahan Kuasa pertambangan dan Surat Izin Pertambangan Daerah (Pasal 112 huruf a dan huruf c PP Nomor 23 Tahun 2010). Terhadap tiga subjek hukum ini terdapat perlakuan hukum yang berbeda-beda, yaitu: (1) Pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi yang izinnya diterbitkan setelah UU Minerba maka ketika tahap operasi produksi kewajiban mengolah dan memurnikan di dalam negeri; (2) Pemegang KK diwajibkan memurnikan hasil tambangnya di dalam negeri sejak 12 Januari 2014; (3) Pemegang IUP hasil perubahan KP dan SIPD diwajibkan mengolah dan memunrikan hasil tambangnya di dalam negeri sejak 12 Januari 2014. Selain itu, secara normatif, sejak 12 Januari 2014 tidak ada eskpor hasil tambang yang belum diolah dan dimurnikan (raw material) di dalam negeri. Namun, melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014 perusahaan pertambangan diberi waktu sampai dengan 12 Januari 2014 untuk melakukan pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri dan dikenai bea keluar sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.11/2014 yang telah diubah beberapa kali. Sehingga, akan terjadi kekosongan hukum apabila sampai 12 Januari 2017 tidak ada kepastian hukum mengenai kewajiban pengolahan dan/

Oleh: Ahmad Redi (Pengamat Hukum Sumber Daya Alam dan Pengajar di Fakutas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta)

atau pemurnian. Ini, tentu tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga politik, sosial, dan ekonomi. Pilihan Hukum Pertama, tidak perlu lagi dibuatkan payung hukum baru. Artinya secara tegas dinyatakan bahwa setiap perusahaan pertambangan yang belum melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dengan membangun smelter maka dilarang mengekspor hasil tambangnya. Ketentuan UU Minerba ditegakkan sebagaimana mestinya. Kelebihan pilihan hukum ini ialah konsistensi Pemerintah terhadap hukumnya ada. Pemerintah taat terhadap UU Minerba sehingga kedaualatan hukum terjaga. Kelemahannya ialah akan terjadi stop produksi besarbesaran yang akan mempengaruhi penerimanan negara, lay oﬀ besar-besaran tenaga kerja, serta ancamana arbitrase dari pemegang Kontrak Karya yang tidak puas dengan kebijakan larangan ekspor ini. Kedua, Perubahan Keempat Peraturan Pemerintah PP Nomor 23 Tahun 2010. Kelebihan pilihan hukum ini adalah bahwa Peraturan Pemerintah dapat dibentuk secara cepat dan taktis karena merupakan kewenangan mutlak Presiden secara atributif (Pasal 5 ayat (2) UUD 1945). Selain itu, Peraturan Pemerintah dapat memberikan kepastian hukum tentang kebutuhan hukum yang perlu diatur. Kepastian hukum ini akan terus berlanjut selama ketentuannya tidak dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Kelemahannya adalah apabila pengaturannya berbeda dengan UU Minerba, akan rent-

an diuji materiil ke Mahkamah Agung karena dapat secara kasat mata dianggap bertentangan dengan UU Minerba. Selain itu juga, bahwa pengaturan dalam UU Minerba sudah sangat jelas dan tidak dapat ditafsirkan lain bahwa setelah 12 Januari 2014 semua pemegang KK dan IUP (hasil penyesuaian KP dan SIPD) wajib melakukan pengolahan dan/ atau pemurnian di dalam negeri serta bagi pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi yang diterbitkan setelah UU Minerba harus melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri ketika tahap operasi produksi. Artinya penerbitan PP yang mengatur berbeda dari ketentuan itu, dapat dianggap bertentangan dengan UU Minerba. Kelemahan lainnya yaitu saat ini melalui PP Nomor 1 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014 yang memberikan waktu tambahan pembangunan smelter sampai dengan 2017, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan masyarakat pertambangan menganggap Pemerintah melanggar hukum, sehingga ketika diterbitkan PP baru maka akan menimbulkan gejolak politik dan sosial baru yang cenderung membahayakan Presiden karena akan dianggap kembali melanggar UU Minerba. Ketiga, Perubahan UU Minerba. Kelebihan pilihan hukum ini yaitu dapat mendesain ulang pengaturan kewajiban pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri karena perubahan UU memiliki tingkat akobrasi yang tinggi dan luas. Apabila Pemerintah dan DPR ingin memberikan relaksasi dengan jangka waktu tertentu serta pembebanan kewajiban baru misal pengenaan bea keluar maka itu telah sesuai sebagai materi muatan undangundang. Risiko politik dan sosial pun cenderung lebih ringan karena disepakati secara politik dan hukum di DPR.

“Selain itu juga, bahwa pengaturan dalam UU Minerba sudah sangat jelas dan tidak dapat ditafsirkan lain bahwa setelah 12 Januari 2014 semua pemegang KK dan IUP (hasil penyesuaian KP dan SIPD) wajib melakukan pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri serta bagi pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi yang diterbitkan setelah UU Minerba harus melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri ketika tahap operasi produksi.“

Perubahan UU Minerba pun dapat pula menyelesaikan hal-hal yang saat ini menjadi masalah yaitu: persoalan konﬂik norma dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pelaksanaan putusan MK, serta pemenuhan kebutuhan hukum baru, misal mengenai perizinan batuan, kewenangan pengawasan. Namun, opsi ini juga memiliki kekurangan yaitu waktu pembentukan yang lama dan berbelit-belit sehingga tidak ada jaminan untuk secara cepat menjawab persoalan Januari 2017. Keempat, pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Kelebihan opsi ini ialah pembentukan Perppu merupakan hak preogratif Presiden. Materi muatannya pun sama seperti undang-undang sehingga akrobasi pengaturannya pun sangat luas sehingga melalui Perppu dapat memberikan kepastian hukum dan mencegah gejolak hukum pada Januari 2017. Perppu pun dapat pula menyelesaikan hal-hal yang saat ini menjadi masalah yaitu: persoalan konﬂik norma dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, pelaksanaan putusan MK, serta pemenuhan kebutuhan hukum baru, misal mengenai perizinan batuan. Namun, kelemahannya antara lain Perppu dibentuk karena adanya “kegentingan memaksa” sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUD 1945 sehingga perlu argumentasi hukum yang kuat didukung data-data teknik dan ekonomi agar “kegentingan memaksa” dapat dibenarkan. Selain itu, Perppu harus disampaikan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Hal ini dapat menjadi komodifikasi politik untuk melemahkan Presiden. Akhirnya, silakan Pemerintah memilih berbagai aternatif pilihan hukum di atas. Namun, prinsip bahwa kewajiban pengoahan dan pemurnian di dalam negeri merupakan bentuk peningkatan nilai tambah bagi mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Semoga, potensi kekacauan pada 12 Januari 2017 dapat segera dicarikan solusi hukumnya.(*)

Fikih Kebhinekaan untuk Peradaban

LKISAH, Indonesia menjadi rujukan penting dalam rangkaian peristiwa dan studistudi tentang radikalisme keagamaan. Dalam catatan M Zaki Mubarok (2013) yang merujuk Global Terrorism Database, dari total 421 tindak terorisme di Indonesia yang tercatat sejak 1970 hingga 2007, lebih 90% tindak terorisme terjadi pada kurun tahun-tahun mendekati Soeharto lengser hingga memasuki era demokrasi. Kemudian, sejak peristiwa teror Bom Bali I yang menewaskan 202 orang hingga 2013, sekurangnya telah berlangsung 12 aksi bom bunuh diri. Kelompok Islam berhaluan radikal yang dikenal sebagai Jemaah Islamiah (JI) dan jaringannya, dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas sebagian besar gelombang teror di Indonesia pasca reformasi. Merespon berbagai aksi teror tersebut, hingga Juni 2013 pemerintah telah menahan lebih kurang 900 orang yang didakwa terlibat tindak pidana teroris dan sekitar 70 terduga teroris ditembak mati. Akhir-akhir ini, ancaman

radikalisme baru mencuat kembali di negeri ini, yaitu ISIS. Mula hebohnya ketika muncul video youtube yang menayangkan pria mengaku bernama Abu Muhammad al-Indunisi, bernama asli Bahrum Syah, dalam video itu menyerukan ajakan bergabung ke ISIS. Kini, sedikitnya 53 warga Indonesia bergabung dengan ISIS di Irak. Artinya, ini peringatan bagi kita semua, apa pasalnya? Padahal, secara keseluruhan basic landscape Islam di Indonesia adalah moderat, demokratis dan tidak monolitik. Sebenarnya, umat muslim di Indonesia tak pernah ragu menerima dan menyerap nilainilai demokrasi yang sudah sejak lama diperjuangkan bukan hanya oleh para pendiri bangsa, tetapi juga oleh organisasi Islam mainstream yang terus menggagas dan menyebarkan Islam yang kontekstual, yaitu mampu merespons persoalan kekinian secara damai. Islam Indonesia sesungguhnya memiliki karakteristik yang berbeda dengan Islam di Timur Tengah. Islam di Indonesia sejak awal mengalami proses akulturasi (bercampur

Oleh: David Krisna Alka (Peneliti Maarif Institute for Culture and Humanity)

dan beradaptasi) dengan kepercayaan purba, pra-Islam, serta sosio-kultural setempat. Para intelektual muslim sejak abad ke-17 telah menanamkan benih-benih Islam progresif dan moderat. Benih-benih tersebut disuburkan oleh pandangan para pendiri bangsa ini, mulai dari Soekarno, Mohammad Hatta, sampai H Agus Salim dan lainnya, yang mencoba merelasikan antara Islam dan ke-Indonesiaan. Hal yang penting lainnya dalam Islam Indonesia adalah tidak terbelenggu oleh romantisme kejayaan masa silam. Itulah khas Islam di Indonesia, memiliki spirit progresif yang memiliki orientasi kuat ke masa depan daripada ke masa lalu, dan responsif terhadap masalah kemanusiaan dan perdamaian. Islam yang berwajah moderat, terbuka, ramah, menghargai pluralitas, dan kedamaian. Masa depan Adalah Maarif Institute me-

nawarkan fikih kebinekaan yang mengadaptasi kearifan lokal, sistem budaya, dan nilainilai masyarakat yang majemuk dalam suku, agama, dan ras. Fikih kebinekaan ini mengangkat kembali prinsip universalisme Islam dan prinsip kemanusiaan yang melindungi dan memberi manfaat bagi semua manusia. Sebab, konﬂik yang menyangkut isu agama di Indonesia nyata masih terjadi. Padahal, menurut Ahmad Syaﬁi Maarif (2004), sifat Islam Indonesia adalah demokratis, menentang otoritarianisme maupun terorisme. Ide-ide demokrasi dalam Islam Indonesia tersebut tidaklah diserap dari ideologi Eropa-Barat selama masa penjajahan, melainkan dari kandungan ayat-ayat AlQuran. Misalnya saja dalam hal prinsip saling menghargai, yang kemudian menjadi dasar sistem politik Indonesia. Karena justifikasi dalam Al-Quran, Muslim Indonesia tidak ragu-ragu menerima demokrasi. KH Ahmad Dahlan, misalnya, tak pernah memperoleh pendidikan Barat, namun mengambil pengetahuan itu dari Al-Quran. Contoh ini sudah

lebih dari cukup untuk menunjukkan implementasi hak mayoritas bukan hal asing dalam tata bahasa Islam Indonesia Hal yang penting dalam Islam Indonesia adalah tidak melulu terbelenggu oleh romantisme kejayaan masa silam. Ini yang membedakan Islam Indonesia dengan rekan-rekan sesama Muslim di Timur Tengah. Islam yang memiliki spirit progresif adalah yang memiliki orientasi kuat ke masa depan daripada ke masa lalu dan responsif terhadap perkembangan kemanusiaan. Ide demokrasi dalam masyarakat Indonesia tetap tumbuh subur walau mengalami masa “naik turun” dalam perjalanan politik sejarah Indonesia. Harapannya, kini adalah masa untuk mempertajam orientasi keislaman dan keindonesiaan kita dalam membangun peradaban mulia di Indonesia. Tahun selalu berganti, berjuang menegakkan perdamaian, melawan aksi kekerasan dan menghentikan penyebaran virus-virus ISIS tak akan pernah berhenti. (*)

Direktur: Silvia Balhmar. Pemimpin Perusahaan: M. Mashudi. Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: Totok Hartana. Wapemred: Noor Ipansyah Iskandar. Dewan Redaksi: AR Balhmar, Djoko Tetuko, Samiadji Makin Rahmat, Yahya A Waber, Tjipto Chandra, Marcella, Hadi Ismanto, M. Nabil. Redaktur: Rofiq Kurdi Ismail. Budi Arie Satriyo, Bambang Andrias, Oki Lukito, Aziz Tri, E Prayogo, Novi Triawan, Indra Nanang. Reporter: Dian Kurniawan, Faisal Abdillah, Suluh DP, Andre Septia Hadi, Subairi Amar Bachan, Hasan Nur Rahmad. Fotografer: Soemadji. Pracetak: Ahmad Choironudin. Artistik/Tata Letak: Luthfi, firman. Desain Grafis: Khalid “Klied”. Sekretaris Redaksi: Muh. Faizin. Bidang Online: Wahyu Saputro. Eksekutif Marketing: Fahad Balhmar, Khalid H. Perwakilan Daerah: Jakarta: Priyoko Sarjito (Kep. Biro), Marcella, Ferdy Yunisaf. Mojokerto: Prayogi. Sidoarjo: Yahdar Balhmar, Imam Muchlis. Pasuruan: H Umar Wirohadi (kabiro), Abdul Kadir Jaelani. Malang: Aji, Kholil, Agus Susanto. Lamongan: M. Zainuddin, Thafhanul Fahri. Koordinator Sirkulasi/Pemasaran: M. Mashudi. Alamat Redaksi: Jl Tunjungan No 86 Surabaya. Telp. +6231 5318686, 5323414. Fax:+6231 5323415 Redaksi: 081334312300 | Iklan/Langganan: 081216327858 | No Pengaduan: 031 70975270. Email: red_beritametro@yahoo.co.id. Tarif Iklan: Display(fc) Rp. 35.000/MMK (BW) Rp. 25.000/MMK. Sosial Rp. 10.000/MMK, Baris Rp. 15.000 (Minimal 2 Baris).

DALAM MENJALANKAN TUGAS PELIPUTAN, WARTAWAN BERITA METRO DIBEKALI TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER.

METRO SPORT 05

berita metro www.beritametro.co.id

RABU, 21 SEPTEMBER 2016

BARCELONA

ATLETICO MADRID

(La Liga Spanyol)

Usung Trio MSN, Barca Diunggulkan Diprediksi Hajar Atletico di Camp Nou BARCELONA (BM) – Tuan rumah Barcelona menjamu Atletico Madrid di laga La Liga Spanyol, Kamis (22/9) dinihari WIB di Camp Nou. Lini depan Los Cules, julukan Barcelona, yang produktif akan berduel dengan lini belakang Atletico yang solid. Kedua tim pun sedang dalam laju yang bagus menatap laga ini. Barca selalu menang telak di dua pertandingan terakhir. Celtic dan Leganes menjadi dua lawan yang berhasil mereka kalahkan. Celtic dicukur dengan skor akhir 7-0 saat matchday I Liga Champions. Sementara Leganes ditaklukkan dengan skor 5-1 di Liga Spanyol akhir pekan lalu. Sementara itu, Atletico sedang dalam laju kemenangan di tiga laga terakhir dengan catatan clean sheet dan produktivitas gol yang oke dengan torehan 10 gol. Di pertandingan terakhir, Atletico memetik kemenangan dengan skor lima gol tanpa balas saat berduel melawan Sporting Gijon. Barca pun didukung dengan rekor dua kemenangan beruntun dalam dua laga kandang terakhir saat menjamu tim be-

JADWAL PERTANDINGAN KAMIS (22/9) WIB

LA LIGA SPANYOL 01:00

Sporting Gijon

Live Bein Sport 1 01:00

Real Madrid

03:00

Barcelona

Villarreal

Live SCTV vs

Atletico Madrid

Live SCTV 03:00

Granada

Athletic Bilbao

Live bein Sport 1 03:00

Real Sociedad

Las Palmas

SERIE A ITALIA

ISTIMEWA

TAJAM : Trio MSN (Messi, Suarez dan Neymar) jadi senjata utama Barcelona untuk menjebol gawang Atletico Madrid di La Liga Spanyol, Kamis (22/9) dinihari WIB.

LIVE SCTV KAMIS (22/9) PKL.03:00 WIB

sutan Diego Simeone. Tapi, Atletico juga bisa menekuk Barca dua gol tanpa balas di laga terakhir yang berlangsung di Vicente Calderon di ajang Liga Champions. Sport mencatat, Barca memetik dua kemenangan dalam dua laga terakhir saat menjamu Atletico. Se-

mentara itu, tim asal ibukota mampu menaklukkan Los Cules saat melakoni laga terakhir pada 14 April lalu. Saat ini, Barcelona berada di urutan kedua klasemen dengan koleksi sembilan poin. Barca tertinggal tiga poin dari Real Madrid di puncak klasemen. Oleh sebab itu, kemenangan atas Atletico tentu menjadi harga mati bagi Barcelona. Meski begitu, Barcelona tak

HEAD TO HEAD 30-01-2016 Barcelona 12-09-2015 Atletico Madrid 17-05-2015 Atletico Madrid 11-01-2015 Barcelona 17-05-2014 Barcelona

2-1 1-2 0-1 3-1 1-1

bisa memandang sebelah mata Atletico. Los Rojiblancos belum terkalahkandalamempatlagaawal musim ini dengan raihan dua kemenangan dan dua hasil imbang. Bagaimana prediksinya?

ISTIMEWA

DESAKAN : Bintang baru Juventus, Gonzalo Higuain diminta untuk terus dimainkan. Desakan itu muncul dari para suporter Juventus.

TURIN (BM) – Gonzalo Higuain tak dimainkan menjadi starter saat Juventus menelan kekalahan kala melawan Inter Milan. Bianconeri pun didesak untuk terus memainkan ‘Pipita’ julukan Gonzalo Higuain. Saat melakoni pertandingan di Giuseppe Meazza, Senin (19/ 9) dinihari WIB, Juve kalah dengan skor akhir 1-2. Mereka unggul lebih dulu lewat gol Stephan Lichsteiner, tapi bisa dibalas dua kali oleh Mauro Icardi dan Ivan Perisic. Di pertandingan itu, Higuain baru dimasukkan di menit 74. Dia menggantikan Mario Mandzukic. Di sisa pertandingan Juve tetap tak bisa mencetak gol

Tentu saja Barcelona yang mengusung trio MSN (Messi, Suarez dan Neymar) di lini depan, diprediksi memenangkan laga di Camp Nou meski dengan skor tipis 2-1. (dbs/azt)

penyeimbang. Keputusan Juve mencadangkan Higuain lantas mendapatkan kritik. Itu seperti diungkapkan oleh eks striker Juventus, Paolo Rossi. “Meski Juve masih dalam proses perbaikan, saya tak bisa mengerti mengapa mereka bisa menepikan Higuain,” kata Rossi di Football Italia. “Dia sangat kuat, tak ada seorangpunyangbisamembantahitu. Saya tak berpikir dia akan marah mengenai suatu keseimbangan bahkan saat dia bermain dengan seorang fenomena seperti (Paulo) Dybala, yang saya pikir sebagai versi modern dari (Omar)Sivori,” imbuhnya. (dtc/azt)

ISTIMEWA

Inter Milan Incar Tiga Poin Tandang

ISTIMEWA

MODAL : Kemenangan atas Juventus, menjadi modal berharga bagi Inter Milan saat tandang ke Empoli, Kamis (22/9) dinihari WIB.

Tim asuhan Giovanni Martusciello itu cuma sekali menang dan sekali seri pada empat laga pertama Serie A. Dua laga lainnya berujung kekalahan. Striker Inter, Mauro Icardi, menyatakan bahwa timnya bertekad untuk mempertahankan level permainan yang sudah diperlihatkan saat mengalahkan Juve. Menurut Icardi, Inter juga harus tetap tampil habis-habisan saat bertemu tim-tim kecil. “Kami siap untuk pertandingan ini,” ucap Icardi kepada Inter Channel. “Namun, ini tidak akan mudah karena mereka me-

Palermo