Berita Metro 8 November 2016

Page 1

HARIAN PAGI TERBIT 12 HALAMAN

Iklan/ Langganan:

RP 3.500,-

5318686

www.beritametro.co.id

SELASA, 8 NOVEMBER 2016

I INDEKS

Dahlan Iskan Ajukan Praperadilan SURABAYA (BM) - Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan, kembali menjalani pemeriksaan di kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, Senin (7/11), sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pelepasan aset PT Panca Wira Usaha (PWU). Dahlan didampingi penasehat

Soal Limbah PT BNM, Bupati Tak Percaya Uji Lab BLH BACA HALAMAN

04

hukumnya , Pieter Tallaway. Pada pemeriksaan kali ini Wisnu Wardana (WW), salah satu tersangka kasus ini tidak hadir karena sakit. “Para tersangka diperiksa masih terkait proses pelepasan aset PT PWU dan posisi kedua tersangka saat menjabat sebagai pejabat PT PWU saat itu,” ujar Kasi Pe-

nyidikan Kejati Jatim Dandeni Hardiana. Dahlan Iskan tiba di kantor Kejati Jatim tepat pukul 08.40 WIB. Setiba di Kejati, tak sepatah kata pun keluar dari mulut Dahlan. Ia langsung menuju lift yang membawanya ke lantai 5, lantai Dahlan Iskan

Baca: Kejati... Hal. 7

Kasus Dugaan Penistaan Agama

100 Pengacara Siap Bela Ahok Diperiksa 9 Jam, Dicecar 22 Pertanyaan

Google Indonesia Siapkan Info Unik Jelajah Surabaya BACA HALAMAN

08

Khofifah Tetap Diunggulkan BACA HALAMAN

JAKARTA (BM) - Seratus pengacara siap memberikan pendampingan bagi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menghadapi proses hukum atas laporan dugaan penistaan agama. Hal itu disampaikan ketua tim kuasa hukum pendamping Ahok, Sirra Prayuna. “Saya sebagai ketua tim berterima kasih kepada teman-teman, hampir 100 (pengacara yang menyatakan dukungan dan bantuan). 22 orang yang hadir tapi karena ruangan terbatas, hanya 3-4 orang yang bisa masuk,” ujar Sirra di Mabes Polri, Jl. Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (7/11/2016). “Dia (tim kuasa hukum) mau berpartisipasi saya enggak bisa larang Atas inisiatif mereka (kuasa hukum). Bukan permintaan Pak Ahok,” sambungnya. Sirra juga menjelaskan kehadiran Junimart Girsang dan Trimedya Panjaitan mendampingi Ahok saat diperiksa Bareskrim bukan sebagai anggota komisi III DPR.

“Pak Trimed kapasitas sebagai ketua bidang hukum DPP PDIP, Junimart kepala badan bantuan hukum dan advokasi PDIP. Saya sekretaris BBH (Badan Bantuan Hukum),” jelasnya. Ahok diperiksa Bareskrim selama sekitar 9 jam dengan jumlah pertanyaan sebanyak 22 pertanyaan. Sebelumnya, Ahok juga telah mendatangi Bareskrim Polri dan mendapat 18 pertanyaan dari penyidik. Usai diperiksa, Ahok menolak berbicara banyak. Dia mengamanatkan penjelasan pemeriksaan kepada Ruhut Sitompul dan Sirra Prayuna. “Saya kira tadi sudah jelas semua, semua sudah jelas. Kalau mau tahu yang lain ya silakan tanya ke penyidik, terima kasih,” kata Ahok. Menurut Rikwanto sudah ada sekitar 25 orang saksi dan ahli yang diminta keterangan terkait pelaporan terhadap Ahok. Tersisa Baca: Gelar... Hal. 7

DIPERIKSA: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) bersama Tim Suksesnya usai diperiksa Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (7/11). Ahok diperiksa 9 jam dan dicecar 22 pertanyaan terkait kasus dugaan penistaan Agama.

Polisi Selidiki Pendana Demo 4 November

09

JAKARTA (BM) – Polisi terus menyelidiki insiden demo yang berakhir ricuh di depan Istana Negara, 4 November lalu. Selain mengusut aktor intelektual, polisi juga menyelidiki donatur dalam aksi demo yang berakhir SAKSI KERUSUHAN: Bangkai motor menjadi salah satu saksi kerusuhan demo 4 November. Kini Polisi sedang mengusut provokator kerusuhan tersebut.

40 Wartawan Ikuti Studi Banding ke Badung BACA HALAMAN

12

ricuh tersebut. “Kalau itu nanti ada benang merahnya sampai ada yang memobilisasi, memerintahkan, menyuruh, nanti kita lihat. Termasuk ada yang biayai, mendanai, kalau untuk begini-begini semua perlu dana nih, perlu biaya nih, ya nanti kita lihat,” terang Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono dalam jumpa pers di Mapolda

Metro Jaya, Jakarta, Senin (7/11/2016). Untuk membuktikan dugaan tersebut, kata Awi, pihaknya harus mengumpulkan fakta-fakta hukum yang ada. Meski pada kenyataannya polisi mendengar dan melihat sendiri adanya provokasi dalam aksi demo tersebut, namun penegakan hukum harus dilakukan sesuai fakta-fakta yang ada.

“Criminal justice system mengisahkan demikian, walaupun kita mendengar kata-kata, hasutan-hasutan, walaupun kita melihat (massa) melempar, memukul tetapi harus kita konstruksikan tadi siapa berbuat apa itu tadi,” ungkapnya. Untuk mengungkap hal itu, lanjut Awi, pihaknya harus Baca: Cari... Hal. 7

Modus Unik Dimas Kanjeng Taat Pribadi

Angkat 10 Maha Guru dari Kuli Bangunan Polda Jatim masih terus membongkar modus-modus penipuan yang dilakukan Dimas Kanjeng Taat Pribadi bersama orangorangnya. Berbagai cara dilakukan untuk mengelabuhi korbannya. Salah satunya, dengan mengangkat Maha Guru yang berasal dari pengangguran, dan kuli bangunan. Berikut laporan selengkapnya.

100 Pengacara Siap Bela Ahok

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Timur mengamankan 7 orang yang diangkat sebagai Abah (guru besar) dan seorang perekrut guru besar. Padahal guru besar itu hanya rekayasa alias persengkokolan dari Dimas Kanjeng, Vijay dan Karnawi. “Kami terus melakukan pendala-

man penyidikan terhadap tersangka penipuan TP (Taat Pribadi), akhirnya kami menemukan tersangka lain yaitu Vijay. Vijay ini disuatu kegiatan (Dimas Kanjeng Taat Pribadi) adalah EO (event organizer). Setiap kegiatan Taat Pribadi menelpon tersangka Vijay, kemudian tersangka Vijay ini menelpon koordinator K (Karnawi). Koordinator menelpon

Lawan bisa lebih banyak..

orang-orang ini untuk dijadikan AbahAbah atau guru besar,” kata Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Raden prabowo Argo Yuwono di gedung Ditreskrimum Polda Jatim, Jalan A Yani, Surabaya, Senin (7/11/2016). Ada 10 orang yang direkrut dan dijadikan sebagai guru besar alias Abah. Mereka bukan orang yang ‘ahli’ dalam ilmu agama. Rata-rata orang yang diBaca: Ikuti... Hal. 7 MAHA GURU: Tujuh orang yang disebut sebagai Maha Guru Dimas Kanjeng diperiksa penyidik Polda Jatim. Tarif Maha Guru ini Rp 2,5 Juta sekali tampil di hadapan pengikut Dimas Kanjeng. FOTO : BM/IST

PRAKIRAAN CUACA Dimas Kanjeng Angkat 10 Maha Guru Seni peran yang hebat..

SPIRIT

SURABAYA

JAKARTA

DENPASAR

YOGYAKARTA

BERAWAN SUHU : 28 - 29°C

BERAWAN SUHU : 26 - 30°C

CERAH BERAWAN SUHU : 25 - 34°C

CERAH BERAWAN SUHU : 24 - 32°C

Saya Ɵdak bangga dengan keberhasilan yang Ɵdak saya rencanakan sebagaimana saya Ɵdak akan menyesal atas kegagalan yang terjadi di ujung usaha maksimal. - Harun Al Rasyid -


2 POLHUKAM

berita metro www.beritametro.co.id

SELASA, 8 NOVEMBER 2016

Sidang Umum Interpol di Bali

kilas

BALI (BM) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mendorong penguatan kerja sama antarnegara anggota Interpol untuk menjamin ketenteraman dan perdamaian dunia. “Kerja sama Interpol sangat penting karena dapat menciptakan ketenteraman dan perdamaian serta keamanan masyarakat dunia,” ujarnya pada Sidang Umum ke85 “International Criminal Police Organization” (ICPO) di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Senin. Ia juga mendorong polisi dan aparat penegak hukum di dunia harus bisa melawan ancaman negara yang terjadi secara terus-menerus. “Kerja sama yang baik antarpemerintah, penegak hukum, terutama antaranggota kepolisian di masing-masing negara dapat mendukung pembangunan ekonomi,” katanya dalam acara di Bali Nusa Dua Convention Center yang dihadiri delegasi dari 160 negara itu. Berkenaan dengan terorisme, Wapresmenginginkanadanyakerja sama dalam bidang informasi intelijenyangakuratdisetiapnegara. Terorisme menjadi tantangan besar bagi dunia sehingga, menurutKalla,menuntutInterpolharus melakukan tindakan tegas. “Saya berharapsidangumumharusbisa mengekspresikan kepentingan global dalam melindungi masyarakat,” katanya. Dalam kesempatan tersebut, Wapres menyampaikan terima kasihataskehormatanyangdiberikan kepadanya untuk memberikansambutandaninterpretasiIndonesia mengenai Interpol. Sementara itu, Kapolri Jen-

deral Polisi Tito Karnavian menyatakan Sidang Umum Interpol ke-85 harus memperkuat kerja sama institusi kepolisian antarnegara dalam menjawab ancaman keamanan global. “Kami akan membicarakan tujuan untuk memperkuat landasan untuk merespon ancaman global yang kini semakin meningkat dan kompleks,” kata Tito dalam sambutannya pada pembukaan Sidang Umum ke-85 Interpol di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Senin. Menurut dia, ancaman global yang perlu diantisipasi di antaranya ancaman terorisme mengingat sedikitnya ada 1.000 orang di Irak dan Suriah bergabung dalam organisasi radikal ISIS. Terkait ISIS, Kapolri menekankan bahwa perlu kerja sama

internasional tidak hanya dalam penegakan hukum dan upaya paksa tetapi juga upaya pencegahan. “Membendung paham radikal memerlukan kerja sama di regional ASEAN dan di kawasan ini (Interpol) termasuk kerja sama internasional serta upaya diplomasi,” ucap mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) itu dalam keterangan lanjutan kepada awak media. Selain kejahatan terorisme, ia mengharapkan agar institusi kepolisian dalam Interpol untuk fokus dalam upaya pencegahan kejahatan lintas negara di antaranya perdagangan manusia, pencucian uang, narkoba dan korupsi. “Itu kejahatan yang sangat kritis yang memerlukan kerja sama internasional di ant-

ara pemerintah dan lembaga nonpemerintah,” imbuhnya. Kolaborasi Kolektif Hal senada juga diungkapkan Presiden Interpol Mireille Ballestrazzi yang menyatakan bahwa sidang umum Interpol kali ini diharapkan membangun peta jalur kepolisian global dalam menghadapi ancaman keamanan di antaranya terorisme. “Kami memerlukan kolaborasi kolektif untuk melakukan inisiatif Interpol tahun 2020 dan juga perlu koordinasi dengan bekerja sama dibawah inisiatif Interpol 2020,” katanya. Sidang Umum Interpol atau “International Criminal Police Organization” (ICPO) diikuti sekitar 1.360 orang delegasi negara anggota Interpol dan nondel-

egasi. Jumlah tersebut berdasarkan data pada Minggu (6/11) pukul 19.00 WITA. Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Pol Martinus Sitompul merinci bahwa dari jumlah tersebut, sebanyak 830 orang delegasi terdiri dari 13 orang menteri dari 13 negara, 59 orang Kepala Kepolisian, 11 orang anggota Komite Eksekutif Interpol, 94 orang Kepala Delegasi negara anggota Interpol, 651 orang delegasi negara anggota Interpol dan dua orang duta besar. Peserta non-delegasi sebanyak 429 orang, terdiri 52 pengamat, 368 peserta pameran dan 9 orang tamu undangan. Kemudian 101 orang lagi tercatat menemani para delegasi dan nondelegasi tersebut. (ant/nii)

Polda Panggil Ketum HMI

BM/ISTIMEWA

PERDAMAIAN DUNIA: Sidang Umum Interpol atau “International Criminal Police Organization” (ICPO) dinilai penting bagi upaya menciptakan perdamaian dan ketenteraman dunia.

Sisi Lain Dugaan Kasus Penistaan Agama

Buni Yani Bantah Edit Video Ahok JAKARTA (BM) - Kuasa Hukum BuniYani, pengunggah video dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Aldwin Rahadian, mengatakan bahwa kliennya tidak pernah mengedit dan memotong video berdurasi 31 detik tersebut. “Dia (BuniYani) hanya “mengupload” video berdurasi 31 detik tentang Pak Ahok ke Kepulauan Seribu. Video 31 detik itu

JAKARTA (BM) - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan mantan ketua KPK Antasari Azhar yang akan bebas bersyarat dalam waktu dekat ini dapat melaporkan diri secara daring (online). “Dia sudah bebas, pembebasan bersayat kan ada ketentuan-ketentuannya sehingga dia masih perlu wajib lapor. Kita akan buat sistem online untuk wajib lapor tersebut,” kata Yasonna saat ditemui wartawan Antasari Azhar seusai memberikan kata sambutan “Pengembangan Indikasi Geografis” di Jakarta, Senin. Yasonna Laoly mengatakan pihaknya memang sedang mengembangkan wajib lapor secara daring tersebut, sehingga Antasari tidak perlu melaporkan diri secara fisik. “Jadi secara fisik dia tidak perlu hadir, tetapi kita tahu di mana dia berada dan bagaimana laporannya, sistem ini sedang kita kembangkan,” kataYasonna. Dia juga memastikan Antasari Azhar akan dibebaskan pada 10 November bertepatan saat Hari Pahlawan. Pada peringatan 71 tahun Proklamasi Kemerdekaan, Antasari mendapatkan remisi maskimal enam bulan. Antasari Azhar dijatuhi hukuman 18 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Februari 2010 dalam kasus pembunuhan Direktur PT Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen tahun 2009 dan menjalani hukuman di Lembaga PemasyarakatanTangerang. Antasari pernah mengatakan akan mengabadikan diri sebagai tenaga pengajar dalam bidang hukum setelah bebas dari penjara. (ana/nii) ISTIMEWA

Upaya Ciptakan Ketentraman Dunia

Antasari Azhar Bisa Lapor Online

sudah ada duluan. Akun yang pertama kali mengupload adalah Media NKRI. Jadi beliau mengambil lalu mengupload,” kata Aldwin dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (7/11). Aldwin mengatakan BuniYani tidak pernah mengubah dan mengotak-atik video yang menjadi viral hingga dianggap bertanggung jawab menyulut kemarahan publik dan berujung pada aksi damai 4 November lalu.

BM/ISTIMEWA

TIDAK MENGEDIT: Buni Yani yang mengunggah video dugaan penistaan agama atas nama Ahok membantah mengedit video. Ia mengaku hanya menghilangkan kata “pakai” dalam narasi.

Menurut dia, Buni Yani sebagai dosen sekaligus peneliti ini hanya menyatakan kebebasan berpendapatnya sebagai warga negara dengan mengunggah bagian video perjalanan dinas Ahok ke Kepulauan Seribu pada laman Facebook miliknya untuk meminta tanggapan terkait adanya dugaan penistaan agama yang disampaikan dalam pidato Ahok. Selain itu, kuasa hukum menyampaikan bahwa Buni Yani yang tidak menyertakan kata “pakai” pada bagian kalimat yang diucapkan Ahok tidak mengandung persoalan hukum. “Yang dia tulis adalah pernyataan beberapa kata yang disampaikan Pak Ahok. Intisari yang dia tulis pakai kata ‘pakai’ atau tidak pakai, tidak ada persoalan hukum di dalamnya. Setiap orang pun berhak menyatakan pendapatnya,” ujar Aldwin. Ia menambahkan bahwa Buni Yani sebenarnya ingin menyampaikan bahwa ada pejabat publik yang menyatakan hal-hal tidak etis dan bisa berdampak pada masyarakat. Buni pun menyertakan pertanyaan

berjudul “Penistaan Agama?” beserta bubuhan tanda tanya di dalamnya agar “Facebookers” memberikan respons terhadap video itu tanpa ada maksud menyebarkan kebencian. Namun demikian, Buni Yani beserta tim kuasa hukum sudah siap jika dipanggil untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh kepolisian. Dengan segala bukti, data dan fakta, tim kuasa hukum yakin pelaporan terhadap Buni Yani tidak layak diteriskan apalagi dijadikan tersangka. Sebelumnya, Buni Yani terancam menjadi tersangka dalam dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh petahana calon Gubernur DKI Jakarta Ahok. Buni dilaporkan oleh kelompok relawan pendukung Ahok, Komunitas Muda Ahok Djarot (Kotak Adja), karena dianggap secara sengaja mengedit rekaman video Ahok tentang petikan salah satu ayat suci Al Quran yang kemudian diartikan sebagai tindakan penghinaan terhadap Islam. Terpisah, Kabareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto menyatakan Buni Yani, peng-

gunggah pertama rekaman video dugaan penistaan agama oleh Calon Gubernur DKI Jakarta petahana Basuki Tjahaja Purnama di hadapan warga Kepulauan Seribu pasti akan diperiksa. “Pasti, akan diminta keterangan. Standar penyelidikan. Ini akan dilaksanakan di Polda Metro,” kata Ari di Mabes Polri Jakarta, Senin. Terkait potensi tersangka terhadap Buni Yani, Komjen Ari belum bisa memastikannya. “Saya tidak mengatakan demikian. Itu opini yang berkembang di masyarakat. Bareskrim tentunya berbicara fakta. Apa yang kami lihat kemudian nanti kita putar di forensik, ada yang dipotong kata-katanya atau apa,” tuturnya. Dalam sebuah program talkshow yang disiarkan satu stasiun televisi swasta, pengunggah pertama rekaman video Basuki Tjahaja Purnama di hadapan warga Kepulauan Seribu itu mengakui ada kesalahan saat mentranskrip kata-kata Ahok dalam video hasil tayang ulangnya. Kesalahan yang dimaksud adalah tidak adanya kata “pakai”. (ant/nii)

JAKARTA (BM) - Penyidik Polda Metro Jaya memanggil Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Ketum PB HMI), Mulyadi P Tamsir, terkait “Aksi Damai Bela Islam Tegakkan Keadilan melalui Supremasi Hukum” yang berujung ricuh pada Jumat (4/11). “Penyidik menjadwalkan pemeriksaan hari (Senin) ini pukul 10.00 WIB,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Awi Setiyono di Jakarta, Senin. Awi mengatakan penyidik memanggil Mulyadi sebagai saksi terkait demonstrasi yang mengakibatkan bentrokan antara massa dengan petugas keamanan. Awi tidak dapat memastikan Mulyadi akan memenuhi panggilan penyidik kepolisian atau tidak karena belum mendapatkan konfirmasi. Lebih lanjut, polisi perwira menengah itu menambahkan penyidik juga akan mendalami keterangan Mulyadi dengan 10 pendemo yang sempat diamankan saat kerusuhan. “Pendemo yang sempat diamankan itu dari berbagai organisasi,” tutur Awi. Sebelumnya, kelompok Gerakan Nasional Pendukung Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) berunjuk rasa menolak penistaan agama di sekitar Silang Monumen Nasional (Monas) Jakarta pada Jumat (4/11). Awalnya, aksi berjalan damai namun massa mulai anarkis selepas salat isya sehingga petugas melepaskan tembakan gas air untuk membubarkan konsentrasi pengunjuk rasa. (ant/nii)

Ahmad Dhani Dilaporkan JAKARTA (BM) - Laskar Rakyat Jokowi (LRJ) dan Projo melaporkan musisi Ahmad Dhani ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi. “Ahmad Dhani telah melecehkan presiden saat orasi demo 4 November,” kata Ketua Umum LRJ, Riano Oscha, di Jakarta, Senin. Riano melaporkan Dhani berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP /5423/XI/2016/PMJ/Dit Reskrimum tertanggal 7 November 2016 dengan tuduhan Pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa. Riano menuturkan para relawan Jokowi tidak menerima terhadap perkataan calon Wakil Bupati Bekasi itu saat berorasi aksi damai yang dikoordinasikan oleh Gerakan Nasional Pendukung Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) itu. Diungkapkan Riano, Dhani menyampaikan ucapan yang tidak pantas dan termasuk kategori penghinaan terhadap Presiden Jokowi sebagai simbol negara. “Publik dapat menilai ucapan seseorang yang tidak pantas terhadap kepala negara,” ujar Riano. Saat melaporkan Dhani, para relawan Jokowi itu menyerahkan barang bukti berupa rekaman suara dan audio visual kepada pihak kepolisian. Selain itu, pelapor juga menghadirkan relawan Jokowi yang melihat dan mendengar langsung cercaan Dhani kepada pemimpin negara itu. Riano menegaskan langkah melaporkan Dhani tidak terkait dengan rencana musisi itu maju sebagai calon Wakil Bupati Bekasi. (ana/nii)

Bendung Disinformasi Bertujuan Negatif lewat Media Sosial

KBRI Beijing Proaktif Sebar Info Pasca Demo Damai Aksi demo damai umat Islam 4/11 juga menjadi perhatian dunia. Ada kecemasan, apakah aksi yang diikuti ratusan ribu demonstran itu berlangsung tertib dan damai atau rusuh. Bahwa kemudian tak terjadi kerusuhan yang signifikan, sungguh patut disyukuri. Situasi kondusif pasca demo pun disebarkan ke seluruh dunia, sebagaimana yang dilakukan Kedutaan Besar RI di Beijing. Ini cara positif untuk mencegah disinformasi dengan tujuan negatif yang sering terjadi lewat media sosial. KEDUTAAN Besar RI di Beijing mengumumkan situasi dan kondisi Jakarta, Indonesia, kembali normal dan terkendali pascaaksi demonstrasi pada Jumat (4/11). Duta Besar RI untuk Tiongkok dan Mongolia, Soegeng Rahardjo, mengatakan pengumuman dimaksudkan untuk memberikan penjelasan yang benar tentang aksi unjuk

rasa pada Jumat (4/11), mengingat banyak beredar berita kurang tepat yang beredar di melalui media sosial dan media massa Tiongkok. “Misalnya, ada yang memberitakan telah terjadi penyerangan terhadap pemukiman dan warga Tionghoa. Agar berita tersebut tidak meluas, maka KBRI segera mengumumkan

secara resmi situasi di Jakarta terkait aksi demonstrasi tersebut,” kata Dubes Soegeng seperti dikutip Antara, Senin (7/11). Dalam pengumuman tersebut disebutkan situasi Jakarta dan aktivitas masyarakat kembali berjalan normal dan

aman, pascaaksi unjuk rasa yang berlangsung di depan istana. “Situasi Jakarta pada Sabtu (5/ 11) aman, dan kehidupan sosial serta ekonomi di Jakarta kembali berjalan normal,” demikian pengumuman tersebut. Disebutkan pula pada Ming-

BM/ISTIMEWA

RUSUH MALAM HARI: Demo ummat islam pada 4/11 berlangsung damai sepanjang siang hingga sore, namun diwarnai kerusuhan setelah malam hari. Tetapi pasca demo, Jakarta kondusif.

gu (6/11) masyarakat berbondong-bondong berkumpul dan beraktivitas seperti biasa pada hari bebas kendaraan. “Situasi dan kondisi Jakarta, berjalan normal, seperti tidak pernah tidak pernah terjadi demonstrasi pada dua hari sebelumnya,” tambah pengumuman tersebut. Dalam pengumuman juga disampaikan penyesalan mendalam dari Pemerintah RI terkait kerusuhan yang terjadi setelah aksi unjuk rasa yang semula berjalan damai. “Patut disayangkan adanya kerusuhan dan bentrok antara demonstran dan polisi di Lapangan Monumen Nasional dan Penjaringan, Jakarta Utara,” jelas pengumuman menambahkan. Namun, aparat kepolisian te-

lah bergerak cepat dan menangkap 13 orang yang diduga berada dibalik kerusuhan di Penjaringan, Jakarta Utara. Kepolisian Republik Indonesia telah menyatakan 21 kendaraan polisi rusak, delapan orang polisi terluka dan 160 orang dirawat di rumah sakit karena terpapar gas air mata. “Tidak ada kekerasan yang dilakukan aparat Kepolisian Republik Indonesia,” tegas pengumuman tersebut. Dalampengumumantersebut disampaikan cuplikan pidato Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pasca aksi unjuk rasa damai yang menyatakan Pemerintah memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan berdemonstrasi. Presiden meminta kepada

masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya dilakukan dengan tertib dan damai. Namun, bila sudah berubah menjadi anarkistis aparat diminta bertindak tegas. Pengumuman tersebut disampaikan karena banyak berita dan informasi yang beredar melalui media sosial Tiongkok dan media setempat yang kurang tepat mewartakan aksi unjuk rasa di Jakarta pada 4 November silam. “Melalui pengumuman ini, diharapkan masyarakat dan media Tiongkok tidak lagi mengabarkan hal yang kurang tepat terkait aksi demonstrasi di Jakarta. Kedutaan Besar RI di Beijing akan terus memberikan perkembangan terbaru, secara resmi,” demikian pengumuman tersebut. (*)


SURABAYA 03

berita metro www.beritametro.co.id

SELASA, 8 NOVEMBER 2016

Kepemilikan Berpindah Tangan dari MBS – Mayapada – FFM

Puluhan Korban Penipuan Unjuk Rasa

MENCARI KEADILAN Yenny Suriansjah salah satu korban penipuan pembelian satu unit Skyline Condotel dari PT. Menara Bumi Sejahtera, yang menyebabkan dirinya mengalami kerugian sebesar Rp. 700.000.000,-. Kini ia melakukan demo untuk mencari keadilan , didepan Condotel jl. Mayjend Sungkono yang berubah nama menjadi Fairfield Marriott, Senin (7/11).

Pembahasan APBD 2017 Terancam Molor

Pemkot Didesak Terbitkan Perwali SURABAYA (BM) - DPRD Kota Surabaya menyatakan pembahasan RAPBD kota setempat 2017 belum bisa dimulai karena hingga kini masih menunggu Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai petunjuk lanjutan dari Perda OPD. Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Masduki Toha, meminta agar pemkot segera mengeluarkan Perwali tersebut yang akan digunakan sebagai dasar krusial pembahasan APBD 2017. “Perwali OPD harus segera dikeluarkan oleh wali kota, sebab ini menyangkut mata anggaran yang harus ada dalam pem-

bahasan APBD 2017. Tanpa itu tidak mungkin ada pembahasan karena tidak ada dasar,” katanya di Surabaya, Senin (7/11). Masduki menerangkan dalam Perwali OPD mestinya menetapkan bagian-bagian perangkat daerah yang sudah ditetapkan dalam Perda OPD. Dengan adanya penetapan tersebut, lanjut dia, DPRD bisa menggambarkan dan menetapkan pula mata anggaran dan nomenklatur anggaran yang akan ditentukan dalam APBD 2017. “Perwali ODP itu mengatur perangkat sampai tingkat bagian, seksi pada SKPD. Ini merupakan gampabaran dan penetapan nomenklatur dalam

APBD. Jadi tanpa Perwali ODP tidak akan bisa dibahas anggarannya,” ujarnya. Masduki menambahkan sampai saat ini Badan Musyawarah (Banmus) sudah menerima dan menetapkan waktu pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Platform Anggaran Sementara (KUAPPAS) APBD 2017. Pekan depan, lanjutnya, pihak pansus yang terbentuk akan melakukan pembahasan dan diperkirakan KUA-PPAS baru bisa disahkan pada tanggal 25 November. “Jumat (11/11) kita akan bentuk pansusnya dan mulai melakukan pembahasan setidaknya minggu depannya.

KUA-PPAS sendiri akan disahkan sekitar 25 November mendatang,” kata Masduki. Dengan demikian, kata Masduki, pembahasan RAPBD 2017 baru akan dimulai pada awal Desember. Itupun, menurutnya , tergantung pada pemerintah kota secepat apa menyerahkan draf RAPBD 2017 dan mengesahkan Perwali ODP. “Kita kan tinggal membahas saja, bagaimana sekarang pihak pemkot juga bekerja cepat menyerahkan draftnya,” tegas Masduki. Sementara itu, anggota Badan Anggaran DPRD Surabaya Achmad Zakaria juga mengingatkan agar Pemkot Surabaya bekerja cepat menye-

lesaikan dan menyerahkan draft RAPBD 2017 serta mengesahkan Perwali ODP. Semakin mepetnya waktu pembahasan APBD dengan deadline akhir tahun ini, Zakaria mengaku khawatirkan Surabaya tidak mampu menyelesaikan pembahasan APBD 2017 jika ada keterlambatan dari Pemkot sebagai pemegang regulasi. “Kalau terlambat menyerahkan, nanti bisa jadi terpaksa menggunakan draft APBD 2016, dan ini akan merugikan masyarakat Surabaya karena perhitungan dan kondisinya sudah lain dari tahun lalu,” ujarnya. (dji/nii)

Krisis Kepemimpinan Problem Generasi Muda SURABAYA(BM)–Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI (Danseskos TNI) Letnan Jenderal TNI Agus Sutomo S.E., memberi kuliahtamudiUniversitasAirlang-

ga (Unair), Senin (7/11). Mengusung tema “Peran Mahasiswa Dalam Mengatasi Ancaman dan Membangun Bangsa Menuju Indonesia Emas

BM/SULUH DWI PRIAMBUDI

KULIAH UMUM: Letnan Jenderal TNI Agus Sutomo saat memberikan kuliah umum di Unair, Senin (7/11).

2045”, kuliah umum dilaksanakan di Aula Kahuripan 300 Kampus C Unair dihadiri lebih dari 300 mahasiswa. Pada paparannya, Agus Sutomo menjelaskan bahwa pentingnya peran pemuda dalam menyongsong satu abad Republik Indonesia. Baginya peran pemuda sangatlah strategis untuk menentukan kejayaan sebuah bangsa. “Dalam perjuangan menuju Indonesia Emas 2045, peran pemuda sangatlah strategis,” katanya. Agus pun mengajak peserta untuk kembali menengok sejarah perjuangan bangsa hingga kemerdekaan yang tidak lain juga diperjuangkan oleh kaum muda. Selanjutnya, dia juga menjelaskan beberapa hal yang menjadi penyebab hancurnya

sebuah bangsa, Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit misalnya. Dia mencotohkan dua peradaban besar yang pernah berdiri di Nusantara tersebut hancur karena krisis kepemimpinan dan konflik internal. “Krisis kepemimpinan ini sebagai satu problem dari ketidaksiapan generasi muda,” jelasnya. Tidak hanya membahas perihal pemuda, Agus juga menyinggung tentang pertumbuhan penduduk dunia. Baginya, perihal pertumbuhan penduduk dunia yang semakin pesat ini kurang mendapat perhatian manusia. Dia juga menjelaskan dampak dari pesatnya pertumbuhan manusia yang berdampak pada kesediaan energi minyak dunia. “Sebanyak 70% konflik di dunia sekarang ini karena kebutu-

han energi dan terjadi di negara-negara yang memiliki energi minyak dunia,” paparnya. “Energi fosil akan habis dan akan diganti dengan energi hayati,” imbuhnya. Ketersediaan energi hayati dan ketersediaan pangan serta air ke depan akan menjadi perhatian baru bagi masyarakat dunia. Agus menambahkan bahwa ketersediaan energi baru tersebut ada di negara-negara ekuator, Indonesia salah satunya. “Energi, pangan dan air bersih kini menjadi fokus pemimpin dunia saat ini. Ini kelihatannya sederhana. Ingat peta konflik dunia hari ini ada pada negara-negara penghasil minyak. Ke depan mungkin bisa bergeser ke negara kita,” ujarnya mengingatkan. (sdp/nii)

pergantian pemilik ke Fair Field Marriot dia tidak mendapatkan uang pengganti sama sekali.Yenni mengaku telah membeli condotel tipe 36 seharga Rp 800 juta pada tahun 2013 silam dengan system in-house. Pada September 2015 silam, angsuran sudah mencapai Rp 700 juta. Namun, karena ada informasi pergantian kepemilikan, dia menghentikan angsuran dan menanyakan perihal perjanjian jual beli dan pembayaran yang sudah dilakukan. “Nah, ternyata PT MBS ini menghilang. Saya juga sudah tanyakan ke manajemen PT Mayapada. Tetapi mereka juga mengaku tidak tahu. Ini yang kami sesalkan. Wong jelas-jelas ada hak kami yang masih ada di sana,” katanya. Yennitidaksendiri.Diamengaku adaSembilanoranglagiyangmenjadikorbanpenipuantersebut.Jumlahnya juga berfasirasi mulai dari Rp 500 juta hingga lebih dari Rp 2 miliar.Sampaisaatini,merekajuga tengahberjuangmenuntutkeadilan.“Informasinyasudahadayang dibayar.Tetapimasihbanyakyang belum termasuk saya. Makanya kamidatangmenggelarunjukrasa ini,”jelasnya. Ia mengaku, telah melapor ke Ditreskrimum Polda Jatim. Dirinya melaporkan pemilik PT MBS Oei Robby Wijaya atas tindakan yang dilakukannya. “Saya sudah diperiksa. Mudah-mudahan, ada keadilan atas tindakan terhadap saya dan teman-teman,” pungkasnya. Hingga kini Direktur PT MBS Oei Robby Wijaya belum bisa dikonfirmasi atas tudingan penipuan tersebut, dan ketika dihubungi beberapa kali , ponselnya tidak aktif. (dji/nii)

Profil

Menerobos Globalisasi PARA mahasiswa hendaknya jangan menghabiskan waktu untuk “gadget” (telepon pintar), karena waktu yang ada harus digunakan menerobos globalisasi. “Untuk menerobos globalisasi itu harus punya siasat dan firasat, jangan main gadget saja. Negara ini membutuhkan generasi muda yang selalu mampu menghadapi masalah,” kata Wakil Menteri Pertahanan (2010Sjafrie Sjamsoeddin 2014) Letnan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin saat berbicara dalam seminar di Grha Universitas Tujuhbelas Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Senin. Di hadapan ratusan mahasiswa Jurusan Manajemen dari berbagai universitas se-Indonesia yang mengikuti seminar “Leadership Management” itu, alumnus NATO School di Oberammergau, Jerman itu menjelaskan generasi muda harus memiliki kompetensi, martabat, dan keberanian. “Karena itu, siapapun yang kelak menjadi pemimpin harus menyadari bahwa dirinya merupakan bagian dari instrumen negara ini, bukan atasan, karena itu miliki orientasi yang terbuka, cari wawasan yang luas, dan jangan menghabiskan waktu untuk gadget saja,” katanya. (ant/nii) ISTIMEWA

BM / MADJI

SURABAYA (BM) – Puluhan korban penipuan condotel milik PT Menara BumiSejahtera (MBS) menggelar unjuk rasa di depan bangunan twintower di Jalan Mayjen Sungkono. Aksi demo itu dilakukan bersamaan dengan acara grand opening gedung mewah tersebut. Wakil Direktur Direktorat Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional (LPKN) Jatim, Basuki Gede Prabowo, dalam protesnya menyebutkan terpaksa melakukan protes terpaksa karena telah dibodohi oleh pemilik bangunan. Ini karena hunian yang telah mereka cicil, mendadak dialihtangankan kepada pihak lain tanpa pemberitahuan. Sementara, pemilik tidak mendapat ganti rugi atas penjualan itu. “Kami ini sudah membayar hampir 90% biaya. Tetapi mendadak hunian dijual kepada pihak lain. Ironisnya, uang pembayaran yang sudah kamisetor tidak dikembalikan. Begitu kami kroscek ternyata sudah berganti manajemen. Ini kan penipuan namanya. Karena itu, kami datang ke sini menuntut ganti rugi,”ujarnya, Senin (7/11) Basuki menyampaikan, semula bangunan tersebut adalah milik PT MBS dengan Direktur Oei Robby Wijaya. Namun, September 2015 silam berganti pemilik ke PT Mayapada dan sekarang berganti lagi dengan nama baru Fair Field Marriot. “Hingga pergantian tiga pemilik ini konsumen tidak diberitahu. Ini kan aneh,”ungkapnya. Di tempat terpisah , salah satu korban Yenni Suriansjah mengaku, telah dirugikan hingga Rp 700 juta oleh pemilik pertama Oei Robby Wijaya. Hingga

Surabaya Heroic Track 2016

Mengajak Pelajar Menelusuri Tempat-tempat Bersejarah Bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal para pahlawannya. Sungguh maknawi jika generasi muda mengenal dan menghargai jasa para pahlawan yang telah memberikan sumbangsih jiwa raga untuk negeri. Kegiatan “Surabaya Heroic Track” yang diikuti para pelajar menjadi momen untuk lebih mengenal para pahlawan. RATUSAN pelajar mengikuti kegiatan“Surabaya HeroicTrack” (SHT) 2016 diadakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Jawa Timur dengan berkeliling ke tempat-tempat bersejarah di Kota Pahlawan itu, Senin. Kepala Bidang Rekreasi dan Hiburan Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya, Fauzi M Yos, , mengatakan Surabaya Heroic Track bertujuan mengenalkan kepada

para pelajar tentang kisah di balik bangunan bersejarah. “Ini dikarenakan banyak pelajar di Kota Surabaya yang masih belum mengerti tentang cerita di balik bangunan bersejarah di Kota Pahlawan,” katanya di Surabaya, Senin. Fauzi MYos menjelaskan SHT memang digelar untuk memberikan edukasi penuh kepada para pelajar mengenai cerita di balik bangunan bersejarah.

“Umumnya cerita seperti ini hanya bisa didapatkan dari orang tua dan buku khusus tentang bangunan bersejarah,” katanya. “Seperti halnya ada pelajar yang tidak tahu bahwa Hotel Majapahit berganti nama hingga limakali,hinggadipilihnamaHotel Majapahit sampai sekarang. Kebanyakan dari peserta memang tahu lokasi bangunan, namun jarang yang mengerti kisah di baliknya,” katanya. Melalui agenda seperti ini, lanjut dia, pihaknya memulai kebiasaan baru agar para pelajar ini bisa memulai dari sekarang mengunjungi lokasi bersejarah, minimal berkunjung ke museum. Saat berlangsungnya Sura-

baya Heroic Track, tidak sedikit pelajar yang terpesona saat mendengarkan penjelasan bahwa sebelumnya Kantor Pos Ke-

bon Rojo adalah Hoogere Burger School (HBS) yang merupakan lokasi Presiden Indonesia pertama, Ir. Soekarno, ber-

BM/ISTIMEWA

TUGU PAHLAWAN: Salah satu milstone perjuangan arek-arek Surabaya adalah monument Tugu Pahlawan, tempat di mana heroism anak-anak ditumbuhkan sejak dini.

sekolah. Para siswa dari SD dan SMP itu diajak berkeliling mulai dari Tugu Pahlawan, Kantor Pos Kebon Rojo, Gedung Mandiri, Kantor Berita Domei (sekarang Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Timur), Viaduk tempat pertempuran 10 November, Patok 0 KM Kota Surabaya, Monumen 10 November dan kembali ke Tugu Pahlawan. Fauzi menambahkan dengan agenda seperti ini, pelajar yang ikut nantinya bisa mempersuasif teman, dan orang tua agar berkunjung ke tempat bersejarah. “Saat kita berkunjung ke rumah HOS Cokroaminoto, beberapa dari pelajar tahu tempat

tersebut dari buku pelajaran sekolah, namun tidak ada yang tahu bahwa Ir. Soekarno memiliki ruang belajar tersembunyi di rumah tersebut,” katanya. Surabaya Heroic Track 2016 tahun ini digelar dengan menggandeng 55 sekolah dari jenjang SD dan SMP dengan jumlah keseluruhan 1.250 siswa. Rute yang dipilih merupakan tempat-tempat bersejarah, mulai dari Balai Kota, Museum Surabaya, Museum 10 Nopember, Hotel Majapahit, rumah HOS Cokroaminoto, hingga TMP Kusuma Bangsa. Surabaya Heroic Track sendiri diadakan mulai tanggal 1,2,3,7,14,15, dan 16 November. (has/nii)


04 MOJOKERTO - JOMBANG

berita metro

www.beritametro.co.id

SELASA, 8 NOVEMBER 2016

Soal Limbah PT BNM, Bupati Tak Percaya Uji Lab BLH Minta Polisi Usut Dugaan Pencemaran Pabrik Karet

MOJOKERTO(BM)-Bupati Mustofa Kamal Pasa secara tegas menyatakan tidak percaya dengan hasil uji laboratorium Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto terhadap limbah cair PT Bumi Nusa Makmur (BNM). Pihaknya meminta kepada polisi untuk mengusut dugaan pencemaran yang dilakukan pabrik karet itu menyusul banyaknya keluhan warga yang menderita gatal-gatal. Hal itu dikatakan Mustofa usai mendengar pemaparan langsung dari BLH, Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) dan Satpol PP di rumah dinas Bupati, Senin (7/11). “Kata masyarakat dan laporan LSM, airnya (limbah PT BNM) keruh dan menyebabkan gatal, baunya sangat menyengat. BLH kok mengatakan airnya masih memenuhi baku mutu, nah ini kami akan uji lab lagi,” kata Mustofa kepada wartawan. Selain menghasilkan bau busuk yang menyerupai kotoran manusia, PT BNM juga menghasilkan limbah cair. Limbah tersebut dialirkan ke sungai yang mengalir di sepanjang perkampungan sekitar pabrik setelah melalui pengolahan di instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Adanya limbah itu dikeluhkan warga sekitar karena diduga menjadi penyebab gatal-gatal dan tak layak untuk digunakan mengairi sawah. Karena itu, Mustofa secara tegas

FOTO: BM/IPRAYOGI

TINJAU: Para pejabat saat melakukan peninjauan ke lokasi pabrik karet di Desa Medali, Kecamatan Puri yang berakibat warga melakukan demo.

menyatakan tak percaya dengan hasil uji laboratorium BLH yang menyebut air limbah PT BNM memenuhi standar baku mutu. Dia meminta polisi turun tangan mengusut dugaan pencemaran tersebut. “Tidak percaya anak buah itu wajar, saat ada masalah kayak gini yang kami percaya adalah fakta. Jangan-jangan sampel yang diambil BLH salah. Biar pak Kapolres saja yang turun ke sana (PT BNM), cari lab yang lain, cek airnya, biar saya bisa membuat keputusan BLH ini omongannya

ngaco atau tidak,” ujar Mustofa kepada Kapolres Mojokerto yang juga hadir dalam forum tersebut. Pejabat yang akrab disapa MKP ini berjanji akan memecat Kepala BLH jika terbukti ada pencemaran oleh PT BNM. Selain itu, pencemaran limbah ke lingkungan merupakan perbuatan pidana yang melanggar UU RI No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. “Nanti kami tes lagi memakai lab lain, kalau memang kotor ya harus kita

bilang kotor, ini untuk kepentingan masyarakat,” tandasnya. Menanggapi permintaan Bupati, Kapolres Mojokerto, AKBP Boro Windu Danandito hanya menganggukkan kepala. Saat diberi kesempatan menanggapi persoalan limbah di PT BNM, dia menyatakan kalau air sungai yang menjadi tempat pembuangan limbah cair pabrik karet itu menjadi keruh. Pemaparan Kepala BLH Kabupaten Mojokerto, Jainul Arifin menjelaskan yang membuat Bupati tak percaya adalah terkait baku mutu limbah cair PT BNM. Menurut Jainul, PT BNM telah mengantongi izin pengolahan limbah cair dan izin penyimpanan sementara limbah B3 berupa fly Ash dan bottom ash yang dihasilkan dari pengolahan karet. Pabrik karet itu juga mempunyai fasilitas pengolahan air limbah (IPAL) dan tempat khusus penyimpanan sementara limbah B3. Pada kesempatan itu, Bupati juga menginstruksikan agar izin gangguan (HO) PT BNM yang akan habis 9 Desember 2016 segera dicabut. Sebagai solusinya, dia menawarkan relokasi kepada pabrik karet tersebut ke wilayah utara sungai agar tak lagi mengganggu masyarakat. Menurut dia, keberadaan PT BNM di Desa Medali, Kecamatan Puri menimbulkan aksi demo dalam skala besar.(bud/ gie/dra)

KILAS

Wali Kota Pasang Biopori MOJOKERTO (BM) –Wali Kota Mojokerto menyebut, bila Kota Mojokerto kecil dan padatnya penduduk, konsekuensinya adalah masalah lingkungan pasti terganggu. Karena padatnya penduduk dan perumahan maka kondisi air tanahnya 57 persen mengandung bakteri ecoli. Hal ini dikatakan Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus bersama ratusan anggota pecinta alam se-Mojokerto, kemarin. Wali Kota juga berkesempatan memasang biopori bersama ratusan pemuda pecinta alam dan pelajar. Wali Kota didampingi Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Amin Wachid dan Kepala Bagian Humas dan Protokol Heryana Dodik Murtono didukung oleh forum bersama pecinta alam mojopahit (forbespam). “Udara di Mojokerto kalau musim kemarau sudah mencapai ambang batas 0,01,” jalas orang nomor satu di Kota Mojokerto. “Karena itulah kita harus menyehatkan kembali air tanah dan udara kita dengan melaksanakan kegiatan penghijauan, memperbanyak pertamanan, memperbanyak ruang terbuka hijau. Serta untuk menyehatkan air tanah antara lain dengan memasang biopori ini,”tuturnya. Wali Kota mengapresiasi langkah gabungan pecinta alam se-Mojokerto tersebut untuk menanam biopori. “Kegiatan adik-adik ini sangat bermanfaat untuk melestarikan lingkungan dan sekaligus menyehatkan kehidupan di Kota Mojokerto yang kita cintai ini,” serunya. Kegiatan mulia ini dinilai Mas’ud Yunus sebagai bentuk pengabdian para pemuda kepada kotanya sekaligus merupakan tugas agama. “Sebab alam ini kalau rusak bukan karena yang lain, tapi karena ulah dari manusia itu sendiri,” urainya.(moj/dra)

Ekskavasi Situs Gapuro, Tim Arkeolog BPCB Nyatakan Candi Peninggalan Majapahit

FOTO: BM/IST

SELAMATKAN: Tim arkeolog dari Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jatim menyatakan situs gapuro adalah peninggalan majapahit.

MOJOKERTO(BM) - Bentuk bangunan kuno yang ditemukan warga di Dusun Gapuro, Desa Mojojajar, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto terungkap setelah tim arkeolog dari Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jatim melakukan ekskavasi. Menurut tim, bangunan tersebut merupakan candi yang dibangun pada zaman Majapahit periode awal sekitar abad ke 12 masehi. Tim ekskavasi penyelamatan situs gapuro yang terdiri dari 9 arkeolog BPCB Jatim

melakukan penggalian sejak Selasa (1/11). Karena terbatasnya anggaran, ekskavasi hanya akan dilakukan selama tujuh hari, yakni sampai 7 November. Kepala Sub Unit Pengamanan BPCB Jatim yang juga ketua tim ekskavasi penyelamatan situs Gapuro, Ahmad Hariri mengatakan, pada hari kedua penggalian, pihaknya baru menyingkap struktur bagian barat dari situs Gapuro. Pada bagian ini, tim menemukan bangunan kuno berukuran sekitar 4,5x3

meter yang tersusun dari bata merah. “Kami lihat dari profil strukturnya, kemungkinan besar kami tegaskan untuk sementara ini bangunan candi. Yang kami temukan bagian kaki candi. Biasanya kalau candi ada sumuran, itu masih kami cari,” kata Hariri. Hariri menjelaskan, bentuk bata merah pada situs Gapuro mirip dengan struktur yang ada di Candi Sumur Upas di Desa Kedaton, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Menurut dia, ukuran bata merah yang kecil

KEDIRI - NGANJUK

menunjukkan candi tersebut dibangun pada zaman Kerajaan Majapahit periode awal, yakni sekitar abad ke 12 masehi. Sayangnya ekskavasi situs Gapuro tak akan rampung tahun ini. Hariri memastikan karena terbatasnya anggaran yang dimilik BPCB Jatim, ekskavasi hanya selama 7 hari. Setelah itu, situs Gapuro akan dibuka untuk umum. Dirinya berharap Pemkab Mojokerto menyediakan petugas untuk menjaga dan merawat situs purbakala itu. (bud/gie/dra)

berita metro

www.beritametro.co.id

Diduga Tilep Uang Sertifikat, Kades Bungur Hendak Dipolisikan NGANJUK(BM)-Geram dengan ulah Kepala Desanya (Kades) yang diduga menilep uang pengurusan sertifikat milik sejumlah warga Dusun Kajang Desa Bungur Kecamatan Sukomoro. Yatiran, Kepala Desa Bungur akhirnya dilaporkan warganya ke Camat Sukomoro, Senin (7/11). Bahkan jika permasalahan ini tak kunjung usai, warga mengancam akan melaporkan masalah ini ke polisi. Sedikitnya enam orang Perwakilan Warga dan BPD dari Dusun Kajang Desa Bungur ini mendatangi Camat Sukomoro. Mereka mem i nt a pe r t a n ggu n g jawaban Kades Yatiran

yang dianggap telah menyalahgunakan wewenang dan jabatan sebagai Kepala Desa dan telah menelantarkan sertifikat milik warga. Kedatangan perwakilan warga Dusun Kajang ke Kantor Kecamatan Sukomoro ini, Ditemui Camat Sukomoro, Haris Jatmiko dan Anggota DPRD, Arbayana KP dari Partai Demokrat. Menurut Camat Sukomoro, Haris Jatmiko, secepatnya pihaknya akan memanggil Kades Bungur untuk dimintai keterangan dan mengetahui duduk permasalahan sebenarnya, Sehingga apa yang diinginkan warga ini dapat diselesaikan dengan baik. “Secepatnya akan kita

FOTO: BM/KAMTO

PROTES: Warga Desa Bungur mengadukan ulah Kadesnya ke Camat Sukomoro terkait dugaan penggelapan uang sertifikat

panggil (Kades Bungur.. red) dan kita selesaikan secepatnya,”ujar Camat Haris. Sementara itu, Arbayana KP mengatakan, apa yang dilakukan dan dipermasalahkan warga

Dusun Kajang ini akan ditampung dan disampaikan dalam pembahasan di kantor DPRD Nganjuk. “Nanti akan kita bahas dalam reses dewan,”kata Arbayana. Sedangkan Kades Yat-

iran, sendiri tidak tampak di Kantor Kecamatan Sukomoro, saat BPD dan perwakilan warga Dusun Kajang mengadu ke Camat Haris Jatmiko. Informasi yang dihimpun Harian Berita Metro, menyebutkan, Yatiran sebagai Kades Bungur telah menerima titipan uang untuk pengurusan sertifikat perorangan dari warganya. Diketahui sebanyak 40 pemohon dari 44 sertifikat yang diajukan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui Kades Yatiran, Hingga kini belum ada jluntrungnya. Padahal pengajuan sertifikatwarga melalui Kades Yatiran tersebut sudah berlangsung selama dua hingga tiga tahun

lamanya. “Masing- masing pemohon sertifikat sudah menitipkan uang ke Kades Yatiran. Jumlahnya variatif antara Rp 1,5 juta hingga Rp 4 juta. Namun sampai saat ini sertifikat tersebut belum diterima oleh pemohon,” terang salah satu perwakilan warga. Puluhan warga yang sudah geram dengan sikap Kadesnya ini, Akhirnya melapor ke Kantor Kecamatan Sukomoro. Mereka menemui Camat Sukomoro dalam kapasitasnya sebagai koordinator Kepala Desa, Namun jika permasalahan warga ini tak kunjung selesai, maka warga mengancam akan melaporkan Kades Yatiran ke polisi.(kam/ dra)

Nyabu, Penjaga Lapas Diringkus KEDIRI(BM)-Anggota Buser Satreskoba Polres Kediri, meringkus Bambang Sukoco (54) yang juga penjaga lapas Kediri warga Desa Tempurejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri dan Fathur Rohman (25) warga Dusun Mulyorejo Desa Krecek Kabupaten Kediri. Kedua pelaku itu ditangkap lantaran kedapatan memiliki dan mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu. Kapolres Kediri, AKBP Akhmad Yusep Gunawan melalui Kasatnarkoba Polres Kediri AKP Surono mengatakan penangkapan kedua pelaku itu bermula dari tindaklanjut informasi masyarakat. “Tim Buser Satreskoba kami melakukan penyelidikan hampir tiga minggu dan akhirnya membuahkan hasil, “ jelas Kasatnarkoba, Senin (7/11). PERWAKILAN

FOTO: BM/IBAD

DITANGKAP: Seorang penjaga lapas Kediri ditangkap Buser Satnarkoba Polres Kediri terkait kepemilikan dan mengedarkan narkotika jenis sabu.

Bambang Sukoco ditangkap saat berada di rumah.

Petugas melakukan penggeledahan di rumah pelaku dan

menemukan 2,06 gram, 82 pipet kaca, 1 buah alat bong yang

disimpan pelaku di pohon serta di kandang sapi belakang rumahnya. “Selain mengamankan barang bukti lengkap berupa sabu-sabu dan alat hisap serta pipet kaca, kami juga menyita 1 ponsel milik pelaku sebagai alat transaksi pelaku, “ ungkapnya. Pengakuan pelaku, dirinya membeli barang haram itu dari Fathur Rohman. Fathur akhirnya berhasil ditangkap. “Fathur kami amankan di pinggir jalan pemakaman Desa Tempurejo Kecamatan Wates. Kami menemukan 1 ponsel, uang Rp 30 ribu dan rokok, “ terangnya. Pengakuan, Bambang Sukoco, PNS itu mengaku mengkonsumsi dan mengedarkan sabusabu. “Pengakuannya nekat nyabu biar senang, “ tandasnya. (gar/bad/dra)

KILAS

Pilkades Serentak, Fraksi Nasdem Anggap Pemkab Gagal Paham KEDIRI(BM)–Terkait pelaksanaan Pemilihan Kapala Desa (Pilkades) serentak yang akan digelar 28 Desember mendatang. Fraksi Nasdem megingatkan, Pemkab Kediri yang pernah kalah di Peradilan Tata Usaha Negera (PTUN) atas kasus gugatan pemilihan perangkat Desa Rembang Kepuh, Kecamatan Ngadiluwih, jika pilkades tetap dilaksanakan, maka pemkab akan mengulang kegagalan tersebut dalam persoalan pilkades. Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Kediri menganggap Pemkab selalu gagal memahami undang-undang. Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Kediri, Antox Prapungka Jaya, meyatakan pihaknya menentang keras tetap dilanjutkanya tahapan pekasanaan Pilkades di 61 desa di Kabupaten Kediri. Karena, selain Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kediri nomor 8 tahun 2015 dan Peraturan Bupati (Perbup) nomor 28 tahun 2016 belum dilakukan revisi setelah munculnya Surat Keptusuan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 128/PUU-XIII/2015 dan Surat Edaran(SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 140/3476/SJ terkait domisili calon Kades. “Sesuai hirarki tata urutan perundang-undangan, jika ada perubahan undang-undang diatasnya, maka peraturan yang dibawahnya harus direvisi untuk disesuaikan, baru kegiatan pemerintah dapat dilakukan setelah adanya penyesuaian aturan perundang-undangan. Lihat di undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan,” ujar Antox. Senin, (7/11). Anehnya, kata Antox, Pemkab Kediri tetap saja meneruskan pelaksanaan tahapan pilkades dengan dasar hasil konsultasi ke Kemendagri. “Hasil konsultasi itu bukan produk hukum, tidak bisa mejadi dasar kegiatan. Masak pilkades dasar penyelenggaraanya surat keputusan MK, SE Mendagri dan hasil konsultasi, kan aneh. Ini yang kita anggap pemkab gagal memahami undang-undang,” lanjutnya. Seharusnya, Pemkab Kediri harus tunduk pada aturan perundang-undangan yang ada. “Pemkab harus tunduk pada aturan undang-undang. Pilkades yang hendak diselenggarakan jelas melawan hukum karena melawan undang-undang, yaitu perda dan perbup. ini sama saja pemkab melecehkan institusi DPRD sebagai lembaga pembuat pedar,” tegas Antox. Antok mejelaskan, dalam kasus pengangkatan perangkat Desa Rembangkepuh, kekalahan pemkab kediri juga akibat pengabaian Perda sebagai dasar pelaksanaan pemilihan. (net/dra)


MALANG RAYA 05

berita metro

www.beritametro.co.id

SELASA, 8 NOVEMBER 2016

Bupati Datangi Mapolresta, Terkait Pungli Kepala BKD

MALANG (BM) - Bupati Malang, Rendra Kresna memenuhi undangan tim penyidik Polres Malang Kota, Senin (7/11). Rendra memenuhi undangan terkait kasus Pungli Kepala BKD, Suwandi dan disodori 20 pertanyaan oleh tim penyidik selama 2,5 jam. Bupati Rendra datang di Mapolresta Malang sekitar pukul 09.15 WIB. Mantan Ketua DPD Golkar Kabupaten Malang ini mengendarai mobil Toyota Land Cruiser. Rendra didampingi para stafnya. Dia mengenanan baju batik lengan panjang berpeci hitam tampak percaya diri. Dia mengatakan bila kedatangannya di Mapolresta Malang karena diundang polisi. Kapasitasnya sebagai saksi kasus Suwandi, Kepala BKD Kabupaten Malang yang kena OTT pungli. “Saya datang kesini karena diundang. Kalau tak ada undangan, ya tidak mungkin saya ke sini tanpa ada tujuan,” ungkap dia. Dirinya menegaskan bahwa pihaknya siap menjawab semua pertanyaan polisi tentang

FOTO BM/CHOLIL

Rendra Kresna

kasus yang membelit Suwandi itu. Dijelaskan bahwa semua kepindahan

PNS di Kabupaten Malang, pasti diketahui Bupati. Begitu juga, lanjut Rendra, dua korban Suwandi. “Namun, soal pungutan liar yang dilakukan Suwandi ya saya tidak tahu,” tandasnya. Menurut dia, semua yang mau pindah ke Kabupaten Malang harus melapor ke bupati. “Tapi kalau minta uang itu urusan Suwandi, tidak mungkin dia cerita,” tandas dia. Makanya, kalau polisi butuh berkas, dia berjanji akan menyiapkannya. “Hanya saja kalau sekarang saya tidak bawa. Jadi, harus ambil ke kantor dulu,” tegasnya.Usai diperiksa tim penyidik, Rendra juga melayani pertanyaan wartawan dengan baik dan ramah. Dia mengaku telah menjawab semua pertanyaan penyidik. “Ada 20 pertanyaan yang harus saya jawab. Sedangkan dari sekian pertanyaan tersebut seputar pungli yang dilakukan Suwandi,” papar dia. Salah satu pertanyaan penyidik, kata dia, terkait aliran uang pungli. “Yakni apakah uang itu mengalir ke pimpinan

Suwandi. Saya jawab, hal itu tidak benar,” tegas dia. Sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polresta Malang AKP Tatang Prijadno menyatakakan, jika Bupati Malang dimintai keterangan terkait kasus pungli yang dilakukan Kepala BKD Kabupaten Malang Suwandi. Menurut dia, bupati sudah memberikan jawaban atas 20 pertanyaan yang diajukan penyidik. Kesimpulan sementara, dari jawaban bupati tersebut, kata dia, kasus pungli tidak ada sangkut pautnya dengan bupati. “Meski tersangka Suwandi pernah menjelaskan, jika uang hasil pungli digunakan untuk koordinasi dengan pimpinannya. Hal itu, disangkal oleh Rendra karena tidak ada aliran dana untuk koordinasi dengan pimpinan,” terang dia. Tatang menjelaskan, dalam kasus pungli yang dilakukan Kepala BKD Kabupaten Malang, pihaknya sudah memanggil delapan orang pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. Itu termasuk Sekretaris Daerah

(Sekda) Kabupaten Malang H Abdul Malik, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Budi Ismoyo, dan pejabat BKD. Seperti Sekda, kata dia, dicecar 20 pertanyaan atas kasus pungli tersebut. Sehingga kedelapan orang itu, untuk sementara masih sebagai saksi. Namun, lanjut dia, saksi bisa ditingkatkan menjadi tersangka bila ada

Pipa Bocor, Pelanggan PDAM Kesulitan Air Bersih

MALANG (BM) - Pipa jaringan milik PDAM Kota Malang di Jalan Sudimoro, Kecamatan Lowokwaru bocor. Akibatnya, sekitar para pelanggan PDAM Kota Malang kesulitan air bersih sejak Senin (7/11). Mereka tidak bisa menikmati air bersih seperti biasanya. Pelanggan mengeluh. “Kami seharian tidak bisa mandi,” kata Lelono, warga Kota Malang. Dirinya berharap PDAM Kota Malang lebih profesional. Sehingga, pelanggan tidak terlalu sering dirugikan karena ada gangguan pipa jaringan yang bocor. Sementara itu, DirekturTeknik PDAM Kota Malang, Teguh Cahyono, mengakui bila aliran air terganggu. Menurutnya, perbaikan pipa itu memerlukan waktu sekitar 1×24 jam. Dikatakannya, kebocoran ini disebabkan lepasnya klem pipa 600 mm.

Selama ini, kata dia, klem tersebut difungsikan sebagai perbaikan sementara. “Kami perlu waktu menunggu material yang dibutuhkan untuk perbaikan permanen,”ungkapnya. Sebagai tanggung jawab PDAM, kata dia, sejumlah truk tangki dikerahkan ke beberapa titik. Tujuannya agar kesulitan warga bisa terbantu. Wargapun berduyun-duyun mengambil air dari tangki berkapasitas 4000 liter itu. Sayangnya, Teguh Cahyono tidak menjelaskan berapa tangki yang dikerahkan. Warga di Penanggungan mulai disuplai air bersih. “Sepertinya ada dua truk tangki dikerahkan untuk memenuhi permintaan warga, di Penanggungan dan sekitar jalan Bunga-bungaan,” ungkap salah seorang pegawai PDAM, Agus saat mengantarkan air melalui tangki ke pelanggan.(lil/dra)

FOTO BM/IST

BANTUAN: Akibat kebocoran pipa PDAM di jalan Sudimoro kecamatan Lowokwaru menyebabkan sejumlah pelanggan PDAM mengalami kesulitan mendapat air bersih.

bukti yang cukup. “Pada kasus ini masih ada 10 orang lagi akan kita panggil untuk dimintai keterangan. Sehingga nantinya ada sebanyak 18 orang menjadi saksi, yang didalamnya sudah termasuk Bupati Malang. Karena orang-orang yang kita panggil tersebut, dari pengembangan kasus yang dilakukan oleh penyidik,” paparnya.(lil/dra)

KILAS

Pemkot Janji Cairan DD Minggu Depan BATU(BM)-Para Kades yang tergabung pada Asosiasi Petinggi dan Lurah (Appel) Kota Batu merasa lega. Karena, Pemkot Batu melalui Bagian Pemerintahan, berjanji akan mencairkan Dana Desa (DD) pada pekan depan. Janji tersebut diakui Kepala Bagian Pemerintahan Kota Batu, Suliana, Senin (7/11). Bahkan dia tidak membantah bila pencairan DD tersebut terlambat. “Ya, hari Selasa nanti anggaran untuk DD tersebut bakal dicairkan. Itu kalau tidak ada kendala,” kata dia. Dia menjelaskan anggaran untuk DD tersebut untuk seluruh desa yang ada di Kota Batu. Suliana berharap dalam pelaksanaan pencairan dapat dilakukan dengan lancar dan baik. Dia juga mengingatkan agar pemanfaatan DD itu sesuai aturan Permendes. “Ya, mulai dari pemberdayaan hingga pembangunan fisiknya sesuai dengan aturan Permendes. Sehingga tak menimbulkan masalah,” katanya. Sementara itu, Kepala Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Suliono mengaku lega. Sebab, dia mendengar langsung janji Suliana itu. “Sesuai janji Kabag Pemerintahan Suliana pekan depan bakal dicairkan anggaran DD yang merupakan bantuan dari pusat itu. Kalau janji tersebut tidak ditepati yang pasti masyarakat banyak yang menunggu. Bahkan bisa ribut,”kata Suliono. Karena itu, Suliono berharap bantuan DD tersebut benar-benar cair tepat waktu, sesuai yang dijanjian. Sehingga masyarakat yang sudah menunggu tidak kecewa lagi. Disinggung soal waktu yang mepet dalam mengerjakan program yang didanai dari DD, dirinya optimisi bisa meyelesaikan dengan baik. “Ya apapun bentuknya, kami bakal melaksanakan anggaran bantuan DD tersebut semaksimal mungkin,” katanya. Soal Juknis pelaksanaan DD itu sudah jelas. “Kalau SDM para Kades dianggap belum siap itu tidak benar. Sebab, para Kades sudah menyiapkan secara khusus untuk program tersebut,”sergah Suliono.(lil/gus/dra)

PASURUAN - PROBOLINGGO

berita metro

www.beritametro.co.id

Pemkab Kucurkan Rp 10 Miliar untuk Madin

PASURUAN(BM)-Pendidikan Madrasah Diniyah (Madin) bukan hanya sebagai penyeimbang pendidikan formal saja, melainkan bagaimana mencetak anak sekolah menjadi pribadi yang berakhlaqul karimah dan kaffah atau cukup dalam keilmuan. Sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan terhadap pendidikan agama di wilayahnya. Pemkab memberikan kucuran dana sebesar Rp 10 miliar, untuk pelaksanaan kegiatan

FOTO BM/IST

KH Mujib Imron

madrasah diniyah (Madin) di wilayah setempat. “Pemberian bantuan tersebut dilakukan untuk pelaksanaan kegiatan Madin di 24 kecamatan. Meliputi bantuan rehabilitasi kelas dan kantor madrasah. Bantuan Rp 10 miliar ini sudah dianggarkan oleh Pemkab Pasuruan,” kata ketua LP Ma’arif PCNU Kabupaten Pasuruan, KH Mujib Imron, Senin (7/11). “Sehingga antara ilmu umum dan ilmu agama bersatu padu dimiliki oleh setiap anak didik yang telah

menyelesaikan pendidikannya,” ujar Pimpinan Pondok Pesantren Al-Yasini Arengareng tersebut. Menurutnya, antara kemampuan ilmu pengetahuan dan agama itu sama-sama seimbang. Sehingga anak tidak hanya pintar dalam urusan mata pelajaran saja, melainkan bisa sebagai pelajar yang berbudi pekerti luhur, mendalami agama dengan baik. “Serta diharapkan mereka bisa memiliki jiwa sosial kemasyarakatan yang tinggi dan paling utama ialah berakhlaqul

karimah,” imbuhnya. Sekedar diketahui, penerapan pendidikan madin mulai tahun ajaran 2016/2017, melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pasuruan nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan dan Peraturan Bupati Pasuruan tahun 2016. Bahkan, Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf, telah mengintruksikan Dinas Pendidikan, untuk terus mensosialisasikan penerapan Madin ke semua jenjang sekolah se-Kabupaten Pasuruan.(pas/dra)

Perusahaan Asal Turki Minati Tol Probolinggo-Banyuwangi PASURUAN(BM)-Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) selesai melakukan evaluasi dokumen prakualifikasi bagi dua ruas tol baru yakni Semarang—Demak dan Probolinggo—Banyuwangi dengan total panjang 195 km. Ketua Panitia Pelelangan Pengusahaan Jalan Tol, Eka Pria Anas mengumumkan seluruh badan usaha yang telah mengajukan dokumen prakualifikasi dinyatakan lolos. Melalui surat pengumuman, terdapat tiga peserta yang lolos prakualifikasi ruas Probolinggo—Banyuwangi sepanjang 170,36 km yakni perusahaan konstruksi asal Turki Enka Insast Ve Sanayi yang melaju seorang diri tanpa menggandeng partner. Selain investor Turki juga tercatat konsorsium PT Jasa marga Tbk bersama dengan PT Waskita Toll Road serta PT Brantas Abipraya yang menyerahkan dokumen prakualifikasi. Tak hanya itu, PT Pembangunan Perumahan juga tercatat mengumpulkan dokumen prakualifikasi untuk ruas itu seorang diri. Eka mengatakan perusahaan asing, Enka tak perlu menggandeng badan usaha dalam negeri untuk dapat mengerjakan proyek tol dengan nilai investasi sekitar Rp18,4 triliun itu. Karena berlakunya peraturan Penanaman Modal Asing telah mengizinkan kepemilikan 100% bagi investor luar negeri. PERWAKILAN

FOTO BM/CHOLIL

PRESPEKTIF: Pembangunan jalan tol Probolinggo - Banyuwangi sepanjang 170,36 Km diminati perusahaan asing asal Turki selain konsorsium BUMN seperti PT Jasa Marga Tbk menggandeng PT Waskita Toll Road

“Guna dapat lulus PQ kami terutama melihat kemampuan keuangan serta pengalaman para badan usaha. Untuk tol peraturan PMA, 100% bisa asing,” katanya, kemarin. Sebelumnya, melalui paket kebijakan ekonomi jilid X, pemerintah resmi merevisi daftar negatif investasi (DNI) untuk penanaman modal asing (PMA). Dalam revisi DNI, kini investor asing bisa sepenuhnya atau menanamkan

modal hingga 100% untuk menguasai 35 bidang usaha. Sebelum dibebaskan untuk 100% dimiliki asing, bidang-bidang usaha tersebut sebelumnya dibatasi 33% hingga 95% dari kepemilikan asing. Adapun dalam pengusahaan Jalan Tol, pemerintah membatasi kepemilikan hingga 95%. Eka melanjutkan untuk ruas Semarang— Demak sepanjang 25 km, terdapat dua

konsorsium BUMN yang mengajukan minatnya. Konsorsium pertama terdiri atas PT Jasa Marga Tbk menggandeng PT Waskita Toll Road. Konsorsium kedua yakni PT Pembangunan Perumahan bersama PT Wijaya Karya Tbk. BPJT lanjutnya mempertimbangkan ruas Semarang-Demak untuk dikerjakan dengan skema BOT(Built Operate Transfer) secara penuh. Hal itu berarti seluruh desain hingga operasi dan pemeliharaan akan dilakukan oleh BUJT. Ruas dengan nilai investasi mencapai Rp3 triliun itu, dinilai memiliki Financial Internal Rate of Return (FIRR) lebih besar atau setidaknya sama dengan biaya modal rata-rata tertimbang dari seluruh komponen modal Weighted Average Cost of Capital ( WACC). Sedangkan untuk ruas Probolinggo—Banyuwangi pemerintah belum menentukan untuk memberikan porsi dukungan pendanaan. Eka menegaskan, masa sanggah tetap berlaku, meski seluruh badan usaha dinyatakan lolos. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam dokumen prakualifikasi (Pasal II.q.1) maka peserta prakualifikasi yang berkeberatan dapat mengajukan sanggahan secara tertulis selambat-lambatnya lima hari kerja setelah tanggal pengumuman.“Selanjutnya untuk pelelangan akan dilakukan pada bulan depan,” jelasnya.(pro/dra)

KILAS

Dewan Setujui Usulan R-APBD 2017 PROBOLINGGO(BM)-Usulan RAPBD 2017 yang diajukan Pemkab Probolinggo akhirnya disetujui DPRD setempat. selanjutnya usulan ini akan ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Probolinggo sebelum disahkan menjadi APBD 2017. Dalam plafon anggaran yang diajukan dalam R-APBD 2017, disebutkan pos belanja daerah sebesar Rp. 2,06 trilliun. Perinciannya, belanja tidak langsung berupa belanja pegawai dan pembiayaan rutin sebesar Rp. 1,28 trilliun. Sedangkan belanja langsung berupa pembiayaan infrastruktur dan pembiayaan program SKPD sebesar Rp. 775 milyar. Sementara pendapatan daerah sebesar Rp. 2,002 trilliun. Perinciannya, Rp. 1,4 trilliun berasal dari dana perimbangan dan pendapatan daerah yang sah. Sebanyak Rp. 220 milyar berasal dari pendapatan asli daerah. Hal ini menyebabkan terjadinya defisit pada APBD 2017 sebesar Rp. 63 milyar. Defisit ini akan ditutup FOTO BM/SAIFULLAH dari surplus pembiayaan Mohammad Yasin daerah dengan jumlah yang sama besar dengan besaran defisit. “Belanja Daerah naik dibanding tahun lalu sebesar Rp. 2,04 trilliun. Pendapatan daerah juga naik dari tahun lalu sebesar Rp. 1,7 trilliun,”jelas Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Probolinggo, Tanto Waluno. Tanto menjelaskan untuk belanja langsung yang paling tinggi adalah untuk pembiayaan infrastruktur jalan sebesar Rp. 148,5 milyar. Sebab, ini untuk menyukseskan program Pemkab tentang penguatan jalan dalam lima tahun kedepan. Terpisah, wakil ketua III DPRD Kabupaten Probolinggo, Mohammad Yasin mengatakan semua fraksi di DPRD sudah menyetujui R-APBD tersebut untuk diperdakan sebagai APBD 2017. Namun, ada sejumlah hal yang menjadi sorotannya. Dalam paripurna dijelaskan jika jumlah warga miskin di kabupaten sekitar 20 persen dari total ke seluruhan penduduk yang mencapai 1,2 juta atau sekitar 240 ribu orang. namun, kenyataannya di lapangan lebih tinggi. Sebab, banyak warga yang menggunakan kartu keterangan tidak mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Karena itu, pihaknya meminta agar dilakukan sinkronisasi antara BPS dan dinas terkait. (sip/dra)


METRO SPORT 06

berita metro www.beritametro.co.id

SELASA, 8 NOVEMBER 2016 HASIL PERTANDINGAN Senin, 7 November 2016 Bali United

3-2

Barito Putera

KLASEMEN PEKAN KE-27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TETAP PENTING: Irfan Bachdim diprediksi kembali jadi starter ketika melawan Vietnam di uji coba away terakhir sebelum Indonesia melakoni fase penyisihan putaran final Piala AFF 2016.

VIETNAM

INDONESIA

Kejar Produktivitas Away STRIKER timnas Indonesia, Ferdinand Sinaga berharap kemenangan jadi hasil akhir di kandang Vietnam. Hasil positif itu bisa jadi modal penting ke Manila. Apalagi di pertemuan terakhir, Vietnam sukses menggila sebelum akhirnya disamakan dua gol beruntun di babak kedua. “Kami berharap hasil terbaik di laga nanti. Ini jadi modal kami jelang berlaga di AFF nanti. Saya mohon doa dan dukungannya kepada timnas Indonesia,” kata Fedinand. “Kami sudah siap menghadapiVietnam, persiapan sudah berjalan baik. Kalaupun diturunkan dari menit pertama saya siap, kalaupun sebagai pemain pengganti saya juga siap,” ucapnya. (glc/epe)

ini. Tidak hanya itu, pemain keturunan lainnya yaitu Irfan Bachdim kemungkinan juga akan diturunkan. Begitu juga Andik Vermansyah yang pada pertandingan sebelumnya tidak dimainkan. Kemungkinan turunnya Stefano Lilipaly dan Irfan Bachdim saat menghadapiVietnam dibenarkan oleh asisten pelatih timnas,Wolfgang Pikal. Menurut dia, dua pemain keturunan ini akan diberikan kesempatan untuk bermain meski tidak turun 90 menit. Selain pemain tersebut, ada beberapa pemain yang belum diturunkan diantaranya adalah Gunawan Dwi Cahyo, Hansamu Yama Pratama hingga Domingus Fakdawer serta dua penjaga gawang yaitu Kurnia Meiga dan Dian Agus Prasetyo. Terkait dengan kekuatan calon lawan uji coba, Riedl menegaskan jika Vietnam adalah tim yang kuat. Pihaknya menilai,Vietnam merupakan salah satu kandidat juara kejuaraan dua tahunan ini. Hal tersebut didasarkan dengan kekuatan yang ada saat ini.”Vietnam adalah tim yang bagus. Saya lihat mereka mempunyai kecepatan, tubuh

yang kuat serta teknik yang bagus. Saya percaya Vietnam adalah salah satu favorit juara Piala AFF 2016,” puji Riedl. Namun duel yang akan disiarkan langsung tv nasional nanti malam, punya arti penting bagi mental Garuda. Yakni cara mengatasi beban psikologis akibat teror pendukung tuan rumah. Apalagi sejak dicabut sanksi FIFA, praktis Indonesia baru 3 kali menjalani partai internasional. Dua di antaranya berlangsung di kandang sendiri. Termasuk lawan Vietnam yang

berakhir imbang 2-2 bulan lalu. Selain itu, hadirnya Stefano Lilipaly diharapkan bisa menambal kelemahan Indonesia ketika menyerang. Skema mengandalkan aliran bola dari sisi lapangan, sepertinya sudah dipahami semua lawan di Asia Tenggara. Hal itu nampak dalam uji coba terakhir lawan Myanmar. Peran Evan Dimas sebagai kreator dari tengah kurang maksimal karena tidak ada tandem yang mengerti visinya pasca M Hargianto didepak. (at/epe)

Pilih Hindari Cedera PELATIH Vietnam Nguyen Huu Thang, menegaskan tidak mengejar hasil ketika menjamu Indonesia. Pelajaran maksimal sudah didapat ketika mereka sukses menahan imbang 2-2 di Sleman. Yakni gampangnya lini pertahanan kehilangan konsentrasi akibat agresivitas Boaz Solossa dan kawan-kawan. “Kami sudah dapat banyak pengalaman, pada pertandingan pertama lalu. Sistem pertahanan jadi sorotan khusus untuk kami,” kata Nguyen Huu. “Uji coba ini juga bagus untuk kami. Sebab pemain dapat merasakan bagaimana mendapat tekanan dari 30 ribu suporter. Ini adalah hal baik untuk di Piala AFF nanti,” ia menambahkan. Lebih lanjut, Nguyen Huu menyebutkan kalau berharap tidak ada pemainnya yang mengalami cedera pada laga tersebut. Pasalnya, bila sampai hal ini terjadi bisa membahayakan kekuatan timnya yang berlaga di Piala AFF. “Saya tidak ingin ada pemain yang mengalami cedera di laga besok dan satu uji coba satu lagi,” ujarnya. (glc/epe)

Manajemen BFC Dukung Thiago Top Skor SURABAYA (BM) – Dua momen bagi Bhayangkara FC (BFC) di Torabika Soccer Championship (TSC) 2016 terbuka. BFC masih memiliki peluang menja-

di jawara turnamen rasa kompetisi ini. Selain itu, gelar individu juga mendekati salah satu pemain BFC, Thiago Furtuoso. Semenjak mendaratkan kak-

inya di Indononesia, Thiago sempat diragukan. Tak hanya karena ini pengalaman pertamanya di Tanah Air. Melainkan juga dari track record-nya di

BM/DIAN K

TAJAM: Striker Bhayangkara FC Thiago Furtuoso (kiri) mampu menjawab kritik dengan performanya yang kian mengkilap bahkan bersaing di jajaran top skor Indonesia dengan mengemas 15 gol hingga pekan ke-27.

lapangan hijau. Sebab, Eks pemain CSA (klub Brasil) itu baru mencetak gol sepanjang karirnya dalam laga lanjutan Grup C Piala Jenderal Sudirman melawan Pusamania Borneo FC (PBFC), November 2015 silam. Kini, pemain berusia 29 tahun tersebut telah menorehkan 15 gol di ajang TSC. Thiago hanya terpaut satu gol dari Marcel Sacramento. Penyerang milik Semen Padang ini memuncaki daftar pemain tersubur dengan torehan 16 gol. Alhasil, Thiago memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi pemain tersubur di TSC. Asisten manajer BFC AKBP Sumardji mengaku puas dengan kinerja Thiago di timnya. Menurutnya, seluruh jajaran BFC sepakat mendukung penyerang Brasil itu sebagai pemain tersubur di TSC. “Terus terang kami semua sudah sepakat mendukung Thiago menjadi top

skor,” katanya, Senin (7/11). “Dia mampu menjawab kritikan akan prestasinya di lapangan hijau. Kami bangga Thiago bisa menemukan performa terbaiknya bersama BFC. Itu salah satu keberhasilan kami memberikan motivasi dan support kepada Thiago,” pungkas Kasubdit Regident Ditlantas Polda Jatim ini. Sementara itu, Thiago sendiri nampaknya tak terlalu berambisi menjadi pencetak gol terbanyak TSC 2016. Baginya, yang terpenting adalah bisa mengantarkan BFC konsisten di papan atas ISC. “Fokus saya bukan ke top skor. Fokus saya adalah menjaga tim ini selalu di papan atas,” tegasnya. “Peluang untuk menjadi top skor memang masih terbuka. Masih ada tujuh atau delapan pertandingan yang akan kami jalani. Pasti saya akan fight untuk memberikan gol kemenangan bagi tim,” pungkasnya. (dek/epe)

Proyeksikan Pemenang Kejurprov Jatim ke Kejurnas SURABAYA (BM) – Kesempatan tampil dalam jenjang yang lebih tinggi terbuka lebar bagi para juara ajang Kejurprov Bulutangkis 2016. Sebanyak 395 pebulutangkis bakal berebut prestasi di GOR Sudirman, 7-11 November mendatang. Para atlet bersala dari 34 kabupaten/ kota se-Jatim. Untuk kategori yang dilombakan yakni tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Pemain yang mengikuti Kejurprov ini dipilih berdasar peringkat nasional dan peringkat tingkat kota serta harus memenuhi syarat usia yang telah ditentukan. Untuk nomor remaja diisi pemain usia di bawah 17

tahun dan untuk nomor taruna diikuti peserta usia 17-19 tahun. “Ini salah satu wujud dari pembinaan atlet bulutangkis Ja-

tim. Ajang ini sendiri merupakan salah satu langkah melakukan regenerasi atlet, dimana para atlet ini diharapkan men-

BM/DIAN K

PEMBIBITAN: Para atlet muda bulutangkis Jatim diharapkan Kadispora Supratomo bisa berkembang hingga mengikuti even-even internasional.

15 15 14 14 12 11 10 11 11 10 10 8 8 6 7 6 6 5

7 7 8 5 8 7 10 6 6 8 6 8 6 9 4 7 6 6

5 5 5 7 7 8 7 10 10 8 11 11 13 12 15 14 15 16

36-14 45-32 36-20 42-26 45-26 42-29 36-33 35-26 41-39 29-28 29-32 26-40 31-39 21-36 30-50 27-52 28-45 33-45

52 52 50 47 44 40 40 39 39 38 36 32 30 27 25 25 24 21

16 Gol: Marcel Silva Sacramento 15 gol: Alberto Goncalvez, Luis Carlos Junior, Thiago Furtuoso 14 Gol: Rodriguez Aracil Pablo 13 Gol: Shohei Matsunaga 12 Gol: Cristian Gonzales, Marlon da Silva De Moura

‘Teror’ Terakhir Sebelum Manila hanya diperbolehkan mengambil maksimal dua pemain untuk satu klub, meski saya berharap bisa tiga. Ini berarti kekuatan kita akan berkurang 20 persen,” kata arsitek asal Austria tersebut kemarin. Untuk menghadapi tuan rumah Vietnam, Alfred Riedl memang membawa 26 pemain. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan saat menghadapi tuan rumah Myanmar, Jumat (4/11) karena pemain naturalisasi Stefano Lilipaly sudah bergabung dengan Boaz Solossa dan kawan-kawan. Pemain keturunan BelandaIndonesia kemungkinan besar akan diturunkan pada uji coba

27 27 27 26 27 26 27 27 27 26 27 27 27 27 26 27 27 27

TOP SKOR

(live RCTI, 19.00 WIB)

HANOI (BM) - Pertandingan uji coba melawan Vietnam di Stadion Nasional My Dinh Hanoi, Selasa (8/11) malam, menjadi ujian terakhir bagi Timnas Indonesia sebelum bertolak menuju Manila, Filipina guna menjalani pertandingan Grup A Piala AFF 2016. Pelatih Alfred Riedl pada pertandingan terakhir ini mengisyaratkan akan memaksimalkan pemain yang ada karena pihaknya terbentur dengan aturan yang dibuat oleh PSSI, PT Gelora Trisula Semesta (GTS) selaku operator kompetisi Indonesia Soccer Championship (ISC) dan klub terkait jumlah pemain yang dipanggil.”Saya

Arema Cronus Madura United Persipura Bhayangkara FC Sriwijaya FC PusamaniaBFC Mitra Kukar Semen Padang PSM Makassar Persib Perseru Bali United Persiba Persija PS TNI Persegres GU Persela Barito Putera

jadi pebulutangkis handal yang bisa diandalkan daerah hingga Indonesia,” kata Ketua Pengprov PBSI Jatim Wijanarko Adi Mulya, Senin (7/11). Pada kesempatan yang sama, menurut Ketua Panitia Pelaksana Kejurprov 2016 I Wayan Parna Setiawan jumlah peserta saat ini lebih banyak dibanding tahun lalu. Kali ini, setiap kota atau kabupaten diberi jatah mengirimkan wakilnya maksimal dua pemain tunggal dan sepasang pemain ganda. “Sebanyak 34 kota dan kabupaten ikut Kejurprov Bulutangkis Jatim 2016. Sementara Kota Surabaya mendapat jatah empat pemain tunggal dan empat pemain ganda. Ada 395 peserta terdiri

dari 128 remaja dan sisanya 267 taruna,” kata IWayan. Sementara itu, Ketua I Pengprov PBSI Jatim Bayu Wira berharap ajang ini menjadi sarana konsolidasi dan pembinaan rutin pebulutangkis muda bumi Jer Basuki Mawa Bea. Ia menyatakan para pemenang kejuaraan nantinya juga akan diproyeksikan sebagai wakil Jatim dalam kejuaraan nasional yang rencananya digelar Desember mendatang. “Ini pencarian bibit baru sekaligus kesempatan emas bagi kami membangun atlet untuk jenjang kejuaraan lebih tinggi. Makanya, kami sangat berharap para atlet muda ini termotivasi untuk terus meraih prestasi,” harap Bayu Wira. (dek/epe)

JADWAL PERTANDINGAN Selasa, 8 November 2016 Vietnam v s Indonesia (live RCTI, 19.00 WIB)

lintas arena

Berharap ke Sisa Laga Kandang LAMONGAN (BM) – Perburuan hasil akhir TSC 2016 menyisakan tujuh pertandingan lagi. Persela Lamongan masih berkutat di papan bawah klasemen sementara. Guna mengatrol posisi, Persela bermaksud memaksimalkan empat laga kandang yang ada. Semenjak kehadiran pelatih baru, Aji Santoso menggantikan Sutan Harhara, posisi Laskar Joko Tingkir tak kunjung membaik. Tapi eks winger Timnas Indonesia tersebut cukup sukses mengubah cara bermain tim pujaan LA Mania tersebut. “Kalau dilihat dari posisi di klasemen memang belum ada perubahan signifikan,” bebernya, Senin (7/11). Ya, hingga pekan ke-27, Persela masih berada di peringkat 17 klasemen sementara dengan koleksi 24 angka. Pada laga terakhirnya, Persela digilas Arema Cronus 0-3 di Stadion Kanjuruhan, Minggu (6/11) kemarin. Kesempatan Choirul Huda dkk untuk mendulang angka terbuka lantaran pertandingan berikutnya digeber di markas sendiri, Stadion Surajaya, Lamongan. Sayang, Persela kedatangan tim tangguh, Sriwijaya FC, Jumat (11/11) mendatang. Meski demikian, laga ini termasuk yang menjadi prioritas Persela dalam meraih angka. Tiga pertandingan kandang lainnya adalah menjamu Persib Bandung (26 November), Madura United (5 Desember) dan Mitra Kukar (16 Desember).“Kalau dilihat, memang nampak berat.Tapi, melihat upaya dan karakter tim, saya masih optimistis tim akan berkembang. Saya harap suporter terus memberikan dukungan sebagai tambahan kekuatan. Kami tak akan berhenti berusaha. Dengan sekuat tenaga kami akan memperbaiki situasi,” kata Aji. Beruntung, karena musim ini tidak diberlakukan sistem degradasi. Kendati demikian, para pemangku tim tetap melihat perlunya perubahan besar dan finis di posisi lebih baik pada akhir TSC nanti. (dek/epe)

Ganda putra Indonesia Angga Pratama/Ricky Karanda Suwardi

Dua Ganda Putra Jadi Andalan JAKARTA (BM) - Indonesia akan mengandalkan dua pasangan atlet ganda putra Angga Pratama/Ricky Karanda Suwardi dan Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon dalam cabang bulutangkis di ajang SEA Games 2017 Malaysia.”Kami dari para pelatih semula mengharapkan pemain-pemain pelapis di bawah Angga/Ricky dan Kevin/Gideon yang turun pada SEA Games di Malaysia. Tapi, Satlak Prima meminta dua pasangan itu turun agar target medali dapat tercapai,” kata kepala pelatih ganda putra pelatnas PBSI, Herry Iman Pierngadi di Cipayung, Senin (7/11). SEA Games, menurut Herry, dapat menjadi turnamen loncatan bagi pasangan-pasangan muda ganda putra pelatnas PBSI sebelum melangkah ke kejuaraan-kejuaraan bulutangkis dengan tingkat yang lebih tinggi.”Dalam SEA Games di Singapura, Angga/Ricky dan Kevin/Gideon bertarung pada laga final. Pada SEA Games 2017, kami semula berharap Muhammad Rian Ardianto/Fajar Alfian dan beberapa pasangan setingkat mereka yang akan turun,” kata Herry. Herry menilai pertandingan cabang bulutangkis dalam SEA Games sesuai untuk menguji mental bertanding pemain-pemain Indonesia karena mereka akan mengikuti kejuaraan beregu dan kejuaraan perorangan.”Memang, tekanan bertanding dalam SEA Games tidak terlalu tinggi seperti kejuaraan lain apalagi Olimpiade. Tapi, hal itu akan kembali ke mental pemain itu. Apakah akan melihat target sebagai tantangan atau target sebagai beban,” katanya. Sektor ganda putra pelatnas PBSI mempunyai lima pasangan atlet yang sudah masuk dalam turnamen tingkat super series dan grand prix gold.Lima pasangan itu adalah Angga Pratama/ Ricky Karanda Suwardi, Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon, dan Berry Angriawan/Rian Agung Saputro yang sudah berada pada tingkat super series. Kemudian, pasangan Giovani Dicky Oktavan/Wahyu Nayaka Arya Pankaryanira dan Muhammad Rian Ardianto/Fajar Alfian pada tingkat grand prix gold. “Kami sudah menyiapkan beberapa pasangan setelah era Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan. Meskipun beberapa pasangan muda belum 100 persen siap, kami sudah siap dalam satu tahun mendatang,” ujar Herry. (at/epe)


OPINI 07

berita metro

www.beritametro.co.id

SELASA, 8 NOVEMBER 2016

Melindungi Masyarakat dengan UU ITE

TAJUK

Aktor Politik

S

atu frase yang kembali sering dikutip media, baik media kovensional maupun media sosial, adalah aktor politik. Ini bukan frasa baru. Frasa aktor politik menemukan elan baru setelah Presiden Jokowi menyebut ada aktor politik yang menunggangi demo damai umat Islam 4/11 dalam konferensi pers yang digelar secara mendadak pada Sabtu (5/11) dinihari. Ihwal ada aktor politik yang hendak menunggangi demo damai umat Islam sejatinya sudah diduga sejak beberapa hari sebelum hari-H. Ada rumor yang berkembang bahwa tuntutan proses hukum atas Ahok atas dugaan penistaan agama itu ‘hanya’ manifest interest. Di level latent interest, ada skenario segelintir orang yang hendak mengarahkan demo untuk memakzulkan Presiden lewat sidang umum MPR karena alas an Presiden dianggap melindungi Ahok jika Ahok tidak diproses hukum. Kita bisa bayangkan Presiden menghadapi dilemma saat itu. Di satu sisi, Presiden tahu Polri punya komitmen dengan KPU untuk tidak memproses hukum setiap calon kepala daerah yang terkena kasus hukum, kecuali dalam kasus narkoba dan korupsi, hingga selesai hari-H pencoblosan. Proses hukum baru akan dilanjutkan setelah pencolosan selesai. Di sisi lain, tuduhan terhadap Ahok menyangkut kasus SARA yang di negeri ini sangat sensitif dan bisa berbuntut panjang dengan skala yang tak bisa diramalkan. Tentu saja dilemma yang dihadapi Presiden ini diketahui betul oleh mereka yang hendak memancing di air keruh. Desakan massa Islam yang murni menuntut proses hukum Ahok tak bisa dibendung oleh SK Kapolri tentang penundaan proses hukum calon kepala daerah. Presiden karena itu kemudian memerintahkan Kapolri untuk melakukan diskresi, khusus untuk kasus Ahok, proses hukum tetap dijalankan walaupun proses Pilkada masih berlangsung. Langkah diskresi tentu di luar dugaan aktor politik yang tengah bermain. Upaya terakhir mereka adalah mengulur waktu dengan mengarahkan sebagian demonstran untuk ‘menduduki’ gedung DPR/MPR pada malam hari. Tidak semua demonstran tentu saja bersedia. Demonstran muslim yang murni berjuang untuk proses hukum Ahok langsung membubarkan diri sebelum malam tiba. Hanya sebagian yang, sadar atau tak sadar, mengikuti skenario berdemo di depan gedung parlemen. Demo di depan gedung parlemen ini tak jelas tujuannya karena anggota parlemen sedang reses, kecuali sebuah romantika hendak mengulang people power 1998. Tetapi, kali ini ‘people power’ hanya bertahan sampai pukul 03.00 dinihari. Akan tetapi fakta ini cukup mengkonfirmasi dugaan tentang skenario aktor politik tersebut. Konfirmasi makin bertambah dengan adanya tindak penjarahan terhadap minimarket dan pembakaran kendaraan di sekitar Penjaringan. Para pelaku yang ditangkap aparat mengakui sebelum melakukan aksi anarkhis itu, ada beberapa orang yang mengajak dan memprovokasi pelaku untuk bertindak anarkhis. Tidak susah bagi aparat harusnya untuk memburu siapa penggerak aksi anarkhis tersebut. Tidak sulit juga aparat membongkar siapa aktor politik yang menunggangi demo damai umat islam itu. Kita karena itu akan menyaksikan sebuah panggung baru, bagaimana para aktor politik harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Kita berharap aparat memproses kasus ini hingga tuntas. Hanya dengan demikian, seluruh rangkaian aksi demo damai yang menguras energy, dana, dan waktu bangsa ini bisa terbayar lunas. Noor Ipansyah Iskandar

Kejati Sudah Siap DAHLAN... seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim, tempat Dahlan diperiksa. Rommy Arizyanto, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jatim, membenarkan jadwal pemeriksaan yang diajukan penyidik terhadap Dahlan Iskan. Romy menegaskan, Dahlan diperiksa oleh penyidik hanya dalam kasus korupsi aset PWU sekaligus melaksanakan kewajibannya melapor karena berstatus tahanan kota. Dahlan belum diperiksa lagi dalam kasus dugaan korupsi proyek mobil listrik. Romy juga mengungkapkan pemeriksaan Dahlan Iskan yang lebih dari 5 jam kemungkinan penyidik memeriksa secara maraton. “Beberapa waktu lalu saat diperiksa sebagai tersangka hanya diperiksa kurang dari 4 jam dan hanya 8 pertanyaan yang dijawab. Makanya mungkin sekarang pertanyaan kemarin yang belum ditanyakan ditanyakan sekarang,” pungkasnya. Untuk diketahui, kasus aset PWU diusut Kejati Jatim pada 2015 lalu. Diduga, terjadi pelepasan sebanyak 33 aset milik PWU yang bermasalah. Namun penyidik masih fokus terhadap penanganan hukum dua aset PWU di Kediri dan Tulungagung yang dilaksanakan secara curang. Akibatnya, negara dirugikan. Penjualan terjadi pada tahun 2003, saat Dahlan menjadi Dirut PT PWU tahun 2000-2010. Penyidik menduga penjualan aset itu cacat hukum sejak proses awal. Penjualan dilakulan tanpa melalui prosedur yang ditentukan. Selain itu, penyidik menengarai aset dijual dengan harga di bawah harga pasaran kala transaksi terjadi. Akhir Juni 2016, Kepala Kejati Jatim, Maruli Hutagalung, meneken surat perintah penyidikan (sprindik) kasus tersebut. Kejaksaan sudah menetapkan mantan Manajer Aset PWU, Wishnu

Sambungan Halaman 1 Wardhana dan Dahlan Iskan sebagai tersangka. Mantan Ketua DPRD Surabaya dan mantan bos media itu akhirnya ditetapkan sebagai tahanan Kejaksaan. Praperadilan Usai penangguhan penahanan dikabulkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim dengan menjadi tahanan kota, Dahlan Iskan melakukan upaya praperadilan. “Praperadilan sudah kami masukkan pada Kamis (3/11) lalu dan hari ini mendapat panggilan sidang pada Jumat (11/11) ini,” kata salah satu anggota tim kuasa hukum Dahlan, Indra Priangkasa di Kejati Jatim, Senin (7/11/2016). Indra menyebut ada tiga poin yang menjadi dasar mengajukan praperadilan kliennya yang dianggap janggal. Ketiga poin itu yakni sah tidaknya surat perintah penyidikan, penetapan tersangka dan penahanan Dahlan Iskan. “Untuk detilnya apa saja, silahkan hadir di sidang praperadilan,” ujar Indra. Menanggapi praperadilan, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim mengaku sudah siap dan sudah mengantisipasi rencana tersangka Dahlan Iskan. “Siap dong, ya harus siap. Kita sudah mengantisipasinya memang, jadi kita siap,” kata Kasi Penyidik Pidsus Kejati Jatim Dandeni Herdiana, Senin (7/11/2016). Meski mengaku siap, Dandeni mengaku tidak mempunyai ‘senjata’ ampuh untuk menjalani sidang praperadilan. Menurutnya, selama ini dalam melakukan proses hukum pihaknya sudah sesuai dengan aturan KUHP. “Tidak ada senjata apa apa, apa yang kita laksanakan proses proses hukum itu sudah kita laksanakan sesuai aturan, kita siap. Karena sudah sesuai dengan aturan KUHP dan aturan konstitusi. Kita tidak sembarangan dalam hal menentukan tersangka,” tegas Dandeni. (zal/tit)

S

etelah melewati dua kali rapat kerja dan lima kali rapat Panitia Kerja (Panja), akhirnya substansi Rancangan Undang-Undang mengenai Revisi UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) rampung dibahas dan disetujui oleh Panja DPR RI. Rancangan UU ITE telah diselesaikan pembahasannya dalam pembicaraan Tingkat I pada 20 Oktober 2016, dengan keputusan menyetujui untuk diteruskan ke tahap selanjutnya yaitu Pengambilan Keputusan atau Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI. Selanjutnya pada 26 Oktober 2016, Rapat Paripurna DPR RI menyetujui revisi Rancangan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Tim Pemerintah di bawah pimpinan Prof Dr Henri Subiakto, Sekjen Kementerian Kominfo Farida Dwi Cahyarini dan Plt Dirjen Aplikasi Informatika Mariam F Barata yang telah mengawal pembahasan RUU ini hingga rampung di tingkat Panja. Setelah disahkan oleh DPR, selanjutnya Presiden menuangkannya dalam berita negara dan undang-undang yang telah mengalami perubahan itu pun akan langsung berlaku. Menurut Menkominfo Rudiantara, perubahan UU ITE ini hanya dilakukan dalam beberapa hal saja, yang bertujuan supaya bisa menyesuaikan dengan dinamika teknologi dan tidak ada pihak yang bisa memanfaatkan UU ITE untuk melakukan kriminalisasi

pada pihak lain. Terdapat tujuh muatan materi pokok revisi UU ITE yang diharapkan mampu menjawab dinamika tersebut. Ketujuh hal tersebut adalah: Pertama, menambahkan sejumlah penjelasan untuk menghindari multi tafsir terhadap ketentuan penghinaan/ pencemaran nama baik pada pasal 27 ayat 3. Ada tiga perubahan dalam pasal tersebut yakni menambahkan penjelasan atas istilah “mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik”. Kemudian menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum, serta menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP. Kedua, menurunkan ancaman pidana pencemaran nama baik, dari paling lama enam tahun menjadi empat tahun, dan denda dari Rp1 miliar menjadi Rp750 juta. Selain itu, juga menurunkan ancaman pidana kekerasan pasal 29, sebelumnya paling lama 12 tahun, diubah menjadi empat tahun dan denda Rp2 miliar menjadi Rp750 juta. Ketiga, melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi atas pasal 31 ayat 4 yang semula mengamanatkan pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan dalam Peraturan Pemerintah menjadi dalam Undang-Undang. Kemudian menambahkan penjelasan pada ketentuan pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 mengenai keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Keempat, melakukan sink-

Oleh Arief Mujayatno ronisasi ketentuan hukum acara pada pasal 43 ayat 5 dan ayat 6 dengan ketentuan hukum acara pada KUHAP, yakni penggeledahan dan/atau penyitaan yang semula harus mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP. Selain itu, penangkapan penahanan yang semula harus meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1x24 jam, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP. Kelima, memperkuat peran penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) UU ITE pada pasal 43 ayat 5, dengan menambahkan kewenangan untuk memutuskan akses terkait tindak pidana teknologi informasi dan kewenangan meminta informasi dari penyelenggara sistem elektronik terkait tindak pidana teknologi informasi. Keenam, menambahkan ketentuan “right to be forgotten” pada pasal 26, yaitu kewajiban menghapus konten yang tidak relevan bagi penyelenggara sistem elektronik. Pelaksanaannya dilakukan atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan, dan setiap penyelenggara sistem elektronik juga wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik yang sudah tidak relevan. Ketujuh, memperkuat peran pemerintah untuk mencegah penyebarluasan konten negatif di internet, dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan pasal 40 yakni pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang. Pemerintah juga berwenang

melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Ketua Tim Antar-Kementerian untuk pembahasan Revisi UU ITE Henri Subiakto mengharapkan UU ITE yang baru dapat lebih bermanfaat dan melindungi masyarakat di dunia maya. Berkurangnya ancaman hukuman pidana pencemaran nama baik, dari enam tahun menjadi empat tahun, sengaja dilakukan supaya tersangka yang diduga melanggar UU ITE tersebut tidak perlu ditahan selama persidangan berjalan, sebab mereka juga belum mendapatkan keputusan bersalah secara hukum. Hal itu pun berkesesuaian dengan KUHAP. Henri menambahkan, dengan ketentuan ini, maka masyarakat tak perlu khawatir menyampaikan aspirasinya di dunia maya. Namun, pasal tentang pencemaran nama baik tetap dipertahankan. Sementara itu, Kepala Divisi Riset dan Jaringan LBH Pers, Asep Komaruddin, menilai pasal hak orang untuk dilupakan kesalahannya (right to be forgotten) yang dimasukkan dalam UU ITE dikhawatirkan mengancam kebebasan pers. Menurut Asep, pasal tersebut dikhawatirkan akan menjadi problem baru karena ketentuan itu menjadi alat ganda pemerintah di samping adanya kewenangan penapisan konten. Penambahan pasal tersebut dikhawatirkan akan dimanfaatkan pemerintah untuk menyensor pemberitaan media. Ketentuan ini dinilai bisa berakibat negatif karena dapat menjadi alat baru

untuk melakukan sensor atas berita publikasi media dan jurnalis di masa lalu. Pasal hak orang untuk dilupakan kesalahannya dinilai bertentangan dengan UU Pers, khususnya pasal 4 ayat 2, karena ketentuan tersebut tidak memiliki aturan yang rinci dalam memberikan hak seseorang menghapus berita negatif. Dengan demikian, potensi penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran menjadi besar dan mungkin disalahgunakan. Menjawab kekhawatiran tersebut, Henri Subiakto menegaskan, pasal “right to be forgotten” atau hak orang untuk dilupakan kesalahannya, tidak mengebiri kebebasan pers. Pasal right to be forgotten itu tak serta merta bila si pemohon datang lalu dikabulkan, tetapi masih ada waktu verifikasi satu sampai tiga tahun untuk pelaksanaannya. Nantinya setelah pengadilan melakukan verfikasi laporan tersebut, barulah diputuskan boleh atau tidaknya pemberitaan orang tersebut yang dulunya ditetapkan sebagai tersangka dihapus. Oleh karena itu, penerapan pasal terkait hak untuk dilupakan dalam UU ITE akan diperjelas melalui peraturan pemerintah (PP). Di sisi lain, sejumlah pihak menilai seharusnya penyebaran informasi di internet disikapi oleh pejabat publik sebagai sebuah kritik, sehingga mereka harus hatihati dalam melakukan tindakan. Pemerintah tampaknya harus jeli merumuskan penjelasan mengenai hal tersebut dalam PP karena selama PP belum terbit, maka tafsir atas pasal itu berlaku secara umum, yakni berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk pejabat negara. (*)

Gelar Perkara Pekan Depan 100.. 8 orang saksi dan ahli yang akan diperiksa untuk melengkapi penyelidikan. Rencananya gelar perkara akan dilakukan pekan depan secara terbuka. “Sementara sudah selesai terhadap Ahok, kemungkinan tidak dilanjutkan lagi pemeriksaannya sampai gelar perkara, yang lain masih belum,” ujar Rikwanto. Pemeriksaan Ahok Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), selesai diperiksa Bareskrim Polri sekitar pukul 17.00 WIB, di Mabes Polri, Jakarta Selatan. Menurut keterangan Sira Prayuna Ketua Tim Advokat Ahok, penyidik Bareskrim Polri menanyakan 22 pertanyaan sejak pukul 08.00 WIB. Semua pertanyaan itu mengarah pada dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok, saat berpidato di Kepulauan

Sambungan Halaman 1 Seribu, 27 September lalu. “Pemeriksaan hari ini ada 22 pertanyaan. Kalau ditambah pemeriksaan terdahulu yang ada 18 pertanyaan, totalnya 40 pertanyaan,” ujarnya usai mendampingi Ahok di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (7/11/2016). Sira menambahkan, ada empat penyidik yang melakukan pemeriksaan kepada Ahok hari ini, yaitu Kombes Ari Adiputra, Suwondo Nainggolan, Juandi Raharjo dan Suwarna. Gelar Perkara Juru bicara Humas Mabes Polri Kombes Rikwanto mengatakan, setelah semua saksi selesai diperiksa, proses selanjutnya gelar perkara terbuka. “Gelar perkara rencananya pekan depan. Pekan ini kami fokus untuk memeriksa semua saksi yang belum sempat diperiksa,”

ujarnya di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (7/11/2016). Penyidik, lanjut Rikwanto, sudah memeriksa saksi dari Kepulauan Seribu, beberapa saksi ahli, dan Labfor. “Nanti setelah pemeriksaan saksi selesai, kami akan laksanakan gelar perkara terbuka,” ujarnya. Seperti diketahui, hari ini Bareskrim Polri memeriksa Ahok sebagai saksi terlapor. Gubernur DKI petahana itu diperiksa sekitar sembilan jam, dan dicecar 22 pertanyaan oleh penyidik. Sebelumnya, Jenderal Tito Karnavian Kapolri mengatakan proses hukum Ahok atas dugaan penistaan agama, akan dilakukan secara terbuka dan transparan. Oleh karena itu, gelar perkara akan dilakukan terbuka, untuk menghindari kecurigaan adanya intervensi, terhadap penyelidikan kasus tersebut.

Ditegur Polisi Sejumlah relawan berbaju kotak-kotak pendukung Gubernur DKI Jakarta petahana, Basuki Tjahaja Purnama, sempat ditegur oleh polisi. Pasalnya mereka berteriak dan menyerukan “Ahok Tidak Salah” selama Analis Kebijakan Madya Divisi Humas Polri Kombes Rikwanto, memberikan keterangan kepada awak media. Awalnya, media yang merasa terganggu dengan tingkah para relawan tersebut. “Woi diem woi. Berisik,” kata beberapa awak media kepada relawan yang berdiri berdekatan, di Kompleks Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (7/11/2016). Kemudian seorang anggota kepolisian bernama Tumadi terlihat merangkul pundak seorang relawan. Polisi itu kemudian terlihat menunjuk ke arah Rikwanto dan meminta mereka untuk tidak mengganggu jalannya sesi wawancara. Selain itu, Tumadi juga sem-

pat menyinggung beberapa relawan yang masuk melalui pagar depan. Padahal, pengunjung Mabes Polri seharusnya melalui pintu samping. “Saya lihat tadi ada yang lewat pagar nih. Iya kan,” kata Tumadi kepada beberapa relawan. Relawan pun tersenyum dan mengangguk. Beberapa relawan lainnya bertanya mengenai pengambilan kartu identitas. Sebab, tiap pengunjung Mabes Polri wajib menukarkan kartu identitas dengan kartu “visitor”. “Di sana. Di sana (mengambil KTP),” kata Tumadi menunjuk ke arah pintu pengambilan KTP pengunjung. Para relawan datang ke Mabes Polri untuk memberi dukungan kepada Basuki atau Ahok. Hari ini, Ahok menjalani pemeriksaan oleh penyelidik Bareskrim Mabes Polri terkait dugaan penistaan agama. (Baca: Aksi Saling Dorong Sempat Terjadi Usai Ahok Diperiksa Bareskrim)(det/kom/rep/tit)

Cari Fakta Hukum POLISI.. mengumpulkan alat bukti. “Kita tidak bisa main ambil-ambil saja tidak bisa, kita pertanggungjawabkan secara hukum, jadi nanti misal si A melakukan pemukulan kepada polisi, alatnya apa, polisinya mana, begitu konstruksi hukum,” sambung dia. “Karena harus ditulis di BAP, harus ada saksinya, harus ada minimal dua alat bukti yang cukup, itu perlu proses, ok? Nanti fakta-fakta hukum, penyidik yang akan mengungkap itu,” pungkas Awi. Analisis CCTV Untuk menyelidiki pelaku

Sambungan Halaman 1 yang memprovokasi massa di demo 4 November lalu, selain mengumpulkan keterangan saksi-saksi, polisi juga menganalisis rekaman CCTV dan video untuk menelusuri provokator tersebut. “Terkait bagaimana polisi mendeteksi pelaku-pelaku dan provokator, tadi saya sampaikan, kembali lagi kami akan memeriksa saksi-saksi sebanyakbanyaknya, kedua kami akan melakukan pemeriksaan digital forensik yang ada di CCTV, video anggota di lapangan dan tentunya gambar-gambar, rekaman-rekaman rekan-rekan media juga sangat membantu

pengungkapan kerusuhan ini,” terang Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Awi Setiyono dalam jumpa pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (7/11/2016). Sebelumnya, polisi telah mengamankan 10 orang dalam aksi demo tersebut. Namun mereka telah dipulangkan karena belum cukup bukti melakukan tindakan provokatif. “Tadi sudah saya sampaikan baru 10, kemudian masih proses. Proses itu tim ke dalam melakukan penelitian-penelitian, tim keluar melakukan pencarian, kan massa kan itu,” ungkap Awi. Sementara Awi belum bisa menyebutkan pendemo yang rusuh ini berasal dari kelompok

mana. Namun, dari 10 orang yang sempat diamankan itu, mereka sempat menyebutkan identitasnya dari organisasi apa. “Ya ini pemeriksaan terus berlanjut, kemarin ada yang mengaku dari FPI, ada yang mengaku dari HMI, sudah kita amankan ada 10 di Ditreskrimum. Tentunya kita akan didalami, termasuk salah satunya hari ini Ketua Umum HMI sudah kita panggil, akan kita mintai keterangan,” sambung Awi. Kendati dari 10 orang yang diamankan itu telah menyebut organisasi, namun kata Awi, pihaknya tidak bisa serta merta menetapkan tersangka. Penyidik, tutur dia, harus mencari fakta-fakta hukum untuk men-

cari benang merahnya. “Nanti semua akan kita buktikan fakta-fakta hukum itu. Ya termasuk kalau memang dari sana, nanti kita cek kalau betul keorganisasiannya. Ya dia pakai bajunya (HMI) yang kemarin itu,” cetusnya. “Tapi kan dari rekaman video kelihatan, jadi sudah tidak ada yang kita tutupi, tidak ada kita edit,” sambungnya. Dari fakta-fakta hukum itu nanti, akan terlihat jelas siapa saja pelakunya. “Cuma saya sampaikan, apa betul yang bersangkutan itu dari pihak-pihak mana tadi, itu adalah fakta hukum, makanya saya belum bisa menyampaikan si A si B nya karena belum ada tersangka,” lanjutnya. (det/rep/tit)

Ikuti Skenario ‘Sutradara’ ANGKAT.. rekayasa menjadi Abah adalah pengangguran, kuli bangunan, tukang bangunan, mekanik mobil sampai penjual warung kopi di Jakarta. “Hampir semuanya warga Jakarta. Yang dicari dan dijadikan Abah yang sudah sepuh (tua) dan memiliki jenggot,” tuturnya. “Dari 10 abah, yang kita periksa ke Polda Jatim sebagai saksi ada 7 orang. 2 orang sakit parah dan 1 abah sudah meninggal dunia,” terangnya.

Sambungan Halaman 1 10 orang yang dijadikan sebagai Abah yakni, Ratim alias Abah Abdul Rohman. Abdul Karim alias Sulaiman Agung. Murjang alias Abah Nogosoro. Marno Sumarno alias Abah Holil. Atjep alias Abah Kalijogo. Sadeli alias Entong (belum diberi gelar Abah, karena masih baru direkrut). Biwa Sutarno alias Abah Sukarno. Sedangkan dua abah ini mengalami sakit keras yakni Matsani alias Abah Abdul Rohim dan Suganda alias Abah Balkan.

Sebayak 10 orang yang direkayasa menjadi Abah atau maha guru mendapatkan imbalan antara Rp 1,5 - 2,5 juta sekali tampil di hadapan pengikut Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Mereka berpura-pura seolah menjadi orang ‘sakti’ dalam padepokan. “Abah-abah ini mendapatkan imbalan bervariasi. Kalau sudah lama menjadi Abah, nilai imbalannya lebih besar dari yang baru menjadi abah,” kata Argo Yuwono. Tersangka penipuan Dimas Kanjeng Taat Pribadi meminta tersangka Vijay untuk mencari

orang-orang yang sudah tua dan memiliki jenggot dan dijadikan Abah, untuk ‘mendampingi’ setiap kegiatan yang diselenggarakan Dimas Kanjeng. Vijay menyuruh koordintaor Karnawi untuk mencari orangorang yang dijadikan sebagai Abah. Setelah mendapatkan ‘Abah’, Vijay dan Karnawi menyortir siapa saja yang ‘layak’ dijadikan Abah. “Ada sistem seleksi. Nanti yang terlama menjadi yanng tertua,” tuturnya. Abah-abah ini setiap kali tampil tidak diperkenankan berbicara di depan umum.

Mereka hanya menuruti permintaan dari ‘sutradara’ untuk mengenakan jubah sambil membawa tasbih dan mulutnya komat-kamit seperti orang yang sedang berdoa. “Abah ini manut semua. Di suruh ini, mau, dijadikan ini mau. Macam-macam perannya. Jadi tergantung permintaan dari tersangka Taat Pribadi untuk dijadikan perannya sebagai apa,” terangnya. Imbalan yang didapat Abah ini bervariasi. Dan ada seorang Abah yang sudah mendapatkan total sekitar antara 4 juta sampai Rp 20 juta.(det/tit)


08 www.beritametro.co.id

SELASA, 8 NOVEMBER 2016 INDEX HARGA SAHAM SUMBER: WWW. IMQ21.COM 7 NOVEMBER 2016

0.44% IHSG

0.7% STI

1.6% NIKKEI

-0.0% FTSE

0.3% KLCI

-0.2% DJIA

-0.2% NASDAQ

5,386

2,809

17,172

6,787

1,654

17,888

5,046

HARGA EMAS

JUAL (RP/GR)

BELI (RP/GR)

US$/OZT:

540,774

519,143

1,284.90

KURS MATA UANG

IDR/USD: 13,087 SUMBER: GERAIDINAR 7 NOVEMBER 2016

SUMBER: KLIKBCA.COM 7 NOVEMBER 2016 / 16:05 WIB

Di Bojonegoro, Sumbangan Tambang Hanya Sebesar Rp 639,9 Juta

JUAL USD SGD EUR AUD

13085.00 9417.58 14500.74 10084.45

BELI 13069.00 9397.58 14400.74 10004.47

UANG ELEKTRONIK

Pertambangan Jatim Tertinggi Sumbang Pertumbuhan Ekonomi SURABAYA (BM) - Sektor pertambangan memberi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi Jatim di Triwulan III 2016 yang mengalami peningkatan 5,61 persen, dibanding periode yang sama tahun 2015 sebesar 5,53 persen. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, Teguh Pramono mengatakan pertumbuhan pada sektor pertambangan merupakan yang tertinggi, yakni sebesar 17,48 persen. “Penyebabnya, lifting minyak dan gas di Jatim mengalami peningkatan pada triwulan III tahun 2016. Bahkan, untuk minyak bumi, pertumbuhannya sampai 23 persen,” katanya, Senin (7/11). Ia mengatakan pertambangan dan penggalian mengalami peningkatan sejak memasuki awal tahun 2016 dan didorong oleh kinerja subkategori pertambangan minyak dan gas bumi yang meningkat cukup signifikan. “Meningkatnya pertumbuhan sejak awal tahun inilah yang mendorong perekonomian Jatim tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2015,” urainya. Ia menjelaskan pada triwulan III 2016 hampir semua lapangan usaha tumbuh positif, kecuali kategori pengadaan listrik, gas

TAK MASUK PAJAK: Pertambangan minyak tradisional di Bojonegoro menjadi salah satu item yang tidak masuk pajak daerah.

dan produksi es yang mengalami kontraksi 1,55 persen dibanding tahun 2015 atau years on years (yoy). Sementara itu, kata Teguh, struktur perekonomian Jawa Timur menurut lapangan usaha pada triwulan III/2016 didominasi tiga lapangan usaha utama, yaitu industri pengolahan den-

gan kontribusi sebesar 28,51 persen. Selain itu pertamina, kehutanan dan perikanan 14,10 persen, dan perdagangan besar eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor 18,10 persen. “Ekonomi Jatim dinilai cukup baik. Namun, berdasarkan tingkat provinsi di Pulau Jawa, per-

tumbuhan Jatim menjadi urutan ketiga. Pertama adalah Jabar sebesar 5,76 persen, DKI Jakarta 5,75 persen, Jateng 5,06 persen, DI Yogjakarta 4,68 persen, dan terendah di Banten 3,35 persen,” katanya. Sayang, sumbangsih itu menyisakan dilema di daerah. Seperti di Bojonegoro. Pemkab setempat mengaku tidak pernah memperoleh keuntungan karena maraknya pertambangan tana izin di wilayahnya. Seperti pajak mineral bukan logam dan batuan dari penambangan pasir Bengawan Solo. “Pemkab selama ini sama sekali tidak pernah memperoleh pajak dari penambangan pasir Bengawan Solo, sebab semuanya tidak ada yang berizin,” kata Kepala Dinas Pendapatan Daerah Pemkab Bojonegoro Hery Sudjarwo. Dengan tidak memiliki izin, menurut dia, pemkab tidak bisa menarik pajak kepada penambang pasir di sepanjang Bengawan Solo di daerahnya. “Ya, kita tahu bagaimana caranya menarik pajak, sebab semua penambang pasir tidak ada yang memiliki izin,” ucapnya. Ia menjelaskan, perizinan penambangan pasir dikeluarkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan mengacu rekomendasi

yang dikeluarkan pemkab. Pemkab mengeluarkan rekomendasi izin berdasarkan lokasi yang diperbolehkan untuk kegiatan penambangan pasir dan dengan berbagai pertimbangan lainnya. “Objek pajak mineral bukan logam dan batuan bisa perusahan atau pribadi,” jelas dia. Ia menyebutkan, retribusi pajak bukan logam dan batuan hanya diperoleh dari satu perusahaan yaitu PT Wira Bhumi Sejati dalam pengambilan tanah kapur di Desa Gajah, Kecamatan Baureno. Perolehan pajak dari perusahaan itu, lanjut dia, sejak Januari sampai Agustus tahun ini sebesar Rp639,9 juta. “Penarikan pajak yang dikenakan kepada PT Wira Bumi Sejati berdasarkan harga tanah kapur yang berlaku,” ucapnya. Ia menambahkan, pungutan pajak tambang galian C berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No 15 tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati (Perbup) Bojonegoro No 8 tahun 2013 tentang Besaran Nilai pasar Bahan Mineral Bukan Logan dan Batuan. “Berdasarkan ketentuan itu pengenaan pajak sebesar 25 persen dari harga tanah kapur yang diberlakukan (Rp2.100/ meter kubik),” jelas dia. (at/epe)

Sambut Hari Pahlawan

Google Indonesia Siapkan Info Unik Jelajah Surabaya SURABAYA (BM) – Berlibur sekarang tidak perlu didampingi oleh guide. Cukup dengan aplikasi google di ponsel,sudah bisa menjadi partner hebat dalam membantu perjalanan. Baik sekedar informasi, hotel atau pun aneka wisata dan jenis angkutan semua bakal tersaji di mesin pencarian. Menjelang peringatan Hari Pahlawan 10 November di Surabaya, Google Indonesia mengajak masyarakat merasakan kemudahan dan keseruan mengeskplore pengalaman lokal yang unik bersama google. Veronica Utami Head of Marketing Google Indonesia, mengatakan pihaknya ingin menunjukkan bagaimana aplikasi Google App bisa menjadi asisten pribadi yang ideal bagi masyarakat. “Bertepatan dengan momen Hari Pahlawan, kami menggabungkan pengalaman eksplore spot unik sembari mengenal hal-hal bersejarah di kota Surabaya ini,” papar Veronica di Hotel Majapahit, salah satu ikon terkenal Surabaya, Senin (7/11). Bersama empat kota lainnya di tanah air, Google Indonesia selama tujuh hari, akan

memberi pengalaman yang berbeda dengan menyuguhkan informasi unik di kota Surabaya. “Yang mana kejutan seru telah dipersiapkanoleh Google selama merambah ke kota-kota di Indonesia,” jelasnya melalui tagar #SelaluTauYang Seru di Surabaya. Caranya, partisipan tinggal memasukkan clue di kontak pencarian aplikasi Google App untuk mengetahui hal dan tempat unik di kota Surabaya. “Misi Google untuk memberikan informasi yang anda butuhkan pada waktu yang tepat,kapan saja, dimana saja,” tambah Veronica. Guna memaksimalkan partisipasi untuk lakukan mengubah ponsel menjadi asisten yang ideal saat mengeksplore Surabaya, pertama aktifkan aplikasi Google App di ponsel dengan mengetuk ikon microphone atau dengan mengucapkan ‘Ok Google’.Yang kedua, partisipan tinggal suarakan clue yang dimaksud. Semisal restoran, museum atau tempat bersejarah. “Terakhir adalah bersiap untuk pergi kesana,” pungkasnya. (has/epe)

Menurut dia, dengan melihat situasi tersebut, sangat relevan dan penting ekonomi rakyat dan UMKM lebih diperkuat dan didorong di wilayah Indonesia Timur, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. “Harus ada keterkaitan yang erat antara industri dan ekonomi rakyat. Dan ini dapat dilakukan pada industri berbasis komoditi pertanian dan perikanan, seperti kelapa, coklat, ikan dan rumput laut serta industri parawisata dan ekonomi kreatif,” ujar Lukita. Ia mencontohkan rumput laut yang mempunyai potensi besar untuk dikembangkan, khususnya di kawasan Sulawesi bagian Tengah dan Nusa Tenggara. Pemanfaatan rumput laut juga dinilai beragam. Menurut Lukita, harus dapat ditegaskan bahwa produksi rumput laut dilakukan oleh usaha rakyat, yaitu para nelayan atau UMKM dengan batasan luasan tertentu. Sedangkan usaha menengah dan besar dapat membuka industri yang mengolah bahan baku rumput laut tersebut dengan nilai tambah yang lebih. “Keterkaitan ini yang harus kita bangun. Dan kita harus berani menegaskan urusan ini adalah hanya untuk usaha

JAKARTA (BM) - PT Bank Mandiri Persero Tbk menggandeng perusahaan aplikasi percakapan digital, LINE Indonesia, dalam mengintegrasikan produk uang elektronik “Mandiri e-cash” dengan fitur pembayaran di aplikasi tersebut “LINE Pay”. Direktur Perbankan Digital & Teknologi Bank Mandiri Rico Ustavia Frans, mengatakan kerja sama bisnis ini karena masing-masing perusahaan ingin mengembangkan pasar milenia yakni segmen anak muda dengan gaya hidup serba terkait digital. “Dengan ‘LINE Pay e-cash’, akan ada kemudahan dan layanan nilai tambah bagi lebih dari 90 juta pengguna aplikasi LINE untuk bertransaksi secara elektornik,” kata Rico, Senin (7/11). Rico menjelaskan pengguna LINE yang bukan nasabah Bank Mandiri juga dapat menikmati layanan tersebut. Caranya, pengguna LINE yang bukan nasabah Mandiri tersebut dapat langsung membuat rekening Mandiri e-cash di menu LINE Pay. Sedangkan, bagi pengguna Mandiri e-cash, layanan ini dapat diakses cukup dengan mentautkan nomor Mandiri e-cash dengan LINE Pay. Hingga September 2016, produk mandiri e-cash digunakan sebanyak 1,7 juta pengguna atau meningkat 297 persen dibandingkan dengan posisi September 2015. Sedangkan volumenya naik lebih dari 200 persen hingga September 2016, dibandingkan periode yang sama dibandingkan tahun lalu. Direktur Pelaksana LINE Indonesia Ongki Kurniawan mengatakan Indonesia merupakan salah satu negara pasar utama LINE di Asia. “Kami dapat mendukung gerakan teknologi finansial dan gerakan non tunai untuk membantu pengguna yang belum menggunakan jasa perbankan (unbanked) melakukan transaksi perbankan dengan lebih mudah,” kata Ongki. (at/epe)

MOBIL LISTRIK

2020 TMC Bakal Produksi Massal

FOTO HASSAN

ASISTEN PRIBADI: Head of Marketing Indonesia Veronica Utami beberkan kelebihan Google Apps menyambut Hari Pahlawan 2016.

Pemerintah Dorong Sektor UMKM Di Kawasan Timur Indonesia MANADO (BM) - Sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) perlu lebih didorong dan dikembangkan di Kawasan Timur Indonesia untuk memacu pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut, kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo. Lukita di Manado, Senin (7/11), menuturkan struktur pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia (KTI) masih didominasi sektor yang padat modal. Menurut dia, sektor-sektor yang berbasis sumber daya alam dan banyak menyerap tenaga kerja, relatif lambat pertumbuhannya. Selain itu, pertumbuhan ekonomi KTI masih didominasi sektor konsumsi sehingga tidak menciptakan nilai tambah yang tinggi di mana peran sektor investasi masih belum kuat, khususnya industri. Di KTI, pertumbuhan ekonomi juga belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan sosial, yaitu penurunan kemiskinan, tingkat pengangguran, dan ketimpangan pendapatan. Lukita menilai hal tersebut disebabkan pertumbuhan didominasi oleh usaha besar dengan penyerapan tenaga kerja yang relatif sedikit dan keterkaitan dengan UMKM terbatas, sehingga ekonomi rakyat kurang berkembang.

Mandiri Gandeng LINE

rakyat dan UMKM. Hal yang serupa dapat dilakukan dengan komoditi lain seperti kelapa, coklat dan perikanan,” kata Lukita. Lukita juga melihat sektor yang juga potensial untuk dikembangkan di KTI yakni sektor pariwisata. KTI sangat terkenal dengan keindahan alam terutama maritim dan kekuatan budayanya. Selain sangat potensial untuk mempercepat pertumbuhan, sektor parawisata juga sangat erat dengan ekonomi rakyat, misalnya dalam penyediaan rumah tinggal, losmen, hotel kecil, pasokan bahan baku makanan, kuliner, jasa tour dan travel serta kerajinan tangan/suvenir. Dengan terbukanya bebas visa bagi wisatawan mancanegara dari 169 negara, menjadi peluang untuk meningkatkan kunjungan turis ke KTI. Pengalaman Gubernur Sulawesi Utara yang berhasil menjadikan Manado sebagai salah satu titik masuknya turis bebas visa, telah meningkatkan lonjakan jumlah turis dari Tiongkok dalam waktu singkat. Wilayah lain di KTI, khususnya wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua, dapat menampung lanjutan kunjungan turis tersebut yang sudah masuk di Manado. Isu penting lainnya untuk wilayah

KTI adalah pembangunan SDM dan infrastruktur. Lukita mengatakan, SDM adalah kunci dari semua pembangunan, khususnya ekonomi kerakyatan. Diperlukan SDM yang terampil, kreatif dan inovatif dengan etos kerja baik yang tinggi. Oleh karena itu, upaya peningkatan jumlah dan kualitas SDM yang memadai di KTI harus dipercepat. Pembangunan fasilitas pendidikan dan pelatihan kejuruan sesuai keunggulan wilayah masing-masing di KTI harus didukung. Selanjutnya, percepatan pembangunan infrastruktur, untuk mendukung konektivitas (jalan, pelabuhan, bandara) serta energi adalah sangat penting, terutama juga untuk mendukung pengembangan kawasan kawasan pertumbuhan ekonomi, seperti kawasan industri dan KEK. “Namun harus dipahami, tidak perlu semua propinsi berlomba membangun bandara atau pelabuhan besar, bersifat internasional. Akan ada yang menjadi international hub dan akan ada yang menjadi feeder. Akan ada yang menjadi pusat pertumbuhan dengan kawasan industrinya, akan ada yang menjadi hinterland dengan penyediaan bahan bakunya,” kata Lukita. (at/epe)

TOKYO (BM) - Toyota Motor Corp (TMC) akan memproduksi mobil listrik secara masal. Produk tersebut bakal dipasarkan mulai 2020. Mobil tersebut akan mempunyai jarak tempuh yang cukup jauh. Seperti dikutip dari Reuters, Toyota akan membentuk tim di awal 2017 untuk mengembangkan mobil listrik yang dapat melakukan perjalanan lebih dari 300 km dalam satu kali pengisian baterai. Mobil itu dijadwalkan mengaspal mulai 2020 di Jepang, Amerika Serikat, dan China. Khusus di AS, pasar yang pertama dijajal adalah California karena di sana merupakan negara bagian yang paling getol mendukung pengembangan mobil nol emisi. (rtr/epe)

CADANGAN DEVISA

Oktober Turun 700 Juta Dolar JAKARTA (BM) - Bank Indonesia melaporkan cadangan devisa pada akhir Oktober 2016 sebesar 115 miliar dolar AS atau turun 700 juta dolar AS dari jumlah akhir September 2016 sebesar 115,7 miliar dolar AS. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta, mengatakan, meskipun turun, dosis perubahan jumlah cadangan devisa tersebut masih “relatif stabil”. Jumlah cadangan devisa per akhir Oktober 2016 tersebut, kata Tirta, cukup untuk membiayai 8,8 bulan impor atau 8,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor. “Perkembangan posisi cadangan devisa tersebut antara lain dipengaruhi oleh penerimaan devisa seperti penerimaan pajak dan penerbitan Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) valas yang masih cukup untuk menutupi kebutuhan devisa antara lain untuk pembayaran utang luar negeri Pemerintah dan SBBI valas jatuh tempo,” kata Tirta, Senin (7/11). Bank sentral menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal dan menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. (at/epe)


09 www.beritametro.co.id

SELASA, 8 NOVEMBER 2016

Khofifah Tetap Diunggulkan Jelang Kongres ke-17 Muslimat NU 23-17 November, Muslimat NU akan menggelar kongres ke-17 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Puncak acara yakni pemilihan ketua umum. Namun dua minggu sebelum hajatan lima tahunan itu digelar, belum ada satupun kandidat yang bersaing dengan incumbent, Khofifah Indar Parawansa. Berikut hasil liputan wartawan Berita Metro, Rofiq Kurdi Ismail. SUDAH empat periode Khofifah Indar Parawansa memimpin Muslimat NU, ban-

om Nahdlatul Ulama (NU) dengan jamaah sekitar 35 juta. Di bawah kepemimpinannya,

Muslimat NU menjadi organisasi perempuan dengan segudang prestasi dan sarat fasilitas dalam melayani umat. “Bu Khofifah itu aset perempuan NU terbesar yang dimiliki NU dan aset bangsa yang luar biasa. Kiprahnya untuk umat sudah terbukti,” tutur Ketua PC Muslimat NU Lamongan, Kartika Hidayati, Minggu (6/10). Kartika tak berlebihan. Salah satu kesuksesan Khofifah yakni hadirnyaberbagaifasilitasyangdimiliki Muslimat NU, mulai klinik cuci darah (hemodialisis) yang te-

Sosoknya Masih Dibutuhkan BAGAIMANA dengan suara di luar Jatim? Ketua PWMNU Jadiwa Barat, Dra Hj R Ella M Giri Komala MM.Pd juga blakblakan mendukung Khofifah kembali. “Persiapan kami menyambut kongres sudah matang. Dimulai dari Rakerwil, kita sepakat bulat akan kembali mengusung Bu Khofifah,” ujarnya. Ella juga tak mempersoalkan Khofifah yang sudah tiga periode memimpin Muslimat NU. Baginya,selaintidakmelanggarAD/ART (tak ada batasan periode kepemimpinan dalam Muslimat NU),pihaknyajugamerasakankebutuhan serta keberhasilan yang besardenganMuslimatNUdinahkodai Khofifah. “Muslimat NU itu organisasi dedikasi, perjuangan tanpa batas. Selama seseorang memilikikemauan,kemampuan, kecintaan dan keikhlasan untuk mengabdi di Muslimat NU, why not?” tandasnya. Apalagi Khofifah dinilai masih muda (51 tahun), tangguh, smart,

selain go public juga go international ditambah sekarang menjabat Menteri Sosial RI. “Rugi besar kalau sampai Muslimat NU tak pilih dan tak dipimpin Bu Khofifah lagi,” tegasnya. Bagi Ella, posisi Khofifah yang menjabat ketua umum dan menteri bukanlah rangkap jabatan karena Muslimat NU bukan partai politik (parpol). Sesuai AD/ART Muslimat NU adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang bersifat keagamaan. “Rangkap jabatan itu kalau parpol. Justru kita bangga memiliki ketua umum seorang menteri. Untuk saat ini malah saya katakan memilih Bu Khofifah adalah wajib,” ujarnya. Gelombang dukungan juga datang dari Jawa Tengah. “Jateng sepakat dan solid mengusung kembali Bu Khofifah menjadi Ketum PP Muslimat NU periode 2016-2021. Kami minta beliau bersedia,” tegas Ketua PW Muslimat NU Jateng, Prof Dr Hj Is-

mawati Hafied MAg. “Seluruh PC dan PW merasakan manfaat yang besar dengan BuKhofifahmenjadiketuaumum. PC dan PW juga masih membutuhkanBuKhofifahuntukpenguatan layanan dan khidmat pada masyarakat,” tambahnya. Pun demikian dengan luar Jawa, khususnya Kalimantan Utara (Kaltara). “Saat ini tak ada lagi figur yang pas memimpin Muslimat NU, selain Ibu Khofifah,” ujar Ketua PW Muslimat NU Kaltara, Sumyati. Bagi Sumyati, Khofifah masih yang terbaik di Muslimat NU.Tak hanya figur pemersatu jamaah di seluruh tanah air, tapi juga perannya yang besar mengantarkan banom perempuan NU tersebut go international. “Tiada lainnya hanyaBuKhofifahyangpalingpas memimpinMuslimatNU.Dalam Kongres Muslimat NU nanti, semua akan mendukung sepenuhnya Bu Khofifah sebagai ketua umum lagi,” tandasnya. (*)

BM/ROFIQ

MENDUKUNG KHOFIFAH: Masruroh Wahid (depan tiga dari kanan), PW Jatim siap mendukung Khofifah lagi di Kongres ke-17 Muslimat NU.

lahbersertifikatISO2000dansampai saat ini terus dikembangkan di berbagai wilayah di tanah air. Lalu Balai Latihan Kerja (BLK) yang secara aktif mengadakan pelatihan untuk membekali masyarakat dengan berbagai skill terutama ibu-ibu usia produktif maupun lansia, agar bisa meningkatkan pendapatan keluarga. Di bidang koperasi, Induk

Koperasi An-Nisa (Inkopan) Muslimat NU menjadi satu dari empat induk koperasi yang ada di Indonesia. Terlebih legalitas ini dimiliki melalui perjuangan cukup panjang karena sebelum 1992 hanya koperasi berbasis government saja yang boleh terdaftar sebagai induk koperasi. Dalam melayani masyarakat, Muslimat NU juga mengambil

nomenklatur sejalan dengan pemerintah agar bisa beriringan menyelesaikanproblemterutama di daerah. Jika pemerintah memilikiKementerianPendidikan,Muslimat NU juga mempunyai Yayasan Pendidikan Muslimat NU (YPMNU) yang mengurus pendidikan pada level PAUD danTK. Jika Kementerian Sosial memiliki panti asuhan dan panti rehabilitasi, Muslimat NU juga memiliki 144 panti asuhan dan panti lansia. Jika pemerintah memiliki BNN (Badan Narkotika Nasional) sebagai lembaga yang menangani pencegahan dan pemberantasan narkoba, Muslimat NU mengambil peran di hulu untuk pencegahan lewat gerakan Laskar Anti Narkoba. Bahkan,dibidangdakwah,kini tengah dirancang Penyusunan Buku Penguatan Materi Dakwah danKurikulumTPQAlQur’an.Upayainiuntukmemperbaruimetode

BM/BAMBANG

PENDIDIKAN KHUSUS ADVOKAT ANGKATAN 22 Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) ke-22 digelar di Aula Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Senin (7/11) sore. Kegiatan yang diikuti 122 orang itu diselenggarakan DPC Peradi Surabaya bekerjasama dengan Fakultas Hukum Unair. Nampak hadir pada acara yang dibuka Dekan Fakultas Hukum Unair, Prof.Dr.Drs. Abd. Shomad, SH. MH itu, di antaranya Ketua DPC Ikadin Surabaya Hariyanto, SH.M.Hum, juga Ketua DPC Peradi Surabaya Setyo Busono, SH.M.H, dan Kordinator PKPA dari Unair Agus. S.

dakwahparada’iyahMuslimatNU. Beragam keberhasilan itu, bagi Kartika,dibutuhkankesinambungan dan dia melihat saat ini Khofifah masih sangat membutuhkan agar Muslimat NU bisa menuntaskanmasalahkeumatan serta persoalan bangsa. “Muslimat NU punya grass-root untuk menyelesaikan pekerjaan rumah keumatandanhanyadengandipimpin Bu Khofifah bisa selesaikan itu semua,” tegasnya. “Makapilihancerdasdankarena berpikir anfa’uhum linnas maka saya yakin seluruh PC muslimat se-Indonesia akan bangga bila ketua umum PP Muslimat Nu tetap Bu Khofifah,” tambahnya. Hal sama disampikan Ketua PW Muslimat NU Jatim, Masruroh Wahid. “Sampai saat ini saya belummelihatada(kandidat)yang muncul. Di luar itu Bu Khofifah masihpantasdansangatdibutuhkan untuk tetap memimpin Muslimat NU,” ujarnya. “Beliaucukuppahamterhadap Muslimat NU dan sangat banyak memberikanmanfaat.Bukansaya senang atau tak senang karena itu relatif.Tapi memang saat ini Muslimat NU masih butuh Bu Khofifah. Saya kira seluruh cabang di Jatim juga akan kembali pilih Bu Khofifah. Insyaallah, mudahmudahan akan seperti itu.” Masruroh memang tidak bisa memastikanadaatautidaknyacalon lain yang maju. Kalaupun ada yangmaju,diatakmempermasalahkanasalmengikutimekanismeyang ada di Muslimat NU. Di antaranya ketika belum pernah menjabat di kepengurusanmakatidakbisamenjadi ketua umum. “Itu ada di AD/ ART,tapisayanggaktahusepertiapa dikongresnanti,”ujarnya.(*)

Lomba Kompetensi Siswa SMK ke-25 Tingkat Provinsi Jawa Timur 2016 NGANJUK (BM) – Selama empat hari sejak Sabtu (5/11) sampai Selasa (8/11) hari ini, sebanyak 2.500 siswa SMK dari 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur ( Jatim) beradu kompetensi dalam Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK ke-25 tingkat Jatim. Ajang ini sebagai wahana mencari siswa-siswa SMK berprestasi dalam 55 bidang lomba. Para juara LKS akan dikirim mewakili Jatim dalam kompetisi serupa tingkat nasional. Target di tingkat nasional, mempertahankan juara umum yang diraih tahun lalu. Tahun ini, Kabupaten Ngan-

juk diberi kesempatan jadi tuan rumah. LKS resmi dibuka, Sabtu (5/11), di GOR Bung Karno. Pembukaan dihadiri sejumlah pejabat di antaranya Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim Akhmad Sukardi, Bupati Nganjuk Taufiqurrahman, Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud Mustaghfirin Amin, Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Sumarna F. Abdurrahman, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim, serta pejabat lainnya. Menurut Sukardi, LKS merupakan kegiatan luar biasa. Semua pihak yang terlibat punya

SEREMONIAL: Kepala Dindik Jatim Saiful Rachman (kiri) secara simbolis menyerahan empat siswa peserta LKS kepada sedulur dewe.

tanggung jawab moral mengembangkan pendidikan SMK. Bahkan, Pemprov Jatim berkomitmen sama dalam mengembangkan SMK. Hal ini dibuktikan dengan jumlah SMK yang tumbuh pesat. “Kami menargetkan rasio SMK-SMA 70:30 tercapai pada tahun 2018. Jadi, jangan ada lagi pengajuan pendirian SMA karena pasti ditolak. Ajukan pendirian SMK, pasti disetujui,” ungkapnya. Sukardi mengatakan, perkembangan SMK akhir-akhir ini menambah optimisme Jatim terhadap lulusan SMK. Kompetensi yang dimiliki lulusannya, tidak hanya menjadi modal untuk mencari kerja di dalam negeri, melainkan juga akan berdaya saing di luar negeri. “Kalau siswa SMK itu bekerja di luar negeri, tidak perlu lagi kepingin jadi bupati, anggota DPR atau gubernur. Gajinya lebih besar berkerja di luar negeri,” katanya. Kepala Dindik Jatim Saiful Rachman mengungkapkan, LKS SMK tingkat provinsi tidak hanya ajang untuk mengukur dan memetakan kompetensi siswa. Karena dari ajang ini,

akan dipilih bibit unggul yang akan dikirimkan pada LKS tingkat nasional di tahun berikutnya. “Ada 55 bidang lomba yang digelar pada kesempatan ini. Penilaian akan dilakukan seobjektif mungkin sebagai salah satu cara untuk memilih delegasi terbaik di tingkat nasional,” tandasnya. Selain ajang untuk mempertahankan prestasi, momentum ini juga menjadi kesempatan bertemunya dunia usaha dan dunia industri dengan pelaku pendidikan kejuruan. Kabid Pendidikan Menengah Kejuruan (Dikmenjur) Dindik Jatim Hudiyono menerangkan, standar dalam lomba ini telah disesuaikan dengan standar industri. “Kita ajak 100 pelaku industri untuk mendeklarasikan gerakan industri kunjung ke sekolah. Dari situ, setiap minggu akan ada pelatih tempat industri yang mengajar di sekolah. Khususnya SMK rujukan di Jatim,” tutur Hudiyono. Dalam kesempatan itu, Bupati Nganjuk Drs H Taufiqurrahman MKP, mengungkapkan kegembiraannya telah ditunjuk

FOTO-FOTO: BM/SULUH DP

Wahana 2.500 Siswa SMK Berprestasi

AMATI PESERTA: Sekdaprov Jatim Akhmad Sukardi (tiga dari kanan) didampingi Kepala Dindik Jatim Saiful Rachman (empat dari kanan), Kabid Dikmenjur Dindik Jatim Hudiyono (dua dari kanan), dan Ketua BNSP Sumarna F. Abdurrahman (kanan), saat melihat langsung siswa SMK yang sedang mengikuti LKS.

sebagai tuan rumah ajang bergengsi ini. Menurutnya, ajang ini akan memiliki berbagai dampak positif bagi daerah yang dia pimpin. Salah satunya ialah mempromosikan pendidikan

kejuruan di daerahnya. “Kami memahami, selama ini keluhan dunia usaha dan dunia industri adalah kurangnya sinergi dengan dunia pendidikan. Karena itu, langkah memban-

gun sinergi dengan industri seperti saat ini merupakan kesempatan penting untuk menambah kepercayaan perusahaan terhadap lulusan SMK,” pungkasnya. (adv/sdp)

TARI KOLOSAL: Para undangan yang hadir dalam acara pembukaan LKS dihibur tari kolosal dari siswa se Jatim.


10 JATIM RAYA

berita metro

www.beritametro.co.id

SELASA, 8 NOVEMBER 2016

Mencari Bukti Dugaan Korusi Walikota Madiun

KILAS

Giliran Ruangan Adbang Digeledah KPK MADIUN (BM) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruang Bagian Administrasi Pembangunan (Adbang) Kota Madiun, terkait kasus dugaan korupsi gratifikasi proyek pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM) melibatkan Walikota Bambang Irianto sebagai tersangka. Tim beranggotakan 10 orang tersebut melakukan pemeriksaan sejak pukul 09.15 WIB hingga jam istirahat makan siang, Senin (7/11). “Memang benar ada penggeledahan di ruang Adbang dan saya sudah memerintahkan kepada semua staf di bagian terseut untuk menyiapkan semua data yang dibutuhkan tim KPK,” ujar Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Maidi kepada wartawan di gedung Balai Kota Madiun. Menurut dia, hingga kini belum diketahui berapa dokumen dan berkas yang akan dibawa nantinya, sebab penggeledahan masih berlangsung. “Mungkin penggeledahan ini masih terkait pembangunan Pasar Besar Madiun. Sebab tadi sesuai informasi

CARI TAMBAHAN DATA: Tim penyidik KPK ketika menggeledah kantor Dinas PU Kota Madiun. Beberapa SKPD Pemkot Madiun digeledah untuk mencari tambahan data pendukung pengusutan dugaan korupsi proyek Pasar Besar Madiun

yang diminta adalah data-data sekitar tahun 2010 hingga 2012,” kata dia. Pantauan di lapangan, setelah jam istirahat siang, sekitar jam 12.45 WIB, sejumlah penyidik keluar dari ruang bagian itu, sambil membawa sebuah koper besar dan satu koper kecil yang diduga berisi data-data tentang proses lelang pembangunan Pasar Besar Madiun.

Tim KPK tersebut lalu meninggalkan gedung Balai Kota Madiun dengan mengendarai empat unit mobil Kijang Inova masing-masing bernomor polisi AE-1175- EO, AE-1289-EN, AE1245-EO, dan AE-1488-EN. Sementara, hingga jam 13.30 WIB sekitar tiga penyidik lainnya masih bertahan dan melakukan penggeledahan di ruang itu. Diketahui, Bambang Irianto

ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka penerima gratifikasi dalam pembangunan proyek Pasar Besar Madiun sejak tanggal 17 Oktober 2016. Bambang Irianto yang menjabat sebagai Walikota Madiun selama dua periode itu, diduga menyalahgunakan jabatannya pada periode pertama dengan menerima gratifikasi pembangunan Pasar Besar

Madiun yang dibangun secara tahun jamak mulai 2009-2012. Bambang disangkakan pasal 12 huruf i atau pasal 12 B atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara, selama berada di Kota Madiun sejak 17 Oktober hingga tanggal 4 November 2016, KPK sudah memeriksa lebih dari 45 orang. Dari jumlah itu mayoritas merupakan pejabat dan mantan pejabat pemkot. Di antaranya, Purwanto Anggoro Rahayu (mantan Kepala DPU), Suwarno (Kepala pelaksana BPBD), Dwi Setyo Nugroho (Kasi Pengawasan Pembangunan Bidang Tata kota DPU), dan Budi AgungWicaksono (Kasubag Penyusunan Program Kegiatan Bagian Adbang). Selain itu, ada nama Faisal Sahroni (staf Bina Marga DPU), Effendi (Kabid Tata Kota DPU), serta Agus Purwo Widagdo (Kepala BPKAD). Juga sejumlah anggota DPRD dan mantan anggota DPRD setempat. (at/epe)

Ancaman Mundur Dokter Spesialis dari RSUD Koesnadi

Mencari Pemimpin Visioner Lumajang

Sinyal Kuat untuk Bupati Agar Ganti Direktur

Diskusi IKA PMII Hanya Diminati Dua Kandidat

BONDOWOSO (BM) Akademisi dari Universitas Bondowoso (Unibo), Miftahul Huda, menyatakan pemerintah kabupaten (pemkab) setempat, harus memerhatikan serta menjadikan atensi khusus terkait pengunduran diri puluhan dokter spesialis yang menuntut pergantian direktur RSUD yang sudah tidak sejalan. “Selama tuntutan para dokter spesialis yang mengundurkan diri objektif dan Gedung RSUD dr Koesnadi Bondowoso. sehingga pasien harus menunggu sampai pukul aktual harus menjadi atensi utama oleh pemerintah kabupaten dalam hal ini 10.00 - 11.00 WIB,” ucapnya. Menurutnya, aspirasi para dokter spesialis BupatiAminSaidHusniuntukditindaklanjutisesuai yang menginginkan pergantian Direktur RSUD perundang-undangan,” katanya, Senin (7/11). Ia mengemukakan, rumor negatif terkait Koesnadi mestinya segera diakomodir oleh tata kelola atau manajemen yang kurang bagus pemerintah daerah, sehingga pengunduran diri di RSUD Koesnadi Bondowoso sebenarnya para dokter spesialis dapat diurungkan. “Saya pribadi sepakat dengan para dokter sudah lama menjadi pembicaraan masyarakat banyak. Harusnya Bupati selaku pengambil ke- spesialis yang meminta adanya perubahan bijakan harus segera mengambil tindakan agar tata kelola, utamanya pada manajemen rumah tidak berdampak pada pelayanan kesehatan di sakit ke arah lebih baik dan juga dokter harus introspeksi memperbaiki pelayanan kepada rumah sakit. Momentum ini, lanjut dia, juga harus masyarakat,” ujar Kepala Lembaga Penelitian menjadi perhatian pemerintah kabupaten dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universidan direktur rumah sakit sebagai manajemen tas Bondowoso itu. Sebelumnya, sebanyak 22 dokter spesialis serta para dokter spesialis untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. “Kami di rumah sakit umum setempat telah sepakat juga memiliki riset terkait pelayanan kesehatan untuk mengundurkan diri dengan alasan di RSUD Bondowoso yang masih perlu diper- menginginkan adanya perubahan manajemen baiki. Karena selama ini dokter spesialis yang rumah sakit yang lebih baik dan transparan, bertugas di rumah sakit milik pemkab tersebut dengan menuntut direktur diganti karena sudah jarang sekali ada pada pukul 07.00 - 09.00 WIB, tidak sejalan dengan para dokter. (at/epe)

LUMAJANG (BM) - Bertempat di Rumah Makan Pondok Asri Lumajang, Ikatan Alumni PMII Lumajang menggelar diskusi publik dengan tema utama ‘Lumajang Dalam Prespektif Pemimpin Visioner’. Sejumlah elemen masyarakat hadir dalam acara ini, termasuk perwakilan dua organisasi kewartawanan di Lumajang, Senin (7/11). Sayang sejumah kandidat bupati Lumajang yang direncanakan hadir untuk menyampaikan gagasannya untuk kemajuan Lumajang, tidak menampakkan diri hingga acara usai termasuk incumbent As’at Malik. Praktis hanya H Thoriqul Haq, kandidat Bupati Lumajang dari PKB dan Basuki Rakhmad SH, M.Hum yang hadir hingga acara usai. Kedua figur tersebut memberi pemaparan visi bersama pakar Hukum Tata Negara dari STIH Lumajang, Dr Anis Ibrahim yang menyampaikan sejumlah pandangan dalam forum ini. Dalam kesempatan ini Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu model pembangunan yang berhasil dari berbagai perspektif, baik dari sisi investasi maupun pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Kita tidak membandingkan satu daerah dengan daerah lain

secara berhadapan, karena potensi dan karakternya sangat berbeda. Namun Lumajang memiliki potensi yang luar biasa, yang bisa saja lebih besar dari Kabupaten Banyuwangi,” katanya. Sedangkan Basuki Rakhmad dalam kesempatan ini mengatakan, seorang pemimpin harus punya kemauan yang kuat dalam menyelesaikan masalah. Jika tidak memiliki kemauan yang keras sebaiknya mundur saja.“Pemimpin itu targetnya berhasil dan harus bisa menyelesaikan masalah. Itu garansinya. Jika tidak bisa berhasil dan tidak menyelesaikan masalah, ya mundur saja, atau rakyat bergerak untuk memecatnya. Ini harus jadi komitmen semua calon bupati Lumajang,” tegasnya. Sementara itu, Cak Fatah, wartawan Jatimtimes yang mewakili Forum Komunikasi Wartawan Lumajang (FKWL), dalam kesempatan ini mengatakan, pesta demokrasi di Lumajang harus mendapatkan pemimpin yang luar biasa.“Mari kita pastikan agar kita tidak memilih secara acak, namun harus berdasarkan rekam jejak. Kita harus mendapatkan pemimpin yang bermutu, agar pesta demokrasi tak seperti angin lalu,” harapnya. (pri/epe)

Hasil Kerja Bareng NGO Belanda

Penderita Kusta di Sampang Kian Terkikis SAMPANG (BM) - Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sampang, Firman Pria Abadi menyatakan, angka penderita kusta tahun ini menurun dibanding sebelumnya, berkat upaya yang serius dilakukan pemkab. “Tahun ini warga yang terdata menderita kusta hanya 156 orang, jauh lebih sedikit dibanding 2015,” katanya, Senin (7/11). Ia menjelaskan, sebelumnya pada 2015, jumlah warga Sampang yang diketahui positif menderita kusta sebanyak 394 orang. Firman menjelaskan, penurunan penderita kusta ini terjadi, berkat bantuan Netherlands Leprosy Relief (NLR) yakni organisasi internasional yang fokus pada pemberantasan penyakit kusta di Indonesia sejak 1967 Kepala Dinkes menyatakan penurunan angka pada kasus ini merupakan buah hasil kerja keras dari program yang dicanangkan pemerintah, bekerja sama dengan NLR. “Pemerintah memang telah melakukan kontrak kerja sama dengan organisasi

Diterbitkan oleh: PT. Berita Metro Jl Tunjungan No 86 Surabaya. www.beritametro.co.id Percetakan: PT Citra Cetak Pratama (isi di luar tanggung jawab percetakan)

PERWAKILAN

MENURUN: Penderita kusta di Sampang yang sudah sembuh mendapat bingkisan dalam peringatan Hari Kusta Sedunia beberapa waktu lalu.

ini dengan memberikan bantuan dalam peningkatan kapasitas, peningkatan pemantauan dan pengawasan terhadap program kusta, rehabilitasi dan penelitian sistem kesehatan,” jelasnya.

Selain itu, yang juga menyebabkan penderita kusta di Sampang itu menurun, karena kini masyarakat sudah menyadari akan penting berprilaku hidup sehat. Jumlah penderita kusta di Sampang tert-

inggi se-Jatim (Jawa Timur) sejak 2014, yakni tercatat 487 penderita, dan pada 2015 sebanyak 394 penderita. Tingkat prevalensi kusta 3,97/10.000 jumlah penduduk, sehingga menempatkan Kabupaten Sampang sebagai kabupaten dengan jumlah penderita kusta tertinggi di Jatim. “Sebab kan suatu wilayah bisa disebut aman dari kusta jika tingkat prevalensinya kurang dari 1/10.000 jumlah penduduk, di Sampang ternyata lebih dari itu,” bebernya. Namun demikian Kepala Dinkes yakin dengan adanya program bantuan dari NLR itu, maka jumlah penderita kusta di Sampang bisa ditekan secara maksimal. “Kami yakin dengan adanya bantuan dari NLR dan petugas medis di berbagai puskesmas di Sampang ini, penderita kusta bisa ditekan semaksimal mungkin. Apalagi faktanya, angka penderita kusta tahun ini menurun signifikan dibanding 2015,” tutupnya. (at/epe)

STRATEGIS: Letaknya yang strategis di jalaur pantura Jawa, menjadi keunggulan wisata Pantai Pasir Putih.

Minta Saran Pusat Kembangkan Papin SITUBONDO (BM) – Pemkab Situbondo meminta bantuan kepada salah satu Direktorat Jenderal di Kementerian Keuangan untuk memfasilitasi pencarian mitra atau investor guna pengembangan objek wisata Pasir Putih Indah (Papin). “Kami memproyeksikan objek wisata Pasir Putih di Kecamatan Bungatan menjadi skala atau tujuan nasional dan minimal jadi wisata regional, karena lokasi wisata Pasir Putih berada di Jalur Pantura sangat strategis sehingga perlu pembaharuan,” ujar Bupati Situbondo Dadang Wigiarto, Senin (7/11). Ia mengatakan bahwa untuk mengembangkan objek wisata pantai yang memiliki ombak yang tenang dan pemandangan dalam laut yang indah tersebut, sangat perlu bantuan salah satu Ditjen di Kementerian Keuangan untuk memfasilitasi menncarikan mitra yang bersedia bekerja sama dengan Pemkab setempat. Untuk mengembangkan wisata Pasir Putih, kata dia, pemerintah daerah telah melakukan berbagai langkah. Seperti meneken MoU dengan Divisi Regional Perhutani di Jatim. “Penandatanganan ‘MoU’ tersebut untuk mengembangkan objek wisata Pasir Putih di lahan milik Perhutani, dan objek wisata pantai nantinya akan berintegrasi dengan wisata alam,” katanya. Menurut Dadang, saat ini masih menunggu langkah Direktur Wisata Pasir Putih guna menindaklanjuti secara teknis bentuk kerja sama dengan Administratur Perhutani Kawasan Pemangku Hutan (KPH) Bondowoso yang juga membawahi Situbondo. “Dulu kami pernah menggandeng mitra untuk pengembangan wisata pantai tersebut, akan tetapi gagal karena beberapa hal. Oleh karena itu kami meminta bantuan kepada salah satu Dirjen Kementerian Keuangan mencarikan mitra,” ucapnya. Ia mengaku, jika sebelumnya sudah pernah mendatangi Kementerian Keuangan, untuk menyampaikan perencanaan pengembangan objek wisata Pasir Putih dan secara teknis semuanya juga diserahkan pada Kementerian Keuangan. “Mengembangkan objek wisata memang tidak mudah dan harus mendapat dukungan masyarakat Situbondo. Dan apabila pengembangan objek wisata Pasir Putih dilakukan, kami optimistis wisata Pasir Putih akan menjadi salah wisata nasional,” tuturnya. (at/epe)

Pegawai KAI Daops 9 Jalani Tes Urine JEMBER (BM) - Sebanyak 110 pegawai PT KAI Daerah Operasi (Daop) 9 Jember yang terdiri dari polisi khusus kereta api (polsuska) dan pegawai administrasi menjalani tes narkoba. “Targetnya pemeriksaan tes urine itu sebanyak 130 orang, namun 20 orang izin dan sudah menyampaikan keterangan tidak bisa mengikuti tes urine terkait operasional kedinasan, sehingga yang diperiksa urine nya sebanyak 110 orang,” kata Manajer Humas PT KAI Daop 9 Lukman Arief, Senin (7/11). Menurut dia, pemeriksaan tes urine itu dilakukan secara mendadak untuk mengetahui adanya pegawai PT KAI Daop 9 yang berada di wilayah sepanjang Kabupaten Banyuwangi hingga Pasuruan mengonsumsi narkoba dan zat adiktif atau tidak. “Mereka sama sekali tidak mendapat pemberitahuan tentang tes narkoba tersebut, sehingga hasilnya diharapkan benar-benar valid dan tidak ada unsur kesengajaan untuk menghindar mengikuti tes narkoba,” katanya. Manajer Kesehatan Unit Kesehatan PT KAI Daop 9 Jember Nita Setyowati mengatakan, pegambilan sampel tes urine khusus pegawai administrasi di Stasiun Jember dan Polsuska yang bekerja di wilayah kerja Daop 9, sebenarnya sudah pernah dilakukan. “Namun saat itu target sasarannya kru kereta api seperti masinis hingga teknisi kereta api,” tuturnya. Sementara Kasi Rehabilitasi BNN Kabupaten Lumajang Untung Yulianto mengatakan pemeriksaan tes narkoba pegawai PT KAI Daop 9 Jember menggunakan enam parameter untuk mengetahui apakah pegawai tersebut menggunakan narkoba atau tidak. (at/epe)

Iklan Kehilangan STNK N 4650 UK,NK 324124, NM 1325536, A/N ZAINURI STNK N 6440 KT, NK 201988, NM 1200440, A/N NOVITA ARIES W STNK N 6559 MI, NK 296090, NM 2295627, A/N HAMID HENDRIANTO STNK N 2847 ZY, NK 481953, NM 2492807, A/N SUHERMAN STNK N 5590 UH, NK 350877, NM 334227, A/N SOLIKA STNK N 4283 US, NK 342783, NM 2349594, A/N MOHAMAD BUDI SANTOSO STNK N 3642 US, NK 530481, NM 1527961, A/N MAMIK IDA KISMINTARI STNK N 5421 ZL, NK 603349, NM 1586312, A/N ANUGRAH WIDIANTO STNK N 3383 ZZ, NK 706580, NM 1702923, A/N AGUS STNK N 7272 ZA, NK 5017376, NM 03617311, A/N SENEWI STNK N 2905 UF, NK 458553, NM 3441181, A/N ABD HAMID BPKB 3525 ZZ, NK 085553, NM 1085711, A/N BUSIRI STNK N 3007 YE, NK 578462, NM 1574515, A/N MOCHAMAD IKSAN

Direktur: Silvia Balhmar. Pemimpin Perusahaan: M. Mashudi. Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: Totok Hartana. Wapemred: Noor Ipansyah Iskandar. Dewan Redaksi: AR Balhmar, Djoko Tetuko, Samiadji Makin Rahmat, Yahya A Waber, Tjipto Chandra, Marcella, Hadi Ismanto, M. Nabil. Redaktur: Budi Arie Satriyo, Bambang Andrias, Oki Lukito, E Prayogo, Indra Nanang. Wartawan Senior: Rofiq Kurdi Ismail, Aziz Tri, Novi Triawan. Reporter: Dian Kurniawan, Faisal Abdillah, Suluh DP, Andre Septia Hadi, Hasan Nur Rahmad. Fotografer: Soemadji. Pracetak: Ahmad Choironudin. Artistik/Tata Letak: Luthfi, firman. Desain Grafis: Khalid “Klied”. Sekretaris Redaksi: Muh. Faizin. Bidang Online: Wahyu Saputro. Eksekutif Marketing: Fahad Balhmar, Khalid H. Perwakilan Daerah: Jakarta: Priyoko Sarjito (Kep. Biro), Marcella, Ferdy Yunisaf. Mojokerto: Prayogi. Sidoarjo: Yahdar Balhmar, Imam Muchlis. Gresik: Asepta Y Permana (Kepala), M Sugeng Pasuruan: H Umar Wirohadi (kabiro), Abdul Kadir Jaelani. Malang: Aji, Kholil, Agus Susanto, Koordinator Sirkulasi/Pemasaran: M. Mashudi. Alamat Redaksi: Jl Tunjungan No 86 Surabaya. Telp. +6231 5318686, 5323414. Fax:+6231 5323415 Redaksi: 081334312300 | Iklan/Langganan: 081216327858 | No Pengaduan: 031 70975270. Email: red_beritametro@yahoo.co.id. Tarif Iklan: Display(fc) Rp. 35.000/ MMK (BW) Rp. 25.000/MMK. Sosial Rp. 10.000/MMK, Baris Rp. 15.000 (Minimal 2 Baris).

DALAM MENJALANKAN TUGAS PELIPUTAN, WARTAWAN BERITA METRO DIBEKALI TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER.


GRESIK 11

berita metro

www.beritametro.co.id

SELASA, 8 NOVEMBER 2016

Nakhoda KM Dewaruci Jadi Tersangka

GRESIK (BM)-Nakhoda Kapal Motor (KM) Dewaruci Perkasa bernama Arif Ady Prawiro (31), akhirnya ditetapkan sebagai tersangka, Senin (7/11) dan langsung ditahan. Nakhoda dianggap lalai, Meski mengetahui kondisi mesin kapal bermasalah, namun tetap berlayar mengangkut semen. Apalagi semen yang diangkut overload atau melebihi kapasitas kapal. Seperti diketahui KM Dewaruci tenggelam setelah menabrak kapal lain, Selasa (1/11) di Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBD). Akibatnya empat ABK hilang, dan 1.000 ton semen yang diangkutnya tenggelam. Hingga Senin, dua ABK belum ditemukan. Kapolres Gresik AKBP Adex Yudiswan, mengatakan, faktor utama petugas menetapkan pria kelahiran Tegal, Jawa Tengah ini sebagai tersangka, karena dia sudah menyadari saat itu mesin rusak. Kesalahan paling mencolok, nakhoda nekad mengangkut semen melebihi kapasitas tanpa disertai surat

FOTO BM/MOCH. SUGENG

PARIPURNA : Rapat paripurna DPRD Gresik tentang penyampaian nota RAPBD Tahun 2017, Senin (7/11).

FOTO BM/MOCH. SUGENG

PENCARIAN : Petugas melakukan pencarian korban hilang tenggelamnya KM Dewaruci Perkasa.

berlayar lengkap. Sesuai prosedur, seharusnya KM Dewaruci Perkasa hanya boleh mengangkut 750 ton semen, namun dari hasil pemeriksaan kapal tujuan Kalimantan itu mengangkut 1000 ton semen. “Tersangka kami jerat dengan Undang-Undang KUHP dan Undang-Undang Tahun 2008 Nomor 17 tentang pelayaran dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Nakhoda sudah tahu mesin rusak tapi tidak diperbaiki, tidak

dilengkapi surat lengkap, kesalahan paling mencolok angkutan kapal overload,” tandasnya. Sementara itu hingga hari ketujuh, Tim SAR gabungan dan penyelam tradisional baru nemukan dua jenazah ABK atas nama Andri Ary Laksamana Saragih dan Rikardo Johanes Purba. Sedangkan, dua ABK yang belum ditemukan hingga kini atas nama Andre Rahma Saputra warga Padang dan Laoddiolu kelahiran Sulawesi. (sgg/yog/dra)

Ratusan Botol Miras dan Pramusaji Diamankan GRESIK (BM)- Dalam mempersiapkan penilaian piala Adipura, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Gresik gencar melakukan razia dan penertiban warung remangremang. Dalam operasinya, selain mengamankan ratusan botol berisi Minuman Keras (miras) dan alat musik karaoke yang diduga tidak mengantongi izin, Sat PP juga mengamankan delapan pramusaji. Para Pramusaji itu tidak memiliki Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) meski tinggal di Gresik, padahal mereka warga luar Gresik. “Selain mempersiapkan lomba Adipura, operasi ini juga mengantisipasi maraknya peredaran miras di Gresik,”

ujar Agung Endro, Kasi Ops Satpol PP Gresik, Senin (7/11). Ditambahkan, sebelum mengamankan miras dan peralatan karaoke, pihaknya telah memberikan peringatan baik lisan maupun tertulis. Termasuk delapan pramusaji yang diamankan lantaran tidak mengantongi Kipem. “Jauh sebelumya kami sudah memberikan peringatan baik berupa edaran maupun lisan terhadap pemilik warung, jangan sampai menjual minuman keras yang sudah jelas tidak diperbolehkan di Gresik, tapi peringatan kami tidak diindahkan, ya terpaksa kami tindak dan kami proses sesuai peraturan daerah,” ujarnya. (sgg/yog/dra)

FOTO BM/MOCH. SUGENG

AMANKAN : Satpol PP Gresik me­ razia warung dan pramusaji.

Rapat Paripurna Penyampaian Nota RAPBD 2017

Rencana Pendapatan Daerah Tembus Rp3,05 T

GRESIK (BM)-Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gresik tentang penyampaian nota Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2017, Senin (7/11) yang dibacakan langsung oleh Wakil Bupati (Wabup) Gresik, Moh. Qosim. Dalam nota RAPBD, Wabup Qosim menyampaikan, pendapatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik tahun 2017 tembus Rp3,05 triliun. Pendapatan itu terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp944 miliar, dana perimbangan Rp1,5 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp590 miliar. “PAD itu berasal dari pajak daerah Rp549 miliar, retribusi Rp165 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp11 miliar, kemudian lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp216 miliar,” ujar Qosim. Sedangkan, dana perimbangan terdiri dari dana transfer umum sebesar Rp1,13 miliar, dana transfer khusus Rp383 miliar. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya Rp214 miliar, dana penyesuaian dan otonomi khusus

Rp351 miliar, bantuan keuangan dari provinsi Rp25 miliar. Pendapatan merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya. Pendapatan daerah harus mampu menjamin ketersediaan dana yang cukup sampai akhir tahun anggaran. Dengan demikian, program pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik. Sementara belanja Pemkab Gresik tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp3,246 miliar. Terdiri dari belanja tidak langsung Rp1,343 miliar dan belanja langsung Rp1,503 triliun. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai Rp995 miliar, belanja hibah direncanakan sekitar Rp167 miliar, belanja bantuan sosial Rp28 miliar, belanja bagi hasil kepada pemerintahan desa direncanakan sebesar Rp71 miliar, belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa Rp479 miliar, belanja tidak terduga Rp1,5 miliar. Belanja langsung rinciannya belanja pegawai Rp 97 miliar, belanja barang dan jasa Rp852 miliar, belanja modal direncanakan sebesar Rp552 miliar. “Permasalahan utama belanja adalah keterbatasan pedapatan daerah,

sehingga tidak semua program bias dijalankan,” tandasnya. Lebih lanjut Wabup Qosim menjelaskan, APBD merupakan perangkat kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat. Hak dan kewajiban tersebut tercermin dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan. Dalam memberikan arahan penyusunan APBD 2017, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 31 Tahun 2016 tentang Format Penyusunan APBD 2017. Ini menjadi pedoman dan petunjuk pemerintah daerah untuk menyesuaikan dan menyikronkan antara kebijakan pembangunan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten-kota. “Nota keuangan sendiri berfungsi sebagai instrumen dalam menyajikan data dan informasi mengenai sumber-sumber pendapatan daerah, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, maupun yang bersumber dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah,” tandasnya. (sgg/adv)

PANTURA

berita metro

www.beritametro.co.id

Pemkab Protes Menkeu Soal DBH Migas

BOJONEGORO(BM) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, memprotes Menteri Keuangan terkait kebijakan dan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) migas yang mengalami kelebihan bayar Rp549.508.726.027 pada 2015. “Adanya kelebihan bayar DBH migas 2015 sekitar Rp550 miliar kami ketahui ketika rapat di Jakarta, 3 November lalu,” kata Kepala Dinas Pendapatan Daerah Pemkab Bojonegoro Herry Sudjarwo, di Bojonegoro, Senin. Sesuai laporan dari Menteri Keuangan, kata dia, perolehan DBH migas 2015 untuk daerahnya yang sudah diterima sebesar Rp663 miliar mengalami kelebihan bayar sebesar Rp549.508.726.027. “Perolehan DBH Migas 2015 sebesar Rp663 miliar itu, ya jelas sudah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan,” tuturnya. Adanya kelebihan bayar sekitar Rp550 miliar, lanjut dia, berarti perolehan DBH migas pada 2015 sangat kecil jika dibandingkan produksi minyak Blok Cepu rata-rata ketika itu sekitar 58 ribu barel per hari. Lebih lanjut dijelaskan munculnya keputusan kelebihan bayar DBH migas 2015 untuk daerahnya disebabkan perolehan dari penjualan minyak Blok Cepu

FOTO: BM/IST

PROTES: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mendesak Menteri Keuangan untuk meninjau kembali dana bagi hasil migas tahun 2015 yang disinyalir ada kelebihan bayar.

dimanfaatkan untuk membayar “cost recovery”. Padahal, produksi minyak Blok Cepu pada 2015 mencapai 26,7 juta barel dengan harga minyak dunia rata-rata 45 dolar Amerika Serikat per barel bisa memperoleh Rp.1.200.500.000.

Perolehan penjualan minyak itu dibayarkan untuk membayar “cost recovery” sebesar Rp.1.133.400.000 dolar Amerika Serikat. “Seharusnya pembayaran ‘Cost recovery’ atau biaya produksi tidak langsung dibebankan kepada

daerah sekaligus , tapi bisa dilakukan bertahap selama lima tahun,” jelas dia. Menurutnya, didalam surat yang ditandatangani Bupati Bojonegoro Suyoto tertanggal 4 November 2016 berisi permintaan penjelasan kepada Menteri Keuangan terkait adanya keputusan kelebihan bayar DBH migas 2015. Masih dalam surat itu juga disampaikan bahwa kebijakan “cost recovery” minyak Blok Cepu harus diperhitungkan dalam lima tahun ke depan. Pemkab mendesak Menteri Keuangan meninjau ulang penghitungan pengurangan pembagian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi daerahnya sebagai daerah penghasil migas. “Perolehan DAU dan DAK Bojonegoro berkurang karena masuk daerah migas, padahal perolehan DBH migas kenyataan tidak sebanding dengan berkurangnya DAU dan DAK,” ucapnya. Surat protes itu juga disampaikan kepada Presiden RI dan Komisi VII DPR RI sebagai tembusan. “Komisi VII DPR RI memperoleh tembusan karena yang menyetujui adanya pengurangan perolehan DBH migas 2015 untuk daerah kami,”tambahnya.(bos/dra)

Bupati Lantik Pengurus Pimpinan DMI

BOJONEGORO(BM)-Bupati Bojonegoro Suyoto, melantik Pengurus Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Bojonegoro, Masa Bhakti 2016 - 2021, di ruang Pertemuan Angling Dharma Pemkab Bojonegoro, Senin. Hadir dalam acara tersebut Ketua Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jawa timur, Drs H Rosidi MM, Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Hj Mitroatin SPd, sejumlah Kepala SKPD, para camat dan pengurus masjid se Kabupaten Bojonegoro. Ketua Panitia KH. Alamul Huda, menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang hadir dan turut mensukseskan acara pelantikan tersebut, khususnya kepada semua pengurus masjid se Kabupaten Bojonegoro. PERWAKILAN

FOTO: BM/IST

PESAN: Para pengurus Dewan Masjid Indonesia pimpinan daerah Kabupaten Bojonegoro di­ lantik bupati.

“Mari bersama sama memakmurkan masjid,”ujarnya. Sementara Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Bojonegoro yang baru dilantik, Drs Hanafi MSI, mengajak seluruh umat muslim di Kabupaten Bojonegoro untuk bersama-sama memakmurkan

masjid. Data Dewan Masjid Kabupaten Bojonegoro, jumlah masjid yang ada di Kabupaten Bojonegoro sejumlah 1.234 masjid, persoalan umum yang ditemui dari tiap-tiap masjid adalah masih minimnya jumlah jamaah yang

menjalankan ibadah shalat berjamaah. “Semoga diwaktu-waktu mendatang, jumlah jamaah yang memakmurkan masjid semakin meningkat,” harap Hanafi. Sedangkan Ketua Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jawa timur, Drs H Rosidi MM, dalam sambutannya juga mengharapkan agar umat muslim di Bojonegoro bisa memakmurkan masjid dan dimakmurkan masjid. Masjid bisa dijadikan pusat kegiatan dakwah. Kepada para pengurus yang baru dilantik, Drs H Rosidi MM, sambil berpantun dan berpesan, “Burung Glatik burung Kutilang, habis dilantik terus ilang”. Bupati Bojonegoro dalam sambutannya,mengungkapkan, mari kita jadikan masjid ini milik Allah, bukan milik pengurus.(ndo/dra)

KILAS

Demi Jadi Bumi Wali, Daftar SMP Wajib Berijasah TPQ TUBAN(BM)– Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mengeluarkan kebijakan baru dan segera diterapkan. Diantaranya siswa yang lulus Sekolah Dasar (SD) wajib memiliki ijazah Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) untuk mendaftar Sekolah Menegah Pertama (SMP). Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tuban Kabupaten Tuban, Sutrisno mengatakan pihaknya mengeluarkan kebijakan tersebut sesuai dengan visi dan misi Bupati Tuban untuk menciptakan Tuban Bumi Wali. “Tujuannya agar anak-anak yang beragama Islam lulus SD bisa baca tulis Al-Qur’an,” kata Sutrisno, kemarin. Selain mewajibkan ijazah TPQ untuk mendaftar SMP, juga dilaksanakan ujian membaca Al Qur’an, untuk siswa kelas VI yang akan lulus. Dalam menjalankan kebijakan tersebut, Disdikpora Tuban melakukan kerjasama dengan Kantor Kementerian Agama. Kemenag yang manaungi pendidikan non formal TPQ maupun TPA. “Langkah ini sebagai tindak lanjut dan untuk mewujudkan Tuban sebagai kota santri,” sambungnya. Selain itu, kebijakan itu sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Daerah (Perda) Akhlaq Mulia yang dibuat Pemkab Tuban. Serta untuk membentuk karakter anak yang berakhlaq mulia dan tidak mudah tergoda oleh kebudayaan asing yang tidak sesuai dengan norma yang ada. Kebijakan itu menanggulangi masalah kekerasan terhadap anak, pornografi dan pelecehan seksual terhadap anak. Diharapkan dengan menanamkan pendidikan agama sejak dini bisa mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan. “Adanya kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan generasi muda yang berilmu pengetahuan dan berkarakter,”harap Sutrisno.(tur/dra)

FOTO: BM/IST

PROGRAM BARU: Anak-anak saat menuntut ilmu di pendidi­ kan non formal TPQ maupun TPA.


www.beritametro.co.id

SELASA, 8 NOVEMBER 2016

Bupati Belum Putuskan Calon Sekda Menunggu Hasil Rapat Koordinasi dengan BKD

SIDOARJO (BM) – Hingga saat ini, siapa bakal calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo yang akan dipilih Bupati Saiful Ilah masih ada kejelasan. Tiga nama dari enam calon yang mendaftar, sudah diserahkan panitia seleksi (pansel) kepada bupati. Ketiga nama yang lolos seleksi tahap awal itu masingmasing Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Kabupaten Sidoarjo, Sigit Setyawan, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset (DPPKA) Kabupaten Sidoarjo, Djoko Sartono, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo, Sulaksono. Tiga nama lainnya yang ikut mendaftar untuk menggantikan posisi Vino Rudi Muntiawan namun gagal dalam seleksi tahap awal adalah Kepala

Siap menjadi tangan kanan bupati. Karenanya, kalau nantinya memang dipilih bupati, saya siap.”” - SULAKSONO Kepala Bappeda Kabupaten Sidoarjo

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Achmad Zaini, M Husni Thamrin (Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja) dan Yohanes Siswoyo (Kepala Badan Lingkungan Hidup). Wakil Bupati ( Wabup) Sidoarjo, H. Nur Ahmad Saifuddin mengatakan, ketiga calon sekda yang diajukan pansel

semuanya memiliki kemampuan. “Namun demikian, nantinya hanya akan dipilih satu sekda yang dinilai mampu berkoordinasi dengan PNS maupun Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo,” tandas Nur Ahmad. Bupati Saiful Ilah juga menegaskan, tiga nama yang lolos

(Djoko Sartono, Sigit Setyawan, dan Sulaksono) merupakan calon Sekda terbaik. Dikatakan pula ketiganya sudah menjalani sejumlah tes dan dinyatakan lolos. Namun begitu, dia belum bisa memastikan siapa yang akan dipilih nantinya. Lebih lanjut ditegaskan bupati, sebelum mengumumkan nama sekda baru nantinya akan menggelar rapat dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo dan sejumlah pejabat terkait. Tujuannya, melihat hasil tes calon Sekda untuk dijadikan dasar dalam

Keputusan akhir siapa yang menjadi sekda mutlak berada di tangan bupati. Tunggu pengumuman resmi.’’

Pemilihan sekda kewenangan bupati. Karena itu, saya pasrah. Siapa yang dipilih, pastilah yang terbaik.”

- DJOKO SARTONO -

- SIGIT SETYAWAN -

Kepala DPPKA Kabupaten Sidoarjo

Kepala Dina PU Bina Marga Kab Sidoarjo

memilih calon terbaik. Sigit Setyawan, salah satu nama yang disodorkan pansel kepada bupati mengatakan, dirinya mendapat kabar lolos seleksi calon Sekda pada Jumat (28/10) malam lalu. Pengumuman itu diberikan lewat surat. Sigit mengaku pasrah dengan apapun yang menjadi keputusan akhir nantinya. Menurut dia, siapa yang dipilih

sekda mutlak berada di tangan bupati. ’’Tunggu pengumuman resmi saja,’’ terangnya. Calon terakhir adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Sulaksono. Seperti dua calon lainnya, Sulaksono pun mengaku siap menjadi tangan kanan bupati. ’’Kalau dipilih bupati, saya siap,’’ tegasnya. (cls/udi)

bupati sudah tentu merupakan calon sekda yang terbaik. ’’’Pemilihan Sekda kewenangan Pak Bupati,’’ tegasnya. Djoko Sartono juga mengaku sangat bersyukur bisa melangkah ke tahap akhir seleksi sekda. Seperti juga Sigit, Djoko menegaskan pula, keputusan akhir siapa yang menjadi

Dewan Minta Hasil Tes Dibuka ke Publik BERBAGAI komentar bermunculan dari kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo terkait penentuan nama calon sekretaris daerah (sekda). Ketua Fraksi PDIP Sidoarjo, Tarkit Erdianto, misalnya. Dia mengakui, penentuan nama sekda terpilih memang merupakan hak prerogratif bupati. Namun,

saat menentukan sekda terpilih, hendaknya hasil penilaian panitia seleksi (pansel) terhadap tiga calon sekda, dibuka ke publik. “Semestinya hasilnya dibuka biar masyarakat tahu alasan memilih yang bersangkutan itu,” katanya kepada wartawan, Senin (7/11). Dengan dibukanya nilai tiga calon sekda itu, kata dia, maka masyarakat akan tahu kredibilitas

masing-masing calon. Berbagai poin penilaian yang nantinya dipublikasikan juga akan mengungkap keunggulan masingmasing calon. “Lebih baik tugas dan kinerja pansel memilih tiga calon sekda itu yang diumumkan,” pinta anggota Komisi C DPRD Sidoarjo itu. Menurutnya, meski nantinya bupati tidak memilih sekda den-

40 Wartawan Ikuti Studi Banding ke Badung

SIDOARJO (BM) - Sedikitnya 40 jurnalis baik dari media cetak, elektronik maupun online yang bertugas di wilayah Kabupaten Sidoarjo, melakukan studi banding ke Badung, Provinsi Bali. Kegiatan ini merupakan rangkaian program studi banding bagian Humas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo. Rombongan program studi banding yang dipimpin Drs Machmudi Alie selaku Kabag Humas dan Protokoler Pemkab Sidoarjo, menuju Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung Propinsi Bali di Jl. Raya Sempidi, Mengwi, Badung, Senin (7/11). Mereka diterima langsung Kepala Humas dan Protokol Kebupaten Badung, Agung Rakayuda. Dalam sambutan awal, Machmudi Alie menegaskan, tujuan utama dari studi banding ini adalah untuk searing masalah Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang dalam hal ini sebagai bagian tugas dari Humas dan Protokol. Selain itu, Pemkab Sidoarjo membawa rombongan wartawan dalam rangka studi mengangkat potensi di Sidoarjo dengan melalui seni dan wisata yang ada di Bali. “Di Sidoarjo saat ini, ada perubahan dari Agraris menjadi industri,

FOTO BM/MUCHLIS

STUDI BANDING: Para wartawan dari Kabupaten Sidoarjo yang ikut dalam rombongan studi banding saat mendengarkan paparan di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Senin (7/11).

sedangkan di Badung ini wisata yang menjadi andalan. Ini adalah hal yang bisa kita gali untuk kemudian diterapkan di Sidoarjo,” jelas Machmudi Alie. Masih menurut Alie, peserta audensi yang berangkat ke Bali ini, merupakan wartawan yang bertugas di Sidoarjo, yang jumlahnya sudah disepakati antara bagian humas dengan beberapa organisasi wartawan di Sidoarjo. Pada tayanga slide yang ditunjukkan dalam kegiatan ini, Kabupaten

Badung adalah yang juga meliputi Kuta dan Nusa Dua adalah sebuah objek wisata yang terkenal. Ibu kotanya berada di Mangupura, saat ini dipimpin oleh I Nyoman Giri Prasta sebagai Bupati dan sebagai Wakil Bupati yaitu I Ketut Suiasa. Kabupaten Badung berbatasan dengan Kabupaten Buleleng di sebelah Utara, Kabupaten Tabanan di Barat dan Kabupaten Bangli, Gianyar serta kota Denpasar di sebelah Timur. (cls/udi)

Penemuan Mayat Gegerkan Warga Perumahan Magersari

Mobil Rombongan Pelajar Terguling

SIDOARJO (BM) - Warga Perumahan Magersari Blok AJ/ No 50, Kecamatan Kota, Sidoarjo digegerkan dengan penemuan mayat Syaifudin (54) yang membusuk di rumahnya, Minggu (6/11). Di lokasi, juga ditemukan bercak darah di rumahnya. Penemuan mayat itu, pertama kali ditemukan Agus Mahrozi, salah satu tetangga korban. Saat itu, dia mencium bau tak sedap sejak dua hari terakhir di rumah Syaifudin. “Bau itu tercium sejak Ju m a t k e marin,” ujar Mahrozi. Karena p e n a s a ra n dengan munFOTO BM/MUCHLIS culnya bau EVAKUASI: Petugas kepolisian saat mengevakuasi itu, Agus lan- jenazah korban yang ditemukan membusuk di dalam tas melapor rumahnya. ke Kepolisian Sektor (Polsek) Sidoarjo Kota. Sebelumnya, dia bersama beberapa warga mencoba membuka pintu rumah. Namun, tidak bisa karena pintu rumah dalam keadaan terkunci. Petugas Polsek Kota yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP setelah sebelumnya mendobrak pintu rumah. Selain itu, dalam olah TKP terlihat bercak darah. Sementara itu, setelah dilakukan identifikasi oleh Tim DVI Polresta Sidoarjo, jenazah langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Gasum Porong untuk dilakukan visum. (cls/udi)

SIDOARJO (BM) - Sebuah mobil Elf nopol L 7617 P yang membawa rombongan pelajar SMP terguling di KM 30.400 Tol SidoarjoPorong, Senin (7/11). Tidak ada korban tewas dalam kejadian ini, hanya seorang penumpang dan sopir Elf mengalami cidera. Kecelakaan tunggal di jalan tol itu, berawal ketika mobil Elf yang melaju dari Tol Sidoarjo arah Porong hendak menyalip kendaraan lain di depannya dari lajur kiri. “Di luar dugaan, mobil Elf itu terus terpepet kendaraan yang akan disalipnya sampai akhirnya terguling di lajur rumput,” ujar seorang petugas Jasa Marga. Informasi lain yang diperoleh menyebutkan, mobil Elf itu saat kejadian membawa rombongan pelajar dari SMP Kawung 2 Surabaya. Sedianya, mereka mau menghadiri suatu acara di Pondok Darul di Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Namun, sebelum sampai di tujuan keburu terjadi kecelakaan. Sesaat setelah mobil Elf terguling, semua penumpang langsung berebutan keluar untuk menyelamatkan diri. Satu di antara pelajar yang menjadi korban dalam kecelakaan tunggal itu, mengalami luka tulang di bagian kaki dan langsung dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan. (ant/udi)

gan nilai tertinggi seperti yang diberikan pansel, hal tersebut juga menjadi hak dari bupati. Namun, bupati pasti memiliki pertimbangan tersendiri di samping nilai tertinggi. “Sekda kan tugasnya nanti bisa mengawal kebijakan bupati lima tahun ke depan. Jika tidak sreg dengan nilai tertinggi, bupati bisa memilih calon sekda nilai di bawahnya,” tukas Tarkit.

Secara terpisah, Ketua Fraksi PKB Ahcmad Amir Aslichin mengatakan, pemilihan Sekda Sidoarjo merupakan wewenang dari Bupati Saiful Ilah. Termasuk juga mengumumkan nilai hasil seleksi yang nantinya menjadi pertimbangan dari bupati menentukan satu nama terbaik. “Itu hak bupati (Saiful Ilah, Red) kami hanya ingin yang terbaik,” harapnya.

Menur utnya, sekda yang nantinya ditunjuk bupati diharapkan bisa menjadi partner yang baik. Sehingga bisa meringankan beban bupati untuk bersamasama membangun Sidoarjo. “Pertimbangan yang matang akan menentukan sekda yang pas menjadi pendamping bupati,” papar Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo ini. (cls/ udi)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.