Berita Metro 24 Agustus 2016

HARIAN PAGI TERBIT 16 HALAMAN

Iklan/ Langganan:

RP 3.500,-

5318686

www.beritametro.co.id

RABU, 24 AGUSTUS 2016

I INDEKS

Kemhan: Personel TNI Pengedar Uang Palsu Punya Jaringan BACA HALAMAN

PDIP Posisikan Ahok Cawagub JAKARTA (BM) - Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menyatakan, saat PDIP tengah melakukan tiga simulasi pasangan calon kepala daerah yang akan diusung pada Pilkada DKI 2017. Simulasi itu dengan menempatkan kader partainya sebagai calon gubernur, sebagaimana komposisi di Pilkada DKI 2012 antara PDIP dengan Partai Gerindra.

“Ada wacana dan kita tengah buat tiga simulasi berdasarkan jumlah kursi bila nanti harus berkoalisi. dan kita jumlah

PDIP lebih besar, kami mengulang posisi 2012 kemarin, dimana PDIP di saat itu mengusung Jokowi sebagai cagub, dan Gerindra yang ketika mengusung Ahok,” kata Masinton, di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (23/8).

Ketiga simulasi pasangan yang akan dilakukan PDIP dengan menempatkan Ahok pada urutan kedua, yakni sebagai calon wakil gubernur. Skema simulasi itu, sambung Masinton, yakni Tri Rismaharini dipasangkan dengan Ahok (Risma-Ahok),

Djarot-Ahok, dan FX Hadi RudyatmoAhok.

“Jika Ahok ingin dan rela dicalonkan PDIP maka harus realistis untuk dicalonkan sebagai nomor dua (cawagub DKI),” tandas anggota dewan tersebut.

Hal senada juga disampaikan Ketua DPP PDIP, Andreas Pareira. “Kalau menurut kalkulator politik, seharusnya Pak Ahok jadi wakil. Kalau dia punya 23 kursi, Baca: Sandiaga... Hal. 7

Basuki Tjahaja Purnama

Sandiaga Uno

02

Soekarwo: PAPBD 2016 Tetap Fokus Kurangi Kemiskinan BACA HALAMAN

09 FOTO: BM/ISTIMEWA

FESTIVAL KESENIAN YOGYAKARTA (FKY) 2016 Sejumlah peserta pawai saat tampil pada acara pembukaan Festival Kesenian Yogyakarta (FKY) 2016 di Jalan Malioboro, Yogyakarta Selasa (23/8). Selain pasar seni dan kuliner, FKY-28 juga akan dimeriahkan dengan Bioskop FKY, Panggung Pasar Seni, dan Lokakarya.

Saudara Sepupu Jualan Koplo dan Ganja BACA HALAMAN

11

Puluhan Bangunan Liar Kalisogo Dirobohkan BACA HALAMAN

Uang Tebusan Amnesti Pajak Tembus Rp 1 T JAKARTA (BM) - Jumlah uang tebusan pengampunan pajak atau tax amnesty yang dikumpulkan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menembus angka Rp 1,01 triliun pada Selasa (23/8) siang.

Dikutip dari data dashboard amnesti pajak DJP, uang tebusan tersebut baru bisa dikumpulkan setelah program tax amnesty dijalankan selama dua bulan. Atau tepatnya sejak

diberlakukan per 1 Juli 2016 lalu.

Jumlah uang tebusan yang diterima DJP dari para wajib pajak (WP) pada bulan pertama program tersebut bergulir hanya sebesar Rp 85,13 miliar.

Angkanya meningkat signifikan dengan tambahan Rp 932,24 miliar pada Agustus ini.

Meski demikian, realisasi uang tebusan sebesar Rp 1,01 triliun tersebut baru mencakup 0,6 persen dari target Rp 165

Saham Rokok Berguguran JAKARTA (BM) - Saham-saham produsen rokok Selasa (23/8) siang masih berguguran. Rontoknya saham-saham ini merespons isu kenaikan harga rokok yang mencapai Rp 50.000/bungkus. Bahkan, saham PT Gudang Garam Tbk (GGRM) memimpin pelemahan bursa saham siang ini.

Saham GGRM masuk dalam jajaran top losers.

Pada perdagangan sesi I, Selasa (23/8), IHSG ditutup melemah 53,039 poin (0,98%) ke 5.374,136. Sementara indeks LQ45 ditutup turun 11,504 poin (1,23%) ke 922.445.

Saham GGRM ditutup anjlok 1,97% atau 1.325 poin ke Rp 65.825. Saham GGRM sempat menyentuh level terendahnya di Rp 65.750 dan tertingginya di Rp 66.825. Saham GGRM ditransaksikan sebanyak 1.571 kali dengan

triliun yang diidamkan pemerintah bisa menambal defisit APBNP 2016.

Sementara dari sisi jumlah harta yang selama ini digelapkan para WP karena tidak dilaporkan ke DJP, pemerintah mencatat ada 9.170 surat pernyataan harta yang diterima sampai siang ini.

Jumlah harta yang dilaporkan dimiliki para WP yang ikut dalam program tax amBaca: Call Center... Hal. 7

Baca: Susi... Hal. 7

Buntut Penangkapan 177 Jamaah Haji

16

Jika Palsukan Paspor, Bisa Terjerat Pidana Kasus tertangkapnya 177 jamaah haji asal Indonesia di Filipina mulai mengarah ke ranah pidana. Selain agen perjalanan, para WNI terancam pidana bila terbukti dengan sadar dan sengaja memalsukan paspor. Pihak Mabes Polri telah membidik agen perjalanan yang memberangkatkan para jamaah tersebut.

PDIP Posisikan Ahok Cawagub

“KALAU tahu dan sengaja menggunakan paspor palsu, sama-sama bisa kena.

Tapi kalau enggak tahu, yang penting bisa ke Makkah, ya bisa kena penipuan,” kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian di kompleks Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (23/8).

Ke-177 WNI sudah dimintai keterangan di Filipina. Namun, Tito mengaku belum mendapat laporan hasil pemerik-

Sudah banyak yang bangkrut..

Pasal Penipuan Sebelumnya, Mabes Polri telah turun tangan melakukan penyelidikan. Hasilnya Baca: Korban... Hal. 7 BERMASALAH: Sebagian dari 177 jamaah haji Indonesia yang menggunakan dokumen palsu, paspor Filipina, berurusan dengan aparat keamanan negara itu pada Jumat (19/8). Pada Sabtu (20/8) mereka diinterogasi oleh Otoritas Imigrasi Filipina.

PRAKIRAAN CUACA

Menolak secara halus?

Saham Rokok Berguguran

saan di Filipina.

“Sudah diperiksa LO di kedutaan. Sudah dapat sejumlah nama. Enggak mau sebutkan dulu karena masih penyidikan.

Saya belum tahu (hasil pemeriksaan 177 WNI), mereka baru menjelaskan ditawari untuk berangkat cepat, karena kuota terbatas mengambil kuota Filipina dan sampai di sana dapat paspor Filipina,” jelasnya.

Saat ini, lanjut Tito, polisi masih fokus

menyelidiki para agen perjalanan yang memberangkatkan 177 WNI itu. Tito menyebut ada WN Malaysia yang ikut terlibat dalam jaringan ini.

“Ada memang, tapi mengikutsertakan warga negara Malaysia,” tuturnya.

FOTO: BM/ISTIMEWA

SPIRIT

SURABAYA

JAKARTA

DENPASAR

YOGYAKARTA

CERAH BERAWAN Suhu 24 - 33°C

HUJAN RINGAN Suhu 25 - 33°C

BERAWAN Suhu 24 - 32°C

BERAWAN Suhu 23 - 33 °C

Niat adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan, oleh karenanya, ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar, dan jika niatnya buruk, maka perbuatan itu buruk.

- Imam An Nawawi -

2 POLHUKAM

berita metro www.beritametro.co.id

RABU, 24 AGUSTUS 2016

Perlu Detail, DPR Tunda Pengesahan UU Perlindungan Anak Taufik mengatakan keputusan itu diambil setelah fraksifraksi menyampaikan pandangannya terkait penetapan Perppu untuk menjadi undang-undang dengan menggelar forum lobi. Pada prinsipnya, pimpinan DPR sudah menyampaikan sikap mengenai pandangan frak-

si-fraksi dan kemudian ada kesepahaman pandang untuk menunda.

“Aspek kehati-hatian merupakan sesuatu yang perlu diperhatikan, semua fraksi pada dasarnya setuju,” katanya. Saat menyampaikan pandangannya, semua fraksi di DPR pada

ISTIMEWA

PEROMPAK Ratusan massa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) melakukan aksi unjuk rasa di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Selasa (23/8/2016). Kiara mendesak Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti segera atasi aksi perompakan di kawasan perairan Indonesia.

dasarnya menyatakan menyetujui penetapan Perppu menjadi undang-undang. Namun Fraksi Gerindra, Fraksi PAN, dan Fraksi PKS meminta penundaan persetujuan.

Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR Rahayu Saraswati mengatakan pada prinsipnya setuju pengenaan pidana maksimal dalam kejahatan seksual terhadap anak namun menilai ada kekurangan dalam Perppu tersebut yang bisa berakibat fatal jika tidak diperbaiki.

Dia menegaskan sebelum menyetujui penetapan Perppu tersebut menjadi undang-undang, Fraksi Partai Gerindra membutuhkan penjelasan pemerintah dan lembaga terkait mengenai beberapa hal dalam Perppu tersebut.

“Negara perlu memperkuat sistem rehab korban, anggaran untuk kebiri kimia dan penanaman chip membutuhkan biaya yang tidak murah, teknisnya belum ada,” katanya. Usai menghadiri Rapat Paripurna DPR, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak YohanaYambise mengatakan pemerintah menerima penundaan persetujuan penetapan Perppu menjadi undang-undang.

Dikatakan, pemerintah mendesak DPR segera menyetujui penetapan Perppu menjadi undang-undang supaya pemerintah bisa segera menerbitkan peraturan pendukungnya, termasuk aturan mengenai mekanisme pengebirian. (nas/dra)

ISTIMEWA

Kemhan: Personel TNI Pengedar Uang Palsu Punya Jaringan

Ryamizard Ryacudu

JAKARTA (BM) - Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Laksamana Madya Widodo mengatakan bahwa personel TNI Kolonel Agus Listyowarno yang ditangkap atas dugaan peredaran uang palsu pada Juni lalu, diketahui tidak beraksi sendirian. Menurut dia, ada jaringan di belakangnya.

“Dia sudah disidik Polisi Militer TNI Angkatan Darat (PomAD). Penyidikan ditambah untuk mencari tahu jaringannya,” ujar Widodo saat ditemui di Komplek Monumen Nasional,

Jakarta, Selasa (23/8). Seusai Apel Nasional Bela Negara, dia berdiri berdampingan dengan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.

Widodo memastikan bahwa Agus yang sempat bekerja sebagai pegawai Kementerian Pertahanan (Kemenhan) itu akan ditindak tegas jika terbukti melakukan pelanggaran pidana.

“Jadi Pom-AD sedang investigasi. Kami akan tetap tindak tegas nanti,” ujar Widodo.

Keterangan dari Widodo itu merupakan perkembangan baru.

Sebab,sebelumnyaInspekturJenderal Kemhan Marsekal Madya IsmonoWijayantomenyebutAgus bergerak secara individu.

Menurut Ismono di Kemhan pada 10 Juni lalu, pemeriksaan Agus sudah sesuai prosedur.

“Agar isu ini tak berkembang.

Setelah diteliti ada jaringannya atau tidak, ternyata tidak. Tidak ada ketentuan bagi Itjen (Inspektorat Jenderal) untuk menyelidiki, jadi diserahkan ke Pom,” ucapnya.

Menhan Ryamizard Ryacudu pun menegaskan pemer-

iksaan terhadap Agus bakal berlangsung transparan dan adil. Ia mengatakan sebelumnya pernah terjadi kasus serupa. “Yang dulu oknum Badan Intelijen Negara (BIN), sekarang di Kemhan. Sangat dikhawatirkan akan ada lagi,” kata Ryamizard.

Agus ditangkap polisi di halaman parkir sebuah rumah sakit di Cawang, Jakarta Timur, pada Selasa, 7 Juni 2016. Saat itu, polisi menyita uang palsu pecahan Rp 100 ribu sebanyak 3.000 lembar dari tangan Agus dan dua orang warga sipil. (nur/dra)

Mantan Pangdam Brawijaya Pimpim PKPI JAKARTA (BM) - Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) akhirnya menetapkan Mayjen (Purn) Haris Sudarno sebagai Ketua Umum untuk periode lima tahun mendatang. Sudarno terpilih secara aklamasi di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Selasa (23/8). Terpilihnya mantan Pangdam Brawijaya ini tak lepas dari manuver Samuel Samson yang mampu merangkul semua elemen tokoh yang sebelumnya menyatakan akan ikut bertarung dalam KLB. Akhirnya Samuel Samson juga ditetapkan sebagai Sekjen PKPI. Diberitakan sebelumnya, empat calon Ketua Umum, Samuel Samson, Mutia Hatta, Sri Edi Swasono danYusup Karta Nega-

ra dalam konferensi pers sehari sebelum KLB menyatakan kesiapannya untuk maju sebagai kandidat Ketua Umum PKPI di KLB. Namun arena KLB berubah menjadi penyatuan semua unsur dan tokoh dari berbagai kubu dan semua sepakat untuk mendukung pasangan Haris Sudarno dan Samuel Samson sebagai penjaga gawang PKPI. Ketua Umum PKPI, Haris Sudarno, bertekad untuk tetap merangkul anggota yang selama ini terpisah antara jarak dan waktu serta berjanji akan merangkul seluruh masyarakat di Pemilu 2019 yang akan datang.

Haris menilai, partai politik manapun tidak ada yang abadi, karena semua mempunyai kepentingan. Maka dari itu, pi-

haknya tetap mengundang partai manapun untuk tetap bersatu menjaga NKRI. Terkait dualisme kepemimpinan PKPI, Haris mengatakan hanya PKPI yang dipimpinnya

yang sah. Meski demikian dia tetap akan merangkul dari pihak yang bersebrangan. Bahkan menurut Sekjen PKPI Samuel Samson, bahwa keberadaan PKPI di bawah Plt. Haris Sudar-

ISTIMEWA

TERPILIH: Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) akhirnya menetapkan Mayjen (Purn) Haris Sudarno sebagai ketua umum untuk periode lima tahun mendatang.

no telah sesuai dengan AD/ART partai. Hal itu juga sesuai aspirasi para pengurus partai di berbagai tingkatan baik Provinsi maupun Kabupaten dan Kota.

“Terjadinya KLB karena DPN merespon semua aspirasi dari 27 Provinsi. Mereka menilai pemimpin sebelumnya tidak mampu merespon secara cepat.

Sehingga aspirasi dari daerah untuk memberhentikan Ketua Umum Isran Noor menjadi bola liar dan kami respon dengan baik,” ujarnya. Menurutnya, setelah Isran Noor diberhentikan pada tanggal 29 Juli 2019 lalu, para pimpinan provinsi sepakat harus ada pergantian dan mencatat Haris Sudarno jadi Plt sampai ada pergantian yang baru, maka diadakanlah KLB. (nas/dra)

JAKARTA (BM) - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menegaskan, tidak ada niat pemerintah untuk memperketat syarat bagi calon anggota legislatif. Menurut Tjahjo, hal itu merupakan urusan internal partai. “Termasuk syarat artis, tidak ada dalam draf RUU Pemilu,” ucapnya di Jakarta, Selasa (23/8).

Dikatakan keputusan setiap partai politik yang menentukan dalam pencalonan anggota legislatif. Menurut dia, calon bisa diambil melalui rekrutmen atau kader internal sesuai dengan aturan internal partai. “Saya jamin pemerintah tidak ingin masuk dalam kewenangan dan hak partai politik,” ujarnya.

Sebelumnya anggota Tim Pakar Pemerintah dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu, Dani Syarifudin Nawawi, menuturkan pemerintah mengusulkan memperketat syarat bagi calon anggota legislatif.

Menurutnya, para calon harus tercatat aktif di parpol.

Dia mengatakan persyaratan itu untuk menghindari pencalonan anggota legislatif yang sama sekali belum terlibat dalam dunia politik. “Karena dia artis atau punya duit atau apalah. Minimal satu tahun jadi anggota partai,” ucap Dani, beberapa waktu lalu.

Tjahjo membantah pernyataan Dani tersebut. “Pernyataan anggota Tim Pakar sangat menyesatkan,” tuturnya. Ditegaskan, tak ada ketentuan persyaratan calon anggota legislatif dalam Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang disiapkan Kementerian Dalam Negeri. Menurut dia, pembahasan draf RUU itu sudah memasuki tahap akhir. Rencananya, RUU tersebut akan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada September mendatang. (nas/dra)

Tjahjo Kumolo

UU Terorisme

Menkopolhukam: UU Terorisme segera Disempurnakan JAKARTA (BM) - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengemukakan pemerintah tengah mengodok penyempurnaan UU terkait terorisme. Penyempurnaan dilakukan untuk menjawab tantangan dan ancaman teroris ke depan.

“Harus segera diwujudkan. Nantinya bisa menjadi senjata agar bisa leluasa bermanuver menangani,” kata Wiranto usai memimpin raWiranto pat penanganan terorisme di kantor Kementerian Polhukam, Jakarta, kemarin.

Dijelaskan secara detail bagian UU yang disempurnakan dan berharapa mendapat dukungan dari semua pihak supaya segera terealisasi. “Kita meminta dukungan DPR dan LSM untuk penyempurnaannya. Ini senjata kita melawan terorisme,” tegas Wiranto.

Dia berharap penanganan terorisme tidak hanya dibebankan pemerintah. Semua pihak harus bahu-membahu dan saling sinergi melawan terorisme karena terorisme adalah ancaman bagi seluruh bangsa.

“Dampak terorisme sangat mengerikan. Bisa memporakporandakan kehidupan suatu negara. Maka kita semua harus berpatisipasi sesuai profesi kita masing-masing,” tuturnya.

Sementara Kepala BNPT, Suhardi Alius mengemukakan akan dibentuk tim khusus (task force) untuk memperkuat penanganan terorisme. Tim tersebut bekerja lintas kementerian dan lembaga. “Akan melibatkan pejabat yang tidak diganti-ganti,” tegasnya.

Menurutnya, tim tersebut bukan bentuk baru, tetapi hanya reaktualisasi tim yang sudah ada selama ini. Tim berisi wakil-wakil dari kementerian dan yang terkait dengan penanggulangan terorisme. “BNPT tetap menjadi leading sectornya untuk penanganan terorisme itu jadi tugas dan tanggung jawab BNPT,” tutupnya. (nas/dra) ISTIMEWA

dang-undang.

“Setelah fraksi-fraksi melakukan lobi, ada kesepahaman pandang untuk ditunda dalam konteks pengambilan keputusan,” kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (23/8).

Mendagri Bantah Artis Dilarang Jadi Caleg

ISTIMEWA

JAKARTA (BM) - DPR akhirnya menunda pengambilan keputusan terkait persetujuan penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1/2016 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang No 23/2002 tentang Perlindungan Anak menjadi un-

Caleg

Pemerintah Kukuhkan Koalisi Anti Trafficking JAKARTA (BM) - Tujuh lembaga pemerintah sepakat

menandatangani kerjasama nota kesepahaman terkait

ISTIMEWA

SEPAKAT: Jaksa Agung M. Prasetyo, Mensos Khofifah Indar Parawansa, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri PPPA Yohana Yembise saat melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman.

pencegahan dan penanganan warga negara Indonesia yang terindikasi atau korban tindak pidana perdagangan orang di luar negeri. Penandatanganan kerjasama ini diadakan di Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (23/8).

Tujuh lembaga tersebut diantaranya Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Sosial, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, serta Badan Nasional Penempatan dan Perlin-

dungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Masing-masing menteri dari kementerian hadir, begitu pula dengan Jaksa Agung dan Kepala BNP2TKI. Sedangkan Kepala Polri diwakili oleh Asisten Operasi Kapolri, Inspektur Jenderal Unggung Cahyono.

Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri, Andri Hadi, mengatakan tujuan kerjasama ini adalah untuk membangun “National Reveral Mechanism” agar penanganan dapat responsif, terkoordinasi dan terpadu. “Dalam meningkatkan pencegahan per-

dagangan orang dan perlindungan korban,” kata Andri. Kerjasama akan membuat penanganan korban trafficking menjadi berkesinambungan.

Andri menjelaskan ada enam hal yang menjadi fokus pemerintah dalam kerjasama ini. Di antaranya pertukaran data dan informasi, identifikasi korban, pemulangan TKI, dan rehabilitasi korban.

Menteri Luar Negeri, Retno L.P. Marsudi mengatakan ada ratusan kasus WNI yang menjadi korban traficking. “Hingga Agustus tahun ini saja, perwakilan Republik Indonesia sudah

menangani 266 kasus,” kata Retno. Dia menduga di luar kasus yang sudah ditangani, ada ribuan kasus serupa yang terindikasi tidak dilaporkan oleh WNI itu.

Retno menyebutkan jumlah kasusWNI yang menjadi korban perdagangan manusia di luar negeri setiap tahunnya meningkat. Tahun 2013 ada 188 kasus, 2014 sebanyak 326 kasus, dan 2015 ada 548 kasus.

Menurut Retno, kerjasama instansi ini harus mencegah kasus trafficking dan melindungi WNI. Kerjasama ini, kata dia, menunjukan komitmen yang tinggi pemerintah kepada publik

mengenai anti trafficking. “Kita tidak akan sisakan ruang bagi para pelaku untuk mencari korban-korban baru,” tuturnya. Retno menjelaskan ratusan WNI korban perdagangan manusia mencari perlindungan di perwakilan Indonesia di luar negeri.

“Kita membuat hotline 24 jam,” katanya. Dia pun menyampaikan pesan kepada petugas perwakilan Indonesia di luar negeri. “Pesan kepada teman-teman bahwa teman-teman tidak bekerja sendiri. Kami semua di Indonesia akan membantu teman-teman dalam menangani masalah ini,” tambahnya.(nas/dra)

HUKUM & KRIMINALITAS 03

berita metro

www.beritametro.co.id

RABU, 24 AGUSTUS 2016

KPK Tetapkan Gubernur Sultra Tersangka

JAKARTA (BM) - KPK menetapkan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam, sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian izin eksplorasi di kabupaten Buton dan Bombana, Sulawesi Tenggara. “Berdasarkan perkembangan penyelidikan, kami menemukan tindak pidana korupsi dalam penerbitan surat izin tambang di Sulawesi Tenggara pada tahun 2009-2014. Penyidik KPK telah menemukan 2 alat bukti dan sedang diperbanyak lagi dan menetapkan NA (Nur Alam) sebagai gubernur Sulawesi Tenggara sebagai tersangka,” kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, di gedung KPK

Jakarta, Selasa (23/8).

KPK menetapkan Nur Alam berdasarkan sangkaan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak

Rp 1 miliar.

“Tersangka NA diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan mengeluarkan SK Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Eksplorasi, SK Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Ekslorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT AHB (Anugerah Harisma Barakah) selaku perusahaan yang melakukan penambangan nikel di kabupaten Buton dan Bombana Sulawesi Tenggara,”

kata Laode.

Modus Penerbitan SK tersebut diduga tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. “Modus yang dilakukan dengan mengeluarkan surat izin usaha pertambangan kepada orang atau perusahaan tertentu tapi di dalamnya diketahui teryata ada ‘kick back’ (imbalan) yang disampaikan kepada yang mengeluarkan izin modusnya. Modusnya sebenarnya tidak terlalu ‘sophisticated’, jadi seperti biasa saja dan sering jadi modus yang sama kepada daerah-daerah yang punya sumber daya alam melimpah,” katanya.

Laode pun memperingat-

Kasus Dokter Edarkan Narkoba

Beralasan Hanya Menjalankan Terapi SURABAYA (BM) - Sidang atas terdakwa Dokter Haryanto Budhy, dokter PNS pada Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas I Surabaya di Porong, Selasa (23/8) berlanjut dengan agenda pembacaan pledoi. Dokter yang menjadi terdakwa kasus penjualan narkotika golongan III ini melakukan perlawanan atas tuntutan JPU dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya. Sebelumnya, JPU meminta agar majelis hakim yang diketuai I Wayan Sosiawan menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun denda Rp 600 juta subsider 3 bulan kurungan.

Melalui Rudi Sapulete, selaku penasehat hukumnya, terdakwa mengajukan nota pledoi (pembelaan) yang dibacakan dalam persidangan di ruang Tirta PN Surabaya.

Dalam nota pembelaannya, terdakwa menyangkal telah mengedarkan suboxe melainkan hanya menjalankan terapi sesuai dengan profesi dan keahliannya sebagai dokter.

Menurut Rudi Sapulete, pemberian terapi bufray naufry terhadap para pecandu narkotika merupakan tugas terdakwa sebagai dokter yang telah mengantongi sertifikat. “Oleh karenanya, kami menganggap penetapan

FOTO: BM/ANDRE

LAKUKAN PEMBELAAN: Dokter Haryanto Budhy, yang bertugas pada Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas I Surabaya di Porong, menjadi terdakwa dalam sidang PN Surabaya, Selasa kemarin, dengan agenda pembacaan pledoi.

dokter Haryanto Budhy sebagai terdakwa adalah janggal dan penuh rekayasa,” kata Rudi Sapulete dalam nota pembelaannya.

Lanjutnya, perbuatan terdakwa tidak bisa dikategorikan melakukan perbuatan pidana, karena terdakwa sedang menjalankan profesinya.

Atas dasar itu, Rudi Sapulete meminta agar kliennya dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan jaksa. “Kami mohon agar majelis hakim memberikan keputusan

yang seadil-adilnya dan menyatakan perbuatan terdakwa tidak terbukti dan membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum serta merehabilitasi nama baik terdakwa,” ujar Rudi diakhir pembacaan nota pledoinya.

Atas pembelaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Endro Risky mengajukan tanggapan secara tertulis. Namun, majelis yang diketuai I Wayan Sosiawan meminta agar replik atas tanggapan pledoi terdakwa harus di-

tanggappi secara cepat. “Karena masa penahanannya akan habis pada tanggal 7 September, maka majelis minta supaya repliknya dibacakan Rabu besok,” ujar HakimWayan yang diamini Jaksa Endro Risky.

Seperti diberitakan sebelumnya, terdakwa ditangkap oleh Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Surabaya. Dokter Heriyanto Budi dibekuk setelah kedapatan menyalahi prosedur penggunakan obat narkotika golongan III yang diberikan kepada para pecandu.

Sebagai dokter umum, Budi diketahui tidak bisa serta merta menjual dan menerapi obat yang seharusnya ditelan dan ditaruh langsung di lidah pasien.

Saat dibekuk, diamankan pula enam bungkus Suboxone baru (setiap kardus isi 7 pil), 40 butir alprazolam, 70 butir xanax, 8 butir camlet dan 4 butir alprazolam.

Seluruhnya mengandung narkotika golongan III. Budi diketahui menjual obat terlarang tersebut seharga Rp 180 ribu per butir.Oleh jaksa, terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melanggar pasal 124 ayat 1 dan pasal 122 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. (dre/nii)

Penipu Rekrutmen PNS Dibekuk SURABAYA (BM) - Warga Surabaya harus ekstra hati-hati.

Bukan tanpa alasan, pasalnya, tersangka penipuan rekrutmen calon PNS masih keluyuran.

Anggota Satreskrim Polrestabes baru menangkap satu tersangka dari tiga anggota komplotan penipu ini.

Tersangka yang ditangkap adalah Agus Santoso (40).Warga Lowokwaru ini diringkus di rumahnya. Pekerja serabutan ini diduga menipu M Rodji sebesar Rp 250 juta.Penipuan ini bermula saat Agus dikenalkan Rodji oleh Djoko Suryanto. Saat bertemu ini, Agus mengaku bisa meloloskan anaknya Rodji yang berbama Said menjadi PNS di Kejati Jatim.

“Dia (Said) memang ikut ujian CPNS. Saya hanya menjanjikan

FOTO: BM/ANDRE

KASUS PENIPUAN: Tersangka Agus Santoso, satu di antara tidak pelaku penipuan dalam rekrutmen PNS.

akan meluluskan dia,” kata Agus, Selasa (23/8).

Sebagai kompensasinya, Rodji harus menyediakan uang Rp 200 juta.Rodji pun berjanji akan membayar uang pelicin tersebut. Uang ini langsung di-

tansfer ke rekening Agus beberapa hari kemudian.

Ulah Agus terbongkar saat Rodji mengetahui hasil rekrutmen CPNS. Ternyata peserta yang ikut test bersama Said sudah bekerja di Kejati. Sedangkan Said masih belum ada kejelasan statusnya.

Untuk memastikan nasib anaknya, Rodji menemui Agus.

Bukannya mengakui perbuatannya, Agus kembali mengeluarkan janji.

Kali ini Agus mengaku memiliki kenalan di Kejaksaan Agung (Kejagung) yang bisa meloloskan Said melalui jalur khusus.

Tapi Rodji harus menyetor uang sebesar Rp 50 juta.Ternyata sampai sekarang Said masih belum menjadi PNS. Rodji langsung

melaporkan kasus ini ke Mapolrestabes Surabaya. “Saya serahkan uangnya ke Djoko. Saya hanya mendapat bagian Rp 37,5 juta,” tambahnya.

Wakasatreskrim Polrestabes Surabaya, Kompol Bayu Indra Wiguno, mengatakan komplotan penipuan rekrutmen CPNS ini melibatkan tiga orang. Selain Agus dan Djoko, ada tersangka lain bernama Zainuri. Zainuri inilah yang disebut bisa meloloskan Said menjadi PNS. Tapi Bayu belum mengetahui latar belakang Djoko dan Zainuri.

Pihaknya masih memburu dua tersangka. Berdasar keterangan tersangka Agus, Zainuri domisili di Jakarta.“Kami juga belum tahu pembagian uang hasil penipuan itu,” kata Bayu. (dre/nii)

kan kepada kepala daerah agar berhati-hati dalam mengeluarkan surat-surat izin usaha pertambangan (IUP). “KPK kembali mengingatkan kepada gubernur yang punya kewenangan karena IUP sudah ditarik dari bupati ke tingkat provinsi, semoga hal itu tidak terjadi lagi,” kata Laode.

Namun KPK belum menyimpulkan imbalan yang diduga diperoleh Nur Alam. “Untuk memperkaya diri sendiri itu se-

dang dihitung tapi kami sudah dapat beberapa bukti transfer belum bisa mengeluarkan karena masih diakumulasi tapi jumlahnya cukup signifikan.

Salah satu angka yang dipakai adalah laporan dari PPATK, sedangkan khusus kerugian negara juga masih sedang dimintakan BPKP atau BPK untuk meminta perhitungan kerugian negara,” jelas Laode.

Sementara dari sisi pemberi

imbalan atau perusahaan, KPK juga masih menyelidikinya. “Dari sisi pemberi sedang dilakukan penyelidikan yang intensif sedangkan statusnya belum bisa kita keluarkan sekarang,” ungkap Laode.

Selain menetapkan Nur Alam sebagai tersangka, KPK juga sudah melakukan penggeledahan di beberapa tempat di Kendari dan Jakarta terkait perkara ini. (ant/nii)

BERITA KEHILANGAN Telah hilang surat-surat sebagaimana tersebut di bawah ini: HO atas nama MUHAMAD ISA ATTAMIMI dengan No. HO: 483/ ph/1092/H.O.11 dengan alamat perusahaan Jl Raya Mastrip Karangpilang No. 31 Surabaya, yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya.

Surat tersebut hilang pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2016 sekira jam 09.00 WIB, di alamat tersebut di atas.

Berita kehilangan tersebut telah dilaporkan ke Polsek Karangpilang pada 23 Agustus 2016, sekitar jam 14.28 WIB.

Ketika Ibu-ibu Berhijab Banjiri Mahkamah Konstitusi Ada pemandangan tak biasa di Gedung Mahkamah Konstitusi, Selasa (23/8) kemarin. Gedung yang menjadi benteng penjaga konstitusi RI itu dipenuhi oleh ibu-ibu berhijab. Apa Pasal? Mereka menghadiri sidang Judicial Review berkenaan beberapa pasal KUHP, terutama pasal 292 tentang tindakan homoseksualitas.

Sidang lanjutan judicial review terhadap tiga pasal KUHP, satu di antaranya Pasal 292 di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (23/8), dibanjiri ibu-ibu berkerudung dari Jabodetabek dan Bandung. Sidang kali menghadirkan tiga saksi ahli, dua dari kalangan akademisi dan seorang lagi dari kalangan praktisi.

Ibu-ibu sudah berdatangan sekitar 1 jam sebelum sidang digelar. Mereka dikumpulkan di lobi, sebelum diarahkan ke lantai II tempat sidang dilangsungkan. Seluruhnya memakai jilbab, sebagian di antaranya berseragam

sebagaimana jemaah majelis taklim.

Pasal 292 KUHP tentang homoseksual yang diuji berbunyi, “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Menurut pemohon, homoseksual haruslah dilarang tanpa membedakan batasan usia korban, baik masih belum dewasa atau sudah dewasa, sehingga mereka dikenakan Pasal 292 KUHP dan dipenjara maksimal 5 tahun.

Aziz. Juga Fithra Faisal Hastiadi, Tiar Anwar Bachtiar, Sri Vira Chandra, Qurrata Ayuni, Akmal, dan Dhona El Furqon.

Ketiga saksi ahli itu adalah Asrorun Niam Sholeh dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Hamid Chalid dari Universitas Indonesia, dan Atip Latipulhayat dari Universitas Padjajaran Bandung. Sedangkan majelis hakim dipimpin oleh Arief Hidayat, dengan delapan hakim anggota.

FOTO: BM/PRIYOKO

SAKSI AHLI: Asrorun Niam Sholeh dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bersaksi sebagai ahli kemarin.

Pemohon uji materi pasal 292 KUHP adalah Guru Besar IPB, Euis Sunarti dan Rita Hendrawaty Soe-

bagio, Dinar Dewi Kania, Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, serta Nurul Hidayati Kusumahastuti, Sabriaty

Perlu Ditafsirkan Tegas Niam, yang diberi kesempatan pertama, menyatakan bahwa pasal 284, 285 dan 292 KUHP mengenai perzinahan termasuk homoseksual perlu ditafsirkan secara tegas. Larangan homoseksual maupun kumpul kebo secara tegas dalam KUHP. Aktivitas seksual tanpa ikatan sah

diharamkan oleh agama, baik beda jenis maupun sesama jenis, baik antara orang dewasa dengan dewasa dan orang dewasa dengan anak-anak,.

Menurut Niam, pasal-pasal dalam KUHP itu terkesan ada toleransi hubungan seks secara tidak sah. Hubungan tidak sah yang dilakukan orang dewasa dibenarkan oleh hukum, sepanjang tidak terjadi tidak kekerasan atau pemaksaan. Sedangkan hubungan terhadap anak diatur, sehingga anakanak menganggapnya sah. Akhirnya anak-anak mencontoh melakukannya dengan teman sebaya.

“Kami memohon agar majelis hakim mendorong pemerintah hadir dalam mencegah penyebaran hubungan di luar nikah dan praktik lesbian, gay, biseksual dan transgender atau LGBT,” kata Niam, yang juga Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (yok/nii)

04 OPINI

berita metro

www.beritametro.co.id

RABU, 24 AGUSTUS 2016

PNS dan Idealisme Abdi Negara

TAJUK

Polemik Harga Rokok

“Nak, kamu kenapa enggak coba ikut PNS? Kan jadi PNS itu enak, Nak. Bagus pekerjaannya.”

S

ejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan peneliti dari Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan (PKEKK) atau Center for Health Economic dan Policy Studies (Cheps) Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UI, Prof Hasbullah Thabrany telah membeberkan hasil surveinya, terkait korelasi rokok dalam berbagai aspek. Dari hasil penelitian itu, yang paling mencolok, dan paling menjadi polemik adalah wacana kenaikan harga rokok menjadi Rp 50 ribu per bungkus.

Berbagai kalangan, dari pejabat pemerintah, pengusaha, politikus, tokoh masyarakat ikut menyoroti wacana tersebut. Ada yang pro, ada yang kontra dengan argumen masing-masing.

Menariknya, dalam polemik tersebut ada di antaranya yang memang memahami persoalan, setengah memahami, dan ada juga kelompok yang tidak memahami hasil penelitian tersebut. Tak heran, apa yang tersiar di berbagai media massa terkesan kacau balau. Bahkan tak sedikit yang menyebut informasi tersebut hoax, informasi tersebut palsu, dan tak bisa dipertanggungjawabkan.

Padahal, di sisi lain, pejabat pemerintah, mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, sampai Wakil Presiden Jusuf Kalla telah memberikan respon positif atas hasil penelitian itu. Menkeu menyatakan masih mengkaji wacana tersebut dan baru akan membuat ketetapan baru bulan depan. Sementara, Wapres JK cenderung menyetujui kenaikan harga rokok tersebut. Bahkan, Wapres JK menyebut, kenaikan harga tersebut justru akan menguntungkan petani. Alasannya, selama ini Indonesia masih impor tembakau sebanyak 40 persen.

Dalam era informasi keterbukaan seperti sekarang ini, isu-isu atau wacana yang berkembang di tengah masyarakat akan sangat mudah menyebar luas. Dan masyarakat yang sudah semakin cerdas, tak bisa dibohongi, tak bisa lagi ditipu-tipu. Karenanya, persoalanpersoalan yang muncul ke permukaan hendaknya, justru disampaikan secara transparan. Kasus yang ditutuptutupi, atau adanya agenda terselubung dari pihak-pihak tertentu, cepat atau lambat akan terbongkar.

Kembali kepada wacana kenaikan harga rokok, bahwasanya memang benar ada survei sebagaimana telah diuraikan di atas. Dengan keterlibatan peneliti Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan (PKEKK) atau Center for Health Economic dan Policy Studies (Cheps) Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UI, apa yang dibeberkan kiranya sangat masuk akal, dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Secara substansial, dalam penelitian tersebut setidaknya ada empat hal yang penting. Yang pertama adalah adanya korelasi antara harga rokok dengan berlanjut atau tidaknya seseorang untuk merokok, apabila harga rokok dinaikkan dengan harga tertentu. Dalam penelitian itu terlihat, akan ada 72,3 persen perokok yang akan berhenti merokok bila harga rokok ditetapkan Rp 50.000.

Yang ke dua, adalah korelasi antara kenaikan harga rokok dengan peningkatan pajak rokok atau cukai. Peneliti menilai, dengan kenaikan harga rokok, pendapatan pemerintah dari sektor cukai akan meningkat hingga 100 persen.

Dan yang ke tiga, korelasi antara kenaikan harga rokok dengan kesehatan masyarakat. Bahwa dengan menaikkan harga rokok akan mengurangi pemakai rokok, dan hal itu akan semakin menyehatkan masyarakat.

Yang ke empat, korelasi antara konsumsi rokok dengan kemiskinan. Karena 70 persen konsumen rokok adalah dari kalangan keluarga miskin. Sementara, data BPS menunjukkan, bahwa pemicu kemiskinan di rumah tangga miskin adalah beras dan rokok. Nah, dengan berhenti merokok, diharapkan juga bisa mengurangi beban kaum miskin.

Adanya wacana tersebut, sesungguhnya justru menjadi momen penting bagi pemerintah untuk saatnya meninjau kembali terhadap isu seputar eksistensi rokok. Mulai dari tata niaga, penetapan cukai, penetapan harga, dan lain-lain, yang pada intinya memberikan pembatasanpembatasan, demi tujuan utama, menyehatkan dan memakmurkan rakyat Indonesia.

Perlu diperhatikan, bahwa penetapan harga rokok seharusnya tak semata-mata dilihat dari unsur bisnis.

Tetapi lebih kepada pembatasan dan pengendalian, agar tak semua orang bisa melakukan kegiatan merokok. Unsur pembatasan itu sendiri bisa diklasifikasi dari sisi usia, profesi atau faktor lainnya.

Pemerintah harus berani membuat gebrakan dalam tata niaga rokok, dengan membuat regulasi-regulasi dan aturan-aturan baru. Suatu misal, anak-anak di bawah usia tertentu dilarang keras mengkonsumsi rokok. Bahkan, di toko-toko atau supermarket, wajib memberi peringatan dan sekaligus melarang anak usia tertentu membeli rokok.

Ingat, rokok bukanlah komoditas bisnis biasa. Rokok bukan makanan dan minuman yang secara kesehatan memang dibutuhkan tubuh. Bahkan sebaliknya, secara ilmiah, mengkonsumsi rokok justru berpotensi mengganggu kesehatan. Apalagi, penempelan label bertuliskan ‘rokok membuhmu’ terbukti tak berdaya dalam menanggulangi maraknya pemakaian rokok.

Karena itu, sekali lagi, dengan mempertimbangan berbagai aspek, sudah tepat, dan saatnya Indonesia menata ulang kembali dari tata niaga rokok, termasuk penetapan cukai, penetapan harga, dan lain-lain. - Totok Hartana

Dari Redaksi Redaksi menerima kiriman naskah artikel opini dari para pembaca. Panjang naskah maksimum 4.000 karakter.

Pada bagian akhir naskah hendaknya diberi keterangan status dan/atau profesi penulis.

Akan lebih dihargai jika disertai dengan CV. Naskah dikirim ke alamat email: opini.beritametro@gmail.com.

Redaksi berhak melakukan editing tanpa mengubah substansi.Terimakasih. Salam.

Diterbitkan oleh: PT. Berita Metro Jl Tunjungan No 86 Surabaya. www.beritametro.co.id Percetakan: PT Citra Cetak Pratama (isi di luar tanggung jawab percetakan)

K

IRA-kira begitulah sepenggal kata-kata bijak yang kerap dinasihatkan oleh beberapa orang guru saya ketika saya bertemu mereka kembali, dan ya... sebetulnya juga sering ditanyakan oleh beberapa orang di dalam keluarga besar tiap kali kami berkumpul.

Saya pikir, teman-teman saya yang bekerja di sektor swasta pasti juga kerap mendapatkan pertanyaan atau mungkin lebih tepatnya sebagai nasihat, seperti di atas. Atau mungkin Anda juga pernah menerima petuah serupa dari orangtua Anda? Ya, Anda tidak sendiri.

Kali ini, saya tergugah untuk membahas satu topik yang sebetulnya sudah cukup lama berputar-putar di otak saya, yaitu soal pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Apalagi, kalau sudah ada yang bertanya seperti yang saya contohkan di atas, pasti saya langsung bertanya (dalam hati): kenapa harus jadi PNS? Sebetulnya, saya pernah coba memperdebatkan hal ini, tentunya di tengah orang-orang yang telah mengabdi sebagai PNS selama puluhan tahun dan rasa-rasanya memang topik ini adalah salah satu yang cukup sulit diperdebatkan.

Bicara soal pekerjaan di Indonesia, saya pikir, kita bisa membagi jenis pekerjaan mainstream di Indonesia ke dalam dua kategori, yaitu PNS dan non-PNS. Ini sangat mudah.

Profesi apapun di luar PNS, disebut non-PNS, apapun itu pekerjaannya. Ini lebih kurang mirip dengan penyebutan istilah nonmuslim bagi penganut agama di luar Islam—ini akan saya bahas di lain kesempatan.

Kenapa Mau Jadi PNS? Kenapa hingga kini PNS menjadi salah satu pekerjaan yang sangat “diperebutkan” orang-orang? Padahal, saya cukup yakin, ketika kecil dulu, tidak ada yang bercita-cita menjadi PNS. Kita semua biasanya memimpikan untuk menjadi dokter, arsitek, Presiden, atau bahkan astronot.

Saking diperebutkannya, tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pun sama “hebohnya” (dan juga sama mendebarkannya) dengan tes ujian masuk Perguruan Tinggi Negeri. Banyak yang tidak lulus tes CPNS pun menjadi galau, sama halnya seperti siswa-siswi SMA yang tidak lulus tes PTN. Saya pikir, ini memang soal mental sebagian besar masyarakat kita. Harus diakui, memang, menjadi PNS memiliki banyak keuntungan, apalagi kalau kita bicara soal “masa tua”.

Tentunya, hal ini wajar karena PNS memang pada hakikatnya adalah “abdi negara”. Oleh karena itu, memang sudah sepatutnya negara memperhatikan kesejahteraan orang-orang yang telah mengabdi dan bekerja untuk negera.

Namun, hal ini (benefit di hari tua)—saya pikir—kemudian menjadi semacam motivasi utama bagi sebagian besar peserta CPNS dan juga menjadi salah satu poin utama alasan sebagian besar orangtua kita ingin anaknya menjadi PNS. Saya akui, pekerjaan saya saat ini, meskipun sangat menyenangkan, sangat fleksibel, tetapi di satu sisi sangatlah riskan. Ini juga sama halnya dengan mereka yang bekerja di sektor swasta lainnya. Tidak ada “jaminan” bahwa masa depan (hari tua) kita akan cerah, bebas dari pikiran-pikiran bagaimana cara “melanjutkan” hidup pascapensiun (misalnya).

Ya, begitulah memang salah satu “risiko” yang harus dihadapi orang-orang yang bekerja di sektor swasta. Namun, bagi beberapa orang yang menaruh fokus terhadap hidupnya di masa depan nanti, mereka biasanya akan berpikir keras untuk membuat hidup di masa depan mereka nanti cukup nyaman.

Karena faktor “kurang aman” di sektor swasta inilah, menurut saya, yang menjadi salah satu motivasi yang (sebetulnya) kurang baik bagi kebanyakan orang yang ingin (atau diharapkan) menjadi CPNS. Orang-orang mau jadi

Oleh: Fauzan Al Rasyid (Pengamat Media dan Politik Rusia)

PNS karena faktor materi dan jaminan hari tua, bukan karena kecintaan atau keinginan untuk mengabdi pada negara.

Harus Ubah Sudut Pandang Mungkin sebagian besar orang akan menganggap bahwa motivasi menjadi PNS karena kecintaan dan sebagai bentuk pengabdian terhadap negara adalah hal yang klise. Namun, menurut saya, memang begitulah seharusnya.

Menjadi PNS haruslah dilandasi dengan perasaan cinta terhadap bangsa dan negara.

Hal-hal di luar itu, seperti keuntungan materi, akan secara otomatis “mengikuti” setelah menjadi PNS. Masalahnya, saya cukup yakin bahwa sebagian besar motivasi orang-orang yang ingin menjadi PNS adalah karena ingin mendapatkan keuntungan material.

“Orang-orang mau jadi PNS karena faktor materi dan jaminan hari tua, bukan karena kecintaan atau keinginan untuk mengabdi pada negara” Tidak ada yang menyalahkan Anda jika Anda ingin kaya dan hidup sejahtera. Semua orang pasti ingin hidup mapan, layak, bahkan kalau bisa berlebih. Namun, saya pikir, untuk profesi PNS, motivasi ini seharusnya dinomorsekiankan, bukan jadi yang pertama.

Saya sama sekali tidak bermaksud untuk memandang sebelah mata profesi PNS. Tidak, pada dasarnya, selama pekerjaan itu baik dan dilakukan dengan baik, maka semuanya pun baik. Namun, seandainya masyarakat kita lebih memiliki idealisme dalam hidupnya, termasuk soal pekerjaan, saya pikir bangsa ini akan jadi lebih baik.

Sekarang, coba bayangkan, apa jadinya kalau semua PNS yang bekerja di seluruh Indonesia memang benar-benar orang-orang yang ingin mengabdikan dirinya untuk negara?

Saya berani jamin, tidak ada lagi stereotipe negatif menge-

nai PNS, tidak akan ada lagi cemoohan-cemoohan publik mengenai PNS, tidak akan ada lagi asumsi-asumsi PNS gabut (gaji buta, alias tidak bekerja) atau cenderung tidak tepat waktu dan kurang disiplin.

Bukankah memang stereotipe negatif semacam itu sudah melekat pada profesi PNS? Saya yakin bahwa ada banyak PNS baik yang bekerja secara profesional di luar sana, tetapi stereotipe yang terlajur melekat pada PNS ini terlalu sulit diubah selama motivasi untuk menjadi PNS tidak dilandasi untuk mengabdi pada negara.

Mungkin, jika Anda seumuran saya dan pernah (atau mungkin sedang) menghadapi “tekanan” orang-orang di sekitar, khususnya keluarga, untuk menjadi PNS, percayalah bahwa mereka sebetulnya cukup peduli dengan kelangsungan hidup Anda di masa depan.

Mereka menginginkan yang terbaik buat Anda, dan itu bagus. Namun, saya harap, jika pada akhirnya Anda memutuskan untuk memilih profesi ini, setidaknya tumbuhkanlah rasa pengabdian terhadap negara sebagai motivasi yang paling besar untuk menjadi PNS. Namun, jika Anda memang tidak suka dan merasa PNS bukanlah jalan hidup Anda, kenapa harus repot? Bukankah hidup itu memang penuh misteri dan tantangan?Yakinkanlah orang-orang terdekat Anda bahwa PNS bukan sesuatu yang “gue banget” bagi diri Anda, dan itu tidak masalah.

Saya pun begitu.

Saya tidak bisa membayangkan diri saya puluhan tahun menjalani pekerjaan yang sama.

Saya suka melakukan hal-hal baru, mencoba hal-hal baru, sesuatu yang mungkin hanya bisa dilakukan sekali dalam seumur hidup. Jelas, semua pasti ada risiko. Namun, selama kita yakin, kenapa harus khawatir?

Idealisme PNS Pada akhirnya, PNS adalah suatu profesi yang perlu tanggung jawab dan idealisme bagi seluruh pegawainya. Seluruh

masyarakat Indonesia pasti berharap para abdi negara ini adalah orang-orang yang betulbetul mendedikasikan dirinya pada negara.

Bagi saya pribadi, saya paham betul segala keuntungan menjadi PNS, dan saya sudah mempertimbangkan itu semua.

Namun, saya merasa bukan tipe orang yang siap seratus persen menjadi “abdi negara”. Ada banyak cara bagi saya untuk menunjukkan loyalitas dan kecintaan saya terhadap negara.

Saya takut, jika menjadi PNS, hati saya tidak benarbenar loyal mengabdi pada negara. Ini mungkin terkesan suatu hal yang remeh atau sepele, tapi bagi saya ini adalah suatu hal yang esensial. Jadi, saya pikir, saya lebih senang berkontribusi untuk negara di bidang profesi lain.

Saya percaya, PNS haruslah menjadi contoh bagaimana rasa nasionalisme diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Jadi, sebetulnya—bagi saya— menjadi PNS tidaklah mudah.

Menjadi PNS itu bukan sekedar “yang enak-enaknya” saja, tetapi lebih dari itu PNS harus menjadi contoh konkret bagi masyarakat Indonesia. Saya yakin, kalau saja seluruh PNS di negeri ini memiliki pandangan yang sama, dampaknya terhadap perkembangan negara ini sangatlah besar.

Jadilah PNS yang menjunjung harkat, derajat, dan martabat bangsa ini. Jadilah PNS yang bisa menjadi cermin kepribadian bangsa. Jadilah PNS yang menomorsatukan urusan negara.

Bukankah memang begitu seharusnya PNS? Saya harap, suatu saat nanti negara kita memang memiliki abdi-abdi negara yang secara konkret bekerja karena dasar kecintaan terhadap negerinya.

Ya, saya tidak tahu kapan hal itu bisa terwujud. Entahlah, mungkin kalau suatu hari saya jadi presiden, pastinya soal PNS ini akan menjadi salah satu fokus saya untuk membenahi negara. Semoga saya tidak jadi presiden.(*)

Hukum (Belum) Sama dengan Keadilan

S

IMBOL “keadilan dan hukum” dewasa ini telah lama disandingkan maupun diperdebatkan oleh pelbagai kalangan. Keadilan dan hukum seharusnya seimbang demi menegakkan hukum yang proporsional. Bagi mereka yang mempelajari ilmu hukum, disebutkan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan kepastian, kebermanfaatan dan keadilan dalam masyarakat (Prof Jimly Asshiddiqie; Konstitusi Ekonomi) Sejalan dengan teori tersebut, konstitusi tertulis bangsa pun juga menyebutkan demikian.

Dalam amanat pembukaan UUD 1945, telah jelas menegaskan: “..

Negara Indonesia, yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur” Secara historis, frasa adil disematkan di dalam preambule konstitusi karena keadilan merupakan cita-cita berbangsa dan bernegara. Namun yang sesungguhnya terjadi, kulminasi pertarungan panjang antara hukum dan keadilan belakangan ini perlahan meretas pelbagai romantisme mengenai tujuan hukum tersebut. Salah satunya, mengenai keadilan hukum bagi korban salah tangkap.

Minimnya keadilan hukum bagi korban salah tangkap menjadi bukti nyata rapuhnya komitmen negeri dalam menegakkan keadilan. Kasus yang menimpa buruh pabrik Krisbayudi agung misalnya, pada tahun 2011 ia dicokok aparat dan dituduh sebagai pelaku pembunuhan.

Di pengadilan negeri Jakarta utara, semua tuduhan bagi krisbayudi ternyata tidak terbukti dan ia dibebaskan. Setelah itu, ia pun mendapat vonis ganti rugi melalui praperadilan di PN yang sama sebesar Rp 1 juta.

Atas minimnya nominal tersebut, ia pun mengajukan keberatan ke pengadilan tinggi jakarta. Namun naas, hati nurani hakim tidak terketuk kala majelis hakim tinggi justru menguatkan putusan di tingkat sebelumnya pada November 2014 silam.

Majelis hakim berdalih, penetapan ganti rugi tersebut telah sesuai karena telah berdasarkan pada aturan yang sudah berlaku sejak 32 tahun yaitu Peraturan Pemerintah No 27/1983 tentang pelaksanaan KUHAP. Sampai disini, akal kritis kita patut dikuak, apakah sebanding nominal Rp1 juta sebagaimana tertuang didalam pasal 9 ayat (1) PP 27/1983 dengan penderitaan yang dialami oleh mereka, korban salah tangkap?

Mereka harus menghuni penjara tanpa dosa, dipecat dari pekerjaannya, nama baik hancur, hingga hak asasinya dirampas untuk beberapa waktu lamanya. Kesimpulannya, Inilah potret realita pembegalan makna “keadlian” di dalam hukum.

Aparat semakin bertindak sewenang-wenang dalam melakukan penangkapan, hakim tidak mampu melakukan inovasi dan interpretasi yang relevan dengan makna keadilan

Oleh: Muhammad L Aldila (Penggiat Pusat Studi Transparansi Publik dan Anti Korupsi UNS)

di masyarakat, dan celakanya bukannya merevisi PP tersebut, pemerintah justru lebih respek merevisi PP pengetatan remisi untuk koruptor.

Dampaknya tentu semakin memprihatinkan, mereka yang tak bersalah dibiarkan menjadi korban tanpa keadilan atas kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Disparitas hukum dan keadilan semakin menganga.

Lagi-lagi rakyat kecil tak berdosa menjadi korbannya.

Kondisi ini pun semakin memperjelas bahwa posisi indonesia semakin lekat dengan satiran populer “negara hukum minus keadilan”.

Kekhawatiran dan Kenyataan Pengalaman demi pengalaman membuktikan, hukum di negeri ini mengalir seperti layaknya reality show yang bisa direka sesuai selera sang sutradara. Prof. Satjipto Rahardjo pernah memberikan pendapat bahwa penegakan hukum yang baik adalah penegakan hukum yang dijalankan dengan akal sehat dan hati nurani sebagai pola penegakan hukum responsif dan progresif.

Penegakan hukum yang hanya menerapkan teks peraturan perundangan tanpa memperhatikan realita dalam kehidupan bermasyarakat akan mengalami disfungsi dan pe-

nolakan karena terjadi kesenjangan yang amat serius atas pemahaman hukum tersebut (Satjipto Rahardjo: Rekaman Hukum Indonesia) Apa yang dikhawatirkan Prof Satjipto pun terasa nyata. Buktinya, dalam konteks makro telah beberapa kali terjadi kasus-kasus yang menindas kaum rakyat jelata yang tak tersirat sedikitpun makna ‘keadilan’ didalam penegakkan hukumnya.

Berkali-kali pula negara seolah menutup mata atas kejadian-kejadian yang menimpa kaum proletar. Mengenai keadilan bagi Krisbayudi si korban salah tangkap misalnya. Setelah dituduh, disiksa dan ditahan tanpa dosa, di mana letak akal sehat dan nurani negara dalam menyikapinya?

Adilkah nominal Rp1 juta untuk ganti rugi atas penderitaannya. Kalau begini, jika yang sederhana saja negara tidak mampu memberikan keadilan, bagaimana dengan isu superserius seperti keadilan bagi korban kejahatan HAM berat dimasa lalu?

Mereformulasi Tujuan Hukum Mengamati silang pendapat di antara teori, kenyataan dan harapan mengenai hukum dan keadilan selama ini, pada hemat saya, ada suatu hal yang lebih besar yang terlupakan untuk disinggung dan dibicarakan, yaitu tentang mereformulasi tujuan hukum.

Sederhananya, baik polisi,

jaksa, hakim hingga pemerintah dituntut harus sama-sama bekerja mewujudkan salah satu cita-cita bangsa sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi, yakni keadilan. Pelaksanaan keadilan pun harus dipadukan.

Tujuan keadilan dalam hukum tidak boleh lagi terdistorsikan. Tidak boleh lagi kita amini satiran “hukum indonesia: tajam ke bawah, tumpul ke atas” ke dalam tiap sendi penegakan hukum kita. Semua golongan masyarakat wajib merasakan makna keadilan yang hakiki tanpa membeda-bedakan kelas agar tidak terulang kembali Krisbayudi-Krisbayudi yang lain.

Pun begitu dengan segala unsur-unsur dalam negara.

Polisi dan kejaksaan harus mengerelaborasikan keadilan secara konsisten, hakim harus siap berinovasi dan menginterpretasikan hukum jika keadilan dan hukum dirasa tidak proporsional, dari segi regulasi dan legislasi pun demikian. DPR dan Pemerintah dituntut wajib membuat hukum dan keadilan efektif dan tepat guna bagi semua golongan. Khususnya teruntuk golongan rakyat menengah kebawah.

Kata adil di dalam amanat preambule konstitusi mestinya dijadikan pijakan bersama dalam bernegara dan berbangsa . Ia tidak boleh hanya menjadi seonggok hiasan belaka. Namun, ia harus dihidupkan dengan memaknai dan menjadikan ‘keadilan’ menjadi cita-cita bersama. (*)

Direktur: Silvia Balhmar. Pemimpin Perusahaan: M. Mashudi. Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: Totok Hartana. Wapimred: Noor Ipansyah Iskandar. Dewan Redaksi: AR Balhmar, Djoko Tetuko, Samiadji Makin Rahmat, Yahya A Waber, Tjipto Chandra, Marcella, Hadi Ismanto, M. Nabil. Redaktur Pelaksana: Rofiq Kurdi Ismail. Koordinator Liputan: Budi Arie Satriyo. Redaktur: Bambang Andrias, Oki Lukito, Aziz Tri, E Prayogo, Novi Triawan, Indra Nanang. Reporter: Dian Kurniawan, Ali Topan, Faisal Abdillah, Suluh DP, Andre Septia Hadi, Subairi Amar Bachan, Hasan Nur Rahmad. Fotografer: Soemadji, Tovan Beka . Copy Editor: Bangkit Irmanudin Bahri. Pracetak: Ahmad Choironudin. Artistik/Tata Letak: Luthfi, firman. Desain Grafis: Khalid “Klied”. Sekretaris Redaksi: Muh. Faizin. Bidang Online: Wahyu Saputro. Eksekutif Marketing: Fahad Balhmar, Khalid H. Perwakilan Daerah: Jakarta: Priyoko Sarjito (Kep. Biro), Marcella, Ferdy Yunisaf. Mojokerto: Prayogi. Sidoarjo: Yahdar Balhmar, Imam Muchlis. Pasuruan: H Umar Wirohadi (kabiro), Abdul Kadir Jaelani. Malang: Aji, Kholil, Agus Susanto. Lamongan: M. Zainuddin, Thafhanul Fahri. Koordinator Sirkulasi/Pemasaran: M. Mashudi. Alamat Redaksi: Jl Tunjungan No 86 Surabaya. Telp. +6231 5318686, 5323414. Fax:+6231 5323415 Redaksi: 081334312300 | Iklan/Langganan: 081216327858 | No Pengaduan: 031 70975270. Email: red_beritametro@yahoo.co.id. Tarif Iklan: Display(fc) Rp. 35.000/MMK (BW) Rp. 25.000/MMK. Sosial Rp. 10.000/MMK, Baris Rp. 15.000 (Minimal 2 Baris).

DALAM MENJALANKAN TUGAS PELIPUTAN, WARTAWAN BERITA METRO DIBEKALI TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER.

METRO SPORT 05

berita metro www.beritametro.co.id

RABU, 24 AGUSTUS 2016

Rooney Mulai ’Digoda’ Merumput di AS Usia 30 Tahun, Lebih Cocok di Laga MLS MANCHESTER (BM) – Kapten tim sekaligus bomber Manchester United, Wayne Rooney, dinilai bakal cocok berkarir di kompetisi sepak bola Amerika Serikat, Major League Soccer (MLS).

Penyataan itu diungkapkan langsung oleh pemilik salah satu klub MLS, Portland Timbers, yakni Merritt Paulson. Saat ini, Rooney sudah menginjak usia 30 tahun. Secara permainan, eks pemain Everton itu masih tampil prima.

Buktinya, pada dua laga Premier League terakhir, Rooney sukses menyumbangkan satu gol dan satu assist untuk

Manchester United. Paulson pun menilai sepak bola di Amerika Serikat akan cocok bagi Rooney jika sang pemain memutuskan untuk pindah pada masa mendatang.

“Saya berpendapat Rooney masih punya karir sepak bola yang baik untuk ke depannya.

Dia juga bisa menjadi perekrutan terbesar bagi MLS, dan MLS akan 100 persen menarik bagi dia,” ujar Paulson kepada The Mirror, Senin (22/8) waktu setempat.

“Perlu diingat bahwa dia sangat berbakat dan berkualitas.

Saya antusias menanti dampak yang akan didapatkannya di MLS pada karirnya nanti,” tutur Paulson melanjutkan.

MLS telah menjadi destinasi favorit bagi sejumlah pemain bintang veteran. Contohnya adalah Frank Lampard, Kaka, Andrea Pirlo, Didier Drogba, dan David Villa. Namun, MLS belakangan ini juga mendapatkan

saingan dari Liga Super China.

Sejumlah klub asal Negeri Tirai Bambu itu rela menggelontorkan dana besar untuk merekrut beberapa pemain andal dari Eropa.

Kendati begitu, Paulson meyakini bahwa MLS punya nilai dan daya tarik yang lebih baik.

Selain itu, kata Paulson, China sedang dilanda isu kualitas udara yang buruk sehingga bisa berdampak negatif bagi kesehatan pemain.

“Pemain harus menentukan di manakah mereka ingin bermain. Apa yang terbaik bagi hidup mereka selanjutnya,” kata Paulson.

“Saya kira di Amerika Serikat lebih baik. Sekarang, saya tidak mau jika harus bermain sepak bola di Beijing. Bukan karena saya tak suka China, tetapi masalah kualitas udara adalah hal yang perlu diperhitungkan dalam dunia olahraga,” tutur ia. (dbs/azt)

ISTIMEWA

KAPTEN: Menginjak usia 30 tahun, kapten sekaligus bomber Manchester United, Wayne Rooney mulai digoda untuk bermain di Major League Soccer (MLS), AS.

Sergio Ramos ’Kolektor’ 150 Kartu Kuning MADRID (BM) – Sergio Ramos sudah punya semua trofi mayor yang bisa didapat pesepakbola. Selain setumpuk prestasi, Ramos juga punya sangat banyak koleksi kartu kuning dengan kini sudah berjumlah 150 di La Liga Primera Spanyol.

Ramos mendapat satu kartu kuning saat Madrid menundukkan Real Sociedad 3-0 di laga pertama musim 2016/2017 pada akhir pekan lalu. Ramos diganjar kartu kuning lantaran berkonfrontasi denganYuri Berchiche di babak kedua.

Berbicara soal kedisiplinan, Ramos saat ini menjadi pemain dengan rekor paling buruk. Kartu kuning yang dia terima di pertandingan itu merupakan kartu kuning nomor 150 yang dia dapat di La Liga Primera saja.

Jika digabung dengan kompetisi lain dan juga di level timnas, jumlahnya jelas jauh lebih ban-

yak lagi.

Di sepanjang musim lalu Ramos mengoleksi tujuh kartu kuning di La Liga Primera dan tiga kartu kuning di Liga Champions. Sementara kartu merah yang dia dapat ada dua, yang semuanya diterima di Liga Spanyol dan datang dari akumulasi dua kartu kuning.

Bek tengah berusia 29 tahun itu kini juga menjadi pemain yang paling banyak menerima kartu merah di La Liga. Sejak memperkuat Madrid di 2005 silam, dia sudah 21 kali diusir keluar lapangan oleh wasit. Kartu merah terakhir yang dia dapat adalah pada 2 April 2016 lalu saat dia dapat akumulasi dua kartu kuning saat berhadapan dengan Barcelona - yang sekaligus

menjadi kartu merah keempatnya di El Clasico.

Sportskeeda mencatat, dari 21

kartu merah yang diterima Ramos sebagian besar datang dari akumulasi kartu (14). Sementara

itu hanya tujuh kesempatan dia langsung diacungi kartu merah oleh wasit. (dbs/azt)

ISTIMEWA

LANGGANAN: Defender Real Madrid, Sergio Ramos menjadi langganan kena kartu kuning.

lintas arena

Rossi Fokus Kalahkan Lorenzo BRNO (BM) – Valentino Rossi tak menyangkal, Marc Marquez berpeluang besar menjuarai MotoGP musim ini. Rossi kini mulai mengubah fokusnya, yakni merebut posisi dua.

Rider Movistar Yamaha itu baru saja mengakhiri puasa podium usai finis runner-up di Brno, Republik Ceko. Itu podium pertama Rossi sejak memenangi seri Catalunya.

Kendati demikian, hasil tersebut tidak terlalu signifikan lantaran Marquez mampu mengakhiri balapan di urutan tiga.

Selisih kedua pebalap kini 53 poin, dengan posisi Marquez masih memimpin klasemen pebalap usai mengumpulkan 197 poin saat balapan menyisakan tujuh seri.

Tapi, hasil tersebut membuat Rossi melewati Jorge Lorenzo yang kini tergusur ke peringkat ketiga klasemen dengan keunggulan enam poin. ‘The Doctor’ realistis bahwa peluang juaranya amat tipis.

“Tidak, karena [aku membuat] terlalu banyak kesalahan, sedikit kesialan. Aku terlalu jauh di belakang dia,” jawab Rossi saat ditanya apakah dirinya masih berpeluang menjadi juara dunia di musim ini.

“Selain itu, Marquez di musim ini - dia tidak hanya cepat di semua kondisi tapi dia juga selalu membuat pilihan yang benar. Jadi sangat sulit untuk mengejar selisih 53 poin. Tapi Lorenzo sangat tangguh. Jadi kupikir penting untuk bertarung dengan dia sampai akhir meskipun hanya untuk posisi kedua,” katanya. (dtc/azt)

Neymar Diminta Tetap Jadi Kapten Timnas Brasil RIO DE JANEIRO (BM) – Neymar memutuskan untuk

tidak lagi menyandang ban kapten tim nasional Brasil seusai

membawa negaranya meraih medali emas pada cabang sepak

ISTIMEWA

EMAS OLIMPIADE: Neymar usai membawa Brasil meraih medali emas pada cabang sepak bola Olimpiade Rio 2016.

bola Olimpiade Rio 2016.

Namun, menurut pelatih Brasil, Tite, Neymar adalah sosok tepat untuk memimpin Tim Samba. Hal itu disampaikan Tite saat mengumumkan skuad untuk tampil pada babak kualifikasi Piala Dunia 2018 pada Senin (22/ 8) waktu setempat.

“Dia mengatakan,’Saya tidak ingin lagi menjadi kapten’. Saya kemudian berkata kepada dia,’Nikmati keberhasilan ini bersama keluargamu. Pergilah dan rayakan kemenangan ini karena pencapaian ini akan menjadi misi kita selanjutnya’,” kata Tite.

Di mata Tite, Neymar memiliki semua materi yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin.

“Menjadi pemimpin, seseorang harus memiliki serangkaian aspek. Neymar adalah pemimpin secara teknik,” tutur Tite.

“Kemudian ada apsek lain, yaitu komunikasi. Anda harus bisa mengomunikasikan ide Anda kepada publik,” tuturnya.

Selain kapten, Tite juga membahas soal kemungkinan men-

empatkan Neymar sebagai penyerang tengah.

“Sisi kiri adalah posisi dia biasanya. Namun, dia bisa juga di tengah jika dibutuhkan dalam sebuah pertandingan. Saya belum memutuskan apa pun,” ujar Tite mengulasnya.

“Saya lebih memilih mengamati dan membiarkan pemain bermain di mana dia lebih nyaman tampil. Dengan begitu, dia bisa lebih tajam. Itu adalah tujuan saya,” kata pelatih berusia 55 tahun tersebut.

Sementara itu, Tite membuat kejutan saat mengumumkan skuadnya untuk ajang kualifikasi. Dia memanggil Paulinho yang sejak Piala Dunia 2014 tak membela Brasil.

Pemain Guangzhou Evergrande memiliki kedekatan dengan Tite setelah keduanya pernah merasakan gelar Copa Libertadores bersama Corinthians. Nantinya, Paulinho dan kawan-kawan akan melawan Ekuador dan Kolombia pada September 2016. (dbs/azt)

Claudio Bravo segera Gabung Manchester City BARCELONA (BM) – Kiper Claudio Bravo diperkirakan akan resmi bergabung dengan Manchester City pada Kamis (25/8) besok. Menurut sumber Sky, Barcelona akhirnya melepas Bravo. Hal itu akan dilakukan klub raksasa asal Spanyol tersebut setelah mendapatkan pengganti kiper asal Chile itu.

El Barca, julukan Barcelona, dikabarkanmencapaikesepakatan dengan Ajax untuk merekrut JasperCillessen.Nantinya,Bravoakan menjadi pilihan utama manajer City, Josep Guardiola. Pelatih asal Spanyol tersebut tak puas dengan penampilan Joe Hart.

Hart menjadi penghuni bangku cadangan City dalam tiga

pertandingan terakhir. Kiper asal Inggris tersebut dinilai bukan

tipe penjaga gawang yang disukai Guardiola.

Pep lebih menyukai kiper yang memiliki kemampuan

ISTIMEWA

RESMI: Kiper Barcelona, Claudio Bravo diperkirakan resmi gabung dengan Manchester City, Kamis (25/8) besok.

membangun serangan dan sigap mematahkan serangan, sebagaimana ditunjukkan Manuel Neuer bersama Bayern Muenchen. Everton, Sevilla, dan Borussia Dortmund dikabarkan tertarik merekrut Joe Hart.

Sejauh ini, Hart telah mencatat 350 penampilan untuk Man City sejak bergabung dari Shrewsbury pada 2006. Dengan catatan 63 caps di tim nasional Inggris, dia juga menjadi pemain senior di Piala Eropa 2016 setelah Wayne Rooney. Namun, Hart tampil mengecewakan dengan melakukan kesalahan saat melawan Wales dan Islandia sehingga Inggris tersingkir dari babak 16 besar. (dbs/azt)

ISTIMEWA

Valentino Rossi

LA Lakers Rekrut Pemain China LOS ANGELES (BM) – Klub NBA, Los Angeles Lakers memutuskan merekrut pemain China,Yi Jianlian untuk mengisi posisi kosong yang ditinggalkan pemain legendaris Kobe Bryant.

Yi yang berasal dari Provinsi Guangdong mencatat prestasi rata-rata 20.4 poin dan 6.6 rebound saat memperkuat timnas China di Olimpiade Rio de Janeiro yang lalu.

“Kami senang bisa mendapatkan pemain kelas dunia,” kata Mitch Kupchak dari LA Lakers. “Kami ingin mengajaknya masuk pusat pelatihan dan berharap ia akan membawa perubahan pada tim kami,” katanya.

Yi, 28 tahun, bergabung dengan Lakers yang tengah dalam posisi terpuruk pada kompetisi NBA. Lakers kehilangan banyak pemain bintang, termasuk saat legenda mereka, Kobe BRyant memutuskan mundur musim lalu.

Yi sendiri bukan muka baru di NBA. Ia pernah memperkuat Milwaukee Bucks pada 2007 dan kemudian kembali ke liga bola basket China pada 2012.

Selama memperkuat timnas China,Yi telah membawa negaranya tiga kali juara Asia (2005, 2011, 2015) dan medali emas Asian Games 2006. (dbs/azt)

ISTIMEWA

Yi Jianlian

6 METRO SPORT

berita metro

www.beritametro.co.id

RABU, 24 AGUSTUS 2016

Tambah Kekuatan di Putaran Kedua

Alfin dan Yoo-Joon Berpeluang Gabung

SURABAYA (BM) – Potensi berkurangnya pemain karena pemanggilan ke Timnas Indonesia menjadi salah satu alasan Bhayangkara Surabaya United (BSU) berbenah. Mereka pun ingin menambah pemain baru, utamanya untuk posisi gelandang dan bek kanan. BSU ingin mempunyai pemain dengan kualitas yang sama.

Pada proses seleksi timnas, BSU mengirimkan lima nama.

Tiga di antaranya mengisi posisi gelandang. Mereka adalah Zulfiandi, M Hargianto dan Evan Dimas Darmono. Sedangkan dua nama lainnya dari lini belakang, yaitu Indra Kahfi dan bek kanan, Putu Gede Juni Antara.

“Jika pemain kami dipanggil timnas lagi, dan tak ada pelapis sepadan, tentu akan menjadi kerugian untuk kami.

Inilah yang menjadi alasan kuat mengapa BSU perlu mendatangkan pemain anyar,” jelas pelatih BSU Ibnu Grahan, Selasa (23/8).

Tak salah kiranya jika Ibnu memutuskan untuk fokus menyeleksi dua pemain, yaitu Lee Yoo-Joon (Gelandang/ Korea Selatan) dan Alfin Tuasalamony. Jika jadi direkrut,

FOTO:BM/TOVAN BEKA

REUNI: Evan Dimas dan beberapa skuat eks Timnas U-19 juara Piala AFF 2013, bakal bereuni lagi dengan Alfin Tuasalamony jika kemampuan bek sayap asal Ambon itu menarik minat manajemen setelah absen lama akibat patah tulang.

Alfin bisa menempati posisi bek kanan yang selama ini menjadi milik Putu Gede. Se-

LAMONGAN (BM) – Seorang pemain yang bisa menempati banyak posisi menjadi buruan Persela Lamongan jelang putaran kedua TSC 2016.

Setidaknya, tujuh legiun asing sudah mencoba peruntungan dalam seleksi.

Seperti diberitakan sebelumnya, saat ini ada tujuh pemain asing yang sedang mengikuti seleksi bersama Persela. Untuk lini belakang ada tiga pemain yaitu Park Chul Hyung (Korea Selatan), Thierry Gathuessi (Kamerun), Gesio Carvalho (Brasil). Duo gelandang yakni Choi Hyung Yuan (Korea Selatan), Hedipo Gustavo da Conceicao (Brasil).

Terakhir ada dua penyerang asal Brasil yaitu Rafael Tardini Monteiro dan Ivan Carlos.

“Sejauh ini, saya puas dengan kemampuan beberapa pemain asing.

Mereka berusaha tampil dengan performa terbaiknya di sesi latihan. Yang sangat menggembirakan ada beberapa pemain yang bisa tampil versatile, alias bisa beroperasi di dua posisi,” kata pelatih Sutan Harhara, Selasa (23/8).

Dari tujuh nama itu, Hedipo bisa

dangkan Yoo-Joon mengisi yang kemungkinan ditinggal Zul, Hargi dan Evan.

Apalagi, Ibnu nampaknya mulai kesengsem dengan YooJoon. Ia sudah seminggu ber-

Puas Ada Pemain Versatile

FOTO:BM/TOVAN BEKA

MENJANJIKAN: Ekspektasi Sutan Harhara membuncah setelah dua dari 7 pemain seleksi di Persela sesuai keinginannya untuk membangun tim lebih solid.

bermain sebagai gelandang sedang dan winger. Namun, nasibnya bisa membela tim pujaan LA Mania belum diputuskan. Rencananya, nasib mer-

eka akan ditentukan sebelum putaran kedua bergulir.

“Biar manajemen yang memutuskan. Saya hanya memilih dan mer-

ekomendasikan kepada manajemen,” jelas Sutan.

Pelatih asal Jakarta itu juga tengah getol memburu pengganti Kristian Adelmund yang memutuskan kembali ke negaranya, Belanda. Mantan bek PSS Sleman ini meninggalkan Persela karena ingin merawat ayahnya yang tengah sakit keras. Kehilangan Adelmund membuat Sutan pusing.

Sebab Adelmund pergi ketika sedang on fire.

Di antara tiga pemain belakang, hanya Park Chul Hyung yang pernah membela Laskar Joko Tingkir pada tahun 2012 lalu. Gathuessi pernah bermain untuk Arema Cronus dan Sriwijaya FC. Sedangkan Gesio adalah eks bek Persebaya DU. Ia juga pernah seleksi di Persib Bandung.

“Saya sudah pahami kemampuan mereka bertiga. Tapi saya belum bisa memutuskan. Butuh waktu untuk hal itu. Sekarang, saya masih harus fokus terlebih dahulu di pertandingan terakhir putaran pertama,” tuntas Sutan. (dek/epe)

Edu Tetapkan Skuat Final Timnas U-19 YOGYAKARTA (BM) – Pelatih Eduard Tjong membuktikan janjinya untuk segera menetapkan skuat Timnas U-19 proyeksi Piala AFF 2016, di Hanoi, 11-24 September mendatang. Bek kiri Samuel Christianson jadi pemain yang dicoret terakhir pasca uji coba internasional lawan Filipina U-19 lalu. Cedera lutut jadi alasan pencoretan kendati pemain tersebut pernah berjasa membawa Timnas U-16 jadi finalis di ajang Piala AFF U-16 2013.

“Tim pelatih yang terus memantau Samuel selama di Yogyakarta akhirnya memutuskan mencoret sang pemain.

Siang ini juga Samuel telah dipulangkan ke Jakarta,” bunyi pernyataan resmi Timnas U-19.

Pasca dicoretnya Samuel, tim pelatih Timnas U-19 akan fokus mematangkan tim. Sore nanti, Pandi Lestaluhu dkk dijadwalkan melawan Kabupaten Magelang di Stadion Gemilang Bumirejo dan dilanjutkan menjajal PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat (26/8).

latih bersama BSU. Hingga kemarin, mantan pemain Chungju Hummel FC itu belum tergusur dari skuat The Great Alligator. “Sebagai gelandang bertahan, dia cukup bagus.

Kaki kiri dan kanannya bagus.

Passing-nya lumayan,” puji Ibnu seolah memberi sinyal pada manajemen untuk segera mengikat pemain berusia 26 tahun tersebut.

Jika jadi direkrut, maka pemain yang empat tahun berada di Brasil ini akan memperkaya gelandang BSU. Ia akan bersaing dengan trio pemain jebolan Timnas U-19, yaitu Evan Dimas Darmono, Hargianto dan Zulfiandi. Yoo-Joon juga akan berebut posisi dengan Khairallah Abdelkbir hingga Fitra Ridwan.

Saat ini, seluruh elemen tim yang sahamnya dikuasai Mabes Polri itu berada di Kota Batu. Fandi Eko Utomo dkk berada di Kota Wisata tersebut hingga, Kamis (25/8). Liburan ke Kusuma Agrowisata, adalah bentuk hadiah dari manajemen sebagai apresiasi atas kemenangan di Lamongan yang berujung pada terdongkraknya posisi tim ke peringkat tiga di bawah Madura United dan Arema Cronus. (dek/epe)

Skuat Timnas U-19 Piala AFF 2016 Kiper: Muhammad Riyandi (Barito Putera), Satria Tama Hardiyanto (Persegres GU), Awan Setho Raharjo (Persip Pekalongan) Bek: Arizky Wahyu Satria (ASIFA), Bagas Adi Nugroho (tanpa klub), Jujun Saepuloh (Persib), Ibrahim Sanjaya (Persip), Habibi (PS Bangka), Andy Setyo Nugroho (Borneo FC), Chrystna Bhagascara (ASIFA) Gelandang:

NAMA BANGSA: Sebanyak 23 pemain Timnas U-19 Indonesia terbentuk yang akan berlaga di Piala AFF September mendatang.

Satria Wardana (PS Kwarta), Hanif Abdurrauf Sjahbandi (tanpa klub), Syahrian Abimanyu (tanpa klub), Abdul Haris Tuakia (PPLM), Nevy Alexsander Dwaramury (PPLM), Asnawi Mangkualam Bahar (PSM), Muhammad Alwi Slamat (Semen Padang)

Pada pagelaran Piala AFF U-19 2016, Timnas U-19 berada satu grup dengan Thailand, Laos, Myanmar, Australia, dan Kamboja. Timnas U-19 akan memulai kiprah mereka dengan meladeni Myanmar, 12 September. (blc/epe)

Sandi Pratama (PS Bangka), Edo Febriansah (PPLM), Pandi Lestaluhu ( PS TNI), Saddil Ramdani (ASIFA), Muhammad Rafli (ASIFA), Muhammad Dimas Drajad (PS TNI)

FOTO:BM/IST

Penyerang:

Surabaya Tuan Rumah Austral Asia Handgun Championship (AAHC) 2016

Diramaikan Dua Grand Master Asal Amerika dan Rusia

SURABAYA (BM) - Surabaya akan menjadi tuan rumah Austral Asia Handgun Championship (AAHC) 2016. Kompetisi bertaraf internasional ini diselenggarakan oleh Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia (Perbakin) bekerja sama dengan Pemkot Surabaya.

Humas AAHC 2016 Hadi Susilo mengatakan, AAHC 2016 akan digelar selama empat hari, 29 Agustus-2 September di Lapangan Tembak Karang Pilang.

Konfirmasi terakhir, sudah ada 21 negara yang mengirimkan wakilnya dengan total 376 atlet.

Kehadiran atlet manca ini peluang bagus bagi atlet menembak dalam negeri yang mencapai 160 orang, 40 diantaranya dari Surabaya.

“Ada lima kategori yang dilombakan dalam AAHC 2016,

FOTO: BM/IST

PIRANTI TERBAIK: Hadi Susilo menunjukkan jenis pistol CZ-83 buatan Ceko yang akan digunakan dalam salah satu kategori lomba.

antara lain kategori open, standard, production, classic dan revolver. Selama empat hari penyelenggaraan, panitia menyediakan 24 lahan tembak yang dibagi ke dalam 6 lahan

tembak per hari,” terang Hadi, Selasa (23/8).

Terkait penunjukkan Surabaya sebagai tuan rumah, Hadi menyatakan bahwa penentuan host AAHC 2016 melewati ta-

hap lelang oleh International Practical Shooting Confederation (IPSC) atau konfederasi menembak dunia. Pada tahap final, Indonesia bersaing dengan Malaysia. Penetuan Surabaya sendiri, tambah Hadi, karena pertimbangan aman dan memiliki infrastruktur yang sangat baik. “Di samping itu, Surabaya juga memiliki lapangan tembak kelas internasional yakni di Bumi Marinir Karang Pilang,” ungkapnya.

Anggota Perbakin Jatim ini menjamin persaingan di AAHC 2016 akan seru. Sebab, sejumlah penembak dunia dengan prestasi mentereng dipastikan akan hadir. Sebut saja Chris Tilley. Penembak asal Amerika Serikat ini sudah menyandang predikat grand master menembak saat usianya baru 16 tahun.

Prestasi lainnya antara lain pemenang World Junior Champion 2002 dan 2005. Serta, Point Series Champion pada 2003.

Selain Chris Tilley, ada pula Maria Guschina. Atlet menembak asal Rusia ini juga berlabel grand master. Berlaga pada kategori production, Maria menyabet gelar juara pada turnamen World Shoot 2014 di Frostproof, Florida, Amerika Serikat.

Terlepas dari sederet bintang menembak yang bakal hadir, Hadi mengatakan tim Indonesia tetap optimistis.

“Target kita tetap sapu bersih, memborong sebanyak mungkin gelar pada setiap kategori.

Sebab, kita juga punya penembak profesional yang masuk jajaran sepuluh besar dunia,” ungkap Hadi. (has/epe)

K ILA S

Bidik Livoli Dua Tahun Lagi SIDOARJO (BM) – Gelaran Liga Voli Indonesia (Livoli) dua tahun mendatang menjadi target penampilan bagi jebolan Indomaret-Milo Volleyball Tournament 2016. Sebab, turnamen itu merupakan wadah bagi klub voli Indomaret Sidoarjo untuk berburu pemain berbakat.

Salah satu klub bola voli dari Kota Delta itu tengah getol membangun ulang kekuatannya. Salah satunya dengan menggelar turnamen bola voli tingkat pelajar SMP, SMA/SMK. Tujuannya untuk menjaring atletatlet berbakat dari seluruh penjuru Jatim. Pasalnya, ajang ini sejumlah daerah mulai Sidoarjo, Surabaya, Malang, Gresik, Mojokerto, Probolinggo, Bondowoso hingga Jember.

Namun, jebolan akademi maupun Indomaret-Milo Volleyball Tournament belum bisa diandalkan di Livoli 2016. “Untuk tahun ini belum ada. Akademi kan baru berdiri tahun ini. Turnamen bola voli Indomaret-Milo juga baru pertama kali berlangsung. Maksimal dua tahun mendatang kita bisa pakai produk akademi dan turnamen ini,” kata Ketua Panitia Indomaret-Milo Volleyball Tournament Sutono, Selasa (23/8) sore.

Nantinya, atlet-atlet yang terjaring akan diberi kesempatan untuk menimba ilmu di Akademi Bola Voli Indomaret di Wonoayu, Sidoarjo. Tugas itu bahkan terasa ringan karena sekolah yang menjadi peserta pun tak sembarangan. Diantarnaya adalah SMA Negeri Olahraga (SMANOR), SMAN 10 Surabaya termasuk jagoan Sidoarjo, yaitu SMK Antartika 2. Serta SMKN 1 Jetis yang dikenal sebagai salah satu tim kuat dari Mojokerto.

“Lewat akademi nanti, kami bisa mendapatkan pemain-pemain berkualitas untuk bergabung dengan tim profesional Indomaret. Selain skill, juga harus menenuhi postur. Itu yang utama. Ada beberapa yang sudah kami catat. Memang tak banyak, itu karena standarnya memang tinggi. Sejauh ini baru dua nama yang kami anggap layak masuk akademi,” jelas Sutono. (dek/epe)

FOTO : BM/DIAN

BUKA PINTU AKADEMI: Pemain potensial di ajang Indomaret-Milo Volleyball Tournament 2016 akan dimasukkan ke akademi untuk persiapan ikuti Livoli.

Setelah Wanggai, Stefano Menyusul?

BANGKALAN (BM) – Madura United terus berburu pemain kendati hasil hingga pengujung putaran pertama TSC 2016 cukup memuaskan, bertengger di puncak klasemen. Penambahan pemain menjadi solusi untuk mempertahankan prestasi itu. Kehadiran Patrick Wanggai yang pulang kampung setelah berkarir di Superliga Malaysia, bukan perburuan terakhir.

Manajer Haruna Soemitro mengungkap, ada dua pemain lagi yang bakal didatangkan. Bocorannya, mantan ketua PSSI Jatim tersebut menyebut untuk posisi gelandang serang dan stopper. Sedangkan dua nama calon itu, Haruna menggaransi merupakan pemain top. “Biar jadi kejutan. Tunggu saja tanggal 25 Agustus mendatang. Maaf saya tidak bisa membuka jati diri kedua pemain karena kesepakatan baru sebatas lisan. Nanti kalau sudah teken kontrak resmi,” sebutnya.

Haruna sengaja menyimpan identitas kedua pemain ini karena belum resmi terikat kontrak. Kesepakatan di antara mereka baru sebatas lisan. Pihak Madura United tak mau dianggap melanggar etika oleh klub yang mereka huni sebelumnya. “Gelandang yang kami rekrut pemain naturalisasi. Sementara bek pribumi murni,” tutur Haruna.

Bocoran itu tak pelak mengarah pada nama Stefano Lilipaly. Pemain yang sempat bergabung dengan Persija di akhir musim 2014 tersebut, kini masih tercatat sebagai skuat klub Divisi II Belanda, Telstar.

Kabarnya, kontrak Lilipaly segera berakhir. Peluang itu menguat mengingat Lilipaly juga mengincar caps di timnas Indonesia. (blc/epe)

Janji Datangkan Marquee ke Kanjuruhan MALANG (BM) – Manajemen Arema Cronus ikut sibuk menghadapi putaran kedua TSC 2016. Posisi runner up di bawah Madura United hingga putaran pertama sisakan satu laga, dinilai masih rawan jika ingin memberi kado berharga pada Aremania yang mulai meninggalkan tribun Kanjuruhan di beberapa laga terakhir.

Kondisi ini yang jadi pertimbangan manajemen untuk mendatangkan pemain berharga mahal, marquee player berkelas dunia. “Kami mulai cari pemain, ya tentunya kalau pemain asing, kami mau yang kemampuannya paling tidak dua kali dari kemampuan pemain yang ada sekarang,” ujar Ruddy Widodo, General Manager Arema Cronus, Selasa (23/8).

Kendati komposisi tim masih kompetitif hingga saat ini, namun armada besutan pelatih Milomir Seslija ini harus segera mencari solusi jika tidak ingin kehilangan pemasukan drastis di putaran kedua.

“Mendatangkan pemain berkelas juga sesuai tujuan owner Arema Cronus yang ingin menyemarakkan kompetisi sepak bola Indonesia dengan kehadiran pemain bintang,” tutupnya. (sol/epe)

SAMBUNGAN 07

berita metro

www.beritametro.co.id

RABU, 24 AGUSTUS 2016

Sandiaga Uno Siap Balas Kekecewaan PDIP...

Sambungan Halaman 1

kita punya 28 kursi lebih banyak dong,” kata Andreas di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8).

Ahok memang saat ini mengantongi dukungan 3 parpol yakni Nasdem, Hanura, dan Golkar yang kalau dijumlahkan memiliki 23 kursi di DPRD DKI Jakarta. Sementara itu PDIP memiliki 28 kursi di DPRD. “Logika kalkulator dong, dulu dia terpilihnya juga jadi wakil kan? Tidak pernah dia dipilih jadi gubernur,” imbuh Andreas.

Apakah ini berarti PDIP ingin Ahok menjadi cawagub?

“Coba kalian tanya ke Pak Ahok-lah, mau enggak?” jawab Andreas.

Andreas kemudian menyebut partainya bisa kapan saja mendeklarasikan calon gubernur yang akan diusung.

Bisa saja barus dideklarasikan setelah mendaftar di KPU.

Calon PKB Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR Ida Fauziah menyatakan elektabilitas kandidat yang akan diusung partainya pada Pilgub DKI 2017, Sandiaga Uno, makin hari kian meningkat. Ia menyebut sosok Sandi diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Jakarta.

“Sandiaga pelan tapi pasti polingnya meningkat. Saya kira kita butuh pemimpin nomer 1 di DKI yang memiliki kapasitas, kompetensinya ada,” ujar Ida kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8).

Ia menilai ada beberapa keunggulan yang dimiliki Sandiaga dibanding Ahok, seperti contohnya soal komunikasi publik.

Ida menambahkan, sosok Sandi diterima oleh seluruh elemen masyarakat di DKI Jakarta.

“Yang paling penting punya komunikasi politik dan

komunikasi publik yang cukup bagus serta bisa diterima semua masyarakat Jakarta. Saya kira sosok itu ada pada Pak Sandiaga Uno. Tentu ada proses-proses lanjutan,” paparnya.

Ida menyebut, masih ada beberapa nama yang dijagokan untuk menjadi pendamping Sandiaga. Termasuk di antaranya kader internal PKB. “Masih dalam proses tapi masuk dalam radarnya DPP, bahkan Ketum Pak Muhaimin pernah menawarkan Sandi dengan beberapa kader, Sandiaga dengan Hasbi, ketua DPW PKB misalnya. Pada saatnya proses itu akan sampai di DPP,“ kata Ida. “Di DPW mungkin sudah, mungkin gilirannya DPP akan melakukan proses-proses berikutnya,” imbuh dia.

Balas Dendam Bakal calon gubernur DKI Jakarta dari Partai Gerindra, Sandiaga Salahuddin Uno, mengatakan keputusan Ketua

Susi Setuju Harga Rokok Naik SAHAM... total volume perdagangan sebanyak 5.773 saham senilai Rp 38,1 miliar.

Sementara saham PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) turun 0,75% atau 30 poin ke Rp 3.990.

Saham HMSP sempat menyentuh level terendahnya di Rp 3.980 dan tertingginya di Rp 4.030. Saham HMSP ditransaksikan sebanyak 1.047 kali dengan total volume perdagangan sebanyak 83.435 saham senilai Rp 33,4 miliar.

Sedangkan saham PT Wismilak Inti Makmur Tbk (WIIM) merosot 1% atau 4 poin ke Rp 398. Saham WIIM sempat menyentuh level terendahnya di Rp 398 dan tertingginya di Rp 410. Saham WIIM ditransaksikan sebanyak 396 kali dengan total volume perdagangan sebanyak 9738 saham senilai Rp 393,5 juta.

Harga Rokok Respon positif atas isu kenaikan harga rokok disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, yang selama ini juga dikenal sebagai perokok. Susi mengatakan, naiknya harga rokok akan berdampak positif bagi kesehatan. “(Harga) rokok naik bagus, biar orang merokoknya jadi kurang. Supaya lebih sehat,” ujar Susi.

Jika harga rokok di tanah air benar-benar naik, Susi mengatakan bahwa momentum itu juga akan dimanfaatkan dirinya untuk mengurangi konsumsi rokok demi penghematan dan kesehatan.

“Jadi dikurangi, biar hemat.

Sambungan Halaman 1 Saya setuju-setuju saja,” ujar Susi.

Wacana kenaikan harga rokok hingga Rp 50.000 muncul berdasarkan hasil studi yang dilakukan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.

Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Hasbullah Thabrany dan rekan-rekan, menemukan ada keterkaitan antara harga rokok dan jumlah perokok.

Dari studi itu terungkap bahwa sejumlah perokok akan berhenti merokok jika harganya dinaikkan dua kali lipat.

Dari 1.000 orang yang disurvei, sebanyak 72 persen bilang akan berhenti merokok kalau harga rokok di atas Rp 50.000.

Pemerintah sendiri mengatakan bahwa cukai rokok selalu ditinjau ulang setiap tahun. Sejumlah indikator menjadi pertimbangan, yakni kondisi ekonomi, permintaan rokok, dan perkembangan industri rokok.

Rusak Iklim Investasi Wacana kenaikan harga rokok menjadi Rp 50 ribu per bungkus bakal merusak iklim investasi di Indonesia. Terlebih, perkebunan tembakau dan industri rokok merupakan salah satu sektor yang banyak dilirik investor asing.

Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Willem Petrus Riwu menga-

takan, sejumlah nama besar produsen rokok seperti Philip Morris, HM Sampoerna dan Bentoel merupakan investor terbesar di sektor ini. Selain itu, produsen rokok tersebut juga telah banyak menyerap tenaga kerja.

“Philip Morris, Sampoerna, Bentoel, itu investasinya besar.

Beberapa tahun terakhir juga investasi terbesar itu juga salah satunya di rokok,” ujarnya, Selasa (23/8).

Jika kenaikan harga tersebut jadi diterapkan, lanjut Willem, maka bukan tidak mungkin para investor tersebut menutup usahanya di Indonesia. Hal tersebut akan merusak iklim investasi yang telah dibangun selama ini.

“Harus hati-hati karena rokok ini sudah ada investasi asing, ini merusak iklim usaha.

Kalau anda sebagai pengusaha kemudian harga dinaikkan tibatiba oleh pemerintah, apakah iklim usahanya akan bagus?,” kata dia.

Selain ituWillem juga mengingatkan, dalam 5 tahun terakhir, sudah sekitar 2.000 industri rokok yang gulung tikar. Sedangkan saat ini industri rokok yang masih taat membayar cukai hanya tinggal 100 industri. Oleh sebab itu diharapkan wacana kenaikan harga rokok ini bukan malah memperburuk industri hasil tembakau (IHT) di Indonesia.

“Dalam 5 tahun sudah industri rokok banyak yang mati, dari 2.600 industri. Memang katanya masih ada 600 industri.

Tapi sekarang hanya 100 industri yang bayar cukai,” tandas dia. (lip/det/tit)

Call Center Sulit Dihubungi UANG... nesty mencapai Rp 50,7 triliun.

Rinciannya, sebesar Rp 42,9 triliun merupakan deklarasi harta yang ada di dalam negeri dan Rp 6,26 triliun deklarasi luar negeri.

Sisanya Rp 1,55 triliun berbentuk duit yang direpatriasi ke dalam instrumen investasi dalam negeri. Jumlah tersebut baru menutupi 0,15 persen dari target repatriasi Rp 1.000 triliun.

Belum Berhasil Ketua DPR Ade Komarudin menilai, sosialisasi pengampunan pajak (tax amnesty) yang dilakukan pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan belum berhasil.

Menurut dia, Ditjen Pajak harus bekerja lebih keras lagi untuk melakukan sosialisasi.

“Saya agak prihatin dengan kinerja Ditjen Pajak. Sosialisasi saya pandang kurang berhasil, kurang gencar dan kurang menyebar pada seluruh lapisan pengusaha kecil, menengah maupun besar,” ujar Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8).

Ade berharap, ada kesadaran wajib pajak yang diberikan kesempatan tersebut. Ia mengimbau agar para pengusaha mempergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya.

Sambungan Halaman 1 “Kesempatan pengampunan ini hanya sampai Maret 2017. Gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya agar saudarasaudara tidak dapat denda 200 persen bila tidak menggunakan kesempatan yang baik ini,” tuturnya.

Meski Presiden Joko Widodo menyosialisasikan langsung, program pengampunan pajak dinilai belum berhasil.

Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis di Jakarta, Kamis (14/8), baru 16 persen warga yang mengetahui atau pernah mendengar mengenai program tersebut.

“Sebanyak 84 persen responden sisanya mengaku tidak tahu mengenai program Tax Amnesty. Masih sangat sedikit warga yang tau pengampunan pajak,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanudin Muhtadi saat merilis hasil surveinya.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla optimistis penerimaan pajak yang berasal dari program pengampunan pajak akan memenuhi target yang diharapkan.

Meskipun, sejak program itu dibuka hingga kini, penerimaan pajak yang diraih masih belum terlalu besar.

“Di Indonesia ini selalu saja seperti itu, selalu last minute

orang itu. Apalagi yang (nominal pajaknya) besar,” kata Kalla di Kantor Wapres, beberapa waktu lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui layanan amnesti pajak masih belum sempurna, misalnya layanan call center 1500-745.

“Ini sebenarnya saya coba sendiri saluran untuk mendapatkan informasi detail saya coba 1500-745 waktu itu sampai 15 kali telepon enggak masukmasuk juga,” ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (22/8).

Ani, begitu ia disapa, mencoba menelepon call center amnesti pajak setelah menerima banyak komplain dari masyarakat. Ternyata, call center yang dibuat untuk memberikan informasi amnesti pajak itu sulit dihubungi masyarakat.

Setelah mencoba sendiri dan ternyata selalu gagal, Ani memutuskan untuk bicara dengan salah satu provider telekomunikasi Indonesia, yakni Telkomsel.

Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak juga memutuskan untuk menambah jumlah pegawai khusus layanan call canter 1500-745. Ia berharap, dengan adanya perbaikan, masyarakat yang ingin mencari informasi tentang amnesti pajak bisa terlayani. (cnn/kom/tit)

Umum Gerindra, Prabowo Subianto, untuk mengusungnya pada pilkada DKI adalah untuk membalas kekecewaan Gerindra terhadap Gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Sandiaga mengatakan, itu bukan bentuk dendam melainkan upaya bangkit dari kekecewaan. “Saya tidak pernah bilang balas dendam. Banyak kader Gerindra kecewa karena kerja keras mereka tahun 2012 belum hasilkan kesejahteraan warga,” kata Sandiaga, Selasa (23/8).

Sandiaga mendengar dari Prabowo bahwa banyak kader Gerindra datang ke Prabowo untuk menyampaikan kekecewaan . Ia pun mengatakan, dirinya siap untuk menghapus kekecewaan para kader.

“Saya sampaikan bahwa in-

syaallah kekecewaan para kader akan terbalaskan 15 Februari 2017, setelah gubernur Gerindra bisa hadirkan kesejahteraan rakyat dan kembalikan rasa aman warga,” ujarnya.

Sandiaga telah dipilih Prabowo sebagai bakal calon gubernur DKI. Partai politik lain merespon dengan membentuk Koalisi Kekeluargaan dan berencana akan mengusung Sandiaga untuk mengalahkan Ahok.

Koalisi kekeluargaan terdiri dari PDIP, Gerindra, PKS, PAN, PKB, PPP, dan Demokrat.

Rencananya koalisi ini akan mengumumkan keputusan soal Pilkada DKI serta pasangan calon yang akan diusung pada 25 Agustus ini.

Koalisi Ketua DPD Gerindra DKI Ja-

karta Mohamad Taufik mengatakan tiga partai politik sepakat untuk berkoalisi pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dan mengusung Sandiaga Uno sebagai calon gubernur. Ketiga partai politik tersebut adalah Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Demokrat.

“Nih ya gue kasih bocorannya, PKB hari Kamis (25/8) besok deklarasi usung Sandi jadi cagub DKI. Setelah itu, Demokrat juga akan deklarasi usung Sandiaga,” kata Taufik, saat ditemui wartawan, di ruang kerjanya di lantai 9, Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (23/8).

Dengan demikian, lanjut dia, ketiga partai politik akan mendeklarasikan Sandiaga sebagai calon gubernur DKI pada pekan depan. Taufik menjelas-

kan, selama ini, baru Partai Gerindra yang sepakat mengusung Sandiaga.

“Jadi minggu depan ada tiga parpol yang sepakat deklarasi usung Sandi,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta tersebut.

Jika dijumlahkan, koalisi ketiga partai politik ini mencukupi untuk mengusung Sandiaga Uno sebagai calon gubernur pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Gerindra memiliki 15 kursi, PKB memiliki 6 kursi, dan Demokrat memiliki 10 kursi di DPRD DKI Jakarta. Totalnya mencapai 31 kursi.

“Kami akan deklarasi tanpa nama calon wakil gubernur.

Nama calon wakil gubernur akan dideklarasikan enggak lama setelah deklarasi Sandi,” kata Taufik. (det/akt/tit)

Korban Kejahatan Terorganisir JIKA...

Sambungan Halaman 1

ada tujuh travel agent yang terlibat membawa para jamaah berhaji dengan paspor Filipina.

Selain itu juga ada yang perorangan merekrut para jamaah.

Polisi membidik dengan ancaman pidana penipuan.

“Bisa tindak pidana penipuan, Kita lihat modus operandi dan tujuan kenapa diberangkatkan. Mereka diduga bujuk orang agar ikut programnya,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli, Selasa (23/8).

“Persangkaan awal patut diduga ada tindakan bujuk rayu yang dilakukan pihak manajemen (travel),” urainya.

Boy juga mengungkapkan nama tough travel agent yang membawa para jamaah ini berhaji via Filipina.

“PT Taskiah, PT Aulad Amin, PT Aulad Amin Tours Makassar, Travel Shafwa Makassar, Hade El Barde Jakarta Utara, KBIH Arafah, KBIH Arafah Pandaan,” tegas Boy. Gandeng Bareskrim Menyikapi kasus tersebut,

Kementerian Agama (Kemenag) menggandeng Bareskrim Polri. “Perusahaan (travel) yang memberangkatkan 177 WNI pelanggarannya masuk dalam ranah hukum yaitu pidana umum,” ujar Irjen Kemenag M Jasin dalam konferensi pers di kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Selasa (23/8). Tindak pidana itu terkait dengan keimigrasian dan masalah dokumen perjalanan.

Menurut Jasin, pihaknya menggandeng Bareskrim Polri dan Imigrasi menyelidiki kasus itu. Selain itu, Kemenag menggandeng Polda Jabar, Polda Sulsel, Polda Kalsel, Polda Jambi karena jamaah haji ini berangkat dari berbagai daerah.

Kemenag, lanjut Jasin, juga berkoordinasi dengan Menlu Retno Marsudi, Kedubes di Manila dan pihak-pihak lain yang terkait agar segera membawa pulang WNI ke Indonesia.

Jasin menyebutkan, biro travel yang memberangkatkan 177 WNI termasuk ilegal karena tidak memiliki izin dari Kemenag. “Kemenag mendidik

masyarakat agar tidak menggunakan biro travel ilegal,” kata dia.

Korban Kejahatan Sementara itu, Menlu Retno P Marsudi memberi perhatian pada 177 WNI yang ditahan Imigrasi Filipina. Ratusan WNI itu diketahui berhaji dengan paspor Filipina. Menlu menyebut mereka korban kejahatan.

“Mereka korban dari kejahatan yang terorganisir,” jelas Retno dalam jumpa pers di Kemlu, Jakarta, Selasa (23/8).

Yang cukup mengejutkan, ternyata perjalanan naik haji dengan paspor Filipina ini bukan baru kali pertama.

“Karena dari pembicaraan Dubes yang sudah bertemu dengan mereka dua hari lalu, kita dapat info ini bukan pertama kalinya terjadi. Oleh karena itu, penanganan tindakan melawan hukumnya sudah ada yang menangani, yg paling utama saat ini adalah memberikan perlindungan maksimal kepada 177 WNI yang menjadi korban,” terang dia.

Menlu juga menyampaikan,

saat ini koordinasi dilakukan dengan Menkum HAM, Kapolri, dan Menag untuk menangani 177 WNI ini.

“Kita beberapa hari ini sudah melakukan verifikasi, yang dilakukan Imigrasi Manila didampingi KBRI. Kemenlu kemarin sudah menurunkan tenaga tambahan untuk membantu mereka dan selama ini KBRI Manila juga terus memberi bantuan yang sifatnya logistik kepada mereka,” terang dia.

“Dari 177, 144 sudah kita cocokan dengan data Simkim (sistem informasi managemen keimigrasian). Dari 177,144 sudah cocok dengan data Simkim. Yang lain masih diverifikasi. Pendalaman masih terus dilakukan, akses dibuka oleh otoritas Filipina,” tuturnya.

Menlu juga menegaskan, dia sudah berbicara dengan Kemlu Filipina dan menegaskan kalau 177 WNI ini korban kejahatan.

“Saya sampaikan keinginan saya untuk memberi perhatian khusus terhadap kasus ini, saya tekankan lagi mereka korban,” imbuh dia. (det/tit)

Kemendagri Kejar Target e-KTP JAKARTA (BM) - Kemendagri akan mengumpulkan seluruh kepala Disdukcapil di kabupaten dan kota seluruh Indonesia.

Semua akan diberi pengarahan bagaimana memberikan pelayanan dengan cepat dalam proses e-KTP. Akhir September mendatang seluruh warga harus sudah memiliki e-KTP. “Besok di Riau akan dikumpulkan dari seluruh Indonesia,” jelas Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif, Selasa (23/8).

Zudan menegaskan, nantinya semua petugas Disdukcapil dan juga yang melayani di kecamatan dan kelurahan harus membantu masyarakat. Program e-KTP mesti terpenuhi pada akhir September.

“Kemudian kami akan turun langsung memantau,” tegas dia.

Zudan menegaskan, tidak ada lagi alasan blanko kosong karena semua sudah didrop ke kabupaten dan kota. Tak hanya itu saja, dia sudah memerintahkan kepala Disdukcapil mengecek ketersediaan blanko e-KTP agar segera memberikan pelayanan

ke warga.

“Pemerintah harus melayani. Dan kami akan komunikasi daerah mana yang tidak ada blanko,” jamin Zudan.

Nomor Pengaduan Bagi masyarakat yang membuat e-KTP dan mengalami kendala dipersilakan mengadu. Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif memberi nomor HP aduan. Masyarakat dipersilakan mengirim SMS atau Whatsapp ke nomor tersebut.

“Nomor WA pengaduan 081326912479, silakan dituliskan nama nomor NIK, kabupaten dan kota dan nomor HP yang bisa dihubungi,” urai Zudan, Selasa (23/8).

Zudan menyampaikan nomor itu juga dipantau langsung oleh dirinya. Dia terkadang menjawab langsung aduan, atau juga ada stafnya yang menjawab.

Zudan menjamin aduan akan diproses dan disampaikan ke kepala Disdukcapil.

“Saya langsung menghandel,” tegas dia.

Cukup Bawa KK Kemendagri memberi penegasan dalam proses membuat e-KTP. Syaratnya cukup membawa kartu keluarga (KK). Tidak perlu membawa surat pengantar lainnya.

“Ini kami tadi sudah menegur kelurahan dan kecamatan yang meminta syarat lain,” jelas Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif, Selasa (23/8).

Dia menyampaikan, syarat itu tinggal ditunjukkan ke petugas, utamanya KK untuk proses pembuatan e-KTP. Dia berharap program pemerintah pusat ini didukung semua pegawai di kelurahan dan kecamatan.

“Pemerintah itu harus satu, melayani warga,” imbuh dia.

Sementara soal kekurangan stok blanko e-KTP di kelurahan dan kecamatan di Depok, Bekasi, Bogor, dan Tangerang Selatan, pihaknya menjamin semua daerah di Indonesia sudah dikirimkan blanko.

“Silakan cek ke Disdukcapilnya. Kami sudah kirimkan,” tegasnya. (det/tit)

FOTO:BM/TOVAN BEKA

BERHASIL DIOPERASI

Pasien penderita penyakit langka facial cleft, Tutuk Handayani asal Lumajang saat dijenguk wakil gubernur, Saifullah Yusuf di Rumah Sakit Unair Surabaya, Selasa (23/8) pasca operasi. Facial cleft merupakan penyakit langka dengan mengalami ketidaksesuaian malformasi kongenital bentuk tengkorak dan wajah yang mencakup celah dan berkembang dalam berbagai bentuk.

08 www.beritametro.co.id

RABU, 24 AGUSTUS 2016 INDEX HARGA SAHAM SUMBER: IMQ21.COM 23-AGUSTUS-2016

-0.18% IHSG 5,417

-0.6% NIKKEI

16,490

0.1% STI 2,845

0.6% FTSE 6,867

-0.5% KLCI 1,682

-0.1% DJIA

18,529

0.1% NASDAQ

HARGA EMAS

JUAL (RP/GR)

BELI (RP/GR)

US$/OZT:

566,692

544,025

1,336.30

KURS MATA UANG

IDR/USD: 13,220

5,245

SUMBER: GERAIDINAR 23-AGUSTUS-2016

SUMBER: KLIKBCA.COM 23-AGUSTUS-2016 / 16:05 WIB

JUAL USD SGD EUR AUD

13222.00 9799.21 15021.84 10133.97

BELI 13202.00 9779.21 14921.84 10053.97

REI Keluhkan Tarif Baru BPHTB Tak Direspon Daerah JAKARTA (BM) - Pemerintah memutuskan memangkas tarif Pajak Penghasilan (PPh) dalam pengalihan aset ke Dana Investasi Real Estate (DIRE) menjadi 0,5 persen dari sebelumnya sebesar 5 persen.

Keputusan ini juga berimbas pada pemangkasan Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari 5 persen menjadi 1 persen.

Namun, kebijakan ini belum sepenuhnya diterapkan pemerintah daerah. Sebab, menurut Ketua DPP Real Estate Indonesia (REI) Eddy Hussy, daerah masih takut kehilangan potensi pendapatan asli daerah dengan menurunkan tarif BPHTB. “Lagi dicari instrumen untuk menurunkan BPHTB. Tapi kami dengar ada daerah komit turunkan sesuai harapan pusat, 1 persen. Sedangkan investor sudah banyak, jadi kami harapkan bisa segera turun, terutama pemda harus pahami ini penting untuk kembangkan daerah,” kata Eddy di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (23/8).

Saat ini, memang dibutuhkan Peraturan Daerah (Perda) yang

PASAR UMKM

LLP-KUKM Siapkan Mitra Binaan Garap Pasar ASEAN

FOTO: BM/IST

TERTINGGAL: Penerapan tarif BPHTB di daerah belum berjalan seperti yang diputuskan di pusat karena masih memerlukan perda.

secara khusus mengatur pemangkasan tarif BPHTB. Masih perlu waktu agar setiap daerah mengikuti program dari pemerintah pusat ini.

“Kami tidak katakan keberatan, tapi sampai hari ini belum ada yang mau turun, dan memang untuk turun ke 1 persen, perlu Perda, dan butuh

waktu. Kalau tidak, dicari instrumen untuk turunkan,” tuturnya.

Apabila nanti Pemda telah menurunkan tarif BPHTB, diyakini akan semakin banyak investor properti yang melakukan investasi di beberapa daerah di Indonesia. Beberapa investor saat ini telah menyatakan

ketertarikannya dengan tarif rendah BPHTB yang ditawarkan oleh pemerintah, salah satunya adalah Singapura.

“Akan banyak yang masuk. Kami, sudah diundang investor Singapura, mereka banyak yang mau masuk ke sektor DIRE ini. Tapi memang kendala di BPHTB saja,” imbuhnya.(nis/dra)

Keamanan Data, Centrify dan Cloudera bergabung dengan ONI

SURABAYA (BM) - Dua perusahaan besar yakni Cloudera dan Centrify mengumumkan bila Centrify telah bergabung dalam proyek Open Network Insight (ONI). Cloudera merupakan penyedia global manajemen data dan platform analitik tercepat, termudah dan teraman yang dibangun Apache Hadoop dan teknologi open source terbaru. Sementara Centrify adalah perusahaan yang menjadi pemimpin dalam pengamanan identitas enterprise.

Dalam memperluas model open data ONI ke bagian identitas, Centrify memungkinkan pengguna untuk memusatkan identitas dan data kredensial akun, mengintegrasikannya dalam aplikasi cybersecurity yang memanfaatkan ONI dan berbagi analisis serta intelijensi ancaman terkait antar rekan industri.

Hal ini dikarenakan ONI

FOTO: BM/IST

GABUNGAN: Manajemen data dan platform analitik tercepat, termudah dan teraman yang dibangun Apache Hadoop dan teknologi open source terbaru banyak diminati.

adalah proyek cybersecurity open source, dengan lisensi Apache 2.0 yang memanfaatkan big data dan pembelajaran mesin untuk mendeteksi ancaman besar. ONI menyediakan model open data bagi Network. Dengan tambahan pengamanan dari Centrify untuk proyek ini, maka akan

diperluas ke ranah identitas.

“Partisipasi Centrify menandai satu tonggak besar bagi ONI. Dengan menambahkan kemampuan untuk mengintegrasikan informasi yang terkait dengan identitas pengguna dengan data mengenai alur jaringan dan endpoint, proyek ini akan memenuhi janjinya untuk

mendukung berbagai sumber data cybersecurity yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi ancaman dan cyberattack berbahaya,” papar Chief Executive Officer Cloudera, Tom Reilly, dalam siaran persnya di Surabaya, Selasa (23/8).

Dijelaskannya, informasi mengenai pemanfaatan identitas ini sangat penting, karena pembajakan identitas pernah berakhir pada pelanggaran terbesar dalam sejarah. Terlebih lagi, Verizon Data Breach Investigations Report (DBIR) 2016 menyatakan bahwa informasi mengenai identitas yang dicuri dan disalahgunakan terus berperan besar dalam kebanyakan kasus pelanggaran data.

Adanya Centrify, ONI akan menghadirkan analisis berdasarkan permintaan untuk memahami cara akun dan aktifitas pengguna mempengaruhi keamanan dan kepatuhan di lingkungan pengguna. “Kami

sangat antusias bergabung bersama komunitas ONI untuk lebih memperluas model open data ke keamanan yang berbasis identitas,” kata Chief Product Officer Centrify, Bill Mann.

Nill menegaskan pendekatan Centrify pada keamanan di dunia cyber harus dipertimbangkan kembali dan ONI adalah contoh hal tersebut. Upaya yang didorong oleh komunitas akan memainkan peran utama dalam masa depan keamanan cyber karena proyek ini memanfaatkan pembelajaran mesin dan analisis big data dengan cara-cara yang menangani risiko dengan kecepatan, efisiensi dan akurasi.

Centrify bergabung dengan komunitas bertumbuh yang terdiri dari mitra cybersecurity dan pelanggan Cloudera. Di antaranya, adalah Anomali, Cloudwick, Intel, Jask, Cybraics, dan Webroot.(kab/dra)

BCA Siap Akuisisi Dua Bank JAKARTA(BM)- Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja, mengungkaapkan bila PT Bank Central Asia Tbk sebelumnya telah fokus akan melakukan akuisisi terhadap dua bank lagi, Dan saat ini mulai melihat-lihat bank yang akan masuk menjadi target akuisisinya. Perse­ roan menargetkan mengakuisisi dua bank.

Jahja Setiaatmadja, mengata-

kan sebenarnya sempat ada yang serius beberapa waktu lalu. Tapi, karena ada kebijakan tax amnesty, perseroan cenderung fokus melakukan sosialisasi kebijakan itu lebih dulu.

“Tadinya sudah ada yang serius buat akuisisi, tapi ada tax amnesty, jadi fokus kesana dulu. Sekarang kami sedang melihat-lihat lagi nih yang cocok,” ucap Jahja , kemarin.

Emiten berkode BBCA itu mengaku tidak akan melakukan merger dengan bank yang diakuisisi perse­ roan. Alasannya, aksi merger pasca akuisisi tidak memberikan dampak positif kepada kinerja perseroan, sehingga nantinya dua bank yang diakuisisi akan menjadi bank berdiri sendiri.

Jahja menjelaskan, jika dilakukan merger, manfaatnya hampir tidak

ada untuk perseroan. Karena, perseroan kemungkinan mengakuisisi bank yang tidak terlalu besar, sehingga memiliki tingkat bunga simpanan tinggi dan bunga kredit pun lebih tinggi karena risikonya juga besar.

“Kalau kami merger dan bank yang diakuisisi itu harus menyamakan dengan standar BCA, nantinya yang ada deposannya pergi, lalu debiturnya juga pergi,”jelas Jahja.(nis/dra)

Raih Peluang, Stanchart Gandeng Traveloka

JAKARTA (BM) - Indonesia merupakan salah satu surga pasar online terbesar dunia saat ini, dimana jumlah pengguna smartphone terus meningkat pesat setiap tahunnnya. Maka peluang inilah yang coba dimanfaatkan Standard Chartered (Stanchart) Bank yang bekerjasama dengan Traveloka dalam program khusus liburan. Syaratnya, nasabah harus melakukan transaksi di Traveloka dengan menggunakan kartu kredit Standard Chartered Bank selama periode satu tahun.

Selain meningkatkan layanan bagi nasabah, Head of Segment Retail Banking Standard Chartered Bank Indonesia Ruddy Martono mengatakan, peluncuran program

FOTO: BM/IST

PELUANG: Inovasi produk dengan menggandeng salah satu pemain aplikasi smartphone yang mempunyai jumlah pengguna semakin meningkat.

khusus liburan ini merupakan bagian dari upaya Standard Chartered untuk mendukung

rencana pengembangan bisnis perusahaan secara agresif.

“Keberadaan fasilitas

ini diharapkan semakin mendekatkan Standard Chartered Bank kepada para nasabahnya, sehingga pelayanan dapat dilakukan secara lebih baik, cepat, dan nyaman,” ujarnya di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (23/8).

Hal ini menunjukan bahwa masyarakat Indonesia saat ini menjalankan gaya hidup cepat, terma1suk melakukan berbagai transaksi secara online.

“Memahami kebutuhan tersebut, kami terus berupaya untuk menggandeng berbagai mitra dalam memberikan layanan berkualitas prima kepada para nasabah, dan kami bangga hari ini kami dapat bekerja sama dengan Traveloka, sebagai upaya komitmen

kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan memenuhi kebutuhan para nasabah kami di Indonesia,” pungkasnya.

Sebagai informasi, peluncuran program ini merupakan kali ketiga atas inisiatif yang sama dalam hal pengembangan layanan berbasis ecommerce setelah menggandeng dua mitra di industri serupa sebelumnya. Berbagai program liburan istimewa di sini meliputi diskon khusus harian untuk pemesanan tiket pesawat dan hotel di dalam maupun luar negeri serta pemesanan untuk destinasi di luar negeri pada 5, 15, dan 25 setiap bulannya. Semua program ini berlaku hingga 28 Februari 2017.(nis/dra)

JAKARTA (BM) - Sebagai lembaga pemerintah yang bertugas meningkatkan perluasan pemasaran produk Koperasi dan UKM di seluruh Indonesia, Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (LLP-KUKM) Kementerian Koperasi dan UKM terus berusaha memperluas akses pasar mitra KUKM binaannya. Tak hanya untuk kepentingan pasar lokal, tapi juga memfasilitasi pelaku KUKM agar mampu menembus pasar internasional, diantaranya pasar ASEAN. Secara intens LLP-KUKM memberikan pelatihan dan bimbingan pada KUKM. Salah satunya dengan menggelar temu mitra KUKM di Galeri Indonesia Wow (GIW), SME Tower Pancoran, Jakarta Selatan, kemarin.

Temu mitra kali ini, ada sekitar 120 UKM multi produk, baik UKM fashion, kuliner, sepatu, tas hingga house hold mendapatkan bimbingan dan pelatihan tentang Akses Pasar, Branding dan Estetika Display Produk.

“Temu mitra kali ini untuk memperluas akses pasar produk KUKM agar mampu masuk ke pasar global melalui pameran dan temu buyer di luar negeri,” kata Direktur Utama LLP-KUKM, Ahmad Zabadi. Menurutnya, LLP-KUKM membuka peluang seluas-luasnya untuk para KUKM mitra binaan agar bisa ikut pameran di luar negeri. Menariknya, LLP-KUM nantinya akan membantu memfasilitasi, khususnya untuk proses sertifikasi hak cipta dan merek. “Karena itu para pelaku KUKM harus melindungi produknya dengan memiliki hak cipta dan merek,” jelasnya.

Para peserta temu mitra, lanjut Zabadi, diharapkan bisa mendapatkan banyak manfaat. “Bisa memanfaatkan peluang yang ada, serta menimba ilmu branding dan estetika display produk guna meningkatkan usaha mereka,” pungkasnya. Temu mitra UKM tersebut sekaligus menjadi ajang sosialisasi untuk Selangor International Expo 2016 yang rencananya akan digelar Oktober mendatang. Sebagai pembicara, LLP-KUKM sengaja mengundang panitia penyelenggara dari Malaysia, di antaranya Chief Executive Officer Invest Selangor Hasan Azhari HJ Idris dan Project Director Selangor Expo Mohan Rajaratnam.(nis/dra)

FOTO: BM/IST

LATIH: Pembinaan pada mitra UKM secara kontinyu menjadi keharusan.

PERSAINGAN

KPPU dan Kemenkop UKM Bentuk Satgas Pengawasan JAKARTA (BM) - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bersama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) telah menandatangani nota kesepahaman dalam pelaksanaan pengawasan kemitraan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Kerja sama ini dalam rangka implementasi UndangUndang No 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan pelaksanaannya, PP No 17 Tahun 2013. Adapun ruang lingkup nota kesepahaman meliputi sosialisasi, advokasi, tukar menukar informasi dan data, bantuan ahli dan narasumber, dan monitoring dan evaluasi.

Ketua KPPU Syarkawi Rauf menyampaikan pentingnya sinergi antarkedua lembaga dalam pengawasan kemitraan di sektor UMKM. Tujuan dilaksanakan pengawasan kemitraan adalah untuk melindungi struktur pasar dari upaya pemusatan ekonomi oleh kelompok usaha tertentu melalui pemilikan dan penguasaan mitra usaha.

Kemudian mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat, melindungi konsumen, dan meningkatkan posisi tawar UMKM. “Sebagai bentuk nyata nota kesepahaman dimaksud, hari ini pula kami mendeklarasikan pembentukan Satuan Tugas (Task Force) yang secara khusus akan menjadi garda depan pengawasan implementasi kemitraan,” ujar Syarkawi, di Jakarta, Selasa (23/8).

Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga menyampaikan optimismenya bahwa melalui nota kesepahaman ini, dapat menciptakan kerjasama intensif antarkedua belah pihak. “Diharapkan tercipta kerja sama dan koordinasi intensif KPPU dan Kemenkop UKM secara proposional sesuai tugas dan kewenangan masing-masing, dalam rangka memberikan perlindungan terhadap koperasi dan UMKM, khususnya untuk melaksanakan pengawasan kemitraan,” jelas Puspayoga.(nat/dra)

09 www.beritametro.co.id

RABU, 24 AGUSTUS 2016

ISTIMEEWA

Soekarwo: PAPBD 2016 Tetap Fokus Kurangi Kemiskinan

Soekarwo

SURABAYA (BM) - Gubernur Jawa Timur menyatakan Pemprov Jatim terus melakukan upaya mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Salah satunya dengan memberikan bantuan kredit lunak ke UMKM, pembenahan infrastruktur dan mengundang investor.

Hal itu disampaikan Gubernur Jatim, Soekarwo saat menyampaikan pidato jawaban eksekutif terhadap perubahan PAPBD 2016 di DPRD Jatim, Senin (22/8).

“Dengan adanya penambahan dan pembenahan infrastruktur perlu dilakukan untuk mengurangi disparitas dan kesenjangan antar wilayah, serta juga infrastruktur

memegang peranan penting mempengaruhi ongkos distribusi barang,” ujar Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Soekarwo.

Bahkan,lebihlanjutdikatakan,pihaknya terkait pengurangan anggaran di SKPD tidak mengurangi upaya dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Menurutnya, efisiensi belanja pada SKPD diakibatkan melambatnya perumbuhan ekonomiglobal,nasionaldanregional yang berdampak pada penurunan target Pendapatan Daerah, maka salah satu upaya logis dan rasional yang dilakukan dengan melakukan efisiensiataupenguranganbelanja.

Ia mengungkapkan, persentase

penduduk miskin di Jatim mengalami penurunan 0,23%, dari 12,28% pada September 2015 menjadi 12,05% pada Maret 2016. Tingkat kemiskinan di perkotaan mengalami penurunan 0,47% atau sebesar 52.360 jiwa, yaitu 8,19% atau sebesar 1.524.620 jiwa pada September 2015 menjadi 7,94% atau sebesar 1.518.790 jiwa pada Maret 2016. Jumlah penduduk miskin di pedesaan juga mengalami penurunan 20.310 jiwa dari 3.264.500 jiwa pada September 2015 turun menjadi 3.184.510 jiwa pada Maret 2016. Program penanggulangan kemiskinan Jatim pada 2016 tidak hanya ditujukan bagi penduduk

miskin tapi juga rentan miskin.

Ia menambahkan, pengurangan belanja langsung dilakukan pada belanja penunjang seperti belanja honorarium, uang lembur, perjalanan dinas, operasional kantor, sisa pengadaan barang/jasa serta kegiatan yang dapat ditunda.

Pengurangan ini tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan tak mengurangi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, indeks disparitas wilayah serta indeks pembangunan manusia sesuai Misi RPJMD Pemprov Jatim. (kmj/udi)

Komisi B Menolak, Halim Ajak Kembali ke Lintingan Soal Wacana Harga Rokok Rp 50.000 per Bungkus SURABAYA (BM) - Wacaca soal harga rokok yang kabarnya dibanderol Rp 50 ribu per bungkus, terus menjadi polemik. Kali ini, giliran Komisi B DPRD Jawa Timur yang mengomentari dengan terang-terangan menolak adanya rencana itu.

Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Chusainuddin mengatakan, penolakan ini perlu dilakukan karena ditakutkan akan memicu kerawanan sosial seperti naiknya tingkat pengangguran hingga maraknya penjualan rokok ilegal.

“Jujur saja, saya tidak merokok.

Namun dengan kebijakan pemerintah ini saya menolak, karena akibat kebijakan yang salah dan tanpa ada kajian matang dan solusi mengakibatkan kerawanan sosial,” ujar Chusainuddin.

Menurut dia, masyarakat saat ini sudah dihadapkan pada kondisi ekonomi yang tidak memungkinan yang membuat masyarakat dengan mudah berbuat anarkhis dan tidak terkendali. Kenaikan harga rokok itu dikhawatirkan malah menam-

bah beban masyarakat.

Menurutnya, kebijakan pemerintah yang menaikan harga rokok dengan maksud menekan pecandu rokok, itu kurang efektif karena sifatnya hanya sebentar. Beberapa kasus sebelumnya, juga menunjukkan hal itu.

Dicontohkan, kasus yang sama tahun 1990 dimana harga rokok

diperhatikan dampak dan solusinya mengingat di perusahaan rokok terdapat puluhan ribu kepala keluarga yang harus menghidupi keluarganya. Begitu pula dengan petani tembakau yang ada di wilayah pedesaan. “Jangan sampai menimbulkan kerawanan sosial. Pengangguran semakin banyak akibat pabrik rokok banyak yang tutup.

naik, meski tidak sebesar yang direncanakan saat ini. Pecandu cuma berhenti sebentar saja, untuk waktu-waktu selanjutnya kembali merokok lagi.

Secara terpisah, Zainul Lutfi, anggota Komisi B DPRD Jawa Timur lainnya menambahkan, sahsah saja pemerintah menaikan harga rokok. Namun yang perlu

BM / MADJI

URAI KEMACETAN Puluhan polwan berseragam polantas memberi aba-aba kepada pengguna jalan di Bundaran Dolog A. Yani untuk melancarkan lalu lintas. Kepadatan lalu lintas yang menyebabkan kemacetan ini, memang sering terjadi di sekitar lokasi bundaran itu.

Padahal mereka menghidupi keluarganya,” tegasnya.

Pernyataan senada sebelumnya juga dilontarkan Ketua DPRD Jawa Timur, Halim Iskandar, saat menggelar acara lesehan bersama komunitas reggae dan slankkers di Parkir Timur GOR Delta Sidoarjo. Menyikapi wacana itu, dia minta masyarakat untuk tidak terlalu risau.

“Masyarakat bisa kembali ke zaman orang tua dulu, yakni dengan kembali ke rokok alam. Sejarah orang tua dulu, mereka tidak bingung dengan mahalnya harga rokok, mereka bisa membuat rokok sendiri dengan membeli tembakau, cengkeh dan melinting rokok sendiri, dan tanpa bahan kimia,” kata lelaki yang juga Ketua DPW PKB Jawa Timur itu.

Halim Iskandar juga mengaku, sejak muda dirinya penggemar rokok linting yang diraciknya sendiri. “Sejak muda saya penggemar rokok linting, karena dibuat sendiri jadi tahu takarannya. Dan orang tua dulu perokok alam, buktinya mereka sehat dan umurnya bisa mencapai ratusan tahun,” paparnya.

Pria yang berencana akan maju pada Pilgub Jatim 2018 ini berharap, agar pemerintah memikirkan ulang mengenai wacana kenaikan harga rokok itu karenan nantinya juga pasti akan berdampak pada masyarakat dan perekonomian. (ant/cls/udi)

Dubes RI untuk Singapura

HUT RI KE-71

IST

ZIARAH WISATA: Sebagian peserta ziarah wisata yang digelar Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

Sebanyak 150 pelajar dari Surabaya dan Sidoarjo mengikuti kegiatan itu.

150 Pelajar Ikuti Ziarah Wisata SURABAYA (BM) - Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur kembali menggelar kegiatan ziarah wisata.

Tahun ini, kegiatan tersebut dipusatkan di Auditorium Tugu Pahlawan, Jl Pahlawan Surabaya dengan melibatkan 150 peserta yang berasal dari sejumlah sekolah di Surabaya dan Sidoarjo. Ziarah wisata inijuga dalam rangka memperingati HUT RI ke-71.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Arman Linda, saat membuka ZiarahWisata, Selasa (23/8) mengatakan, nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial pada dasarnya merupakan salah satu unsur perekat persatuan dan kesatuan.

Karenanya, perlu terus dilestarikan dan didayagunakan.

Menurut dia, kegiatan ini sengaja dipusatkan di Tugu Pahlawan dengan harapan adanya peningkatan pemahaman dan penghayatan anak-anak tentang nilai kepahlawanan, serta tertanamnya nilainilai kepahlawanan pada generasi muda.

Sejumlah sekolah yang terlibat dalam kegiatan tersebut, yakni SMK Ketintang Surabaya, SMA Muhammadiyah 2 Surabaya, SMKN 1 Surabaya, SMPN 39 Surabaya, SMPN 55 Surabaya dan SMPN 3 Krian. (ant/udi)

TAX AMNESTY

SURABAYA (BM) - Mencari nafkah ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tidak harus dilakukan selamanya. Di luar negeri, seorang TKI juga bisa memperbaiki taraf hidupnya dengan meningkatkan kualifikasi pendidikan sekaligus melatih keterampilan.

Seperti yang telah dilakukan ratusan TKI di Singapura dengan berusaha menyisihkan waktu kerjanya untuk mengejar sarjana strata satu (S1).

Duta Besar Indonesia untuk Sin-

gapura, Ngurah Swajaya, menuturkan, saat ini telah ada sekitar 800 TKI yang mengikuti program S1 di Univesitas Terbuka (UT). Pendaftaran dilakukan di Batam, sedangkan proses perkuliahan dilakukan di Sekolah Indonesia di Singapura.

“Kita sedang mendorong agar tenaga kerja tidak didominasi TKI non skill seperti pembantu rumah tangga. Mereka yang dikirim ke luar negeri seharusnya sudah memiliki kompetensi dan sudah tersertifikasi sesuai standar yang diakui Singapu-

ra,” kata Swajaya saat ditemui di sela pengukuhan guru besar Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Selasa (23/8).

Dari 800 TKI itu, lanjut Swajaya, 80 di antaranya telah meraih gelar S1 dan 20 di antaranya melanjutkan program S2. Dan itu mereka rela membayar sendiri dari hasil kerjanya. “Itu dari TKI dan sekarang sudah menjadi asisten dosen di salah satu perguruan tinggi di Singapura. Kita berharap TKI lainnya juga seperti ini,” terang dia.

BM/SULUH DP

Dorong TKI Singapura Lanjutkan Kuliah

Ngurah Swajaya

Di Singapura, Swajaya mengaku, ada lebih dari 100 ribu warga Indonesia yang menjadi tenaga kerja non skill. Karena itu, bagi mereka yang tidak melanjutkan kuliah, kedutaan memberikan fasilitas untuk pelatihan keterampilan secara gratis. Tujuannya, mengurangi angka TKI non skill. “Sebenarnya peluang kerja yang cukup besar adalah menjadi perawat dan pengasuh orang tua. Tapi itu membutuhkan sertifikasi keahlian khusus,” kata Swajaya. (sdp/nii)

Pabrik Roti di Sidoarjo Buang Limbah Tanpa Diolah SURABAYA (BM) - Salah satu pabrik roti di wilayah Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, diketahui

membuang limbah tanpa melalui proses pengolahan. Hal itu diketahui dari hasil sidak yang dilaku-

IST

PERIKSA LIMBAH: Anggota tim Patroli Air Terpadu Jawa Timur memeriksa sampel limbah pabrik roti yang disidaknya di Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Selasa (23/8).

kan Tim Patroli Air Terpadu Jawa Timur, Selasa (23/8).

Koordinator Garda Lingkungan Jawa Timur, Didik Harimuko menjelaskan, tim sidak ke pabrik roti itu berdasarkan informasi anggota Garda Lingkungan di wilayah Gresik dan Sidoarjo. Dari informasi itu, lalu tim patroli mengecek langsung di lokasi pabrik.

“Ternyata benar. Memang pabrik itu memproduki roti dan sisa air produksi dari pencucian peralatan langsung dibuang di bak seperti selokan tanpa ada proses pengolahan yang benar,” jelas Didik saat memimpin tim sidak.

Tim dari Laboratorium Perum Jasa Tirta (PJT) I, Syawaludin lalu mengambil sampel limbah yang berada di bak selokan di belakang pabrik. Dari hasil uji awal, diketahui

limbah FR memiliki kadar suhu 28,5 derajat celcius dan pH 5,81.

“Kalau suhu masih kategori normal. Tapi pH nya ini 5,81 termasuk di bawah standar baku. Jadi limbah ini bersifat asam karena sisa dari produksi roti terjadi fermentasi yang menyebabkan pH rendah,” ungkap Syawal.

Perwakilan dari bagian produksi pabrik roti tersebut, Antoni mengelak tudingan soal pembuangan limbah itu. “Kami produksi tidak menghasilkan limbah. Kami hanya mencuci sisa alat-alat produksi di bagian belakang dan menyalurkan ke bak belakang,” ujarnya.

Didik menegaskan, ketidakpahaman pihak perusahaan itu cukup memprihatinkan. “Sisa pecucian itu termasuk limbah cair yang harus diolah tapi dia bilang bukan. Ini kan

konyol,” jelasnya.

Selain itu, dari aspek perizinan juga diketahui pabrik itu memliki dokumen lingkungan yang dbuat terakhir tahun 2014. Dengan kondisi pembuangan limbah tanpa diolah itu, Staf Wasdal Badan Lingkungan Hidup Jatim, Immanuel Kharisma memastikan pH tetap jelek. “Kalau tidak ada proses pengolahan ya otomatis pH tetap dan tidak akan berubah,” katanya.

Didik menegaskan, pabrik roti FR harus segera membuat IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah).

Setelah itu mengurus IPLC (Izin Pembuangan Limbah Cair). Pabrik juga diminta membuat lengkapi izin termasuk pembuatan TPS (tempat penampungan sementara) limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun). (ant/udi)

BM/MUCHLIS

BERI ARAHAN: Direktur Jenderal Pajak Jawa Timur II memberi arahan pada acara sosialisasi Tax Amnesty.

Kegiatan yang dilangsungkan di Pendopo Delta Wibawa itu, diikuti seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

Dirjen Pajak Jatim II Targetkan Rp 2 T SIDOARJO (BM) - Direktur Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur II menargetkan pendapatan dari program Tax Amnesty sebesar Rp 2 triliun. Pencapaian target itu, akan diselesaikan hingga akhir Maret 2017 mendatang.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala DJP Kanwil Jatim II, Irawan, saat kegiatan sosialisasi Tax Amnesty atau pengampunan pajak di Pendopo Delta Wibawa Pemkab Sidoarjo, Senin (22/8).

Irawan menambahkan, masih sedikitnya perolehan target tax amnesty pajak dikarenakan program tersebut masih dalam tahap sosialisasi. “Program ini terus akan disosialisasikan,” ujarnya.

Lebih jauh, Irawan menegaskan, jika target pencapaian sebesar itu pasti bisa dicapai karena wilayah DJP Jatim II cukup luas, Yakni meliputi Sidoarjo, Madura, Gresik, Mojokerto, Lamongan hingga ke Madiun.

Kegiatan sosialisasi di Pendopo Delta Wibawa diikuti semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sidoarjo. “Setelah sosialisasi ini, kami harapkan agar setiap SKPD untuk menyampaikan hasil sosialisasi ke Usaha Kecil Menengah (UKM) karena di Kabupaten Sidoarjo sangat banyak UKM-UKM, perusahaan, serta petambakpetambak,” terang Irawan. (cls/udi)

10 METRO SURABAYA

berita metro www.beritametro.co.id

RABU, 24 AGUSTUS 2016

Pemkot Kebut Pencetakan e-KTP Gabungan Pengusaha Konstruksi (Gapensi) di Surabaya, Selasa (23/8).

Menurut Hendro, selain terbatasnya peralatan pencetakan, molornya pencetakan disebabkan oleh minimnya pasokan blanko e-KTP. Sementara pencetakan bisa mencapai 10 ribu antrean. “Kita coba kejar sebanyak-banyaknya blanko E-KTP,” katanya.

Lebih jauh, Hendro mengatakan untuk mengatasi kekurangan blanko, pemerintah kota akan mendapatkan pasokan sebanyak 20 ribu blanko e-KTP. “Kabarnya minggu ini, kita digerojok blankonya,” katanya.

Untuk menyelesaikan proses perekaman hingga pencetakan sebelum tenggat waktu yang telah ditentukan, menurut mantan Kepala Badan perencanaan

dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini, pihaknya siap memperkerjakan para pegawai hingga overtime. “Untuk percepatan, kalau sampai harus lembur akan kita lakukan,” katanya.

Selama ini, kata dia, belum normalnya pasokan blanko eKTP menyulut protes sejumlah warga karena proses pencetaan berlangsung hingga berbulan-

bulan. Padahal, lanjut dia, dalam proses pencetakan hanya berlangsung satu Minggu.

Keterlambatan pasokan blanko e-KTP menyulut protes sejumlah warga. Warga yang mengurus e-KTP harus menunggu berbulan-bulan lamanya, padahal jika pekerjaannya bagus satu minggu adalah waktu yang paling lama. (dji/nii)

Unesa Tambah Empat Gubes SURABAYA (BM) – Universitas Negeri Surabaya (Unesa) menambah jumlah guru besar (gubes). Kemarin (23/8), empat gubes dikukuhkan di Gedung Gema Unesa Ketintang. Dengan begitu, total gubes di Unesa menjadi 59 orang.

Empat gubes yang dikukuhkan, adalah Prof. Suyatno dari Fakultas Bahasa dan Seni (FBS), Prof. Dr. Ir. Aisyah Endah Palupi, M.Pd. dari Fakultas Teknik (FT), Prof. Dr. Dewie Tri Wijayati Wardoyo, M.Si. dari Fakultas Ekonomi (FE), dan Prof. Dr. Sari Edi Cahyaningrum, M.Si. dari

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA).

Prosesi pengukuhan gubes juga dihadiri Duta Besar Indonesia untuk Singapura Ngurah Swajaya. Kehadiran pejabat Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Singapura itu karena salah satu gubes yang dikukuhkan merupakan staf KBRI Singapura atase pendidikan, yakni Prof. Aisyah Endah Palupi.

Rektor Unesa Prof. Warsono mengatakan, dalam beberapa tahun belakangan ini untuk meraih gubes cukup sulit. Sebab,

ada kriteria penerbitan jurnal ilmiah terakreditasi scopus. Hal tersebut menjadi kendala para doktor untuk mengajukan gubes.

“Kalau dari sisi karya ilmiah, sebenarnya kita cukup banyak, tapi ketika karya ilmiah itu harus terbit di jurnal ilmiah terindeks scopus, jadi kendala,” katanya.

Untuk bisa masuk jurnal terindeks scopus, lanjut Warsono, antrenya hampir setahun. Bahkan tak jarang lebih dari satu tahun, karena naskah sudah menumpuk. Jadi harus berurutan. “Ini salah satu kendala kenapa kita banyak doktor yang masih

belum bisa mengajukan guru besar meski menyandang gelar doktor cukup lama,” tuturnya.

Saat ini Unesa punya 132 doktor. Mereka terus didorong agar melakukan riset ilmiah. Kampus pun mendukung dengan memberi bantuan dana riset antara Rp 25 juta – Rp 50 juta untuk menghasilkan karya yang layak masuk jurnal internasional. Total anggaran yang disediakan tahun ini mencapai Rp 20 miliar. Menurut Warsono, idealnya Unesa memiliki 450 guru besar atau sekitar 50 persen dari total dosen. “Di indonesia belum ada.

BM/SULUH DWI PRIAMBUDI

SANDANG GUBES: Prof Suyatno (pakai toga) dikelilingi anggota pramuka Jatim usai prosesi pengukuhan gubes kemarin.

Rata-rata sekitar masih sekitar 15-25 persen. Ini hanya persoalan tradisi ilmiah yang perlu dibangun,” ungkapnya.

Dalam pidato pengukuhannya sebagai gubes, Prof. Suyatno mengangkat tema Melejitkan Potensi Menulis Karya Sastra bagi Anak. Menurut dia, kurikulum pembelajaran Bahasa Indonesia di SD harus dirombak besar-besaran. Sebab, anak usia 7 sampai 12 tahun tidak bisa mengawali dari pengenalan kalimat, tidak bisa berawal dari pengenalan kosakata. “Seharusnya langsung ke penciptaan,” jelasnya.

Suyatno menjelaskan, ternyata anak usia 7 tahun bisa mencipta kalau metodenya tepat.

“Saya sudah uji coba beberapa kali, kalau metodenya cepat, anak itu tidak perlu diajari itu apa kalimat, apa itu paragraf, tapi bisa langsung membuat paragaraf,” tuturnya.

Letaknya adalah metode pembelajaran yang harus bertumpu kepada siswa sebagai subjek. Selama ini guru itu merasa tahu semuanya dan murid tidak tahu apa-apa. Sehingga guru pun mendikte murid, dan seolah-olah pikiran guru itu pikiran yang benar dan anak tidak punya pikiran.

“Ternyata anak di usia 7 sampi 12 tahun itu bisa mengkreasi karena sudah punya bekal 10 ribu kosakata. Ketika usia 7 tahun itu punya bekal 10 ribu kosakata. Nah, kosakata inilah yang bisa dipakai untuk memproduksi kembali cerita-cerita anak,” terangnya.

Sebanyak 10 ribu kosakata tersebut, lanjut dia, diperoleh sejak anak lahir, diterima dari ibunya, dari teman, dan diterima dari lingkungan. (sdp/nii)

Gapensi Berharap Fasilitas Pemkot SURABAYA (BM) - Gabungan Pengusaha Konstruksi (Gapensi) Kota Surabaya siap menghadapi persaingan bebas di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang diterapkan 2016.

“Kami berharap Pemerintah Kota Surabaya memfasilitasi Gapensi dalam melakukan kerjasama maupun akses untuk mendapatkan proyek di Luar negeri, guna menghadapi persaingan bebas MEA,” kata Ketua Gapensi Kota Surabaya, Firdaus Hasan Basri, saat Muscab Gapensi, di Hotel Mercure Surabaya, Selasa (23/8).

Menurur Firdaus, saat ini sudah banyak perusahaan konstruksi maupun tenaga kerja asing jasa konstruksi yang datang ke Surabaya. Kehadiran mereka dalam mendapatkan proyek di Surabaya mendapatkan dukungan sepenuhnya dari pemerintah setempat.

“Mereka disupport bunga rendah (pinjaman bank) 2-3 persen, tapi di sini bunganya mencapai belasan,” katanya.

Untukitu,iaberharapagarbisa bersaing dengan pengusaha jasa konstruksi luar negeri, pihaknya meminta pemerintah kota mem-

berikan dukungan yang sama.

Firdaus mengapresiasi respon pemkot surabaya, yang siap memfasilitasi Gapensi untuk mendapatkan peluang di luar negeri. “Jika ada sister city kita akan diajak. Kemudian, kita juga akan dibantu dalam kerjasama dengan negera lain,” katanya.

Kata Firdaus, soal kualitas pihaknya bisa bersaing dengan pengusaha luar negeri. Namun, ia mengakui, saat ini dalam pengerjaan proyek, masih ada kelemahan dalam perencanaan pemerintah kota dan pengawasannnya. “Perencanaannya

kadang tak sesuai dengan kondisi riil di lapangan,” katanya.

Sementara untuk sisi pengawasan, lanjut dia, selama ini yang dijalanan konsultan pengawas proyek masih lemah, akibat kurangnya jumlah tenaga pengawas maupun ketidakdisiplinan pengawas dalam mengawasi proyek yang berjalan. “Kalau di awasi tiap hari gak ada penyimpangan,” katanya.

Ketua Gapensi Surabaya ini menambahkan, semestinya, pemerintah kota selaku pihak yang memberikan kontrak kepada konsultan pengawas tetap me-

monitor pekerjaan mereka. Diakui, bahwa proyek yang dikerjakan kadang kala tak sesuai dengan tenggat waktunya. Kendalanya, selain faktor cuaca, ketersediaan material maupun masalah pembiayaan. “Kondisi itu sering kita alami di lapangan,” katanya.

Ia memperkirakan, saat ini jumlah proyek yang ditangani pengusaha jasa konstruksi mencapai ratusan. Namun, dari jumlah tersebut sebagian besar memang berkaiatan dengan pembangunan box culvert. (dji/ has/nii)

Menolong Tak Pandang Bulu INI cerita beberapa bulan lalu. Seorang teman mendapat keluhan dari tetangga rumah yang sedang sakit dan dipersulit dalam urusan berobat di RSUD Dr Soewandhie Surabaya. Tetangga itu dari keluarga miskin.

Teman tadi lalu menelepon seseorang. Orang itu kemudian menelepon ke manajemen rumah sakit. Setelah itu, pihak manajemen dengan tergopoh-gopoh menghubungi pasien miskin tadi, dan memberikan pelayanBaktiono an maksimal.

Orang yang menelepon manajemen rumah sakit itu adalah Baktiono. Baktiono bahkan tidak menanyakan ini itu saat menolong pasien miskin tadi.

Baktiono sendiri mungkin sudah melupakan peristiwa kecil itu.

BM mendengar hal itu dari cerita teman yang menelepon Baktiono tersebut, yang justru merasa lega karena telah menghubungi orang yang tepat, yang berhasil menolong tetangga yang sudah sakit, lagi kesusahan pula.

Cerita teman itu memberikan gambaran tentang prinsip hidup kader PDIP ini: menolong orang tak perlu pandang bulu, tak melihat perbedaan ras, suku, agama atau golongan. Ketika ditanya motto hidupnya, dalam perbincangan di gedung DPRD Surabaya, Selasa (23/8), ia menjawab singkat, “Hidup benar mengasihi sesama.”

Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya ini memang dikenal sosok yang intens membantu masyarakat tidak mampu di Kota Surabaya. Mulai dari pendidikan, profesi atau ketenagakerjaan, hingga bidang sosial dan kesehatan. Sudah tak terhitung berapa orang yang pernah dia bantu. Dan setiap ditanya, putra pertama dari pasangan mendiang Abdul Samad dan Kusniti ini dengan rendah hati mengatakan tak perlu hitung-hitungan dalam berbuat sebagai wujud dari pengabdian. “Pada dasarnya semua hukum yang ada didunia itu merujuknya pada kasih sesama manusia,” tutur Alumnus ABA Satya Widya ini.

Pria asli Surabaya yang lahir pada 19 Oktober 1962 ini menyampaikan bahwa ketegasan dalam mengambil sikap itu perlu.

Namun juga harus memperhatikan kearifan lokal dan kebutuhan riil masyarakat kota ini. “Ungkapan butuh bukti, tak hanya sekadar janji itu ya harus kita buktikan dengan kerja nyata. Kalau seseorang butuh bantuan di layanan kesehatan. Maka ya harus dibantu pada sisi itu hingga tuntas,” papar suami dari Sri Sunarti ini.

Disinggung kecintaannya pada gitar klasik, Baktiono sempat tersenyum simpul. Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya ini menjelaskan bahwa tidak semua orang suka musik klasik.WargaTambak SegaranWetan ini menyatakan bahwa lagu keroncong diakui sangat indah dan tidak semua orang bisa main gitar keroncong. Selain mengidolakan Eric Clapton, Baktiono mengakui pernah jadi juara se-Jatim ditahun 1982 yang diadakan salah satu radio di Surabaya. “Saat itu saya mainkanVariation on D (Fernando Sor),” kenang Ayah dari Kevin Stefano ini.

Politikus gaek penggemar Semanggi ini, ternyata juga suka gambangan, biola dan kulintang. Saat ini sebagai wakil rakyat dirinya juga menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Surabaya. “Saya suka sepatu roda dan bulutangkis,” pungkas Baktiono saat ditanya hobi olahraganya. (sab/nii) ISTIMEWA

SURABAYA (BM) - Pencetakan KTP Elektronik atau e-KTP untuk penduduk Surabaya terus dikebut agar selesai sebelum tenggat waktu terakhir perekaman yang ditentukan Kementerian Dalam Negeri pada 31 September mendatang. “Insyaallah bisa kita selesaikan,” kata Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya, Hendro Gunawan, usai menghadiri Muscab

profil

AGENDA KOTA INTERNATIONAL POSTGRADUATE CONFERENCE ON BIOTECHNOLOGY (IPCB) 2016 Konferensi Pascasarjana Internasional tentang Bioteknologi di Graha ITS, kampus ITS, Surabaya, berlangsung pada 24-26 Agustus 2016, mengusung tema "Tren saat ini di Bioteknologi Penelitian untuk Kelestarian Lingkungan".

Konferensi ini terselengara berkat hasil kerja bareng antara ITS Surabaya dengan Soka University dan University Malaysia Trengganu.

GELAR PARADE TEATER DI TAMAN BUDAYA JATIM Gelar Parade Teater di Taman Budaya Jatim (TBJT), Jumat, 26 Agustus 2016, pukul 18.00 - 19.45 WIB. Pertunjukan teater kali ini mengangkat lakon "Orang Asing" dibawakan oleh Teater Cowboy dari Kota Malang di Gedung Cak Durasim yang terletak di Jalan Gentengkali 85 Surabaya.

Acara dilanjutkan pagelaran Sangbala Next Theatre asal Kabupaten Lamongan yang akan menampilkan pertunjukan berjudul "Prahara Amitunon" pukul 19.45 - 20.30 WIB Kemudian, kelompok Manusia Teater asal Surabaya mempersembahkan pertunjukan berjudul "Luka-luka yang Terluka", pada pukul 20.30 - 21.30 WIB. (sab/nii) Publik yang berminat menginformasikan agenda acara yang akan digelar di kota Surabaya melalui harian Berita Metro, silakan hubungi bagian sekretaris redaksi atau redaksi kota melalui telepon: 031-5318686; ponsel/WA 0877-0333-4079; pin BB: 322D7DBC, atau email: agenda.beritametro@gmail.com

Yang Bertahan Tak Digerus Zaman (1)

Reparasi Mesin Ketik di Embong Malang Sudah Dua Generasi Di mata generasi yang lahir pada dekade 80-an dan setelahnya, apa boleh buat, mesin ketik atau mesin tik itu barang jadul. Ketika tumbuh menjadi remaja dan dewasa, generasi 80-an dan setelahnya langsung berkenalan dengan komputer desktop, laptop, notebook, tablet, dan tentu saja smartphone.

Padahal, dekade 80-an dan sebelumnya adalah masa-masa kejayaan mesin tik. Bersamaan dengan itu, usaha reparasi mesin tik pun tumbuh. Salah satu yang masih bertahan hingga kini adalah usaha jasa reparasi “Laksana” di Embong Malang.

NOOR IPANSYAH ISKANDAR – SURABAYA MENEMPATI ruang berukuran sekitar 3 x 3 meter, usaha jasa reparasi mesin tik dan alatalat kantor bernama “Laksana” itu bertahan di Jalan Embong Malang 24, Surabaya. Sang owner sekaligus pekerjanya adalah Rudi Hermanto (45). Ayah dua

anak ini bekerja enam hari seminggu, pukul 10.00 – 18.00. Minggu dan hari libur nasional prei.

Rudi adalah generasi kedua dalam usaha reparasi peralatan kantor yang makin langka ini.

Usaha ini pertamakali dirintis oleh sang ayah, Pak Jamil, yang

meninggal dunia pada 2006 lalu.

Di masa kejayaan mesin tik (baca: sebelum era serba komputer), Pak Jamil memiliki tidak kurang dari 7 pekerja. Untuk usaha servis peralatan, jumlah pekerja itu mencerminkan tingginya permintaan jasa.

Lokasi di tepi jalan Embong Malang yang sekarang menjadi tempat kerja Rudi, memang sangat strategis. Tetapi, tempat ini dulu hanya berfungsi sebagai kantor penerima order, sekaligus etalase saja. Para pekerja tujuh orang itu menggarap tugas mereka di sebuah rumah berukuran sekitar 6 x 8 yang khusus dikontrak untuk bengkel kerja. “Lokasinya di bagian belakang, masuk lewat gang di samping itu,” ujar Rudi sambil menunjuk sebuah gang kecil.

Rudi sendiri mengaku tak menjadi pekerja penuh semasa ayahnya masih hidup. “Saya hanya bantu-bantu secara part time,” katanya saat berbincang dengan Berita Metro, Selasa (23/ 8) kemarin.

Memasuki millennium baru, order untuk reparasi mesin tik memang menurun dibanding masa jaya mesin tik. Tetapi, tetap saja ada yang datang setiap hari.

Begitupun sampai Pak Jamil meninggal dunia, pengguna jasa

BM/NOOR.

YANG BERTAHAN: Rudi sedang asyik menyervis mesin hitung, di antara jajaran mesin tik yang membutuhkan jasa servisnya.

masih datang.

“Dalam sehari, kadang datang dua tiga orang untuk menyerviskan mesin tik, atau alat kantor lainnya. Selama dua tahun sejak ayah meninggal, saya mengerjakan ini sebagai kerja sampingan. Tetapi sejak 2008, setelah berembuk dengan saudara, akhirnya saya sepenuhnya meneruskan usaha yang sudah dirintis oleh bapak saya ini,” tutur Rudi.

Walau sebagian besar pekerjaan jasa di sini menyervis mesin tik, Rudi juga menerima jasa reparasi aneka alat kantor. Mulai dari mesin hitung, facsimile, mesin stensil sampai mesin penghancur kertas yang biasa digunakan perkantoran. “Sejak zaman ayah saya, kita memang menerima order untuk repara-

si alat-alat kantor. Sekarang pun masih,” ujar Rudi.

Jasa reparasi mesin tik dan alat-alat kantor “Laksana” di Embong Malang sekarang memang seperti terjepit di antara aneka jenis usaha lain, terutama yang sekarang mendominasi adalah jasa pembuatan leter dan neon box, yang marak di kawasan itu. Tetapi bahwa usaha jasa servis mesin tik ini masih bertahan, itu mengindikasikan bahwa masih ada pemakai jasa yang menggunakan peralatan jadul tersebut. Siapa saja atau usaha apa saja yang masih menggunakan mesin tik di era gadget kini?

Simak laporan selanjutnya dalam artikel sambungan di halaman ini, insyaallah, besok.

(Bersambung)

KEDIRI - NGANJUK 11

berita metro

www.beritametro.co.id

RABU, 24 AGUSTUS 2016

Kasus Dugaan Korupsi TP3 Makin Memanas

AP2AK Duga Isu Suap Rp 8 M, Digulirkan Terlapor KEDIRI (BM) – Kasus dugaan korupsi tindak pidana korupsi Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan (TP3) Kabupaten Kediri, yang dilaporkan aktivis posko perjuangan anti korupsi (AP2AK), terus memanas Terbaru, Agustianto dan Khoirul Anam sebagai pelapor dugaan tindak pidana korupsi Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan (TP3), kini diisukan menerima suap sebesar Rp 8 miliar.

Meski isu itu semakin santer dan menjatuhkan martabat AP2AK, para pelapor itu tetap akan mengawal dugaan korupsi TP3 hingga selesai dan memastikan tidak ada unsur

suap menyuap.

Informasi yang dihimpun, dugaan tindak pidana korupsi TP3 Kabupaten Kediri yang mulai mencuat ke publik pada 28 Juli lalu itu, ikut menyeret sejumlah nama pejabat Pemkab Kediri sehingga membuat suasana perpolitikan makin panas antara pelapor dan terlapor.

Meskipun merasa dirugikan dengan beredarnya isu tersebut, para aktivis anti korupsi tetap akan mendesak pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Ngasem untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

“Beberapa hari ini kita (AP2AK, red) diisukan menerima suap Rp 8 miliar serta

dituntut mencabut laporan dugaan korupsi TP3 Kabupaten Kediri,” ungkap Agustianto.

Menurutnya, isu tersebut sudah mulai menjadi konsumsi publik beberapa waktu lalu. Sehingga, menimbulkan dampak yang sangat fatal bagi AP2AK jika dibiarkan berkembang dan berlarut – larut.

“Kita tidak akan diam dengan beredarnya isu ini, yang paling utama adalah kepercayaan publik pada AP2AK,” jelasnya.

Ia menambahkan, isu tersebut memang sengaja diciptakan pihak terlapor untuk mengganjal langkah AP2AK dalam mengawal kasus dugaan korupsi TP3 Kabu-

paten Kediri. Selain itu, dengan adanya isu yang terbangun secara sistematis di kalangan masyarakat Kediri maka keberadaan AP2AK akan dinilai sebagai makelar kasus. “Kami menolak suap menyuap,” tegasnya.

Sementara M Arifin Anggota Bidang Hukum dan Politik TP3 Kediri menuturkan, isu kalau pihak terlapor yang sengaja menyebarkan kasus suap Rp 8 miliar, dinilai sangat murahan dan tidak layak untuk diperdebatkan.

Selain menunggu keputusan Kejari Ngasem terkait dugaan korupsi TP3, Arifin akan terus memonitor gerak para pelapor serta akan men-

empuh jalur hukum jika para terlapor tidak terbukti bersalah.

“Uang Rp 8 miliar itu isu pasaran jadi tidak usah diperdebatkan. Biarkan pihak Kejari Ngasem bekerja sesuai aturan dan membuktikan siapa yang benar dan salah,” urai Arifin, kemarin.

Pihaknya berencana melaporkan Khoirul Anam dan Agustianto apabila laporannya dinyatakan fiktif oleh Kejari Ngasem. Karena laporan tersebut sudah mencoreng nama baik TP3 Kabupaten Kediri.

“Kita akan melaporkan para pelapor jika laporannya terkait TP3 Kediri dinyatakan fiktif,” tandasnya. (ade/nov)

Saudara Sepupu Jualan Koplo dan Ganja

KEDIRI (BM) – Dua ters a n g k a n a rk o b a s e b a g a i pengedar pil koplo dan ganja, dibekuk anggota Reskrim Polsek Pesantren Kota. Barang haram itu, mereka jual kepada teman kerja.

Dua tersangka itu adalah Suherman (36), warga Kelurahan Banaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Tersangka ditangkap setelah kedapatan memiliki 300 butir pil Dobel L pada Minggu (21/8).

“Tersangka merupakan residivis dari kasus kekerasan pada 2009. Dan sekarang ditangkap karena perdaran narkoba,” jelas Kapolsek Pesantren Kota AKP Sucipto.

Kapolsek menambahkan, setelah dilakukan pengembangan, Suherman mengaku memiliki saudara yang juga menjual ganja. Dari informasi ini pihak Polsek Pesantren langsung menuju rumah saudara sepupu tersangka ber-

FOTO BM/SIROJUDIN

KOMPAK: Dua tersangka yang masih saudara sepupu tapi sama-sama jualan narkoba.

nama Agus Winarno di Dusun Palem Desa Besuk Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.

Hasilnya, petugas mendapatkan 106,87 gram daun ganja yang disimpan di almari. Kapolsek menambahkan, pelaku mengedarkan daun gaja tersebut tidak hanya di kabupaten namun juga di Kota Kediri.

“Pelaku juga pernah ditahan di Rutan Madiun dengan kasus penjualan narkoba. Ia masih saudara sepupu dari tersangka pengedar pil koplo,” jelas AKP Sucipto Dalam pengakuan Agus Winarno mengatakan menjual daun ganja itu ke temanteman kerjanya. Di mana ia bekerja sebagai pekerja bangunan. Dari hasil penjualannya, ia mendapatkan keuntungan 100 persen. “Baru satu bulan ini menjualnya.

Pasien saya hanya pada teman-teman kerja,” aku Agus Winarno. (roj/nov)

KILAS

CJH Asal Kabupaten Kediri Meninggal di Madinah KEDIRI (BM) - Calon Jamaah Haji (CJH) Kabupaten Kediri, tercatat ada satu yang meninggal. Padahal, baru saja diberangkatkan beberapa hari lalu. Sementara, CJH yang meninggal diketahui bernama Joko Pramono (50), warga Dusun Joho Desa Sumberjo Kecamatan Ngasem.

Saat itu Joko meninggal, pada Senin (22/8), saat akan mengerjakan salat Maghrib. “Meninggalnya di Madinah, saat itu korban mengeluh perutnya sakit saat hendak salat,” terang Umar Saiful selaku Kabag Humas Kemenag Kabupaten Kediri.

Pria yang akrab disapa Saiful menambahkan, jika Joko masuk di FOTO: BM/IST kloter 26. Dan saat berangkat dikeMendiang tahui tidak ada keluhan penyakit Joko Pramono apapun. Menurutnya, hingga saat ini pihaknya juga tidak tahu apa nama penyakit yang menyerang Joko. Tapi menurutnya cuaca di Makkah dan Madinah saat ini memang sangat ekstrem.”Saya berharap jamaah haji asal Indonesia bisa menjaga kesehatannya,” imbuhnya.(bad/nov)

Jalan LingkarTimur ke GunungWilis Belum Digarap NGANJUK (BM) – Infrastruktur jalan menuju area wisata Gunung Wilis, masih jadi kendala utama, dalam mengembangkan potensi wisata di Kabupaten Nganjuk atau dikenal sebagai Kota Angin. Padahal, di area Gunung Wilis ini ada sekitar 25 air terjun yang terdeteksi, dan kemungkinan juga masih banyak yang belum terdeteksi. Selain itu, terdapat situs peninggalan purbakala seperti candi, arca, rumah kuno, fauna dan flora yang unik. Tak ketinggalan, juga ada agro wisata bunga mawar, durian dan rambutan. Akan tetapi belum ada jalan yang bisa mengakses itu semua.

Kalau pun, hanya jalan sampai ke air terjun Sedudo saja.

Kalau mau ke tempat lainnya, harus turun lagi ke kota.

Jadinya memakan waktu yang sangat lama. Menurut Wahyudin dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Nganjuk, pihaknya berharap rencana dari Pemprov Jatim dalam pembuatan jalan lingkar timur di atas Gunung Wilis, segera dimulai. Dengan begitu semua tempat wisata di Gunung Wilis bisa diakses dengan mudah. “Jadi wisatawan yang datang akan semakin banyak,” terangnya.

Ditambahkan Wahyudin, bahwa jalan lingkar timur GunungWilis adalah jalan di atas GunungWilis yang akan dibuat untuk menghubungkan tempat-tempat wisata. Tidak hanya di wilayah Nganjuk, namun bisa juga ke kabupaten lain seperti Kabupaten Ponorogo, Kediri dan Tulungagung. (kam/nov)

MOJOKERTO-JOMBANG

berita metro

www.beritametro.co.id

Walikota Mojokerto Serahkan KIA secara Perdana di TK Negeri Pembina

Tahun Ini, Anak Usia 0 hingga 17 Tahun Wajib Memiliki

MOJOKERTO (BM) - Walikota Mojokerto Mas’ud Yunus, Selasa (23/8), menyerahkan secara perdana Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Mojokerto.

Acara bertempat di TK Negeri Pembina Kecamatan Magersari di Jalan Lawu.

Pagi itu, walikota juga bertemu dengan puluhan anakanak TK dan duduk bersama di tengah-tengah mereka. Penyerahan berlangsung secara menyenangkan karena berbaur dengan anak-anak. Sebelum menyerahkan KIA, walikota lebih dulu mengajak bermain.

Bahkan, walikota bernyanyi bersama dan memberikan ha­ diah kepada anak-anak yang dapat menjawab pertanyaan dari orang nomor satu di Kota

FOTO BM/PRAYOGI

PERDANA: Walikota Mojokerto Mas’ud Yunus saat menyerahkan KIA ke seorang anak di TK Negeri Pembina.

Mojokerto tersebut. Didampi­ ngi Kepala Dispendukcapil Ikromul Yasak, walikota me­ ngatakan mulai 2016, seluruh anak wajib memiliki KTP dalam bentuk KIA. “Sejak bayi baru lahir umur

0 tahun sampai 17 tahun anak di Kota Mojokerto wajib memiliki KIA. Ketentuan ini mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak,” jelas walikota.

Penerbitan KIA selain meru­pakan amanah peraturan perundang-undangan, KIA juga merupakan perwujudan ke­ sungguhan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelaya­ nan publik, khususnya bagi anak-anak.

Melalui KIA, selain sebagai pengenal atau bukti diri yang sah juga dapat menjadikan anak dengan mudah meng­ akses pelayanan publik secara mandiri dan memenuhi kebutuhan dirinya dengan cepat dan murah. “Misalnya dalam me­ ngakses kegiatan pendidikan, kesehatan maupun kegiatan sosial lainnya,” jelas Mas’ud Yunus.

Adalah kebanggaan bagi Kota Mojokerto menjadi satu

dari 50 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia sebagai pilot project penerbitan KIA tahun 2016.Walikota berharap kepada seluruh camat dan lurah, agar mendorong dan mengajak warganya untuk dapat menyuk­ seskan program KIA tersebut.

“Saudara-saudara harus mengimbau dan menyosialisasikan ke masyarakat. Baik di lingkungan tempat tugasnya, lingkungan keluarganya maupun lingkungan masyarakat luas,” tegas walikota pada pejabat yang mengikuti acara tersebut.

Walikota menambahkan, harus ditekankan bahwa program ini tidak hanya pen­ ting bagi pemerintah, tetapi juga penting bagi seluruh masyarakat. (gie/nov)

Ribuan Orang Padati Pagelaran Festival Wayang Nusantara

Kerja Sukses Pemprov Jatim dan Pemkab Mojokerto MOJOKERTO (BM) – Pemprov Jatim bersama Pemkab Mojokerto sukses menggelar Festival Wayang Nusantara (FWN) di Desa/Kecamatan Kemlagi, Senin (22/8) malam. Sedikitnya 5.000 orang memadati venue perhelatan akbar dengan lakon ‘Petruk Dadi Ratu’ itu.

Acara makin semarak karena yang memainkan dalam FWN itu adalah Dalang Ki Anom Suroto dan Ki Bayu Aji. Sementara itu, Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf (Gus Ipul), selaku inovator pagelaran kesenian ini mengatakan FWN merupakan bentuk sosialisasi nilai-nilai Pancasila dan media pemersatu masyarakat.

Gus Ipul membeberkan jika pagelaran ini akan digelar di 13 kabupaten/kota Jawa Timur (termasuk Kabupaten Mojo­ PERWAKILAN

FOTO BM/PRAYOGI

SUKSES: Sekjen DPP PDI P didampingi Wagub Gus Ipul dan Bupati MKP serta wabup, ketika menyerahkan wayangan ke Dalang Ki Anom Suroto.

kerto). “Acara FWN kita agendakan di 13 kabupaten/kota di Jawa Timur selama enam bulan ke depan. Pagelaran perdana sudah kita laksanakan pada 31 Juli lalu di Alun-Alun Kota Blitar,” terangnya.

Sedangkan, Kabupaten Mojokerto jadi tuan rumah kedua even ini. Gus Ipul ingin FWN menjadi wadah pemersatu masyarakat, dan membumikan nilai-nilai Pancasila. Wayangan bukan sebagai tontonan yang

istimewa saja, namun ada tuntunan dan filosofi yang terkan­ dung di dalamnya.

Senada dengan Gus Ipul, Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) sepakat de­ ngan falsafah wayangan sebagai

tontonan sekaligus tuntunan.

Ia juga menambahkan bahwa wayangan adalah implementasi semua suara baik masyarakat, pemimpin, dinamika politik, harmoni berbangsa dan beragama.

Sejarah panjang kerajaan Majapahit dan penyebaran Islam, juga tidak lepas dari keberadaan wayang sebagai bentuk akulturasi budaya. Ha­ dir juga Ibu Bupati Mojokerto Ikfina Kamal Pasa.

Juga Wakil Bupati (Wabup) Mojokerto Pungkasiadi beserta istri, Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Herry Suwito. Lalu, Satuan Kerja Pe­ rangkat Daerah (SKPD) serta jajaran Forkopimda serta Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto di­ dampingi Sekretaris DPD PDIP Jatim Sri Utari. (gie/nov/adv)

KILAS

Anggota Persit KCK Disosialisasi P4GN MOJOKERTO (BM) - Ratusan anggota Persit Kartika Chandra Kirana (KCK) Cabang XXX Kodim 0815 Mojokerto, beserta jajaran ranting, mengikuti acara sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Peserta kali ini akan menerima materi sosialisasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) Triwulan III TA 2016 di Makodim 0815, Selasa (23/8), pagi.

Sementara itu, Dandim 0815 Mojokerto Letkol (Czi) Budi Pamudji mengimbau agar ibu-ibu yang juga anggota Persit KCK, untuk mengingatkan para suami agar tak melakukan pelanggaran khususnya narkoba. Karena, ditambahkan dandim akan merugikan pribadi, keluarga dan kesatuan.

“Ada beberapa pelanggaran atau kasus yang tidak bisa diampuni salah satunya narkoba, pasti akan dipecat kan sayang,” ucapnya.

Dibeberkan dandim, peredaran narkoba saat ini sudah mencapai kondisi darurat dan sudah merambah ke semua lini dengan segala modus operandinya. Bahkan narkoba dalam kemasan menyerupai permen sudah banyak beredar untuk meracuni sejumlah anak-anak.

Untuk itu, dandim berharap ke peserta sosialisasi agar mendamping putra-putrinya supaya tidak terpengaruh lingkungannya. “Jangan sampai anak-anak atau keluarga kita terjebak dalam penyalahgunaan narkoba,“ imbuhnya.

Sementara yang didaulat sebagai narasumber sosialisasi P4GN dari BNN Kota Mojokerto Kompol Damar Bastiar ST selaku Kasi Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba.

Hadir dalam kegiatan tersebut Pasi Inteldim 0815, Kapten (Inf) Jaelani SH MHum, Pasi Persdim 0815 Kapten (Arh) Supriyono, Ketua Persit Cabang XXX Kodim 0815 Mojokerto, BNN Kota Mojokerto, anggota Persit KCK Cabang XXX Kodim 0815 Mojokerto dan jajaran ranting. (gie/nov)

FOTO BM/PRAYOGI

BAHAYA NARKOBA: Dandim 0815 Letkol (Czi) Budi Pamudji ketika memberi arahan kepada anggota Persit KCK kodim.

MOJOKERTO-JOMBANG: Prayogi Waluyo (koord), Aan Hidayat (Jombang). IKLAN/LANGGANAN: 081 134 647 71

12 PANTURA

berita metro

www.beritametro.co.id

RABU, 24 AGUSTUS 2016

Bupati Tuban: Koperasi Harus Berkualitas Diharapkan Sejajar dengan Pelaku Ekonomi Lainnya

TUBAN (BM) - Keberadaan koperasi haruslah berkualitas, sehat, kuat dan mandiri serta andal.

Setidaknya koperasi bisa sejajar dengan pelaku ekonomi lainnya.

Namun, yang perlu menjadi acuannya adalah kualitas dan bukan kuantitas.

Itulah ungkapan Bupati Tuban, H Fatchul Huda saat memberikan sambutan pada acara resepsi Hari Koperasi ke-69 di Pendopo Kridho Manunggal Tuban, Selasa (23/8).

Dijelaskan olehnya, langkah yang harus ditempuh untuk meningkatkan kualitas koperasi antara lainmembangunkoperasiberbasis informasi teknologi (IT). Sebab, melalui kerjasama dengan notaris sudah dapat dilakukan penerbitan akta koperasi secara online. Proses pendirian koperasi semakin mu-

FOTO: BM/ZAINUDIN

HARI KOPERASI: Bupati Fatchul Huda saat memberikan sambutan pada acara resepsi Hari Koperasi ke-69 di Pendopo Kridho Manunggal Tuban, Selasa (23/8).

dah, cepat dan efisien. Koperasi juga difasilitasi untuk melakukan RAT secara online.

Demikian juga proses Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK).

Dalam reorientasi juga dilakukan

penguatan kelembagaan koperasi, serta mendorong koperasi meningkatkan jumlah anggota koperasi.

Yang harus diperhatikan juga, imbuh Fatchul, adalah dengan mengkaji regulasi yang meng-

hambat berkembang koperasi, memperkuat akses pembiayaan dengan menyiapkan koperasi untuk menjadi penyalur kredit usaha rakyat (KUR).

“Bisa dikembangkan koperasi sektor riil, khususnya yang berorientasi ekspor, padat karya dan memanfaatkan digital ekonomi,’’ jelentrehnya.

Bupati menambahkan, meski tahun 2016 secara kuantitas jumlah koperasi di Kabupaten Tuban cukup banyak, yakni 1.271 dan 65.696 usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), perlu disadari, memang masih banyak koperasi yang belum berhasil karena masih memiliki permasalahan intern, kesulitan permodalan dan persoalan organisasional lainnya.

“Masih banyak pula anggapan negatif, pandangan pesimis seba-

gian masyarakat terhadap peran dan fungsi koperasi,” tukasnya.

Karena itu, paparnya, langkah pembaruan koperasi akan diawali dengan pengelolaan dan pemutakhiran data koperasi melalui online database system (ODS) dengan membekukan atau membubarkan koperasi yang tidak aktif. Juga dilakukan penertiban koperasi melalui pengawasan terpadu dengan membentuk deputi pengawasan.

Hal-haltersebut,sambungnya, merupakan tantangan yang harus dihadapi karena sesuai dengan amanat dalam UUD 1945 pasal 33, yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Sebab, bangun usaha yang sesuai dengan aturan itu di Indonesia adalah koperasi.

Pemkab Bojonegoro Lakukan Monitoring dan Evaluasi Pulang Tanggapan Peringatan HUT ke-71 RI

BOJONEGORO (BM) - Pemkab Bojonegoro melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah melakukan evaluasi dan monitoring di desa terkait penggunaan dana, kinerja dan program desa.

Kegiatan ini dilakukan di Pendopo Kecamatan Temayang, Selasa (23/8).

Kegiatan ini diharapkan pemerintah desa dapat melaksanakan kewajibanya dengan baik danjugaharusmemastikanbahwa anggaranyangditerimatepatsasaran dan bermanfaat.

Menurut Camat Temayang, Muhlisin Andi Irawan, program ini (monitoring dan evaluasi) sejalan dengan semangat Open Goverment Parthnership (OGP) diwilayah Kecamatan Temayang.

“Saat ini sudah ada tujuh desa

diwilayah kecamatan Temayang yang sudah memasang banner tentangpengelolaankeuanganserta program kegiatan,” ungkapnya.

Sedangkan untuk pencairan lanjut Camat, pada prinsipnya lancar, masing-masing sekitar Rp 600 juta yang dipergunakan untuk fisik, sarana dan prasarana pemerintah desa.“Dari 12 desa di wilayah Kecamatan Temayang, 10 desa sudah diperiksa olehinspektorat dan 2 belum diharapkan tuntas tahun ini,” ujarnya.

SementaraituWakilBupatiBojonegoro,SetyoHartonoyanghadir dalamacaratersebut,menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja sama dan kinerja. “Semoga dalam menjalankan amanah ini kita senantiasa diberikan pemikiran yang jernih dalam mengelola keuangan

FOTO: BM/ZAINUDIN

MONEV: Kegiatan evaluasi dan monitoring (Monev) di desa terkait penggunaan dana, kinerja dan program desa di Pendopo Kecamatan Temayang, Selasa (23/8).

desa,” tegasnya.

Dijelaskan pula dalam perjalanannya perlu adanya pendampingan dari pihak terkait antara lain Kejaksaan untuk memberikan pengetahuan. “Pendampingan ini sangat dibutuhkan, namun yang

utama adalah niat dalam menjalankantugasnyaharusbersihdan baik,” tandasnya.

Wabup menyampaikan pula jika ada inspektorat datang agar diberikan info sebenarnya. Karena tugas inspektorat adalah pembi-

naan ke dalam, selama bisa dibina dan diperbaiki jangan serta merta langsung masuk ranah hukum.

“Jika internal masih bisa diatasi maka akan dibenahi bersama,” terangWabup.

Dia juga menegaskan jika pemerintah desa jelek maka akan berdampak pada kinerja di level atasnya. “Kita bekerja melayani rakyat harus dilakukan dengan bahagia dan jangan menyalahgunakan amanah yang telah diberikan rakyat,” imbuhnya.

Di akhir sambutannyaWabup menyampaikan rasa bahagianya melihat pertumbuhan ekonomi warga Temayang yang ditandai dengan banyaknya toko yang berdiri ini menandakan bahwa geliatekonomisudahtumbuhmerata di semua wilayah.(ndo/zen/rdl)

LAMONGAN I BOJONEGORO I TUBAN I GRESIK “Saya berharap peran Dinas Perekonomian dan Pariwisata sertaDekopindaKabupatenTuban lebihditingkatkandalammembina usaha koperasi, sehingga memiliki daya saing,” pinta bupati.

Sementara itu, Ketua Dekopinda Kabupaten Tuban, Drs AshadiSoepraptojugasependapat bahwa walaupun masih ditemukan banyak kekurangan, saat ini sejumlah koperasi di Kabupaten Tuban telah berkembang sangat signifikan dari segi kualitas, dan dari kuantitasnya telah berhasil menggerakkan potensi-potensi perekonomian rakyat.

“Sudah sejalan dengan tema HUTKoperasike-69tahunini,yaitu koperasi sebagai wujud Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR),’’

APARATUR PEMDES

Wabup Buka Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa BOJONEGORO (BM) Wakil Bupati Bojonegoro, Setyo Hartono memberikan pengarahan sekaligus membuka acara pelatihan aparatur pemerintah desa (Pemdes) dalam bidang manajemen pengadaan barang/jasa di ruang pertemuan kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) setempat, Selasa (23/8).

Kegiatan ini diikuti sebanyak 172 Sekretaris Desa (Sekdes) dan juga dihadiri oleh camat se-Kabupaten Bojonegoro serta menghadirkan nara sumber dari Badan Diklat Provinsi Jatim, ULP, Inspektorat dan BPKKD. Kepala BPMPD, Djumari, dalam laporannya menyampaikan, pelatihan aparatur Pemdes ini akan dilaksanakan selama empat hari mulai 22-25 Agustus 2016 dengan peserta sebanyak 419 orang yang dibagi menjadi lima angkatan.

Pada tahap pertama yang

PASURUAN

www.beritametro.co.id

CV Mitra Diminta Membongkar dan Dinas Harus Tegas

FOTO: BM/UMAR

Foto Kiri: KUALITAS BURUK: Aspal jalan hasil garapan CV mitra pada malam hari. Tampak aspal jalan yang terlihat kualitasnya buruk. Foto Kanan : PROYEK: Papan nama proyek pemeliharaan berkala Desa WotgalihWatestani Kecamatan Nguling.

Jika masih terus melakukan kesalahan dalam penggarapan proyeknya harus ditindak tegas.

Yaitu, mencoret namanya untuk tidak lagi menggarap proyek alias black list. Dinas tidak perlu segan-segan dalam memberikan sanksi tegas.

Terkait dengan proyek aspal jalan di DesaWotgalih–Watestani, dinas harus tegas. Rekanan harus mengganti aspal yang sekarang sudah terpasang karena aspal yang sudah digelar sekarang dan akan P1 kualitasnya patut dipertanyakan. Aspal yang terpasang sekarang dinilai aspal beku.

Pasalnya aspal tersebut sempat

DPO Pencurian Kentang dan 16 Ekor Sapi Ditembak PASURUAN (BM) - Setelah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) berbulan-bulan, Senin (22/8) kemarin, Rudi Sugianto (19) pekerja serabutan asal Dusun Keromanom, Desa Tosari, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, ditangkap Buser Sat Reskrim Polres Pasuruan.

Rudi dikejar-kejar petugas karena pada Juni 2016 lalu mencuri sapi milik Tono (37) penduduk Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari.

“Pelaku tertangkap berkat kerjasama kami dengan petugas Polsek Jabung, Kabupaten Malang yang telah menangkap teman pelaku ini. Dari situlah kami langsung melakukan penyanggongan di rumahnya. Dan benar, kami melihat pelaku ada di rumahnya dan berhasil kami tangkap,” ungkap Kasubbag Humas Polres Pasuruan, AKP Yusuf Anggy.

Sebenarnya, kata Yusuf, masih ada satu pelaku lagi yang berhasil kabur. Identitas pelaku sudah dikantongi dan sekarang PERWAKILAN

hanya tinggal menangkap saja.

Sesuai pengakuan pelaku, sapi sudah dijual laku seharga Rp 3,5 juta. Uang tersebut juga sudah dibagi rata. Rudi mengaku kalau uang hasil aksinya telah dibagikan kepada keluarganya, termasuk kepada ibunya. Sedang sisanya dipakai untuk foya-foya.

Karena ada temannya yang tertangkap, Rudi pun melarikan diri. Tapi dalam pelariannya itu, tidak disangka temannya tertangkap karena kasus serupa di Polsek Jabung. Apakah ada kaitannya dengan pelaku, Kasubbag Humas mengaku tidak tahu.

“Kita masih terus kembangkan, apakah pelaku juga terlibat dalam kasus yang sama di daerah lain wilayah jajaran Polres Pasuruan. Ternyata benar, pelaku sudah melakukan belasan kali,” tandas Yusuf.

Ceritanya, Juni lalu korban melapor ke Polsek Tosari karena sapinya lenyap dari kandangnya. Dari hasil olah TKP, petugas meyakini kalau pelakunya adalah Rudi Cs. Dasar petugas, jejak sapi

dilaksanakan 22 Agustus 2016, diikuti oleh angkatan 1 dan 2 dengan jumlah 172 orang, dan sisanyaakanmengikutipelatihan pada 23-25 Agustus 2016.

“Kegiatan ini bertujuan untuk memberi pemahaman bagi aparatur desa tentang manajemen pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan yang berlaku serta memberi penajaman terhadap tugas pokok dan fungsi aparatur desa,” katanya.

Sementara Wabup Setyo menyampaikan kepada peserta pelatihanuntukmemperhatikan administrasi serta menciptakan suasana kerja yang kondusif. Dia juga menegaskan dalam pembangunan Desa harus bekerja samadenganperangkatlainserta camat setempat.

“Kami meminta agar Desa dapat mengelola DD dan ADD denganbaikdanmensinkronkan program desa dengan Gerakan Desa Sehat dan Cerdas (GDSC),” tandasnya.(ndo/zen/rdl)

berita metro

Proyek Aspal Wotgalih Disoal Anggota Dewan

PASURUAN (BM) - Garapan proyek aspal jalan milik CV Mitra senilai Rp 667 jutaan di Desa Wotgalih–Watestani, Kecamatan Nguling, terus disoal.

Setelah disoroti tajam LSM, kali ini dapat tanggapan dari anggota DPRD Kabupaten Pasuruan.

Yakni H Joko Cahyono SH MH, wakil ketua DPRD dari Partai Nasdem sekaligus anggota Komisi III. Joko mengingatkan kepada Dinas PU Bina Marga supaya selektif dalam meloloskan rekanan.

Sementara bagi rekanan yang banyak melakukan pelanggaran atau kesalahan Joko meminta agar diberikan catatan merah.

terang Ashadi saat memberikan sambutan pada acara resepsi Hari Koperasi (Harkop) ke 69 di Pendopo Kridho Manunggal Tuban.

Dalam memperingati hari ulang tahunnya, sambung Ashadi, gerakan Koperasi Kabupaten Tuban telah melaksanakan dan mengikuti beberapa acara, di antaranya upacara pada 18 Juli 2016, lomba cerdas cermat koperasi tingkat SMA/MA/SMK, lomba senam Poco-Poco koperasi wanita, lomba koperasi berprestasi, jambore koperasi tingkat Jawa Timur, puncak Hari Koperasi tingkat provinsi dan nasional, pameran produk unggulan Koperasi dan UKM Jawa Timur, bakti sosial dan ditutup dengan resepsi Harkop.(emi/zen/rdl)

FOTO: BM/UMAR

DITAHAN: Tersangka Rudi (kiri) ditahan di Polres Pasuruan di Bangil dengan kondisi kaki tertembak.

yang dibuntuti ternyata hilang jejaknya di sekitar rumah Rudi.

Ternyata benar, sapi tersebut diangkut dengan mobil pick up yang sebelumnya sudah ditunggu teman sekomplotannya.

Dari keterangan Rudi, ada 3 orang pelaku.

Satu orang bertugas mengemudikan mobil pick up, satu lagi bagian menuntun sapi dari kandang dan dirinya menjadi pembuka gembok kandang.

Pelaku bersama komplotannya ini juga pernah mencuri kentang hingga 2 ton di dua TKP senilai Rp 20 juta. Kemudian mencuri 16 ekor sapi. Dari hasil aksinya pelaku membeli sepeda motor, HP, dan foya-foya.

“Yang kami sita dari pelaku berupa motor Vario 125 N 6249 EL, dan HP. Karena saat ditangkap melawan maka terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas di kakinya,” kata Kasubbag Humas. Rudi dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman selama 10 tahun penjara. (umr/kd/rdl)

terdiam lebih dari empat jam.

Aspal beku jika dipaksakan dipasang, berarti masih ada lubang udara di badan jalan.

Dengan demikian berarti aspal tersebut mudah terkelupas.

Kalau LSM menilai aspal tersebut tidak akan berumur lama, dibenarkan Joko yang akrab disapa Joko Brewok. Oleh karenanya, sebelum P1 harus dilakukan pembongkaran dulu. Jika tidak, Joko meminta jangan sampai ada pembayaran.

Seperti diberitakan sebelumnya, proyek garapan CV Mitra disorot LSM L-Moral (Lembaga Monitoring Nasional). Direktur Eksekutif, H Umar Wirohadi SH dengan tegas mengatakan kalau proyek tersebut banyak ditemukan dugaan penyimpangan. Salah satunya adalah soal

aspal yang terlalu lama digelar sehingga dipastikan jadi aspal beku. Kalau sudah beku, kualitas kelengketan patut diragukan.

Jalan satu-satunya, kata Umar,pihakrekananharusmembongkar aspal yang diperkirakan mencapai 200 ton tersebut. Kalau ini dipaksakan, umur aspal tidak akan lama. Kenapa sampai terjadi kelambatan untuk menggelar aspal tersebut, karena sesuai informasi waktu itu rekanan tidak membawa kompresor untuk membersihkan badan jalan yang akan digelar aspal.

Karena harus mencari kompresor yang lebih dari 4 jam, terpaksa aspal yang sudah sampai di lokasi proyek terpaksa juga harus terdiam cukup lama. Pengaspalan pun selesai kira-kira hingga pukul 02.15 dinihari.(kd/umr/rdl)

TENAGA KERJA

200 Anak Bekerja di Sektor Pertanian PASURUAN (BM) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan menargetkan pada 2019 kabupaten tersebut bebas dari pekerja anak.

HaltersebutdisampaikanKepalaDinasSosial,TenagaKerjadanTransmigrasi Kabupaten Pasuruan,Yoyok Heri Sutjipto.

Menurutnya, pihaknya akan melakukan banyak langkah untuk dapat mencapai target dan sasaran tersebut, baik melalui personal approach (pendekatan secara pribadi) maupun kesiapan anggaran.

“Khusus untuk anggaran seluruhnya berasal dari APBN, dan ini masih dalam tahap pembicaraan dan sharing di pusat,” terangnya.

Yoyoksendirimenilai,pekerjaanakmasihsusahuntukdihilangkan, lantaran culture atau budaya masyarakat yang masih belum memahami pentingnya anak-anak untuk tidak memainkan peran sebagai seorang pekerja, melainkan masih harus menjadi seorang pelajar.

“Banyak orang tua yang tinggal di pedesaan belum mengerti pentingnya pendidikan. Sudah tamat SD langsung disuruh bekerja, padahal usia mereka harusnya masih duduk di bangku sekolah. Maka dari itu, kami melakukan pendekatan personal kepada mereka secara komprehensif,” imbuhnya.

DaricatatanDinsosnakertransKabupatenPasuruansendiri,jumlah pekerja anak di Kabupaten Pasuruan masih sekitar 200-an anak, khususnya di bidang agricultur alias pertanian.

Oleh karenanya, tahun ini Dinsosnakertrans berkomitmen untuk menurunkannya hingga tidak ada lagi anak yang bekerja, meskipun terbilang membantu orang tua. KataYoyok, tahun ketiga kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan akan fokus pada masalah ketenagakerjaan, sehingga dari situlah akan banyak kegiatan yang mengarah pada pengentasan pekerja anak.

“Kami yakin akan mampu untuk mengentaskan pekerja anak, dengan catatan bahwa orang tua harus mendukung penuh dalam hal asupan pendidikan yang layak bagi putra-putrinya,” jelasnya. (wbm/rdl)

PASURUAN: H Umar Wirohadi (kabiro), Abdul Kadir Jaelani IKLAN/LANGGANAN: 081 336 484 057

PANTURA 13

berita metro

www.beritametro.co.id

RABU, 24 AGUSTUS 2016

LAMONGAN I BOJONEGORO I TUBAN I GRESIK

Polemik BTS Telkomsel Laren Berlarut

Empat SKPD Dituding Tak Bernyali Menindak LAMONGAN (BM) - Polemik pendirian menara BTS Telkomsel Laren tak kunjung temukan titik terang. Bahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berwenang menuntaskan perkara ini, yakni Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP), Dinas Perhubungan, Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Satpol PP, belum mengambil sikap hingga detik ini.

Nihrul Bahi Haidar, Direktur Eksekutif Clean Governance (CG) Lamongan menjawab pertanyaan koran ini, menilai sikap empat SKPD itu tidak menunjukkan itikad baik menuntaskan polemik dengan warga.

“Padahal yang mengadu warga Laren sendiri. Indikasinya jelas, sampai detik ini nyali mereka diragukan karena masih belum ada putusan,” sergahnya, Selasa (23/8).

Padahal saat audiensi ketiga, forum warga sebagai pengadu sudah meminta ketegasan terkait status tower yang lokasinya berdampingan dengan pemukiman. “Jjika memang BTS Telkomsel Laren dinyatakan bersalah, putuskan bersalah dan segera ambil tindakan untuk melakukan pembongkaran. Apabila dinyatakan tidak bersalah, tidak ada yang dilang-

gar, keluarkan surat keputusannya juga. Agar pengadu bisa mengambil langkah tindakan selanjutnya,” tantangnya.

Sebagai pihak yang melakukan pendampingan kepada forum warga Laren, LSM CG terang Gus irul, sudah menurunkan tim investigasi mendatangi Kantor Dinas Perhubungan untuk meminta kejelasan polemik ini (22/8). Sayang, kedatangan mereka tidak ditemui kepala dinas yang sedang ke luar kota.

Tim hanya ditemui windi, staf Dishub yang menjadi wakil dalam dua audiensi terakhir.

“Tim Investigasi Clean Governance sengaja mendatangi Dinas Perhubungan untuk menindaklanjuti dan mengkroscek sejauh mana keseriusan Dishub dalam menangani polemik itu,” katanya.

“Kami sempat menanyakan tentang keseriusan dari tindakan apa yang sudah dilakukan Dishub dalam menindaklanjuti polemik tersebut. Jawaban dari Windi, Dishub sudah mendesak pemilik BTS untuk melakukan pembongkaran. Namun jika diabaikan, kewenangannya menurut Windi justru ada di Satpol PP,” paparnya.

Sempat terjadi pembahasan hangat antara windi

dengan tim dari CG. Gus Irul bahkan menyimpulkan jika jawaban yang dilontarkan Windi menjawab pertanyaan tim investigasi terlalu bertele-tele.

“Kami menyimpulkan Dinas Perhubungan tidak tegas bersikap. Hal yang sama dilakukan Badan Penanaman Modal dan Perizinan,” geramnya.

Sedangkan Sulkan Akhmad dari Divisi Investigasi LSM CG, menilai Pemkab Lamongan hanya terkesan megejar pemasukan dari retribusi menara telekomunikasi sebagai tambahan Pendapatan Asli Daerah. Di sisi lain, mengabaikan hak warga dan lingkungan sekitar BTS untuk terbebas dari gangguan dan dampak yang ditimbulkan.

“Sampai detik ini, BPMP dan SKPD terkait belum memposisikan sebagai penindak.

Tapi sebatas sebagai mediator. Mediator yang berupaya mengembalikan perkara ini dengan memberikan kesempatan Tim Telkomsel menemui warga untuk menyelesaikan perkara. Ironisnya lagi, ternyata SKPD terkait menara telekomunikasi di Kabupaten Lamongan hanya mengutamakan retribusi saja, dan rela mengorbankan hak warganya,” sindirnya.

“Ini yang sangat kami sayangkan. Kenapa Tim SKPD

Kabupaten Lamongan yang sudah dua kali mengadakan audiensi belum memberikan putusan jelas dan tegas menindak. Padahal, warga pengadu tidak menuntut ganti rugi, hanya meminta agar tower segera dibongkar berdasarkan dugaan cacat administratif, insiden yang pernah terjadi, rasa trauma warga, serta gangguan yang pernah terjadi,” tambahnya.

Sedangkan lanjut Sulkan Pemerintah pusat sebenarnya sudah memberi aturan tegas terkait pendirian BTS. Untuk tinggi menara kurang dari 45 meter, harus berjarak minimal 20 meter dari perumahan, 10 meter di tempat komersial, dan lima meter bila di daerah industri. Sedangkan jika ketinggian menara 45 meter, jarak dari bangunan perumahan minimal 30 meter, 15 meter untuk daerah komersial dan 10 meter untuk daerah industri. “Aturan ini untuk mencegah dampak radiasi sesuai acuan yang dikeluarkan WHO,” sebutnya.

Tak heran, warga merasa diabaikan pemerintahnya.

Padahal jarak tower dengan beberapa rumah warga hanya terpisah 5 meter. “Tak hanya dampak radiasi frekuensi radio, warga sempat trauma dengan

dua kali jatuhnya komponen besi pada 2012 yang nyaris mencelakai. Selain itu, bunyi bising dari genset untuk operasional BTS ketika listrik padam, sangat mengganggu akibat terlalu dekat dengan pemukiman,” bebernya.

Hal itu yang memicu kekesalan warga setelah kontrak perpanjangan lahan kedua terungkap. Padahal 28 April 2015, warga sudah melayangkan surat penolakan perpanjangan izin dan sewa menara itu. Kepala Desa Laren kala itu bahkan sudah menyampaikan kepada pemilik lahan.

“Respon positif sebenarnya sudah ditunjukkan H Ashab Firdaus dengan menghubungi Telkomsel. Nyatanya, setelah dijanjikan akan menemui warga, hingga kini polemik menara itu terus berlanjut. Ironisnya, selama 10 tahun warga tidak pernah mendapat kompensasi, baik asuransi maupun cek kesehatan berkala. Termasuk ketika potongan besi jatuh di lahan milik Supari dan Khoirul Ummah. Sepertinya tidak ada itikad baik dari pemilik tower untuk jaminan keselamatan dan asuransi kesehatan bagi warga yang rumahnya di sekitar lokasi,” tandasnya. (ifa/ zen/epe)

Istimewa, Kloter 37 Dilepas Langsung Bupati Sambari

GRESIK (BM) - Bupati Sambari Halim Radianto didampingi wakil bupati M Qosim secara simbolis memberangkatkan calon jamaah haji (CJH) kloter 37 asal Kabupaten Gresik dari halaman kantor pemkab, Selasa (23/8) yang selanjutnya menuju Asrama haji Sukolilo. Pelepasan itu terasa mengharukan karena banyak CJH yang diiringi kerabat dan tetangganya.

Dalam sambutannya, Sambari berpesan kepada para tamu Allah tersebut agar selalu menjaga kesehatannya selama menjalankan ibadah ruku Islam kelima ini.

“Tetap menjaga kesehatan dengan mengatur pola makan dan selalu menyiapkan persediaan air agar tidak

FOTO: BM/SUGENG S

TAMU ALLAH: Bupati Sambari merangkul akrab salah satu CJH Kloter 37 yang diberangkatkan dari pelataran Pemkab kemarin untuk menjalankan rangkaian ibadah di tanah suci musim ini.

dehidrasi, karena udara disana sangat panas,” katanya. “Semoga seluruh ibadah diterima Allah dan menjadi haji yang mabrur,” samnbungnya.

Sementara itu, Wabup Qosim mengingatkan kepada ketua rombongan, ketua regu serta seluruh CJH agar senantiasa menjalin komunikasi dengan baik. “Jangan ada yang tertinggal ataupun hilang. Oleh sebab itu jalinlah komunikasi dengan baik,” pesan wabup.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik, Dr H Haris Hasanuddin melalui Kabag Humas Pemkab, Suyono mengatakan, pada musim haji 1437 H, CJH asal Gresik tercatat sebanyak 1.485 orang dan terbagi dalam tiga kloter.(sgg/zen/epe)

KILAS

Tingkatkan Mutu, Kukuhkan 36 Perekam Medis LAMONGAN (BM) – Upaya meningkatkan mutu pelayanan terhadap pasien terus ditingkatkan manajemen RSUD dr Soegiri. Salah satunya adalah dengan pengukuhan staf administrasi rekam medik dengan menambah 36 personel baru. Mereka diambil sumpah profesinya di Aula Lantai II, Selasa (23/8) yang dipimpin langsung Direktur Utama RSUD dr Soegiri, dr Yuliarto Dwi Martono, MMKes. Dr Yuli menegaskan, pengambilan sumpah tenaga administrasi rekam medik ini baru pertama kali dilakukan di rumah sakit milik Pemkab Lamongan tersebut. Dasarnya adalah Peraturan Pemerintah RI No 10 Tahun 1966 yang tertuang pada pasal 2. “Berdasarkan aturan itu, orang yang dalam pekerjaannya berurusan dengan orang sakit walaupun bukan tenaga kesehatan yang telah mengetahui keadaan pasien berkewajiban untuk menjunjung tinggi kerahasiaan mengenai keadaan pasien,” jelasnya.

Selain pengukuhan SDM, dr Yuli juga menyebut akan membentuk instalasi rekam medik dalam rencana kedepan.

“Insya Allah akan diadakan instalasi sendiri untuk rekam medik,” ucapnya. (ifa/zen/epe)

FOTO: BM/IFA

SUMPAH PROFESI: Dua perwakilan staf administrasi rekam medik menjalani sumpah profesi dalam pengukuhan yang baru pertama kali digelar RSUD dr Soegiri.

Arek Suroboyo Dituntut 6 Tahun di Gresik GRESIK (BM) – Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Gresik, menuntut Nurul Jannah (20) warga asa; Wonokusumo Jaya IV/16, Kelurahan Pegirikan, Surabaya dengan hukuman 6 tahun penjara. Sanksi yang cukup berat itu didapat setelah Nurul Jannah diringkus oleh Satrekosba Polres Gresik dengan barang bukti narkoba jenis sabu pada Maret 2016 di depan Toilet SPBU Sentolan.

Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Gresik tersebut, JPU Pompy Polansky mendakwa Nurul Jannah dengan pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. “Selain menuntut 6 tahun kurungan penjara, juga denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan penjara,” terang Pompy, Selasa (23/8).

Jaksa juga menunjukkan barang bukti 1 kantong plastik berisi kristal putih yang diduga sabu seberat 0,43 gram. Majelis Hakim yang dipimpin Lia Herawati setelah mendengarkan tuntutan jaksa, akhirnya menunda sidang hingga 30 Agustus untuk merundingkan dengan anggota majelis hakim lainnya. (mam/zen/epe)

Cegah Merembet, Karnaval Glagah Dijaga Ketat

Polisi Tetapkan 8 Tersangka Bentrok Brondong

LAMONGAN (BM) – Hanya dalam hitungan jam, Polres Lamongan bergerak cepat dengan menetapkan 8 tersangka dalam kasus bentrok antarwarga di tengah perlombaan gerak jalan se-Kecamatan Brondong, Ming­gu (21/8) petang.

Langkah itu diambil setelah mengambil keterangan dari 12 orang yang diamankan pascabentrok.

Paur Subbag Humas Ipda Raksan mengatakan, delapan yang ditetapkan sebagai tersangka merupakan bagian dari 12 orang yang diamankan sebelumnya. Rinciannya, 6

orang dari Dusun Mencorek, Desa Sendangharjo dan sisanya dari Dusun Piluk, Desa Sumberagung.

“Mereka ditetapkan sebagai tersangka karena ikut melakukan pemukulan. Sedangkan empat lainnya masih jalani pemeriksaan intensif,” terang­ nya, Selasa (23/8). Mereka adalah Zainul (25), Yudi (25); Ebut Erwin (24); Edi (27); Anto (19); Shobirin (26) dari Mencorek.

Sedangkan dari kubu lawannya adalah Nasik (32) dan Bobi (20).

Bentrokan ini dipicu saling e­jek antara tim pemuda Mencorek dengan tim pemuda

Piluk. Perseteruan itu akhir­ nya memuncak jadi tawuran massal. Bahkan ada indikasi sudah dipersiapkan meng­ i­n gat beberapa saksi mata melihat ada salah satu kubu yang membawa pedang. Peng­ gunaan senjata tajam itu yang membuat korban berjatuhan.

Dua diantaranya terluka parah hingga harus dirujuk ke IRD RSUD dr Soegiri.

Sedangkan bentrok kedua hanya berselang beberapa jam, terjadi ketika warga yang tidak terima mendatangi puskesmas Prambon yang tengah merawat ang-

gota salah satu kubu. Total ada 6 orang yang terluka serius, 5 di antaranya dari Dusun Cumpleng yang berkolaborasi dengan warga Dusun Piluk.

Agar bentrok tidak berlanjut di tengah isu rivalitas antarperguruan pencak silat, Ipda Raksan menegaskan Polres lamongan sudah menerjunkan sejumlah personel BKO yang ditempatkan di Polsek Brondong.

“Barang siapa yang mela­ kukan main hakim sendiri sampai terjadinya kericuhan, bisa dikenakan pasal 170 KUHP,” pungkasnya.

Sementara itu, pengamanan gabungan melibatkan Polri-TNI dilakukan lebih ketat dalam karnaval di Glagah.

Danramil 0812/22 Glagah Kapten Fauzi dan AKP Ali Kanta Kapolsek Glagah, tidak ingin bentrokan seperti di Brondong terjadi wilayahnya kendati karnaval digelar khusus untuk pelajar SD sederajat. “Diharapkan untuk para peserta untuk tertib,sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas dan bagi ibu-ibu untuk mengawasi putra-putrinya di jalan demi keselamatan bersama,” terang Kapten Fauzi.(ifa/zen/epe)

Tegaskan Harus Sesuai Aturan

Kejari Lamongan Imbau Kades Tidak Takut Kelola Dana Desa

LAMONGAN (BM) - Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamongan, Akhmad Patoni menegaskan kepada aparatur pemerintahan desa di Lamongan untuk tidak takut mengelola anggaran desa. Hal itu disampaikannya usai meneken MoU bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara antara Kejari dengan Kades seKecamatan Ngimbang, Sambeng dan Sugio, di Pendopo Kecamatan Ngimbang, Selasa (23/8).

“Kepada Pak Kades, tidak perlu takut dalam mengelola anggaran desa dan melaksanakan kegiatan pembangunan di desa. Asal, semuanya dilakukan dengan tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku,” kata Akhmad Patoni.

Dia menambahkan ada banyak aturan-aturan baru terkait pengelolaan anggaran. Dan itu harus diketahui dan dipahamai oleh para Kades agar pengelolaan anggarannya sesuai dengan yang diatur.

Kerjasama yang akan berlaku selama satu tahun itu untuk memberikan landasan hukum baik bagi Kades maupun Kejari PERWAKILAN

FOTO: BM/FDN

TEKEN MOU: Kejari Lamongan Akhmad Pathoni meneken MoU untuk pengawasan dana desa dengan seluruh kades dari tiga kecamatan. MoU ini juga menjadi dasar bagi kejaksaan untuk langsung turun ke lapangan jika ada indikasi penyimpangan.

Lamongan dalam permasalahan hukum perdata dan tata usaha.

Sementara Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas), Mohammad Nalikan menyebutkan, MoU tersebut nantinya akan ditindaklanjuti

dengan pendampingan terhadap kegiatan pembangunan, pengelolaan serta pertanggungjawaban dana-dana yang masuk ke pemerintahan desa. “Ini dimaksudkan agar agar pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana desa,

alokasi dana desa serta sumber yang lain bisa tepat sasaran, tepat penggunaan dan tepat dalam pertanggungjawabannya,” terangnya.

Sebelumnya, KPK sudah berulangkali menekankan agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan dan pengelolaan dana desa. Sebab potensi negatif itu sangat besar mengingat ada Rp 20,7 triliun yang dikucurkan ke seluruh desa di Tanah Air. Nominal yang cukup besar itu juga dihadapkan dengan tumpang tindihnya kewenangan antara Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal dan Kementerian Dalam Negeri.

Terlebih, berdasar kajian komisi antirasuah pada tahun lalu, formula pembagian dana desa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tidak transparan. Sementara, terkait tata laksana, tak ada standarisasi untuk acuan para perangkat desa merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Laporan pertanggungjawaban pun dinilai rawan dipalsukan. (fdn/zen/epe)

FOTO: BM/MAM

BERAT: Nurul Jannah ketika ditanya hakim usai pembacaan tuntutan oleh jaksa terkait kepemilikan sabu seberat 0,43 gram.

42 Ribu Warga Lamongan Belum e-KTP LAMONGAN (BM) – Gara-gara belum melakukan perekaman e-KTP, setidaknya 42 warga Lamongan terancam kesulitan mendapat pelayanan publik. Padahal sesuai instruksi dari Kementerian Dalam Negeri, batas terakhir perekaman e-KTP hingga 30 September mendatang.

Banyak faktor yang jadi kendala perekaman data tidak berjalan lancar. Kepala Dispendukcapil Lamongan, Rusgianto SH menyebutkan, diantaranya sedang bekerja di luar negeri. “Sebagian juga karena berdomisili di wilayah terpencil,” cetusnya, Selasa (23/8).

Tingginya angka warga yang belum e-KTP membuat program Gemilang (Gerakan Mengurusi Identitas Langsung) sebagai upaya jemput bola Dispendukcapil jadi sorotan. Rusgianto membeberkan dari total wajib KTP, sudah dilakukan 1.025.854 orang.

“Bupati sendiri sudah mengedarkan surat ke seluruh camat di Lamongan agar terus melakukan sosialisasi perekaman tersebut. Selain itu, Dengan keluarnya surat edaran tersebut, diharapakan dapat menekan angka warga yang belum melakukan perekaman, syukur-syukur bisa sampai nol persen,” tuturnya. (ifa/zen/epe)

Kantor Imigrasi Buka di Pasar Ikan Modern GRESIK (BM) - Warga Gresik, Tuban dan Bojonegoro tak perlu lagi mengurus paspor ke Surabaya. Pembuatan dan pengurusan paspor bisa dilakukan di Unit Layanan Paspor (ULP) Imigrasi Tanjung Perak yang terletak di dalam Pasar Ikan Modern, Bunder, Gresik.

“Sebenarnya ini yang ditempati bukan bangunan baru yang ada di pasar ikan modern tapi bangunan tua bekas Galeri pameran mangkrak yang berada di tengah tengah proyek Pasar Ikan Modern,” kata Saipudin, staf pemasaran Ruko Pasar Ikan Modern, Selasa (23/8).

Dia menjelaskan, Imigrasi menyewa selama 3 tahun terhitung sejak awal Agustus lalu. “Untuk berapa sewa kontraknya saya tidak tahu namun dengan adanya kantor ULP Imigrasi disini semoga bisa mendongkrak penjualan ruko yang ada di dalam pasar ikan ini,” tambahnya.

Kepala Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I Tanjung Perak, Saffar Muhammad Godam beberapa lalu mengatakan, operasional ULP diperkiarakan berjalan dua bulan ke depan.

“Beroperasinya ULP ini diharapkan, bisa mengurangi beban pemohon paspor di kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak sehingga pelayanan maksimal bisa dirasakan masyarakat,” kata Godam. (gbr/zen/epe)

KABIRO PANTURA: Moh. Zainuddin. LAMONGAN: Thafhanul Fahri, Nur Afifah, Mochamad Fiddin Rosyadi. BOJONEGORO: Sandi Suswondo. TUBAN: Ahmad Juremi. GRESIK: Moch. Sugeng, Imam Taufieq, Gilang Budi Raharja. IKLAN/LANGGANAN: 0857 3233 5005.

14 BANYUWANGI - LUMAJANG

berita metro www.beritametro.co.id

BANYUWANGI I LUMAJANG

RABU, 24 AGUSTUS 2016

Karnaval Desa Licin Dinilai Spektakuler Tampilkan Kebhinekaan Etnik, Meriahkan HUT RI BANYUWANGI (BM) – Momen dalam memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke–71, Pemerintahan Desa Licin, Kecamatan Licin telah sukses mengagendakan sebuah sajian karnaval yang dinilai spektakuler dan menampilkan ethnik kebhinekaan, sehingga mampu menghipnotis ribuan penonton yang memadati sepanjang jalan Licin, Selasa (23/8) kemarin.

Pantauan Berita Metro (BM) saat barada di sepanjang jalan 5 km rute karnaval, ratusan penonton sudah terlihat memadati jalan sekitar pukul 11.00WIB. Dan, start berada di lokasi lapangan tanah tangsi diawali dengan peserta karnaval TK/SD dengan garis finish berada di timur kantor Puskesmas Licin. Sedangkan,

sejumlah peserta pelajar SMP yang sederajat dan umum start dimulai berada di lokasi Gedung Diklat timur, Balai Desa Tamansari.

HaltersebutdisampaikanKepala Desa(Kades)Licin,AkhmadSugiono saat ditemui Berita Metro (BM) di lokasitempatberkumpulnyasemua pesertakarnaval.Iamengakubangga akan antusias warga, khususnya di wilayah Desa Licin.

Menurutnya, hal seperti ini merupakan sebuah moment yang datang setiap tahun sekali.

Setidaknya bisa menggugah jiwa nasionalisme dan bangga akan berbangsa dan bertanah air Indonesia. Selain itu, kegiatan karnaval ini merupakan sebuah wujud syukur akan perjuangan seluruh para pejuang hingga memerdekakan bangsa Indonesia.

FOTO-FOTO : BM/EDHI PRASETYO

KADES: Tampak Kades Licin, Akhmad Sugiono bersama Istri turut memeriahkan karnaval HUT RI ke-71. Peserta karnaval yang digelar Pemdes Licin yang menampilkan beragam keunikan (foto kanan).

“Kegiatan ini sudah secara rutin kita laksanakan setiap tahun. Pada kenyataannya, semua dukungan dari semua dusun dan instansi yang

berada di Licin serta sejumlah sekolah juga turut berpartisipasi memeriahkan prosesi acara ini.

Pada acara ini bisa dikatakan sukses

dan berjalan lancar, sehingga ke depan akan kita laksanakan lebih meriah dari tahun–tahun sebelumnya,” katanya. (edh/azt)

TK se-Kecamatan Giri Ikut Karnaval BANYUWANGI (BM) – puluhan peserta karnaval TK se-wilayah Kecamatan Giri turut serta memeriahkan HUT RI ke-71 dengan berjalan sepanjang kurang lebih 2,5 km dengan rute start Lapangan Kecamatan Giri dan berakhir di garis finish TK Negeri Pembina, Selasa (23/8).

Tampil sederhana dengan kostum olahraga dari masing–masing TK yang ada di wilayah Kecamatan Giri, juga dengan pernak-pernik hiasan beragam mulai dari topi yang bernuansa HUT RI memadati sepanjang jalan semenjak pagi hari.

Rona wajah keceriaan dan kebahagian terpancar dari putra-putri penerus bangsa ini, tampak terlihat baris berjajar secara rapi menyesuaikan nomor urut masing–masing. Begitu pula, dengan orangtua wali murid dan sejumlah guru yang turut serta mengantarkan peserta karnaval hingga ke garis finish.

Pantauan Berita Metro (BM) dalam kegiatan karnaval yang dikemas jalan sehat ini berjalan aman dan lancar, dibantu beberapa anggota Polsek Giri untuk mengawal keamanan dari garis start hingga menuju finish. (sud/azt)

JMF Bantu Perusahaan dan Pencari Kerja LUMAJANG (BM) - JMF Lumajang memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam melakukan rekrutmen karyawan baru.

“Melalui kegiatan tersebut, biaya rekrutmen bisa dihemat, sementara pilihan calon karyawan lebih beragam dan langsung dapat diwawancarai di tempat sehingga lebih efisien dan efektif,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transimgrasi Kabupaten Lumajang, Drs Suharwoko MSi. Dikatakan, prinsip kegiatan pameran bursa kerja adalah mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dalam suatu kegiatan rekrutmen calon karyawan. “Dengan bursa kerja tersebut pencari kerja dan perusahaan sama-sama diuntungkan,” terangnya.

Sampai saat ini pengangguran di Lumajang masih cukup tinggi,

FOTO : BM/PRI

DIPADATI: JMF Lumajang dipadati oleh para pencari kerja, yang ingin berkarir di perusahaan yang ikut bursa kerja.

sehingga perlu kerjasama semua pihak dalam menekan angka pengangguran tersebut. “Kepedulian dan kerjasama yang baik antara perusahaan, pemerintah dan

masyarakat akan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menguntungkan semua pihak,” ungkapnya.

SedangkanWakil Bupati Luma-

jang, dr Buntaran Suprianto MKes saat membuka Job Market Fair (JMF) mengatakan, Pemerintah Kabupaten Lumajang berharap dengan pelaksanaan Bursa Kerja atau Job Market Fair akan membuka informasi kerja kepada masyarakat, dan memberikan efisiensi waktu serta kemudahan bagi perusahaan untuk mencari karyawan.

“Ini event yang sangat dinantikan oleh masyarakat yang membutuhkan pekerjaan, khususnya masyarakat Kabupaten Lumajang. Tentu, hal ini juga menjadi kesempatan yang baik sekali bagi masyarakat para pencari kerja. Even ini juga bermanfaat bagi pemerintah dan perusahaan,” katanya.

Diungkapkan, mungkin sebagian dari kita belum begitu paham

apa itu Job Market Fair. “Job Market Fair atau Career Expo atau sering juga disebut Bursa Kerja adalah sebuah acara atau event yang diselenggarakan khusus ditujukan untuk para pencari kerja,’’ ungkapnya.

Menurut Wabup Buntaran, dalam Job Market Fair biasanya telah terpasang daftar perusahaan yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, sehingga akan memberikan banyak manfaat baik bagi pelamar, perusahaan, maupun bagi pemerintah.

“Bagi para pencari kerja, even ini merupakan tempat untuk menemukan berbagai peluang kerja yang potensial dimana mereka dapat memasukkan lamaran langsung ke bagian rekruitmen dari masing-masing perusahaan,” tukasnya. (pri/adv)

FOTO : BM/EDHI PRASETYO

PESERTA: Salah satu penampilan peserta dari TK Negeri Pembina.

Iklan Kehilangan STNK N 3287 ZY, NK 112470, NM 111075, A/N VINCENSIUS DUGEN PRAYITNO STNK N 4909 UE, NK 121047, NM 1120713, A/N IMAM HASBULLAH STNK N 2171 YP, NK 215190, NM 1210815, A/N PEMERINTAH KAB LUMAJANG STNK N 6570 ZL, NK 980382, NM 1976398, A/N BASUKI RAHMAT

Banyuwangi: Kepala Biro: Edhi Prasetyo, Wartawan: Irawan, Sudiyono, Abdul Karim, Arwani Mahsun, Nanang Slamet, Marketing, Iklan/Sirkulasi: Dian, Dini, 081332011506

PERWAKILAN

PROBOLINGGO

berita metro www.beritametro.co.id

TKW Asal Probolinggo Tewas di Malaysia Penyebab Kematian Asmawati Tunggu HasilVisum PROBOLINGGO (BM) – Seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia asal Kabupaten Probolinggo, Asmawati (49), warga Dusun Srudin RT 12 RW 2, Desa Kedungsari, Kec Maron, meninggal dunia di Malaysia.

Berdasarkan penuturanYuniati Ningsih, aktivitas Solidaritas Buruh Migran Indonesia (SBMI) Probolinggo, Asmawati meninggal dunia pada 18 Agustus sekitar pukul 18.30.Yuni mengatakan, sebelum meninggal Asmawati dan anaknya, Zainal Arifin ditangkap polisi Diraja Malaysia saat tengah berobat di salah satu rumah sakit.

“Diduga ibu Asmawati ini meninggal di sana akibat penganiayaan oleh petugas. Namun, untuk kepastiannya kami masih menunggu hasil visum yang dilakukan oleh rumah sakit,” ujar Yuni, Selasa (23/ 8) kemarin.

Asmawati sudah tujuh tahun bekerja di negeri jiran dan selalu berpindah-pindah lokasi. Ia

FOTO : BM/SAIFULLAH

DIKUNJUNGI: Rumah TKW asal Probolinggo, Asmawati dikunjungi kerabat ketika mendapat kabar yang bersangkutan meninggal di Malaysia.

masuk ke Malaysia lewat perantara calo tenaga kerja atau ‘tekong’ di Jember. Selama tujuh tahun ia tidak bekerja penuh di Malaysia, karena terkadang

pulang kampung.

Keberangkatannya ke Malaysia terjadi beberapa bulan lalu, setelah putranya, Zainul Arifin lulus SMA. “Semua dokumen yang di-

miliki oleh ibu Asmawati dan anaknya disita oleh polisi. Dan sampai saat ini, Zainal ditahan oleh polisi,” tutur penggiat buruh migran ini.

Rencananya, jenazah Asmawati akandipulangkankeIndonesiadengan pesawat. Diperkirakan akan tiba dibandaraJuandapadapukul15.00.

“Biaya pemulangan jenazahnya menggunakanuangpribadidengan menjual perhiasan almarhum yang ada di sana,” kataYuni.

Sementara itu Kabid Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Kabupaten Probolinggo Usman Ali, mengaku baru mendengar kematian warga Kabupaten Probolinggo, setelah dibertahu oleh keluarga dan aktivis SBMI. “Dari BNPTKI tidak ada pemberitahuan kepada kami. Oleh karena itu kami akan melakukan pengecekan ke P4TKI,” ujar Usman Ali. Ia sangat menyayangkan peristiwa tersebut, karena pemerintah daerah tidak dapat membantu secara maksimal. Sebab, keberangkatan almarhumah dilakukan secara ilegal, bukan lewat jalur resmi. “Dia berangkat melalui jalur ilegal,” kata Usman Ali. (sip/azt)

Hasan: Usut Tuntas Kasus Penipuan Haji

FOTO : BM/SAIFULLAH

INFORMASI: Anggota DPR RI, Hasan Aminuddin ketika menyampaikan informasi pada wartawan di acara cangkrukan di Kota Probolinggo.

PERWAKILAN

PROBOLINGGO(BM)- AnggotaKomisiVIIIDPR RI,HasanAminuddinmemintakepolisianmengusut tuntaskasuspenipuanhajiolehsalahsatuperusahaan swasta.Kasusitumengakibatkan177jamaahhajiasal IndonesiaditahanimigrasiFilipina.Akibatnya,warga yang niat melaksakan ibadah haji malah harus berurusandenganpenegakhukumnegaralain.

Berdasarkan informasi, biaya keberangkatan haji dalam kasus tersebut memang lebih mahal dari biasanya. Hanya saja, waktu keberangkatan lebih cepat. Dibandingkan dengan jalur pendaftaran haji melalui pemerintah Indonesia.

“Tapi akibatnya apa, mereka, sekitar 177 jamaah malah tidak jadi berangkat ke Makkah, dan ditahan pemerintah Filipina. Karena akan berangkat haji dengan kuota negeri tersebut. Ini yang sangat memprihatinkan,” katanya.

Dikatakan pula oleh Mustasyar NU Kabupaten Probolinggo ini, pihaknya memang pernah bertemu dengan jamaah asal Indonesia di Bin Daud Mak-

kah beberapa waktu lalu. Saat ia berbincang dengan jamaah tersebut dan mengatakan, berangkat haji dari Filipina lebih cepat. “Tapi tetap saja tidak dapat dipertanggungjawabkan,” sebutnya.

Disinggung soal potensi penipuan serupa di wilayah Probolinggo Pasuruan, Hasan yang merupakan Ketua DPP Nasdem Bidang Agama dan Adat mengatakan, tidak perlu khawatir. Sebab, di wilayah tersebut, masyarakat sudah pintar dan lebih memilih pemerintah atau lembaga yang teruji kredibilitasnya. “Saya sangat yakin, karena di Probolinggo dan Pasuruan sendiri, penipuan semacam itu, sangat kecil,” paparnya.

Kasus tersebut, Hasan menyerahkan sepenuhnya pada pihak yang berwajib. Lantaran unsur pidana dan pelanggaran yang dilakukan penyedia haji sangat jelas. “Kapolri harus mengusut tuntas jaringan, agar tidak terjadi hal serupa di lain waktu mendatang,” kata suami Bupati Probolinggo Hj P Tantriana Sari ini. (sip/azt)

FOTO : ISTIMEWA

TAMBAK: Usaha tambak di Kab Probolinggo, baru 98 unit yang memiliki sertifikat Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB).

Baru 98 Tambak Bersertifikat CBIB PROBOLINGGO (BM) – Dari total 1.778 unit usaha tambak di Kabupaten Probolinggo, baru 98 unit usaha yang memiliki sertifikat Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB). Rinciannya, 12 unit usaha tambak bersertifikat CBIB dari 38 unit usaha tambak intensif dan semi intensif dan 86 unit usaha tambak bersertifikat CBIB dari total 1.740 unit usaha tambak air tawar dan tradisional.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Kabupaten Probolinggo Dedy Isfandi melalui Kepala Bidang Budi Daya Perikanan Hari Pur Sulistiono.

“Kesadaran pembudi daya hingga saat ini masih kurang. Apalagi hingga saat ini punishment belum diterapkan. Seandainya sudah diterapkan dan perusahaan hanya mau menerima kiriman dari tambak yang sudah memiliki sertifikat CBIB, maka saya yakin semua pembudidaya akan gulung tikar,” katanya.

Menurut Hari Pur Sulistiono, sertifikat CBIB diperlukan untuk melaksanakan ketentuan jaminan mutu keamanan pangan. Jadi tidak hanya yang diekspor saja, tetapi juga yang dijual ke lokal.

“Yang disertifikasi itu lembaganya dan bukan produksi yang dihasilkan. Jika sudah memiliki sertifikat CBIB, maka produksi udangnya bisa dijual secara lokal maupun luar negeri,” jelasnya.

Ia menambahkan, untuk memperoleh sertifikat CBIB ini, maka pembudi daya harus menerapkan semua proses produksi secara Standar Nasional Indonesia (SNI).

Terutama sanitasi yang harus higienis dan sehat.

“Rata-rata para pembudi daya sudah menerapkan CBIB ini, hanya saja mereka masih belum mengajukan sertifikasi CBIB. Meskipun demikian, masih ada beberapa yang perlu diperbaiki,” katanya. (koc/azt)

PANGGILAN Manajemen Berita Metro memerintahkan kepada Yusron Fuadi, selaku Koordinator Biro Probolinggo agar segera menghadap ke kantor pusat Berita Metro di Surabaya.

Terima kasih.

LUMAJANG: Santono Priambodo. IKLAN/LANGGANAN: 081 249 455 05. PROBOLINGGO: Saipul. IKLAN/LANGGANAN: 081 336 373 699.

MALANG RAYA 15

berita metro www.beritametro.co.id

RABU, 24 AGUSTUS 2016

Anggaran Publikasi Humas Pemkab Malang Jadi Sorotan

kilas

Dituduh Pangkas Biaya Iklan

Pelayanan Dispendukcapil Dikuasai Calo

ISTIMEWA

MALANG (BM) - Anggaran publikasi di bagian Humas Pemkab Malang mendapat sorotan. Sebab, bagian Humas Setda Kabupaten Malang tersebut dituduh memangkas biaya

Ngesti Dwi Prasetyo

iklan hingga 50 persen kepada puluhan media.

Pemangkasan itu, dianggap sebagai fee cash back. Sebab, publikasi iklan melalui media cetak diterapkan sistem pemotongan 50:50 persen dari harga yang disepakati. “Oknum itu minta cash back (pengembalian uang) untuk beberapa media. Besarnya capai 50 persen,” kata salah satu nara sumber yang identitasnya sengaja tak dipublikasikan, Selasa (23/8).

Sumber itu mengatakan bahwa ada puluhan media cetak khususnya di media mingguan yang menjalin kontrak untuk mempublikasikan iklan Humas Pemkab Malang. Mereka harus rela untuk ‘disunat’ hingga mencapai 50 persen.

Meski masalah itu merebak, Kasubbag Publikasi dan Kerjasama Pemkab Malang Johan Dwijo membantahnya. Menurut dia, berita tersebut tidaklah benar.

“Kami tidak pernah melakukan tarikan ataupun cash back. Intinya, kami tidak pernah melakukan penetapan itu,” elak Johan.

Dijelaskannya, media mingguan yang terdaftar di bagian Humas ada sekitar 60 media lebih. Namun, tidak kesemuanya media bisa mendapatkan iklan.

“Kami selektif terhadap media.

Hanya media yang betul-betul melengkapi persyaratan saja yang mendapatkan iklan kerjasama.

Itupun belum tentu sebulan sekali dapat iklan,” tambahnya.

Ketika disinggung terkait besaran anggaran publikasi, Johan

Dwijo menyebut anggaran hanya sebesar Rp 300 juta. Sedangkan anggaran publikasi Rp 1,4 miliar.

Terpisah, Ketua Pusat PengembanganOtonomiDaerah (PPOtoda) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH-UB) Ngesti Dwi Prasetyo ikut angkat bicara.

Ia menyampaikan bahwa pemotongan tersebut merupakan pemborosandanpotensimerugikan negara. “Hal itu merupakan kebocoran anggaran. Jadi anggaran yang sudah sesuai porsinya, mestinya tidak boleh dipotong.

Apabila itu diterapkan, potensi kerugian negara jelas ada. Dan hal itu seharusnya dihindari,” jelas Ngesti Dwi Prasetyo.

Selain melanggar hukum, lanjut Ngesti Dwi P, hal itu bisa disebut pungutan liar (pungli). Apa-

bila pihak bagian Humas Setda Kabupaten Malang memaksa dalam penerapan itu bisa saja dikenakankasuspemerasan.“Jika hal ini dikaji, Humas Setda Kabupaten Malang bisa saja dikenakan pungli.Apabilapihaknyamemaksa bisa saja dikenakan pemerasan,” imbuhnya.

Ia menambahkan, jika ada kesepakatan di awal, antara kedua pihak, yakni media dan humas itu namanya kongkalikong dalam tindak pidana korupsi sesuai UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), dengan unsur memperkaya dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi. (lil/nov)

Walikota Malang Kunjungi Kampung 3 Dimensi MALANG (BM) - Walikota Malang HM Anton mengunjungi Kampung 3 Dimensi (Tridi), Selasa (23/8). Kunjungan itu diakui sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat RW 12 Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing.

Orang nomor satu di Kota Malang tersebut datang dengan didampingi Kepala Dinas PUPPB Kota Malang. Juga, Kepala Bappeda, Kepala BP2T, Kabag Humas, Camat Blimbing dan Lurah Kesatrian.

Dalam kunjungannya tersebut, Abah Anton melihat langsung hasil kreasi masyarakat berupa gambar dan lukisan tridi. “Hasil karya masyarakat ini sangat mengagumkan, tidak salah jika Kota Malang disebut sebagai Kota Kreatif,” puji Abah Anton.

Beberapa spot pada Kam-

pungTridi tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Salah satunya, karena dapat dijadikan sebagai wisata berfoto selfie. Abah Anton juga menyampaikan kepada para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk segera melakukan berbagai perbaikan di kampung tersebut.

Hal itu, guna mendukung keinginan masyarakat agar kampungnya dapat menjadi Kampung Wisata yang mempunyai keunikan dan keunggulan. Pada kesempatan itu, pria yang juga pengusaha tetes tebu itu menyempatkan meninjau ke bantaran sungai, untuk melihat langsung lokasi pembangunan jembatan yang nantinya akan menghubungkan Kampung Tridi Kesatrian dan KampungWarnaWarni Jodipan.

“Desain jembatannya sedang

dikerjakan oleh pihak Universitas Muhammadiyah Malang

(UMM). Nanti akan dipilih yang sesuai dengan karakter kedua

MALANG (BM) - Pelayanan Dispendukcapil Kabupaten Malang, kini dikeluhkan warga. Sebab, selain layanan administrasinya buruk, juga banyak calo berkeliaran. Seperti yang diungkapkan Mudji warga Desa Kalisongo, Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

Ia mengatakan, dirinya mengurus kartu keluarga (KK) sudah hampir satu bulan, tapi hingga kini belum juga selesai. Padahal, setiap sosialisasi dari Kantor Kecamatan dan Dispendukcapil, jika mengurus administrasi kependudukan mulai KTP, KK, dan akta kelahiran, tidak lebih dari satu minggu. “Tapi kenyataannya hanya sebuah slogan semata, ” paparnya.

Ironisnya, imbuh dia, jika mengurus melalui calo yang ada di area Kantor Dispendukcapil, dalam waktu dua hari pengajuan KTP, KK maupun akta kelahiran, malah cepat jadi. Hanya saja, jasa calo tidak gratis alias harus bayar. “Jika calo tidak ada kerjasama dengan oknum pegawai dispendukcapil, maka mustahil. Sebab, kalau calo yang mengurus lebih cepat daripada lewat jalur resmi,” keluhnya.

Terpisah, Kepala Dispendukcapil Kabupaten Malang Purnadi, saat dihubungi melalui selulernya membantah soal calo dan pungutan itu. Bahkan dia mengaku bila pelayanan ke masyarakat sudah optimal. “Kalau ngurus lama, bisa jadi berkasnya belum lengkap. Selain itu bisa saja blangko dari pusat telat,” dalihnya.(lil/nov)

Oknum Dewan Dipolisikan

kampung tersebut,” pungkas Abah Anton. (lil/nov)

BM/KHOLIL

APRESIASI: Walikota Malang HM Anton saat mengunjungi Kampung 3 Dimensi (Tridi), Selasa (23/8). Kunjungan itu diakui sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat RW 12 Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing.

MALANG (BM) - Oknum anggota DPRD Kota Malang berinisial ST, tersangkut kasus dugaan penipuan. Sebab, anggota dari Komisi C itu dilaporkan korban seorang warga Janti Sukun berinisial ES ke polisi, Selasa (23/8).

Laporan itu bermula saat ST tak bisa memunuhi janjinya.

Sebab, ST sebelumnya menyanggupi untuk bisa memasukkan dua calon mahasiswa ke Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya (UB) Malang. ES pun menyiapkan dana Rp 600 juta agar dua calon mahasiswa baru itu bisa lolos seleksi masuk Kedokteran UB. Namun, setelah pengumuman, ternyata mereka tidak lolos. Makanya, ES yang juga PNS di Pemkot Malang itu lapor ke Polres Kota Malang. Laporan itu dibenarkan Kapolres Malang Kota AKBP Decky Hendarsono. ”Ya, benar, memang ada laporan soal itu. Tapi masih kami selidiki untuk segera diproses,” katanya, kemarin.

Decky menjelaskan bahwa terlapor, ST, diduga melakukan penipuan terhadap ES. Sebab, ST memberi iming-iming mampu meloloskan masuk ke UB, di Fakultas Kedokteran.

Sementara itu, penasihat hukum ST, Gunadi Handoko, mengatakan laporan ES ke Mapolres Malang Kota tidak tepat. Bahkan dia menegaskan bila laporan itu salah jalur. Ia menjelaskan, laporan penipuan itu tidak sesuai. Alasannya, karena klausul perjanjian atau objeknya halal atau tidak melanggar aturan hukum.

“Saya kira laporan itu tidak tepat. karena klausul objek perjanjiannya tidak halal, atau melanggar hukum,” katanya. (lil/nov)

METRO JATIM

berita metro www.beritametro.co.id

Misteri Mayat Perempuan di Hutan Jati Desa Nampu Terungkap

kilas

Korban Dibunuh Mantan Suaminya

Siswi MTs Dicekoki Miras

MADIUN (BM) – Misteri penemuan sesosok mayat perempuan di hutan jati Desa Nampu Kecamatan Gumarang Madiun, akhirnya terungkap. Bahkan, kematian korban yang diduga kuat dibunuh, jadi kenyataan.

Tapi berkat upaya yang dilakukan anggota Satreskrim Polres Madiun, pelaku pembunuhan dan identitas korban ikut terbongkar. Pelaku diketahui mantan suaminya bernama Heri Purwanto, warga Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun.

Sedangkan korban yang dibunuh adalah Iin Triariana Dewi, mantan istrinya yang sedang hamil lima bulan. Pembunuhan itu menurut pengakuan pelaku hanya gara gara uang Rp 100 ribu. “Motif pelaku hingga tega melakukan pembunuhan karena sakit hati, kare-

na uang Rp 100 ribu yang diminta dari pelaku tidak diberikan ke anaknya, tapi malah dibuat main dengan teman dekat mantan istrinya,” kata Kapolres Madiun AKBP Sumaryono

didampingi Kasat Reskrim AKP Gatot Setyabudi, Selasa (23/8).

Lantaran itu, lanjut Gatot Setyabudi, selain membunuh mantan istrinya, pelaku juga menganiaya Sumarno warga

Dusun Sambung RT02/ RW03 Desa Jajang Kecamatan Jilen Kabupaten Blora Jawa Tengah, yang dicurigai pelaku sebagai teman dekat mantan istrinya, sehingga Sumarno mengalami

ISTIMEWA

TEGA: Kapolres Madiun, AKBP Sumaryono (kiri) memperlihatkan barang bukti kasus pembunuhan di depan pelaku Heri Purwanto (berpenutup wajah) saat rilis kasus pembunuhan di Mapolres Madiun, Selasa (23/8).

luka cukup parah dibagian kepala, telinga kiri dan punggung sebelah kanan.

“Pelaku ini lebih dahulu melakukanpenganiayaankepada Sumarno. Lalu menghampiri Iin TriarianaDewiyangmenunggudi simpang tiga Cungkling,” jelas mantan Kanit Reskrim Polsek Rungkut Surabaya ini.

Dikatakan Kasat Reskrim, pelaku setelah menemui korban Iin Triariana Dewi di simpang Cungkling, kemudian mengajak korban masuk ke hutan jati masuk wilayah petak 85a Desa Nampu Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun. “Sesampai di tengah hutan jati itu, pelaku memukul dan mencekik korban hingga meninggal, dan mayatnya dibuang di bawah jembatan di tengah hutan jati, ditutupi jaket korban dan daun kering,” imbuhnya. (son/nov)

Pernah Gagal Berangkat, sang Hafiz Akhirnya Diberi Kemudahan Panggilan ibadah haji bagi umat muslim, memang bukan keharusan. Di Rukun Islam kelima itu, bagi yang mampu maka diwajibkan menunaikan haji. Jika Allah SWT berkehendak, siapa saja hambanya yang dipilih pasti diberi jalan kemudahan.

karena dirinya tidak punya uang.

“Saya termasuk haji sokeh atau haji yang berangkat karena sokongane wong akeh (dibantu banyak orang),” katanya.

Namun, katanya, dirinya juga

tidak termasuk lancar dalam menunaikan ibadah haji. “Saya mendaftar haji tahun 2009 dan rencananya berangkat 2013, tapi saya dan ratusan orang jadi korban penipuan KBIH sehingga

ANTARA JATIM SEPERTI yang terjadi pada calon jamaah haji (CJH), penyandang tuna netra asal Mojojajar Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto bernama Imam Suhandri. Meski kekurangan, pria 50 tahun itu akan berangkat ke tanah suci.

Hanya saja, keberangkatannya tak didampingi keluarganya. Maklum, Imam dari keluarga tak mampu. Pun ia dapat berangkat karena dibantu sejumlah pasiennya. Memang, kesePERWAKILAN

hariannya Imam juga dikenal sebagai ahli pengobatan alternatif. “Saya didampingi dua orang yang sudah saya anggap seperti saudara sendiri,” kata CJH yang akan berangkat di kloter 35 itu, ketika ditemui di Poliklinik Asrama Haji Embarkasi Surabaya, Selasa (23/8).

Imam yang hafiz (hafal Al Quran, red) itu menjelaskan istrinya bernama Husnul Khotimah (47), beruikut dua anaknya tidak bisa ikut beribadah haji,

ISTIMEWA

RAHASIA ILLAHI: Calhaj Imam Suhandri (tengah) dari Kloter 35/ Mojokerto didampingi petugas saat memeriksakan kesehatan di Poliklinik Asrama Haji Embarkasi Surabaya, Selasa (23/8).

batal berangkat,” kenangnya lirih.

Akibatnya, biaya ibadah haji sebesar Rp 35 juta miliknya dan ratusan orang pun hilang, karena dibawa kabur pemilik KBIH asal Mojosari Mojokerto, sehingga dirinya terpaksa mengumpulkan uang lagi.

“Saya bersyukur, banyak pasien yang sering saya bantu akhirnya kasihan dan menolong saya untuk mengurus porsi haji ke Kemenag Mojokerto, ada yang membantu sejuta hingga Rp 500 ribu hingga saya mendaftar lagi,” katanya.

Bahkan, dua orang yang mendampinginya ke Tanah Suci saat ini merupakan pasien yang pernah ditolongnya. “Saya akan patuh kepada dua pendamping saya itu, saya tidak boleh lepas darinya,” janjinya. (nov)

SUMENEP (BM) – Ironis, seorang siswi MTs swasta di Kecamatan Lenteng Sumenep, jadi korban kebiadaban sejumlah teman-temannya. Gadis di bawah umur ini, terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena dicekoki minuman keras (miras).

Korban sebut saja Bunga (15), diketahui warga Desa Ellak Daya Kecamatan Lenteng Sumenep dilarikan ke Rumah Sakit Islam (RSI) Kalianget Sumenep, lantaran ditemukan sekarat tak sadarkan diri di sebuah rumah kos di Jalan Lingkar Barat Desa Babbalan Kecamatan Batuan Sumenep, Selasa (23/8).

Sementara itu, pesta miras yang digelar diduga kuat dilakukan di sebuah kamar kos nomor 15. Ditemukannya, gadis malang ini, bermula dari kegalauan kedua orang tuanya, karena sejak Minggu (21/8), siang hingga Selasa, korban menghilang dari rumahnya.

Bahkan pada hari Senin (22/8) dan Selasa, korban tidak masuk sekolah tanpa ada pemberitahuan, bahkan keberedaan korban pun tidak jelas.

“Kami sekeluarga mencari tahu keberadaan korban dan telah menghubungi beberapa teman sekolahnya tapi tak menemukannya,” jelas keluarga korban.

Hingga akhirnya, keluarga korban mendapat info dari aparat desa setempat, jika korban ditemukan mabuk berat di sebuah rumah kos di Jalan Lingkar Barat.Tubuh korban pun sudah dievakuasi warga setempat dan dilarikan ke Rumah Sakit Islam (RSI) Kalianget. (bet/nov)

113 Tower Liar Berdiri di Bangkalan BANGKALAN (BM) – Menyoal soal keberadaan tower, ternyata di sejumlah daerah banyak yang ilegal alias tak mengantongi izin. Seperti yang ada di Bangkalan Madura.

Bahkan, tim gabungan Pemkab Bangkalan yang terdiri dari Kantor Perizinan Pelayanan Terpadu (KP2T), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi (Dishubkominfo), Komisi A DPRD, dan PT XL Axiata, terpaksa menyegel dua tower telekomunikasi, Selasa (23/8).

Dua tower yang terletak di kawasan kota itu berada di dua lokasi berbeda. Satu tower milik PT Telkomsel berlokasi di Desa Bancaran, yang keberdaannya sudah 12 tahun berdiri.

Sementara tower milik PT XL Axiata berada di Kelurahan Mlajah, sudah sembilan tahun berdiri.

“Total ada 263 tower telekomunikasi, sebanyak 137 sudah berizin. Sementara lainnya, 113 tidak berizin,” ungkap Kepala KP2T Bangkalan Muawi Arifin di lokasi penyegelan.

Ia mengatakan, akan melakukan verifikasi ulang terhadap ratusan tower tidak berizin (113 tower). Hal itu untuk mengetahui apakah tower-tower itu telah mengantongi izin sebelum KP2T dibentuk. “Jika tower berdiri sebelum 2008, kami belum punya data karena KP2T bar terbentuk setelah tahun itu. Kami akan cek lagi. Sementara yang disegel ini, tak mengantongi IMB, amdal dan izin prinsip,” katanya. (son/nov)

Malang Raya: Aji A Haji (koord), M. Kholil, Agus Susanto; Iklan/Langganan: 081 333 4050 30

www.beritametro.co.id

RABU, 24 AGUSTUS 2016

Puluhan Bangunan Liar Kalisogo Dirobohkan Dua Kali Surat Peringatan Tak Digubris

DELTA SINGKAT

Spesialis Curanmor Diringkus saat Beraksi

FOTO: BM/MUCHLIS

DIBONGKAR PAKSA: Petugas Satpol PP Kabupaten Sidoarjo membongkar paksa beberapa bangunan liar di Desa Kalisogo, Kecamatan Jabon. Salah seorang penghuni sempat jatuh pingsan saat melihat bangunan miliknya dihancurkan menggunakan alat berat.

SIDOARJO (BM) - Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo akhirnya membongkar paksa bangunan liar (bangli) di Desa Kalisogo, Kecamatan Jabon. Pembongkaran paksa dilakukan setelah beberapa kali surat peringatan dan imbauan tak digubris.

Sebanyak 21 bangunan permanen dan semi permanen yang berdiri di atas tanah pengairan satu persatu dirobohkan paksa oleh Satpol PP dengan dibantu petugas gabungan dari TNI/Polri.

Pembongkaran dilakukan

menggunakan alat berat.

Kepala Bidang Kententraman, dan Keter tiban Masyarakat Satpol PP Kabupaten Sidoarjo, Ridho Prasetyo mengatakan, proses pembongkaran yang dilakukan sudah sesuai prosedur. “Sebelumnya, kami sudah lakukan sosialisasi.

Untuk pelaksanaannya berjalan lancar,”ungkap Ridho, Selasa (23/8).

Ditambahkan Ridho, pembongkaran yang dilakukan itu juga menindaklanjuti usulan kecamatan setempat. ”Bangunan-bangunan itu berdiri di atas lahan pengairan. Selain

dipergunakan sebagai rumah tinggal, banyak juga warung remang-remang, dan ini menyalahi,” jelas Ridho.

Secara terpisah, Camat Jabon, Ali Sarbini menyatakan, untuk sementara para penghuni yang rumahnya dibongkar akan ditampung di kantor kecamatan. “Bagi yang mempunyai anak yang masih sekolah, kami akan minta satpol PP untuk mengantar dan menjemput sekolah mereka,” katanya.

Salah satu warga yang rumahnya ikut dibongkar menuturkan, dirinya tinggal di

kawasan ini sejak Tahun 1964.

Kondisinya saat itu, masih rimbun dipenuhi rumput ilalang, jalan tidak beraspal, dan tidak ada PJU. “Kami hanya buruh jaga tambak. Sekarang tidak tahu harus kemana lagi,” ucapnya sambil pandangannya megnarah kepada bangunan miliknya yang dirobohkan.

Saat pembongkaran berlangsung, salah satu pemilik bangunan yang dirobohkan, Ningsih (52) mendadak jatuh pingsan setelah melihat alat berat memporakporandakan bangunan yang sehari-harinya ditempati bersama anaknya.

Sementara itu, belasan bangli di sepanjang jalur Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo juga mulai ditertibkan Satpol PP. Pembongkaran untuk sementara dilakukan terhadap bangunan berupa pos, portal, dan beberapa reklame besar.

Untuk lapak dan kios yang banyak berjejer di kawasan tersebut, nantinya juga akan ditertibkan. Pembongkaran dan penertiban ini, terkait rencana pembangunan jalan tembus dari Museum Empu Tantular menuju Jalan Raya Pagerwojo. (cls/udi)

Desa Tak Lagi Terima Dana Block Grant

SIDOARJO (BM) – Semua desa di Kabupaten Sidoarjo dipastikan tak bakalan lagi menerima dana block grant. Sebagai gantinya, penyaluran bantuan diwujudkan dalam bentuk pemberian hibah dana partisipasi pembangunan.

Penegasan itu diungkapkan Kepala Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BKBPMP), Drs Ali Imron MM, di sela acara penyerahan hibah dana partisipasi pembangunan block grant 2016 di Pendopo Delta Wibawa, Selasa (23/8).

“Beda dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk tahun ini kita tidak menganggarlan pemberian hibah dana pembangunan kepada desa. Karena itu, dana hibah tidak akan diberikan kepada desa karena sudah mendapat dana desa dari pusat,” jelas Imron.

Penyerahan hibah dana partisipatif pembangunan block grant 2016 dilakukan langsung Bupati Saiful Ilah. Dalam sambutannya, bupati mengharapkan, pengucuran hibah dana block grant itu ikut mendorong tingkat partisipasi masyarakat dan lebih memaksimalkan hasil pembangunan.

Menurut Ali Imron, tujuan pemberian dana partisipasi itu sendiri merupakan program wajib dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa.

Untuk alokasi dana hibah, total yang diberikan sebesar Rp 23 miliar 23 juta, yang terbagi dalam Bantuan bidang pendidikan di 40 pondok pesant-

FOTO: BM/IST

dengan total Rp 980 juta, masing masing mendapat Rp 7 juta. Sebanyak 308 Taman Pendidikan Alqur’an (TPA) mendapat total Rp 1.8 miliar, masing masing mendapatkan bantuan Rp 6 juta

FOTO: BM/IST

SPESIALIS CURANMOR: Tersangka spesialis curanmor diamankan di Polsek Taman. Pelaku diringkus sesaat setelah melakukan aksinya.

Penjual Sayur Nyambi Edarkan Sabu

DANA HIBAH: Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, secara simbolis menyerahkan hibah dana partisipasi pembangunan di Pendopo Delta Wibawa, Selasa (23/8).

ren sebesar Rp 320 juta. “Kegiatannya untuk pembangunan ruang belajar santri, juga untuk rehabilitasi ponpes,” urai Ali Imron.

Selain itu, juga diberikan dana hibah bagi 140 madrasah diniyah

SIDOARJO (BM) – Ahmad Taufik (36), warga Kelurahan Sidotopo, Surabaya berhasil dibekuk Kepolisian Sektor (Polsek) Taman sesaat setelah melakukan aksinya. Saat dilakukan penangkapan, tesangka belum sempat membawa kabur Honda Beat Nopol W 2874 YF milik Slamet (48), warga Jl Sawonggaling Desa Jemundo, Kecamatan Taman, Sidoarjo, yang dijarahnya.

Kapolsek Taman, Kompol Sujut mengatakan, sasaran pelaku dalam setiap melakukan aksinya adalah rumahrumah kosong. “Saat melihat sebuah rumah yang ditinggal pergi pemiliknya, pelaku berusaha masuk ke dalam dengan cara mencongkel jendela menggunakan obeng,” ungkap Kompol Sujut, Selasa (23/8).

Penangkapan itu, kata dia, berawal dari laporan warga yang curiga saat mendapati pelaku yang bekerja sebagai kuli bangunan ini menuntun motor yang baru dijarahnya.

“Setelah mendapat laporan, kami langsung ke TKP dan mengamankan pelaku,” ujarnya.

Kapolsek Taman menambahkan, aksi bapak tiga anak ini bukan yang pertama kalinya dia lakukan. Sebelumnya, Taufik juga beraksi dan berhasil mencuri sepeda motor dan empat laptop milik mahasiswa saat malakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di kawasan Sukodono. Karena perbuatannya, Taufik dijerat dengan pasal 363 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana maksimal 9 tahun kurungan penjara. (an/udi)

“Sebanyak 175 Paud dianggarkan total Rp 850 juta, Untuk bantuan yang diberikan kepada TK dan yang sederajat, pemkab mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,1 miliar,” ungkap Imron. (an/udi)

SIDOARJO (BM) – Merasa penghasilannya kurang untuk bias memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Achmad Rifai (38), penjual sayur asal Dusun Legung, Desa Banyu Besi, Kecamatan Bangkalan, Madura itu, nekat nyambil mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu.

Namun sebelum usaha sambilannya itu berjalan lama, dia keburu ditangkap polisi.

Achmad Rifai dibekuk Satuan Reskrim Kepolisian Sektor (Polsek) Taman, Sidoarjo di sebuah tempat kos di kawasan Desa Kalijaten, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Saat dilakukan penangkapan, pelaku tidak banyak melakukan perlawanan. Petugas juga mendapati sejumlah barang bukti.

Kapolsek Taman, Kompol Sujut menerangkan, penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat yagn menyebutkan di tempat kos-kosan pelaku sering digunakan sebagai tempat pesta sabu.

Setelah mendapat informasi tersebut, langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan sabu-sabu seberat 14,91 gram di sebuah tas yang digantungkan di kamarnya.

“Ketika dilakukan penggeledahan ternyata disimpan di sebuah tas berwarna merah yang di dalamnya ada kotak kacamata. Di dalam kotak kacamata itulah kita temukan 11 poket sabu seberat 14,91 gram. Dia juga mengaku barang-barang itu diperoleh dari seseorang di daerah Madura,” ucap Kompol Sujut, Selasa (23/8).

Dari hasil penggerebekan itu, polisi berhasil mengamankan 14,91 gram sabu, satu buah timbangan elektrik, 1 pak plastik kecil kosong, satu buah kotak kacamata, satu buah gunting kecil, dua handphone dan uang tunai sebesar Rp 250.000. (cls/udi)

Bupati segera Bentuk Pansel Direksi PDAM

SIDOARJO (BM) – Bupati Sidoarjo, H Saiful Ilah, segera membentuk panitia seleksi (pansel) untuk menyeleksi jajaran direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Delta Tirta.

Menurut bupati, langkah itu dilakukan mengingat akan berakhirnya masa kerja pelaksana tugas (Plt) direksi badan usaha milik daerah itu.

“Pansel itu yang nantinya bertugas menentukan siapa yang pantas menahkodai PDAM,”

“

Pansel itu yang nantinya bertugas menentukan siapa yang pantas menahkodai PDAM” - H SAIFUL ILAH Bupati Sidoarjo

FOTO: BM/IST

H Saiful Ilah

katanya, Selasa (23/8).

Bupati Saiful Ilah membatasi masa kerja para Plt Direksi PDAM Delta Tirta hanya enam bulan. “Kalau bisa jangan sampai 6 bulan. Secepatnya kita akan bentuk pansel untuk melakukan evaluasi sekaligus menyeleksinya,” ujarnya.

Mengenai kriteria serta kandidat yang nantinya akan masuk ke jajaran direksi PDAM, ia menyerahkan sepenuhnya kepada pansel.

Diharapkan, sosok yang mun-

cul merupakan figur warga Sidoarjo yang benar-benar bisa bekerja untuk kepentingan masyarakat. “Meski itu hak saya, tapi saya serahkan sepenuhnya kepada pansel,” imbuhnya.

Seperti diketahui, seluruh jajaran Direksi PDAM Delta Tirta Sidoarjo telah dicopot dan diganti pelaksana tugas. Pencopotan itu dilakukan terkait banyaknya persoalan, baik internal maupun eksternal di tubuh PDAM Delta Tirta. (an/udi)

FOTO: BM/MUCHLIS

DIAMANKAN: Polisi mengamankan seorang pedang sayur yang juga nyambi menedarkan narkoba jenis sabu-sabu.

Tersangka saat ini diamankan di Polsek Taman