Berita Metro 23 Februari 2017

HARIAN PAGI TERBIT 12 HALAMAN

Iklan/ Langganan:

5318686

www.beritametro.co.id

KAMIS, 23 FEBRUARI 2017

Terkait Pilkada DKI, Antasari hingga Demo SBY

Demokrat Cecar Kapolri

JAKARTA (BM) – Anggota Fraksi Partai Demokrat mencecar sejumlah pertanyaan kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat rapat kerja bersama Komisi III DPR, terkait kasus Pilkada DKI, Antasari Azhar, hingga ak si demo di rumah mantan Presiden Bambang Yudhoyono (SBY).

“Fraksi Demokrat menanyakan dan ingin mendapatkan klarifikasi dari pihak kepolisian terkait dengan serombongan mahasiswa yang beberapa waktu lalu menyampaikan kegiatan penyampaian pendapat tidak jauh dari rumah ketum kami,” kata anggota Komisi III DPR Erma Suryani Ranik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/2).

Erma heran dengan pernya­ taan Polri yang mengaku tidak mendapat informasi soal rencana aksi tersebut. Pihaknya pun kecewa dengan pengamanan  Baca: Soroti... Hal. 7 ­

BM/MEDI

TRUK TERGULING. Sebuah truk tronton nopol L9825 UE bermuatan 25 ton, terguling dan terperosok ke sungai, Rabu (22/2) pagi. Informasinya, peristiwa laka tunggal yang terjadi di Jl Raya Desa Panjunan Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo itu berlangsung sekitar pukul 05.54 WIB. Sebelumnya, truk tronton yang dikemudikan Iwan Yulianto (37), warga asal Jawa Tengah tersebut, hendak mengirim barang ke salah satu pabrik yang berlokasi di desa tersebut (Panjunan, red).

Server e-KTP di LN, Mendagri: Pemerintah Bisa Digugat JAKARTA (BM) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengakui kelalaian pemerintah dalam menjaga kerahasiaan data penduduk Indonesia. Sebab, server pembuatan E-KTP saat ini berada di luar negeri sehingga datanya bisa diketahui pihak lain.

“Posisi pemerintah saat ini sebenarnya bisa digugat oleh rakyat karena server pembuatan E-KTP lha kok Tjahjo Kumolo ada di luar negeri,” kata Tjahjo, saat rapat kerja bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/2/2017).

Hal itu, kata Tjahjo, menunjukkan pemerintah belum mampu menjaga kerahasiaan data penduduk. Akibatnya, banyak data penduduk Indonesia yang digunakan untuk berbuat tindak pidana seperti membobol ATM. “Di zaman Pak Tito (Karnavian) jadi Kapolda (Metro Jaya), ada orang yang punya 169 E-KTP milik orang lain. Namanya asli. Itu seperti yang dari Kamboja kemarin,” papar Tjahjo.

Meski demikian, pemerintah tetap akan melanjutkan proyek pengadaan E-KTP untuk memenuhi kebutuhan negara akan kepemilikan identitas tunggal.

Tahun 2016, pemerintah memang menargetkan proyek pengadaan tersebut selesai di bulan  Baca: Mendagri... Hal. 7 ­ Desember. Namun, hingga saat ini,

Patrialis Bakal Bongkar Bawa 1500 Rombongan, Naik 6 Kasus Korupsi di MK Kunjungan Raja Arab Saudi

Boeing dan 1 Hercules

BM/ISTIMEWA

KEHORMATAN: Presiden Jokowi menerima tanda kehormatan dari Raja Arab Saudi, saat melalukan kunjungan kenegaraan ke negara tersebut beberapa waktu lalu.

JAKARTA (BM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar terkait kasus dugaan suap hakim MK dalam uji materi UndangUndang 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dalam pemeriksaan, Patrialis menyatakan akan mengungkap seluruh ketera­ ngan yang diketahuinya. “Saya akan bicara apa adanya dengan KPK. Insya Allah kebenaran akan ada di pengadilan,” ujar Patrialis sebelum diperiksa penyidik di Gedung KPK, jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (22/2).

Lebih jauh Patrialis mengaku bakal membeberkanpihak-pihakyangdidugaterlibat dalam kasus suap hakim MK tersebut.

Bahkan,iamemberikankesempatankepada KPKuntukmembongkarhabisdugaanpraktik tindak pidana korupsi di MK. “Jadi, saya akan memberikan kesem­

JAKARTA (BM) — Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz alSaud beserta rombongan akan berkunjung ke Indonesia pada 1 Maret 2017. “Rombongan Raja Arab Saudi itu akan mendarat di Bandara Halim Perdanakusuma,” ujar Ida Bagus Ketut Juliadnyana, Corporate Communication Department Head Angkasa Pura I, Rabu (22/2/2017).

Menurut rencana, Raja Salman akan membawa 1500 delegasi, dan 10 menteri dan 25 pangeran. Rombongan tersebut akan naik 6 pesawat, dan 1 hercules. Tujuh pesawat berukuran wide body, terdiri dari dua unit Boeing 777, satu unit Boeing 747  Baca: Kunjungan... Hal. 7 ­

 Baca: Empat... Hal. 7 ­

Patrialis Akbar

Hidupkan Digital Startup di Indonesia

Risma Tarik CEO Raksasa Digital Dunia ke Surabaya Untuk menghidupkan startup digital di Indonesia, Walikota Surabaya Ir Tri Rismaharini berniat membangun Kampus Google di Kota Surabaya. Kampus itu diharapkan akan menjadi pusat pengembangan startup digital bagi masyarakat Indonesia, terutama warga Surabaya dan sekitarnya. Risma optimis atas rencananya tersebut, dan akan mepresentasikan ke hadapan CEO raksasa digital dunia di Surabaya, Agustus mendatang.

BM/HASAN N RACHMAD

KETERANGAN PERS: Walikota Surabaya Ir Tri Rismaharini memberikan keterangan pers terkait rencana mendatangkan CEO raksasa dunia ke Surabaya.

Salah satu yang membuat optimis Risma atas rencananya tersebut adalah, karena Surabaya merupakan basis pengguna internet terbesar di Indonesia. “Sekarang kalau misalkan ngomong kenapa aku berani kompetitif, di Surabaya ini yang aku tahu datanya dari provider, kita pengguna internet terbesar di Indonesia,” klaim Risma.

Rencananya menurut Risma, akan diusulkan saat gelar Startup Nation Summit 2017 bulan Agustus nanti. Konferensi yang rencananya akan dihadiri CEO dari berbagai perusahaan berbasis internet. Seperti Intel, Facebook, Instagram termasuk Google. “Agenda itu rencananya akan digelar di Johannesburg, Afrika Selatan,” papar Risma,

PRAKIRAAN CUACA

diruang kerjanya, Rabu (22/2).

Menurut Walikota kelahiran Kediri ini, pihaknya berani merencanakan program tersebut, salah satunya adalah, karena masyarakat Kota Surabaya sangat well informed terhadap teknologi informasi.

Syarat agar bisa merebut Kampus Google itu, tambahnya, dirinya harus bisa kompetitif dengan negara-negara lain.“Itu aku harus kompetitif. Makanya kenapa salah satu, saya jadi pembicara di Johannesburg itu, saya akan tarik untuk 2018,” terang Risma.

“Yakintidakorang-orangituterhadap  Baca: Di Asia Tenggara... Hal. 7 ­

SPIRIT

SURABAYA

JAKARTA

DENPASAR

YOGYAKARTA

HUJAN PETIR SUHU : 25 - 32 °C

HUJAN RINGAN SUHU : 24 - 32°C

BERAWAN TEBAL SUHU : 26 - 33°C

HUJAN SEDANG SUHU : 23 - 31°C

Niat adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan. Oleh karena­ nya, ketika niatnya benar maka perbuatan itu benar. Dan jika niatnya buruk maka perbuatan itu buruk.

- Imam An Nawawi -

TOPNEWS

Lapas Mojokerto Kebobolan Peredaran Narkoba MOJOKERTO(BM)–Peredaran narkoba di Lapas Klas IIB Mojokerto masih sulit dihentikan. Upaya memperketat dengan cara penggeledahan pembesuk masih belum membuahkan hasil maksimal. Karena narkoba masih bisa dinikmati di dalam ruangan di balik jeruji besi.

BACA HALAMAN

04

2 Juta Warga Jatim Belum Rekam e-KTP

SURABAYA (BM) – Proses perekaman e-KTP di Jawa Timur belum sepenuhnya tuntas. Hingga saat ini, masih tercatat ada 2.127.941 jiwa belum melakukan perekaman e-KTP. Mereka tersebar terbanyak di Jember, Kabupaten Malang, Surabaya, Gresik dan Sidoarjo.

BACA HALAMAN

09

Bupati Pastikan Daerahnya Aman untuk Investasi

SIDOARJO (BM) - Ketertarikan para investor untuk mengembangkan bisnisnya di wilayah Sidoarjo menjadi sebuah kebanggaan tersendiri yang dirasakan masyarakat Sidoarjo.

Hal ini disampaikan Bupati Sidoarjo,Saiful Ilah,saat menghadiri Ground BreakingAston Kahuripan City Hotel yang berlokasi di Perum KNV Sidoarjo Rabu,(22/2).

BACA HALAMAN

12

02 POLHUKAM

berita metro

www.beritametro.co.id

KAMIS, 23 FEBRUARI 2017

Presiden Jokowi pada Pengukuhan Pengurus DPP Partai Hanura:

Politisasi SARA Penyimpangan Demokrasi BOGOR (BM) – Presiden Joko Widodo menyebut praktik demokrasi politik di Indonesia sudah kebablasan sehingga membuka peluang terjadinya artikulasi politik yang ekstrem.

Pandangan itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Pengukuhan Pengurus DPP Partai Hanura periode 2016-2020 di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Rabu.

“Banyak yang bertanya pada saya apakah demokrasi kita terlalu bebas dan kebablasan?

Saya jawab ya demokrasi kita terlalu kebablasan dan praktik demokrasi politik yang kita lakukan telah membuka peluang terjadinya artikulasi politik yang ekstrem,” kata Presiden.

Ia mencontohkan, artikulasi politik ekstrem yang muncul di antaranya liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme, dan terorisme, serta ajaran lain yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Menurut dia, penyimpangan praktik demokrasi itu mengambil bentuk nyata seperti politisasi SARA (suku, agama, ras dan antargolongan) yang sebenarnya harus dihindari. “Penyebaran fitnah, kabar bohong, saling memaki, saling menghujat, kalau diteruskan bisa menjurus pada pecah-belah bangsa kita,” katanya.

Namun, Presiden meyakini bahwa hal ini menjadi ujian

PENGUKUHAN PENGURUS. Presiden Joko Widodo dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menghadiri pengukuhan pengurus DPP Partai Hanura, Rabu.

yang jika bangsa ini berhasil melaluinya dengan baik akan menjadikan bangsa Indonesia semakin dewasa, matang, dan tahan uji.

Presiden mengajak masyarakat untuk tidak larut dalam hal itu hingga lupa pada pekerjaan utama yakni menyejahterakan rakyat. “Dalam demokrasi yang sudah kebablasan adalah penegakan hukum

aparat harus tegas, tidak usah ragu-ragu,” katanya.

Pada kesempatan itu dilantik 147 kader menjadi pengurus Partai Hanura dengan Ketua Umum Oesman Sapta Odang dan Ketua Dewan Pembina Wiranto.

Acara itu juga dihadiri sejumlah pejabat dan tokoh partai di antaranya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekar-

noputri, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, Ketua Umum PPP Rommahurmuziy.

Selain itu Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Wakil DPD RI Farouk Muhammad, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, serta Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.

Pusat Perhatian Kehadiran Ahok menjadi pusat perhatian bahkan dari sejak pertama datangnya dalam acara pengukuhan Pengurus DPP Partai Hanura tersebut. Ahok hadir di acara sekitar pukul 8.30 WIB atau setengah jam sebelum acara dimulai. Peserta yang hadir langsung mendekat dan berebut untuk bisa bersalaman dan berswafoto dengan Gubernur DKI tersebut.

Dalam pidato politik di acara tersebut, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang secara khusus menyebut nama Ahok dan mendapat sambutan tepuk tangan yang riuh dari ribuan peserta yang memenuhi gedung tersebut.

“Eh ada Pak Ahok, kalau Pak Ahok sudah duduk di sebelah Kyai Aqil Siradj ini tanda-tanda.

Pak Ahok ini nakal, nakalnya sama kayak saya. Tapi saya suka,” kata Oesman Sapta yang disambut tawa dan tepuk tangan para hadirin.

Ribuan peserta bahkan meneriakkan nama Ahok agar naik ke panggung saat sesi foto bersama para pengurus Partai Hanura yang baru saja dilantik bersama Presiden Jokowi.

Setelah naik ke panggung, Ahok yang mengenakan pakaian batik dominan kuning senada dengan warna partai tersebut mendapat tepuk tangan yang sangat meriah. (han/ant/nii)

DPR soal Mendukung Palestina Hadapi Israel

RI Harus Tunjukkan Aksi Nyata TEHERAN (BM) - Anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera, Mahfudz Siddiq, berharap Indonesia dapat menunjukkan sikap dan aksi nyata dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina meraih kemerdekaan dari penjajahan Israel.

“Saat ini situasi dunia Islam sangat sulit. Negara-negara di Timur Tengah disibukkan oleh peperangan, sementara Muslim di Eropa dan Amerika sedang menghadapi tantangan baru politik diskriminasi,” kata Mahfudz di Teheran, Iran, Selasa (21/2) saat menghadiri Konferensi Internasional ke-6 Untuk Mendukung Intifada Palestina yang diselenggarakan oleh Parlemen Republik Islam Iran di Teheran pada 21-22 Februari 2017.

Dia menambahkan, sikap dan gerakan anti-muslim sedang merebak di mana-mana.

“Saya menaruh harapan kepada Indonesia untuk bersikap

Kader Partai Keadilan Sejahtera, Mahfudz Siddiq

dan beraksi nyata. Semangat antipenjajahanharusterusditunjukkan secara nyata oleh Indonesia, baik oleh pemerintah, DPR, masyarakat dan juga kalangan organisasi masyarakat,” kata Mahfudz.

Menurut dia, Indonesia secara konsisten mendukung upaya kemerdekaan Palestina, termasuk mengecam keras segala upaya pendudukan yang dilakukan oleh penjajah Israel.

Pada Maret 2016, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) tentang Palestina.

Pada kesempatan itu, pihak Indonesia melalui Menteri Luar Negeri,RetnoMarsudimencanangkan komitmen bantuan keuangan Indonesia untuk rakyat Palestina.

Terkait perampasan tanah dan pembangunan permukiman baru, komunitas internasional menegaskan bahwa hal itu melanggar Konvensi Jenewa ke-4 tentang Perlindungan Warga Sipil Pada Saat Perang.

Pada 2004, Pengadilan Internasional menegaskan bahwa permukiman baru tersebut adalah ilegal. Ban Ki-Moon semasa menjabat Sekjen PBB pada April 2012 juga menyatakan bahwa permukiman baru tersebut ilegal dan menabrak Peta-Jalan Perdamain Israel-Palestina.

Pada Desember 2016, Dewan

Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 2334 yang menyatakan bahwa semua penyewaan tanah, bangunan dan kegiatan perdagangan di wilayah permukiman baru tersebut adalah ilegal.

“Kita bisa saksikan bagaimana Israel tutup mata dan telinga terhadap semua sikap dunia dan lembaga PBB. Bagi mereka penjajahan atas Palestina adalah kepentingan politik dan juga ideologi,” tukas Mahfudz yang pada 2013 pernah berkeliling melihat langsung pemukiman baru Israel di Tepi Barat.

Dia menambahkan bahwa Israel tak akan berhenti hingga terwujudnya “Imperium Israel Raya” yang meliputi sebagian besar wilayah Timur Tengah.

“Itu impian dan doktrin mereka sejak 1917. Apalagi pemerintah Amerika Serikat di bawah Trump makin menegaskan dukungannya atas kepentingan Israel,” kata Mahfudz.

Menurut laporan investigasi Uri Blau (2015), proyek pembangunan permukiman baru di Palestina oleh pemerintah Israel mendapatkan bantuan pendanaan dari pihak swasta AS, baik perusahaan dan perorangan sebesar 220 juta dolar selama kurun 2009-2013 yang disalurkan melalui organisasi non pemerintah.

Mahfudz mengapresiasi upaya Iran mengangkat isu pembangunan permukiman ilegal di Palestina oleh pihak Israel pada konferensi di Teheran.

“Meskipun masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan konferensi, setidaknya konferensi ini menjadi sarana bagi semua negara peserta untuk menyamakan dan menyatukan sikap terhadap kolonialisasi yang berlanjut di tanah Palestina. Selanjutnya dibutuhkan aksi nyata semua pihak untuk menghentikan agresi zionis ini,” tegas Mahfudz. (bam/ant/nii)

Dewi Yasin Limpo

MA Kuatkan Vonis PT JAKARTA (BM) - Mahkamah Agung tetap menghukum mantan Anggota KomisiVII DPR dari Partai Hanura, Dewi Yasin Limpo, dengan delapan tahun penjara dan denda Rp 200 juta.

Anggota majelis hakim perkara kasasi itu, Krisna Harahap membenarkan putusan yang memperkuat hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Jakarta dengan delapan tahun kurungan dan denda Rp 200 juta. “Karena terbukti menerima suap sebesar 177.700 dolar AS dalam rangka pengadaan anggaran untuk pembangkit listrik di Kabupaten Deiyai, Papua,” katanya di Jakarta, Rabu, .

Majelis hakim perkara tersebut dipimpin oleh Artidjo Alkostar dengan anggota Krisna Harahap dan Syamsul Chaniago.

Ia menambahkan di samping memperkuat putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Jakarta) mengenai pidana penjara dan denda, MA memperbaiki amar putusan mengenai hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik untuk menduduki jabatan publik.

Yang dapat dicabut menurut majelis hakim agung adalah hak dipilih, yakni 5 tahun setelah menjalani pidana pokok, bukan hak memilih karena yang terakhir ini merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dihilangkan maupun dikurangi.

Sebelumnya di tingkat pertama, Dewie Yasin Limpo divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti menjadi menerima suap 177.700 dolar Singapura (sekitar Rp1,7 miliar) untuk mengupayakan anggaran pembangunan pembangkit listrik di Kabupaten Deiyai Provinsi Papua.

“Menyatakan terdakwa I Dewi Aryaliniza alias Dewie Yasin Limpo dan terdakwa II Bambang Wahyuhadi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan pertama,” kata ketua majelis hakim Masud dalam sidang pembacaan vonis di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat. (riz/ant/nii)

Kriminalisasi Ulama Dibantah JAKARTA (BM) - Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi M Iriawan membantah melakukan kriminalisasi terhadap para ulama seperti pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab (RS). “Kita tidak pernah dan jangan dijustifikasi mengkriminalisasi ulama,” kata Iriawan di Jakarta, Rabu.

Iriawan mengatakan aparat penegak hukum harus menindaklanjuti laporan masyarakat terhadap seseorang yang diduga melanggar hukum.

Ditegaskan Iriawan, penyidik Polda Metro Jaya bekerja profesional menangani kasus Rizieq terkait dugaan penyebutan logo Bank Indonesia pada mata uang rupiah baru mirip lambang “palu dan arit”.

Mantan Kapolda Jawa Barat itu menjelaskan perkara yang menyeret Rizieq maupun petinggi FPI lainnya seperti Munarman merupakan kasus perseorangan.

Iriawan mengungkapkan polisi menangani kasus berawal dari laporan masyarakat kemudian ditindaklanjuti penyelidikan.

Berdasarkan temuan barang bukti maka polisi meningkatkan ke tahap penyidikan melalui gelar perkara untuk menetapkan tersangka. (tar/ant/nii)

Babak Baru Pengelolaan Tambang Freeport Segera Dimulai Kegiatan produksi konsentrat (emas, perak, dan tembaga) oleh PT Freeport Indonesia kini memasuki babak baru, ketika Pemerintah Indonesia menyodorkan Izin Usaha Penambangan Khusus (IUPK) sebagai pengganti kontrak karya.

Manajemen Freeport laksana kebakaran jenggot menanggapi IUPK yang dianggap merugikan perusahaan yang berdiri pada 7 April 1967 itu. Tetap;i mengapa masyarakat yang dulu ramai soal Freeport kini tak terdengar lagi suaranya?

Presiden dan CEO PT Freeport Indonesia bahkan terbang langsung dan tinggal beberapa saat di Jakarta, demi menyelesaikan persoalan yang meresahkan itu. “Saya telah berada di Jakarta selama beberapa hari untuk menangani berbagai permasalahan yang saat ini dihadapi Perusahaan, sehubungan dengan diterbitkannya peraturan-peraturan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terkait ekspor konsentrat,” kata President dan CEO Freeport-McMoran Inc. Ricard C. Adkerson dalam keterangan persnya.

Tidak tanggung-tanggung perusahaan yang berkantor pusat di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat itu bahkan mengancam akan menyeret Pemerintah Indonesia ke sidang arbitrase karena tindakan wanprestasi dan pelanggaran kontrak karya.

Perusahaan itu juga mengancam untuk melakukan PHK besar-besaran terhadap ribuan karyawannya yang hampir seluruhnya adalah WNI. “Freeport tidak dapat melakukan ekspor tanpa mengakhiri Kontrak Karya, akan terjadi konsekuensi-kon-

sekuensi yang tidak menguntungkan bagi semua pemangku kepentingan, termasuk penangguhan investasi modal, pengurangan signifikan dalam pembelian barang dan jasa domestik, hilangnya pekerjaan bagi para kontraktor dan pekerja kami, karena kami terpaksa menyesuaikan pengeluaranpengeluaran kegiatan usaha kami sesuai dengan pembatasan produksi tersebut,” tutur Adkerson.

Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan secara penuh persoalan tersebut kepada Menteri ESDM Ignatius Jonan dan menolak berkomentar saat ditanya oleh wartawan perihal tersebut. “Tanya ke Menteri ESDM,” kata Presiden saat ditanya soal ancaman arbitrase Freeport kepada Pemerintah Indonesia.

Perlakuan Istimewa Sejak pertama dibentuknya hingga kini, Freeport tercatat telah menikmati berbagai distingsi dan perlakuan istimewa dari Pemerintah Indonesia. Namun sejarah berganti, di bawah Presiden Jokowi, Indonesia ingin Freeport mendivestasi 51

Ilustrasi Freeport di Timika

persen sahamnya kepada pemerintah Indonesia melalui IUPK untuk menggantikan kontrak karya.

Presiden Jokowi tampaknya mempercayakan betul amanah itu kepada duet Ignatius Jonan sebagai Menteri ESDM dan Wakilnya Arcandra Tahar.

Presiden seakan menyadari bahwa konsentrat yang selama ini ditambang, diolah, dan dieksplorasi oleh Freeport itu berada di wilayah kedaulatan NKRI sehingga harus tunduk pada segala hukum yang ada di Indonesia.

Banyak pihak menganggap kontrak karya tak relevan lagi sehingga Freeport tak perlu lagi menikmati perlakuan khusus dari pemerintah RI. Komplek tambang Grasberg di Bumi Papua merupakan salah satu

penghasil tunggal tembaga dan emas terbesar di dunia, dan mengandung cadangan tembaga yang dapat diambil yang terbesar di dunia, selain cadangan tunggal emas terbesar di dunia memang sudah selayaknya diberdayakan secara optimal untuk kemakmuran Papua dan Indonesia.

Grasberg yang berada di jantung suatu wilayah mineral yang sangat melimpah, di mana kegiatan eksplorasi yang berlanjut membuka peluang bagi anak bangsa untuk mengaplikasikan ilmu, pengetahuan, dan teknologinya yang semakin mumpuni untuk mengelola tambang secara mandiri.

Sikap pemerintah semakin tegas sebagaimana juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman

Luhut Binsar Pandjaitan yang menegaskan bahwa pemerintah Indonesia bukanlah objek yang bisa didikte atau diatur oleh Freeport terkait penetapan status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khsusu (IUPK).

Maka pemerintah pun tak gentar dengan ancaman arbitrase yang dilancarkan Freeport.

“Bagus dong kalau arbitrase, biar ada kepastian. Semua aturan ketentuan sudah kita berikan, enggak boleh dong kita didikte. Kan dia harusnya divestasi 51 persen itu 2009 dia harus bangun smelter, tapi dia kan enggak lakukan,” ujar Luhut.

Perlu Dukungan Riuh rendah persoalan Freeport yang memasuki babak baru tahun ini seakan tertelan isu Pilkada yang seperti tak berujung pangkal.

Masyarakat ibarat tak lagi peduli dan menganggap kasus tersebut sebagai sesuatu yang serius.

Maka Pemerintah pun tampak layaknya berjuang sendiri menghadapi manajemen perusahaan yang telah setengah abad beroperasi di Tanah Air itu. Sejatinya ketegasan Pemerintah dalam menangani Freeport memerlukan dukungan yang penuh dari seluruh lini masyarakat di pelosok nusantara.

Apa yang dihadapi pemerintah Indonesia terkait Freeport bukan sederhana, sebab ada tiga masalah besar yang harus segera ditemukan titik temunya yakni soal stabilitas

dan kepastian untuk investasi yang diminta Freeport, izin ekspor konsentrat, dan divestasi saham.

Mantan Staf Khusus Menteri ESDM, Said Didu, mengatakan jika pemerintah dan Freeport tak bisa mencapai titik temu untuk 3 masalah ini, situasi sosial dan ekonomi di Papua bisa kacau. “Ini yang benarbenar harus dihindari. Dampak sosial ekonomi di Papua menurut saya paling krusial,” ucap Didu.

Namun, Menteri ESDM Ignatius Jonan yang dipilih Presiden Jokowi memangku jabatan tersebut membuktikan kekeraskepalaannya.

Ia sama sekali tak gentar dengan ancaman arbitrase Freeport dalam 120 hari jika tak ditemukan titik temu.

Bahkan ancaman PHK pun bukan sesuatu yang membuat Jonan mundur selangkah pun.

“Ini sebenarnya mau berbisnis atau berperkara. Freeport itu kan badan usaha jadi berbisnis. Tapi kalau dalam perundingan tidak sampai titik temu memang hak-hak masing-masing bawa ke badan Arbitrase. Tapi bukan hanya Freeport loh, pemerintah juga bisa,” kata Jonan, menegaskan.

Maka dimulailah babak baru tersebut, ketika semuanya saling bertahan untuk mempertahankan sesuatu yang dianggapnya sebagai hak. Indonesia pun semestinya menyerukan hak atas urang adat dan masyarakat Papua atas kekayaan yang terkandung dalam perut bumi mereka. (han/ant/nii)

02 POLHUKAM

berita metro

www.beritametro.co.id

KAMIS, 23 FEBRUARI 2017

Presiden Jokowi pada Pengukuhan Pengurus DPP Partai Hanura:

Politisasi SARA Penyimpangan Demokrasi BOGOR (BM) – Presiden Joko Widodo menyebut praktik demokrasi politik di Indonesia sudah kebablasan sehingga membuka peluang terjadinya artikulasi politik yang ekstrem.

Pandangan itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Pengukuhan Pengurus DPP Partai Hanura periode 2016-2020 di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Rabu.

“Banyak yang bertanya pada saya apakah demokrasi kita terlalu bebas dan kebablasan?

Saya jawab ya demokrasi kita terlalu kebablasan dan praktik demokrasi politik yang kita lakukan telah membuka peluang terjadinya artikulasi politik yang ekstrem,” kata Presiden.

Ia mencontohkan, artikulasi politik ekstrem yang muncul di antaranya liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme, dan terorisme, serta ajaran lain yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Menurut dia, penyimpangan praktik demokrasi itu mengambil bentuk nyata seperti politisasi SARA (suku, agama, ras dan antargolongan) yang sebenarnya harus dihindari. “Penyebaran fitnah, kabar bohong, saling memaki, saling menghujat, kalau diteruskan bisa menjurus pada pecah-belah bangsa kita,” katanya.

Namun, Presiden meyakini bahwa hal ini menjadi ujian

PENGUKUHAN PENGURUS. Presiden Joko Widodo dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menghadiri pengukuhan pengurus DPP Partai Hanura, Rabu.

yang jika bangsa ini berhasil melaluinya dengan baik akan menjadikan bangsa Indonesia semakin dewasa, matang, dan tahan uji.

Presiden mengajak masyarakat untuk tidak larut dalam hal itu hingga lupa pada pekerjaan utama yakni menyejahterakan rakyat. “Dalam demokrasi yang sudah kebablasan adalah penegakan hukum

aparat harus tegas, tidak usah ragu-ragu,” katanya.

Pada kesempatan itu dilantik 147 kader menjadi pengurus Partai Hanura dengan Ketua Umum Oesman Sapta Odang dan Ketua Dewan Pembina Wiranto.

Acara itu juga dihadiri sejumlah pejabat dan tokoh partai di antaranya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekar-

noputri, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, Ketua Umum PPP Rommahurmuziy.

Selain itu Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Wakil DPD RI Farouk Muhammad, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, serta Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.

Pusat Perhatian Kehadiran Ahok menjadi pusat perhatian bahkan dari sejak pertama datangnya dalam acara pengukuhan Pengurus DPP Partai Hanura tersebut. Ahok hadir di acara sekitar pukul 8.30 WIB atau setengah jam sebelum acara dimulai. Peserta yang hadir langsung mendekat dan berebut untuk bisa bersalaman dan berswafoto dengan Gubernur DKI tersebut.

Dalam pidato politik di acara tersebut, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang secara khusus menyebut nama Ahok dan mendapat sambutan tepuk tangan yang riuh dari ribuan peserta yang memenuhi gedung tersebut.

“Eh ada Pak Ahok, kalau Pak Ahok sudah duduk di sebelah Kyai Aqil Siradj ini tanda-tanda.

Pak Ahok ini nakal, nakalnya sama kayak saya. Tapi saya suka,” kata Oesman Sapta yang disambut tawa dan tepuk tangan para hadirin.

Ribuan peserta bahkan meneriakkan nama Ahok agar naik ke panggung saat sesi foto bersama para pengurus Partai Hanura yang baru saja dilantik bersama Presiden Jokowi.

Setelah naik ke panggung, Ahok yang mengenakan pakaian batik dominan kuning senada dengan warna partai tersebut mendapat tepuk tangan yang sangat meriah. (han/ant/nii)

DPR soal Mendukung Palestina Hadapi Israel

RI Harus Tunjukkan Aksi Nyata TEHERAN (BM) - Anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera, Mahfudz Siddiq, berharap Indonesia dapat menunjukkan sikap dan aksi nyata dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina meraih kemerdekaan dari penjajahan Israel.

“Saat ini situasi dunia Islam sangat sulit. Negara-negara di Timur Tengah disibukkan oleh peperangan, sementara Muslim di Eropa dan Amerika sedang menghadapi tantangan baru politik diskriminasi,” kata Mahfudz di Teheran, Iran, Selasa (21/2) saat menghadiri Konferensi Internasional ke-6 Untuk Mendukung Intifada Palestina yang diselenggarakan oleh Parlemen Republik Islam Iran di Teheran pada 21-22 Februari 2017.

Dia menambahkan, sikap dan gerakan anti-muslim sedang merebak di mana-mana.

“Saya menaruh harapan kepada Indonesia untuk bersikap

Kader Partai Keadilan Sejahtera, Mahfudz Siddiq

dan beraksi nyata. Semangat antipenjajahanharusterusditunjukkan secara nyata oleh Indonesia, baik oleh pemerintah, DPR, masyarakat dan juga kalangan organisasi masyarakat,” kata Mahfudz.

Menurut dia, Indonesia secara konsisten mendukung upaya kemerdekaan Palestina, termasuk mengecam keras segala upaya pendudukan yang dilakukan oleh penjajah Israel.

Pada Maret 2016, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) tentang Palestina.

Pada kesempatan itu, pihak Indonesia melalui Menteri Luar Negeri,RetnoMarsudimencanangkan komitmen bantuan keuangan Indonesia untuk rakyat Palestina.

Terkait perampasan tanah dan pembangunan permukiman baru, komunitas internasional menegaskan bahwa hal itu melanggar Konvensi Jenewa ke-4 tentang Perlindungan Warga Sipil Pada Saat Perang.

Pada 2004, Pengadilan Internasional menegaskan bahwa permukiman baru tersebut adalah ilegal. Ban Ki-Moon semasa menjabat Sekjen PBB pada April 2012 juga menyatakan bahwa permukiman baru tersebut ilegal dan menabrak Peta-Jalan Perdamain Israel-Palestina.

Pada Desember 2016, Dewan

Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 2334 yang menyatakan bahwa semua penyewaan tanah, bangunan dan kegiatan perdagangan di wilayah permukiman baru tersebut adalah ilegal.

“Kita bisa saksikan bagaimana Israel tutup mata dan telinga terhadap semua sikap dunia dan lembaga PBB. Bagi mereka penjajahan atas Palestina adalah kepentingan politik dan juga ideologi,” tukas Mahfudz yang pada 2013 pernah berkeliling melihat langsung pemukiman baru Israel di Tepi Barat.

Dia menambahkan bahwa Israel tak akan berhenti hingga terwujudnya “Imperium Israel Raya” yang meliputi sebagian besar wilayah Timur Tengah.

“Itu impian dan doktrin mereka sejak 1917. Apalagi pemerintah Amerika Serikat di bawah Trump makin menegaskan dukungannya atas kepentingan Israel,” kata Mahfudz.

Menurut laporan investigasi Uri Blau (2015), proyek pembangunan permukiman baru di Palestina oleh pemerintah Israel mendapatkan bantuan pendanaan dari pihak swasta AS, baik perusahaan dan perorangan sebesar 220 juta dolar selama kurun 2009-2013 yang disalurkan melalui organisasi non pemerintah.

Mahfudz mengapresiasi upaya Iran mengangkat isu pembangunan permukiman ilegal di Palestina oleh pihak Israel pada konferensi di Teheran.

“Meskipun masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan konferensi, setidaknya konferensi ini menjadi sarana bagi semua negara peserta untuk menyamakan dan menyatukan sikap terhadap kolonialisasi yang berlanjut di tanah Palestina. Selanjutnya dibutuhkan aksi nyata semua pihak untuk menghentikan agresi zionis ini,” tegas Mahfudz. (bam/ant/nii)

Dewi Yasin Limpo

MA Kuatkan Vonis PT JAKARTA (BM) - Mahkamah Agung tetap menghukum mantan Anggota KomisiVII DPR dari Partai Hanura, Dewi Yasin Limpo, dengan delapan tahun penjara dan denda Rp 200 juta.

Anggota majelis hakim perkara kasasi itu, Krisna Harahap membenarkan putusan yang memperkuat hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Jakarta dengan delapan tahun kurungan dan denda Rp 200 juta. “Karena terbukti menerima suap sebesar 177.700 dolar AS dalam rangka pengadaan anggaran untuk pembangkit listrik di Kabupaten Deiyai, Papua,” katanya di Jakarta, Rabu, .

Majelis hakim perkara tersebut dipimpin oleh Artidjo Alkostar dengan anggota Krisna Harahap dan Syamsul Chaniago.

Ia menambahkan di samping memperkuat putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Jakarta) mengenai pidana penjara dan denda, MA memperbaiki amar putusan mengenai hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik untuk menduduki jabatan publik.

Yang dapat dicabut menurut majelis hakim agung adalah hak dipilih, yakni 5 tahun setelah menjalani pidana pokok, bukan hak memilih karena yang terakhir ini merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dihilangkan maupun dikurangi.

Sebelumnya di tingkat pertama, Dewie Yasin Limpo divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti menjadi menerima suap 177.700 dolar Singapura (sekitar Rp1,7 miliar) untuk mengupayakan anggaran pembangunan pembangkit listrik di Kabupaten Deiyai Provinsi Papua.

“Menyatakan terdakwa I Dewi Aryaliniza alias Dewie Yasin Limpo dan terdakwa II Bambang Wahyuhadi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan pertama,” kata ketua majelis hakim Masud dalam sidang pembacaan vonis di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat. (riz/ant/nii)

Kapolda Bantah Krimnalisasi Ulama JAKARTA (BM) - Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi M Iriawan membantah melakukan kriminalisasi terhadap para ulama seperti pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab (RS). “Kita tidak pernah dan jangan dijustifikasi mengkriminalisasi ulama,” kata Iriawan di Jakarta, Rabu.

Iriawan mengatakan aparat penegak hukum harus menindaklanjuti laporan masyarakat terhadap seseorang yang diduga melanggar hukum.

Ditegaskan Iriawan, penyidik Polda Metro Jaya bekerja profesional menangani kasus Rizieq terkait dugaan penyebutan logo Bank Indonesia pada mata uang rupiah baru mirip lambang “palu dan arit”.

Mantan Kapolda Jawa Barat itu menjelaskan perkara yang menyeret Rizieq maupun petinggi FPI lainnya seperti Munarman merupakan kasus perseorangan.

Iriawan mengungkapkan polisi menangani kasus berawal dari laporan masyarakat kemudian ditindaklanjuti penyelidikan.

Berdasarkan temuan barang bukti maka polisi meningkatkan ke tahap penyidikan melalui gelar perkara untuk menetapkan tersangka. (tar/ant/nii)

Babak Baru Pengelolaan Tambang Freeport Segera Dimulai Kegiatan produksi konsentrat (emas, perak, dan tembaga) oleh PT Freeport Indonesia kini memasuki babak baru, ketika Pemerintah Indonesia menyodorkan Izin Usaha Penambangan Khusus (IUPK) sebagai pengganti kontrak karya.

Manajemen Freeport laksana kebakaran jenggot menanggapi IUPK yang dianggap merugikan perusahaan yang berdiri pada 7 April 1967 itu. Tetap;i mengapa masyarakat yang dulu ramai soal Freeport kini tak terdengar lagi suaranya?

Presiden dan CEO PT Freeport Indonesia bahkan terbang langsung dan tinggal beberapa saat di Jakarta, demi menyelesaikan persoalan yang meresahkan itu. “Saya telah berada di Jakarta selama beberapa hari untuk menangani berbagai permasalahan yang saat ini dihadapi Perusahaan, sehubungan dengan diterbitkannya peraturan-peraturan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terkait ekspor konsentrat,” kata President dan CEO Freeport-McMoran Inc. Ricard C. Adkerson dalam keterangan persnya.

Tidak tanggung-tanggung perusahaan yang berkantor pusat di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat itu bahkan mengancam akan menyeret Pemerintah Indonesia ke sidang arbitrase karena tindakan wanprestasi dan pelanggaran kontrak karya.

Perusahaan itu juga mengancam untuk melakukan PHK besar-besaran terhadap ribuan karyawannya yang hampir seluruhnya adalah WNI. “Freeport tidak dapat melakukan ekspor tanpa mengakhiri Kontrak Karya, akan terjadi konsekuensi-kon-

sekuensi yang tidak menguntungkan bagi semua pemangku kepentingan, termasuk penangguhan investasi modal, pengurangan signifikan dalam pembelian barang dan jasa domestik, hilangnya pekerjaan bagi para kontraktor dan pekerja kami, karena kami terpaksa menyesuaikan pengeluaranpengeluaran kegiatan usaha kami sesuai dengan pembatasan produksi tersebut,” tutur Adkerson.

Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan secara penuh persoalan tersebut kepada Menteri ESDM Ignatius Jonan dan menolak berkomentar saat ditanya oleh wartawan perihal tersebut. “Tanya ke Menteri ESDM,” kata Presiden saat ditanya soal ancaman arbitrase Freeport kepada Pemerintah Indonesia.

Perlakuan Istimewa Sejak pertama dibentuknya hingga kini, Freeport tercatat telah menikmati berbagai distingsi dan perlakuan istimewa dari Pemerintah Indonesia. Namun sejarah berganti, di bawah Presiden Jokowi, Indonesia ingin Freeport mendivestasi 51

Ilustrasi Freeport di Timika

persen sahamnya kepada pemerintah Indonesia melalui IUPK untuk menggantikan kontrak karya.

Presiden Jokowi tampaknya mempercayakan betul amanah itu kepada duet Ignatius Jonan sebagai Menteri ESDM dan Wakilnya Arcandra Tahar.

Presiden seakan menyadari bahwa konsentrat yang selama ini ditambang, diolah, dan dieksplorasi oleh Freeport itu berada di wilayah kedaulatan NKRI sehingga harus tunduk pada segala hukum yang ada di Indonesia.

Banyak pihak menganggap kontrak karya tak relevan lagi sehingga Freeport tak perlu lagi menikmati perlakuan khusus dari pemerintah RI. Komplek tambang Grasberg di Bumi Papua merupakan salah satu

penghasil tunggal tembaga dan emas terbesar di dunia, dan mengandung cadangan tembaga yang dapat diambil yang terbesar di dunia, selain cadangan tunggal emas terbesar di dunia memang sudah selayaknya diberdayakan secara optimal untuk kemakmuran Papua dan Indonesia.

Grasberg yang berada di jantung suatu wilayah mineral yang sangat melimpah, di mana kegiatan eksplorasi yang berlanjut membuka peluang bagi anak bangsa untuk mengaplikasikan ilmu, pengetahuan, dan teknologinya yang semakin mumpuni untuk mengelola tambang secara mandiri.

Sikap pemerintah semakin tegas sebagaimana juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman

Luhut Binsar Pandjaitan yang menegaskan bahwa pemerintah Indonesia bukanlah objek yang bisa didikte atau diatur oleh Freeport terkait penetapan status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khsusu (IUPK).

Maka pemerintah pun tak gentar dengan ancaman arbitrase yang dilancarkan Freeport.

“Bagus dong kalau arbitrase, biar ada kepastian. Semua aturan ketentuan sudah kita berikan, enggak boleh dong kita didikte. Kan dia harusnya divestasi 51 persen itu 2009 dia harus bangun smelter, tapi dia kan enggak lakukan,” ujar Luhut.

Perlu Dukungan Riuh rendah persoalan Freeport yang memasuki babak baru tahun ini seakan tertelan isu Pilkada yang seperti tak berujung pangkal.

Masyarakat ibarat tak lagi peduli dan menganggap kasus tersebut sebagai sesuatu yang serius.

Maka Pemerintah pun tampak layaknya berjuang sendiri menghadapi manajemen perusahaan yang telah setengah abad beroperasi di Tanah Air itu. Sejatinya ketegasan Pemerintah dalam menangani Freeport memerlukan dukungan yang penuh dari seluruh lini masyarakat di pelosok nusantara.

Apa yang dihadapi pemerintah Indonesia terkait Freeport bukan sederhana, sebab ada tiga masalah besar yang harus segera ditemukan titik temunya yakni soal stabilitas

dan kepastian untuk investasi yang diminta Freeport, izin ekspor konsentrat, dan divestasi saham.

Mantan Staf Khusus Menteri ESDM, Said Didu, mengatakan jika pemerintah dan Freeport tak bisa mencapai titik temu untuk 3 masalah ini, situasi sosial dan ekonomi di Papua bisa kacau. “Ini yang benarbenar harus dihindari. Dampak sosial ekonomi di Papua menurut saya paling krusial,” ucap Didu.

Namun, Menteri ESDM Ignatius Jonan yang dipilih Presiden Jokowi memangku jabatan tersebut membuktikan kekeraskepalaannya.

Ia sama sekali tak gentar dengan ancaman arbitrase Freeport dalam 120 hari jika tak ditemukan titik temu.

Bahkan ancaman PHK pun bukan sesuatu yang membuat Jonan mundur selangkah pun.

“Ini sebenarnya mau berbisnis atau berperkara. Freeport itu kan badan usaha jadi berbisnis. Tapi kalau dalam perundingan tidak sampai titik temu memang hak-hak masing-masing bawa ke badan Arbitrase. Tapi bukan hanya Freeport loh, pemerintah juga bisa,” kata Jonan, menegaskan.

Maka dimulailah babak baru tersebut, ketika semuanya saling bertahan untuk mempertahankan sesuatu yang dianggapnya sebagai hak. Indonesia pun semestinya menyerukan hak atas urang adat dan masyarakat Papua atas kekayaan yang terkandung dalam perut bumi mereka. (han/ant/nii)

SURABAYA 03

berita metro

www.beritametro.co.id

KAMIS, 23 FEBRUARI 2017

Polrestabes Lampaui Target 300 %

KILAS

Ungkap 112 Kasus dalam 12 Hari

Propam Tangani Pemukulan Jukir PN

SURABAYA (BM) - Jajaran Polrestabes Surabaya dan Polsek seSurabaya berhasil mengungkap 112 kasus narkoba selama 12 hari, mulai tanggal 2 sampai 13 Februari 2017 dalam “Operasi Tumpas Narkoba Semeru 2017”. “Kami berhasil mengungkap 112 kasus dari 109 TO (target operasi) dan non-TO. Dari jumlah tersebut 156 tersangka, 149 laki-laki dan tujuh perempuan berhasil kita bekuk,” kata Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol M Iqbal di Surabaya, Rabu.

Dia mengatakan dari semua tersangka yang sudah diklasifikasikan, dari hasil penyidikan dan penyelidikan sementara ada 27 pengedar sementara sisanya, sebanyak 129 tersangka adalah pemakai.

“Tim akan bekerja untuk membuka jaringan itu. Kita tidak akan buka sekarang, namun tentu akan kita buka lebih besar lagi jaringan itu dan akan dibantu dari Polda Jatim dan Bareskrim Mabes Polri,” ujarnya.

Iqbal mengatakan “Operasi Tumpas Narkoba Semeru 2017”

adalah operasi yang terpusat dan seluruh Indonesia melaksanakannya, termasuk Polda Jawa Timur dan termasuk Polrestabes Surabaya.

“Ini adalah kinerja yang luar biasa dari Satresnarkoba Polrestabes Surabaya dan Polsek. Kita hanya diberi 15 target operasi (TO) tapi kita mampu melampaui target TO sebesar 300 persen,” kata dia.

Dalam 112 kasus yang berhasil diungkap, Polrestabes Surabaya juga berhasil menyita sejumlah barang bukti yakni 843,74 gram sabu-sabu, 126 butir ekstasi, 8,7 gram ganja dan 29,394 butir pil LL, 20 telepon genggam, 23 alat hisap dan uang sebesar Rp3,741 juta.

“Ini adalah komitmen dari Polri dan semua lembaga khususnya kepolisian yang berada di depan untuk perang terhadap narkoba,” ucapnya.

Dia menegaskan, pihaknya akan melakukan operasi kepolisian walaupun tidak terpusat, namun akan dilakuakn setiap hari untuk melindungi generasi muda bangsa supaya tidak terpuruk karena efek narkoba. (dre/nii)

FOTO: BM/ANDRE

LAMPAUI TARGET. Gelar operasi yang dilakukan Polrestabes Surabaya dan Polsek jajaran selama 12 hari sejak 2 Februari sampai 13 Februari 2017 berhasil melampaui target hingga 300 %.

Soal Mutasi Kepala SMK/SMA

Whisnu Tuding Pemprov Show of Force SURABAYA (BM) - Rotasi sejumlah kepala sekolah menengah atas/kejuruan di wilayah Kota SurabayamulaidilakukanPemprov Jatim. Tatik Kustini yang semula menjadi Kepsek SMKN 5 Surabaya menjadi Kepsek ke SMAN 2 Surabaya. Kursi Kepsek SMKN 5 diisi oleh Rinoto yang sebelumnya KepsekSMKN5Jemberyangsebelumnya berstatus guru biasa.

Mendengar kabar ini, Whisnu Sakti Buana Wakil Wali Kota Surabaya secara tegas mengatakan bahwa mutasi kepala sekolah yang dilakukan Pemprov Jatim hanya bernuansa show of force. Ia menilai, mengisi posisi kepala sekolah SMK Negeri 5 Surabaya saat ini

Wawali Whisnu Sakti Buana

(Rinoto), kurang etis tujuannya untuk menakut-nakuti guru saja.

“Memang aturan resminya tidak ada, tetapi secara etika saya rasa tidak patut, kepala sekolah SMA

dengan SMK itu punya misi dan target yang sangat berbeda, dan yang perlu diketahui, yang mengisi posisi kepsek SMK 5 saat ini statusnya adalah mantan kepsek, artinya telah berstatus guru biasa, maka saya melihatnya mutasi ini hanya show of force Pemprov saja, agar para kepala sekolah ini menjadi takut,” tegasnya, Rabu (22/2) Whisnu menerangkan, hasil pertemuannya dengan Kadispendik Surabaya, ternyata mutasi kepala sekolah itu berdampak pada para kepala sekolah yang ada di Kota Surabaya. Mereka merasa takut dengan Dinas Pendidikan Pemprov jika dimintai laporan riil terkait kondisi sekolahnya. Ia me-

negaskan bahwa mutasi kepala sekolah SMA/SMK di wilayah Kota Surabaya juga menjadi peringatan sebagai indikasi peniadaan sekolah-sekolah kawasan.

“Kasus seperti ini jadi preseden buruk bagi para kepala sekolah, ini juga menjadi warning untuk meniadakan sekolah-sekolah kawasan di kota Surabaya, karena nantinya akan terjadi tarung bebas, sementara sekolah di Surabaya sudah memakai sistem UNBK, dan di tempat lain tidak, ini nanti nilainya akan ditarungkan secara bebas, padahal standart ujiannya tidak sama, ini jelas tidak fair,” ungkapnya.

Terkait gaji para guru SMA/ SMK, Whisnu menanggapi din-

gin, karena kota Surabaya sudah menganggarkan pada tahun 2017 ini adanya Tunjangan Tambahan Penghasilan(TPP)untukGuruPNS, gaji Guru GTT dan gaji pegawai outsourcing. “Sejak awal saya memikirkan TPP-nya, bukan gajinya, apakahPemprovbisamemberikan seperti yang selama ini diberikan oleh Pemkot, lantas bagaimana dengannasibparaguruGTT,belum lagi outsourcing,” jelasnya.

Jelas , persoalan ini akan berdampak pada sistem belajar mengajardisekolah.Biasanyaparaguru antusias membantu siswa untuk meningkatkanprestasi,kiniiaharus memikirkan kebutuhan keluarga karena ada persoalan masalah gaji dan tunjangan. (dji/nii)

Dosen Tugas Belajar Dilarang Terima Dana Hibah Penelitian SURABAYA (BM) – Dosen yang memiliki tugas belajar dari dana pemerintah tidak boleh lagi menerima dana hibah penelitian bersumber keuangan negara. Ini berlaku selama studi masih berjalan. Dosen dapat menerima kembali dana hibah tersebut bila masa studi berakhir. Apabila aturan ini dilanggar, dosen bukan saja dihadapkan konsekuensi pengembalian anggaran bersamaan keluarnya hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Namun bisa juga berurusan dengan hukum.

Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti, Prof Oky Karna Radjasa, mengatakan, BPK RI melarang keras karena dari sisi waktu dan pemikiran sulit bagi dosen tugas belajar bisa melakukan penelitian dalam waktu bersamaan.

“Yang diperbolehkan, dosen tugas belajar menerima dana hibah untuk disertasi doktor

BM/SULUH DWI PRIAMBUDI

LIHAT INOVASI MAHASISWA: Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti Prof Oky Karna Radjasa (tiga dari kanan) didampingi Rektor UM Surabaya Sukadiono (dua dari kanan) menyaksikan penjelasan mahasiswa tentang produk inovasi.

yang besarnya Rp 50 juta. Kalau untuk mendukung disertasi tugas belajarnya tidak apa-apa, meskipun sama-sama dari uang negara,” kata dia saat ditemui pada acara Research Week, di

Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya, Rabu (22/2).

Dia menjelaskan, larangan tersebut mulai disosialisasikan ke perguruan tinggi negeri dan swasta se Indonesia. Terutama

melalui masing-masing kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM). Oky tidak memungkiri keberadaan dosen yang selama ini menjadikan penelitian sebagai sumber lain pendapatan. Terlebih sistem pelaporan penggunaan anggaran penelitian mulai tahun 2017 ini tidak seketat tahun-tahun sebelumnya.

Ini semenjak terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 106 /2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017. Menilik payung hukum itu, dosen peneliti lebih dituntut menyampaikan output (hasil) penelitian dibanding laporan keuangan yang sebelumnya lebih menyita tenaga serta pikiran.

Kemudahan tersebut diharap merangsang minat dosen dalam meneliti. Untuk itu, Kemenristekdikti pada tahun anggaran 2017 ini menambah dana

penelitian. “Tahun 2016 dana penelitian untuk dosen Rp 1,365 triliun menjadi Rp 1,395, hamper Rp 1,4 triliun pada tahun 2017 ini,” terangnya.

Sementara itu, Rektor UM Surabaya Sukadiono sepakat dengan larangan yang mulai disosialisasikan itu. “Soalnya kalau sama-sama dibiayai keuangan pemerintah akan memunculkan double account, dobel anggaran. Berbeda, misalkan dosen tugas belajarnya dibiayai intitusi kampus namun dalam waktu bersamaan menerima dana hibah penelitian pemerintah maka tidak apa-apa,” tuturnya.

Dosen berstatus pegawai negeri sipil (PNS), baik di kampus negeri maupun swasta yang tengah tugas belajar, kata Sukadiono, untuk sementara tidak menerima tunjangan profesi dosen selama masa tugas belajar. (sdp/nii)

SURABAYA (BM) - Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol M Iqbal akan memproses Kanit Lantas Polsek Sawahan Surabaya AKP Didik Sulistiyo yang diduga melakukan pemukulan terhadap seorang juru parkir (jukir) Umar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (21/2).

“Prinsipnya, siapa pun anggota Polri yang melakuan tindakan tercela akan kita proses. Ada mekanisme tindakan yang akan dilakukan oleh Bidang Propam kami dalam menangani kasus ini. Walaupun dia benar konteksnya, tapi tindakan tersebut tidak dibenarkan,” kata Kapolrestabes Surabaya di Surabaya, Rabu.

Dia mengatakan sebagai anggota Polisi, komitmennya harus sabar 10 kali lipat dalam menghadapi apapun.

Sebab, kewenangan atribut kepolisian itulah yang harus membuat sabar sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. “Andai kata, dia harus dicaci maki, tetap tunjukkan bahwa Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Dan harus sabar 10 kali lipat, bukan malah memukul dan mengainaya,” kata Iqbal.

Ia mengatakan begitu mengetahui adanya dugaan pemukulan yang dilakukan anggota Polsek jajarannya, seketika itu juga dirinya meminta Kapolsek Sawahan untuk memproses anggotanya.

Menyinggung sanksi bagi AKP Didik, mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini memerintah Kasi Propam Polrestabes Surabaya untuk melakukan penyelidikan.

Sedangkan untuk Kapolsek Sawahan, Iqbal mengaku sudah menerima laporan perihal dugaan pemukulan yang dilakukan anggotanya.

“Alhamdulillah, Kapolseknya sudah lapor kepada saya.

Beliau mengatakan sudah ada pendekatan secara persuasif dan pendekatan minta maaf terkait apa sudah dilakukan.

Korban yang diduga kena pukulan juga sudah memaafkan.

Namun, kami akan melakukan proses tindakan disiplin atas perilaku yang bersangkutan,” ujarnya.

Kejadian pemukulan tersebut bermula ketika Umar mengatur parkir. Dari arah belakang ada mobil patroli Lantas yang dikemudikan AKP Didik. Karena dalam proses pengaturan, Umar menghentikan mobil patroli Lantas tersebut. (ind/wil/ant/nii)

Lahan Terbuka Berkurang SURABAYA (BM) - Legislator menilai banjir yang terjadi di sejumlah wilayah di Kota Surabaya akhirakhir ini dikarenakan berkurangnya ruang terbuka yang selama ini menjadi tempat penampungan air atau waduk, sekarang berdiri bangunan apartemen maupun perumahan mewah.

Anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Surabaya, M. Machmud, mengatakan banyak tempat penampungan air atau waduk sekarang diuruk dijadikan perumahan, seperti yang terjadi di Surabaya Barat. “Jadi di Surabaya Barat ada sekitar 340 hektare lahan terbuka diuruk dibuat perumahan mewah dan apartemen sehingga jangan kaget di sekitar perumahan itu banjir,” katanya di Surabaya, Rabu, .

Ia mengatakan hujan deras di kawasan Surabaya Barat beberapa hari lalu telah mengakibatkan banjir setinggi paha orang dewasa di jalan raya. Padahal, lanjut dia, pengurukan lahan terbuka belum tuntas. “Ini masih sebagian saja yang diuruk, apalagi 340 hektare seluruhnya diuruk dibuat perumahan oleh pengembang, maka tidak bisa dibayangkan banjir seperti apa,” katanya.

Hal sama juga terjadi di kawasan Surabaya Timur yang mana para pengembang besar bertahun-tahun menguruk lahan terbuka sampai tepi laut. “Air sungai yang biasanya cepat sampai di laut akhirnya menjadi lama perjalanan ke laut,” ujarnya.

Hal ini dikarenakan sungai yang lewat perumahan mewah tersebut dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan limbah rumah tangga yang menuju laut.

Sementara dulu sebelum direklamasi atau diuruk oleh pengembang, air hujan dengan cepat ke laut sehingga tidak terjadi banjir.

Untuk itu, kata dia, pihaknya berharap kepada pemerintah kota agar tidak mengobral izin untuk pengembang yang boleh menguruk lahan terbuka, khususnya lahan yang selama ini menjadi penampungan air. “Ada sekitar 6,5 hektare lahan yang sekarang berupa waduk mau diuruk oleh pengembang untuk dijadikan perumahan,” katanya.

Padahal, lanjut dia, posisi waduk dengan rumah warga sekitar hampir satu meter lebih tinggi waduk. (abd/ant/nii)

Pemerintah-DUDI Perlu Terlibat Kembangkan SMK SURABAYA (BM) – Sebelum keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim melalui Dinas Pendidikan (Dindik) tengah getol meningkatkan kualitas dan kuantitas SMK. Kini, dengan keluarnya Inpres tersebut dan wewenang mengelola pendidikan menengah, penguatan SMK menjadi salah satu program prioritas.

Penguatan dilakukan dari sisi sarana prasarana hingga link and match SMK dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Kepala Dindik Jatim Saiful Rachman mengatakan, revitalisasi SMK memang tengah gencar dilakukan. Salah satunyadiSMKN1Sukapura,Kabupaten Probolinggo. SMK ini memiliki potensi luar biasa karena satu lokasi dengan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS).“Nanti kami lakukan perluasan lahan dan penguatan sarana prasarana.

Kalau ada lahan milik pemprov lebih mudah, nanti tinggal kita usulkan saja ke Pak Gubernur,” katanya.

Saiful mengungkapkan, pihaknya telah mengetahui kondisi dan potensi SMKN 1 Sukapura. Karena itu, pihaknya telah menugaskan tim untuk melakukan survei langsung ke lokasi. “Saya sudah tugaskan Pak Hudiyono (Kabid Pembinaan SMK Dindik Jatim) untuk melihat langsung kondisi lapangan. Segera kita alokasikan anggaran untuk penambahan ruang praktikum berikut isinya dan ruang kelas baru,” terang mantan Kepala Badan Diklat Jatim ini.

Menurut dia, Jatim memiliki alokasi anggaran yang cukup untuk merevitalisasi SMKN 1 Sukapura. Baik bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang total anggarannya Rp 117 miliar maupun dari APBD yang nilainya Rp 200 miliar. “Tidak usah nunggu tahun depan. Tahun ini akan kita realisasikan,” tuturnya.

Sementara itu, Kabid Pembinaan SMK Dindik Jatim, Hudiyono, menambahkan dalam pengembangan SMK diperlukan kerjasama dengan stake holder di berbagai bidang. Di antaranya

ISTIMEWA

BUTUH PERBAIKAN: Kondisi salah satu gedung milik SMKN 1 Sukapura yang hanya berdiri di atas lahan 350 meter persegi terletak tidak jauh dari wisata Gunung Bromo.

dari kalangan industri dan pemerintah yang membidangi urusan kepariwisataan. “Kami siapkan langkah untuk merevitalisasi SMK ini supaya memiliki standar internasional. Karena Bromo sendiri merupakan destinasi wisata yang berkelas internasional,” ujarnya.

Beberapa pihak yang akan dia

gandeng ialah Swiss Contact, asosiasi industri yang bergerak di industri pariwisata. “Kami menginginkan adanya kerjasama yang erat dengan industri.

Bisa saja dalam bentuk industri mengajar yang mengirimkan tenaganya ke SMK,” terang Hudiyono.

Kepala SMKN 1 Sukapura Hasan

menjelaskan, keterbatasan lahan membuatnya sulit bergerak untuk mengembangkan sekolah. Padahal jika dilihat dari potensinya, banyak hal di sektor pariwisata yang bisa dimanfaatkan untuk pendidikan. Khususnya untuk membuka jurusan-jurusan baru seperti usaha perjalanan wisata, tata boga, tata busana dan teknik pengolahan hasil pertanian. “Sekarang baru memiliki jurusan akomodasi perhotelan,” jelasnya.

Selain lahan, sarana praktikum yang dimiliki sekolah pun cukup minim. Bahkan untuk mengikuti kegiatan praktikum, siswa yang berada di kampus 1 Desa Ngadisari harus rela menempuh jarak kurang lebih 20 kilometer ke kampus 2 SMKN 1 Sukapura di Desa Ngepung. Di sisi lain, ketersediaan tenaga pendidik yang tersedia juga cukup minim.

Hasan berharap revitalisasi SMK bisa segera terlaksana. Khususnya terkait lahan yang dibutuhkan. “Sebenarnya ada lahan milik Pemprov Jatim di sekitar wilayah Bromo ini. Letaknya

di Desa Sapikerep, Sukapura. Mudahmudahan bisa diizinkan untuk kita fungsikan,” tutur Hasan.

Fasilitator SMK Wisata Swiss Contact, Mustafa menuturkan, ada lima poin yang penting untuk dilakukan dalam pengembangan SMK pariwisata. Kelima poin tersebut antara lain persiapan internal yakni sarana prasarana yang sesuai Standar Nasional Pendidikan kemudian merangkul kerjasama dengan stake holder seperti industri dan Kementerian Pariwisata.

Selain itu, diperlukan juga duduk bersama antara stake holder, pihak sekolah dan orangtua untuk menyamakan persepsi tentang tujuan pendidikan ini. Keempat diperlukan pula updating pendidik dan sertifikasi profesi untuk mengakui kompetensi lulusan.

“Perlu kerjasama dengan Kementerian Pariwisata ini salah satunya karena di sana sudah memiliki Mutual Recognition Assessment (MRA). Standar sertifikasi yang telah diakui baik di negara-negara ASEAN maupun negara lain,” pungkas Mustafa. (sdp/nii)

04 MOJOKERTO - JOMBANG

berita metro

www.beritametro.co.id

KAMIS, 23 FEBRUARI 2017

Lapas Mojokerto Kebobolan Peredaran Narkoba

MOJOKERTO(BM)–Peredaran narkoba di Lapas Klas IIB Mojokerto masih sulit dihentikan.

Upaya memperketat dengan cara penggeledahan pembesuk masih belum membuahkan hasil maksimal. Karena narkoba masih bisa dinikmati di balik jeruji besi.

Lapas Klas IIB Mojokerto yang berada di jalan Taman Siswa Kota Mojokerto pada Selasa (21/2) siang kebobolan masuknya narkoba didalam area lapas.

Narkoba jenis sabu seberat 0,47 gram dan ganja seberat 0,58 gram masuk di dalam halaman belakang lapas.

Kepala Lapas Mojokerto, Muhammad Hanafi, membenarkan adanya narkoba yang masuk di dalam area lapas. Dijelaskan masuknya narkoba yang dilempar pengedar melalui pintu belakang lapas itu ternyata pesanan seorang narapidana. Namun sebelum diterima pemesan, petugas sudah berhasil memergoki seseorang yang sedang mengambil barang tersebut.

Awalnya kata Kalapas, ada

FOTO: BM/PRAYOGI

AMANKAN: Kalapas bersama Kasat Narkoba Polresta AKP Hendro menunjukan barang bukti narkoba yang gagal beredar di Lapas

seorang napi berinisial D (36) yang bertugas membersihkan bengkel kerja tertangkap basah sipir lapas sedang memungut barang yang dibungkus tisu. Gelagat mencurigakan ini dilakukan napi kasus narkoba yang divonis 5 tahun itu bergegas memasukkan bungkusan kesaku celana.

“Petugas yang mengawasi napi tersebut langsung melakukan penggeledahan. Ternyata bungkusan itu berisi satu klip sabu dan satu klip ganja,” kata Hanafi kepada wartawan, Rabu (22/2). Pasca penangkapan ini, pihak Lapas menyerahkan pelaku dan barang bukti ke Sat Reskoba

Polres Kota Mojokerto. “Proses hukumnya kami serahkan ke Sat Reskoba, sudah kami serah terimakan napi beserta barang buktinya,”tegasnya.

Sementara Kasat Reskoba Polres Kota Mojokerto, AKP Hendro Susanto menuturkan, hasil pemeriksaan sementara terhadap

pelaku, D mengaku tanpa sengaja menemukan paket narkoba tersebut saat membersihkan area bengkel kerja Lapas. Namun, pihaknya tak mau percaya begitu saja. Terlebih lagi D pernah kedapatan mengkonsumsi sabu di dalam Lapas. “Barang itu dia mengaku nemu, tetap kami dalami untuk penyidikan, didapat dari mana, rencana dipakai sendiri atau diedarkan,” jelasnya.

Meski baru menjalani hukuman sekitar 2 tahun di Lapas Mojokerto, tambah Hendro, D tetap akan menjalani proses hukum atas kasus yang baru ini. Pelaku dijerat dengan Pasal 111 ayat (1) subsider Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara. “Makanya kami tetap koordinasi dengan pihak Lapas terkait barang (narkoba) yang ditemukan di dalam. Orangorang yang kami curigai kami lidik. Sejauh ini belum bisa kami lacak pengedar yang menyuplai narkoba ke lapas,”tandasnya. (gie/dra)

Tim Raperda Aset Daerah Cek Data Barang Milik Daerah

MOJOKERTO(BM)–Aset milik daerah Pemkab Mojokerto senilai Rp 2 trilyun lebih pada tahun 2015 harus diamankan. DPRD setempat hingga kini masih memperdalam membahas materi Raperda pengelolaan barang milik daerah.

Komunikasi dengan eksekutif terus dilakukan anggota legislatif yang tergabung dalam tim Banmus. “Sebab ada beberapa poin dalam materi Raperda pengelolaan barang milik daerah yang masih membutuhkan penjelasan dari eksekutif,” terang Sekretaris DPRD Kabupaten Mojokerto Abdulloh Muhtar S.sos MM di ruang kerjanya.

Tak hanya itu, tim juga melakukan pendataan aset yang masuk dalam daftar sebagai barang milik daerah. “ Pendataan itu membutuhkan waktu.

Namun tim berupaya maksimal untuk segera meluncurkan Perda tantang aset daerah sehingga aset milik daerah bisa diselamatkan,” jelasnya.

Mengapa, lanjut Muhtar, sebab

aset daerah menjadi salah satu atensi dari auditor Badan Pemeriksa Keuangan pada setiap pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) setiap tahun.

Dalam LKPD audited Pemerintah Kabupaten Mojokerto tahun anggaran 2015 tercatat aset tetap dalam neraca sebesar Rp 2 trilyun 823 milyar 26 juta 470. Angka tersebut sangat besar yang harus dikelola dengan benar. Apalagi setiap tahun selalu bertambah. Karenanya, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD terus mencermati yang diajukan eksekutif.

Muhtar memahami masyarakat berharap DPRD juga punya andil dalam menyelamatkan aset daerah. Penyelamatan aset daerah yang selalu bertambah besar itu terletak pada perda yang diluncurkan DPRD bersama eksekutif kelak. “ Kita tunggu hasil pembahasan Raperda tentang aset daerah yang nilainya sangat besar,”tandasnya.(gie/dra)

FOTO: BM/PRAYOGI

PENDATAAN : Salah satu aset daerah Pemkab Mojokerto yang dilakukan pendataan oleh Tim Banmus

KEDIRI - NGANJUK

KILAS

FOTO: BM/PRAYOGI

TINJAU : Wabup Mojokerto meninjau kawasan terendam banjir di Kecamatan Mojoanyar

Pemkab dan Jasa Tirta Akan Bangun Tanggul Permanen MOJOKERTO(BM)-Banjir yang merendam wilayah Kabupaten Mojokerto sejak Senin malam (20/2) memantik perhatian Pemda setempat. Selain memperhatikan nasib ribuan warga di 7 kecamatan yang rumahnya terendam banjir paling parah, juga mencari solusi kedepannya meminimalisir bencana banjir.

Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi, mengatakan pihaknya secepatnya berkoordinasi dengan Jasa Tirta untuk bekerjasama membahas solusi meminimalisir banjir. Saat ini, Pemkab punya gagasan untuk membangun bendungan secara permanen. “ Kita akan bahas bersama Jasa Tirta untuk membangun bendungan. Dan ini bersifat secepatnya sehingga bisa mencegah banjir agar tidak terulang kembali,” ujarnya disela acara kunjungan korban banjir Desa Kwedenkembar Kecamatan Mojoanyar.

Hari ini lanjut Pungkasiadi, pihaknya membangun tanggul darurat dengan menggunakan kurang lebih 5.000 lebih karung plastik berisi pasir dan anyaman bambu. “ Pengerjaan dibantu teman-teman TNI/Polri, BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Tagana, PMI, dan relawan-relawan lain. Berikutnya akan dibangun secara permanen oleh Jasa Tirta pada tahun ini,” paparnya.(gie/dra)

berita metro www.beritametro.co.id

Anggaran Besar, PD Pasar Segera Konsultasi ke BPKP KEDIRI(BM)–Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Kediri secepatnya akan berkonsultasi ke Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), lantaran anggaran yang dipakai renovasi pasar Setono Betek cukup besar.

Perusahan berplat merah ini akan studi banding dan mencontoh penataan pedagang di tiga daerah yakni Malang, Solo maupun Bandung.

Rencana konsultasi itu akan segera dilakukan PD Pasar Kota Kediri sebelum proses pembangunan pasar Setono Betek dimulai pada April 2017 ini. Mengingat, ada beberapa hal yang harus disesuaikan dengan aturan secara normatif mulai dari perencanaan, proses pembangunan dan lainnya.

Adanya konsultasi ini, proses pembangunan berbanding lurus dengan aturan sehingga di kemudian hari

tidak terjadi permasalahan hukum.

Wakil Direktur PD Pasar Joyoboyo Kota Kediri Ihwan Yusuf mengatakan tidak ada salahnya pihaknya bersama tim Dinas Pekerjaan Umum melakukan konsultasi ke BPKP mengingat secara prinsip jika salah diawal maka berikutnya akan terjadi kesalahan.“Kami akan berkonsultasi dengan BPKP, kita akan cocokkan dengan aturan yang ada,”ujarnya.

Lebih lanjut menurut Ihwan, dalam renovasi pasar tersebut memang anggaran jumlahnya sangat besar dan perlu ketelitian. Lantaran nantinya akan diukur nilai penyusutan setelah 20 tahun atau 50 tahun berikutnya.

Sehingga anggaran awal dalam APBD tertulis Rp 43 miliar nantinya tidak dipakai semuanya dan sisanya dikembalikan ke kas daerah. (roj/dra)

KILAS

Kinerja Ekonomi Tunjukkan Perkembangan Positif

FOTO: BM/IBAD

Wakil Direktur PD Pasar Joyoboyo Kota Kediri Ihwan Yusuf

Pemkot Sediakan Dokter dan Ambulan Gratis Bagi Warga

FOTO: BM/IBAD

FASILITAS : Walikota Kediri, Abdullah Abu Bakar saat memberikan sambutan dalam pembukaan Musrenbang dan disampaikan terkait kesehatan gratis PERWAKILAN

KEDIRI(BM)-Walikota Kediri, Abdullah Abu Bakar akan memberikan fasilitas kesehatan gratis kepada warga Kota Kediri yang kurang mampu. Selain menyediakan mobil ambulans gratis yang bisa dihubungi melalui telepon, juga ada dokter yang siap datang ke rumah-rumah warga secara langsung dan 24 jam.

Pernyataan itu disampaikan orang nomor satu di Kota Kediri saat acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Pesantren Kota Kediri, Selasa (21/02). Mas Abu, sapaan akrab Walikota Kediri mengatakan, bahwa

tahun 2017 ini Pemerintah Kota Kediri akan memprogramkan ambulans serta dokter gratis untuk warga kurang mampu di Kota Kediri.

“Nantinya ambulans dapat ditelepon sendiri oleh warga. Selain itu dokter akan datang secara langsung ke rumah-rumah warga Kota Kediri yang kurang mampu,”ujar Mas Abu. Mas Abu menambahkan, sebenarnya banyak program yang sudah terselesaikan dalam Prodamas dan Kopi Tahu. Maka di acara Musrenbang dirinya meminta agar ada ide baru yang dimunculkan dan dapat memperindah Kota Kediri. Pasalnya selama

ini rata-rata yang diusulkan hanyalah terkait infrastruktur saja.

“Yang saya inginkan bagaimana Kota Kediri menjadi semakin cantik,” ujar nya singkat.

Dikatakan saat ini titik berat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Pemerintah Kota Kediri adalah berada di masyarakat. Asalkan, program yang baru harus diakomodir terlebih dahulu, serta Satuan Kerja (Satker) harus bisa membantu jadikan program tersebut sebagai prioritas.

“Saya yakin kebutuhan masyarakat di tahun 2017 ini akan terpenuhi,” pungkasnya.(bad/dra)

KEDIRI (BM) - Kinerja perekonomian di wilayah Keresidenan Kediri dan Madiun menunjukkan perkembangan yang cukup positif. “Kinerja ekonomi dan industri jasa keuangannya menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain pada sektor perbankan,” kata Kepala OJK Kediri Slamet Wibowo di Kota Kediri, kemarin.

Dikemukakan, sektor perbankan terjadi peningkatan, dengan total aset dari Rp3,82 triliun (6,19 persen) menjadi sebesar Rp65,49 triliun. Selain itu, juga terjadi peningkatan penghimpunan dana dari pihak ketiga dari Rp4,18 triliun (7,30 persen) menjadi sebesar Rp61,41 triliun. Pihaknya juga mengungkapkan, terjadi peningkatan kredit yang diberikan dari Rp637 miliar (1,01 persen) menjadi sebesar Rp63,87 triliun.

Slamet menambahkan, OJK terus mendorong industri jasa perbankan syariah untuk berkembang.

Dalam mengembangkannya, OJK melakukan beragam program. Diantaranya pasar rakyat syariah, iB Vaganza, serta beragam sosialisasi produk lembaga jasa keuangan dan pengelolaan keuangan di pondok-pondok pesantren. “Guna mendorongnya, kami bekerjasama dengan industri jasa keuangan syariah serta pondok pesantren di wilayah Kediri untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat,”ujarnya.

Slamet mengatakan, animo masyarakat juga cukup baik. Bahkan, melihat hal tersebut, pihaknya optimistis pada 2017 menjadi tahun kebangkitan bagi industri jasa keuangan syariah di wilayah kerja OJK Kediri. Saat ini, selain perbankan nasional, juga sudah berdiri BPR Syariah di Ponorogo.

Lebih lanjut, Slamet mengatakan pada 2017, OJK akan fokus pada dua hal yaitu meningkatkan peran sektor jasa keuangan dalam pembangunan ekonomi daerah serta terus menjaga stabilitas sistem keuangan.

“Dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi daerah, kami akan lebih mengoptimalkan beberapa program inklusi keuangan yang telah berjalan, antara lain program laku pandai, simpanan pelajar, asuransi usaha tani padi (AUTP) dan pembentukan LKM,” katanya. (ked/dra)

BIRO MOJOKERTO - JOMBANG: Prayogi BIRO KEDIRI - NGANJUK: Ibad, M Siroj, Kamto

MALANG RAYA 05

berita metro

www.beritametro.co.id

KAMIS, 23 FEBRUARI 2017

Minimalisir Genangan Air, DPUBM Lakukan Normalisasi MAL ANG(BM)-Dalam meminilisir genangan air serta banjir disaat hujan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPUBM) Kabupaten Malang melakukan normalisasi saluran air (drainase) guna mengantisipasi terjadinya banjir dan banyaknya genangan di jalan milik Kabupaten Malang maupun Provinsi serta Nasional. Sedangkan untuk rehabilitasi drainase belum bisa dilakukan tahun ini.

Data DPUBM Kabupaten Malang, jumlah drainase yang mengalami sedimentasi atau pendangkalan karena endapan lumpur dan sampah mencapai belasan titik. Sedangkan yang ditangani dengan baik baru drainase di jalan Kebon Agung Kabupaten Malang.

Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang Ir. Romdhoni ketika di konfirmasi usai Paripurna Istimewa PAW di DPRD Kabupaten Malang mengatakan, bahwa kita hari ini (red, Rabu 22/02) sudah menangani drainase di Jalan Kebon Agung, yang setiap hujan selalu banjir.

“Sementara ini kita hanya bisa melakukan normalisasi drainase saja, sedangkan untuk

rehabilitasi drainase akan kita anggarkan tahun depan,” ujar Romdhoni.

Ditambahkan, saat ini pihaknya (DPUBM) menggandeng instansi terkait baik dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang sendiri, maupun Provinsi Jawa Timur bahkan Pusat dalam menangani drainase yang ada di wilayah Kabupaten Malang.

“Normalisasi ini bentuk kerjasama dengan benerapa instansi untulelakukan pengerukan sampah, limbah rumah tangga, dan lumpur yang memenuhi saluran air,” jelasnya. Hal ini, tambah Romdhoni, dikarenakan jumlah petugas yang dimiliki DPUBM terbatas, untuk penanganan normalisasi drainase pihaknya menggandeng Dinas PU Sumber Daya Air, dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang.

“Petugas kita terbatas sehingga belum semua drainase dapat dibersihkan. Maka, saya bersama-sama instansi terkait salain bekerjasama untuk melakukan noalisasi drainase. Jadi kita selalu berkoordinasi untuk menangani drainase tersebut,” tandasnya. (lil/dra)

KILAS

Srigati Dilantik Sebagai Anggota Dewan

FOTO BM/KHOLIL

ANTISIPASI : Sejumlah pegawai Dinas Bina Marga bersama instansi terkait lakukan bersih-bersih drainase.

Bupati Terima Penghargaan Ketenagakerjaaan MALANG(BM)-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang mendapatkan penghargaan berupa Penganugerahan Gelar Ketenagakerjaan 2017, kategori Penghargaan Pembina Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit Perusahan Besar di Jawa Timur (Jatim) Tahun 2017.Penghargaan diserahkan langsung Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur H SaifullahYusuf, kepada Bupati Malang H Rendra Kresna, Selasa (21/2), di Jatim Expo Surabaya.

Penerimaan penghargaan ini merupakan wujud kepedulian Pemkab Malang dalam membina dan menjalin kerjasama dengan perusahaan yang peduli terhadap karyawannya.

“Kami sampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim mela-

FOTO BM/KHOLIL

BANGGA : Bupati Malang,H.Rendra Kresna saat menerima penghargaan dari wakil Gubernur Jatim H Saifullah Yusuf.

lui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Jatim, sehingga Kabupaten Malang bisa mendapatkan

penghargaan ini,”kata Bupati Malang,Rendra Kresna.

Selain itu, juga menyam-

paikan terima kasih kepada perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Malang atas kerjasamanya ynag sudah menjalin hubungan yang baik dengan Pemkab Malang.

Dan dirinya pun juga berharap semoga penghargaan tersebut semakin mempertegas bahwa Pemkab Malang mampu menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, baik itu besar, sedang maupun kecil di Wilayah Kabupaten Malang.

Diperolehnya penghargaan dalam kategori Penghargaan Pembina Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit Perusahan Besar di Jawa Timur Tahun 2017. Ini karena adanya sinergitas antara Pemkab Malang dengan perusahaan.

“Sehingga sinergitas tersebut telah berguna dalam men-

ciptakan iklim investasi serta ketenagakerjaan yang kondusif di Kabupaten Malang,” paparnya, Sementara, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Kabupaten Malang Yoyok Wardoyo menambahkan, Penganugerahan Gelar Ketenagakerjaan 2017 yang diterima Kabupaten Malang, bahwa LKS Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan. Sedangkan hubungan komunikasi tersebut yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja atau buruh.

“Dan sudah tercatat pada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja atau buruh,” katanya di ruang kerjanya,Rabu (22/2).(lil/dra)

MALANG(BM)- Kekosongan kursi keanggotaan DPRD Kabupaten Malang yang ditinggalkan karena meninggal dunia, akhirnya ditindaklanjuti dengan PAW. Pelantikan Pergantian Antar-Waktu (PAW) periode 2014-2019 dipimpin langsung Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang Hari Sasongko. Pelantikan dilaksanakan di Gedung Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang, Rabu (22/02).

Anggota dewan yang baru saja dilantik yakni Srigati,politisi dari Partai Gerindra. Dirinya menggantikan posisi Mujiar yang meninggal dunia pada Senin (28/11/2016) tahun silam.

Acara Pelantikan Pergantian Antar-Waktu (PAW ) dihadiri oleh semua anggota DPRD Kabupaten Malang, Wakil Bupati Malang, jajaran Forpimda, Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Malang dan para tokoh masyarakat serta tokoh Agama.

Dalam sambutannya, Hari Sasongko mengatakan, PAW merupakan hak partai dan dia berharap bisa mengembangkan kerja sekaligus memperjuangkan kepentingan masyarakat. “Kami berharap saudara Srigati yang baru dilantik bekerja maksimal untuk menyerap aspirasi masyarakat Kabupaten Malang,” kata Hari Sasongko.

Ia berharap, keberadaan anggota dewan baru hasil PAW mampu menambah kekuatan di tubuh legislatif dengan tujuan menyelaraskan program yang ada di Kabupaten Malang. Sementara, Srigati dalam sumpahnya menyebutkan akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Malang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan undang-undang yang berlaku.(lil/dra)

FOTO BM/KHOLIL

DILANTIK : Ketua DPRD Kabupaten Malang,Hary Sasongko saat melantik Srigati di ruang Paripurna gedung DPRD Kabupaten Malang

PASURUAN - PROBOLINGGO

berita metro www.beritametro.co.id

Bupati Resmikan Gerakan Anti Narkoba Melalui Masjid PASURUAN (BM) – Para pengurus Masjid yang tergabung dalam Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama (LTMNU) Kabupaten Pasuruan dan MWC NU mengikuti wawasan kebangsaan dan penyuluhan bahaya narkoba di aula KH. Ahmad Jufri, Graha PCNU Kabupaten Pasuruan, Rabu (22/2).

Kegiatan seminar menjadi sangat istimewa lantaran dihadiri dan dibuka secara resmi oleh Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf dan Riang Kulup Prayudha yang datang secara bersamaan. Bupati Pasuruan dan Wakilnya bahkan secara

simbolis juga menyerahkan kaos dan pamflet bertuliskan anti narkoba kepada Ketua PCNU sebagai tanda simbolik untuk melawan bahaya narkoba melalui masjid di Kabupaten Pasuruan Ketua LTM NU Kabupaten Pasuruan, Mundzir Muslich mengatakan, masjid merupakan benteng terdepan untuk menjaga moral bangsa terutama generasi muda agar senantiasa tidak salah dalam pergaulan. “Ini merupakan gerakan melawan narkoba melalui masjid, ” kata Mundzir.

Masjid, menjadi tempat terbaik untuk menggembleng moralitas masyarakat

baik dalam bidang pendidikan agama maupun kemasyarakatan. Selain itu, masjid juga dapat menyuarakan semangat kebangsaan. “Masjid dapat berperan sebagai media yang menyuarakan semangat kebangsaan dalam bingkai NKRI, ” tandasnya.

Seminar Kebangsaan dan Narkoba hasil kerjasama LTM NU dan Bakesbangpol Kabupaten Pasuruan tersebut diisi dengan pemaparan materi kebangsaan dari perwakilan TNI yakni Dandim 0819, perwakilan BNNP Jawa Timur serta Ketua PCNU Kabupaten Pasuruan, KH. Imron Mutamakkin.(pas/dra)

KILAS

Hendak Nyalip Bus, Pengendara Motor Tewas

FOTO BM/IST

SIMBOLIS : Bupati Pasuruan menyerahkan kaos dan pamflet bertuliskan anti narkoba kepada ketua PCNU Kabupaten pasuruan.

Bupati Berpesan Agar Warga lakukan Perekaman E-KTP PROBOLINGGO(BM)- Bupati Probolinggo, Hj Tantriana Sari SE, menekankan pada masyarakat agar yang sudah cukup umur supaya membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru . Sebab, KTP selain merupakan kewajiban sebagai tanda Warga Negara Indonesia, KTP juga sangat penting sebagai persyaratan dalam administrasi.

Hal itu diungkapkan Bupati Tantri ketika melakukan Gotong Royong saat di MI Miftahul Ulum Desa Sentulan, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo, Rabu (22/2). Menurut Bupati Tantri, 100 ribu warga yang menyebar di 325 desa dan 5 Kelurahan di 24 Kecamatan se Kabupaten Probolinggo masih belum terekam KTP Elektronik. Data 100 ribu warga itu didapat Bupati, ketika mendapat laporan dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil).

“Masyarakat Probolinggo PERWAKILAN

FOTO BM/SAIFULLAH

SAMPAIKAN : Bupati Probolinggo Hj P Tantriana Sari, menyampaikan langsung pada warga supaya melakukan perekaman KTP

ini masih ada 100 ribu yang belum mempunyai KTP. Karenanya, warga yang belum mempunyai KTP segera men-

gajukan KTP ke kantor desanya masing-masing,”harap Bupati Probolinggo.

Diperkiran di Kabupaten

Probolinggo, banyak warga yang menjadi tenaga kerja di luar negeri sehingga belum melakukan perekaman data

di kecamatan. Bupati mengaku sudah menginstruksikan kepada setiap kecamatan, untuk kembali memanggil warga yang belum melakukan perekaman data e-KTP. “Lakukan lagi pihak kecamatan dan desa untuk memanggil kembali warga yang belum melakukan perekaman,”ujarnya.

Hadir pada acara Gotong Royong itu Bupati bersama suaminya, Drs H Hasan Aminuddin, anggota DPRRI Komisi VII, dan Kepala Dinas Komunikasi H Tutuq Edi Utomo, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto , Kepala Dinas Pertanian H Hasyim As’ari, Camat Banyuanyar, H Didik Abd Rohim, Kapolsek Banyuanyar AKP Adri Santuso , Ndan Ramil Banyuanyar, Kepala Cabang Dinas Banyuanyar , para Kepala Sekolah dan para Kepala Desa Se Kecamatan Banyuanyar.(sip/dra)

PROBOLINGGO(BM)–Sebuah kecelakaan antara dua sepeda motor kembali terjadi di jalan Pantura Probolingggo – Situbondo ruas Paiton, Rabu (22/2). Akibatnya, seorang pengendara sepeda motor bernama Nur Andik (25), tewas seketika di tempat kejadian perkara (TKP), sementara pengendara lainnya kabur melarikan diri.

Menurut Bripka Prayudi Hermawan, petugas dari Satlantas Polres Probolinggo, kecelakaan maut itu terjadi sekitar pukul 11.00 Wib, Saat itu Nur Andik, warga Dusun Kemiri 004/002, Desa Sindetanyar, Kecamatan Besuk, yang mengendarai sepeda motor sport warna merah putih, melaju dari arah barat ke timur. Sesampai di TKP, yakni Desa Sumberanyar, kendaraan tanpa nopol itu, menyalip sebuah minibus yang berjalan di depannya.

Namun, saat menyalip itu, Nur Andik terlalu ke kanan, sementara dari arah berlawanan muncul sepeda motor matic biru putih dengan nopol N 6013 MD. Akibat jarak yang terlalu dekat, terjadilah senggolan. Nur Andik kemudian terjatuh dan langsung dihantam truk yang melaju dari arah timur “Korban langsung meninggal dunia di TKP, karena mengalami pendarahan di kepala. Dia tidak menggunakan helm sebagai pengaman. Pengendara motor matic melarikan diri meninggalkan motornya, sementara truk yang menabrak korban juga melarikan diri,” ujar Prayudi.

Oleh warga dan polisi, korban lalu dibawa ke kamar mayat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Waluyo Jati.

Sementara dua kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di pos Laka Lantas Sumber Lele, Kraksaan. “Kami kesulitan saksi-saksi yang mengetahui kronologisnya secara langsung. Kami masih mengejar pemilik motor matic,” kata pria yang akrab dipanggil Yudi ini. “Diduga kepala yang retak ini terjadi akibat benturan keras kepala yang tidak pakai helm dengan aspal. Seentara luka-luka lain nggak seberapa,“ tutur Edy.(pro/dra)

FOTO BM/IST

TEWAS : Pengendara motor menjadi korban tabrakan di jalan Pantura Probolingggo – Situbondo ruas Paiton.

MALANG RAYA: AJI A HAJI (KOORD), M. KHOLIL, AGUS SUSANTO PASURUAN - PROBOLINGGO: Saifullah

06 M E T R O S P O R T

berita metro

www.beritametro.co.id

KAMIS, 23 FEBRUARI 2017

Luis Milla Lakukan Seleksi Pemain untuk Timnas U-22

Pantau Teknik Oper dan Tembak JAKARTA (BM) - Pelatih Luis Milla memantau teknik mengoper hingga menembak ke arah gawang ke-25 pemain yang mengikuti seleksi tim nasional U-22 hari kedua sesi sore, Rabu, di Lapangan Sekolah Pelita Harapan (SPH) Karawaci, Tangerang.

Dalam latihan yang dimulai sekitar pukul 16.00 WIB itu, Milla didampingi para asistennya yaitu Bima Sakti, Miguel Gandia yang mengurus fisik dan pelatih penjaga gawang Eduardo Perez.

Sebanyak 25 pemain ikut dalam seleksi sore kemarin.

Awalnya, setelah pemanasan, tiga penjaga gawang berlatih terpisah dengan pemain di posisi lainnya.

Di bawah pengawasan Eduardo Perez, Kurniawan Kartika Aji (Persiba), Muhammad Riyandi (Barito Putera) dan Rully Destrian (Bhayangkara FC) diinstruksikan untuk menahan tendangan dari jarak dekat dan melakukan operan jauh.

Sementara di sisi lain, para pemain non-kiper dibagi menjadi dua kelompok dan melakukan permainan rebut bola. Setelah sekitar 20 menit, semua pemain berlatih bersama dan masuk ke sesi “game” lapangan penuh.

Ke-25 pemain dibagi menjadi dua tim dan salah satu tim diperkirakan menyerang tim lainnya dengan operan-operan pendek, di mana lawan bertahan tetapi hanya menghalangi, tidak merebut bola. “Itu latihan taktik, sekitar 12 menit. Kami ingin melihat organisasi anak-anak dalam bertahan, bagaimana melakukan transisi permainan,” tutur asisten pelatih Bima Sakti.

Kemudian, setelah itu selesai, para pemain secara individu mendapatkan jatah menen-

dang ke gawang, mengoper dan melakukan umpan silang masing-masing dari dua sisi lapangan, kanan dan kiri, secara bergantian.

Seleksi hari kedua kemarin secara keseluruhan berlangsung sekitar 50 menit dan akan dilanjutkan Kamis (23/2) ini yang menjadi hari terakhir. Direncanakan PSSI akan menggelar tiga kali seleksi, demi menemukan skuad mumpuni untuk memenuhi target emas SEA Games 2017.

Formasi 4-3-3 Sementara itu, asisten

pelatih tim nasional U-22 Bima Sakti mengatakan, pelatih kepala Luis Milla menyukai formasi 4-3-3 yang identik dengan klub liga Spanyol, Barcelona, di masa kepemimpinan Pep Guardiola. “Milla memang suka formasi 4-3-3. Namun apakah itu akan diterapkan untuk tim nasional Indonesia, ya, tergantung kebutuhan,” ujar Bima usai seleksi tim nasional, kemarin.

Luis Milla, lanjut Bima, ingin tim yang dilatihnya bermain dengan tempo cepat, lugas dalam menyerang dan bisa

membangun pertahanan yang baik. Oleh karena itu, pria asal Spanyol yang pernah bermain di Barcelona dan Real Madrid tersebut ingin menemukan pemain yang bisa menerjemahkan taktik tersebut dalam lapangan. “Setelah tiga kali latihan dalam seleksi perdana ini, para pemain memiliki kualitas yang baik dan bisa bermain cepat. Itu membuat kami optimistis,” kata Bima.

Dalam seleksi, Milla memang terlihat menitikberatkan umpan-umpan pendek sebagai pondasi membangun serangan.

Pelatih berusia 50 tahun itu menginstruksikan pemainnya untuk menemukan celah agar leluasa mengoper saat menyerang dan melakukan transisi lekas ke posisi bertahan ketika kehilangan bola.

Hasil latihan di seleksi pertama itu nantinya dipantau lebih lanjut dalam latih tanding internal sebelas lawan sebelas, yang memang belum pernah dilakukan.

“Di hari terakhir seleksi perdana, Kamis, kami mau melihat kemampuan para pemain dalam game sebelas lawan sebelas,” tutur Bima. (mic/ant/nii)

SELEKSI TIMNAS. Asisten pelatih, Bima Sakti (pegang mike), mendampingi pelatih timnas U-22, Luis Milla (kedua dari kanan) dalam suatu konferensi pers.

Mutiara Cardinal Selangkah Lagi ke Semifinal SURABAYA (BM) - Klub Mutiara Cardinal Bandung satu langkah lagi mendekati semifinal turnamen Djarum Superliga Badminton 2017 di Surabaya, Rabu, setelah tampil gemilang di pertandingan ketiganya kontra klub Jepang Hitachi.

Pemain tunggal pertama klub Mutiara yang berpaspor Malaysia, Chong Wei Feng mampu menyudahi perlawanan Naohiro Matsukawa dalam laga rubber game berdurasi 58 menit dengan skor 21-12, 16-21, 21-15.

Di partai kedua, pasangan andalan Mutiara Hardianto/Ricky Karandasuwardi sukses menumbangkan duet Sun-

suke Yamamura/Yuta Yamasaki dua game 21-13, 21-11. Hasil positif ini dilanjutkan di partai ketiga di mana tunggal kedua Mutiara Firman Abdul Kholik mengempaskan Koji Naito dalam laga dua game menegangkan dengan skor 21-15, 21-19.

Dengan mendapatkan tiga kemenangan di tiga partai-nya, Mutiara Cardinal sudah dapat dipastikan menjadi pemenang dalam laga ini. Akan tetapi, Mutiara tampaknya belum merasa puas, di partai keempat klub yang merupakan salah satu penyumbang pemain pelatnas terbanyak ini juga menunjukan tajinya ketika pa-

sangan Altof Baariq/Reinard Dhanriano mengalahkan duet Keiichiro Matsui/ Kazuaki Oshima 21-14, 21-19.

Wakil terakhir Mutiara Cardinal, Panji Ahmad Maulana juga tidak mau ketinggalan berpesta untuk memberikan poin terakhir tersisa pada klub berbasis di Bandung tersebut, kala melibas Kabutoya Hikaru dua game langsung 21-18, 21-6 dengan durasi 34 menit.

Dengan kemenangan ini, Mutiara Cardinal Bandung sukses melangkahkan satu kakinya untuk lolos dari fase Grup A dengan catatan tiga kali kemenangan dari

tiga laga yang dijalani.

Di Grup A sendiri, ada dua klub lainnya selain Mutiara, yang berpeluang lolos dari fase penyisihan, mereka adalah Musica Champions dan USM Blibli. com. Musica yang merupakan unggulan turnamen berpeluang lolos karena sudah meraih dua kemenangan dan masih menyisakan dua pertandingan.

Sementara perjalanan USM Blibli. com menjadi lebih berat setelah hanya membukukan dua kemenangan dan satu kekalahan serta tinggal menyisakan satu laga berat lawan Musica. (ric/ant/nii)

Piala Presiden 2017

Target Arema Kini Bidik Juara MALANG (BM) - Usai merengkuh juara gurp B pada babak penyisihan Piala Presiden 2017 yang digelar di Stadion Kanjuruhan Kepanjen, Kabupaten Malang, pada pekan lalu, Arema FC langsung membidik gelar juara dalam kompetisi tersebut.

General Manajer Arema FC, RuddyWidodo, mengakui dengan capaian prestasi yang digenggam tim asuhan Aji Santoso saat ini, manajemen langsung memasang target juara Piala Presiden 2017.

Pada babak penyisihan grup B, Arema membuktikan diri sebagai tim yang cukup kuat dan solid.

“Kalau melihat capaian prestasi yang diraih Arema saat ini, kami tidak ragu-ragu lagi untuk memasang target juara di ajang Piala Presiden tahun ini. Awalnya kami hanya menginginkan tim

Tim Arema FC

bisa kompak karena komposisi tim sebagian adalah pemain baru,” ujarnya di Malang, Rabu.

Selain itu, lanjutnya, juga sebagai wadah pematangan teknik, strategi dan komposisi tim sebagai persiapan menjelang Liga 1. “Meski Arema mam-

pu meraih posisi puncak grup B pada babak penyisihan grup, manajemen tetap melakukan evaluasi, sebab tim-tim yang bakal dihadapi dalam babak delapan besar juga bukan tim sembarangan,” paparnya.

Apalagi, katanya, tim berju-

luk “Singo Edan” itu sekarang banyak dihuni pemain muda yang masih minim pengalaman dan jam terbang. Oleh karenanya, lini per lini harus dievaluasi, mana yang tetap dipertahankan dan mana yang harus diperbaiki.

Sementaraitu,pelatihAremaAji Santoso mengatakan selama jeda waktu sebelum dimulainya babak delapan besar Piala Presiden 2017, tim asuhannya melakukan persiapan secara optimal, khususnya untukmantapkantaktikdanfinishing.

“Sebelum berangkat ke Solo Kamis (23/2) saya bakal mantapkan taktik danfinishing.Ituperluditingkatkan lagi jika ingin meraih kemenangan demi kemenangan dalam setiap pertandingan,” ucapnya.

Dalam babak penyisihan grup B di Stadion kanjuruhan, Arema meraih dua kali keme-

nangan dan satu kali imbang.

Dengan raihan tujuh poin tersebut, Arema berhak melaju ke fase selanjutnya, yakni babak delapan besar bersama Bhayangkara FC dari grup B. Tim-tim yang lolos babak delapan besar itu adalah Arema FC, Sriwijaya FC, PS Bhayangkara, Mitra Kukar, Persib Bandung, Semen Padang, Pusamania Borneo, dan Madura United.

Berdasarkan hasil drawing yang digelar Selasa (21/2) babak delapan besar Piala Presiden 2017 yang akan digelar di Manahan Solo, pada laga perdana Arema FC bakal menghadapi Sriwijaya FC (26/2), Pusamania Borneo VS Madura United (26/2). Semenatra itu Persib Bandung Mitra Kukar (25/2) dan Semen Padang VS Bhayangkara (25/2). (end/ant/nii)

KILAS

IKUT SELEKSI. Para pemain Jember United sedang berlatih, enam di antara mereka dipanggil ikut seleksi timnas U-16

Enam Pemain Ikut Seleksi Timnas JEMBER (BM)- Pelatih klub sepak bola Jember United, Iswanto,mengaku terkejut setelah enam pemain klub tersebut dipanggil seleksi tim nasional Indonesia U-16. Hal yang membanggakan, keenam pemain ini asli kelahiran Kabupaten Jember.

Mereka adalah Sofyan Hamid (berdomisili di Kecamatan Pakusari), Ahyar Rizal (Kecamatan Tempurejo), M. Iskandar (Kecamatan Tempurejo), Azril Fajar Shodik (Kecamatan Tanggul), Taufik Hidayat (Kecamatan Ajung), dan Febi M. Santoso (Kecamatan Balung). “Saya tidak menyangka dari Jember United lumayan banyak yang ikut seleksi tim nasional U16. Dengan prestasi kami selama ini, mungkin itu penghargaan PSSI untuk pembinaan sepak bola di sini,” kata Iswanto.

Iswanto berharap semua pemain tersebut bisa lolos.

“Enam pemain ini memang potensial. Mungkin di antara pemain di Jember United, mereka paling menonjol,” katanya.

Sementara itu, Muhammad Iskandar berterima kasih kepada manajemen Jember United. “Saya sangat bangga bisa ikut seleksi timnas. Saya optimistis lolos, akan bekerja keras dan berdoa,” katanya. “Saya senang sekali.

Bangga sekali membawa nama Jember. Keluarga saya mendukung,” kata Azril Fajar.

“Kesempatan tidak datang dua kali. Saya berlatih dari dulu, bekerja keras, untuk mengejar mimpi saya. Saya sangat optimistis akan terpilih,” kata Ahyar Rizal. (wir/bjc/nii)

KOI Siap Bersinergi JAKARTA (BM) - Imbauan pemerintah supaya induk organisasi olahraga bersinergi disambut dengan baik oleh Komite Olimpiade Indonesia (KOI). Lembaga ini siap melakukan kerja sama, termasuk dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

“Asian Games 2018 mari kita jadikan tujuan utama dan merupakan titik awal kebangkitan olahraga Indonesia.

Mari kita bersama-sama membuat rancangan. Sinergi, kami sangat setuju,” kata Ketua KOI Erick Thohir di sela seminar nasional Pembangunan Olahraga Nasional di Gedung Lemhanas, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, sukses di Asian Games 2018 merupakan tujuan jangka pendek, sedangkan untuk tujuan jangka menengah adalah sukses pada Olimpiade 2020 di Jepang.

Demi meraih sukses, dibutuhkan dukungan semua pihak termasuk KONI, pemerintah hingga pemangku kepentingan lainnya.

Asian Games 2018, kata Erick, bukan prestasi tapi bisa dijadikan alat pemersatu olahraga Indonesia. Untuk itu dukungan dari semua pihak dibutuhkan demi ketertinggalan yang selama ini ada. “Secara Ekonomi kita semakin bagus, seharunya peningkatan ini harus diikuti prestasi olahraga. Masak kalah dengan negara Asia Tenggara lain di olimpiade. Kita juga mempunyai penduduk yang besar,” ucap Erick, menambahkan.

Pria yang juga Ketua INASGOG ini menjelaskan peningkatan prestasi olahraga memang menjadi tugas bersama. Pihaknya juga berharap pemerintah tidak hanya fokus untuk meningkatkan prestasi seperti sepak bola saja.

“Semoga ratas tidak hanya untuk sepak bola saja, namun juga untuk semua cabang olahraga,” ujar pria yang presiden klub Inter Milan itu.

Apa yang diharapkan oleh Erick Thohir ini ternyata didukung penuh oleh ketua KONI pusat Tono Suratman.

Menurut dia, melalui kajian yang dilakukan bersama anggotanya termasuk pengurus cabang olahraga, pihak Lemhanas bisa menyampaikan ke presiden.

“Semoga hasil kajian ini bisa sampai ke presiden untuk bahan jika olahraga prestasi saat ini sangat butuh perhatian,” katanya saat dikonfirmasi.

Seminar yang berlangsung di sela Musornaslub KONI selain menghadirkan perwakilan dari Kemenpora, ketua KOI, praktisi olahraga juga menghadirkan Gubernur Lemhanas Agus Widjojo. (ant/nii)

Tanpa Perpanjangan Waktu, Hasil Seri langsung Adu Penalti JAKARTA (BM) - Babak perempat final Piala Presiden 2017 yang bakal digelar di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, 25-26 Februari, dipastikan tidak ada perpanjangan waktu jika pertandingan berakhir dengan hasil imbang karena menyangkut tayangan televisi. “Nantinya jika ada pertandingan yang berakhir seri langsung dilakukan tendangan adu penalti. Jadi tidak ada penambahan waktu 2X15 menit,” kata ketua panpel nasional Piala Presiden 2017, Iwan Budianto, kemarin.

Sesuai dengan rencana, pertandingan babak delapan besar ini akan ditayangkan oleh Indosiar. Pertand-

ingan sendiri dilakukan dua kali yaitu pertandingan pertama pukul 18.00 WIB dan pertandingan kedua pukul 21.00 WIB. Berdasarkan hasil drawing, pertandingan pertama akan mempertemukan Pusamania Borneo FC melawan Madura United dan pertandingan kedua mempertemukan Persib Bandung melawan Mitra Kukar. Satu hari berikutnya antara Semen Padang melawan Bhayangkara FC dan Arema FC bertemu Sriwijaya FC. Sebelumnya sempat ada permintaan dari pihak Arema dan Persib Bandung yang meminta pertandingan kedua tim ini tidak dilakukan satu hari

karena kedua tim tersebut memiliki basis suporter yang besar. Bahkan, hingga saat ini masih terjadi rivalitas.

Tidak hanya perpanjangan waktu. Berdasarkan hasil manager meeting yang diikuti perwakilan delapan klub juga diputuskan jika di babak perempat final dilakukan pemutihan kartu. Dengan demikian, semua pemain selain yang cedera dipastikan bisa bermain.

Sebelum diputuskan, sebelumnya ada dua opsi yang ditawarkan yaitu pemutihan kartu dilakukan pada babak perempat final atau semifinal. Namun, berdasarkan kesepakatan bersama maka diputuskan

penghapusan kartu dilakukan pada babak delapan besar itu.

Dengan demikian, pada pertandingan semifinal yang nantinya bakal menggunakan sistem home away sudah tidak ada lagi pemutihan kartu.

Hanya saja saat pertandingan final, pemutihan kartu kembali diberlakukan. (ant/nii) DRAWING. Delapan klub yang berhasil lolos ke babak delapan besar Piala Presiden tahun ini, Mitra Kukar, Arema FC, Persib Bandung, Pusamania Borneo FC (PBFC), Semen Padang, Madura United FC, Sriwijaya FC, dan Bhayangkara FC.

OPINI 07

berita metro

www.beritametro.co.id

KAMIS, 23 FEBRUARI 2017

TAJUK

Hormati Proses Hukum

ADA dua kejadian saling berkaitan yang dimuat dalam dua berita terpisah di harian Berita Metro edisi Rabu (22/2) kemarin. Pada halaman 1 terpampang berita berjudul “Tak Berhentikan Ahok, Mendagri Siap Dipecat.” Sedang di halaman 2, terdapat berita bertajuk “Soal Ahok, MA Tolak Berikan Fatwa.”

Berita di halaman 1 memuat aksi demo massa 212 yang menuntut agar Ahok dinonaktifkan sebagai Gubernur DKI Jakarta dan hentikan kriminalisasi terhadap ulama, aktivis, dan mahasiswa.

Dalam aksi di depan Gedung DPR/MPR RI itu, perwakilan massa sempat berdialog dengan pimpinan Komisi III DPR, yang berjanji akan meneruskan tuntutan massa kepada Presiden.

Pada berita di halaman dua, disebutkan Mahkamah Agung menolak memberikan fatwa atau pendapat terhadap status Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) seperti permintaan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Alasan penolakan pemberian fatwa oleh MA karena perkara yang dimintakan fatwa oleh Mendagri itu sedang berproses di Pengadilan TUN (Tata Usaha Negara). MA menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Jika MA mengeluarkan fatwa, dikhawatirkan akan mempengaruhi putusan hakim yang memeriksa gugatan di Pengadilan TUN tersebut.

Sungguh menarik mengamati Mendagri Tjahjo Kumolo menyikapi kedua peristiwa itu, baik aksi massa yang menuntut penonaktifan Ahok maupun keputusan MA yang tidak mengeluarkan fatwa.

Mendagri menegaskan sikap bahwa keputusan mengembalikan Ahok ke kursi Gubernur DKI Jakarta usai cuti Pilkada sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan. Sikap Mendagri terhadap Ahok sama dengan sikap Mendagri terhadap Gubernur Gorontalo, terdakwa dalam kasus pidana dengan ancaman hukuman tidak lebih dari 5 tahun. Penonaktifan terhadap pejabat publik, sesuai UU, dilakukan jika ancaman hukuman terdakwa di atas 5 tahun.

Mendagri bahkan menyatakan siap diberhentikan jika keputusannya tidak menonaktifkan Ahok bertentangan dengan UU. Kita patut mengapresiasi sikap tegas dan konsisten Mendagri Tjahjo Kumolo tersebut. Ia berani mempertaruhkan jabatannya dalam menegakkan UU alih-alih memenuhi tuntutan massa. Ia bahkan meminta fatwa kepada MA untuk menguji apakah keputusannya konstitusional atau inkonstitusional. Sikap pejabat seperti ini patut dihargai dan dihormati.

Hal terbaik yang sepatutnya dilakukan semua pihak dalam konteks ini adalah menunggu proses sidang di Pengadilan TUN. Sudah ada dua gugatan TUN terkait dengan status Ahok, yang diajukan Advokat Muda Peduli Jakarta (AMPETA) dan Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi). Siapapun yang sadar hukum tentu akan menunggu bagaimana gugatan TUN itu nanti divonis. Langkah-langkah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi proses persidangan TUN sungguh tidak etis. Kita karena itu menghormati sikap MA yang bahkan menolak mengeluarkan fatwa karena tidak ingin fatwa MA akan mempengaruhi putusan hakim TUN. Dalam kerangka negara hukum, kita mengapresiasi semua pihak yang menyadari makna hakiki supremasi hukum. Bahwa tak ada kekuatan di luar hukum yang berhak mempengaruhi mahkamah yang sedang mengadili sebuah perkara. Tidak kekuatan massa, dan tidak pula kekuatan politik penguasa. Negara hukum mengasumsikan semua kekuatan lain berada dalam dalam subordinasi hukum.

Jika ada kekuatan di luar hukum mendikte sebuah proses hukum, maka yang terjadi kemudian adalah berlakunya hukum rimba: siapa kuat, dia menang. Kita tentu tidak hendak hukum rimba terjadi di negeri berdasarkan Pancasilan dan UUD45 ini. Noor Ipansyah Iskandar.

Mendagri Pasang Badan SERVER.. proyek tersebut tak kunjung selesai.

Saat ini, data E-KTP yang sudah terekam sudah mencapai 96 persen dari target 183 juta penduduk. Penduduk Indonesia yang belum memiliki E-KTP diperkirakan sebanyak 6 juta.

“Mudah-mudahan janji Dirjen (Direktur Jenderal) Dukcapil (Kependudukan dan Catatan Sipil), akhir Februari ini sudah ada tender yang sesuai dan mudah-mudahan pertengahan tahun sudah punya E-KTP semua,” lanjut Tjahjo.

Terkait kasus Ahok, Tjahjo Kumolo meluruskan persepsi umum belakangan ini yang seolah menyebutnya sebagai pembela Gubernur DKI Jakarta, Basuki Purnama (Ahok).

Persepsi itu muncul sejak ia mengaktifkan kembali Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta padahal di saat yang sama Ahok masih berstatus terdakwa kasus dugaan penistaan agama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Menteri dari PDI Perjuangan itu menjelaskan bahwa keputusan mengaktifkan kembali Ahok sebagai gubernur merupakan diskresi atau kewenangan presiden. Kewenangan itu tidak memiliki dasar hukum melainkan diambil berdasarkan pertimbangan tertentu.

“Kalau bupati, walikota, itu ada diskresi Mendagri. Tapi kalau gubernur itu kan Keppres,” dalihnya, di tengah rapat kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (22/2).

Dalam rapat itu, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN, Yandri Susanto, sempat mengkritik pernyataan Tjahjo yang rela diberhentikan jika keputusan mengangkat kembali Ahok sebagai gubernur terbukti melanggar UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.

Yandri menganggap pernyataan itu sebagai usaha membela Ahok.

“Saya tidak membela Si Ahok temannya Pak Yandri,

Sambungan Halaman 1 tidak. Tapi, saya membela presiden saya, dan saya bertanggung jawab. Diberhentikan pun saya siap,” tegasnya.

Menurut Tjahjo, kasus Ahok punya preseden hukum. Dia menyebut ada juga gubernur di daerah lain yang berstatus terpidana tetapi masih diizinkan menjabat gubernur dan mencalonkan diri kembali. Secara tak langsung ia menyebut kepala daerah itu berasal dari Partai Golkar. “Itu temannya Pak Rambe (Ketua Komisi II asal Golkar) hanya diputus 8 bulan, dituntut di bawah 5 tahun, lalu bisa mencalonkan diri kembali,” jelasnya.

Pasang Badan Sementara itu, pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang siap diberhentikan jika kebijakannya mengangkat terdakwa kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ternyata salah, mendapat sorotan dari Komisi II DPR. “Saya menyayangkan pernyataan itu, kesan publik itu Pak Menteri pasang badan ke Ahok,” kata anggota Komisi II DPR RI, Yandri Susanto dalam rapat kerja bersama Mendagri Tjahjo di gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (22/2).

Yandri mengatakan, tidak sepatutnya Mendagri melontarkan pernyataan seperti tersebut.

“Lalu pernyataan sikap, mundur kalau salah. Menurut saya sejatinya saya nggak mesti dilontarkan, ini kan soal UU (UU 23/2004 tentang Pemerintah Daerah),” kritiknya.

Langkah pemerintah meminta fatwa dari Mahkamah Agung juga tak digubris. Makanya legitimasi keputusan mengaktifkan kembali status jabatan Ahok sebagai gubernur Jakarta patut dipertanyakan.

“Saya bukan ke 4 atau 5 tahunnya (vonis hakim) deh.

Lalu KPU akan atur Maret, April, lalu Ahok, Djarot nggak ambil cuti, padahal itu petahana wajib cuti kan Pak?” tanya anak buah Zulkifli Hasan ini. (rmo/tit)

Ahok dan Anies di Kalangan Pemilih Rasional-Religius H asil hitung cepat Pilkada DKI Jakarta putaran pertama tahun 2017 memperlihatkan bahwa paslon nomor 1 Agus-Sylviana mendapatkan sekitar 17 persen suara, paslon nomor 2 Ahok-Djarot memperoleh sekitar 43 persen suara, dan paslon nomor 3 Anies-Sandiaga mampu menarik dukungan sekitar 40 persen suara.

Hasil hitung cepat yang dilakukan oleh beberapa lembaga jejak pendapat terpercaya ini (agak) di luar prediksi banyak orang. Dengan melihat hasil jejak pendapat di periode-periode sebelumnya, banyak yang tidak menyangka bahwa Agus-Sylviana mendapat suara serendah itu. Demikian juga dengan Ahok-Djarot yang terlihat optimis untuk memenangkan pilkada kali ini dalam satu putaran.Tidak sedikit juga yang agak terkejut dengan perolehan suara Anies-Sandiaga yang setinggi itu.

Mengapa hasil pilkada DKI putaran pertama tahun 2017 bisa seperti ini? Tentu saja ada berbagai jawaban atas pertanyaan itu. Tulisan ini memilih tiga fokus utama.

Pertama, hasil pilkada DKI putaran pertama merupakan dampak dari strategi elektoral semua paslon.

Kedua, hasil sementara itu juga menunjukkan sejauh mana semua paslon mampu meyakinkan pemilih dengan agenda politik yang ditawarkan. Ketiga, hasil hitung cepat itu menunjukkan karakter para pemilih Jakarta.

Secara umum, kita dapat melihat karakter dari strategi elektoral dari masing-masing paslon. Karakter dari strategi mobilisasi dukungan yang digunakan paslon nomor 1 adalah ofensif dengan bertumpu pada isu primordial. Sejak proses pencalonannya, Agus-Sylviana memang sudah merasa tidak mampu untuk adu program dengan paslon nomor urut 2. Di bawah bayangbayang SBY paslon ini dibentuk.

Figur Sylviana dipilih agar paslon ini tidak terlalu keteteran dalam

merumuskan agenda alternatif untuk menghadapi paslon nomor 2 yang merupakan petahana. Strategi ini semakin berkembang ketika terjadi insiden Al-Maidah ayat 51 dalam pidato Ahok di Kepulauan Seribu. Dalam proses mobilisasi, paslon nomor 1 ini berusaha menarik keuntungan dari aksi 411, 212 dan 112. Strategi ini kemudian didukung oleh upaya SBY membangun persepsi publik, terutama melalui media sosial.

Sedangkan karakter utama dari strategi elektoral dari paslon nomor 2 adalah defensif dengan fokus pada penekanan berbagai pencapaian kinerja mereka sebagai petahana.

Di tengah upaya itu, paslon nomor 2 diganggu oleh serangan-serangan primordial yang mengarah ke figur personal Ahok, yaitu Ahok sebagai calon pemimpin non-Muslim dan non-pribumi. Menghadapi berbagai serangan yang sangat intensif ini, beberapa kali terlihat Ahok sempat akan tergelincir.

Di sinilah kita melihat peran pentingdarifigurDjarotdalampaslon nomor urut 2 ini. Djarot memainkan peran yang sangat apik untuk menjaga pasangan ini tetap fokus pada kinerja mereka selama periode sebelumnya. Berbeda dengan paslon nomor 1, paslon nomor 2 mengandalkan pada bekerjanya mesin relawan. Tidak semua mesin partai pendukung bekerja secara optimal dalam membantu paslon nomor 2 dalam memobilisasi dukungan.

Selamamasakampanye,peranPartai Golkar terlihat sangat minim.

Yang menarik, di tengah dinamika elektoral antar kedua paslon tersebut, paslon nomor 3 pada awalnya bersifat wait and see. Pasangan ini seakan menunggu momentum yang tepat sebelum mengambil posisi yang pas di tengah kompetisi yang ada. Jika menggunakan analogi dalam sepakbola, paslon nomor 3 pada awalnya menunggu bola muntah dari bola liar yang dimainkan oleh paslon nomor 1 dan paslon

Mada Sukmajati

Dosen Fisipol UGM

nomor 2.

Anies-Sandiaga berusaha mengambil positioning yang berbeda, yaitu dengan membangun persepsi bahwa mereka mengembangkan politik santun. Menjelang hari pemungutan suara, strategi elektoral paslon no 3 ini kemudian semakin ofensif. Hampir sama dengan paslon nomor 2, paslon nomor 3 juga mengandalkan pada jaringan relawan dan dukungan mesin partai, terutama PKS, dalam memobilisasi dukungan.

Sedangkan jika dilihat dari agenda yang ditawarkan oleh semua kandidat, kita juga melihat pola yang berbeda. Paslon nomor 1 menawarkan agenda-agenda yang bersifat populis. Salah satunya adalah program pemberian dana Rp 1 miliar untuk tiap Rukun Warga (RW). Program alternatif lain yang ditawarkan adalah membangun tanpa menggusur. Paslon nomor 1 ini juga menawarkan konsep Kartu Jakarta Satu. Dari tiga forum debat publik yang diselenggarakan KPU DKI Jakarta, program-program yang ditawarkan paslon nomor 1 ini terlihat seperti pepesan kosong, ambisius, dan tidak fisibel untuk dilakukan.

Untuk paslon nomor 2, agenda yang ditawarkan terkesan konservatif dan terasa memelihara status quo. Semangat perubahan tidak terasa kuat dalam programprogram yang disampaikan dalam berbagai forum kampanye dan debat publik. Sebagai paslon petahana, mereka memang perlu untuk memberikan penekanan pada pencapaian-pencapaian kinerja. Namun demikian, pendekatan retrospektif yang berlebihan seperti ini justru berakibat pada kaburnya program-program yang bersifat prospektif.

Dengan kata lain, pendekatan retrospektif membuat agenda baru,

terobosan, dan inovasi tidak terlihat cukup kuat. Karena terlalu defensif dalam menghadapi serangan dari paslon lain, paslon nomor 2 juga terlihat menjelma menjadi superman. Kesan kaku dan formalistik kemudian justru lebih menonjol dalam memberi solusi atas masalah perkotaan di Jakarta. Salah satu contoh adalah ketika paslon nomor 2 menampilkan kasus penataan daerah Kalijodo sebagai prestasi baik mereka. Padahal penggusuran Kalijodo sebelumnya telah menimbulkan kontroversi tersendiri.

Forum debat publik sepertinya dimanfaatkan dengan sangat baik oleh paslon nomor 3. Ditunjang dengan kemampuan komunikasi publik yang sangat baik, Anies mampu menjelaskan alternatif solusi bagi berbagai persoalan strategis di Jakarta. Pasangan nomor 3 juga mampu memilih sisi lain dalam program pembangunan di Jakarta yang membedakannya, terutama dengan paslon petahana.Termasuk di sini adalah isu kualitas manusia, nilai-nilai keagamaan, dan tingkat ketimpangan sosial, serta isu lain dalam tingkatan yang lebih konseptual.

Pada sisi yang lain, Sandiaga juga menawarkan program Oke Oce untuk menjawab tuntutan riil masyarakat Jakarta, terutama dalam bidang ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran. Pendeknya, paslon nomor 3 mampu memberikan persepsi di kalangan publik bahwa mereka lebih santun, lebih manusiawi dan lebih substansial dibandingkan dengan paslon lain.

Sedangkan dari sisi pemilih, secara umum kita melihat bahwa perilaku memilih warga Jakarta bersifat rasional. Forum debat publik yang ditampilkan secara langsung ternyata cukup mempengaruhi tingkat dukungan masyarakat terhadap calon. Sebagian pemilih mendapatkan kesan baik dari tin-

Soroti Kapolda Jawa Barat DEMOKRAT..

Sambungan Halaman 1

Polri dalam menjaga mantan Presiden RI. “Kami merasa sangat kecewa bisa terjadi, Polda Metro Jaya mohon maaf, bukan tipe B dan C, apakah memang tidak ada anstisipasi sampai terjadi mahasiswa demonstrasi di rumah pribadi mantan presiden RI, kami meminta klarifikasi,” terangnya.

Sementara, Ketua DPP Partai Demokrat Benny K Harman mengingatkan, institusi kepolisian bukan alat kekuasaan.

Kepolisian seharusnya menjalankan tugas memelihara keamanan, penegakan hukum dan mengayomi masyarakat.

“Kami ingin menegaskan institusi kepolisian Kapolri bukan lah alat kekuasaan. Kapolri bukan alat penguasa dalam negara hukum posisi kepolisian sangat penting untuk menjamin terpeliharanya keamanan, untuk menjamin tegaknya hukum, perlindungan pengayoman dan pelayanan masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, Benny menduga

kepolisian tidak netral dalam gelaran Pilkada 2017. Pihak kepolisian dianggap tidak netral dan berkontribusi memenangkan pasangan tertentu di Pilgub DKI Jakarta.

“Kami mencatat ada anggota yang memainkan mata baik scara langsung dengan cara halus sampai cara yang tidak langsung dan kasar sekali pun. Apakah ada cara-cara halus yang mengesankan institusi Polri netral. Invisible hand memenangkan pasangan tertentu,” terangnya.

Polri terkesan memberikan fasilitas bagi mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar menuding SBY sebagai aktor intelektual rekayasa kasus pembunuhan Bos PT Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnain di Bareskrim Mabes Polri. Fitnah itu, kata Benny, bertujuan untuk merusak kredibilitas putra sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono yang ikut dalam kontestasi Pilgub DKI. “Setelah saudara Antasari

dakan konkret paslon nomor 2.

Sebagian yang lain mengapresiasi kematangan konseptual paslon nomor 3 dalam membangun Jakarta ke depan. Hal ini dapat kita lihat dari berbagai hasil jejak pendapat sebelumnya yang dilakukan secara berkala, di mana paslon nomor 1 terus menurun, paslon nomor 2 cenderung stabil, dan paslon nomor 3 terus meningkat.

Namun demikian, sikap rasional tersebut tidak berarti mengabaikan faktor agama dan kesukuan.

Meskipun menyandang status sebagai ibu kota Jakarta, pengelompokan masyarakat di Jakarta tidak bisa sepenuhnya lepas dari basisbasis primordial. Sikap rasionalreligius ini menunjukkan bahwa masyarakat Muslim Jakarta adalah Muslim moderat dengan beberapa karakter utama.

Pertama, mereka akan marah jika agamanya dilecehkan. Kedua, mereka semakin sadar akan berbagai problematika perkotaan Jakarta yang perlu segera diselesaikan oleh para pemimpin. Ketiga, mereka juga memilikikemampuanuntukmembedakan mana wilayah agama dan mana wilayah kepentingan politik elektoral.

Hasil hitung cepat sejauh ini menunjukkan bahwa pilkada DKI Jakarta akan berlanjut ke putaran kedua, di mana Ahok-Djarot akan berhadapan dengan Anies-Sandiaga. Ada berbagai variabel tetap di putaran pertama ini yang akan tetap bekerja di putaran kedua.

Namun demikian, ada beberapa varibel juga yang dipastikan akan berubah. Apakah isu primordial masih akan menjadi isu utama di putaran kedua nanti? Bagaimana dengan sumberdaya yang dimiliki paslon nomor 1 yang tereliminir di putaran pertama akan dimanfaatkan pada putaran kedua? Dan apakah pemilih akan mengubah pilihannya di putaran kedua nanti? Politik Jakarta sangat dinamis. Karenanya, tidak mudahuntukmenjawabpertanyaanpertanyaan itu. (*/det)

Azhar napi diterima karpet merah oleh Presiden beliau mendatangi Bareskrim dia menginginkan Mabes untuk mendiskreditkan mantan Presiden ke enam. Tujuan akhirnya menghancurkan citra salah satu pasangan calon di Pilkada DKI,” ungkapnya.

Wakil Ketua komisi III ini juga menyoroti proses hukum yang dilakukan Polri kepada Basuki T Purnama dalam kasus penistaan agama. Polri terkesan lamban mengusut Ahok.

“Ada juga paslon bermasalah hukum perlu diingat Kapolri penganggung jawab tunggal ketertiban dan penegakan jukum. Apa artinya, tegakkan konstitusi hukum aturan tidak boleh tunduk pada tekanan massa sekalipun.

Besok-besok datang massa tekan lagi diproses,” tandas Benny.

Fraksi Demokrat juga menyoroti soal Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan yang membina ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI). Benny menuding Polri membentuk dan mempersenjatai GMBI untuk diadu domba dengan massa FPI. “Kasus Kapolda Jabar, saya

meminta Kapolri mengevaluasi Kapolda Jabar. Mengapa? Sebab saya mendapat info yg akurat saudara Kapolda Jabar membentuk membina ormas yang dipersenjatai dan diadu oleh ormas lainnya,” ujarnya.

“Kepolisan harus tegas ormas anarkis pelanggaran hukum proses mereka secara hukum.

Tangkap mereka sesuai hukum berlaku tapi tidak boleh ormas satu dibina untuk diadu domba dengan ormas lain. Menurut saya ini tidak boleh,” sambungnya.

Tanggapan Kapolri KapolriJenderal PolisiTitoKarnavian menegaskan bahwa yang dilaporkan Antasari Azhar adalah pihak penyidik Polri, bukan Susilo BambangYudhoyono.Bahkan,Kapolda Metro Jaya, Irjen M Iriawan termasuk yang dilaporkan.

Jawaban tersebut menanggapi pernyataan dariWakil Ketua Komisi III DPR RI dari fraksi Demokrat, Benny K Harman .

“Khusus kasus Antasari, kami keberatan kalau disebut ada main mata atau pembiaran. Justru Pak Antasari ke Mabes Polri untuk

melaporkan anggota polri, termasuk kapolda metro, bukan pak SBY,” kata Tito.

Diketahui saat kasus Antasari beberapa tahun lalu, M Iriawan menjabat sebagai Dirkrimum Polda Metro Jaya. Menurut Tito, Antasari melaporkan penyidik dengan dugaan pelanggaran pasal 318 KUHP. Dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen ini, Tito membeberkan kejanggalan yang dilaporkan Antasari.

“Kenapa pakaian Nasrudin tidak dijadikan barang bukti.

Kenapa dikatakan tiga tembakan tapi kenyataannya dua tembakan,” kata mantan Kadensus ini.

Kejanggalan lain adalah tentang SMS misterius yang disebutkan dikirim dari nomor handphone Antasari Azhar kepada bos PT Putra Rajawali Banjaran itu.

Bahkan dalam persidangan bukti SMS itu tidak pernah ditunjukkan.

“Kemudian dikatakan ada SMS, tapi SMS itu tidak pernah ada. Di persidangan SMS itu data recordnya tidak pernah ada,” jelas jenderal bintang empat tersebut. (mer/akt/det/tit)

dalam tahap koordinasi.

Meski demikian, Ida Bagus memastikan bahwa bandarabandara di Indonesia siap menerima dan melayani kedatangan Raja Salman dan rombongan.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bahwa Raja Salman akan membawa rombongan besar dalam kunjungannya ke Indonesia.

“Kunjungan ini akan membawa rombongan terbesar, lebih kurang 1.500 orang, 10 menteri, dan 25 pangeran,” kata Pramono.

Topik yang akan dibahas dalam pertemuan kenegaraan

itu antara lain penambahan kuota jemaah haji, peningkatan wisatawan Timur Tengah ke Indonesia, dan perlindungan warga negara Indonesia yang bermukim di Arab.

Pramono menambahkan, kunjungan kenegaraan Raja Salman akan berlangsung dari 1-3 Maret. Sementara itu, dari 4-9 Maret, Raja Salman dan rombongan akan berada di Bali untuk beristirahat.

“Ini adalah kunjungan yang sangat bersejarah bagi kita karena kunjungan Raja Arab Saudi terakhir ke Indonesia ialah pada

tahun 1970. Jadi, 47 tahun yang lalu,” ucap Pramono.

Pramono mengatakan, nantinya Presiden Joko Widodo akan menganugerahkan bintang kehormatan tertinggi Republik Indonesia kepada Raja Salman.

“Ini adalah pertama kali Presiden akan menjemput secara langsung Raja Salman di airport. Kenapa itu dilakukan? karena ketika Presiden Indonesia berkunjung ke Arab Saudi, kebetulan saya juga mendampingi Presiden dijemput di pintu pesawat oleh Raja Salman,” ucap Pramono. (kom/tit)

jungi beberapa kampus dan perusahaan terkemuka.

Selain itu juga berkunjung ke Silicon Valley, yang merupakan pusat bisnis dan teknologi digital yang berada di San Francisco, Amerika Serikat.

Risma menambahkan, keputusan itu, akan diketahui setelah bulan Agustus. Dan untuk meya­ kinkan itu, dia akan mengundang pihak conference foundation.

“Conference foundation itu mau saya tarik di Surabaya di bulan Agustus. Dia bisa lihat Surabaya Agustus nanti, tapi saya harus datang di Johannesburg nanti.

Keputusan terakhir Agustus, mereka datang ke sini, untuk melihat apa yang telah saya lakukan,” terang Risma.

Untuk diketahui, saat ini Google telah memiliki kampus di London, Inggris, Tel Aviv, Israel

dan yang terakhir di Seoul, Korea Selatan pada 2015. Di Asia Tenggara, Kampus Google belum ada.

Kampus Google sendiri, merupakan pusat pengembangan startup di sektor bisnis berbasis internet. Di kampus ini, para pengusaha startup bisa saling berbagi dan belajar bisnis dari para ahli Google. Termasuk pengembangan pemanfaatan teknologi, monetasi, dan pemasaran. (*)

resmi menetapkan empat orang sebagai tersangka. Empat orang tersangka tersebut yakni Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Patrialis Akbar, Kamalu-

din, sebagai perantara suap, dan pengusaha import daging, Basuki Hariman beserta sekretarisnya, NG Fenny.

Keempat tersangka tersebut

diduga telah kongkalikong untuk memuluskan Judicial Review atau uji materiil UU nomor 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan.(rmo/tit)

Kunjungan Terbesar dan Bersejarah

BAWA..

SP, satu unit Boeing 747-300, satu unit Boeing 747-400, satu unit Boeing 757, dan satu unit pesawat Hercules.

Raja Salman dijadwalkan berada di Jakarta dari tanggal kedatangan hingga tanggal 4 Maret 2017. Selama itu, ketujuh pesawat akan diparkir di Bandar Udara Halim Perdanakusuma.

Pada tanggal 4 Maret 2017, Raja Salman bertolak ke Bali untuk berlibur hingga tanggal 9 Maret 2017. Pesawat Raja Salman

RISMA..

2018, Startup Nations Summit. Seluruh dunia saya tarik ke Surabaya.

Merekayakinndak,makanyatugas saya yakinkan mereka,” ujarnya.

Menurut Risma, para ahli teknologi digital dan pebisnis pemula (start up) terkemuka di dunia akan berkumpul pada Konferensi Startup Digital di Sura-

PATRIALIS... patan kepada KPK untuk memeriksa habis saya. Semua orang yang diduga. Saya sudah bilang

Sambungan Halaman 1 akan mendarat di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai. “Meski demikian, tidak semua pesawat akan diinapkan di Bandara Ngurah Rai sampai tanggal 9 Maret. Ada beberapa pesawat yang akan diinapkan di bandara-bandara terdekat,” ujar Ida Bagus.

Bandara mana saja yang akan jadi tempat parkir pesawat rombongan Raja Arab, Ida Bagus belum dapat memastikannya.

Hingga saat ini, hal itu masih

Di Asia Tenggara Belum Ada Sambungan Halaman 1

baya pada Agustus 2017.

“Ada beberapa CEO, di antaranya dari Google, Intel, Facebook dan Instagram yang akan datang ke Surabaya,” ujarnya.

Sebelumnya, pada 11-17 Februari 2017, Risma bersama akade­misi di antaranya Rektor Institut ITS Surabaya, mengun-

Empat Orang Jadi Tersangka Sambungan Halaman 1

ke KPK, nanti kita ketemu di pengadilan,” ujarnya.

Dalam kasus ini, KPK telah

08 www.beritametro.co.id

KAMIS, 23 FEBRUARI 2017 INDEX HARGA SAHAM

-0.15% IHSG

0.5% STI

-0.1% NIKKEI

-0.3% FTSE

0.2% KLCI

0.4% DJIA

0.3% NASDAQ

5,114

2,873

18,357

6,809

1,630

19,152

5,399

HARGA EMAS

JUAL (RP/GR)

BELI (RP/GR)

US$/OZT:

591.000

527.000

1,238.10

KURS MATA UANG

IDR/USD: 13,352 SUMBER: HARGA-EMAS.ORG 22 FEBRUARI 2017

SUMBER: GERAIDINAR 22 FEBRUARI 2017

SUMBER: KLIKBCA.COM 22 FEBRUARI 2017

JUAL USD SGD EUR AUD

13369.00 9428.45 14094.42 10327.98

BELI 13353.00 9408.45 13994.42 10247.98

Hipmi Bertekad Majukan UKM Indonesia Go Internasional

BM/IST

KOMITMEN: Memajukan UKM Indonesia dalam bentuk dorongan untuk dapat melakukan ekspor sebagai langkah komitmennya Hipmi pada UKM

JAKARTA(BM)- Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) berkomitmen dalam mendorong kemajuan UKM Indonesia agar bisa go international. Sebanyak 57,9 juta pengusaha UKM dan mikro di dalam negeri belum semua memiliki kapasitas untuk ekspor produknya.

Guna mempercepatnya Hipmi menggandeng Programma Uitzending Managers (PUM) dari Belanda agar para pengusaha muda dapat “menyerap” ilmu dari para pebisnis di lembaga tersebut.

Ketua BPP Hipmi Bidang Internasional dan Pariwisata, Bagas Adhadirga di, Jakarta, kemarin mengatakan“Alhamdulillah kita dapat mewujudkan pertemuan ini. Pertemuan ini merupakan hasil dari kerja selama 2 minggu oleh para ahli dari PUM di 4 provinsi. Dan Jawa Barat merupakan pilot project dari PUM dan sudah kelihatan hasilnya mentoring dengan mereka,” Bagas menjelaskan, PUM merupakan organisasi yang terdiri dari 3500 pensiunan mantan pemilik perusahaan di Belanda yang di-support oleh pemerintah Belanda untuk memberikan kontribusi di negara berkembang yang diwujudkan dalam bentuk pelatihan atau coaching bagi UKM yang berminat menaikkan kelas dan berorientasi ekspor.

“Maka BPP Hipmi aktif untuk bekerjasama dengan PUM dan diwujudkan dalam sebuah MoU yang kita tanda tangani pada bulan Desember di Belanda.

Alhamdulillah, dari MoU tersebut kita mendapatkan jatah 20 proyek yang akan disupervisi oleh para ahli di PUM selama 2 tahun,” jelas Bagas.

Hipmi dan PUM telah menjalin kerjasama di 4 provinsi di Indonesia antara lain di Jawa Timur, Jawa Barat, Yogyakarta, dan Jakarta akan turut mengawal keberlangsungan pengusaha UKM yang bergabung di Hipmi.“Hipmi itu UKM dan anak muda dibawah 40 tahun, concern PUM mereka mau meminimalisir kegagalan UKM pada tahun-tahun pertama. Kita akan gencar menyelamatkan UKM dari kegagalan dengan mempelajari dari Belanda sistem yang seharusnya kita terapkan di bisnis kita,” pungkas Bagas. (nas/dra)

Bidik Pembiayaan UMKM Ekonomi Kreatif dan Start Up SURABAYA(BM)-Pembiayaan pada sector UMKM saat ini menjadi fokus perusahaan pembiayaan. Seperti PT BFI Finance Indonesia Tbk atau BFI Finance yang membidik pembiayaan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ekonomi kreatif dan start up dengan mematok target penyaluran Rp100 miliar tahun ini. Sales Head Nasional Small, Medium, Enterprise BFI Finance Priyo Widiyanto mengatakan pembiayaan UMKM sektor Ekraf berpotensi karena jumlahnya yang banyak. Ada 60 juta-70 juta UMKM tersebar di berbagai daerah.

“Selain itu pembiayaan UMKM Ekraf dan Start Up karena permintaan dari regulator,” ujarnya, Rabu (22/2). Sementara ini, UMKM Ekraf dan start up yang dibiayai di sub sektor kuliner, fashion, handicraft, packaging dan printing. Pada pembiayaan sub sektor Ekraf dan perusahaan start up sebesar Rp100 miliar, diakuinya, tidak terlalu besar. Jika diproporsi, sumbangan pembiayaan ke sektor Ekraf dan start

up masih kecil. Hanya 1-2% saja dari total pembiayaan BFI Finance. “Bahkan pada 2016, baru terealisasi sektiar Rp6,5 miliar karena memang produk tersebut baru diluncurkan, baru November benar-benar siap dipasarkan,” ujarnya.

Target pembiayaan sebesar itu dipatok dengan asumsi pelaku UMKM Ekraf dan start up banyak yang tidak mengetahui tentang layanan pembiayaan tersebut.Karena itulah, BNI Finance terus melakukan sosialisasi agar pelaku UMKM Ekraf mengetahui tentang produk layanan tersebut.

Pada produk UMKM Ekraf bersedia mengajukan pembiayaan ke BFI Finance.

Dari sisi bunga, diyakini , masih kompetitif, yakni 1,3%-1,5% per bulan dengan batas maksimum pembiayaan hingga Rp100 juta.

Masa tenor pembiayaan selama 3 tahun.

Namun bagi UMKM Ekraf yang kapasitasnya sudah meningkat, maka ada skema pembiyaan yang lebih kompetitif, yakni dengan bunga 0,9%-1% saja per bulan.

Diakuinya, pembiayaan UMKM Ekraf masih menggunakan syarat agunan. Namun bagi perusahaan franchise, tidak diharuskan memenuhi agunan. Artinya tanpa agunan tetap bisa dilayani.Dia mengakui, UMKM Ekraf kurangdilirikbankkonvensionalkarenakebanyakan tidak bankable meski dari sisi usaha sebenarnya feasible. “Perusahaan dalam kategori seperti itu tetap kami beri akses permodalan.

Caranya dengan memberikan pendampingan agar mereka bisa membuat laporan keuangan secara sederhana,” jelasnya.

Pendampingan ini justru tidak dilakukan bank konvensional. Mereka cuma melihat UMKM repot penanganannya terkait dengan pembiayaan.Dengan cara itu, maka diharapkan lebih banyak UMKM Ekraf yang melirik permodalan dari BFI Finance. Karena alasan itulah dia optimistis realisasi pembiayaan bisa terus meningkat.“Saya memprediksikan pada 2018 realisasi pembiayaan untuk sektor UMKM Ekraf bisa menembus Rp1 triliun,”ujarnya.(sur/dra)

Pasar Mobil Bekas Premium di Surabaya Prospektif JAKARTA(BM) –Pasar mobil bekas premium saat ini masih memberikan pertumbuhan yang signifikan di tengah kelesuan perekonomian global. Seperti yang dilakukan PT.Astra Autoprima, anak perusahaan PT.Astra International Tbk yang mengelola usaha jual-beli mobil bekas merek BMW, menargetkan penjualan tahun ini mencapai 125 unit atau naik sekitar 4%

dari realisasi tahun lalu.

“Dari waktu ke waktu, semakin banyak kalangan masyarakat menengah keatas yang menjatuhkan pilihan kepada mobil bekas BMW lantaran harganya kompetitif dan tidak kalah bagusnya dibandingkan dengan mobil BMW baru maupun mobil baru premium lainnya,” kata Branch Manager showroom Astra Autroprima Sunter,

BM/IST

SUMBANG : Penjualan mobil bekas khusus BMW yang dikelola PT.Astra Autoprima, mentargetkan adanya pertumbuhan di pasar Surabaya.

Terry Tham di Jakarta, Rabu (22/2).

Dijelaskan para pemburu mobil premium bekas khususnya mobil BMW saat ini semakin meluas, tidak hanya terkonsentrasi di Jabodetabek dan Surabaya sebagai pasar utama, tetapi juga di kota-kota besar di Tanah Air yang selama ini mengamati perkembangan harga secara online. “Pada jangka menengah dan panjang, kami berencana memperluas jaringan showroom ke kota-kota besar lainnya. Saat ini, kami berkonsentrasi dulu di Jabodetabek dan Surabaya,” ujarnya.

Tahun lalu, Astra Autoprima berhasil menjual mobil bekas BMW sebanyak 120 unit, pembelinya 70% berasal dari Jabodetabek dan 30% dari Surabaya. Adapun harga mobil bekas merek BMW yang disediakan Astra Autoprima berada pada kisaran Rp400 juta sampai dengan Rp2,3 Miliar dan usia kendaraan dibawah 5 tahun.

Mobil bekas BMW yang dijual perseroan telah melalui serangkaian uji kelayakan baik dari segi mesin maupun body mobil serta beberapa syarat mutlak yakni usia mobil yang tidak boleh melebihi 5 tahun, tidak boleh bekas banjir maupun tabrakan dan harus memiliki riwayat service berkala di bengkel resmi BMW. (jak/dra)

BM/IST

BERKEMBANG : Salah satu peragaan busana muslim karya Juwita Heraris beberapa waktu lalu yang menampilkan aneka busana muslim.

Puluhan Desainer Busana Muslim Bentuk Syar’i Community Indonesia JAKARTA(BM) - Tren busana syar’i terus berkembang dan telah membuat sekelompok pemilik merek dan desainer nasional untuk membentuk Syar’i Commnunity Indonesia (SCI) yang fokus dalam mengembangkan industri fesyen muslimah di Tanah Air. SCI merupakan hasil gagasan dari 30 desainer muslim syar’i nasional. SCI sebagai wadah bagi para desainer muslimah syar’i yang mencoba memeberikan warna baru dalam pengidentifikasian wanita Indonesia melalui fesyen syar’i.

Selain fokus memgembangkan industrinya, tiga fokus utama sebagai aktifitasnya antara lain ekonomi, dakwah dan sosial yang kesemuanya berbasis syar’i. Dalam mewujudkan syiar syar’i pada bidang ekonomi melalui aktivitas industri kreatif berbasi fesyen muslimah. Selain, toko offline rencananya dibuka di salah satu mall di Jakarta Selatan dan dan sekaligus menyelenggarakan The Roadshow of Syar’i-ku Fashion Festival.

“Akan ada roadshow di tiga kota besar yang rencananya digelar setahun. Kegiatan dakwah kajian rutin di daerah masing-masing sekitar dua minggu sekali. Sekarang kami ada gerakan 1.000 hijab syar’i dan program rumah Quran,” kata Ketua Umum SCI Tiara Syafrudin, Rabu (22/2). Setiap desainer bisa saling memberikan masukan dan dukungan sehingga kompetisi antar merek Tanah Air bisa berjalan dengan sehat.

Anggota desainer banyak berasal dari kalangan artis, seperti Okky Setiana Dewi, Cindy Fatikasari, Risti Tagor dan Terry Putri yang sebelumnya telah sukses meniti bisnis fesyen syar’i.

Beberapa jajaran merek yang tergabung dalam SCI adalah di antaranya Sabila Syari Fash, Syaira Syari, Zahwazee Prime, RDK Syari, Istiqomah Syari, Qnanz, Shaura, Mayra Premium, Sofiaatajmeel, Amily Hijab, D’Azzahra,Yunia Syari, Ummu Balqis Signature, Albarizk.(nis/dra)

09 KAMIS, 23 FEBRUARI 2017

2 Juta Warga Jatim Belum Rekam e-KTP

Tersebar di Jember, Kabupaten Malang, Surabaya, Gresik dan Sidoarjo SURABAYA (BM) – Proses perekaman e-KTP (kartu tanda penduduk elektronik) di Jawa Timur, belum sepenuhnya tuntas. HIngga saat ini, masih tercatat ada sebanyak 2.127.941 jiwa belum melakukan perekaman e-KTP. Mereka tersebar terbanyak di Jember, Kabupaten Malang, Surabaya, Gresik dan Sidoarjo.

Berdasarkan data yang ada, jumlah pencucuk di Jatim yang wajib e-KTP sebanyak 30.330.291 jiwa. Dari jumlah itu, sebanyak 28.202.350 jiwa yang sudah melakukan perekaman.

Selebihnya, sebanyak 2.127.941 jiwa belum melakukan perekaman e-KTP. “Dari jumlah 28.202.350 jiwa yang telah melakukan perekaman, mereka yang sudah pencetakan e-KTP ada 27.161.282 jiwa dan yang belum cetak

FOTO: BM/IST

Lies Idawati

1.041.068 jiwa. Ini karena blangko untuk cetak e-KTP masih kosong sejak Oktober 2016 hingga saat ini. Itu tanggung jawab pusat untuk pengadaan blangko.

Infonya masih tender,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Lies Idawati melalui Kabid Kependudukan Pujo Irianto, Rabu (22/2).

Menurut dia, bagi mereka yang sudah melakukan perekaman e-KTP tapi belum tercetak, bisa meminta surat keterangan (suket) yang berlaku enam bulan dari Dispenduk Capil kabupaten/kota setempat.

Mengapa masih banyak warga Jatim yang belun melakukan perekaman? Ini karena banyak penduduk yang pindah alamat, tidak melapor ke aparat kecamatan, bekerja maupun

sekolah di luar negeri dan adanya data ganda. “Penghapusan data ganda dari pusat yang masih belum tertuntaskan.

Ini karena servernya kan ada di pusat,” jelasnya.

Bagi mereka yang e-KTP-nya masih ada keterangan masa berlaku habis, telah diantisipasi dengan SE Mendagri yang otomatis berlaku seumur hidup.

“Kami akan terus melakukan perekaman sampai semua masyarakat Jatim memiliki e-KTP. Kami harus jemput bola ke rumah bagi penduduk yang sakit, ke sekolah, mall dan desa atau kelurahan. Melakukan perekaman sistem berkelompok di RT/RW dan desa. Semua pelayanan adminduk gratis tidak dipungut biaya sepeserpun,” pungkasnya. (nt/udi)

KPK Sita Aset Wali Kota Madiun Nonaktif MADIUN (BM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah aset milik Wali Kota Madiun nonaktif Bambang Irianto (BI) yang diduga merupakan hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengakui, memang telah dilakukan penyitaan terhadap beberapa aset tersangka Bambang Irianto yang diduga sebagai hasil tindak pidana pencucian uang. “Memang, diadakan penyitaan sejumlah aset. Untuk itemnya nanti kami ‘update’ rinciannya,” katanya, Rabu (22/2).

Adapun sejumlah aset yang disita KPK adalah tanah, bangunan, dan tempat usaha yang berada di tiga kecamatan di Kota Madiun. Selain itu, juga beberapa aset di luar Kota Madiun. Di antaranya, tanah dan bangunan yang digunakan untuk Kantor DPC Partai Demokrat Kota Madiun di Jalan A Yani, Kelurahan Pangongangan, Kecamatan Manguharjo; tanah yang difungsikan sebagai peternakan dan kebun di Jalan Tanjung Raya, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman; serta sejumlah tempat usaha.

Tim KPK yang terdiri dari beberapa rombongan tersebut bergerak menyebar ke sejumlah lokasi keberadaan aset mantan orang nomor satu di Kota Madiun tersebut.

Sebelumnya, KPK juga melakukan pemblokiran sejumlah rekening dan menyita uang milik BI di beberapa bank yang ada di Kota Madiun. Di

PEMPROV JATIM

Kembangkan Transportasi Udara Antarkota SURABAYA (BM) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) akan mengembangkan pelayanan transportasi udara antarkota (city link).

Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf mengatakan, konsep ini merupakan program orisinil yang tengah dikembangkan Pemprov Jatim. “Ke depan layanan transportasi semacam ini sangat dibutuhkan,” katanya usai membuka Diklat Basic Aviation Security (Avsec) Angkatan XIX dan Diklat Logistik Angkatan I di gedung serbaguna Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Surabaya, Selasa (21/2).

Wakil kepala daerah yang juga akrab disapa Gus Ipul menerangkan, ada dua pertimbangan dalam pengembangan city link. Pertama, Jawa Timur merupakan provinsi besar, sehingga pelayanan transportasi udara antarkota sangat dibutuhkan di masa depan.

“Kedua, mendorong pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru untuk mengurangi disparitas wilayah, sehingga dapat membuka potensi wilayah tersebut meningkatkan iklim investasi yang lebih kompetitif, baik investor dalam negeri maupun luar negeri,” tuturnya.

Saat ini, ada enam bandara udara yang beroperasi di Jawa Timur yakni, Bandara Internasional Juanda, bandara Abdulrachman Saleh-Malang, bandara BlimbingsariBanyuwangi, bandara Notohadinegoro-Jember, bandara Trunojoyo-Sumenep, serta bandara Harun Thohir-Pulau Bawean Gresik. “Nanti ada beberapa bandara lagi yang sekarang masih tahap perencanaan seperti di KangeanSumenep, Masalembu-Sumenep dan Tulungagung,” jelasnya. (det/udi)

FOTO : BM/IST

DIKLAT: Wakil Gubernur Jatim, Saifullah Yusuf, membuka Diklat Basic Aviation Security (Avsec) Angkatan XIX dan Diklat Logistik Angkatan I di gedung serbaguna Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Surabaya.

GIAT PRAJURIT

Tingkatkan Ketakwaan Lewat Bintal Terpadu

FOTO : BM/IST

DISITA: Beberapa aset Wali Kota Madiun Nonaktif, Bambang Irianto, disita KPK. Aset-aset itu diduga merupakan hasil tindak pidana pencucian uang.

antaranya rekening di BTPN, BTN, BNI, dan Bank Jatim di Kota Madiun.

Uang yang ada dalam rekening tersebut telah ditransfer ke rekening penampungan KPK untuk dilakukan penghitungan. Diduga uang hasil TPPU BI mencapai puluhan miliar rupiah, baik yang berbentuk uang maupun harta kekayaan lain.

Penyidik KPK menetapkan Wali Kota Madiun nonaktif Bambang Irianto sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Status Bambang Irianto sebagai tersangka TPPU

tersebut merupakan pengembangan penyidikan KPK dari dugaan tindak pidana korupsi terkait pembangunan Pasar Besar Kota Madiun tahun 20092012 yang sudah menjeratnya sejak Oktober tahun 2016.

“Ini merupakan penyidikan terbaru untuk BI. Dengan demikian, seiring proses penyidikan, KPK menjerat BI sebagai tersangka dalam tiga perkara tindak pidana korupsi,” kata Febri.

Ketiga perkara tersebut adalah, indikasi korupsi terkait proyek pembangunan Pasar Besar Kota Madiun ta-

hun 2009-2012, kedua indikasi penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas BI selaku Wali Kota Madiun selama periode

menjabat.

Sedangkan kasus yang ketiga adalah indikasi tindak pidana pencucian uang yang hingga kini masih terus dikembangkan oleh KPK. (nt/udi)

Jalan Nasional Rusak Mulai Diperbaiki SUMENEP (BM) - Sebagian ruas jalan nasional yang rusak di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, mulai diperbaiki oleh Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) Metropolitan I. “Kami akan memperbaiki jalan yang rusak menyesuaikan tingkat kerusakannya.

Perbaikan yang kami lakukan itu merupakan kegiatan rutin,” kata Koordinator Pengawas Lapangan P2JN Metropolitan I, Slamet, Rabu (22/2).

Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) Metropolitan I adalah lembaga kepanjangan tangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Slamet menjelaskan, sebagian ruas jalan nasional yang berada di Sumenep memang mengalami kerusakan sejak beberapa waktu lalu.

Salah satu penyebabnya diduga akibat hujan deras yang menggerus permukaan

www.beritametro.co.id

FOTO : BM/IST

MULAI DIPERBAIKI: Sebagian ruas jalan nasional yang rusak di Desa Saronggi, Kecamatan Saronggi, Sumenep, mulai diperbaiki oleh pihak terkait dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Rabu (22/2).

jalan raya dan selanjutnya membuat lubang kecil menjadi lebar.

“Semoga kondisi cuaca mendukung alias tidak hujan dan selanjutnya perbaikan

yang kami lakukan itu bisa cepat selesai,” ujarnya.

Ia juga mengemukakan, jalan nasional yang sebagian ruasnya mengalami kerusakan tidak hanya terjadi di

Sumenep, melainkan di tiga kabupaten lainnya di Madura.

“Untuk di Sumenep, perbaikan yang kami lakukan atas kerusakan sebagian ruas jalan nasional itu sudah dilakukan

sejak beberapa hari lalu,” kata Slamet.

Perbaikan serupa juga dilakukan di beberapa titik jalan nasional ruas SitubondoBanyuwangi. “Perbaikan terus dikebut setelah sebelumnya dilakukan penyisiran,” kata PPK Satker PJN Wil I untuk ruas Situbondo-KetapangBanyuwangi, Riadi ST. Menurut Riadi yang dihubungi melalui selulernya, sebenarnya perbaikan sudah dilakukan sejak awal Januari.

Waktu itu, dilakukan penambalan menggunakan coolmix.

Saat ini kembali dilakukan penambalan menggunakan hotmix karena ada beberapa lokasi yang kembali berlubang.

Untuk perbaikan saat ini, dia mengerahkan empat tim yang disebar di sejumlah lokasi antara ruas SitubondoBanyuwangi. “Untuk setiap harinya, kami produksi hotmix sebanyak 80 ton. Kami harapkan, penambalan bisa segera tuntas,” katanya. (nt/udi)

SURABAYA (BM) – Sebanyak 130 prajurit TNI AD, ASN (Aparatur Sipil Negara), dan Persit KCK Cabang XLIX di lingkungan Kodim 0830/Surabaya Utara, mengikuti kegiatan Pemahaman Hukum dan Bimbingan Mental (Bintal).

Dandim 0830 Letkol Arm Beni Hendra Suwardi mengatakan, tujuan kegiatan penyuluhan hukum dan bintal ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta mengurangi angka pelanggaran yang dilakukan prajurit dan ASN serta keluarga.

“Pembinaan mental dan pemahamam hukum bagi prajurit dan ASN itu penting untuk mengurangi pelanggaran yang dilakukan oleh semua jajaran,” tegas Dandim di depan personel yang digelar di Aula Makodim 0830/ SU, Rabu (22/2) pagi.

Menurut Letkol Beni Hendra Suwardi, setelah dilaksanakan acara ini diharapkan terbentuk mental dan nasionalisme yang tinggi agar anggota memaksimalkan dalam mengikuti acara penyuluhan hukum dan bintal terpadu. “Maraknya simbol-simbol komunis yang mulai bermunculan, selaku aparat kewilayahan untuk melaksanakan deteksi dan cegah dini,” katanya.

Pernyataan senada dilonarkan Bintaldam V/Brawijaya Mayor Caj Lukas. Dia mengatakan, bintal terpadu bertujuan untuk menyegarkan kembali keimanan dan ketakwaan prajurit, PNS dan keluarga. Saat ini, kata dia, angka perceraian di lingkungan Kodam V/Brawijaya tahun 2016 meningkat dengan rata-rata 30 kasus per hari yang harus diselesaikan.

“Mengingatkan kepada para prajurit untuk mengantisipasi terhadap perilaku-perilaku yang ditimbulkan dari masing-masing pasangan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan,” tegasnya. (dre/udi)

FOTO : BM/ANDRE

PENYULUHAN: Jajaran Kodim 0830 SU mengikuti kegiatan Pemahaman Hukum dan Bimbingan Mental (Bintal) yang digelar di Aula Makodim 0830/SU

10 JATIM RAYA

berita metro

www.beritametro.co.id

KAMIS, 23 FEBRUARI 2017

Bus Pariwisata Tabrak Pikap, 3 Meninggal dan 5 Luka Di Bojonegoro, Tiga Mobil Terlibat Kecelakaan Beruntun

BM/IST

RINGSEK: Dua mobil yang terlibat dalam kecelakaan beruntun di Bojonegoro mengalami ringsek di bagian depannya.

PASURUAN (BM) – Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Kecelakaan antara bus pariwisata dan pikap ini menewaskan 3 orang dan menyebabkan lima korban lainnya luka-luka.

Kecelakaan terjadi Rabu (22/2) sekitar pukul 04.00 WIB ini melibatkan pikap nopol N 8120 TD mengangkut penjualtapeyanghendakpergikepasar dari arah Sukorejo dan bus pariwisata bernopol P 7988 UL dari arah sama.

“Sama-sama dari arah selatan ke utara. Keterangan sementara dari saksi-saksi, pikap yang sebelumnya berada di jalur lambat tiba-tiba pindah arah ke jalur cepat karena menghindari jalan berlubang,” kata Kanit Laka Lantas Polsek Gempol, Iptu Agus Purwanto.

Saat pikap berpindah arah, datang dari belakang bus pariwisata dengan kecepatan tinggi. “Pikap ditabrak dari belakang,” imbuh Agus.

Para korban meninggal dan luka

dibawa ke RS Pusdik Brimob Watukosek dan Pusdik Gasum Porong.

Sementara bangkai pikap langsung dievakuasi. Kasus kecelakaan ini ditangani Satlantas Polres Pasuruan.

Sementara itu, pada hari sama kecelakaan beruntun melibatkan tiga mobil terjadi di Jalan Raya Tikusan, Kecamatan Kapas, Bojonegoro. Beruntung, meski kondisi mobil rusak parah, semua sopir dan kernet selamat.

Arus lalu lintas jalur BojonegoroSurabaya pun sempat mengalami kemacetan karena petugas kepolisian mengalami kesulitan saat mengevakuasi bangkai mobil.

Dari informasi yang dihimpun menyebutkan, kejadian berawal saat di Jalan Raya Tikusan diberlakukan sistem buka tutup oleh petugas karena adanya perbaikan jalan.

Saat arus kendaraan dari arah Bojonegoro, berhenti tiba-tiba sebuah mobil Honda Jazz nopol S 1497 AQ yang dikemudikan Zaenal Ikwan (27) nylonong dengan kecepatan

Relokasi Warga Temayang, Tunggu Hasil Appraisal BOJONEGORO (BM) Relokasi 260 kepala keluarga (KK) sekitar 830 jiwa warga di Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, belum bisa dilakukan karena menunggu penilaian tim appraisal terkait tanah warga yang akan dimanfaatkan untuk Waduk Gonseng.

Kepala Dinas Pengairan Bojonegoro, Edi Sutanto mengatakan, tim appraisal masih melakukan penilaian tanah seluas 60 hektare milik warga di Desa Papringan dan Kedungsari, Kecamatan Temayang.

Tim appraisal, lanjut dia, su-

dah pernah melakukan penilaian tanah milik warga seluas 60 hektare yang akan dimanfaatkan lokasi Waduk Gonseng, tetapi sudah lama sehingga penilaian harus diulang kembali.

“Balai Besar Bengawan Solo di Solo, Jawa Tengah, meminta tim appraisal untuk melakukan penilaian ulang dengan harga sekarang. Warga akan direlokasi menempati tanah Perhutani,” jelas dia.

Yang jelas, menurut dia, warga di Desa Papringan dan Kedungsari dengan jumlah 260 KK (830 jiwa) sudah sepakat

direlokasi, apalagi lokasi di tempatnya yang baru tidak jauh dari tempat tinggalnya sekarang.

“Warga tidak akan terganggu dalam pekerjaan setelah menempati lokasinya yang baru,” tandasnya.

Menjawab pertanyaan, ia mengatakan pekerjaan pembangunan Waduk Gonseng dengan kontraktor PT Hutama Karya tidak terganggu, sebab tanah warga seluas 60 hektare pemanfaatannya untuk daerah genangan dan sabuk hijau. “Pekerjaan fisik tetap jalan tidak terganggu dengan proses relokasi warga,”

ucapnya, menegaskan.

Sesuai data menyebutkan kebutuhan tanah untuk Waduk Gonseng seluas 508,24 hektare, di antaranya, 448,24 hektare tanah Perhutani yang pemanfaatannya sekarang masih dalam proses menunggu perizinan.

Pembangunan Waduk Gonseng untuk pembangunan konstruksi menelan biaya mencapai Rp363,997 miliar dan supervisi Rp17,4 miliar dari APBN. Data teknis Waduk Gonseng merupakan bendungan timbunan batu zona inti tegak, dengan daya tampung 22,43

juta meter kubik.

Waduk yang memiliki luas genangan 433,19 hektare mampu mengairi areal pertanian seluas 6.191 hektare di daerah irigasinya.

Selain itu, Waduk Gonseng juga berfungsi sebagai pengendali banjir sebesar 2 juta meter kubik dan penyedia air baku sekitar 300 liter/detik.

Sesuai kontrak pekerjaan pembangunan Waduk Gonseng dengan kontraktor PT Hutama Karya Jakarta, dimulai sejak 24 Desember 2013 sampai 2 Desember 2017. (nt/udi)

11 PNS di Sampang Terjaring OTT Pengurusan Izin SAMPANG (BM) – Petugas Kepolisian Resor (Polres) Sampang terus mengembangkan kasus operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 11 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1 orang berinisil AH yang mengaku dari PT Indomarco Gresik.

Kapolres Sampang, AKBP Tofik Sukendar, dididampingi Kasat Reskrim AKP Hery Kus-

nanto dalam keterangan persnya di Mapolres Sampang, Rabu (22/2) mengatakan, penyidikan masih terus dilakukan meski saat ini dilakukan penangguhan penahanan terhadap para tersangka. “Bagian Hukum Pemkab Sampang menjadi penjamin dalam pengajuan penangguhan penahanan terhadap para tersangka,” katanya.

BM/IST

BARANG BUKTI: Kapolres Situbondo, AKBP Sigit Dany Setiyono, menunjukkan sejumlah barang bukti yang diamankan dalam OTT terhadap Kades Kedunglo, Kecamatan Asembagus.

Menurut kapolres, pihak penjamin dipastikan tidak akan melarikan diri dan tidak akan menghilangkan barang bukti.

Penangguhan penahanan itu dilakukan, karena para tersangka yang tertangkap tangan Tim Saber Pungli, tenanganya sangat dibutuhkan Pemkab Sampang.

Kapolres menjelaskan, meski melakukan penangguhan penahanan terhadap penerima suap itu, namun proses hukum kepada yang bersangkutan tetap berlanjut. “Hingga saat ini, kami telah memeriksa sebanyak enam orang sebagai saksi dalam kasus ini,” katanya.

Menurut kapolres, sejumlah saksi yang dimintai keterangan dalam kasus praktik penyuapan atau pungli itu, antara lain dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan satu bendahara PT Indomarco inisial M. “Nanti akan terus berkembang lagi siapa yang mau diperiksa. Karena kita juga sudah memeriksa bendahara pihak PT Indomarco yang kantornya di

Gresik menindaklanjuti rekannya yang ditangkap dalam OTT dan diduga sebagai penyuap,” ujarnya.

Operasi Tangkap Tangan oleh Tim Saber Pungli Polres Sampang dan berhasil menangkap 12 orang pejabat itu, pada 16 Februari 2017. Untuk barang bukti yang berhasil disita petugas, mencapai Rp 12 juta.

Sebelum dilakukan penangguhan penahanan, para tersangka sempat menjalani kurungan selama tujuh hari.

Barang bukti lainnya yang juga berhasil disita tim Saber Pungli Polres Sampang ialah surat permohonan izin pendirian operasional Indomaret, dan surat tugas tersangka dari masingmasing dinas, kendaraan 2 unit dari dinas dan Indomarco.

Sementara itu, oknum kepala desa (kades) di Situbondo yang terkena OTT Tim Saber Pungli, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Kepala Desa Kedunglo, Kecamatan Asembagus, Asri Hadiyanto itu terindikasi melakukan pungli dari pemohon sertifikat

melalui program PTSL (Program Tanah Sistematis Lengkap) yang seharusnya tidak dipungut biaya apapun alias gratis.

“Sementara satu orang yang sudah kita jadikan tersangka, yakni Kades Kedunglo. Tersangka ini kita jerat dengan pasal 11 dan pasal 12 UU Tindak Pidana Korupsi,” kata Kapolres Situbondo, AKBP Sigit Dany Setiyono, dalam jumpa pers di Mapolres, Rabu (22/2).

Meski statusnya tersangka, namun polisi tidak melakukan penahanan. Kapolres Sigit mengaku pihaknya tidak menemukan kekhawatiran jika tersangka akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.

“Selain itu, sebagai kepala desa tersangka juga harus memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tapi ada mekanisme yang diterapkan terhadap tersangka,” papar Sigit seraya menambahkan, Kades Kedunglo dijadikan tersangka karena ikut berinteraksi dengan 2 pemohon sertifikat melalui program PTSL. (nt/det/udi)

tinggi, dan menabrak bodi samping mobil ekspedisi B 9266 EL yang tengah berhenti.

Karena benturan cukup keras, mobil ekpedisi dan Honda Jazz juga menabrak truk bermuatan akrilik yang saat itu berhenti di depan mobil ekspedisi.

Lalu lintas di sekitar lokasi langsung macet, dan warga sekitar segera melakukan evakuasi korban dan kendaraaan. “Tadi kaget dan hendak ngerem malah ngegas, akhirnya kecelakaan.

Padahal mobil baru aja keluar dari bengkel mau pulang ini,” kata Zaenal Ikwan, sopir Honda Jazz.

Sopir mobil expedisi, Bahtiar (29) mengaku kondisi awal mobilnya sudah berhenti di belakang truk, lalu mobil Honda Jazz dari belakang menabrak.“Saking kencangnya mungkin jadi oleng ke kanan hingga nabrak truk dan bodi depan mobilku,” keluh Bahtiar sambil memandang mobilnya yang ringsek. (nt/det/udi)

KILAS

BM/IST

PEDULI SAMPAH: Bupati Pamekasan Achmad Syafii saat meresmikan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di Desa Angsanah, Kecamatan Palengaan, Rabu (22/2).

Peduli Sampah, Bupati Achmad Syafii Resmikan TPA Angsanah PAMEKASAN (BM) - Bupati Pamekasan, Achmad Syafii, meresmikan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di Desa Angsanah, Kecamatan Palengaan, Rabu (22/2).

Peresmian tersebut dilakukan bersamaan dengan momentum hari peduli sampah nasional. “Pada hari ini, bertepatan dengan Hari Peduli Sampah Nasional. TPA (Angsanah) ini kami resmikan,” kata Bupati Achmad Syafii.

Dalam kesempatan itu, Bupati Achmad Syafii juga merespons Indonesia Bebas Sampah untuk beberapa tahun ke depan.

“Dengan adanya TPA ini, Pamekasan sudah siap menyambut Indonesia Bebas Sampah 2020 mendatang,” ungkapnya.

Selain itu, pihaknya juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dengan tidak membuat sampah sembarangan. “Selama ini kita masih menganggap biasa terhadap kerusakan lingkungan, bahkan di daerah kita sampah berserakan masih dianggap biasa,” jelasnya.

Saat ini TPA Angsanah, Palengaan, sudah dikelola dengan sistem sanitary landfill. Pengelolaan dengan sistem tersebut dinilai akan mengurangi bau menyengat yang akan dirasakan warga sekitar. (nt/udi)

Iklan Kehilangan Hilang STNK Sepeda Motor Nopol M 3968 PG. a/n H Sumadi. d/a Jalan Hasyim Asyari Sampang.

Trenggalek Berencana Konservasi Lereng Jalur Ponorogo TRENGGALEK (BM) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek, Jawa Timur berencana menanam rumpun bambu di sepanjang lereng jalur Trenggalek-Ponorogo Desa Nglinggis. Langkah ini dilakukan guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya longsor.

Wakil Bupati (Wabup) Trenggalek, Mochammad Nur Arifin mengatakan, selama ini di sepanjang lereng jalur Trenggalek-Ponorogo khususnya di Desa Nglinggis memang dikenal rawan longsor. Upaya konservasi sekaligus diharapkan mencegah/meminimalkan potensi pergeseran tanah tebing akibat erosi selama penghujan.

“Keresahan pemerintah daerah saat ini adalah terkait adanya bencana yang belum bisa diminimalkan. Konservasi lahan kritis di jalur tersebut

Diterbitkan oleh: PT. Berita Metro Jl Tunjungan No 86 Surabaya. www.beritametro.co.id Percetakan: PT Citra Cetak Pratama (isi di luar tanggung jawab percetakan)

PERWAKILAN

dengan menanam tanaman jenis rumpun bambu ini diharapkan bisa menjadi solusinya,” katanya.

Menurut Arifin, kontur dan tekstur tanah tebing di jalur Trenggalek-Ponorogo Desa Nglinggis dan sekitarnya yang didominasi tanah liat dengan batuan rapuh tidak cocok ditanami tanaman keras dengan akar tunjang, karena serapan air tidak maksimal.

Solusinya, kata dia, tanaman yang dipilih adalah yang memiliki jenis akar serabut dengan tingkat serapan air yang maksimal. “Sehingga tanaman yang tepat untuk ditanam pada area tersebut adalah bambu,” ujarnya.

Namun, Arifin menegaskan program konservasi tanaman bambu di lahan kritis tersebut tidak boleh membebani masyarakat. Dalam

pelaksanaannya, warga akan dilibatkan dalam kegiatan konservasi sekaligus menikmati dampak ekonomi dari produksi tanaman bambu yang dikembangkan sebagai sabuk pengaman tebing.

“Makanya dibalik konservasi ini harus berdampak pemajuan ekonomi bagi masyarakat, sehingga dengan ekonomi yang menjanjikan masyarakat akan menjaganya,” katanya.

Arifin mengatakan, sumber ekonomi tersebut tidak boleh bertentangan dengan konservasi untuk pencegahan bencana dimaksud, sehingga diperlukan adanya industri yang bisa diperbarukan melalui pemanfaatan bambu. “Perlu dibentuk institusi mengenai pemanfaatan bambu, sehingga masyarakat tetap

bisa memanfaatkan bambu untuk meningkatkan ekonomi secara terkendali,” ujarnya.

Namun, wacana konservasi itu diakui belum tersosialisasi ke masyarakat. Salah satu warga di Desa Nglinggis Nurhandik berharap, jika hal tersebut diberlakukan, pemkab mengkajinya secara matang.

Tujuannya, kata Nurhandik, agar kegiatan yang telah dilakukan tersebut berfungsi sesuai tujuannya dan bukan sekadar menghambur-hamburkan uang rakyat. “Saya setuju dengan kebijakan ini sebab bambi bisa menahan erosi. Namun diharapkan pemerintah mengkajinya kembali apakah itu bisa dilakukan dengan kondisi seperti ini agar anggaran tidak terbuang percuma,” katanya. (nt/udi)

BM/IST

RAWAN LONGSOR: Kawasan di jalur Trenggalek-Ponorogo yang rencananya akan dikonservasi dengan ditanami rumpun bamboo. Kawasan ini tergolong rawan longsor.

Direktur: Silvia Balhmar. Pemimpin Perusahaan: M. Mashudi. Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: Totok Hartana. Wapemred: Noor Ipansyah Iskandar. Dewan Redaksi: AR Balhmar, Yahya A Waber, Tjipto Chandra, Marcella, Hadi Ismanto, M. Nabil. Redaktur: Budi Arie Satriyo, Bambang Andrias, Indra Nanang. Wartawan Senior: Rofiq Kurdi Ismail, Aziz Tri. Reporter: Dian Kurniawan, Suluh DP, Andre Septia Hadi, Hasan Nur Rahmad. Fotografer: Soemadji. Pracetak/Artistik/Tata Letak: Luthfi, firman. Desain Grafis: Khalid “Klied”. Sekretaris Redaksi: Muh. Faizin. Bidang Online: Wahyu Saputro. Eksekutif Marketing: Fahad Balhmar, Khalid H. Perwakilan Daerah: Jakarta: Priyoko Sarjito (Kep. Biro), Marcella, Ferdy Yunisaf. Mojokerto: Prayogi. Kediri: Ibad, M. Sirojudin Sidoarjo: Yahdar Balhmar, Imam Muchlis. Gresik: Sugeng (Kepala), Asepta Lamongan: Komari Probolinggo: Saifullah Madura: Agus Suroso (Sumenep), Abdurrahman (Pamekasan), Syaiful (Sampang). Malang: Aji, Kholil, Agus Susanto, Koordinator Sirkulasi/Pemasaran: M. Mashudi. Alamat Redaksi: Jl Tunjungan No 86 Surabaya. Telp. +6231 5318686, 5323414. Fax:+6231 5323415 Redaksi: 081334312300 | Iklan/Langganan: 081216327858 | No Pengaduan: 031 70975270. Email: red_beritametro@yahoo.co.id. Tarif Iklan: Display(fc) Rp. 35.000/MMK (BW) Rp. 25.000/MMK. Sosial Rp. 10.000/MMK, Baris Rp. 15.000 (Minimal 2 Baris).

DALAM MENJALANKAN TUGAS PELIPUTAN, WARTAWAN BERITA METRO DIBEKALI TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER.

GRESIK 11

berita metro

www.beritametro.co.id

KAMIS, 23 FEBRUARI 2017

Bupati Pimpin Pembongkaran Reklame Pengembang Apartemen GRESIK(BM)-Dianggap menyalahi aturan dan tak beretikan sebuah reklame milik salah satu pengembang apartemen di jalan Veteran Gresik dibongkar paksa. Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto memimpin langsung pembongkaran reklame itu.Pemasangan reklame tersebut dinilai ngawur dan tak sesuai dengan estetika tata kota.

Kabag Humas dan Protokol Pemkab Gresik Suyono mengatakan bahwa billboard yang dibongkar paksa tersebut dipasang di area taman, dibawah sutet, yang melintasi jalan Veteran.

Suyono menuturkan, bahwa sejak bulan Oktober 2016, surat teguran telah dilayangkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) kepada

FOTO BM/MOCH. SUGENG

BANDEL : Reklame milik salah satu pengembang apartemen di Jl Veteran Gresik dibongkar paksa perugas, karena menyalahi aturan dan tak beretika.

pihak pengembang apartemen yang bersangkutan, namun sepertinya surat teguran terse-

but tak digubris. “Sudah lima bulan diperingatkan melalui surat teguran agar segera dibo-

ngkar, namun sepertinya pihak pengembang tak mengindahkan surat yang dilayangkan terse-

but,” kata Suyono.

Spontan saat itu juga Bupati Sambari memerintahkan Kepala Subbidang Pelayanan Perizinan Tata Ruang DPM PTSP Johar Gunawan untuk mencari tenaga atau tukang yang ada di sekitar lokasi dan langsung melakukan pembongkaran reklame.

Suyono menambahkan, bahwa selain menyalahi estetika, pemasangan reklame oleh pihak pengembang tersebut juga menyalahi aturan. “Dalam permohonan izinnya tertulis bahwa billboard tempel tersebut tanpa penerangan atau lampu. Namun kenyataan di lapangan, reklame tersebut dilengkapi dengan alat penerangan. Hal itu dinilai menyalahi aturan,” kata Suyono.

Menurut Kepala Subbidang Pelayanan Perizinan Tata Ruang

Korban PHK Smelting Minta Bantuan Ulama

GRESIK(BM)-Korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) PT Smelting di Kabupaten Gresik sebanyak 309 orang terus mencari dukungan. Kali ini mereka mendatangi KH. Nur Muhammad, Rabu (22/2 Gus Nur (panggilan KH. Nur Muhammad), menerima penjelasan serta persoalan yang dihadapi korban PHK .

Ketua FSPMI PT Smelting Zaenal Arifin menyatakan, 309 karyawan korban PHK PT Smelting menuntut hak-haknya diberikan sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB). “Kami mogok kerja karena hak-hak yang kita sepakati sesuai PKB tidak dipatuhi oleh manajemen,” kata Zaenal di sela-sela kunjungannya di pondok pesantren Gus Nur, di jalan Proklamasi Kecamatan Kebomas.

Menurut dia, hak-hak karyawan yang tidak diberikan

sesuai PKB diantaranya pemberian kenaikan gaji yang tidak adil. Sebagai contoh, soal kenaikan kesejahteraan terjadi selisih yang tidak wajar antara level 1-6. Level 1-4 kenaikannya hanya kisaran Rp 300.000.

Sedangkan, kenaikan level 5-6 hingga Rp 23 juta. “Level 5-6 setara asisten manajer sampai manajer,” terangnya.

“Sehingga, gaji level 5-6 tersebut dari sebelumnya Rp 17 juta per bulan, kemudian ada yang naik hingga Rp 60 juta, padahal jajaran mereka cuma 50 orang,” sambungnya.

Zaenal juga membantah, bahwa rumor di masyarakat kalau sebanyak 309 karyawan PT Smelting mogok karena minta gaji naik tinggi, minta rumah, minta mobil dan minta tunjangan istri kedua.”Itu berita bohong yang sengaja dihembuskan untuk menjelekkan

FOTO BM/GILANG BUDI RAHARJA

KUNJUNGI : Gus Nur (bersongkok) bersama perwakilan korban PHK PT Smelting.

karyawan,” ungkapnya.

Zaenal menambahkan, kondisi perusahaan saat ini sangat bagus. Keuntungannya pun terus naik.”Keuntungan saat ini kisaran Rp 3 triliun,” ungkapnya. Begitu juga soal produksi, awalnya hanya bisa produksi 90 ton per jam, sekarang menjadi 145 ton per jam. “Smelting di

Gresik ini produksinya terbesar di Asia Tenggara,”jelasnya. .Sementara KH. Nur Muhamad mendesak Bupati Sambari Halim Radianto, Ketua DPRD Gresik Abdul Hamid, Ketua Kadin Gresik Lailatul Qodri dan instansi terkait harus secepatnya menuntaskan kasus PHK Smelting.

“Insya Allah para buruh akan dipekerjakan kembali, “ terangnya. Ditambahkan Gus Nur, pasca tidak bekerjanya 309 karyawan Smelting tersebut berimbas buruk terhadap kepentingan nasional.

Ketua Kadin Kabupaten Gresik, Lailatul Qodri berjanji akan membantu memfasilitasi 309 buruh korban PKH Smelting bisa dipekerjakan kembali.

Karena itu, Kadin saat ini terus melakukan upaya untuk itu.

“Kadin tidak akan tinggal diam,” katanya.

Langkah ini dilakukan, sebab keberadaan perusahaan dan buruh-karyawan di Kabupaten Gresik juga menjadi tanggungjawab Kadin. “Kami tidak ingin PHK karyawan Smelting ini terwujud. Sebab, akan berdampak buruk terhadap pengangguran di Kabupaten Gresik, “terangnya.(gbr/yog/dra)

berita metro

www.beritametro.co.id

Sekolah Terendam Banjir, Siswa Belajar di Masjid Desa

LAMONGAN(BM)- Para siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Miftahul Huda Desa Kepudibener Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan terpaksa melakukan proses belajar di masjid setempat, karena gedung sekolahnya terendam banjir akibat luapan air Bengawan Jero yang tidak mampu menampung tingginya curah hujan.

“Ketinggian air banjir diruang kelas satu hingga kelas enam mencapai 30 hingga 60 centimeter, sehingga ruang kelas tidak bisa digunakan proses belajar. Makanya kita memanfaatkan masjid

agar proses belajar tidak berhenti” kata salah seorang guru MI Miftahul Huda, Sidkhon. Menurut Sidkon, siswa yang bersekolah di masjid tersebut hanya beberapa kelas.”Sedangkan lainya terpaksa menggunakan rumah warga untuk proses belajar,”ungkapnya.

Kondisi proses belajar di masjid tersebut, sebenarnya tidak bisa membuat siswa berkonsentrasi penuh mengingat selain ditempatkan disatu tempat tanpa pembatas, siswa belajar hanya beralaskan lantai masjid, tidak ada fasilitas meja belajar. “Kita tidak

bisa konsentrasi karena antar kelas tidak ada pembatasnya. Kita juga duduknya di lantai masjid” ujar salah seorang siswa, Syaputri.

Sebenarnya gedung sekolah MI Miftahul Huda tersebut sering terkena banjir, akibat luapan Bengawan Jero saat musim penghujan. Dan kini pihak sekolah berharap kepada pemerintah agar memberikan bantuan berupa pengurukan gedung sekolah agar tidak kebanjiran di musim-musim penghujan mendatang. Sementara itu Pemkab Lamongan dalam mengatasi banjir akibat

luapan Bengawan Jero sudah melakukan berbagai upaya, diantaranya menambah pompa pembuang air di sejumlah titik.

Selain itu dilakukan pembersihan tumbuhan enceng gondok diatas permukaan Bengawan Jero agar perjalanan air tidak tersendat dan segera surut. “Sementara untuk membantu masyarakat kami sudah siapkan posko kesehatan dan bantuan paket sembako,“ ungkap Fadeli saat sidak banjir di kawasan Kecamatan Kalitengah yang didampingi Wabup Kartika Hidayati dan Sekkab Yuhronur Efendi. (kom/dra)

Jaga NKRI, Danramil Beri Wasasan Kebangsaan

FOTO: BM/KOMARI

AJAK : Danramil Kedungpring Kapten Arh Didik menyampaikan materi wawasan kebangsaan di SMA Persatuan Kedungpring PERWAKILAN

LAMONGAN(BM)-Kondisi wawasan kebangsaan Indonesia saat ini, khususnya tentang Bela Negara memprihatinkan dan harus menjadi perhatian semua pihak sebagai generasi penerus bangsa dan negara yang tercinta ini. Demikian dikatakan Komandan Komando Rayon Militer (Koramil) Kedungpring, Kapten Arh Didik saat menyampaikan materi wawasan kebangsaan di SMA Persatuan Kecamatan Kedungpring, kemarin.

“Saat ini semakin banyak ancaman multi dimensi yang tidak kelihatan serta berkembangnya kesadaran etnis yang sempit dengan ditandai tuntutan merdeka dari kelompok masyarakat di beberapa daerah di wilayah NKRI. Karena itu generasi muda khususnya para pelajar sangat perlu diingatkan dan ditanamkan kembali tentang wawasan kebangsaan atau Bela Negara sejak dini ini. Hal ini penting mengingat generasi muda merupakan calon penerus estafet kepemimpinan bangsa Indonesia” kata Kapten Arh Didik dihadapan siswa SMA Persatuan Kedungpring.

Menurut perwira berpangkat tiga balok di pundak, tren perang saat ini yaitu salah satunya berupa Proxy War

dengan sasaran generasi muda untuk menghilangkan rasa nasionalisme.

“Proxy War tersebut bertujuan untuk menghilangkan rasa patriotisme, tidak mau menghargai orang tua , cuek dan tidak peka terhadap lingkungan, sikap dan perilakunya yang tidak mencerminkan budaya bangsa dan egoisme serta kebebasan tanpa batas , sehingga akan mudah dipecah belah dan mudah dikendalikan oleh pihak ketiga,”ungkapnya.

Selain itu Danramil Kedungpring tersebut juga menyinggung bahaya narkoba, sex bebas atau pornografi, terorisme, aliran sesat dan perkelahian antar pelajar terhadap masa depan generasi muda. “Makanya generasi muda saat ini harus menghindarinya agar ke masa depanya tetap terjaga” tegasnya.

Materi wawasan kebangsaan di SMA Persatuan Kecamatan Kedungpring yang disampaikan jajaran Koramil Kedungpring tersebut untuk menambah Wawasan Kebangsaan khususnya Bela Negara sejak dini sehingga akan tumbuh rasa cinta tanah air kepada muridnya atau generasi muda.(kom/dra)

DPM PTSP Kabupaten Gresik Johar Gunawan, pihaknya sudah memanggil pengembang yang bersangkutan untuk memberikan keterangan terkait keberadaan reklame tersebut. Hal tersebut dilakukannya sebagai tindak lanjut atas monitoring terkait penertiban titik reklame bersama Dinas Lingkungan Hidup, DPU dan tata Ruang dan Satuan Polisi Pamong Praja beberapa waktu yang lalu.

Namun, Bupati menyayangkan petugas Satpol PP

yang tidak berani melakukan penertiban reklame yang tidak sesuai aturan. Bupati Sambari berjanji akan melakukan evaluasi terhadap Satpol PP terkait hal ini. Disisi lain, Suyono mengatakan bahwa Bupati Sambari saat ini fokus memantau sistem kinerja di masing-masing SKPD, terutama dalam hal pelayanan.

“Pak Bupati ingin pelayanan terhadap masyarakat berjalan maksimal dan sesuai dengan aturan yang berlaku ” pungkas Suyono.(sgg/yog/dra)

KILAS

Dipedel, Jalan Daendels Kini Berdebu GRESIK (BM)-Kerusakan jalan di wilayah Gresik masih saja terjadi. Kali ini jalan Daendels ruas Betoyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik semakin menyulitkan pengguna jalan. Sebelumnya jalan tersebut dikeluhkan masyarakat, karena banyak lubang hingga terkenal dengan ‘jeglongan sewu’. Saat ini jalan Pantura itu penuh dengan debu dan rawan menyebabkan gangguan pernapasan.

Memang jalan tersebut saat ini sudah diperbaiki dengan dipedel setinggi 20 centimeter. Badan jalannya juga dilebarkan. Namun, kali ini warga mengeluhkan jalan tersebut yang sangat berdebu, terlebih saat kondisi cuaca panas.

“Kalau dilihat fisik jalan perbaikan dengam pedel sudah tuntas, tapi tetap menyusahkan pengguna jalan. Sebab kalau hujan jalan menjadi becek, bergelombang dan licin dan saat panas berdebu, sehingga jarak pandang sangat terganggu dan sering menyebabkan pengendara motor terjatuh,” kata S Kurniawan, salah satu pengguna jalan, Rabu (22/2).

“Bagi yang membawa mobil mungkin enak, tapi kami yang bermotor jelas sangat terganggu,” ujarnya.Menurut dia, semua pengendara motor saat melintas di jalan tersebut rentan terkena ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Atas) yang mengakibatkan sesak napas, karena debunya sangat pekat Karena itu, ia mendesak pihak pemerintah melalui Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Jatim secepatnya melakukan pengaspalan.

Sebelumnya, Kepala BBPJN Jatim I Ketut Dharma Wahana kepada wartawan menyatakan bahwa perbaikan jalan Betoyo-Pecuk Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik sudah selesai. Pengerasan aspal, lanjutnya, saat ini masih menunggu proses lelang.

“Perbaikan tersebut tidak hanya dilakukan di wilayah Manyar, tetapi sejumlah jalan yang mengalami kerusakan, seperti jalur menghubungkan Bungah-Panceng yang juga akan dilakukan tambal sulam,” katanya.(sgg/yog/dra)

LAMONGAN

FOTO: BM/KOMARI

NGUNGSI : Kondisi proses belajar mengajar siswa MI Miftahul Huda di Masjid Desa setempat, karena gedung sekolah terendam banjir.

KILAS

Pasangan Mesum Terjaring Razia, Dewan Desak Evaluasi Perjinan LAMONGAN (BM)-Sejumlah pasangan yang bukan suami-istri terjaring razia di sebuah hotel di kawasan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan. Hasil razia Satpol PP, kali ini mendapat tanggapan dari kalangan DPRD setempat angkat bicara untuk mengevaluasi izinnya.

“Harus ada tindakan yang tegas dari pihak perijinan agar melakukan evaluasi terhadap ijinnya karena sudah beberapa kali terjadi. Kita kawatir kalau tidak ada sangsi tegas akan mempengarui hotel-hotel yang lain melakukan hal serupa” kata anggota Komisi A DPRD Lamongan, Ansori.

Menurut Ansori selain melakukan evaluasi, pengawasan juga harus ditingkatkan karena dengan adanya pengawasan yang ketat dipastikan hotel atau tempat penginapan tidak ada melakukan penyalahgunana ijin yang diberikan.

“Lemahnya pengawasan terhadap operasional hotel atau penginapan merupakan salah satu penyebab penyalahgunaan ijin, termasuk digunakan untuk mesum.

Kedepan pengawasan harus ditingkatkan” tegasnya. Seperti diketahui beberapa waktu lalu saat razia, petugas menjaring sejumlah pasangan pria-wanita yang bukan suami-istri berada di kamar di hotel di kawasan Babat, diantarnya merupakan warga Lamongan.

Mereka kemudian digiring petugas ke Kantor Satpol PP Pemkab Lamongan untuk dilakukan pendataan dan sangsi dari petugas. Masyarakat berharap razia juga dilakukan di hotel-hotel dan tempat penginapan yang lain agar Lamongan bebas dari mesum, karena selain melanggar norma-norma agama dan hukum, hal tersebut juga dapat merambah generasi muda.(kom/dra)

BIRO GRESIK: M Sugeng (Kepala), Asepta Y Permana, Gilang Budi Raharja Sirkulasi & Iklan: Imam Taufik. BIRO LAMONGAN: Komari

KAMIS, 23 FEBRUARI 2017

Soal Markus, Aktivis LSM Berencana Demo Kejaksaan

SIDOARJO (BM) – Sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Sidoarjo kembali berencana mendatangi kantor kejaksan negeri (kejari) setempat. Kedatangan mereka juga dalam rangka mempertanyakan keberadaan oknum makelar kasus (markus) di lingkungan instansi itu.

“Teman-teman memang sudah ditemui petugas kejaksaan. Sebenarnya temanteman mau dengan klarifikasi langsung dari kajari (kepala

kejaksaan negeri). Karena itu, dalam waktu dekat temanteman kembali akan datang dan mempertanyakan secara terbuka,” ujar seorang aktivis LSM, Rabu (22/2).

Sebelumnya, gabungan tujuh LSM mendatangi kantor Kejari Sidoarjo. Sedianya, mereka ingin bertemu langsung Kajari Sidoarjo. Namun, karena pada waktu bersamaan ada acara di Kejaksaan Tinggi, kedatangan rombongan gabungan LSM itu hanya bisa diterima Kasie Intele-

jen Kejari Sidoarjo, Andri Tri Bowo.

Dijelaskan Kasmuin, salah satu perwakilan gabungan LSM, dari pertemuan yang dilakukan dengan para kasie memang disebutkan, kalau secara tupoksi mereka merasa tidak terganggu dengan adanya oknum yang disebutnya berinsial ‘HD’. Namun begitu, dia tetap emrasa kurang puas lantaran tidak bisa mendengar langsung klarifikasi itu dari Kajari Sidoarjo. Oknum ‘HD’ yang dimaksud, juga

disebut-sebut merupakan orang dekat dan kepercayaan Kajari Sidoarjo.

Mencuatnya keberadaan oknum markus di lingkungan kejaksaan itu, berawal dari banyaknya perkara yang terkesan jalan di tempat atau malah menguap sama sekali setelah adanya ‘campur tangan’ oknum bersangkutan.

Salah satunya yang sempat menjadi pergunjingan di masyarakat adalah kasus dugaan korupsi di lingkungan Dinas Pertanian, Perkebunan

dan Peternakan (DP3) Kabupaten Sidoarjo. Beredar kabar, oknum ‘HD’ ikut campur tangan dalam penanganan kasus dugaan korupsi jaringan irigasi di DP3 Tahun 2015 senilai Rp 18 miliar itu.

Isu yang berkembang, oknum bersangkutan sengaja mengkoordinir sejumlah rekanan yang diduga terlibat dalam perkara itu. Selain rekanan, pihak dinas juga termasuk yang disebut-sebut dalam dikoordinir oknum bersangkutan. (med/udi)

www.beritametro.co.id

DELTA SINGKAT

Edarkan SS, Bujangan Asal Krian Diringkus Polisi SIDOARJO (BM) – Seorang tersangka yang diduga sebagai pengedar sekaligus pengguna sabu-sabu (SS), David Asigit, 30, ditangkap polisi. Bujang asal Desa Katerungan, Kecamatan Krian ini ditangkap di rumah temannya di Desa Jeruk Gamping, Kecamatan Krian setelah kedatapan menyimpan SS sebanyak 6,41 gram.

Kasatresnarkoba Polresta Sidoarjo, Kompol Sugeng Purwanto mengatakan, saat ditangkap pada sore hari, tersangka berupaya menyembunyikan SS yang ditutupi kertas tisu di bak pakaian milik temannya. Saat dilakukan penggeledahan polisi baru menemukan tiga poket SS yang masing-masing memiliki berat 2,76 gram, 2,36 gram dan 1,29 gram. “Total SS yang kami amankan sebanyak 6,41 gram,” ucapnya, Rabu (22/2).

Dia mengungkapkan, dari pengakuan tersangka, SS tersebut berasal dari Antok warga Mojosari, Mojokerto yang menitipkan kepadanya. Antok sengaja menitipkan SS tersebut untuk nantinya dijual kembali kepada pembeli SS lain. “Kami menduga tersangka David sebagai pengedar SS meski saat ini belum mengakuinya,” ujarnya.

Menurutnya, kecurigaan polisi kepada tersangka semakin kuat karena juga menemukan timbangan SS yang disimpan di rumah tersangka. Timbangan tersebut untuk menentukan nilai jual SS kepada pembeli lainnya. “Setiap poket rata-rata dijual Rp 350 ribu,” terangnya.

Selain menjadi pengedar, lanjut dia, tersangka juga menjadi pengguna SS. Setiap SS yang didapat dari Antok selalu dicobanya terlebih dahulu. David sering mengurangi jumlah SS di dalam setiap poket untuk digunakannya sendiri. (med/udi)

FOTO: BM/MEDI

DIPERIKSA: Tersangka pengedar sabu-sabu tengah menjalani pemeriksaan di Polresta Sidoarjo.

Belum Memasyarakat, Aplikasi Sigap Kurang Disosia­lisasikan FOTO: BM/MUCHLIS

INVESTASI: Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, saat menghadiri Ground Breaking Aston Kahuripan City Hotel yang berlokasi di Perum KNV Sidoarjo Rabu, (22/2).

Bupati Pastikan Daerahnya Aman untuk Investasi

SIDOARJO (BM)- Ketertarikan para investor untuk mengembangkan bisnisnya di wilayah Sidoarjo menjadi sebuah kebanggaan tersendiri yang dirasakan masyarakat Sidoarjo.

Hal ini disampaikan Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, saat menghadiri Ground Breaking Aston Kahuripan City Hotel yang berlokasi di Perum KNV Sidoarjo Rabu, (22/2).

“Kita membuka diri untuk para investor yang ingin berinvestasi di

Sidoarjo yang akan menggerakkan roda ekonomi Sidoarjo, dan perlu saya sampaikan Sidoarjo aman untuk berinvestasi,”ungkap Saiful.

Pada acara ini, tampak hadir Wakil Bupati Sidoarjo H.Nur Ahmad Syaifuddin, Ketua DPRD Sidoarjo H.Sullamul Hadi Nurmawan, serta managemen Ston Kahuripan City Hotel.

Sementara itu, Presiden Direktur MMS, Boy Arifin menuturkan,

Sidoarjo memang terus mengalami perkembangan pesat. Hal ini juga terlihat dari maraknya proyek properti segmen menengah atas yang mulai merambah kota ini.

“Ini yang membuat kami optimistis untuk terus mengembangkan Kahuripan Nirwana Village menjadi sebuah kota mandiri,” katanya.

Kawasan Kahuripan Nirwana Village sendiri memiliki total lahan seluas 375 hektare, dimana dari luas

tersebut telah dikembangkan seluas 83 hektare, yakni untuk hunian landed house, area komersial dan sejumlah fasilitas pendukung.

“Sejumlah fasilitas, seperti mal, hotel Aston City dan fasilitas pendidikan, rumah sakit, swalayan, seperti pasar kuliner (paskul) serta fasilitas penunjang lainnya kita siapkan. Ini yang mendukung kami untuk mewujudkan kota mandiri pertama di tengah kota Sidoarjo,” ujarnya. (cls/udi)

250 Anak Ikuti Khitanan Massal Baznas

SIDOARJO (BM) - Sebanyak 250 anak mengikuti khitanan massal yang diselenggarakan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sidoarjo.

Kegiatan yang digelar di Pendopo Delta Wibawa Rabu (22/2) itu, dalam rangkaian peringatan hari jadi Kabupaten Sidoarjo ke-158.

Kegiatan ini dihadiri Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah SH,M.Hum, Wakil Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin SH serta Dandim 0816 Letkol Inf. Fadli Mulyono dan Sekda Sidoarjo Djoko Sartono SH,M.Si. Dalam khitan massal tahun ini, Baznas Sidoarjo memberikan uang saku sebesar Rp 250 ribu kepada masingmasing anak yang dikhitan. Bupati Sidoarjo juga memberikan tambahan uang saku sebesar Rp. 50 ribu kepada masing-masing anak.

Selain uang saku, Baznas Sidoarjo juga memberikan busana muslim yang terdiri baju taqwa, songkok serta sarung. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sidoarjo juga turut memberikan souvenir kepada masing-masing anak yang dikhitan. Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah secara simbolis menyerahkan uang saku serta souvenir tersebut.

FOTO: BM/MUCHLIS

UANG SAKU: Bersamaan acara khitanan massal, juga diberikan uang saku dari Baznaz dan Bupati Sidoarjo.

Selain itu dalam kesempatan tersebut Bupati Sidoarjo juga menyerahkan bantuan fakir, bantuan pendidikan serta bantuan pengobatan dan bantuan bencana puting beliung dari Baznas Sidoarjo.

Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah menyambut baik terselenggaranya kegiatan khitan massal gratis tersebut.

Menurutnya kegiatan tersebut sebagai sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat kurang mampu. Ia ber-

harap kegiatan sosial seperti ini dapat terus dilakukan. Dengan demikian akan membantu meringankan beban kaum dhuafa di Kabupaten Sidoarjo.

Di akhir sambutannya, Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah berpesan kepada anak-anak yang dikhitan untuk tidak takut apalagi menangis. Dihadapan anak-anak ia berkata dikhitan tidaklah terasa. Tiba-tiba sudah selesai dikhitan.

Wakil Ketua III Baznas Sidoarjo

Hadi Mulyono mengatakan, khitan massal yang digelar bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Sidoarjo dan RSUD Sidoarjo.

Beberapa dokter dan perawat dari dua instansi tersebut diterjunkan untuk mengkhitan. Ia katakan kegiatan seperti adalah program kerja tahunan dari Baznas Sidoarjo. Tujuannya tidak lain untuk meringankan beban masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu yang ingin mengkhitankan anaknya. Ia juga katakan nantinya peserta khitan juga akan mendapatkan pelayanan pengobatan gratis pasca di khitan di Puskesmas masing-masing.

Hadi Mulyono yang juga menjabat Kepala Bagian Kesra dan Kesmas Setda Sidoarjo mengatakan, Baznas Sidoarjo juga menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial lainnya di hari jadi Kabupaten Sidoarjo. Seperti pemeriksaan serta operasi mata, operasi bibir sumbing, operasi hernia serta bantuan tangan dan kaki palsu bagi masyarakat Sidoarjo. Selain itu Baznas Sidoarjo juga turut membantu korban bencana puting beliung di Kecamatan Krian. (cls/udi)

SIDOARJO (BM) - Aplikasi Sidoarjo Tanggap (Sigap} yang diluncurkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sidoarjo, ternyata belum banyak diketahui warga Sidoarjo. Pasalnya, warga masih bertanya - tanya atas keberadaan aplikasi tersebut.

Aplikasi berbasis Android ini diluncurkan BPBD di Kabupaten Sidoarjo pada awal November 2016. Aplikasi berbasis IT ini diperuntukkan menangani persoalan bencana yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo. Baik kebakaran, banjir maupun puting beliung.

Keberadaan aplikasi ini memberikan kesempatan bagi warga Sidoarjo untuk melaporkan serial kejadian bencana secara real time di masing-masing kecamatan.

“Enggak pernah denger (mendengar). Apa itu?” Kata salah satu warga Sedati, Abdul Muis. Rabu (22/2).

Menurutnya, untuk memberikan informasi seputar bencana, dirinya masih memakai cara biasa. Baik menghubungi kades setempat, kerabat, dan warga terdekat. “Selama ini ya cuma pakai itu saja,” katanya.

Tak hanya kalangan warga biasa. Hal yang sama juga dialami kalangan PNS di Kabupaten Sidoarjo. Saat disinggung seputar aplikasi tersebut, dirinya mengaku tak mengetahui betul keberadaan aplikasi. Bahkan, dirinya mengaku baru kali ini mendengar aplikasi kebencanaan.

Bahkan, Kepala Desa Trosobo, Kecamatan Taman Sidoarjo, Supriyadi juga belum mengetahui aplikasi tersebut. Sebagai perangkat desa, dirinya hanya menyampaikan persoalan bencana melalui grup WhatsApp antarperangkat. “Belum tahu sama sekali. Aplikasi apa itu?, Biasanya kami hanya menginfokan ke grup WhatsApp. Atau bisa langsung menghubungi pejabat BPBD,” kata Supriyadi. (cls/udi)

FOTO: BM/MUCHLIS

TANGGAP BENCANA: Aplikasi Sigap berbasis IT yang beberapa waktu lalu diluncurkan BPBD Sidoarjo.