Berita Metro 5 Agustus 2016

HARIAN PAGI TERBIT 16 HALAMAN

Iklan/ Langganan:

RP 3.500,-

5318686

JUMAT, 5 AGUSTUS 2016

www.beritametro.co.id

I INDEKS

Bareskrim segera Periksa Haris Azhar

Dituntut 13 Tahun, Andri Pasrah BACA HALAMAN

JAKARTA (BM) – Dalam waktu dekat, Mabes Polri akan segera memanggil Koordinator Kontras Haris Azhar, terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik (UU ITE) atas perkara yang dilaporkan Polri, BNN dan TNI. Kabag Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul mengatakan, penyidik masih mengumpulkan saksi untuk memanggil Haris dan diperiksa dalam perkara tersebut.

“Kita mempersiapkan dulu siapa aja yang mau dipanggil untuk saksi yang memperkuat dugaan tindak pidana yang dilakukan (Haris),” kata Martinus di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (4/8).

Selain itu, polisi juga masih menunggu pengumpulan barang bukti sebagai dasar penguat dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui konten media sosial.

Sebelumnya, Koorinator Kontras

Haris Azhar dilaporkan tiga instansi TNI, BNN dan Polri ke Bareskrim Mabes Polri. Pelaporan terkait testimoni Freddy Budiman yang disampaikan Haris melalui konten media sosial bertema “Cerita Busuk dari Seorang Bandit”.

Akibat pernyataan itu, Haris diduga melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

(Baca juga: Polisi Sebut Haris Azhar

Cemarkan Banyak Pejabat).

Panggil Saksi Selain itu, kepolisian juga akan memanggil sejumlah pihak yang disebut dalam cerita Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar.

Keterangan orang-orang tersebut dibutuhkan untuk pemeriksaan internal kepolisian yang melibatkan Divisi Profesi dan Pengamanan Polri untuk

menelusuri adanya dugaan oknum yang membantu peredaran narkotika.

“Yang termuat dalam postingan itu pasti akan didalami. Akan kami periksa,” ujar Martinus di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (4/8).

Dalam pesan berantai yang dipublikasikan Haris, tercantum nama mantan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan, LibBaca: BNN... Hal. 7

03

FOTO: BM/ISTIMEWA

Romy Arizyanto

Wakil Walikota Probolinggo Ditahan

Politikus PKB: Diskusi Astra Nawa Menyesatkan BACA HALAMAN

09

FOTO: BM/ISTIMEWA

PEMUSNAHAN BB NARKOBA

Legislatif Dinilai Lemah Melakukan Fungsi Kontrol BACA HALAMAN

11

Kepala BNN Komjen Budi Waseso (kiri) didampingi Deputi Bidang Pemberantasan BNN Irjen Arman Depari menunjukkan barang bukti sabu seberat 68,09 kg yang akan dimusnahkan, di kantor BNN, Jakarta, Kamis (4/8). BNN juga mengamankan enam tersangka dari hasil pengungkapan kasus periode 16 Juni-22 Juni 2016, yang masih ada kaitannya dengan terpidana mati Freddy Budiman.

Guru Pencubit Siswa Divonis Percobaan SIDOARJO (BM) - Sidang kasus guru mencubit siswa yang menyeret Samhudi (46) sebagai terdakwa, kembali digelar di Pengadilan Negeri Sidoarjo, Kamis (4/8), dengan agenda pembacaan putusan.

Dari fakta persidangan, majelis hakim berkesimpulan bahwa Samhudi terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak dan

Garam Berbahan Boraks Juga Disita BACA HALAMAN

15

Bongkar mafia narkoba..

FOTO: BM/ISTIMEWA

DUKUNGAN MORAL: Sejumlah guru memberikan dukungan moral kepada terdakwa Samhudi, di Pengadilan Negeri Sidoarjo, Kamis (4/8).

JAKARTA (BM) - Kedatangan tenaga kerja asing (TKA) ke Indonesia semakin mengancam peluang kerja para pekerja lokal. Apalagi saat ini angka pengangguran di tanah air masih tinggi. Pemerintah diminta membatasi TKA, dan segera membuka lapangan kerja untuk pekerja lokal.

Wakil Ketua MPR, Mahyudin, meminta pemerintah serius mengatasi dan mengawasi masalah tenaga kerja asing ilegal, yang banyak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Baca: Pekerja... Hal. 7

Menanti ’Penugasan’ Mega untuk Risma

Di saku Megawati kini sudah ada 6 bakal cagub DKI hasil penjaringan yang dilakukan DPD PDIP DKI. Sayang keenam nama itu tak dimunculkan ke publik. Selain keenam nama itu ada juga kader internal PDIP potensial yang dianggap layak melawan Ahok di Pilgub DKI. Kader potensial salah satunya yang paling

Jangan coba-coba mencubit lagi..

Bareskrim segera Periksa Haris Azhar

Waspadai Serbuan TKA

Jelang Pilgub DKI 2017

Nama Walikota Surabaya Ir Tri Rismaharini makin menguat di antara nama-nama kandidat cagub DKI Jakarta. Sejumlah partai telah memberi sinyal dukungan kepada Walikota terbaik di dunia tersebut. Bahkan PPP terang-terangan menempatkan prioritas pertama untuk Risma. Namun, maju tidaknya Risma, sangat ditentukan oleh Ketum PDIP Megawati.

Guru Pencubit Siswa Divonis Percobaan

Baca: Pengacara... Hal. 7

7 Juta Rakyat Masih Nganggur

melanggar Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Dalam putusannya, majelis hakim yang diketuai Rini Sesulih menyatakan terdakwa Samhudi bersalah dan mengganjarnya dengan hukuman Baca: Puluhan... Hal. 7

SURABAYA (BM) - Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menahan Wakil Walikota Probolinggo, Suhadak, Kamis (4/8), setelah melakukan pemeriksaan selama 5 jam di lantai V Gedung Kejati, Jl A Yani Surabaya. Ia datang memenuhi panggilan Kejagung setelah pelimpahan tahap dua di Kejaksaan Tinggi Jatim dalam kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan pada tahun 2009 silam.

santer disebut, dan belakangan makin banyak mendapat dukungan warga Jakarta, adalah Walikota Surabaya Tri Rismaharini.

PPP menjadikan Walikota Surabaya Tri Rismaharini jadi pilihan utama untuk cagub DKI. PPP pun sudah mencoba menyampaikan hal ini ke Ketum PDIP Megawati Soekar-

noputri. Apa jawabannya?

“Bu Mega menyampaikan kepada kami agar tidak usah buru-buru,” kata Sekjen PPP Arsul Sani, Kamis (4/8).

PPP pun terus menjalin komunikasi dengan parpol lain seperti Gerindra, PAN, dan PD. “PPP ya mesti ikut bersabar dengan tetap membuka pintu komunikasi dengan partai-partai lain. Memang tidak semua komunikasi kami buka kepada publik,” katanya.

Sebelumnya ia menegaskan partainya memprioritaskan mengusung Risma ke Pilgub DKI. PPP sudah pasti FOTO : BM / MADJI

Baca: PDIP... Hal. 7

RESTU MEGA: Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Sukarno Putri dan Tri Rismaharini di ruang VVIP Bandara Juanda, beberapa waktu lalu.

PRAKIRAAN CUACA

SPIRIT

SURABAYA

JAKARTA

DENPASAR

YOGYAKARTA

BERAWAN Suhu 24 - 34°C

HUJAN SEDANG Suhu 23 - 34°C

HUJAN RINGAN Suhu 25 - 32°C

BERAWAN Suhu 23 - 33 °C

Mereka yang berjiwa lemah tak akan mampu memberi maaf yang tulus.

Pemaaf sejaƟ hanya melekat bagi mereka yang berjiwa tangguh.

- Mohandas Gandhi -

SAMBUNGAN 07

berita metro

www.beritametro.co.id

JUMAT, 5 AGUSTUS 2016

BNN Akan Temui Haris BARESKRIM...

Sambungan Halaman 1

erty Sitinjak. Dalam tulisan tersebut, disebutkan bahwa Liberty memberi kesempatan bagi Haris untuk berbincang dengan Freddy.

Bahkan, menurut Haris, Liberty bercerita bahwa ia pernah beberapa kali diminta pejabat Badan Narkotika Nasional (BNN) yang sering berkunjung ke Nusakambangan agar mencabut dua kamera tersembunyi yang mengawasi Freddy.

Ada pula rohaniawan bernama suster Yani yang mengajak Haris ke Nusakambangan atas permintaan Freddy.

Kepolisian juga telah mencari bukti fisik untuk menguatkan keterangan Haris, seperti nota keberatan Freddy yang disusun pada tahun 2013.

“Mekanisme itu yang kami lakukan. Apa saja yang disebut di situ jadi key point untuk melakukan pendalaman,” kata Martinus.

Selain pemeriksaan internal, juga dilakukan proses hukum terhadap laporan Polri, TNI, dan Badan Narkotika Nasional yamg disebut-sebut dalam tulisan itu. Dalam hal ini, Haris disangkakan telah mencemarkan nama baik institusi melalui media elektronik.

“Dalam satu proses penegakan hukum itu, harus ada untuk bisa mengungkap jadi fakta,” kata Martinus.

Kriminalisasi Gerakan Indonesia Berantas Mafia Narkoba meminta Presiden RI Joko Widodo membentuk tim independen untuk memberantas mafia Narkoba.

Tak hanya itu, Jokowi juga diminta menginstruksikan kepada tiga lembaga penegak hukum yakni Polri, TNI, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menghentikan rencana kriminalisasi terhadap koordinator Kontras Haris Azhar.

Aktivis hak asasi manusia (HAM) Usman Hamid menyebut Jokowi pernah menegaskan bahwa Indonesia menghadapi darurat bahaya Narkoba.

Namun tindakan tiga lembaga yang melaporkan Haris atas tuduhan pencemaran nama baik dinilai tidak mencerminkan kegentingan bahwa Indonesia benar-benar darurat Narkoba. Apalagi, kata dia, ketiga lembaga tersebut mengklaim telah bekerja keras memberantas Narkoba.

“Klaim-klaim itu tidak ada artinya kalau sikap kegentingan memberantas narkoba dilakukan dengan mengkriminalisasi orang yang memberikan kesaksian penting terkait sinyalemen keterlibatan orang dalam,” ujar Usman saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (4/8).

Menurutnya apabila kriminalisasi terhadap Haris dilanjutkan maka negara bisa dituduh menutupi atau mencegah terendusnya keterlibatan orang-orang di dalam negara pada praktik kartel Narkoba.

Tiga lembaga tersebut hendaknya menunjukkan sikap yang mengutamakan kepentingan umum, bukan hanya kepentingan institusi.

“Informasi yang disampaikan Haris, kepentingan umumnya lebih kuat. Sementara sikap tiga lembaga tersebut mencerminkan kepentingan sempit, bukan kepentingan umum, bangsa, dan negara,” katanya.

Jika ketiga lembaga tersebut ingin merefleksikan kepentingan negara, maka harus melakukan tindakan investigasi ke dalam dan ‘membersihkan’ orang yang diduga terlibat kartel narkoba. Apabila Jokowi bersedia membentuk tim tersebut, maka tugas mereka nantinya adalah melanjutkan pengumpulan fakta dan menyuplai informasi, termasuk siapa ok-

num-oknum yang terlibat.

Ada Saksi Aktivis Kontras Haris Azhar mengaku tak membawa alat perekam atau bukti lain saat mendengar pengakuan Freddy Budiman. Namun, ada saksi yang disebutnya turut mendengar pembicaraannya dengan Freddy.

“Bukti otentik adalah ada saksi saat saya ngobrol sama Freddy,” kata Haris pada wartawan di kantor KontraS, Jl Kramat II, Kwitang, Jakarta Pusat, Kamis (4/8).

Namun Haris tidak menyebutkan siapa saksi yang dia maksud. Haris mengatakan ia tak bisa membawa barang elektronik saat bertemu Freddy.

Karena itu, tidak ada rekaman percakapan yang bisa menjadi bukti.

“Saya masuk dalam suatu sel dalam suatu penjara tidak boleh bawa barang-barang elektronik, jadi saya mengalami konteks dimana ruang dan situasi terbatas,” ucapnya.

Salah satu hal yang diceritakan Freddy pada Haris yakni bagaimana ia bisa mengendalikan bisnis narkobanya dari dalam penjara. Freddy mengaku dibantu aparat. Menurut Haris, itu sudah diketahui banyak orang namun tak pernah dipersoalkan.

“Informasi yang disampaikan ke saya itu informasi punya tingkat konsistensi seperti fakta dia mampu mengendalikan narkoba dari lapas. Itu juga diakui Freddy dan diceritakan ke teman-teman lapas,” ujarnya.

“Kan dia sudah cerita ke banyak orang, kok baru saya yang dipidana?” ucap Haris.

Dalam pernyataan yang dipublikasikannya, Haris menyebut mendapat pengakuan langsung dari Freddy, saat bertemu pada 2014. Dalam pengakuan tersebut, Freddy mengatakan bekerjasama bahkan menyetor uang ke pejabat

Pengacara Berang WAKIL...

Sambungan Halaman 1

Saat mendatangi Kejati, tersangka mengenakan baju merah dan celana cokelat gelap.

Dia tiba di kantor Kejati Jatim sekira pukul 10.00 WIB. Ia langsung menuju ruang pemeriksaan di lantai lima. Satu jam kemudian penyidik menggiring dia ke Poliklinik Kejati Jatim untuk diperiksa kesehatannya.

Belum diketahui pasti apakah dia akan ditahan atau tidak jika dinyatakan sehat.

Saat itu, Suhadak enggan memberikan komentar ketika ditanya soal perkara yang membelitnya. Dia hanya mengaku memenuhi panggilan Kejaksaan sebagai warga negara yang baik. “Saya tidak ada komentar,” katanya kepada wartawan saat digiring petugas ke Klinik Kejati Jatim.

Selain Suhadak, dijadwalkan pula untuk penyerahan tahap dua perkara ini, mantan Walikota

Probolinggo, HM Buchori, dan dari pihak swasta, Sugeng Wijaya.

Sugengjugamemenuhipanggilan Kejaksaan. Hanya Buchori yang tidak datang.

“Dia (Buchori) tidak datang.

Kami dengar kabar katanya sakit, tapi tidak ada pemberitahuan resmi. Kita akan panggil lagi,” ucap Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jatim, Romy Arizyanto, Kamis (4/8).

Setelah diperiksa selama lima jam di lantai 5 gedung Kejati Jatim, Suhadak langsung ditahan oleh pihak Kejaksaan.

Pengacara Suhadak, Djando yang ada di lokasi sempat berang dengan penahanan Wakil Walikota tersebut. Menurutnya, pihak kejaksaan mengabaikan peraturan perundang-undangan terkait mekanisme penyidikan pejabat negara yang terbelit pidana.

“Ini Wakil Walikota sekarang, masih aktif, kenapa harus ditahan,” katanya setengah berteriak. Namun, petugas kejaksaan tetap menggelandang Suhadak dan Sugeng Wijaya.

Selanjutnya langsung ditahan di rutan Medaeng untuk 20 hari ke depan.

Romy kembali menjelaskan, nilai DAK Pendidikan tahun 2009 ke Kota Probolinggo sebesar Rp 15,907 miliar lebih. Dana dari APBN itu dipakai untuk bantuan fisik sekolah. Saat itu, Buchori sebagai Walikota Probolinggo sementara Suhadak sebagai rekanan proyek DAK. Kejaksaan Agung lalu mengusut realisasi DAK tersebut dan menemukan indikasi penyelewengan. Total sembilan tersangka ditetapkan dalam perkara ini, termasuk tiga tersangka yang dipanggil hari ini. “Kerugian negara Rp 1,68 miliar,” ujar Romy. (dre/tit)

Puluhan Guru Demo GURU...

3 bulan penjara 6 bulan masa percobaan serta denda senilai Rp 250 ribu subsider 1 bulan dan membebankan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp 2.500.

Menanggapi vonis tersebut, baik Jaksa Penuntut Umum (JPU) maupun terdakwa dan penasehat hukumnya menyatakan pikir-pikir.

Di hadapan awak media, Samhudi tak banyak memberikan tanggapan terkait vonis yang dijatuhkan majelis hakim kepadanya. Samhudi hanya mengatakan, akan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada penasehat hukumnya. “Apa kata penasehat hukum saya saja.

Saya serahkan sepenuhnya,” ujar Samhudi yang langsung meninggalkan ruang sidang.

Sementara, kuasa hukum Samhudi, Priyo Utomo mengaku tetap akan mempertimbangkan hasil keputusan yang diberikan majelis hakim. Hanya saja, pihaknya menyayangkan ada beberapa hal yang secara emplisit tidak masuk dalam

Sambungan Halaman 1 penilaian. Seperti, hasil visum dan keterangan saksi atas nama Irfan (14) tahun tanpa seijin orang tuanya.

Meski dari putusan tersebut pihaknya merasa sudah cukup melegakan, bahwa ini merupakan keputusan yang arif dan bijaksana dari majelis. Putusan ini bisa memberikan sebuah gambaran kepada guru di Indonesia, untuk lebih koreksi dan hati-hati dalam melaksanakan tugas mendidik.

“Yang jelas kami pertimbangkan dulu putusan ini. Karena Koridornya sudah masuk ke organisasi guru. Kita akan coba bicara dengan dewan guru. Diterima atau banding.

Kalau menurut saya sendiri, tidak ada yang dirugikan. Semua kejadian harus ada pembelajaran,” tandasnya.

Sementara itu Kepala PGRI Sidoarjo Suprapto menyatakan pihaknya akan mengambil hikmah dari permasalahan ini.

Keputusan ini tentunya berdampak psikologis bagi para guru. ”kita akan mengambil

hikmah dari permasalahan ini sekaligus koreksi terhadap kinerja para guru.buat kegiatan belajar mengajar yang nyaman dan menyenangkan dan tentunya tidak melakukan kekerasan terhadap siswa,” tandasnya.

Aksi Demo Sebelumnya, puluhan guru dari PGRI se-Sidoarjo melakukan aksi simpatik, berunjuk rasa di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Aksi yang dilakukan, untuk memberikan dukungan kepada Sambudi, guru SMP Raden Rahmat Balongbendo, yang menjalani sidang putusan.

Para pengunjukrasa meminta, agar hakim membebaskan Samhudi tanpa syarat. “Kita ingin, Pak Samhudi dibebaskan.

Karena, apa yang dilakukannya itu adalah bukan bentuk kekerasan, melainkan mendidik,” kata Safrizal Safaat Achiri, salah satu guru PGRI yang ikut melakukan aksi, Kamis (4/8).

Untuk diketahui, Samhudi merupakan guru SMP Raden Rachmat di wilayah Kecamatan Balongbendo. Ia didakwa mencubit anak didiknya SF. (cls/tit)

di BNN dan Polri. Freddy juga menyatakan mendapat bekingan dari jenderal TNI bintang dua serta mendapat pengawalan saat membawa narkoba dengan mobil dinas TNI. Meski membawa nama 3 institusi tersebut, Haris tidak menuliskan nama-nama pejabat yang diduga terlibat dalam sepak terjang Freddy.

Namun ia dilaporkan karena dianggap melakukan pencemaran nama baik dan melanggar UU ITE. Tiga institusi ini juga membentuk tim internal untuk

menelusuri pengakuan Haris.

Desak Haris Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso mengaku akan segera menemui Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar. Pertemuan ini untuk mendalami lebih jauh kebenaran pernyataan Haris terkait pengakuan Fredi Budiman mengenai anggota BNN, Polri, dan TNI terlibat jaringan narkobanya.

“Saya sangat mengapresiasi manakalaPakHarismenyebutkan nama karena itu memudahkan saya untuk menelusuri,” kata Budi Waseso usai menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (4/8).

Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri ini mengatakan, Haris perlu menjelaskan lebih detil latar belakang menyebarluaskan pengakuan Fredi itu. Dia meminta semua data dan fakta juga harus bisa dipertanggungjawabkan.

“Ini konsumsi publik dan

seluruh Indonesia dengar ini.

Dan masalahnya menyangkut institusi negara, TNI, Polri dan satu lembaga negara BNN. Ini bahaya nih,” ujar Budi.

Budi mengatakan, jika tak disertai bukti otentik maka institusinya yang ikut terseret dalam pengakuan Fredi tercoreng. Dan itu harus dibuktikan.

“Kita memang bicara oknum tapi menyangkut lembaga, berarti lembaga itu enggak benar. Institusi belum benar, belum bersih,” kata dia. (mer/ rep/kom/tit)

Pekerja Tiongkok Jadi Tukang Masak WASPADAI...

China menjadi negara dengan tenaga kerja ilegal paling banyak dilaporkan di Indonesia belakangan ini. “Pemerintah harus serius terutama imigrasi dan Kementerian Tenaga Kerja yang harus lebih serius mengawasi,” kata Mahyudin, di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis (4/8).

Dia menilai masalah TKA itu sebenarnya tidak terlalu sulit sehingga tinggal koordinasi antarpihak terkait ditingkatkan, misalnya, apakah TKA yang bekerja di Indonesia memiliki izin atau tidak.

Mahyudin mengatakan, seharusnya masalah seperti itu tidak terulang lagi dan pemerintah harus bisa tegas terhadap oknum-oknum yang terlibat.

“Pemerintah harus menindak tegas oknum yang terlibat meloloskan TKA dan diberikan sanksi. Kami tidak ingin terulang lagi kasus TKA ilegal,” ujarnya.

Dia menegaskan, warga negara asing tidak bisa bekerja di Indonesia hanya menggunakan visa wisata sehingga harus ada izin kerja.

Menurut dia, para pekerja asing tersebut harus didata ulang untuk mengetahui mana yang ilegal dan legal, serta kalau didapati ilegal maka harus dideportasi.

Sebelumnya, muncul berbagai pemberitaan terkait keberadaan TKA ilegal di Indonesia, misalnya, Polda Banten mengamankan sebanyak 70 orang tenaga kerja asing yang bekerja di perusahaan produksi semen, PT Conch, karena diduga telah bekerja secara ilegal.

“A d a l a p o r a n d a r i masyarakat bahwa ada perusahaan di Cilegon yang menggu-

Sambungan Halaman 1 nakan tenaga kerja asing yakni dari China,” kata Kabidhumas Polda Banten,AKBP Zaenudin, di Serang, Banten, Selasa malam (2/8).

Setelah polisi mengecek, ternyata PT Conch yang beralamat di Kecamatan Pulo Ampel, Cilegon, Banten ini telah mempekerjakan 70 orang tenaga kerja ilegal dari China.

Selanjutnya polisi berkoordinasi dengan pihak imigrasi Banten untuk menangani puluhan tenaga kerja ilegal tersebut dan ternyata 35 orang di antaranya tidak punya dokumen.

Pengangguran Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, Mirah Sumirat mengatakan, saat ini sebanyak tujuh juta orang yang termasuk dalam angkatan kerja Indonesia masih menganggur. “Masih banyak angkatan kerja kita belum terserap lapangan pekerjaan,” ujarnya dalam Seminar Nasional ‘Efek Domino Serbuan Tenaga Kerja Asing’ di Jakarta.

Pihaknya mencatat sejumlah fakta adanya arus masuk tenaga kerja asal Tiongkok ke Indonesia. Mulai dari tertangkapnya lima pekerja warga negara Tiongkok yang melakukan pengeboran proyek kereta api cepat tanpa izin di wilayah Lanud Halim Perdanakusuma pada April lalu, hingga pekerja Tiongkok yang bekerja di pertambangan.

Diungkapkannya, di perusahaan pertambangan nikel di Kabupaten Konawe, Konawe Selatan dan Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, terdapat 500 pekerja asal Tiongkok. Sementara perusahaan tersebut hanya memiliki 246 pekerja lokal.

“Warga negara Tiongkok itu, bekerja sebagai tukang masak, sopir, office boy, ahli konstruksi, hingga buruh bangunan,” ungkapnya.

Tak hanya itu, pekerja asal Tiongkok juga mendominasi pengerjaan proyek PLTU Celukan Bawang di Buleleng, Bali, dan pembangunan smelter bauksit di Kalimantan Barat.

Mirah meminta Presiden Jokowi Widodo melakukan kajian ulang terkait masalah ini, serta memberikan solusi yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat Indonesia.

“Aspek Indonesia prihatin dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, khususnya terkait kebijakan kemudahan investasi asing untuk bisa membawa tenaga kerja dari negara asalnya, serta program bebas visa kunjungan yang menjadi salah satu penyebab serbuan pekerja asing ke Indonesia,” katanya.

Pihaknya juga mengingatkan Presiden Jokowi yang telah menandatangani Piagam Perjuangan Marsinah yang berisikan komitmen untuk memperjuangankan kerja layak, upah layak dan hidup layak pekerja.

Kepada Menteri Ketenagakerjaan, Aspek Indonesia juga meminta untuk tidak menganggap informasi banjirnya tenaga kerja asal Tiongkok, sebagai angin lalu. “Bukan hanya pekerja dari Tiongkok yang harus diwaspadai, tapi juga dari Amerika Serikat, Korea Selatan, dan India juga perlu diawasi,” ujar Mirah.

Alih-alih mengupayakan solusi pro rakyat, Menteri Ketenagakerjaan justru sibuk membantah dengan argumentasi data-data pekerja asing yang dimiliki oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

“Menaker seharusnya melakukan pengawasan dan pen-

egakan aturan hukum terkait dengan tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) menegaskan, ada aturan yang ketat terkait masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) ke Tanah Air. JK memaparkan, ada dua aturan utama yang wajib diikuti, yaitu memiliki kemampuan khusus dan memiliki investasi di Indonesia.

“Tenaga kerja dari luar itu ada aturannya, yang punya skill saja atau yang punya investasi.

Selain itu, tidak ada tenaga kerja bebas yang masuk di Indonesia.

Hanya yang punya investasi atau skill khusus,” terang JK. Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri memastikan tidak ada serbuan tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok secara besar-besaran di berbagai perusahaan di Indonesia.

Kementerian Ketenagakerjaan telah melakukan seleksi ketat terhadap TKA yang akan bekerja di Indonesia.

“Untuk memastikan tidak adanya pelanggaran aturan ketenagakerjaan selama di Indonesia, telah diterbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No 16/2015 tentang Tata Cara Pengendalian dan Penggunaan TKA,” katanya.

Kemenaker, terang Hanif, sejak 1 Januari 2014 hingga Mei 2015 telah menerbitkan 41.365 Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Selama kurun waktu itu ada 26.579 IMTA di bidang perdagangan dan jasa, 11.114 IMTA di sektor industri dan 3.672 IMTA di sektor pertanian.

Selain itu, saat ini juga terdapat sebanyak 12.837 TKA asal Tiongkok yang memiliki IMTA di Indonesia. (rep/mer/tit)

PDIP Siapkan Skenario MENANTI... masuk barisan parpol yang tak akan mengusung Ahok di Pilgub DKI. “PPP memang menjadikan Risma sebagai pilihan pertama, dari pengalaman dan track record-nya di bidang pemerintahan daerah,” katanya.

Minta Maaf Walikota Surabaya Tri Rismaharini dalam acara peresmian Kampung KB di Jalan Sidotopo, Kamis (8/4), sempat menyampaikan permintaan maaf kepada warga. Beberapa kalangan berspekulasi, menafsirkan ucapan permintaan maaf itu terkait dengan wacana Risma yang bakal mencalonkan diri sebagai Cagub DKI. Bahkan, ada yang menyatakan Risma telah berpamitan dengan warga. Dan lagi-lagi, ditafsirkan sebagai sinyal Risma bakal berangkat ke Jakarta.

Namun penafsiran tersebut ditepis Wakil Walikota Surabaya Whisnu Sakti Buana. Ia mengatakan, tidak benar jika Walikota Surabaya Tri Rismaharini telah menyampaikan ungkapan perpisahan kepada warganya, saat mencanangkan kampung KB di Sidotopo.

“Apa salahnya minta maaf, setiap orang kan setiap saat boleh minta maaf,” tuturnya.

Ketua DPC PDIP Surabaya ini mengaku, hingga saat ini pihaknya tidak mengetahui siapa calon gubernur DKI Jakarta yang diusung partainya. Menurutnya, persoalan pencalonan gubernur dan wakil gubernur DKI berada di kewenangan DPP PDIP. “Itu ranahnya DPP (PDIP), dan itu wilayah pilkada lain,” jelasnya usai mengikuti rapat paripurna di DPRD Surabaya,

Sambungan Halaman 1 Kamis (4/8).

PPP-PDIP PPP menjadikan Walikota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) jadi pilihan utama untuk Pilgub DKI. PPP pun mulai berkomunikasi intensif dengan sejumlah parpol, termasuk ‘pemilik’ Risma yakni PDIP. “PPP telah melakukan pembicaraan intensif dengan partai-partai lain termask PDIP, Gerindra, Demokrat dan PAN menjajaki kemungkinan koalisi untuk menghadirkan cagub yang dapat mengimbangi petahana,” kata Sekjen PPP Arsul Sani, Kamis (4/8).

Komunikasi dengan PDIP bisa dibilang paling intens. Komunikasi langsung dilakukan pucuk pimpinan PPP dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Mas Romi (Ketum PPP Romahurmuziy) terus berkomunikasi dengan Bu Mega,” jelasnya.

Sampai saat ini PDIP belum memutuskan arah final ke Pilgub DKI. “PPP ya mesti ikut bersabar dengan tetap membuka pula komunikasi dengan partai-partai lain. Memang tidak semua komunikasi kami kami buka kepada publik,” sambung Arsul.

Yang jelas PPP sudah menjadikan Risma sebagai prioritas utama. PPP sudah menyepakati tak akan mengusung cagub incumbent Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Prestasi Salah satu skenario PDIP di Pilgub DKI adalah mengusung cagub-cawagub yang berasal dari internal partai. PDIP menyiapkan sederet kepala daerah berprestasi untuk dibawa ke Ibu Kota.

Wasekjen PDIP Er iko So t a rd u g a m e n g a n a l i s i s masyarakat DKI adalah pemilih rasional. Kecenderungannya, rakyat DKI menginginkan cagub yang memiliki track

record kepemimpinan yang baik. Artinya, pilihannya adalah kepala daerah yang sudah memiliki prestasi.

“Dan kepala daerah kita banyak yang berprestasi,” kata Eriko saat berbincang, Kamis (4/8).

Eriko menyebut sejumlah nama kepala daerah PDIP yang dinilai sukses memimpin wilayahnya di antaranya adalah WalikotaSurabayaTriRismaharini.

“Masyarakat DKI pasti mencari figur yang bisa memecahkan masalah yang ada, baik itu kemacetan, baik itu mengenai masalah kependudukan. Kami masih mengumpulkan data,” ujar anggota Komisi VI DPR ini.

Saat ini, kepala daerah PDIP yang ramai menuai dukungan untuk melaju ke Ibu Kota adalah Walikota Surabaya Tri Rismaharini. Bagaimana peluang Risma maju ke DKI? “Kita mencermati hal itu, doronganterhadapBuRismaakan kitasampaikankemasyarakatDKI, lalu kita lihat responnya,” jawab Eriko. (has/det/tit)

FOTO : BM / MADJI

PANEN LORJUK

Ribuan warga Bulak Kenjeran berbondong-bondong pergi ke laut untuk mencari lorjuk (kerang bambu). Dari anak-anak sampai nenek-nenek pun terjun menyusuri pantai karena dalam seminggu ini lagi musim binatang laut yang mempunyai harga selangit ini. Anak-anak bisa mendapatkan minimal 4 Kg sedangkan seorang dewasa bisa membawa pulang 12 Kg lorjuk. Padahal harganya terus melambung sampai 20 ribu per Kg basah.

2 POLHUKAM

berita metro www.beritametro.co.id

JUMAT, 5 AGUSTUS 2016

Penghentian Reklamasi Pulau G Bakal Dikaji Ulang reklamasi kepada pengembang.

Sebaliknya, Ahok juga dapat memberhentikan proyek tersebut jika ditemukan permasalahan dalam pelaksanaannya. “Itu semua ada di tangan Gubernur DKI,” katanya.

Panca Astawa mengaku heran dengan keputusan pemerintah melalui Menko Kemariti-

man saat itu, Rizal Ramli menyatakan moratorium proyek reklamasi pada April lalu.

Menurutnya, keputusan moratorium itu tidak memiliki dasar hukum yang jelas. “Atas dasar apa menteri menghentikan reklamasi? Hanya Gubernur yang berhak menghentikan,” katanya.(tbn/rdl)

“

Kita masih pelajari itu, mungkin dalam minggu ke depan baru saya bisa berikan. kita harus dengarkan dulu apa studinya, kemudian aspek legalnya, dari situ kita baru bisa melihat lebih tajam, kira-kira langkah apa yang kita ambil.”

Luhut Binsar Pandjaitan

“Melalui Pasal 4 di Keppres 52 tahun 1995, itu artinya memberikan kewenangan kepada Gubernur DKI Jakarta. Mau diapakan saja, itu wewenang penuh ada pada Gubernur,” kata Panca Astawa saat dihadirkan sebagai saksi ahli dalam persidangan perkara suap pembahasan dua Raperda mengenai reklamasi, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (3/8).

Dengan kewenangan yang dimilikinya, Panca Astawa menilai Ahok berhak mengeluarkan izin

- LUHUT BINSAR PANDJAITAN Menko Bidang Kemaritiman

Pilkada Serentak

ISTIMEWA

“Jadi kita harus dengarkan dulu apa studinya, kemudian aspek legalnya, dari situ kita baru bisa melihat lebih tajam, kirakira langkah apa yang kita ambil,” jelasnya.

Soal apakah setelah ia menggantikan Rizal Ramli keputusan tersebut kembali dievaluasi, Luhut enggan menjawab. Namun, ia mengakui dirinya masih harus mendengarkan pemaparan dari sejumlah ahli mengennai duduk perkara penghentian reklamasi.

Pernyataan Luhut itu dinilai sudah tepat dan diapresiasi.

Karena kunci penyelesaian kasus tersebut sesungguhnya ada di tangan Gubernur DKI Jakarta dan Presiden Joko Widodo.

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun pun sepakat karena dalam pemahamannya, Rizal Ramli tidak pernah mengeluarkan rekomendasi penghentian atau moratorium reklamasi pantai utara Jakarta. Itu yang perlu dikaji dan dicermati.

JAKARTA (BM) - Menteri Kordinator (Menko) Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengaku belum bisa mengambil sikap atas keputusan Komite Bersama Reklamasi Teluk Jakarta soal penghentian permanen reklamasi pulau G. Padahal komite yang memutuskan penghentian permanen reklamasi pulau G itu, dibentuk Kementerian kordinator Bidang Kemaritiman di era kepemimpinan Rizal Ramli.

“Kita masih pelajari itu, mungkin dalam minggu ke depan baru saya bisa berikan,”ujar Luhut usai menemuiWakil Presiden RI, Jusuf Kalla, di kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (4/8).

Mantan Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) itu mengaku masih harus mendengar penjelasan dari sejumlah ahli sebelum mengambil sikap soal putusan penghentian permanen reklamasi pulau G itu.

Jakarta mengeluarkan izin reklamasi, maka UU sektoral tadi bisa bypass dan reklamasi pun tidak bisa berjalan. Karena itu perlu koordinasi dan tidak perlu saling ngotot,” katanya.

Selain itu, kata Refly Harun, kunci penyelesaian kasus reklamasi ini ada di Presiden Joko Widodo. “Presiden yang bisa memutuskan dan jika Pak Jokowi turun tangan, kasus reklamasi akan jalan,” katanya.

Kalau pun Presiden mengeluarkan perintah penghentian reklamasi, katanya, maka akan ada konsekuensi yang sangat besar yakni gugatan perbuatan melawan hukum, gugatan ganti rugi dan gugatan ke PTUN dari para pengembang atau investor.

Sebelumnya, Ahli Hukum Tata Negara, I Gede Panca Astawa menilai, Ahok memiliki kekuatan hukum untuk melanjutkan pembangunan kawasan Pantai Utara Jakarta. Panca Astawa menyatakan, kewenangan Ahok dalam melanjutkan proyek reklamasi sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara.

ISTIMEWA

Refly: Rizal Tak Pernah Keluarkan Moratorium

“Rizal Ramli tidak menghentikan reklamasi, tidak mengeluarkan keputusan apa-apa soal reklamasi pantai utara Jakarta “ kata Refly.

Yang berhak menghentikan reklamasi, katanya, adalah siapa yang mengeluarkan perintah reklamasi. Siapa yang mengeluarkan, ya pasti dia yang mencabut. “Dalam konteks reklamasi pantai utara Teluk Jakarta, ya yang berhak menghentikan atau mencabut adalah Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama alias Ahok,” katanya.

Refly mengatakan, karutmarut kasus reklamasi pantai utara Jakarta terjadi karena tidak ada koordinasi dengan kementerian lain.

Sehingga Rizal Ramli saat itu dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggunakan undang-undang sektoral untuk menilai reklamasi tersebut.

Akibatnya muncul larangan mulai dari tidak boleh mengeruk pasir dan menggunakan alatalat berat hingga mencabut izin lingkungan hidup.

“Sehingga jika Pemprov DKI

Sigit Pamungkas

KPU Belum Putuskan Ketentuan Cuti Calon Petahana YOGYAKARTA (BM) - Komisi Pemilihan Umum belum memutuskan ketentuan mengenai cuti kampanye bagi kepala daerah yang mencalonkan kembali atau calon petahana sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

“Kami belum memutuskan. Tafsiran mengenai Undangundang (UU) Nomor 10 itu masih akan kami diskusikan dengan DPR pada Senin atau Selasa mendatang,” kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Sigit Pamungkas di Kantor KPU Yogyakarta, Kamis (4/8).

Sigit mengatakan ketentuan cuti pada masa kampanye bagi calon petahana yang diatur Pasal 70 ayat (3) UU Nomor 10Tahun 2016 tentang Pilkada belum memiliki penafsiran yang jelas.

Menurut Sigit, klausul cuti pada masa kampanye bisa memiliki arti kewajiban cuti calon petahana dimulai pada hari ketika calon hendak berkampanye.

Adapun penafsiran yang lain, kata Sigit, bisa diartikan petahana wajib cuti sejak tiga hari ditetapkan sebagai calon kepala daerah hingga tiga hari sebelum pencoblosan. “Apakah yang disebut cuti pada masa kampanye itu harus selama periode kampanye, apakah hanya pada saat akan melakukan kampanye saja, masih akan kami diskusikan,” kata dia.

Ia mengatakan apabila yang dimaksud kewajiban cuti dalam UU itu adalah dimulai sejak tiga hari ditetapkan sebagai calon hingga tiga hari sebelum pencoblosan, maka periode cutinya akan sangat lama hingga mencapai empat bulan.

Apabila demikian, harus ada tindakan administrasi pemerintahan dengan mengangkat pelaksana tugas (Plt) atau penjabat sementara. “Sebaliknya kalau ketentuan cuti hanya pada waktu akan melakukan kampanye saja maka tidak perlu ada tindakan administrasi pemerintahan,” katanya.

Isu cuti kampanye jadi polemik setelah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang kembali maju di Pilkada DKI Jakarta 2017 mengaku tak akan cuti saat masa kampanye nanti.

Ahok mengatakan, dia lebih memilih tidak berkampanye ketimbang harus cuti. Sebab, dia harus menjalankan tugastugasnya sebagai gubernur, salah satunya untuk menjaga APBD DKI. “Kan itu diatur, ditafsirkan kalau kamu mau kampanye, harus cuti, dan cutinya enggak boleh on-off on-off. Lah kita kan mau jaga APBD. Kalau boleh, saya lebih pilih tidak kampanye daripada cuti,” ujar Ahok di Jakarta Convention Center, Selasa (21/6).(kms/rdl)

ISTIMEWA

DIALOG KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA Kapolri Jend Pol Tito Karnavian (kiri) didampingi Ketua MUI Din Syamsuddin (kanan) saat berdialog dengan beberapa tokoh lintas agama di kantor CDCC, Jakarta Pusat, Kamis (4/8).

Dalam dialog tersebut Tito menjelaskan bagaimana penanganan Terorisme di Indonesia serta komitmen memerangi terorisme dengan strategi yang holistik.

Komite Etik Sanksi Saut, HMI Anggap Belum Selesai Mulyadi: Tak Cukup Etik, Ada Tindakan Pidana ya menindak Saut dari aspek etik karena dirinya pejabat publik,” kata Mulyadi, Kamis (4/8).

ISTIMEWA

JAKARTA (BM) - Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Mulyadi P Tamsir mengatakan, HMI tetap melanjutkan proses hukum Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang terkait pernyataannya yang dianggap menyudutkan organisasi mahasiswa tersebut dalam suatu diskusi di televisi swasta.

Mulyadi menyatakan HMI menghormati putusan Komite Etik KPK yang menyatakan Saut melakukan pelanggaran sedang terkaitpernyataannyasoalHMIitu.

“Meski demikian kami belum menganggap persoalan ini selesai karena Komite Etik KPK han-

Padahal, menurut Mulyadi, tindakan Saut juga perlu dipertanggungjawabkan secara hukum sebab dirinya telah melakukan tindak pidana yakni

Saut Situmorang

pencemaran nama baik dan penghinaan.

“Karena itulah kami melanjutkan proses hukum Saut sebab di mata hukum Saut masih harus mempertanggungjawabkan perbuatannya,” papar Mulyadi.

Menurut informasi yang diterima Mulyadi, saat ini proses hukum Saut berada di tingkat penyelidikan. “Penyidik sedang meminta keterangan dari para ahli terkait pernyataan Saut, ada empat orang Ahli yang dimintai keterangan tetapi penyidik tak mau menyebutkan siapa saja,” lanjut Mulyadi.

Komite Etik KPK menyatakan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang melakukan pelanggaran sedang terkait pernyataan mengenai aktivis HMI. Putusan

tersebut merupakan tanggapan atas pernyataan Saut dalam acara di stasiun televisi 5 Mei 2016.

Saat itu, Saut memuji aktivis HMI yang cerdas saat kuliah, namun mengalami perubahan karakter saat menjabat, dan cenderung bersifat koruptif.

“Menyatakan terperiksa Saut Situmorang secara sah dan menyakinkan terbukti melakukan pelanggaran sedang,” kata Ketua Komite Etik KPK, Ahmad Syafi’i Ma’arif, di kantor KPK, Jakarta, Rabu (3/8).

Syafi’i mengatakan, Saut melanggar Peraturan KPK Nomor 7Tahun 2013 tanggal 30 September 2013. Atas pelanggaran tersebut, komite etik menjatuhkan sanksi berupa peringatan tertulis kepada Saut.(kms/rdl)

Reshuffle Kabinet

Panglima TNI Akui Pernah Ada Oknum Tentara Terlibat

Effendi: Kabinet Sekarang Daur Ulang

oknum TNI yang ikut terlibat jaringan Freddy Budiman sebagaimana yang telah dibeberkan oleh Haris Azhar. Pasalnya, Haris tidak menyebutkan nama dari oknum TNI tersebut.

Selain itu, Gatot juga menjelaskan bahwa laporan yang dibuat oleh TNI atas dugaan pencemaran nama baik terhadap Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar bukan dimaksudkan untuk mengkriminalisasi atau memenjarakan Haris.

Hal tersebut bertujuan untuk mendorong pihak Kepolisian RI (Polri) melakukan penyelidikan dan penyidikan atas informsi yang diberikan Haris.

Pihak TNI, kata Gatot, tentu akan kesulitan menelusuri bukti keterlibatan oknumnya melalui keterangan dari pengacara Fred-

JAKARTA (BM) - Anggota fraksi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon mengkritik susunan baru Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Dikatakannya, kabinet saat ini susunannya tak jauh berbeda dengan pemerintahan sebelumnya.

“Kabinet sekarang adalah kabinet daur ulang. Lihat saja person-personnya,” kata Effendi di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (4/8). Effendi mengatakan, di bidang ekonomi menteri-menterinya merupakan wajah lama.

Hal yang lebih disayangkannya, menteri-menteri yang baru di bidang ekonomi saat ini adalah mereka yang kerap dikritisi PDI Perjuangan saat menjadi oposisi pemerintah. “ Memang daur ulang, lihat saja di sektor ekonomi lawas semua. Kami 10 tahun di oposisi melawan orang-orang yang dulu ada di kabinet, tapi sekarang orang-orang itu justru ada di kabinet,” tuturnya.

Effendi sangat menyayangkan Jokowi memilih para pembantunya yang dinilainya tidak akan memberikan harapan untuk masyarakat.

Menurutnya, jika memang tidak ada harapan baru, untuk apa ada Pemilu dimana kenyataannya orang-orang lama berada di kabinet kembali. “ Kita sebetulnya tidak perlu ada Pemilu kalau hasil (kabinet) begini-begini saja. Kan kampanye yang dijual hope (harapan), kalau tidak ada hope, ngapain kita habiskan triliunan rupiah,” katanya.(tbn/rdl)

JAKARTA (BM) - Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Gatot Nurmantyo tidak membantah bahwa ada oknum anggota TNI yang pernah terlibat jaringan bisnis peredaran narkoba.

Menurut Gatot, pelaku tindakan kejahatan yang melawan hukum, seperti pada kasus narkoba, akan selalu mencoba mendekati aparat penegak hukum termasuk TNI. Hal tersebut dilakukan agar bisnis ilegal yang mereka jalankan tidak mudah terbongkar.

Pada 2013, pengadilan militer menjatuhkan vonis kepada anggota Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI, Serma Supriadi den-

dy dan dalam pledoi (nota pembelaan) di persidangan, sebagaimana yang telah dituturkan oleh Harris.

Bila tidak terbukti, tentu Haris harus mempertanggungjawabkan informasi tersebut dan publik mengetahui bahwa tidak ada anggota TNI yang terlibat.

“Diharapkan dengan laporan TNI, Polisi bisa bekerja, ada kejelasan apa benar ada keterangan tersebut dari pengacara dan pledoi. Mudah-mudahan ada nama yang mencuat, saya mudah untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan,” ungkap Gatot.(kms/rdl)

ISTIMEWA

Jaringan Bisnis Peredaran Narkoba

gan hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp 1,5 miliar.

Supriadi terbukti terlibat memuluskan impor 1.412.476 butir ekstasi yang dilakukan Freddy Budiman. Freddy mengimpor barang terlarang tersebut dari Pelabuhan Lianyung, Shenzhen, China pada 8 Mei 2012.

“Kejahatan ilegal ini pasti akan merapat pada aparat hukum, pemerintah, termasuk TNI. Itu saya sadari betul makanya saya akan lakukan pembersihan,” ujar Gatot saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (4/8).

Gatot menuturkan bahwa saat ini dia sedang melakukan penelusuran terhadap seluruh anggota TNI yang terindikasi terlibat bisnis peredaran narkoba.

Namun, dia mengaku kesulitan untuk mencari nama

Gatot Nurmantyo

HUKUM & KRIMINALITAS 03

berita metro

www.beritametro.co.id

JUMAT, 5 AGUSTUS 2016

Kasus Suap Pegawai MA

KILAS

JAKARTA (BM) - Kepala Sub Direktorat Kasasi Perdata Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Andri Tristianto Sutrisna dituntut 13 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.

“Supaya majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memutuskan satu, menyatakan terdakwa Andri Tristianto Sutrisna telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan menjatuhkan pidana oleh karenanya,” kata jaksa penuntut umum KPK, Fitroh Rohcahyanto, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (4/8).

Tuntutan itu, menurut Fitroh, diajukan karena terdakwa menerima suap sebesar Rp 400 juta dan gratifikasi sebesar Rp 500 juta. Jaksa beranggapan terdakwa terbukti memenuhi jerat dakwaan kesatu pasal 12 huruf a UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dakwaan kedua yaitu pasal 12B UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, perbuatan terdakwa merusak kepercayaan masyarakat ter-

FOTO: BM/ISTIMEWA

Dituntut 13 Tahun, Andri Pasrah

DIAMANKAN : Agung Andri Tristianto dituntutan pidana 13 tahun penjara.

hadap lembaga peradilan terutama Mahkamah Agung. Hal meringankan, terdakwa bersikap sopan, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya,” tambah jaksa Fitroh.

Dalam dakwaan pertama, Andri terbukti menerima Rp 400 juta dari pemilik PT Citra Gading Asritama Ichsan Suaidi melalui pengacara Ichsan yaitu Awang Lazuardi Embat agar mengusahakan penundaan pengiriman salinan putusan kasasi atas nama Ichsan Suaidi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Proyek Pembangunan Pelabuhan Labuhan Haji di Lombok Timur supaya tidak segera dieksekusi oleh jaksa dan untuk mempersiapkan memori Peninjauan Kembali (PK).

Andri tidak sendirian untuk mengurus perkara ini. Ia bekerja sama dengan Kosidah yaitu pegawai negeri pada Panitera Muda Pidana Khusus MA sebagai orang yang ditanyakan nomor putusan perkara Ichsan dan agar mendapat kepastian penundaan pengiriman salinan putusan kasasi Ichsan dapat dilakukan

untuk 3 bulan ke depan.

Sedangkan dalam dakwaan kedua, Andri terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp 500 juta terkait dengan kewenangannya yaitu mengenai sejumlah perkara Tata Usaha Negara (TUN) dan tindak pidana khusus (pidsus) yang ditangani oleh pengacara di Pekanbaru Riau bernama Asep Ruhiat. Perkara TUN dengan pemohon Wendry Purbyantoro, pemohon Riwayati, pemohon Burhan Koto melawan Zulheri, pemohon Burhan Koto melawan Marwan, pemohon Camat Kubu; selanjutnya perkara atas nama pidsus H. Zakri, atas nama Yumadris, atas nama Syahrizal Hamid dan satu perkara pidsus No 97 PK/Pid.Sus/2015.

“Walaupun ada perbedaan antara keterangan terdakwa dan Asep Ruhiyat menerima jumlah penerimaan gratifikasi, tapi keduanya sama-sama mengakui ada pemberian dan secara logika mendekati nilai RPp 500 juta karena terdakwa sendiri yang mengalami langsung penerimaan dan uang disimpan oleh terdakwa di tas koper biru. Wajar

Asep Ruhiyat mengaburkan uang yang diberikan sebagai ‘fee lawyer’ dan diberikan kepada terdakwa sebagai hadiah tapi dalam percakapan BBM (Blackberry Messenger) terlihat jelas uang digunakan untuk pengurusan perkara H Zakri maupun perkara lainnya,” kata jaksa Arif Suhermanto.

Selanjutnya, jaksa juga melihat pendapatan Andri tidak wajar dengan pengeluarannya setiap bulan. Penerimaan total adalah Rp 21 juta tapi tidak berbanding lurus dengan pengeluaran per bulan yaitu Rp30 juta. “Dan membeli mobil Toyota Altis sebanyak Rp 300 juta, Nissan Juke Rp 200 juta, Honda Mobilio secara tunai seharga Rp 160 juta, mobil Ford jenis Ecosport secara tunai. Terdakwa punya 3 unit rumah di San Lorenzo Gading Serpong Tangerang, rumah di Lippo karawaci Tangerang dan rumah di Malang, sehingga sebelum terdakwa menjabat sebagai Kasubdit Kasasi perdata yaitu saat terdakwa di bagian humas juga telah menerima sejumlah uang terkait dengan pengurusan perkara. Terdawka juga mengakui bahwa pembelian rumah dan mobil sebagian berasal dari uang-uang pengurusan perkara sebagai penghasilan yang tidak sah,” kata jaksa Arif.

Mengacu pada ketentuan pasal 12 huruf c ayat 1 dan 2, Andri seharusnya melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal menerima gratifikasi ternyata selama September-November 2015 tidak melaporkan penerimaan gratifikasi uang keseluruhan sejumlah Rp 500 juta kepada KPK

dalam tempo yang ditentukan.

Selain perkara-perkara yang diminta oleh pengacara Asep Ruhiyat, ternyata terdakwa juga mengurus perkara-perkara lain di tingkat kasasi maupun PK pada MA antara lain: Pertama, Taufik yang merupakan besan dari Nurhadi (Sekretaris MA) yang meminta kepada terdakwa memantau perkraa di tingkat MA sebagaimana percakapan melalui whatsapp maupun SMS yaitu perkra no 490/K/TUN/15, perkara PTP X Kediri, perkara kasasi Bank CIMB an Andi Zainuddin Azikin, perkara kasasi No 3063 K/Pdt/15, perkara kasasi dari kediri no 179 K/PDT/15, perkara kasasi dari Banjar Baru No 646 K/PDT/15 Kedua, Andriani, saat ini menjabat hakim PengadilanTinggi Mataram yang merupakan mantan atasan terdakwa juga menanyakan perkara kepada terdakwa sebagai berikut Pengantar Perkara No 2970, pengatar perkara No 2971, No 148 K/ Pdt/16, No 163 K/Pdt/16 Ketiga, Puji Sulaksono wakil sekretaris PN Semarang meminta bantuan terakwa untuk mengurus perkara perdata di tingkat kasasi agar dikembalikan sebagai putusan di tingkat PN Semarang sudah dikondisikan oleh Puji Sulaksono Dan Keempat, Agus Sulistiono dari Probolinggo JawaTimur juga pernah mengurus perkara di MA tapi Andri sudah mengembalikan uangnya Rp 200 juta.

Atas tuntutan tersebut, Andri akan mengajukan pledoi pada 11 Agustus 2016. “Saya berserah diri saja, berserah diri saja yang sabar, nanti dari pengacara saya yang bikin pembelaan, saya sepasrah-pasrahnya saja,” kata Andri. (ant/nii)

Kasus Golkar Disebut Jaksa dalam Tuntutan JAKARTA (BM) – Ada hal menarik terungkap dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum KPK atas terdakwa Kasubdit Kasasi Perdata Mahkamah Agung Andri Tristianto. Dalam surat tuntutan itu, jaksa penuntut umum KPK Arif Suhermanto mengungkapkan dugaan peran Andri dalam pengurusan perkara gugatan kasasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar terhadap surat keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) mengenai kepengurusan Partai tersebut.

“Selain perkara-perkara yang diminta oleh pengacara Asep Ruhiyat, ternyata terdakwa juga mengurus perkara-perkara lain di tingkat kasasi maupun Peninjauan Kembali pada MA antara lain pertama, Taufik yang merupakan besan dari Nurhadi (Sekretaris MA) yang meminta terdakwa memantau perkara di tingkat MA sebagaimana percakapan melalui whatsapp maupun SMS yaitu perkara No 490/K/TUN/15,” kata jaksa Arif di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis

(4/8).

Nurhadi sendiri sudah mengajukan pensiun dini sebagai Sekretaris MA sejak 21 Juli 2016.

Perkara No 490/K/TUN/15 adalah perkara gugatan yang diajukan oleh DPP Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) VIII Bali yang diwakili oleh Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie dan Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham yang menggugat Menkum HAM Yasonna Laoly dan Ketua Umum Golkar hasil Munas Ancol, Agung Laksono dan Sekjen Zainudin Amali, terkait Surat Keputusan Menkum HAM Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta Komposisi dan Personalia DPP Golkar yang dikeluarkan pada 23 Maret 2015.

SK Menkum HAM itu menyatakan AD-ART dan kepengurusan Golkar versi Munas Bali tidak berlaku lagi.

Putusan kasasi tertanggal 20 Oktober 2015 dalam perkara tersebut adalah mengabulkan

sebagian gugatan Aburizal Bakrie dan menyatakan SK Menkum HAM tanggal 23 Maret 2015 tersebut batal sehingga Menkum HAM harus mencabut SK itu.

Putusan tersebut diambil oleh ketua majelis kasasi Imam Soebechi yang juga Ketua Muda MA Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dengan anggota Irfan Fachruddin dan Supandi.

Sedangkan dalam sidang pada 28 Juli 2016 lalu, JPU KPK juga menunjukkan rekaman percakapan Taufik dan Andri terkait perkara tersebut. Percakapan itu terjadi pada 29 September 2015.

Taufik: kemarin ada kiriman putusan Medan perdata, apa sudah diterima Bos? Andri: Sudah, bos. AL dah ada majelisnya bos”.

Taufik: gimana AL kita bisa di samping-samping saja? Kalau Medan kita diminta yang pegang Andri: iya, AL kita main pinggir-pinggir saja bos. Oke yang Medan kita berjuang. Bagaimana kabar bos?

Taufik: Alhamdulillah sehat. cuma kloter sebelum saya JKS 61

hampir seratus orang belum ada kabar. Aku JKS 62. Kalau sudah ada nomor sepatu pinggiran aku dikabari segera bos Andri: No.490K/TUN/15 bos.

Semoga bos dikasih sehat dan urusan kita lancar semua. Amin.

Taufik: Insya Allah.

Andri: semoga main pinggir kita lancar Taufik: Ya. kalau sudah bisa mulai kabari aku. Nanti aku kontak yang bersangkutan Andri: Ya bos. sudah kita mulai hari ini. Itu nomor kita dapat duluan.

Namun mengenai percakapan tersebut, Andri mengaku bahwa Taufik hanya bertanya saja.

“Dengan Taufik mengurus perkara mana saja?” tanya ketua majelis Jhon Halasan Butarbutar dalam sidang 28 Juli 2016.“Hanya tanya-tanya saja tapi tidak ada realisasinya,” jawab Andri.

Selain membicarakan perkara Golkar, dalam tuntutan Andri, Taufik juga terkait dengan perkara lain yaitu perkara PTP X Kediri, perkara kasasi Bank CIMB an Andi Zainuddin Azikin, perkara

kasasi No 3063 K/Pdt/15 (terkait Bank CIMB Niaga), perkara kasasi dari Kediri no 179 K/PDT/15, perkara kasasi dari Banjar Baru No 646 K/PDT/15.

Andri sendiri dituntut 13 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan karena menerima suap sebesar Rp 400 juta dari pemilik PT Citra Gading Asritama Ichsan Suaidi melalui pengacara Ichsan, yaitu Awang Lazuardi Embat, agar mengusahakan penundaan pengiriman salinan putusan kasasi atas nama Ichsan Suaidi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Proyek Pembangunan Pelabuhan Labuhan Haji di Lombok Timur supaya tidak se gera dieksekusi.

Andri juga dinilai terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp 500 juta terkait dengan kewenangannya yaitu mengenai sejumlah perkara Tata Usaha Negara (TUN) dan tindak pidana khusus (pidsus) yang ditangani oleh pengacara di Pekanbaru Riau bernama Asep Ruhiat. (ant/nii)

Dua Pemalsu Dituntut 7 Bulan SURABAYA (BM) - Kasus dugaan pemalsuan tanda tangan dengan terdakwa kakak beradik kembali disidangkan dengan agenda pembacaan tuntutan. Dalam sidang yang digelar di ruang Cakra, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Andi Surya, menuntut masing-masing terdakwa, Jos dan Krida, masing-masing selama tujuh bulan penjara.

“Mohon kepada majelis agar terdakwa Jos Riwayat dan Krida Pristiawan dinyatakan terbukti bersalah telah melanggar pasal 263 yaitu memalsukan tanda tangan, dan menuntut terdakwa dengan hukuman penjara 7 bulan penjara,” ucap JPU dari Kejari Surabaya tersebut kepada majelis hakim yang diketuai Manungku SH, Kamis (4/8).

Setelah pembacaan tuntutan, salah satu terdakwa, Krida masih ngeyel di depan majelis hakim jika dirinya tidak bersalah dan membacakan pembelaan di depan majelis hakim yang mempersidangankan kasusnya. Namun, oleh pihak hakim dibantahkan agar mengajukan pembelaan untuk sidang selanjutnya. ”Apa yang terdakwa (krida) sampaikan sudah disampaikan di persidangan sebelumnya, kalau memang mau disampaikan lagi nanti di pembelaan saja,” tegur hakim Sigit.

Dalam persidangan, saksi korban Hj Enggar menerangan asal muasal pembelian mobil. “Awalnya BPKB atas nama milik tangan pertama (orang lain), lantas ketika cicilan ke 18 bulan, BPKB tersebut berubah menjadi atas nama Krida, tanpa sepengetahuan saya,” ujar Enggar.

Dalam perkara ini terdakwa Krida merupakan mantan suami pelapor, Enggar Sulistyowati. Pasca mereka bercerai, mobil milik Enggar dikuasai Krida. Kemudian Krida meminta tolong pada kakaknya Jos untuk mengambil BPKB atas nama Enggar di perusahaan leasing, keduanya kemudian sepakat untuk memalsukan tanda tangan Enggar.

Tak terima tanda tangannya dipalsukan oleh mantan suaminya, Enggar melaporkan perbuatannya ke polisi.(dre/nii)

Sidang Perkara Penggelapan, Jaksa Ajukan Tiga Saksi SURABAYA (BM) - Sidang perkara penggelapan dengan terdakwa Direktur PT Seagate Maritime Line, Hariman Prayogo, kembali digelar Pengadilan Negeri Surabaya. Kali ini, sidang dengan agenda mendengarkan keterangan tiga orang saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Kasus dugaan penipuan dan penggelapan dengan nilai Rp 1,5 miliar ini, JPU Kejari Surabaya mendatangkan Vonny dan Yuri, dua karyawan PT SSA, dan satu orang pegawai Bank Mandiri.

Ketiga saksi di depan majelis hakim yang diketuai oleh Musa Arif Aini menjelaskan seputar adanya lima lembar cek yang dua diantaranya tidak bisa dicairkan.

Sementara itu, kuasa hukum korban, Anner Mangatur Sianipar, mengaku sebelumnya sudah melakukan komunikasi dengan terdakwa.Namun, belum ada kesepakatan.

“Terkait pekerjaan sudah selesai, namun dua cek tidak bisa dicairkan,” ujar Anner Mangatur, Kamis (8/4).

Terpisah, terdakwa melalui penasihat hukumnya, Djuwahir, menilai perkara seharusnya bukan pidana. “Ini perkara perdata,” ucapnya.

Ia menambahkan, pihaknya mengakui jika pekerjaan saat ini sudah diselesaikan. Namun, proses pencairan cek yang kosong dikarenakan dilakukan sebelum selesainya waktu pekerjaan. “Sehingga tidak bisa cair,” pungkasnya.

Perlu diketahui, kasus penipuan ini bermula ketika terdakwa Hariman Prayogo, Direktur PT Seagate Maritim Line, menyewa kapal tugboat dan tongkang ke Franky Husen, Direktur PT Samudra Sentosa Abadi pada Juni 2014 lalu untuk pengangkutan batubara. Saat itu, terdakwa berjanji membayar uang sewa kapal itu satu minggu setelah tutup palka.

Setelah menggunakan kapal milik PT Samudra Sentosa Abadi, ternyata terdakwa tidak segera melakukan pembayaran sewa seperti yang telah dijanjikan. Kemudian pada Desember 2014, Franky meminta agar terdakwa segera melakukan pembayaran sewa kapal sebesar Rp 3,1 miliar.

Saat itu, terdakwa berjanji akan segera membayar sewa dan denda kapal tersebut.

Kemudian pada 26 Desember 2014, saksi Jaya Wisesa, atas perintah terdakwa, menyerahkan sebanyak 5 lembar cek Bank Mandiri kepada PT. Samudra Sentosa Abadi yang pada saat itu penyerahannya di Grand City Mall Surabaya.

Setelah lewat tanggal jatuh tempo, ternyata dari 5 lembar cek tersebut, ada 2 lembar cek yang tidak bisa dicairkan, yang masing-masing cek bernilai Rp 796 miliar, sehingga Franky mengalami kerugian sebesar Rp 1,5 miliar. Atas perbuatannya terdakwa dijerat dengan pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan 378 KUHP tentang penipuan.(dre/nii)

Sidang Jessica Kumala Wongso

Ketika Ahli Mengupas Pembunuhan Menggunakan Sianida

Kuasa hukum Jessica KumalaWongso, Otto Hasibuan, mempertanyakan kebijakan polisi yang tidak mengotopsi jenazah korban pembunuhan, Wayan Mirna Salihin. “Inilah yang menjadi pertanyaan kami. Polisi kan sudah ahli juga, sudah biasa menangani perkara pembunuhan.Mengapahanyameminta sampel lambung?” ujar Otto usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu malam.

Dia melanjutkan, seharusnya jika memang benar-benar ingin melihat penyebab kematian Mirna, polisi mesti memerintahkan dokter forensik untuk melakukan otopsi atau pembedahan

badan secara keseluruhan. Ini dilakukan agarbisamelihatkondisiorgan-organvital seperti otak dan jantung yang akhirnya bisa memastikan apakah Mirna meninggal karena diracun sianida atau tidak.

“Saksi ahli kan sudah bilang seharusnya otopsi, karena itu satu-satunya cara menentukan penyebab meninggalnya korban.,” kata Otto.

Adapun saksi ahli yang merupakan dokter spesialis forensik RS Polri Sukanto, Slamet Purnomo dalam sidang, menuturkan tidak melakukan otopsi atau pembedahan tubuh keseluruhan atas permintaan penyidik dari kepolisian.

Oleh karena itu, Slamet dan timnya

FOTO: BM/ISTIMEWA

Sidang perkara pembunuhan berencana menggunakan racun sianida dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso, memasuki babak krusial. Dua orang ahli memberikan keterangan sesuai dengan kapasitas keahliannya. Sementara Pengacara terdakwa berupaya menguak titik lemah proses penyidikan yang dilakukan penyidik.

SAKSI AHLI : Ahli toksikologi Puslabfor Mabes Polri, Kombes Pol Nur Samran Subandi, saat dihadirkan sebagai saksi ahli pada sidang Jessica.

hanya melakukan pemeriksaan luar (patologi anatomi) dan mengambil sampellambung,hati,empedudanurine, yang kemudian diamati menggunakan mikroskop.

Dia mengaku, tidak mengetahui apa alasan kepolisian hanya meminta

beberapa sampel tubuh dan tidak melakukan otopsi atau membuka tubuh secara keseluruhan untuk memeriksa orga seperti otak, jantung, dan lain-lain.

Slamet sendiri mengakui bahwa otopsi memang cara paling efektif untuk menemukanpenyebabkematiankorban.

Beberapa hasil pengamatan tim forensik RS Polri, ditemukan luka di bagian dalam (mukosa) lambung dan bibir bagiandalamMirna,yangtampakberupa gumpalan-gumpalandarahberwarnahitam. Darah itu, lanjut dokter lulusan Universitas Indonesia tersebut, disebabkan karena sebuah zat yang menyebabkan iritasi berat dan merusak (korosif), bisa dari zat yang memiliki tingkat basa atau asam yang sangat kuat.

MenurutsaksiahlitoksikologiPuslabfor Mabes Polri Kombes Pol Nur Samran Subandi, setelah diperiksa lebih lanjut zat korosif tersebut adalah sianida yang memilikinilaipH13,darimaksimalph14, yang artinya basanya sangat tinggi.

Dalam sidang dengar pendapat saksi ahli tersebut, Slamet Purnomo mengatakan, jika dilakukan otopsi, keadaan jantung dan otak akan terlihat sama dengan yang ada di lambung, akan ada bintik-bintik hitam darah.

Hal itu, dia menambahkan, disebab-

kankarenadarahsudahmengandungsianida sehingga tidak dapat menyediakan oksigen bagi kedua organ vital tersebut.

Kealpaan pemeriksaan otak dan jantunginidisayangkanolehOttoHasibuan.

Sebab menurutnya, bisa saja Mirna sakit jantung ketika minum kopi. “Ya, bisa saja itu kebetulan (‘coincindence’). Karena itu tidak boleh main tafsir-tafsir, perkiraanperkiraan. Jangan ragu-ragu karena itu ancamannyahukumanmati,”tuturOtto.

PN Jakarta Pusat menggelar sidang dengar keterangan ahli untuk kasus tewasnya Mirna diduga akibat menenggak kopi bersianida dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso. Selain Slamet, saksi ahli lain yang dihadirkan adalah ahli toksikologi Puslabfor Mabes Polri KombesPolNurSamranSubandi.Dalam kesaksiannya, Nur Samran Subandi mengatakan kulit akan terasa panas dan gatal akibat terkena sianida. Nur Samran, dalam keterangannya mengaku sudah pernah mengalaminya sendiri. (ant/nii)

04 OPINI

berita metro

www.beritametro.co.id

JUMAT, 5 AGUSTUS 2016

TAJUK

Bongkar Rahasia Testimoni Freddy Budiman

D

an kenapa hanya saya yang dibongkar? Kemana orang-orang itu? Dalam hitungan saya, selama beberapa tahun kerja menyelundupkan narkoba, saya sudah memberi uang 450 miliar ke BNN. Saya sudah kasih 90 miliar ke pejabat tertentu di Mabes Polri. Bahkan saya menggunakan fasilitas mobil TNI bintang 2, di mana si jenderal duduk di samping saya ketika saya menyetir mobil tersebut dari Medan sampai Jakarta dengan kondisi di bagian belakang penuh barang narkoba. Perjalanan saya aman tanpa gangguan apapun.”

Kalimat di atas merupakan kutipan dari catatan koordinator Kontras, Haris Azhar, yang disebarkan ke media sosial, menjadi viral di dunia maya, dan menjadi pembicaraan hangat berbagai kalangan. Catatan tersebut bersumber dari pengakuan terpidana mati kasus narkoba Freddy Budiman, pada tahun 2014, di Lapas Nusakambangan. Freddy sendiri telah dieksekusi pada Jumat dinihari, 29 Juli 2016.

Catatan yang ‘menggigit’ beberapa instansi tersebut, menuai berbagai reaksi pro dan kontra. Bahkan pihak TNI, Polri, dan BNN mereaksi kasus tersebut dengan melaporkan Haris ke Bareskrim Mabes Polri. Haris dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik di jaringan media sosial dengan penyebarluasan transaksi elektronik sebagaimana diatur pasal 27 ayat 3 UU nomor 11 tentang ITE. Di balik upaya tuntutan hukum tersebut, tak sedikit pihak yang justru ‘melindungi’ Haris. Komnas HAM misalnya, apa yang dilakukan Haris tak lebih dari upaya menyuarakan apa yang dianggapnya benar. Apa yang dilakukan Haris merupakan bagian dari kritik seorang anak bangsa.

Ada beberapa hal yang menarik dari polemik yang masih memanas ini. Yang pertama adalah, mengapa Haris tak membuka rahasia ini jauh hari sebelum eksekusi mati Freddy Budiman. Karena dengan kondisi sekarang ini, pengungkapan itu menyulitkan petugas untuk pengusutan lebih lanjut. Upaya pemberantasan mafia jaringan narkoba, menjadi terhambat.

Kondisi tersebut jelas mengesankan Haris sendiri tak transparan dalam penegakan hukum. Apalagi, belakangan, setelah ditemui pihak Polri, Haris juga tak memberikan informasi yang lebih lengkap. Bahkan hanya catatan itu yang bisa disampaikan kepada petugas.

Persoalan kedua adalah, di tengah polemik yang memanas itu, di mana pengacara Freddy? Setidaknya sang pengacara tersebut bisa memberikan kesaksian yang bisa memperkuat fakta apa yang sesungguhnya terjadi.

Karena, dalam catatan itu, Freddy juga mengaku telah menyampaikannya ke lawyer. Mengapa pengacara terkesan menghilang? Itulah yang saat ini tengah ditunggu-tunggu, seperti apa kejelasannya.

Persoalan yang berikutnya adalah, bahwa apa yang dilakukan TNI, Polri dan BNN, yang telah melaporkan Haris, patut dihargai. Meski, pada tahapan tertentu, proses hukum berikutnya kasus ini diperkirakan tak bakal berujung di meja hijau. Tetapi, sekali lagi, proses ini sah-sah saja ditempuh, dengan tujuan ‘mulia’ untuk membongkar ‘rahasia’ di balik pengakuan itu. Diharapkan Haris lebih berani mengungkapkan apa saja yang diketahui terkait testimoni tersebut.

Sebaliknya, proses hukum ini jangan sampai mengarah kepada kriminalisasi terhadap seorang Haris. Kecuali ditemukan fakta lain, yang memang mengarah kepada kebohongan publik, atau unsur kejahatan lainnya.

Yang terakhir, dan yang paling substansial adalah, bahwasanya catatan Haris tersebut hendaknya menjadi masukan berharga bagi instansi terkait. Testimoni Freddy Budiman tersebut menjadi pintu masuk bagi penyelidikan lebih lanjut untuk membongkar mafia narkoba yang masih merajalela di negeri ini.

TNI, Polri dan BNN jangan ‘kebakaran jenggot’ atas informasi yang ada dalam testimoni Freddy. Mereka harus berpikir positif dengan adanya pengakuan itu. Jangan malah bertindak represif, atau menutup diri, dengan dalih macam-macam.

Meski informasi tersebut tak didukung bukti-bukti, atau tak bisa dipertanggungjawabkan, dan bahkan dikategorikan F6 atau D5. Namun, fenomena yang terkandung dari pengakuan itu, tetap saja bisa menjadi jalan untuk mengejar bukti-bukti, yang berujung pada pemberantasan jaringan narkoba itu sendiri.

Bukankah dalam pengakuan tersebut Freddy mengaku telah menyampaikan seluruhnya kepada lawyer.

Pada tertimoni tersebut Haris juga menyebut beberapa nama narapidana yang masih hidup seperti John Key Cs. Bahkan, ada testimoni keterangan tentang upaya pelepasan CCTV dari oknum BNN. Dengan berpikir positif, seharusnya beberapa informasi yang terkandung dalam testimoni tersebut, bisa membantu TNI, Polri dan BNN untuk melangkah lebih lanjut, menelusuri jejak-jejak tersebut, dan membongkar tuntas mafia narkoba yang diduga masih belum punah dari bumi Indonesia tercinta.

- Totok Hartana

Dari Redaksi Redaksi menerima kiriman naskah artikel opini dari para pembaca. Panjang naskah maksimum 4.000 karakter.

Pada bagian akhir naskah hendaknya diberi keterangan status dan/atau profesi penulis.

Akan lebih dihargai jika disertai dengan CV. Naskah dikirim ke alamat email: opini.beritametro@gmail.com.

Redaksi berhak melakukan editing tanpa mengubah substansi.Terimakasih. Salam.

Diterbitkan oleh: PT. Berita Metro Jl Tunjungan No 86 Surabaya. www.beritametro.co.id Percetakan: PT Citra Cetak Pratama (isi di luar tanggung jawab percetakan)

MTQ di Bumi Seribu Masjid M

asjid bergaya Timur Tengah itu berdiri megah di jantung kota Mataran. Lima menara yang menjulang tinggi dengan polesan cat berwarna cerah menambah indahnya tempat ibadah yang menyerupai keindahan dan kemegahan masjid Nabawi di Madinah itu. Satu dari lima minaret atau menara merupakan bangunan tertinggi di Kota Mataram dengan menjulang mencapai 99 meter sebagai perlambang “asmaul husna” atau 99 nama indah Allah SWT. Minaret Islamic Center yang dilengkapi “lift” dibangun dengan dana sebesar Rp 32 miliar yang bersumber dari dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social reponsibility (CSR) PT Newmot Nusa Tenggara (NNT). Pada 2011 dan 2012 PT NNT memberikan dana CSR 38 juta dolar AS atau setara dengan sekitar Rp 360 miliar. Dana itu masingmasing sebesar Rp 140 miliar untuk Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat serta sebesar Rp 70 miliar untuk Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Dari Rp 140 miliar yang menjadi hak Pemprov NTB, sebanyak Rp 50 miliar di antaranya dipergunakan untuk mendukung kelanjutan pembangunan Islamic Center. Sebanyak Rp 32 miliar di antaranya dipergunakan untuk pembangunan minaret.

Islamic Center yang berdiri di atas tanah seluas 7,5 hektar mampu menampung belasan ribu jamaah menjadi pusat peradaban Islam sekaligus sebagai induk ribuan masjid yang tersebar hingga ke pelosokpelosok desa terutama di Pulau Lombok.

Sejatinya Nusa Tenggara Barat dikenal dengan sebutan Bumi “Seribu Masjid”, karena jumlah masjid di provinsi yang penduduknya mayoritas muslim ini lebih dari 5.000 unit.

Masjid megah yang juga menjadi ikon wisata syariah di Bumi “Seribu Masjid” itu kini menjadi

pusat perhelatan akbar Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXVI tingkat nasional. Alunan Mars MTQ yang dikumandangkan oleh 93.000 pelajar dan pegawai negeri sipil menandai dimulainya pelaksanaan MTQ tingkat nasional yang kedua kalinya digelar di Kota Mataram.

Pada 43 tahun silam, tepatnya 1973 Kota Mataram pernah menjadi tuan rumah MTQ tingkat nasional. Kala itu MTQ dipusatkan di lapangan depan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) yang kini menjadi kantor Bank Indonesia (BI) Perwakilan NTB yang berada di samping Islamic Center.

Menghadapi perhelatan akbar MTQ tingkat nasional itu, sejak beberapa bulan lalu Kota Mataram terus “bersolek” untuk menambah daya tarik kota dengan motto “Maju, Religius dan Berbudaya.

Di sepanjang ruas jalan protokol di Kota Mataram dihiasi 2.000 lampion bertuliskan aksara arab. Mulai dari jalan Langko, jalan Airlangga, jalan Pejanggik hingga pendopo gubernur dan walikota.

Kemudian, di jalan Udayana, tepatnya di lokasi venue utama penyelenggaraan MTQ tingkat Nasional, yakni Islamic Center yang kini telah dihiasi lampu.

Kemegehan masjid terbesar di NTB kini menyerupai Masjid Nabawi di Madinah. “Ini magnet kita untuk mempercantik suasana pada saat pelaksanaan MTQ Nasional,” ujar Wlikota Mataram H Ahyar Abduh.

Selain memasang lampion, Pemerintah Kota Mataram juga berupaya memperindah dan mempercantik suasana kota Mataram. Hal ini dilakukan agar penyelenggaraan MTQ Nasional semakin semarak.

MTQ ke-26 tingkat nasional di Kota Mataram dihadiri 5.000 orang dari 34 provinsi di Indonesia. Sebanyak 1.200 peserta di antaranya tengah mengikuti tujuh cabang lomba.

Membumikan Al Quran Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membuka se-

Oleh: Masnun Masud (Jurnalis LKBN Antara)

cara resmi MTQ Nasional XXVI di Mataram, Ibu Kota Provinsi NTB pada Sabtu (30/7) malam.

Ia menginginkan agar penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional XXVI di Mataram, NTB mampu membumikan Al Quran. MTQ Nasional harus mampu membumikan Al Quran sehingga lebih mudah dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat kita,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya.

Presiden menyatakan memiliki harapan yang besar bahwa MTQ yang telah membudaya di tengah masyarakat di Tanah Air selain berkembang dari segi syiar dan kualitas penyelenggaraannya juga dapat mewarnai wajah umat Islam dan bangsa Indonesia.

Tujuan dan makna kegiatan MTQ bukan sekadar prestasi yang utama. Namun, ia menegaskan, hal yang lebih utama lagi adalah syiar dan dakwah tentang bagaimana membumikan Al-Quran. Artinya, Al Quran hendaknya dijadikan sebagai nafas, sebagai pegangan hidup yang hakiki, dan sebagai kepribadian masyarakat Muslim di Tanah Air. Ia menyayangkan sekarang ini masih banyak orang mudah mencela, mudah mengumpat, mudah merendahkan orang lain, mudah mengejek, mudah menjelek-jelekkan orang lain, bahkan sopan santun pun diabaikan. “Ungkapan pedas, ujaran kebencian yang asal bunyi bertebaran luar biasa khususnya di ranah media sosial.

Ungkapan tersebut semakin menghebat saat terjadi konstetasi politik seperti pemilihan gubernur, pemilihan bupati, pemilihan walikota, pemilihan presiden, serta pemilihan anggota legislatif,” katanya.

Kandidat lain, kata Presiden, tidak lagi dilihat sebagai sahabat, teman, atau mitra melainkan dianggap sebagai musuh yang harus dihabisi. Selain itu, Presiden berharap agar

hakikat makna dan tujuan MTQ kita pegang tegung sehingga Al-Quran benar-benar diresapi, dihayati, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Sebab, saat seseorang menggaungkan Al Quran maka sebenarnya sedang mengagungkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kesalehan sosial, nilai-nilai yang mengutamakan pembelaan pada yang lemah, fakir, dan miskin bukan nilai-nilai keserakahan seperti mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya.

Sebelum dibuka oleh Presiden Jokowi, MTQ diawali dengan berbagai kegiatan bernuansa Islami, diantaranya pada 27 Juli dilakukan Semaan Alquran dengan melantunkan ayat-ayat suci Al Quran oleh 1.000 orang hafiz dan hafizah.

Selanjutnya, pada 28 Juli akan diselenggarakan pembacaan barzanji atau “selakaran” yang diikuti 5.000 orang.

Kegiatan itu memecahkan rekor MURI dalam katagori jumlah peserta terbanyak dan terpanjang di Indonesia.

Pada 29 Juli dilaksanakan pawai taaruf yang diikuti masyarakat umum, pelajar, pegawai Pemerintah Provinsi NTB dan Kota Mataram, termasuk kafilah. Tidak hanya itu sejumlah rangkaian kegiatan juga dilaksanakan di beberapa titik, seperti hiburan rakyat di lapangan Sangkareang, Pantai Ampenan.

Rahmat Alam Semesta Dengan berbagai persiapan yang matang dan terencana, tampaknya pemerintah daerah di NTB berjuang menyukseskan MTQ tingkat nasional tersebut. Bahkan sejumlah kegiatan berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia-Dunia (MURI). Kedua rekor MURI dengan waktu persiapan hanya dua hari adalah Mars MTQ yang melibatkan para pelajar SD, SMP dan SMA se-Kota Mataram dan tradisi selakaran atau pembacaan kitab Barzanji. “Kita buktikan kepada Indonesia, bahkan dunia pada umumnya

bahwa NTB, khususnya Kota Mataram mampu menyelenggarakan MTQ dan masuk dalam MURI,” kata Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin.

Pemecahan rekor MURI itu diawali dengan menyanyikan Mars MTQ yang dipusatkan di Lapangan Sangkareang. Kegiatan diikuti setidaknya 93.000 pelajar tingkat SD hingga SMA. Aksi ini memecahkan rekor sebelumnya yang dibukukan tahun 2011 oleh Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) dengan aksi menyanyi melibatkan 87.000 orang.

Sejalan dengan itu Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan Musabaqah Tilawatil Quran Nasional XXVI Mataram, Nusa Tenggara Barat melestarikan jenis dakwah budaya sebagaimana telah dicontohkan olehWalisongo.“MTQ ini mirip cara wali dalam berdakwah lewat tilawah,” kata Lukman dalam acara pembukaan MTQ Nasional XXVI di Mataram.

Menurut dia, berdakwah bisa dengan berbagai cara selama itu baik termasuk lewat seni baca Al quran. MTQN saat ini telah berkembang. Salah satu tolok ukurnya kategori lomba sudah semakin banyak atau tidak hanya cabang tilawah.

Dari semula kategori tilawah, kini sudah ada tujuh cabang.

Keragaman cabang MTQN itu berkembang untuk kategori selain tilawah, di antaranya hafalan Al Quran, tafsir Al Quran, penulisan makalah ilmiah Al Quran, khat ayat Al Quran, syarhil Quran dan fahmil Quran.

Dari pengembangan kategori, kata Lukman, dapat semakin mendekatkan umat kepada Al Quran. Dengan begitu, umat Islam akan semakin memahami Al Quran yang berisi ajaran Islam dengan kasih sayangnya atau “rahmatan lil’alamin”. Rahmat memiliki makna kedamaian dan kemakmuran. Inilah seharusnya Indonesia menuju ‘baldatun toyyibun wa rabbun ghafur’ yang bisa terwujud jika kita bisa melakukan revolusi mental dalam memaknai rahmat. (*)

Memenuhi Kebutuhan Spiritual Nelayan

K

alau tidak mau tidur di kapal, jangan jadi pelaut,” celetuk seorang nelayan asal Brebes, Jawa Tengah. Celetukan itu mencuat di tengah perbincangan atas maraknya pemberitaan mengenai sejumlah nelayan di Taiwan yang diperlakukan tidak manusiawi.

Dia bersama ratusan nelayan asal Brebes, Tegal, Pemalang (Jawa Tengah), Indramayu, dan Cirebon (Jawa Barat) diwajibkan tinggal di kapal oleh majikan mereka di Donggang (baca: Tongkang), kota pelabuhan yang berjarak sekitar 375 kilometer sebelah selatan Ibu Kota Taiwan di Taipei.

Kapal pencari ikan dari berbagai jenis dan ukuran itu dilengkapi dengan kamar tidur dan dapur yang mereka anggap layak. “Soal nyaman atau tidak, tergantung kita. Bukankah kita harus menerima segala risiko ketika sudah menentukan pilihan untuk bekerja di negeri orang?” ujarnya.

Pria yang sudah hampir enam tahun bekerja di kapal pencari ikan yang beroperasi di perairan Selat Taiwan itu bukan tidak peduli dengan penderitaan yang dirasakan 81 rekan seprofesinya di Pelabuhan Kaohsiung itu.

Namun, menurut dia, lebih pada sisi batin mereka dalam menerima fasilitas yang diberikan oleh majikan. Bahkan, jika dibandingkan dengan kondisi nelayan di kampung halaman-

nya di Brebes, bekerja kepada majikan di Taiwan jauh lebih bagus, baik dari segi fasilitas di dalam kapal maupun upah bulanan yang berkisar antara 17.000 hingga 20.000 dolar Taiwan atau setara Rp 6,9 juta hingga Rp 8,1 juta untuk kurs saat ini. Itu pun belum termasuk bonus harian yang ditentukan berdasarkan kapasitas hasil tangkap.

Apalagi nelayan di Taiwan tidak dikenai pemotongan gaji bulanan pada saat libur melaut yang disebabkan oleh faktor cuaca buruk. Bagusnya lagi, setelah pencabutan moratorium oleh pemerintah Indonesia, majikan di Taiwan wajib diverifikasi mengenai kelayakan kapal dan kemampuan finansial sebelum menandatangani kontrak dengan pekerja asal Indonesia. Dengan begitu, tidak ada lagi perlakuan tidak manusiawi dan penelantaran terhadap nelayan asal Indonesia oleh majikan-majikan mereka di Taiwan.

Madrasah Diniyah Terlepas dari itu semua, yang menggembirakan bagi nelayan asal Indonesia di Pelabuhan Donggang adalah diizinkannya untuk tinggal di penampungan yang mereka kontrak dengan uang patungan sebesar 14.000 dolar Taiwan per bulan, terutama pada akhir pekan.

Bangunan dua lantai yang letaknya hanya beberapa meter

Oleh: M Irfan Ilmie (Wartawan Senior)

dari bibir dermaga Pelabuhan Donggang itu bukan sekadar tempat penampungan.

Di lantai dua bangunan itu sejak beberapa tahun yang lalu telah difungsikan sebagai masjid. Sejumlah tokoh agama asal Indonesia bahkan sudah pernah mengunjungi Masjid An Nur di lantai dua penampungan nelayan itu.

Di bangunan sederhana itulah para nelayan yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Pelaut Indonesia (FOSPI) berikhtiar mengatasi keterbatasan mereka dalam pemenuhan kebutuhan spiritual.

“Setelah semua kebutuhan duniawi sudah terpenuhi, kami mulai berpikir, bagaimana caranya untuk mengatasi keterbatasan pengetahuan agama,” kata Sekretaris FOSPI, Dian Sidik Ramadani, saat ditemui di Masjid An Nur, Donggang, pada 12 Juli 2016.

Dia melihat sebagian besar dari 1.500 nelayan asal Indonesia di Donggang rajin melakukan ibadah wajib, baik pada saat di darat maupun di sela-sela aktivitas mereka di laut.

Namun sebagian besar dari para nelayan itu masih awam akan pengetahuan agama, terutama mengenai tata cara beribadah yang benar.

Waslul Mubarok, salah seorang nelayan asal Desa Sawo-

jajar Kebedengan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, merasa terpanggil untuk membantu teman seperjuangannya itu dalam memenuhi kebutuhan spiritualnya.

Kebetulan sebelum merantau ke Taiwan dalam tiga tahun terakhir, dia pernah mengenyam pendidikan ala pesantren.

Apalagi ayahnya mengelola Madrasah Diniyah Awwaliyah Mubtadi’in di desanya.

Berangkat dari pengalaman yang dimilikinya itu, dia bersama sejumlah pengurus FOSPI mendirikan Madrasah Diniyah Buruh Migran Indonesia Miftahul Ulum.

Awalnya hanya satu kelas.

Namun dua bulan berikutnya, satu kelas lagi berhasil dibuka untuk menjawab antusiasme para nelayan yang ingin belajar dasar-dasar agama.

Dalam kurun waktu tiga bulan masa pendirian, dua kelas madrasah menempati Masjid An Nur itu memiliki 24 murid yang terdiri dari 14 murid kelas I ibtidaiyah dan 10 murid kelas II ibtidaiyah. Untuk kelas I, sebanyak 14 nelayan mendapatkan pelajaran Imlak (dikte tulisan Arab) dan Khath (kaligrafi Arab) selain juga Fikih, sedangkan kelas II ditambah Nahwu-Sharraf (tata bahasa Arab) dan Hadits.

Namun murid di kedua tingkatan berbeda itu sama-sama mendapatkan pelajaran Akidah Akhlak. “Akidah Akhlak penting untuk membentuk pribadi seseorang yang Islami,” jelas

Mubarok.

Kegiatan belajar dan mengajar dengan metode tatap muka di ruang kelas itu digelar setiap hari mulai pukul 20.00 waktu setempat atau selepas shalat Isya berjemaah. Pada saat itu, sebagian besar kapal nelayan di Donggang sedang merapat di dermaga. “Jangan samakan madrasah yang kami dengan madrasah diniyah di Indonesia. Bisa mengajak mereka belajar saja sudah bagus,” pinta Mubarok.

Sedikitnya mata pelajaran yang diterima para nelayan di Taiwan itu juga disebabkan terbatasnya kitab atau buku ajar.

Bahkan, mereka mendapatkan kitab-kitab pelajaran tersebut melalui nelayan yang pulang ke Indonesia. Oleh sebab itu, Madrasah Diniyah Buruh Migran Indonesia Miftahul Ulum di Taiwan selatan itu tidak menganut kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI, baik untuk madrasah diniyah maupun level ibtidaiyah.

Membentuk karakter seseorang, terutama untuk nelayan yang rata-rata tidak memiliki latar belakang pendidikan memadai, jauh lebih penting daripada sekadar mendapatkan pengakuan formalitas atas kurikulum yang ditetapkan pemerintah. Apalagi mereka menyelenggarakan pendidikan tersebut secara mandiri dan sama sekali tidak mendapatkan fasilitas, baik dari pemerintah Indonesia maupun pemerintah Taiwan. (*)

Direktur: Silvia Balhmar. Pemimpin Perusahaan: M. Mashudi. Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: Totok Hartana. Wapimred: Noor Ipansyah Iskandar. Dewan Redaksi: AR Balhmar, Djoko Tetuko, Samiadji Makin Rahmat, Yahya A Waber, Tjipto Chandra, Marcella, Hadi Ismanto, M. Nabil. Redaktur Pelaksana: Rofiq Kurdi Ismail. Koordinator Liputan: Budi Arie Satriyo. Redaktur: Bambang Andrias, Oki Lukito, Aziz Tri, E Prayogo, Novi Triawan, Indra Nanang. Reporter: Dian Kurniawan, Ali Topan, Faisal Abdillah, Suluh DP, Andre Septia Hadi, Subairi Amar Bachan, Hasan Nur Rahmad. Fotografer: Soemadji, Tovan Beka . Copy Editor: Bangkit Irmanudin Bahri. Pracetak: Ahmad Choironudin. Artistik/Tata Letak: Luthfi, firman. Desain Grafis: Khalid “Klied”. Sekretaris Redaksi: Muh. Faizin. Bidang Online: Wahyu Saputro. Eksekutif Marketing: Fahad Balhmar, Khalid H. Perwakilan Daerah: Jakarta: Priyoko Sarjito (Kep. Biro), Marcella, Ferdy Yunisaf. Mojokerto: Prayogi. Sidoarjo: Yahdar Balhmar, Syaikhul Hadi. Pasuruan: H Umar Wirohadi (kabiro), Abdul Kadir Jaelani. Malang: Aji, Kholil, Agus Susanto. Lamongan: M. Zainuddin, Thafhanul Fahri. Koordinator Sirkulasi/Pemasaran: M. Mashudi. Alamat Redaksi: Jl Tunjungan No 86 Surabaya. Telp. +6231 5318686, 5323414. Fax:+6231 5323415 Redaksi: 081334312300 | Iklan/Langganan: 081216327858 | No Pengaduan: 031 70975270. Email: red_beritametro@yahoo.co.id. Tarif Iklan: Display(fc) Rp. 35.000/MMK (BW) Rp. 25.000/MMK. Sosial Rp. 10.000/MMK, Baris Rp. 15.000 (Minimal 2 Baris).

DALAM MENJALANKAN TUGAS PELIPUTAN, WARTAWAN BERITA METRO DIBEKALI TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER.

METRO SPORT 05

berita metro www.beritametro.co.id

JUMAT, 5 AGUSTUS 2016

4

BARCELONA

LEICESTER CITY

2

lintas arena

(ICC 2016 di AS)

Messi Merumput, Barcelona Menang Hajar Leicester, Munir Cetak Dua Gol SOLNA (BM) – Barcelona menekuk Leicester City 4-2 di laga International Champions Cup (ICC) 2016 di Friends Arena, Kamis (4/8) dinihari WIB. Hasil ini menjadi kemenangan kedua Barcelona pada pramusim.

Menurunkan dua pemain kuncinya, Lionel Messi dan Luis Suarez, Barca tampil dominan.

Munir El Haddadi pun mencuri perhatian dalam duel ini lewat torehan dua golnya.

Gol pertama Munir tercipta pada menit ke-26. Diawali umpan terobosan Messi, Munir meneruskan bola dengan tenang ke gawang Leicester yang dikawal Robert Zieler.

Suarez turut mencatatkan namanya di papan skor saat pertandingan memasuki menit ke-34. Striker timnas Uruguay itu melakukan aksi individu melewati dua pemain lawan sebelum menceploskan bola.

Keunggulan Barcelona kembali bertambah pada menit ke-45. Pencetak golnya lagi-lagi Munir. Ia berhasil menaklukkan Zieler dengan memanfaatkan umpan jauh dari Suarez. Gol Munir menjadi penutup babak pertama. Barcelona turun minum dengan mengantongi keunggulan 3-0.

Di babak kedua, Leicester memasukkan Ahmed Musa

yang baru mereka rekrut dari CSKA Moskva. Kehadiran pemain asal Nigeria tersebut ternyata cukup merepotkan pertah-

anan Blaugrana.

Musa melakukan solo run yang berujung gol pada menit ke-47. Selang 19 menit kemudian, ia kembali menjebol gawang sang juara Spanyol lewat tembakan dari sisi kanan kotak penalti. Leicester memangkas selisih

skor jadi 2-3.

Barcelona, yang tersentak dengan dua gol Musa, mencoba bangkit. Hasilnya, mereka kembali memperlebar selisih angka menjadi 4-2 pada menit ke-84. Gol ke-4 Barcelona dicetak oleh Rafa Mujica.

Pemain yang baru berusia 17 tahun itu tanpa kesulitan melepaskan tembakan setelah mendapat bola di depan gawang. Keunggulan Barca bertahan sampai wasit meniupkan peluit tanda akhir pertandingan. (dbs/azt)

’Pacman’Siap Hadapi Vargas LOS ANGELES (BM) – Manny Pacquiao memutuskan kembali naik ring tinju. Dilansir dari Los Angeles Times, dia dijadwalkan bertarung melawan petinju Amerika Serikat, Jessie Vargas, pada 5 November mendatang.

Pacquiao sebenarnya sempat mengumumkan pensiun seusai meraih kemenangan atas Timothy Bradley pada 9 April lalu. Dia mundur karena pada Mei dirinya terpilih sebagai anggota senat di Filipina.

Tapi Pacquiao ternyata masih menyimpan hasrat bertinju. Penasihat petinju berjulukan Pacman itu, Michael Koncz, mengatakan Pacquiao akan bertarung pada pertandingan kelas welter versi OrganisasiTinju Dunia (WBO).“Pensiun tak cocok bagi Manny saat ini,” kata Michael Koncz kepada LATimes, Rabu (3/8).

“Tinju ada dalam darah dia. Ketika berlatih, dia merasa keluar dari tekanan. Anda bisa lihat perbedaan pada moodnya. Dia senang,” tuturnya lagi.

Awal pekan ini, promotor tinju Bob Arum mengatakan akan mempunyai jadwal pertemuan di Manila dengan Pacquiao, ditemani Koncz. Dalam pertemuan itu, Arum mengatakan akan mengatur pertandingan Pacquiao untuk laga 5 November nanti. (dbs/azt)

Jadi Pembawa Bendera Inggris Raya ISTIMEWA

SELEBRASI: Mega bintang Barcelona, Lionel Messi merayakan gol Munir El Haddadi ke gawang Leicester City, Kamis (4/8) dinihari WIB. Barca menang telak 4-2 di laga ICC 2016, AS.

1

AC MILAN

CHELSEA

3

(ICC 2016 di AS)

Chelsea Menang, Oscar Cetak Dua Gol MINNESOTA (BM) – Oscar tampil gemilang saat Chelsea menang 3-1 atas AC Milan di laga ICC 2016 di Stadion US Bank,

Kamis (4/8) pagi WIB. Dua gol Oscar menjadi penentu kemenangan ‘The Blues’, julukan Chelsea, pada laga tersebut.

Pada babak pertama, Bertrand Traore membawa Chelsea unggul terlebih dulu di menit ke-38. Namun, AC Milan mem-

ISTIMEWA

DUA GOL: Oscar mencetak dua gol saat Chelsea menang 3-1 atas AC Milan di ajang ICC 2016 di AS, Kamis (4/8) pagi WIB.

0

ISTIMEWA

Manny Pacquiao

B MUENCHEN

REAL MADRID

balas lewat aksi Giacomo Bonaventura menit ke-38. Barulah dua Oscar di babak kedua, menit ke-70 lewat eksekusi penalti dan gol menit ke-87 menjadi pembeda hasil akhir.

Pertandingan di Minnesota ini juga memecahkan rekor jumlah penonton di stadion tersebut.

Sebanyak 64.101 pasang mata menyaksikan laga ini secara langsung di Stadion US Bank.

Berdasarkan catatan, Milan tampil lebih mendominasi.

Mereka memimpin penguasaan bola hingga 53,5 persen. Dari segi peluang, Milan memiliki 14 dan Chelsea mempunyai 17 kesempatan. Chelsea unggul terlebih dahulu pada menit ke-24. Berawal dari sepakan kaki kananViktor Moses yang ditepis Gianluigi Donnarumma, Traore dengan cekatan menyambar bola mun-

Gol Danilo Menangkan Real Madrid menit menjelang waktu normal berakhir. Danilo yang masuk sebagai pemain pengganti, memecahkan kebuntuan tim berjulukan Los Blancos.

Dia melakukan penetrasi dari tengah lapangan, mengelabui satu pemain, lalu melepaskan tembakan kaki kiri dari luar kotak. Bola melaju di atas jangkauan Sven Ulreich, yang tampak terlambat bereaksi.

ISTIMEWA

Andy Murray

’Setan Merah’ Ditahan Everton Tanpa Gol

1

(ICC 2016 di AS)

NEW JERSEY (BM) – Real Madrid menekuk Bayern Muenchen 1-0 di ajang International Champions Cup (ICC) 2016 di Stadion MetLife, AS, Kamis (4/8) pagi WIB. Gol tunggal Madrid dicetak Danilo lewat tembakan luar kotak pada menit ke-79.

Pertandingan ini terlihat seimbang menilikstatistik.DicatatsitusresmiICC, Bayern menguasai 53,8 persen permainan dan melepaskan dua tembakan tepat sasaran. Madrid pun mendapatkanpeluangdenganjumlahserupa.

Menariknya,keduapeluangBayernjustru berasal dari David Alaba, yang ditugaskan mengawal sisi kiri pertahanan dalam partai ini. Pertama, pada menit ke-25, dia mendapatkan kesempatan lewattendanganbebas.Bolatembakan pemainasalAustriaitumasihmembentur tiang kanan Madrid.

Alaba kembali mengancam sebelas menit menjelang babak pertama berakhir. Kali ini, usaha dia masih bisa diblok oleh Kiko Casilla.

Setelah jeda, dominasi masih belum perpindah. Perbedaannya, Bayern justru mengalami puasa peluang pada fase ini. Situasi ini dimanfaatkan oleh Madrid, tepatnya sebelas

tah dengan sundulannya.

Berselang 14 menit kemudian, Milan menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat tendangan bebas Bonaventura.

Skor imbang tersebut bertahan hingga turun minum.

Pada menit ke-69, Chelsea mendapatkan penalti setelah Andrea Poli menyentuh bola dengan tangannya. Oscar yang bertugas sebagai algojo dengan tenang mengeksekusi sepakan dari titik putih tersebut tanpa mampu dibendung Donnarumma. Chelsea memimpin 2-1.

Pasukan Antonio Conte memperbesar keunggulan menjadi 3-1 setelah Oscar kembali menggetarkan jala Milan pada menit ke-87. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 3-1 untuk Chelsea tetap tak berubah. (dbs/azt)

RIO DE JANEIRO (BM) – Petenis Skotlandia, Andy Murray, didaulat menjadi pembawa bendera Inggris Raya pada acara defile di pembukaan Olimpiade 2016, Rio de Janeiro, Brasil, Jumat (5/8).

Dalam pemilihan yang dilakukan, Murray menyisihkan petinju Nicola Adams dan atlet dayung Katherine Grainger.

Atlet berusia 29 tahun itu pun menjadi petenis pertama yang dipercaya menjalani peran tersebut. “Memimpin tim Inggris Raya adalah kebanggaan luar biasa, terbesar di olahraga,” kata Murray kepada BBC. Murray merupakan salah satu pendulang medali emas bagi Inggris Raya di Olimpiade 2012, London. Dia menyumbang medali emas dari nomor tunggal putra dan perak dari nomor ganda campuran. “Saya masih sangat mengingat memori di London. Sekarang pun saya fokus 100 persen untuk meraih kemenangan di sini, di Rio,” tutur Murray.

“Menjadi pembawa bendera adalah momen yang bakal selalu saya ingat dalam sisa hidup saya. Hal itu juga menjadi momen penting dalan karir saya,” ujar juara Wimbledon 2016 itu.

Komite Olimpiade Inggris Raya (BOA) memilih Murray setelah setiap cabang olahraga memilih satu wakilnya untuk diseleksi oleh tim panel. Empat tahun lalu, pebalap sepeda Sir Chris Hoy dipercaya menjadi pembawa bendera Inggris Raya. (dbs/azt)

Skor 1-0 untuk keunggulan Madrid bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Hasil ini sekaligus mendongkrak posisi Madrid di klasemen Zona Amerika Utara. Madrid bertengger di peringkat ke-3 dengan koleksi 6 poin dari 3 pertandingan.

Mereka terpaut 3 angka dari Paris Saint-Germain selaku pemuncak klasemen. (dbs/azt)

ISTIMEWA

MENANG TIPIS: Pemain Real Madrid, Luka Modric (kiri) dibayangi pemain Bayern Muenchen, Artuo Vidal di ICC 2016. Madrid menang tipis 1-0.

MANCHESTER (BM) – Manchester United hanya bermain imbang tanpa gol alias 0-0 saat menjamu Everton di laga testimonial Wayne Rooney di Stadion Old Trafford, Kamis (3/8) WIB. Laga yang disiarkan langsung melalui Facebook ini bertujuan untuk menggalang donasi yang digagas olehWayne Rooney Foundation, yakni sebuah yayasan sosial milik Rooney.

Sepanjang pertandingan, ‘Setan Merah’ tercatat melepaskan tiga tembakan tepat sasaran dari lima percobaan, sedangkan Everton lima tendangan yang dua di antaranya mengarah ke gawang.

Pada laga ini, Jose Mourinho menurunkan sejumlah pemain andalannya. Selain Rooney, Mourinho turut memainkan Zlatan Ibrahimovic di lini depan timnya.

Duet Rooney-Ibrahimovic pun sempat tercatat dua kali memberikan ancaman terhadap pertahanan Everton. Kendati begitu, kiper Everton, Maarten Stekelenburg, tampil gemilang. Alhasil pertandingan babak pertama pun ditutup dengan hasil imbang tanpa gol.

Memasuki babak kedua, Mourinho melakukan lima pergantian pemain sekaligus. Salah satunya adalah mengganti Rooney dengan peny-

erang muda Manchester United, Marcus Rashford.

Kemudian, pada menit ke-66, Mourinho juga memasukkan Matteo Darmian, Juan Mata, hingga Memphis Depay yang menggantikan posisi Ibrahimovic.

Tapi, permainan Manchester Unit-

ed tak berubah signifikan. Mereka masih kesulitan untuk menembus lini belakang tim asuhan Ronald Koeman. Wasit memberikan perpanjangan waktu selama dua menit. Namun, gol masih tak kunjung datang.

Laga pun berakhir imbang tanpa gol. (dbs/azt)

ISTIMEWA

TANPA GOL: Skuad Manchester United bersama Manajer Jose Mourinho usai laga lawan Everton. Kedua tim bermain imbang 0-0.

06 METRO SPORT

berita metro

www.beritametro.co.id

JUMAT, 5 AGUSTUS 2016

Torabika Soccer Championship Bhayangkara Surabaya United vs Persipura Jayapura

KILAS

(live Indosiar, pukul 16.00 WIB)

FOTO: BM/ISTIMEWA

Melaju Tanpa Meremehkan

KREATOR : Aksi Evan Dimas di lini tengah BSU jadi salah satu faktor stabilnya perjalanan tim hingga pekan ke-14 TSC 2016. Perannya akan diuji Persipura sore nanti di Gelora Delta.

Delta Sidoarjo, sore ini. BSU tetap memandang serius Persipura yang dalam kondisi terluka.

Jika memperhatikan statistik dari lima pertandingan terakhir di Torabika Soccer Championship (TSC) 2016, BSU pantas menepuk dada. Mereka selalu

Piala Menpora U-11 Mencari Pemain Profesional

Persipura Jayapura Ferdiansyah; Yustinus Pae, Ricardo Salampessy, Bio Paulin, Rony Beroperay; Ian Louis Kabes, James Koko Lomell, Dominggus Fakdawer, Riky Kayame; Boaz T Solossa, Foday Boakay Eddy

Bhayangkara Surabaya United WahyuTri Nugroho; I Putu Gede, Otavio Dutra, Indra Kahfi, Sahrul Kurniawan; M Hargianto, Khairallah Abdelkbir; Fandi Eko Utomo, Evan Dimas Darmono, RudiWidodo; Thiago Furtuoso

FOTO: BM/ISTIMEWA

Menpora Septa Rudianto, ketika ditemui di Lapangan Jambangan, Kamis (4/8).

Ia menyatakan banyak pemain berpotensi yang muncul dari pertandingan perdana kali ini. Bahkan, adu strategi pelatih juga mewarnai turnamen yang diselenggarakan ini. “Calon pesepakbola profesional sudah terlihat dalam pertandingan perdana, mereka (pemain) berjibaku, berjuang keras untuk menang,” ungkap Septa.

Untuk diketahui, turnamen yang digelar kali ini diikuti 48 tim dari berbagai daerah di Jatim. Pertandingan terbagi menjadi 12 grup, dan nantinya akan diambil juara dan runner up grup. Selanjutnya terus bertanding dengan sistem gugur hingga partai final, Minggu (7/8) mendatang. (dek/epe)

BIBIT MUDA : Para pesepakbola kategori usia dini mulai bertanding di ajang Piala Menpora U-11 Wilayah Jatim di Lapangan Jambangan, Surabaya.

PRAKIRAAN PEMAIN

Suasana Menghangat, Pemain Berebut Inti

Liestiadi

FOTO: BM/ISTIMEWA

SURABAYA (BM) – Gaung pembinaan sepakbola di Indonesia yang didengung-dengungkan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) telah dimulai. Salah satunya adalah turnamen Piala Menpora U-11 Wilayah Jatim yang bergulir mulai pagi kemarin, di Lapangan Jambangan.

Sebanyak 48 tim Sekolah Sepakbola (SSB) seluruh Jatim telah mulai menjalani pertandingan turnamen Piala Menpora U-11. Tim yang berlaga mulai tanggal 4-7 Agustus tersebut merupakan hasil dari verifikasi oleh penyelenggara.

“Akhirnya terlaksana juga turnamen (Piala Menpora) ini. Dengan waktu persiapan yang lumayan, seluruh tim menampilkan permainan terbaiknya mulai hari ini (kemarin, red),” ungkap Ketua Panitia Turnamen U-11 Piala

SIDOARJO (BM) – Lama tak merasakan gelar juara membuat klub voli Indomaret Sidoarjo berusaha menata ulang kekuatannya. Mantan jawara Livoli 2008 tersebut menggelar turnamen untuk menjaring pemain-pemain muda berbakat. Indomaret Sidoarjo ingin kembali memunculkan namanya dalam blantika bola voli nasional.

Even bertajuk Indomaret Volleyball Tournament akan dihelat di GOR Delta Sidoarjo, 22 Agustus hingga 2 September mendatang. Turnamen ini digelar untuk tingkat SMA/SMK dan SMP. Peserta turnamen berasal dari seluruh Jatim. Sebagai penyelenggara, Indomaret menargetkan 32 tim di tingkat SMA/SMK, dan 16 tim untuk tingkat SMP. “Turnamen ini akan dikemas dengan menerapkan standar even nasional. Kami ingin membiasakan atlet-atlet muda untuk mengenal lebih dini tentang jiwa berkompetisi, situasi dan standar prosedur even level nasional,” jelas Ketua Panitia Indomaret Volleyball Tournament Sutono, dalam rilisnya kepada media, Kamis (4/8).

Indomaret membuka peluang para bakat-bakat yang terpilih ini untuk bergabung ke akademi bola voli yang sudah mereka dirikan. Karena itu, Sutono mengatakan bahwa pihaknya akan menurunkan talent scounting untuk memantau talenta-talenta berbakat di turnamen ini. “Sebab, Indomaret ingin menjaga kontinuitas bibitbibit pebola voli muda masa depan,” jelas mantan libero nasional ini.

Total hadiah yang disediakan untuk turnamen ini sebesar Rp 27 juta. Juara pertama di tingkat SMA/SMK mendapat Rp 10 juta. Sedangkan juara pertama untuk level SMP diganjar Rp 3 juta. Most Valuable Player (MVP) masing-masing kelas akan mendapat hadiah Rp 500 ribu. (dek/epe)

MAKASSAR (BM) – Hanya mendapat hasil seri di dua laga terakhir tak membuat suasana Persegres Gresik United suram. Justru sebaliknya, para pemain Persegres lebih termotivasi untuk dapat memberi hasil optimal. Mereka siap tampil dengan kekuatan terbaik saat dijamu PSM Makassar, Minggu (7/8) mendatang.

Persegres sendiri telah berada di Makassar sejak, Rabu (3/8) siang kemarin. Mereka berangkat dari Denpasar, setelah sebelumnya melakoni laga lanjutan Torabika Soccer Championship (TSC) melawan tuan rumah Bali United. Laga itu sendiri

berkesudahan sama kuat, 1-1.

Begitu sampai di hotel, para punggawa Laskar Joko Samudro mendapat kesempatan sehari beristirahat. Baru, pagi harinya, mereka melahap sesi latihan. Skuat kebanggaan Ultrasmania ini melakoni sesi latihan di Lapangan Karebosi, Makassar. Materi latihan yang dilahap Oh In-Kyun dkk baru pengembalian kondisi pasca perjalanan jauh.

Seusai latihan di lapangan Karebosi para pemain melakukan relaksasi di kolam renang hotel dipimpin pelatih fisik Persegres Yogie Nugraha.

Setelah sehari sebelumnya tidak ada agenda latihan, pelatih Persegres Liestiadi begitu gembira mengetahui kondisi terkini anak asuhnya.

Ia melihat dalam sesi latihan tersebut, para pemain nampak sangat bersemangat dalam berkompetisi memperebutkan posisi di tim inti. Bagi Liestiadi hal ini menjadi sesuatu yang patut diapresiasi. “Saya senang dengan semangat yang diperlihatkan para pemain. Mereka terlihat menunjukan keinginan besar untuk bisa masuk sebagai pemain inti,” katanya dikutip dari laman resmi klub, Kamis (4/8).

“Kalau pemain sudah masuk dalam tim inti ya harus berusaha keras untuk mempertahankan posisinya agar tidak tergantikan pemain lain. Tetapi, pada prinsipnya, saya berharap kepada seluruh pemain untuk menjaga spirit ini,” tandas pelatih asal Medan ini. (dek/epe)

FOTO: BM/ISTIMEWA

SURABAYA (BM) – Tak pernah kehilangan satu pun angka dalam 5 laga terakhir, tidak lantas membuat Bhayangkara Surabaya United (BSU) jumawa. Rekor pun bukan menjadi prioritas utama BSU kala menjamu Persipura Jayapura di Stadion Gelora

di Bangkalan, mereka bisa mengurung Madura United. Sayang mereka hanya kecolongan melalui serangan balik,” ulas pelatih asli Surabaya ini.

“Karena itu, kami harus benar-benar fokus untuk melawan Persipura. Tidak perlu nggoyo mengejar target rekor.

Sebab, pada intinya, Persipura masih salah satu tim kuat di negeri ini. Kami hanya perlu bermain semaksimal mungkin mengejar tiga angka,” tutup Ibnu.

Pada kesempatan yang sama, nahkoda anyar Persipura Angel Alfredo Vera memburu kemenangan pertamanya bersama tim asal Papua tersebut.

Untuk memenuhi misi itu, Persipura wajib mengalahkan BSU. “Kalau berada di Persipura, saya pasti pikir harus mendapat tiga poin,” tegasnya.

“Saya memang baru beberapa hari di Persipura. Perlu waktu persiapan sedikit lebih lama memang untuk bermain seperti yang saya mau. Tapi, saya percaya dengan kemampuan pemain-pemain Persipura. Tim ini banyak diperkuat pemain-pemain berpengalaman dengan mental juara,” tandas pelatih asal Argentina yang pernah memoles Persegres Gresik United dan Persela Lamongan ini. (dek/epe)

memenangi setiap laga. Sementara Persipura hanya memetik sekali menang dan sekali seri dan tiga kali kalah. Bahkan, di tiga laga terakhirnya cuma bisa meraih satu angka yakni saat menjamu Persiba Balikpapan.

Imbasnya, Persipura berada di posisi ketujuh klasemen dengan 19 poin.

Mereka tertinggal dari BSU yang menempati peringkat ketiga dengan nilai 26. Hasil buruk tersebut membuat nahkoda Persipura berpindah tangan dari Jafri Sastra ke Angel Alfredo Vera.

Toh statistik tersebut tak membuat arsitek BSU Ibnu Grahan meremehkan lawan. Ia lantas meminta anak asuhnya untuk tidak memandang sebelah mata tim Mutiara Hitam.

“Kami tidak melihat secara subjektif, tapi keseluruhan. Persipura memiliki pemain ber-skill tinggi. Mereka tim bagus. Tiap kompetisi bergulir, mereka selalu berada di papan atas,” tegasnya, kepada awak media dalam sesi jumpa pers di Polda Jatim, Kamis (4/8).

Fokus plus konsentrasi berlipat ganda adalah hal-hal yang dibutuhkan The Great Alligator jika ingin memetik angka penuh di laga ini. Ibnu lantas menjabarkan hasil observasinya kala Mutiara Hitam takluk di tangan Madura United di Bangkalan. “Waktu main

Cari Atlet, Indomaret Gelar Turnamen

AKADEMI: PBV Indomaret Sidoarjo tengah membangun ulang kekuatannya dengan cara menggelar turnamen untuk mendapatkan atlet potensial.

JADWAL PERTANDINGAN TORABIKA SOCCER CHAMPIONSHIP JADWAL PERTANDINGAN JUMAT 5 AGUSTUS Bhayangkara Surabaya United vs (siaran langsung Indosiar, pukul 16:00 WIB) Persija Jakarta vs (siaran langsung SCTV, pukul 21:00 WIB)

Persipura Jayapura Mitra Kukar

SABTU, 6 AGUSTUS Perseru Serui vs Sriwijaya FC vs (siaran langsung SCTV, pukul 19:00 WIB)

Persib Bandung PS TNI

MINGGU, 7 AGUSTUS Pusamania Borneo FC vs Barito Putera PSM Makassar vs Persegres Gresik United (siaran langsung Indosiar, pukul 16:00 WIB) Arema Cronus vs (siaran langsung SCTV, pukul 19:00 WIB)

Bali United

SENIN, 8 AGUSTUS Semen Padang vs (siaran langsung Indosiar, pukul 16:00 WIB) Persela Lamongan

vs

Madura United Persiba Balikpapan

INDONESIA SOCCER CHAMPIONSHIP – B

SURABAYA (BM) – Tujuh medali emas menjadi bukti keperkasaan pesilat-pesilat Jatim di pentas nasional. Para pesilat Jatim merebut tujuh medali emas dalam ajang Kejurnas Pencak Silat 2016 di padepokan Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, 31 Juli hingga 3 Agustus kemarin.

Total, tim pencak silat Jatim berhasil merebut 7 emas, 3 perak, 4 perunggu. Medali-medali emas tersebut dipersembahkan M. Pandu Wijaya di kelompok D putra dewasa, Aji Bangkit Pamungkas di nomor H putra

dewasa, Putra Indi di nomor C putra remaja, Ayu Kristanti di nomor tunggal putri dewasa. Ada juga nama Nafis Fajrius di nomor tunggal putra remaja, A Sudes dan M. Ivan di nomor ganda putra remaja, dan persembahan dari Dedi S dan Haidir Agus yang turun di nomor ganda putra dewasa.

“Kami bersyukur dengan keberhasilan menjadi juara umum pada Kejurnas Pencak Silat 2016 di Jakarta tersebut. Jatim bisa meraih tujuh medali emas, tiga medali perak dan empat pe-

FOTO: BM/ISTIMEWA

Jatim Juara Umum Kejurnas Silat

Supratomo Ketua IPSI Jatim

runggu,” kata Ketua Umum IPSI Jatim Supratomo, Kamis (4/8).

Sementara medali perak diperoleh dari Bima Yanu E nomor E putra dewasa, Abdul Khamid nomor A putra dewasa dan Suryaningtyas nomor E putri remaja. Sedangkan pesilat yang merebut medali perunggu adalah Dhinar Ijtihadah nomor B putri dewasa, Rifan Satria S nomor E putra remaja, Ubaidillah nomor G putra remaja dan Siti Nur Yatma nomor F putri remaja.

Raihan prestasi ini membuat

Supratomo menaruh harapan tinggi kepada pesilat Jatim yang akan berkiprah di PON XIX/2016 Jawa Barat. Ia berharap prestasi tersebut dapat berlanjut di multieven empat tahunan yang akan bergulir, September mendatang.

“Kami memang bangga dengan prestasi pada Kejurnas di Jakarta hingga bisa menjadi juara. Tetapi, patut digarisbawahi, tujuan utama yaitu bisa menjadi juara umum pencak silat di PON nanti,” pungkas Supratomo yang juga Kadispora Jatim ini. (dek/epe)

GROUP 5 SABTU, 6 AGUSTUS PSBI BLITAR

vs

Madiun Putra

GROUP 6 Laga FC Surabaya

vs

Sidoarjo United

Persepam Madura

vs

Persik Kediri

GROUP 7 Perssu Super Madura

vs

Persekam Metro FC Malang

Persewangi Banyuwangi

vs

Persekap Pasuruan

MINGGU, 7 AGUSTUS PSS Sleman

GROUP 5 vs

Persinga Ngawi

Persatu Tuban

GROUP 6 vs

PSBK Blitar

08 www.beritametro.co.id

JUMAT, 5 AGUSTUS 2016 INDEX HARGA SAHAM SUMBER: IMQ21.COM 4-AGUSTUS-2016

0.41% IHSG 5,373

1.1% NIKKEI

16,256

0.2% STI 2,832

0.1% FTSE 6,641

0.4% KLCI 1,655

0.2% DJIA

18,355

0.4% NASDAQ 5,160

HARGA EMAS

JUAL (RP/GR)

BELI (RP/GR)

US$/OZT:

569,947

547,149

1,349.30

JUAL

KURS MATA UANG

USD SGD EUR AUD

IDR/USD: 13,135 SUMBER: GERAIDINAR 4-AGUSTUS-2016

SUMBER: KLIKBCA.COM 4-AGUSTUS-2016 / 16:05 WIB

13142.00 9786.29 14661.98 10038.71

BELI 13122.00 9766.29 14561.98 9958.71

OJK Bebaskan DP Jadi Nol Persen, BI Keberatan

JAKARTA (BM) - Gubernur BI Agus Martowardojo di Jakarta, kemarin, mengatakan dalam aspek kehati-hatian pembiayaan, tidak disarankan perusahaan keuangan membiayai pinjaman hingga 100 persen. “Kalau didalam pembiayaan itu senantiasa harus ada down payment (uang muka),” jelasnya.

Bank Indonesia mengisyaratkan menolak rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memangkas syarat uang

muka (down payment/DP) pembelian kendaraan bermotor dari perusahaan pembiayaan menjadi nol persen..

Agus mengaku belum mendengar secara langsung rencana tersebut dari OJK. Ke depan direncanakan untuk mengadakan pertemuan dengan OJK membahas lebih lanjut hal tersebut.

Direktur Eksekutif Kebijakan Makro Ekonomi dan Moneter BI Juda Agung mengatakan pembebasan syarat

yang bisa memberikan dampak negatif terhadap kesehatan keuangan perusahaan.

“Jika nol tidak ada DP. Kita harus hati-hati dalam menyikapi, menyeimbangkan antara stabilitas finansial dengan pertumbuhan,” ujarnya.

Wa c a n a p e m b e b a s a n syarat uang muka kendaraan bermotor ini karena masih lambatnya pertumbuhan pembiayaan kendaraan. Adapun uang muka pembiayaan kendaraan saat ini berkisar di

uang muka pembiayaan kendaraan bermotor memang bisa saja mengerek naik permintaan pembiayaan.

Namun, ujarnya, perlu dicermati juga risiko bagi kualitas aset pembiayaan terutama dampaknya terhadap rasio pembiayaan bermasalah (non performing financing/NPF), FOTO: BM/IST

KEBERATAN: Adanya wacana dari OJK untuk pemberlakuan DP nol persen disikapi BI.

15-20 persen. Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Firdaus Djaelani sebelumnya mengatakan rencana ini belum final, dan harus didiskusikan dengan pelaku usaha. Namun, jika diterapkan, OJK disarankan selektif memilih perusahaan pembiayaan yang dapat melonggarkan syarat DP nol persen. Salah satu syaratnya, NPF perusahaan pembiayaan harus berada di bawah satu persen.(nis/dra)

KPPU Siap Awasi Kerjasama UKM dan Perusahaan Besar

SURABAYA (BM) - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Perwakilan Surabaya saat ini fokus mengawasi model kerjasama antara Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan perusahaan besar.

Karena kemitraan keduanya banyak ditemukan tidak dituangkan secara tertulis, hanya didasarkan atas saling percaya.

Kepala KPPU Perwakilan Surabaya Aru Armando, di Surabaya, Kamis, mengatakan ada beberapa aturan yang ternyata masih kurang diperhatikan dan belum sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan besar yang menjadi mitra UKM. “Perjanjian kerjasama misalnya, masih banyak ditemukan tidak dituangkan secara tertulis dan hanya didasarkan pada unsur

FOTO: BM/IST

PERJELAS: Pemberian bantuan UKM seringkali dilakukan tanpa perjanjian tertulis. Hal ini dapat membuat UKM dirugikan.

Cuaca, Ekspor Kopi Jatim Turun SURABAYA (BM) - Fenomena alam La Nina membuat produksi kopi di Jawa Timur menjadi menurun, hal ini berpengaruh pada ekspor Kopi. Gabungan Eksportir Kopi Indonesia (GAEKI) Jatim berharap agar pemerintah juga turut memperhatikan komoditas kopi, selain komoditas tembakau dan Kokoa.

Fenomena La Nina membuat Indonesia banyak diguyur hujan. Perubahan suhu dan cuaca cukup menganggu proses penyemaian di pohon kopi. Sehingga bunga kopi susah dibuahi..

Ichwan Nursidik Sekretaris Ekesekutif GAEKI mengatakan, meski mengalami penurunan produksi , namun tidak terlalu besar. Penurunan yang diperkirakan mencapai 5-10 persen. Sedangkan kekurangan yang disebabkan oleh fenomena el nino sebesar 10-10 persen. “Karena ekspor berasal dari beberapa daerah tidak terlalu terlihat, tapi penurunan ada,” terang Ichwan di Surabaya kemarin.

Dari catatan Ichwan pada semester pertama, volume ekspor kopi naik 4 persen atau sekitar 36.852 ton dibanding tahun lalu yang sekitar 35.464 ton. Sedangkan nilai ekspor kopi semester ini turun 8 persen dari periode sama tahun lalu. Pada tahun ini sekitar 73.797

USD sedangkan tahun lalu sekitar 80.581 USD. Hal ini yang menyebabkan harga Kopi turun.

Menurut Ichwan, mulai bulan Juni kemarin harga kopi sudah mulai stabil. Seperti harga kopi robusta dari 1,4 USD menjadi 1,7 USD. Sedangkan kopi Arabika dari 2,9 USD menjadi 3,2 USD. “Ini karena berapapun hasil produksi kopi, tetap akan diekspor,” ujarnya.

Sedangkan negara eksportir kopi yang menjadi saingan Indonesia adalah Vietnam. Hal ini disebabkan Vietnam juga mengekpor kopi yang memiliki jenis sama dengan Indonesia yakni kopi Robusta. Namun menurut Ichwan kopi Robusta dari Vietnam segmen pasarnya menengah ke bawah. Sedangkan Robusta dari Indonesia segmentasi pasarnya menengah keatas.

Tujuan impor kopi Indonesia di antaranya ke Jepang, Jerman, Italia. Jika di lingkup ASEAN seperti di Korea dan Taiwan. Sedangkan untuk Arabika lebih banyak di ekspor ke Amerika. Sedangkan prosentase produksi kopi di Jatim, 15 persen Arabika, dan 85 persen robusta. Sedangkan untuk naksional 20 persen untuk Arabika dan 80 persen untuk Robusta. Dijatim sendiri, daerah penghasil kopi di antaranya Banyuwangi, Jember dan Bondowoso. (top/tit)

Layani Haji, Garuda Siapkan 442 Awak Kabin Daerah JAKARTA (BM) - Maskapai Garuda Indonesia segera menyiapkan 442 awak kabin yang 40 persennya berasal dari daerah embarkasi untuk melayani jamaah haji yang menggunakan layanan penerbangannya.

Direktur Utama Garuda Indonesia M Arif Wibowo di Hanggar GMF AeroAsia, Cengkareng, Tangerang, Kamis, mengatakan perekrutan awak kabin dari daerah embarkasi dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya kendala komunikasi dalam pelayanan mengingat masih ada anggota jamaah yang hanya bisa berbahasa daerah.

Arif mengatakan maskapai sudah siap memberangkatkan jamaah haji Indonesia mulai 9 Agustus 2016 dengan mengoptimalkan struktur di dalam maskapai beserta anak perusahaan. “Kami telah melakukan berbagai upaya persiapan untuk pemberangkatan haji,” jelasnya.

Maskapai, menurutnya, sudah melakukan berbagai persiapan seperti perawatan armada, perbaikan sistem pelayanan di darat dan layanan katering dalam penerbangan, serta awak kabin dan pilot yang akan bertugas selama periode penerbangan haji.

Garuda Indonesia akan mulai menerbangkan jamaah haji pada 9-21 Agustus 2016, gelombang pertama menuju Madinah, Arab Saudi.

Pada gelombang kedua, 21 Agus-

FOTO: BM/IST

ANTISIPASI: Garuda Indonesia menyiapkan sebanyak 442 awak kabin daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada calon jamaah haji.

tus-5 September 2016, Garuda akan membawa jamaah haji ke Jeddah.

Selanjutnya, Garuda akan mengangkut jamaah gelombang pertama dari Jeddah ke Indonesia pada gelombang pertama periode 17-29 September 2016 dan memulangkan jamaah dari Madinah ke Indonesia pada gelombang dua, 30 September-15 Oktober 2016.

Secara keseluruhan, dijelaskan, Garuda akan memberangkatkan jamaah haji di delapan embarkasi yaitu di Banda Aceh, Medan, Padang,

Jakarta, Solo, Balikpapan, Makassar dan Lombok. Maskapai itu akan menggunakan akan menggunakan empat pesawat Boeing 777-300ER (kapasitas 393 kursi), dua Boeing 747-400 (455 kursi) dan lima Airbus 330-300 (360 kursi) untuk melayani penerbangan jamaah haji. Direktur Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Abdul Djamil berharap proses pemberangkatan jamaah haji Indonesia tahun ini dapat lancar, tepat waktu dan nyaman bagi jamaah.(nat/dra)

saling percaya, padahal perjanjian tertulis ini sangat diperlukan agar UKM tidak dirugikan,” katanya.

Aru mengatakan kewajiban melakukan perjanjian secara tertulis tertuang dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun 2008 jo Pasal 31 PP No 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UndangUndang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

“Jika perusahaan besar tidak melaksanakan sesuai aturan dalam perjanjian, UKM bisa melakukan upaya hukum dan perjanjian tersebut bisa menjadi bukti yang kuat,” kata Aru usai acara “Diseminasi prinsip perjanjian kemitraan pola inti plasma bidang usaha peternakan ayam

ras 2016”.

Anggota Komisi KPPU Sukarmi mengatakan pihaknya memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan dalam proses terjalinnya kerja sama kemitraan antara perusahaan besar dengan UKM, termasuk dalam usaha perternakan ayam broiler. “Ada dua pengawasan yang dilakukan KPPU, pertama tentang perilaku kepemilikan perusahaan besar terhadap saham atau aset UKM, kedua pengawasan tentang penguasaan dalam pengambilan keputusan.

Hal ini dilakukan agar tidak ada kemitraan semu yang terjadi dan tidak ada posisi dominan yang ditekankan,” katanya. Sukarmi mencontohkan salah satu kerja sama yang sedang diawasi KPPU

adalah model kemitraan Inti Plasma, atau perusahaan besar pemasok kebutuhan peternak ayam broiler dengan sejumlah UKM. Pengawasan Inti Plasma dilakukan karena daging ayam adalah satu di antara 11 bahan pokok strategis yang dibutuhkan masyarakat, karena kapitalisasi pasar ayam ras per tahun mencapai Rp57 triliun hingga Rp60 triliun. “Kami terus mengawasi kemitraan antara Inti Plasma dengan UKM peternak yang harus didasari pada kesepakatan yang saling menguntungan. Jangan sampai kemudian, kemitraan tersebut justru digunakan oleh pihak Inti untuk mencaplok UKM,” katanya.(nat/dra)

09 www.beritametro.co.id

JUMAT, 5 AGUSTUS 2016

Komisi C Nilai untuk Percepat Mekanisme Kegiatan Anggaran ISTIMEWA

Jokowi Beber Pemda yang ’Parkir’ APBD di Bank

Thoriqul Haq

SURABAYA (BM) –Teguran Presiden Jokowi terhadap kepala daerah, termasuk Gubernur Jatim Soekarwo, yang masih memarkir dana APBD di bank dinilai Ketua Komisi C DPRD Jatim, Thoriqul Haq sebagai masukan ke Pemprov untuk mempercepat proses mekanisme kegiatan anggaran.

“Termasuk pekerjaan infrastruktur pembangunan. Misalnya proses tendernya harus dipercepat,” kata

Thoriq saat dihubungi, Kamis (4/8).

Bagi Thoriq, APBD memang harus disimpan di bank. Terkait belanja harus sesuai dengan mekanisme belanja, begitu juga kalau tender harus selesai proses tendernya.

“Kalau anggaran rutin ya juga harus mengikuti kebutuhan rutin setiap bulan. Masa untuk bulan Desember harus dibelanjakan bulan Agustus,” tandas anggota Fraksi PKB DPRD Jatim tersebut.

Kandidat bupati Lumajang itu menambahkan, terkait besaran anggaran memang APBD DKI Jakarta, Jabar dan Jatim termasuk tinggi, “Jadi pasti akumulasi simpanannya juga tinggi dan kebutuhan angga-

rannya juga tinggi.”

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkap 10 Pemprov terbesar yang masih suka menyimpan dananya di bank. “Ini ada 10 terbesar provinsi yang menyimpan dananya di bank. Kita mulai buka-bukaan,” kata presiden saat membuka acara Rakor Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Jakarta.

“Pak Ahok (Basuki Tjahaja Purnama), duitnya emang gede, tapi nyimpennya juga gede,” katanya.

Presiden pun memerintahkan Ahok untuk membelanjakan secara baik anggaran DKI. Dia berbicara sambil blak-blakan membuka tabel 10 besar simpanan

dana Pemprov di perbankan sesuai dengan lokasi bank per Juni 2016.

Di situ terlihat, ada duit Rp 13,955 triliun dari DKI Jakarta. “Masih ada Rp 13,9 triliun, ini harus dikeluarkan,” kata Jokowi berbicara kepada Ahok yang duduk di barisan bangku para kepala daerah.

Selain menyoroti soal keuangan DKI, Jokowi juga menilai daerah lain yang duitnya masih kelewat banyak ‘ngendon’ di bank. Setelah Jakarta, ada Jawa Barat di urutan kedua.

“Jawa Barat nomor dua. Pak Gubernur (Jawa Barat) mana? Ada Rp 8,034 triliun. Masih gede. Jawa Timur, Pakde Karwo, masih gede Rp 3,9 triliun,” tutur Jokowi. (dns/rdl)

Soal Hibah, Dasar Hukum yang Dipakai Salah SURABAYA (BM) – Sengketa kepemilikan lahan dan gedung Astra Nawa antara DPW PKB Jatim dan Choirul Anam (Cak Anam) tak hanya bergulir di ranah hukum, tapi mulai diseret ke forum diskusi.

Rabu (3/8) lalu, misalnya, Anam yang difasilitasi media yang dikelolanya menggelar diskusi bertajuk “Membedah Perkara Hak Atas Tanah Astra Nawa” dengan menghadirkan dua narasumber, Dr Sad Praptanto SH MH (pakar hukum administrasi negara) dan Dr Sri Setyadi SH MH (pakar hukum agraria).

Inti diskusi: Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN)

Surabaya yang menyidangkan kasus tersebut dinilai sebagai peradilan ‘sesat’ dan seharusnya pengadilan tak bisa membatalkan hibah, bahkan presiden sekalipun.

Namun bagi anggota Fraksi PKB DPRD Jatim, HM Miftahul Ulum, justru diskusi tersebut ‘sesat’ dan ‘menyesatkan’.

“Bagaimana tidak sesat, dasar hukum yang dipakai saja salah.

Tapi biarlah yang diskusi tetap diskusi karena hasil diskusi tak bisa membatalkan putusan pengadilan (yang memenangkan DPW PKB),” katanya saat dihubungi Berita Metro, Kamis (4/8).

Kesesatan diskusi yang di-

maksud Cak Ulum, sapaan akrab Miftahul Ulum, yakni terkait pernyataan narasumber yang menyebut sesuai UndangUndang (UU) No 2 Tahun 2012 tentang Undang-Undang Pokok Agraria yang dapat membatalkan perjanjian hibah atau yang bisa menyengketakan hanya pemberi hibah.

Dalam kasus ini hanya Ramelan — yang diklaim Anam sebagai pemberi hibah — atau ahli warisnya saja yang bisa membatalkan hibah, bukan pengadilan.

“Di situlah kesesatannya. Setahu saya, UU No 2 Tahun 2012 yang jadi dasar rujukannya itu bukan UU Pokok Agraria, tapi itu UU tentang PengadaanTanah bagi Bangunan untuk Kepentingan Umum. Sedangkan UU tentang Peraturan dasar Pokok-

ISTIMEWA

Politikus PKB: Diskusi Astra Nawa Menyesatkan

Miftahul Ulum

Pokok Agraria itu diatur dalam UU No 5 Tahun 1960,” papar wakil ketua Komisi A DPRD Jatim itu.

Begitu juga dengan Pasal 27 UU No 2 Tahun 2012, tidak mengatur penghapusan tanah, tapi

pasal itu mengatur tentang masalah pelaksanaan pengadaan tanah. “Apakah itu bukan diskusi sesat namanya?” tandasnya. “Ayat dan UU yang dipakai keliru, kan itu namanya sesat dan menyesatkan.”

Di luar ‘kesesatan’ diskusi, secara pribadi Ulum ingin menggugah sikap baik Anam selama ini. “Saya melihat sebenarnya Cak Anam itu orangnya baik. Saya lama jadi juniornya, sehingga saya tahu persis wataknya itu baik, bijaksana, kesatria. Bahkan dia mau mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan yang lebih besar,” katanya.

Karena itu, Ulum yang menjabat ketua DPC PKB Jember selama tiga periode, mengaku heran kalau sengketa Astra Nawa yang sudah dimenangkan

DPW PKB Jatim belum membuat Anam legowo.

“Ini saya yakin karena pengaruh orang-orang di sekelilingnya. Ini bukan sikap dan watak asli Cak Anam. Saya tahu persis karena saya lama jadi juniornya,” katanya.

Kasus ini, lanjut Ulum, juga tak akan berpengaruh terhadap

“

Bagaimana nggak sesat, dasar hukum yang dipakai saja salah. Tapi biarlah yang diskusi tetap diskusi karena hasil diskusi tak bisa membatalkan putusan pengadilan.”

- HM MIFTAHUL ULUM -

Anggota Fraksi PKB DPRD Jatim

DPW PKB karena tanpa Astra Nawa pun PKB sudah punya kantor sendiri di Ketintang.

“PKB itu sudah banyak mengalah. Dulu waktu pecah dengan PKNU (Partai Kebangkitan Nasional Ulama/Anam ketua umum DPP), PKB kan sudah mengalah. Ya sudahlah karena masih ditempati untuk kepentingan orang banyak, ya silakan.

PKB akhirnya membeli di tempat lain. Padahal dari dulu kantor PKB ya di Astra Nawa itu,” ujarnya.

Karena itu Ulum meminta Anam agar kembali ke sikapnya semula yang baik, bukan seperti sekarang yang tidak legowo karena dipengaruhi orang-orang di sekitarnya. “Sekali lagi, itu bukan watak asli Cak Anam,” tuntas wakil ketua tanfidziyah PCNU Jember tersebut.(rdl)

Suara DPRD Surabaya tentang Vaksin Palsu

Dewan Pastikan Surabaya Bebas Vaksin Palsu DITEGASKAN anggota Komisi D DPRD Surabaya, Dyah Katarina atas laporan Kepala Dinas Kesehatan Surabaya, drg Febria Rachmanita waktu disampaikan pada Komisi D. “Insyaallah Surabaya terbebas dari peredaran vaksin palsu tersebut. Dari hasil laporan yang kami terima dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya,” ucap Rina, sapaan akrab politisi PDIP itu, Kamis (4/8).

Dinas Kesehatan Kota Surabaya dan BBPOM Surabaya memastikan bahwa Surabaya tidak ada peredaran vaksin palsu. Kepastian itu didapat dari hasil pemeriksaan langsung di lapangan pada beberapa rumah sakit dan klinik yang menerima vaksin balita, serta kontrol hasil laporan dari distributor yang terdaftar di Dinas Kesehatan Surabaya.

“Kami merespon baik atas laporan Dinas Kesehatan, dan alhamdulillah anak-anak kita di Surabaya tidak mendapatkan vaksin palsu.

Dari informasi yang begitu meluas akhirnya kami lega atas laporan Dinas Kesehatan tersebut,” ucap Rina.

Rasa paranoid yang berlebihan dari warga Surabaya yang memiliki anak balita akhirnya terjawab sudah. “Bahwa bisa dipastikan Surabaya terbebas dari peredaran vaksin palsu,” imbuh Rina.

Sebetulnya dampak langsung dari vaksin itu tidak berefek pada si anak.

Karena si anak sama seperti tidak divaksin saja. Namun Rina menambahkan, “Tapi kita tidak boleh mengkhawatirkan hal tersebut.

Kita perlu mewaspadai dampak yang akan ditimbulkan.”

Masih menurut Rina, berdasarkan informasi dari Dinkes sebagian rumah sakit ambil vaksin dari Dinkes. Ada pula rumah sakit swasta yang tidak ambil dari Dinkes, setelah kami cek distributornya legal dan terdaftar sah. “Saya rasa tidak perlu di-

lakukan vaksin ulang bagi anak-anak kita di Surabaya, kasihan mereka,” terang Rina.

Tidak hanya pernyataan Dyah Katarina soal Surabaya terbebas dari peredaran vaksin palsu, kepala Dinas Kesehatan pun juga senada tentang beredarnya vaksin palsu tersebut. “Kami sudah melakukan pengecekan pada seluruh rumah sakit pemerintah dan swasta dan tidak ditemukan vaksin palsu,” kata Kadinkes Surabaya, drg Febria Rachmanita, Selasa (13/6).

Febria mengungkapkan, sejak beredarnya informasi peredaran vaksin palsu, pihaknya sudah memberikan pada seluruh jajaranya untuk melakukan pengecekan ke seluruh sarana kesehatan pemerintah maupun swasta. “Hasilnya, alhamdulillah tidak dite-

mukan vaksin palsu,” katanya.

Pernyataan senada juga disampaikan Kepala BBPOM Surabaya, I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa.

Dia membenarkan soal peredaran vaksin palsu di Surabaya tidak ditemukan sejauh ini.

Menurut Kusuma Dewa, pihaknya masih terus melakukan sampling ke sejumlah sarana kesehatan di Jawa Timur sesuai petunjuk dari Satgas Vaksin Palsu dan Badan POM. “Belum ada bukti yang kita temukan di lapangan dari hasil pengecekan yang kami lakukan dan kita terus melakukan penelusuran dan diintensifkan secara berkesinambungan,” ujar Kusuma Dewa saat dihubungi terpisah.

Penelusuran yang dilakukan pihaknya yakni pemeriksaan sarana kesehatan dan sumber pengadaan vaksin serta melakukan pengecekan kemasan produk yang rusak atau tidak sesuai.

“Sampai saat ini tim kami masih turun ke lapangan mengadakan dan mengumpulkan informasi guna mengantisipasi kemungkinan siapa tahu ada kebocoran,” pungkasnya. (adv/has)

Dyah Katarina

HUMAS

TPID INOVATIF: Pakde Karwo menerima Penghargaan TPID Inovatif yang diserahkan oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution di Hotel Grand Sahid Jakarta, Kamis (4/8).

Berhasil Kendalikan Inflasi, Gubernur Raih Penghargaan dari Menko Perekonomian SURABAYA (BM) - Gubernur Jatim, Soekarwo kembali raih penghargaan tingkat nasional. Kali ini penghargaan diberikan dalam bidang Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Inovatif tingkat provinsi untuk kawasan Jawa.

Penghargaan ini diberikan atas berbagai inovasi Pemprov Jatim dalam mengendalikan inflasi seperti pemberian subsidi ongkos angkut pada empat bahan pokok strategis seperti beras, gula pasir, minyak goreng, dan tepung terigu.

“Prestasi ini diraih atas langkahlangkah yang dilakukan untuk menjaga inflasi di Jatim,” ujar Gubernur Soekarwo usai menerima penghargaan dari Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Darmin Nasution saat Rakornas VII TPID 2016 di Ballroom Puri Agung Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta Pusat, Kamis (4/8).

Menurutnya, penghargaan ini bentuk apresiasi atas kerjasama dari seluruh TPID Provinsi Jatim dan berbagai pihak untuk menjaga inflasi di Jatim. Dia menyampaikan, Pemprov Jatim terus melakukan program untuk menjaga inflasi dan mengendalikan harga di Jatim.

Dicontohkannya, Pemprov melakukan monitoring harga bahan pokok di 38 kabupaten/kota seJawa Timur setiap hari. Selain itu, melakukan pengawasan secara berkala di gudang-gudang bahan pokok agar tidak melakukan penimbunan. “Melakukan pengendalian harga pasar melalui operasi pasar untuk stabilisasi harga juga dilakukan,” paparnya.

Langkahlainnyayangtakkalahpenting,yaknimenggagassisteminformasi ketersediaandanperkembanganharga bahan pokok di Jatim melalui websitewww.siskaperbapo.comdanlayanan SMS request. Ini dilakukan untuk memantau perkembangan harga bahan pokok pada 130 pasar di 38 kabupaten/kotase-Jatim.

Sementara itu, kelembagaan TPID Jawa Timur telah dibentuk melalui Keputusan Gubernur Jatim No 188/59/KPTS/013/2016. TPID Jatim berperan dalam menjalankan tugas pengendalian harga melalui fungsi koordinasi antarinstansi. Beranggotakan dinas/instansi dan swasta di Jatim yang menangani sektor-sektor yang terimbas inflasi, sehingga dapat menjaga tingkat inflasi di Jatim.

Berdasarkan data BPS Jatim, tingkat inflasi tahunan terus mengalami penurunan dan lebih rendah dibanding dengan tingkat inflasi tahunan nasional. Tahun 2013, tingkat inflasi tahunan Jatim mencapai 8 persen lebih rendah dibanding nasional yang mencapai 8,38 persen.

Tahun 2014, tingkat inflasi tahunan Jatim mencapai 7,59 persen lebih rendah dibanding nasional yang mencapai 8,36 persen. Tahun 2015, tingkat inflasi tahunan Jatim mencapai 3,08 persen lebih rendah dibanding nasional mencapai 3,35 persen. Sedangkan hingga bulan Juli tahun 2016, tingkat inflasi tahunan Jatim mencapai 3,19 persen lebih rendah dibanding nasional mencapai 3,21 persen.

Selain TPID Inovatif, Jatim juga mendapatkan penghargaan TPID Terbaik tingkat kabupaten/kota pada Kabupaten Jember dan TPID Berprestasi tingkat kabupaten/kota pada Kabupaten Lumajang.

Prestasi ini diperoleh atas langkah-langkah inovasi dan konkret pemprov beserta pemerintah kabupaten/kota di Jatim untuk terus menjaga tingkat inflasi.(adv/hms/zal)

10 METRO SURABAYA

berita metro www.beritametro.co.id

JUMAT, 5 AGUSTUS 2016

Mahasiswa Untag Ciptakan Aplikasi Pencarian Masjid Berbasis Android SURABAYA (BM) – Sekarang tak lagi harus repot-repot mencari lokasi masjid saat sedang dalam perjalanan. Pasalnya, mahasiswa Program Studi (Prodi) Teknik Informatika Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya,Wisnu Candi Abdi Kusumo, berhasil membuat aplikasi pencarian masjid menggunakan teknologi augmented reality berbasis android.

Aplikasi ini terintegrasi dengan internet, kompas, global positioning system (GPS), dan akselerometer pada smartphone android. “Sementara ini baru 238

masjid yang ada di 33 kecamatan di Surabaya, yang sudah terinput datanya di aplikasi ini,” kata Wisnu, Kamis (4/8). Dia melanjutkan, total masjid di Surabaya sekitar 900-an. Sisanya, belum sempat diinput karena terkendala data. Namun, aplikasi ini bisa dikembangkan lebih lanjut ke skala provinsi, nasional, hingga internasional.

Data 238 masjid dia ambil di website sistem informasi masjid (simas) milik Kementerian Agama (Kemenag). Di website tersebut hanya terdapat nama masjid, alamat, tipologi, dan ID masjid.

“Data ini kemudian saya olah dan dikembangkan,” tuturnya.

Wisnu mengungkapkan, pengembangan yang dilakukan, antara lain memanfaatkan sensor yang sudah terintegrasi dengan device android. Berdasarkan hasil uji coba, keterangan tentang masjid dan lokasi berhasil ditampilkan secara akurat dalam layar pengguna. “Aplikasi juga memanfaatkan kamera belakang smartphone,” terangnya.

Pada posisi pengguna, smartphone tinggal diarahkan ke timur, utara, selatan, atau barat. Bila ada masjid terdekat,

maka aplikasi tersebut menunjukkan posisi pengguna dan posisi masjid dengan jelas. Semua digambarkan dengan adanya peta digital. “Radius yang saya atur hanya 800 meter dari posisi pengguna. Bila dalam radius itu ada masjid, maka muncul di layar smartphone,” katanya.

Untuk penunjuk arah ke masjid, aplikasi menyediakan bimbingan yang menuntun pengguna menuju lokasi masjid terdekat yang sudah dipilih. “Keterangan untuk pengguna aplikasi juga disertai foto. Namun baru 9 foto di sekitar kampus yang

saya inputkan,” jelasnya.

Hanya saja, aplikasi ini baru bisa dioperasikan pada smartphone android yang menggunakan android versi 5.0. “Aplikasi ini dibuat dengan memakan waktu selama 1,5 tahun.

Mulai dari merancang hingga input data. Input data 238 masjid saja butuh waktu 3 bulan,” tuturnya.

Wisnu menegaskan, aplikasi pencarian masjid ini juga menyediakan menu menggunakan pemrograman PHP dan MYSQL. Dengan begitu, pengguna dapat menambahkan

BM/SULUH DP

PELACAK MASJID: Mahasiswa Untag, Wisnu Candi Abdi Kusumo, menunjukkan cara kerja aplikasi pencarian masjid berbasis android, Kamis (4/8).

lokasi masjid-masjid baru. “Di luar masjid, seperti surau dan

Pembangunan Tower Unair Terkendala Macetnya Kucuran Dana

baliknya, dialami anggota dewan Agung Prasodjo. Mendapati hal itu, Agung Prasodjo spontan juga intrupsi. Diamengatakan, saat ada perubahan di dalam SK susunan Pansus belum dihubungi. Hal serupa juga dialami Herlina.

Protes pun dilakukan anggota dewan dari Partai Gerindra, Luthfiyah. Ia mengaku, sama sekali tak diundang dalam menyusun panitia.

Melihat keadaan semakin ramai, anggota dewan dari PDI Perjuangan, Tri Didik Ardiono mengusulkan rapat diskors untuk melakukan rapat intern. Saat rapat dibuka lagi, baru ada kata setuju dari seluruh anggota dewan yang hadir dalam ruangan. (dji/udi)

BM / MADJI

MANGKRAK: Proyek pembangunan Syariah Tower di Unair Kampus B mangkrak akibat belum mendapat kucuran dana yang bersumber dari APBN.

kit hewan juga dalam tahap pembangunan. “Kalau untuk farmasi kita gunakan dana dari masyarakat.

Dan RS Unair sudah kita kerjakan, sekarang mungkin kurang sekitar Rp 25 miliar,” katanya.

Selain aset yang belum dilanjutkan pembangunannya, Nasih juga memiliki harapan untuk membangun sejumlah sarana untuk mahasiswa. Di antaranya ruang kuliah bersama dan asrama untuk mahasiswa asing. “Kita sering memiliki mahasiswa asing.

Tapi kita belum punya asrama yang layak,” tutur dia.

Tingginya kebutuhan ini tak mungkin mengandalkan APBN. Nasih berharap, ada skema pembiayaan yang bisa dilakukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur kampus. Salah satunya melalui Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPUB). “Kita sendiri sudah meminta izin ke Kemenristekdikti agar bisa mengajukan pinjaman. Tapi sampai sekarang izinnya tidak turun,” terangnya.

Wakil Rektor IV Unair Junaidi Khotib menambahkan, tantangan perguruan tinggi tidak hanya soal anggaran yang rendah. Selain itu,

rumitnya birokrasi yang kerap menghambat pembangunan. Misalnya saja proses pencairan anggaran yang sampai saat ini belum dilakukan. “Biasanya anggaran itu baru turun sekitar Oktober. Lalu Desember seluruh pekerjaan berikut pelaporannya sudah harus selesai,” tutur Junaidi. Padahal, lanjut dia, proses lelang di kampus juga sudah dilakukan. “Pemenang lelangnya sudah ada. Tapi anggarannya belum ada,” kata dia.

Lambatnya pembangunan infrastruktur ini dicontohkan pada rencana pembangunan Syariah Tower yang juga dikenal Airlangga Tower. Rencananya, bangunan tersebut dapat dirampungkan selama empat tahun sejak 2012. Kenyataannya, pembangunan hanya bisa dilakukan pada tiga tahun pertama. Sedangkan tahun 2015 lalu, pembangunan dihentikan karena tidak ada anggaran. “Tahun lalu anggaran infrastruktur nasional itu mencapai Rp5 triliun dan kita hanya dapat Rp 49 miliar. Sekarang, anggaran nasional hanya Rp 1,710 triliun. Kemungkinan kita hanya akan dapat Rp15 miliar,” pungkas Junaidi.

Senada dengan Unair, Universi-

tas Negeri Surabaya (Unesa) juga memiliki bangunan mangkrak karena didanai APBN. Namun, jumlahnya satu bangunan, yakni gedung 13 lantai yang berada di Unesa Kampus Lidah Wetan. Rektor Unesa ProfWarsono mengungkapkan, gedung tersebut rencananya dibangun dengan konsep multiyears.

Tetapi, pada tahun kedua berhenti pengerjaannya karena tak kunjung diberi dana APBN. “Secara fisik bangunan 13 lantai itu sudah selesai. Tapi sarana dan prasarananya belum selesai, landscape juga belum tuntas,” ujarnya ketika ditemui di sela-sela diskusi kelompok terpumpun pemanfaatan neraca pendidikan daerah (NPD), Kamis (4/8).

Rencananya pemerintah melalui Kemenristekdikti bakal kembali mengucurkan dana tahun ini. Hanya saja, informasinya belum jelas kapan mencairkannya.Warsono mengungkapkan, bila dicairkan mepet dengan waktu pelaporan anggaran, pihaknya sulit menggunakan dana tersebut. (sdp/udi)

Pajak Online Genjot Pemasukan Lima Kali Lipat

BM/MADJI

Baktiono

DI tengah kesibukannya bekerja, saat masih punya anak balita, Tri Rismaharini mengaku selalu menyempatkan untuk mengecek jadwal anaknya ke posyandu.

“Saya dulu, meski posisi kerja, saya juga selalu mengecek jadwal anak saya ke posyandu. Supaya saya bisa mengontrol. Alhamdulillah, anak-anak saya sehat,” ujar walikota perempuan pertama di Surabaya.

Hal itu diungkapkan Walikota Surabaya yang akrab disapa Risma itu, saat memberi sambutan sekaligus mencanangkan kampung Keluarga Berencana (KB) di Balai RW XII Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Surabaya, Kamis (4/8).

Menurutnya, menjadi keluarga berencana tidak hanya cukup melahirkan dua anak. Tetapi, juga harus membuat perencanaan ke depan terkait masa depan anak-anaknya.

Karenanya, kata dia, penting bagi ibu untuk selalu memperhatikan tumbuh kembang anak sejak kecil dengan membawa ke posyandu dan juga memiliki perencanaan pendidikan dan kesehatan anaknya.

“Tolong jangan dilihat bahwa keluarga berencana itu hanya dua anak cukup. Tetapi harus ada perencanaan ke depan. Terkait pendidikan dan kesehatan anaknya. Jangan hanya berpikir yang penting anak saya bisa makan. Generasi anakanak kita harus lebih baik dari kita,” tegas Risma.

Disampaikan Risma pula, anak-anak Surabaya kini tidak hanya bersaing dengan anak-anak kota lain di Indonesia. Tetapi, juga dengan anakanak di seluruh dunia. Karenanya, untuk bisa bersaing, tidak bisa seorang anak hanya tumbuh pintar. Tetapi juga harus tumbuh sehat.

“Meski sekolah sudah gratis, anak-anak tidak hanya dibekali sekolah. Karena tidak bisa hanya pintar tetapi sering sakit. Di situlah pentingnya orang tua untuk rutin membawa anak-anaknya ke posyandu,” katanya. (has/udi)

BM/SULUH DP

INTERUPSI: Sejumlah anggota dewan berebut intrupsi ketika pembacaan SK Pansus Raperda RPJMD oleh Sekretaris Dewan usai. Zakaria dari fraksi PKS dengan menunjukkan dua SK , ia inginkan klarifikasi kebenarannya dari pimpinan Rapat Paripurna, Kamis (4/8).

SURABAYA (BM) - Anggota Panitia Khusus (Pansus) pajak online DPRD Surabaya, Baktiono, optimistis pendapatan pajak untuk sektor restoran dan hotel

Sempatkan Cek Jadwal ke Posyandu

saat ini tidak jelas karena dibekukan,” kata Rektor Unair Prof M Nasih di sela-sela gala dinner peserta simposium I University Network for Indonesia Infrastucture Development (UNIID) di Kampus C Unair, Rabu (3/8) malam.

Nasih menjelaskan, aset yang belum dapat dilanjutkan pembangunannya ialah Syariah Tower di Unair Kampus B. Gedung yang didesain setinggi 18 lantai itu sampai saat ini baru terbangun enam lantai. “Kira-kira butuh anggaran Rp 250 miliar, tapi masih dibangun dengan anggaran Rp 50 miliar,” tutur Nasih.

Selain Syariah Tower, beberapa aset lainnya yang juga menunggu kelanjutan pembangunannya iala gedung Fakultas Farmasi, gedung Fakultas Perikanan dan Kelautan, rumah sakit Unair serta rumah sa-

Paripurna RPJMD 2016-2021 Ramai Interupsi SURABAYA (BM) – Hujan interupsi mewarnai rapat paripurna tentang jawabanWalikota Surabaya terhadappandanganumumfraksi-fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021.

Ketika Sekretaris Dewan usai membacakan Susunan Panitia Khusus yang membahas RPJMD, spontan salah satu anggota dewan Ahmad Zakaria melontarkan kata interupsi. Ia klarifikasi adanya dua Surat Keputusan yang isinya berbeda. SK pertama, menunjuk Herlina Harsono Nyoto tertulis sebagai Wakil Ketua, sedang SK kedua ia ditulis sebagai Sekretaris. Hal se-

SOSOK

pada tahun mendatang naik lima kali lipat.

Menurutnya, ada banyak hal yang membuatnya optimistis target itu dapat tercapai. Di antaranya, para pengelola hotel maupun restoran tidak bisa lagi menghindar jika pembayaran pajak sudah menerapkan sistem online.

“Mereka tidak bisa lagi- mainmain dengan pajak yang harusnya dibayarkan,” tegas Baktiono, Kamis (4/8).

Politisi PDI Perjuangan ini menyatakan, sektor pajak dari hotel dan restauran yang paling rawan dimainkan. Sebab, tidak ada jaminan pajak yang telah dibayarkan, disetorkan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Padahal, setiap customer yang menginap di

hotel atau melakukan pembayaran di restoran, dikenakan pajak 10 persen. “Semua bisa dimainkan. Karena tidak ada jaminan pajak yang ditarik dari customer disetorkan ke dinas pajak,” ujarnya.

Baktiono menjelaskan, salah satu poin yang akan dimasukkan dalam draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pajak online adalah dilibatkannya peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan. Mekanismenya, customer bisa menanyakan secara langsung pajak yang mereka bayarkan ke Dinas Pendapatan.

Ia menegaskan, untuk memuluskan rencana itu, dalam pansus yang dibuat nantinya juga akan dicantum-

kan pasal wajib pajak harus sudah menyetorkan pajak yang ditarik dari customer dalam waktu 7 hari kerja. “Jika dalam 7 hari waktu kerja belum disetorkan, customer bisa menagih ke SKPD terkait. Selanjutnya, dinas pendapatan langsung menariknya dari wajib pajak,” katanya.

Untuk diketahui, berdasarkan data Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPK) jumlah hotel di Surabaya sebanyak 240 unit. Sedangkan jumlah restoran sekitar 1.000 unit lebih. Dari jumlah tersebut, DPPK menargetkan pendapatan pajak dari Hotel sekitar Rp 220 miliar, sementara restoran sebanyak Rp 300 miliar pada tahun 2016 ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPK), Yusron Sumartono mengatakan, pihaknya telah melakukan uji coba penerapan pajak hotel dan restoran via on line. Dari hasil ujicoba, kendala yang dihadapi adalah sistem IT yang digunakan masing-masing hotel berbeda. “Tiap hotel mempunyai sistem sendiri, jadi kita perlu sesuaikan dengan sistem mereka untuk mempermudah akses,” terangnya.

Ia mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan menerapkan sistem pajak online untuk hotel dan restoran mulai tahun 2017. “Dengan sistem ini, kedepan sudah tak manual lagi,” pungkasnya. (dji/udi)

BM/MADJI

SURABAYA (BM) – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) membutuhkan dana sekitar Rp 16 triliun untuk menyelasaikan pembangunan gedung yang terhenti di sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) se-Indonesia. Dana itu bersumber dari APBN. Sayangnya, kekuatan APBN tahun ini hanya sekitar Rp 1,7 triliun.

Minimnya anggaran itu justru membuat pembangunan infrastruktur di PTN kian tersendat. Di Universitas Airlangga (Unair), misalnya. Hingga kini PTN tertua di Jatim itu belum menuntaskan lima proyek pembangunan gedung karena tak kunjung menerima dana dari APBN. “Kebutuhan Unair cukup tinggi. Awal tahun ini rencananya akan diberi Rp 41 miliar untuk pembangunan ternyata sampai

mushola belum bisa terdeteksi,” tandasnya. (sdp/udi)

Tri Rismaharini

KEDIRI - NGANJUK 11

berita metro

www.beritametro.co.id

JUMAT, 5 AGUSTUS 2016

Budaya Korupsi Marak, Massa Japan Luruk Kantor DPRD Nganjuk

Legislatif Dinilai Lemah Melakukan Fungsi Kontrol

NGANJUK (BM) - Budaya korupsi yang telah merambah di seluruh lingkup birokrasi Kabupaten Nganjuk, disebabkan lemahnya fungsi kontrol dari DPRD setempat. Ironisnya, para anggota legislatif ikut terlibat jual beli proyek daerah.

Hal ini, yang membuat massa dari Jaringan Pemantau Aparatur Negara (Japan) kembali berunjuk rasa. Massa Japan kali ini melakukan pemblokadean di pintu gerbang Kantor DPRD Nganjuk.

Sambil berorasi, mereka menilai dewan mandul dan tidak berbuat apa-apa dengan maraknya tindakan korupsi yang dilakukan sejumlah pejabat.

“Kabupaten Nganjuk sudah masuk dalam kategori darurat korupsi, sehingga kami mengajak semua elemen masyarakat untuk melawan korupsi,” teriak Roi Kurnia, seorang pengunjuk rasa.

Massa terus mengecam

FOTO BM/IBAD

KRITIK: Tjetjep M Yasin Ketua Japan (bertubuh tambun) saat di ruangan Ketua DPRD Nganjuk Puji Santoso (kanan).

lembaga DPRD Nganjuk yang tidak mampu mengontrol eksekutif sehingga korupsi seolah menjadi budaya. Dengan diiringi lagu Wakil Rakyat dari Iwan Fals, massa tidak henti-hentinya menuntut anggota DPRD yang kerap menjualbelikan proyek daerah untuk mundur dari kursi jabatannya.

Sebab dampaknya kualitas

bangunan fisik di Kabupaten Nganjuk cenderung rusak sebelum waktunya. “Jalan berlubang di mana-mana, korupsi merajalela, lalu ke mana saja wakil rakyat kita,” teriak Roi Kurnia.

Sementara itu, Tjetjep M Yasien, Ketua DPD Japan bersama beberapa perwakilan massa memasuki gedung DPRD dan ditemui langsung Ketua DPRD

Nganjuk Drs Puji santoso. Di hadapan Ketua DPRD, Tjetjep M Yasien mengungkapkan banyaknya kejanggalan dalam proses pengadaan kain batik di Sekretariat Pemkab Nganjuk.

Di antaranya perubahan anggaran pengadaan kain batik hingga tiga kali. “Anggaran pengadaan kain batik awalnya Rp 2 miliar, kemudian Rp 4 miliar.

Setelah itu Rp 5,2 miliar dan perubahan terakhir Rp 6,05 miliar dan perubahan-perubahan ini sangatlah mencurigakan menurut kami,” jlentreh Tjetjep.

Dia juga meminta kepada lembaga DPRD untuk memang­ gil dan meminta keterangan kepada pejabat eksekutif maupun anggota DPRD yang terlibat dalam rekayasa anggaran, termasuk anggaran pengadaan kain batik. Karena terindikasi kuat, korupsi yang terjadi di Kabupaten Nganjuk sangat ter-

struktur mulai dari lembaga legislatif hingga eksekutif. Sehingga memunculkan dugaan keterlibatan anggota DPRD dalam setiap tindak pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten Nganjuk.

Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Puji Santoso mengatakan jika lembaga DPRD tidak bisa melakukan intervensi terhadap perkara korupsi yang telah ditangani kejaksaan maupun kepolisian. Termasuk, kasus korupsi pengadaan kain batik yang menyeret mantan Sekkab Nganjuk Masduqi sebagai tersangka.

Sedangkan, terkait penyusunan anggaran, Puji Santoso mengelak jika ada rekayasa antara Badan Anggaran DPRD dengan Panitia anggaran eksekutif.

Karena semua yang dilakukan DPRD dalam menyusun anggaran sudah melalui mekanisme dan prosedur. (kam/nov)

LGN Digelar di Stadion Brawijaya Mulai 24-31 Agustus

KEDIRI (BM) - Liga Santri Nusantara (LGN) segera bergulir.

Sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga telah bekerjasama dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), untuk mengadakan Liga Santri Nusantara.

Dalam pelaksanaannya itu dibagi beberapa wilayah, yang mana Kediri masuk pada Region 2. Drawing Region 2 telah dilakukan kemarin (4/8), bertempat di ruang konferensi pers stadion Brawijaya Kota Kediri.

Drawing tersebut dipimpin koordinator LGN Region 2 Oing Abdul Muid yang juga anggota DPRD Kota Kediri. Dari drawing tersebut dihasilkan 16 peserta dari pondok pesantren (ponpes) di kota atau kabupaten yang masuk dalam Region 2 yakni

FOTO BM/SIROJUDIN

LIGA SANTRI: Oing Abdul Muid saat memimpin Drawing Region 2 di stadion Brawijaya.

Kediri, Nganjuk, Jombang, Malang, serta Blitar.

“Tetapi ada beberapa pondok yang tidak mengirimkan perwakilannya, dianggap tidak siap dengan liga santri, maka

tidak dimasukan dalam liga tersebut,” ucap Muid ketika memimpin rapat dan drawing tersebut.

Liga tersebut dijadwalkan bergulir pada Rabu (24/8), hing-

ga Rabu (31/8), yang bertempat di stadion Brawijaya Kota Kediri.

“Untuk keamanannya kami akan meminta bantuan polisi dan banser,” imbuh Muid.

Muid dalam sambutannya mengapresiasi liga santri tersebut. Karena menurutnya santri juga butuh wadah untuk penyalurkan hobinya atau mungkin juga bakatnya dalam bidang sepakbola. “Al-aqlu salim fil jismi salim (pikiran yang sehat dalam tubuh yang sehat,” ungkapnya.

Diharapkan dengan adanya liga santri ini, dunia kepesantrenan juga dapat memberikan sumbangsih dalam bidang olah raga, khususnya sepakbola.

“Siapa tau bibit-bibit baru sepakbola muncul dari kalangan santri,” ungkapnya. (roj/nov)

KILAS

Tukang Pijat ’Kerjai’ Siswi SD KEDIRI (BM) - Tidak tahu malu, itu pantas ditujukan ke M Anwar Safii (34), warga Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri. Ini karena pelaku tega berbuat tak senonoh terhadap sebut saja Bunga (12), yang statusnya masih siswi SD. Data yang dihimpun, di pengakuan tersangka ia melakukan perbuatan itu karena tidak bisa menahan nafsunya. ”Bahkan, perbuatan itu dilakukan di tepi sungai Dusun Nepen Desa Krecek Kecamatan Badas,” terang Kasatreskrim Polres Kediri AKP Aldy Sulaiman.

Pria yang akrab disapa Aldi menambahkan kalau korban terbiasa mandi di sungai. Sementara pelaku saat itu kebetulan membersihkan sungai. Begitu melihat kemolekan tubuh korban, pelaku tidak tahan dan akhirnya mata gelap.

“Sementara barang bukti yang disita di antaranya celana dalam dan kaos warna kuning milik korban,” ujarnya lebih lanjut.

Terpisah, pelaku dalam pengakuannya tidak melakukan persetubuhan. Bahkan, dia juga mengaku kalau dirinya sering digoda oleh korban. Pria yang kesehariannya bekerja sebagai tukang pijat itu menjelaskan kalau korban adalah tetangganya. Bahkan korban sering main ke rumahnya untuk meminta uang. ”Korban kadang juga saya kasih uang mainan,” imbuhnya. (bad/nov)

Kakek Menipu hingga Capai Rp 1 M

KEDIRI (BM) – Seorang kakek bernama Sutijono (60), ditangkap anggota Satreskrim Polres Kediri karena telah menipu korbannya hingga satu miliar rupiah. Kasus penipuan itu terjadi di wilayah hukum Polres Balerang.

Dari catatan polisi, korban berinisial HG (44), asal Kecamatan Baja Kota Batam yang telah menransfer sejumlah uang ke rekening pelaku sebanyak dua kali di salah satu bank di Batam hingga mencapai Rp 1 miliar.

Tujuan korban melakukan transfer ke tersangka karena sebelumnya terlapor pernah menjajikan jika dirinya bisa membantu memfasilitasi seseorang untuk bantuan pinjaman dana sebesar 3,5 triliun di bank.

Kasat Reskrim Polres Kediri AKP Aldy Sulaiman mengatakan, Kasus itu terjadi di wilayah hukum Polres Balerang Polda Kepulauan Riau.

“Kami sudah koordinasi dengan Polres Balerang,

FOTO BM/IST

PENIPU: Tersangka Sutijono saat dikeler anggota Polres Kediri.

walaupun sempat kabur dalam waktu singkat kita sudah bisa menangkapnya di wilayah hukum Polres Kediri,” kata Aldy.(roj/nov)

MOJOKERTO-JOMBANG

berita metro

www.beritametro.co.id

Pemkot Alokasikan Dana Rp 29,99 M untuk Bangun GMSC

Awal 2017, Semua Pelayanan Difokuskan di Gedung Baru

MOJOKERTO (BM) – Pemkot Mojokerto mengalokasikan dana Rp 29,99 miliar untuk membangun Gedung Mojokerto Servis City (GMSC). Kucuran dana bersumber APBD 2016 ini, untuk mempercepat pelayanan publik di Kota Mojokerto.

Kabag Humas Pemkot Mojokerto Heryana Dodik Murtono mengatakan, pembangunan GMSC menempati lahan bekas RSUD dengan luas sekitar 2 hektar yang berlokasi di Jalan Gajah Mada.

Saat ini, pihak rekanan PT Mustika Zidane Karya sebagai pemenang lelang sudah mulai melakukan pekerjaan konstruksi di lokasi tersebut.

Dodik menjelaskan, GMSC akan dibangun dengan empat lantai.

Lantai pertama difungsikan sebagai tempat parkir kendaraan, lantai dua sebagai pusat usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), sedangkan lantai tiga khusus pusat pelayanan.

“Tahun ini dengan anggaran

KILAS

Penabrak Anggota Paskibra Jadi Tersangka

FOTO BM/PRAYOGI

SATU TEMPAT: Pembangunan tahap I GMSC merampungkan 3 lantai menelan anggaran Rp 29,99 miliar untuk layanan publik di Kota Mojokerto.

Rp 29,99 miliar untuk menyelesaikan tiga lantai. Lantai ke empat rencananya untuk aula pertemuan. Namun, itu akan dianggarkan lagi tahun depan,” terangnya.

Lantai pusat UMKM, menurut Dodik, diprediksi bakal bisa menampung hingga 50 pengusaha. Nantinya, produsen per-

nak-pernik khas Kota Mojokerto bisa memajang produk mereka di stan-stan yang disediakan secara gratis.

Sementara lantai tiga, kata Dodik, memang dikhususkan untuk pusat pelayanan publik.

Seluruh SKPD yang terkait pelayanan masyarakat akan mempunyai posko di tempat ini.

Antara lain, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT), Dispendukcapil, Diskoperindag, DPPKA, dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto.

“Untuk sementara yang akan dipindahkan semua adalah KPPT, untuk lainnya hanya membuka posko pelayanan di GMSC. Kantor lama tetap se-

Ratusan Warga Dapat Pembekalan Wawasan Kebangsaan M O J O K E RTO ( B M ) – Sedikitnya 110 warga Kelurahan Gunung Gedangan Kecamatan Magersari Kota Mojokerto mendapat pembekalan materi wawasan kebangsaan. Sebagai pemateri dari Kodim 0815 dan Polresta Mojokerto Kegiatan yang diselenggarakan Bakesbangpol Kota Mojokerto itu, dihelat pada Rabu (3/8). Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Kota Mojokerto H Anang Fahrur Rozie S.Sos MSi menjelaskan kegiatan tersebut diikuti lurah dan para tokoh agama, tokoh masyarakat serta para tokoh pemuda di Kelurahan Gunung Gedangan Kecamatan Magersari Kota Mojokerto.

Kegiatan dengan tema ‘OptiPERWAKILAN

FOTO BM/PRAYOGI

PEMBEKALAN: Kasdim saat memberi materi wawasan kebangsaan di Kelurahan Gunung Gedangan Kecamatan Magersari Kota Mojokerto.

malisasi Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Pemerintah Desa sebagai Wujud Integrasi Bangsa ini, sangat penting untuk bekal warga

kota. Dengan pemberian materi wawasan kebangsaan ini dapat menanamkan upaya pembinaan karakter dan jati diri generasi

penerus bangsa agar mampu mengatasi berbagai permasalahan kebangsaan.

“Termasuk yang paling berat yaitu disintegrasi bangsa, mengutamakan semangat persatuan dan kesatuan di segala bidang, penyegaran jiwa dan semangat NKRI,” ujarnya.

Sementara pemateri dari kodim adalah Kepala Staf Kodim 0815/Mojokerto Mayor (Inf) M Husin Zaenudin. S.Sos. MM dengan tema ‘Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi Masyarakat Kota Mojokerto’.

Sedangkan Kasat Intelkam Polres Mojokerto Kota menyampaikan materi ‘Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara’. (gie/ nov)

bagai kesekretariatan,” jelasnya.

Dodik menambahkan, pembangunan GMSC ditargetkan rampung akhir tahun nanti.

Dengan begitu, awal tahun 2017 seluruh pelayanan publik, mulai dari perizinan, membayar pajak, hingga administrasi kependudukan difokuskan di gedung baru tersebut. (gie/nov)

JOMBANG (BM) – Satlantas Polres Jombang, akhirnya menetapkan Syaiful Arif (40), sopir truk yang menabrak 11 anggota Paskibra SMP Negeri Mojowarno, sebagai tersangka. Warga Benowo Surabaya ini dijerat pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Kasatlantas Polres Jombang AKP Melisa Amalya membenarkan pihaknya menetapkan Syaiful Arif, sopir truk sebagai tersangka atas kecelakaan yang menabrak anggota Paskibra.

“Hasil penyelidikan, pengemudi truk yang menabrak itu telah melakukan kelalaian. Dia mengemudiFOTO BM/AAN kan kendaraannya dalam kondisi AKP Melisa Amalya mengantuk. Bahkan dia juga tidak mengindahkan imbauan dari petugas,” tegasnya.

Dalam UU LLAJ menyebutkan bahwa setiap orang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10 juta.(aan/gie/nov)

Oknum PNS Jalani Sidang Perdana di Kasus Asusila MOJOKERTO (BM) - Hadi Ihwan (51), Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berdinas di PU Cipta Karya Kabupaten Mojokerto, akhirnya menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto, Kamis (4/8).

Pria asal Kecamatan Sooko ini didakwa melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak usai mencabuli bocah 7 tahun yang tak lain tetangganya sendiri. Sidang berlangsung tertutup di Ruang Cakra PN Mojokerto.

Hadi yang memakai kemeja putih dan berbalut rompi tahanan memasuki ruang persidangan didampingi kuasa hukumnya. Jaksa Penuntut Umum ( JPU) Dedi Irawan

FOTO BM/PRAYOGI

Hadi Ihwan

membacakan dakwaan di hadapan terdakwa dan Ketua Majelis Hakim Saiful Arif, serta hakim anggota Ni Made Oktimandiani dan Ina Rachman.

“Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana seba-

gaimana dalam pasal 82 ayat (1) junto pasal 76 E UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,” sebut Dedi dalam surat dakwaan.

Hadi melakukan perbuatan asusila itu pada Sabtu (19/3).

Saat itu, korban bersama temannya datang ke rumah terdakwa untuk menumpang buang air kecil ke rumah terdakwa. Meski hanya tetangga, korban memang kerap bermain ke rumah terdakwa.

Hadi, tanpa malu mendatangi korban di kamar mandi. Alihalih membantu membersihkan kemaluan korban, Hadi justru berbuat tak senonoh terhadap bocah 7 tahun itu. Bahkan, dilakukan dua kali.(gie/nov)

MOJOKERTO-JOMBANG: Prayogi Waluyo (koord), Aan Hidayat (Jombang). IKLAN/LANGGANAN: 081 134 647 71

12 PANTURA

berita metro

www.beritametro.co.id

JUMAT, 5 AGUSTUS 2016

LAMONGAN I BOJONEGORO I TUBAN I GRESIK

Petani Garam Keluhkan Kondisi Tak Menentu saat Ini

TUBAN (BM) - Petani garam di Kabupaten Tuban saat ini mengeluh, karena tidak bisa memproduksi garam secara maksimal, menyusul kondisi cuaca yang tidak menentu selama beberapa bulan belakangan ini. Akibatnya, mereka mengalami kerugian yang tidak sedikit. Para petani garam yang tidak berproduksi di wilayah Desa Pliwetan dan Karangagung, Kecamatan Palang.

Sedikitnya 90 hektare lahan garam milik petani di dua desa tersebut dibiarkan terbengkalai begitu saja, tanpa ada aktvitas sama sekali.

FOTO: BM/ZAENUDIN

AKIBAT CUACA: Cuaca yang tidak menentu selama enam bulan terakhir membuat petani garam memilih memperbaiki tambak.

Faktor cuaca yang labil selama 7 bulan terakhir diduga menjadi penyebabnya. Perubahan suhu udara yang tidak menentu membuat para petani merugi mengakibatkan lahan tidak memungkinkan untuk diproduksi. Kondisi ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang setiap memasuki musim kemarau, lahan garam sudah bisa diproduksi dengan baik, namun kali ini sangat sulit dilakukan.

“Kami tidak berani spekulasi, lebih baik nganggur dulu, daripada merugi,” ujar Kafid (48), salah seorang petani garam Desa

Pliwetan, Palang, Kamis (4/8).

Tidak hanya faktor cuaca, harga garam yang kurang stabil membuat para petani dihinggapi rasa was-was. Mereka menjadi khawatir merugi karena harga garam hanya bekisar Rp 250 per kilogram. Harga ini dirasa tidak sebanding dengan biaya operasional yang harus dikeluarkan.

“Kalau harga segitu, petani akan rugi dan tak produksi.

Lebih baik waktu produksi diundur saja,” timpal Darwanto (34), petani garam, asal Desa Karangagung, Kecamatan Palang. (emi/zen/dra)

Emilia Contessa: Tuban Punya Potensi SDA

TUBAN (BM) - Emilia Contessa, anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) Republik Indonesia Komite III yang merupakan alat kelengkapan DPD RI mengatakan, Kabupaten Tuban merupakan daerah dengan potensi yang luar biasa. Diantaranya potensi destinasi wisata yang paling lengkap (wisata alam, religi, kuliner, cinderamata) dibandingkan daerah lain di Jawa Timur.

“Tuban luar biasa, selain potensi destinasi wisatanya, saya melihat potensi sumber daya alam (SDA)-nya juga melimpah. Tinggal bagaimana mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM)-nya. Saya akan mereko-

FOTO: BM/ZAENUDIN

KUNJUNGAN: Anggota DPD RI Emilia Contessa saat melakukan serap aspirasi pada pelaku UMKM dan wisata di Kabupaten Tuban.

mendasikan sebagai laporan kepada pemerintah pusat agar Kabupaten Tuban mendapat perhatian lebih,”

janji Emilia saat berkunjung di Kota Tuban dalam rangka serap aspirasi para pelaku UMKM (Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah) dan pengelolaan wisata di lingkungan Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban, serta melihat persiapan pelaksanaan Haji di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban, Kamis (4/8).

Menurut mantan penyanyi yang punya suara merdu, ada tiga hal yang menjadi perhatian dirinya terkait Kota Tuban, yaitu pariwisata, UMKM dan Batik Gedog. “Ketiganya perlu ada dukungan lebih untuk dikembangkan, sebab 90 persen secara keseluruhan sudah sangat bagus dan tinggal mempromosikan kepada wisatawan,” ungkapnya. (emi/zen/dra)

KILAS

Berdalih Butuh Uang, Jambret Sidorejo TUBAN (BM) - Polres Tuban tangkap pelaku begal dengan kekerasan, bernama Hadi Pranata asal Desa Sidorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Pelaku merampas sebuah tas milik Siti Nur Faizah asal Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban. Perkara tersebut dilakukan di jalan pantura, korban kemudian melapor ke polisi dan dilakukan pengeajaran serta menangkapnya.

Polsek Jenu yang menerima laporan, bahwa korban telah dianiaya oleh pelaku jambret di Desa Sugihwaras, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban. Korban mengaku, tasnya dirampas dengan cara ditarik sehingga tas tersebut dibawa kabur, FOTO: BM/ZAENUDIN tas yang berisikan dua BERDALIH: Pelaku jambret yang buah hendpone, dua kar- berhasil diamankan petugas . tu ATM serta tas warna biru tersebut.

Pelaku penjambretan yang lari dengan sepeda motor warna merah menggunakan motor nopol S 2530 GT, sehingga pengejaran membuahkan hasil. Penjambret bisa ditangkap karena terjatuh. Dan berusaha membuang tas hasil jambretannya dan bersama barang milik korban. Namun, upaya pelaku bisa digagalkan anggota Polsek Jenu, sehingga motor pelaku terjungkir dan terjatuh mengakibatkan motor rusak dan berhasil ditangkapnya.

Polres Tuban, lebih lanjut, bahwa pelaku yang keseharianya hanya tukang kebun. “Saya terpaksa melakukan mencuri, karena tidak punya uang untuk membayar cicilan motor, karena tagihan motor kurang semingu,” ngakunya. (emi/zen/dra)

Petani Asal Bandung Banting Setir Berjualan Bendera

TUBAN (BM) – Akses jalan di Kabupaten Tuban saat ini banyak dijumpai para pedagang bendera merah putih dan umbul-umbul yang dipajang dipinggir trotor dan banyak dijumpai, salah satunya penjual di Jl. Pramuka Tuban. Pedagang bernama Mulyadi (48) bersama 15 orang asal Cangkung, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut Bandung. untuk

berjualan di Bumi Wali, ratarata dari kelima belas temanya kerjanya hanya petani.

Mulyadi bersama rombonganya memilih untuk memanfaatkan momen Agustusan, salah satunya berjualan bendera, mereka biasanya sebagai petani. Mereka harus banting setir untuk memanfaatkan bulan Agustus untuk berjualan bendera di Tuban.

Alasan berjualan bendera di Tuban, dalam momen Agustus seperti tahun-tahun sebelumnya setiap menjelang agustusan pihknya mengaku meraup untung banyak dengan berjualan bendera tersebut.

Sehingga, mereka akan bertahan di Tuban sampai tanggal 15 Agustus mendatang. dari lima belas orang tersebut

dengan cara ngekos di Tuban.

Bendera yang dipasarkan di Tuban, mereka membawanya dari Bandung dengan berbagai ukuran, mulai ukuran yang terkecil hingga ukuran yang terbesar.

Selain itu ragam bentuk berupa umbul-umbul dan lainnya. Berbagai ukuran bendera tersebut pihaknya harus mematok harga yang variatif

mulai harga Rp 5 ribu hingga Rp 90 ribu, masalah ketentuan harga tergantung ukuran besar kecilnya.

Pria separuh baya tersebut mengaku, bendera yang dipasarkan rata-rata dibeli masyarakat dan beberapa instansi dengan harga normal, mereka tak segan memberi diskon bagi yang membeli banyak. (emi/zen/dra)

FOTO: BM/ZAENUDIN

MOMEN: Jejeran bendera merah putih yang banyak dijual di wilayah Tuban dilakukan oleh petani asal Jawa Barat.

PASURUAN

berita metro

www.beritametro.co.id

Pemuda Jadi Pecandu dan Pengedar Sabu Dibekuk Buser

PASURUAN (BM) - Petugas Buser Reskoba Polres Pasuruan berhasil menangkap pelaku narkotika. Rabu (3/8) malam, bernama Rizki Pratama Putra (22) pengangguran asal Jl KH Abdul Hamid, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Pandaan, dibekuk petugas. Saat itu pelaku sedang menunggu calon pembelinya, barang bukti yang disita berupa sabu di kantong plastic seberat 0,3 gram. Penangkapan dipimpin langsung oleh Kanit Idik Ipda Agus Purnomo SH, bersama tiga anggotanya “Barang bukti sabu didapat petugas dari saku celana. Pelaku saat ditangkap sedang menunggu calon pembelinya. Kita masih terus kembangkan dengan mencari siapa pemasoknya. Hasil pemeriksaan, pelaku adalah pengecer sekaligus pengguna,” terang Kasu-

bbag Humas Polres Pasuruan AKP Yusuf Anggy, mendampingi Kasat Narkoba AKP Nanang Sugiono SH. Kata Kasubbag Humas, pemeriksaan terhadap pelaku masih terus dilakukan untuk mencari pelaku lainnya.

Pengakuan pelaku di hadapan petugas, dirinya mengenal sabu sejak delapan bulan lalu. Selama tiga bulan berturut-turut, dirinya selalu diajak temannya untuk nyabu bareng. Kalau tidak di rumahnya, acara nyabu bareng dilakukan di sebuah villa di kawasan Prigen. Setelah itu, dirinya tidak lagi menunggu temannya untuk nyabu. Tapi Rizki sudah nyabu sendiri Sabunya juga beli sendiri kepada temannya. “Rizki dijerat Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara,” tegas

Kasubbag Humas.

Sementara Rabu (4/8) malam, petugas Buser Sat Narkoba kembali menangkap pengguna. Kali ini yang ketiban apes, Durianto (35) sehari-hari sebagai montir warga Dusun Sendi, Desa Sumbergedang, Kecamatan Pandaan.

Durianto kedapatan menyimpan sabu seberat 0,3 gram. Ketika itu pelaku dibekuk saat sedang menyiapkan diri hendak nyabu.

Dalam pengembangan yang kemudian dibekuk Muhamad Marjuki (23) asal Desa Suwayuwo, Kecamatan Sukorejo. Pelaku ini ditemukan sabu seberat 0,4 gram. Sedotan dan perangkat nyabu lainnya.

“Marzuki dibekuk hasil dari pengembangan kasus penangkapan Durianto,” ungkap Kasubbag Humas, Yusuf Anggy juga mantan Kasat Narkoba Polres Pasuruan. (umr/kd/dra)

FOTO: BM/IST

MENYESAL: Para pelaku pecandu dan pengguna sabu digiring ke tahanan Mapolres Pasuruan..

Warga Minta Pengerjaan Jalan Wotgalih–Watestani Dibongkar

PASURUAN (BM) - Proyek pemeliharaan berkala jalan Desa Wotgalih–Watestani, Kecamatan Nguling, kemungkinan akan mengalami nasib serupa dengan proyek pengaspalan jalan di Desa Tejowangi, Kecamatan Purwosari. Proyek senilai Rp 1 miliar lebih dari APBD tahun 2016 di Desa Tejowangi, pekan kemarin, didemo warga. Karena, hasil garapan proyek tersebut dinilai tidak sesuai spek.

Warga yang merasa dirugikan, akhirnya melaporkan proyek ini ke Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangil dan Polres Pasuruan di Bangil.

Intinya, warga minta supaya pelaksana proyek tersebut diusut hingga dijebloskan ke tahanan karena diduga ngemplang duit negara. Karena desakan itu, akhirnya pihak rekanan memperbaiki proyek tersebut. Hingga sekarang proyek tersebut masih dalam perbaikan.

Di Desa Tejowangi, penggrapan jalan yang dilakukan adalah pemeliharaan jalan di Desa Wotgalih PERWAKILAN

– Watestani, Kecamatan Nguling.

Proyek tersebut digarap CV Mitra, asal Kota Pasuruan. Nilai proyek Rp 667.363.400,- dengan nomor SPK: PPK/II.03.103/424/057/2016, tertang-

gal 13 Mei 2016. Masa pekerjaan 13 Mei-17 Agusutus 2016.

Hasil pantauan di lapangan, ada beberapa titik aspal jalan yang tidak sesuai spek. Ketebalan aspal secara

FOTO: BM/IST

PANTAU: Papan nama proyek dan aspal jalan garapan malam hari yang diminta warga untuk dibongkar karena dianggap tidak sesuai spek.

keseluruhan dinilai kurang. Rata-rata tebal hot mix kurang dari 4 cm. Menurut keterangan warga di sepanjang jalan tersebut, proyeknya digarap pada malam hari.

“Benar pak. Begitu siang hari kami melihat, ternyata banyak aspal jalan yang mengelupas. Adapula aspal yang tipis hingga batu koralnya muncul ke permukaan,” ungkap seorang warga yang mengaku sebagai perangkat desa. Sumber ini minta namanya tidak ditulis.

“Pokoknya warga minta supaya proyek yang sekarang ini perbaiki dengan cara dibongkar. Warga tidak mau kalau perbaikannya berbentuk tambal sulam,” tegas warga lainnya.

Sementara Kabid Pemeliharaan PU Bina Marga Kabupaten Pasuruan, Suhartono, yang dikonfirmasi di kantornya, Kamis (4/8) kemarin, tidak dapat dtemui. Keterangan seorang staf, Suhartono sedang dinas luar dan tidak tahu kapan kembali lagi ke kantor.(umr/kd/dra)

KILAS

Warga Puspo Geger Ada Penemuan Mayat PASURUAN (BM) - Sesosok mayat berjenis kelamin pria membuat geger warga Desa, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan. Karena, mayat mr X yang belum diketahui identitasnya ditemukan warga di tepi sungai yang ada di wilayah setempat. Informasi yang diperoleh di lokasi menyebutkan bahwa mayat tersebut ditemukan warga pada Rabu sore. Warga menduga kalau mayat mr X itu sudah tewas lebih dari tiga hari yang lalu. Sebab kondisi mayat sudah mengeluarkan bau busuk.

“Mas ada penemuan mayat berjenis kelamin pria dan kondisinya sudah membusuk,” ujar Ina, salah satu warga Puspo. Sementara itu, Kapolsek Puspo, AKP Sariyun saat dikonfirmasi membenarkan adanya penemuan mayat berjenis kelamin pria tanpa identitas tersebut. Sariyun mengatakan bahwa mayat itu diperkirakan berusia 50-an ke atas.

“Dugaan sementara, mayat ini merupakan korban yang hanyut ke sungai di daerah atas, lalu terbentur batu dan akhirnya tewas. Sebab warga sini (Puspo, red) tidak ada yang melaporkan kalau keluarganya hilang,” pungkasnya. (pas/dra)

PASURUAN: H Umar Wirohadi (kabiro), Abdul Kadir Jaelani IKLAN/LANGGANAN: 081 336 484 057

PANTURA 13

berita metro

www.beritametro.co.id

JUMAT, 5 AGUSTUS 2016

LAMONGAN I BOJONEGORO I TUBAN I GRESIK

LSM CG Duga Ada Penyelesaian Bawah Tangan Perizinan di BPMP

Tower Telkomsel Laren Didemo Warga

LAMONGAN (BM) – Polemik tower Base tranceiver Station (BTS) milik PT Telkomsel di atas lahan H Ashab Firdaus yang berlokasi di RT 1/RW 3 Desa Laren, Kecamatan Laren, Lamongan sejak berdiri pada 2005, masih terus berlangsung hingga kini.

Warga merasa diabaikan karena keberatan mereka tak pernah digubris instansi berwenang.

Padahal jarak tower dengan beberapa rumah warga hanya dipisahkan jarak selebar 5 meter.

Tak hanya dampak radiasi frekuensi radio, warga sempat trauma dengan jatuhnya komponen besi pada 2012 sebanyak dua kali ang nyaris mencelakai.

Selain itu, bunyi bising dari genset untuk operasional BTS ketika listrik padam, sangat mengganggu akibat terlalu dekat dengan pemukiman. Hal itu yang memicu kekesalan warga setelah kontrak perpanjangan lahan kedua terungkap.

Padahal 28 April 2015, warga sudah melayangkan surat penolakan perpanjangan izin dan sewa menara itu. Kepala Desa Laren kala itu bahkan sudah menyampaikan kepada pemilik lahan. Respon positif sebenarnya sudah ditunjukkan H Ashab Firdaus dengan menghubungi Telkomsel. Nyatanya, setelah dijanjikan akan menemui warga, hingga kini polemik menara itu terus berlanjut.

Yang terjadi malah perizinan tetap dikeluarkan Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP), Badan Lingkungan Hidup dan Satpol PP Kabupaten Lamongan. Amin, salah satu

perwakilan warga menduga, perpanjangan BTS Telkomsel didapat melalui proses ilegal.

“Kami selama 10 tahun tidak pernah mendapat kompensasi, baik asuransi maupun cek kesehatan berkala. Termasuk ketika potongan besi jatuh di lahan milik Supari dan Khoirul Ummah. Sepertinya tidak ada itikad baik dari pemilik tower untuk jaminan keselamatan dan asuransi kesehatan bagi warga yang rumahnya di sekitar lokasi,” bebernya, Kamis (4/8).

Pada 4 Februari 2016, warga mengirim surat permohonan pembongkaran BTS ke Camat Laren. Sempat ngendon empat bulan, baru muncul surat kepada Bupati dengan tembusan ke BPMP, BLH dan Satpol PP, setelah didesak terus warga. “Pada 10 Mei, digelar audiensi di kantor desa yang dihadiri BPMP, beberapa perwakilan SKPD, pemilik lahan serta Telkomsel. Hasilnya warga tetap menolak perpanjangan izin dan menuntut segera dibongkar,” tegas Amin.

Tapi saat audiensi terungkap persoalan lain. Pemilik lahan ternyata telah ditransfer uang untuk perpanjangan sewa dari Telkomsel tanpa disertai dokumen apapun. Fakta ini langsung ditindaklanjuti Tim Monitoring dari Dinas dan Badan terkait untuk segera dikembalikan dan H Ashab menyatakan kesediaannya. “Namun audiensi kala itu tetap alot. Pada 29 Juli, warga yang sudah kesal datangi BPMP untuk minta bukti berkas perizinan tower tapi tidak diberikan,” sebutnya.

“Pak Nanang (salah satu staf BPMP) hanya menjawab akan mencari siapa pemiliknya terlebih dahulu. BPMP terkesan sembunyikan dokumen perpanjangan. Saya duga mereka ada main mata hingga melakukan penyelesaian secara ilegal dibawah meja,” ungkapnya.

Kecurigaan itu, tambah Amin, diungkap warga ketika BPMP menggelar audiensi pada 3 Agustus lalu termasuk berbagai faktor penguatnya. “Pak Nanang sebagai wakil negara di Lamongan di bidangnya, tidak mungkin mengatakan kami masih mencari siapa pemilik tower itu, jika memang izin dan perpanjangannya ada. Karena dokumen perizinan itu dalam regulasi apapun dari pusat sampai bawah yang nomor satu adalah kejelasan identitas, dengan mengakui tidak tau siapa pemilik tower itu, berarti identitasnya tidak jelas, berarti izin dan perpanjangannya tidak ada,” sergah Amin kepada koran ini.

Tudingan warga sempat membuat Nanang yang bertindak sebagai moderator, hanya terdiam. Sementara Sapto Prijono perwakilan dari BPMP Lamongan meminta peserta audiensi yang juga dihadiri perwakilan Telkomsel untuk tetap kondusif. Dia bahkan sempat meminta semua pihak melakukan kajian sesuai perundang-undangan dan meminta Telkomsel menanggapi keluhan warga.

Namun dia menegaskan bahwa perizinan yang sudah terbit, berarti sudah ada rekomendasi teknis dari SKPD terkait

yang membidangi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

“Perizinan (BPMP) memberikan izin itu seharusnya setelah ada kajian teknis dari Bappeda, setelah itu Bappeda merekomendasikan perizinan untuk menerbitkan izin pemanfaatan ruang. Selanjutnya izin mendirikan bangunan (IMB) dikaji Dinas Cipta Karya. Disitu ada pernyataan dari Telkomsel bahwa bangunan sudah sesuai dengan kultur tanahnya dan ada pernyataan tentang asuransi juga. Kami meminta persoalan ini diselesaikan sesuai SOP Telkomsel, karena sudah tiga kali audiensi,” papar Sapto.

Pernyataan ini langsung dikritisi Amin. Dia merasa reaksi BPMP maupun berbagai pihak terkait polemik BTS Telkomsel di Laren sudah terlambat. “Kita sudah mengadu sejak 2015. Dan 3 kali sudah audiensi setelah selama 10 tahun diabaikan. Jika tidak segera ada tindakan, proses hukum mungkin jalan terbaik,” kecamnya.

Entak keder atau sekedar basa basi, Heri AP perwakilan PT Telkomsel Lamongan yang hadiri audiensi kemarin, akhirnya menjanjikan akan meneruskan persoalan ini kepada PT Telkomsel Jatim paling lambat satu bulan. “Pengaduan ini akan saya sampaikan ke pihak manajemen dan akan memberi kepastiannya paling lama 1 bulan dan paling cepat dua minggu,” terangnya.

Polemik ini juga ikut jadi sorotan LSM Clean Governance Kabupaten Lamongan. Direktur LSM yang concern mengawal

permasalahan yang menyangkut kehidupan masyarakat ini menduga, lambannya penanganan polemik ini imbas dari proses tak prosedural berbagai pihak. “Iya, kami duga pihak Telkomsel sudah melakukan penyelesaian di bawah meja dengan pihak BPMP Lamongan. Apalagi ketikakita mintai bukti perpanjangan dan berkas lainnya tidak mau memberikan dan terkesan disembunyikan dengan rapat,” tudingnya.

Tak hanya itu, lanjut pria yang kerap dipanggil Gus Irul tersebut, BPMP sendiri terkesan tertutup terkait semua dokumen itu, baik dokumen perizinan awalnya disaat tahun 2005-2015 hingga perpanjangan izin kedua untuk 2015-2025. “Pada intinya, mereka beralasan masih mencari identitas pemilik aslinya (Tower PT Telkomsel.red), dan ketika dimintai data awal pendirian dan pendaftaran perizinan hingga perpanjanganya pun tidak dikasih, dan beralasan tidak punya. Ini kan janggal dan sangat mencurigakan,” sebutnya.

Pemerintah pusat sebenarnya sudah memberi aturan tegas terkait pendirian BTS. Untuk tinggi menara kurang dari 45 meter, harus berjarak minimal 20 meter dari perumahan, 10 meter di tempat komersial, dan lima meter bila di daerah industri. Sedangkan jika ketinggian menara 45 meter, jarak dari bangunan perumahan minimal 30 meter, 15 meter untuk daerah komersial dan 10 meter untuk daerah industri. Aturan ini untuk mencegah dampak radiasi sesuai acuan yang dikeluarkan WHO. (fdn/zen/epe)

Peduli Kualitas LH Meningkat di Lamongan Sembilan Sekolah Sudah Berstatus Adiwiyata

LAMONGAN (BM) - Semakin banyak sekolah di Lamongan yang menganggap penting kualitas lingkungan hidup (LH) untuk meningkatkan kenyamanan siswa dalam proses belajar mengajar. Saat ini, ada enam sekolah berstatus Adiwiyata Mandiri Nasional dan tiga sekolah berpredikat Adiwiyata Nasional.

Selain itu ada sepuluh sekolah lainnya yang berstatus Adiwiyata tingkat provinsi.

Data itu diungkap Bupati Fadeli saat tasyakuran Adipura Kirana dan Adiwiyata Mandiri Nasional di depan Pendopo Lokatantra, Kamis (8/4). Tahun ini, SMAN 1 Mantup dan SMAN 3 Lamongan naik status menjadi Adiwiyata Mandiri Nasional setelah tahun lalu hanya berstatus Sekolah Adiwiyata.

Prestasi keduanya menyusul SMAN 1 Lamongan, SMPN 2 Lamongan, SDN Made 3 Lamongan dan peraih tahun, 2015 SDN Jatirejo Kecamatan Tikung.“Ini menunjukkan ada semangat sekolah-sekolah di Lamongan

FOTO BM/FDN

BAHAN DAUR ULANG: Peragaan busana dari bahan daur ulang yang dikenakan pelajar Duta Lingkungan Lamongan, memeriahkan perayaan syukuran Lamongan meraih Adipura Kirana dan Adiwiyata Mandiri Nasional.

untuk semakin memperhatikan kualitas lingkungan hidup, bahkan semakin menyebar ke semua sekolah. Ini ditunjukkan dengan adanya tiga sekolah di tahun 2016 yang dinyatakan sebagai Sekolah Adiwiyata tingkat Jatim, yakni

SDN Tambakrigadung, SMPN 3 Babat dan SMAN 1 Kedungpring,” ungkap Fadeli.

Dalam acara yang mengundang seluruh petugas kebersihan dan kepala sekolah seKabupaten Lamongan itu, Fadeli

berharap ada semakin banyak sekolah yang memberi perhatian pada peningkatan kualitas LH. “Sekolah di wilayah tengah dan selatan sudah semakin banyak yang beralih menjadi Adiwiyata, bahkan sampai tingkat nasional.

Saya berharap sekolah-sekolah lain, terutama di wilayah utara bisa menyusul,” harap bupati dua periode tersebut.

Dengan memberikan kenyamanan lingkungan dalam sekolah, sambung Fadeli, siswa akan semakin nyaman dalam belajar dan mampu meningkatkan prestasi. Apalagi jika ditambah dengan perang orang tua menerapkan Gerakan 1821, yakni gerakan mematikan semua perangkat elektronik pada pukul 18.00 WIB hingga 21.00 WIB, dan menggantinya dengan menyediakan waktu bersama keluarga.

Tasyakuran berlangsung meriah dengan aneka pertunjukan kesenian tradisional, seperti Tari Medhak. Sebuah tarian yang menggambarkan tradisi upacara adat sedekah bumi sebagai wujud rasa hormat kepada leluhur dan rasa syukur kepada sang pencipta. Sementara sejumlah pelajar di tempat yang sama juga melakukan peragaan busana yang terbuat dari bahan daur ulang.(fdn/zen/epe)

Tuntut Ketegasan Aturan Pelanggar Hak Dasar

Ratusan Buruh Tuntut Kejelasan Nasib Rekannya

GRESIK (BM) - Ratusan buruh yang tergabung dalam serikat bersama (Sekber) SP/SB DPC Gresik melakukan aksi unjuk rasa untuk mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik dan Dinas tenaga Kerja setempat bersikap tegas terhadap pelanggaran hak-hak dasar para buruh, Kamis (3/8).

Salah satu tuntutannya selain pemberlakuan UMK sesuai ketetapan Gubernur Jatim, adalah tindaklanjut terhadap kebijakan PT Tulus Tri Tunggal yang tidak memberikan gaji kepada 23 karyawannya.

Korlap Aksi Bambang Harianto menerangkan bahwa aksi kali ini menuntut dan menindak lanjuti terkait 23 karyawan

di PT Tulus Tri Tunggal yang tidak digaji, PHK tanpa alasan serta tidak diikutkan BPJS kesehatan dan tenaga kerja. “Kami disini meminta kejelasan dan tindak tegas dari Disnaker kab. Gresik untuk 23 teman kami yang bekerja di PT Tulus Tri Tunggal yang mana dirumahkan atau PHK tanpa ada kejelasan dari Pt Tri Tunggal, tidak

digaji dan tidak di ikutkan BPJS kesehatan dan tenaga kerja,” ungkapnya. Setelah dimediasi Polres Gresik, demo buruh yang ditemui Disnaker itu akhirnya menghasilkan tujuh kesepakatan. Kesepakatan itu diikuti dengan aksi damai buruh yang membubarkan diri dengan tertib. (gbr/ mam/zen/epe)

Kunjungi Petrokimia Gresik

Menperin RI Janji Akan Kaji Harga Gas Industri Pupuk

GRESIK (BM) - Menteri Perindustrian (Menperin) RI, Airlangga Hartarto dalam kunjungannya ke PT Petrokimia Gresik (PG), Kamis (4/8) dengan agenda ingin mendengarkan permasalah gas bagi industri pupuk di Indonesia.

Hal ini berkaitan dengan perumusan harga gas bagi industri tertentu.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi menyebutkan, harga gas bumi tidak dapat memenuhi keekonomian industri pengguna gas bumi. Jika harga gas PERWAKILAN

bumi lebih tinggi dari 6 dolar AS (Amerika Serikat) per MMBTU (Million British Thermal Units), Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) berhak menetapkan harga untuk industri tertentu, semisal pupuk.

Rombongan Menteri yang diterima di Wisma Kebomas (WKM). Oleh Direktur Utama (Dirut) PT Pupuk Indonesia (PI), Aas Asikin Idat di hadapan Menperin menyampaikan, harga gas yang didapatkan perusahaan pupuk di bawah PI cukup mahal. Apalagi jika dibandingkan dengan harga gas yang diperoleh industri

pupuk di negara lain.

Selain itu, pabrik pupuk di Indonesia banyak yang sudah berusia lebih dari 25 tahun, sehingga penggunaan gasnya pun boros. “Gas bagi perusahaan pupuk mendominasi karena bukan sebagai bahan bakar, tapi menjadi bahan baku,” ujar Dirut PI. Menjawab pernyataan itu, Menperin di hadapan wartawan menyampaikan, sudah ada kebijakan terkait prioritas penggunaan gas, dimana nanti akan ada perbedaan harga.

Kementerian Perindustrian saat ini tengah mengkaji, untuk

memastikan industri apa saja yang memerlukan harga gas kompetitif. “Jangan sampai kita membuat regulasi yang justru membuat daya saing industri kita lebih lemah,” ujar Menperin.

Menperin meminta jajarannya untuk menindaklanjuti masukan Dirut PI. Bagaimana agar harga gas yang diberikan untuk industri pupuk tidak memberatkan. Memang daya saing utama perindustrian, khususnya industri pupuk seperti PG dari harga gas. Saat harga komoditas lain turun, tidak dengan harga gas di Indonesia,

karena sudah ada mekanisme kontrak, sehingga tidak selalu merefleksikan kondisi pasar.

Menperin juga akan mengkaji pabrik-pabrik pupuk di bawah Pupuk Indonesia yang sudah berusia lebih dari 25 tahun untuk bisa direvitalisasi, selain bertujuan meningkatkan kapasitas produksi juga menghemat konsumsi gas. Setelah mendengarkan presentasi Dirut PI, Menperin bersama rombongan mengikuti plant tour dengan agenda memantau proyek yang sedang dikerjakan oleh PT PI. (gbr/zen/epe)

KILAS

Akreditasi, RSUD dr Soegiri Gelar Workshop LAMONGAN (BM) - RSUD dr Soegiri mengadak a n w o rk s h o p pelatihan mutu dan keselamatan pasien (PMKP) dalam rangka persiapan menuju akreditasi, Kamis (4/8). Dua pembicara diundang dalam workshop FOTO BM/IFA yang digelar sePEMBICARA: dr Hanevi jadi pembicara di lama dua hari hari pertama workshop yang digelar RSUD tersebut. Yakni dr dr Soegiri. Foto IFA Hanevi Djasri, dr.

MARS yang juga dosen program magister UGM dan dr Ella Nurlaila MM, konsultan mutu dan akreditasi rumah sakit dari Jakarta. dr hanevi akan berbicara tentang Quality Improvement & Patient Safety (QPS) dalam standar International Akreditasi RS, Kepemimpinan, Perencanaan dan Penyusunan Prioritas kegiatan QPS dan Rancangan Proses Klinik dan Manajemen. Usai pemberian materi akan dilanjutkan dnegan praktek langsung.

Sedangkan dr ella yang jadi pembicara di hari kedua, menyampaikan tentang pemilihan indikator dan pengumpulan data serta meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan. Direktur RSUD dr Soegiri, drYuliarto Dwi Martono, MM.Kes menjelaskan, workshop digelar untuk persiapan akreditasi agar berjalan lancar. “Semoga dengan adanya workshop ini, akreditasi nantinya bisa kita raih,” terangnya, Kamis (4/8). (ifa/zen/epe)

Tim Sergab Mabesad Kunjungi Kodim Lamongan LAMONGAN (BM) - Tim Sergab Mabesad dipimpin Brigjen TNI Agus Heru Prasetyo (Staf Ahli Kasad Bid Pertanian) dan Kolonel Arm Winarto, mengunjungi Kodim 0812 Lamongan dalam rangka tugas pendampingan UPSUS Swasembada Pangan untuk pencapaian target serapan gabah periode 2016, Kamis (4/8).

KUD Makmur Jaya di Desa Jotosanur, Kec Tikung jadi sasaran kunjungan. Brigjen TNI Agus Heru Prasetyo berharap, petani maupun tengkulak agar ikut aktif berpartisipasi dalam mewujudkan program Sergab (Serapan Gabah).

Dandim Lamongan Letkol Inf Jemz Andre Ratu Edo berharap, kunjungan ini bisa sejahterakan petani Lamongan. “Mari kita mensukseskan program pemerintah dalam hal swasembada pangan dan dapat mensejahterakan para petani,” ucapnya kala memberi sambutan.(ifa/zen/epe)

FOTO BM/IFA

PROGRAM: Dandim Lamongan menjelaskan kesiapan pihaknya kepada tim Sergab Mabesad dalam program swasembada pangan.

LIPI Dukung Pemakaian PHO

GRESIK (BM) - Semakin berkurangnya lahan pertanian di Kabupaten Gresik, otomatis berdampak akan mengurangi hasil panen. Fenomena ini dijelaskan Kepala Deputi Jasa Ilmiah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Bambang Subianto ketika memberi sosialisasi kepada ratusan warga tentang pembuatan pupuk dan penggunaan pupuk organik hayati (PHO) di Balai Penyuluhan Pertanian Gresik, Kamis (4/8).

Bambang mengatakan, negara bisa maju kalau menggunakan penelitian dari segala bidang. Tak hanya pada bidang pertanian, tapi bidang air, energi dan pangan, seperti instruksi dari Presiden Joko Widodo. “Kami ingin yang diberikan kepada masyarakat harus terbuktikan, dan jangan sampai tidak ada hasilnya. Dengan menggunakan pupuk kimia, hasil produksi padi sekali panen berkisar 6-7 ton. Tapi dengan pupuk organik, hasilnya bisa mencapai 12 ton. Hasil ini pernah kami buktikan di Kabupaten Ngawi,” ujar Bambang.

Bambang menjelaskan, dengan modal Rp 10 ribu, warga bisa membuat pupuk tersebut. Setelah jadi, pupuk bisa dijual seharga Rp 40 ribu. Selisih ini sudah jadi gambaran keuntungan yang didapat dari hasil produksi pupuk ramah lingkungan tersebut.

Anggota DPR RI FPG, Eny Maulani yang hadir dalam acara bertajuk “Diseminasi Hasil-Hasil Penelitian” oleh LIPI ini, berharap kegiatan tersebut tak hanya dilakukan sekali saja, namun bisa berkelanjutan.

“Kami terus mendorong lembaga non kepemerintahan untuk terus mendorong supaya meneliti yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Seperti saat ini masyarakat butuh pupuk dan pasca panen bisa dilakukan dengan baik. Saya mendukung program ini,” ujarnya.

Untuk meyakinkan kalau pupuk organik hasil LIPI ini bisa membuahkan hasil yang baik, pihaknya akan membuat pilot project di Gresik. “Saya akan siapkan lahan antara 2-5 hektar untuk uji coba pupuk organik tersebut. Sehingga, petani di Gresik bisa tahu hasilnya dan bisa mencontoh,” katanya. “ Kita juga akan lakukan panen raya,” sambungnya. (sgg/zen/epe)

KABIRO PANTURA: Moh. Zainuddin. LAMONGAN: Thafhanul Fahri, Nur Afifah, Mochamad Fiddin Rosyadi. BOJONEGORO: Sandi Suswondo. TUBAN: Ahmad Juremi. GRESIK: Moch. Sugeng, Imam Taufieq, Gilang Budi Raharja. IKLAN/LANGGANAN: 0857 3233 5005.

14 TIMUR RAYA

berita metro www.beritametro.co.id

SITUBONDO I LUMAJANG I BANYUWANGI

JUMAT, 5 AGUSTUS 2016

Industri di Lumajang Diminati Pekerja Asing Tercatat 16 Pekerja Asing di Sektor Perkayuan LUMAJANG (BM) – Sektor industri di Lumajang mulai dilirik oleh para pekerja asing, apalagi saat ini sudah memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Sejumlah industri skala besar, khususnya perkayuan di Lumajang merupakan investasi asing.

“Pasar dari hasil produksi kayunya diekspor ke luar negeri, kebanyakan ke Tiongkok, Singapura dan Malaysia. Sehingga para pekerja asing ini kebanyakan menjadi tenaga ahli untuk memastikan quality control hasil produknya agar sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan pasar internasional,” kata Kepala Disnakertrans Kab Lumajang, Drs Suharwoko, Kamis (4/8).

Dikatakannya, tenaga asing yang saat ini dipekerjakan di Lumajang belum terlalu banyak seperti daerah lain. Untuk Jawa Timur, telah disampaikan jika saat ini sudah ada 27 ribu pekerja asing, yang mulai merambah ke berbagai sektor pekerjaan yang ada. “Tenaga asing yang bekerja di Lumajang belum terlalu banyak,” katanya.

Pihaknya pun mengintensifkan pemantauan terhadap para pekerja asing yang bekerja dan berdomisili di wilayahnya. “Pemantauan ini akan dilakukan dengan men-

data sekaligus menyisir para ekspatriat itu melalui tempat kerjanya,”ujarnya.

Dilanjutkan oleh Suharwoko, Disnakertrans telah mendata sebanyak 16 pekerja asing dari beberapa negara di Asia yang telah bekerja di Lumajang. Di antaranya dari Tiongkok, Singapura dan Malaysia.

“Mereka bekerja di sektor industri perkayuan skala besar di Lumajang. Spesifikasi pekerjaan mereka di antaranya, tenaga ahli dan teknisi di perusahaan-perusahaan tersebut,” terangnya.

Data belasan pekerja asing ini, sudah tercatat di Kantor Disnakertrans Kabupaten Lumajang atas pelaporan pihak manajemen perusahaan. “Sesuai regulasi, para pekerja asing ini harus melampirkan dokumen yang dibutuhkan. Di antaranya berupa fotokopi paspor dan dokumen izin tinggal sementara yang diperiksa,” tukasnya.

Surat Keterangan Izin Tinggal Sementara (Kitas) dan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT). Dua dokumen izin tinggal sementara ini yang harus dimiliki para pekerja asing.

“Untuk Kitas diterbitkan oleh pihak Imigrasi. Dengan berbekal Kitas ini, para pekerja

FOTO : ISTIMEWA

PENGHARGAAN: Wabup Jember A Muqit Arief menerima penghargaan TPID terbaik di Jakarta.

Terima Penghargaan TPID Terbaik FOTO : ISTIMEWA

INDUSTRI BESAR: Tampak gedung Pemkab Lumajang. Sektor industri di Lumajang kini mulai dilirik para pekerja asing. Terutama industri skala besar, khususnya perkayuan.

asing yang bekerja di Lumajang wajib untuk mengurusSKTTyangditerbitkanolehDispenduk Capil Kabupaten Lumajang,” tandasnya.

Keberadaan pekerja asing ini, secara rutin dilaporkan oleh pihak manajemen perusahaan yang menampung mereka bekerja. Dan dari laporan itu, akan dicek ke-

beradaan mereka secara langsung di tempat kerja oleh staf bidang pengawasan.

“Pengawasan kami lakukan ke perusahaan yang mempekerjakan para tenaga asing ini sekaligus untuk cross check kebenarannya di lapangan,” pungkas Suharwoko. (pri/azt)

Bekali Calhaj sebelum Diberangkatkan SITUBONDO (BM) – Pemkab Situbondo dan Kementerian Agama Situbondo memberikan pembekalan sekaligus pelepasan terhadap 550 calon haji yang akan diberangkatkan pada 12 Agustus 2016.

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Situbondo, Nur Sjamsudin,Kamis(4/8)menyampaikanbahwacalonhajidaerahiniakan diberangkatkan menjadi dua kloter, yaitu kloter 11 sebanyak 100 orang dan kloter 12 sebanyak 450 orang.

“Keberangkatan 550 calhaj Situbondo dibagi dari tiga tempat, yakni dari wilayah timur dilepas di Polsek Asembagus, wilayah tengah dilepas dari Pemerintah Kabupaten Situbondo dan di wilayah barat dilepas dari Polsek

FOTO : ISTIMEWA

TUMPENG: Wabup Situbondo saat memberikan tumpeng pertama pada calon haji tertua pada acara pembekalan dan pelepasan.

Besuki. Pelepasan menjadi 3 tempat ini dilakukan untuk me-

mudahkan keberangkatan para calon haji ke Asrama Haji Sukolilo

Surabaya,” katanya seusai acara pemberian pembekalan dan pelepasan calhaj di Pendopo Kabupaten Situbondo.

Nur Sjamsudin menambahkan, dari jumlah kuota calon haji di Situbondo pada 2016 sebanyak 550 orang bertambah jika dibandingkan dengan kuota calhaj pada tahun sebelumnya yang berjumlah hanya 453 orang.

“Kuota Calon haji memang bertambah tahun ini. Sedangkan calhaj termuda tahun ini atas nama fatimah Tuz Zahro Muhammad Cholil As’ad (19) warga Jalan Basuki Rahmad, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji. Sedangkan calon haji tertua atas nama Misna Siwa Samad (87) war-

ga Kampung Semek tengah, Desa Selomukti, Kecamatan Mlandingan,” paparnya.

Sementara Wakil Bupati Situbondo Yoyok Mulyadi dalam sambutannya menyampaikan agar calon haji Situbondo selalu menjaga kesehatan selama di Tanah Suci Mekkah dan mengikuti instruksi pembimbing agar tidak salah dalam melaksanakan ibadah haji.

“Saya berharap calon haji Situbondo selamat sampai di Mekkah dan kembali lagi ke Kota Santri ini dengan selamat pula serta menjadi haji dan hajjah yang mabrur.

Dan tidak lupa mendoakan Kabupaten Situbondo dijauhkan dari berbagai macam musibah,” ucapnya. (ant/azt)

PROBOLINGGO

JEMBER (BM) – Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jember yang jugaWakil Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah ( TPID) Jember, Achmad Bunyamin mengatakan, Kabupaten Jember kembali meraih penghargaan TPID terbaik di Indonesia yang mewakili kawasan Pulau Jawa. “Penghargaan ini merupakan prestasi ketiga kalinya yang diraih oleh Kabupaten Jember karena keberhasilan komunikasi antar ‘stakeholder’ dalam menjaga kestabilan inflasi di daerah,” katanya di Jember, Kamis.

Presiden Joko Widodo memberikan penghargaan TPID Terbaik dan TPID Berprestasi kepada daerahdaerah dengan kinerja terbaik di tahun 2015 dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPID VII di Jakarta pada 4 Agustus 2016.

Menurut Achmad Bunyamin, Jember dianggap sebagai daerah yang berhasil mengendalikan inflasi daerah setempat pada 2015 dan penghargaan itu sangat mengejutkan bagi TPID Jember karena mempertahankan terbaik hingga ketiga kalinya. “TPID Jember berhasil meraih yang terbaik karena kemampuan meluncurkan inovasi produk unggulan, seperti kerjasama antardaerah untuk pemenuhan komoditas tertentu dan produk-produk di Jember berhasil menekan inflasi seperti komoditas cabai,” tuturnya.

Selain itu, lanjut dia, koordinasi dan kerja sama antar lembaga di Jember juga cukup baik, seperti saat harga melambung tinggi, langsung ada sinergi operasi pasar dan pasar murah di sejumlah titik. (ant/azt)

Iklan Kehilangan STNK N 2028 ZV, NK 740273, NM 740315, A/N ABDUL WASIS STNK N 4084 UB,NK 285857, NM 1276845, A/N FERI DWI SAMUDRA STNK N 3648 Z, NK 417822, NM 14149080, A/N CATUR KUSBIYONO STNK N 2977 UR, NK 045709, NM 1046433, A/N HASIBURRAHMAN STNK N 5631 ZQ, NK 191531150, NM 1152335, A/N HERIYONO DWI N STNK N 6831 YZ, NK 716435, NM 1086326, A/N NUR ROCHMAN STNK N 3180 ZB, NK 169637, NM 210620, A/N YULIYATI

berita metro www.beritametro.co.id

KKP Kembangkan Bibit Baru Rumput Laut Siapkan Rp 523,5 Juta di Tiga Lokasi Kab Probolinggo PROBOLINGGO (BM) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Dinas Perikanan

dan Kelautan (Diskanla) Kabupaten Probolinggo, berencana mengembangkan bibit baru rum-

FOTO : ISTIMEWA

PANEN: Petani rumput laut saat melakukan panen. Tiga sentra di Kabupaten Probolinggo kini jadi percontohan pengembangan bibit baru rumput laut.

put laut hasil rekayasa genetik yang dihasilkan UPT pusat. Tak tanggung-tanggung, untuk mengembangkan bibit jenis baru tersebut di tiga lokasi disiapkan anggaran senilai Rp 523,5 Juta.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Kab Probolinggo, Dedy Isfandi, melalui Kabid Budi Daya Perikanan, Hari Pur Sulistiono, Kamis (4/8). Ia mengungkapkan, proyek pengadaan bibit rumput laut tersebut sudah disosialisasikan sejak Mei lalu. Dan program penggarapannya sudah dilakukan sejak Juni 2016 lalu.

“Kami akui program pengadaan bibit ini memang sedikit terlambat karena memang penyusunan Juknis dan Juklaknya hingga saat ini belum tuntas, jadi proyek pengadaan bibit agak sedikit mun-

dur jadi jadwal sesungguhnya.

Namun sebagian sudah kami kerjakan sebagai langkah persiapan,” kata Hari Pur Sulistiono.

Hari mengungkapkan, Kabupaten Probolinggo memiliki tiga sentra penghasil rumput tradisional di tiga desa, yakni Desa Sukokerto, Kec Pajarakan, Banjarsari , Kec Sumberasih, dan Jabung Sisir Kec Paiton.

“Karenanya dinilai potensial maka ditunjuk menjadi salah satu tempat binaan di bawah pengawasan Balai Budi Daya. Di Jawa Timur ada Pacitan, Madura, Banyuwangi serta kabupaten Probolinggo sendiri yang mendapatkan bantuan tersebut,” ungkapnya.

Hari juga menambahkan, di tiga desa penghasil rumput laut di Kab Probolinggo tersebut ada sekitar

lima kelompok petani rumput laut yang aktif membudidayakan rumput laut secara tradisional.

“Tapi bibit yang selama ini mereka gunakan sudah tidak layak dan kurang diminati oleh pabrik yang menggunakan bahan baku rumput laut di dalamnya. Maka penggunaan varietas bibit yang lebih tahan penyakit, kualitasnya juga lebih baik. Kami harapkan perekonomian para petani tersebut terdongkrak,” ujarnya.

Ia berharapa agar penyusunan Juknis dan Juklak pengadaan bibit rumput laut ini segera rampung, agar budi daya rumput laut tersebut bisa segera dilaksanakan. “Kalau sudah jadi Juklak dan Juknis maka segera dibudidayakan oleh petani rumput laut tersebut,” pungkasnya. (sip/azt)

Cegah Konflik Sosial, Siap Bentuk Satuan Tugas PROBOLINGGO (BM) – Untuk mencegah kemungkinan terjadinya konflik di Kabupaten Probolinggo, Polres Probolinggo menggelar rapat koordinasi dan sosialisasi Undang-undangNomor07tahun2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Kapolres Probolinggo, AKBP Arman Asmara Syarifuddin mengatakan, saat ini penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten Probolinggo masih belum maksimal. Salah satu contoh yakni isu santet yang masih muncul di masyarakat. “Terkadang memunculkan kesulitan tersendiri bagi aparat penegak hukum,” jelasnya.

Namun masih kata Kapolres Arman, antisipasi dan penyelesaiannya itu dengan cara preventif serta musyawarah. “Mungkin pendekatannya dengan musyawarah, supaya menghilangkan PERWAKILAN

konflik yang berkembang di masyarakat,” bebernya.

Sebab, masalah konflik sosial di Kabupaten Probolinggo terbilang cukup banyak. Bahkan, ke depan akan dibuat tim satuan tugas (Satgas) yang tergabung untuk menyelesaikan konflik sosial yang terjadi.

“Apabila nantinya terjadi konflik yang besar, akan dibuatkan MoU serta mengundang beberapa instansi untuk menyiapkan beberapa personel untuk menanggulangi konflik yang kemudian akan dimasukkan ke APBD,” ungkapnya.

Satgas-satgas tersebut nantinya akan dibentuk di tiap rayon atau kecamatan. Kesepakatan dimulai dari edukasi tentang UU Penanganan Konflik Sosial, sehingga nantinya dapat dimengerti tahapantahapan konflik sosial yang kemudian diadakan simulasi. “Nantinya

bisa disebarkan di tiap kecamatan yang berada di bawah naungan Polres Probolinggo,” ungkap Arman.

Ia juga meminta peran penting dari tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kabupaten Probol-

inggo untuk saling menjaga toleransi di lingkungan masing-masing.

“Sehingga tidak sampai terjadi halhal yang tidak diinginkan, utamanya sampai terjadi pengroyokan dan lainnya,” katanya.

Dalamrapatkoordinasiitu,pihak kepolisian mendatangkan BakesbanglinmasProbolinggoperwakilan dari Sekda Kabupaten Probolinggo, perwakilan dari Kodim 0820, MUI serta FKUB. (sip/azt)

KOORDINASI: Tampak suasana Rakor yang membahas penanganan konflik sosial di ruang Mapolres Probolinggo.

FOTO : BM/ SAIFULLAH

FOTO : ISTIMEWA

DAUR ULANG: Siswa SD di Probolinggo menggelar fashion show dengan mengenakan busana berbahan daur ulang sampah.

’Fashion Show’ Usung Busana Daur Ulang PROBOLINGGO (BM) – Ada yang unik dan menarik dilakukan para siswa SD di Probolinggo.

Mereka menggelar fashion show dengan mengenakan busana berbahan daur ulang sampah, di gedung Islamic Center Kota Probolinggo, Kamis (4/8) siang.

Dengan gaya dan penampilan berbeda, peserta peragaan busana daur ulang, tampil dengan busana ala putri mahkota raja berbahan plastik beras dan kertas produk semen, atasan topi berbagai macam baju suku adat asli nusantara.

Para peserta tampil dengan anggun menggenakan gaun berbahan kombinasi plastik dan kertas. Busana itu rupanya dibuat lebih rumit, dengan motif warna warni, yang di gunakan warga berbagai suku dari Sabang sampai Merauke.

Seluruh peserta kontes busana daur ulang ini, adalah para pelajar sekolah dasar se-Kota Probolinggo. Mereka harus merancang busananya sendiri, dengan bantuan guru pembimbing. Menurut peserta, tak mudah untuk mempersiapkan busana berbahan limbah plastik ini.

Mereka harus mengumpulkan bahan, dan merancang busananya sesuai tema yang diinginkan.

Persiapan matang juga dilakukan sebelum tampil.

Menurut Lesti dan Wina, seorang peserta, sampah yang digunakan ini sulit terurai, dan kita sulap menjadi busana yang bernilai lebih.

“Kontes fashion show sampah, dari plastik, sak semen, sak beras dan koran. Saya menggunakannya enak aja, sama seperti menggunakan pakaian pada umumnya, menarik bisa dipakai,”kata Lesti, diselapegelaran fashion show. (koc/azt)

PANGGILAN Manajemen Berita Metro memerintahkan kepada Yusron Fuadi, selaku Koordinator Biro Probolinggo agar segera menghadap ke kantor pusat Berita Metro di Surabaya.

Terima kasih.

SITUBONDO: Edo Firman, Abdul Hakim. LUMAJANG: Santono Priambodo, Fitroh. IKLAN/LANGGANAN: 081 249 455 05. PROBOLINGGO: Yusron Fuadi (koord), Saipul. IKLAN/LANGGANAN: 081 336 373 699.

MALANG RAYA 15

berita metro www.beritametro.co.id

JUMAT, 5 AGUSTUS 2016

Tower di Depan Rumah Waket DPRD, Akhirnya Dibongkar

kilas

Status Ilegal dan Tak Kantongi Izin

Tiga Kasus Besar Belum Ditangani

MALANG (BM) - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Malang, menegaskan tower di depan rumah Wakil Ketua (Waket) DPRD Kota Malang, akan dibongkar. Sebab, tower single pole tersebut terbukti ilegal.

“Tower pole itu sudah dibongkarpemiliknyasendiri. Sebab, statusnya memang ilegal alias belum mengantongi izin apapun,” kata KepalaDinasKominfoZulkifli Amrizal, Kamis (4/8).

Awalnya, diskominfo enggan membongkar tower tersebut.

Sebab, ramai jadi perbincangan karena ditengarai tower tersebut ‘dilindungi’ Waket DPRD Kota MalangWiwik Hendri Astuti.

Sementara tower itu berada di Jalan Ki Ageng Gribig. Hanya saja, mendengar informasi yang berkembang tersebut membuat Wiwik langsung meradang. Dia mempersilahkan dinas kominfo untuk membongkar tower tersebut jika memang ilegal.

Menurut Zoelkifli Amrizal, pembongkaran itu dilakukan sendiri oleh perusahaan yakni PT Ifortee. “Rencananya akan dibongkar malam ini, menunggu arus lalu lintas sudah sepi sehingga tidak mengganggu pengguna jalan,” kata Zulkifli.

Ia menjelaskan, tower itu berdiri tidak sesuai cell plan sebagaimana yang direkomendasikan. Bahkan, titiknya juga melenceng 480 meter dari lokasi yang direkomendasikan. Se-

lain itu, tower tersebut juga bermasalah.

Karena tidak mengantongi perizinan, utamanya izin gangguan (HO) dan juga Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) setempat. “Kami sudah berjalan sesuai prosedur.

Kominfo sudah kirim surat sebanyak 2 kali dan akhirnya perusahaan dengan sukarela akan membongkar towernya sendiri,” bebernya.

BATU(BM) - LembagaPemantauPenyelenggaraPendapatan KeuanganNegaradanDaerah(LP3KND)mempertanyakankeseriusan Kejati Jatim. Sebab, tiga kasus besar di Kota Batu yang ditangani hingga kini belum ada kejelasan. “Padahal kejati sudah menurunkantimpenyidik.Bahkansudahmelakukanpemberkasan dan memeriksa beberapa saksi yang dinilai terkait kasus tersebut,” kata Ketua LSM LP3KND Supriadi, Kamis (4/8).

Di antara tiga kasus besar yang diduga terjadi tindak pidana korupsi di lingkungan Pemkot Batu itu adalah pengadaan lahan block office di Jalan Panglima Sudirman Kota Batu.

Menurut Supriadi, dugaan korupsi tersebut sudah diselidiki. Bahkan beberapa pejabat yang terkait sudah menjadi terperiksa. Anehnya, kata dia, sampai saat ini masih belum ada kejelasan. “Perkembangan proses pemberkasan itu tidak jelas. Berjalan atau justru jalan di tempat,” katanya.

Makanya, Supriadi mempertanyakan kinerja tim penyidik kejati.Sebab,menurutdia, beredarkabarbanyakpejabatyangsudah menjadi terperiksa. Namun, lanjut dia, sampai sekarang belum juga ada kabar dalam penanganan kasus tersebut. (lil, gus/nov)

Upaya membongkar tower secara sadar dan sukarela dari perusahaan tersebut, merupakan yang kedua kalinya setelah tower di Jalan Lembang dibongkar sendiri tahun lalu.

“Kami juga sudah surati perusahaan lain yang towernya berdiri tanpa izin, agar tidak mengoperasionalkan dulu sebelum ada izinnya. Sehingga, prosedur bisa dilewati dan juga tidak ada masalah dengan warga yang terdampak,” pungkasnya. (lil/nov)

guruan tinggi di Kota Malang,” kata Kapolresta Malang AKBP Decky Hendarsono, Kamis (4/8).

Menurut kapolresta, dari 10 tersangka, empat di antaranya adalah penadah yang membeli motor hasil kejahatan. Sedangkan, sisanya merupakan pelaku utama alias eksekutor.

Bahkan, satu pelaku eksekutor itu ada yang masih di bawah umur. Sehingga, kata dia, tidak

diekspose dan masih dalam penyelidikan unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

“Modus yang digunakan komplotan itu memakai cara lama yaitu dengan menggunakan kunci T. Saat beraksi, pelaku menyimpan kunci T di dalam dompet, sehingga sering lolos saat razia atau pemeriksaan di jalan,” katanya.

Makanya, kata dia, kini polisi

BM/KHOLIL

MALANG (BM) - Anggota Polresta Malang membekuk komplotan pencurian motor (curanmor). Sebanyak 10 orang tersangka ditangkap dan 21 motor roda dua (R2) berhasil disita sebagai barang buktinya.

“Satu dari 10 tersangka masih di bawah umur. Jaringan ini, biasanya beroperasi di wilayah hukum Polsekta Lowokwaru yang merupakan kawasan per-

UNGKAP KEJAHATAN: Kapolresta Malang AKBP Decky Hendarsono ketika menunjukkan barang bukti dari pelaku curanmor yang dibekuk anggotanya.

masih melakukan pengembangan kasusnya. Aksi komplotan itu kebanyakan di wilayah Lowokwaru, dengan memanfaatkan kelengahan pemilik kendaraan.

Dijelaskan Kapolresta saat didampingi Kasubbag Humas AKP Nunung Anggraeni serta Kapolsekta Lowokwaru Kompol Bindriyo, terbongkarnya komplotan ini berawal dari penangkapan Anton alias AN (32), wargaTuren, Kabupaten Malang.

Kemudian dikembangkan dan berhasil mengungkapYudo aliasYK (23), Baharianto (32) dan Kacong (30). Selanjutnya menyusul dua pelaku lain dari pengembangan penyidikan yakni Gimin (25) dan Teguh alias TS (34). Terakhir, baru giliran MF (21), Anis (32), serta Dewa (33).

Jaringan ini sangat sulit terungkap, meskipun modus pencurian menggunakan kunci T. Bahkan, pelaku juga memodifikasi kunci yang terbungkus boneka mainan. Sehingga ketika diperiksa petugas, tidak dapat menemukan kunci T didalamnya.

“Hasil pencurian itu banyak dijual ke wilayah timur, seperti Probolinggo, Situbondo dan se-

kitarnya,” jelas Decky.

Kapolres menghimbau masyarakat khususnya pelajar maupun mahasiswa agar lebih menjaga keamanan kendaraannya. Jangan sampai keteledoran, bisa menjadi sasaran empuk para pelaku khususnya curanmor.

Dirinya juga menyebut, Lowokwaru menduduki rangking teratas terjadinya kasus pencurian kendaraan. Karena lokasi merupakan banyak berdiri perguruan tinggi serta rumah kos. ”Kami ingin masyarakat juga waspada dan mengantisipasi terjadinya pencurian saya juga mengapresiasi terhadap anggota yang mampu mengungkap kasus curanmor. Saya tidak akan mentolerir kasus ini dan siap memberantas habis pelakunya,” tegasnya.

Banyaknya kasus curanmor, lanjut mantan Kapolres Batu itu juga didasari kurangnya kehatihatian pemilik kendaraan. Sehingga jadi incaran maling.

“Malah ada juga yang kuncinya lupa dicabut, terus juga putaran lubang kunci yang ada magnetnya tidak ditutup.” tambahnya. (lil/nov)

ISTIMEWA

Sebanyak 10 Pelaku Curanmor dan 21 Motor Curian Diamankan

Hadi Santoso

LIPI Nilai Anggaran Negara Tak Fleksibel MALANG (BM) - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menilai anggaran negara tak fleksibel. Penilaian itu disampaikan Kepala Laboratorium Penelitian LIPI Hadi Santoso, Kamis (4/8). Padahal kata dia, biaya menjadi salah satu kendala bagi peneliti untuk melakukan aktivitasnya. Baik itu dari APBN maupun dari Industri. “Sumber pembiayaan LIPI ada dua, yaitu dari APBN atau pemerintah. Selain itu, dari industri besar seperti Biofarma,” katanya.

Ia mengatakan, kedua dana itu masih kurang untuk membiayai penelitian. Apalagi aturan penggunaan dana tidak fleksibel alias masih kaku.

“Biaya segitu banyak tapi tidak bisa dan tidak boleh untuk biaya pemeliharaan. Misalnya ada peralatan atau ada sekering rusak, semua diserahkan ke LIPI. Belum lagi bayar pajak untuk alat-alat impor. Ya kami tidak ada duit. Padahal LIPI kan milik Negara bisa tersendat penelitiannya,” katanya.

Ia menandaskan, kemajuan suatu negara bisa dilihat dari perkembangan teknologi. Hadi mencontohkan Amerika yang maju pesat karena kemampuan memanfaatkan dan menciptakan teknologi. (lil/nov)

METRO JATIM

berita metro www.beritametro.co.id

kilas

Garam Berbahan Boraks Juga Disita

4 Pusaka Raib dari Makam Adipati

TULUNGAGUNG (BM) – Dewasa ini, banyak makanan yang dijual di masyarakat ternyata banyak mengandung bahan dan zat berbahaya jika dikonsumsi. Bahkan, anggota Satreskoba Polres Tulungagung berhasil menyita satu pick up makanan berbahaya.

Makanan yang disita itu dan siap edar tersebut ternyata diduga mengandung zat pewarna tekstil. Selain itu, sebanyak 130 bungkus garam merek Bleng Kristal yang positif mengandung zat berbahaya boraks juga diamankan.

Sementara, penjual sekaligus pemasok barang-barang tersebut bernama Pugung Nasuri warga Desa Sumbergayam Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, kini masih menjalani pemeriksaan dari pihak kepolisian setempat.

Sementara itu, Kasat Reskoba Polres Tulungagung AKP Siswanto menuturkan pengungkapan ini merupakan hasil pengembangan dari temuan Dinas Kesehatan dan BPPOM Jawa Timur, saat melakukan sidak makanan beberapa waktu lalu.

Dalam sidak tersebut tim me-

nemukan beberapa makanan yang positif mengandung zat berbahaya seperti Boraks dan Rhodamin B. “Setelah ada laporan temuan kita mencoba untuk mengembangkannya,” ujarnya, Kamis (4/8).

Polisikemudianmencobamenelusuri sejumlah produsen makananyangdidugamenggunakan bahan makanan berbahaya itu.

Dari hasil penyidikan, polisi menemukan sebuah toko di wilayah Ngunut yang menjual garam dan positif mengandung boraks.

Dari toko tersebut polisi menyita 130 bungkus garam merek

ISTIMEWA

Polisi Amankan Makanan yang Mengandung Zat Berbahaya

BAHAYA: Kasat Reskoba Polres Tulungagung AKP Siswanto saat menunjukkan ratusan garam merek Bleng Kristal yang mengandung boraks.

Bleng Kristal, yang merupakan bahan makanan berbahaya. “Ba-

han tersebut juga tidak memiliki izin edar,” tuturnya. (ade/nov)

Disanksi Kemenkeu karena Dana Desa Belum Disalurkan kan ke kas desa.

Hal itu, diakui Ketua Komisi C Didik Mahmud, Kamis (4/8).

Dia menjelaskan bila sanksi itu tertuang dalam surat Direktor-

at Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu yang ditujukan kepada Walikota Batu, tertanggal 22 Juni 2016.

Kementerian Keuangan

ISTIMEWA

MALANG (BM) - Pemkot Batu akhirnya kena sanksi Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Sebab, sampai saat ini dana desa (DD) tahun 2015 belum disalur-

MENGAMANKAN PADI Petani memasang jaring penahan hama burung di persawahan Desa Teja Timur, Pamekasan, Kamis (4/8).

Guna menghindari penurunan produksi akibat hama burung, pretani padi di daerah itu harus mengeluarkan biaya ekstra sekitar Rp6 juta per hektar untuk pengadaan alat tersebut.

PERWAKILAN

menjatuhkan sanksi bagi Pemkot Batu. Alasannya, karena DD tahun 2015 belum disalurkan ke kas desa. Menurut Didik Machmud, sanksi ini sebagai peringatan bagi eksekutif.

“Ini konsekuensi karena DD ditolak dan tak kunjung dicairkan,” kata dia.

Soal DD, jelas dia, merupakan amanat Undang Undang nomor 6 tahun 2014. Semua desa berhak atas DD, sekalipun pemerintah daerah mampu secara anggaran. Makanya, dia mengaku telah hearing dengan kepala desa, BPD, BPKAD, Bagian Hukum dan Bagian Pemerintahan.

“Baru selesai hearing dengan perangkat desa. Mereka mempertanyakan DD bisa cair apa tidak yang bisa jawab kan eksekutif,” tandasnya.

Dijelaskan dia, bahwa kemampuan keuangan daerah tidak menghalangi hak desa untuk mendapatkan dana itu. DD tersebut sebesar Rp 6,4 miliar untuk tahun 2015. Dananya sudah ditransfer ke rekening kas

umum daerah.

Namun sampai sekarang (Kemenkeu) belum menerima laporan penyaluran DD dari kasda ke kas desa. Apabila dalam tujuh hari kerja sejak diterimanya surat ini, DD belum juga disalurkan, Pemkot Batu pasti kena sanksi.

Hal itu, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/ PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemanfaatan dan Evaluasi Dana Desa.

Sementara itu, Kepala Desa Pendem Tri W Efendi mengatakan bila DD bisa cair. “Itu bila pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) rampung.

Sebab, kalau PAK disahkan akhir bulan ini, BPKAD menyatakan awal September sudah bisa cair,” katanya.

Kepastian itu didapat usai hearing dengan DPRD, BPKAD, Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum dengan Kepala Desa dan BPD. Ketua Asosiasi Kepala Desa Kota Batu itu menyatakan, di daerah lain dana desa tahun 2016 sudah cair April lalu. (lil, gus/nov)

BLITAR (BM) – Gawat, empat buah benda pusaka yang berada di kompleks makam Adipati Aryo Blitar di Kota Blitar, mendadak raib dicuri orang tak bertanggung jawab. Kini, kepolisian setempat masih melakukan pencarian.

Keempat pusaka berupa tombak itu diketahui hilang dari tempatnya, ketika juru kunci makam akan membersihkan areal Pendopo di kompleks makam Adipati Aryo Blitar Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, Kamis (4/8).

Hadi Sujud juru kunci makam mengatakan, mengetahui hilangnya empat pusaka tersebut setelah diberitahu istrinya.

Sang istri memanggil dirinya setelah melihat gagang dari panah tersebut tergeletak di lantai. “Keempat pusaka yaitu Singkir, Sido Asih, Brojo Guno Payung Pleret dan Kyai Balu. Setelah, saya lihat ternyata mata tombak sudah hilang,” katanya Hadi Sujud mengatakan, keempat pusaka milik Adipati Pertama Blitar tahun 1923 itu merupakan penjaga atau piandel Kota Blitar. Melihat kejadian ini, pihaknya langsung melapor ke Polsek Sukorejo Kompol Agus Fauzi Kapolsek Sukorejo mengatakan, diduga pencuri memanfaatkan kelengahan penjaga makam untuk membawa benda pusaka yang diperkirakan memiliki nilai jual tinggi.

Dalam olah tempat kejadian perkara (TKP), pihaknya juga menemukan jejak kaki di sebelah penyimpanan tombak yang diperkirakan milik pelaku. “Dugaan sementara, pelaku masuk dan keluar melalui pintu belakang yang tidak pernah dikunci.

Saat ini, polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku pencurian benda,” terang Kapolsek Sukorejo. (ade/nov)

Dua Rumah Ludes Terbakar MADIUN (BM) – Dua rumah terbakar hingga ludes, dalam musibah kebakaran yang terjadi di Jalan Candi Sewu Kelurahan Masih Lor Kecamatan Mangunharjo Kota Madiun. Kebakaran, kemarin (4/8), itu diduga akibat korsleting listrik.

Karena lambatnya petugas pemadam kebakaran (damkar), dua rumah yang terbakar akhirnya hanya menyisakan puingpuingnya saja. Dua pemilik rumah itu adalah Suratun dan Sujadi.

Bahkan, dari pantauan di lapangan Suratun hanya menangis melihat rumahnya sedikit demi sedikit habis akibat api.

Bahkan, dia tidak bisa berkata apapun. Sementara Sujadi, pemilik rumah lainnya yang terlalap api, mengaku tidak ada di rumah waktu kejadian.

Sujadi menuturkan saat itu dirinya membantu di rumah tetangganya yang hajatan. Pun dengan istrinya juga tidak ada di rumah.Jadisaatadapercikanapi,Sujadimengakutidakmengetahui pastinya. “Tapi kemungkinan dari handphone saya. Kebetulan tadi saya ada nge-cash handphone,” katanya kepada wartawan.

Dari data yang dihimpun pemadam kebakaran sangat lambat datang. Oleh karena itu, api yang semula hanya di rumah Sujadi lalu merembet ke tetangga sebelahnya. Warga hanya memadamkan api dengan alat seadanya. Tidak hanya menggunakan air, warga juga menggunakan pasir dalam memadamkan api tersebut. (bet/nov)

Malang Raya: Aji A Haji (koord), M. Kholil, Agus Susanto; Iklan/Langganan: 081 333 4050 30

JUMAT, 5 AGUSTUS 2016

Warga Ngotot Menolak Karaoke Pop City

SIDOARJO (BM) – Penolakan warga terhadap keberadaan karaoke keluarga Pop City di Jalan Letjen S Parman Tambak Rejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, terus berlanjut.

Hearing antara perwakilan warga dan ormas GP Ansor dengan pengelola karaoke keluarga Pop City di ruang rapat komisi DPRD Kabupaten Sidoarjo, tidak ada titik temu, Kamis (4/8). Perwakilan warga tetap ngotot menolak keberadaan tempat hiburan itu.

Acara dialog yang tadinya diharapkan bisaada titik temu, sedikit ‘memanas’. Pasalnya, hampir semua warga, Ormas GP Ansor dan anggota dewan, keberatan jika sampai Pop City tetap dibuka dan beroperasi.

Warga sempat pula mengancam akan terus mempersoalkan keberadaan tempat hiburan yang saat ini sudah mendapat izin tahap rekomendasi dari Bupati Sidoarjo (saat itu Pj Jonathan Judianto). Untuk Persetujuan Pemanfaatan Ruangan (P2R) dan izinizin lainnya saat ini belum lengkap.

Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Wisnu Pradono, yang memimpin jalannya hearing, meminta pemilik usaha tidak meneruskan kelengkapan izin untuk nekat buka atau beroperasi.

Jauh hari sebelumnya, dewan juga sudah mengeluarkan rekomendasi agar Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) tidak mengeluarkan perizinan untuk tempat hiburan. “Saya meminta

FOTO: BM/MUCHLIS

MEMANAS: Hearing antara perwakilan warga, ormas GP Ansor dengan pengelola karaoke keluarga Pop City sempat sedikit memanas, Kamis (4/8). Warga tetap ngotot keberadaan tempat hiburan itu.

pemilik Pop City, tidak meneruskan usaha untuk buka tempat karaoke itu.

Hargailah kearifan lokal, masyarakat banyak yang menentang dan keberatan sampai rumah hiburan ini beroperasi,” kata politisi PDI Perjuangan itu.

Sementara itu, anggota Komisi A dari Fraksi PKB Hj. Ainun Jariyah juga demikian. Ia meminta tempat bangunan yang sudah berdiri itu, tidak digunakan untuk tempat karaoke. Melainkan dijadikan usaha lain yang sekiranya tidak mengundang kontra bagi masyarakat sekitar.”Silakan bangunan itu dimanfaatkan untuk restoran saja,

tidak dengan tempat karaoke. Saya yakin daya beli masyarakat sekitar cukup tinggi. Kan intinya usaha agar laris, nyaman dan tidak ada gangguan.

Solusinya bukan untuk kemaksiatan,” tutur Ketua PC Muslimat NU Kabupaten Sidoarjo itu.

Ketua GP Ansor Ancab Waru, H. Syamsul Huda menegaskan, Ansor hanya berpegangan pada yang menjadi keputusan dewan soal rekomendasi tidak bolehnya ada tempat baru karaoke. Jika Pop City nekat buka, sama halnya melecehkan dan tak mengindahkan keputusan dewan.

“Anggota dewan adalah bagian dari perwakilan masyarakat dalam aspirasi.

Sudah klop ini, masyarakat menolak, dewan juga tidak menyetujui adanya tempat baru. Jadi artinya Pop City jangan dibuka dan beroperasi. Permintaan kami final. Pop City Karaoke jangan sampai buka atau beroperasi,” pinta Syamsul.

Sementara itu, Agus Tantowi pemilik Pop City Karaoke menyatakan, pihaknya sudah mengantongi izin rekomendasi dari Bupati Sidoarjo.

Bahkan pihaknya sudah mengurus izin P2R untuk melengkapi perizinan yang ditentukan. “Jika tidak diperbolehkan, kami akan merugi sekitar Rp 2 miliar.

Padahal sebelumnya, mulai penyewaan tempat dan lainnya, termasuk akan mengurus semua izin yang dipersyaratkan akan kami penuhi.

Kami bersedia usaha kami ditutup, jika nantinya terbukti ada pelanggaran yang kami lakukan,” tandas Agus.

Perwakilan dari Satpol PP Kab. Sidoarjo Hari menjelaskan, izin rekomendasi dan P2R bukan sebagai kunci jaminan tempat hiburan untuk bisa beroperasi. Masih ada izin-izin lain dan finalnya harus memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang dikeluarkan Dinas Pariwisata sebagai bolehnya beroperasi. “Jika ada persolan dilingkungan masyarakat, TDUP itu akan sulit keluar dan tidak boleh beroperasi sebagai tmpat karaoke,” pungkasnya. (cls/udi)

www.beritametro.co.id

DELTA SINGKAT

107 Anak Tak Mampu Ikuti Khitanan Massal Kejaksaan SIDOARJO (BM)- Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo mengadakan khitanan massal bagi ratusan anak-anak dari keluarga tidak mampu se-Kabupaten Sidoarjo, Kamis (4/8).

Kegiatan yang dilangsungkan di kantor Kejari Sidoarjo itu, dalam rangka memperingati Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-56 dan Hari Ulang Tahun (HUT) Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) ke-16 sekaligus HUT Kemerdekaan RI Tahun 2016 Ketua Pelaksana Khitanan Massal, Andri Tri Wibowo menjelaskan, hari ini sebanyak 107 anak dari keluarga tidak mampu se-Sidoarjo mengikuti kegiatan sosial berupa khitanan massal. ”Insyaallah tahun depan akan kembali akan menggelar acara khitanan massal lagi,” Kata Andri yang juga menjabat Kasi Intel Kejari Sidoarjo.

Sementara itu, Kepala Kejari Sidoarjo, M Sunarto dalam sambutannya mengatakan, acara khitan massal yang diselenggarakan itu berkat kerjasama baik antara panitia (Kejari Sidoarjo), RSUD, Kantor Departemen Agama (Kandepag) dan sejumlah instansi lain. (cls/udi)

FOTO: BM/MUCHLIS

KHITANAN MASSAL: Suasana acara khitanan massal yang diadakan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo.

TPST Jabon Percontohan Pengolahan Sampah SIDOARJO (BM) - Pengolahan sampah berbasis Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) di Jabon, Kabupaten Sidoarjo ditunjuk menjadi percontohan bagi wilayah-wilayah se-Indonesia.

Kepala Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kabupateb Sidoarjo, M Bahrul Amiq mengatakan, penunjukan itu dikarenakan Kabupaten Sidoarjo dinilai berhasil emngatasi masalah sampah melalui TPST sekaligus mengurangi beban volume sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jabon. “Kita (Kabupaten Sidoarjo menjadi percontohan bagi wilayah-wilayah seIndonesia dalam penanganan sampah. Ini merupakan apresiasi yang sangat positif,” katanya.

Dengan penunjukan itu, lanjut Amiq, pihaknya akan terus berupaya membuat inovasi baru pada TPST yang ada. Salah satunya, dengan meng-upgrade TPST di Banjarbendo dengan membuat tungku pembakar sisa sampah, dengan konsep ‘sampah makan sampah’.

“Sisa dari proses pencacahan sampah di TPST ini, kita bakar hingga menjadi abu, dan kita kelolah menjadi pupuk. Dengan demikian, tidak ada lagi sisa sampah dari TPST ini,” terang Amiq lagi. (cls/udi)

BNNK Sepakati Tes Urine di Sekolah FOTO: BM/MUCHLIS

OPERASI GABUNGAN: Petugas gabungan melakukan operasi di Jalan Raya Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin. Bukan cuma kelengkapan surat-surat pengendara yang diperiksa, beberapa bagian kendaraan juga digeledah.

Operasi Gabungan, Polisi Kerahkan 78 Personel

SIDOARJO (BM) - Sebanyak 78 personel gabungan dari Rayon Selatan yang terdiri Polsek Tanggulangin, Porong, Jabon, Krembung, dan Polsek Tulangan, menggelar operasi gabungan, Rabu (3/8) malam. Sasaran operasi kali ini yang dipusatkan di Jalan Raya Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin adalah kendaraan roda

dua dan empat.

Wakapolres Sidoarjo, Kompol Indra Mardiana, ditemui di lokasi mengatakan, operasi dilakukan sebagai upaya antisipasi tindakan pelaku curat, curas, dan curanmor serta kejadian-kejadian lain di masyarakat.

“Kami tidak ingin kejadian pencurian seperti di Candi terulang kembali di

wilayah lain,” katanya.

Ditambahkan Indra Maulana, Operasi Cipta Kondisi kali ini dengan sasaran senpi, handak, sajam, narkoba, serta kendaraan-kendaraan yang tidak dilengkapi identitas (suratsurat kendaraan). ”Tidak hanya itu. Isi barang bawaan serta penumpang juga dilakukan pemeriksaan dan penggele-

dahan,” ungkapnya.

Para pengguna jalan yang ditemukan melakukan tindak pelanggaran serta tidak melengkapi surat-surat kendaraan akan ditindak tegas berupa sanksi tilang. Sebanyak sembilan pelanggar yang menggunakan kendaraan roda dua dan satu roda empat terjaring dalam operasi itu. (cls/udi)

PU Bina Marga Tuntaskan Pembangunan Jalan Kemangsen Krian SIDOARJO (BM) – Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Kabupaten Sidoarjo berencana untuk menuntaskan pembangunan Jalan Kemangsen Krian Sidoarjo. Untuk pembangunannya bakal menggunakan Precast Rigid Pavement (PRP) atau balok beton.

Kepala Bidang (Kabid) Pembangunan Dinas PU Bina Marga Sidoarjo, Sulaiman mengatalan, pihaknya akan berkoordinasi dengan beberapa instansi terkait seperti Dinas Perhubungan (Dishub) dan Satlantas Polres Sidoarjo untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan lalu lintas.

“Harapan kami pekerjaan bisa rampung sesuai jadwal yang sudah direncanakan,” tandas Sulaiman selesainya

FOTO: BM/MUCHLIS

RAPAT KOORDINASI: Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sidoarjo mengadakan rapat koordinasi terkait penuntasan proyek pembangunan jalan di Kemangsen Krian.

memimpin rapat koordinasi yang didampingi Kabid Pemeliharaan Dinas PU Bina Marga Yunan Khoiron.

Lebih lanjut dijelaskan, pekerjaan peningkatan ja-

lan Kemangsen dilakukan sepanjang 649 meter dengan memasang 492 balok beton, masing-masing balok beton berukuran 3,5 meter x 2,5 meter dan tebal 24 sentimeter

dengan anggaran Rp 7,8 miliar dari APBD 2016.

Dengan pemasangan balok beton atau PRP sepanjang 649 meter itu, maka ruas Jalan Kemangsen seluruhnya nyaris sudah memakai balok beton atau RPP, dari total panjang jalan sekitar 1, 1 km, yang dibangun bertahap sejak tahun 2014 silam.

Jalan Kemangsen Krian Sidoarjo, ini sengaja dibangun memakai balok beton mengingat ruas jalan yang padat arus lalin kendaraan tonase berat.

Jalan memakai balok beton ini diklaim mampu menahan berat tonase kendaraan hingga 10 ton dan kekuatannya ditaksir bisa mencapai 20 tahun.

Diperkirakan, pelaksanaan pekerjaan akan memakan waktu selama 41 hari, mulai 4

Agustus hingga 13 September.

Karenanya, untuk mengantisipasi kemacetan di jalur padat itu, arus lalu lintas (Lalin) yang melewati Jalan Kemangsen dialihkan menuju sejumlah jalur alternatif.

Semua jenis kendaraan, kecuali truk besar, dari arah Prambon menuju Balongbendo, dialihkan melalui jalan dekat Pasar Temu belok kiri.

Pengguna jalan yang hendak menuju Mojokerto, bisa melalui Jalan Desa Temu.

Untuk truk besar dari Mojokerto, bisa langsung ke Tol Porong melalui Jalan Pakerin, Mojosari. Dengan demikian, bisa mengurai kemacetan di Simpang Lima Krian saat Jalan Kemangsen ditutup selama 41 hari, mulai pukul 12.00 WIB. (cls/udi)

SIDOARJO (BM) - Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sidoarjo merekomendasi perlunya dilakukan tes urine bagi siswa, guru, dan staf sekolah serta kelompok masyarakat lainnya. Rekomendasi itu mengacu kepada hasil monitoring dan evaluasi advokasi di lingkungan sekolah dan kelompok masyarakat melalui program advokasi pembangunan berwawasan antinarkoba yang juga dikenal dengn istilah ‘Bang Wawan’, Plt. Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNNK Sidoarjo, Widiyati Diah K.W.,S.I.Kom mengatakan, rekomendasi itu merupakan salah satu dari 6 kesepakatan rencana tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi advokasi di lingkungan sekolah dan kelompok masyarakat. “Nantinya, siswa-siswi baru masuk sekolah di lingkungan pendidikan diwajibkan menyertakan surat bebas narkoba. Selain itu, juga memaksimalkan sosialisasi dan edukasi dengan memanfaatkan kegiatan sekolah secara berkesinambungan,” katanya.

Dijelaskan pula, forum monitoring dan evaluasi juga menyepakati agar lingkungan pendidikan mengawasi murid dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Diharapkan, lingkungan pendidikan dan kelompok masyarakat membuat program dan anggaran kegiatan sosialisasi, edukasi dan pembentukan komunitas relawan antinarkoba. ”Kita wujudkan masyarakat Sidoarjo bebas narkoba melalui pembangunan wawasan antinarkoba di lingkungan pendidikan dan kelompok masyarakat. Kita berharap kegiatan ini memberi dampak positif bagi pemberantasan narkoba,” imbuhnya. (cls/udi)

FOTO: BM/MUCHLIS

SOSIALISASI BAHAYA NARKOBA: Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sidoarjo kembali melakukan sosialisasi bahaya narkoba. Kali ini, dilakukan di lingkungan sekolah dan kelompok masyarakat melalui program advokasi pembangunan berwawasan antinarkoba yang juga dikenal dengn istilah ‘Bang Wawan’.