Berita Metro 18 November 2016

HARIAN PAGI TERBIT 12 HALAMAN

Iklan/ Langganan:

RP 3.500,-

5318686

www.beritametro.co.id

JUMAT, 18 NOVEMBER 2016

Masyarakat Jangan Sampai Terpecah Belah

Jokowi - Prabowo Kuatkan NKRI JAKARTA (BM) - Pertemuan dua mantan Capres 2014, Prabowo Subianto dan Joko Widodo yang kemudian menjadi Presiden RI, sangat berarti bagi penguatan keutuhan NKRI. Kali ini, Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra ganti mengunjungi Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Kamis (17/11) siang.

Prabowo Subianto mengingatkan masyarakat Indonesia jangan sampai terpancing oleh hasutan dan ide yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Ini membuat kita lebih waspada. Jadi kita tidak boleh terpancing untuk hal-hal yang bisa membahayakan keutuhan persatuan nasional,” kata Prabowo dalam perbincangan beranda bersama Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka di Jakarta, Kamis.

Hal itu disampaikan Prabowo terkait banyaknya tokoh serta literatur yang menggambarkan banyaknya ancaman yang ingin memecah belah dan merebut Indonesia yang kaya akan sumber daya alam.

Dia mengatakan seluruh tokoh dan pemimpin bangsa patut memelihara persatuan dan kesatuan NKRI sesuai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. “Apapun perbedaan, apapun ada selisih, marilah kita selesaikan dengan suasana yang sejuk, damai dan kekeluargaan,” kata Prabowo.

Dia juga menyampaikan bahwa perbedaan pandangan dalam politik jangan menjadi isu besar yang dapat memecah belah persatuan Indonesia.

Prabowo mengatakan Presiden Joko Widodo dan dirinya memiliki pandangan yang sama, yaitu mengutamakan persatuan dan kesatuan Indonesia sesuai Pancasila dan UUD 1945. “Masalah perbedaan politik, itu hal yang biasa. Tidak boleh menjadi masalah perpecahan yang berkelanjutan.

Megawati

Megawati: Penolak Ahok, Tidak Tahu atau Dibayar!

JAKARTA (BM) –Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan, ada dua kelompok orang yang menolak calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat kampanye.

“Kedua kelompok tersebut adalah, karena tidak paham hukum serta karena dibayar untuk menjegal Ahok,” kata Megawati Soekarnoputri kepada pers, di kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta, Kamis (17/11).

Megawati mengatakan hal tersebut menanggapi pertanyaan wartawan soal penolakan masyarakat terhadap Ahok saat kampanye setelah aksi demo pada Jumat, 4 November lalu.

Megawati menegaskan, Indonesia adalah negara hukum. “Hukum berintikan keadilan, azas praduga tak bersalah, dan mengedepankan prinsip setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum,” katanya.

Presiden kelima RI ini menjelaskan, berdasarkan UU Pilkada, meskipun seorang calon kepala daerah telah ditetapkan sebagai tersangka, tapi calon tersebut masih memiliki hak untuk dipilih maupun berkampanye. “Saya tegaskan Indonesia adalah negara hukum. Pak Ahok sebagai calon kepala daerah masih memiliki hak untuk dipilih,” kata Megawati.

Baca: Jujur... Hal. 7

FOTO: BM/ISTIMEWA

SEMANGAT NKRI: Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto melakukan perbincangan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis kemarin. Keduanya memiliki pandangan dan semangat yang sama dalam menjaga keutuhan NKRI.

Kita bertekad begitu. Jadi saya siap untuk memberi masukan setiap saat. Beliau sangat terbuka, jadi itu suasana yang sangat baik yang kita capai,” tegas Prabowo.

Butuh Kritik

Lebih jauh, Prabowo Subianto mengatakan bahwa di dalam sistem demokrasi, pemerintah membutuhkan kritik yang membangun dari seluruh pihak. “Demokrasi membutuhkan kritik. Pak Jokowi tidak pernah meminta Gerindra tidak kritik dan

saya tidak bisa, saya dari dulu komitmen sama beliau adalah beliau di eksekutif dan kami di legislatif. Kalau ada kebijakan yang kurang berkenan, maka kami akan kritisi,”

Ratusan Pendukung Ikuti Sidang Praperadilan Dahlan Iskan Tensi Darah Naik, Batal Diperiksa Mabes Polri

FOTO: IST

BERI DUKUNGAN: Pendukung Dahlan Iskan nampak memenuhi Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (17/11). Massa yang kebanyakan anak muda itu, menggunakan seutas tali yang diikatkan di bagian kepala bertuliskan ‘Save Dahlan Iskan’.

Mereka datang Pesantren Sabilil Muttaqien untuk memberikan dukungan moral.

SURABAYA (BM) – Ratusan massa pendukung setia Dahlan Iskan mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Surabaya untuk mengikuti proses sidang praperadilan Mantan Menteri Badan Usaha milik Negara itu dalam kasus dugaan korupsi pelepasan aset PT Panca Wira Usaha (PWU).

Rata-rata massa pendukung Dahlan Iskan itu, dari kalangan anak muda yang menggunakan seutas tali yang

diikatkan di bagian kepala bertuliskan ‘Save Dahlan Iskan’. “Kami datang dari Pesantren Sabilil Muttaqien untuk memberikan dukungan moral kepada Pak Dahlan. Beliau di pesantren kami sebagai pembina,” kata Aris Munandar selaku koordinator massa.

Sidang gugatan praperadilan Dahlan Iskan (pemohon) terhadap Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (termohon), dengan agenda pembacaan gugatan di

ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (17/11) berlangsung sekitar selama 1 jam. Bacaan gugatan praperadilan yang disampaikan tim kuasa hukum Dahlan Iskan di depan Ferdinandus hakim tunggal dan Reihan Singal termohon (Kejaksaan Tinggi Jawa Timur).

Tim kuasa hukum mengaku yakin, gugatan praperadilan yang dilakukan itu pasti menang. Sebab, banyak dasar yurisprudensi gugatan praperadilan

Baca: Bahas... Hal. 7

I INDEKS

Dana Repatriasi ke Pasar Modal Sangat Minim BACA HALAMAN

08

Baca: Jadi... Hal. 7

Upaya Gairahkan Dunia Penelitian di Perguruan Tinggi

Minimnya Dana tak Lagi Jadi Persoalan Perguruan tinggi memang harus lekat dengan penelitian. Tetapi minimnya dana kerap jadi persoalan. Ada terobosan menarik yang ditawarkan di forum EPI-UNET. Seperti apa? Berikut liputan wartawan Berita Metro (BM), Aziz Tri P KABAR menyejukkan ‘berhembus’ dari ruangan Rektorat ITS, Surabaya, Kamis (17/11), saat digelar Presidential Forum Eastern Part of Indonesia-University Network (EPI-UNET) atau Forum Kerjasama ITS dengan 23 PTN di wilayah Indonesia Timur. Terutama terkait upaya menggairahkan dunia penelitian di kalangan perguruan tinggi.

Bagaimana tidak, minimnya dana yang kerap jadi kendala bagi para akademisi untuk berlomba-lomba menggelar

penelitian, kini tak lagi jadi persoalan.

Setidaknya hal itu ditegaskan Direktur Dana Kegiatan Pendidikan LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan), Abdul Kahar saat berbicara di sesi ‘Pendanaan Program Kerjasama Akademik dan Riset’.

“Kami siap mendanai penelitian atau riset yang digagas dalam kerangka kerja sama oleh Eastern Part of IndonesiaUniversity Network (EPI-UNET). Bahkan kami merasa terbantu jika memang gagasan untuk melakukan kolaborasi

riset, bisa diwujudkan dalam satu atau beberapa proposal bersama,” kata Abdul Kahar.

Bagaimana teknisnya? Peneliti bisa dari berbagai disiplin ilmu dan juga dari berbagai perguruan tinggi. Termasuk kolaborasi soal topik-topik yang akan dikerjasamakan. “Ini sesuai dengan visi dan misi LPDP. Kami siap untuk mendanai usulan-usulan riset bersama dari para anggota EPI-UNET,” katanya.

Lebih lanjut dijelaskan Abdul Ka-

Waspadai Longsor, Puting Beliung dan Gempa BACA HALAMAN

09

Baca: Berkolaborasi... Hal. 7 DANA RISET : Direktur Dana Kegiatan Pendidikan LPDP, Abdul Kahar (kiri) saat menyampaikan materi ‘Pendanaan Program Kerjasama Akademik dan Riset’.

PRAKIRAAN CUACA

FOTO : BM/AZIZ TRI P

SPIRIT

SURABAYA

JAKARTA

DENPASAR

YOGYAKARTA

BERAWAN SUHU : 25 - 32°C

BERAWAN SUHU : 23 - 32°C

CERAH SUHU : 25 - 32°C

CERAH BERAWAN SUHU : 23 - 32°C

Ilmu menginginkan untuk diamalkan. Apabila orang mengamalkannya, maka ilmu itu tetap ada. Namun sebaliknya, jika Ɵdak diamalkan, maka ilmu akan hilang dengan sendirinya.

- Sufyan ats-Tsauri -

Berlakukan ID Card, Batasi Gerak Calo di Samsat BACA HALAMAN

12

2 POLHUKAM

berita metro www.beritametro.co.id

KAMIS, 18 NOVEMBER 2016

kilas

Gemar Makan Buah Presiden Jokowi didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman meninjau salah satu stan di pameran Fruit Indonesia 2016, di Lapangan Parkir Timur Senayan, Kamis (17/11). Berita di bagian lain halaman ini.

Gemar Makan Buah Dicanangkan Kasus Suap Vonis Siapul Jamil

Panitera Rohadi Dituntut 10 Tahun JAKARTA (BM) - Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi, dituntut 10 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider 5 bulan kurungan karena dinilai terbukti menerima suap sebesar Rp 300 juta dari pengacara untuk mengurus perkara Saipul Jamil.

“Kami menuntut supaya majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan terdakwa Rohadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Dua, menjatuhkan pidana terhadai Rohadi berupa pidana penjara selama 10 tahun ditambah denda Rp500 juta subsider 5 bulan kurungan,” kata jaksa penuntut umum KPK, Kresno AntoWibowo, di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Kamis (17/11).

Tuntutan itu berdasarkan dua dakwaan yaitu pasal 12 huruf a dan pasal 12 huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut jaksa, hal memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukungprogrampemerintah yangsedanggiat-giatnyamemberantas tindak pidana korupsi. Selain itu, perbuatan terdakwa merendahkanmartabatpaniterapengganti dan citra profesi hakim sebagaiprofesiyangmulia.“Perbuatan terdakwa telah mengurangi kepercayaanmasyarakatterhadap lembaga peradilan, terdakwa berbelit-belit dalam mengakui perbuatan,” tambah jaksa Kresno.

Dalam dakwaan pertama, jaksa menilai Rohadi terbukti menerima Rp 50 juta karena sudah memberikan akses kepada pengacara perkara Saipul Hadi yaitu Berthanatalia Ruruk Kariman terkait penyusunan majelis hakim yang mengadili perkara Saipul Jamil.

Rohadi memberitahukan majelis hakim yang telah ditunjuk adalah Ifa Sudewi selaku ketua majelis dan diakui sebagai pengaturan majelis hakim, balasannya Bertha memberikan uang Rp50 juta kepada Rohadi pada April 2016 di area parkir PN Jakarta Utara. Uang itu berasal dari abang Saipul Jamil yaitu Samsul Hidayatullah.

Menurut jaksa, penerimaan Rp50 juta dari Samsul Hidayatullah yang diserahkan Bertha di lapangan parkir gedung PN Jakut adalah realisasi janji pemberian uang Bertha yang menyanggupi permintaan uang dari Rohadi yang berjanji mengurus majelis hakim Saipul Jamil. “Keberatan Rohadi dengan mengatakan hanya menunjukkan Ifa Sudewi dalam susunan majelis hakim dapat dibantah karena tidak menjadi soal Karen Berthanatalia Ruruk Kariman memiliki keyakinan bahwa Rohadi dapat mengurus perkara sehingga Bertha mewujudkan pemrintaan Rohadi yaitu memberikan50juta,”tambahjaksa Ikhsan Fernandi.

Selanjutnya pada perbuatan kedua, Rohadi juga dinilai terbukti menerima Rp 250 juta dari Berthanatalia Ruruk Kariman dan Samsul Hidayatullah dengan tujuan mempengaruhi putusan perkara atas nama Saipul Jamil untuk dapat menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya.

Perbuatan itu, kata jaksa, dilakukan Rohadi tanpa melibatkan hakim Ifa Sudewi yang pada dakwaan awal disebut menjadi tujuan penerimaan uang. Bertha hanya bertemu seorang diri meski Ifa Sudewi mengaku akan membantu tapi sampai akhir pembicaraan sama sekali tidak pernah dibicarakan mengenai uang yang akan membantu perkara tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Ifa maupun Berta dalam persidangan.

BM/ISTIMEWA

DITUNTUT 10 TAHUN. Panitera PN Jakarta Utara, Rohadi, Kamis kemarin, dituntut 10 tahun penjara karena dianggap terbukti menerima suap terkait vonis Saipul Jamil.

“Saksi Ifa Sudewi dalam persidangan mengaku tidak mengetahui ada perngurusan perkara yang dilakukan terdakwa rohadi dalam perkara Saipul Jamil demikian juga Rohadi membantah ada kesepakatan dengan ifa sudewi selaku hakim agar memutus perkara ringan sebagaimana permintaan dari berthat berdasarkan fakta persidangan untuk sementara belum ditemukan kesepakatan antara Ifa Sudewi dengan Rohadi dalam mendapat uang dari bertha untuk mengurus perkara sehingga pasal 55 ayat 1 ke-1 sebagai unsur penyertaan belum terpenuhi,” kata jaksa Luki Dwi Nugroho.

Saipul Jamil dalam perkara itu dituntut 7 tahun penjara sehingga Rohadi meminta agar disediakan uang Rp 500 juta agar perkara itu bisa diputus pidana penjara selama 1 tahun.

Samsul akhirnya bersedia memberikan Rp 300 juta. Bertha menyampaikan kepada Rohadi, bahwa hanya akan memberikan Rp 300 juta dengan alasan putusan perkara Saipul tidak akan diputus pidana penjara 1 tahun sebagaimana disampaikan Rohadi sebelumnya.(ant/nii)

JPU: Hakim Ifa Sudewi Tidak Ikut Bersepakat JAKARTA (BM) - Jaksa Penuntut Umum KPK menyatakan mantanWakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) Ifa Sudewi yang menjadi ketua majelis dalam perkara Saipul Jamil tidak ikut bersepakat dengan Panitera PN Jakut Rohadi.

“Bertha hanya bertemu seorang diri meski Ifa Sudewi mengaku akan membantu, tapi sampai akhir pembicaraan sama sekali tidak pernah dibicarakan mengenai uang yang akan membantu perkara tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Ifa maupun Berta dalam persidangan,” kata JPU KPK, Luki Dwi Nugroho, saat membacakan tuntutan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis.

Dalam perkara ini, Rohadi dituntut 10 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider 5 bulan kurungan, karena dinilai terbukti menerima suap sebesar Rp 300 juta dari pengacara Saipul Jamil, Berthanatalia Ruruk Kariman dan abang Saipul Samsul, Hidayatullah, untuk mengurus perkara Saipul Jamil.

Menurut jaksa, saksi Ifa Sudewi dalam persidangan mengaku tidak mengetahui ada perngurusan perkara yang dilakukan terdakwa Rohadi dalam perkara Saipul Jamil. Demikian juga Rohadi membantah ada kesepakatan dengan Ifa Sudewi selaku hakim agar memutus perkara ringan sebagaimana permintaan dari Bertha. “Berdasarkan fakta persidangan untuk sementara belum ditemukan kesepakatan antara Ifa Sudewi dengan Rohadi dalam mendapat uang dari bertha untuk mengurus perkara sehingga pasal 55 ayat 1 ke-1 sebagai unsur penyertaan belum terpenuhi,” tambah jaksa Luki.(ana/nii)

JAKARTA (BM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencanangkan Gemar Makan Buah dalam rangka Fruit Indonesia 2016 di Lapangan Parkir Timur Senayan Jakarta, Kamis.

Presiden Jokowi yang mengenakan kemeja batik tiba di lokasi acara sekitar pukul 08.45 WIB. Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo.

Tampak hadir dalam acara itu antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Mentan Amran Sulaiman, Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Herry Suhardiyanto.

Fruit Indonesia 2016 dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian dan IPB. Program itu merupakan upaya pemerintah mendorong agar Buah Indonesia memiliki daya saing secara nasional dan internasional.

"Sudah saatnya Indonesia menampilkan keunggulannya baik di tingkat nasional maupun internasional di tengah meningkatnya konsumsi buah dunia," ungkap Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat sosialisasi Fruit Indonesia beberapa waktu lalu.

Fruit Indonesia berlangsung 17-20 November 2016 di Parkir Timur Senayan Jakarta. Fruit Indonesia dulunya dikenal dengan nama Festival Buah dan Bunga Nusantara (FBBN).

Sementara itu, Rektor IPB Herry Suhardiyanto mengatakan kegiatan itu merupakan bagian dari Gerakan Revolusi Orange yang digagas pemerintah sebagai kampanye buah nusantara bertaraf internasional yang memamerkan produkproduk unggulan potensial ekspor dan juga mendatangkan buyer internasional.

Revolusi Orange merupakan gerakan nasional yang digagas oleh kelompok masyarakat yang difasilitasi oleh IPB sebagai upaya mengubah secara revolusioner pengembangan, kebijakan dan pasar buah nusantara melalui dukungan dan fasilitas pengembangan produksi berbasis kawasan perkebunan, kampanye konsumsi buah nusantara, peningkatan ekspor buah tropis serta penurunan ketergantungan buah impor. (ant/nii)

Pengunduh Video Ditangkap JAKARTA (BM) - Petugas Polda Metro Jaya meringkus pria berinisial MHS (52) yang diduga pengunduh video tayangan Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi M Iriawan memprovokasi pengunjuk rasa pada 4 November 2016. "Sudah dilakukan penangkapan terhadap pelaku yang diduga mentransmisikan video editan penyataan Kapolda Metro Jaya," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Awi Setiyono, di Jakarta, Kamis.

Awi mengatakan polisi menangkap MHS di kosan kawasan Bekasi, Jawa Barat pada Selasa (15/11).

Perwira menengah kepolisian itu menuturkan MHS mengirimkan rekaman video editan yang mencemarkan dan memfitnah Kapolda Metro Jaya memprovokasi massa aksi melalui akun "Youtube Muslim Friends".

Awi menyatakan video editan MHS mengarahkan opini publik dengan judul video yang seakan-akan Kapolda Metro Jaya memprovokasi massa yakni "Terungkap Kapolda Metro Jaya Provokasi Massa FPI agar serang massa HMI".

Akibat rekaman video yang telah diedit itu, publik menuding Kapolda Metro Jaya memprovokasi anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) menyerang kelompok massa lain.

Polisi menyita barang bukti berupa satu unit telepon selular, satu unit "laptop" atau komputer jinjing dan satu unit mobil.

Tersangka dikenakan Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 1 dan atau Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman hukuman pidana paling lama enam tahun penjara dan atau denda maksimal Rp1 miliar. (ant/nii)

Ada Usulan Pilkada DKI Ditunda

Banyak Pihak Berharap tak Ada lagi Demo 25 November Ada atau tak ada demo lagi pada 25 November 2016 masih wacana. Secara logika, tuntutan pendemo pada Jumat (4/11) lalu sudah dipenuhi aparat kepolisian dengan berjalannya proses hukum berupa penetapan Ahok sebagai tersangka. Andaipun nanti ternyata masih ada demo pada 25/11, maka patut dipertanyakan apa tujuan manifest dan tersembunyi dari aksi tersebut. Ada usulan Pilkada DKI sebaiknya ditunda.

Kadivhumas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar mengaku pihaknya belum menerima info soal demonstrasi susulan pada 25 November 2016. "Belum.

Saya imbau tidak perlu lagi demo. Tidak usah unjuk rasa.

Lebih baik fokus saja pada pengawasan dan pengawalan penyidikan (kasus Ahok) ini," kata Boy di Mabes Polri, Jakarta, Kamis.

Pihaknya mengkhawatirkan ada penyusupan agenda-agenda lain yang tentunya justru membuat aktivitas masyarakat dan keamanan terganggu.

"Dalam penegakan hukum (kasus Ahok), ada waktu yag dibutuhkan agar berkas perkara bisa sempurna dan menjadi doku-

men yang layak diajukan dalam persidangan. Maka itu lah mari kita kawal," tuturnya.

Selain itu, kata Boy, saat ini adalah sedang dilakukan tahapan penyelenggaran pilkada serentak.

"Ini adalah momen. Pesta demokrasi yang harus dijamin keamanan dan keberlangsungannya. Masyarakat dan bangsa Indonesia yang akan memilih calon pemimpinnya mulai gubernur, bupati, dan lain-lain," kata Boy. Ia juga mengatakan masyarakat harus mendukung pilkada yang aman dan damai karena proses pilkada sudah memasuki masa kampanye di

mana butuh suasana kondusif dan tidak dibenarkan juga melakukan penghambatan dan mengganggu terhadap proses kampanye. "Pasangan calon juga harus diberikan hak yang sama untuk melaksanakan kebebasan berkampanye. Jangan diganggu karena itu bisa menjadi pidana pemilu. Bawaslu kalau menemukan bisa dilaporkan kepada sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)," ucap Boy. Usul Pilkada Ditunda Terpisah, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Prof Syaiful Bakhri berharap dalam situasi seperti saat ini hendaknya rencana aksi umat Islam jilid-3 tidak terjadi. Demikian juga dengan aksi pengerahan massa lainnya. "Kita khawatir aksi-aksi itu akan membuat gejolak, bahkan bukan tidak mungkin bentrokan sosial yang akan membuat ancaman ketertiban nasional semakin besar karena memberi peluang pihak ketiga untuk memanfaatkan situasi dan

kondisi ini," kata Prof Syaiful di Jakarta, Kamis.

Menurut Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu, pelaku terorisme selalu memanfaatkan kondisi kacau negara dengan membuat teror dan tujuannya agar masyarakat makin ketakutan.

Prof Syaiful Bakhri yang juga Sekretaris Umum Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Islam Swasta (BKS-PTIS) se-Indonesia itu berpendapat, meski tidak secara langsung kasus teror bom molotov di Gereja Oikuneme Samarinda memiliki benang merah dengan aksi massa di Jakarta pada 4 November 2016.

Dua peristiwa itu tidak lepas dari peran kelompok-kelompok yang ingin merusak kebhinekaan dan persatuan NKRI dengan memanfaatkan 'kegaduhan' ibu kota yang dipicu kasus penistaan agama oleh salah satu calon Gubernur DKI Jakarta.

"Kekacauan yang terjadi kemarin ini mencuri start dari polemik di ibu kota. Kalau ini berkepan-

jangan dan makin meluas, tentu akan memicu potensi terorisme lebih besar," kata Syaiful.

Untuk meredam kemungkinan terjadinya gejolak, Syaiful mengusulkan kepada pemerintah untuk bisa menunda pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta.

Langkah penundaan Pilkda DKI itu, menurutnya, adalah bagian antisipasi dari kemungkinan ancaman disintegrasi bangsa lebih besar, sebagai dampak dari kasus penistaan agama dalam Pilkada DKI Jakarta. "Proses hukum terhadap calon gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berpotensi menimbulkan kekisruhan politik," kata Syaiful memperkirakan.

Seperti diberitakan, sebelumnya, sejumlah organisasi masyarakat, keagamaan dan mahasiswa berunjuk rasa menolak penistaan agama di sekitar Silang Monumen Nasional (Monas) Jakarta pada Jumat (4/ 11). Awalnya, aksi berjalan damai namun massa mulai anarkis selepas shalat Isya sehingga petugas melepaskan tembakan gas air

Prof Syaiful Bakhri

untuk membubarkan konsentrasi pengunjuk rasa.

Akibat kerusuhan itu sebanyak 350 orang dari aparat

gabungan dan massa pengunjuk rasa terluka dan 21 kendaraan hancur dirusak demonstran. (ant/nii)

SURABAYA 03

berita metro www.beritametro.co.id

KAMIS, 18 NOVEMBER 2016

Dana Hibah Jasmas Tidak Cair

kilas

Indikasi Molornya RAPBD 2017 Menguat

Daerah Boleh Usul Plt Kasek

SURABAYA (BM) - Tandatanda atau indikasi molornya penetapan RAPBD Suarabaya 2017 semakin menguat. DPRD Kota Surabaya masih enggan dan bersikap tarik ulur untuk mengebut penyelesaian pembahasan RAPBD 2017 tepat waktu sampai 30 November 2016.

Pasalnya, hingga saat ini dewan belum mendapatkan pencairan dana hibah jaring aspirasi masyarakat (jasmas).

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Aden Dharmawan, mengatakan ada sekitar 1.400 pengajuan yang sudah lolos verifikasi di pemkot, namun SK dari wali kota masih belum diberikan untuk pencairan dananya.

"Padahal anggaran hibah jasmas sudah dialokasikan sejak ABPD murni dan saat perubahan anggaran keuangan (PAK) 2016, pemkot sudah menjanjikan

bahwa dana hibah jasmas akan cair maksimal bulan Oktober 2016. Namun, nyatanya hingga saat ini belum ada anggaran jasmas yang dicairkan," katanya di Surabaya, Kamis Menurut dia, semua tinggal menunggu SK pencairan dari wali kota. Padahal, 1.400 proposal itu sudah diverifikasi dan lolos, artinya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

PolitisiPartaiGerindrainimengatakan dari 1.400 proposal yang sudah diajukan ke pemkot, yang sudah cair baru 48 proposal.

Menurut Aden, dengan kondisi ini, seluruh anggota dewan mengaku kecewa, bahkan pemkot dianggap bersikap semena-mena dan hanya memikirkan kepentingan dan kewajiban pemkot. Sedangkan kewajiban dewan yang harus memberikan hibah sejak 2015 tidak digubris

dan belum dicairkan hingga saat ini.

"Pada tahun 2015, ada aturan yang berubah, kami bisa mengerti. Tetapi, di awal tahun 2016 kan sudah ada aturan dari Kementerian Dalam Negeri yang memberikan syarat bahwa yang menerima hibah harus berbadan hukum, kalau pun ada bentuk kepengurusan RT/RW, maka harus ada bukti kepengurusan dari wali kota, dan itu sudah beres," kata Aden.

Oleh sebab itu, menurutnya, saat ini sudah tidak ada alasan lagi bagi pemkot khususnya walikota Surabaya untuk tidak segera melakukan pencairan dana hibah jasmas, apalagi di DPRD Provinsi Jawa Timur juga sudah tidak ada masalah dan terbukti sudah bisa melakukan pencairan dana hibah jasmas.

"Pemkot jangan egoislah. Kita

diminta untuk ngebut membahas APBD dan harus selesai 30 November, tapi apa yang menjadi kepentingan dewan tidak diperhatikan.Toh dana hibah jasmas peruntukannya juga untuk warga Surabaya," kata Aden.

Hal senada juga disampaikan Wakil DPRD Kota Surabaya lainnya, Masduki Toha. "Sejak 2015 anggota dewan selalu menjadi bulan bulanan para konstituen dan dianggap tidak menepati janji lantaran hingga saat ini belum ada pengajuan hibah yang dicairkan," urainya.

Setiap reses, katanya, pihaknya selalu ditagih. Kapan dicairkan kapan dicairkan. "Bahkan, kami dikira bohong kalau seperti ini jika tidak kunjung dicairkan," kata Masduki.

Untuk tahun ini, lanjut dia, anggaran hibah jasmas tergolong besar. Setiap anggota

dewan diberi batas maksimal pengajuan hibah sebesar Rp 2 miliar, sedangkan untuk pimpinan maksimal Rp 2,5 miliar.

"Tetapi untuk pembahasan APBD 2017 kita akan tetap berupaya bisa selesaikan pembahasan maksimal 30 November. Ini karena demi kepentingan masyarakat kota Surabaya," kata Masduki.

Sementara itu,WakilWalikota Surabaya, Whisnu Sakti Buana, mengatakan untuk permasalahan hibah anggota dewan sedang dibahas di pemkot. Namun, pihaknya menolak untuk menjelaskan secara detail mengapa hingga saat ini hibah jasmas belum dicairkan meski sudah ada penganggaran, baik di APBD murni maupun perubahan.

"Sekarang masih dibahas oleh Sekda. Kita tunggu saja hasilnya," ujarnya. (has/nii)

Ajak Kolaborasi Rektor ITS Prof Joni Hermana (kanan) saat membuka acara EPI-UNET. FOTO: BM/Suluh Dwi Priambudi

ITS Ajak 23 PTN Intim Berkolaborasi Riset SURABAYA (BM) - Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya menawarkan kolaborasi dalam bidang akademik, riset dan inovasi kepada 23 perguruan tinggi negeri (PTN) di wilayah Indonesia Timur (Intim). Upaya itu digagas dalam acara Presidential Forum Eastern Part of Indonesia-University Network (EPI-UNET), di Rektorat ITS, Kamis (17/11).

Rektor ITS, Prof Joni Hermana mengatakan, melalui kolaborasi ini keterbatasan sumber daya akan bisa teratasi. "ITS ingin berkontribusi kepada negara antara lain dalam hal bagaimana

mengajak perguruan tinggi lain untuk bisa maju secara bersamasama. Kami ingin maju dan besar tanpa meninggalkan perguruan tinggi lain, karena itu konsep kolaborasi dan networking yang kami tawarkan dalam payung besar EPI-UNET," katanya.

Joni menjelaskan, melalui kolaborasi sesungguhnya bisa mengakumulasi sumber daya yang terbatas menjadi lebih besar. Dicontohkan, untuk penelitian misalnya, dengan berkolaborasi maka sumber dana dan sumber daya manusia (SDM) bisa teratasi. Bukan hanya itu hasil akhir dalam bentuk

publikasi ilmiah atau jurnal juga bisa berlipat, karena dilakukan secara bersama-sama dalam topik dan SDM yang berbeda.

"Ide dasar inilah yang ingin kamibangunbersama-samadengan sedikitnya 23 perguruan tinggi negeri yang tergabung dalam EPI-UNET. Gagasan ini sebenarnya sudah lama terbentuk, kini dengan semangat baru kami aktualisasikan lagi," terangnya.

Beberapa pimpinan perguruan tinggi yang ditemui secara terpisah di acara tersebut menyambut baik terkait rencana yang akan dijalankan dalam EPIUNET. Pada tahap awal, tiap

perguruan tinggi melakukan pemetaan terhadap potensi di bidang akademik, dan riset apa yang bisa dikolaborasikan. Komunikasi mereka jalin melalui website yang telah diresmikan penggunaannya bersamaan dengan pembukaan acara.

Philippus Betaubun, Rektor Universitas Musamus dari Merauke, Papua,? mengatakan, berbagai rencana yang digagas ITS melalui EPI-UNET membesarkan hati universitasnya untuk bisa bangkit dan menjadi perguruan tinggi besar seperti halnya perguruan tinggi yang ada di Pulau Jawa.

"Bagi kami program kerja yang dirancang EPI-UNET baik itu akademik, riset dan program pengembangan sumber daya manusia, lalu diikat dalam sebuah MoU bersama ITS adalah hal yang dapat memacu kami untuk bisa berkembang," ungkapnya.

Rektor Universitas Kalimantan Utara,AbdulJabarsyah,jugamengatakanhalsama."Sebagaiperguruan tinggi yang baru berdiri, keikutsertaan kami dalam EPIUNET akan dapat menyejajarkan perguruan tinggi kami dalam pergaulan baik akademik, riset dan lainnya," tandasnya. (sdp/nii)

SURABAYA (BM) - Masa transisi peralihan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi diwarnai dengan pensiunnya beberapa kepala sekolah (kasek). Untuk mengisi kekosongan jabatan, posisi kepala sekolah diisi pelaksana tugas (plt) agar pelayanan pendidikan tetap berjalan normal.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Saiful Rachman mengatakan, kepala sekolah yang pensiun sementara diisi plt.

Mekanisme pengusulan plt kepala sekolah berasal dari dinas pendidikan kabupaten/kota ke provinsi. "Daerah masih kami beri kesempatan mengusulkan," katanya, Kamis (17/11).

Mantan Kepala Badan Diklat Jatim ini menyatakan, kepala sekolah definitif baru dikukuhkan bulan Desember mendatang. Pelantikan bersamaan dengan pengisian kepala cabang Dindik Jatim dan pejabat-pejabat lainnya. "Saat itu baru yang menata provinsi semua," jelas Saiful. Bukan hanya kepala sekolah, lanjut dia, guru di beberapa daerah juga bakal pensiun. Namun, posisinya dapat digantikan dengan mengoptimalkan guru yang saat ini masih kategori 2.

Tahun ini, jumlah guru pensiun sebanyak 5.106 orang.Tahun 2017 mendatang akan terjadi gelombang pensiun guru sebanyak 5.888 orang, tahun 2018 sebanyak 7.600 orang dan 2019 ada 9.348 orang. Proyeksi guru pensiun paling besar akan dialami 11 kabupaten/kota di Jatim. Di antaranya ialah Surabaya, Kabupaten Malang, Jember, Sidoarjo, Banyuwangi, Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, Lamongan, Ponorogo, Bojonegoro dan Nganjuk.

Saiful menuturkan, jabatan plt kepala sekolah lebih baik diisi dengan kepala SMA/SMK terdekat. Ke depan, bila ada kepala sekolah pensiun, semua guru yang memenuhi kriteria dapat mengikuti seleksi. "Nanti karirnya guru tidak terpaku pada satu kabupaten/kota, bisa lintas daerah," ujar mantan Kepala SMAN 4 Malang ini.

Di Surabaya sendiri, beberapa kepala SMA/SMK telah memasuki usia pensiun. Di antaranya Kepala SMAN 4 Surabaya Nur Hasan dan Kepala SMAN 18 Surabaya Suwandi.

Sedangkan bulan depan, Kepala SMAN 2 Kasnoko bakal pensiun. Kabid Pendidikan Menengah dan Kejuruan (Dikmenjur) Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya, Sudarminto mengungkapkan, posisi kepala sekolah itu telah diisi plt. Sayangnya dia enggan merinci siapa saja penggantinya. "Sudah diisi pemerintah kota," ungkapnya singkat. (sdp/nii)

UMK Surabaya

Yang Terbaik Buat Buruh SURABAYA(BM) - Sekretaris Kota Surabaya Hendro Gunawan yakin bahwa upah minimum kota (UMK) yang diajukan ke pemerintah provinsi Jawa Timur akan diterima dan tidak akan menimbulkan konflik. Pasalnya besaran UMK yang diajukan sudah sesuai dengan besaran yang disepakati semua pihak yang tergabung dalam dewan pengupahan.

"Nilai yang kami ajukan adalahRp 3,29 juta. Berkas rekomendasinya sudah kami serahkan ke pemerintah provinsi Jawa Timur, kami optimis akan diterima," kata Hendro, Rabu (16/11) di Gedung DPRD Kota Surabaya.

Sebab besaran yang digunakan imbuhnya, sudah disepakati baik dari struktur serikat pekerja maupun dari asosiasi pengusaha. Sehingga seharusnya ke depan sudah tidak ada konflik lagi.

Selain itu menurut Hendro, buruh sudah tidak perlu lagi melakukan demontrasi. Termasuk Gabungan Buruh Surabaya yang menjanjikan akan datang dengan massa yang lebih besar. Lantaran mereka menuntut besaran yang diusulkan setidaknya harus lebih besar dari kabupaten kota yang lain, salah satunya Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan.

Buruh tersebut sempat mengusulkan rekomendasi UMK yang diusulkan adalah Rp 3,6 juta.

"Insyaallah semua elemen dari dewan pengupahan sudah sepakat kok. Seharusnya sudah nggak ada lagi demo-demo, karena elemen buruh juga sudah terwakili dalam dewan pengupahan tersebut," imbuh mantan Kepala Bappeko Surabaya ini.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Masduki Toha mengatakan, saat ini langkah pemkot sudah selesai.

Sekarang tinggal menunggu hasil penetapan dari gubernur untuk besaran UMK yang berlaku di Surabaya per awal tahun 2017 mendatang. "Kita mengharapkan yang terbaik untuk teman-teman buruh di Surabaya. Kami harap nanti pada waktu penetapan, angka yang diusulkan bisa sesuai dengan nilai kebutuhan hidup layak di Surabaya," kata politisi PKB ini.

Sementara itu, puluhan buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Surabaya (GBS) mendatangi kediaman pribadi Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di Taman Pondok Indah Wiyung Surabaya, Kamis, menuntut revisi rekomendasi Upah Minimum Kota (UMK) 2017 yang dinilai rendah dari kota di sekitarnya. (has/nii)

Didesain Berbeda Dilengkapi Area Menjemur Pakaian

Upaya Menciptakan Image Rusun Menjadi Lebih Baik Pembangunan dua rumah susun (rusun), di Dukuh Menanggal dan Keputih, mulai memasuki babak akhir. Proyek yang dibangun menggunakan anggaran pemerintah pusat di bawah Kementerian PU dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) tersebut ditarget rampung pada akhir Desember 2016.

KONSEP desain rusun Dukuh Menanggal dan Keputih sedikit berbeda dibanding rusun-rusun yang dibangun sebelumnya. Perbedaan paling mencolok terletak pada area khusus menjemur pakaian. Pemerintah menyediakan area khusus tersebut agar penghuni tidak menjemur pakaian di sembarang tempat. Dengan demikian, rusun akan terlihat rapi jika dilihat dari luar.

Area menjemur pakaian dapat dijumpai di setiap sudut tower masing-masing empat area per lantai. "Dengan tampil lebih rapi, image rusun diharapkan menja-

di lebih baik di mata masyarakat," ungkap Kabid Pemanfaatan Bangunan, Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Surabaya, Agus Supriyo.

Rusun Dukuh Menanggal sendiri dibangun dengan model satutowersetinggilimalantai.Total ada 114 unit tempat tinggal dengan tipe 24. Rusun tersebut dibangun di atas lahan milik pemkot seluas 1,18 hektare. Progres pembangunanrusunDukuhMenanggal mencapai 83 persen.

Sementara, Kemen PUPR juga membangun rusun di area Keputih.Dalamsatuareal,adadua

rusun,yakniKeputihIdanKeputih II. Rusun Keputih I dibangun empat lantai yang mampu menampung50unittempattinggaltipe36.

Rusun Keputih II nyaris sama. Bedanya hanya pada jumlah lantai, yaknilimalantaidengantotal66unit tempat tinggal. "Kalau Rusun Keputih ini progresnya berkisar pada75persen,"kataAgus.

Setelah proyek selesai, Agus melanjutkan, pengelolaan rusun Dukuh Menanggal dan Keputih akan diserahkan kepada pemkot.

Dengan begitu, pemkot dapat melaksanakanpengelolaanrusun meliputi pendataan penghuni, pemberian kunci dan sebagainya.Namun,diamenjelaskan,pengelolaan tersebut tidak sama dengan serah-terima gedung. Jadi, kepemilikan bangunan rusun masih ada pada pihak kementerian.

"Nanti akan dihibahkan kepada pemkot setelah melewati mekanisme sesuai aturan yang ada di kementerian. Untuk pengelolaan ini semata agar penghuni dapat segera masuk rusun," imbuh mantan Kabid Reklame di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Surabaya ini.

Di sisi lain, Agus menyatakan warga yang antre ingin masuk rusunsangatbanyak.Berdasardata DPBT Surabaya, hingga kini ada 4.960pemohonyangmengajukan ingin tinggal di rusun. Di antara jumlah tersebut, 3.670 pemohon dinyatakanmemenuhisyarat.

Adapun beberapa persyaratan tinggal di rusun yang dikelola pemkot,antaralainber-KTPSurabaya, menyerahkan surat pernyatan tidak memiliki rumah dan tergolong masyarakat berpenghasilan rendah.

Agus mengatakan, dari ribuan pemohon tersebut akan ditentukan skala prioritas. Untuk saat ini, pemkot mendahulukan warga Surabaya yang direlokasi dari stren kali. Selebihnya, pemohon akan masuk waiting list sembari menunggu rusun baru kelar. Ke depan, pemkot terus mengusulkan pembangunan rusun baru kepada Kementerian PUPR. Lebih lanjut, alumnus Universitas 17 Agustus tersebut menyatakan bahwa rusun bukan merupakan tempat tinggal permanen.

Oleh karenanya, penghuni rusun akan dievaluasi secara berkala melalui perpanjangan izin tinggal tiap tiga tahun sekali. Jika penghuni sudah berdaya secara ekonomi, maka penghuni tersebut dipersilakan memberi ruang bagi warga lain yang lebih membutuhkan. (has/nii)

BM/HASAN.

TIDAK PERMANEN. Rusun merupakan tempat tinggal sementara bagi warga yang tidak mampu. Jika warga sudah mampu memiliki rumah, penghuni rusun harus bersedia pindah.

04 MOJOKERTO - JOMBANG JUMAT, 18 NOVEMBER 2016

berita metro

www.beritametro.co.id

Pembangunan Jembatan Rejoto Dipastikan Molor Hingga 2017

Dewan Inginkan Rekanan Di-Blacklist

MOJOKERTO (BM) - Pasca ambruk enam hari lalu, pembangunan Jembatan Rejoto (Pulorejo-Blooto) di Kota Mojokerto dipastikan akan molor sampai pertengahan Januari 2017. Atas kondisi ini, pemerintah diminta tegas memberikan sanksi blacklist terhadap pihak rekanan.

Kepastian molornya pembangunan jembatan Rejoto itu disampaikan PT Brahmakerta Adiwira, rekanan pemenang lelang proyek pembangunan jalan dan jembatan Rejoto saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Kota Mojokerto, Kamis (17/11).

“Bentang tengah sepanjang 50 meter dan lantai jembatan kami targetkan selesai 31 Desember. Sehingga tinggal peng-

aspalan dan trotoar yang harus menunggu umur beton bisa dilalui. Kemungkinan selesai total selesai pertengahan Januari 2017,” kata Manajer Proyek PT Brahmakerta Adiwira, Dani.

Ambruknya jembatan Rejoto terjadi saat pekerja dari pihak ketiga, PT Wika memasang balok penghubung (girder) keenam bentang tengah sepanjang 50 meter, Jumat (11/11) pagi. Balok beton dengan berat puluhan ton itu mendadak jatuh menimpa lima girder lainnya yang sudah terpasang pada tumpuan.

Akibatnya, keenam girder bentang tengah ambruk ke Sungai Ngotok.

Kepala Seksi Pelaksanaan PT Wika, Mohammad Sholeh menuturkan, sebagai pihak

jembatan yang seharusnya bisa dilalui masyarakat awal 2017 nanti ternyata tak bisa rampung. Sesuai kontrak pekerjaan dengan Pemkot Mojokerto, mega proyek senilai Rp 40,2 miliar itu seharusnya rampung 31 Desember 2016.

“Kalau lewat tahun ya dihitung pembayaran sesuai realisasi pekerjaan. Kami menekankan kepada Pemkot Mojokerto agar memberikan sanksi blacklist kepada rekanan agar tidak lagi mendapatkan proyek di Kota Mojokerto,” tandasnya.

Sementara Walikota Mojokerto, Mas’ud Yunus juga menyanggupi bakal memberikan sanksi tegas kepada rekanan atas molornya pembangunan jalan dan jembatan Rejoto. (bud/gie/dra)

FOTO: BM/PRAYOGI

PENJELASAN: Pimpro dan rekanan yang mengerjakan proyek jembatan Rejoto saat hearing dengan DPRD Kota Mojokerto

ketiga yang khusus menyediakan dan memasang girder, mengaku telah melakukan pembersihan puing balok di lokasi ambruknya jembatan.

Menurut dia, pembuatan enam balok pengganti telah rampung.

“Mudah-mudahan tanggal 14 Desember girder terpasang

selesai. Itu sudah mundur 14 hari dari perencanaan. Pemasangan nanti kami memakai diafragma antar girder untuk mencegah balok kembali terguling,” ujarnya.Pernyataan pihak rekanan dalam RDP itu tentu saja membuat Ketua DPRD Kota Mojokerto, Purnomo geram. Bagaimana tidak,

KILAS

FOTO: BM/PRAYOGI

WASPADAI: Kepala BNNP Jatim, Brigjen Pol Amrin Remico bersama Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa berkomitmen perang melawan narkoba

BNNP Jatim: Waspadai Penyelundupan Narkoba Melalui TKI

MOJOKERTO (BM) - Tingginya angka peredaran narkoba di Jawa Timur tidak lepas dari besarnya pasokan bandar besar di luar negeri. Mereka memperalat Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk menyelundupkan narkoba ke Jawa Timur.

Hal itu dikatakan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jatim, Brigjen Pol Amrin Remico usai membuka sosialisasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di kantor Pemkab Mojokerto, Kamis (17/11). “Jatim nomor dua tertinggi peredaran narkoba, kita sudah darurat narkoba. Narkoba sudah merambah seluruh kabupaten-kota di Jatim,”kata Amrin.

Amrin menjelaskan, salah satu penyebab tingginya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Jatim, karena besarnya pasokan barang haram itu dari bandar besar di luar negeri. Kasus yang sudah banyak terungkap, para bandar memperalat TKI untuk menyelundupkan narkoba ke Jatim.

“Melalui Bandara Juanda dibawa oleh TKI. TKI kita diperalat saat pulang ke Indonesia, dititipi narkoba oleh bandar-bandar di Singapura dan Malaysia,” ungkapnya.

Karena itu, pihaknya meminta semua instansi terkait agar selalu mewaspadai modus penyelundupan narkoba yang memanfaatkan TKI. Upaya itu untuk memutus rantai pasokan narkoba ke Jatim. “Guna memulai gerakan, bersihkan dulu aparat Polri, TNI, PNS, sipir lapas dari penyalahgunaan narkoba. Saya imbau Polres, Kodim, Pemda gelar tes urine kerjasama dengan BNNP,” ujarnya.

Sementara Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa menuturkan, narkoba sudah menyentuh anak-anak Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Mojokerto. Guna menekan kasus penyalahgunaan narkoba di wilayahnya, pihaknya memulai sosialisasi P4GN kepada kalangan pejabat, PNS, TNI, Polri, pimpinan ormas dan organisasi kepemudaan di Mojokerto. (bud/gie/dra)

Kriya Pesona Ajang Pamer Karya Masyarakat Kota Mojokerto MOJOKERTO(BM)-Sebagai titik awal merintis perjuangan, Dekranasda Kota Mojokerto dalam rangka mempromosikan kerajinan hasil karya masyarakat Kota Mojokerto, Dekranasda Kota Mojokerto menggelar Gelar Kriya Pesona Kota Mojokerto 2016. Kegiatan dengan tema “Meneladani Semangat Perjuangan Para Pahlawan, Kota Mojokerto Berkarya Mengembangkan Kerajinan Tangan untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat,” ini akan digelar selama tiga hari mulai 18 sampai 20 November 2016 di Sunrise Mall Kota Mojokerto.

Rangkaian kegiatan Gelar Kriya Pesona Kota Mojokerto 2016 ini akan diisi dengan kegiatan pameran, lomba mewarnai tingkat TK, lomba menggambar untuk SD dan nge-jam bareng pelajar se kota

FOTO: BM/PRAYOGI

PROMOSI: Ketua Dekranasda Kota Mojokerto, Siti Amsah Mas’ud Yunus saat mengikuti belajar membatik

Mojokerto, pada hari pertama (18/11). Selain itu, akan digelar lomba ajang top model batik 2016, di hari kedua mulai pukul 13.00, dan dance competition atau lomba tari kreasi pada hari ketiga yang dilan-

jutkan dengan penutupan pameran dan pengundian kupon hadiah belanja.

Untuk dance competition ini dibagi menjadi dua kategori yaitu tari Kreasi Baru dan Modern Dance, terbuka un-

tuk umum, usia 10-25 tahun, satu kelompok terdiri dari 2 (dua) sampai 5 (lima) orang.

Sebagai pemenang lomba (setiap kategori) peserta akan mendapatkan uang pembinaan, Trophy, Sertifikat dan

bingkisan produk sponsor.

Ketua Dekranasda Kota Mojokerto, Siti Amsah Mas’ud Yunus berharap dengan adanya kegiatan ini bisa dijadikan sebagai ajang promosi dan pengembangan kerajinan hasil karya masyarakat Kota Mojokerto sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. “Dengan kegiatan kriya pesona ini masyarakat juga bisa berpartisipasi melalui berbagai lomba yang digelar Dekranasda Kota Mojokerto ini,” terangnya.

Untuk Pendaftaran lomba top model batik, masyarakat bisa mendaftar di Disporabudpar dan Radio Gema FM, sedangkan dance competition bisa mendaftar di Dishubkominfo, Radio Gema FM dan DInas Pendidikan, hingga 19 November 2016. (gie/adv)

KEDIRI - NGANJUK

berita metro

www.beritametro.co.id

Warga Sekitar RSUD Gambiran Minta Diperdayakan KEDIRI(BM)-Warga sekitar Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gambiran II menuntut agar bisa diperdayakan.

Bahkan mereka juga mendatangi DPRD Kota Kediri untuk menyampaikan aspirasinya. Kamid, warga Lingkungan Bence Kelurahan Pakunden menagih janji pemerintah kota atas perekrutan tenaga bagi warga sekitar. “Rencananya RSUD Gambiran II akan dibuka pada akhir Desember nanti, makanya kami selaku tim warga terdampak ingin menyampaikan keluhan atas kesepakatan yang telah dibuat, kenyataannya

belum direalisasikan,” jelas Kamid.

Ditambahkan Sunardi, anggota tim lainnya, bahwa di lingkungannya masih banyak warga yang belum bekerja tetap dan memiliki skill baik di bidang medis maupun non medis.

Atas keluhan tersebut, Harianto Ketua Komisi A DPRD Kota Kediri meminta agar dibuatkan surat resmi audensi kepada dewan dan akan menghadirkan pihak RSUD Gambiran II. “Monggo mengajukan surat untuk kami ajukan dalam rapat Bamus akhir bulan nanti, nanti kami prioritaskan

untuk diteruskan ke pemerintah kota dan penanggung jawab RSUD Gambiran II,” jelas Ketua Komisi A dari PDI Perjuangan.

Begitu juga saran disampaikan Eko Retnoningrum, anggota Komisi C dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), bahwa bila sudah ada kesepakatan diharapkan pihak pemerintah kota bisa merealisasikannya. “Namun setahu kami, yang baru selesai melakukan pembahasan anggaran, masih terjadi permasalahan terkait pembangunan non alkes. Kebutuhan atas anggaran

tersebut sekitar Rp 3 milyar dan kemarin ada rekomendasi dari Komisi C untuk penggeseran anggaran pembangunan sarana dan prasarana dan saat ini masih dilakukan pembahasan di badan anggaran di Solo,” jelas Eko Retnoningrum.

Tentunya, kebutuhan dana tambahan akan diajukan di APBD 2017 kini sedang digodok tim anggaran DPRD Kota Kediri bersama pihak pemerintah kota, kabar yang tersiar bahwa RSUD Gambiran II akan bisa dioperasikan pada bulan Agustus 2017.(bad/dra)

Utamakan Penegakan Hukum dan Tindak di Tempat NGANJUK(BM)-Kelengkapan kendaraan roda dua menjadi prioritas dalam operasi Zebra Semeru 2016. Ini setelah Polres Nganjuk, Polisi Militer (PM) dan aparat terkait di wilayah Kabupaten Nganjuk, serempak melaksanakan Ops Zebra Semeru 2016 mulai tanggal 16 hingga 29 November 2016.

Pelaksanaan operasi ditandai dengan apel gelar pasukan yang berlangsung di Mapolres Nganjuk, Rabu (16/11). Apel dipimpin Wakapolres Nganjuk Kompol Dony Setyawan Handakha, S.I.K, dengan dihadiri Pasi Ops Kodim 0810/ Nganjuk Kapten Inf Fatkur Rohman mewakili Dandim, Komandan Unit Polisi Militer Nganjuk, Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk, Kepala Dishubkominfo Nganjuk, serta

Jenazah Tan Malaka Akan Dipindah PERWAKILAN

FOTO: BM/KAMTO

KESIAPAN : Para peserta apel gelar pasukan di mapolres Nganjuk terkait dimulainya Operasi Zebra 2016

para Kapolsek jajaran.

Pada kesempatan tersebut Kompol Dony menyampaikan, bahwa operasi lalu-lintas K E D IR I( B M) - Je n a z a h Sutan Ibrahim gelar Datuk Tan Malaka atau Tan Malaka yang dimakamkan di Desa Selopanggung Kabupaten Kediri, rencananya dipindah ke tempat kelahirannya di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Ferizal Ridwan mengemu-

bersandi Zebra Semeru ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat dalam kakan sedang melakukan penjajakan serta ziarah ke makam Tan Malaka. “ Sebelumnya dari keluarga Tan Malaka punya keinginan untuk pemindahan makam ke Lima Puluh Kota (Kabupaten Lima Puluh Kota),” ujarnya saat melakukan kunjungan ke makam Tan Malaka.

Ferizal mengaku, Pemkab

berlalu lintas. Selain itu, diharapkan bisa menciptakan situasi lalu lintas yang aman, tertib dan lancar. “Juga dalam Lima Puluh Kota akan komunikasi secara resmi dengan Pemkab Kediri, Pemprov Jatim, sampai pusat terkait dengan rencana pemindahan jenazah itu. Pihaknya bahkan sudah membuat rencana untuk pemindahan jenazah, termasuk pengurusan administrasi. Sebelum pemindahan itu, rencananya akan ada

rangka meningkatkan sinergi antara fungsi kepolisian dalam operasi zebra,” ujarnya.

Adapun sasaran operasi adalah segala bentuk pelanggaran lalu lintas dan razia yang dilaksanakan pada lokasi rawan pelanggaran lalu-lintas. Penekanan Operasi Zebra adalah pada penegakan hukum atau langsung tindak di tempat. Teknisnya, petugas akan mengecek identitas para pengemudi dan surat-surat kelengkapan berkendaranya, seperti SIM dan STNK. Disamping itu bentuk pelanggaran lalu lintas seperti melawan arus, tidak mengenakan helm, tidak memakai spion lengkap kanan kiri, ban motor tidak standart hingga tidak menyalakan lampu utama. (kam/dra) prosesi penjemputan mirip dengan kirab yang dimulai 15 Januari 2017 dan direncanakan sampai 21 Februari 2017.

Selama prosesi penjemputan yang dilakukan lewat darat, rombongan juga melakukan napak tilas perjuangan Tan Malaka di beberapa titik, dan diharapkan pada April 2017 pemindahan jenaz-

KILAS

IPWL EKF Lakukan MoU dengan Forkompinda KEDIRI(BM)-Minimnya tempat rehabilitasi Klinik Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) mengugah Eklesia Kediri Foundation melakukan kerjasama dengan Kementerian Sosial untuk mewujudkannya di Kediri.

Sejauh ini Eklesia Kediri Foundation telah melakukan berbagai bentuk rehabilitasi masyarakat yang kecanduan narkoba.

Terus bertambahnya pemakai narkotika dan obatobatan terlarang sangat diperlukan tempat rehabilitasi para pecandu narkoba di masing-masing daerah, salah satunya klinik Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) milik Eklesia Kediri Foundation (EKF) yang berada di lingkungan Perum Cakarsi Regency. Dimana sejak tahun 2015 , EKF sudah mendampingi sekitar 300 penderita kecanduan narkotika dengan sistem rawat jalan.

Jesicha Yenny Susanty SH MH Ketua IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) Kediri mengatakan, karena masih keterbatasan tempat, sejauh ini baru bisa menampung 10 pecandu narkoba dengan rehabilitasi untuk pecandu kategori berat.“Pihaknya selalu melakukan pengawasan mulai pukul 05.00 WIB hingga pukul 24.00 WIB, para pecandu napza ini diberi siraman keagamaan full maupun kegiatan sosial sampai benar-benar sembuh,”ungkapnya saat meresmikan dan menggelar MOU dengan sejumlah unsur Forkompinda Kota Kediri serta dengan lembaga sekolah.

Jesicha menegaskan, mengingat semakin bertambahnya para pengguna narkoba klinik IPWL EKF akan terus konsisten melakukan pendampingan kepada siapapun pengguna narkoba, pihaknya siap merehabilitasi dan tidak akan dipidana. Lebih lanjut Jesicha Yenny Susanti mengungkapkan, dengan adanya Klinik ini, pihaknya berharap masyarakat tidak ragu melapor jika menemukan ada pecandu narkoba. Korban yang melapor tentunya akan direhabilitasi dan tidak akan dipidanakan.(roj/dra)

ah bisa dilakukan. Ferizal menambahkan, Tan Malaka adalah sosok pemangku adat, sehingga sesuai dengan adat, tempat pemakaman dianjurkan di tempat ia dilahirkan, di Nagari Pandam Gadang, Suliki, Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Keluarga juga menolak pemindahan makam ke Taman Makam Pahlawan

(TMP) Jakarta.

Walaupun keluarga berniat memindahkan jenazah Tan Malaka, Ferizal menegaskan pemindahan ini bukan berarti melepaskan hubungan dan silaturahim di antara dua daerah. Hubungan di antara dua daerah ini tetap tidak bisa dipisahkan dan akan terus terkait. (bad/dra)

MALANG RAYA 05

berita metro

www.beritametro.co.id

JUMAT, 18 NOVEMBER 2016

Proyek Tandon Air Senilai Rp 6 Miliar Akhirnya Ditunda MALANG(BM)-Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Malang akhirnya memutuskan segera membongkar dua proyek tandon air yang dibiayai APBN senilai Rp 6 miliar lebih di Dusun Dawuhan, Desa Tegalgondo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, yang diprotes warga setempat.

Juru bicara warga dusun Dawuhan Desa Tegalgondo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Handoko, mengaku, warga sudah menerima surat dari PDAM Kota Malang terkait rencana pembongkaran tandon air yang meresahkan warga sekitar. “Kami dapat surat tembusan dari pdam kota pada 15 november 2016 kemaren yang menginformasikan PDAM kota Malang akan melaksanakan pembongkaran,” ungkap Handoko.

Menurutnya, PDAM Kota Malang meminta jangka waktu paling lama tiga minggu dalam membongkar kedua tandon tersebut. “Dalam progress, kami belum mendapat informasi termasuk rencana selanjutnya tidak tersirat dalam surat tersebut,” jelasnya. Intinya dalam surat PDAM itu akan segera melakukan pembongkaran tandon air. Surat itu dibuat 11 November 2016 dan diterima warga pada 15 November kemarin.”Kami warga tidak menghalangi proyek pemerintah mas, hanya saja kami minta mempertimbangkan faktor humanisme,” bebernya.

Pihaknya tidak ingin dibenturkan dengan kebutuhan air masyarakat Kota Malang dengan mengorbankan warga Dusun Dawuhan. Sebab itu, sila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” harus dipertimbangkan. Tidak serta merta membangun tandon dengan mengorbankan warga terdampak. “Kami berharap PDAM profesional dengan surat itu dan tidak hanya menenangkan warga, agar bener bener diwujudkan melakukan pembongkaran,”tegasnya.

Terpisah, Direktur Teknik PDAM Kota

FOTO BM/IST

DIPROTES: Proyek tandon air yang dibiayai APBN senilai Rp 6 miliar lebih di Dusun Dawuhan, Desa Tegalgondo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang segera dibongkar.

Malang, Teguh Cahyono,kepada RRI, membenarkan akan melakukan pembongkaran dua tandon air tersebut.

“Rencananya dalam minggu ini akan melakukan pembongkaran seluruh tandon yang diprotes warga, sebab terkait dengan aspirasi dari masyarakat sekitar dan dari DPRD Kabupaten Malang,” kata Teguh.

Menurutnya, masyarakat Dusun Dawuhan keberatan, sehingga akhirnya diputuskan untuk dibongkar sesuai keinginan masyarakat yang menghendaki proyek itu dibongkar.

Disinggung akan dipindah ke lokasi mana tandon air yang hampir jadi tersebut? Teguh mengaku masih belum mengetahui persis. Intinya saat ini keinginan warga untuk dibongkar dilakukan.

“Belum tahu kita mas, yang penting kita bongkar dulu, nanti tahun depan kita pikirkan lagi,” terangnya.

Ditanya apakah tidak akan menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Teguh mengatakan pihaknya mengakui salah dari awal terkait perijinannya sehingga diprotes. Apalagi lahan tersebut merupakan lahan pertanian produktif yang sudah menjadi komitmen nasional menuju swasembada pangan. “ Kita sudah buntu, warga mendesak dibongkar. Ya memang kami salah dan mau gimana lagi, kami sudah pasrah,” jelasnya.

Prinsipnya, kata Teguh PDAM

tidak ingin berbenturan dengan masyarakat. Apalagi memang yang dilakukan sudah keliru dari awal. Hal ini sudah menjadi resiko bagi PDAM. Sebelumnya disebutkan bila proyek pembangunan tandon air milik PDAM kota Malang di Dusun Dawuhan, Desa Tegalgondo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang dianggap meresahkan warga setempat karena diduga kuat menabrak Peraturan Daerah (Perda) nomor 6 tahun 2015 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) serta sejumlah peraturan lainnya.

Diduga kuat seluruh dokumen perijinan masih belum dikantongi, tetapi ironisnya proyek pembangunan sudah dilangsungkan. Peraturan Daerah yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Malang dan DPRD seolah diabaikan, proyek pembangunan itu dikerjakan oleh pelaksana PT Ganesha Jaya dan PT PKMG dari Jakarta. Tercatat pada papan nama yang dipasang, proyek itu merupakan program dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Masyarakat, Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk proyek pekerjaan pengembangan jaringan untuk 100 persen kota binaan yang berlokasi di kota Malang Wilayah Timur, yang dikerjakan oleh PT Ganesha Jaya dalam kurun waktu 240 hari sejak 11 april 2016 dengan sumber dana dari APBN.(mal/dra)

PASURUAN - PROBOLINGGO

berita metro www.beritametro.co.id

Jadi DPO Selama Tiga Tahun, Pelaku Pembobol Rumah Dibekuk

PASURUAN(BM)–Setelah tiga tahun menjadi DPO Polres Pasuruan. Seorang pelaku pembobol rumah akhirnya berhasil dibekuk oleh Satreskrim Polres Pasuruan.

Pelaku yang selama ini menjadi DPO atas nama Jalil (37), warga Tondosuru, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan.

“Dirinya diketahui menghilang selama tiga tahun, yaitu setelah ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), dalam kasus dugaan pembobolan rumah di sebuah kos di kawasan Kejayan,” ujar Kasatreskrim Polres Pasuruan,

AKP Khoirul Hidayat. Dirinya menambahkan bahwa tersangka merupakan salah satu kelompok pembobol rumah bersama enam temannya.

Namun, kelima temannya berhasil diamankan terlebih dahulu.

“Sedangkan tersangka ini melarikan diri, informasinya dia lari ke luar pulau. Begitu kami dapatkan informasi tersangka kembali ke Pasuruan, kami langsung menangkapnya,” ucapnya.

Dikatakan dalam pemeriksaan, tersangka mengakui bahwa ia terlibat dalam kasus pembobolan rumah. Sejauh

ini, tersangka mengaku tiga kali membobol rumah sebelum akhirnya tertangkap.

Menurut Khoirul, pihaknya masih menyelidiki sejauh mana peran tersangka dalam peran ini. Sebab, ia mendapatkan informasi semenjak teman tersangka ditangkap polisi, ia sering beraksi membobol rumah seorang diri.

“Sehingga ada indikasi kuat bahwa tersangka ini bukan pemain baru dalam dunia kriminal, jadi kemungkinan lokasi pembobolannya pun banyak dan bukan hanya dari Pasuruan tapi luar Pasuruan juga. Ini kami masih mencari

buktinya,” tandasnya.

Mantan Kasatreskrim Polres Mojokerto menjelaskan, dalam aksinya, tersangka menggunakan beberapa modus. Mulai masuk ke dalam rumah korban dengan merusak atau mendobrak pintu , hingga lompat pagar. “Ia (tersangka. red) selalu beraksi di malam hari. Dan sasarannya rumah – rumah yang kosong atau ditinggal para pemiliknya,” imbuhnya.

Sementara itu, seperti diketahui, tersangka ini pernah terlibat dalam pembobolan rumah milik M Mahfud di Desa, Kecamatan Paserpan,

Kabupaten Pasuruan pada 18 Maret 2013 silam. Saat itu, tersangka dibantu dengan lima temannya. Mereka masuk ke dalam rumah korban dengan cara mendobrak pintu depan rumah.

Setelah itu, tersangka dan temannya ini menyekap korban dan keluarganya. Korban juga diancam akan dibunuh menggunakan celurit yang dibawa para tersangka jika berteriak minta tolong. Dalam aksinya ini, para tersangka berhasil membawa lari 12 kalung emas, cincin dan liontin. Mereka juga membawa lari dua HP milik korban.(pas/dra)

Guru Dipolisikan, Resmi Dicabut Pelapor

PROBOLINGGO (BM) - Laporan kasus penganiayaan yang dilakukan RW seorang oknum guru disalah satu SMPN 1 Banyuanyar pada siswanya akhirnya dicabut. Laporan bernomor STPL/316/ XI/2016/JATIM/RES.PROB tertanggal 13 Nopember 2016 itu dicabut oleh pelapor yang tak lain merupakan wali murid dari 5 siswa yang menjadi korban cubitan RW. Pecabutan laporan tersebut dibenarkan Kapolsek Banyuanyar, AKP Adri Santoso. Menurut Kapolsek, jika pelaporan kasus kekerasan pada anak yang sebelumnya dilaporkan oleh salah seorang wali murid telah dicabut dan diselesaikan secara kekeluargaan. “Benar sudah dicabut (Rabu Red) dimediasi oleh pihak PGRI kabupaten Probolinggo,”ujarnya, Kamis (17/11) Ketua PGRI kabupaten Probolinggo, Alief Purnomo, tak menampik jika dirinya telah berhasil memediasi pihak yang bersengketa yakni guru RW dan seorang wali murid berinisial TS. “Kasus itu sudah selesai, kami bantu mediasi secara kekeluargaan, kedua belah pihak telah bersepakat untuk berdamai dan tak meneruskan kasus ini,”ujarnya.

Purnomo mengungkapkan jika pencabutan laporan tersebut dilakukan pada Selasa (16/11) siang, dimana kedua PERWAKILAN

FOTO BM/SAIFULLAH

SEPAKAT : Wali Murid dan Guru tampak memegang Surat Perjanjian Damai disaksikan Ketua PGRI dan Saksi.

belah pihak yang bersengketa dipertemukan dan dimediasi agar tak ada lagi tuntutan yang dilontarkan kepada RW. “Oleh pihak TS setelah mendapat penjelasan, kasus itu murni salah paham, RW sudah mengaku bersalah dan khilaf mencubit kelima siswanya

dibagian dada yang diketahui membuat gaduh didalam kelas. Surat perjanjian damainya telah ditanda tangani kedua belah pihak disaksikan oleh sejumlah pihak sebagai saksi,”ungkapnya.

Dia menambahkan bahwasannya pelaporan tindak kekerasan guru

kepada siswanya sebenarnya tak patut terjadi. Karena menurutnya sekarang konsepnya Sekolah Ramah Anak (SRA) sudah lama ada, namun pemberian hukuman bukan berarti bisa dihilangkan sama sekali dari pendidikan terhadap anak.

“Kalau pun harus memberikan hukuman kepada anak didik yang melanggar aturan secara serius, harusnya hukuman secara fisik bukanlah pilihan, melainkan dengan memanggil orang tua dan mendiskusikannya bersama untuk mencari solusi, itu lebih baik,”pintanya.

Menyikapi makin rentannya guru dilaporkan wali murid lantaran memberikan hukuman pada siswanya. Purnomo menilai seharusnya tak langsung asal lapor kepada pijhak polisi. Karena sebenaranya dalam PGRI terdapat Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI) yang berfungsi untuk menerima pengaduan masyarakat apabila terjadi pelanggaran kode etik oleh guru. “Selain itu juga harus ada peran serta dari pemerintah untuk melindungi profesi seorang guru agar tak tersandung jerat hukum, Jadi baik guru maupun wali murid sama-sama terlindungi, dan pendidika anak bisa terus berlangsung, sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang,”pungkasnya.(sip/dra)

KILAS

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Dicopot PROBOLINGGO(BM)-Setelah berupaya mengganti Musayyib Nahrawi dari jabatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akhirnya memecat politisi asal Kecamatan Paiton dari keanggotaan partai. Pemecatan Musayyib tertuang dalam SK DPP PKB nomor 18625/DPP-03/VI/A.1/X/2016 yang ditandatangani Ketua Umum, Muhaimin Iskandar dan Sekjend Abdul Kadir Karding tertanggal, 28 Oktober 2016.

Ketua DPC PKB Kabupaten Probolinggo, Abdul Malik Haramain, membenarkan pemecatan itu. “Atas usulan DPC PKB Kabupaten Probolinggo dan pertimbangan serta rekomendasi DPW PKB Jawa Timur, DPP tanpa keraguan mengeluarkan surat keputusan pemberhentian,” katanya, Kamis (17/11).

FOTO BM/SAIFULLAH Menindaklanjuti SK BUNTUT : Musayyib Nahrawi dicotersebut, lanjut Malik, pot dari jabatan wakil ketua DPRD DPC akan mengaju- Kabupaten Probolinggo. kan pergantian antar waktu (PAW) terhadap Musayyib Nahrawi, selaku anggota DPRD kabupaten setempat.Ada empat item keputusan dalam surat yang ditembuskan kepada DPW PKB Jawa Timur; serta DPC PKB Kabupaten Probolinggo itu.

Pertama, memberhentikan H.A. Musayyib Nahrawi, B.A dari keanggotaan PKB. Kedua, kartu tanda anggota PKB dengan nomor KTA: 35.13.12.2011.000017 atas nama A. Musayyib Nahrawi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Serta mencabut segala hak yang melekat pada diri H. A. Musayyib Nahrawi, BA yang berkaitan dengan hak PKB. Dan kemudian surat keputusan berlaku sejak ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada SK, akan dilakukan perbaikan seperlunya. Dalam pertimbangan SK pemecatan disebutkan, Musayyib dinilai tidak loyal dan patuh kepada struktur partai dan mengabaikan kewajibannya sebagai anggota partai karena tidak pernah aktif dalam kegiatan-kegiatan partai. Kemudian, DPC juga telah melayangkan surat peringatan kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan partai. Hingga kini, Musayyib belum bisa dikonfirmasi terkait pemecatan itu.

Namun kepada salah satu media, ia menyatakan belum menerima surat tersebut. (sip/dra)

MALANG RAYA: AJI A HAJI (KOORD), M. KHOLIL, AGUS SUSANTO PASURUAN: H Umar Wirohadi (kabiro), Abdul Kadir Jaelani IKLAN/LANGGANAN: 081 336 484 057

METRO SPORT 06

berita metro www.beritametro.co.id

KAMIS, 18 NOVEMBER 2016

lintas arena

Panglima TNI Buka Kejuaraan Asia

BM/MUCHLIS.

BM/MUCHLIS.

TARGET JUARA. Tim Persida U-17 yang akan berlaga mewakili Jawa Timur di pentas nasional ajang Suratin Cup 2016.

SIMBOLIS. KONI Sidoarjo menyerahkan uang saku untuk kontingen secara simbolis diterima oleh official.

Tim Persida U-17 Wakili Jatim ke Pentas Nasional

Target Boyong Suratin Cup ke Sidoarjo SIDOARJO (BM)- Tim Persida U-17 mewakili Jawa Timur padababakputaranfinalNasional Piala Suratin 2016 yang akan digelar di Pekalongan Jawa tengah.

Sebanyak 20 pemain dan 5 official dilepas oleh Ketua Koni Sidoarjo, M Franki Efendi, SE, MH dari kantor KONI Sidoarjo, Kamis (17/11) sore.

Dalam sambutannya, Ketua KONI Sidoarjo, M Franki Efendi,

di hadapan rombongan mengapresiasi kinerja ASKAB PSSI Sidoarjo yang telah berhasil melakukan pembinaan terhadap persepakbolaan Sidoarjo sehingga untuk pertama kalinya Persida bisa ikut berkompetisi di tingkat nasional mewakili Jawa Timur. "Ini sebuah keberhasilan luar biasa yang dicapai oleh PSSI Sidoarjo," ungkapnya.

Kepada rombongan Franky

berpesan,kepadaseluruhpemain untuk selalu menjunjung tinggi sportivitas dan selalu bertujuan dengan sepenuh hati untuk Sidoarjo. "Sehingga Persida akan keluar menjadi pemenang dan memboyong piala Suratin di Sidoarjo,"harapnya. Kedepan,denganpembinaanyangtelahdilakukan oleh PSSI Sidoarjo, diharapkan akan ada bibit-bibit pemain yangbisaberlagadipentasnasion-

al, bahkan internasional. "Mari bersamakitaberjuangdanberdoa agar olahraga Sidoarjo semakin maju dan berjaya," kata Franki.

Sementara itu salah satu pemain Persida U-17 Rizky mengungkapkan kegembiraaannya bisa bergabung dengan tim Persida ini. Dirinya mengaku dipanggil ASKAB untuk ikut bergabung dengan tim Persida U-17 setelah mengikuti kompetisi Berita

Metro Cup yang digelar di Tulangan beberapa waktu lalu. "Kita berangkat dengan tim yang solid dengan satu tujuan yaitu menjadi Juara dan membawa Piala Suratin ke Sidoarjo,"tandas Siswa SMA Porong ini.

Pada kesempatan tersebut KONI Sidoarjo memberikan uang saku kepada masing-masing pemain yang secara simbolis diterima oleh official. (cls/nii)

Persebaya Berharap Polda Memproses Hukum Gede SURABAYA (BM) – Bukti penyalahgunaan mandat yang dilakukan Gede Widiade saat Kongres PSSI 2016 telah diserahkan manajemen Persebaya Surabaya ke Polda Jatim. Manajemen berharap kepolisian bisa adil meski diketahui Gede memiliki kedekatan dengan petingginya. Polda Jatim sendiri berjanji menindaklanjuti laporan Persebaya.

Tiga wakil Persebaya yang menyerahkan laporan ke Polda Jatim adalah Rachmad Ciptadi (kuasa hukum), dan dua petingginya Kardi Suwito dan Choesnul Faried. Mereka tiba di gedung Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Jatim, Kamis (17/ 11) siang. Sedangkan puluhan suporter Bonek yang mengawal laporan tidak ikut masuk menemui petugas, melainkan menunggu di ruang tunggu dan halaman SPKT. Kegeraman seluruh elemen Persebaya atas tingkah Gede yang menggunakan hak klub Bajul Ijo di Kongres PSSI, Kamis (10/11) lalu, terbayar. Saat itu, Gede hadir sebagai wakil sekaligus voters dengan menggunakan bendera Persebaya. Padahal PT Persebaya Indonesia (PI) adalah pemegang hak atas nama dan logo klub kebanggaan publik Kota Pahlawan.

Manajer Persebaya Choesnoel Faried mengatakan bahwa pihaknya telah melaporkan Gede ke Polda Jatim. Ia menyatakan hanya mencantumkan nama Gede sebagai pihak terlapor. “Kan dia yang mewakili di Kongres,” terangnya, Kamis (17/11).

Ia berharap Polda Jatim bisa menindak Gede seadil-adilnya. Kendati

pengusaha asal Wonokromo, Surabaya ini tercatat sebagai CEO Bhayangkara FC. “Polisi harus berbuat adil. Katanya ini negara hukum. Kami berharap hukum ditegakkan sebenar-benarnya.

Kalau salah ya salah, benar ya benar.

Itu saja, tidak susah kok,” harap Faried.

Faried menambahkan bahwa Persebaya masih berharap segera diakui oleh PSSI. Sejatinya, kisruh Persebaya dibahas dan diselesaikan saat kongres kemarin. Namun, sejumlah klub menolak adanya agenda tambahan di Kongres Pemilahan PSSI. “Sebenarnya, intinya Persebaya diakui pasti akan selesai semua. Intinya cuma itu saja,” tutupnya.

Manajemen Persebaya menilai Gede melanggar KUHP pasal 263 dan 266 dengan ancaman hukuman delapan tahun. Mereka juga dianggap melanggar UU Merk pasal 90. Sebab, PT PI sebagai badan hukum Persebaya, sudah ditetapkan oleh Dirjen HAKI DepkumHAM RI pada 23 September 2015 lalu, berhak atas nama dan logo tim ini.

Sementara itu, Polda Jatim berjanji akan menindaklanjuti laporan Persebaya.

Menurut Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Raden Argo Prabowo Yuwono materi laporan tersebut terkait jatah absensi sebagai voters yang diambil alih oleh Gede dengan bendera Bhayangkara FC. “Tadi (kemarin, red) sudah buat laporan di SPKT, dan segera akan kami tindaklanjuti,” ujarnya kepada awak media dalam kesempatan terpisah. (dek/nii)

Gede: Pelaporan Salah Alamat SURABAYA (BM) – Tudingan menggunakan surat mandat tidak legal saat Kongres PSSI 2016yangdiperkarakan Persebaya Surabaya siapdiladeniCEOBhayangkara FC GedeWidiade. Ia mengaku tidak masalah meski dilaporkan oleh mantan klubnya tersebut. ”Saya bukan siap menghadapi, tapi akan mengemukakan fakta.

Gede Widiade Saya kan hanya menjalankan perintah. Hak setiap warga negara untuk melaporkan.Tidak masalah.Tapi ada azas hukum harus dikedepankan,” kata Gede yang pernah menjadi manajer dan CEO Persebaya ini ketika dikonfirmasi terpisah, kemarin.

Gede mengakui bahwa dirinya tak memiliki mandat dari Persebaya Surabaya saat hadir di Kongres PSSI, Kamis (10/11) lalu. Gede datang ke arena Kongres PSSI dengan membawa mandat dari Bhayangkara FC. Dirinya juga sudah menjelaskan kepada pengurus PSSI bahwa dia datang bukan mewakili Persebaya. ”Pada waktu diundang saya sudah jelaskan bahwa saya bukan Persebaya. Saya sudah ganti nama dari Bhayangkara FC. SK tugas saya dari Kapolri. Mandat yang saya berikan kepada mereka itu bukan mandat Persebaya, tapi mandat Bhayangkara,” aku Gede.

Namun oleh mantan Sekjen PSSI, Azwan Karim, Gede tetap dianggap sebagai wakil Persebaya. “Iya, Pak. Administrasinya sementara pakai Persebaya. Statuta FIFA mengatakan seperti ini. Nanti 2017 baru diubah,” kata Gede meniru apa yang diucapkan Azwan. “Memang tidak bisa serta merta, karena pada Kongres 2015 pakai nama Persebaya. Lalu di perjalanan ada perpindahan atau pergantian karena sesuatu, ya nanti 2017 diubah pada waktu Kongres,” lanjut pengusaha asalWonokromo ini.

Kendati menerima dirinya menjadi pihak terlapor, Gede justru mengingatkan bahwa laporan ke Polda Jatim adalah salah alamat. Sebab kejadiannya di Jakarta, bukan di Jatim. (dek/nii)

Musorprov KONI Jatim DijadwalkanMundur

Erlangga Satriagung

Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) V di Banyuwangi. Karena itu, induk organisasi olahraga Jatim itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk menyelesaikan segala laporan administrasi keuangan. ”Kalau pertanggungjawaban binpres (pembinaan dan prestasi) sudah tidak ada masalah.

Yang belum selesai ini laporan administrasinya,” kata Ketua Umum KONI Jatim Erlangga Satriagung.

Penyusunan laporan administrasi semakin rumit lantaran sejumlah cabang olahraga (cabor) ada ketidaksesuaian antara pengajuan dana dengan kegiatan yang dilakukan. Bahkan, kantor akuntan publik yang hendak disewa pun membutuhkan waktu beberapa bulan untuk mengaudit seluruh laporan administrasi keuangan KONI Ja-

Konvoi Pemain Perssu Dikawal SUMENEP (BM) - Kepolisian Resor (Polres) Sumenep, Jawa Timur, mengawal konvoi motor suporter untuk menyambut kedatangan para pemain Perssu Super Madura yang lolos ke babak delapan besar Indonesia Soccer Championship (ISC) B 2016.

"Kami menyiapkan satu pleton anggota yang didominasi personel satuan lalu lintas untuk mengawal sekaligus mengatur arus lalu lintas di jalur konvoi," ujar Kabag Operasional Polres Sumenep, Kompol Yelli Ashar di Sumenep, Kamis.

Komunitas suporter sepak bola di Sumenep yang tergabung dalam "Peccot Mania" menyambut kedatangan para pemain Perssu sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilannya lolos ke babak delapan besar ISC B 2016. Jalur konvoi suporter dan pemain Perssu itu keliling kawasan kota yang dimulai dari perbatasan wilayah kota di sisi selatan dan berakhir di asrama pemain. "Kami meminta para suporter untuk tertib selama konvoi sekaligus menaati arahan dari anggota supaya tidak mengganggu pengguna jalan lainnya," kataYelli, menerangkan.

Ia juga mengemukakan, pihaknya menyiagakan anggota di setiap simpul jalan yang akan dilalui peserta konvoi guna mengatur arus lalu lintas di kawasan tersebut.

Sementara Pembina "Peccot Mania", Yusuf Ismail menjelaskan, sesuai hasil koordinasi terakhir dengan perwakilan suporter, jumlah peserta konvoi diperkirakan 200 orang.

"Kawan-kawan hanya akan keliling kota dan nantinya langsung ke asrama pemain Perssu di kawasan Stadion A Yani Sumenep," katanya.

Kegiatan tersebut merupakan inisiatif para suporter sebagai bentuk kebanggaan dan penghormatan kepada para pemain Perssu yang lolos ke babak delapan besar ISC B 2016.

Perssu Super Madura adalah tim sepak bola asal Sumenep yang berlaga di ISC B 2016 dan saat ini tercatat lolos ke babak delapan besar. (ana/nii)

Barca Teken Kontrak Sponsor

Sudah Konsultasi dengan KONI Pusat

SURABAYA (BM) – Penyusunan administrasi yang belum selesai membuat KONI Jatim menunda pelaksanaan Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov). Semula, agenda tersebut bakal digelar Desember 2016 mendatang, namun atas persetujuan KONI Pusat kini dijadwalkan ulang paling lambat April 2017.

Selain mengagendakan pemilihan Ketua Umum KONI Jatim yang baru, arena Musorprov juga menjadi forum pertanggungjawaban bagi kepengurusan lama. Tak kunjung tuntasnya persoalan administrasi karena even besar dalam dua tahun terakhir yang melibatkan KONI Jatim.

Di antaranya Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX 2016 Jawa Barat. Belum lagi pada 2015, KONI Jawa Timur menggelar

MAKASSAR (BM)- Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dijadwalkan buka Kejuaraan Asia Karate-Do Federation (AKF) "15th AKF Championship 2016" di Makassar, 24 November 2016.

"Kejuaraan Asia Karate-Do Federation (AKF) ini siap dibuka Panglima TNI Gatot Nurmantyo, di Pinisi Ballroom Clarion Hotel Makassar pada tanggal 24 November 2016,"kataWakil Ketua Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (Forki) Sulsel, Prof Musakkir di Makassar, Kamis.

Ia menjelaskan, kehadiran Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang juga merupakan Ketua Umum PB Forki tersebut tentunya diharapkan semakin meningkatkan kualitas kejuaraan. Pihaknya juga dukungan seluruh pihak demi kelancaran dan sukses kejuaraan tersebut. Untuk pelaksanaan kejuaraan ini, kata dia diikuti sebanyak 28 negara diantaranya Myanmar, Thailand, Malaysia, Filipina, Brunie Darussalam, Vietnam, Hongkong, Nepal dan Amerika Serikat.

Selanjutnya Macau, Jepang, Korea Selatan, Kyrgystan, Jordania, Tiongkok, Iran, Srilangka, China Taipe, Suriah, Uzbekistan, Kazakhstan, India, UEA, Pakistan, Irak, Arab Saudi termasuk Indonesia selaku tuan rumah. "Adapun untuk arena pertandingannya yakni digelar di Gedung CCC Makassar, Sulawesi Selatan, 25 hingga 27 November 2016," ujarnya.

Ketua Panitia Kejuaraan AKF 2016, Ruslan Abu menagatakan, para peserta dari setiap negara akan tampil untuk sejumlah kategori dan kelas pertandingan diantaranya untuk kategori cadet (kelas -47kg, -54kg, +54kg putri, -52kg putra, -57kg putra, 63kg putra, -70kg putra dan +70k putra).

Sedangkan untuk kategori junior juga mempertandingkan sejumlah kelas yakni kumite -48kgputri, -53kg putri, -59kg putri +59 kg putri).

Sementara untuk kategori U-21 juga mempertandingan beberapa kelas seperti kumite -55kg puta, -61kgputra, -68kg putra, -76kg putra serta +76 kg putra. "Kita juga mempertandingkan nomor kata putra dan putri untuk setiap kategori tersebut. Artinya persaingan nanti akan lebih seru karena mempertandingkan lebih banyak kelas," jelas Ketua Bidang Usaha dan Pendanaan Forki Sulsel. (ana/nii)

tim.

“Cabor-cabor ini, misalnya mengajukan A, B, C dan D. Tapi yang dijalani E, F, G dan H. Ini yang bikin pusing, harus dibenahi lagi. Sementara pihak akuntan publik menyatakan minimal butuh waktu 2,5 bulan untuk audit. Jadi paling tidak (Musorprov digelar) Januari,” kata Erlangga menjelaskan.

Terkait dengan pengunduran jadwal Musorprov ini, Jatim sudah berkonsultasi dengan KONI Pusat. Beruntung, KONI Jatim mendapatkan kelonggaran untuk menggelar Musorprov paling lambat April 2017. “Kami konsultasi apakah Musorprov bisa hanya pemilihan pengurus saja, sedangkan pertanggungjawabannya belakang. Kami diminta menggelar Musorprov paling lambat April tahun depan,” tandas Erlangga. (dek/nii)

MADRID (BM) - Barcelona telah menyepakati kesepakatan berdurasi empat tahun untuk sponsor di kaus mereka dengan pengecer internet Jepang Rakuten, yang bernilai sebesar 55 juta euro per tahun tidak termasuk berbagai tambahan, kata klub juara Liga Spanyol itu, Rabu.

Barcelona -- yang sempat populer dengan kebijakan tidak memasang sponsor apapun di kaus mereka -- akan menerima tambahan 1,5 juta euro untuk setiap kali mereka menjuarai Liga Spanyol dan tambahan lima juta euro setiap kali mereka menjuarai Liga Champions. Kesepakatan itu, yang memiliki opsi untuk perpanjangan sampai musim kelima, akan dimulai pada musim 2017/2018.

Presiden Barcelona Josep Bartomeu berkata kepada para pewarta bahwa kesepakatan itu membuat klubnya "berada di baris terdepan dalam sponsor-sponsor klub olahraga" dan akan membantu klub "mencapai tujuan menjadi poin acuan di seluruh dunia." Juara lima kali Liga Champions dan juara 24 kali Liga Spanyol Barcelona mengambil langkah-langkah pertama dalam mengakhiri tradisi kaus bebas sponsor mereka pada 2006 dengan mengenakan logo UNICEF pada kaus mereka, sambil mendonasikan 1,5 juta euro per tahun untuk amal.

Pada Desember 2010, mereka menyetujui kesepakatan lima tahun dengan Qatar Foundation senilai 30 juta euro per tahun, saat itu merupakan sponsor di kaus paling menguntungkan di sepak bola. Kesepakatan Rakuten mewakili salah satu sponsor terbesar di kaus untuk klub sepak bola, dan kurang lebih sepadan dengan yang didapat klub Liga Inggris Manchester United dalam kontrak 47 juta pound per tahun dengan produsen mobil AS Chevrolet.(rtr/ant/nii)

OPINI 07

berita metro

www.beritametro.co.id

JUMAT, 18 NOVEMBER 2016

Kampanye di Media Sosial

TAJUK

Transparansi Penyelidikan Ahok

K

asus hukum dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah bergulir, memasuki tahap penyidikan.

Banyak pihak menilai, penanganan atau proses penyelidikan kasus tersebut telah berjalan sesuai koridor yang benar, dan dilakukan oleh penyidik Bareskrim yang profesional.

Gelar perkara yang dilakukan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Rabu (16/11/2016), secara ‘terbuka-terbatas’ telah menghasilkan keputusan, Ahok tersangka dalam kasus penistaan agama. Ahok dijerat pasal 156 a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Sesuai keterangan Bareskrim Polri, dalam proses pengambilan keputusan, suara tim penyidik yang terdiri dari 27 orang tidak bulat, ada pendapat yang berbeda. Namun sebagian besar penyidik memberikan pendapat, bahwa kasus Ahok dinaikkan statusnya menjadi penyidikan.

Ketidakbulatan suara atau yang dikenal dengan istilah dissenting opinion ini tentu sudah biasa dan tak asing lagi dalam proses pengambilan keputusan di dunia peradilan. Keputusan itu tentu ada yang sepakat, dan mungkin ada pula yang merasa kurang pas. Bisa jadi, masih ada pihak-pihak yang tak puas atas keputusan itu.

Namun demikian, sebagai negara hukum, sudah seharusnya semua pihak, dan seluruh masyarakat bisa memahami, dan mematuhi keputusan hukum. Apalagi, kasus Ahok ini, telah menjadi sorotan publik, banyak pihak dan tokoh bangsa, sampai Presiden memberi atensi khusus agar penegakan hukum berjalan secara profesional dan transparan.

Semangat transparansi ini pula yang sempat dilontarkan Presiden Jokowi. Dengan meminta Polri melakukan gelar perkara secara terbuka.

Jadi, hampir tak ada kesempatan bagi pihak-pihak berniat mengintervensi.

Bukan basa-basi, seruan Presiden itu dilontarkan kembali, seusai menghadiri acara Fruit Indonesia 2016 di Parkir Timur Senayan, Jakarta, Kamis (17/11/2016). Presiden dengan tegas mengatakan, jangan ada yang mencoba-coba menekan, atau mengintervensi kasus tersebut.

Seruan Presiden untuk melakukan gelar perkara terbuka tersebut memang sempat menjadi polemik, ada yang setuju dan ada yang menolak, dengan argumentasi masing-masing. Dan pada akhirnya, Bareskrim mengambil jalan tengah dengan memutuskan gelar perkara dilakukan secara terbuka, namun untuk kalangan terbatas.

Tak ada yang sempurna, setiap kebijakan berpotensi menimbulkan perbedaan, dan ketidaksetujuan pihak tertentu. Akan tetapi sebuah niat, itikat, dan semangat yang dibangun Presiden Jokowi untuk melakukan sebuah proses hukum yang independen dan transparan, kiranya cukup bisa dipahami publik.

Terbukti, meski ada beda pendapat, namun proses hukum terhadap Ahok, ternyata membuahkan keputusan yang bisa diterima, cukup rasional, dan tak menimbulkan gejolak. Bagi yang tak puas, toh masih ada proses hukum lebih lanjut yang bisa dijadikan ajang argumentasi.

Dan faktanya, pasca keputusan peningkatan status Ahok tersebut, suasana tegang yang selama ini tergambar di tengah mayarakat menjadi lebih konduif, suhu politik juga mereda. Dan mudah-mudahan suasana itu, akan terus bisa terjaga demi kerukunan antar umat, demi kebersamaan dalam kebhinekaan, untuk menegakkan persatuan dan kejayaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Totok Hartana

Jujur dan adil MEGAWATI..

Megawati juga menilai, saat ini ada pihak-pihak yang terus berusaha melakukan provokasi dan mengedepankan kekerasan untuk menyelesaikan persoalan.

Pada kesempatan itu, Megawati menginstruksikan seluruh kader untuk tenang, menjaga diri, dan turut serta mendukung terciptanya situasi aman dan damai di seluruh Indonesia selama proses pilkada serentak 2017. “Kader PDI Perjuangan diminta tenang, menjaga diri, dan turut menciptakan situasi aman dan damai,” kata Megawati.

Sementara itu, penetapan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama diyakini sebagian pihak tidak akan serta merta menyelesaikan persoalan.

Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah sebagai pelapor kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan tersangka Ahok menyatakan kekhawatirannya masyarakat melakukan pergerakan kembali apabila Ahok tidak segera ditahan.

“Tapi kalau masih lambat, kami khawatir masyarakat melakukan pergerakan, sehingga kondisi masyarakat kita makin tidak kondusif,” kata Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah, Pedri Kasman, kemarin.

Menurutnya, apabila Ahok sudah menjadi terdakwa akan memungkinan penyidik menahan mantan Bupati Belitung Timur itu. “Jadi kalau sudah begitu, harapan kita masyarakat tidak perlu lagi aksi,” ucap Pedri.

Dia mengaku masih menggunakan bukti utama, yaitu video pidato Ahok di Kepulauan Seribu dengan tuntutan Pasal 156 A KUHP. “Jadi harapan kami, prosesnya dipercepat dengan sejujur-jujurnya dan seadiladilnya,” katanya.

Sebelumnya, polisi menyatakan tidak melakukan penahanan terhadap Ahok. Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan hal itu karena tidak semua penyidik setuju bahwa dalam kasus Ahok terdapat unsur pidana.

“Penahanan itu harus (memenuhi) dua syarat objektif bahwa di kalangan penyidik harus ada pendapat mutlak

Sambungan Halaman 1 kalau itu unsur tindak pidana.

Dalam gelar perkara kemarin, jelas ada perbedaan pendapat.

Karena unsur obyektif yang menyatakan pidana tidak mutlak, maka tak dilakukan penahanan,” kata Jenderal Tito di Jakarta, Rabu (16/11).

Alasan kedua, penahanan tidak dilakukan karena pihak Bareskrim menganggap Ahok cukup kooperatif. “Kabareskrim sebut yang bersangkutan kooperatif, mau datang mengklarifikasi,” ujarnya.

Selain itu, Ahok yang saat ini sedang maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta juga memperkecil kemungkinan yang bersangkutan untuk melarikan diri.

Badan Reserse Kriminal Polri resmi menetapkan Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai tersangka kasus penistaan agama terkait ucapan yang dilontarkan saat melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu pada 27 September 2016.

Adapun sesuai Peraturan KPU No 9/2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, naiknya status Ahok menjadi tersangka tidak membatalkan kepesertaan pasangan calon nomor urut dua tersebut dalam Pilkada DKI 2017.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua pihak menghormati Kepolisian RI (Polri) yang tengah menangangi kasus dugaan penistaan agama terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, tanpa ditekan dan diintervensi pihak lain.

“Biarkan Polri bekerja sesuai dengan aturan hukum yang ada,” kata Jokowi usai mencanangkan Gemar Makan Buah dalam rangka Fruit Indonesia 2016 di Lapangan Parkir Timur Senayan Jakarta, Kamis (17/11).

Presiden meminta semuanya harus menghormati proses hukum yang sekarang ini sedang dijalankan oleh Polri.

“Jangan ada yang menekan-nekan, jangan ada yang mencoba mengintervensi, biarkan polri bekerja sesuai dengan aturan hukum yang ada, kita harus menghormati apa yang sudah dilakukan oleh Polri,” tegas Jokowi. (ant/udi)

K

omisi Pemilihan Umum (KPU) mengagendakan untuk membuka pendaftaran bagi akun media sosial yang dijadikan piranti bagi kontestan dan tim sukses pada pilkada serentak.

Ide dasar pendaftaran akun resmi para kontestan dan tim sukses itu antara lain untuk mempermudah mengawasi isi kampanyeparakontestandantimsukses.

Dengan demikian, isi kampanye hitam dan negatif yang berisi hujatan,fitnahdanwicarabermuatan kebencianbisadiminimalisasiatau dieliminasi.

Publik pun bisa mendapat gambaran tentang profil dan watak ideologis kontestan dalam pilkada serentak yang terurai dalam kampanye yang disampaikan lewat akun media sosial resmi yang didaftarkan ke KPU tersebut.

Tentu kanalisasi media sosial sebagai alat kampanye yang resmi yang didaftarkan ke lembaga penyelenggara pemilihan umum dan pilkada itu tak menutup kemungkinan masih beredarnya kampanye hitam dan negatif yang dilakukan terutama oleh para pendukung kontestan.

Dunia maya sebagai rimba belantara ekspresi sosial akan tetap digunakan oleh mereka yang tak bertanggung jawab untuk mengutarakan uneg-uneg

mereka yang kecewa, berwawasan sempit dan emosional dalam menyikapi masalah keseharian maupun masalah politik.

Dalam kondisi demikian, agaknya tak terelakkan bagi siapapun, penyelenggara pemilu atau pilkada, penegak hukum, maupun pemangku kepentingan pemilu dan pilkada lainnya untuk senantiasa siap menjumpai suara-suara bernada fitnah, kampanye bermuatan kebencian.

Apalagi di dunia maya, di kanal media sosial, siapapun bisa membuat akun dengan nama palsu, alamat palsu dan ciri palsu lainnya. Watak media sosial yang interaktif juga sering digunakan untuk medium berkomentar yang bernada caci maki yang tak mencermikan keluhuran budi seorang individu.

Bagaimana menyikapi fenomena rimba maya yang warna-warni ini? Salah satunya adalah menyiapkan individuindividu untuk bertindak penuh tanggung jawab dan sarana yang diperlukan dalam hal ini adalah membuka forum-forum sosial bagi pendidikan melek media.

Lewat pendidikan melek media inilah seseorang dapat memilih dan memilah akunakun mana yang layak dibaca dan dijadikan panduan dalam memilih calon pemimpin politik atau publik.

Oleh M Sunyoto

Publik di Tanah Air agaknya berada dalam situasi dilematis ketika kanal berekspresi terbuka lebar di saat mereka belum matang dalam mempertimbangkan etika dalam komunikasi.

Mengungkapkan rasa kebencian individual untuk urusan sosial politik sesungguhnya sudah di luar takaran yang proposional. Ketaksetujuan terhadap ideologi seorang pemimpin mestinya diungkapkan dalam kerangka kritik sosial politik yang tak mengandung diksi-diksi yang bermuatan emosi individual.

Di sinilah para kontestan, anggota tim sukses dan pendukung dalam konteks pertarungan perebutan kursi kekuasaan di pilkada sedang diuji kematangannya.

Caci maki dalam debat politik memang bukan mustahil dilakukan, setidaknya hal seperti itu juga pernah dilakukan oleh sejumlah tokoh yang berbicara dalam tayang bincang di stasiun televisi, namun hanya mereka yang dewasa, matang dan berwawasan kenegaraan yang sanggup mengendalikan diri untuk tidak mengumbar emosi dan menyemprotkan caci-maki yang kekanak-kanakan.

Barangkali untuk mengurangi konten kampanye negatif dan hitam, KPU perlu membuat

aturan tambahan dalam kampanye lewat akun media sosial yang terdaftar resmi. Aturan itu misalnya dalam bentuk pembatasan rasio isi kampanye, yakni 90 persen berisi kampanye tentang diri kontestan dan 10 persen tentang lawan kontestan.

Aturan tambahan seperti ini bisa mengurangi kadar kampanye yang bermuatan fitnah. Setidaknya dengan aturan seperti ini, kontestan dan tim sukses serta pendukung lebih banyak didorong untuk menjual diri, memamerkan kelebihan diri, membuktikan rekam jejak dan prestasi diri dan hanya berbicara sedikit tentang sosok lawan politik.

Aturan itu sebenarnya analog dengan prinsip yang dianut dalam dialog antarumat beragama. Dalam prinsip ini, sang pembicara lebih banyak didorong untuk berbicara tentang kebaikan sistem keimanan dirinya dalam bingkai menghargai keimanan orang lain.

Sang pembicara dibatasi bahkan ditutup kemungkinannya untuk berbicara tentang iman orang lain, kecuali yang positif tentunya.

Adanya aturan tambahan itu mungkin saja akan membuat isi atau konten kampanye di media sosial yang didaftarkan secara resmi ke KPU menjadi hambar, tak menarik

pemilih untuk membacanya atau mengunjunginya. Tentu kekhawatiran ini bisa ditepis dengan argumen bahwa semua itu tergantung kepiawaian penyaji isi kampanye.

Jika isi kampanye itu disajikan dalam bentuk multimedia, kombinasi gambar, kata dan video yang menarik, hasil olahan penulis beken, disainer grafis jempolan dan sineas unggul, niscaya konten kampanye itu banyak pengunjungnya.

Apalagi jika kontestan dan tim sukses itu bisa merekut para pesohor sebagai pengail suara yang simpatik yang membuat pemilih juga bersimpatik pada sang kontestan.

Masih banyak sisi-sisi teknologi multimedia yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh mereka yang berkecimpung di ranah pemasaran kandidat pemimpin politik. Pembentukan citra seorang kontestan dalam pemilihan umum lewat televisi sudah cukup lama dilakukan, dengan memoles sang kandidat sedemikian rupa sebelum tampil di televisi.

Namun, di era digital yang merangkul medium berbasis kata, gambar dan video, cara-cara yang dilakukan untuk membentuk citra kontestan dalam persiangan politik sebagaimana dilakukan untuk medium televisi agaknya perlu pengayaan, dari segi format maupun konten. (*)

Bahas Ekonomi Global dan Isu Internasional JOKOWI..

Sambungan Halaman 1

ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, pihaknya akan terus memberikan dukungan kepada pemerintah melalui kritik yang santun dan membangun. Dia juga menilai seluruh masyarakat harus saling menjaga kesejukan kebangsaan dan persatuan Indonesia untuk sama-sama membangun bangsa.

Prabowo yang berdiskusi dengan Presiden selama satu jam memuji Kepala Negara yang tidak takut akan kritik dan mempertimbangkan masukan-masukan dari luar pemerintahan.

Te r k a i t p e n e n t a n g a n masyarakat Jakarta terhadap salah satu calon gubernur

DKI Jakarta, Prabowo menilai setiap tokoh perlu menjaga tutur kata dan ketentraman sehingga masyarakat tidak tersinggung. “Menurut pendapat saya, setiap tokoh harus benar-benar menjaga kesejukan, ketenangan tutur kata, supaya rakyat kita tidak emosional,” ujar Prabowo.

Kendati demikia n , P r a b ow o m e n d e s a k masyarakat bersama pemerintah bahu-membahu membangun bangsa ditengah melambatnya ekonomi global.

“Jadi kritik itu ya bagus, asal tidak destruktif dan tidak mengarah kepada kekerasan.

Itu yang kita harus hindari sebagai bangsa dan itu sikap

saya,” tegas Prabowo.

Kunjungan Balasan Presiden Joko Widodo mengatakan pertemuannya dengan Prabowo Subianto secara spesifik membahas penguatan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Saya dengan Pak Prabowo membicarakan mengenai Indonesia, mengenai negara kita. Bagi kami berdua sama semangatnya yaitu demi merah putih, demi NKRI, demi Pancasila, demi UndangUndang Dasar 1945, demi Bhinneka Tunggal Ika, kita sama,” kata Presiden.

Menurut Jokowi, dia bersama Prabowo komitmen untuk bersama menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia di tengah kemajemukan.

Di tengah hangatnya isu politik menjelang Pilkada 2017, Presiden menyampaikan agar masyarakat Indonesia tidak terpecah belah.

“Karena sangat mahal harganya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegas Presiden.

Selain isu politik, Jokowi menjelaskan dia juga membahas keadaan ekonomi global dan isu internasional bersama Prabowo.

Prabowo menyambangi Istana Merdeka, Jakarta, sekitar pukul 13.45 WIB. Kepala Negara bersama Prabowo melakukan diskusi selama sekitar 1 jam dan diakhiri dengan “perbincangan beranda”.

“Ini kunjungan balasan beliau dan saya kira saling mengunjungi, saling bersil-

aturahim adalah tradisi yang sangat baik di antara kita dan saya berharap budaya seperti ini juga sampai ke tengah sampai ke bawah,” ujar Jokowi.

Se b e l u m n y a , Jo k ow i berkunjung ke kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat pada akhir Oktober 2016 untuk membahas pembangunan bangsa termasuk keadaan politik secara makro Prabowo tiba di Istana Merdeka pada sekitar pukul 13:45 WIB dan melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi selama satu jam. Keduanya sebelumnya makan siang bersama dan melakukan perbincangan beranda yang dilakukan menghadap ke halaman di sisi utara Istana Merdeka. (ant/ses/nii)

Jadi Saksi Korupsi Proyek Fiktif RATUSAN..

Sambungan Halaman 1

menang di PN yang ada di Indonesia, dijadikan pertimbangan dan dalil.

“Poin yang paling prinsip adalah, bahwa Dahlan Iskan dipanggil sebagai saksi 27 Oktober 2016. Kemudian di hari itu juga terbit surat perintah penyidikan atas nama Dahlan Iskan,” kata Indra Priangkasa, salah satu kuasa hukum Dahlan Iskan.

Selain itu, di saat bersamaan munculnya surat penyidik dan pemanggilan saksi, penyidik juga mengeluarkan surat penetapan sebagai tersangka atas nama Dahlan Iskan. “Saat itu juga terbit surat penahanan atas nama Pak Dahlan Iskan,” ujar dia.

Menurut dia, dalam proses penyidikan untuk menetapkan seorang sebagai tersangka harus melalui beberapa tahap. Seperti melakukan pemeriksaan saksi dan menemukan alat bukti ter-

lebih dahulu.

“Bagaimana tanggal diterbitkan 27 Oktober belum melakukan pemeriksaan saksi atas nama Pak Dahlan Iskan dan belum ada penyitaan alat bukti diduga bagian dari tindak kejahatan. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sudah menetapkan Pak Dahlan Iskan sebagai tersangka,” ujar dia.

Tim kuasa hukum Dahlan Iskan, tersangka kasus dugaan pelepasan aset PT Panca Wira Usaha (PWU) mendaftarkan gugatan praperadilan terhadap Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, di Pengadilan Negeri Surabaya, Senin (7/11), dengan pokok perkara perdata Nomor: 50/ Praper/ 2016/ PN. Sby. Sementara dalam kasus pelepasan aset PT Panca Wira Usaha (PWU), berupa tanah dan bangunan di Kediri dan Tulungagung. Penyidik sudah me-

netapkan dua orang tersangka dan ditahan, yakni Wisnu Wardhana saat menjabat sebagai Kepala Biro Aset PT PWU dan Dahlan Iskan saat itu menjabat sebagai Direktur utama.

Sementara itu, pada hari sama Kamis (17/11), Dahlan Iskan kembali Mapolda Jatim untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek fiktif cetak sawah yang ditangani penyidik Subdirektorat III Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri di Polda Jatim.

Mantan Menteri BUMN itu datang pukul 14.30 WIB di Polda Jatim, sekitar 30 menit kemudian pukul 15.00 WIB dia keluar dari ruang penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Jatim. Diduga, Dahlan Iskan menjalani pemeriksaan lanjutan terkait kasus cetak sawah fiktif oleh penyidik Mabes Polri.

“Hari ini pemeriksaannya

batal. Ditunda besok, beliaunya (Dahlan Iskan) diperiksa kembali,” kata sumber internal di kepolisian yang enggan disebutkan namanya.

Berdasarkan informasi yang didapat, batalnya pemeriksaan itu diduga karena kondisi kesehatan Dahlan Iskan. Hal itu dikarenakan tensi darah DI mendadak naik ketika diperiksa oleh dokter dari Polda Jatim di ruang penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Jatim.

Diduga, naiknya tensi darah tersebut setelah Dahlan Iskan baru saja datang dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, untuk melakukan wajib lapor yang statusnya sebagai tahanan kota.

“Bilangnya tadi itu dari kejaksaan, waktu saat di sini (ruang penyidik Tipikor) diperiksa dokter, tensinya naik. Jadi batal diperiksa,” ujar sumber internal itu.

Proyek etak sawah fiktif ini berada di Kabupaten Keta-

pang, Kalimantan Barat. Kasus ini bermula pada tahun 2012 hingga 2014. Saat itu, Dahlan Iskan menjabat sebagai Menteri BUMN yang berperan sebagai pembuat kebijakan.

Ada tujuh perusahaan di bawah naungan BUMN yang menyetorkan uang sekitar Rp15 miliar hingga Rp100 miliar untuk proyek cetak sawah. Dimana setiap BUMN, mendapat dua persen keuntungan dari uang yang disetorkan. Seperti PT Perusahaan Gas Negara, PT Pertamina, Bank Nasional Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, PT Asuransi Kesehatan, PT Sang Hyang Seri, dan PT Hutama Karya.

Dari kasus tersebut Bareskrim sudah menetapkan satu orang sebagai tersangka yakni Upik Rosalina Wasrin Direktur Utama PT Sang Hyang Seri, yang menjabat sebagai ketua tim kerja Badan Usaha Milik Negara Peduli 2012. (ant/udi)

Berkolaborasi atasi Keterbatasan Dana MINIMNYA.. har, tata cara pengajuan dan penggunaan anggaran untuk penelitian yang dianut LPDP berbeda dengan penggunaan dana APBN. Pengajuan dan penggunaan dana LPDP untuk kepentingan riset lebih fleksibel, tidak bergantung pada tahun anggaran dan bisa bersifat multi-years.

“Ini memang terobosan yang dilakukan LPDP dalam hal pembiayaan riset, karena jika patokannya pada tahun anggaran, maka dunia riset tidak akan jalan dan berkembang,”

Sambungan Halaman 1 paparnya.

Terkait dengan program riset bersama dengan anggota EPI-UNET, Abdul Kahar merasa selain terbantu, juga akan dapat menjalankan amanah yang diterima LPDP dalam hal pengembangan penelitian. Muaranya ada pada hilirisasi hasil-hasil penelitian.

“Kami sangat yakin EPIUNET yang berada dalam koordinasi ITS ini akan mampu mengajukan penelitianpenelitian yang tidak hanya unggul, tapi juga dapat ber-

manfaat dan bisa digunakan bagi masyarakat,” ujarnya dengan nada optimistis.

Bisa Diproduksi Makna hilirisasi, artinya, penelitian tidak hanya menghasilkan publikasi atau jurnal ilmiah, tapi juga bisa diproduksi untuk kepentingan masyarakat.

Keyakinan itu muncul, menurut Abdul Kahar, karena SDM terkait kepakaran yang dimiliki ITS serta pengalaman dalam hal menyusun proposal-proposal penelitian, selama ini sudah teruji.

“Melalui EPI-UNET ini, ke depan proposal penelitian yang

dimasukkan ke LPDP akan lebih bermutu dan kami siap untuk membiayai sepanjang masih dalam koridor dan ruang lingkup kelompok penelitian yang harus dibiayai LPDP,” katanya.

Sementara Rektor ITS, Prof Joni Hermana mengatakan, lewat kolaborasi bersama, maka keterbatasan sumber daya bisa teratasi. “Kami ingin maju tanpa meninggalkan perguruan tinggi lain, karena itu konsep kolaborasi dan networking ini yang kami tawarkan dalam payung besar EPI-UNET,” tuturnya.

Joni mencontohkan, dengan berkolaborasi maka sumber

dana dan SDM peneliti bisa teratasi. Di sisi lain, jumlah hasil publikasi ilmiah atau jurnal akan bertambah banyak dengan beragam topik. “Gagasan ini sudah lama terbentuk, tapi baru bisa kami aktualisasikan kini,” katanya.

Seperti diketahui, dengan menggandeng 23 perguruan tinggi negeri (PTN) di wilayah timur Indonesia, ITS Surabaya menawarkan kolaborasi dalam bidang akademik, riset dan inovasi. Upaya itu digagas dalam acara Presidential Forum Eastern Part of Indonesia-University Network (EPI-UNET). (*)

08 www.beritametro.co.id

JUMAT, 18 NOVEMBER 2016 INDEX HARGA SAHAM SUMBER: WWW. IMQ21.COM 17 NOVEMBER 2016

0.15% IHSG

0.4% STI

0.0% NIKKEI

-0.4% FTSE

-0.1% KLCI

-0.3% DJIA

0.4% NASDAQ

5,193

2,805

17,863

6,764

1,627

18,868

5,295

HARGA EMAS

JUAL (RP/GR)

BELI (RP/GR)

US$/OZT:

528,268

507,137

1,225.00

KURS MATA UANG

IDR/USD: 13,380 SUMBER: GERAIDINAR 17 NOVEMBER 2016

SUMBER: KLIKBCA.COM 17 NOVEMBER 2016 / 16:05 WIB

JUAL USD SGD EUR AUD

13376.00 9452.43 14396.68 10036.75

BELI 13364.00 9432.43 14296.68 9956.75

Efek Perawatan Kulit Tanpa Bedah dengan 4 R

BM/IST

TERBUKA: Minimnya dana repatriasi yang masuk ke pasar modal masih sangat minim. Hal ini dikarenakan pemilik modal enggan datanya dibuka ke publik yang menjadi syarat utamanya.

Dana Repatriasi ke Pasar Modal Sangat Minim JAKARTA(BM) - Direktur Perdagangan dan Pengawasan Anggota Bursa PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Hamdi Hassyarbaini mengungkapkan, dana repatriasi yang baru masuk ke pasar modal masih dibawah Rp1 triliun, dari target dana repatriasi yang bisa masuk sebesar Rp50 triliun.

“Dana repatriasi yang masuk ke pasar modal masih dibawah Rp1 triliun.

Tepatnya masih dirahasiakan,” tutur Hamdi, ditemui di Gedung BEI, SCBD Sudirman, Jakarta, Kamis (17/11).

Menurutnya, masih minimnya dana repatriasi ke pasar modal, karena pemilik modal tidak mau asetnya diketahui oleh

publik. “Mereka mungkin enggak mau datanya dibuka ke publik. Kalau lapor ke pasar modal, pada surat keterangan harta mereka harus ditulis,” jelas Hamdi.

Meski dana repatriasi yang masuk masih minim dari target yang telah ditetapkan, tapi kata Hamdi, bursa masih optimis dana repatriasi masih akan banyak yang masuk ke bursa.

“Kita cuma berharap Rp50 triliun. Itu sudah masuk saja sudah bagus tuh,” jelas Hamdi. Sebagai informasi, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mencatat total dana repatriasi yang tercatat dalam Surat Pernyataan Harta

(SPH) mencapai Rp143 triliun.

Tapi, dari angka itu, hingga akhir Oktober 2016 baru Rp.41,18 triliun yang sudah terealisasi masuk ke dalam negeri.

“Artinya hingga Desember 2016, akan masuk kembali Rp102 triliun lagi. Karena, angka nyata yang sudah masuk ke Indonesia baru Rp41,18 triliun per Oktober 2016,” ungkap Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama.Total dana yang sudah masuk Rp.41,18 triliun, Hestu mengatakan, bahwa sekitar 99 persen masih banyak mengendap di perbankan yang menjadi gateway dalam program tax amnesty. (nis/dra)

Antara Cita-Cita, Takdir dan Passion Nasib dalam pengertian suratan takdir terkadang berjalan di luar keinginan atau rencana manusia. Hal itu dialami sosok wanita energik, Steviana Tan. Marketing Communication Swiss-Belinn Tunjungan Surabaya ini, sejak SMP bercita-cita menjadi seorang jurnalis.

DALAM akun media sosial, Stevi Kim, demikian panggilan akrab Steviana Tan, pernah menulis kalimat filosofis.

“Some people think destiny is something you can’t escape, such as death or a curdled cheesecake, both of which always turn up sooner or later (Beberapa orang berpikir bahwa nasib tak bisa dihindari, seperti halnya kematian atau sepotong cheesecake yang membeku, keduanya akan muncul cepat atau lambat),” tulisnya.

Apakah frasa bermakna filosofis “takdir tak bisa dihindari” itu diabstraksikan dari pengalaman pribadi?

“Kurang lebih seperti itu, apa yang kita cita-citakan terkadang bisa terbelok oleh takdir,” kata Stevi Kim, saat berbincang dengan Berita Metro, Rabu (16/11) sore.

Berkarier di dunia perhotelan dalam bidang Public Relations, bagi Stevi bukanlah cita-cita masa kecil. “Sejak SMP dulu, cita-cita saya menjadi jurnalis. Sampai di bangku SMA hingga kuliah pun saya aktif di ekstrakurikuler jurnalistik dan menjadi jurnalis majalah sekolah dan kampus,” kata alumnus Fakultas Ilmu Komunikasi UK Petra Surabaya ini.

Lho, tenan tah iki?

Stevi Kim Marketing Communication Swiss-Belinn Tunjungan Surabaya

“Iyo, tenan rek,” jawabnya.

Lalu, dengan tutur kata yang tak kalah lancar dan tertata dibanding presenter stasiun TV, Stevi bercerita tentang jurnalistik sebagai kegiatan ekstrakurikuler yang ditekuninya. Sejak SMP, Stevi sudah suka menulis.

Ia juga ikut aktif dalam mengelola majalah dinding sekolah.

Aktivitas yang sama dia lakoni saat menjadi siswa di SMAK St.Louis 1 Surabaya.

Tak ada keraguan Stevi memupuk bakat menulisnya dengan mengasah skill lewat kegiatan jurnalistik sekolah. Bahkan Stevi pernah meraih juara 1 kompetisi jurnalistik se-Jawa Timur yang digelar salah satu koran ternama di Jawa Timur. Saat kuliah, Stevi masih bergelut sebagai kuli gadget dengan aktif mengelola majalah Motion, pers maha-

siswa yang diterbitkan mahasiswa Fakultas llmu Komunikasi UK Petra. “Saat itu, saya rasa, jurnalistik adalah masa depan saya,” ujar anak ketiga enam bersaudara ini.

Lalu, kenapa jalan hidup Stevi kemudian berubah?

Anak pasangan Jimmy Tan dengan Gaudensiana Gan ini mempertimbangkan nasihat orang tuanya. “Ibu saya memberikan pandangan, bagaimana kehidupan seorang jurnalis yang harus siaga 24 jam. Saya menangkap kecemasan beliau jika setelah lulus terjun menjadi jurnalis profesional,” tuturnya.

Selain mempertimbangkan nasihat bunda, Stevi juga mengalami titik balik saat mengikuti study tour ke Ogilvy, sebuah perusahaan Public Relations ternama di Jakarta. Di situ matanya melihat sesuatu yang baru, kegiatan Public Relations ternyata sesuatu yang tak kalah menantang.“Public Relations dunia yang penuh dengan kreativitas dan pola pikir kritis, misalnya menciptakan image untuk suatu branding hingga management crisis. Ini salah satu trigger sehingga saya kemudian memutuskan terjun ke dunia Public Relations,” kata wanita yang hobi baca ini.

Usai kuliah, Stevi akhirnya langsung terjun menjadi Public Relations sebagai Public RelationsExecutive Grand Darmo Suite.

Kemudian, ketika Swiss-Belinn Tunjungan Surabaya membuka kesempatankarierbarupadaakhir 2015,Stevipunbergabungsebagai Marketing Communication.

Inikah takdir? “Mungkin, iya.

Bukankah takdir itu sesuatu yang takbisakitahindari?Tetapi,lebihdari itu, saya juga menemukan passion dalamduniaperhotelankhususnya sales dan marketing. Ini passion saya,” ujar penggemar tayangan sepak bola yang mengidolakan Neymar ini. (nii)

SURABAYA(BM) - Seorang wanita selalu menginginkan penampilan sempurna dan ditunjang dengan bentuk wajah ideal serta kulit yang sehat, kencang dan halus. Banyak wanita rela melakukan bermacam perawatan untuk mewujudkan keinginan tersebut. Seiring berkembangnya dunia kecantikan, perawatan kecantikan yang ditawarkan semakin beragam sesuai dengan kebutuhan setiap individu.

Keinginan tersebut direspon Profira Aesthetic dan Anti Aging Clinic dengan perawatan terbaru Profira 4R Logy Beauty di Profira, kemarin. Seperti disampaiakn Dr. Monica Pranoto M.Biomed dari Profira Aesthetic dan Anti Aging Clinic menjelaskan, Profira 4R (Revolume, Reshape, Rejuve dan Refine ) Logy merupakan rangkaian perawatan non-bedah yang telah terbukti klinis dapat mengatasi tanda-tanda penuaan sekaligus rneremajakan kulit wajah. “4R Logy adalah rangkaian perawatan terbaru untuk mengisi, membentuk dan menyempurnakan wajah seketika tanpa perlu waktu pemulihan,” ujarnya.

Profira 4R Logy mengkombinasikan perawatan thread (benang), dermal filler, botox dan revive injector yang merupakan teknologi terbaru dengan teknik pengerjaan yang berbeda dari sebelumnya.Prosedur perawatan Profira 4R Logy memiliki empat keunggulan seperti Efek revolume yang mampu mengisi kembali bagianbagian cekung, mengurangi garis senyum dan kerutan-kerutan lainnya, khususnya area bawah mata, dahi dan pipi.

Efek reshape yang dapat mengencangkan dan membentuk kembali area-area tertentu agar proposional dan tampak sempurna. Efek rejuve untuk merangsang pembentukan kolagen baru secara alami dan memberikan nutrisi agar hasilnya optimal dan kenyal.4. Efek refine untuk mengurangi garis ekspresi wajah yang berlebihan sehingga memberikan hasil akhir wajah cerah bersinar.

Dr. Monica mengatakan, sebelum diiakukan tindakan, dokter akan melakukan analisa kulit dan mengambil foto 3 dimensi agar dapat menyarank-

BM/IST

EFEK: Perawatan dengan menggunakan teknologi 4 R mampu membuat wajah terlihat lebih berseri.

an kebutuhan yang sesuai dengan kondisi pasien.

Ia menambahkan, tak perlu khawatir melakukan perawatan Profira 4R Logy karena ditangani oleh dokter yang berpengalaman, menggunakan bahan yang aman dan diakui internasional, tanpa proses pembedahan, tidak menimbulkan rasa sakit berlebihan, terasa nyaman, tidak memerlukan waktu pemulihan lama dan hasilnya langsung terlihat setelah perawatan.“Proses perawatan hanya membutuhkan waktu yang relatif singkat dan hasilnya langsung terlihat. Anda dapat langsung beraktivitas karena tidak diperlukan waktu pemulihan,” ujarnya.(nat/dra)

09 www.beritametro.co.id

KAMIS, 18 NOVEMBER 2016

Waspadai Longsor, Puting Beliung dan Gempa Efek La Nina, Oktober 2016 hingga Januari 2017 SURABAYA (BM) - Badan Penanggulang Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur (Jatim) mengimbau masyarakat untuk mewaspadai kemungkinan terjadinya bencana longsor, angin puting beliung, dan gempa.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim, Achmad Robiul Fuad mengatakan, sejumlah daerah di wilayah Jatim memang tergolong rawan terjadi bencana longsor, angin puting beliung dan gempa. Ini disebabkan cuaca La Nina sejak Oktober 2016 hingga Januari 2017 mendatang.

"Potensi ancaman bencana di Jatim berhubungan dengan hidrometeorologi. Dampaknya, sebagian wilayah di Jatim rawan longsor, angin kencang atau puting beliung dan gempa," katanya kepada wartawan, Kamis (17/11).

Menurut Achmad Robiul Fuad, beberapa daerah di Jatim yang rawan longsor di antaranya Pacitan, Ponorogo, Treng-

galek, Malang, Tulungagung, Lumajang, Pamekasan dan Kota Batu. Di daerah tersebut, kontur tanah bergerak dan tidak kuat menahan air akibat curah hujan tinggi, sehingga rawan terjadi longsor.

"Kami sudah menyosialisasikan kepada masyarakat agar menanam pohon dengan akar yang kuat, bukan menanam tanaman seperti sayuran sebagai salah satu upaya mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana longsor," ujarnya.

Sementara daerah yang rawan di terjang angin puting beliung, adalah Kabupaten Malang, Tulungagung, Nganjuk, Jombang, Lamongan, Ngawi, Trenggalek, dan Pamekasan.

Daerah tersebut rawan angin puting beliung karena faktor geografis dan berkurangnya vegetasi hutan yang berfungsi menghambat kecepatan angin.

Faktor utamanya, kata dia, karena cuaca La Nina. Ini merupakan fenomena alam yang membuat curah hujan tinggi

yang belakangan ini sedang melanda beberapa daerah di Jatim.

Sedangkan daerah rentan terjadi gempa adalah Pacitan, Trenggalek, dan Tulungagung bagian Selatan, Lumajang dan Malang. Kekuatan gempa di daerah itu antara 2,9 hingga 5,3 skala Richter. "Gempa di daerah tersebut hanya berkekuatan kecil dan tidak berpotensi stunami," paparnya.

BPBD Jatim, lanjut dia, telah menyiapkan strategi tanggap bencana. Di antaranya menyiapkan peralatan dan logistik di beberapa daerah. Selain itu, BPBD juga telah menyiapkan jalur evakuasi dan lokasi evakuasi dan berlangsung situasional.

"Sementara untuk mengantisipasi terjadinya angin puting beliung, BPBD di daerah bersama Forpimda juga melakukan pemangkasan dahan dan ranting pohon di sejumlah ruas jalan yang dianggap membahayakan," pungkasnya.

Sementara itu, BPBD Jatim mencatat gempa 6,2 skala ritch-

RAWAN LONGSOR: Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Malang, Tulungagung, Lumajang, Pamekasan, dan Kota Batu.

RAWAN PUTING BELIUNG: Kabupaten Malang, Tulungagung, Nganjuk, Jombang, Lamongan, Ngawi, Trenggalek, dan Pamekasan.

RAWAN GEMPA: Pacitan bagian selatan, Trenggalek bagian selatan, Tulungagung bagian selatan, Lumajang, dan Malang.

FOTO

er yang berpusat di Malang pada Rabu (16/11) malam lebih besar dari gempa yang terjadi di Tenggara Kabupaten Malang beberapa waktu sebelumnya.

Gempa yang terjadi beberapa detik itu terasa hampir di seluruh wilayah selatan Jatim.

"Dampaknya terasa mulai Pacitan sampai Banyuwangi. Bahkan Yogya dan Lombok juga terasa," kata Fuad.

Namun, kata dia, dampaknya tidak begitu signifikan. BPBD mendapatkan informasi kalau ada beberapa rumah retak dan satu rumah yang terasnya roboh.

Tapi itu karena kondisi bangunan sudah lapuk. Dikatakan pula, sampai saat ini tidak ada informasi infrastruktur rusak.

Kalau tanah retak itu bukan dampak gempa semalam namun karena tanah longsor atau

Pemprov Berencana Ambil Ketua Komisi A: Tata Ulang Alih Distribusi Pangan Data Ormas di Tanah Air SURABAYA (BM)- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) setempat berencana mengambil alih distribusi pangan di wilayah.

Penegasan itu diungkapkan Gubernur Jatim, Soekarwo, saat Rapat KoordinasiWilayah (Rakorwil) TPID se-Jatim di Gedung Bank Indonesia, Rabu (16/11).

Menurutnya,rencanapengambilalihan itu untuk menekan laju inflasiyangtakterkendaliakibattidak meratanya harga bahan pokok di sejumlah kabupaten/kota.

Lebih lanjut dijelaskan, pengambilalihan itu dimulai dari produsen hingga ke distributor ke-4 atau ritel. “Nantinya akan ada delapan bahan pokok yang diawasi dalam penyebaran tersebut, antara lain beras, gula, bawang merah, bawang putih hingga minyak goreng,” ujarnya.

Pakde Karwo, sapaan akrabnya kembali mengatakan, untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan stok yang mumpuni. “Jatim telah memiliki stok ekstra untukbeberapakomoditi,sehingga hanya proses distribusinya yang akan dibenahi, salah satunya dengan memberi subsidi untuk ongkos angkut,” imbuhnya.

Dikatakan pula, pengambilalihan itu juga untuk mempermudah sistem angkut dari produsen hingga ke sektor ritel, tujuannya agar harga komoditi di

Dr H Sekarwo SH MH

semua kota di Jatim akan merata.

“Kami juga akan mendistribusikan ke setiap Bulog Divisi Regional di setiap kabupaten atau kota. Setelah di sana, setiap Divre wajib menyalurkan komoditi hingga ke kecamatan. Jadi, harga komoditi antara kota yang surplus dan minus di Jatim bisa setara,” katanya.

Sementara itu, Tim Pengarah TPID Jatim Benny Siswanto mengatakan pengambilalihan itu sangat penting, sebab selama ini rantai distribusi dari produsen ke penjual atau ritel sangat berbelit dan panjang, sehingga membuat harga jadi melambung.

“Konektivitas distribusi yang baik akan membuat harga stabil.

Sebab, hal itu mampu memotong rantai distribusi yang selama ini masih terlalu memakan biaya tinggi,” katanya. (dre/udi)

SURABAYA (BM) – Salah satu agenda pembahasan dalam dialog kebangsaan, Sabtu (19/11) besok yakni terkait keberadaan organisasi kemasyarakatan (Ormas) dengan nara sumber Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Sirodj, serta Wakil Rektor I Universitas Malang Profesor Hariyono di gedung DPRD Jatim.

Data Kemendagri mencatat jumlah Ormas di seluruh Indonesia saat ini mencapai hampir 36 ribu dan dirasa perlu pendataan ulang. “Ini harus disikapi dengan hati-hati. Apakah terus diakomodir atau perlu dilakukan evaluasi,” ujar Ketua Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poernomo, Kamis (17/11).

Menurut politikus asal Partai Golkar itu, pihaknya juga ingin tahu berapa jumlah terkini Ormas di Jatim. “Untuk itu kami akan melibatkan Bakesbangpol.

Selama Ormas itu tidak bertentangan dengan NKRI dan ideologi Pancasila memang tidak ada masalah. Ini perlu dibacarakan lagi apakah perlu dilakukan pendataan ulang,” kata Freddy.

Dia menolak jika kegiatan ini dikaitkan dengan isu penistaan agama. “Ini tidak ada kaitannya.

Dialog kebangsaan adalah agenda rutin 4-6 bulan sekali. Pada Maret 2016 temanya tentang

penanggulangan, pencegahan peredaran narkoba dengan narasumber Kepala BNN, Komjen Pol BudiWaseso,” terangnya.

Sedangkan dialog kebangsaan besok, kata Freddy, sudah dipersiapkan sejak dua bulan lalu dengan tema Membangun Nilai-Nilai Kebangsaan Dalam Bingkai Kebhinekaan Indonesia dan Membangun Nilai-Nilai Kebangsaan Indonesia dalam Pusaran Arus Globalisasi. “Ini bukan berkaitan dengan isu yang lagi hangat tapi kebetulan momen dan temanya sangat berkaitan,” tegasnya.

Wakil ketua Komisi A DPRD Jatim, Bambang Yuwono menambahkan, tujuan forum sinergitas Komisi A DPRD provinsi dari seluruh Indonesia adalah untuk mengidentifikasi berbagai kecenderungan yang berkembang di masyarakat, terkait dengan menyebarnya nilainilai fundamentalisme dan

radikalisme pasar bebas serta fundamentalisme dan radikalisme kelompok-kelompok tertentu (egosektoral) yang menghilangkan semangat nasionalisme dan kebhinekaan Indonesia.

“Kami ingin meningkatkan persesuaian mengenai potensi dan ancaman terkait dengan pengetahuan, rasa dan semangat kebangsaan di masyarakat yang ada di berbagai daerah di Indonesia,” tegas Bambang.

Dia menegaskan, kegiatan ini bagian komitemen dari Komisi A DPRD Jatim. “Mungkin kegiatan ini belum punya arti besar, tapi tetap bermanfaat. Tantangan kapitalisme sudah merasuk dalam sendi-sendi kehidupan.

Segalanya serba pragmatisme terutama dalam sistem demokrasi kita, makanya ini perlu segera kita sikapi. Ya dari Jatim untuk Indonesia lah,” kelakarnya. (rdl/udi)

Hj Anissa Syakur

lainnya.

"Tapi BPBD sudah memberi peringatan sesuai informasi BMKG kalau gempa tersebut tidak sampai menimbulkan tsunami. Sampai dini hari tadi juga tidak ada informasi ada gempa susulan," kata dia.

Sementara itu, kata Fuad, pihaknya sudah memasang alat peringatan dini tsunami dan potensi terjadi pergerakan tanah

di 8 kabupaten di Jatim. Di 8 kabupaten di pesisir selatan Jatim itu sudah diplanning kontijensi. "Kerjasama antara masyarakat setempat dengan BPBD juga sudah cukup baik.

Kami juga komunikasi terus dengan masyarakat via media sosial. Seperti Akun twitter BPBD Jatim dan juga ada TV streaming di website BPBD," ujarnya. (ant/udi)

TEKNOLOGI INFORMATIKA

BM/ANDRE

PELATIHAN: Sejumlah instansi penyelenggara negara mendapatkan pelatihan soal cara pendaftaran sistem elektronika.

Kegiatan berlangsung selama dua hari hingga Kamis (17/11) itu, digelar Dinas Kominfo Jatim bersama Kementerian Kominfo di kantor Dinas Kominfo Jatim.

Kominfo Beri Pelatihan

Freddy Poernomo

Ketua BK : Tidak Temukan Pelanggaran Tatib Selama 2016 SURABAYA (BM) - Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur (Jatim) mencatat selama awal tahun Januari hingga November 2016 tidak ada pelanggaran tata tertib (tatib) yang dilakukan 100 anggota DPRD Jatim.

Pasalnya, para wakil rakyat itu menyiasati tatib dewan dengan hadir di paripurna saat batas akhir habis sebelum mendapat teguran dari BK. Ketua BK DPRD Jatim, Hj Anissa Syakur di DPRD Jatim, Kamis (17/11)menegaskan,sesuaiaturan di tatib dewan menyebutkan setiapanggotadewanyangtidakhadir enam kali berturut-turut dalam rapat paripurna akan mendapatkansanksi.Namun,sebelumbatas akhir itu terjadi, anggota dewan

: BM / ISTIMEWA

ILUSTRASI

sudah masuk. Artinya batas enam kaiitidaksampaiterjadi.

“Bagaimana kita dapat memberikan teguran kalau tidak ada dasarnya. Pasalnya ada dari anggota dewan yang tidak pernah hadir sehari-harinya dan paripurna, namun ketika akan menginjak hari keenam yang bersangkutan kemudian hadir. Dengan begitu BK tidak bisa menjerat mereka dengan sanksi atau teguran,”tegas Anisa.

Meski demikian, BK terus melakukan monitoring setiap anggotadewanlewatabsensi.Dari hasil absensi tersebut kemudian dilaporkan ke pimpinan dewan, selanjutnya dibuatkan sebuah teguran yang akan dikirim lewat fraksi yang ada untuk dijadikan evaluasi.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Jatim, Kusnadi mengakui sesuai laporan BK ke pimpinan dewan diketahui tidak ada pelanggaran etika atau kehormatan yang dilakukan oleh 100 anggota dewan. Namun demikian pihaknya mengimbau kepada semua wakil rakyat tetap meningkatkan kinerjanya untuk kepentingan masyarakat.

“Kita sebagai wakil rakyat tentunya harus menjaga etika dan moral. Dan kami bersyukur selama satu tahun ini tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD Jatim. Karenanya kami tetap mengimbau agar mereka tetap berdiri sebagai wakil rakyat dan memperjuangkan kepentingan rakyat,” tegas Kusnadi. (ant/udi)

SURABAYA (BM) - Komitmen sebagai instansi yang berusaha terdepan dalam memberikan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TI) pada pelayanan publik terus menjadi prioritas Dinas Komukasi dan Informatika (Kominfo) Jawa Timur (Jatim).

Yang terbaru, Dinas Kominfo Jatim bersama Kementerian Kominfo menyelenggarakan Bimtek Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronika Instansi Penyelenggara Negara. Kegiatan yang diselenggarakan di kantor Dinas Kominfo Jatim mulai Rabu (16/11) hingga Kamis (17/11).

Kepala Dinas Kominfo Jatim, Eddy Santoso mengatakan, tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan berkembangnya TIK membawa konsekuensi dan implikasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di era tranparansi informasi dan tren masyarakat modern. Perubahan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang tidak bisa lepas dengan pemanfaatan sarana TIK dalam aktivitasnya menjadi peluang dalam kreatifitas pelayanan publik.

Dikatakan pula, Kementerian Kominfo telah menerbitkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Intansi Penyelenggara Negara. “Hari ini Permen tersebut kita sosialisasikan dan sebagai komitmen untuk memberi pemahaman pada para pejabat pendaftar sistem elektronik yang telah ditunjuk kabupaten/kota masing-masing,” katanya Peraturan tersebut merupakan amanat dari UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) untuk mendukung peningkatan pelayanan serta operasional pelaksanaan tugas dan fungsi intansi penyelenggaran negara.

Menurutnya, aturan kebijakan itu diterbitkan sebagai upaya untuk mewujudkan sistem dan transaksi elektronik yang selaras dengan tujuan pemerintah dan pembangunan, serta mendukung strategi dan tujuan SKPD di lingkungan Pemprov Jatim. (dre/udi)

10 JATIM RAYA

berita metro

www.beritametro.co.id

JUMAT, 18 NOVEMBER 2016

Bupati Emil Temukan Banyak Infrastruktur Rusak TRENGGALEK (BM) - Bupati Trenggalek, Emil Elestianto Dardak, menemukan kerusakan masif infrastruktur saat menggelar safari infrastruktur dengan keliling di sejumlah kecamatan, selama satu bulan terakhir.

Emil Dardak mengaku, kerusakan infrastruktur itu bermacam-macam, mulai dari disebabkan bencana alam maupun kerusakan yang diakibatkan kualitas bangunan yang pas-pasan.

“Infrastruktur di Trenggalek ini memang rawan. Inilah keputusan politik.

Kalau kita ingin mengejar kuantitas dan ingin mengejar semua orang senang, mungkin jadinya hanya disebar tipis-tipis dengan spesifikasi yang asal cukup saja,” katanya, Kamis (17/11).

Menurutnya, dampak pemerataan pembangunan yang kurang memperhatikan kualitas pekerjaan justru berdampak buruk bagi masyarakat yang memanfaatkan infrastruktur tersebut. Kondisi ini terjadi karena bangunan infrastruktur jalan, jembatan dan bangunan lain mudah mengalami kerusakan. “Masak pekerjaan jalan satu tahun dua tahun sudah rusak, padahal idealnya lima tahun, itupun hanya cukup dengan perawatan rutin,” ujarnya.

Emil mengaku, kebijakan pembangunan menjadi tantangan tersendiri bagi seorang kepala daerah, karena hampir seluruh warga menambakan. Sedangkan anggaran infrastruktur yang ada di APBD sangat terbatas.

“Resikonya memang ada, ketika kita ingin kualitas yang handal dan bisa

bertahan lama tentunya butuh investasi, selain itu, mungkin dianggap pembangunnya tidak b a n y a k ,” i m buhnya.

Bahkan, kata Emil, banyak di antara kepala daerah yang gamang melakukan pembangunan berkualitas, karena takut hasil pembangunan yang dicapai justru dinikmati oleh kepala daerah berikutnya.

Na m u n , dalam pembangunan di TrengFOTO: IST galek pihaknya AMBROL: Bupati Trenggalek, Emil Elestianto Dardak, sat meninjau lokasi jembatan ambrol di daerahnya, beberapa waktu lalu. berkomitmen politik, kami ingin masyarakat menikmat- dipertahankan, sehingga bisa dilakukan untuk mengedepembangunannya pada tahun depan,” pankan kualitas pembangunan diband- inya,” katanya Suami artis Arumi Bachsin ini me- kata Emil E Dardak. ing dengan kuantias, yakni dengan memRencananya, bupati akan melanperioritaskan proyek-proyek strategis nambahkan terkait dengan minimnya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat anggaran belanja infrastruktur pada jutkan safari infrastruktur ke sejumlah luas. Karena kebijakan tersebut akan postur anggaran, pihaknya mengaku akan kecamatan, agar bisa melihat secara memiliki dampak besar bagi masyarakat. mengakali dengan memperiorotaskan langsung kondisi fasilitas publik di Ka“Inilah kesempatan untuk melakukan pembangunan dengan sesuai aspirasi bupaten Trenggalek. Kata dia melihat secara langsung kondisi infrastruktur akan perubahan, kami akan rancang setiap masyarakat.

“Alhamdulillah hasil dari musrenbang menambah wawasan dan semangatnya pembangunan dengan baik dan benar tanpa harus memperhatikan silklus kecamatan, sebagian besar berhasil untuk membangun Trenggalek. (det/udi)

Launching Stadion Pamekasan, 487 Personel Gabungan Diterjunkan PAMEKASAN (BM) - Ratusan personel gabungan akan diterjunkan pada kegiatan launching Stadion Pamekasan yang akan diramaikan pertandingan eksibisi antara Persepam-MU melawan Persebaya Surabaya, Jumat (18/11) hari ini.

Personel gabungan itu terdiri berbagai instansi di Pamekasan, meliputi anggota Polres, Brimob, TNI, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) hingga Satpol-PP Pamekasan.

“Dalam giat peresmian Stadion Pamekasan, nanti kita akan terjunkan sebanyak 487 personel gabungan,” kata Kapolres Pamekasan AKBP Nowo Hadi Nugroho, Kamis (17/11).

Disinggung soal izin laga persahabatan antara tim berjuluk Laskar Sape Kerrab melawan Bajul Ijo, pihaknya menegaskan, sudah selesai dan tidak ada persoalan. “Jadi soal izin pertandingan sudah selesai dan tidak ada masalah, nanti kita back up,” tegasnya.

Lebih lanjut dijelaskan, upaya antisipasi dengan koordinasi bersama Polres

AKBP Nowo Hadi Nugroho

Bangkalan dan Sampang untuk bersamasama memback up agar peresmian yang diisi laga persahabatan berlangsung sukses. Antisipasi pengamanan itu juga dilakukan sebagai upaya menyiagakan anggota menjelang pertandingan lain antara Madura United FC melawan Persi-

ja Jakarta pada lanjutan Indonesia Soccer Championship (ISC) A, Minggu (20/11).

“Jadi pengamanan ini merupakan remodel untuk pelaksanaan (pertandingan) berikutnya,” pungkasnya.

Untuk diketahui, peresmian stadion berkapasitas 30 hingga 35 ribu tempat duduk yang berada di Desa Ceguk, Kecamatan Tlanakan, sekaligus laga eksibisi Persepam-MU vs Persebaya Surabaya tidak dipungut biaya tiket alias gratis.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Kebudayaan (Disporabud) Kabupaten Pamekasan, Mohammad meyakini, peresmian stadion yang dikemas dengan pertandingan sepakbola Persepam Madura Utama melawan Persebaya akan berjalan lancar sesuai harapan. “Sampai sekarang tidak ada kendala dan kami

pastikan akan berjalan lancar,” katanya.

Menurutnya, launching stadion yang juga akan menampilkan pentas seni budaya itu masyarakat tidak dipungut biaya sepeserpun. Termasuk ketika pertandingan kedua klub asal Pamekasan dan Surabaya tersebut. (ant/udi)

KILAS

Operasi Zebra, Pelanggar Didominasi Roda Dua SUMENEP (BM) - Operasi Zebra Semeru 2016 di Kabupaten Sumenep, Madura, pelanggaran didominasi roda dua.

“Pada hari pertama, rata-rata kalangan pelajar.

Mereka tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM),” terang Kanit Laka Lantas Polres Sumenep, Ipda Maliyanto, kepada wartawan, Kamis (17/11).

Operasi dimulai sejak Rabu (16/11/2016) dan akan berakhir 29 November 2016. “Selama dua hari ini, operasi masih terpusat di daerah kota,” katanya.

Pada hari pertama, mencapai 50 pelanggaran lalu lintas. “Kalau hari kedua, masih berjalan dan data belum masuk,” katanya.

Sementara itu, operasi serupa yang digelar Polres Sampang lebih mengedepankan langkah persuasif.

“Sasaran yang ingin dicapai dalam rangka operasi zebra adalah imbauan persuasif kepada pengendara jalan untuk meminimalisir kecelakaan saat berlalulintas,” ujar Kapolres Sampang, AKBP Tofik Sukendar.

Dalam penjelasannya yang disampaikan melalui Kasatlantas AKP Erika Purwana Putra, Kapolres Pamekasan mengatakan, operasi zebra ini ditujukan untuk penindakan pelanggaran, dan tentunya ada perioritas tertentu yang diberikan pimpinan.

Menurutnya, beberapa tindakan tegas yang harus dilakukan anggota dalam gelar operasi zebra 2016, di antaranya pengendara melanggar rambu-rambu lalulintas dan peraturan lalu lintas, kecepatan kendaraan serta melawan arus lalu lintas.

“Terutama mobil angkutan barang yang memuat orang karena berakibat fatal. Selain itu dapat meningkatkan jumlah kecelakaan lalu lintas,” jelasnya.

Selain anggota Polri, pihaknya juga akan melibatkan anggotaDishubkominfodananggotaKodim0828Sampang.“Untuk mempersiapkan gelar operasi zebra ini, ada 63 personel Polantas yang dilibatkan,” pungkasnya. (ant/udi)

Iklan Kehilangan STNK N 3522 ZS, NK 554926, NM 155343 , A/N DIDIN EKO R STNK N 3233 US, NK 295156, NM 2275833, A/N RUSTAMAJI STNK N 3373 ZL, NK 028629, NM 026683, A/N ASMAT EFENDI STNK N 3948 ZZ, NK 799126, 2792268, A/N YAYUK NURHAYATI STNK N 38881 ZH,NK 699943, NM 1704005, A/N RAJIS STNK N 4363 ZY,NK 606346, NM 31601546, A/N RURI DYAH LESTARI STNK N 5234 ZY, NK 629783, NM 1620497, A/N HADI SANTOSO STNK N 2413 ZG,NK 156344, NM 1155856, A/N SISAT STNK N 1190 YA, NK 121000089, NM 28674, A/N JUNAEDI STNK N 2518 ZL, NK 655896, NM 6656048, A/N BOEDY STNK N 6502 ZW, NK 275493,NM 273481, A/N JAMILADUL BADRIYA STNK N 6347 Y, NK 25087, NM 1025187, A/N SAIFUL HIDAYAT Spd STNK N 3329 UT, NK 438812, NM 1435923, A/N AINUN AGUSTIN STNK N 4006 WY, NK 043902, NM 1044564, A/N NUR ZAKIYAH STNK N 6343 UH, NK 332355, NM 3322597, A/N INDRA RUSMARI STNK N 6781 ZU, NK 031289, NM 2028464, A/N NGADIONO

Tiga Seni Tari Diusulkan Jadi Warisan Budaya LUMAJANG (BM) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) mengusulkan tiga kesenian tradisional untuk ditetapkan sebagai warisan budaya nasional tak benda kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Ketiga seni tradisional Kota Pisang yang diusulkan, masing-masing Tari Godril Lumajangan, Glipang Rodhat, dan Tari Jaran Slining.

Kepala Bidang Kebudayaan Disbudpar Kabupaten Lumajang, Indrijanto menjelaskan, usulan ini menyusul telah ditetapkannya kesenian Jaran Kencak sebagai warisan budaya nasional tak benda oleh Kemendikbud RI pada awal November lalu. “Penetapan ini penting untuk Lumajang, karena menjadi pengakuan nasional bahwa kesenian Jaran Kencak asli berasal dari Lumajang. Setiap tahun secara bertahap akan kami ajukan kesenian lainnya juga,” jelasnya, Kamis (17/11).

Pihaknya masih melakukan kajian akademis terhadap tiga tarian tersebut. “Pengajuannya akan dilakukan Tahun 2017 depan, dan telah menjadi skala prioritas kami, agar budaya Lu-

Diterbitkan oleh: PT. Berita Metro Jl Tunjungan No 86 Surabaya. www.beritametro.co.id Percetakan: PT Citra Cetak Pratama (isi di luar tanggung jawab percetakan)

PERWAKILAN

FOTO: IST

WARISAN BUDAYA: Sejumlah penari saat membawakan Tari Godril Lumajangan.

Seni tari ini merupakan salah satu dari tiga kesenian khas Kabupten Lumajang yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai warisan budaya nasional tak benda kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.a

majang bisa menghiasi kebudaayaan nasiinal,”ujarnya.

Indrijanto juga mengatakan, meski ketiga kesenian tari tradisional ini juga dikembangkan di daerah lain di wilayah Tapal Kuda, namun secara utuh ada ciri khas yang berbeda. “Tari Glipang Lumajang tidak sama dengan yang di Probolinggo. Tari Jaran Slining juga berbeda ciri khasnya dengan

yang di daerah lain. Demikian pula tari Godril yang merupakan tari pergaulan,” dalihnya.

Ketiga tarian tersebut telah melalui berbagai proses, mulai dari inventarisir sampai kajian akademis yang melibatkan perguruan tinggi.” Ketiga tari Lumajang memiliki kekhasan yang tidak sama dengan seni tari dari kota lain,” tegasnya. (pri/udi)

Direktur: Silvia Balhmar. Pemimpin Perusahaan: M. Mashudi. Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: Totok Hartana. Wapemred: Noor Ipansyah Iskandar. Dewan Redaksi: AR Balhmar, Djoko Tetuko, Samiadji Makin Rahmat, Yahya A Waber, Tjipto Chandra, Marcella, Hadi Ismanto, M. Nabil. Redaktur: Budi Arie Satriyo, Bambang Andrias, Oki Lukito, E Prayogo, Indra Nanang. Wartawan Senior: Rofiq Kurdi Ismail, Aziz Tri. Reporter: Dian Kurniawan, Suluh DP, Andre Septia Hadi, Hasan Nur Rahmad. Fotografer: Soemadji. Pracetak/Artistik/Tata Letak: Luthfi, Firman. Desain Grafis: Khalid “Klied”. Sekretaris Redaksi: Muh. Faizin. Bidang Online: Wahyu Saputro. Eksekutif Marketing: Fahad Balhmar, Khalid H. Perwakilan Daerah: Jakarta: Priyoko Sarjito (Kep. Biro), Marcella, Ferdy Yunisaf. Mojokerto: Prayogi. Sidoarjo: Yahdar Balhmar, Imam Muchlis. Gresik: Asepta Y Permana (Kepala), M Sugeng Pasuruan: H Umar Wirohadi (kabiro), Abdul Kadir Jaelani. Malang: Aji, Kholil, Agus Susanto, Koordinator Sirkulasi/Pemasaran: M. Mashudi. Alamat Redaksi: Jl Tunjungan No 86 Surabaya. Telp. +6231 5318686, 5323414.

Fax:+6231 5323415 Redaksi: 081334312300 | Iklan/Langganan: 081216327858 | No Pengaduan: 031 70975270. Email: red_beritametro@yahoo.co.id. Tarif Iklan: Display(fc) Rp. 35.000/MMK (BW) Rp. 25.000/MMK. Sosial Rp. 10.000/MMK, Baris Rp. 15.000 (Minimal 2 Baris).

DALAM MENJALANKAN TUGAS PELIPUTAN, WARTAWAN BERITA METRO DIBEKALI TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER.

GRESIK 11

berita metro

www.beritametro.co.id

JUMAT, 18 NOVEMBER 2016

LAMONGAN I BOJONEGORO I TUBAN I GRESIK

Putusan PN, Sembilan Rumah Dirobohkan Paksa

GRESIK (BM)-Sebanyak sembilan rumah di jalan Veteran Gresik dieksekusi juru sita Pengadilan Negeri (PN) Gresik tanpa ada perlawanan, Kamis (17/11). Dari total 13 rumah yang kalah gugatan, baru sembilan rumah yang dieksekusi.

Juru sita PN Gresik melakukan eksekusi terhadap sejumlah rumah tersebut dengan nomor perkara 40/ Pdt.G/2013/PN.Gresik Jo 3176/K/Pdt/2014/PTN.Surabaya. Sembilan rumah itu memiliki total luas lahan 6.645 meter persegi. Pengadilan memenangkan gugatan ahli

waris Sufiyatun, selaku pemohon. Saat eksekusi pemohon diwakili kuasa hukumnya, Dading H. Mereka tetap meminta agar bangunan rumah dikosongkan.

“Kami hanya melaksanakan putusan Pengadilan Negeri (PN) Gresik,” katanya saat berlangsung eksekusi, Kamis (17/11). Eksekusi ini bermula saat Sufiyatun, selaku pemilik tanah mewariskan hartanya ke Minadi. Selanjutnya, Minadi mewariskan ke anak angkat Sufiyatun yang bernama Riyatin tanpa ada surat adopsi.

Kemudian, Riyatin menjualnya ke warga pada tahun

1992. Ahli waris Sufiyatun yang asli, akhirnya menggugat ke warga. Sebab, Riyatin dinilai tidak berhak menjualnya.

Proses eksekusi sembilan rumah ini menyita perhatian warga setempat. Ratusan personel dari Polres Gresik dikerahkan untuk mengamankan jalannya eksekusi.

Selain polisi, puluhan anggota TNI maupun Dinas Perhubungan (Dishub) Gresik juga dikerahkan. Termasuk diantaranya anggota Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja Gresik.

Sementara itu, Sholehuddin, kuasa hukum dari Nanik

Zulaikha, istri Sukarno (penghuni rumah) mengaku keberatan dengan eksekusi tersebut.

Pihaknya mengaku sudah mengajukan penangguhan ke PN Gresik.

“Kami sudah mengajukan penangguhan dan mendapatkan nomor penangguhan dari Pengadilan Negeri Gresik.

Sebab, sertifikat pemilik rumah Sukarno, luas 85 meter persegi masih asli,” ucapnya.

Bangunan rumah dirobohkan dengan menggunakan alat berat. Sementara barangbarang di dalam rumah terlebih dulu dikeluarkan oleh petugas.(gbr/yog/dra)

Kader Terbaik Berlomba Jadi yang Berprestasi

GRESIK(BM)-Sebanyak 30 soal pertanyaan tes tulis harus diselesaikan dalam waktu 1 jam, setelah itu peserta harus diuji lagi di depan juri untuik wawancara dan terakhir peserta harus memberikan penyuluhan didepan Ketua TP PKK dan wakil Ketua I TP PKK beserta pengurus.

Itulah serangkaian tes untuk menjadi seorang kader terbaik. Namun jangan salah, bahwa para kader yang ikut lomba ini merupakan kader pilihan atau unggulan, karena sebelumnya mereka sudah mengikuti tahapan ujian yang diselenggarakan pihak Kecamatan. Hasil seleksi yang terbaik berhak mewakili Kecamatan di tingkat Kabupaten.

Peserta lomba kader tahun ini hampir semuannya masih muda-muda. Kader adalah ujung tombak sebagai panutan sekaligus sebagai motivator dan komunikator

program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, mengingat PKK merupakan mitra pemerintah dalam pembangunan. Hal itu disampaikan Ketua TP PKK Hj. Maria Ulfah Sambari HR dalam pembukaan lomba kader PKK desa/kelurahan berprestasi se Kabupaten Gresik dii gedung Putri mijil, Kamis (17/11).

Kader mempunyai peran penting dalam pembangunan, maka itu kader harus membekali dirinya untuk tampil, berinovasi dan bisa mencari peluang, karena berhasil tidaknya kegiatan tergantung peran kader yang harus tanggap, semangat dan ikhlas dalam bekerja. Seorang kader yang bagus adalah, kader harus bisa mengajak masyarakat, kader harus bisa bekerjasama dengan instansi kecamatan, antar kader maupun dengan lembaga masyarakat, jadi sebagai kader

Ingin Berkembang Bersama, PG Minta Masukan Warga Ring I

FOTO BM/MOCH. SUGENG

TES: Kader PKK mengikuti tes untuk lomba menjadi kader berprestasi.

tidak cukup hanta pintar saja, namun semangat dan selalu berinovasi juga hal yang sangat penting dimilikinya.

“Para Kader peserta lomba, sebenanya sudah menjadi juara, karena mereka merupakan terbaik hasil seleksi di Kecamatan, namun saya mengingatkan setelah menguikuti lomba ini apa yang harus ibu-ibu perbuat untuk desa/kelurahan? Yang jelas para kader ini harus siap men-

FOTO BM/MOCH. SUGENG

EKSEKUSI: Rumah di jalan Veteran dirobohkan dengan menggunakan alat berat.

dukung program-program pembangunan Pemerintah Daerah. Dari hasil lomba ini, siapa yang terbaik akan mewakili Kabupaten Gresik di tingkat Provinsi,” jelasnya.

Lomba kader desa, kelurahan berprestasi ini merupakan agenda tahunan, dimana setiap akhir tahun selalu dilaksanakan lomba kader berprestasi hal ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan kreatifitas kader. (sgg/yog/dra)

GRESIK(BM)-PT Petrokimia Gresik (PG) menggelar Survei Kepuasan Lingkungan (SKL) 2016. PG dengan mengundang 180 warga ring I PG di Wisma Kebomas, Kamis (17/11) untuk menjadi responden survei. GM Umum PG, Dwi Tjahyo Junianto dalam laporannya menyampaikan, pelaksanaan SKL 2016 ini mengundang responden dari delapan kelurahan,desa ring I PG, yaitu Roomo, Ngipik,Tlogopojok, Lumpur, Sukorame, Karangturi, Karangpoh, dan Kroman. Ratusan responden itu memiliki latar belakang profesi beragam.

Pelaksanaan survei dihadiri pengawas PT Pupuk Indonesia (PI) dan anak perusahaan PI, antara lain PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri), PT Pupuk Kalimantan Timur (Kaltim), PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Rekayasa Industri, dan PT Pupuk Indonesia Energi. Survei ini dilakukan tiap

tahun, harapannya PG dan warga dapat saling memberikan masukan serta informasi untuk meningkatkan peran perusahaan bagi masyarakat sekitar, sehingga kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan lancar.

Direktur SDM & Umum PG, Rahmad Pribadi menyampaikan survei ini tidak hanya dilakukan di PG, tapi semua perusahaan di lingkungan PI. Sebagai bagian dari PI, PG komitmen dan peduli terhadap masyarakat di lingkungan perusahaan. Diharapkan survei ini menjadi masukan bagi PG untuk mengevaluasi programprogram sosial perusahaan.

“Kami menyadari pentingnya peduli dan berbagi, bukan semata-mata untuk meningkatkan reputasi, tapi merupakan keinginan kami untuk bisa tumbuh dan berkembang bersama. Kami berkeinginan dengan berkembangnya peru-

sahaan, masyarakat di sekitar perusahaan juga ikut berkembang. Keberadaan perusahaan tidak hanya bermanfaat bagi pemegang saham, karyawan dan keluarganya, tapi juga untuk masyarakat di sekitar perusahaan,” tandasnya.

Senior Vice President (SVP) PI, Didik Avianto berharap masyarakat mendukung industri pupuk di seluruh Indonesia.

Industri pupuk mendapatkan tugas dari pemerintah untuk membantu mewujudkan ketahanan pangan. “Survei kepuasan lingkungan ini kami butuhkan sebagai sarana komunikasi antara industri pupuk dengan masyarakat sekitar, agar industri pupuk mampu berjalan seiring dengan masyarakat sekitar pabrik,” ujarnya.Acara ini juga dihadiri pejabat Grade I dan II, seluruh Lurah dan Kepala Desa Ring I PG, serta Camat Manyar dan Gresik. (sgg/yog/dra)

PANTURA

berita metro

www.beritametro.co.id

Warga Hirup H2S, Exxon Mobile Dianggap Kurang Tanggap BOJONEGORO(BM)-Peristiwa bocornya gas H2S (hydrogen sulfida) yang merupakan gas beracun, tidak berwarna dan berbau busuk, di pengeboran minyak yang dikelola Exxon Mobile membuat Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Bojonegoro Elsadeba Agustina angkat bicara, saat ditemui di kantornya, Kamis (17/11).

Dirinya merasa kecewa terhadap Exxon, karena selama ini telah terjadi beberapa kali peristiwa kebocoran gas di Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam.

Seharusnya menurut Elsa pihak Exxon sebagai pihak pengelola yang bertanggung jawab, harus memperhatikan segi keselamatan warga masyarakat di sekitar.

Menurut Elsa, pihak Exxon jangan hanya menyiapkan para petugas kesehatan saat ada kegiatan, mereka harus bisa menyiapkan mobil ambu-

“

Yang terpenting pihak Exxon harus menyediakan tenaga medis yang siap 24 jam,serta harus menyiapkan mobil ambulance” - ELSADEBA AGUSTINA Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Bojonegoro

FOTO: BM/SANDI S

lance dalam 24 jam untuk melayani para karyawan dan masyarakat sekitar.

“Jangan hanya menyediakan ambulance jika ada peristiwa,”sesal wanita berkerudung itu.

Lebih jauh Elsa mengatakan jika pihak Exxon setiap mau melaksanakan operasional di lapangan harus lebih berhati- hati lagi dan selalu meperhatikan peralatan di setiap akan

mengoperasikan peralatan maupun sesudahnya. Selain itu pihak Exxon harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait akan di adakanya operasional dan juga harus komitmen dan patuh pada peraturan.

“Yang terpenting pihak Exxon harus menyediakan tenaga medis yang siap 24 jam,serta harus menyiapkan mobil ambulance,” tambahnya. Seperti diberitakan bahwa pada pada hari Senin, (7/11), telah terjadi kebocoran H2S di Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam. Akibat kejadian tersebut sebanyak 8 warga masyarakat Desa Mojodelik mengalami keracunan, akibat mencium bau H2S, dari peristiwa tersebut dua warga masyarakat harus dilarikan ke Rumah Sakit (RS).

Sementara itu wartawan Harian Berita Metro saat konfirmasi kepihak Exxon sampai saat ini belum terhubung.(ndo/dra)

BPBD Inginkan Desa Aktifkan Tim Bencana

BOJONEGORO(BM)Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro, meminta seluruh kecamatan dan desa di daerahnya mengaktifkan tim penanggulangan bencana terkait adanya cuaca ekstrem yang berpotensi menimbulkan bencana. “Mencermati terbentuknya awan ekstrem yang mengakibatkan hujan deras disertai angin, sejak sehari lalu, kami menginstruksikan seluruh camat dan desa mengaktifkan tim penanggulangan bencana,” kata Kepala BPBD Bojonegoro Andik Sudjarwo di Bojonegoro, Kamis.

Tidak hanya itu, camat dan desa juga segera menginformasikan kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi bencana yang disebabkan cuaca ekstrem.

Bencana yang kemungkinan terjadi, lanjutnya, tidak hanya banjir bandang, tetapi juga angin kencang PERWAKILAN

FOTO: BM/IST

SIAGA : Cuaca ekstrim yang berpotensi menimbulkan bencana, BPBD mengingatkan seluruh kecamatan dan desa mengaktifkan tim penanggulangan bencana.

dan tanah longsor.”Kami minta kecamatan dan desa segera menyiapkan lokasi pengungsian dan dapur komunitas,”jelasnya. Dirinya juga meminta desa di wilayah sekitar bantaran sungai untuk melakukan pengecekan dan

perbaikan tanggul yang kritis secara bergotong royong.

“Wilayah yang berpotensi longsor maupun banjir bandang dimohon segera melakukan mitigasi untuk mengurangi resiko kerugian material maupun jatuhnya

korban,” tuturnya.

Sesuai data yang diterima BPBD menyebutkan kejadian hujan deras disertai angin kencang sehari lalu mengakibatkan banjir bandang di Desa Gondang, Kecamatan Gondang. “Banjir bandang ter-

jadi beberapa jam disebabkan meluapnya Kali Pacal,” kata Sekretaris Camat Gondang Basuki.

Warga terdampak dalam kejadian banjir bandang itu tercatat 23 Kepala Keluarga (KK). “Sekarang jajaran muspika dan desa bergotong royong bersama warga membersihkan lumpur baik di jalan desa dan lumpur yang nasuk pemukiman warga,”jelasnya.

Selain itu hujan disertai angin kencang juga mengakibatkan rumah milik Suwarno (38) di Desa Tegalkodo, Kecamatan Sukosewu, roboh.

Dalam kejadian itu, Suwarno, bersama anggota keluarga lainnya Muryati (35), Sandi Eko Prasetyo (11) dan Saputra (6) menderita luka luka akibat tertimpa bangunan rumahnya yang roboh. “ Langkah sementara korban sudah dievakuasi di rumah warga dan sudah memperoleh perawatan dari tim kesehatan,” jelasnya. (bor/dra)

KILAS

Jukir Nakal Akan Diproses Hukum TUBAN(BM)- Hingga saat ini, masyarakat masih diresahkan keberadaan Juru Parkir (Jukir) nakal dan liar. Para jukir dikeluhkan masyarakat karena memungut retribusi tanpa karcis, bahkan ada jukir yang foto copy sendiri karcis resmi serta menarik lebih dari tarif yang seharusnya.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Tuban, A Paraith, mengakui saat ini memang masih banyak ditemukan pelanggaraan terkait parkir di lapangan. Pihaknya akan terus melakukan pembinaan tiap bulannya kepada para jukir. Tujuan untuk memberikan peringatan sekaligus pembinaan agar tidak melakukan pelanggaran terhaFOTO:BM/IST dap peraturan.

A Paraith “Kemarin pada hari Rabu (9/11), kita sudah mengumpulkan dan memberi pembinaan ke para Jukir yang ada di Tuban,” katanya.

Beberapa hal yang wajib dihindari para Jukir yakni melipat gandakan tarif parkir, menggandakan karcis resmi dari pemkab, tidak mengenakan seragam saat bertugas dilapangan. “Jika diketahui melakukan pelanggaran akan diproses hukum,” tegasnya.

Terpenting mengikuti peraturan yang berlaku diantaranya Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ). Perda Tuban nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Perda Tuban nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (RTKP).

Saat momen Haul Sunan Bonang hingga Hari Jadi Tuban banyak ditemukan parkir menjamur. Selain itu masyarakat banyak diresahkan dengan tingginya biaya parkir kendaraan, khususnya saat haul Sunan Bonang.

Menanggapi hal itu, dia berdalih untuk parkir disekitar kawasan wisata religi itu menjadi tanggung jawab panitia kegiatan. “Jika masyarakat menemukan sesuatu yang ganjil langsung laporkan ke panitia kegiatan,” kantanya.

Dijelaskan untuk membuka tempat parkir harus memiliki izin dari panitia penyelenggara suatu kegiatan.

Termasuk harus ada lahan khusus yang dipakai dan bukanlah fasilitas umum, apalagi di ruas jalan raya. Namun meski kenyataanya banyak pelanggaran diantaranya parkir di bahu jalan dan fasilitas umum, aktifitas Jukir tetap saja aman dan menjadi rutinitas saat Haul Sunan Bonang.(tur/dra)

BIRO GRESIK: Asepta Y Permana (Kepala), M Sugeng, Gilang Budi Raharja Sirkulasi & Iklan: Imam Taufik.

www.beritametro.co.id

JUMAT, 18 NOVEMBER 2016

Polisi Kesulitan Deteksi Keberadaan Tersangka Kasus Kaburnya Tahanan Narkoba Polsek Balongbendo

SIDOARJO (BM) – Perburuan terhadap tahanan Polsek Balongbendo terkait kasus narkoba yang melarikan diri hingga kini masih belum menemui titik terang. Tim Khusus (Timsus) Polresta Sidoarjo yang diturunkan belum mendapatkan keterangan apapun.

Tersangka Selamet (35), tahanan kasus narkoba di Polsek Balongbendo asal Wonoplintahan Prambon, berhasil melarikan diri saat dikeler untuk keperluan pengembangan penyidikan. Saat itu, tersangka yang ditan gkap karena pemilikan sabu-sabu itu diminta menunjukkan pelaku lain di Desa Kasak, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo.

Tersangka ditinggal sendirian di dalam mobil dengan kedua tangan diborgol. Namun, kesempatan itu justru dimanfaatkan tersangka untuk kabur.

Ketiga petugas Polsek Balongbendo

“

Kami terus kejar informasi sekecil apapun akan membantu penangkapan tersangka” - AKP SAMSUL HADI Kepala Sub bagian (Kasubbag) Humas Polresta Sidoarjo

mengetahui tahanannya kabur setelah diberi tahu warga yang kebetulan melihat saat tersangka keluar dari mobil.

Kepala Sub bagian (Kasubbag) Humas Polresta Sidoarjo, AKP Samsul Hadi mengatakan, sampai saat ini keberadaan Slamet belum diketahui. Saat dikejar ke rumah dan di tempat saudaranya yang berada di Krian hingga Wonoayu, tidak

FOTO: BM/MUCHLIS

ditemukan. “Tim khusus belum menemukan jejak Slamet. Saat dicari di rumah

DELTA SINGKAT

saudara dan teman akrabnya juga tidak ada,” katanya, Kamis (17/11).

Dia mengungkapkan, Polresta Sidoarjo juga telah berkoordinasi dengan polres di berbagai daerah untuk mencari keberadaan tersangka. Identitas pemilik SS seberat 3,9 gram itu, juga telah disebar untuk memudahkan penangkapan. “Kami terus kejar informasi sekecil apapun akan membantu penangkapan tersangka,” tukas perwira pertama asal Ponorogo ini.

Mantan Waka Polsek Buduran itu menyebutkan, dengan tertangkapnya tersangka Slamet, polisi akan bisa mengorek informasi tentang cara dirinya melarikan diri hingga dugaan keterlibatan dari Wakapolsek Balongbendo, AKP Hariyanto. Saat ini tim masih konsentrasi untuk mencari tersangka. (cls/udi)

FOTO: BM/IST

Drs.Mustain Baladan

Dindik Ancam Sekolah Nekad Pungli SIDOARJO (BM) – Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Kabupaten Sidoarjo, Drs.Mustain Baladan, mengancam akan menindak sekolah pada jenjang pendidikan dasar mulai SD hingga SMP negeri yang masih nekat melakukan pengutan liar (pungli).

“Pendidikan dasar mulai dari SD hingga SMP negeri biayanya akan ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo. Sehingga tidak ada kata pungutan dari sekolah kepada para wali murid untuk menopang biaya pendidikan dan pembangunan sekolah,” ujar Mustain, Kamis (17/11).

Lebih lanjut dijelaskan Mustain, Tahun 2017 nanti, anggaran pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun Kejuruhan (SMK) sudah ditangani Pemerintah Propinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim). Karenanya, Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo sepenuhnya akan menggelontorkan anggaran pendidikan untuk mencukupi seluruh kebutuhan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar.

Dikatakan Mustain, pihaknya akan memberikan peringatan keras pada kepala sekolah yang ada di Kabupaten Sidoarjo, apabila memaksa siswa atau wali murid untuk membayar dana partisipasi dengan dalih apapun. Apabila ada kepala sekolah yang melanggar, akan di sanksi dengan penurunan pangkat, karena pihaknya sudah mengirimkan surat imbauan kepada seluruh sekolah negeri untuk tidak melakukan pungutan. “Baik yang mengatasnamakan dana sumbangan untuk melegkapi fasilitas pendidikan bagi siswa atau pun kegiatan lainnya,” katanya. (kb/udi)

FOTO: BM/MUCHLIS

Kantor Samsat Sidoarjo

Berlakukan ID Card, Batasi Gerak Calo di Samsat

SIDOARJO (BM) – Berbagai upaya terus dilakukan Polresta Sidoarjo guna memberantas oknum calo yang biasa berkeliaran di samsat. Salah satunya, dengan membatasi ruang gerak para oknum calo saat berada di kantor samsat.

Kanit Regident Samsat Sidoarjo, Engkos Sarkozi mengatakan, salah satu upaya untuk mengusir para calo dengan cara memperketat penjagaan. “Itu upaya kami

dalam memberikan pelayanan agar calo tidak bisa masuk ke kantor samsat,” ungkapnya, Kamis (17/11).

Selain itu, lanjut dia, juga memberlakukan sistem penggunaan ID Card untuk mengetahui legalitas para pengurus STNK yang hendak memperpanjang maupun membuat baru SIM atau STNK. “Para pemohon wajib menggunakan itu. Kalaupun memang tidak ada yang pakai, mungkin

kami akan tanya keperluannya apa. Kalau tidak ada keperluan mending dikeluarkan saja dari samsat,” tegasnya.

Selain itu, pihaknya juga sudah mengimbau kepada masing-masing anggota agar tidak melayani para calo. Kepada masyarakat diminta untuk mengurus sendiri pajak maupun lain-lain tanpa melalui calo. Pihaknya beralasan, upaya ini dilakukan lantaran banyak keluhan masyarakat

atas adanya calo.

“Mungkin dengan seperti ini secara perlahan bisa mengusir para calo. Dan tidak ada lagi calo yang berkeliaran dilingkungan pelayanan masyarakat,” katanya.

P i h a k n y a b e r h a ra p, masyarakat bisa sadar dan mau mengurus pajak dan lain-lain sendiri. Karena untuk mengurusnya juga tak susah.

Kalaupun ada yang merasa kesulitan dalam kepenguru-

san, pihaknya meminta agar masyarakat bertanya langsung kepada petugas.

“Silakan tanya kepada petugas kalau masih ada yang sulit. Pasti akan kami bantu.

Masyarakat jangan percaya kalau ditawari calo. Mudah sekali untuk mengidentifikasi calo, lihat saja berkasnya.

Sudah sesuai tidak dengan identitasnya. Kecuali ada surat kuasa dari pemilik kendaraan,” tandasnya. (cls/udi)

Promosikan Budaya dan Pakaian Adat lewat Boneka

gai pesanan seperti pasangan pengantin adat hingga baju muslim adatpun bisa dibuat oleh Andrie.

“Ide awal membuat boneka adat nusantara ini, karena adanya permintaan untuk media edukasi di FOTO: BM/MUCHLIS BONEKA MUNGIL: Sebagian boneka milik Andrie Rosmalina yang didandani menggunakan bermacam aksesoris dan pakaian adat. sekolah-sekolah. Setelah berjalannya waktu kita mencoba untuk mengiSIDOARJO (BM)- Untuk mempro- yang dipajang di etalase milik Andrie kita awalnya belajar bisnis dengan kuti pameran dan ternyata minat mosikan budaya dan pakaian adat Rosmalina (28) di Kelurahan Sekardan- merias boneka menggunakan pakaian konsumen cukup banyak. Bahkan nusantara tidak hanya menggunakan gan, Kecamatan Sidoarjo itu, terlihat adat nusantara,” ujar Andrie, Kamis wisatawan asingpun menyukai boneka media fashion atau pemeran baju cantik dan lucu-lucu. Terlebih, hampir (17/11). dengan pakaian adat karena cukup semua boneka-boneka itu dibalut denUntuk merias bonek-boneka ini, unik dan tidak ada di negara lain,” tradsional.

Di Kabupaten Sidoarjo, mempro- gan pakaian-pakaian adat nusantara meski terlihat mudah namun butuh pungkas Andrie. ketelatenan cukup tinggi. Dari membuat mosikan budaya dan pakaian adat nu- dari 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Kini berkat ketekunannya merias Andrie memaparkan, proses pem- baju kemudian menjahitnya, langkah boneka adat nusantara sejak merintis santara juga dilakukan melalui media boneka setinggi 12 sentimeter. Selain buatan boneka menggunakan media kedua, dengan membuat pakaian adat tahun 2008 silam, Andrie sudah bisa sebagai promosi budaya, boneka- lem, aksesoris pakaian, pinset, gunt- dan menjahitnya ke boneka-boneka memperoleh omzet dalam satu bulan boneka adat nusantara ini juga sebagai ing. “Saya memulai bisnis membuat mungil ini. Setelah selesai, masuk pada mencapai 50 hingga 100 juta rupiah. boneka adat nusantara semenjak tahap berikutnya merias dan mendan- Harga boneka nusantara ini terbilang media edukasi di sekolah-sekolah.

Deretan boneka-boneka yang ter- berhenti dari pegawai bank swasta. dani boneka dengan berbagai macam murah harga mulai 60 ribu hingga 500 buat dari campuran plastik dan karet Dibantu rekan seprofesi di bank dulu, pernik aksesoris sesuai pesanan. Berba- ribu rupiah. (cls/udi)

FOTO: BM/IST

SERTIJAB: Komandan Pasmar-1 Brigjen TNI (Mar) Lukman, S.T., M.Si (Han) saat memimpin serah terima jabatan tujuh jabatan komandan satuan di jajaran Pasmar-1, Kamis (17/11).

Danpasmar-1 Pimpin Sertijab Tujuh Pamen SIDOARJO (BM) - Komandan Pasmar-1 Brigjen TNI (Mar) Lukman, S.T., M.Si (Han) memimpin serah terima jabatan tujuh jabatan Komandan Satuan di jajaran Pasmar-1, di Lapangan apel Kesatrian Marinir Moekijat, Mako Pasmar-1, Gedangan, Sidoarjo. Kamis (17/11).

Dalam serah terima jabatan itu, jabatan Dandenma Pasmar-1 diserahkan dari Letkol Marinir Idi Rizaldi kepada Mayor Marinir Riyadi, jabatan Danyonmarhanlan V Surabaya diserahkan dari Letkol Marinir Dwi Aryanto Wibowo kepada Mayor Marinir Agus Hariyanto, jabatan Danyonmarhanlan VI Makassar diserahkan dari Letkol Marinir Wempi kepada Mayor Marinir Danang Ary Setiawan, jabatan Danyonmarhanlan VIII Bitung diserahkan dari Letkol Marinir Alexander CW kepada Mayor Marinir Arip Supriyadi, S.H, jabatan Danyonmarhanlan IX Ambon dari Letkol Marinir Trio Frederamsy Sumantri kepada Letkol Marinir Teguh Santoso, jabatan Danyonmarhanlan X Jayapura diserahkan dari Letkol Marinir Marthin Luther Ginting kepada Mayor Marinir Sugeng Purwanto dan jabatan Danyonmarhanlan XIV Sorong diserahkan dari Letkol Marinir Ridwan Aziz kepada Mayor Hariyono Masturi.

Dalam amanatnya, Komandan Pasmar-1 mengatakan, serah terima jabatan di lingkungan TNI AL/Korps Marinir merupakan suatu proses rotasi alami dan akan terus dilaksanakan. Serah terima jabatanmerupakan proses dinamisasi dan pembinaan organisasi guna memberikan kesempatan sekaligus peluang bagi perwira terpilih untuk mengembangkan jiwa kepemimpinan dan kinerjanya yang diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi satuan.

Komandan Pasmar-1 juga mengatakan, Detasemen Markas Pasmar-1 merupakan unsur pelayanan pada tingkat Markas Pasmar-1 yang bertugas menyelenggarakan pelayanan pada lingkup dukungan, pelayanan dan protokoler serta urusan dinas dalam, sehingga tolak ukur keberhasilan Denma Pasmar-1 dalam menjalankan tugasnya dapat dilihat dari terciptanya citra baik Pasmar-1 yang tertata dengan baik, tertib dan rapih disertai disiplin dan kesadaran hukum yang tinggi oleh para anggotanya. (bj/udi)