Berita Metro 26 Oktober 2016

HARIAN PAGI TERBIT 12 HALAMAN

Iklan/ Langganan:

RP 3.500,-

5318686

www.beritametro.co.id

RABU, 26 OKTOBER 2016

I INDEKS

Ungkap Misteri Kematian Munir

Ada yang Belum Tersentuh Hukum

Pansus Batal Revisi Kerjasama dengan UB BACA HALAMAN

penting menjelaskan kepada publik terkait apa yang dilakukan Pemerintah yang dipimpinnya dalam menindaklanjuti temuan TPF kasus Munir. Hal ini lantaran pemberitaan yang bergulir selama ini menyebutkan Pemerintahannya saat itu tidak sungguh-sungguh menindaklanjuti temuan TPF. Bahkan perkembangan terakhir, desakan untuk mencari keberadaan dokumen TPF Munir mencuat informasi bahwa dokumen tersebut sengaja dihi-

08

BACA HALAMAN

09

Penanganan Korupsi DP3 Terkesan Lambat BACA HALAMAN

Baca: Tak... Hal. 7 UNGKAP DOKUMEN TPF: Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) bersama Mantan Ka BIN, Syamsir Siregar membaca pernyataan terkait hasil temuan TPF kasus Munir di Cikeas, Kab Bogor, Selasa (25/10).

Sengketa Kepemilikan Lahan Grand City

Dewan Akan Gunakan Hak Angket TERSANGKA: Polres Malang menggelar jumpa pers terkait penangkapan dua penculik bocah Sabita Mafudiah Lailia, Selasa (25/10).

Minta Rp 500 Juta Penculik Sabita Ditangkap

Alumni PMII Diminta Maju Pilgub Jatim 2018

langkan oleh Pemerintahan SBY. “Kalau kita bicara pemberitaan tentang TPF Munir temuannya dan rekomendasi, saya amati ada yang bergeser,’’ kata SBY. Ketua Umum Partai Demokrat ini menambahkan, ‘’Saya sampaikan kepa-

FOTO : BM/IST

04

Wagub Jatim Lantik Satu Akses BACA HALAMAN

BOGOR (BM) – Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya menepati janjinya untuk memberikan keterangan kepada publik terkait keberadaan dokumen laporan tim pencari fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir Said Thalib.

SBY bersama sejumlah jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu menggelar keterangan pers di kediamannya di Puri Cikeas, Gunung Putri, Selasa (25/10).

Dalam keterangannya, SBY merasa

MALANG (BM) – Drama penculikan bocah berusia 3,5 tahun, Sabita Mafudiah Lailia telah berakhir. Polisi menangkap dua orang yang diduga sebagai pelaku penculikan dan mengamankan dua orang lainnya.

“Iya benar sudah tertangkap (penculik). Salah satunya pria berinisial H,” kata Kanitreskrim Polsek Poncokusumo Aiptu Andik Risdianto menjawab detik. com melalui pesan singkat, Senin (24/10/2016) malam.

Dua orang pelaku itu diamankan polisi dari tempat persembunyiannya di wilayah Kediri Senin (24/10) malam ini. Sabita yang merupakan bocah asal Dusun Nongkosewu, Desa Karangnongko, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang itu sudah dipulangkan dalam kondisi selamat oleh pelaku.

Terduga penculikan adalah Handi (34) dan Munir (19),dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka penculikan bocah berusia 3,5 tahun Sabita Mafudiah Lailia.

Polisi menyebut Handi berniat meminta uang tebusan Rp 500 juta kepada orang tua Sabita.

“Minta Rp 500 juta itu niat tersangka. Karena melihat ekonomi keluarga korban (Sabita) mampu,” ujar Kasat Reskrim Polres Malang, AKP Adam Purbantoro, Selasa (25/10/2016).

Handi yang juga teman SMP ibu kandung Sabita, Yuyun Maulidyah menurut Adam pernah mengirimkan pesan singkat meminta uang tebusan disertai ancaBaca: Bantu... Hal. 7

12

SURABAYA (BM) – Komisi B DPRD Surabaya menggelar rapat dengar pendapat (hearing) terkait sengketa lahan Grand City Mall Surabaya, Selasa (25/10).

Dewan memanggil pihak-pihak terkait, di antaranya Manajemen Grand City, BPN serta pihak kelurahan dan kecamatan setempat.

Ketua Komisi B Maslan Mansur menjelaskan, Dewan meminta keterangan dari ahli waris dan instansi terkait pengaduan pihak ahli waris atas nama Hj Nuraini.

“Hj Nuraini mengatakan memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah atas lahan yang sekarang dibangun Grand City Mall. Bahkan terbit surat dari BPN RI bahwa harus dilakukan pengkajian ulang,” jelasnya.

Menurut politisi PKB ini, pengukuran secara fisik bila perlu akan dilakukan. Karena ada surat perintah dari BPN RI baik secara fisik maupun kajian ulang atas administrasinya.

“Kalau permasalahan ini belum selesai dan alot dalam pembahasannya tidak menutup kemungkinan, akan dilakukan hak angket” ujar Maslan..

Oleh karenanya Komisi B meminta BPN Surabaya untuk menjelaskan dan atas instruksi BPN RI untuk dilakukan ka-

FOTO : BM / MADJI

TUNJUKKAN BUKTI : H. Nuraini menunjukkan bukti pembayaran PBB yang terakhir dibayarkan, di hadapan Kepala BPN Jatim saat hearing di Komisi B DPRD Kota Surabaya, Selasa (25/10).

jian ulang atas lahan tersebut.”

Luasnya mencapai hampir 5 Ha, kajian ulang atas administrasi kepemilikan awal perlu dilakukan atas intruksi itu. BPN Surabaya mau tidak mau harus melaksanakan amanat itu,” papar Maslan.

Anggota Komisi B DPRD Surabaya Baktiono mengungkapkan, hak angket sebagai usaha

dewan mencari titik temu antara ahli waris dengan pihak-pihak yang terlibat. Terutama mencari tahu dalam proses pelepasan tanah dari Departemen Pertahanan dan Keamanan ke PT Singo Barong Kencana sampai lahan tersebut dimiliki oleh PT Hardaya Widia Graha selaku pemilik Grand City.

Meski begitu, Politisi PDI

Perjuangan ini meminta agar masalah sengketa bisa diselesaikan dengan jalan mediasi atau musyawarah. Melalui jalur hukum akan membutuhkan waktu yang cukup lama.

“Kalau penyelesaiannya lewat hukum, prosesnya sangat lama, bisa saja ndak selesaiBaca: Berjuang... Hal. 7

BNN Ungkap Jaringan Narkotika Pony Tjandra

Dana Rp 2,7 Triliun, Mengalir ke 11 Negara Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkap transaksi keuangan Rp 2,7 triliun yang berlangsung selama satu tahun. Kasus terungkap setelah BNN menangkap dua tersangka, yaitu R (46) dan JT (42), Senin (17/10/2016). Kepala BNN, Komjen Pol Budi Waseso, mengatakan kasus tersebut merupakan tindak lanjut hasil pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), April 2016. Berikut laporan selengkapnya.

Aliran Dana Narkotika Rp 2,7 T Mengalir ke 11 Negara Nggak bisa ikut tax amnesty..

Kasus Tanah Grand City, Dewan Akan Gunakan Hak Angket Ungkap mafia tanah..

AWALNYA PPATK menemukan transaksi mencurigakan kejahatan narkotika senilai Rp 3,6 triliun. “BNN menelisik TPPU sindikat narkotika.

Kami menangkap pelaku pencucian uang,” kata Budi Waseso di kantor BNN, Jakarta, Selasa (25/10/2016).

Selama proses penyidikan BNN

telah menemukan kasus tersebut merupakan jaringan Pony Tjandra.

Pada 17 Oktober 2016, petugas melakukan penangkapan R dan JT di Komplek Perumahan Pluit Sakti, Jakarta Utara.

Mereka menggunakan 15 perusahaan sebagai kedok melakukan transaksi keuangan hasil kejahatan

narkotika kepada bandar dari 11 negara. Diantaranya Tiongkok, Hongkong, Taiwan, Singapura, Amerika Serikat, Jepang, Malaysia, Korea Selatan, Inggris, Filipina, dan Thailand.

Untuk melancarkan transaksi pengiriman uang ke luar negeri, pelaku R membuat dokumen invoice importasi palsu sebanyak 1831 lembar.

“Pembuatan dokumen invoice importasi palsu sebanyak 1831 lembar Baca: Pengusaha... Hal. 7 NARKOTIKA : Kepala Badan Narkotika Nasional Budi Waseso melakukan rilis barang bukti narkotika, Selasa (25/10).

FOTO : BM/IST

PRAKIRAAN CUACA

SPIRIT

SURABAYA

JAKARTA

DENPASAR

YOGYAKARTA

CERAH BERAWAN SUHU : 25 - 30°C

BERAWAN SUHU : 25 - 28°C

BERAWAN TEBAL SUHU : 25 - 34°C

BERAWAN SUHU : 23 - 32°C

Apabila secara kebetulan kamu menjadi orang yang dekat dengan penguasa, maka berhaƟ-haƟlah kamu seolah-olah kamu sedang berdiri di atas pedang yang tajam sekali.

- Imam Ghozali -

2 POLHUKAM

berita metro www.beritametro.co.id

RABU, 26 OKTOBER 2016

Pembunuh Ni Made Prabawanti Gowinda D Terancam Mati

KILAS

AR Dijerat Pembunuhan Berencana

KPK Dalami soal Jaksa

SURABAYA (BM) – Persidangan kasus pembunuhan Ni Made Prabawanti Gowinda Dewadatta (18), warga Perumahan Wiguna Tengah Surabaya, segera digelar di PN Surabaya. AR, warga jalan Arif Rahman Hakim, Keputih, Surabaya, yang menjadi tersangka kasus pembunuhan sadis itu adalah pacar korban.

Ihwal akan digelarnya persidangan kasus yang sempat menyita public kota Surabaya pada saat kejadian sekitar dua minggu lalu ini terkait dengan tuntasnya pemberkasan kasus di tingkat penyidikan. Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Surabaya telah melakukan proses tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti, red) dari penyidik Polrestabes Surabaya, Senin (24/10). “Kemarin kasus tersebut sudah tahap II. Dalam waktu dekat berkasnya bakal kita limpahkan ke penga-

dilan guna bisa segera bisa disidangkan,” ujar Kepala Seksi Pidana Umum (Kasipidum) Kejari Tanjung Perak Surabaya, Anggara Suryanagara, saat dikonfirmasi, Selasa (25/10).

Anggara juga mengaku sudah menunjuk dua jaksa yang nantinya bakal menangani sidang kasus ini. “Sudah kita tunjuk Jaksa Penuntut Umum Hasanudin dan Sisca yang nantinya menangani persidangan kasus ini,” ujar Anggara.

Untuk diketahui, korban dibunuh secara sadis oleh kekasihnya itu, di sebuah lahan kosong di kawasan Kertajaya Regency sebelah Utara Grand Royal Sukolilo Surabaya. Sebelum dibunuh, korban terlebih dahulu disetubuhi.

Tersangka membunuh dengan cara mencekik korban. Setelah dipastikan sudah tak bernyawa, mayat korban ditutupi il-

alang. Sebelum meninggalkan mayat korban, tersangka terlebih dahulu melucuti semua harta serta membawa motor milik korban. Pembunuhan ini terungkap tiga hari setelah kejadian, ketika kedua orang tua korban melapor ke SPKT Polrestabes Surabaya, (9/10) lalu.

Berdasarkan laporan itu, akhirnya Unit Jatanras Satreskrim Polrestabes Surabaya memancing tersangka. Kepada petugas, akhirnya tersangka mengaku telah membunuh korban. Motif pembunuhan ini, karena tersangka gerah terhadap sikap kedua orang tua korban yang tidak menyetujui hubungan asmara tersangka dengan korban. Atas petunjuk tersangka pula, keberadaan mayat korban akhirnya diketahui. “Korban ditemukan dalam keadaan sudah membusuk dan tertutup ilalang,” ujar Anggara.

Masih menurut keterangan Anggara, tersangka merupakan residivis, tahun 2013 lalu pernah dipenjara selama 1 tahun 6 bulan, dilaporkan orang tua korban karena telah membawa kabur anaknya tersebut. Saat itu usiaNi Made Prabawantu masih 15 tahun.

JAKARTA (BM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat kejaksaan pada beberapa perkara. “Masih didalami di mana dugaan keterlibatannya,” kata Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati, saat dikonfirmasi di Jakarta Selasa.

Yuyuk mengatakan penyidik KPK masih mengembangkan kasus suap perkara bantuan sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang melibatkan Gubernur nonaktif Gatot Pujo Nugroho. Yuyuk menuturkan pengembangan kasus Gatot itu termasuk informasi adanya indikasi oknum jaksa yang menerima uang dari pengacara Gubernur Sumatera Utara itu. “Kasus tersebut belum selesai karena masih dikembangkan,” ujar Yuyuk.

Sebelumnya, aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) EmersonYuntho meminta KPK mengembangkan kasus yang diduga melibatkan pejabat Kejaksaan Agung (Kejagung) seperti perkara bantuan sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. ICW mencatat terdapat dua dugaan kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat kejaksaan yakni penanganan kasus bantuan sosial Pemprov Sumut yang melibatkan Gatot Pujo Nugroho. (ant/nii)

Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis, yaitu pasal 340, 338, 339 353 ayat 3 dan pasal 351 ayat 3 KUHP. Pasal 340 KUHP mengatur tentang tindak pidana pembunuhan berencana dengan acaman maksimal hukuman mati. (zal/nii)

Gatot Diperiksa Soal Senjata BM/ISTIMEWA

JAKARTA (BM) - Penyidik Polda Metro Jaya kembali akan memeriksa mantan Ketua Persatuan Artis Film Indonesia (Parfi) Gatot Brajamusti dan mantan pejabat pemerintah Ary Suta terkait kepemilikan senjata api tidak resmi. “Pemeriksaan dilakukan Selasa ini,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Awi Setiyono di Jakarta, Selasa.

Awi menuturkan penyidik kepolisian juga akan meminta keterangan ahli dari Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) untuk identifikasi senjata api dan amunisi yang disita dari Gatot.

Ahli senjata api itu, kata Awi, akan membandingkan peluru yang disita dari Gatot dengan amunisi milik Ary Suta.

Awi mengatakan penyidik Polda Metro Jaya meminjam (bon) Gatot karena berstatus sebagai tahanan di Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) terkait dugaan kasus penyalahgunaan narkoba.

Sebelumnya, polisi menggeledah rumah Gatot di kawasan Pondok Pinang Jakarta Selatan. Petugas menyita sejumlah barang bukti termasuk brankas berisi satu kotak berwarna coklat bertuliskan “Honest” berisi satu plastik klip berisi kristal putih diduga sabu.

Kemudian satu kotak “Cafe Crime” berisi dua plastik klip isi kristal putih diduga sabu, satu botol “Gluco” warna hitam berisi satu plastik klip isi kristal putih diduga sabu, satu cangklong, satu kotak amunisi “Flochi” isi 36 butir peluru kaliber 7,65 mm.

Satu kotak “Panasonic” berisi 10 kotak amunisi berisi 50 butir peluru per kotak berjumlah 100 butir, satu kotak coklat isi 72 butir kaliber 9 mm, satu kotak 50 butir diameter kecil dan dua magazen berisi satu peluru diameter 9 mm. (ana/nii)

EVAKUASI KORBAN: Ni Made Prabawanti Gowinda Dewadatta (18) yang menjadi korban pembunuhan oleh AR, pacar korban, saat dievakuasi setelah jasadnya ditemukan beberapa waktu lalu.

Wapres Heran Masih Ada yang Nekad Korupsi YOGYAKARTA (BM) - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengaku heran dengan orang-orang yang masih melakukan korupsi di saat pemerintah dan aparat penegak hukum tengah gencar melakukan upaya pemberantasan dan penegakan antikorupsi. “Hanya orang-orang yang bernyali yang nekad

melakukan korupsi saat ini,” kata Jusuf Kalla saat membuka Anti-Corruption Summit 2016, di Grha Sabha Pramana UGM, Selasa (25/10).

Menurut Wapres, hingga saat ini sudah ada ratusan orang mulai darimantanmenteri,anggotaDPR dan kepala daerah yang masuk penjara karena kasus korupsi.

Wapres menyebutkan tidak ada negara di dunia yang berhasil memenjarakan koruptor dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir kecuali Indonesia. Sedikitnya ada sembilan menteri, 17 gubernur dan 46 anggota DPR serta puluhan bupati dan anggota DPRD yang dibui karena terkena kasup ko-

BM/ISTIMEWA

ANTI-CORRUPTION SUMMIT 2016: Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membuka acara Anti-Corruption Summit 2016 di UGM Yogyakarta, kemarin.

rupsi. “Bahkan, ada tiga ketua umum partai, Demokrat, PPP dan PKS, ketua MK dan KPU, ada juga Gubernur BI,” ujar JK. Meski sudah banyak bukti pejabat negara yang dipenjara karena korupsi, lanjut JK, namun tidak memberi efek untuk mengurangi perilaku korupsi disebabkan perilaku moral dari pejabat tersebut yang benarbenar korup dan sistem yang belum berjalan dengan baik.

MenurutJK,mengubahsistem perludilakukanagarmenghindari orang untuk berbuat korupsi.

“Tidak hanya menghukum tapi mengubah sistem. Korupsi sudah lintas sektor dan agama, sipil dan militer,” tuturnya.

Tujuh Belas Gubernur Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan, hingga saat ini ada 17 gubernur yang telah dipenjara karena kasus korupsi. “Menurut catatan KPK, sedikitnya ada 534 orang yang sudah masuk penjara, ter-

masuk 17 orang gubernur, disebabkan oleh korupsi,” ujar dia di acara yang sama.

Ia mengatakan, gerakan antikorupsi tidak hanya dimulai dari KPK namun perlu didukung dari kalangan perguruan tinggi.

Menurutnya, perguruan tinggi merupakan tempat mencetak para lulusan yang nantinya akan menjadi pemimpin. “Marilah kita gelorakan semangat menjaga negara ini dengan mendorong para mahasiswa kita dan dosendosen secara aktif menyuarakan aksi-aksi antikorupsi,” tutur Agus.

Oleh karena itu, ia mengharapkan agar pimpinan kampus mendorong berdirinya pusat kajian antikorupsi di lingkungan kampus.

Meski sudah ada 28 pusat kajian antikorupsi namun keberadaannya tidak mendapat dukungan dari pimpinan universitas dan fakultas. “Kami mendapat banyak laporan ada pusat kajian di kampusnya tidak diberikan tempat dan didiskriminasi,” ungkap Agus. (ant/nii)

Sistem e-Tilang Diujicoba JAKARTA (BM) - Sebanyak 64 kepolisian resor (polres) di berbagai wilayah di Indonesia akan menerapkan uji coba sistem pembayaran denda tilang dalam jaringan atau e-Tilang. “Ada 64 polres tersebar di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera dan Nusa Tenggara,” kata Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Agung Budi Maryoto, di Jakarta, Selasa.

Pihaknya meluncurkan sistem pembayaran denda tilang dalam jaringan atau online dengan tujuan memberantas pungutan liar (pungli) yang kerap dilakukan oleh oknum polisi lalu lintas.ýÿ “Sistem ini mengurangi hubungan langsung antara pelanggar lalin dengan petugas polisi. Ini upaya meningkatkan pelayanan publik yang lebih mudah dan berbasis IT (teknologi informasi),” katanya.

Untuk mengenalkan sistem e-Tilang, pihaknya memberikan pelatihan kepada 64 kasatlantas dari 64 polres yang akan menjalankan uji coba. “Kami latih dulu para kasatlantas dari 64 polres ini. Nanti dalam sebulan, sistem berjalan di polrespolres ini, akan dievaluasi kekurangannya apa, dan diperbaiki,” katanya.

Menurutnya, Elektronik Tilang atau e-Tilang adalah aplikasi mobile yang berfungsi untuk melakukan pembayaran denda tilang secara online. Dengan sistem e-Tilang, menurutnya, akan menghindari kemungkinan adanya pungli berupa kesepakatan antara polisi dengan pelanggar lalu lintas untuk menghindari tilang dengan memberikan sejumlah uang kepada petugas.

Pelanggar lalu lintas cukup mengunduh aplikasi e-Tilang yang tersedia di Google Playstore dan membayar denda tilang melalui m-Banking atau e-Banking. “Bisa juga bayar melalui ATM,” katanya.

Untuk menjalankan sistem denda e-Tilang ini, Korlantas Polri menggandeng PT BNI Tbk. (ana/nii)

Propaganda Kelompok Radikal-Teroris

Teror Lone Wolf Dibentuk lewat Medsos

Jakarta (BM) - Pengamat terorisme Ansyaad Mbai mengatakan pelaku teror tunggal (lone wolf) dibentuk melalui media sosial dengan berbagai propaganda oleh kelompok radikalteroris. “Untuk menjadi radikal, mereka tidak perlu bertemu seseorang atau kelompok serta tidak perlu datang ke suatu tempat untuk berbaiat, tapi cukup melalui gadget, mereka bisa

“

…ciri paham radikal paling menonjol adalah ucapan mereka yang mengkafirkafirkan orang lain serta menyerukan jihad….”

teradikalisasi,” kata Ansyaad di Jakarta, Selasa (25/10) kemarin.

Ansyaad mengatakan kelompok radikal sangat lihai memainkanpropagandamelaluimediasosialatauduniamaya.Merekamenjeratpengikutnyadenganmeracuni pemikiran, semisal dengan diberikantayanganvideokejadian mengerikandiTimurTengah.

Salah satunya video tentang aksi Amerika Serikat, NATO, dan sekutu lainnya yang menindas dan membantai kelompok radikal yang mengklaim sebagai umat Muslim.

“Dari situ timbul rasa empati, dan secara perlahan mulai terjadi‘self radicalization’ yang kemudian menumbuhkan motivasi

menjadi ‘lone wolf’,” kata dia.

Tercatat tiga aksi lone wolf terjadi di tahun 2016. Diawali aksi penyerangan Mapolresta Solo, kemudian penyerangan pendeta di sebuah gereja di Medan, dan terakhir penyerangan petugas kepolisian di Tangerang.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pertama ini juga menjelaskan bahwa terjadinya lone wolf tidak lepas dari banyak terungkapnya aksi-aksi terorisme yang dilakukan secara berkelompok.

“Mereka berpikir aksi kelompok akan lebih mudah dideteksi aparat keamanan dibandingkan dengan aksi sendirian,” katanya.

Untuk mendeteksi sekaligus

mencegah terjadinya lone wolf, Ansyaad menegaskan agar upaya-upaya penindakan secara fisik harus lebih digencarkan.

Selain itu, juga harus diwaspadai para jihadis dan FTF (Foreign Terrorist Fighter), para pengikut ISIS asal Indonesia yang pulang dari Suriah dan Irak. “Dari informasi yang saya dapat, sudah lebih dari 50 FTF yang kembali ke Indonesia, tapi yang baru ditangani pengadilan baru 11 orang. Sisanya ke mana?” kata mantan Kapolda Sumatera Utara ini.

Upaya lainnya adalah dengan mengimbau kepada keluarga dan masyarakat agar memproteksi lingkungan dari penyeba-

ran paham radikal. Menurutnya, ciri paham radikal paling menonjol adalah ucapan mereka yang mengkafir-kafirkan orang lain serta menyerukan jihad.

Dalam hal ini, Ansyaad menilai peran ulama sangat vital.

Ia mengimbau agar ulama lebih proaktif menyebarkan pemahaman agama Islam yang rahmatan lil alamin dan moderat ke tengah masyarakat.

“Langkah itu harus didukung penguatan kerja sama dari berbagai lembaga pemerintah terkait seperti BNPT, Polri, TNI, Kementerian Agama dengan organisasi masyarakat MUI, NU, Muhammadiyah,” katanya. (ant/nii)

Tanggung Jawab Polri dalam Pengamanan Pilkada Serentak 2017 (1)

Cegah Politisasi Kasus Paslon di Luar Kepentingan Pilkada Pemilihan kepala daerah serentak 2017 diagendakan diselenggarakan pada bulan Februari di 101 daerah, terdiri atas tujuh provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota.

Tujuh provinsi yang akan mengadakan pemilihan gubernur adalah Aceh, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat.

Sudah menjadi tanggung jawab Polri tentu saja bagaimana agar proses demokrasi di level provinsi dan kabupaten/kota itu dapat berlangsung aman, damai, tanpa kericuhan.

KEPALA Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Polisi Ari Dono Sukamto menegaskan Polri akan netral dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2017. Apalagi, polisi merupakan salah satu sentra penegakan hukum terpadu yang menangani dugaan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah.

“Pimpinan Polri menegaskan netralitas polisi dalam politik dan

jangan sekali-kali melibatkan diri dalam politik praktis,” kata Ari saat bertemu dengan penyidik polda dan polres se-Indonesia.

Ari mengatakan polisi jangan sampai terseret masuk ke area pasangan calon tertentu. Sekali mendekati batasan wilayah itu, makasikapnetralpolisiakanhilang.

Sikap netral Polri dalam politik sudah diatur pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Pasal tersebut menyebutkan bahwa anggota Polri tidak menggunakan hak pilik dan dipilih.

Bila ingin menduduki jabatan di luar kepolisian, termasuk dalam politik, maka harus mengundurkan diri atau sudah purna tugas. “Polri bersikap netral

dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis,” ujarnya.

Sikap netral Polri juga diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Peraturan tersebut mengatur sanksi bagi anggota Polri yang melanggar kode etik profesi.

BM/ISTIMEWA

AMANKAN PILKADA SERENTAK: Aparat Polri siap mengamankan Pilkada serentak 2017 dengan tetap komitmen menjaga netralitas.

Ada pula Surat Edaran Kapolri Nomor SE/7/VI/2014 tertanggal 3 Juni 2014 yang menjelaskan larangan polisi berpolitik.

Ari mengatakan sejumlah aturan itu menunjukkan ketegasan Polri bahwa anggotanya harus netral dan tak boleh terlibat dalam politik praktis.

Di antara beberapa pemilihan kepala daerah serentak, Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 paling menjadi perhatian nasional karena disebut-sebut merupakan kelanjutan dari Pemilihan Presiden 2014. Tiga pasangan calon yang akan bersaing merupakan wakil dari tiga kekuatan politik dengan figure sentral Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono dan Prabowo Subianto.

Mereka adalah Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hi-

dayat yang diusung PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Hanura dan Partai Nasdem; Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni yang diusung Partai Demokrat, PPP, PKB dan PAN; serta Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang diusung Partai Gerindra dan PKS. Selain karena konstelasi politik yang menarik, Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 juga menjadi perhatian banyak orang karena diwarnai insiden penistaan agama yang diduga dilakukan Basuki Tjahaja Purnama, yang akrab disapa Ahok.

Dugaan penistaan agama tersebut sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya, yang akhirnya dilimpahkan ke Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI. Apa yang terjadi pada Ahok bisa juga menimpa pada calon-

calon kepala daerah di daerah lain. Barangkali kasusnya berbeda, misalnya korupsi, tetapi demi melancarkan kemenangan salah satu calon, pelaporan calon lain ke polisi bisa saja terjadi.

Kepala Bareskrim Polri Ari Dono Sukmanto mengatakan pihaknya mempertimbangkan penangguhan proses hukum laporan dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok untuk menhindari politisasi menjelang Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. “Saya mungkin akan laporkan kepada Kapolri supaya tidak terjadi politisasi untuk kepentingan tertentu. Saya akan menyampaikan dan menyarankan seperti itu supaya jangan sampai ada persepsi menghambat seseorang dalam kegiatan pemilu,” kata Ari. (dew/ant/ nii—bersambung)

SURABAYA 03

berita metro www.beritametro.co.id

RABU, 26 OKTOBER 2016

Marvell City Ngotot Kuasai Jalan Upajiwa

Profil

Pemkot: Marvel Jangan Seenaknya!

Anggaran Pendidikan di Bawah 20%

Surabaya. Salah seorang Direktur Marvell City, Edi Purbowo, membenarkan kabar tersebut.

Dia mengaku telah mendaftarkan gugatan perdata ke PN dengan nomor 595/pdt/2016 tertanggal 11 Agustus 2016 Edi menyatakan, sampai saat ini Pemkot Surabaya tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah atas lahan tersebut. “Jalan Upajiwa hanya ada dalam Simbada (sistem informasi manajemen barang daerah) dan itu bukan bukti kepemilikan yang sah. Makanya, ini kami gugat ke PN,” tegas Edi Purbowo, kemarin.

Kendati demikian, Pemkot Surabaya tetap tak tinggal diam.

Mereka bertekad mempertahankan tanah tersebut sebagai aset daerah. Bukan membiarkannya lepas begitu saja ke tangan manajemen Marvell City.

“Itu (Jalan Upajiwa) adalah jalan milik masyarakat. Masa akan dikuasai Marvell City, dan kita

BM/ISTIMEWA

SIDAK DEWAN: Komisi C DPRD Surabaya melakukan sidak ke jalan Upajiwa yang diklaim Marvel City beberapa waktu lalu.

bertahannya di sini.

Lagi pula seluruh jalan di Surabaya tidak ada yang bersertifikat. Kalau mereka bertahan atas dasar penguasaan, itu namanya seenaknya sendiri. Asal klaim saja,” kata Kabid Perencanaan Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya, Ganjar Siswo Pramono.

Ganjar menambahkan, sesuai undang-undang,lahaneigendom verponding memang bisa dikuasai. Syaratnya, lahan tersebut telah dikuasai minimal selama 20 tahun, sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Agraria.

Atau bila lahan tersebut telah tercatat di dalam kretek desa. “Namun, aturan itu sudah

BM/MADJI

BELUM BEBAS DARI BANGUNAN Pekerjaan proyek frontage Jl. A. Yani Surabaya masih mengalami kendala di bundaran Dolog. Pasalnya puluhan rumah yang berada di sekitar kawasan itu masih berdiri sehingga lahan yang akan dipakai untuk pelebaran jalan pun bebas bangunan. Foto diambil Selasa (25/10)

dicabut. Sesuai Simbada, itu adalah aset daerah. Karenanya, keputusan kami, Marvell City tetap harus menyewa. Tidak bisa dikuasai begitu saja. Sekali lagi, kami tetap pada pendirian ini,” kata Ganjar kepada wartawan, kemarin. Terkait kemungkinan pelepasan aset tersebut, Ganjar tidak mempersoalkannya.

Hanya saja, semua itu (pelepasan) harus sesuai prosedur yang ada. Misalnya, bilamana ada pelepasan, harus ada persetujuan DPRD Surabaya, mengingat lahan tersebut adalah aset daerah.

“Kami tetap pada pendirian ini, karena memang punya dasar kuat bahwa Jalan Upa Jiwa tersebut adalah aset kami. Kalau memang mereka mau memanfaatkan, silakan. Tetapi harus ada biaya pengganti pemakaian. Itu ada aturannya,” urainya.

Itu sebabnya, pihak Pemkot Surabaya, lanjut Ganjar, tidak goyah dengan upaya hukum apa pun yang dilakukan oleh manajemen Marvell City. Apakah itu gugatan kepemilikan di PN ataupun gugatan pembekuan IMB di PTUN. “Prinsipnya, kami akan tetap mempertahankan aset itu,” katanya.

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini juga menyampaikan bahwa Jalan Upajiwa akan difungsikan kembali.

Rencana tersebut, kata Risma, bahkan telah masuk master plan Pemkot Surabaya. Nantinya, akses tersebut akan tembus ke Jalan Ratna di sisi selatan.

“Akses Jalan Upajiwa ini untuk mengurai kemacetan di Jalan Ngagel. Nanti, kendaraan dari arah utara tidak lurus ke perempatan Marvell. Namun, belok ke Jalan Upajiwa sehingga tidak ada penumpukan lagi di perempatan,” tutur Risma, beberapa waktu lalu. (has/nii)

SURABAYA (BM) – Anggaran pendidikan kota Surabaya ternyata masih berada di bawah ketentuan UndangUndang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini tak urung menjadi sorotan tajam legislator.

Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Reni Astuti, mengungkapkan, berdasarkan hasil evaluasi pemerintah provinsi (pemprov) Jatim, besaran anggaran pendidikan Reni Astuti Kota Surabaya mencapai 27,10 persen atau sekitar Rp 2,1 triliun. Namun ironis, nilai anggaran itu sudah mencakup gaji pendidikan dan biaya pendidikan kedinasan. Sedangkan, sesuai UU Sisdiknas, minimal anggaran pendidikan nilainya 20 persen dari total APBD tidak termasuk gaji dan biaya pendidikan kedinasan.

“Ketika dikurangi (Gaji dan Biaya pendidikan) anggaran fungsi pendidikan Surabaya hanya 12, 48 persen,” paparnya, Selasa (25/10).

Politisi PKS ini menyatakan, hasil evaluasi Pemprov Jatim ini menunjukkan bahwa anggaran pendidikan di Kota Surabaya di bawah ketentuan undang-undang, Selayaknya ada teguran ke Pemerintah Kota Surabaya agar menambah alokasi belanja untuk pendidikan di APBD Perubahan 2016. “Tetapi kemarin, pemerintah kota menyatakan anggaran pendidikan sudah mencapai 20 persen,” katanya.

Ia menegaskan, dengan adanya data yang tidak sinkron antara Pemprov Jatim dan Pemerintah Kota Surabaya, kalangan dewan meminta pemerintah kota untuk memastikan apakah nilai anggaran pendidikan di bawah 20 persen. “Sebenarnya untuk porsi anggaran sudah sering kita ingatkan apakah porsi anggrannya sudah sesuai dengan Undang-Undang,” katanya.

Reny menilai, besaran anggaran pendidikan tahun ini menurun dibanding tahun sebelumnya. Jika Tahun lalu sekitar 31 persen, tahun ini hanya sekitar 27,10 persen. Berkurangnya anggaran pendidikan itu sebagai akibat dari adanya pengeprasan anggaran, akibat adanya dana Bopda yang tak terserap selama 3 bulan.

“Mulai Januari hingga Maret kemarin kan dana Bopda tak cair. Maka pengurangannnya cukup besar,” terangnya.

Namun, Reny mengakui bahwa anggaran fungsi pendidikan tidak hanya berada di Dinas Pendidikan, akan tetapi tersebar di SKPD (Satuan Kerja Perangkat daerah) lainnya, di antaranya di Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang untuk renovasi gedung dan sebagainya. “Memang tidak ada sanksinya, meski anggaran pendidikan di bawah ketentuan undang-undang,” pungkasnya. (dji/nii) BM/MADJI

SURABAYA (BM) - Keputusan sewa Jalan Upajiwa ternyata belum membuat manajemen Marvel City lega. Buktinya, mereka malah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Klaim mengklaim lahan yang diakui kedua belah pihak kini nasibnya menunggu putusan pengadilan negeri Surabaya.

Gugatan dilayangkan atas pengakuan Pemkot Surabaya bahwa lahan seluas 5.500 m2 itu adalah aset Pemkot. Informasi yang dihimpun, pihak Marvel City menganggap, lahan yang berada di antara apartemen dan mal adalah bagian dari lahan yang mereka beli. Sebaliknya, bukan merupakan aset Pemkot Surabaya sebagaimana yang diakui Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah selama ini.

Karena itu, mereka menolak untuk membayar uang sewa seperti yang diminta Pemkot

Perampok SMPN 26 Surabaya Divonis 7 Tahun SURABAYA (BM) – Kasus perampokan SMPN 26 Surabaya yang menghebohkan public beberapa waktu lalu akhirnya sampai di penghujung sidang. Ketua Majelis Hakim, Harijanto, memvonis Junaidi Ahmad, salah satu terdakwa dalam kasus perampokan tersebut dengan hukuman tujuh tahun penjara dalam persidangan di PN Surabaya, Selasa (26/10).

Dalam amar putusan yang dibacakan pada persidangan di

ruang Kartika I Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, terdakwa yang tinggal di ManukanYoso Surabaya ini dinyatakan terbukti bersalah turut serta melakukan perampokan. “Kasus anda ini menghebohkan Surabaya karena sering masuk media, anda divonis tujuh tahun penjara, kalau terima silahkan tanda tangan atau Anda mau pikir-pikir dulu,” kata Harijanto saat memimpin persidangan.

Dengan duduk di kursi roda

BM/ISTIMEWA

PERAMPOKAN SMPN 26. Dua terdakwa perampok dan dua terdakwa penadah saat dirilis di Mapolrestabes Surabaya usai penangkapan.

akibat tak bisa jalan karena ditembak polisi saat ditangkap, pria berjenggot ini menyatakan pikir-pikir usai mendapatkan vonis dari hakim. “Saya pikirpikir dulu pak,” katanya menjawab pertanyaan hakim.

Vonistersebutlebihrendahdari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fathol Rosyid dari Kejari Surabaya yang sebelumnya menuntut10tahunpenjara. “Kami pikir-pikirmajelis,”kataFatholyang langsung disambut ketukan palu hakim sebagai tanda berakhirnya persidangan perkara ini.

Usai persidangan, terdakwa Junaidi membantah dikatakan sebagai otak perampokan. Dia mengaku hanya sebagai sopir saja. “Tugas saya hanya sopir saja kok. Saya bukan otak perampokan,” katanya.

Jaksa Fathol mengatakan, kasus perampokan ini sebenarnya melibatkan sembilan orang dan baru dua orang yang ditangkap. Mereka adalah Junaidi dan Trios Windoyo Putra, asal Kedung Tarukan. “Berkasnya dipisah, kalau perkara Trios sudah masuk tuntutan, mu-

ngkin minggu depan kami bacakan,” kata Fathol.

Sedangkan perkara dua terdakwa lainnya, yakni Nanang warga asal Rungkut Lor yang berperan sebagai penandah dan Yogi warga Kedung Tarukan berperan sebagai perantara masih berlanjut ke agenda kesaksian.

Perampokan itu terjadi pada Jumat dinihari 15 Juli 2016 sekitar pukul 03.00 WIB. Pelaku yang berjumlah sembilan orang itu langsung menyekap tiga satpam yang bertugas di sekolah tersebut.

Kejadian bermula ketika Sumarto selaku petugas satpam yang berjaga di dalam pos satpam didatangi kawanan perampok dengan menodongkan pistol dan celurit kepadanya. Tak hanya itu, para pelaku mengikat tangan Sumarto dan melakban mulut dan matanya.

Setelahberhasilmelumpuhkan satu satpam, pelaku kemudian menggiringSumartokelobidepan pintu masuk sekolah. Di sana sudah ada Ahmad Safii, satpam yangjugadilakbantangandankakinya. Selanjutnya keduanya disuruh menunjukkan satpam lain

yang sedang bertugas malam itu.

Setelah ketiga satpam dapat dilumpuhkan, kawanan perampok meminta ketiga satpam untuk menunjukkan brankas penyimpanan uang. Alhasil brankaspun berhasil dijebol para perampok. Selain brankas, para pelaku juga menggondol 32 proyektor.

Aksiperampokanini diungkap polisi berawal dari penangkapan penadah yang bernama Nanang, warga Rungkut Lor, yang telah membeli 24 unit proyektor hasil perampokan dengan harga mulai dariRp600ribuhinggaRp900ribu.

Dari penangkapan Nanang, polisi berhasilmeringkusperantarayang bernama Yogi asal Kedung Tarukan Surabaya. Polisi juga berhasil menangkapTriosWindoyo Putra asalKedungTarukanSurabaya,seorang pelaku yang bertugas menjaga di pintu paling depan.

Dalam kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti perampokan ini, di antaranya berupa 6 unit LCD proyektor tipe EBX merk Epson, 18 unit proyektor model MX 507 nerk Ben Q dan satu unit Foto Copy/ print merek Epson. (ana/nii)

kilas

Banyak Pasien Ditolak RS

BPJS Disorot Dewan SURABAYA (BM) - Komisi D Bidang Kesra DPRD Kota Surabaya menyoroti banyaknya pasien yang ditolak pihak rumah sakit (RS) akibat belum mengurus kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). “Meskipun lupa tidak membawa kartu BPJS, warga harus tetap dilayani. Karena masyarakat sudah membayar layaknya pasien umum,” kata Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Agustin Poliana, saat menggelar rapat dengar pendapat bersama BPJS di DPRD Surabaya, Selasa.

Agustin Poliana mengingatkan, sebagai badan yang dilindungi undang-undang semestinya kejadian tersebut tidak boleh terjadi. Apalagi warga sebelumnya sudah diwajibkan untuk mendaftar.

Namun faktanya, lanjut dia, hampir tiap hari komisinya kerap menerima aduan. Padahal, apapun alasannya setiap masyarakat yang datang ke rumah sakit harus tetap dijalani.

Agustin mengatakan banyak kasus pasien meninggal dunia lantaran tidak kunjung dilayani rumah sakit. Padahal mereka sudah bersusah payah membayar premi.

Maraknya kasus penolakan pasien, lanjut dia, mengindikasikan pihak rumah sakit tidak percaya pada BPJS. Dengan sistem subsidi silang, pasien seharusnya bisa dilayani dengan baik ketika datang berobat. “Ini harus dievaluasi secara total. Kita ingin BPJS cerita apa adanya. Jangan hanya yang baik-baik saja yang dilaporkan ke kita,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Agustin juga menyinggung kualitas obat bagi pasien BPJS. Menurutnya, sebagian obat yang diberikan kepada pasien kualitasnya sangat rendah. (ana/nii)

KH Hasyim Muzadi di Hadapan Alumni PMII

NU Itu Ibarat Kereta Api, Bukan Mobil Taksi Disampaikan oleh ulama cerdas yang memiliki sense of humor tinggi, materi berat bisa menjadi cair dan mengundang gergeran hadirin. Begitulah yang terjadi saat KH Hasyim Muzadi didapuk menjadi pembicara dalam suatu acara yang digelar alumnus PMII di Surabaya. Berikut petikannya.

KH HASYIM MUZADI menegaskan bahwa bahwa ulama harus jadi pathokan umat terutama warga NU. “Sekarang pathokan itu malah diseret-seret wedhus (kambing),” katanya disambut tepuk tangan peserta.

“Sekarang ini kiai malah dipidatone politisi. Seharusnya kiai yang menjadi pegangan para pengurus partai politik,” kata Kiai Hasyim Muzadi dalam acara PW IKA PMII Jawa Timur bertema Ikhtiar Menata Jawa Timur

Lebih Sejahtera di Rumah Makan Aqis Surabaya, Senin (24/ 11) malam. Para peserta yang terdiri dari alumni PMII dan aktivis PMII langsung tertawa.

Menurut KH Hasyim Muzadi, ini semua terjadi akibat pengurus NU meninggalkan khitah 26. Kini para politisi mengendalikan mindset NU. “Ini bahaya, karena NU kehilangan marwah atau muruah dan tidak dihargai baik oleh warga NU maupun oleh organisasi-organisasi di

luar NU,” tegasnya.

KH Hasyim juga mengingatkan agar warga nahdliyin menghormati keilmuan para ulama yang memimpin PBNU. “Yang mimpin NU itu Rais Am apa Rais

Awam,” kata mantan Ketua Umum PBNU dua periode itu.

Lagi-lagi peserta tertawa.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu mengingatkan pidato KH Ahmad

BM/ISTIMEWA

KH Hasyim Muzadi

Siddiq saat menutup Muktamar NU ke-27 di Situbondo Jawa Timur pada 1984. Saat itu, menurut Kiai Hasyim Muzadi, Kiai Ahmad Siddiq menyatakan bahwa NU itu ibarat kereta api, bukan mobil taksi. “Relnya jelas, stasiunnya jelas. Di mana akan berhenti juga jelas,” katanya. Sehingga tak bisa berhenti sembarangan.

Beda dengan mobil taksi. “Kalau mobil taksi tergantung yang menyewa,” katanya. Sehingga bisa berhenti sembarangan. Ketika didatangi calon gubernur non muslim muncul pernyataan bahwa pemimpin non muslim yang adil lebih baik ketimbang muslim tapi tidak adil. Tapi ketika datang calon lain pernyataannya berubah lagi. Akibatnya NU tak punya muruah dan tak di-

hargai umat Islam, termasuk tak dihargai warga NU sendiri.

Kiai Hasyim Muzadi mengaku mendapat kritik karena dianggap dekat dengan kelompok Islam aliran keras. Padahal, menurut dia, kedekatannya itu dalam rangka untuk meng-NUkan mereka. “Kalau Islam garis keras itu kan jelas. Lah, di NU ini ada pengurus yang tak punya garis sehingga gampang digaris orang,” katanya.

Meski demikian ia mengingatkan bahwaWahabi dan Syiah sangat bahaya.“KalauWahabi itu kasar dalam menyerang NU. Simbol NU itu kan tahlil. Yang diserang ya tahlil. Tapi sangat bahaya karena mereka bisa menghancurkan ajaran NU,” katanya. Selain itu, mereka ba-

haya karena dari segi kebangsaan dia belum tentu mau NKRI. “Bisa jadi dia ingin mengganti ideologi negara,” katanya.

Sedang serangan Syiah ke NU sangat halus karena punya aqidah taqiyyah (menyembunyikan aslinya). Saking halusnya bahkan mereka masuk ke pengurus NU tanpa terasa. Padahal mereka sangat bahaya karena yang diserang Syiah adalah aqidah NU dan juga tak mau NKRI karena mereka punya keyakinan imamah.

Meski demikian ia minta warga NU tak marah. Karena masalah tersebut tak bisa diselesaikan dengan marah. “Yang harus kita lakukan adalah memantapkan ajaran Aswaja kita,” katanya. (has/nii)

04 MOJOKERTO-JOMBANG

berita metro

www.beritametro.co.id

RABU, 26 OKTOBER 2016

Bupati Beri Pengampunan PNS Bolos Lewati Batas

FOTO BM/PRAYOGI

Mustofa Kamal Pasa

MOJOKERTO(BM)-Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Mojokerto membenarkan, telah memberi sanksi atas pelanggaran yang dilakukan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemda setempat, termasuk 4 PNS di Dinas Pendidikan.

Pemerintah Kabupaten Mojokerto hingga penghujung tahun 2016, kata Susantoso, Kepala BPKP, telah mengeluarkan 8 surat keputusan (SK) terkait pelanggaran yang dilakukan PNS. Pelanggaran itu diantaranya terbukti melakukan tindak pidana umum, tindak pidana korupsi, hingga sering bolos. Rata-rata yang melanggar

indisipliner dari Dinas Pendidikan.

Dalam mengambil keputusan, kata Susantoso pihaknya mengacu Peraturan Pemerintah (PP) No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. “ Ada 8 yang terkena sanksi bukan 10 orang seperti diberitakan di media,” terangnya. Susantoso menjelaskan terkait sorotan publik perihal sanksi yang diberikan Eka Prasetya, PNS dari Dinas Pendidikan yang bolos 141 hari atau hampir 5 bulan. Jika mengacu PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, sanksi pemberhentian seharusnya diterima Eka Prasetya yang kini berdinas sebagai guru di SMAN Gondang.

Dikatakan, pihaknya memang menjadi penentu bentuk sanki bagi

PNS indisipliner sebelum diajukan ke bupati untuk disahkan sebagai Surat Keputusan (SK) berkekuatan hukum. Dia mengaku selalu membuat dua alternatif sanksi untuk diajukan ke bupati.

Hal itu juga berlaku untuk Eka, Prasetya mantan Kepala Sekolah SMA Negeri Sooko dan SMA Negeri Kutorejo. Menurutnya pihaknya mengajukan sanksi pemecatan sebagai alternatif paling berat karena Eka melanggar ketentuan Pasal 10 ayat 9 huruf d PP No 53 Tahun 2010, yakni tidak masuk selama 141 hari tanpa keterangan yang sah sejak April sampai November 2015.

Sementara pilihan sanksi lebih ringan berupa penurunan pangkat

setingkat lebih rendah selama tiga tahun. “Semua sanksi itu dua alternatif. Kami mengajukan alternatif sanksi penurunan pangkat ke bupati karena yang bersangkutan menyesali perbuatannya dan beriktikad baik memberikan keterangan saat diperiksa tim,” kata Susantoso kepada wartawan.

Namun, Susantoso menegaskan, keputusan hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Eka berada sepenuhnya di tangan bupati. Dia mengaku tak ikut campur setelah mengajukan dua alternatif sanksi tersebut. “Kami hanya memberikan dua alternatif kepada bupati, ternyata yang dipilih penurunan pangkat. Itu terserah Bupati,” tan-

dasnya.

“Eka mendapatkan sanksi penurunan pangkat golongan IVB menjadi IVA selama tiga tahun.

Setelah dari sini, dia aktif kembali walaupun dia tidak masuk itu melanggar aturan. Tapi Pak Bupati maunya begitu,” tegas Susantoso.

Apalagi Eka Prasetya lanjut Susantoso telah mengakui kesalahannya dan bersedia kembali melaksanakan tugas-tugasnya sebagai PNS. “ Yang bersangkutan hingga menangis mengakui kesalahannya dan memohon agar tidak dikenai sanksi pemecetan,” ujar Susantoso seraya menepis bahwa ia telah bertemu dengan Eka Praseya terkait persoalan tersebut.(gie/dra)

Tim Kementan dan Pusterad Kunjungi Korem 082

FOTO BM/PRAYOGI

TERTIBKAN : Petugas gabungan saat melakukan penertiban jukir dan parkir liar. Salah satu pelanggaran parkir di ruas traffic light namun pemilik kendaraan ngotot tidak mau disalahkan.

Dishub Kominfo Razia Jukir dan Parkir Liar

MOJOKERTO(BM)- Petugas gabungan merazia Juru Parkir (Jukir) liar di beberapa jalan protokol Kota Mojokerto, Selasa (25/10). Selain menemukan tiga jukir liar, polisi juga menilang 20 kendaraan roda dua dan empat yang melanggar rambu-rambu larangan parkir.

Petugas gabungan dari Satpol PP, Dishub Kominfo, dan Sat Lantas Polres Kota Mojokerto menggelar razia di jalan Empunala, jalan Residen Pamudji dan jalan Majapahit. Ketiga jalan protokol itu memang terk-

enal paling semrawut dengan adanya kendaraan yang parkir sembarangan.

Petugas mendapati puluhan kendaraan yang diparkir sembarangan. Padahal terdapat rambu-rambu larangan parkir terpasang di lokasi.

Tanpa kompromi, petugas Sat Lantas menjatuhkan sanksi tilang kepada pemilik kendaraan. Sedikitnya 10 sepeda motor, lima truk dan lima mobil pribadi ditilang petugas. Bahkan beberapa mobil pribadi yang ditinggalkan

pemiliknya digembosi oleh petugas.

Namun, penindakan oleh petugas sempat mendapat perlawanan dari seorang pemilik sepeda motor. Insiden itu terjadi di jalan Majapahit Selatan. Seorang pria berjaket hitam menolak ditilang petugas meski jelas melanggar rambu larangan parkir. Pada razia ini, petugas gabungan juga menertibkan jukir liar.

Kepala Dishub Kominfo Kota Mojokerto, Gaguk Tri Prasetyo mengatakan, petugas men-

dapati tiga orang jukir liar di jalan Residen Pamudji dan jalan Majapahit. Ketiganya tidak terdaftar di data Dishub Kominfo.

Dia menjelaskan, penertiban jukir liar itu dilakukan menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat. Tak jarang, para jukir liar itu memungut tarif retribusi parkir lebih mahal dari ketentuan. Dimana tarif resmi retribusi parkir di Kota Onde-onde adalah Rp 500 untuk sepeda motor dan Rp 1.000 untuk mobil. (gie/dra)

MOJOKERTO (BM)-Semenjak ditandatanganinya MoU antara Menteri Pertanian RI dengan Kepala Staf TNI- AD 2014. TNI – AD mendapat tugas pendampingan Swasembada Pangan Nasional menuju Ketahanan Pangan Nasional 2017. Semenjak itu pula TNI AD all out dalam mendukung dan mensukseskan program pemerintah.

Ke s u n g g u h a n d a l a m pelaksanaan tugas pendampingan ditunjukkan satuan teritorial di seluruh wilayah NKRI. Berbagai upaya dalam mendampingi para petani agar hasil pertaniannya dapat meningkat. Termasuk diantaranya upaya penambahan luas tanam sebagai salah satu Upaya Khusus (Upsus) agar dapat mendongkrak secara maksimal stock gabah dan padi nasional yang dapat menjamin dan memenuhi standart ketahanan pangan masyarakat bangsa Indonesia.

Korem 082/CPYJ yang dikomandani Kolonel Kav.

FOTO BM/PRAYOGI

KUNJUNGAN: Kementerian Pertanian dan Pusketrad saat mengunjungi Korem 082/CPYJ Mojokerto.

Gathut Setyo Utomo S.Ip., dalam Upsus untuk mensukseskan program pemerintah di wilayahnya, juga melaksanakan tugas yang sama dengan satuan-satuan teritorial jajaran TNI AD lainnya. Berbagai Upsus yang dilakukan Korem 082/CPYJ, Selasa (25/11) di Makorem 082 hadir Tim Penilai gabungan antara Staf Kementan dan Pusterad yang menilai tentang pelaksanaan Upsus yang dilakukan Korem 082 dan Kodim jajarannya, yang dipimpin langsung oleh Wadan Pusterad Brigjen TNI

KEDIRI - NGANJUK

Nono Suharsono, S.Ip, M.Si. Acara yang menghadirkan para Dandim jajaran beserta para Pasiternya, juga para Kadistan tingkat kota maupun kabupaten se wilayah jajaran Korem 082/CPYJ, diawali dengan paparan Danrem tentang Upsus di wilayahnya yang dilengkapi dengan berbagai hasil yang telah dicapai kepada Tim Penilai gabungan tersebut, selanjutnya sambutan dari ke­tua Tim Penilai, dan diujung aca­ra dilaksanakan sesi tanya jawab dengan Tim Penilai.(pem/gie/dra)

berita metro

www.beritametro.co.id

Pansus ‘Batal’ Revisi Kerjasama dengan UB

KEDIRI(BM)-Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Kediri yang berencana membahas revisi kerja sama dengan Universitas Brawijaya (UB) kembali mengalami kegagalanl. Hal itu disebabkan, Rektor UB tidak hadir dalam rapat pansus. Anggota Pansus dari Fraksi PKB Muzer Zaidib mengatakan pihaknya menginginkan pihak UB terutama Rektor untuk menghadiri Pansus yang digelar DPRD Kota Kediri.

“Kemarin yang datang hanya stafnya.

Padahal kita ingin pihak UB itu yang datang langsung itu rektor. Jadi bisa memberikan kebijakan dan kepastian jawaban terkait masalah ini,” katanya melalui selulernya, Selasa (25/10). Dia menambahkan, kalangan

dewan sempat dead lock untuk menunggu kedatangan Rektor UB. Sayangnya setelah ditunggu selama 1x24 jam pihak Rektor UB tetap tidak bisa datang.

“Pansus terpaksa ditunda dulu, karena Rektor tidak datang kemarin. Sebab kita semua ingin ada Rektor UB disini,” imbuhnya.

Terpisah, Ketua Pansus DPRD Kota Kediri, Reza Darmawan membenarkan bahwa Pansus UB beberapa waktu lalu harus ditunda dan dilakukan Pansus kembali.

Namun, yang sedikit aneh disini yakni pada perubahan judul Pansus. Sebab, Pansus kemarin yang mengagendakan revisi kerjasama antara UB dengan Pemkot. Kini agenda

Pansus tersebut, berubah hanya melakukan pembahasan kerjasama antara UB dengan Pemkot.

“Hasilnya kemarin belum ada. Kita masih dalam tahap perubahan judul Pansus. Jadi belum masuk kedalam materi. Sedangkan, kemarin ditunda karena memang sejumlah anggota Pansus ingin Rektor UB untuk dapat datang dalam Pansus tersebut,” jelasnya. Saat disinggung kapan rencana Pansus lanjutan digelar, Reza menjanjikan secepatnya. “Tetap melalui prosedur dulu. Jadi kita masukan ke Badan Musyawarah (Banmus) dulu baru nanti dilanjutkan jadwal Pansus, yang penting secepatnya,”jelasnya.(bad/dra)

Kursi Sekda Nganjuk, Kembali Kosong NGANJUK(BM)-Kursi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nganjuk, kembali kosong.

Setelah posisi Plt Sekda yang dijabat oleh AgusWahyudi , yang merupakan pejabat pemprov Jatim sejak empat bulan lalu.

Ditariknya kembali Agus Wahyudi sebagai staf ahli Gubernur Jawa Timur, berimbas pada kosongnya jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Meski menurut aturan SK Plt Sekda Nganjuk berlaku hingga enam bulan. Namun Agus Wahyudi secara sah telah kembali menjadi staf ahli tertanggal 20 Oktober 2016.

Kepastian kosongnya posisi strategis di jajaran epemerintahan ini dipertegas dengan digelarnya acara pisah kenal di aula Pendopo Kabupaten Nganjuk, Senin (24/10) yang dihadiri oleh Wakil Bupati Nganjuk Abdul Wakhid Badrus dan sejumlah SKPD Pemkab Nganjuk.

Terkait siapa pengganPERWAKILAN

ti Agus wahyudi sebagai Plt. Sekda, Bupati Nganjuk Drs.H. Taufiqurrahman belum berani buka suara, namun pihaknya mengaku akan segera mengirimkan nama pengganti jabatan Plt Sekda Nganjuk ini ke Gubernur Jatim.

“Kita akan segera mengirimkan nama penggantinya,”ujar Bupati usai menggelar acara perpisahan di Pendopo Pemkab Nganjuk.

Ditambahkan Bupati Taufiq bahwa, pengganti Plt Sekda Agus nantinya harus pejabat yang profesioanal yang memenuhi kriteria, Karena posisi tersebut nantinya akan sangat vital terkait Rancangan Anggaaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2017.

“Sekda itu kan secara otomatis menjabat sebagai Tim Anggaran Pemerintah (TAPD),” imbuh Taufiq.

Sementara itu Plt Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Nganjuk, Moch Yasin mengaku sedang menyiapkan berkas

FOTO BM/KAMTO

Agus Wahyudi

nama yang akan diusulkan dari sejumlah nama yang muncul nantinya hanya satu yang diusulkan. Pastinya yang seniorlah yang disiapkan, Minimal eselon dua,”ujar Yasin.

Diinformasikan, Agus Wahyudi menduduki jabatan sebagai Plt.Sekda Nganjuk sejak

bulan Juli tahun 2016 yang lalu, Saat itu kursi Sekda Nganjuk sedang kosong. Kekosongan kursi Sekda dikarenakan Sekda Nganjuk H.Masduki (non aktif) sedang terjerat kasus Korupsi pengadaan Seragam Batik 2015 senilai Rp 6,03 Milyar. (kam/dra)

FOTO BM/IST

BENTUK PANSUS: Kerjasama antara Universitas Brawijaya Malang dan Pemerintah Kota Kediri hingga kini belum mendapat persetujuan dari DPRD.

Kontribusi Pembayaran BPJS Masih Minim KEDIRI(BM)-Masih banyaknya tunggakan pembayaran iuran BPJS kemungkinan karena minimnya fasilitas yang diberikan kepada para peserta.

Masyarakat mendesak agar pelayanan BPJS diperbaiki, mengingat tarif iuran untuk kelas dua dan satu dinaikkan.

Tunggakan pembayaran iuran BPJS yang hampir separoh bukan murni kesalahan masyarakat. Hal ini karena fasilitas dan pelayanan BPJS yang kurang optimal. Pemerintah hanya konsentrasi pada penarikan iuran, sedangkan pelayanan kesehatan kurang memadai. Hal ini menjadi perbincangan masyarakat dan berharap agar pelayanan BPJS ditingkatkan menjadi lebih baik. Contohnya, untuk pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama jam bukanya hanya paruh waktu. Pihak medis berupaya mengobati ditingkat pertama dibanding rujukan.

LSM Ikatan Pemuda Kediri, Tomi Ariwibowo mengatakan bahwa kesehatan adalah hak dasar masyarakat, sehingga pemerintah harus memperhatikan itu. “Apalagi masyarkat sudah membayar dan untuk kelas tertentu tarif iurannya dinaikkan,”terangnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, jumlah peserta badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) kian

hari terus bertambah dan totalnya mencapai 400 ribu di kawasan eks karesidenan Kediri. Tetapi tidak semua anggota memenuhi kewajiban iuran yang harus dibayar tiap bulannya.

Data dari kantor BPJS cabang Kediri, yang tertib membayar iuran BPJS hanya 54 persen saja. Sedangkan sisanya banyak yang nunggak, baik satu bulan maupun beberapa bulan. (roj/dra)

FOTO BM/IST

MINIM: Pembayaran iuran BPJS masih minim, diduga hal ini terkait layanan menggunakan fasilitas BPJS tidak maksimal.

MOJOKERTO-JOMBANG: Prayogi Waluyo (koord), Aan Hidayat (Jombang). IKLAN/LANGGANAN: 081 134 647 71

MALANG RAYA 05

berita metro

www.beritametro.co.id

RABU, 26 OKTOBER 2016

BNN Ringkus Pengedar Sabu Kambuhan

MALANG(BM)-Seorang pengedar sabu-sabu berhasil diringkus Badan Nasional Narkotika (BNN) Kota Malang.

Penangkapan ini merupakan pengembangan dari tersangka pengguna yang sebelumnya berhasil ditangkap. Dia diduga pengedar dan pemasok narkoba jenis sabu di kawasan Dampit, Kabupaten Malang.

Tersangkanya adalah berinisial S (35). Dia seorang tukang pembuat tato yang diduga jadi pengedar sabu. Pelaku kedapatan menyimpan sabu-sabu di ruang ibadah atau musala pribadi. Adapun barang bukti yang disita petugas BNN antara lain dua unit ponsel, uang tunai Rp 200 ribu dan beberapa poket sabu.

Kepala BNN Kota Malang, AKBP Bambang Sugiharto, Selasa (25/10) menjelaskan, tertangkapnya S merupakan hasil pengembangan dari pelaku lain, MI yang lebih dulu ditangkap.

Mereka adalah satu kawanan yang sering mengedarkan sabu di wilayah Kota Malang.

Residivis kasus yang sama itu

mengaku di hadapan petugas, mendapat barang dari seorang bandar yang masih dalam penyelidikan.

“Dia pernah ditahan empat tahun atas kasus yang sama, tapi kambuh setelah bebas,”ujar Bambang, di kantornya, Selasa (25/10). Lebih lanjut, Bambang berupaya terus menyikat sindikat peredaran narkoba di ka-

wasan desa. Dirinya juga akan berkoordinasi dengan pihak berwenang setempat. “Sebagai ukuran bagi penduduk desa (Dampit) itu adalah narkotika mewah, kami masih selidiki kasus ini,” lanjutnya. Pelaku akan dikenai pasal 114 ayat 1, dan pasal 112 ayat 1, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun.(lil/dra)

Rektor UM Kunjungi Wali Kota

MALANG(BM)-Rektor Universitas Negeri Malang (UM), Prof. Roffiduin mengunjungi Wali Kota Malang, H. Moch Anton, kemarin. Kunjungan itu terkait program bertajuk ‘UM Internasional Camp.’ yang akan dihelat dalam waktu dekat di kampus tersebut.

Prof. Roffiuddin, mengatakan, program ini bertujuan untuk memperkenalkan budaya Indonesia. Khusunya di Kota Malang. Sesuai rencana even tingkat internasional itu bakal diikuti oleh mahasiswa dari 25 negara. Salah satunya adalah dari Tiongkok, Thailand, Amerika, Jerman dan Madagaskar.

Abah Anton yang dalam kesempatan ini didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Wasto, menyambut baik kegiatan tersebut . Alasannya

Inovasi Pengolahan Air Lindi Berpeluang Raih Award

FOTO BM/CHOLIL

PERSIAPKAN : Rektor Universitas Negeri Malang (UM), Prof. Roffiduin mengunjungi Wali Kota Malang, H. Moch Anton, kemarin.

karena sejalan dengan adanya persiapan program seminar Go Green yang akan disampaikan di Guangzhou, Tiongkok.

“Kebetulan sekali Kota Malang akan memperjuangkan inovasi gemar menabung air di Guangzhou,” kata Abah Anton.

MALANG(BM)-Inovasi anak muda di Kota Malang kembali menunjukkan kualitasnya di even olimpiade sains tingkat nasional, bahkan berpeluang meraih award. Karena studi pengolahan Air Lindi yang sebelumnya berhasil menembus Penghargaan Energi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2016, terpilih menjadi grand finalis Olimpiade Sains tingkat nasional yang diselenggarakan Pertamina.

Hadirnya para mahasiswa dari Tiongkok di Malang itu, akan digunakan pemerintah untuk meminta testimoni tentang Kampung Glintung Go Green (3G). Sebab, saat ini melalui inovasi Gemar Menabung Air masuk dalam babak final di

ajang prestasi internasional.

Testimoni berbahasa Mandarin, diharapkan bisa memperkuat inovasi Kampung 3G. Sebab, mendapat testimoni langsung dari warga Tiongkok yang kebetulan berkunjung ke Kota Malang.Rencananya juga,

“Finalnya akan digelar bulan depan di Jakarta. Kami akan mengikuti kembali lomba dengan pesaing dari berbagai daerah,” kata Gadis Maulina, anggota tim inovator studi pengelolaan air lindi, Selasa (25/10). Dia menjelaskn atas raihan itu, inovasi Air Lindi yang dipelopori Hardiansyah, Gadis Maulina dan Izah dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya (UB) itu, mendapat dana dari Pertamina untuk membuat instalansi pengolahan air lindi.

KILAS

para mahasiswa asal Tiongkok dan mahasiswa lainnya dari berbagai negara itu, akan melakukan city tour. Disebutkan seperti berkunjung ke Kampung 3G. Harapannya agar melihat langsung bagaimana proses Gemar Menabung Air yang kini diakui dunia internasional itu.

“Itu yang penting,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bappeda, Wasto, seiring dengan harapan Abah Anton, berharap mahasiswa asal Guangzhou yang berkunjung ke Malang ini bisa menjadi supporter.

Khususnya pada saat paparan kampung 3G di Guangzhou, setelah mereka melihat langsung bagaimana program itu di Malang.”Karena itu saat di Guangzhou nanti ruangan dikuasai dari Kota Malang.

Sehingga bisa ukir prestasi internasionl,” tukasnya.(lil/dra)

Gadis Maulina mengatakan, sebelum masuk nominasi final, awalnya proposal mereka berhasil menyingkirkan ratusan proposal lain dari berbagai universitas se Indonesia dan berhasil masuk ke babak 45 besar.Awalnya, inovasi pengolahan air lindi sendiri diketahui saat mengikuti lomba Inotek yang digelar Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang dan selanjutnya diikutkan berbagai kompetisi

FOTO BM/CHOLIL

RESIDIVIS : Kepala BNN Kota Malang,AKBP Ir Bambang Sugiharto MSI saat menunjukan barang bukti dan pelaku.

Kejari Panggil Lagi Empat Tersangka Proyek Fiktif MALANG (BM) - Empat Pegawai Negeri Sipik (PNS) dari Dinas Pasar Pemerintah Kota Malang telah ditetapkan sebagai tersangka dipanggil kembali Kejari Kota Malang. Mereka harus menjalani pemeriksaan.

Keempat tersengka itu adalah SH, EK, EW dan W. “Surat panggilan sudah kami kirimkan,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang, Purwanto Joko Irianto, Selasa (25/10).

Menurut di, surat panggilan telah dilayangkan pada para tersangka. Mereka akan diperiksa Kamis atau Jumat. Disinggung apakah akan dilakukan penahanan kepada empat tersangka, Kejari belum mau meyampaikan terkait dengan hal itu. “Yang terpenting dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan,” lanjut Kejari.

Semuanya ditetapkan tersangka sejak, Jumat (21/10), atas jabatanya di Dinas Pasar Kota Malang saat menjabat di tahun 2014. Saat itu, para pejabat tersebut terkait dengan proyek fiktif yang terjadi.Sebelumya, para tersangka telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi, Senin (17/10) lalu. (lil/dra)

termasuk yang digelar Pertamina.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Malang, H. Moch Anton, mengaku cukup bangga karena para anak muda di kota pendidikan ini tidak pernah berhenti mencari inovasi terbaru di berbagai bidang.Wali kota yang akrab disapa Abah Anton itu menambahkan, dengan banyaknya inovasi dan kreasi, khususnya dari anak muda, bisa membawa dampak positif bagi warga masyarakat Kota Malang.(lil/dra)

FOTO BM/CHOLIL

PRESTASI : Inovasi Air Lindi yang dipelopori Hardiansyah, Gadis Maulina dan Izah dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya terpilih menjadi grand finalis Olimpiade Sains tingkat nasional.

PASURUAN

berita metro

www.beritametro.co.id

Cegah Digunakan Sembarangan, Senpi Anggota Diperiksa Propam

FOTO BM/UMAR

ANTISIPASI: Jalannya pemeriksaan senpi di halaman Mapolres Pasuruan di Bangil yang dilakukan oleh Propam sebagai langkah antisipasi penggunaan senpi secara sembarangan.

PASURUAN(BM)-Propam (Profesi dan Pengamanan) Polres Pasuruan di Bangil menggelar pemeriksaan senjata api yang dibawa anggotanya, Selasa kemarin. Pemeriksaan senpi ini mulai dari perwira hingga anggota biasa.

Pemeriksaan senpi dinas dipimpin langsung Kasi Propam Ipda Khoirul Anam bersama anggota Provost di halaman mapolres.

Sebelum pada pemeriksaan senpi, seluruh anggota diminta berkumpul dan menyerahkan senpi yang dibawanya.

Bukan saja senpi belaka yang dikumpulkan, tapi berikut surat kepemilikannya. Kasi Propam yang memimpin pemeriksaan ini sebelumnya memberikan arahan agar seluruh anggotanya yang memegang senpi benar-benar menjaganya. Jangan sampai senpi yang dibawa hilang atau dipinjamkan kepada orang lain.

Siapapun tidak boleh menghilangkan atau meminjamkan senpinya kepada orang lain. Kalau saat pemeriksaan tidak bisa menyerahkan, maka dianggap sebagai bentuk pelanggaran dan akan mendapatkan sanksi. Menembak saja juga mendapat arahan. Salah satunya, setiap anggota tidak dengan mudah memuntahkan pelurunya kalau tidak benar-benar dalam kondisi sangat dibutuhkan atau sangat terdesak.

Kapolres Pasuruan AKBP M. Aldian, SIK, MH, mengatakan pemeriksaan ini dilakukan agar anggota pemegang

Kapolres Launching PS Bharakabpas dan Potong Tumpeng

PASURUAN(BM)-Polres Pasuruan di Bangil kini memiliki tim sepak bola sendiri. Namanya PS Bharakabpas FC (Persatuan Sepak Bola Bhayangkara Kabupaten Pasuruan). Tim ini terbentuk sebagai persiapan turnamen Piala Kapalda Cup I Jawa Timur 2016. Launching dilakukan di halaman Mapolres Pasuruan di Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan oleh Kapolres Pasuruan AKBP M. Aldian, SIK, MH. Kapolres didampingi Wakapolres Kompol Bagus Ikhwan, SIK, MH, mengatakan, kalau seluruh anggota tim adalah murni dari anggota Polres Pasuruan.

Tidak satupun dari luar anggota. Anggota ini berasal dari beberapa jajaran.

Ada anggota dari Mapolres, beberapa jajaran polsek. Total seluruh anggota tim PS Bharakabpas 28 orang, 7 official dan seorang pelatih.

Pelatih, kata Kapolres, yaitu Wanto asal Kecamatan Pandaan, Kabpuaten Pasuruan. Adanya kejuaraan ini nantinya dapat mengetahui bibit-bibit muda yang berpotensi sebagai pemain sepak bola. Selain untuk persiapan mengPERWAKILAN

hadapi turnamen Kapolda Cup, juga diharapkan dapat berkopetisi di kancah sepak bola nasional dan kalau bisa juga di dunia Internasional.

Kapolres minta kepada seluruh tim supaya menjunjung tinggi sportifitas. Kalah dan menang jangan menjadi pemicu perpecahan atau kerusuhan.

Kalah atau menang dalam pertarungan atau kompetisi adalah hal biasa.

“Makanya kami berharap agar jangan sampai muncul rasa dendam setelah selesai turnamen,” tegas Kapolres kepada seluruh tim bersama official dan pelatih.

Kalau soal target, semua polres pasti berharap anggotanya bisa menjadi pemenang atau juara lomba. Selesai memberikan arahan kepada anggota timnya, Kapolres secara simbolis memakaikan seragam timnya kepada salah satu pemain di hadapan pelatih dan para anggota tim. Kapolres sebelum mengakhiri sambutannya mengatakan kalau dirinya berjanji akan memberikan uang bonus Rp 30 juta kalau timnya mampu menjadi juara pertama.(umr/ kd/dra)

FOTO BM/UMAR

BARU : Kapolres kenakan kaos kepada seorang pemain sepak bola sebagai bentuk launching Tim Sepak Bola Milik Polres Pasuruan.

senpi tidak sembrono. Masih kata Kapolres, hasil pemeriksaan ditemukan ada 8 pucuk senpi dalam kondisi kotor dan 2 senpi pelanggaran suratsurat.

“Pemeriksaan akan dilaku-

kan secara rutin oleh Propam agar keberadaan senpi yang dibawa anggota benar-benar terjaga dan terpelihara,” pungkas Kapolres melalui Kasubbag Humas AKP Yusuf Anggy, SH, MM. (umr/kd/dra)

KILAS

Ajakan Jadi Pasukan Berani Mati Ditanggapi PC GP Ansor PASURUAN (BM)–Akhir-akhir ini di wilayah Pasuruan muncul adanya pengumuman perekrutan pasukan berani mati pengawal fatwa MUI yang tersebar secara viral di media sosial dan membuat PC GP Ansor Kabupaten Pasuruan mengambil langkah tegas guna menyikapinya.

Ketua GP Ansor Kabupaten Pasuruan, Farid Syauqi, Selasa menyatakan pihaknya meminta kepada jajaran Ansor dan Banser untuk selalu waspada terhadap gerakan atau ajakan yang mengatasnamakan santri Pasuruan dan tetap melakukan koordinasi dan patuh terhadap seluruh keputusan PCNU Kabupaten Pasuruan.

Pernyataan resmi PC GP Ansor Kabupaten Pasuruan berisikan Terkait dengan adanya ajakan atas nama Aliansi Santri Pasuruan dalam memperingati Hari santri dan menggelorakan resolusi jihad KH. Hasyim Asy’ari melalui “perekrutan” pasukan berani mati pengawal fatwa MUI maka kami GP Ansor Kabupaten bersikap mengintruksikan kepada seluruh kader yang berada di wilayah Kabupaten Pasuruan agar dalam merespon hal tersebut menggunakan jalur Koordinasi Institusi. Patuh dan menjalani segala keputusan PCNU Kab. Pasuruan.

Melakukan pemantauan terhadap gerakan – gerakan atau ajakan – ajakan pihak lain yang mengindikasikan menggunakan atas nama “santri” di sekitar wilayah Kabupaten Pasuruan. Segera melaporkan jika ada warga Nahdliyin yang terpengaruh ajakan tersebut.

Selain PC GP Ansor Kabupaten Pasuruan, akun resmi Ikatan Alumni Santri Sidogiri (IASS) Pasuruan juga menyatakan sikapnya melalui statusnya yang berisikan, Kami, Ikatan Alumni Santri Sidogiri Pasuruan, sebagai basis Alumni terbesar di Pasuruan, sama sekali #Tidak Terlibat dalam aliansi santri Pasuruan yang telah menerima pendaftaran pasukan berani mati.

Bagi kami, jihad adalah mengaji. Perlu diketahui, pengumuman perekrutan pasukan berani mati pengawal fatwa MUI tersebut menjadi viral setelah diunggah oleh seseorang ke medsos.(pas/dra)

MALANG RAYA: AJI A HAJI (KOORD), M. KHOLIL, AGUS SUSANTO PASURUAN: H Umar Wirohadi (kabiro), Abdul Kadir Jaelani IKLAN/LANGGANAN: 081 336 484 057

METRO SPORT 06

berita metro www.beritametro.co.id

RABU, 26 OKTOBER 2016

lintas arena

Timnas Putri Jajal Even di Malaysia JAKARTA (BM) - Timnas balap sepeda putri Indonesia yang dipersiapkan untuk SEA Games 2017 dan Asian Games 2018 mencoba kemampuan dengan mengikuti kejuaraan bergengsi Jelajah Wanita Malaysia 2016, 27-29 Oktober.

Pada kejuaraan ini, Timnas Indonesia yang dimanajeri Budi Saputra dan didukung pelatih Roby Yahya ini berkekuatan empat pebalap. Mereka sudah terbang ke Malaysia, Selasa (25/10). Empat pebalap yang akan mencoba kemampuannya pada balapan dengan total jarak tempuh 335,5 km yang terbagi tiga etape di Negeri Jiran ini adalah Azizah Farchana, Magfirotika Marenda, Crismonita Dwi Putri dan Eva Desiana.

“Rencana ini memang mendadak. Tapi ini adalah peluang.

Anak-anak membutuhkan jam terbang. Apalagi sebentar lagi kita menghadapi SEA Games dan Asian Games. Mereka butuh penyesuaian,” kata Kabid Binpres PB ISSI Sugeng Trihartono saat dikonfirmasi dari Jakarta.

Menurut dia, untuk menentukan pebalap yang turun di Jelajah Wanita Malaysia 2016 ini dilihat dari hasil di PON Jawa Barat lalu. Namun, ada beberapa pebalap yang berada di rangking atas tidak bisa turun dan terpaksa diganti. Seperti yang dialami Yanthi Fuchiyanti. Pebalap peringkat pertama ini memilih fokus keluarga. Sedangkan Rohida, peraih perak nomor road race PON 2016, absen karena terkendala paspor.

“Sebenarnya masih ada Ayu. Tapi Ayu dikonfirmasi akan memperkuat tim Kuala Lumpur. Makanya kami mengontak pebalap Kalimantan Utara, Eva Desiana untuk memperkuat timnas,” kata pria yang akrab dipanggil Tono itu.

Untuk memberangkatkan timnas ke Malaysia ini, kata dia, pihaknya juga melakukan koordinasi dengan pelatih nasional Nurhayati yang selama ini menangani timnas. Namun, untuk penentuan pelatih yang mengawal Crismonita dan kawankawan, PB ISSI yang menentukan.

Meski mengirimkan timnas, Tono menegaskan jika menambah jam terbang adalah yang utama. Apalagi timnas jarang mengikuti kejuaraan tur seperti Jelajah Wanita Malaysia ini.

Melihat lintasan yang dilalui yang mayoritas datar, pihaknya menilai kejuaraan ini sangat tepat diikuti timnas.

“Sprinter juga bisa turun disini. Yang jelas kami ingin mereka memanfaatkan kejuaraan ini untuk menambah kemampuan. Apalagi pada SEA Games ataupun Asian Games akan berharapan dengan mereka juga,” kata pria asal Malang itu.

Sementara itu, sang manajer Budi Saputra berharap timnas bisa bersaing meski kondisinya belum maksimal setelah semua pebalap yang diturunkan di Malaysia, turun di PON 2016 lalu. Kejuaraan ini adalah kesempatan untuk mengukur kekuatan termasuk kekuatan lawan. (at/epe)

BM/GTS

WAJIB FOKUS: Lini belakang BFC ketika melawan Persib kebobolan dua gol di 10 menit terakhir. Konsentrasi yang mudah hilang jadi pekerjaan rumah Ibnu Grahan jika tak ingin terlempar dari papan atas.

Jelang Away ke Bali

Manajemen Soroti Konsentrasi Pemain DATA FAKTA BHAYANGKARA FC MENYERANG Gol: 36 Total Tembakan: 245 On Target: 122 Akurasi Umpan: 77 % Dribel: 52 % BERTAHAN Kebobolan: 24 Safety: 87 Tekel Sukses: 421 (58 %) Blok Tembakan: 58

pat perhatian serius manajemen. Mereka meminta agar elemen tim, pelatih dan pemain bisa tetap fokus hingga laga bubaran. Manajemen sendiri terus memotivasi pemain agar tidak kendor.

“Evaluasi dari manajemen, tekankan kepada pemain dan pelatih agar selalu ingat kerawanan menit akhir dan awal.

Yang jadi perhatian tentu fokus jelang pertandingan usai,” beber asisten manajer BFC AKBP Sumardji kepada beberapa awak media ketika ditemui di ruang kerjanya di Mapolda Jatim, Selasa (25/10).

Jelang Uji Coba Internasional

Hargi Terpental SLEMAN (BM) – Pelatih Timnas Indonesia, Alfred Riedl akhirnya memutuskan tiga pemain satu hari jelang pemusatan latihan (TC) tahap keenam berakhir, Selasa (25/10). Usai sesi latihan kemarin di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Riedl memanggil tiga pemain dan bicara secara intensif dengan mereka.

Ketiganya adalah Muhammad Hargianto, Syahroni, dan Ricky Fajrin. Riedl menyampaikan keputusan pencoretan mereka dari skuat Timnas jelang tur away ke Myanman danVietnam. “Kami terpaksa mencoret mereka. Ini keputusan yang sulit. Tapi, sudah jadi kewajiban saya,” terang pelatih asal Austria tersebut.

Dengan demikian, skuat Timnas untuk Piala AFF 2016 sudah mengecil. Kini, hanya tersisa 37 pemain di dalam skuat sementara Timnas. Riedl hanya tinggal mencoret 14 pemain lagi demi menemukan kerangka utama yang dibawa ke Filipina.

“Nama ketiganya masih ada di skuat yang sudah didaftarkan, artinya harus siap. Kemampuan mereka tak buruk karena sama baiknya dengan yang lain,” lanjut dia. Pencoretan Hargianto mungkin menjadi salah satu kejutan. Sebab, Hargianto menjadi salah satu pemain yang meraih nilai terbaik di tes VO2 Max, bersama RudolofYanto Basna dan Manahati Lestusen. (vvb/epe)

M Hargianto

(12/10) lalu, BFC unggul lebih dulu lewat gol Ilham Udin Armaiyn di menit 70. Sialnya, mereka kebobolan dua kali saat laga di waktu normal tersisa 10 menit. Alhasil, BFC harus menelan kekalahan, 1-2.

Terbaru, ketika Otavio Dutra dkk bertindak sebagai tuan rumah kala dijamu Madura United di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. BFC gagal menang saat menghadapi Bayu Gatra Sanggiawan cs, Sabtu (22/10) kemarin. Unggul lebih dulu lewat gol Thiago Furtuoso, BFC harus puas meraih satu poin karena Patrich Wanggai menyamakan

Untuk diketahui, dari 24 laga Torabika Soccer Championship (TSC)2016,sudahempatpertandingan BFC kebobolan di menitmenit akhir. Pertama saat menjamu Madura United pada putaran lalu. Bermain di Stadion Gelora Delta, Sabtu (25/6) lalu, BFC takluk 0-1 melalui gol Pablo Rodrigues pada menit ke-90. Kelengahan BFC berikutnya kembali terjadi di depan publik sendiri.

Jumat (5/8) lalu, di stadion kebanggaan Kota Delta tersebut, BFC keok 1-2 dari Persipura Jayapura.Yang ketiga adalah saat menghadapi Persib Bandung di Stadion Wibawa Mukti, Rabu

skor di penghujung laga.

“Kami bermain di level maksimal dan sayang sekali kerap kehilangan poin penuh jelang bubaran pertandingan. Tentu sangat mengecewakan kebobolan begitu terlambat. Untuk evaluasi, kami percayakan kepada pelatih,” terang Sumardji.

Tim milik Mabes Polri ini selanjutnya akan menyambangi markas Bali United. Keduanya akan saling sikut pada Sabtu (29/ 10), di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar. Tambahan poin sangat dibutuhkan BFC untuk tetapmenjagapersaingandengan tim-tim papan atas. (dek/epe)

Siapkan Pengganti Patrick GRESIK (BM) – Keberadaan top skor sementara Persegres Gresik United, Patrick Da Silva, cukup vital bagi klub kebanggaan publik Kota Pudak. Striker dengan delapan gol itu dipastikan menjadi penonton saat Persegres menjamu Persiba Balikpapan, akhir pekan nanti.

Kerugian besar tengah dirasakan Persegres. Tak hanya harus takluk 0-2 dari tuan rumah Persib Bandung, pekan kemarin. Persegres juga harus kehilangan Patrick saat meladeni Persiba Balikpapan di Stadion Petrokimia, Sabtu (29/10) mendatang. Patrick terkena kartu merah saat menghadapi Persib karena kedapatan meludahi bek Diogo Ferreira. Absennya striker asal Brasil itu jelas merupakan kerugian besar bagi Laskar Joko Samudro.

Patrick adalah pemain tersubur dan sering menjadi penentu poin bagi Persegres. Alhasil, juru racik Persegres Eduard Tjong pun mendapat pekerjaan rumah. Ia kini tengah memilah siapa yang memiliki kemampuan sebagai penyerang dengan ketajaman memadai. “Kehilangan Patrick sudah jelas rugi, tetapi kami harus

secepatnya memberikan solusi atasmasalahitu,”ujarpelatihyang kerap disapa Edu ini.

“Saya sudah mulai memikirkan pemain yang akan mengganti peran Patrick. Ada beberapa pilihan, bisa saja memainkan Gustavo Giron atau memasang pemain yang bukan striker. Semua akan saya pantau dalam sepekan ke depan,” imbuh mantan pelatih Timnas Indonesia U-19 tersebut.

Giron merupakan pilihan paling sederhana karena dia adalah striker murni. Sayangnya sejak bergabung dengan Persegres pada awal putaran kedua lalu, dia

belum impresif dan sering menjadi pemain pengganti. Opsi lain adalah menerapkan taktik ‘false number nine’ atau tidak memasang satu striker pun.

Untungnya, mereka memiliki pemain yang memenuhi syarat pada sosok Oh In-Kyun atau Yusuf Efendi. Hingga kini, InKyun telah empat kali menggetarkan jala gawang tim lain.

Sedangkan Yusuf mencatatkan namanya ke papan skor dua kali.

“Bagaimana pun semua tim harus siap dengan kemungkinan terburuk, termasuk kehilangan satu atau lebih pemain utama,” tutup Edu. (dek/epe)

ISTIMEWA

PENGGANTI: Eva Desiana jadi atlet terakhir timnas Indonesia di ajang Jelajah wanita Malaysia 2016.

Tunggu Lawan SEMARANG (BM) - Juara tinju kelas ringan (61,2 kilogram) WBO Asia Pasifik, DaudYordan dijadwalkan kembali akan naik ring pada pertarungan perebutan gelar awal 2017. “Sebenarnya jadwal pertarungan saya sebelumnya sudah ditetapkan pada akhir November ini di Indonesia tetapi akhirnya batal karena ada beberapa hal dan diundur hingga awal 2017,” kata petinju yang akrab dipanggil El Cino tersebut, Selasa (25/10).

Menurut petinju dengan rekor bertarung 36 kali menang (24 di antaranya dengan KO) dan tiga kali kalah tersebut, kalau pada awal 2017 mendatang kemungkinan tempat pertarungannya tetap dilaksanakan di Indonesia seperti rencana semula.

“Kalau yang awal 2017 kemungkinan besar tetap di Indonesia,” kata petinju Sasana Kayong Utara Kalimantan Barat tersebut.

Menyinggung soal calon lawan, dia menyebut menunggu jawaban dari tiga otoritas tinju dunia. Daud Yordan berhasil meraih gelar WBA internasional di kelas ringan setelah mengalahkan petinju Argentina Cristian Rafael Coria, dalam pertarungan 12 ronde di Uruguay, 4 Juni 2016.

Dengan kemenangan tersebut, membuka peluang bagi Daud Yordan untuk menantang juara dunia kelas ringan mengingat sekarang ini yang bersangkutan menempati peringkat pertama untuk menantang juara dunia. “Untuk calon lawan hingga saat ini belum ditentukan. Saat ini kami terus melakukan koordinasi dengan WBA karena WBA yang akan menetapkan siapa calon lawan yang akan dihadapi Daud Yordan,” kata Promotor Raja Sapta Oktohari di Jakarta beberapa waktu lalu.

Ada tiga petinju yang berpeluang akan ditantang oleh Daud Yordan yaitu juara kelas ringan WBA Anthony Crolla, juara dunia kelas ringan versi WBC, Jorge Linares serta berpeluang naik ke kelas super ringan untuk menantang juara duniaWBA, Ricky Burns. (at/epe)

BM/GTS

SURABAYA (BM) – Buruknya para pemain Bhayangkara FC (BFC) menjaga konsentrasi hingga akhir pertandingan menda-

Patrick Da Silva (kiri)

Didominasi Peraih Medali PON 2016 dan POM ASEAN JAKARTA (BM) – PB Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) menyeleksi 71 atlet nasional yang meraih gelar juara pada Pekan Olahraga Nasional XIX, Kejuaraan Nasional 2016, dan Pekan Olahraga Mahasiswa ASEAN 2016 demi prestasi pada Asian Games 2018.

“Seleksi nasional ini menggunakan sistem setengah kompetisi, sehingga para atlet akan saling bertanding. Hanya akan ada 28 atlet yang lolos seleksi dan mengikuti pelatnas IPSI di Jakarta,” kata Sekretaris Jenderal Pengurus Besar IPSI Erizal Chaniago di Padepokan Pencak Silat Indonesia Jakarta, Selasa (25/10).

Selain demi Asian Games

2018, seleknas IPSI 2016 yang berlangsung pada Selasa dan Rabu (26/10) itu juga akan menentukan atlet-atlet yang akan mewak-

ili Indonesia pada Kejuaraan Dunia Pencak Silat 2016 dan SEA Games 2017 di Malaysia. “Kami akan mengirim 30 atlet untuk

ISTIMEWA

JENJANG INTERNASIONAL: Sukses pesilat Jatim, Amri meraih medali emas di kelas F putra PON XIX/2016, membuka peluang tampil internasional jika terpilih dalam seleksas PB IPSI.

mengikuti kejuaraan dunia yang akan berlangsung di Bali pada 38 Desember dan diikuti perwakilan dari 45 negara,” ujar Erizal.

Namun, PB IPSI tidak mematok target medali dalam Kejuaraan Dunia Pencak Silat 2016.

“Kami hanya menargetkan gelar juara umum karena kita punya sumber daya pencak silat yang banyak,” kata Erizal.

Ketua Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) Achmad Sutjipto mengatakan kesuksesan atlet-atlet pencak silat Indonesia harus dapat diukur. “Salah satu agenda pencak silat adalah agar olahraga ini menjadi cabang olahraga modern artinya dapat

diukur dari cara berlatih, penyeleksian atlet, dan ‘sport science’,” tutur Sutjipto.

Satlak Prima, lanjut Sutjipto, mengharapkan IPSI punya kelompok atlet yang tidak lebih dari empatorangsebagaiatletandalan IndonesiadalamSEAGames2017 dan Asian Games 2018. “Sisanya merupakan atlet-atlet usia muda untuk mengikuti kejuaraan setelah Asian Games 2018. Jadi, kita harus rela medali Asian Games nanti hanya berasal dari empat orang,” ujar Sutjipto.

Empat orang atlet andalan PB IPSI itu, menurut Sutjipto, dipilih berdasarkan kekuatan fisik, psikologis, dan teknik bertanding. (at/epe)

ISTIMEWA

IPSI Seleksi 71 Atlet Demi Asian Games

Daud Yordan

OPINI 07

berita metro

www.beritametro.co.id

RABU, 26 OKTOBER 2016

Telaah: Tumpul ke Atas, Tajam ke Bawah

TAJUK

Korupsi Perusahaan Daerah

K

ejaksaan Tinggi Jawa Timur kini tengah mengusut Kasus dugaan korupsi di PT Panca Wira Usaha (PWU), terkait pelepasan 33 asetnya yang tersebar di beberapa daerah.

Kejati telah menetapkan mantan Ketua DPRD Surabaya Wisnu Wardhana sebagai tersangka. Dan sudah ke empat kalinya memeriksa mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan.

Sementara itu, Kejaksaan Negeri Surabaya saat ini juga tengah menyidik kasus dugaan korupsi PD Pasar Surya. Beberapa oknum Kepala Pasar dan sejumlah karyawan diduga telah melakukan penyalahgunaan keuangan perusahaan milik daerah tersebut. Penyimpangan keuangan itu terjadi di Pasar Keputran, Pasar Kembang, Pasar Wonokromo, dan Pasar Kupang denga kerugian ratusan juta rupiah.

Satu lagi, kasus korupsi yang kini tengah mendera perusahaan daerah, yaitu kasus korupsi di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Delta Surya Sidoarjo. Sengkarut dalam kasus ini telah menjerat Direktur Utama Sugeng Mujiadi menjadi tersangka. Bahkan, tiga direksi yang dipecat, melakukan gugatan praperadilan kepada Bupati Sidoarjo.

Tiga fenomena di atas, kiranya cukup buat kita untuk menilai, betapa karut-marut pengelolaan perusahaan daerah yang masih didukung dana APBD setempat tersebut. Karena itu, pemerintah daerah sebagai penguasa dan pengemban amanah rakyat, sudah saatnya melakukan evaluasi, melakukan pembenahan sistem yang berpotensi korup itu.

Budaya ‘mafia’ dan jaringan kekuasaan, serta lingkaran politik harus segera diakhiri. Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) harus dibabat habis. Sebaliknya, pemerintah daerah, terutama Walikota/Bupati atau Gubernur harus berani mengambil langkah tegas dengan merombak sistem yang ada, menuju perusahaan yang profesional, tanpa pengaruh lingkaran kekuasaan ataupun lingkaran politik tertentu.

Temuan-temuan penyimpangan dalam perusahaan tersebut mengindikasikan lemahnya kontrol dan pengawasan pejabat terkait. Bukankah dalam perusahaan tersebut sudah ada auditor, dan bahkan badan pengawas, dewan pengawas atau sejenisnya?

Kondisi itu mengindikasikan, perusahaan tersebut dipimpin orang-orang yang tak memiliki kompetensi di bidangnya, tak diimbangi pengawasan yang ketat. Bahkan bisa jadi di tingkat teknis pun, diisi orang-orang yang berkemampuan pas-pasan.

Yang itu semua sangat berpotensi mis-operasional, sampai mismanajemen. Hingga memicu terjadinya penyalahgunaan, dari tingkat bawah dan level pimpinan.

Karena itu, kembali lagi pada upaya pembenahan perusahaan daerah tersebut, hendaknya pemerintah menata ulang kembali, bahkan merombaktotalsistemdanmanajemenyangberpotensikoruptersebut.

Terapkan manajemen profesional yang efektif, efisien dan produktif, serta mandiri tanpa adanya KKN dan apalagi intervensi dari kelompok manapun. Ciptakan perusahaan yang sehat, yang profit, bersih dari sarang koruptor. Sapu bersih oknum-oknum yang tak memiliki profesionalisme, sebaliknya rekrut tenaga baru yang ‘fresh’, yang semangat penuh energi, tidak terkontaminasi politik dan kekuasaan, serta tidak korup. Totok Hartana

Tak Sentuh Mantan Ka BIN ADA ... da rakyat Indonesia, berkaitan dengan tindaklanjut temuan dan rekomendasi TPF Munir, saya sebagai Presiden waktu itu bertanggung jawab.”

Ia memastikan, pemerintahannya saat itu menindaklanjuti temuan dan rekomendasi TPF saat itu, yang tentunya berkaitan dengan penuntasan penegakan hukum. Terlebih pembunuhan terhadap Munir adalah kejahatan serius yang saat itu mencoreng demokrasi Indonesia waktu itu dan menjadi perhatian masyarakat Indonesia hingga masyarakat dunia.

“Sesuai dengan batas-batas kewenangan seorang pejabat eksekutif, termasuk kewenangan yang dimiliki oleh penyidik, penyelidik, ataupun penuntut dalam arti kewenangan dalam penyidikan, penyelidikan dan penututan,” kata SBY. Namun demikian, dalam pengembangannya masih adanya pihak yang menilai keadilan belum terwujud. Ia mempersilakan pihak-pihak tersebut untuk menguak kasus tersebut.

Termasuk jika pemerintahan Presiden Joko Widodo akan kembali mengusut kembali kasus ini. SBY menegaskan akan mendukung rencana tersebut, jika memang ada kebenaran yang belum terkuak.

“Selalu ada pintu untuk mendapatkan atau mencari kebenaran yang sejati jika memang ada kebenaran yang belum terkuak. Karenanya saya mendukung, langkah-langkah Presiden Jokowi jika memang akan melanjutkan penegakan hukum ini jika memang ada yang belum selesai,” katanya.

Adapun SBY dalam kesempatan itu didampingi sejumlah pihak, di antaranya mantan Menkopolhulkam Joko Suyanto, mantan Kepala BIN Syamsir Siregar, mantan Setkab dan juga setneg Sudi Silalahi, mantan Kapolri dan Kabareskrim Polri, Bambang Hendarso, Mantan Ketua TPF Munir Brigjen pol Purn Marsudi Hanafi.

BelumTuntas Sementara itu, mantan

Sambungan Halaman 1 Ketua Tim Pencari Fakta (TPF) pembunuhan pegiat HAM, Munir Said Thalib, Marsudhi Hanafi menegaskan bahwa perkara pembunuhan Munir belum tuntas. Masih ada pihak yang diduga kuat terlibat pembunuhan itu yang lolos dari proses hukum. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) A.M Hendropriyono adalah orang yang dimaksud.

“Kan dia bergerak di lingkungan BIN. Waktu itu pimpinan BIN kan Hendro dan tentulah dia harus tahu, begitu” ujar Marsudhi di kediaman Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono, Puri Cikeas, Bogor, Selasa (25/10/2016).

Marsudhi menegaskan, nama Hendropriyono disebut dalam dokumen TPF Munir.

Dokumen itu telah diserahkan kepada SBY pada akhir Juni 2005.

Dokumen itu kemudian dibagikan ke Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, Menkumham dan Menteri Sekretariat Negara.

Proses hukum Polisi setelah itu kemudian berujung pada penetapan sejumlah orang sebagai tersangka.

Di antaranya adalah Pollycarpus Budihari Priyanto dan Muchdi Pr. Namun, Marsudhi mengakui bahwa proses penyidikan perkara pembunuhan Munir kala itu tidak sampai menyentuh nama Hendropriyono. “(Saat itu) baru dugaan saja (Hendropriyono telibat). Waktu itu tidak ada bukti menunjukkan keterlibatan yang bersangkutan. Tapi itu waktu itu loh. Kalau sekarang ada yang beritahu begini, begini, buka saja. Kalau sekarang ada (bukti baru) kenapa tidak dibuka,” ujar Marsudhi.

Saat ini adalah momen yang tepat untuk mengusut kembali perkara itu secara tuntas. Apalagi, pihak SBY juga akan mengirimkan salinan dokumenTPF Munir kepada Presiden Jokowi.

“Kalau ada novum (bukti baru) ya tindaklanjuti saja. Ini orangnya, ini, ini, ini (ada di dalam dokumen TPF),” ujar dia. (kom/rep/tit)

H

ukum merupakan mahakarya peradaban umat manusia, mahluk hidup di planet bumi yang memiliki peradaban. Dari peradaban muncul berbagai mahakarya umat manusia, seperti agama, kesenian, pendidikan dan lainlain, termasuk apa yang disebut sebagai hukum.

Kamus Besar Bahasa Indonesia menafsirkan kata hukum sebagai berikut: (1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; (2) undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; (3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dsb) yang tertentu; (4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dl pengadilan); vonis.

Menurut tafsir ensiklopedi terbuka Wikipedia, hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan.

Filosof Yunani Kuno, Aristoteles sempat mengatakan bahwa “Sebuah supremasi hukum akan jauh lebih baik daripada dibandingkan dengan peraturan tirani yang merajalela”.

Hingga saat ini, belum ada

kesepahaman dari para ahli mengenai pengertian hukum.

Telah banyak ahli dan sarjana hukum yang mencoba untuk memberikan pengertian atau definisi hukum, namun belum ada satupun ahli atau sarjana hukum yang mampu memberikan pengertian hukum yang dapat diterima oleh semua pihak.

Ketiadaan definisi hukum yang dapat diterima oleh seluruh pakar dan ahli hukum pada gilirannya memutasi adanya permasalahan mengenai ketidaksepahaman dalam definisi hukum menjadi mungkinkah hukum didefinisikan atau mungkinkah kita membuat definisi hukum? Lalu berkembang lagi menjadi perlukah kita mendefinisikan hukum?.

Bagi masyarakat awam seperti saya, sebenarnya pengertian hukum itu tidak penting. Lebih penting bagaimana penegakan dan perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat.

Justru, penegakan dan perlindungan hukum akhir-akhir ini menghantui lubuk hati sanubari bahkan nurani keadilan dan kemanusiaan saya pribadi.

Penghantuan sanubari dan nurani terjadi secara akumulatif akibat saya melihat, mendengar dan merasakan ketidak-adilan dan ketidak-manusiawian yang

Oleh: Jaya Suprana Seniman dan Budayawan

hadir pada proses penggusuran yang dilakukan dengan dalih pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat Sidoarjo, Kendeng, Kulon Progo, Lampung, Tangerang, Kampung Pulo, Kalijodo, Pasar Ikan, Luar Batang, Bukit Duri dan entah di mana lagi di persada Nusantara yang kebetulan tidak terinderakan oleh indera terbatas saya pribadi.

Setiap kasus penggusuran bersentuhan dengan asas keadilan dan kemanusiaan, sebab yang digusur adalah memang rumah yang dihuni manusia.

Yang paling menderita adalah rakyat miskin yang lebih tidak berdaya melawan penggusuran ketimbang rakyat kaya.

Masalah keadilan dan kemanusiaan menjadi makin parah apabila masih ditambah dengan pelanggaran hukum.

Seperti penggusuran di Bukit Duri yang dilakukan pada saat bangunan dan tanah di Bukit Duri masih dalam proses hukum yang ditangani Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan PTUN Jakarta Selatan.

Penggusuran yang dilakukan terhadap bangunan dan

tanah masih dalam proses hukum menurut Majelis Hakim PN dan PTUN, Menteri Hukum dan HAM Dr Yasonna Laoly, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Dr Mahfud MD atau siapa pun yang paham tentang hukum, merupakan pelanggaran hukum.

Makin parah lagi bahwa pelanggaran hukum pada penggusuran Bukit Duri bukan saja dibiarkan namun malah juga dibenarkan sebagai suatu tindakan yang memang perlu dilakukan demi kepentingan pembangunan infrastruktur.

Malah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masa kini dipuji sebagai pemerintah yang tegas dan pemberani dalam menggusur rakyat miskin yang tidak berdaya melakukan perlawanan terhadap penggusuran.

Segenap imbauan sampai permohonan agar Pemprov DKI Jakarta tidak menggusur Bukit Duri selama masih dalam proses hukum terbukti tidak dihiraukan ibarat ratapan hampa di gurun pasir belaka.

Fakta bahwa hukum di Indonesia tidak dihiraukan apalagi oleh pemerintah benar-benar menghantui lubuk sanubari dan nurani saya.

Apalagi yang dikorbankan dalam pelanggaran hukum

atas nama pembangunan ternyata bukan “hanya” lingkungan alam, sosial dan budaya namun malah rakyat yang sewajibnya bukan objek namun subjek pembangunan.

Sungguh tragis apabila pembangunan yang seharusnya menyejahterakan ternyata malah menyengsarakan rakyat miskin yang digusur dari gubuk mereka dengan cara yang melanggar hukum. Tampaknya tirani kekuasaan yang merajalela seperti yang dikhawatirkan oleh Aristoteles sedang terjadi di Indonesia.

Hukum hadir secara tumpul ke atas, tajam ke bawah. Dengan mata kepala sendiri, saya terpaksa menyaksikan bagaimana masyarakat Bukit Duri memohon, menangis, menjerit sampai meraung-raung ketika mereka terpaksa menyaksikan gubuk yang mereka huni secara turunmenurun selama puluhan tahun dibongkar dan dibumi-ratakan dengan cara yang bukan saja tidak manusiawi namun bahkan melanggar hukum.

Lebih memprihatinkan lagi, bahwa penggusuran tidak hanya terjadi di Bukit Duri namun di berbagai pelosok Nusantara dengan dalih pembangunan infrastruktur demi menyejahteraan rakyat.(*)

Berjuang 12 Tahun Tanpa Hasil DEWAN..

Sambungan Halaman 1

selesai,” katanya saat hearing, Selasa (25/10/2016).

Dari perwakilan PT Singo Barong Kencana Heri Siswanto menceritakan, pihaknya memiliki tanah di Gubeng Pojok nomor 48-50 sejak 1989. Saat itu tanah dimiliki oleh Departemen Pertahanan dan Kemanan.

Tanah itu dimiliki oleh PT Singo Barong melalui ruislag atau tukar guling.

“Pada saat itu departemen pertahanan dan kemanan ini memiliki sertifikat hak pakai,” ujarnya.

Namun, pada tahun itu terjadi krisis, tanah tersebut dijaminkan ke bank. Dalam perkembanganya, tanah itu kemudian dilelang oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Dan pemenang lelangnya adalah PT Hardaya Widia Graha.

Pernyataan Heri dibenarkan oleh Lany, notaris yang bertugas saat itu. Menurutnya, PT Hardaya Widia Graha memiliki tanah dari proses lelang BPPN. Lani membukukan surat-surat kepemilikan pada tahun 2001.

“Saya tidak tahu apa-apa soal ada sengketa sepert ini, karena saya sudah pensiun sejak 2012.

Kalau aset yang di Gubeng Pojok nomor 48-50 itu saat buat pada 2001, Grand City membelinya dari BPPN,” terangnya.

Kasi Pengukuran BPN Surabaya Ardi mengatakan, dari hasil gelar perkara disimpulkan bahwa lahan di Gubeng Pojok tidak ada masalah. Penerbitan hak guna pakai yang dipegang oleh PT Hardaya Widia Graha

sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. “Tanah tersebut milik Grand City, jadi mengenai status tanah itu di BPN sudah selesai,” terangnya.

Namun, Nuraini yang mengaku sebagai ahli waris tanah Gubeng Pojok 48-50 menyangkal keterangan di atas. Menurutnya, sejak 1994 tanah asetnya sudah atas nama Hartati Murdaya (Bos PT Hardaya Widia Graha). Nuraini menyangka, kuat dugaan tanah warisan

orang tuanya sengaja diambil alih untuk dikuasai Grand City.

Nuraini mengaku sudah berjuang untuk mendapatkan haknya selam 12 tahun.

Jalur hukum sudah ditempuh.

Tiga kali sidang di pengadilan negeri tidak diteruskan karena pihak Grand City tidak datang.

Laporan ke kepolisian juga tidak ditanggapi dengan serius.

“Memang sempat diundang di kepolisian, tapi undangannya sampainya telat,” jelasnya.

Sementara itu, kuasa hukum Grand City Peter Talawai

mengaku siap mengembalikan aset tanah yang ditempati Grand City jika pihak ahli waris menang di pengadilan.

Namun, Peter memastikan, proses kepemilikan tanah tersebut sudah melalui prosedur hukum. Pihaknya membeli dari BPPN. “Setelah membeli, proses selanjutnya adalah sertifikasi.

Dan itu bukan tiba-tiba, dari eigendom ke sertifikat, sebelumnya sudah ada sertifikat dari PT Singo Barong yang dijaminkan ke BPPN,” tandasnya.

Hasil akhir hearing, karena kedua belah pihak sama sama memiliki bukti sertifikat asli kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Maka Komisi B DPRD Surabaya akan melakukan hak angket atau penyelidikan lapangan agar menemukan jalan keluar atas kasus ini.

Atas keputusan DPRD ini, Nuraini selaku ahli waris mengaku sangat mendukung. Dengan harapan akan bisa diketahui pemilik sebenarnya yang sah. (has/bjt/tit)

FOTO : BM / MADJI

RAPAT DENGAR PENDAPAT: Komisi B DPRD Kota Surabaya menggelar rapat dengar pendapat (hearing) terkait kasus tanah Grand City Mall Surabaya, Selasa (25/10), dengan mendatangkan pihak-pihak terkait.

Bantu Tersangka, Dua Orang Diamakankan MINTA...

Sambungan Halaman 1

man. “SMS dikirim tersangka, yang niatnya minta uang tebusan,” kata Adam.

Untuk memuluskan rencana penculikan, Handi mengajak Munir, teman sekampungnya di Poncokusumo. Tersangka Munir yang diiming-imingi mendapatkan jatah Rp 100 juta, tidak menolak ajakan Handi.

“Tersangka satu (Munir) diajak dan diiming-iming uang hasil tebusan. Dia (Munir) itu temannya, kerjanya bertani.

Kalau H (Handi) bekerja di distributor minuman kemasan di

Malang,” imbuh Adam.

Namun belum sempat meminta uang tebusan seperti rencana semula, Handi memutuskan memulangkan Sabita.

Handi meminta bantuan pasangan suami istri berinisial S dan I. Saat ini Handi dan Munir sudah ditetapkan menjadi tersangka. Sedangkan I dan S masih berstatus saksi.

Tersangka Polisi telah menetapkan Handi (34) dan Munir (19) seba-

gai tersangka. “Dua orang saksi, dan dua lagi adalah tersangka,” ujar Kasat Reskrim Polres Malang AKP Adam Purbantoro, Selasa (25/10/2016).

Dua orang yang masih berstatus saksi berinisial I dan S yang dibawa polisi dari kos di Kediri dini hari tadi. Keduanya adalah pasangan suami istri.

S mengaku telah mengenal Handi sejak lama. Dia bercerita, pada Minggu (23/10), dirinya bertemu dengan Handi yang kemudian diminta tolong mengantar bocah perempuan belakang adalah Sabita.

S yang tidak mengetahui

Sabita korban penculikan, mengiyakan saja permintaan Handi.

“Tapi saat menurunkan (Sabita), ada warga yang mengejar.

Baru setelah itu, saya curiga ada yang tidak beres,” ujar S kepada wartawan di Mapolres Malang Jalan Ahmad Yani, Kepanjen, Selasa (25/10/2016).

AKP Adam mengatakan, I dan S ikut ditangkap karena sempat membantu tersangka saat membawa Sabita. Tersangka juga sempat bermalam di rumah kosnya kawasan Bence.

“Korban sempat dibawa ke sana sama tersangka,” kata

Adam.

Adam mengatakan, tersangka Handi mengajak S untuk mengantarkan korban menggunakan motor Yamaha Vixion warna hitam N 6321 BU milik sepupu tersangka Munir. “Kami menangkap H di rumah kost milik S pada Senin malam,” tegas Adam.

Untuk kepentingan penyidikan, Handi bersama S dan suaminya I digelandang petugas ke Mapolres Malang bersama satu unit mobil Daihatsu Ayla N 1196 CF. “Untuk tersangka M menyerahkan diri ke Polsek,” kata Adam. (det/tit)

Pengusaha Money Changer Ditangkap DANA... tersebut dalam kurun waktu satu tahun yaitu dari 2014-2015 senilai Rp 2,7 triliun,” kata dia.

Dari tersangka R, BNN menyita sejumlah aset berupa uang tunai berbagai jenis mata uang asing, lima unit apartemen.

Sambungan Halaman 1 Kemudian dua unit ruko, dua unit kios, satu pabrik packaging, dua unit mobil, enam polis asuransi dan 40 kartu ATM berbagai bank.

Aset Rp 16,6 M Selain mengungkap kasus

ini, sebelumnya BNN telah menangkap tersangka RUS dan ET, pengusaha money changer, di Batam beserta aset senilai Rp 6,4 miliar.

Adapun jaringan lain yang sudah tertangkap adalah Pony Tjandra (vonis TPA 20 tahun penjara dan vonis TPPU enam tahun penjara).

Teny Kusnadi (18 bulan penjara), dan Midi (2 tahun penjara) dan Loe Kok Min (dalam proses penyidikan).

“Sehingga total aset jaringan Pony Tjandra dan R yang disita BNN senilai Rp 83,54 miliar,” kata dia.

Tersangka R, JT, RUS, dan ET dikenakan Pasal 137

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Serta pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang. Ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar.(tri/tit)

08 www.beritametro.co.id

RABU, 26 OKTOBER 2016 INDEX HARGA SAHAM SUMBER: WWW. IMQ21.COM 25 OKTOBER 2016

-0.43% IHSG

0.0% STI

0.8% NIKKEI

0.8% FTSE

-0.0% KLCI

0.4% DJIA

1.0% NASDAQ

5,397

2,857

17,371

7,042

1,677

18,223

5,310

HARGA EMAS

JUAL (RP/GR)

BELI (RP/GR)

US$/OZT:

530,965

509,726

1,263.70

KURS MATA UANG

IDR/USD: 13,038 SUMBER: GERAIDINAR 25 OKTOBER 2016

SUMBER: KLIKBCA.COM 25 OKTOBER 2016 / 16:05 WIB

JUAL USD SGD EUR AUD

13014.00 9360.02 14206.81 9977.66

BELI 12994.00 9340.02 14106.81 9897.66

Menuju Ikon Ekonomi Syariah Indonesia

KILAS

Wagub Jatim Lantik “Satu Akses”

Defisit Anggaran Disepakati Rp 330,2 Triliun

SURABAYA (BM) - Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf melantik Satuan Tugas Akselerasi Ekonomi Syariah (Satu Akses) sebagai upaya menjadikan provinsi setempat sebagai ikon ekonomi syariah di Indonesia.

“Jawa Timur ini memiliki potensi ekonomi syariah yang luar biasa, salah satunya adalah keberadaan pondok pesantren yang jumlahnya mencapai ribuan dengan jutaan santri,” katanya saat peluncuran “Satu Akses” di Grand City Surabaya, Selasa, (25/10).

Ia mengemukakan, satuan tugas yang dilantik ini juga berasal dari berbagai latar belakang profesi yang berbeda seperti ada yang berasal dari akademisi, tokoh agama, ormas keagamaan sampai dengan wartawan.

“Kalau semuanya sudah berkumpul, maka percepatan ekonomi syariah yang ada di Jawa Timur ini bisa diselenggarakan dengan baik dan maksimal. Kalau masih belum maksimal, maka masih perlu dilakukan evaluasi lagi,” katanya.

Pria yang akrab dipanggil Gus Ipul ini mengatakan, ada tiga pesan yang harus dilakukan oleh satuan tugas ini yakni yang pertama adalah sosialisasi dimana dalam praktiknya mendorong kepada pesantren MUI dan juga instansi non goverment untuk membantu percepatan ini.

“Mengajak kepada warga masyrakat dan juga meminta kepada dai untuk membuatkan ayat agar memotivasi masyarakat bekerja lebih keras. Dalam arti yang sebenarnya akhirat diurusi dan dunia juga diurusi,” katanya.

Sedangkan yang kedua, kata dia, yaitu penguatan lembaga yakni lembaga pembiayaan syariah ini harus diperkuat, dipersiapkan dengan baik supaya masyr-

JAKARTA (BM) - Pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati postur anggaran dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017 (APBN) untuk disahkan dalam sidang paripurna. “Sepuluh fraksi telah membacakan mini fraksi, dan sepuluh fraksi menerima untuk dilanjutkan untuk diputuskan,” jelasWakil Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, dalam rapat kerja bersama pemerintah di Gedung DPR RI, Selasa (25/10).

Dalam rapat kerja tersebut, kedua pihak menyepakati defisit anggaran sebesar Rp330,2 triliun, atau 2,41 persen terhadap produk domestik bruto. Pemerintah bersama Banggar juga menyepakati pembiayaan luar negeri mencapai Rp 330,2 triliun.

Sedangkan pendapatan negara, disepakati sebesar Rp 1.750,3 triliun. Sementara itu, pendapatan dalam negeri disepakati Rp 1.748,9 triliun. Penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak, disepakati masingmasing Rp 1.498,9 triliun dan Rp 250 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pemerintah akan terus menggali potensi penerimaan negara, dalam rangka meningkatkan kinerja perekonomian dalam negeri. “Belanja juga akan kami efektifkan terhadap program pembangunan prioritas, sebagai dukungan pertumbuhan ekonomi berkualitas untuk mengurangi kesenjangan,” katanya. (vvn/epe) TUGAS BERAT: Wagub Saifulah Yusuf dan anggota Satu Akses usai pelantikan, harus segera merumuskan dan menyusun program akselerasi ekonomi syariah di Jatim.

akat yang menggunakan ekonomi syariat tidak kebingungan.

“Dan yang ketiga adalah sumber daya manusia atau SDM yang harus memiliki pola pikir yang pas dan tepat untuk melayani masyrakat. Diharapkan dengan adanya satuan tugas ini perkembangan ekonomi syariah di Jawa Timur diharapkan lebih komprehensif dan integratif, tidak hanya bicara dari sisi keuangan saja tetapi juga sektor riil yang menjadi basis perekonomian masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Benny Siswanto mengatakan, “Satu Askes” ini dibentuk melalui keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/600/ KPTS/013/2016 tentang satuan tugas akselerasi ekonomi syariah Provinsi Jawa Timur tanggal 21 Oktober 2916.

“Tugas yang diamanatkan kepada Satu Akses antara lain menyusun program pengembangan dan akselerasi ekonomi syariah Jawa Timur berdasarkan roadmap yang ditetapkan oleh ketua satgas yakni

Gubernur Jawa Timur,” katanya.

Ia mengatakan, tugas lainnya yaitu membantu pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dengan mengimplementasikan program pengembangan dan akselerasi ekonomi syariah di Jatim berdasarkan roadmap yang sudah ditetapkan. “Selain itu juga mengkoordinasikan pelaksanaan program pengembangan dan akselerasi ekonomi syariah di Jawa Timur dengan berbagai unsur pemangku kepentingan yang terlibat,” katanya. (at/epe)

Profil Pengusaha UMKM, Elly Indah Sari

Kejujuran menjadi Kunci Bertahannya Usaha Jamu Tiga Generasi tika si tante meninggal sekitar satu setengah lalu, giliran Elly yang melanjutkan usaha ini sampai sekarang. Ia menjadi generasi ketiga usaha turun temurun ini.

Usaha yang dijalankan Elly dapat tumbuh karena tak banyak pengusaha kecil yang yang berminat terjun di bidang ini. Se-wilayah kecamatan Tulangan, hanya ada dua usaha serupa, yaitu Elly dan seorang pengusaha kecil lain yang membuka kios di desa tetangga. Di kios Elly sebetulnya, ia sharing waktu dan tempat dengan tantenya yang baru-baru ini mulai juga mulai merintis usaha serupa. “Tante saya mulai ikut berjualan rempah ADALAH Elly ( 29) yang menjadi pen- dan bahan jamu sejak beberapa bulan gusaha kecil memasok rempah-rempah lalu,” ujar Elly.

Tantenya berminat menekuni untuk para pembuat dan penjual jamu tradisional. Pusat usahanya ada di sebuah usaha ini karena prospeknya bagus, kios dekat pasar tradisional Desa kenongo, sedang tempat dan waktu tersedia. Elly Kecamatan Tulangan, Sidoarjo. Semua jenis hanya buka pada sore hingga malam rempah untuk jamu tradisional, bahkan hari, tepatnya mulai pukul 16.00 untuk pengobatan khusus bukan berupa sampai dengan pukul 20.00. Sebelum pukul 16.00, kios tak ada aktivitas. Slot jamu, tersedia di kios Elly.

Perempuan bernama lengkap Elly In- waktu pagi hingga sore itulah yang dah Sari ini sudah 10 tahun lebih menekuni kemudian dipakai tantenya untuk juga usaha ini. Ia bukan yang pertama. Usaha memulai usaha serupa. Bagaimana ini sudah ada sejak dirintis oleh neneknya, membedakan, mana barang Elly dan mana Hj Sarifah sekitar 1970an. Ketika si nenek barang milik tantenya? “Membedakannya meninggal pada 2002, usaha ini diteruskan gampang, kok, karena tempat menaruhnya oleh tantenya, Lilik Masitah. Elly Kemu- beda dan masing-masing sudah hapal dendian menjadi gan barang masing-masing,” tambah Elly.

Dalam sehari, omzet Elly bisa mencapai asisten L i l i k Rp 400 – 500 ribu saat ramai. “Kalau sepi, setelah yach, kadang-kadang omzetnya sekitar Rp l u l u s 200 ribu sehari,” ujarnya.

Obat Vertigo S M A Bisnis Elly tergolong unik. Pasarnya pada 2 0 0 6 . lumayan luas. Orang dengan keluhan sakit Ke- tertentu bisa datang dan membeli jamu sesuai resep yang dia terima dari neneknya. “Untuk sakit maag, nenek saya dulu kasih resep kunir putih (dua jari), temulawak (1/4 kg) dan gula batu (1 ons). Semua bahan direbus dengan air sekitar 2 liter sisa 1,5 liter. Airnya diminum seperti minum air putih biasa,” tutur wanita lajang ini.

Pernah juga pembeli datang dengan keluhan vertigo. Obat tradisionalnya cuman satu, namanya inggu. Ini sejenis getah pohon yg sudah beku. Setengah Elly Indah Sari

Usaha jamu tradisional tetap eksis dan tumbuh di tengah laju perkembangan pengobatan medis modern. Apalagi di pedesaan, warga masyarakat lebih memilih memelihara kesehatan dengan menggunakan jamu tradisional berdasarkan resep turun temurun. Tidak heran usaha para penjual jamu keliling, baik jamu gendong maupun gerobak, tetap memiliki pasar tersendiri.

Disusuri lebih ke hulu, usaha jual beli rempah untuk bahan jamu pun bisa bertahan hingga kini.

ons inggu, Elly kulakan dengan harga Rp 300 ribu. “Saya jual untuk secuil ukuran pentol korek api Rp 5.000. Cara makannya langsung ditelan begitu saja. Dua tiga kali minum vertigo biasanya sembuh,” jelas Elly.

Selain itu, Elly punya banyak pelanggan tradisional, yaitu para penjual jamu keliling.

Karena pelanggan tradisional, maka praktik utang menjadi kebiasaan. Jadi penjual jamu keliling itu mengambil rempah-rempah, tetapi membayarnya mundur sampai satu dua minggu. Apa tak ada yang ngemplang?

“Enggak tuh. Semua pelanggan saya selalu mematuhi kewajibannya, walau telat sehari dua hari. Kita semua berusaha dengan mengharapkan barokah. Kalau ngemplang atau curang, kita takut usaha kita tidak barokah, bahkan rugi,” ujar Elly.

Kejujuran dalam bisnis menjadi salah satu kata kunci Elly dan para pelanggannya bisa tetap eksis dalam usaha kecil mereka.

Nilai kejujuran, yang juga menjadi prinsip penting dalam pengembangan bisnis modern yang sehat dan syariah, merupakan pelajaran yang patut dipetik dari para pengusaha kecil sekelas Elly Indah Sari dan para pelanggannya, itu. (yas/nii)

Rincian Rancangan APBN 2017 Pendapatan negara

: Rp 1.750,3 triliun.

Pendapatan dalam negeri

: Rp 1.748,9 triliun.

Penerimaan perpajakan

: Rp 1.498,9 triliun.

Penerimaan negara bukan pajak

: Rp 250 triliun.

Defisit anggaran

: Rp 330,2 triliun.

Belanja negara

: Rp 2.080,5 triliun.

Belanja pemerintah pusat

: Rp 1.315,5 triliun.

Belanja kementerian/lembaga

: Rp 763,6 triliun.

Belanja non kementerian/lembaga

: Rp 552 triliun.

Dana transfer daerah dan dana desa

: Rp 764,9 triliun.

Belanja transfer daerah

: Rp 704,9 triliun.

Dana desa

: Rp 60 triliun.

09 www.beritametro.co.id

RABU, 26 OKTOBER 2016

Gus Ipul Beri Tiga Pesan bagi Pemuda SURABAYA (BM) - Wakil Gubernur Jatim, Saifullah Yusuf, mengingatkan pemuda saat ini menghadapi situasi berbeda dibanding masamasa sebelumnya.

Menurut dia, hal itu ditandai dengan kemajuan informasi dan teknologi, masuknya masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) hingga penyatuan dunia secara tidak langsung yang menjadikan tingkat persaingan pun menjadi kompetetif.

Wakil Gubernur yang juga akrab disapa Gus Ipul memiliki pesan khusus kepada pemuda untuk menghadapi persaingan itu. “Pesan saya kepada pemuda ada tiga,” kata dia usai melakukan orasi kepemudaan

BM/SULUH DP

KOMPAK: Wakil Gubernur Jatim, Saifullah Yusuf, (tengah) usai memberikan orasi kebangsaan di UINSA, Selasa (25/10).

serta traktat keislaman dan kebangsaan di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA), Selasa (25/10).

Pesan pertama, yang disampaikan Gus Ipul adalah pemuda harus memiliki kesadaran cinta Tanah Air. Menurut dia, cinta Tanah Air merupakan modal utama untuk menjadi bangsa unggul.

Pesan kedua, pemuda wajib meningkatkan daya saing dengan keunggulan kompetetif. Saat ini, pemudapemuda sudah memiliki keunggulan komparatif dan itu perlu dipertahankan. Tapi kompetetif itu wajib melengkapi diri dengan keterampilan yang cukup disamping ilmu.

Pesan ketiga yang disampaikan

Gus Ipul ialah perlunya disiplin tinggi. “Kita harus mulai melatih diri kita untuk disiplin. Tidak ada bangsa yang maju tanpa ada kedisiplinan di dalam masyarakat,” ungkapnya.

Dengan memiliki tiga hal itu, lanjut dia, pemuda Indonesia bisa menjadi manusia unggul dan menjadi masa depan bangsa. “Tidak ada pilihan lain sekarang ini,” katanya.

Dikesempatanyangsama,satrawan dan budayawan D. Zamawi Imron ikut mengingatkanpemudaagarterusbelajar serta bergerak dan kreatif.“Ada catatansejarahpenting,bahwarata-rataorangyangikutrapatkepemudaan(Sumpah Pemuda,Red), rata-rata berumur 20 tahunkebawah,”ungkapnya.(sdp/udi)

Alumni PMII Diminta Maju Pilgub Jatim 2018 Kiai Hasyim: Jatim Belum Pernah Dipimpin Orang NU ibarat kerata api yang sudah memiliki lokomotif, gerbong, rel kereta dan tujuan yang jelas.

“NU itu seperti kereta api yang sudah lengkap dan memiliki tujuan yang jelas. Jadi jangan malah berubah seperti taksi yang bisa ditumpangi siapa saja dan bisa berhenti dimana saja,” ujarnya.

Lebih lanjut Kiai Hasyim mengatakan, penduduk Jatim mayoritas Nahdliyin (warga NU). Namun hingga kini Nahdliyin masih termarginalkan dan tak kunjung lebih baik dibanding warga masyarakat yang lain dalam hal kesejahteraan.

Hal itu terjadi, nilai mantan Ketum PBNU tersebut, karena hingga sekarang gubernurnya bukan dari kader NU. Posisi tertinggi yang dimiliki kader NU di Jatim hanyalah wakil gubernur, sehingga kurang bisa memperjuangkan kepentingan warga NU di Jatim. “Kalau NU ingin menjadikan warga Nahdliyin di Jatim menjadi lebih sejahtera, saya kira sudah saatnya NU pegang lokomotif di Jatim,” tegasnya.

GP Ansor Jatim, perjuangan NU merebut kekuasaan kerap kali gagal karena NU mudah terpecah belah. Bahkan diinternal anggota IKA PMII Jatim sendiri juga demikian.

Cak Anam sapaan akrab Choirul Anam mencontohkan, sekarang ini kader IKA PMII

tersebar dimana-mana bahkan ada yang di dalam kabinet. “IKA PMII Jatim mempunyai Imam Nahrawi dan Khofifah Indar Parawansa di kabinet. Tapi kalau mereka disuruh bicara soal Jatim pasti tak bisa satu suara,” dalih ketua umum DPP PKNU iu.

Begitu juga dengan PKB, lan-

Dindik Diimbau Bantu Kelancaran Bobda BM/MADJI

FORUM DISKUSI: Kiai Hasyim bersama bebreapa nara sumber lain pada acara Forum Group Diskusi (FGD) bertema Ikhtiyar Menata Jawa Timur di Surabaya, Senin (24/10).

mentaritas Program Bantuan Sosial NonTunai, Selasa (25/10) sore.

Acara yang digelar di Convention Hall Dyandra, Gramedia Expo Surabaya itu dibuka Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul pada pagi harinya. “Ini kebetulan memang koordinasi tahunan. Kita ingin memastikan, bahwa akan ada tambahan penerima PKH dan itu berjalan mulai bulan depan (November),” terang Khofifah.

Untuk Jawa Timur, lanjutnya, ada 591 ribuan tambahan baru.

“Sehingga nanti penerima PKH di Jatim menjadi satu juta lebih.

Dari satu juta lebih itu, kita sedang melakukan pemetaan nasional. Per bulan depan, itu kita akan memulai pencairan PKH non tunai, Insya Allah sampai Desember, itu satu juta target-

Kepastian itu disampaikan Menteri Sosial (Mensos), Khofifah Indar Parawansa, usai menutup Rapat Koordinasi (Rakor) PKH Jawa Timur 2016 dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat PKH Melalui Komple-

BM/ROFIQ

RAKOR: Mensos Khofifah Indar Parawansa saat menghadiri Rakor PKH Jawa Timur 2016 di Convention Hall Dyandra, Gramedia Expo Surabaya, Selasa (25/10).

nya,” sambungnya.

Dari angka satu juta, lanjut Khofifah, berdasarkan pemetaan yang dilakukan, 222 ribu yang sudah siap non tunai. “Maka Jawa Timur, Insyaallah 222 ribu yang sudah siap non tunai, bergerak mulaibulandepan.Insyaallahkita mulai bergerak dari Gresik tanggal 5 November, kita sudah mulai jalan, 222 ribu dari satu juta target nasional pencairan non tunai.”

Lebih lanjut dikemukakan Khofifah, kemudian dari 302 eWarong (warung gotong royong) secara nasional, maka Jawa Timur dari pemetaan per sore ini akan siap 125 e-Warong di Jawa Timur. Karena itu, seluruh pendamping PKH sudah harus siap untuk men-switch dari proses pendampingan menerima tunai menjadi nontunai.

“Termasuk melakukan pendampingan penerima raskin dari subsidi raskin menjadi bantuan pangan. Jadi itu akan berjalan Insyaallah mulai November ini masif. Karena e-Warong di Jawa Timurinisudahcukupbanyaktapi akan berjalan masif mulai bulan November ini,” sambungnya lagi.

Khofifah juga menjelaskan, Rakor PKH se Jawa Timur di Surabaya hari ini, merupakan bagian dari memaksimalisasi pendampingan PKH kepada penerima PKH yang akan bertambah 591 ribu penerima baru pada November mendatang.

Dari Rakor PKH Jatim, selanjutnya Mensos akan melakukan pertemuan dengan sejumlah rektor Jatim di Hotel Majapahit Surabaya terkait program-program Kemensos. (rdl)

Angkat Kesejahteraan Masyarakat Lewat Ekonomi Syariah Syariah berkembang pesat.

“Sudah tentu di Indonesia dengan mayoritas muslim mestinya bisa juga jauh lebih maju,” kata dia.

Lebih lanjut dijelaskan Gus Ipul, salah satu kunci di dalam kesuksesan akselerasi ekonomi syariah di Jatim adalah perkuatan kelembagaan, kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) hingga sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan ekonomi syariah.

Penguatan kelembagaan harus dilakukan agar sinergitas program yang terjalin antarsemua lini berjalan dengan baik.

Sementara, sosialisasi kemasyarakat juga terus dilakukan melalui pondok pesantren (ponpes) hingga organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Bahkan, kelembagaan lain-

nya seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan instansi baik pemerintah maupun nongovernment juga terus diperkuat peranannya. Pembentukan satgas ini, diharapkan pula dapat mendorong dan mempercepat aksel-

ISTIMEWA

SURABAYA (BM) – Jawa Timur (Jatim) diharapkan bisa menjadi regional ekonomi syariah terbesar di Indonesia agar kesejahteraan masyarakat bisa segera terwujud.

HalitudikemukakanWakilGubernur (Wagub) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat mengukuhkan sekaligus melantik Satuan Tugas AkselesarsiEkonomiSyariah(Satu Akses) di Grand City pada acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF), Selasa (25/10).

Satgas Akselerasi Ekonomi Syariah resmi dibentuk sesuai dengan keputusan Gubernur Nomor 188/600/KPTS/013/2016 tanggal 21 Oktober 2016. Pembentukan satgas ini untuk menyinergikan peran antarstakeholder dalam rangka percepatan pelaksanaan ekonomi syariah.

Menurut Gus Ipul, di Singapura dan Inggris, ekonomi

mayoritas di Jatim. “Kami ingin gubernur Jatim ke depan dari kader NU tapi warga NU tidak terbecah belah,” ungkap mantan anggota DPRD Jatim itu.

Mujahid mengakui, banyak kader NU yang potensial maju di Pilgub Jatim 2018 baik menjadi Cagub maupun Cawagub. Di antaranya Khofifah Indar Parwansa, Saifullah Yusuf, Abdul Halim Iskandar, Imam Nahrawi maupun Hasan Aminuddin.

“Kalau dari hasil diskusi ini dapat disimpulkan teman-teman IKA PMII menginginkan yang menjadi Cagub representasi NU adalah dari IKA PMII,” tegasnya. (rdl)

PENDIDIKAN

Khofifah: Penerima PKH di Jatim Satu Juta Lebih SURABAYA (BM) - Mulai November, pemerintah lewat Kementerian Sosial akan menambah jumlah penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) secara nasional. Untuk Jawa Timur akan ada tambahan 591 ribu penerima PKH.

jut Cak Anam, pasti mereka memiliki pandangan sendiri soal kepemimpinan di Jatim ke depan. “Karena itu saya sarankan NU Jatim harus bisa mandiri. PKB adalah bagian dari NU, jangan malah dibalik,” tegasnya.

Masih di tempat yang sama, Ketua PW IKA PMII Jatim, H Mujahid Ansori mengatakan menjelaskan bahwa IKA PMII Jatim sengaja mengambil tema ‘Ikhtiyar Menata Jawa Timur Lebih Sejahtera’ karena ingin ikut memberikan sumbangsih pemikiran yang bisa menjadi referensi menjadikan Jatim lebih sejahtera khususnya bagi warga nahdliyin yang menjadi

erasi ekonomi syariah di Jatim.

Sementara itu, Benny Siswanto Kepala Kantor Perwakilan BI mengatakan, dengan dibentuknya satgas ini, ruang lingkup kerjasama antara Pemerintah Jawa Timur dan Bank

Indonesia berkembang semakin luas, terutama pada pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Pemerintah dan BI juga telah mengimplementasi kerjasama dalam pemantauan dan pengendalian harga di Jawa Timur dengan terbentuknya Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). “Saya berharap agar komitmen dan kerjasama antara Pemprov Jatim, BI, OJK, Kalangan Praktisi, akademisi dan ulama dalam mengembangkan ekonomi syariah dapat berjalan istiqomah, optimal dan mendapat dukungan dari berbagai unsur terkait,” kata dia. (dre/udi) PEMBUKAAN ISEF: Gus Ipul memukul gong saat membuka Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) di Grand City, Surabaya, Selasa (25/10).

SURABAYA (BM) – Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur (Jatim) diminta untuk ikut membantu kelancaran pencairan bantuan operasional pendidikan daerah (Bopda) di Surabaya untuk triwulan IV yang hingga saat ini belum ada kepastian hukum.

Hal itu dikemukakanWakil Gubernur (Wagub) Jatim, Saifullah Yusuf. Menurut dia, ketidaklancaran pencairan Bopda dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap Saifullah Yusuf pembayaran gaji guru dan pegawai honorer selama tiga bulan terakhir (Oktober, November dan Desember).

“Masalah-masalahituharusdiselesaikansecarabertahap. Jangan sampai ada yang dirugikan, jangan ada yang tercecer, semua harusdiurus,”katawakilkepaladaerahyangakrabdisapaGusIpul ini saat ditemui di UIN Sunan Ampel Surabaya, Selasa (25/10).

Gus Ipul mengakui, provinsi tahun ini memang belum menganggarkan untuk SMA/SMK. Namun, masalah gaji guru tetap harus diselesaikan. Sama halnya ketika Dindik mencarikan solusi untuk gaji guru honorer pada 2017 mendatang.

“Kalau 2017 bisa dibayar pakai BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Tapi yang tahun ini juga harus diurus,” kata dia.

Disinggung soal tuntutan gaji setara Upah Minimum Kota (UMK), Gus Ipul menilai hal itu wajar. Karena mestinya itu memang bisa jadi patokan. Apakah itu dicarikan dari dana BOS atau duit dari yang lain. “Intinya saya minta pak Saiful (Kepala Dindik Jatim) untuk melakukan simulasi terus terhadap tuntutan-tuntutan ini,” sambung Gus Ipul. Jangan sampai setelah pelimpahan SMA/SMK dilakukan terus loyo. Sebaliknya, pelimpahan ini harus disikapi dengan semangat menjadi lebih baik. Karena ini bukan kemauan provinsi, tapi amanat undang-undang. “Kalau bukan karena undang-undang enak saja di kabupaten/kota, selesai,” tutur dia.

Peralihan ini, lanjut Gus Ipul, perintah Undang-undang (UU). Bukan kemauan provinsi atau gubernur. Karena itu, kalau dulu pendidikan bisa gratis, sekarang juga mestinya gratis.

Tinggal bagaimana menentukan caranya saja. “Oh uangnya kabupaten/kota dititipkan provinsi. Secara teknis nanti aturannya di Kemendagri,” tandasnya.

Gus Ipul menegaskan, prinsip dalam pelimpahan ini orientasi dasarnya harus untuk rakyat. Sehingga, transisi jangan sampai dibuat suasana tegang.

Sementara itu, Kepala Dindik Jatim Saiful Rachman bersikukuh bahwa tangung jawab pembiayaan selama tiga bulan terakhir masih di tangan pemerintah kabupaten/kota setempat. Sebab, pelimpahan wewenang SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi baru personel, aset dan dokumentasi.

“Sekarang ini semua berjalan seperti biasa. Baru mulai Januari 2017 mendatang ada kebijakan baru,” tutur Saiful.

Karena itu, lanjut Saiful, jika Pemkot Surabaya selama tiga bulan terakhir ini menahan Bopda dan berimbas pada gaji guru maka konsekuensinya harus ditanggung sendiri. “Itu risiko Surabaya. Selain Surabaya tidak ada yang mempermasalahkan soal pembiayaan tiga bulan terakhir ini,” kata dia. Para guru, lanjut Saiful, harus bersabar jika benar-benar tidak digaji selama tiga bulan ini. Karena Bopda sendiri juga belum diputuskan akan cair. “Yang jelas daerah lain tidak ada masalah seperti ini,” pungkas dia. (sdp/udi) ISTIMEWA

SURABAYA (BM) - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) KH Hasyim Muzadi berharap anggota IKA PMII Jatim ada yang maju di Pilgub Jatim 2018. Dia menilai, tak sedikit alumni yang layak melanjutkan kepemimpinan Soekawo.

Hal itu dikatakan Kiai Hasyim saat menjadi nara sumber dalam Forum Group Diskusi (FGD) bertema Ikhtiyar Menata Jawa Timur Lebih Sejahtera yang diselenggarakan IKA PMII Jatim di Surabaya, Senin (24/10).

Namun, pendiri dan pengasuh Ponpes Al Hikam Malang ini enggan menyebut nama.

Padahal, bukan rahasia lagi dia sangat dekat dengan Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa yang notabene alumnus PMII dan disebut-sebut akan kembali maju di Pilgub Jatim.

Selebihnya, Kiai Hasyim berharap Nahdlatul Ulama (NU) tidak menjadi seperti mobil taksi yang bebas mencari penumpang dan bisa berhenti sesuai keinginan penumpang. Sebab, NU itu

Sementara itu, Drs H Choirul Anam, salah satu tokoh senior IKA PMII Jatim banyak menceritakan dengan sejarah NU dalam percaturan kekuasaan di tingkat pusat maupun Jatim mulai sejak jaman Orde Lama, Orde Baru hingga pasca reformasi.

Menurut mantan Ketua PW

10 JATIM RAYA

berita metro

www.beritametro.co.id

RABU, 26 OKTOBER 2016

Gerebek Rumah Terduga Teroris di Magetan

KILAS

Densus 88 Amankan Granat dan Senpi

Lesus Terjang Kota Pamekasan

MAGETAN (BM) - Tim Densus 88 Antiteror menggerebek rumah terduga teroris Gatot Witono di Jalan Hasanudin Kelurahan Selosari Magetan, Selasa (25/10). Penggerebekan dilakukan pagi sekitar pukul 07.30 WIB hingga siang dan menangkap yang bersangkutan. Selain menangkap Gatot Witono, tim densus juga mengamankan sejumlah barang dari rumah tersebut. Di antaranya adalah perangkat komputer dan beberapa arsip.

Namun, selama penggerebekan tidak ada pihak berwenang yang memberikan konfirmasi terkait penangkapan terduga teroris tersebut. “Kami hanya bertugas mengamankan lingkungan sekitar penangkapan,” ujar Kapolsek Magetan AKP Agus Suprijanto kepada wartawan.

Namun sumber lain yang berhasil dihimpun koran ini mengungkap, Tim Densus 88 berhasil mengamankan barang bukti berupa pistol, granat dan amunisi saat melakukan penggeledahan di dalam rumah. Barang-barang terlarang itu didapat beberpa menit usai Densus 88 mengamankan Gatot yang baru saja mengantar anaknya sekolah di DS swasta

FOTO ISTIMEWA

DIKENAL TERTUTUP: Personil Polri memenuhi rumah Gatot yang terlihat mewah usai digerebek karena diduga terlibat dalam jaringan teroris. Selama ini tetangga sekitarnya hanya mengenal Gatot sebagai pengusaha kulit namun jarang bersosialisasi.

di Jl S Parman.

Saksi mata di tempat kejadian, Gatot mendadak dipepet dan langsung dimasukkan mobil. Sejumlah saksi menyatakan kejadian begitu cepat. Diketahui, penangkapan Gatot dilakukan lebih dari tiga

orang. “Kejadian begitu cepat, mas. Sang pria (Gatot) kedalam mobil, sedangkan motor dipakai dibawa 2 orang pria,” terang warga di dekat lokasi sekolahan.

Gatot Winoti alias Sabarno (48) diduga jaringan anggota Jamaah Islamiyyah. Namanya

bahkan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Usai Gatot ditangkap, tim tersebut didampingi ketua RT/RW melakukan penggeledahan di rumah tersangka di Jalan Hasanudin, Kelurahan Selosari.

Dalam penggeledahan yang ber-

langsung hingga pukul 12.00 WIB, petugas mendapatkan satu butir granat, satu pucuk pistol dan sejumlah butir peluru yang langsung diamankan.

Berdasarkan informasi yang ada, penggerebekan dan penangkapan terduga teroris tersebut merupakan pengembangan dari wilayah Solo. Bahkan petugas yang mendampingi tim Densus 88 di lokasi setempat, semuanya berasal dari Polrestabes Surakarta dan Brimob Polda Jawa Tengah.

Sementara, Gatot Witono sendiri di lingkungan setempat dikenal sebagai pengusaha kulit di Lingkungan Industri Kulit (LIK) Magetan. Gatot memiliki istri seorang dokter bernama Diah Ratnawati yang dulunya bertugas di RSUD dr Sayidiman Magetan dan berstatus PNS. Namun beberapa tahun belakangan, Istri Gatot keluar dari PNS dengan berdalih gaji diperoleh haram, karena berasal dari berbagai pajak haram. Sejumlah tetangga menyatakan keluarga bersangkutan dikenal tertutup, tidak mau bergaul jika bukan dari alirannya. Namun praktik dokter istri Gatot masih dibuka di rumah dan sesekali di salah satu klinik bersama di Magetan. (dbs/at/epe)

MISI PUNCAK: Tim pertama ‘Lumajang Sae’ dilepas resmi Kapolres AKBP Raydian Kokrosono dan sejumlah pejabat teras di Mapolres Lumajang, Selasa (25/10).

Enam Sepeda Air Tambah Fasilitas Wisata PROBOLINGGO (BM) - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo terus berupaya menambah daya tarik wisata di semua destinasi wisata di wilayahnya. Mulai dari sarana dan prasarana hingga fasilitas wisata.

Salah satunya dengan menambah sarana berupa sepeda air yang berasal dari bantuan enam sepeda air dari lima Corporate Sosial Responsilibity (CSR) perbankan meliputi BNI, BRI, Bukopin, dan Bank Mandiri.

“Penambahan ini dilakukan untuk mempercantik wahana dan daya tarik wisata di Ranu Segaran Kecamatan Tiris. Dengan adanya penambahan ini, sudah ada 10 unit sepeda air di Ranu Segaran,” kata Kepala Disbudpar Kabupaten Probolinggo, Anung Widiarto, Selasa (25/10).

Tidak hanya itu, Disbudpar juga membina pengelola Ranu Segaran, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Ranu Segaran, Pokdarwis Ranu Agung, Pokdarwis Andungbiru dan Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas) Wringin Indah. “Pembinaan ini agar pelaksanaan Sapta Pesona bisa dilaksanakan oleh Pokdarwis. Mulai dari Aman, Bersih, Indah, Tertib, Rapi, Ramah dan Kenangan,” jelasnya.

Menurut Anung, masyarakat bisa langsung memanfaatkan fasilitas dan sarana tersebut dengan membayar tarif sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Probolinggo Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Rumah Potong Hewan, Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Probolinggo.

“Dalam Perbup ini disebutkan, tiket masuk Ranu Segaran sebesar Rp 2.000. Masyarakat juga bisa memanfaatkan sarana dan fasilitas sepeda air tanpa mesin dengan tarif Rp 4.000 selama 15 menit dan perahu mesin Rp 5.000 selama 15 menit,” jelasnya. (jtn/epe)

PAMEKASAN (BM) – Anomali cuaca yang disusul dengan angin kencang, melanda Pamekasan, Senin (24/10) malam. Setidaknya 8 bangunan di dua kecamatan, yakni di Kecamatan Kota dan Pademawu dialporkan rusak diterjang lesus. “Di Kecamatan Kota terjadi di Kelurahan Kangenan dan di Kecamatan Pademawu, terjadi di Desa Buddih,” kata koordinator lapangan BPBD Pemkab Pamekasan Budi Cahyono.

Rata-rata bangunan yang rusak atap rumah. Tidak ada korban jiwa dalam musibah itu, namun kerugian material ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Bencana angin puting beliung yang terjadi di dua desa di dua kecamatan ini, merupakan salah satu bencana, setelah hujan deras mengguyur Pamekasan selama sekitar lima jam lebih siang harinya. Bahkan sejumlah titik di kota masih tergenang banjir hingga kemarin.

“Tim tanggap darurat BPBD telah meninjau langsung rumah-rumah warga yang menjadi korban puting beliung itu, bersama Babinsa dan Babinkamtibmas,” terang Budi Cahyono. (at/epe)

Kapolres Lepas ‘Tim Lumajang Sae’ LUMAJANG (BM) - Tim Ekspedisi Pendakian Semeru yang akan memasang logo Polda Jatim di puncak Mahameru, diberangkatkan Kapolres Lumajang AKBP Raydian Kokrosono, Selasa (25/10). Sebanyak 15 peserta masuk tim awal dengan agenda langsung menuju Kalimati.

Kapolres berharap, tim yang berjumlah 15 orang, lima diantaranya personil Polres Lumajang terus menjaga kondisi fisik selama pendakian dan mematuhi setiap aturan tertulis dan petunjuk selama proses pendakian. “Saya berharap kepada semua anggota tim ini untuk terus menjaga fisik dan mental agar tujuan untuk memasang Logo Polda Jatim di puncak Mahameru tercapai,” katanya.

Ekspedisi Puncak Mahameru yang digelar Polres Lumajang dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ini diberi sandi ‘Tim Lumajang Sae’ ini dipimpin oleh AKP Jauhar Maarif. (pri/epe) (BM/PRI)

ATRAKTIF : Kesenian jaran kencak dari Lumajang menjadi salah satu andalan wisata budaya karena pertunjukannya yang sangat atraktif memikat penonton.

Resmi Jadi Warisan Budaya Bukan Benda

‘Jaran Kencak’ Diundang Tampil di Jakarta LUMAJANG (BM) - Jaran Kencak kesenian kebanggaan warga Kabupaten Lumajang,diundang tampil di Gedung Kesenian Jakarta, Kamis (27/10). Undangan ini sekaligus berbarengan dengan penyerahan SertifikatWarisan Budaya Tak Benda, dimana Jaran Kencak diakui sebagai warisan Budaya asal kabupaten Lumajang.

Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Lumajang, Deny Rohman menjelaskan, untuk persiapan penampilan kesenian Jaran Kencak ini sudah diberangkatkan tiga ekor Kuda Kencak berikut jokinya. “ Kita berangkatkan 3 ekor kuda yang sudah terlatih untuk tampil di Gedung Kesenian Jakarta dan teman-teman dari komunitas pelaku seni Jaran Kencak,” jelasnya, Selasa (25/10).

Rencananya, sertifikat itu akan diterima langsung Bupati H As’at Malik didampingi Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Deny Rohman dan Kabag Humas Setda Lumajang.

Jaran Kencak merupakan seni tradisional yang tidak hanya terkenal di Lumajang, melainkan juga dibeberapa daerah di kawasan tapal kuda. Namun hasil penelusuran mengungkap jika kesenian ini pertama kali muncul di Lumajang dan jadi rujukan pemerintah menetapkan sebagai daerah asal kesenian ini.

Jaran Kencak setiap tahun selalu difestivalkan yang diikuti ratusan peserta dari seluruh kabupaten Lumajang dan sekitarnya. Biasanya acara festival Jaran Kencak ini diselenggarakan dalam rangka Hari Jadi Lumajang yang jatuh pada bulan Desember. (pri/epe)

UNTUK PENYIDIKAN: E dan ED didampingi kuasa hukumnya usai resmi ditahan Kejari Bondowoso.

Ra Momon Tegaskan Harus Diproses Hukum Jika Terbukti

Kejari Bondowoso Tahan Dua Tersangka Korupsi

Kabupaten Bangkalan akan menggelar pemilihan kepada desa (Pilkades) serentak pada 27 Oktober 2016.

Awalnya jumlah desa yang hendak menggelar pilkades sebanyak 143 desa, namun karena di tiga desa, yakni Desa Langkap dan Desa Jambu, Kecamatan Burneh, serta Tobeddung, Kecamatan Klampis tidak ada calon yang mendaftar maka tinggal 140 desa.

Pelaksanaan pilkades serentak itu merupakan amanah

BONDOWOSO (BM) – Kejari Bondowoso resmi menahan D dan ED dua tersangka kasus korupsi tambah daya di RSUD dr H Koesnadi, Selasa (25/10). D diketahui seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sedangkan ED pihak rekanan dari PPK. Penahanan ini merupakan tindaklanjut setelah hasil penyidikan kejari, ditemukan indikasi korupsi Rp 101 juta dari total anggaran Rp 500 juta.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Muhammad Fatin menjelaskan, penahanan kedua orang untuk memperlancar proses penyidikan dan agar tidak menghilangkan barang bukti. “Mereka ditahan selama 20 hari. Hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan Penyidik agar tidak menghilangkan barang bukti,” ucap Fatin diruangan Pidsus Kejari Bondowoso. (rdj/epe)

Indikasi Kecurangan di Pilkades Serentak Merebak

BANGKALAN (BM) - Bupati Bangkalan Moh Makmun Ibnu Fuad meminta masyarakat agar melaporkan apabila ditemukan adanya praktik kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan kepada desa (pilkades) serentak yang digelar 27 Oktober 2016.

“Laporkan saja kepada pihak berwenang dan pasti akan ditindak lanjuti,” katanya, Selasa (25/10).

Jika ditemukan ada tahapan pelaksanaan pilkades yang tidak sesuai dengan ketentuan atau

Diterbitkan oleh: PT. Berita Metro Jl Tunjungan No 86 Surabaya. www.beritametro.co.id Percetakan: PT Citra Cetak Pratama (isi di luar tanggung jawab percetakan)

PERWAKILAN

melanggar aturan, bupati meminta agar diproses secara hukum.

“Negara kita ini kan negara hukum. Maka jika ada pelanggaran hukum, ya diproses secara hukum pula,” ucap kepala daerah termuda yang akrab dipanggil Ra Momon tersebut.

Bupati mengemukakan hal ini, menanggapi protes sebagian masyarakat yang menyatakan bahwa tahapan pelaksanaan pilkades serentak di Bangkalan cacat hukum. Sebanyak 140 desa di

dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa`dan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Selain itu yang juga menjadi acuan ketentuan dalam pelaksanaan pilkades serentak ialah Perda Nomor 1 Tahun 2015 dan Perbup Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa.

Pilkades serentak di Kabupaten Bangkalan kali ini merupakan kali kedua. Tahap pertama telah digelar pada Juni 2015 dengan jumlah desa yang menggelar

pemilihan sebanyak 112 desa di 18 kecamatan di Kabupaten Bangkalan.

Guna mengamankan pelaksanaan pilkades serentak itu Polres Bangkalan mempersiapkan sebanyak 5.675 personel gabungan dari unsur TNI dan Polri. Perinciannya, sebanyak 4.475 personel dari jajaran Polres Bangkalan dan Polda Jatim, sedangkan sebanyak 1.200 personel sisanya dari Kodim 0829 Bangkalan. (at/epe)

Direktur: Silvia Balhmar. Pemimpin Perusahaan: M. Mashudi. Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: Totok Hartana. Wapemred: Noor Ipansyah Iskandar. Dewan Redaksi: AR Balhmar, Djoko Tetuko, Samiadji Makin Rahmat, Yahya A Waber, Tjipto Chandra, Marcella, Hadi Ismanto, M. Nabil. Redaktur: Budi Arie Satriyo, Bambang Andrias, Oki Lukito, E Prayogo, Indra Nanang. Wartawan Senior: Rofiq Kurdi Ismail, Aziz Tri, Novi Triawan. Reporter: Dian Kurniawan, Faisal Abdillah, Suluh DP, Andre Septia Hadi, Hasan Nur Rahmad. Fotografer: Soemadji. Pracetak: Ahmad Choironudin. Artistik/Tata Letak: Luthfi, firman. Desain Grafis: Khalid “Klied”. Sekretaris Redaksi: Muh. Faizin.

Bidang Online: Wahyu Saputro. Eksekutif Marketing: Fahad Balhmar, Khalid H. Perwakilan Daerah: Jakarta: Priyoko Sarjito (Kep. Biro), Marcella, Ferdy Yunisaf. Mojokerto: Prayogi. Sidoarjo: Yahdar Balhmar, Imam Muchlis.

Gresik: Asepta Y Permana (Kepala), M Sugeng Pasuruan: H Umar Wirohadi (kabiro), Abdul Kadir Jaelani. Malang: Aji, Kholil, Agus Susanto, Koordinator Sirkulasi/Pemasaran: M. Mashudi. Alamat Redaksi: Jl Tunjungan No 86 Surabaya. Telp. +6231 5318686, 5323414. Fax:+6231 5323415 Redaksi: 081334312300 | Iklan/Langganan: 081216327858 | No Pengaduan: 031 70975270. Email: red_beritametro@yahoo.co.id. Tarif Iklan: Display(fc) Rp. 35.000/ MMK (BW) Rp. 25.000/MMK. Sosial Rp. 10.000/MMK, Baris Rp. 15.000 (Minimal 2 Baris).

DALAM MENJALANKAN TUGAS PELIPUTAN, WARTAWAN BERITA METRO DIBEKALI TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER.

GRESIK 11

berita metro

www.beritametro.co.id

RABU, 26 OKTOBER 2016

LAMONGAN I BOJONEGORO I TUBAN I GRESIK

Dukung Anti Pungli, Dispendik Larang Study Tour Luar Kota

GRESIK(BM)-Bupati dan Wakil Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto dan Moh. Qosim mengajak seluruh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Gresik dan organisasi pemerintah untuk menandatangani deklarasi anti Pungutan Liar (pungli),Selasa (25/10).

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Gresik, Mahin mengatakan, pihaknya telah mengirim surat kepada seluruh Kepala Unit Pelaksana Tekmis Daerah (UPTD), serta kepala sekolah di Kabupaten Gresik untuk melarang pungli.

Beberapa kegiatan yang dilarang karena bisa memicu pungli antara lain, pengadaan seragam oleh sekolah, larangan menjadi distributor atau pengecer buku kepada semua unsur yang ada di Dinas Pendidikan, larangan studi wisata keluar daerah.

“Studi wisata cukup memanfaatkan potensi atau obyek wisata lokal Gresik,” kata Mahin, usai penandatangan deklarasi anti pungli. Acara penandatanganan deklarasi dilaksanakan di Ruang Mandala Bakti Praja, Kantor Bupati. Sementara

FOTO BM/MOCH. SUGENG

KESEPAKATAN : Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto menandatangani deklarasi anti pungli, di Kantor Bupati, Selasa (25/10).

itu, Bupati mengungkapkan, pihaknya telah lebih dulu melaksanakan kebijakan anti pungli dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 356/436/437.12/2016 tertanggal 18 Oktober 2016 tentang Pungutan Liar. Surat edaran dilarang keras melakukan pungutan biaya diluar ketentuan peraturan perundang-undangan itu sudah disampaikan ke seluruh Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta institusi yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.

“Namun sajauh itu, saya sudah melaksanakan kebijakan anti pungli mulai saya menjabat dulu. Pada 22 November 2010, saat penerimaan 213 PNS (Pegawai Negeri Sipil) kami memberlakukan penyaringan dengan tes murni. Maka sejak

saya melakukan mutasi pertama. Saya melantik pejabat dengan tidak meminta imbalan sepeserpun. Silakan tanya kepada pejabat yang telah saya lantik,” tantang Sambari.

Sementara Wakil Bupati Moh. Qosim menyatakan, sebelum acara deklarasi anti pungli ini, pihaknya telah mengumpulkan surat pernyataan anti pungli para Kepala SKPD. “Surat pernyataan itu dibuat dan ditulis sendiri serta dibubuhi matarei oleh yang bersangkutan, kemudian dikumpulkan ke BKD Gresik,”ujar Qosim.

Wabup Qosim menyatakan senang dan mendukung program pemerintah pusat ini. Karena memang menginginkan Pemerintah Kabupaten Gresik ini bersih. ”Kami siap menindak tegas PNS yang melakukan pungutan liar terutama yang menjadi perhatian kami di pelayanan publik.

Tentunya kami akan melakukan investigasi lebih mendalam terlebih dahulu.

Kami juga akan melakukan pengawasan internal yang melekat, membuka akses pengaduan serta respon masyarakat,” tandas Qosim.(sgg/yog/dra)

Sexy Dancer Di GJS

YVC-I Jatim Minta Maaf, MUI Minta Aktor Dibalik Acara Ditindak

GRESIK(BM)- KetuaYamaha Vixion Club Indonesia (YVC-I) Regional Jawa Timur Muhammad Fauzy, akhirnya turun tangan membantu sesama rekan YVC-I Chapter Gresik, Alfi Sahry dan Rizky Villiant Ismaryono untuk meminta maaf kepada seluruh masyarakat Gresik.

Permintaan maaf dilakukan di ruang Putri Cempo, Kantor Pemkab Gresik, Selasa, (25/10) di hadapan Wakil Bupati Gresik, M. Qosim; perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI); dinas terkait; organisasi kepemudaan dan kepolisian. Muhammad Fauzy mengaku menyesal atas adanya pertunjukan sexy dancer dan lady wash dalam acara anniversary ke-6 YVC-I Chapter Gresik, pada tanggal 22 Oktober 2016 di Gelora Joko Samudro (GJS).

“Kami memohon maaf sebesar-besarnya terkait hal ini. Kami

FOTO BM/GILANG BUDI RAHARJA

KLARIFIKASI: Acara permintaan maaf YVC-I Jatim di kantor Bupati Gresik, disaksikan sejumlah organisasi kepemudaan, Selasa (25/10).

hanyalah organisasi penggemar kendaraan bermotor merek dan tipe yang sama, tidak ada hubungannya dengan organisasi politik maupun yang bersifat komersial.

Kami sangat menyesal akan kejadian ini,” kata Muhammad Fauzy.

Pihak Yamaha pusat Surabaya yang ikut didatangkan lantaran menjadi sponsor utama penyelenggaraan. Mereka acara

mengaku bahwa Yamaha belum memberikan uang pencairan dana. “Kami dapat email pengajuan dari komunitas Vixion perihal penyelenggaraan acara anniversary untuk tanggal 13 Oktober, namun surat resmi dating dengan perubahan tanggal menjadi 22 Oktober. Kami bisa cairkan dana sekitar Rp 5 juta rupiah setelah acara selesai dengan bukti-bukti dokumentasi

acara,”kata Robby, Perwakilan Yamaha pusat Surabaya.

Sementara itu perwakilan Majelis Ulama Indonesia Gresik (MUI), KH. Nur Muhammad yang ikut hadir menyatakan bahwa diadakannya pagelaran erotis tersebut hukumnya adalah haram dan juga menciderai umat Islam yang ada di Gresik karena Gresik merupakan Kota Wali.

“Kami minta kepada pihak kepolisian untuk ditegaskan, adakah yang bermain di belakang acara ini? Semua harus ditindak tegas baik organisasi manapun itu,” kata KH. Nur Muhammad. KH. Nur Muhammad mengatakan sebagai ulama, permintaan maaf dari pihak YVC-I Gresik tetap kita maafkan, tapi yang jelas pemerintah harus mengembalikan fungsi GJS sebagai sarana olahraga.Ditanya perihal orang orang yang

membackingi acara ini, pihak MUI sudah mengindikasi siapa yang ada di balik acara maksiat ini. “Kita sudah mengindikasi dan siapapun orangnya kita sikat dan pastinya proses hukum ini kita kawal karena pasti ada orang dalam yang mengegolkan acara ini dan sementara kita berprasangka baik saja”pungkas KH. Muhammad Nur sambil berlalu.

Didesak perihal hukum pidana terkait acara ini, pihak Kepolisian yang diwakili Kapolsek Kebomas, Kompol Gaguk, selaku pemangku wilayah Stadion GJS, mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan langkah sesuai dengan tupoksinya.“Mekanisme KUHP itu perlu waktu dari membuat laporan informasi hingga awal penyelidikan dan sudah memiliki 2 alat bukti, kita butuh waktu” Kata Kompol Gaguk, Kapolsek Kebomas.(gbr/yog/dra)

KILAS

FOTO BM/MOCH. SUGENG

PENEGAKAN : Anggota Satpol PP Gresik mengikuti diklat di Pusdiklat PMI Gresik, Selasa (25/10).

Anggota Satpol PP Ikuti Diklat GRESIK(BM)-Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempunyai kewajiban menegakkan Peraturan Daerah (Perda) serta menjaga ketertiban umum di masyarakat.

Hal ini dikatakan Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto saat membuka Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Satpol PP Gresik yang diikuti 30 anggota Satpol PP. Pelatihan diadakan di Pusdiklat Palang Merah Indonesia (PMI) Gresik, Selasa (25/10).

“Memang menjadi suatu kewajiban bagi anggota Satpol PP dalam mengawal dan menegakkan Perda, karena itu sangatlah penting apabila dilaksanakan pendidikan dan pelatihan semacam ini. Ciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat dengan melakukan tindakan yang bersifat preventif serta humanis, namun tetap bertindak tegas apabila ada masyarakat yang melanggar Perda,” kata Bupati.

Bupati Sambari menegaskan kepada para anggota Satpol PP untuk bekerja secara optimal, agar keamanan dan ketertiban di masyarakat dapat terjaga sesuai dengan harapan. Sementara itu, Kepala Satpol PP melalui Kabag Humas Pemkab Gresik Suyono mengatakan para anggota Satpol PP akan dibekali ilmu pengetahuan terkait tugas pokok dan fungsinya dalam mengawal perda serta peranannya di lingkungan pemerintah kabupaten Gresik.

“Anggota Satpol PP akan mendapat pelatihan selama dua minggu di Pusdiklat PMI ini,” kata Suyono. Dikatakan bahwa diklat yang diadakan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Gresik mengacu pada peraturan perundang-undangan No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (sgg/yog/dra)

PANTURA

berita metro

www.beritametro.co.id

Kenalkan E-Katalog untuk Kepastian Pengadaan Barang dan Jasa BOJONEGORO(BM)-Setelah mengikuti sosialisasi E-Katalog yang diselenggarakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Hotel Aston, Selasa (25/11), Bupati Bojonegoro, Suyoto, mengharapkan agar seluruh pejabat yang menangani pengadaan barang dan jasa meningkat kemampuannya dalam kepastian dan keberanian.

Suyoto dalam sambutannya mengatakan bahwa saat ini kita tengah memasuki era dunia yang bisa dikatakan tidak ada jarak dan segalanya menuntut untuk real time.

Hal ini sejalan dengan tuntutan kepada aparatur pemerintah atau pejabat publik yang senantiasa dituntut untuk meningkatkan profesionalisme dan bisa dipercaya.

“Sekarang ini tuntutan dan keinginan masyarakat itu semakin cepat,”ujarnya. Menurut Suyoto yang dituntut publik selain aparat yang profesional dan terpercaya adalah masalah pencegahan korupsi khususnya pada pengadaan barang dan jasa. “Dua hal ini diindikasikan sebagai ladang penyalahgunaan baik mark up atau mark down,”imbuhnya.

Kini dengan hadirnya E-Katalog akan semakin meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa.

Bupati mengungkapkan dengan E-Katalog ini ada beberapa hal yang perlu diwaspadai yakni kemungkinan adanya kongkalikong pada penyediaan barang maupun jasa.

Suyoto menjelaskan beberapa

hal yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan mencegah pelanggaran atau penyelewengan keuangan negara yakni dengan Open Data Kontrak. “Beberapa waktu lalu Pemkab Bojonegoro sudah melakukan ini sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan negara,” tambahnya Selain penatausahaan tata kelola pemerintahan baik akuntabel dan transparan, hal lain yang tak kalah penting adalah adanya partisipasi publik. “Meningkatnya partisipasi publik menjadi salah satu tolak ukur,”tambah kang Yoto. Sementara itu Sugeng Irawan Brandmanager Ayo Klik.Com wilayah Timur menyampaikan bahwa sosialisasi e-

kalatog ini dilakukan di lima wilayah antara lain Gresik, Tuban, Lamogan, Bojonegoro.

Adanya E-Katalog ini diharapkan akan meningkatkan layanan. Selama ini transaksi terpusat di Jakarta, “Kini dengan dibukanya cabang untuk wilayah Timur, maka akan semakin meningkatkan layanan sekaligus mempercepat,”ujar Sugeng.

Sugeng Irawan juga mengungkapkan bahwa pihaknya untuk wilayah timur ini akan membuka kantor kantor perwakilan. Menurutnya sosialisasi ini diikuti beberapa vendor dan LKPP. Peserta adalah seluruh pejabat pengadaan barang dan jasa di jajaran pemerintah baik Pemerintah Bojonegoro, Tuban, Lamongan dan Gresik.(ndo/dra)

Belajar PI, Pemkab Dikunjungi Dua Provinsi Luar Jawa

FOTO: BM/SANDI S

BELAJAR: Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro, Drs. Soehadi Moeljono, MM kunjungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kabupaten Kota Baru dan Pemerintah Kabupaten Majene Sulawesi barat.

PERWAKILAN

BOJONEGORO(BM)- Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mendapat kunjungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kabupaten Kota Baru dan Pemerintah Kabupaten Majene Sulawesi barat. Kunjungan ini terkait proses Participating Interest (PI), Selasa (25/10). Kunjungan yang diterima Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro, Drs. Soehadi Moeljono, MM, di Rumah Dinas Bupati dalam rangka sinergitas kerjasama antara pemerintah Sulawesi Barat dengan Pemerintah Kalimantan Selatan terkait rencana pemanfaatan hasil migas blok sebuku diperairan laut kedua Provinsi.

Sehingga diperlukan informasi tentang proses dan kegiatan penyertaan Participating Interest (PI) yang telah dilakukan Kabupaten Bojonegoro pada kerjasama pemanfaatan migas blok Cepu. Dalam kegiatan tersebut hadir pula Asisten

Perekonomian dan Pembangunan, Staf Ahli serta SKPD terkait.

Pada kesempatan tersebut hadir salah satu narasumber dari PT. Asri Dharma Sejahtera (ADS).

Sementara itu Sekretaris Daerah, Drs. Soehadi Moeljono, MM, menyambut dengan baik kunjungan dari Provinsi Kalimantan selatan dan Sulaweai Bisa arat.”Kami siap berdiskusi serta bertukar pikiran dan informasi terkait participating interest (PI)” kata Soehadi Moeljono.

Sementara Dr. Soeharjo, Asisten Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan dalam sambutannya menyampaikan bahwa tujuan ke Bojonegoro adalah belajar tentang upaya pemkab Bojonegoro dalam mempelajari PI dari sumur blok Cepu.

Pihaknya berharap bisa memberikan informasi kepada pemerintah provinsi Kalimantan Selatan dan Sulawesi Barat.(ndo/dra)

FOTO: BM/SANDI S

DUKUNG: Bupati Bojonegoro Suyoto saat mengikuti sosialisasi E-Katalog yang diselenggarakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Hotel Aston, Selasa (25/11).

Beban Pengguna KIS Lebih Banyak Dibanding SPM TUBAN(BM)– Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tuban sudah tidak memberlakukan surat pernyataan miskin (SPM) lagi yang berlaku pada tahun depan. Jadi terkait tanggungan biaya kesehatan untuk orang yang kurang mampu akan dilimpahkan secara penuh ke pemerintah pusat melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Kepala Dinkes Kabupaten Tuban, Saiful Hadi, menyampaikan, berlakunya KIS yang merupakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari pemerintah pusat per 1 Januari 2017, maka untuk biaya kesehatan bagi warga miskin dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut akan dihapus.

“Akan mengambil keputusan tidak lagi memberlakukan SPM,” jelasnya.

Kondisi dilapangan bahwa hampir separuh warga Kabupaten Tuban telah memiliki KIS. Berdasar data yang dimiliki Dinkes Kabupaten Tuban, penerima manfaat KIS mencapai sekitar 518 ribu lebih orang. “Itu hampir 40 persen dari

total warga Tuban. Kita juga tidak tahu, penerima KIS bisa sebanyak itu,” jelasnya.

Sedangkan warga yang masih memanfaatkan SPM terhitung ada 205 ribu warga, praktis hampir sebagian warga yang mampu secara ekonominya juga menerima manfaat KIS. Saiful menambahkan dengan jumlah pemegang kartu SPM sebanyak itu, Pemkab Tuban menanggung utang atas biaya perawatan pasien SPM di sejumlah rumah sakit, hingga Rp 4 miliar.

Karena seluruh biaya perawatan bagi pemegang kartu SPM sebesar Rp 13 miliar sudah habis sejak akhir Agustus. Termasuk tambahan Rp 2 miliar pada perubahan APBD (P-APBD), juga sudah ludes terserap.Dikhawatirkan jumlah penerima manfaat KIS sebanyak itu akan menciptakan beban untuk pemerintah pusat yang jauh lebih besar lagi dari yang ditanggung Dinkes saat ini.

“Masalah penerima KIS yang sebanyak itu yang akan kita koordinasikan,” pungkasnya.(tur/dra)

BIRO GRESIK: Asepta Y Permana (Kepala), M Sugeng, Gilang Budi Raharja Sirkulasi & Iklan: Imam Taufik.

www.beritametro.co.id

RABU, 26 OKTOBER 2016

Penanganan Korupsi DP3 Terkesan Lambat Selain Jalan di Tempat, Juga Tak Ada Perkembangan Signifikan

SIDOARJO (BM) - Penyelidikan kasus dugaan korupsi senilai Rp 18 miliar di lingkungan Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (DP3) Kabupaten Sidoarjo, semakin tidak jelas. Pasalnya, penyelidikan yang dilakukan tim kejaksaan negeri (Kejari) setempat terkesan jalan di tempat dan tidak perkembangan siignifikan.

Sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Sidoarjo mulai meragukan kesungguhan kejaksaan menuntaskan kasus dugaan korupsi itu. “Puluhan saksi sudah diperiksa, pengecekan lokasi juga sudah dan hasilnya banyak proyek yang amburadul.

Terus mau menunggu apa lagi,” ujar seorang aktivis LSM, Selasa (25/10).

Sejak mencuatnya kasus itu, puluhan saksi mulai dari rekanan penerima proyek dan pejabat di lingkungan DP3 memang sudah dimintai keterangannya oleh tim penyidik kejaksaan. Namun, sejaun ini penyidik kejaksaan belum juga meningkatkan status penanganan yang dilakukan dan menetapkan tersangkanya.

Pejabat DP3 Sidoarjo yang sudah dimintai keterangan di antaranya Ir Anik Puji Astutik selaku Kepala dinas Peternakan dan Perkebunan (DP3), Luqman Sholeh Pejabat Pengadaan dan Tim teknis, Pejabat pembuat Komitmen Zulkarnaen Firi dan Tim teknis kegiatan Sutedjo dan Safii.

Selain itu, tim penyidik kejaksan juga sudah memanggil dan memintai keterangan Joko

FOTO: BM/MUCHLIS

PROYEK BERMASALAH: Salah satu proyek Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan (DP3) Kabupaten Sidoarjo yang diduga bermasalah yang saat ini tengah dilakukan pengusutan tim penyidik kejaksaan.

Sartono selaku Kepala DPPKA serta sejumlah rekanan yang mengerjakan proyek.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sidoarjo, M Sunarto, menolak dikatakan penanganan yang dilakukan institusinya terkesan lambat. Menurutnya, pemeriksaan terus dilakukan guna mengungkap kasus dugaan korupsi itu hingga tuntas.

“Tim kami serius bakal mengungkap kasus ini sampai tuntas. Karena pengumpulan

data keterangan (pulbaket) dan pengumpulan data (puldata) sudah ada beberapa tanda dan indikasi dugaan penyimpangan itu,” tandasnya.

Hasil temuan tim penyidik kejaksaan di antaranya menyebutkan, anggaran senilai Rp 18 miliar dari APBN itu dibagi menjadi 6 item pekerjaan di antaranya proyek Jalan Usaha Tani (JUT), proyek pembangunan rumah dan pompa (BOR), Pengembangan/Rehab Jaringan Irigasi Tersier ( JI-

TUT), pembangunan Rumah dan Pompa (Air Permukaan), pembangunan jaringan irigasi tersier 17 lokasi.

Dari item anggaran proyek itu, kemudian pengerjaannya dipecah-pecah dengan anggaran di bawah Rp 200 jutaan. Pembagian proyek itu, dibagi-bagi kepada rekanan melalui salah satu kasubag perencanaan.

Sementara itu, berdasarkan dokumen laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan

DELTA SINGKAT

Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Timur (BPK-P) Tahun 2016 disebutkan, ada alokasi belanja pada DP3 sebesar Rp 14.382.420.100,00 tidak tepat sasaran. Besaran rupiah itu disepakati untuk alokasi belanja modal pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT), Jalan Jaringan Irigasi Tersier ( JITUT), dan sumber air. Dari 79 paket pekerjaan, ada 10 paket pekerjaan yang bermasalah.

Kasubag Pengadaan dan Tim Teknis DP3, Luqman Sholeh, yang dikonfirmasi melalui telepon selulernya Selasa (25/10) menolak memberikan komentar terkait Laporan hasil pemeriksaan BPK-P itu. “Maaf Mas, saya tidak bisa komentar apa-apa, nanti malah takut salah,” elaknya.

Seperti diketahui anggaran proyek APBN Tahun 2015 senilai Rp 18 miliar itu dalam pengerjaannya dipecah-pecah dengan anggaran di bawah Rp 200 jutaan. Sejumlah anggaran Rp 18 miliar itu dibagi diantaranya untuk Pembangunan rumah dan pompa (BOR) senilai Rp. 2.139.680.000, Pengembangan Jaringan Irigasi senilai Rp. 4.221.200.000, Pembangunan/Rehab Jaringan Irigasi Tersier (Jitut) senilai Rp. 4.221.200.000, Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp. 1.688.480.000, Pembangunan Rumah dan Pompa (Air Permukaan) senilai Rp. 3.770.000.000 dan Pembangunan jaringan irigasi tersier 17 lokasi senilai Rp. 3.309.529.250. (cls/udi)

FOTO: BM/MUCHLIS

DIALOG: Dialog yang digagas Bakesbangpol Pemkab Sidoarjo diharapkan bisa memberi Banyak masukan guna menjaga kondusifitas yang sudah berjalan dengan baik.

Bakesbangpol Ajak Pers-LSM Jaga Kondusifitas

SIDOARJO (BM) – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo mengajak semua komponen seperti pers, LSM, ormas, serta institusi pemerintahan lainnya termasuk TNI dan kepolisian ikut berperan serta dalam menjaga kondusifitas.

Penegasan itu disampaikan Kepala Bakesbangpol Yusuf Isnajanto saat menggelar acara dialog dengan mengundang insan pers, LSM, TNI AD dan kepolisian di kantor Bakesbangpol Sidoarjo, Selasa (25/10). “Dengan masing-masing profesi yang disandang dan bekerja secara professional, dengan sendirinya Sidoarjo ke depan serta merta akan menjadi lebih baik,” ujar Yusuf.

Penegasan senada dilontarkan Mayor TNI AD Condo dari Makodim Sidoarjo. Menurutnya, peran TNI ke depan memang cukup berat. Sebab, tidak hanya memikirkan alutsista saja, namun juga ikut memikirkan pembangunan untuk rakyat melalui tentara manunggal bersama rakyat seperti kegiatan di Desa Keret dan juga ikut melakukan ketahanan pangan. “Itu semua juga merupakan bagian dari prajurit yang professional,” tuturnya. (cls/ udi)

FOTO: BM/MUCHLIS

Polisi Amankan Dua Tersangka Judi Kartu SIDOARJO (BM) – Maroso (48) boleh saja mengaku cuma iseng saat dipergoki bermain judi kartu remi.

Namun begitu, petugas Kepolisian Sektor (Polsek) Krembung yang menangkapnya tetap menjebloskan ke ruang tahanan.

Saat dilakukan penggerebekan, warga Dusun Ngingas, Desa Tambakrejo, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo didapati tengah bermain judi kartu remi bersama tiga rekannya. Namun, tiga rekan tersangka berhasil melarikan diri saat akan dilakukan penangkapan.

Kepala Polsek Krembung, AKP Saadun mengatakan, petugs juga mengamankan barang bukti berupa uang taruhan sebesar Rp 435.000, dua set kartu remi dan satu lembar alas sak karung plastik. “Tersangka dijerat pasal 303 KUHP tentang Perjudian dengan ancaman hukuman lima tahun penjara,” katanya, Selasa (25/10).

Sebelumnya, Petugas Polsek Candi juga meringkus Abdul Kodir (31). Warga Desa Durung Bedug, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo itu, diamankan dalam penggerebekan arena judi domino di salah satu warung dekat pabrik tahu di Durung Bedug. Tujuh pelaku lainnya yang salah satunya perangkat desa setempat berhasil melarikan diri. (cls/udi)

MENU MAKANAN BERBAHAN LOKAL Kreativitas anggota Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) sejumlah kecamatan di Kabupaten Sidoarjo dalam mengolah menu makanan tak perlu diragukan lagi. Setidaknya, hal itu dibuktikan saat anggota TP-PKK dari kecamatan-kecamatan di Kabupatgen Sidoarjo menyajikan beragam menu makanan hasil olahan dan hasil kreasi mereka di Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo, Selasa (25/10). Menu makanan yang disajikan adalah menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA). Tidak hanya itu. Menu makanan yang disajikan juga berbasis sumber daya lokal. Sajian menu makanan itu, dalam rangka lomba cipta menu B2SA berbasis sumber daya lokal. Kegiatan itu sendiri merupakan salah satu kegiatan Aksi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidoarjo. Ada 18 TP-PKK Kecamatan yang mengikuti lomba yang dibuka Wakil Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin SH.

FOTO: BM/MUCHLIS

TERSANGKA JUDI: Salah satu tersangka judi domino yang diamankan petugas Polsek Candi.

Mantan Kades Sedati Agung Tersangka Kasus TKD

FOTO: BM/MUCHLIS

M Sunarto

SIDOARJO (BM) – Satu lagi, perangkat dan mantan perangkat desa di Kabupaten Sidoarjo terlihat kasus hokum. Kali ini, mantan Kepala Desa (Kades) Sedati Agung, Kecamatan Sedati, Akhmadan M (62) ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus Tanah Kas Desa (TKD).

Selain Akhmadan, tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo juga mene­ tapkan Mukhammad (59) selaku pemiliki sertifikat lahan seluas 1.400 meter persegi yang

dijadikan menjadi tanah hak milik pribadi di bangunan bekas Subterminal Sedati Agung.

Kepala Kejari (Kajari) Sidoarjo, M Sunarto mengatakan, penanganan kasus TKD yang awalnya masih dalam tahap penyelidikan itu naik menjadi penyidikan. “Bersamaan itu, tim penyidik juga menetapkan keduanya sebagai tersangka,” terangnya, Selasa (25/10).

Kedua tersangka ditengarai terlibat dalam kasus dugaan korupsi terkait proses serti-

fikasi TKD itu menjadi tanah pribadi milik Mukhammad yang dikuatkan dengan sertifikat yang dikeluarkan kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sidoarjo.

Sebelumnya, tim penyidik juga telah memintai keterangan sejumlah saksi. Baik saksi pelapor maupun saksi terlapor, termasuk para penggogol serta para pejabat Desa Sedati Agung. Tim penyidik juga sudah memintai keterangan para saksi dari berbagai

instansi terkait lainnya untuk memastikan lahan seluas 1.400 meter benar-benar milik desa karena masuk TKD. “Meski sudah ada penetapan tersangka, namun tim penyidik belum bisa memastikan besar kerugian negara yang ditimbulkan oleh perbuatan keduanya. Untuk besar kerugian negara masih dalam proses audit,” imbuh mantan Aspidsus Kejati Gorontalo itu.

Penghitungan itu, kata dia, termasuk mencari tahu soal

pemanfaatan lahan TKD untuk apa saja dan hasilnya masuk ke siapa saja serta seperti apa besaran rinciannya.

Sementara itu, pascapenetapan dua tersangka, tim penyidik kembali memeriksa para saksi. Selain itu, juga memeriksa kedua tersangka berdasarkan jadwal pemeriksaannya masing-masing. Pemeriksaan lanjutan itu guna memastikan tentang kemungkinan adanya tersangka lain dalam kasus itu. (cls/udi)