Berita Metro 15 September 2016

Page 1

HARIAN PAGI TERBIT 16 HALAMAN

Iklan/ Langganan:

RP 3.500,-

5318686

www.beritametro.co.id

KAMIS, 15 SEPTEMBER 2016

I INDEKS

Perang Ahli di Sidang Pembunuhan Mirna

Ahli Toksologi Tolak Puslabfor Polri Polda Riau Dipanggil Terkait SP3 Pembakar Hutan BACA HALAMAN

02

JAKARTA (BM) – Pakar Toksologi Kimia Universitas Indonesia (UI) Dr. rer. nat (Doctor rerum naturalium atau Doktor Ilmu Sains) Budiawan, menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus kematian Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (14/9/2016).

Dalam kesaksiannya, Budiawan menyebutkan adanya hal yang kurang atau informasi yang tidak ditampilkan pada laporan pemeriksaan barang bukti oleh Puslabfor Polri terkait kematian Mirna. Budiawan menyakini di tubuh jenazah Wayan Mirna Salihin tidak terdapat racun sianida. Keyakinan

ini berdasarkan barang bukti nomor 4 (BB-4) yang menyebutkan, dalam lambung korban negatif sianida alias tidak ditemukan bahan beracun tersebut. Menjawab pertanyaan ketua tim penasihat hukum terdakwa Jessica Kumala Wongso, Otto Hasibuan, Budiawan menyatakan Baca: Ahli... Hal. 7

FOTO: BM/PRIYOKO

KESAKSIAN AHLI: Saksi meringankan dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Dr. rer. nat (Doktor Ilmu Sains) Budiawan, saat bersaksi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (14/9/2016).

Elektabilitas Risma Melejit JAKARTA (BM) – Bak bola liar, deretan namanama cagub yang bakal maju Pilkada DKI terus menggelinding kencang. Nama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang sempat meredup, karena Risma selalu menolak untuk dicalonkan, kini kembali ramai jadi pembicaraan. Bahkan, sebuah survei terkini menyatakan, elektabilitas Risma makin melejit, sementara Ahok terus menurun. Salah satu survei terbaru Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) yang dirilis Rabu(14/9) menyatakan, elektabilitas Ahok saat ini tercatat 41,6 persen. Tak banyak terpaut jauh, elektabilitas Tri Rismaharini naik menjadi 30 persen.

Pemutakhiran, Problem Paling Serius dari Data BPJS BACA HALAMAN

09

Baca: Poros... Hal. 7

Balai Uji Kir Diharap Bisa Minimalisir Kecelakaan BACA HALAMAN

12

FOTO: BM/ISTIMEWA

TOLAK PHK MASSAL

Ratusan pekerja PT Trans Batavia yang tergabung dalam Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI) melakukan aksi menolak PHK massal di depan Balai Kota, di Jakarta, Rabu (14/9/2016). Selain itu, dalam aksinya mereka juga mendesak Gubernur DKI Jakara agar menfasilitasi dan mendesak pemegang saham PT Trans Batavia untuk menyelesaikan hak-hak pekerja yang belum dibayarkan.

Menteri Susi Hentikan Reklamasi Sidoarjo Forum Segera Surati Gubernur BACA HALAMAN

JAKARTA (BM) — Polemik dan prokontra kelanjutan proyek reklamasi di Jakarta Utara masih berlanjut. Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan memutuskan untuk melanjutkan. Namun, kemarin Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memutuskan untuk menghentikannya.

Pembangunan reklamasi Teluk Jakarta dihentikan untuk sementara waktu. “Kami akan pastikan reklamasi tidak merusak lingkungan dan untuk warga Jakarta,” kata Susi saat menggelar konferensi pers di rumah dinasnya pada Jumat, 15 April 2016. Menteri Susi menjelaskan, keputusan itu ia ambil bersama Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan seusai rapat dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Apalagi, beberapa waktu lalu, DPR merekomendasikan Susi menghentikan proyek reklamasi sampai pengembang melengkapi perizinan.

Prof Eko: Permintaan Hibah Polrestabes Tidak Wajar SURABAYA (BM) – Pengajuan dana dukungan operasional lidik, sidik tindak pidana umum dan narkotika oleh pihak Polrestabes Surabaya ke Pemkot mendapat tanggapan pakar hukum Universitas Surabaya (Ubaya), Prof. Dr. Prof. Dr. Eko Sugitario Eko Sugitario SH, CN, SH, CN, Mhum. Mhum. Prof Eko mengatakan, jajaran kepolisian Republik

Baca: Komisi... Hal. 7

Baca: Tak Ada... Hal. 7

16

Kasus Penggelapan di PD Pasar Surya

Dewan: Rapor Merah untuk Jajaran Direksi Kasus pelanyalahgunaan wewenang sejumlah oknum unit pasar PD Pasar Surya mendapat sorotan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Surabaya. Buruknya sistem audit internal PD Pasar Surya berakibat terjadinya penyimpangan dan penyelewengan dana pendapatan yang dilakukan oknum tersebut. Tiga Kepala Pasar telah dilakukan pemecatan dan satu di-nonjob-kan. Sementara yang lainnya masih dalam tahap pemeriksaan internal PD Pasar Surya. Berikut laporan wartawan Berita Metro, Hasan N Rahmad.

DPR Segera Panggil Polda Riau Terkait SP3 Pembakar Hutan

ANGGOTA Banggar DPRD Kota Surabaya, Vinsensius Awey mengatakan, kasus penggelapan yang melibatkan oknum PD Pasar Surya, salah satunya diakibatkan

lemahnya sistem audit. “Harusnya jajaran Direksi perlu memerintahkan untuk melakukan sistem audit secara periodik. Baik audit Personality (HRD), audit

keuangan maupun audit operasional. Dan audit tersebut perlu dilakukan secara terus menerus dalam jangka waktu yang pendek,” papar Awey yang juga menjabat Sekretaris Partai Nasdem ini, Rabu (14/9). Kalau audit periodik tidak dilakukan, jelas membuka peluang adanya penyimpangan, dan ini tidak menutup kemungkinan akan berimbas pada yang lainnya. “Inilah yang perlu dilakukan pihak PD Pasar Surya, penyelewengan itu bisa terjadi jika sistem audit Vinsensius Awey

Baca: Ditemukan... Hal. 7

Achmad Zakaria

Usut dalangnya..

PRAKIRAAN CUACA

SPIRIT

Menteri Susi Hentikan Reklamasi

SURABAYA

JAKARTA

DENPASAR

YOGYAKARTA

Dihentikan sementara..

BERAWAN TEBAL Suhu 26 - 34°C

CERAH BERAWAN Suhu 25 - 30°C

HUJAN RINGAN Suhu 25 - 32°C

CERAH BERAWAN Suhu 24 - 32 °C

Niat adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan, oleh karenanya, ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar, dan jika niatnya buruk, maka perbuatan itu buruk. - Imam An Nawawi -


2 POLHUKAM

berita metro www.beritametro.co.id

KAMIS, 15 SEPTEMBER 2016

itu. Selain memanggil pihak terkait, anggota panja juga dimungkinkan untuk datang ke Riau untuk menelusuri perihal SP3 tersebut. “Masa iya semuanya di-SP3. Kebakaran hutan tidak ada yang mempertanggungjawabkan,” kata Didik. “Kunker (kunjungan kerja) kawan-kawan sebelumnya dapat masukan dari beberapa masyarakat, karena dianggap cukup material maka kita buat panja. Pihak-pihak yang terkait bisa kita panggil atau kita yang visit ke sana,” imbuhnyaa. Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebelumnya mempersilakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Benny K Harman

untuk mengajukan praperadilan jika tidak terima dengan SP3. Hanya saja Menteri LHK Siti

Nurbaya mengaku tidak ingin mengajukan praperadilan. Ada 15 perusahaan diduga membakarhutanyangdihentikan penyidikannya oleh Polda Riau yaitu PT Bina Duta Laksana, PT PerawangSuksesPerkasaIndonesia, PT Ruas Utama Jaya, PT Suntara Gajah Pati, PT Dexter Perkasa Industri, PT Siak RayaTimber, PT Sumatera Riang Lestari, PT Bukit Raya Pelalawan, PT Hutani Sola Lestari, KUD Bina Jaya Langgam, dan PT Rimba Lazuardi. Sebelas perusahaandiatasbergerakdiHutanTanaman Industri. Sementara sisanya, PT Parawira, PT Alam Sari Lestari,PTPANUniter,danPTRiau Jaya Utama bergerak di bidang perkebunan.(nas/dra)

PKPU KPU melakukan menyelesaikan proses harmonisasi Peraturan KPU (PKPU) yang sebelumnya telah disepakati bersama DPR dan pemerintah, antara lain PKPU yang diselesaikan mengenai pencalonan yang memuat aturan diperbolehkannya calon terpidana bebas bersyarat mengikuti proses pemilihan kepala daerah (pilkada) 2017.

Dihentikan

Politisi Pertanyakan Keputusan KPK Tutup Buku Century JAKARTA(BM)-Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak akan melanjutkan perkara korupsi kasus dana talangan Bank Century dan kasus pemberian Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI). Mematik sejumlah anggota DPR, bahkan Partai Gerindra mempertanyakan kedua kasus tersebut dan menurutnya masih berpeluang untuk Muhammad Syafi’i diteruskan penyidikannya. “Yang pasti persoalan BLBI dan Century belum selesai. Kenapa tidak diselesaikan? Apa karena KPK tidak mampu. Jangan sampai sama seperti KPK tidak mampu mengungkap persoalan rumah sakit Sumber Waras,” kata politisi Partai Gerindra, Muhammad Syafi’i, di gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/9). Gerindra mempertanyakan ada apa dibalik penghentian dua kasus besar tersebut. KPK diharapkan tidak menjadi tempat perlindungan bagi pelaku koruptor. “Pertanyaannya kita balik, apakah mereka bisa membuktikan tidak ada kerugian negara? Kalau kemudian mengatakan tutup buku, karena waktu yang lama, itu kan bukan persoalan masyarakat, itu persoalan ketidakmampuan KPK. Harusnya deklarasi aja KPK tidak mampu,”ý tutur anggota Komisi III DPR ini. Sebagaimana diketahui, pada Selasa (13/9), pimpinan KPK menyatakan ada dua kasus besar yang ditutup buku atau dihentikan penyidikannya. (nas/dra) ISTIMEWA

“KitabicarakanSP3.Inimaukitarapatkan.Nantikitarapatkandulusiapa-siapayangakandipanggil,”ungkapBennydiKompleksParlemen SenayanJakarta,Rabu(14/9). Rapat internal tersebut, lanjutnya, juga akan membahas mengenai pihak mana saja yang akan dimintai keterangan terkait SP3 kasus. Pelaksanaan SP3 diketahui dilakukan sejak JanuariMei 2016 oleh Polda Riau. ”Pastinya yang kita panggil Kapolda Riau, perusahaan-perusahaan yang di SP3,” ucap Benny. Sementara itu, anggota Panja Karhutla Didik Mukrianto menjelaskan, panja ingin meminta pertanggungjawaban pihak yang berwenang soal SP3 kasus

JAKARTA(BM)-Keluarnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kepada 15 perusahaan diduga pembakar hutan. Panitia Kerja Kebakaran Hutan dan Lahan (Panja Karhutla) Komisi III DPR segera memanggil Kapolda Riau terkait Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) 15 perusahaan. Selain itu, panja juga akan meminta keterangan dari perusahaan-perusahaan tersebut. Ketua Panja Karhutla Benny K Harman menjelaskan pihaknya menggelar rapat internal. Benny menyebutjikaSP3kepada15perusahaan menjadi perhatian serius Komisi Bidang Hukum DPR usai melakukankunjungankerjakeRiau.

ISTIMEWA

Polda Riau Dipanggil Terkait SP3 Pembakar Hutan

ISTIMEWA

Terdesak

JAKARTA(BM)- KPU akhirnya menerima dokumen resmi dari DPR terkait hasil RDP dan segera menuangkannya dalam perubahan Peraturan KPU (PKPU) Pencalonan. Komisioner KPU Ida Budhiati mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil RDP terpidana yang diperbolehkan ikut Pilkada Serentak 2017 adalah terpidana dengan pidana ringan dan politis. Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah merumuskan hasil keputusan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara penyelenggara pemilu dengan DPR

ISTIMEWA

KPU: Pidana Ringan Boleh Ikut Pilkada

Ida Budhiati

tindak pidana karena kealpaan ringan dan kedua karena alasan politik,” ujar Ida, di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Rabu. Ida menjelaskan, pidana ringan terjadi karena orang berada dalam situasi tidak bisa menghindari, misalnya kecelakaan yang mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan atau berat. Dalam kasus tersebut, kata dia, tidak ada niat jahat atau kesengajaan dari yang bersangkutan untuk melukai korbannya. ”Sementara pidana politis terjadi akibat dia memperjuangkan suatu ideologi tertentu tanpa

dan Kementerian Dalam Negeri khusus terkait dibolehkannya terpidana hukuman percobaan mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah. Ida mengakui, Undang-Undang Pilkada melarang terpidana mencalonkan diri. Namun, dalam Peraturan KPU terkait Pencalonan dikecualikan untuk terpidana yang mendapat pidana ringan dan politis.”Kan, DPR yang terakhir menyampaikan rumusan bahwa ketentuan tentang terpidana itu diminta dikecualikan untuk dua hal, pertama mereka yang melakukan

kekerasan namun berbeda dengan negara atau rejim yang berkuasa yang menyebabkan dia dihukum,” jelasnya. Lebih lanjut, Ida mengatakan, kedua jenis pidana tidak menghalangi hak konstitusional warga negara untuk menjadi calon kepala daerah. Kedua jenis pidana ini tidak mencabut hak politik seseorang untuk mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah.”Nanti, untuk menentukan pidana ringan atau tidak, kita berkoordinasi dengan pihak yang punya otoritas, misalnya pengadilan,”ungkapnya. (nur/dra)

Menkopolhukam Tindaklanjuti Rekomendasi Simposium 1965 garan HAM berat pada periode 1965. “Saya akan terus bekerja menyelesaikan masalah itu, saya jamin. Jadi masalah HAM masa lalu yang kemarin sudah tercatat untuk diselesaikan terus kita lanjutkan,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu. Kehati-hatian pemerintah dalam menangani persoalan ini dilakukan untuk menghindari proses penyelesaian yang melibatkan tuduhan atau keberpihakan terhadap pihak tertentu.”Kita mengarah pada penyelesaian masalah yang seadil-adilnya. Jangan sampai penyelesaian masalah HAM ini justru menimbulkan masalah baru yang membebani bangsa ini,”jelasWiranto.

Pihaknya mengaku selalu melibatkan mitra pemerintah seperti Komnas HAM dan pakar hukum dalam rapat di Kemenko Polhukam, karena pertimbangan dan pandangan mereka dinilai penting dalam merumuskan penyelesaian kasus pelanggaran HAM 1965. “Intinya kami tidak mengabaikan (kasus) itu,” tegas Wiranto.Sebelumnya telah diselenggarakan dua simposium terkait pelanggaran HAM 1965. Pertama pada April 2016, yakni Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 yang menghasilkan beberapa tuntutan, usulan, dan rekomendasi, diantaranya bahwa negara harus mengakui telah melakukan kek-

erasan di masa lalu. Soal rehabilitasi dan proses hukum, harus melalui proses

ISTIMEWA

JAKARTA (BM)-Setelah beberapa kali menggelar rapat di Kemenko Polhukam yang secara khusus membahas masalah pelanggaran HAM, termasuk mengkaji satu per satu poin rekomendasi secara komprehensif, adil dan transparan. Bahkan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto berjanji menindaklanjuti rekomendasi simposium terkait dugaan pelanggaran HAM 1965, yang telah diserahkan kepada pemerintah pada Mei lalu. Wiranto juga menepis anggapan yang berkembang di masyarakat bahwa dirinya terkesan mengabaikan upaya penyelesaian dugaan tindakan pelang-

Wiranto

rekonsiliasi dilaksanakan dan menjadi salah satu hal yang disuarakan oleh korban tragedi 1965.Sementara simposium kedua yang digelar pada Juni 2016 oleh para purnawirawan TNI dengan tema Mengamankan Pancasila dari Ancaman PKI dan Ideologi Lain, menghasilkan sembilan poin rekomendasi kepada pemerintah. Rekomendasi itu pada intinya meminta PKI meminta maaf atas pemberontakan yang mereka lakukan, meminta masyarakat tidak lagi mengungkit sejarah pemberontakan di masa lalu, dan meminta pemerintah menguatkan materi Pancasila dalam kurikulum pendidikan. (nus/dra)

Satgas Tinombala Tangkap DPO Poso, Basri JAKARTA(BM)-Satuan Tugas (Satgas) Operasi Tinombala kembali menangkap anggota kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) bernama Basri alias Bagong alias Bang Ayas alias Opa, Rabu (14/9). Penangkapan dilakukan di Dusun Gantinadi, Desa Tangkura, Kecamatan Poso Pesisir Selatan (PPS) setelah mengembangkan penemuan mayat, Andika yang juga masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Juru bicara Satgas operasi Tinombala, AKBP Hari Suprapto, Rabu menjelaskan kronologi penangkapan bahwa Satgas telah melihat satu kelompok yang terdiri dari tiga orang, diduga adalah Basri, istrinya dan seorang DPO lainnya bernama Sobron. “Setelah dilakukan pengejaran, Basri langsung mengangkat tangan menyerahkan diri, karena sudah tidak memiliki senjata lagi, istrinya terjebak di sungai Puna dan Sobron berhasil melarikan diri,” ungkap Kabid Humas Polda Sulteng tersebut. Menurut Hari, penangkapan dilakukan selang 30 menit setelah penemuan mayat Andika. Setelah dilakukan penangkapan, Basri kemudian dievakuasi ke Polsek PPS dan langsung dibawa ke Polda Sulteng, Kota Palu, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Istri Basri bernama Nurmi Usman alias Oma juga ikut dievakuasi beberapa saat setelah Basri tiba di Polsek Poso Pesisir Selatan. Berdasarkan foto penangkapan yang diperlihatkan Hari Suprapto, terlihat Basri saat ditangkap dalam keadaan tersenyum.”Terlihat tubuh Basri lebih berisi dari DPO yang ditangkap serta menyerahkan diri sebelumnya,” terang Hari .Hari menyampaikan bahwa penanganan Basri sesuai dengan instruksi Kapolda yakni diperlakukan dengan baik serta diberikan hak-haknya sebagai warga negara. Basri lahir di Poso, 41 tahun lalu. Terlahir dengan nama Mohammad Basri bin Baco Sampe alias Ayas alias Bagong alias Opa. Dia adalah anak pertama dari empat bersaudara. (nur/dra)

Basri alias Bagong

Pengenaan Cukai BBM dan Kendaraan Kian Mendesak

ISTIMEWA

JAKARTA(BM)-Direktur Eksekutif Rumah Kajian dan Advokasi Kerakyatan (Raya) Indonesia, Hery Chariansyah menilai,

Hery Chariansyah

produk yang memiliki dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan, seperti BBM, seharusnya dikenakan cukai. Sebelumnya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai kendaraan bermotor dan Bahan Bakar Minyak (BBM) layak dikenai cukai, karena ada polutan yang membahayakan masyarakat dan lingkungan. Belum lagi, saat ini, baru tiga komoditas saja yang dibebankan cukai yakni alkohol, etil-alkohol dan tembakau.”Di Thailand sepeda motor kena cukai. Di Eropa prostitusi juga kena cukai. Kami juga usulkan agar sepeda motor dan BBM dikenakan cu-

kai,” ujar Ketua Harian YLKI Tulus Abadi, kemarin. “Ini sesuai undang-undang cukai pasal 2 ayat 1, jelas mengatur itu. Ada regulasi yang mengaturnya. Selama ini cukai kan baru alkohol, tembakau dan beberapa bahan kimia lain,” tegas Hery, Rabu (7/9). Menurutnya, usulan YLKI bahwa kendaraan bermotor bisa dikenai cukai dengan argumentasi bahwa polutannya mengancam kesehatan masyarakat lingkungan sangat bisa diterapkan. Tinggal dibangun mekanismenya karena selama ini kendaraan bermotor dan BBM sudah kena pajak sendiri. Seperti apakah instrumennya

seperti rokok, pita cukai dibeli didepan. Apakah jika diterapkan akan berlaku surut. Hal itu menjadipentingagaradakejelasanbagi pengguna kendaraan. “Kendaraan bermotor hampir merata,semuakalangankelasekonomi menggunakan. Misal tarif bus apakah kena cukai, ini juga harus ada pertimbangan,” tegasnya. Terlepas dari kendala-kendala teknis, menurut Hery, pemerintah harus lebih kreatif mencari pendanaan selain dari cukai rokok. Misal, bisa saja dikenakan pajak tinggi atau cukai untuk produk produk barang mewah. “Kalau untuk menutup anggaran lain, ada bahan-bah-

an sektor lain yang bisa dinaikan, silakan saja, termasuk barang mewah,” tegasnya. Menurut dia, kenaikan harga rokok dibarengi peningkatan perederan rokok ilegal merupakan dua hal berbeda. Namun, pihaknya setuju, polisi dan bea cukai harus lebih serius memberantas peredaran rokok ilegal karena itu sudah masuk kategori pidana. Direktur Institute For Development of Economics and Finance Enny Sri Hartati sebelumnya menilai, kendaraan bermotor dan BBM dari sisi konsumsi atau penggunaan lebih besar dari rokok. Anehnya, kontribusi cukai rokok jauh men-

galahkan penerimaan pajak dari kendaraan bermotor.Asal tahu saja, data Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia mencatat, jumlah kendaraan yang masih beroperasi di seluruh Indonesia pada 2014 mencapai 104,211 juta unit. Jumlah kendaraan yang banyak, seharusnya dari sisi kontribusi cukai juga semakin besar. Pada komponen pajak di BBM bisa dialihkan atau dibingkai menjadi komponen cukai sehingga marjin penjualan BBM itu bisa dipakai untuk digunakan sebagai dana pengendalian polusi.”Tujuan cukai ini kan ke pengandalian, BBM kena cukai

juga kan ada dampak polusi ke konsumen,” tegasnya. Enny mengingatkan, selama ini dari setiap liter bensin yang dijual, tidak jelas negara dapat berapa dan diperuntukan untuk apa saja. Kemudian ketika perpanjangan SNTK atau BPKB yang didapat daerah juga tiak jelas. Apalagi selama ini masih dikelola manual. “Selama ini kalau setiap perpanjangan BPKB tidak melalui perbankan, mekanismenya manual konvensional. Pengenaan cukai juga sekaligus bisa mendorong transparansi, perbaikan manajemen, sekalgus peningkatan penerimaan negara,” ujarnya. (nas/dra)


HUKUM & KRIMINALITAS 03

berita metro

www.beritametro.co.id

KAMIS, 15 SEPTEMBER 2016

Lima Hakim Terancam Sanksi Berat, Hingga Pemberhentian

KY Serahkan Sanksi 28 Hakim ke MA

JAKARTA (BM) - Komisi Yudisial (KY) telah mengeluarkan 28 usulan penjatuhan sanksi kepada hakim terlapor yang kemudian akan diserahkan kepada Mahkamah Agung. “Sepanjang periode Januari 2016 hingga Agustus 2016 KY sudah mengeluarkan usulan penjatuhan sanksi atas 28 hakim terlapor,” ujar Juru bicara Komisi Yudisial (KY), Farid Wajdi, di Jakarta, Rabu (14/9). Sebanyak 28 rekomendasi kepada MA tersebut berupa sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Farid memaparkan, dari 28 usulan, sebanyak 57 persen atau 16 orang hakim terlapor memperoleh rekomendasi berupa sanksi ringan. “Sanksi

ringan berupa teguran lisan ada empat orang, teguran tertulis ada lima orang, dan pernyataan tidak puas secara tertulis ada tujuh orang,” kata Farid. Sementara sebanyak tujuh hakim terlapor lainnya memperoleh rekomendasi sanksi sedang berupa hakim nonpalu selama tiga bulan dan penundaan kenaikan pangkat paling lama satu tahun. “Untuk rekomendasi sanksi berat, diusulkan kepada lima orang hakim terlapor dengan sanksi hakim non-palu lebih dari enam bulan dan paling lama dua tahun, serta pemberhentian tetap dengan tidak hormat,” jelas Farid. Selanjutnya Farid juga mengungkapkan satu dari 28

usulan tersebut terdapat nama Hakim Parlas Nababan yang merupakan hakim Pengadilan Negeri Palembang yang putusannya menolak gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap PT Bumi Mekar Hijau terkait kasus pembakaran hutan pada awal Januari 2016. Pada bagian lain, Farid menjelaskan pihaknya menerima 1.092 laporan masyarakat pada periode Januari 2016 hingga akhir Agustus 2016. “Sampai dengan 31 Agustus 2016, KY sudah menerima 1.092 laporan masyarakat,” ujar Farid. Se l a i n 1 . 0 9 2 l a p o ra n masyarakat, KY juga menerima 1.242 surat tembusan. Farid kemudian menje-

laskan bahwa laporan yang diterima oleh KY jenisnya tidak berbeda dari tahun -tahun sebelumnya. Pada periode Januari hingga Agustus, perkara perdata dan pidana menempati urutan teratas berdasarkan jenis laporan yang diterima oleh KY. “Jenis perkara yang paling banyak diadukan adalah kasus perdata yang jumlahnya mencapai 49 persen dari total laporan masyarakat,” ujar Farid. Sementara itu, laporan perkara pidana mencapai 29 persen, laporan perkara tata usaha negara berjumlah delapan persen, laporan tindak pidana korupsi mencapai tujuh persen, laporan perkara agama tiga persen, dan laporan dari

pengadilan hubungan industrial mencapai tiga persen. “Hal ini dapat dijelaskan bahwa tingkat laporan yang tinggi berasal dari Pengadilan Negeri Kelas 1A yang kompleksitas perkaranya tinggi dan sensitif,” jelas Farid. Lebih lanjut Farid mengungkapkan bahwa jumlah laporan perkara tindak pidana korupsi mengalami peningkatan yang signifikan meskipun jumlahnya hanya tujuh persen dari total seluruh laporan yang diterima KY. “Rekapitulasi penerimaan perkara Tipikor pada Januari hingga Agustus 2015 berjumlah 17 laporan, sementara pada Januari hingga Agustus 2016 jumlahnya meningkat menjadi 74 laporan,” ujar Farid. (ant/nii)

Reza: Alhamdulillah Penyelidikan Berjalan Asyik JAKARTA(BM) – Penyanyi Reza Artamevia diperiksa selama empat jam sebagai saksi kasus dugaan kepemilikan senjata api dan peluru ilegal oleh Ketua Umum Persatuan Artis Film Indonesia (Parfi) Gatot Brajamusti. “Alhamdulillah proses penyelidikan berjalan dengan sangat asyik, enjoy,” kata Reza di Polda Metro Jaya, Rabu petang. Reza tiba pukul 12.00 WIB, namun penyelidikan baru dimulai dua jam kemudian. Ia baru keluar dari Reserse Mobil Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menjelang pukul 18.00 WIB. Penyidik mengajukan 29 pertanyaan seputar kepemilikan senjata api pria yang disebut sebagai guru spiritual Reza. “Semuanya asyik banget, enggak terasa kalau ini kantor polisi,” ujar Reza yang rambutnya kini dipangkas pendek. Kepala Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Polisi Budi Hermanto menuturkan bahwa penyidik memeriksa Reza guna mengonfirmasi kepemilikan senjata api dan peluru tanpa izin Gatot. Reza dianggap sebagai orang terdekat Gatot Brajamusti sehingga diperlukan untuk memberikan keterangannya. Selain Reza, polisi juga memeriksa sutradara film “Azrax” Dedi Setiadi karena saat pembuatan film tersebut menggunakan properti senjata api milik Gatot. Pemeriksaan kedua saksi tersebut terkait dengan penemuan dua pucuk

FOTO : BM/ISTIMEWA

DIPERIKSA : Artis penyanyi Reza Artamevia usai memberi keterangan sebagai saksi kasus dugaan kepemilikan senjata api dan peluru ilegal di Polda Metro Jaya, Rabu kemarin

senjata api dan ratusan butir peluru saat penggeledahan rumah Gatot di kawasan Pondok Pindang Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Gatot mengaku dua pucuk senjata api itu pemberian dari mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Ary Suta. Namun, Ary Suta yang sempat menjalani pemeriksaan, membantah telah memberikan senjata api ilegal itu kepada Gatot. Sementara itu, artis Elma Theana juga sempat dimintai keterangan pihak

penyidik kepolisian perihal kepemilikan senjata api Gatot tersebut. Diperiksa Empat Jam Sementara itu di Mataram, Gatot Brajamusti dan istrinya menjalani pemeriksaan selama empat jam di ruang penyidik Subdit I Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat. “Mulai jam 10.00 WITA, keduanya diperiksa, ini keterkaitan dengan barang bukti yang kita temukan di Jakarta,” kata Kasubdit I

Ditresnarkoba Polda NTB, AKBP Cheppy Ahmad Hidayat ,di Mataram, kemarin. Hal itu diungkapkan Cheppy, sesaat setelah pemeriksaan kedua tersangka penyalahguna narkotika golongan I (sabu-sabu) ini diperiksa oleh tim penyidik setempat. Dalam pemeriksaannya, lanjut Cheppy, tim penyidik melayangkan 26 pertanyaan kepada guru spiritual Reza Artamevia tersebut. Sedangkan untuk istrinya, tim penyidik mengajukan 24 pertanyaan. “Jadi pertanyaan yang dilayangkan kepada tersangka masih seputar asal-usul sabu yang ditemukan di Jakarta,” ujarnya. Terkait dengan sumber Gatot Brajamusti dan istrinya mendapatkan barang haram tersebut, Cheppy enggan memberikan keterangan. Melainkan, dia menegaskan bahwa hal itu bagian dari materi penyidikan. “Kita belum bisa sampaikan, karena ini masih dalam pengembangan, dan juga saksi belum seluruhnya diperiksa,” ucapnya. Barang bukti di Jakarta yang diduga narkoba, seberat 14,02 gram. Barang bukti tersebut adalah hasil temuan pihak kepolisian di salah satu rumah Gatot yang berada di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Untuk sementara ini, Gatot Brajamusti dan istrinya masih di sangkakan terhadap Pasal 112 dan 127 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35/2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana paling berat selama 20 tahun penjara. (ana/nii)

Klinik Kecantikan Ilegal Digerebek JAKARTA (BM) - Petugas Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menggerebek klinik kecantikan tanpa izin atau ilegal “Queen Beauty Clinic” yang telah beroperasi sejak 2000 di daerah Sunter Jakarta Utara. “Di situ tidak ada izin usaha untuk praktik klinik kecantikan,” kata Kepala Bareskrim (Ka-

bareskrim) Polri Komisaris Jenderal Polisi Ari Dono di Jakarta, Rabu. Mulai 2003, Ari mengatakan, klinik tersebut berupaya mengembangkan klinik utama praktik empat dokter spesialis antara lain gigi, bedah dan kulit. Berdasarkan penyelidikan, Ari menuturkan pengelola

klinik menggunakan obat perawatan kecantikan yang tidak berizin dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan Kementerian Kesehatan. Bahkan klinik tersebut menyertakan tenaga profesor dari perguruan tinggi St John University Singapura. “Pemilik dari klinik, profesor tidak jelas karena ini tipu muslihat

supaya (pelanggan) tertarik,” ujar Ari. Diungkapkan polisi jenderal bintang tiga itu, di klinik tersebut terdapat satu perawat untuk kecantikan seperti memutihkan. Sedangkan praktik bedah hidung, sedot lemak, operasi dagu dan tubuh langsing dilakukan di klinik utama. Saat ini, polisi telah men-

etapkan satu tersangka pemilik berinisial MG dan memeriksa beberapa saksi antara lain lima karyawan, tiga dokter dan seorang pasien. Ari menyatakan, mayoritas pasien klinik itu masyarakat berpenghasilan menengah ke atas, bahkan salah satu pasien diketahui artis berinisial M. (ana/nii)

KILAS

Kejati Soroti Pembangunan Block Office Kota Batu SURABAYA (BM) - Pembangunan Block Office (BO) milik Pemerintah Kota (Pemkot) Batu menjadi perhatian khusus intelijen KejaksaanTinggi (Kejati) Jatim. Bahkan, beberapa Jaksa diturunkan ke lapangan guna mengumpulkan data (puldata) terkait pengadaan lahan tersebut. “Iya, tim sedang mengusut pengadaan lahan (BO, red) di Kota Batu. Karena masih puldata, saya tidak bisa menjelaskan secara detail,” kata sumber di internal KejaksanaanTinggi Jatim, Rabu (14/9). Dalam hal ini dirinya tidak bisa membeber detil perihal kasus pengadaan lahan. Saat dikonfirmasi soal pengusutan pengadaan lahan BO, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim, Romy Arizyanto, mengaku sedang cuti. Namun, Romy mengiyakan pengusutan yang dilakukan tim Intelijen Kejati Jatim. “Tetapi masih tahap puldata. Kalau sudah naik ke Pidsus, akan kita infokan,” ujar Romy. Lanjut Romy, proses puldata yang dilakukan tim Intelijen berguna untuk mengungkap suatu peristiwa dalam pengadaan lahan tersebut. Dari puldata itu, Romy mengaku akan ditarik kesimpulan perihal adakah dugaan perbuatan melawan hukum atau dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan lahan BO di Kota Batu. Saat dikonfirmasi terpisah, Kepala Seksi Penyidikan Pidana Khusus (Kasidik Pidsus) Kejati Jatim, Dandeni Herdiana, enggan berkomentar banyak. Dandeni mengaku sampai saat ini pengusutan kasus itu belum masuk ke Pidsus. “Itu masih puldata di intel, belum ke kita (Pidsus, red),” tegasnya. Apakah puldata tersebut akan masuk ke Pidsus, Dandeni menambahkan, pihaknya akan melihat perkembangan di Intelijen, apakah ada indikasi korupsinya atau tidak. Kalau memang ada indikasi korupsinya, ia meyakini kasus itu akan dilimpah ke Pidsus untuk selanjutnya dilakukan penyelidikan. “Jika ada indikasi korupsi, pasti masuk ke kita dan segera dilakukan penyelidikan. Setelah kita lidik dan peroleh bukti permulaan cukup, barulah naik ke penyidikan. Jadi Intelijen mencari indikasi perbuatan melawan hukum dan unsur korupsinya, bukan bukti permulaannya,” pungkas mantan Kasi Intel Kejari Purwakarta ini. (zal/nii)

BC Musnahkan Barang Selundupan SURABAYA (BM) - Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak memusnahkan sebanyak 14 ribu botol minuman mengandung etil alkohol (MMEA) yang diselundupkan dari luar negeri, Rabu kemarin. “Pemusnahan ini dilakukan karena terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan di bidang impor sehingga status atas barang tersebut ditetapkan sebagai barang dikuasai negara,” ujar Kepala KKPBC, Efrizal, di sela pemusnahan di pergudangan di kawasan Kalianak Surabaya. Modus operandi yang dilakukan yakni dengan menyelundupkan botol-botol MMEA ke tumpukan barang lain di dalam kontainer untuk mengelabui petugas. Akibat penyelundupan tersebut potensi kerugian negara atas barang itu diperkirakan mencapai lebih dari Rp 600 juta. Kendati demikian, pihaknya belum mampu menemukan tersangka dengan alasan masih dicari dan dilakukan penyelidikan. “Tersangka belum ada karena masih dicari sampai saat ini,” ucapnya. Selain botol MMEA, pada kesempatan sama juga dilakukan pemusnahan terhadap barang ilegal lain, seperti kain perca, obat-obatan, selebaran buku,“roasted beef noodle”,“food saver”, mainan anak dan lainnya. “Pemusnahan dilakukan karena barang merupakan hasil tegahan terkena ketentuan larangan dan/ atau pembatasan, serta ada juga barang yang tidak diselesaikan kewajiban kepabeanannya,” tuturnya. Di tempat sama, Kepala Kantor Wilayah Jatim I, Decy, menilai langkah pemusnahan ini harus dilakukan karena sudah sesuai prosedur dan telah ditetapkan sebagai barang milik negara. “Tindak lanjut yang dilakukan ini juga telah mendapat persetujuan pemusnahan,” ujarnya. Sementara itu, Wakapolres Pelabuhan Tanjung Perak KompolYanuar Herlambang mengapresiasi pemusnahan yang dilakukan bea cukai ini dan mendukung upaya penggagalan barang ilegal apapun. “Polisi siap berkolaborasi dengan bea cukai, kejaksaan dan aparat lainnya untuk bersama-sama memberantas segala bentuk tindakan yang mengarah ke pelanggaran hukum,” imbuhnya. (ana/nii)

Selamat Bertugas di Tempat yang Baru, Jenderal Banyak catatan sejarah yang ditorehkan Jenderal Budi Gunawan. Semasa masih aktif berkarier di Polri, BG –demikian dia akrab dipanggil—merupakan intelektual yang menjadi think tank sekaligus memberikan sentuhan dalam setiap perubahan dan reformasi di tubuh bhayangkara negara itu. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menilai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Jenderal Polisi Budi Gunawan atau BG, memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata. “Interpersonal skill di atas rata-rata, kemampuan bicara dengan baik,” kata Tito saat acara tradisi pelepasan Jenderal Budi Gunawan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Jakarta, Rabu kemarin Acara di PTIK itu menandai lepasnya tugas-tugas BG di tubuh Polri. Jabatan baru kini diembannya sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Tradisi pelepasan BG diramaikan dengan tradisi pedang pora dan taburan bunga. Tradisi ini dalam rangka melepas seorang perwira tinggi dengan diiringi rangkaian pedang berbentuk gapura yang dibentuk oleh hunusan pedang

dari rekan-rekan perwira atau adik angkatan. BG bersama istri keluar melangkah dari Gedung Auditorium PTIK didampingi oleh Kapolri. BG kemudian menyalami rekanrekan pewira tinggi. Isak tangis dan keceriaan bercampur jadi satu melepas jenderal bintang empat tersebut. Setelah menyalami para perwira tinggi Polri lainnya, kurang lebih seratus anggota Polri dari satuan Brimob, Pol Air, Dirlantas, dan mahasiswa SPTIK juga ikut mengiringi kepergian BG dengan nyanyian mars anggota polri. “Bagi kami pribadi, kami melepas sosok fenomenal di Polri. Kenapa, karena kiprah dan jasa dari Pak Budi Gunawan yang luar biasa bagi Polri yang kami rasakan,” kata Kapolri. Tito mengatakan posisi Polri yang kuat tidak terlepas dari

peran penting seseorang yang tidak pernah disorot oleh orang. Sosok itu adalah BG. “Kenapa? Karena pas turbulensi 98-99 terjadi power struggle. Saat itu beliau ada pada posisi ajudan wakil presiden, dan setahun kemudian beliau menjadi ajudan presiden sampai 2004. Di saat kritis, reformasi sudah diluncurkan di pusat kekuasaan, kita punya satu orang untuk mengawal instrumental dan struktural dengan sangat lancar,” bebernya. Oleh karena itu Tito mengatakan hadirnya BG di pusat kekuasaan adalah keberuntungan Polri. Sebagai ajudanWapres dan Presiden yang kala itu adalah Megawati Soekarno Putri bukan ajudan yang biasa. “Tetapi dia mempunyai kemampuan intelektual, saya kira tidak berlebihan kalau mengatakan kemampuan

FOTO : BM/ISTIMEWA

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Wakapolri Komisaris Jenderal Syafruddin dan Jenderal Budi Gunawan

di atas rata-rata. Saya sendiri jujur setiap habis pengarahan, saya selalu minta pengarahan dari beliau. Saya takut apa yang saya sampaikan tadi salah sehingga dikoreksi oleh beliau, pada saat posisi beliau sebagai Wakapolri,” bebernya Menurut Tito kemampuan intelektual tidak hanya dalam komunikasi verbal terhadap

orang. Sehingga dapat dikatakan BG adalah sosok ‘Think Tank’ dalam organisasi Polri. “Hampir semua produk-produk Polri ini selalu dikomandoi beliau, UU polri juga tidak lepas dari campur tangan beliau, UU yang berhubungan dengan jabatan dan stuktur Polri, power Polri semua tidak lepas. Bahkan beliau juga menjadi pimpinan

tim yang melakukan reformasi Polri dalam struktural, sehingga stuktur sekarang ini merupakan buah tangan Bapak Budi Gunawan,” pungkasnya. Catatan Penting Sementara itu, Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri), Komisaris Jenderal Polisi Syafruddin, menyebut BG merupakan sosok yang penuh

cinta terhadap institusi PolrI.“Ada catatan penting bagi kami terhadap Jenderal Budi Gunawan, beliau punya komitmen tinggi dan kecintaan yang penuh pada institusi Polri,” kata Syafruddin kemarin. Syafruddin memberikan sambutan saat pisah sambut Jenderal Budi Gunawan yang diangkat menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Syafruddin menyebutkan BG memiliki berbagai pengalaman dalam bidang tugas dengan masa dinas selama 33 tahun. Polri menurut Syafruddin turut bangga terhadap pengabdian terbaik yang ditunjukkan mantan Wakapolri lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1983 tersebut. Jenderal polisi bintang tiga menambahkan Jenderal Budi Gunawan akan menjadi sosok yang tidak akan pernah dilupakan karena pemikirannya yang “mewarnai” anggota Polri dalam prestasi yang besar. “Ini akan akan jadi sejarah bagi generasi muda Polri,” tutur Syafruddin. (dtc/ana/nii)


04 OPINI

berita metro

www.beritametro.co.id

KAMIS, 15 SEPTEMBER 2016

TAJUK

Mengaudit PD Pasar Surya

P

erintah itu tegas. Walikota Surabaya Tri Rismaharini menginstruksikan inspektorat mengusut dugaan kasus penggelapan di Perusahaan Daerah Pasar Surya (PD PS). Penyelidikan langsung dari pemkot dilakukan untuk mengantisipasi, apakah tindakan tersebut sudah dilakukan dalam selang waktu yang lama. Risma menginginkan agar pengusutan bisa dilakukan sampai ke akar-akarnya sehingga nanti di waktu yang akan datang tidak akan terjadi masalah serupa. Berdasarkan laporan masyarakat dan audit internal perusahaan, PD PS telah memberhentikan sejumlah Kepala Pasar yang diduga melakukan korupsi dan pungli, seraya melaporkannya kepada aparat kepolisian. Hasil audit internal PD PS menghasilkan data temuan di antaranya Pasar Kembang dengan potensi penyelewengan Rp 166.982.925, Pasar Wonokromo Rp 110.951.678, Pasar Kupang Rp 12 Juta lebih dan Pasar Keputran Selatan Rp10.836.198 (Berita Metro, Rabu, 14 September 2016, halaman 1). Ihwal terbongkarnya penyelewengan atau penggelapan dana PD PS ini menambah panjang daftar permasalahan yang menimpa perusahaan daerah, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Beberapa perusahaan daerah bahkan masih saja ada yang menyusu kepada induknya, pemkot/pemkab atau pemprov, melalui APBD. Mengapa perusahaan-perusahaan daerah yang bidang kerjanya sudah sangat jelas dan keuntungan sudah di depan mata masih saja menguar banyak masalah? Ada banyak kemungkinan jawaban. Salah satu yang harus menjadi catatan dan bahan permenungan kita adalah ihwal rendahnya, untuk tak mengatakan nihilnya, profesionalitas di perusahaan daerah tersebut. Dalam kasus PD PS, kita bisa tengok sejarah hingga 1982. Saat itu adalah tahun di mana Pemda KMS (waktu itu) melahirkan PD Pasar. Tahun 1999, PD Pasar berubah nama menjadi PD PS dengan harapan meningkatkan profesionalitas seiring dengan melambungnya euphoria reformasi. Ada harapan besar PD PS memberikan kontribusi yang memadai bagi peningkatan PAD kota ini. PD PS memang berkontribusi bagi PAD kota Surabaya, tetapi jumlahnya harus kita katakan tidak memadai. Bahkan, sementara perusda lain memberikan kontribusi PAD yang terus meningkat, kontribusi PD PS pada 2015 lalu malah menurun. Dalam catatan Berita Metro, keuntungan PD PS pada 2013 sebesar Rp 4,4 milyar, kemudian naik menjadi Rp 4,7 milyar di tahun 2014. Anehnya, pada 2015 keuntungan bersih PD PS malah turun menjadi Rp 3,8 milyar. Dari jumlah keuntungan itu, jumlah yang disetorkan kepada Pemkot sebagai dividen hanya sebesar Rp 2,1 milyar. Bandingkan dengan perusda lain, seperti PDAM, yang kontribusinya mencapai dua digit. Ada apa dengan PD PS pada 2015 lalu? Kalau pada triwulan ketiga 2016 ini terbongkar adanya penyelewengan atau penggelapan dana PD PS, maka apakah tidak mungkin jika pada 2015 saat laba PD PS menurun itu juga terjadi penyelewengan atau penggelapan dana oleh oknum di tubuh PD PS? Dalam perspektif inilah kita sepatutnya mengapresiasi instruksi Walikota Surabaya Tri Rismaharini kepada inspektorat untuk melakukan audit. Harus dilakukan audit fisik dan menyeluruh, atau katakan audit forensik, sampai beberapa tahun ke belakang. Minimal hingga tahun 1999. Publik berhak mengetahui apa penyakit yang melanda perusda di Surabaya, dan Pemkot wajib bersikap terbuka dan transparan dalam hal ini. Kita bahkan menyarankan Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunan (BPKP) kiranya perlu turun tangan untuk melakukan audit forensik tersebut. PD PS seharusnya, dengan asset yang dimiliki, menurut seorang pedagang Pasar Tunjungan, secara mata terpejam saja, memperoleh laba besar yang terus mengalir. Hal itu disampaikan si pedagang ketika kalangan DPRD Kota Surabaya melakukan sidak di Pasar Tunjungan saat merebaknya isu renovasi pasar beberapa waktu lalu. Si pedagang menunjuk beberapa billboard yang terpasang di Pasar Tunjungan yang sewanya bernilai milyaran. Itu baru dari satu pasar. Padahal PD PS mengelola 67 pasar di seantero Surabaya. Dan itu baru dari sewa titik untuk billboard. Belum lagi sewa kios dan stand. Kemudian retribusi. Dan kerjasama dengan pihak ketiga lainnya. Sepatutnya, target pendapatan untuk PD PS dihitung betul sehingga kinerja perusahaan ini memberikan kontribusi yang memadai dan signifikan bagi PAD kota Surabaya. Pemkot jangan asal terima saja penetapan target pendapatan PD PS karena target yang rendah memang mudah dilampaui, tetapi kontribusinya kecil bagi peningkatan PAD. Noor Ipansyah Iskandar

Dari Redaksi Redaksi menerima kiriman naskah artikel opini dari para pembaca. Panjang naskah maksimum 4.000 karakter. Pada bagian akhir naskah hendaknya diberi keterangan status dan/atau profesi penulis. Akan lebih dihargai jika disertai dengan CV. Naskah dikirim ke alamat email: opini.beritametro@gmail.com. Redaksi berhak melakukan editing tanpa mengubah substansi.Terimakasih. Salam.

Diterbitkan oleh: PT. Berita Metro Jl Tunjungan No 86 Surabaya. www.beritametro.co.id Percetakan: PT Citra Cetak Pratama (isi di luar tanggung jawab percetakan)

Haji: Manusia Berbahaya “..kabar-kabar tentang Paduka telah sampai pada kami bersinar bagai permata. Tetapkanlah hati. Paduka akan beruntung jika Paduka bekerja semata karena takwa pada Allah. Janganlah takut akan kemalangan dan jauhilah segala perbuatan jahat. Jika orang melakukan yang demikian, akan dia temukan surga tanpa awan dan bumi tanpa kotoran..” - Surakarta, 1772. Tiga surat berbahasa Arab beserta bendera bertulis “La ilaha illallah” yang diserahkan Patih Kasunanan, Raden Adipati Sasradiningrat itu menggemparkan kediaman Residen F.C. Van Straalendorff. Salinan terjemah dari salah satu nawala yang kemudian dikirim ke Batavia bahkan membuat Gubernur Jenderal VOC, Petrus Albertus van der Parra (1761-1775) sukar tidur, meski Sasradiningrat bersumpah bahwa tak seorang Jawapun yang telah membaca surat itu selain dia dan carik (sekretaris)-nya. Penulis surat itu tinggal nun jauh di Makkah. Namanya Syaikh ‘Abdushshamad Al Jawi Al Falimbani (1704-1789), seorang ‘ulama besar di Masjidil Haram kelahiran Palembang, penulis berbagai kitab dan yang terpenting untuk disebut di sini di antaranya berjudul Nashihatul Muslimin wa Tadzkiratul Mu’minin fi Fadhailil Jihadi wa Karamatil Mujahidin (Nasihat orang-orang muslim dan pengingat orang-orang mukmin tentang keutaman jihad dan kemulian para mujahid). Alamat yang dituju adalah tiga anggota Wangsa Mataram yang paling berkuasa di Jawa; Kangjeng Sultan Hamengkubuwana I (1755-1792) di Yogyakarta, Sri Susuhunan Pakubuwana III (1749-1788) di Surakarta, dan Pangeran Miji Mangkunegara (1757-1795). Yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Jawa oleh Carik Kertabasa adalah surat untuk Mangkunegara, yang lalu dialihmakna ke Bahasa Belanda untuk dikirim pada Gubernur Jenderal. Sejarawan Merle C. Ricklefs dalam karyanya, Yogyakarta Under Sultan Mangkubumi 1749-1792, menduga bahwa surat untuk Mangkunegara inilah yang paling menghasut, mengingat Sang Pangeran “angkuh dan mudah berkelahi” serta“lebih cenderung menggunakan kekerasan” karena “milik yang dipertaruhkannya paling kecil dan berharap mendapat lebih besar jika terjadi pergolakan”. Tetapi patut pula diduga, surat untuk Susuhunan Surakarta,

dan terutama Sultan Yogyakarta yang pernah membuat VOC berdarah-darah dalam Perang Palihan Nagari (1746-1755) tak kalah seru isinya. Bahkan konon surat untuk Sultan disertai hadiah air zam-zam sebagaimana dahulu moyangnya Sultan Agung (1613-1645) menerimanya dalam Enceh Kyai Mendung dari Sultan ‘Utsmani, Murad IV (1623-1640) dan Syarif Makkah, Zaid ibn Muhsin Al Hasyimi (1631-1666). Tentu saja, atas perintah Batavia semua surat itu segera dihancurkan agar tak bocor isinya. “..dan karena Paduka adalah keturunan Raja-raja Mataram yang dianugerahi berkat Allah dan RasulNya. Maka keadilan Paduka sudah diketahui di mana-mana. Lagi pula sudilah hendaknya Paduka membaca ayat-ayat Al Quran yang berbunyi: ‘Sedikit orang dapat mengalahkan kekuatan besar.’ Lagi pula sudilah hendaknya Paduka mempertimbangkan bahwa dalam Quran tertulis ayat-ayat yang menyatakan: ‘Bila seseorang mati dalam Perang Sabil, janganlah kalian katakan dia mati.’ Karena Allah telah berfirman bahwa jiwa orang itu masuk ke dalam badan seekor burung yang langsung membawanya ke surga. Dan haruslah lebih-lebih Paduka camkan, karena jiwa yang mati dalam Perang Sabil adalah bagai bunga yang harumnya tercium dari fajar sampai petang. Ya, bahkan semua Makkah dan Madinah, beserta seluruh negeri Melayu, takjub akan keharumannya..” Dalam kutipan singkat kita membaca, betapa luar biasa perhatian Syaikh‘Abdushshamad yang ayahnya menjadi Mufti Kesultanan Kedah ini terhadap perkembangan Nusantara dan bagaimana pemahamannya akan kewajiban ‘Ulama untuk menasehati Umara’, menegakkan amar ma’ruf-nahi munkar, serta mengobarkan jihad di Nusantara melawan kekuatan penjajah kafir. Betapapun surat-surat ini keburu dicegat oleh Patih Surakarta yang amat setia kepada VOC dan gagal sampai pada tujuannya, tulisan kami ini hendak memberi penghargaan kepada kurir yang telah membawanya menantang bahaya, terombang-ambing di lautan dari Jeddah ke Aden ke Mascat ke Gujarat ke Sailan ke Penang ke Palembang ke Batavia ke Semarang hingga sampai di ibukota Kasunanan. Dokumen Belanda dari salinan surat menyebut nama Haji Besari dan Haji Muhammad

Oleh: Salim A Fillah (Cendikiawan Muslim)

Idris. Kematian Haji Besari di Surakarta sebelum sempat menyerahkan ketiga surat inilah yang menjadikan Patih Sasradiningrat berhasil ‘mengamankannya’. Adapun nasib Haji Muhammad Idris yang kemudian diburu oleh pasukan Sang Patih tidak jelas. Kabar burung menyebut dia berlindung ke wilayah Kasultanan Yogyakarta. Inilah salah satu peristiwa mula-mula yang membuat pemerintahan VOC menyadari; mereka yang pulang dari Makkah dengan membawa gelar Haji adalah manusia berbahaya. Bahaya bagi penjajahan. Bahaya bagi penindasan. Bahaya bagi keterpecahan, keterbelakangan, dan kebodohan. Sebab mereka yang pulang dari menunaikan rukun Islam kelima ini pastilah kuat secara sosial ekonomi, dan tentu saja beriman, tangguh fisiknya, lagi bernyali; terbukti mampu mengarungi perjalanan pergi pulang yang sukar dan berbahaya. Pun di Tanah Suci mereka pasti mendapatkan wawasan internasional, ilmu agama yang kian dalam, serta menyelami persaudaraan muslimin sedunia. Memandang keluar membaca bentang dunia luas, serta merenung ke dalam memikirkan diri dan bangsanya, jiwa-jiwa imani itu pasti akan membawa pulang nyala api perjuangan untuk tanah airnya. Serentetan peristiwa di abad selanjutnya semakin membuat pemerintah jajahan yakin, para haji adalah manusia berbahaya. Di Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwana I dengan pemurah terus mengirimkan para pengulu, kaum, kyai, dan santri perdikan untuk berhaji. Menurut Ricklefs, pada 1776 dan 1781 Sultan memberangkatkan rombongan haji. Bahkan pada 1785, sekelompok ‘ulama ditugaskan menerima gelar resmi Sultan untuk Hamengkubuwana I dari Syarif Makkah, disertai pembangunan Gedung Wakaf Mataram di dekat Masjidil Haram yang akan terus menjadi tempat tinggal para mukimin Jawa di Makkah hingga masa Hamengkubuwana VIII. Masjid-masjid Pathok Negara-nya di Dongkelan, Babadan, Plasakuning, dan terutama Mlangi yang dipimpin putranya sendiri, Raden Mas Sandiya bergelar Kyai Nur Iman, menjadi pusat-pusat keislaman yang menarik kehadiran kaum santri.

Di abad baru, Tegalreja yang dikelola permaisurinya yakni Ratu Ageng sembari mengasuh Diponegoro kecil menambah daftar pusat syiar. Di tempat-tempat inilah para calon haji biasanya bermukim beberapa bulan untuk mempersiapkan diri dan ilmu sebelum diberangkatkan. Peter Carey dalam The Power of The Prophecy mencatat nama Haji Badaruddin, panglima pasukan santri Suronatan yang sampai dua kali berhaji. Ada pula Pengulu Keraton Pekih Ibrahim, Ketib Muhamad Bahwi, Nur Samsi, Amad Ripangi, Abdullatip, Amad Anom, Ngarpani, Amad Ngali, Amad Ngijan, Amad Masam, Amad Sangi, Nitirejo, Resomenggala, dan Kyai Pengulu Rahmanudin. Di Surakarta, Susuhunan Pakubuwana IV (1788-1820) lebih masyhur lagi sebagai ‘sahabat kaum santri’. Pada 1812, demikian dilaporkan kepada Letnan Gubernur Jenderal Thomas Stanford Raffles, seperti dikutip Carey, Susuhunan punya 24 Haji Keraton dan 51 Kyai yang digajinya secara pribadi. Adikbeliau,PangeranBuminata, terkenal akan kedermawanannya pada kaum ‘ulama termasuk kepada Kyai Taptajani, juga Kyai Majabesertasaudara-saudaranya; Kyai Kasan Besari, Kyai Baderan, dan Kyai Pulukadang. Jejaring komunitas haji, kyai, pengulu, dan santri inilah, baik yang ada di Kasultanan maupun Kasunanan, demikian disimpulkan dari Peter Carey, akan menjadi tulang punggung perlawanan dahsyat Pangeran Diponegoro kepada Pemerintah kolonial Belanda (1825-1830). Dalam daftar yang dia susun dari Babad Diponegoro Manado, Carey mencantumkan lebih dari 120 haji yang kemungkinan besar hadir di Selarong saat pembai’atan Diponegoro sebagai Sultan ‘Abdul Hamid Herucakra Kabirul Mukminin Khalifatu Rasulillah Ratu Paneteg Panatagama. Beserta mereka, demikian dicatat Saleh As’ad Djamhari dalam Strategi Menjinakkan Diponegoro, ada lebih dari 15 Syeikh, puluhan Kyai besar dan Pengulu, serta ratusan Kyai desa. Sekali lagi, para haji adalah manusia-manusia berbahaya. Bersama Diponegoro mereka menguras 20 Juta Gulden kas penjajah, serta menewaskan 15.000 pasukan Belanda. Tentu saudara-saudara mereka di Sumatera tak kalah greget. Tiga nama jamhur; Haji Miskin dari Pandai Sikat, Haji Sumanik dari VIII Kota, dan Haji Piobang dari Tanah Datar

sebagai cikal bakal Gerakan Padri telah amat masyhur. Perubahan yang mereka bawa, dari memurnikan pengamalan agama di Minangkabau hingga perang besar melawan tentara kolonial Belanda, 18031838, amat nyata. Abad selanjutnya mencatat nama Haji Ahmad Dahlan yang mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah, Haji Hasyim Asy’ari yang membidani Jam’iyyah Nahdlatul ‘Ulama, Haji Rasul dengan Sumatera Tawalib, dan jejaring jama’ah haji yang menjadi murid-murid Syaikh Ahmad Khatib Al Minankabawy di Makkah. Semua haji itu pulang membawa bahaya. Bahaya bagi penjajahan. Bahaya bagi penindasan. Bahaya bagi keterpecahan, keterbelakangan, dan kebodohan. Para haji yang kembali ke tanah air itu hampir semuanya bergerak aktif dalam bidang kemasyarakatan, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, pengajaran agama, penyadaran kebangsaan, serta penguatan persatuan dan ukhuwah islamiyah. Menurut Yudi Latif dalam Intelegensia Muslim dan Kuasa, bersebab kian besarnya kekhawatiran akan bahaya haji, Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1825, 1827, 1831 dan 1859 mengeluarkan berbagai Oordonnatie yang ditujukan untuk pembatasan ibadah haji dan memantau aktivitas mereka sekembalinya ke Tanah Air. Puncak dari kekhawatiran Pemerintah Kolonial Belanda terhadap bahaya dari para haji ini tampak dengan dikeluarkannya Pilgrims Ordonnantie Staatsblad 1903 Nomer 26, Staatsblad 1922 Nomor 698, Staatsblad 1927 Nomor 508, dan Staatsblad 1931 Nomor 44. Ringkasan dampaknya antara lain adalah: Tidak boleh lagi orangorang asing, terutama Arab, berkunjung ke daerah Indonesia karena dianggap melakukan provokasi. Sultan, kaum priyayi, penguasa daerah, dan abdi dalem dilarang pergi haji, dikhawatirkan akan terpengaruh PanIslamisme. Membuka Karantina Haji di Pulau Onrust, Teluk Jakarta. Untuk alasan kesehatan memang di sinilah tempat penampungan para haji untuk dipastikan tak membawa penyakit menular. Tapi tercatat pula, di sinilah banyak para haji yang jika pulang dinilai akan menimbulkan masalah bagi pemerintah jajahan hidupnya berakhir. (*)

Paradoks Pendidikan Kita

K

alau dilihat dari struktur angkatan kerja kita, dari 122 juta orang yang bekerja, pada tahun 2016, 42%-nya berpendidikan SD, 26%-nya SMP dan 22%-nya SMA, dan 10%-nya Pendidikan Tinggi. Angkatan kerja ini kalau dilihat dari lapangan pekerjaannya berada di 40% sektor pertanian, 13% industri, dan 47% jasa. Artinya, argumen bahwa Indonesia adalah bangsa tidak berpendidikan bisa dibenarkan adanya dengan komposisi pendidikan saat ini. Artinya juga, argumen bahwa Indonesia adalah bangsa buruh juga bisa dibenarkan dengan komposisi sektor lapangan kerja. Namun kalau kondisi ini dihubung-hubungkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan dapat meningkatkan kualitas perekonomian merupakan argumen yang memerlukan analisis lebih lanjut. Kalau ada orang yang berkata bahwa bila seluruh penduduk Indonesia menikmati pendidi-

kan berkualitas tinggi hingga SMA misalnya, kemudian terjadi transisi lapangan kerja dari bangsa agraris ke bangsa industri masih merupakan PR yang panjang. Melihat kondisi seperti ini, bersikap optimis atau pesimis sebenarnya tidak ada perbedaannya. Pemerintah tentunya harus berpandangan optimis, pada tahun 2013 saja angka partisipasi pendidikan SD mencapai 95% dan SMP mencapai 78% melalui program wajib belajar 9 tahun. Artinya dalam waktu 25 tahun kedepan saja, komposisi pendidikan ini akan berubah. Misalnya menjadi 70% berpendidikan SMP, 20% SMA, dan 10% PT. Masyarakat pada umumnya tentunya harus berpandangan pesimis, semakin banyak orang yang berpendidikan, persaingan pun akan semakin berat. Kualifikasi pendidikan akan semakin tinggi untuk sebuah lowongan yang dulu tidak membutuhkan persyaratan

Oleh: Anjar Priandoyo (Alumnus Ilmu Komputer UGM)

aneh-aneh. Semakin banyak orang yang berpendidikan artinya penipuan akan semakin canggih. Masyarakat yang berpendidikan tinggi juga harus lebih berpandangan pesimis. Tidak hanya dengan orang yang memiliki pendidikan lebih tinggi, tetapi juga orang yang sekaligus memiliki prioritas untuk bekerja. Kepala keluarga yang berkarier tentunya akan kalah produktif dengan orang yang tidak punya tanggungan keluarga. Bagi orangtua yang dahulu berpendidikan SMA kemudian bekerja sebagai staf di kantor tentunya akan berusaha mendidik anaknya agar berpendidikan S1 kemudian bekerja sebagai manajer di kantor. Bagi orangtua yang dahulu berpendidikan hingga S2 di luar negeri tentunya akan semaksimal mungkin menempatkan anaknya bekerja

di perusahaan yang melebihi posisinya terdahulu. Pendidikan dan perekonomian sekilas memang terkait. Menurut data BPS nasional tahun 2013, jumlah murid SMA adalah 4.2 juta, SMK sebesar 4.1 juta dan MA sebesar 1.1 juta. Jika ditambah dengan jumlah murid pesantren semua jenjang sebesar 3.7 juta, 53% di antaranya menempuh pendidikan formal, artinya setiap tahun ada sekitar 3 juta calon tenaga kerja baru yang berkompetisi dengan segala cara untuk mencapai kemakmuran. Kompetisi tenaga kerja memanglah tidak mudah. Di tahun 2014 saja jumlah penempatan TKI sebesar 420 ribu tenaga kerja dari total 6.5 juta TKI yang terbesar di seluruh dunia dengan nilai remittance pada tahun 2015 mencapai 119 trilliun. Dengan kondisi seperti ini kita tidak dapat berkata mana yang benar dan mana yang salah. Yang bisa ilmuwan sosial lakukan adalah sebatas mema-

hami bagaimana kondisi ini bisa terjadi. Suatu hal yang tidak lebih baik dari ilmuwan teknik yang hanya memahami bahwa Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Untuk mengubah dari suatu negara miskin menjadi negara makmur tidak semata melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, atau pemberdayaan wirausaha. Untuk menjadi makmur adalah semata kompetisi yang sangat keras. Tanyakan pada orangtua kebanyakan yang memiliki anak usia sekolah, target si anak adalah sesederhana mendapatkan kursi di bangku PTN kemudian mendapatkan pekerjaan yang layak. Bila si anak tidak mampu berkompetisi di bangku PTN, orangtua akan mencari alternatif di PT lain baik di dalam maupun di luar negeri. Kompetisi adalah suatu hal yang sangat rasional dan ini dilakukan pada entitas terkecil dengan durasi sangat minimal sekalipun.(*)

Direktur: Silvia Balhmar. Pemimpin Perusahaan: M. Mashudi. Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: Totok Hartana. Wapimred: Noor Ipansyah Iskandar. Dewan Redaksi: AR Balhmar, Djoko Tetuko, Samiadji Makin Rahmat, Yahya A Waber, Tjipto Chandra, Marcella, Hadi Ismanto, M. Nabil. Redaktur Pelaksana: Rofiq Kurdi Ismail. Koordinator Liputan: Budi Arie Satriyo. Redaktur: Bambang Andrias, Oki Lukito, Aziz Tri, E Prayogo, Novi Triawan, Indra Nanang. Reporter: Dian Kurniawan, Ali Topan, Faisal Abdillah, Suluh DP, Andre Septia Hadi, Subairi Amar Bachan, Hasan Nur Rahmad. Fotografer: Soemadji, Tovan Beka . Copy Editor: Bangkit Irmanudin Bahri. Pracetak: Ahmad Choironudin. Artistik/Tata Letak: Luthfi, firman. Desain Grafis: Khalid “Klied”. Sekretaris Redaksi: Muh. Faizin. Bidang Online: Wahyu Saputro. Eksekutif Marketing: Fahad Balhmar, Khalid H. Perwakilan Daerah: Jakarta: Priyoko Sarjito (Kep. Biro), Marcella, Ferdy Yunisaf. Mojokerto: Prayogi. Sidoarjo: Yahdar Balhmar, Imam Muchlis. Pasuruan: H Umar Wirohadi (kabiro), Abdul Kadir Jaelani. Malang: Aji, Kholil, Agus Susanto. Lamongan: M. Zainuddin, Thafhanul Fahri. Koordinator Sirkulasi/Pemasaran: M. Mashudi. Alamat Redaksi: Jl Tunjungan No 86 Surabaya. Telp. +6231 5318686, 5323414. Fax:+6231 5323415 Redaksi: 081334312300 | Iklan/Langganan: 081216327858 | No Pengaduan: 031 70975270. Email: red_beritametro@yahoo.co.id. Tarif Iklan: Display(fc) Rp. 35.000/MMK (BW) Rp. 25.000/MMK. Sosial Rp. 10.000/MMK, Baris Rp. 15.000 (Minimal 2 Baris).

DALAM MENJALANKAN TUGAS PELIPUTAN, WARTAWAN BERITA METRO DIBEKALI TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER.


METRO SPORT 05

berita metro www.beritametro.co.id

KAMIS, 15 SEPTEMBER 2016

7

BARCELONA

CELTIC

HASIL PERTANDINGAN

0

LIGA CHAMPIONS

(Liga Champions Grup C)

RABU (14/9) WIB

Barca Gelar Pesta Tujuh Gol

GRUP A Basel 1 - 1 Renato Steffen 80' PSG 1 - 1 Edinson Cavani 1' GRUP B Benfica 1 - 1 Francso Cervi 12' Dynamo Kiev 1 - 2 Denis Garmash 26' GRUP C Barcelona 7 - 0 L Messi 3', 27', 60' Neymar 50' Andres Iniesta 59' Luis Suarez 75', 88' GRUP D Bayern Muenchen 5 - 0 R Lewandowski 28' Thomas Mueller 45' J Kimmich 53', 60' Juan Bernat 90' PSV Eindhoven 0 - 1

LionelMessi Cetak‘Hat-trick’ BARCELONA (BM) – Trio Lionel Messi, Luis Suarez, dan Neymar yang akrab disebut trio MSN tampil luar biasa saat tuan rumah Barcelona menghajar Celtic 7-0 di laga Liga Champions Grup C, Rabu (14/9) dinihari WIB di Camp Nou. Tiga bomber Barca tersebut samasama mencetak gol. Bahkan Messi sukses mencetak hat-trick alias tiga gol. Messi mencetak gol pertama saat laga baru berjalan tiga menit. Menerima bola dari Neymar di kotak penalti, ia langsung melepaskan tembakan keras yang tak mampu ditepis kiper Celtic, Dorus de Vries. Barca unggul 1-0. Keunggulan Barca ini nyaris sirna menyusul kesalahan fatal yang dilakukan kiper Marc Andre Ter Stegen. Kiper asal Jerman tersebut menjatuhkan Moussa Dembele di kotak penalti. Namun, Ter Stegen berhasil menebus kesalahannya dengan menepis bola eksekusi

SUSUNAN PEMAIN BARCELONA (4-3-3): Stegen; Alba, Umtiti, Pique, Roberto; Gomes, Busquets (Rafinha 61’), Rakitic (Iniesta 46’); Neymar, Suarez, Messi. CELTIC (5-4-1): Vries; Tierny, Sviatchenko, Toure, Lustig, Gamboa; Sinclair, Biton (McGregor 67'), Brown, Roberts; Dembele.

Ludogorets R Jonathan Cafu 45' Arsenal Alexis Sanchez 78' Besiktas Anderson Talisca 90' Napoli Arkadiusz Milik 36', 45' Celtic

FC Rostov

Atletico Madrid Saul Niguez 43'

JADWAL PERTANDINGAN EUROPA LEAGUE 00:00 00:00 ISTIMEWA

TIGA GOL : Bomber Barcelona asal Argentina, Lionel Messi mencetak tiga gol alias ‘hat-trick’ saat Barca menghajar Celtic 7-0, Rabu (14/9) dinihari WIB di laga Liga Champions Grup C.

Dembele. Kegagalan Celtic memaksimalkan peluang emas ini semakin pahit setelah mereka untuk kali kedua kebobolan pada menit ke-27. Juga oleh Messi. Kombinasi Neymar dan Messi memang jadi petaka bagi pertahanan Celtic. Messi yang menerima umpan dari Neymar berhasil mencocor bola masuk ke gawang lawan. Setelah Messi mencetak dua

1

gol, giliran Neymar yang mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-50. Bintang asal Brasil tersebut mencetak gol setelah bola hasil tendangan bebas yang dieksekusinya bersarang ke pojok kiri atas gawang Celtic. Neymar kembali menjadi aktor penting di balik gol Andres Iniesta pada menit ke-59. Neymar melepaskan umpan

PSG

terukur ke dalam kotak penalti. Umpan tersebut disambut Iniesta dengan melepaskan tendangan voli dan gol. Berselang semenit kemudian, Messi akhirnya membukan hattrick setelah memaksimalkan umpan Luis Suarez. Luis Suarez pun tak ketinggalan mencetak gol pada menit ke-75. Gol bermula dari

ARSENAL

umpan Neymar ke dalam kotak penalti. Suarez yang dalam posisi memunggungi gawang berhasil menyambut bola dengan sebuah sepakan keras yang tak mampu dibendung De Vries. Suarez kemudian menutup pesta tujuh gol Barcelona melalui gol keduanya pada menit ke87. Dia berhasil menyarangkan bola melalui umpan yang dikirimkan Messi. Barca pun menang telak 7-0. (dbs/azt)

00:00 00:00

02:05 02:05

JUMAT (16/9) WIB GRUP A Feyenoord v s Manchester United Live Bein Sports 1 Zorya v s Fenerbahce GRUP E Astra Giurgiu v s Austria Wien Viktoria Plzen v s AS Roma Live Bein Sports 2 GRUP K Inter Milan v s Hapoel Beer Sheva Live Bein Sports 3 Southampton v s Sparta Prague Live Bein Sports 1

lintas arena

1

(Liga Champions Grup A)

‘The Gunners’ Paksakan Hasil Imbang PARIS (BM) – Tuan rumah Paris Saint-Germain (PSG) bermain imbang 1-1 saat menjamu ‘The Gunners’ Arsenal di laga Liga Champions Grup A, Rabu

(14/9) dinihari WIB di Parc des Princes, Paris. Gol ‘Les Parisiens’ dicetak Edinson Cavani pada menit ke1, sedangkan gol balasan ‘The

Gunners’ dicetak Alexis Sanchez menit ke-78. Laga baru berjalan 42 detik, Cavani langsung mencetak gol melaluisundulansetelahmengon-

ISTIMEWA

PENYAMA : Alexis Sanchez mencetak gol penyama skor, sehingga Arsenal bermain imbang 1-1 lawan PSG.

5

B MUENCHEN

versi umpan matang Serge Aurier. Tuan rumah memimpin 1-0. Lesakan striker kelahiran Salto, Uruguay, 29 tahun silam ini, menjadi gol tercepat dalam sejarah PSG di ajang Liga Champions. Cavani mematahkan rekornya sendiri ketika melawan APOEL Nicosia pada 2014. Kala itu, dia hanya membutuhkan 54 detik untuk membukukan gol pembuka. PSG kembali mengancam gawang David Ospina pada menit ke-13. Tanpa disangka, Angel di Maria melepaskan sepakan penjuru yang melengkung tajam ke gawang Arsenal. Akan tetapi, Ospina masih mampu menghalaunya. Hingga turun minum, skor 1-0 untuk PSG tetap bertahan. Permainan solid dari pasukan Unai Emery juga memaksa The Gunners tak mampu me-

FC ROSTOV

lepaskan satu pun tembakan tepat sasaran ke arah kiper Alphonse Areola. Memasuki babak kedua, PSG tidak mengendurkan serangan. Mereka mendapatkan peluang pertama pada menit ke-68 lewat Aurier. Namun, sepakan dari jarak dekatnya masih mampu ditepis Ospina. Terus digempur PSG, Arsenal justru sanggup mencetak gol balasan pada menit ke-78. Berawal dari tendangan Alex Iwobi yang mampu ditepis Areola, Sanchez dengan cekatan menyambar bola muntah. Skor menjadi imbang 1-1. Padapengujungpertandingan, Olivier Giroud melanggar Marco Verratti. Wasit Viktor Kassai pun memberikan kartu kuning kedua yang berlanjut kartu merah bagi Giroud danVerratti. (dbs/azt)

0

(Liga Champions Grup D)

Bayern Muenchen Menang Mudah Lima Gol MUENCHEN (BM) - Tim unggulan Grup D, Bayern Muenchen meraih kemenangan telak 5-0 saat menjamu wakil dari Rusia, FC Rostov di laga Liga Champions Grup D, Rabu (14/9) dinihari WIB di Fussball Arena. Lima gol skuad asuhan Carlo Ancelotti di laga ini dicetak Robert Lewandowski di menit ke-28, Thomas Mueller menit ke-45 plus dua menit, dua gol Joshua Kimmich menit ke-53 dan 60 serta gol Juan Bernat di menit ke-90. Kemenangan telak tersebut berarti menempatkan Bayern di pucuk klasemen sementara Grup D dengan tiga poin dan keunggulan selisih gol atas pesaing terkuatnya, Atletico Madrid yang sama-sama mela-

koni Matchday 1 dengan kemenangan 1-0 di markas PSV Eindhoven. Laga di kandang Bayern ini seperti berjalan satu arah untuk tuan rumah. Bayern sangat mendominasi dalam penguasaan bola. Mereka mendapat gol pertama melalui eksekusi penalti Lewandowski setelah dirinya dijatuhkan paksa oleh gelandang Rostov, Aleksandru Gatcan. Saat unggul 1-0 lewat gol tersebut, Bayern mencatat penguasaan bola 77 persen atas Rostov. Skuad Ancelotti pun menutup periode 45 menit awal dengan memimpin dua gol. Mueller melepas sepakan voli di ujung babak pertama yang menelurkan gol ke-37 miliknya di Liga Champions.

Memasuki babak kedua, Bayern menambah dua gol melalui penampilan fantastis Kimmich. Gelandang serbabisa berusia 21 tahun itu menjebol gawang musuh setelah membelokkan umpan Douglas Costa dan menanduk crossing Bernat.

Bagi Kimmich, itulah gol pertama dan keduanya di ajang ini. Gol Bernat pada pengujung laga melengkapi pesta lima gol tanpa balas Bayern buat mimpi buruk dalam debut Rostov. Pada laga lain, Atletico menekuk PSV di Eindhoven lantaran

gol tunggal Saul Niguez di menit ke-43. Gelandang Spanyol itu melepaskan tembakan ala karate yang membuat bola bersarang di pojok kanan gawang musuh. Saul menyambar bola muntah hasil tembakan pertamanya yang diblok bek PSV. (dbs/azt) ISTIMEWA

GOL PEMBUKA : Robert Lewandowski mencetak gol pembuka saat Bayern Muenchen menang telak 5-0 menjamu FC Rostov di Liga Champions Grup D.

ISTIMEWA

Nico Rosberg

Tekad Rosberg Naik Podium SINGAPURA (BM) – Nico Rosberg bertekad kembali naik podium GP Singapura setelah tak pernah lagi bisa melakukannya sejak balapan perdana di Sirkuit Jalan Raya Marina Bay. Rosberg finish kedua di GP Singapura 2008 saat masih membalap untuk Williams. Hasil itu sempat menjadi pencapaian terbaiknya sampai meraih kemenangan pertama di GP China 2012 bersama Mercedes. Sejak pencapaian di Singapura tahun 2008 itu sendiri, Rosberg sudah mencatatkan 50 podium tapi belum pernah lagi bisa melakukannya di Marina Bay. Menyusul dua kemenangan beruntun di Belgia dan Italia, Rosberg pun bertekad mengubahnya. “Berdiri di podium teratas Monza merupakan sebuah pengalaman luar biasa. Sudah pasti saya akan mengenangnya untuk waktu lama! Tapi sekarang saya fokus ke Singapura, sebuah balapan yang sudah memiliki suka-duka buat saya,” kata Rosberg di Crash.net. “Saya meraih podium kedua di sana pada 2008 tapi belum pernah lagi bisa naik podium jadi targetnya akhir pekan ini adalah mengubah hal tersebut. Tentu saja ini takkan mudah. Ini merupakan sirkuitnya Red Bull dan kami tak tangguh di sana tahun lalu. Tapi saya percaya penuh pada tim dan juga diri saya sendiri. Saya menghadapi setiap akhir pekan dengan target memenangi balapan,” sebutnya.(dtc/azt)

Vinales Jadi Tantangan Serius MISANO (BM) – Maverick Vinales digadang-gadang jadi pembalap hebat di masa depan. Pembalap asal Spanyol berusia 21 tahun ini bahkan diyakini akan mengalahkan Valentino Rossi saat keduanya bernaung di bawah bendera Yamaha musim depan. Komentar tersebut dilontarkan Aleix Espargaro yang notabene rekan setim Vinales di tim Ecstar Suzuki, musim ini. Espargaro meyakini, kompatriotnya itu bakal jadi momok buat para pembalap senior di MotoGP musim depan. Apalagi, di musim depanVinales akan memiliki motor yang mendukung talenta yang dimilikinya. Vinales akan satu tim dengan Rossi di Yamaha. “Maverick sangat bertalenta dan juga masih sangat muda. Terkecuali Marc Marquez, para pembalap yang saat ini bersaing di papan atas usianya lebih tua darinya. Faktor usia membuat mereka berpikir dua kali untuk beberapa hal, namun Maverick sama sekali tidak memiliki keraguan,” ujar Espargaro. “Faktor mental adalah hal yang membuat Marquez sukses, dan faktor itu jugalah yang membuat Maverick sukses. Saya bisa melihat, Maverick akan bersaing untuk mahkota juara. Dia hanya harus belajar tentang banyak hal, terutama pengetahuan soal motor yang bisa membawanya memenangi balapan dan jadi juara dunia,” tambahnya. (dbs/azt)


6 METRO SPORT

berita metro

www.beritametro.co.id

KAMIS, 15 SEPTEMBER 2016

Torabika Soccer Championship 2

MADURA UNITED

K ILA S

Keluarga Alasan Mundur Zulvin

5

SRIWIJAYA FC

Teror Sriwijaya Berlanjut di Bangkalan BANGKALAN (BM) – Ambisi Madura United untuk memenangkan laga sekaligus balas dendam atas kekalahan terbesar yang dicatat Sriwijaya FC di putaran kedua Torabika Soccer Championship (TSC) 2016, justru berakhir penuh duka. Dukungan penuh suporter yang padati Stadion Gelora Bangkalan, Rabu (14/9) sore, tidak mampu meredam spirit tanding Sriwijaya FC. Lima gol dilesakkan tim besutan Widodo C Putro, salah satunya hattrick melalui Airlangga Sucipto, Anis Nabar, dan Beto Goncalves. Sedangkan gol balasan tuan rumah dilesakkan Elthon Maran dan Milovanovic. “Sriwijaya memang tangguh, dan kekalahan ini menjadi pembelajaran bagi kami untuk memperbaiki kemampuan tim,” kata pelatih Gomes De Oliviera seusai pertandingan. Madura United FC sudak kebobolan sejak babak pertama, yakni pada menit ke-26. Upaya menyamakan kedudukan terus dilakukan oleh klub berjuluk “Laskar Sape Kerrab” ini, namun belum membuahkan hasil. Yang menarik dari laga kemarin, tiga gol Airalngga Sucipto menjadi catatan manis pertamanya bersama Sriwijaya FC. Apalagi dilesakkan di gawang tim yang digadang-gadang jadi juara turnamen pengganti kompetisi yang vakum ini. Bagi Madura United, kekalahan ini juga kian membuka borok lemahnya pertahanan mereka menghadapi

tim-tim papan atas. Bahkan Srijaya FC menjadi pemimpin dalam catatan kebobolan kiper Herry Prasetya dengan 10 gol. “Yang namanya kalah pasti tidak enak sekali, apalagi kita bermain di kandang tapi pemain sudah berjuang luar biasa dan kekalahan lawan Sriwijaya bukan kehancuran untuk Madura United,” tegas Gomes. Gomes mengungkapkan bahwa gol yang bersarang ke gawangnya merupakan kesalahan yang dibuat oleh timnya sendiri dan usai kalah lawan Sriwijaya ini dirinya bertekad akan memperbaiki kondisi tim terkait dengan strategi dan taktik. Miskomunikasi antarpemain di lini belakang memang jadi sorotan pelatih asal Brasil tersebut. Termasuk tebasan Herry Prasetya sebagai pemain terakhir di kotak terlarang. “Sebenarnya di babak kedua kami bertekad membalas kekalahan namun malah terjadi kesalahan yang fatal, tapi inilah sepakbola, kami harus perbaiki lagi agar kami bisa menang dipertandingan berikutnya,” tutur Gomes. Dengan kekalahan ini Madura United gagal menambah poin, meski berada dipuncak klasemen namun poin mereka tetap 40 poin. Namun tambahan tiga angka Sriwijaya membuat peringkat kedua yang selama ini digenggam Arema Cronus terjadi pergeseran. Sriwijaya melaju dengan selisih poin 1 lebih baik di banding Arema Cronus yang baru akan bertanding akhir pekan ini. (dbs/dek/epe)

Kans Nyaris Tertutup

FOTO:BM/GTS

HATTRICK PERDANA: Airlangga Sucipto meluapkan kegembiraan usai cetak gol ketiganya ke gawang Madura United.

Tak Komplit, BFC Siap Balas Dendam SURABAYA (BM) – Kekalahan telak pada pertama memicu misi revans Bhayangkara FC (BFC) ketika giliran menjadi tuan rumah menjamu Arema Cronus di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Sabtu (17/9). Sayang, kekuatan BFC terancam timpang lantaran kondisi satu pilarnya meragukan. “Kami respek dengan Arema. Mereka salah satu tim kuat. Buktinya mereka bisa berada di dua besar klasemen sementara. Tapi kami bermain di kandang sendiri. Tiga poin wajib kami peroleh jika main kandang,” tegas pelatih BFC Ibnu Grahan. Ibnu menambahkan BFC wajib memperoleh tiga poin setelah ditahan imbang Barito Putera di laga terakhir. Pelatih asli Surabaya ini bersyukur karena tak ada masalah cedera serius mau-

FOTO:BM/TOVAN BEKA

JAGA SPIRIT: Ibnu Grahan mengusung misi revans menjamu Arema Cronus akhir pekan ini. Caranya dengan menebalkan keyakinan skuat BFC bahwa hasil akhir ditentukan 90 menit.

pun akumulasi kartu kuning di timnya. “Kami gagal mengamankan tiga poin waktu lawan Barito. Hal tersebut tak

boleh terulang ketika berjumpa Arema. Kami bisa turun dengan full team di pertandingan,” jelasnya.

Sayang, kondisi motor serangan BFC, Evan Dimas Darmono belum bugar 100 persen menjelang pertandingan lawan Singo Edan. Evan mengalami sedikit masalah di pahanya. Ibnu mengatakan sampai saat ini Evan masih merasakan sedikit sakit pada pahanya. “Dia mengeluh sakit di pahanya. Kami akan pantau terus kondisi Evan Dimas,” sebut mantan pelatih Persebaya 1927 ini. Cedera Evan didapat ketika memperkuat Timnas Indonesia pada ujicoba internasional melawan Malaysia. Ibnu memastikan bahwa hanya Evan Dimas yang masih diragukan tampil di pertandingan lawan Arema. “Selebihnya semua pemain siap dan tidak ada masalah. Semoga kondisi ini terjaga sampai pertandingan,” tutupnya. (dek/epe)

PSSI-Menpora Kembali Memanas

Moeldoko Ingatkan Soal Prestasi JAKARTA (BM) – Salah satu kandidat ketua PSSI, Jenderal TNI Purn Moeldoko mengkritik kembali panasnya hubungan pemerintah, dalam hal ini Menpora dengan PSSI menjelang kongres, 17 Oktober mendatang. Gesekan itu bahkan disebut jadi penyebab minimnya prestasi sepakbola Indonesia. “Yang paling siginifikan adalah tidak adanya hubungan yang harmonis antara PSSI dengan pemerintah, karena itulah PSSI lebih disibukkan dengan

masalah hubungan, bukannya prestasi,” kata mantan Panglima TNI tersebut, Rabu (14/9) malam. Moeldoko merupakan salah satu dari tujuh nama calon ketua umum PSSI pada kongres pemilihan di Makassar mendatang. Dia mengatakan siapapun yang jadi Ketum PSSI selanjutnya, harus bisa mengayomi seluruh pihak dan menjalani komunikasi dengan baik. “Tidak ada lagi kelompok-

kelompok. Tidak ada lagi persoalan di masa lalu. Sehingga kita berangkat dari kondisi sekarang, karena sesungguhnya itu semua akan menimbulkan perpecahan. Jadi menurut saya seorang pemimpin harus bisa mengayomi seluruhnya. Menyejukkan semuanya,” kata Moeldoko. Lebih lanjut, pria 59 tahun itu mengatakan awal sebuah prestasi adalah saat PSSI bisa membangun hubungan

yang konstruktif dengan pemerintah. “Pemimpin PSSI ke depan harus bisa mengayomi semuanya. Pengalaman saya mengelola organisasi, yang dibangun pertama adalah emosinya. Setelah emosinya terbangun, kita rekatkan,” ucap Moeldoko. “Yang ketiga barulah muncul soliditas. Dengan begitu, semuanya merasa: Saya orang Indonesia dan bagian dari PSSI,” sambung pria kelahiran Kediri tersebut. (cnn/epe)

Perolehan Medali Sementara 3

3 1

2 Jatim

2

2 2

3 Banten

2

0 0

4 DKI

1

1 1

5 Riau

1

1 1

partai final sebelumnya. Ya, perenang berusia 22 tahun itu gagal di nomor 400 meter gaya bebas. Ressa tak mampu menjegal juniornya, Raina Saumi. Raina Saumi mencatat waktu 4 menit 21,23 detik finish di depan Ressa Kania Dewi yang mencatat waktu 4 menit 21,32 detik. Perunggu diraih oleh Azahara Permatahani (Riau) 4 menit 26,23 detik. Perenang andalan Jabar itu mampu membuyarkan harapan Jatim untuk menggebrak meraih emas pertamanya pada nomor itu. Meski demikian persaingan antara dua perenang yang sempat satu daerah itu berlangsung ketat bahkan saling menyusul, namun pada 100 meter terakhir Raina lebih

Piala AFF U-19 2016 HASIL PERTANDINGAN RABU, 14 SEPTEMBER 2016 Thailand Kamboja Australia

3-2 1-0 2-0

FOTO: BM/IST

Ressa Kania Dewi

unggul. Hasil serupa juga ditorehkan perenang putri tuan rumah, Raina Saumi Gahana. Dia meraih finish terdepan pada final nomor 400 meter gaya bebas perorangan putri sekaligus mengalahkan Ressa.

Sukacita Jabar berlanjut pada nomor 400 meter gaya bebas setelah andalan lainnya A Fadlan Prawira dan Rizky Anggawijaya meraih emas dan perak. Pada final nomor itu yang diikuti delapan perenang, A Fadlan jauh memimpin dengan catatan waktu empat menit 15,75 detik. Ricky Anggawijaya yang meraih perak finish di peringkat kedua dengan catatan waktu empat menit 39,98 detik serta perunggu diraih Putra M Randa dari DKI Jakarta dengan catatan waktu 4 menit, 56,93 detik. Namun demikian catatan waktu dari dua final itu belum memecahkan rekor baik nasional maupun PON. Perolehan dua emas di lintasan renang ini memang sudah sesuai target Jatim. Khoirul Umam, asisten manajer Renang Jatim mengatakan perolehan itu dari 9 nomor final yang dipertandingkan di hari pertama. “Sudah sesuai target. Saya apresiasi hasil ini. Apalagi di PON 2012, prestasi renang gagal total,” terangnya.(dek/epe)

Indonesia Laos Myanmar

TORABIKA SOCCER CHAMPIONSHIP 2016 HASIL PERTANDINGAN RABU, 14 SEPTEMBER 2016 Madura United

2-5

Sriwijaya FC

JADWAL PERTANDINGAN JUMAT , 16 SEPTEMBER 2016 PSM Makassar

vs (Live Indosiar, 16.00 WIB) vs (Live SCTV, 21.00 WIB)

Persela

Perseru Persija

SABTU, 17 SEPTEMBER 2016 Persipura

vs (Live Indosiar, 14.00 WIB) Bhayangkara FC vs (Live SCTV, 19.00 WIB) Persiba vs

Semen Padang Arema Cronus PBFC

MINGGU, 18 SEPTEMBER 2016 vs (Live Indosiar, 16.00 WIB) vs (Live SCTV, 19.00 WIB)

Bali United

Jatim-Jabar Bersaing Jadi Pemuncak 1 Jabar

HANOI (BM) – Dua gol dari titik putih sempat mencuatkan asa kemenangan Timnas U-19 Indonesia di laga kedua Grup B Piala AFF U-19 2016. Namun Thailand bangkit dengan membalas tiga gol di Stadion Vietnam Youth Training Centre, Rabu (14/9) malam. Kekalahan dengan skor sama dari lawan berbeda ini, menyulitkan Garuda Muda untuk memenuhi target lolos dari fase grup. “Memang sulit dengan dua kekalahan dan masih ada Australia yang akan jadi lawan ketiga kita. Namun kita kalah karena memang kurang beruntung. Dua keunggulan yang harusnya dijaga, bisa dikejar Thailand melalui skema permainan,” keluh pelatih Indonesia, Eduard Tjong seusai pertadningan. Ini merupakan kekalahan kedua bagi tim arahan pelatih Eduard Tjong. Sebelumnya Indonesia menelan kekalahan dengan skor serupa dari Myanmar pada laga pembuka. Sementara hasil laga ini membuat Thailand masih sempurna dengan mengumpulkan enam poin. Sama dengan Australia yang beberap ajam sebelumnya mengemas kemenangan kedua ketika melawan Myanmar. Dengan jadwal ketat yang mengharuskan main dua hari sekali, Edu panggilan akrab Eduard Tjong memang harus segera membenahi kekurangannya. Setidaknya tiga kemenangan beruntun akan menjadi pembuka peluang. Namun ganjalan sudah ada ketika bersua dengan Australia (16/9). (glc/epe)

Mitra Kukar

Rivalitas Panas di Lintasan Renang BANDUNG (BM) – Ressa Kania Dewi menjadi pahlawan bagi kontingen Jatim melalui sumbangsih emas dari cabang olahraga (cabor) renang. Atlet kelahiran Bandung itu menyumbangkan emas dari nomor 200 meter gaya ganti perorangan putri. Ia juga menggondol medali perak di nomor 400 meter gaya bebas di Kolam Renang Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Kota Bandung. Pada nomor 200 meter gaya ganti perorangan putri, Ressa meraih emas dengan catatan waktu 2 menit 19,12 detik. Ia mengungguli rekan sedaerah Patria Yasita yang membawa pulang medali perak dengan catatan waktu 2 menit 23,43 detik. Sementara medali perunggu diraih oleh Sofie Kemala (DKI Jakarta) dengan waktu 2 menit 25,72 detik. Sementara emas kedua diraih dari nomor estafet 4x200 meter bebas putri. Emas dari nomor 200 meter gaya ganti perorangan putri yang diraih Ressa seolah membalas kegagalan di

LAMONGAN (BM) – Kekuatan Persela Lamongan kembali tergerus dengan mundurnya Zulvin Zamrun. Saudara kembar bomber Persib Bandung, Zulham Zamrun ini berdalih alasan keluarga untuk hengkang dari tim peringkat dasar TSC 2016. Namun dalih itu tak mengelakkan rumor bahwa internal Laskar Joko Tingkir tengah panas dengan info yang menyebutkan dia pilih ikut Marwal Iskandar, asisten pelatih Sutan Harhara. “Saya resmi mengundurkan diri dari Persela bukan karena ada masalah sama pemain, atau manajemen. Saya mundur karena ada permasalahan keluarga,” kata Zulvin dikutip dari laman resmi klub Persela, Rabu (14/9). Ia mengakui permasalahan keluarganya memang harus segera diselesaikan dan tidak bisa diselesaikan dengan jarak jauh seperti ini. Zulvin menambahkan sebenarnya dirinya sangat senang mengenakan kostum biru langit. Ia juga sangat berterima kasih atas semua rasa kekeluargaan LA Mania, pemain dan manajemen. “Kekeluargaan ini yang bakal susah saya lupakan dari Lamongan. Saya bangga bisa bermain dengan tim berkelas seperti Persela,” tutupnya. Sementara itu, manajemen Laskar Joko Tingkir menerima keputusan mundur Zulvin dari tim. Manajemen memaklumi alasan Zulvin dan mempersilakan sang pemain untuk menyelesaikan masalah pribadinya. Manager Persela Yunan Achmadi menuturkan Zulvin memang harus pergi karena permasalahan keluarga tidak bisa ditinggalkan. “Kami tetap memberikan support ke Zulvin untuk selalu semangat dalam setiap permasalahan yang terjadi. Kami juga ucapkan terima kasih kepada dia karena sudah membantu Persela selama ini,” tandasnya. (dek/epe)

PS TNI Persib

SENIN, 19 SEPTEMBER 2016 Persegres GU

vs (Live O’Channel, 21.00 WIB)

Barito Putera

KLASEMEN SEMENTARA TSC 2016 1 Madura United 2 Sriwijaya FC 3 Arema Cronus 4 Persipura 5 Bhayangkara FC 6 Semen Padang 7 Persib Bandung 8 Mitra Kukar 9 PBFC 10 Perseru Serui 11 PSM Makassar 12 Bali United 13 Persiba 14 Barito Putera 15 Persija Jakarta 16 Persegres GU 17 PS TNI 18 Persela

20 20 19 19 18 19 18 19 18 19 19 19 19 19 19 19 18 19

12 10 10 9 10 8 7 6 7 7 7 6 6 4 3 3 4 4

4 7 6 6 3 4 6 8 5 4 4 6 5 5 7 7 4 3

4 3 3 4 5 7 5 5 6 8 8 7 8 10 9 9 10 12

33-24 37-15 23-9 23-16 27-19 26-19 19-19 24-20 29-21 19-24 27-28 19-26 23-27 25-30 11-23 20-37 19-35 20-32

40 37 36 33 33 28 27 26 26 25 25 24 23 17 16 16 16 15

TOP SKOR 12 Gol: Luis Carlos Junior, Rodrigues Aracil Pablo, Marcel Silva Sacramento 11 Gol: Alberto Goncalves 9 Gol: Shohei Matsunaga 8 Gol: Ferdinand Alfred Sinaga, Thiago Furtuoso

PON XIX 2016 HASIL PERTANDINGAN RABU, 14 SEPTEMBER 2016 Jabar

2-1

Jateng


SAMBUNGAN 07

berita metro

www.beritametro.co.id

KAMIS, 15 SEPTEMBER 2016

Ahli Puslabfor Polri Menantang AHLI...

Sambungan Halaman 1

bahwa BB-4 merupakan golden evidence. “Kalau negatif, ya jelas semestinya selesai,” ujarnya, merujuk BB-4 itu. BB-4 merupakan salah satu dari tujuh barang bukti yang diberikan Laboratorium Forensik Polri dalam perkara pembunuhan Mirna ini. Dalam BB-4 ini, disebutkan bahwa hasil pemeriksaan cairan lambung yang diambil setelah 70 menit Mirna meninggal adalah negatif. Pada saat cairan lambung diambil sebagai sampel, tubuh mirna belum diformalin. “Golden evidence di situ,” ujar dosen Universitas Indonesia ini. Berkaitan dengan barang bukti, Labfor Polri memberi tujuh barang bukti (BB) yang dikelompokkan dalam BB-1 berupa sisa kopi Vietnam yang diminum korban; BB-2 berupa sisa kopi yang dimasukkan dalam gelas dan botol; BB-3 pembanding/rekonstruksi kopi bersianida; BB-4 berupa cairan lambung yang diambil dari jenazah Mirna seteleh 70 menit meninggal. Cairan ini disita dari ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin; BB-5 berupa hasil dari pemeriksaan sampel lambung setelah Mirna dimakamkan 3 hari; BB-6 berupa hasil dari pemeriksaan sampel di hati; dan BB-7 berupa hasil dari pemeriksaan sampel di urin. Budiawan kemudian menjelaskan perihal perbedaan hasil pemeriksaan terhadap BB-4 dan BB-5. Dalam BB-4,

tidak ditemukan ion sianida atau negatif. Sedangkan dalam BB-5, ditemukan ion sianida 0,2mg/l atau positif mengandung sianida. “Semestinya tidak mungkin berubah menjadi positif,” ujarnya. Perubahan itu dimungkinkan karena terdapat intervensi pada tubuh jenazah Mirna, yaitu diberi formalin. Juga disebabkan prose salami, yaitu peran bakteri tertentu yang dapat mengubah nitrogen menjadi sianida. Bisa juga dari makanan yang diubah oleh bakteri menjadi sianida. Dia menerangkan, sianida yang masuk dalam tubuh akan meninggalkan tanda berupa tiosianat. Sejenis zat asam ini tidak tidak bisa serta merta hilang begitu saja. “Dia bisa kita terlusuri, dia terikat pada zat besi,” jelas saksi ahli yang mengawali kesaksiannya dengan presentasi. Pemeriksaan kandungan sianida di tubuh seseorang, menurut dia, diperlukan validasi demi kepastian kandungan sianida tersebut. Dalam analisis toksikologi, juga membahas kemampuan alat pendeteksi. “Sebelum bekerja, kami harus tahu apakah alat-alatnya sudah validasi atau belum. Sekarang alat-alat sudah canggih. Memeriksa kandungan yang sekecil apapun dapat terdeksi,” jelasnya. Dia mengaku tidak mengetahui perihal validasi tersebut di Labfor Polri.

Pada BB-1 dan BB-2, berdasarkan pemeriksaan Labfor Polri, ditemukan sianida 7.400mg/l. Mengenai hak itu, saksi ahli mengaku heran karena jumlah itu sangat besar. Dengan konsentrasi sianida sebesar itu, orang-orang di kafe Olivier terutama yang berdekatan dengan meja Mirna dan Jessica, akan kolaps. “Data itu membingungkan. Metodenya apa ini, kok banyak sekali sianida. Biasanya metodenya dilampirkan dalam laporan pemeriksaan,” katanya. Metode pemerkisaan terhadap kandungan sianida yang berbeda dapat menghasilkan hasil yang berbeda pula. Maka dari itu, pada umumnya peneliti mencantumkan metode yang digunakan dalam laporan pemeriksaannya terhadap sianida. Di negara-negara maju terdapat batasan kandungan gas sianida di industri. Bila kandungan gas mendekati batas yang ditentukan, semua pekerja harus dievakuasi. Kalau tidak dievakuasi, gas sianida dapat mengancam jiwa. Angka 7.400mg/l sangat besar dan dapat membuat celaka orangorang di sekitar meja 54, tempat Jessica, Mirna, dan Hani, berada di kafe Olivier. Kandungan 7.400 mg/l adalah ribuan kali dari ambang batas yang ditentukan di negara-negara maju itu. “Melihat data ini, apa ya? Angka dalam BB tidak tervalidasi dan metodenya tidak jelas,” kata

Poros Alternatif ELEKTABILITAS... Kemudian yang mengalami peningkatan adalah Rizal Ramli menjadi 8 persen menggungguli kandidat cagub Gerindra, Sandiaga Uno di angka 7 persen. Pasangan ‘Riyoyo’ Sementara itu, menjelang pendaftaran cagub DKI yang tinggal beberapa hari lagi, duet Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo (Yoyok) atau duet ‘Riyoyo’ mengemuka. Yoyok pun antusias menyambut wacana ini. “Kalau saya sih dengan Mbak Risma sih…kalau itu pasti menang,” kata Yoyok sembari tersenyum, usai diskusi publik ‘Quo Vadis APBD DKI Jakarta Tahun 2016’ di Waroeng Kopi Mahardhikka, Jl daan Mogot II, Jakarta Barat, Rabu (14/9/2016). Yoyok kemudian memuji keberhasilan Risma memimpin Surabaya. Menurutnya Risma juga salah satu kepala daerah terbaik di Indonesia saat ini. “Enggak ada yang sebaik Risma di Indonesia sekarang. Jawab sendiri dong. Ingat Jakarta itu kaca benggalanya Indonesia,” katanya. Sebelumnya diberitakan PAN dan Golkar melihat duet ‘Riyoyo’ bisa jadi penantang berat cagub DKI incumbent Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). PDIP memang masih membuka

Sambungan Halaman 1 sinyal kuat bakal mengusung Risma di Pilgub DKI. Ditunggu Mencuatnya duet RismaYoyok ternyata menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh Partai Amanat Nasional (PAN). “Kita memang dari awal termasuk yang mendorong Risma, termasuk kita meminta Yoyok. Kalau Risma-Yoyok, itu yang kami tunggu-tunggu sebenarnya pasangan itu,” kata ketua DPP PAN Yandri Susanto, Rabu (14/9/2016). Yandri menyebut jika PDIP mengusung Risma, maka kans kemenangannya akan sangat tinggi melawan petahana Basuki Tjahaja Purnama. PAN siap berkoalisi dengan PDIP memenangkan duet kepala daerah itu. “Saya sudah sering sampaikan Risma itu antitesa Ahok. Kalau Ahok meledakledak, Risma keibu-ibuan. Ahok tukang gusur, Risma tukang tata. Ahok menurut kami kurang punya etika, Risma punya etika,” papar anggota komisi II DPR itu. Begitu juga dengan Yoyok, PAN menilai Yoyok sosok yang berhasil memimpin Kabupaten Batang dan bisa diterapkan di Jakarta sebagai cawagub. Cara memimpinnya kata Yandri bagus dan sudah berpengalaman.

“Juga dalam bertindak dan bertutur kata bagus,” lanjutnya. Dengan munculnya alternatif Risma-Yoyok,Yandri mempersilakan rakyat DKI yang menentukan pilihan. Tapi bagi PAN pasangan ini sudah ideal. “Jadi terserah rakyat DKI mau pilih mana?,” kata Yandri. PPP Semangat Menurunnya elektabilitas kandidat petahana Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) membuat PPP semakin semangat. “Kalau elektabilitas petahana menurun maka koalisi partai-partai yang tidak mengusung, termasuk PPP tambah semangat,” ungkap Sekjen PPP Arsul Sani di Jakarta (14/9/2016). Sejak Gerindra dikabarkan memasangkan Sandiaga dengan politisi PKS Mardani, PPP mulai mengambil langkah mundur. PPP pun beralih pada poros alternatif bersama PKB, PAN, dan Partai Demokrat. “Meski Sandiaga-Mardani belum fix, empat partai lain yang secara resmi belum deklarasi calonnya ini dalam pembicaraan intensif. Demokrat, PPP yang kursinya sama-sama 10, PKB dan PAN,” jelas Arsul. “Tidak tertutup kemungkinan kalau Sandi-Mardani itu menjadi fix maka akan ada calon ketiga yang akan diusung oleh 3 atau 4 partai,” imbuh dia.(det/tit)

Komisi Maritim DPR Sepakat MENTERI... Susi menambahkan, Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan izin reklamasi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995. Padahal saat itu belum ada aturan terkait dengan reklamasi nasional. Aturan soal reklamasi nasional baru keluar pada 2007 melalui UndangUndang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. “Sementara ini, reklamasi yang dilakukan pemda DKI Jakarta tanpa adanya kajian dan rekomendasi kementerian,” ucap Susi. Padahal pada 2012 keluar Perpres Nomor 122 Tahun 2012 yang mengatur kewenangan Kementerian Kelautan mengeluarkan izin terkait dengan kawasan strategis nasional tertentu. Reklamasi juga dilakukan tanpa adanya perda zonasi wilayah pesisir. Susi tidak melarang adanya reklamasi yang bertujuan memperluas kawasan untuk kemakmuran warga. Namun dia me-

Sambungan Halaman 1 nolak jika reklamasi dilakukan dengan cara serampangan serta tak memenuhi segala perizinan dan rekomendasi. Padahal seharusnya Pemerintah Provinsi DKI meminta rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup terkait dengan masalah analisis dampak lingkungan, termasuk rekomendasi Kementerian Kelautan. “Proses reklamasi dihentikan sementara sampai memenuhi ketentuan yang diamanatkan dalam undangundang,” ujar Susi. Sebelumnya, Komisi Maritim DPR dan Kementerian Kelautan bersepakat menghentikan proyek reklamasi di pantai utara Jakarta. Keputusan itu mengacu pada UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama ngotot mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang reklamasi pantai Jakarta, yang

belakangan sudah diperbarui lewat Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional. Dua regulasi itu memberikan kewenangan kepada gubernur. Sebelumnya, Menteri Susi Pudjiastuti mengirim surat kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman berisi rekomendasi agar reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta dihentikan. Surat dengan nomor 398/ MEN-KP/VII/2016 tertanggal 22 Juli 2016 tersebut berisi 10 poin penting terkait kebijakan reklamasi Pulau G. Susi memulai dengan mengatakan, pertimbangan yang dimuat dalamsuratdilakukanberdasarkan aspekteknis,aspeksosial,ekonomi masyarakat perikanan, aspek kebijakan, pemanfaatan ruang laut yang telah ada, dan kepentingan nasional. “Pada areal sekitar Pulau G masih terdapat beberapa objek penting seperti PLTU, pipa gas bawah laut, dan pelabuhan perikanan Muara Angke,” tulis Susi. (tem/rep/det/tit)

Budiawan. Singgung Puslabfor Budiawan menyinggung tentang percobaan yang sebelumnya dilakukan oleh ahli toksikologi forensik dari Puslabfor Polri, Komisaris Besar Nursamran Subandi. Nursamran melakukan uji coba untuk mengetahui berapa volume satu kali Mirna menyedot es kopi vietnam menggunakan sedotan. Dari hasil uji coba, didapati Mirna dapat menyedot kopi sebanyak 20 mililiter yang kemudian diperkirakan jika ada sianida dalam es kopi vietnam tersebut, maka 20 mililiter kopi mengandung 298 miligram sianida. “Percobaan itu tentu tidak valid. Kemampuan sedot tiap orang berbeda-beda. Harus dibuktikan secara statistik,” kata Budiawan. Pernyataan Budiawan di-

tanggapi oleh kuasa hukum Jessica, Otto Hasibuan. Otto turut menegaskan bahwa dia sudah sejak lama mempertanyakan metode itu. Dia juga kembali menanyakan pendapat Budiawan, apakah metode yang dipakai Nursamran bersifat subjektif. “Makanya saya tanya pandangan ahli, menurut Anda, bagaimana metode seperti itu? Kalau saya sebagai orang awam, melihatnya, soal sedot menyedot minuman itu bukan soal kemampuan, tetapi keinginan,” tutur Otto. “Menurut saya, metode percobaan itu memang subjektif,” jawab Budiawan. “Kalau memang betul Mirna menyedot sekian, seperti perhitungan ahli Nursamran, seharusnya Hanie, yang ikut mencicipi, mati juga dong. Ini kan tidak,” ujar Otto kembali. Menantang

Ahli toksikologi forensik dari Puslabfor Polri, Kombes Nursamran Subandi, mengomentari pernyataan ahli-ahli yang dihadirkan tim kuasa hukum Jessica Kumala Wongso terkait penyebab kematian Wayan Mirna Salihin. Nursamran merupakan orang yang memeriksa barang bukti kasus kematian Mirna. “Apakah ada dia (ahliahli dari pihak Jessica) punya bukti yang komprehensif dari awal sampai akhir yang menuju satu titik yang mengatakan yang bersangkutan (Mirna) mati bukan karena sianida. Saya tantang dia,” kata Nursamran yang hadir dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (14/9/2016). Menurut Nursamran, ahliahli yang dihadirkan tim kuasa hukum Jessica memberikan keterangan secara individual. Padahal, ahli forensik seharusn-

ya melakukan pengujian secara komprehensif. “Forensik itu harus satu, apakah ada benang merahnya. Dia (ahli dari pihak Jessica) harus membuktikan terbalik kalau bukan karena sianida, dia dengan apa, buktikan dari awal,” kata dia. Saat menetapkan kematian Mirna disebabkan oleh sianida, Nursamran menjelaskan, ahli forensik tidak hanya melihat hasil pemeriksaan laboratorium, tetapi juga fakta-fakta atau rangkaian kejadian yang terekam kamera CCTV, warna larutan kopi yang berubah jadi kuning, kandungan sianida yang besar dalam kopi, dan lainnya. “Kenapa semua itu berentetan seperti itu dalam satu arah. Kalau tidak karena itu (sianida), buktikan secara terarah seperti itu juga,” kata Nursamran. (det/kom/tit)

Tak Ada Cantolan Hukumnya PROF...

Sambungan Halaman 1

Indonesia itu telah mendapatkan anggaran yang dikucurkan oleh negara melalui APBN. Distribusi pengucuran dana operasional tersebut oleh pihak Mabes Polri ke daerah melalui Polda yang diteruskan ke distrik yakni Polrestabes seluruh Indonesia. “Ini aneh namannya jika dana operasional non pengamanan dimintakan pada muspida lainnya. Berarti ada dobel anggaran nantinya. Kecuali permintaan dana hibah tersebut untuk mendukung kegiatan sosial,” terang Eko, Rabu (14/9). Polrestabes sudah ada anggarannya terkait dana operasional soal lidik, sidik tindak pidana dan narkotika. Kenapa sekarang meminta dana hibah untuk mendukung kegiatan operasionanya mereka. “Ini yang tidak wajar, permintaan hibah pada Pemerintah Kota Surabaya. Sedang APBD itu dianggarkan untuk pembangunan sarana dan prasarana kemajuan kota. Bukan untuk anggaran instansi lainnya,” sambungnya. Tidak hanya itu, lanjut Eko, ada atau tidak dasar hukumnya permintaan dana hibah untuk mendukung kegiatan operasional tersebut. Kalau tidak ada dasarnya ya tidak perlu dilayani. Pada kesempatan berbeda, Ketua Komisi A DPRD Surabaya yang membidangi hukum dan pemerintahan, Herlina Harsono Njoto menerangkan, permintaan dana hibah untuk mendukung

operasional Polrestabes Surabaya kepada Pemkot sah-sah saja. Namun perlu diingat, anggaran belanja pemerintah daerah itu sudah ada posnya masingmasing. Selama permintaan tersebut tidak melanggar hukum, diperbolehkan. Sesuai dengan ketentuan peraturan yang tidak bertentangan, siapa saja boleh meminta dana hibah untuk kegiatan sosial. Herlina menambahkan, sesuai dengan peraturan kementerian dalam negeri nomor 14 tahun 2016 dalam Bab ketentuan umum, pemberian hibah sebagaimana dimaksud memenuhi kriteria paling sedikit: peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan, bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan memenuhi persyaratan penerima hibah. Tetapi menurut Herlina ada ketentuan lainnya, ketentuan Pasal 5 dalam Permendagri ini diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi, “Hibah dapat diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan,

Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,” terang Herlina Sedangkan bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Terpisah anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya, Vinsensius Awey mengatakan, siapa pun boleh meminta dana hibah. Tetapi menurut Awey, permintaan dana hibah yang dilayangkan pihak Polrestabes itu kurang tepat dengan kata lain tidak ada cantolan hukumnya. Sebab, anggaran belanja pemerintah daerah kota Surabaya itu telah ada posnya. Dan dalam menyusunan anggaran untuk tahun 2016 harus dibelanjakan sesuai dengan APBD yang

telah disetujui DPRD Surabaya. “Permohonan dana hibab oleh Polrestabes itu tidak dianggarkan dalam APBD Surabaya,”terangnya. Kalau ada cantolan hukumnya siapapun dipersilahkan melakukan permohonan itu. Selama itu tidak berbenturan dengan aturan yang ada. Untuk diketahui, Polrestabes Surabaya mengajukan dana hibah, sebagai anggaran pendukung untuk kegiatan lidik, sidik tindak pidana umum dan narkoba ke Pemerintah kota Surabaya. Pengajuan dilakukan melalui surat permohonan dana hibah yang ditujukan kepada Pemkot Surabaya tertanggal 10 Agustus 2016 dengan nomor surat B/3708/ VIII/2016/Bagren dan ditandatangani Kepala Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya. Lebih lanjut dalam surat tersebut, tertulis permintaan anggaran pendukung untuk keperluan lidik, sidik terhadap tindak pidana umum dan narkotika untuk periode bulan Juni- Desember 2016, dengan nilai sebesar Rp 7.557.214.000. Menindaklanjuti surat tersebut, Pemkot meminta pertimbangan dan arahan ke Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Surat dilayangkan tertanggal 2 September 2016 dengan nomor surat 900/942/436.7.1/2016, berisikan permohonan arahan. (has/tit)

Ditemukan Kekayaan Fantastis DEWAN... sangat buruk. Itu rapor merah buat jajaran PD Pasar Surya,” terang Awey. “Orang akan pikir-pikir untuk melakukan penyelewengan. Lantaran auditnya sangat ketat. Bisa saja dilakukan seminggu sekali atau bahkan sehari sekali setiap tutup pasar,” bebernya. Politisi Partai Nasdem ini juga menambahkan, stuktur organisasi PD Pasar Surya perlu direvisi. Inspektorat perlu dilibatkan dalam melakukan fungsi kontrol terhadap kinerja jajaran Direksi. Karena ini perusahaan milik pemerintah kota Surabaya (BUMD). Tidak hanya itu, lanjut Awey, fungsi Bawas sangat lemah, sehingga memungkinkan terdapatnya celah. “Celah ini yang mereka manfaatkan untuk berbuat penyimpangan terhadap tanggung jawab mereka. Kalau sudah ada kejadian semua pada ribut, sok melakukan audit. Itulah keburukan audit internal PD Pasar Surya,” sambung Awey. Terpisah, kalangan dewan menyayangkan fungsi Badan Pengawas (Bawas) PD Pasar Surya yang tidak bekerja maskimal. Pasalnya, penyelewengan dana retribusi sewa stan dan iuran bulanan oleh sejumlah kepala pasar sebagai bukti kinerja bawas sangat buruk. Selain itu, bisa jadi Bawas juga ikut membiarkan praktik kotor tersebut terjadi. Anggota Komisi B DPRD Surabaya Achmad Zakaria menyampaikan, Direksi PD

Sambungan Halaman 1 Pasar Surya, Satuan Pengendalian Internal (SPI), dan Bawas tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Padahal, hanya 63 unit pasar di Surabaya berada dibawah kendalinya. Namun, masih saja terjadi praktik yang merugikan keuangan PD Pasar Surya. “Kalau tiga bagian ini melakukan tugasnya dengan baik, tidak akan terjadi (penggelapan dana),” terangnya, Rabu (14/9). Politisi PKS ini menegaskan, adanya dugaan penyelewengan mengindikasikan sistem manajemen di tubuh PD Pasar Surya sangat buruk. Masingmasing direksi, SPI, dan Bawas tidak bekerja secara profesional. Kalau tidak profesional, harus ada restrukturasi direksi, SPI, dan Bawas. Bila tetap tidak bisa, maka Pemkot Surabaya harus turun tangan melalui inspektorat untuk menindak tegas para pelanggar. “Kalau terjadi seperti ini (penyelewengan), maka yang harus dilakukan adalah perbaikan sistem, misalnya pembayarannya tidak manual lagi, melalui bank,” ujarnya. Zakaria mengungkapkan, sejak terkuaknya prakti tak terpuji ini, pihaknya semakin banyak menerima keluhan dari pedagang. Selama ini, pedagang rutin membayar iuran tiap bulan. Tetapi, pedagang sama sekali tidak menerika perbaikan layanan dan fasilitas dari PD Pasar Surya.

Kekayaan Fantastis Sementara itu, Humas PD Pasar Surya Novy Ispinari mengungkapkan, terkuaknya dugaan kasus penyelewangan dana ditubuh PD Pasar Surya Kota Surabaya lantaran ada beberapa karyawan yang melaporkan bahwa ada sejumlah kekayaan kepala pasar memiliki harta yang cukup fantastis. “Ada laporan yang mengatakan bahwa ada oknum kepala pasar yang mampu membeli apartemen dan mobil mewah. Setelah kita audit ternyata betul ada penyelewengan,” ujarnya, kemarin. Novy menambahkan, dari hasil audit tersebut, perusahaan telah melakukan audit internal melalui Satuan Pengendalian Internal (SPI) yang menyebutkan telah terjadi penyelewengan dana sebesar Rp. 368,186,005 yang terjadi dalam kurun waktu sekitar satu tahun. Selain ada kerugian perusahaan, pihaknya juga telah mengeluarkan SP3 kepada tiga orang dan satu orang telah dilaporkan ke Polrestabes serta tiga orang menjalani proses pemeriksaan awal oleh pihak SPI. Hasil audit internal, para kepala pasar dan petugas juru tagih pasar ini telah melakukan penyelewengan dana setoran retribusi pasar dan iuran bulanan serta bea baliknama. “Penyelewengannya gak semua layanan pasar, ada bea balik nama dan her registrasi, yakni pasar Kupang, pasar Baba’an dan pasar Keputran,” paparnya.

Dari Pasar Wonokromo terduganya ada satu orang, Pasar Kembang tiga orang, Pasar Keputran Selatan satu orang, Pasar Kupang satu orang, Pasar Baba’an masing-masing juga satu orang. Pengusutan Kasus penggelapan dana retribusi dan iuran pasar di bawah naungan PD Pasar Surya terus mendapat perhatian dari Walikota Surabaya. Usai menerima laporan, Walikota Surabaya Tri Rismaharini langsung menerjunkan Inspektorat untuk mengusut penggelapan dana yang diduga telah berlangsung lama. Sebelumnya tim internal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut telah memulai melakukan penyelidikan, namun kini tim penyelidikan kian bertambah setelah Pemkot menurunkan pihak inspektorat. “Ya, ini terus kami proses. Aku telah minta inspektorat untuk turun nangani kasus itu,” kata Risma. Mantan Kepala Bappeko ini menginginkan pengusutan bisa dilakukan hingga ke akar-akarnya, agar di waktu yang akan datang tidak terjadi masalah serupa. Ia juga mengelak adanya kemungkinan bahwa kasus ini terjadi karena belum adanya direktur utama definitif. “Nggaklah, saya rasa bukan itu alasannya. Dulu kan pernah di BUMD itu malah direkturnya lengkap malah dibawa kabur uangnya perusahaan,” tandasnya. (*)


08 www.beritametro.co.id

KAMIS, 15 SEPTEMBER 2016 INDEX HARGA SAHAM 14-SEPTEMBER-2016

-1.33% IHSG 5,146

-0.61% NIKKEI 16,614

-0.7% STI 2,873

0.6% FTSE 6,706

-0.3% KLCI 1,686

-1.4% DJIA

18,066

0.0% NASDAQ

HARGA EMAS

JUAL (RP/GR)

BELI (RP/GR)

US$/OZT:

560,930

538,493

1,320.20

USD SGD EUR AUD

IDR/USD: 13,215

5,155

SUMBER: GERAIDINAR 14-SEPTEMBER-2016

BELI

JUAL

KURS MATA UANG SUMBER: KLIKBCA.COM 14-SEPTEMBER-2016 / 16:05 WIB

13207.00 9677.78 14872.88 9902.79

13187.00 9657.78 14772.88 9822.79

Bahas Wirausaha Muda pada Konferensi UMKM Asia

JAKARTA(BM)- Isu-isu ekonomi bagi para UKM pemula, yang ingin mulai terjun ke dunia wirausaha akan menjadi topik bahasan setelah Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah konferensi usaha mikro kecil dan menengah terbesar di Asia pada tahun ini. The 4th Asian SME Conference 2016 yang digelar di The Kasablanka, Kota Kasablanka Mall, Jakarta, 13-17 September 2016 ini.”Dihadiri banyak pembicara dan peserta yang berasal dari 16 negara,” kata Deputi Menteri Koperasi dan UKM Bidang Produksi dan Pemasaran I Wayan Dipta, Rabu (14/9). Konferensi ini merupakan agenda dari Asian Council

FOTO: BM/IST

PEMULA : Mengusung isu wirausaha pemula pada The 4th Asian SME Conference 2016 yang digelar di The Kasablanka, Kota Kasablanka Mall, Jakarta, 13-17 September 2016

for Small Business (ASCB), perwakilan dari The Interna-

tional Council for Small Business (ICSB). Untuk penye-

lenggaraan tahun ini mereka mengusung tema Small Business or Start-Up. Adanya acara ini diharapkan dapat memberikan pembekalan kepada para pelaku UKM dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Wayan yang juga menjabat Chairman ICSB Indonesia berharap para entrepreneur yang datang bisa mendapatkan manfaat dan pembelajaran satu sama lain. Terutama menghadapi era perdagangan bebas di Asean. “Saya yakin para pembicara bisa memberikan pengetahuan dan manfaat,” ujar Wayan. Pre s i d e n t AC S B He rmawan Kartajaya mengatakan pemberdayaan UKM per-

lu dilakukan secara optimal. Dia menuturkan ada tiga elemen penting yang harus dimiliki para pelaku industri UKM saat ini. “Kejelian dalam melihat peluang, mengkalkulasi risiko dan tidak menghindari risiko, serta berkolaborasi yang menunjang majunya usaha,” kata Hermawan. Agenda konferensi juga diisi dengan industrial visit. Selain presentasi makalah penelitian dengan tema UKM, pertunjukan kebudayaan Indonesia, dan konferensi yang akan menghadirkan sejumlah pakar di bidang UKM. Akan ada pula penganugerahan Best Policy of The Year dan Best Entrepreneur of The Year. (nis/dra)

Awasi Mitra UMKM Industri Manufaktur dengan Genba

JAKARTA(BM)-Genba merupakan kegiatan rutin yang diadakan sebagai bentuk pengembangan dan pendampingan bagi para mitra usaha Astra Ventura. Maka itu PT Astra Mitra Ventura mengadakan kunjungan lapangan (Genba) ke usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mitra usahanya, diantaranya PT Cipta Perdana Lancar, PT Masuta Metal Indonesia, PT Galunggung Indosteel Perkasa, dan PT Ekamitra Jayatama. Kegiatan Genba yang juga dihadiri oleh Presiden Direktur PT Astra International Tbk Prijono Sugiarto dan Direksi Astra International dan Executive Grup Astra yang didampingi oleh Presiden Komisaris Astra Ventura Gunawan Geniusahardja serta Presiden Direktur Astra Ventura Jefri Rudyanto Sirait. Presiden Direktur Astra Ventura, Jefri Sirait mengatakan Genba di-

laksanakan di empat mitra usaha Astra Ventura yang berlokasi di Kawasan Industri Tangerang. Para mitra usaha Astra Ventura yang dikunjungi telah menjadi mitra usaha sejak tahun 2007 (PT Ekamitra Jayatama), 2011 (PT Cipta Perdana Lancar), dan 2014 (PT Masuta Metal Indonesia dan PT Galunggung Indosteel Perkasa). “Kegiatan ini menjadi media bagi Astra Ventura dan mitra usahanya untuk saling berbagi mengenai perkembangan bisnis para mitra usaha, perkembangan bisnis Grup Astra serta kondisi pasar otomotif baik dalam negeri maupun kondisi pasar global,” ujar Jefri Sirait, Rabu (14/9). Jefri menerangkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi industri pengolahan non-migas (manufaktur) pada produk domestik bruto (PDB) kuartal II tahun 2016 sebesar 18,33

persen dan pertumbuhannya pada kuartal II tahun 2016 sebesar 4,61 persen. Persentase tersebut masih di bawah pertumbuhan ekonomi kuartal II-2016 yaitu sebesar 5,18 persen YoY (year on year). Di tahun 2016 Kementerian Perindustrian menargetkan industri manufaktur non-migas tumbuh 5,7 persen setelah tahun lalu tumbuh 5,04 persen. Industri pengolahan non-migas diharapkan memberikan kontribusi pada PDB mencapai 18,5 persen pada 2016 dan menyerap sekitar 16 juta tenaga kerja. Sementara itu, dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah UMKM di Indonesia sendiri mencapai 60 juta dan terus menunjukan tren meningkat setiap tahunnya. Dengan jumlah yang terus meningkat ini perlu sinergi antara seluruh pelaku industri agar UMKM di industri manufaktur se-

FOTO: BM/IST

TINJAU : PT Astra Mitra Ventura mengadakan kunjungan lapangan (Genba) ke usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi mitra usahanya

Penurunan Bunga Kredit Terkendala NPL Tinggi JAKARTA(BM)-Kalangan perbankan masih enggan untuk menurunkan suku bunga kreditnya dan berdali angka kredit macetnya masih tinggi. Mak itu pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian masih akan mengevaluasi turunnya suku bunga penjaminan atau LPS rate sebesar 50 basis poin yang tidak diimbangi dengan turunnya tingkat suku bunga kredit di perbankan Indonesia. Hal ini terjadi lantaran masih ada persoalan lain yang membuat suku bunga kredit belum juga turun. Ada keterkaitannya antara suku bunga penjaminan yang mengalami penurunan sebanyak 50 bps dengan turunnya tingkat suku bunga kredit perbankan. Kondisi itu tidak disambut oleh industri perbankan dan masyarakat mau tidak mau tetap disuguhkan dengan tingkat suku bunga kredit yang tinggi.

Menko Perekonomian, Darmin Nasution menilai, masih ada satu masalah yang membuat perbankan masih enggan menurunkan tingkat suku bunga kredit. Salah satu masalah itu adalah terkait Non Performing Loan (NPL) atau risiko kredit macet yang mengalami kenaikan saat ini yang posisinya berada di level 3,1 persen. “Memang harus diakui NPL sedikit naik. NPL naik ya pencadangan di perbankan naik. Kalau naik akan lebih lambat untuk turunkan tingkat bunga (kredit) karena pencadangan itu menaikkan biaya,” kata Darmin, di , Jakarta Pusat, Rabu (14/9). Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini menambahkan, di dunia ada kecendrungan untuk menerapkan kebijakan tingkat suku bunga rendah dengan tujuan menarik minat masyarakat guna mengakses kredit ke perbankan. Bahkan, di Eropa, Jepang, dan

Amerika Serikat (AS) tidak berani menaikkan tingkat suku bunga. “Kalau UMKM kan menggunakan KUR itu sembilan persen. Kalau korporat, sekarang ini jangan ambil bank-bank menengah ke bawah. Waktu saya jadi Gubernur BI enggak pernah (bunga KUR) sembilan persen. Yang 9-10 persen itu BCA, Mandiri, BNI, dan BRI. Mereka sudah dekat 10 persen,” pungkas Darmin. Sebelumnya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada Rapat Dewan Komisioner 9 September 2016 memangkas suku bunga penjaminannya dengan dosis yang signifikan sebesar 50 basis poin. Pada penjaminan simpanan rupiah di bank umum sebesar 6,25 persen dan 8,75 persen untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sementara itu, bunga penjaminan simpanan valuta asing di bank umum dipertahankan sebesar 0,75 persen.(nis/dra)

makin kuat dan tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi. “Untuk mencapai target kontribusi dan penyerapan tenaga kerja di sektor industri manufaktur, Astra Ventura dan Grup Astra lainnya berusaha untuk turut serta memajukan UMKM dengan memberikan bantuan pembiayaan yang diikuti dengan pendampingan serta pengembangan usaha sehingga pada akhirnya UMKM yang menjadi mitra usahanya akan menjadi mandiri dan mampu bersaing dengan perusahaan UMKM dari luar negeri,” ungkapnya. (nis/dra)

PAMERAN

Pelaku UMKM Bingung Ikut Tax Amnesty JAKARTA(BM)-Pelaku usaha yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pengusaha Kecil dan Menengah Indonesia (FK-PKMI) masih tertarik untuk ikut mengajukan program pengampunan pajak (tax amnesty). Namun, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kesulitan ikut tax amnesty, karena prosedurnya menyulitkan. ”Bagi UMKM, prosedur tax amnesty itu terlalu menyulitkan” kata Ketua FK-PKMI, Arwan Simanjuntak, kemarin. Arwan menjelaskan, pengisian formulir untuk melaporkan aset terlalu rumit, pengusaha UMKM kebingungan mengisinya. ”Pertama, itu mengisi formulirnya sulit,” ujarnya. Belum lagi persyaratanpersyaratan untuk ikut tax amnesty sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun FOTO: BM/IST 2016 (PMK 118/2016). ”Ada Arwan Simanjuntak persyaratan melunasi pokok pajak, mencabut permohonan dalam sengketa hukum. PMK ini harus segera dirombak,” ucap Arwan. Kalau prosedur-prosedur ini sudah dipermudah, Arwan yakin akan banyak pengusaha UMKM yang ikut tax amnesty. Ada 57 juta pengusaha UMKM di Indonesia, harta yang dilaporkan melalui tax amnesty bisa mencapai Rp 2.000 triliun.”Kalau PMK 118 dirombak, kembali ungkap, tebus, lega. 57 juta UMKM bakal mengungkap dan Rp 2.000 triliun akan mengungkapkan harta,” jelasnya.(nat/dra)

Perda Pajak Online Untuk Tingkatkan APBD Surabaya SURABAYA (BM)- Pansus Pajak Online yang dibahas DPRD Surabaya selangkah lagi selesai. Tinggal mengundang Pakar, yang selanjutnya menyusun pasal demi pasal dalam menentukan kewajiban dan sanksi yang akan dikenakan apabila perda itu dilanggar. Langkah marathon itu juga, mengundang 6 instansi Bank yang akan ditunjuk menjadi tempat pembayaran, antara lain BRI, BNI, Mandiri, BTN, Bank Jatim dan BPR Surya Arta. Berlanjut konsultasi kepada Kemendagri tentang Perda Online yang akan berlaku di Surabaya. Perda inisiatif DPRD ini berawal dari pajak daerah yang diterima oleh Pemkot Surabaya, dengan menghitung potensi yang ada. Setiap tahun dewan selalu menaikkan target, pihak Dispenda selalu memenuhinya. Ketua Pansus Raperda Pajak Online, Rio Pattisilanno mengatakan, perlunya dibentuk perda Pajak Online adalah memperbesar PAD dengan mengurangi kebocoran yang terjadi selama ini. “ Komisi B menginisiasi untuk

membangun Pajak Online, supaya PAD Surabaya meningkat”, tuturnya. Politisi Partai Gerindra ini mengaku, anggota pansus sudah melakukan studi banding di beberapa kota yang telah memberlakukan sistem ini. Dari pantauan yang mereka tangkap, dengan menggunakan Pajak online , pemerintah daerah hasil pajaknya meningkat secara signifikan. “ Tiga Kota yang menjadi jujugan studi banding, Kabupaten Badung, Kota Bandung dan Jakarta . Hasil pajaknya meningkat menjadi 1000% lebih, bayangkan jika ini dialami Kota Surabaya? “ ungkapnya. Ia menambahkan, tidak semua pajak dilaksanakan dengan sistem online. Hanya 4 sektor pajak yang diperoleh dari masyarakat, yaitu Hotel, Restoran, Parkir dan Hiburan. Serta warung berpenghasilan Rp 1 juta per hari atau selama sebulan pendapatannya Rp 30 juta. “ Semua terjaring tak terkecuali pemilik kos- kosan yang mempunyai 10 kamar” ujarnya. Rio menerangkan, raperda yang

dibuat sebagai turunan dari Perda 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, memberi peluang kepada daerah untuk melakukan peningkatan APBD. Karena 4 sektor yang digarap dengan sistem Online, ini berasal dari uang masyarakat secara langsung. “ Pajak yang masuk bukan dari wajib pajak, tetapi dari pembayaran masyarakat yang dipungutnya” katanya. Politisi yang juga pendeta muda ini, menegaskan dengan adanya sistem Pajak Online ini , pajak daerah Surabaya bisa terbangun dengan baik dan terekam semuanya . Bisa meningkatkan PAD dan diperuntukkan bagi kesejahteraan warga Surabaya. “ Mengharap wajib pajak patuh terhadap peraturan” katanya. Rio menuturkan, untuk melaksanakan sistem ini diperlukan alat Tapping yang menjadi media transaksi yang masuk bisa terekam langsung secara online di Dispenda. Ia menghimbau kepada Pemkot untuk membentuk satgas yang mengawasi pelaksanaan Pajak Online.(adv/dji)

FOTO: BM/MADJI

Ketua Pansus Raperda Pajak Online, Rio Pattisilanno


09 www.beritametro.co.id

KAMIS, 15 SEPTEMBER 2016

FOTO-FOTO: BM/MADJI

NasDem Kerucutkan Tiga Kandidat Cagub

Saifullah Yusuf

Khofifah Indar Parawansa

Hasan Aminuddin

SURABAYA (BM) - Partai NasDem mengerucutkan tiga nama kandidat sebagai Calon Gubernur (Cagub) Jawa Timur (Jatim) yang akan didukung pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) setempat pada 2018 mendatang. “Ada tiga nama yang menjadi pantauan melalui survei untuk mengetahui tingkat popularitas dan elektabilitasnya,” ujar Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai NasDem Jatim, Muzammil Syafii di sela penyembelihan hewan kurban di kantor DPW Nasdem di Surabaya, Rabu (14/9). Ketiga nama itu adalahWakil Gubernur (Wagub) Jatim SaifullahYusuf, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Hasan Aminuddin.

Meski menggelar survei, namun partai yang kini dipimpin Bupati Malang Rendra Kresna itu tidak bisa mengusung pasangan calon sendiri karena hanya mendapat empat kursi di parlemen DPRD Jatim. “Kami harus berkoalisi dengan partai politik lain karena syarat mengusung pasangan calon minimal 20 kursi,” ucap politisi yang juga anggota Fraksi Nasdem DPRD Jatim tersebut. Sampai saat ini, kata dia, partainya belum memulai tahapan atau langkah politik karena masih menunggu hasil survei internal yang dilakukan sehingga peta Pilkada Jatim masih bisa berubah. “Partai membuka kesempatan tidak hanya kader internal, tapi juga eksternal untuk disurvei,” ucapnya. (ant/udi)

Pemutakhiran, Problem Paling Serius dari Data BPJS Eksan: Temuan KPI Kuatkan Keyakinan Komisi E SURABAYA (BM) – Pemutakhiran masih menjadi problem serius dari data BPJS Kesehatan, sehingga tidak semua masyarakat — terutama yang miskin dan tinggal di daerah terpencil — tercover layanan kesehatan secara maksimal. Hal itu menjadi salah satu rekomendasi dari hasil penelitian Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Jawa Timur terkait implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang disampaikan ke Komisi E DPRD Jatim, Rabu (14/9). “Terlepas dari plus minus penelitian KPI yang disampaikan ke kita, hasil rekomendasi itu saya kira layak untuk ditindaklanjuti. Terpenting bagi kita re-

komendasi itu bersifat umum dan semacam common sense,” tutur Anggota Komisi E DPRD Jatim, Moch Eksan. Rekomendasi KPI, lanjut Eksan, kian menguatkan keyakinan hampir semua orang, termasuk anggota Komisi E, bahwa pemutakhiran menjadi salah satu problem paling serius dari data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan selama ini. Meski demikian, Eksan mengajak masyarakat memandang BPJS Kesehatan masih dalam masa transisi, termasuk secara sistem belum menggunakan single system. “Di bebarapa kabupaten/ kota masih menggunakan dua sistem kesehatan: JKN dan

Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah). Diharapkan satu-satunya sistem jaminan kesehatan nasional itu ya JKN,” katanya. JKN, menurut Eksan, menifestasinya berupa BPJS Kesehatan yang mengeluarkan kartu BPJS Kesehatan dengan jaminan kesehatan bagi mereka yang menjadi peserta. Baik peserta PBI (penerima bantuan iuran yang preminya ditalangi negara) maupun peserta non PBI (mandiri). “Sebab itu harus dimaknai sebagai proses transisi. Tentu di sana-sini masih banyak kekurangan, kelemahan, dan sudah sewajarnya semua orang memiliki common sense yang sama untuk memberikan masukan. Tujuannya agar keinginan sistem ini benar-benar tepat sasaran dan menjamin bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin

untuk mendapatkan jaminan kesehatan gratis,” paparnya. Lagi pula, secara bertahap total coverage terlaksana pada 2019 alias di tahun itu baru menggunakan single system. “Artinya anggaran untuk memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin di luar BPJS Kesehatan sudah tak masuk, sehingga tak menimbulkan double accounting dalam anggaran. Makanya salah satu rekomendasi KPI juga terkait penganggaran,” tandas politikus Nasdem tersebut. Hal lain yang perlu ditindaklanjuti, tambah Eksan, soal statemen KPI terkait kepesertaan bagi kaum perempuan yang secara administratif masih belum mendapat dukungan memadai. “Dari data, misalnya 30 orang yang memiliki kartu JKN hanya 4 orang, itu kecil sekali karena han-

BM/ROFIQ KURDI

TEMUAN KPI JATIM: Komisi E DPRD Jatim menerima KPI Jawa Timur terkait temuan implementasi JKN, Rabu (14/9).

ya 13,33 persen. Wajar saja jika Jamkesda masih dibutuhkan dan dalam konteks ini tak bisa dihapus serta merta karena akan menimbulkan kekurangan pelayanan,” terangnya. Masyarakat kurang respon atau minim sosialisasi dari BPJS? “Kedua-duanya. BPJS merasa

cukup sosialisasi melalui media, menempel stiker membentuk agency-agency sosialisasi, tetapi belum dilakukan sosialisasi secara langsung tatap muka dengan masyarakat yang melibatkan seluruh pemerintah, mulai pusat sampai RT/RW,” katanya. Eksan lantas menyarankan

agar dilakukan, misalnya, Pekan Sosialisasi JKN. “Kayak PIN (Pekan Imunisasi Nasional). Kalau itu dilakukan tergetnya pasti menyeluruh dan capaian lebih maksimal, ketimbang misalnya merasa cukup dengan memasang iklan layanan masyarakat di media,” tuntasnya. (rdl)

Seluruh Fraksi Setujui Penetapan Perda Penyertaan Modal SURABAYA (BM) – Sembilan fraksi di DPRD Jatim menyetujui penetapanPerdatentangPerubahan Kedua atas Perda Provinsi JatimNo8Tahun2013tentangPenyertaan Modal lewat rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura, Rabu (14/9). Raperda tersebut merupakan usulan Pemprov Jatim yang pembahasannya diawali dengan penyampaian nota penjelasan gubernur pada 18 Juli 2016 dan setelah melalui serangkaian kegiatan persiapan, rapat-rapat pembahasan serta konsultasi dengan pemerintah pusat. Raperda ini diusulkan Pemprov guna memasukkan aset dalam rencana penyertaan modal kepada BUMD sebagai dasar bagi Pemprov melakukan penyertaan modal berupa aset di Pelabuhan Probolinggo. Dengan demikian, aset yang telah dibangun Pemprov tetap dapatdigunakanuntukikutdalam perjanjian konsesi pengelolaan Pelabuhan Probolinggo. Harapannya nanti mampu memberikankontribusisignifikanbagipenerimaan daerah guna menopang pembiayaan bagi kepentingan pembangunan di Jatim. Selain untuk memberikan dasar hukum bagi dilakukannya penyertaan modal atas aset

pemprov kepada BUMD, Perda ini juga memuat penetapan perubahan besaran modal dasar bagi sejumlah BUMD yang telah melampaui modal dasarnya sebagaimana ditetapkan dalam Perda pembentukan BUMD dimaksud. Hal ini agar perkembangan BUMD dapt lebih mudah dipantau baik oleh DPRD maupun Pemprov Jatim. Dalam pandangan akhir, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) lewat juru bicara (jubir) Fatchullah menyatakan, ketersediaan infrastruktur yang baik menjadi salah satu variabel penting bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Salah satunya yakni aksesibilitas pelabuhan yang menjadi pintu gerbang strategis untuk lalu lintas transportasi-logistik. “Pada prinsipnya F-PKB setuju dengan upaya penataan dan pengembangan berbagai pelabuhan di Jatim agar menghasilkan nilai tambah bagi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di Jatim, termasuk pengembangan pelabuhan Tanjung Tembaga di Probolinggo,” ujar Fatchullah. Atas telaah dan analisis yang mendalam serta berdasarkan penjelasan eksekutif dan komisi pembahas terkait Raperda terse-

HUMAS DPRD JATIM

PENETAPAN: Pimpinan DPRD Jatim dan Wabup Saifullah Yusuf mewakili Gubernur Soekarwo menandatangani penetapan Perda Penyertaan Modal.

but, lanjutnya, maka F-PKB menyatakan dapat menyetujui Raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Perda Provinsi Jatim. Hal sama ditegaskan Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN). “Kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Gubernur yang telah memberikan jawaban cukup detail baik aspek historis maupun legal dari enti-

HUMAS DPRD JATIM

Anggota DPRD Jatim mengikuti sidang paripurna Raperda penyertaan modal.

tas badan usaha yang akan menerima penyertaan modal,” kata Jubir F-PAN, Agus Maimun. “Kami juga berterima kasih kepada Komisi C sebagai pembahas yang telah menyelesaikan pembahasan dan menyampaikan hasil laporan,” tambahnya. Dalam laporan Komisi C beberapa hal mendasar tersebut yakni, pertama, terkait koreksi besaran aset penyertaan modal menjadi Rp 227,6 miliar. Dasar nilai aset ini adalah realisasi Surat Perintah Pembayaran Daerah (SP2D) yang akumulasinya berasal dari belanja modal APBD 2008-2015 untuk pembangunan Pelabuhan Probolinggo. Kedua, perubahan judul Raperda menjadi “Raperda Jatim No 8Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal”. Penamaan judul tersebut selaras dengan Raperda JatimThun2016sebagaimanatertuang dalam Keputusan DPRD No 188/16/KPTS-DPRD/060/ 2016 tanggal 22 Juli 2016. Ketiga, dilakukan perubahan besaran modal dasar beberapa BUMD sebagai berikut: Modal

dasar PT Petrogas Jatim Utama (PJU) ditingkatkan menjadi Rp 1,5 triliun; modal dasar PT Jatim Grha Utama (JGU) ditingkatkan menjadi Rp 950 miliar; dan modal dasar PT Jamkrida ditingkatkan menjadi Rp 600 miliar. “Khusus untuk peningkatan modal dasar PT PJU tersebut dimaksudkan untuk menunjang pengelolaan pelabuhan Probolinggo,” kata Agus. Maka ke depan, lanjut Agus, sesuai dengan alasan urgensi untuk segera mengelola pelabuhan, maka Fraksi PAN mengingatkan agar aset yang terletak di sisi darat Pelabuhan Probolinggo seluas 20,4 hektar beserta fasilitas penunjang lainnya harus secara reguler dipantau perkembangannya. “Izin coba pengoperasian fasilitas kepelabuhanan di Pelabuhan Probolinggo yang diberikan kepada PT Deltha Artha Bahri Nusantara (DABN) selama satu tahun akan berakhir pada 8 Oktober 2016 harus segera diikuti dengan pengusahaan kegiatan pelabuhan di Pelabuhan Probolinggo tersebut,” jelasnya.

Peningkatan Kinerja Padangan senada juga disampaikan Fraksi Nasdem-Hanura. Lewat jubir Bambang Rianto menyatakan, penyertaan modal berupa aset pelabuhan di Probolinggo oleh Pemprov kepada PT Petrogas Jatim Utama (PJU) ini menjadi sangat urgen dan harus segera dilakukan. Hal ini terkait dengan masa uji coba pengoperasian fasilitas kepelabuhanan selama satu tahun kepada PT DABN akan berakhir pada 8 Oktober 2016

sebagaimana surat Menteri Perhubungan tanggal 8 Oktober 2015 No PP.001/5/8/DJPL-15. Sehingga, sebelum berakhirnya masa uji coba tersebut sudah harus dilakukan penyertaan modal berupa aset Pemprov di Pelabuhan Probolinggo kepada PT PJU untuk kemudian diteruskan ke PT DABN. Selain itu penyertaan modal berupa aset oleh Pemprov kepada PT PJU sesuai dengan ketentuan pasal 411 Permendagri No 19 Tahun 2016. “Dengan demikian jelas, penyertaan modal Pemprov atas barang milik daerah merupakan keniscayaan sebagai upaya pengembangan dan peningkatan kinerja BUMD yang dimiliki Pemprov Jatim, seperti PT PJU,” kata Bambang. Terkait peningkatan jumlah modal dasar, Fraksi NasdemHanura berharap akan ada peningkatan kinerja baik secara kuantitas maupun kualitas yang berujung kepada keuntungan yang optimal terhadap BUMD yang dimaksud. Karena itu, pengelolaan yang lebih profesional dan transparan adalah nilai-nilai yang harus menyertai dalam peningkatan jumlah modal yang telah diberikan kepada BUMD tersebut. “Tanpa transparansi, akuntabilitas dan profesionalitas maka peningkatann jumlah modal tersebut tidak berarti apa-apa,” tambahnya. (adv/rdl)

HUMAS DPRD JATIM

Bambang Rianto


10 METRO SURABAYA

berita metro www.beritametro.co.id

KAMIS, 15 SEPTEMBER 2016

Gaji PNS Pemkot Surabaya Gunakan Dana Silpa

kilas

Dewan Sepakat Kurangi Kunker luaran dalam PAK 2016 ini. Sektor proyek fisik skala kecil akan dilakukan penghematan, sementara sektor proyek skala besar tetap pada anggaran murni APBD 2016 karena tidak mungkin dilakukan pengurangan. “Selain itu, ada kesediaan pihak legislatif melakukan pengurangan anggaran kunjungan kerja sampai akhir tahun anggaran,” tegas Masduki. Menurut dia penghematan dilakukan Pemkot di sektor proyek skala kecil, utamanya dengan melakukan penundaan. “Kalau skala besar kan tidak bisa karena sudah lelang,” katanya. Selain itu, Masduki menjelaskan, dari sisi anggaran, Dewan juga dilakukan penghematan dengan mengurangi kunker se-

cara signifikan. “Kita akan melakukan kunjungan kerja hanya untuk yang betul-betul urgen saja,” pungkasnya Gaji PNS Sementaraitu,seluruhPegawai NegeriSipil(PNS)dalamnaungan Pemkot Surabaya bisa bernafas lega. Pertemuan antara Pemkot dengan legislatif tersebut juga telah menyepakati keputusan bersama, bahwa gaji pegawai selama empat bulan ke depan menggunakan dana Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) 2015. Lebih lanjut, Masduki Toha menjelaskan, di dalam pertemuan itu, KUA PPAS PAK 2016 disepakati Pemkot akan menggunakan anggaran Silpa sebesar Rp 500 miliar untuk membayar

BM/MADJI

SURABAYA (BM) – Kabar sejuk berhembus dari gedung parlemen Kota Surabaya. Para legislator yang sering menjadi sorotan dalam soal kunjungan kerja (kunker) yang dinilai pemborosan, kali ini menyepakati satu keputusan bersama Pemkot Surabaya untuk mengurangi kunker yang tidak urgen. Wakil Ketua DPRD Surabaya, Masduki Toha, mengatakan ihwal pengurangan anggaran kunjungan kerja legislator itu disepakati dalam pertemuan antara Pemkot Surabaya dengan DPRD Kota Surabaya. Dalam pertemuan itu juga dibahas penggunaan anggaran di mana DPRD dan Pemkot Surabaya sepakat melakukan penghematan di beberapa sektor penge-

Masduki Toha

gaji pegawai selama masa penundaan pencairan Dana Alokasi Umum(DAU) oleh Kemenkeu sampai akhir tahun ini. Penggunaan Silpa ini akan diatur dengan PAK 2016. “Jadi Dewan sudah menyepa-

kati Pemkot akan menggunakan dana Silpa tahun lalu untuk pembayaran gaji pegawai selama empat bulan ke depan. Silpa tahun 2015 kan Rp 1,3 triliun, yang sudah terpakai Rp 800 miliar. Masih ada sisa Rp 500 miliar yang akan dipakai untuk gaji. Akan dilakukan di PAK, jadi bukan MPAK itu tidak ada mekanismenya,” ujar Masduki Toha, kemarin. Politisi PKB ini menambahkan, dengan penyerahan KUA PPAS PAK 2016 maka tinggal pembahasan PAK yang diharapkan selesai kurang lebih satu minggu. “Kan hanya penambahan dan pengurangan anggaran, KUA PPAS akan ditetapkan pekan depan dan akhir bulan PAK sudah ditetapkan, gaji bisa cair bulan depan,” tegasnya. (dji/nii)

BM/ISTIMEWA

Mahasiswi Aichi University of Education Japan menyempatkan belajar membatik di SMP 17 Agustus 1945 Surabaya, kemarin.

Mahasiswi Jepang Membatik

PEKERJA KERAS

BM / MADJI

Walau saat Maghrib telah tiba, dua pekerja masih bergelantungan diatas iklan raksasa yang sedang dibangun di Jl. Pasar kembang Surabaya, Rabu (14/9).

Siapkan Infrastruktur Trem dan Monorel

Raperda OPD Mulai Dibahas

Pansus Akan Panggil Semua SKPD Menurut dia, pihaknya berencana untuk melakukan konsultasi bersama pemerintah kota ke pemerintah pusat, misalnya perihal penetapan nilai masingmaisng SKPD yang belum muncul, nomenklatur yang belum diatur, posisi Bakesbangpol, jumlah asisten dan staf ahli yang tidak sama antara raperda dan Peraturan Pemerintah. “Kemudian kemungkinan penambah-

BM/MADJI

SURABAYA (BM) - Pansus Raperda Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) DPRD Surabaya mulai membahas perampingan sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Ketua Pansus OPD DPRD Surabaya, Fatkhur Rohman, mengatakan pihaknya akan bekerja maraton mulai pekan depan guna menyelesaikan materi pembahasannya. “Kalangan dewan harus segera membahas KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara).Walau maraton, kita tetap menjaga kualitas dan bobot pembahasan,” katanya, Rabu (14/9) kemarin. Ia menyatakan dalam pertemuan pertama kemarin, kalangan dewan telah membahas beberapa hal keterkaitan Raperda OPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Fatkhur Rohman

an dan perampingan SKPD atau pasal-pasal,” katanya. Selain itu, ia menambahkan, pembahasan yang sudah dilakukan antara dewan dan pemerintah kota mengenai standar assesment pegawai, apakah bersifat terbuka atau rolling berkala beberapa eselon tertentu. Serta kajian analisa jumlah PNS, beban kerja dan lainnya juga menjadi pertimbangan. “Karenanya, pansus (OPD) akan memanggil semua SKPD agar fakta di lapangan juga ditemukan,” katanya. Anggota Komisi A DPRD Surabaya ini menambahkan dalam rapat dengar pendapat dengan sejumlah SKPD, pansus akan melihat bagaimana kesiapan mereka dalam melaksanakan hasil-hasil RPJMD, serta untuk mengetahui bagaimana performa mereka dalam kaitan APBD dan kualitas pelayanan publiknya. “Mengingat kelurahan ke depan tidak lagi menjadi perangkat daerah, maka kita undang semua kecamatan untuk mend-

iskusikan ini,” katanya. Politisi PKS ini menegaskan, semangat pansus OPD adalah agar Organisasi Pemerintah Daerah bisa menjawab impian yang sudah dituangkan dalam RPJMD dan bagaimana nuansa reformasi birokrasi serta penguatan pelayanan publiknya, mengingat tatantangan ke depan lebih berat. Fatkur mengatakan hingga saat ini hanya ada beberapa SKPD yang sudah mendapatkan penetapan atau penilaian. Padahal, OPD ini disusun dengan mengacu ke penetapan dari pemerintah pusat. Ia menyebutkan, Jika score SKPD di bawah 600 masuk kategori kelas C, skore 600 - 800 masuk kelas B, bisa digabung dengan SKPD lainnya. Sedangkan score di atas 800 masuk kelas A, boleh berdiri sendiri. “Untuk PU belum ada penetapan, tapi hasil klarifikasi ke Jakarta nilai untuk PU 979 atau kategori A,” katanya. Ketua Pansus OPD ini mema-

SURABAYA (BM) - Mahasiswi asal Jepang, Mio Yamaguchi dan Honoka Tateoko, ternyata menikmati permainan kanakkanak yang diperagakan di SMP 17 Agustus 1945 Surabaya, Rabu (14/9) kemarin. Mahasiswi Aichi University of Education Japan itu datang ke sekolah tersebut untuk melihat dari dekat aktivitas belajar di sekolah tersebut. Selain melihat bagaimana proses belajar mengajar disekolah itu, keduanya juga diajak memainkan sejumlah permainan tradisional yang sering dimainkan anak-anak Indonesia. Mulai dari permainan bola bekel, dakon atau congklak serta aktivitas membatik. Tak urung Mio dan Honoka ikut tergelak karena ternyata permainan yang mereka mainkan salah. Dan setelah diberikan contoh permainan yang benar merekapun lancar memainkannya. Kedua mahasiswi asal Jepang itu mengaku suka dan senang bisa ikut memainkan permainan tradisional khususnya yang dimainkan oleh anak-anak ini. “Di Jepang juga ada permainan anakanak. Sedikit berbeda tetapi menyenangkan juga,” ujar Mio. Setelah mempelajari dengan seksama keduanya pun bisa menikmati permainan bola bekel yang sebelumnya sudah dimainkan oleh para siswa-siswi SMP 17 Agustus 1945 Surabaya. Sementara itu,WiwikWahyuningsih, Kepala SMP 17 Agustus 1945 Surabaya, mengatakan kehadiran kedua mahasiswa asal Jepang itu memberikan inspirasi bahwa permainan tradisional masih punya daya tarik. “Di tengah majunya teknologi, permainan tradisional sejatinya masih menarik dimainkan. Justru pada permainan-permainan tradisional inilah anak-anak punya kesempatan untuk belajar banyak hal. Latihan kemandirian, kejujuran, bisa diperoleh dengan kegiatan semacam ini,” ujarWiwik. Setelah bermain beberapa permainan tradisional, kedua mahasiswi bidang studi pendidikan dasar ini menyempatkan diri belajar cara membatik. (ssn/nii)

parkan beberapa score SKPD lainnya, urusan Komunikasi dan Informatika 1.047, Urusan Pangan 1.034, urusan Pertanian 717, urusan Pengendalian Penduduk dan KB 992 dan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 935. “Untuk urusan pangan dan pertanian digabung menjadi dinas pertanian dan Pangan,” katanya. Sedangkan,pengendalianpenduduk dan pemberdayaan perempuan, menjadi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan PerempuandanPerlindunganAnak. Dalam pembahasan raperda OPD, Pansus telah mengundang Bagian Organisasi dan tata Laksana (Ortala) dan Bagian hukum untuk memaparkan secara umum isi raperda, apa landasan berpikirnya serta pertimbangan dalam membuat raperda. “Termasuk membedah implikasi munculnya PP 18/2016 terhadap kemungkinan perubahan OPD,” katanya. (ant/dji/nii)

SURABAYA (BM) – Upaya pemerintah kota Surabaya untuk merealisasikan angkutan massal cepat (AMC) berbasis rel, baik Trem maupun Monorel, makin serius. Beberapa infrastruktur pendukung telah disiapkan tahun ini. IrvanWahyudrajat, Plt Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya mengatakan, sambil menunggu angkutan masal cepat disetujui Pemerintah Pusat, pihak Pemkot telah menyiapkan beberapa sarana pendukungnya. “Kami merencanakan penataan angkutan umum untuk trunk dan feeder yang terintegrasi trem sebagai backbone dijalurUtara-SelatandanMonoreldijalurBarat-Timur,”ujarnya saat konferensi pers di Kantor Humas Pemkot, Rabu (14/9). Selain Trunk (berupa bus, red) dan Feeder (berupa minibus, red) yang didesain sesuai angkutan modern, Pemkot juga membangun empat park and ride (tempat transit pengguna kendaraan pribadi yang akan naik trem atau monorel). “Park and Ride dibangun di jalan Joyoboyo, Mayjend Sungkono, Arif Rahman Hakim, dan Adityawarman. Di Mayjend mulai dibangun sudah 60 persen, rencananya bisa digunakan 2017,” ujarnya. Rencananya, park and ride di Mayjend Sungkono berkapasitas 244 motor dan 83 mobil, Adityawarman bisa 118 mobil dan 51 motor, dan Arif Rahman Hakim berkapsitas 8 mobil dan 104 motor. “Untuk gedung parkir di Joyoboyo bisa muat lebih banyak. Bahkan, parkir untuk wisatawan di Kebun Binatang Surabaya bisa ditampung di gedung ini. masih dalam pengkajian terus menerus,” katanya. Meski peraturan presiden hingga kini belum turun terkait trem maupun monorel di Surabaya, pemerintah kota tetap optimis bisa terealisasi. Irvan mengatakan, jika pun Trem terus molor, bangunan itu tetap tidak mubazir, karena bisa digunakan untuk kantung parkir. “Angkutan massal sudah terprogam dalam RPJMD. Pemkot terus melakukan komunikasi, karena sudah teranggarkan di Dirjen Kereta Api. Ini hanya menunggu keputusan dari pusat saja,” katanya. (hms/dji/nii)

Falun Dafa, Metode Kultivasi Jiwa dan Raga (8)

Setelah Kehilangan Arah, Menemukan Makna Tujuan Hidup Sesuai dengan hakikat Falun Dafa atau Falun Gong, prosesnya merupakan peningkatan dua dimensi jiwa dan raga secara utuh. Penyakit pada tubuh tidak dilihat sebagai penyakit tetapi proses karma dalam rangka pemurnian jiwa. Tidak heran, seseorang yang hampir putus asa dan kehilangan arah dalam hidup, setelah menjadi praktisi Falun Dafa kemudian menemukan kembali makna tujuan hidup hakiki. NOOR IPANSYAH ISKANDAR - SURABAYA NI Wayan Ciriasih berdomisili di Tabanan, Bali. Ia salah satu koordinator di antara sekitar empat puluh titik latihan Falun Dafa yang tersebar di seantero Bali. Bali memiliki lokasi latihan Falun Dafa terbanyak dibanding kota lain di tanah air, bahkan lebih banyak daripada Jakarta dan Surabaya. “Saya pertamakali ikut prak-

tik Falun Dafa 11 tahun lalu. Bagi saya ini metode terbaik dalam kultivasi jiwa dan raga,” tutur Ibu Rai, panggilan akrabnya, saat dihubungi lewat sambungan telepon, Rabu (14/9). Selama beberapa tahun sebelum ikut latihan Falun Dafa, Ibu Rai menderita sakit. Beberapa macam penyakit ngendon di tubuhnya. Mulai dari asma

(sesak nafas), THT sampai bronchitis kronis, yang membuatnya mengalami ketergantungan obat dari dokter. Repotnya, obat dari dokter yang dia minum tidak membuat penyakit itu sembuh, atau sekadar berkurang, melainkan malah tambah parah. “Dokter waktu itu sampai bingung, mau dikasih obat apa lagi, karena hampir semua sudah dia resepkan,” ujar perempuan kelahiran 1964 ini. Sempat dia kemudian mencoba berbagai pengobatan alternatif. Beberapa dukun, akupuntur, ramuan herbal, sudah pula dia coba. Tetapi hasilnya nihil. “Sampai pada puncak sakit itu, saya sudah putus asa. Bukan hanya penyakit tubuh, tetapi juga dalam interaksi sosial. Saya merasa melakukan perbuatan baik kepada orang, tetapi orang

membalas dengan perbuatan buruk. Saya kehilangan arah, dalam kondisi tak kunjung sembuh itu, untuk apa lagi saya hidup?” ujarnya bernada tanya.

Saat itu, dia berencana pergi ke India untuk mencari jawaban. Tetapi sebelum berangkat, suatu malam dia bermimpi ditemui seorang berpenampilan suci.

BM/ISTIMEWA

SEJAK KECIL: Anak-anak juga ikut berlatih Falun Dafa untuk kultivasi jiwa dan raga.

“Orang itu datang dan berkata singkat, ‘kamu sebetulnya memiliki kemampuan supernormal, tetapi belum menemukan caranya.’ Saya waktu itu tidak paham apa maksudnya,” ujar ibu satu anak ini. Tiga hari kemudian, seseorang meletakkan selembar brosur Falun Dafa di depan pintu rumahnya. Bukan orang lain, tetapi Ibu Rai sendiri yang menemukan brosur itu, membacanya, dan memutuskan untuk mengikuti latihan. Ia datang ke lokasi latihan yang dikoordinatori Wayan Diantha di Denpasar. “Saya dikasih petunjuk oleh Pak Diantha, kemudian mulai ikut berlatih,” katanya. Setelah mengikuti latihan secara rutin dan disiplin beberapa waktu, Ibu Rai merasakan perubahan pada tubuhnya. Obat-

obatan dari dokter dia hentikan total karena merasakan tubuhnya sangat sehat. Bahkan, tidak hanya pada tubuh, ia juga mengalami peningkatan dalam kultivasi jiwa. “Saya menemukan kembali makna dan tujuan hidup ini, merasakan semangat hidup yang belum pernah saya miliki sebelumnya,” ujarnya. Menurut Ibu Rai, Falun Gong ini berbeda dari latihan-latihan lain yang menggunakan nama kung. Latihan kung yang lain itu tujuannya hanya untuk kesehatan atau penyembuhan. “Pada Falun Gong, penyembuhan atau kesehatan itu hanya efek saja. Tujuan utama dari metode kultivasi Falun Gong adalah penyucian jiwa. Falun Gong ini, seperti kata guru, merupakan kung tingkat tinggi,” pungkasnya. (bersambung)


MOJOKERTO-JOMBANG 11

berita metro

www.beritametro.co.id

KAMIS, 15 SEPTEMBER 2016

Dua Pemuda Dusun Gading, Ditangkap karena Jadi Pengedar Ganja dan Koplo

Pelanggannya Kalangan Pelajar dan Buruh Pabrik M O J O K E RTO ( B M ) – Polsek Mojosari meringkus dua pemuda warga Dusun Gading Desa Ngrame Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto. Dua tersangka itu, berinisal MZ (20), dan ME (25), yang diketahui sebagai pengedar ganja dan pil koplo di kalangan pelajar dan buruh pabrik di kawasan Ngoro. Kapolsek Mojosari Kompol Herry Sucahyo dalam pers rilisnya menjelaskan kedua tersangka diringkus di tempat berbeda pada hari yang sama. “Mereka sudah setahun menjadi pengedar. Sasarannya para buruh pabrik dan dimungkinkan juga kalangan pelajar karena harganya sangat murah,” kata Herry, Rabu (14/9). Hasil penangkapan itu, kata Kapolsek, polisi menyita barang bukti berupa 16 paket hemat ganja dan 200 butir pil koplo. “Dari penangkapan ter-

FOTO BM/PRAYOGI

BUDAK NARKOBA: Kapolsek Mojosari Kompol Herry Sucahyo saat merilis penangkapan pengedar ganja dan pil koplo.

sangka ME, petugas menyita barang bukti berupa 2 paket hemat ganja kering, dua ponsel dan uang hasil penjualan sebesar Rp 50 ribu. ME men-

gaku mendapat barang dari MZ yang tetangganya sendiri,” terangnya. Sedangkan saat menggeledah rumah tersangka MZ,

petugas menemukan barang bukti berupa 14 paket ganja kering, uang hasil penjualan Rp 300 ribu, 200 butir pil koplo dan sebuah ponsel.

Pengakuan MZ paket ganja kering didapatkan dari bandar berinisial JK warga Sidoarjo. MZ membeli 20 paket hemat ganja seharga Rp 700 ribu. Dia menjual kembali seharga Rp 50 ribu per klipnya. Sayangnya, upaya penyidik menulusuri jejak penyuplai barang haram ke Mojokerto itu kandas. “MZ membeli ganja dari JK dengan cara meranjau, barang ditaruh di kawasan By Pass Krian, pembayaran melalui kurir. Hingga semuanya terungkap atas kerjasama dengan Sat Reskoba Polres Sidoarjo untuk menangkap JK,” jelasnya. Akibat perbuatannya, kedua tersangka itu dijerat dengan pasal 114 ayat (1) junto pasal 111 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. “Ancaman pidananya maksimal 20 tahun penjara,” pungkas Herry. (gie/nov)

KILAS

KendaraanTonase 50Ton Masih Bebas Melintas MOJOKERTO (BM) - Hampir setiap hari, sarana transportasi berkapasitas lebih dari 50 ton melintas di jalur protokol Kota Mojokerto. Mulai di Jalan Empunala, Gajahmada dan jalan Brawijaya. Padahal, ketiga jalan ini merupakan kawasan terlarang bagi kendaraan roda enam ke atas atau lebih. Truk bermuatan berat ini, kebanyakan melakukan aktivitas bongkar muat di kawasan bisnis dan pasar. Tidak adanya filter dari aparat terkait terhadap kehadiran truk tronton hingga gandengan. Bagaimana truk-truk bisa melintas tanpa kontrol masuk kota pada jam larangan tersebut. Sementara, pada setiap lampu merah jalan tersebut terhubung dengan CCTV ke Pusat Pengendali Lalu Lintas Nasional Kepolisian Republik Indonesia atau lebih dikenal dengan istilah NTMC Polri. Namun, yan terjadi truk-truk itu tetap bebas berkeliaran tanpa ada tindakan sama sekali. Soal ini, Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi (Dishub Kominfo), YH Khadiran tidak menampik adanya larangan melintas bagi kendaraan besar di ketiga jalan itu. “Jalan Brawijaya, Gajahmada dan Jalan Empunala memang ada larangan bagi kendaraan lebih dari enam roda. Jika masuk jam itu tentunya melanggar dan bisa di tilang polisi,” jelasnya. (gie/nov)

Kekerasan Seksual Anak Kian Meningkat, Tak Sekadar Jadi Korban tapi Ikut Jadi pelaku Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Mojokerto terus meningkat. Ironisnya, anak-anak tak hanya menjadi korban, namun juga sudah menjadi pelakunya. PRAYOGI WALUYO – MOJOKERTO LEMBAGA Pendampingan Perempuan dan Anak (LPPA) Mojokerto mencatat, pada 2015 terjadi 10 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Sementara, kekerasan seksual dengan pelakunya orang dewasa di tahun yang sama tercatat sebanyak 7 kasus. Kasus serupa justru mengalami peningkatan tahun 2016. Sejak Januari-Juli tercatat 13 kasus kekerasan sek-

sual dengan korban maupun pelakunya anak-anak. Sementara kekerasan seksual dengan pelaku orang dewasa sebanyak 11 kasus. Ketua LPPA Mojokerto, Hamidah menilai, melihat tren yang ada, kasus kekerasan seksual sudah kian mengkhawatirkan. Terlebih lagi, saat ini pelaku perbuatan asusila itu sudah menyentuh anak-anak. “Jadi, anak-anak tidak hanya men-

jadi korban, tapi sudah menjadi pelaku,” kata Hamidah. Berdasarkan analisa kasus yang dilakukan, lanjut Hamidah, terdapat beberapa faktor yang memicu terjadi kekerasan seksual terhadap anak. Diantaranya semakin lemahnya pengawasan orang tua terhadap anak, pengaruh lingkungan tempat tinggal, dan kemajuan teknologi yang menghadirkan smartphone ke tangan anak. Kasus yang terjadi pun kian memprihatinkan. Menurut dia, anak perempuan usia SD bahkan TK sudah mempunyai kecenderungan penyimpangan perilaku seksual. Mereka tak segan berbuat asusila dengan teman laki-laki yang sebaya.

FOTO BM/PRAYOGI

Ketua LPPA Mojokerto, Hamidah

Kasus yang tergolong tak wajar itu, salah satunya dipicu orang tua yang kurang menjaga privasi dari anak saat berhubungan intim. Tontonan

itu secara otomatis, terekam dalam memori anak dan ditiru. Sementara, kasus lainnya dipicu perbuatan asusila orang dewasa. “Ternyata pada kasus tertentu menimbulkan efek ketagihan pada anak untuk terus mengulangi perbuatan tersebut,” terangnya. Hamidah menjelaskan, untuk memulihkan anak yang ketagihan seks bukan lah perkara mudah. Menurut dia, dibutuhkan pendampingan khusus dari psikiater. Lagi-lagi perang orang tua menjadi vital untuk turut andil menanamkan nilainilai keagamaan kepada korban. “Pemulihan dibutuhkan waktu setahun lebih. Saya fikir pemerintah bisa melibatkan

pesantren. Jadi, pemulihan si anak dilakukan di lingkungan pesantren,” jelasnya. Akan tetapi, dari studi kasus itu, tindakan preventif menjadi pilihan utama agar kasus serupa tak menimpa anak lainnya. Menurut Hamidah, pendidikan seks untuk anak wajib dilakukan orang tua sejak dini, yakni sejak usia 3,5 tahun. “Orang tua menanamkan kepada anaknya bahwa alat kelamin tidak boleh dipegang orang lain. Mulai menanamkan nilai-nilai keagamaan,” cetusnya. Tak hanya itu, pendidikan seks juga harus berlanjut hingga anak mencapai usia remaja. Orang tua wajib merubah cara pandang bahwa membicarakan

seks dengan anak bukan lagi hal tabu. Pasalnya, lanjut Hamidah, tren seks bebas saat ini mulai subur di Mojokerto. Itu terbukti dengan terus meningkatnya permintaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Yang perlu menjadi perhatian, kasus hamil di luar nikah biasa terjadi dalam tempo 4 bulan pasca perayaan hari besar dan kelulusan sekolah. Artinya, remaja saat ini cenderung merayakan momen-momen spesial dengan berhubungan seks. ”Orang tua wajib menanamkan bahaya seks pra nikah ke anaknya di usia remaja. Baik risiko kesehatan, maupun risiko sosial lainnya,” pungkasnya. (nov)

KEDIRI - NGANJUK

berita metro

www.beritametro.co.id

Polemik Proyek Jembatan Brawijaya, yang Dianggarkan Rp 19 M di APBD 2016

Anggaran Bisa Cair dan Pembangunan Dimulai, Jika Kasusnya Incraht KEDIRI (BM) - Anggaran untuk pembangunan Jembatan Brawijaya pada tahun ini, ternyata masih ngendon. Karena, terkendala perkara yang menyelimuti di proyek tersebut, dan masih tahap penelitian berkas. Data yang dihimpun, Agustus lalu, Polda Jatim telah menyerahkan berkas dugaan korupsi Jembatan Brawijaya ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur. Dan saat ini, masih proses penelitian apakah masih ada kekurangan dalam berkas atau sudah lengkap (P21). Menanggapi hal tersebut, Kabag Humas Pemkot Kediri Apip Permana menjelaskan kalau anggaran jembatan bisa dikeluarkan kalau sudah ada ketetapan hukum (incrah). Selama kasus kasus tersebut belum jelas, maka pembangunan Jembatan Brawijaya belum bisa dimulai. ”Pembangunan bisa dimulai ketika sudah ada kepastian hukum,” jelasnya.

FOTO BM/IST

TAK JELAS: Jembatan Brawijaya yang masih belum ada progresnya karena terkendala kasus yang melilit pada 2015.

Apip menambahkan kalau dalam APBD 2016 di pembangunan Jembatan Bawijaya dianggarakan sekitar Rp 19 miliar. Secara otomatis, apabila di tahun ini kasus jembatan belum selesai anggaran tersebut akan menambah silpa APBD Kota Kediri. ” Anggran untuk pembangunan Jembatan Barwi-

jaya sudah dianggarkan di APBD 2015 tahun lalu. Dan tahun ini dianggarkan kembali. Jika permasalahn hukum sudah tuntas, maka pembangunan bisa dilanjutkan kembali,” tandasnya. Untuk diketahui kasus Jembatan Brawijaya yang menghabiskan anggaran Rp 66 miliar dari APBD Kota Kediri

2010, saat ini masih tahap penelitian berkas oleh pihak Kejati. Dalam penelitian tersebut, Kejati belum bisa menjelaskan siapa nama-nama tersangka dalam pembangunan tersebut. Bahkan berapa kerugian negara yang ditimbulkan juga belum berani membuka. Akan tetai pihak Kejati hingga saat ini terus berkordinasi dengan penyidik Polda Jatim agar berkas secepatnya selesai. Selain itu, kasus tersebut juga menjadi atensi dari pihak KPK. Sehingga bukti-bukti yang ada dalam berkas lebih lengkap, kareba sudah mendapat tambahan dari bantuan penyidikan dari KPK. Sebelum diambil alih Polda Jatim, Polres Kediri telah menetapkan sejumlah tersangka, di antaranya bekas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri Kasenan dan seorang kerabat mantan Wali Kota Kediri Samsul Ashar. (bad/nov)

Massa Tuntut Transparansi Soal Lahan Terdampak Proyek Tol Trans Jawa NGANJUK (BM) - Puluhan massa dari Desa Putren Kecamatan Sukomoro menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemkab Nganjuk. Para pengunjuk rasa menuding Kepala Desa (Kades) Nidi Basuki tidak transparan dalam pengelolaan dana desa. Mereka juga menuntut Bupati Nganjuk memecat kades tersebut. Massa juga mengungkap adanya dugaan manipulasi pembelian tanah yang terdampak proyek pembangunan tol Trans Jawa. Aksi massa itu, juga menghujat Kades Nidi Basuki serta menuntut yang bersangkutan turun dari jabatannya, pada unjuk rasa Rabu (14/9). Sementara, dalam orasinya, Kades Nidi dituding tidak melaksanakan laporan pertanggungjawaban APBDes 2015. Kemudian, akses warga untuk mengetahui APBDes 2016 juga tidak diberikan. Bahkan, masalah tukar gulPERWAKILAN

ing tanah bengkok desa yang terkena proyek tol juga disoal. “Untuk itu, kami minta Nidi Basuki turun dari jabatannya sebagai Kades Putren. Karena tidak transparan dalam pengelolaan keuangan desa dan diduga memanipulasi ganti rugi

tanah,” teriak Nur Dwi sebagai koordinator aksi. Menanggapi ini, Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) untuk proyek pembangunan tol Trans Jawa, Drs Tri Wiyoso Putro mengatakan pihaknya dalam melaksanakan proses

ganti rugi tanah warga untuk tol telah melalui prosedur hukum yang benar. Selain itu, P2T juga melibatkan pihak desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam melakukan inventarisir tanah warga yang terdampak pembangunan tol.

FOTO BM/KAMTO

PROTES: Aksi demo warga desa Putren di depan Pendopo Pemkab Nganjuk.

Oleh sebab itu, proses hukum peralihan hak dari warga untuk pembangunan tol juga tidak ada masalah. Sehingga, dugaan adanya manipulasi ganti rugi tanah warga yang terdampak pembangunan jalan tol dianggap tidak benar. “Untuk semua kegiatan proses ganti rugi tanah melibatkan pihak desa yang telah membentuk panitia. Bahkan kades tidak pernah menerima uang dari P2T atas ganti rugi tanah yang terkena tol,” terang Tri Wiyoso. Tri Wiyoso bahkan mengancam akan balik melaporkan warga jika mereka menuduh ada manipulasi ganti rugi tanah yang terdampak jalan tol namun tidak menyertakan bukti yang ada. “Kalau warga menuduh P2T bersama kades memanipulasi uang ganti rugi, harus ada bukti. Kalau tidak bisa, saya bisa menutut balik,” seru Tri.(kam/nov)

KILAS

Warga Resah tentang Masa Berlaku e-KTP

KEDIRI (BM) – Sejumlah warga Kota Kediri sempat bertanya-tanya tentang masa berlakunya KTP Elektronik (eKTP) yang telah dimiliki sejumlah masyarakat dengan tulisan masa berlaku hingga akhir 2016 ataupun 2017. Masalah itu, membuat warga akhirnya bertanya-tanya dan tentunya harus mendapat penjelasan yang jelas. “Pak saya sudah punya e-KTP dan matinya 2016 apa harus ngurus lagi, soalnya punya saya masa berlakumnya hingga 17 September 2016,”ungkap Anik saat menemui salah satu Ketua RT di wilayah Campurejo Muchtar Ketua RT di wilayah Campurejo saat ditemui mengakui bila sejumlah warga memang sering kali bertanya atas kondisi itu. “Kami langsung memberikan pemahaman agar tidak memperpanjangnya karena otomatis e-KTPnya jadi seumur hidup karena telah terekam elektronik,” jelasnya Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Kediri Ida Indriyani mengatakan, masyarakat tidak perlu melakukan perubahan status masa berakhirnya KTP, sebab tanpa dirubah dalam database sudah merubah dengan sendirinya. ”Bagi masyarakat yang KTP-nya sudah rusak bisa dilakukan penggantian,”ungkapnya. (roj/nov)

Jamaah Haji Kabupaten Kediri, Meninggal

KEDIRI (BM) - Usai ada kabar jamaah haji yang meninggal asal dari Kota Kediri, kini giliran jamaah haji Kabupaten Kediri yang wafat di tanah suci. Jumlah total jamaah haji asal Kabupaten Kediri yang meninggal sebanyak tiga orang. Meninggalnya, ketiga jamaah haji itu karena sakit. Sementara, jumlah jamaah haji yang meninggal di Kabupaten Kediri bertambah jadi tiga orang, yang belakangan diketahui bernama Mochammad Azhari Bin Syafi’i usia 82 tahun. Jamaah haji yang berusia lanjut ini beralamatkan di Desa Tengger Lor Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri. Sesuai informasi dari Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Kediri, Azhari wafat sekitar pukul 17.00 waktu setempat di Muzdalifah setelah menjalankan wukuf di Arofah. Petugas di Kemenag Kabupaten Kediri Mohammad Ihwan mengatakan, setelah menyelesaikan wukuf di Arofah, jamaah tersebut sakit dan sesuai informasi dari keluarga memang yang bersangkutan memiliki riwayat penyakit TBC. “Paska sakit sebenarnya sudah sempat dibawa ke rumah sakit setempat”, katanya. Dia juga menambahkan bahwa keseluruhan jemaah haji dari Kabupaten Kediri yang meninggal akibat sakit bawaan dari rumah, juga ditambah dengan faktor umur yang sudah tua. Almarhum Azhari sebelumnya berangkat haji bersama Siti Fatimah istrinya, dan kini istrinya masih melanjutkan prosesi haji hingga tuntas di tanah suci. (roj/nov)

MOJOKERTO-JOMBANG: Prayogi Waluyo (koord), Aan Hidayat (Jombang). IKLAN/LANGGANAN: 081 134 647 71


12 MALANG RAYA

berita metro

www.beritametro.co.id

KAMIS, 15 SEPTEMBER 2016

Balai Uji Kir Diharap Bisa Minimalisir Kecelakaan MALANG (BM) - Pemkot Malang resmi memiliki balai uji kir untuk kendaraan bermotor, Rabu (14/9). Keberadan balai uji kir itu diharapkan bisa meminimalisir kecelakaan. Persemian balai uji kir itu dilakukan Walikota Malang, HM Anton. Menurut Anton, pendirian uji kir Dinas Perhubungan Kota Malang di Jalan Mayjen Sungkono, Kelurahan Arjowinangun tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam pengembangan transportasi. Menurutnya, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 1998 tentang kendaraan dan pengemudi yang mengatur kelayakan kendaraan yang beroperasi di jalan. Tujuannya untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan dan pencemaran udara yang disebabkan oleh kendaraan yang kurang layak jalan.

FOTO: BM/KHOLIL

BALAI UJI KIR: Walikota HM Anton saat meresmikan balai uji kir untuk kendaraan bermotor, Rabu (14/9).

“Untuk itu, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan, harus sesuai dengan peruntukannya, memenuhi persyaratan teknis

dan laik jalan serta sesuai dengan kelas jalan yang dilaluinya. Oleh karena itu wajib di uji,” jelas Abah Anton. Beranjak dari hal itu, ke-

beradaan sebuah fasilitas pengujian kendaraan bermotor sangat diperlukan untuk melakukan uji kir kendaraan bermotor. Dijelaskan bahwa

kesemuanya itu diharapkan dapat mewujudkan lima pilar keselamatan berlalu lintas. Di antaranya manajemen keselamatan jalan, jalan yang berkeselamatan, kendaraan yang berkeselamatan. Selain itu perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan, serta penanganan pra dan pasca kecelakaan. “Saya berharap dengan adanya fasilitas ini, maka dapat meningkatkan angka keselamatan lalu lintas dan kendaraan bermotor di kota malang serta mampu menciptakan suasana baru dan semangat baru dalam meningkatkan kinerja para aparatur yang berkompetensi di bidang tersebut,” ujarnya lagi. Dengan adanya gedung PKB ini, maka sebanyak 3.875 unit kendaraan yang tergabung dalam Organda Kota Malang akan melaksanakan uji kir di Kota Malang.(lil/rdl)

Ribuan e-KTP Belum Diambil Pemiliknya MALANG (BM) - Sebanyak 4.000 e-KTP yang sudah jadi masih menumpuk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) Kabupaten Malang. Ribuan e-KTP itu belum diambil pemiliknya. Kepala Dispendukcapil Kabupaten Malang, H Purnadi mengakui hal itu. “Ya memang memberikan pelayanan masyarakat harus didasari sabar, ikhlas, dan bekerja secara professional,” katanya, Rabu (14/9). Dijelaskan bahwa beberapa bulan yang lalu, pemohon administrasi kependudukan ada keterlambatan dalam mencetak, khususnya e-KTP. Hal ini disebabkan adanya pembatasan blangko e-KTP, mengingat dibagi di seluruh Indonesia.

FOTO: BM/KHOLIL

Purnadi

Sementara, pemohon e-KTP mintanya cepat selesai. Mereka sepertinya tak tahu menahu terkait blangko eKTP dibatasi. Tapi di sisi lain, ada hal-hal tert-

entu yang tidak bisa mempercepat proses pengajuan e-KTP, Kartu Keluarga (KK) dan akta kelahiran. Itu disebabkan, seringnya pemohon kurang melengkapi persyaratan. Akibatnya, mereka harus kembali untuk melengkapi persyaratan yang sudah diatur dalam kepengurusan administrasi kependudukan. “Kenapa ketika pemohon dalam kepengurusan administrasi kependudukan tidak bisa cepat selesai, ya salah satunya kurang lengkap, sehingga mereka harus kembali untuk melengkapinya,” paparnya. Selain itu, lanjut Purnadi, keterlambatan dalam mencetak khususnya e-KTP, karena blangko permohonan e-KTP dalam beberapa bulan

lalu kosong. Disebabkan, blangko e-KTP dari pemerintah pusat belum dikirim ke Kantor Dispendukcapil Kabupaten Malang. Sehingga pemohon e-KTP harus sabar menunggu. Dan sebagai pengganti eTP, pihaknya membuatkan surat keterangan sementara. Menghadapi masyarakat sebagai pemohon e-KTP, KK, dan akta Kelahiran, yang merasa tidak puas dengan pelayanan Dispendukcapil, dia melakukan sosialisasi ke berbagai desa. Itu untuk memberikan pengertian kepada masyarakat. Bahkan, katanya, tidak hanya sosialisasi yang dilakukan, tapi juga menambah jam pelayanan. Disebutkan sepeti hari Sabtu Kantor Dispendukcapil tetap buka.(lil/rdl)

TRAGEDI KOLAM RENANG

Tim Labfor UB Periksa Proyek MALANG (BM) - Tim Labfor Universitas Brawijaya (UB) Malang memeriksa tragedi proyek kolam renang.Tim beranggotakan 18 orang itu mencari penyebab pasti kecelakaan pengerjaan kerangka atap proyek kolam renang indoor di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Rabu (14/9). Proses penyelidikan kasus kecelakaan yang menewaskan satu pekerja dan melukai lima pekerja lainnya ini hingga kini masih berlangsung. Tim dari Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknikn Universitas Brawijaya (UB) Malang diterjunkan untuk melakukan uji forensik. Tim yang beranggotakan 18 orang ini didampingi sejumlah aparat dari Satreskrim Polres Malang. Selama sekitar tiga jam, tim forensik jurusan Teknik Sipil UB ini melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukuan tampak lebih detil. “Semua barang yang ada kami

TARIF PARKIR

F-PDIP Minta Dikaji Ulang MALANG (BM) - Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP) DPRD Kota Malang meminta tarif prkir dikaji ulang. Permintaan itu disampaikan Ketua FPDIP, Suprapto, Rabu (14/9). Dia mengusulkan adanya kajian terhadap besaran retribusi parkir yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) karena beberapa alasan. Terutama yang berkaitan dengan permasalahan di masyarakat. “Makanya, lahirlah petisi yang ditulis di akun atas nama Helmy. petisi merupakan sinyalemen jika warga keberatan dengan besaran tarif retribusi parkir, Rp 2 ribu untuk kendaraan roda dua dan Rp 3 ribu untuk kendaraan roda empat,” paparnya. Menurutnya, kajian itu bisa saja berbentuk survei. Misalnya apakah

PASURUAN

menurut warga tarif parkir selama ini terlalu mahal atau tidak. Dia menegaskan, Perda Retribusi Daerah yang saat ini dijadikan rujukan dalam penarikan retribusi parkir, bisa saja dievaluasi bahkan direvisi beberapa pasalnya. “Karena itulah, hasil dari kajian itu akan dijadikan dasar nanti, jika memang Perda sepakat direvisi. Kalau ada revisi berarti ada Pansus. Dasarnya ya kajian ini,” bebernya. Rencananya F-PDIP akan melemparkan wacana ini kepada fraksi yang ada di DPRD sehingga ada tindak lanjut. “Masalah PAD dan segala macam bisa kita bicarakan nanti, yang penting adalah layanan kepada masyarakat,” tukasnya.(lil/rdl)

berita metro

www.beritametro.co.id

Tender Proyek di Kantor ULP Diduga Sarat Permainan LSM dan Kontraktor Minta Transparansi

PASURUAN (BM) - Proses pelaksanaan lelang di ULP Pemkot Pasuruan, diprotes sejumlah LSM. Pasalnya, ULP dianggap tidak pernah transparan.Yang dinilai menyebalkan ULP dianggap sering memainkan lelang proyek. Permainan lelang tersebut sudah berjalan sejak awal penggunaan system lelang. Merasa tidak puas, Rabu (14/9) kemarin, sejumlah kontraktor dan LSM meluruk kantor ULP Pemkot Pasuruan. Lujeng Sudarto, ketua LSM Pusaka dan Rudi Hartono, Ketua Umum LSM Penjara, mendesak kepada Walikota Pasuruan H Setyono, untuk ‘membersihkan’ orang-orang ULP yang sering memainkan proyek dimutasi. Jika tidak, LSM bersama masyarakat akan ramai-ramai meluruk kantor walikota. Tidak hanya itu, kedua LSM ini akan membawa data-data sejumlah permainan lelang proyek ini ke penagak hukum. “Selama ini proses lelang proyek di ULP Pemkot Pasuruan tidak pernah transparan. Semua sudah permainan

periksa dan tidak melewatkan satu pun,” kata Sugeng Prayitno Budio, Kajur Teknik Sipil UB, Rabu (14/9) di sela-sela pemeriksaan. Apakah sudah ditemukan bukti adanya kejanggalan dalam pengerjaan proyek? Sugeng mengatakan, kemarin sebatas melakukan survei kondisi obyektif. Dan hasilnya, tetap secara ilmiah harus diuji di laboratorium. “Hasilnya tetap akan kami laporkan ke pihak penyidik kepolisian,” tambahnya. Namun, soal kapan hasil uji laboratorium bisa dikeluarkan, ia mengaku tidak bisa memastikan. Pasalnya, saat ini banyak materi yang tengah antre untuk diuji di laboratorium. Sugeng Prayitno memastikan pemeriksaan dan uji laboratorium akan dijalankan prosedural. “Kami tidak mencari-cari, juga tidak akan menutup-nutupi (temuan yang ada),” tegasnya.(lil/rdl)

FOTO: BM/UMAR

PERTANYAKAN TENDER: LSM dan kontraktor saat mendatangi kantor ULP Pemkot Pasuruan, Rabu (14/9).

yang sudah ditata sebelumnya antara kontraktor dengan oknum ULP. Bukan tidak mungkin oknum dinas pun juga ikut dalam permainan kotor ini. Pokoknya kami minta supaya proses tender proyek harus transparan,” tegas Lujeng Sudarto yang diamini Rudi Hartono, ketika meluruk Kantor ULP.

Lujeng di hadapan wartawan berjanji akan membawa kasusnya ke penegak hukum. Lujeng akan membuka proses lelang sejak tahun 2010–2016. Tidak tanggung-tanggung, Lujeng dan Rudi akan membuka seluruh proses lelang di ULP dari seluruh dinas yang ada di Pemkot Pasuruan. Paling

parah terjadi di Dinas PU dan Dinas Pendidikan. Lain lagi dengan pengakuan Yahya, selaku pembawa bendera PT Bhirawa Karya Sentosa. Kata Yahya, proses lelang di lembaga ini tidak pernah transparan. Semua dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Diakui Yahya, selama dirinya ikut tender di Pemkot, tidak pernah mendapatkan layanan yang memuaskan. Dedi, pimpinan ULP Kota Pasuruan, kepada puluhan wartawan yang mengkonfirmasi mengaku kalau selama ini dirinya tidak pernah tahu prosesnya. Alasan Dedi, semua proses lelang dilakukan oleh Pokja masing-masing. Begitu Ketua Pokja I, Agus Sudarmanto, dikonfirmasi, mengaku kalau prosesnya sudah sesuai aturan. Saat terdesak, Agus Sudarmanto pun pilih ngibrit. “Kami minta ada transparansi dalam proses lelang mulai sekarang,” tandas Lujeng Sudarto, yang mengaku siap turun jalan bersama LSM Penjara dalam waktu dekat.(umr/kd/rdl)

IDUL ADHA

Ponpes dan L-Moral Berkurban Sapi PASURUAN (BM) - Bertempat di kantor L-Moral dan Pondok Pesantren di Desa Sekarputih, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan, Selasa (13/9) pagi, menggelar hari raya kurban. Pengasuh Ponpes sekaligus Direktur Eksekutif L- Moral (Lembaga Monitoring Nasional), H Umar Wirohadi SH menyembelih seekor sapi. Daging sapi ini dibagikan kepada warga sekitar, sejumlah santi dan anggota LMoral. Acara yang penuh religi ini

berjalan khidmat. Penyembelihan seekor sapi disertai bacaan takbir dan tahmid. Umar berharap hari raya Idul Adha ini membawa makna besar yang meneladani Nabi Ibrahim, Ismail dan Siti Hajar. Pengorbanan, kerelaan dan ketaatan kepada Allah Swt patut untuk dicontoh serta dijadikan teladan. “Marilah kita teladani Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Hajar dalam keseharian kita. Pengorbanan para Nabi ini hendaknya menjadi panutan kita semua,” kata Umar.(kd/umr/rdl)

Proyek Embung Tahap Dua Digarap, L-Moral Berang Minta Proyek Tahap Satu M Dibetulkan Dulu

PASURUAN (BM) - Lembaga Monitoring Nasional (L-Moral) berang setelah tahu proyek Embung di Desa Sanganom, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, dilanjutkan lagi ke tahap kedua. Direktur Eksekutif L-Moral, H Umar Wirohadi SH juga seorang konsultan pengawas, minta supaya pertanggung jawaban proyek tahap satu tahun 2015 digamblangkan dulu. Umar menilai kalau proyek tahap I disinyalir ada ketidakberesan. Utamanya dalam penggunaan anggaran Rp 5,8 miliar dari Kementrian PU & Perumahan Rakyat ini. Pasalnya, hasil garapan PT Kurnia Utama Jaya asal Sidoarjo itu dinilai banyak yang tidak sesuai spek. Untuk itu, Umar meminta kepada DiPERWAKILAN

FOTO: BM/UMAR

DISINYALIR TAK BERES: Papan nama proyek tahap satu tahun 2015. Bangunan embung yang belum jadi sebelum digarap tahap kedua.

rektorat Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, Surabaya, supaya membuka dan meneliti lagi hasil garapan tahun 2015 lalu. Jika memang nantinya ditemukan adanya ketidakberesan, maka pihak kontraktor harus segera mempertanggung jawabkannya. Diakui Umar, tahun 2015 lalu proyek ini sempat jadi bidikan petugas Tipikor Sat Reskrim Polres Pasuruan Kota. Karena hasil garapan proyek dengan besarnya anggaran yang sudah digelontorkan tidak seimbang. Hasil pantauan lapangan H. Umar, proyek tahap I ini amburadul. Mulai dari pasangan tembok sampai pada tatanan besinya. “Yang sangat kami kecewakan, ma-

sak garapan proyek belum jadi dibiarkan atau digeletakkan begitu saja. Mestinya saat P1, pihak dinas ujug-ujug mencairkan dananya. Paling tidak lihat dulu di lapangan, bagaimana hasil pekerjaannya,” katanya. “Kami yakin, selama pekerjaan digarap konsultan pengawas tidak akan rutin menyambangi proyeknya. Lalu PPK dan PPTK dinas juga tidak akan turun ke lapangan melihat secara detail hasil garapan kontraktornya,” tambahnya. Umar bahkan menantang kepada pihak-pihak terkait proyek ini untuk kembali ke lapangan melihat dengan detail hasil garapan pada 2015 lalu.(kd/ umr/rdl)

FOTO: BM/UMAR

POTONG DAGING KURBAN: Kesibukan di pondok memotong-motong daging kurban.

MALANG RAYA: AJI A HAJI (KOORD), M. KHOLIL, AGUS SUSANTO PASURUAN: H Umar Wirohadi (kabiro), Abdul Kadir Jaelani IKLAN/LANGGANAN: 081 336 484 057


PANTURA 13

berita metro

www.beritametro.co.id

KAMIS, 15 SEPTEMBER 2016

LAMONGAN I BOJONEGORO I TUBAN I GRESIK

Sempat ‘Keder’ Hadapi Juara Asia Pasifik

KILAS

Warga Lamongan Sabet Winning Mark Indonesia 2016 LAMONGAN (BM)- Mengharumkan nama Lamongan bisa dilakukan melalui banyak aktivitas. Salah satunya yang dilakukan Tatik Karyaningsih dengan menjadi juara nasional di bidang tata rias, yakni juara umum Winning Mark Indonesia 2016. Ke p a d a Ke t u a Ik a t a n Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Lamongan Makhdumah Fadeli yang menerimanya audiensi, Rabu (14/9), Tatik mengungkapkan sebenarnya sempat down mengikuti lomba yang digelar di Gedung Smesco Convention Hall Jakarta tersebut. “Dalam Lomba kali ini, saya harus ekstra konsentrasi saat praktek merias. Karena persaingan antara sekitar 150 perias, baik dari Solo, Yogya,

FOTO: BM/FDN

PRESTASI MAKSIMAL: Tatik menunjukkan dua piagam juara umum Winning Mark Indonesia 2016 kepada ketua IWAPI Lamongan Hj Makhdumah Fadeli ketika diterima audiensi di rumah dinas kemarin.

Surabaya, Jakarta sangat ketat. Bahkan kali ini ada peserta dari Brunei Darussalam dan Malaysia,” terangnya. Apalagi salah satu pesaingnya asal Padang merupakan juara tata rias tingkat Asia Pasifik. “Saya sempat down, namun Alhamdulillah saya bisa memenangkan ajang ini,” tambahnya. Prestasi Tatik di tingkat nasional memang sudah tercatat lama. Pada 2014 dia pernah meraih juara nasional di Lomba Tata Ria Pengantin Solo. Namun baru kali ini bisa meraih juara umum nasional di event Winning Mark Indonesia 2016. Juara umum itu diraihnya karena bisa meraih juara I Winning Mark Indonesia 2016 Katagori Tata Rias Pengantin (TRP) Gaun Panjang Internasional dan

masuk 10 besar lomba yang sama di kategori Gaun Panjang Internasional. Selain prestasi nasional, Tatik Karyaningsih sudah mengoleksi sebanyak 40 penghargaan tingkat regional. Makhdumah Fadeli yang juga Pembina Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia (HARPI), tak sungkan menyanjung prestasi Tatik. “Selamat kepada Ibu Tatik Karyaningsih yang telah masuk 10 besar, dan bahkan meraih Juara Umum Winning Mark Indonesia Tahun 2016. Semoga kedepannya tambah sukses dan terimakasih telah membanggakan Kabupaten Lamongan. Sedikit demi sedikit Lamongan akan muncul di ranah Internasional,” terang istri Bupati H Fadeli tersebut. (fdn/zen/epe)

Kapolres Pimpin Gladi Bersih Pocil Lamongan

FOTO: BM/IFA

GENERASI UNGGULAN: Tiga pelajar yang bakal mewakili Polres Lamongan di ajang Pocil Polda Jatim hari ini, melakukan gladi bersih dengan bimbingan Bripka Jemmy yang berdiri di belakang mereka.

LAMONGAN (BM) – Polisi Cilik (Pocil) binaan satuan Polres Lamongan bakal mengikuti ajang perlombaan di Polda Jawa Timur, hari ini Kamis (15/9). Mereka yang dikirim merupakan pelajar pilihan asal SD se-Lamongan yang pembinaannya dipimpin langsung Ipda Fatkhur Rahman selaku Kanit Dikyasa dengan pelatih Aipda Purnomo dan Bripka Jemmy. Sebelum diberangkat ke ajang perlombaan, Kapolres AKBP Juda Nusa Putra melakukan gladi bersih di mapolres kemarin. “Pandangan Lurus ke depan, tidak ada yang melamun,” perintah Ipda Fatkhur sembari memantau gerakan demi gerakan para pocil. “Harapan kami semoga Pocil Polres Lamongan bisa menang dan bisa membanggakan Polres Lamongan, serta bisa menjadi panutan pelajar lain untuk meningkatkan prestasi,” harap Bripka Jemmy. (ifa/zen/epe)

Derita Balita Hydrosefalus Gresik Gugah Empati GRESIK (BM) – Penderitaan Selly Anggraeni (3), bocah penderita hydrosefalus asal Gresik, rupanya tak luput dari perhatian beberapa komunitas. Seperti yang diungkap anggota komunitas motor dan komunitas pecinta handphone jadul dari tiga kota, Gresik, Lamongan dan Surabaya ini. Sebagai bentuk nyata, kedua komunitas ini kemudian bergantian mendatangi rumah Selly di RT2/RW1 Dusun Amburan, Desa Kandangan, Kecamatan Cerme, untuk memberikan sedikit bantuan demi meringankan beban kedua orangtuanya. “Nominalnya tidak banyak tapi alhamdulillah ini semua hasil dari kopi darat komunitas HP Jadoel Gerilya dalam bentuk penjualan sparepart HP jadul kemarin,” ujar Wahyu, salah satu pentolan Komunitas Hp Jadul, Rabu, (14/9) Wahyu menjelaskan bahwa Komunitas yang melingkupi wilayah Gresik, Lamongan, Surabaya ini sepakat menggalang dana untuk meringankan beban pengobatan maupun perawatan Selly setelah mengetahui dari pemberitaan di media massa maupun media sosial. “Saya bersama teman-teman tahunya dari Facebook ada bocah penderita hydrosifalus berada di Gresik. Setelah itu teman teman kroscek dan sepakat melakukan penggalangan dana dari hasil kopdar,” terangnya. Selain Komunitas HP Jadul, para Bikers atau anggota komunitas motor juga tersentuh untuk ikut membantu meringankan penderitaan bocah ini. “Tidak besar kok, hanya Rp12.890.000. Bantuan ini kami dapatkan, setelah menggelar penggalangan dana di Surabaya dan Gresik,” tutur anggota HV1250C Nur Nafi’ah (20), salah satu anggota komunitas motor yang

FOTO: BM/IFA

MAKNA LEBIH: Dengan melakukan penyembelihan hewan qurban secara langsung, Kodim 0812 Lamongan beserta seluruh jajaran berharap bisa memaknai pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail.

Kodim 0812 Berqurban Satu Sapi dan 5 Ekor Kambing

LAMONGAN (BM) – Kodim 0812 Lamongan ikut serta memeriahkan Hari Raya Idul Adha 1437 H dengan melaksanakan pemotongan hewan qurban berupa 1 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Hewan qurban itu merupakan sumbangan dari beberapa koramil jajaran. Diantaranya Koramil 0812/09 Mantup, Koramil 0812/11 Kedungpring Dan Koramil 0812/17 Paciran “Di hari raya Idul Adha ini seluruh personil 26 Koramil yang ada di wilayah Lamongan bersama-sama ikut melaksanakan Hari Raya Qurban yang diharapkan agar seluruhnya dapat merasakan dan memaknai arti dari berqurban dan Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di wilayah dapat menciptakan rasa kebersamaan sesama warga wilayah jajaran,” ucap Dandim Letkol Inf Jemz Andre Ratu edo. Dalam kegiatan tersebut Babinsa bersama-sama membantu memotong dan pendistribusian pelaksanaan qurban ke seluruh wilayah jajaran. “Saya sebagai babinsa di tingkat kelurahan bersama-sama dengan babinsa lainnya 26 Koramil yang berada di wilayah lamongan turut merasakan apa yang dirasakan masyarakat dan mengerti arti dan makna qurban,” ucap salah satu Babinsa asal Kedungpring. (ifa/ zen/epe)

Rapat Paripurna Raperda Perubahan APBD 2016

Bupati Gresik Siap Laksanakan Rekomendasi Fraksi

FOTO: BM/GBR

SUMBANGAN MORIL: Selain menyerahkan donasi hasil aksi baksos, simpati beberapa elemen komunitas di Gresik menjadi peringan beban orangtua Selly.

menyambangi Selly di rumahnya kemarin. Selain HV1250C (Honda Vario 125 Owner Gresik), beberapa komunitas motor lain yang terlibat di antaranya Vixion Owner’s Gresik (VIOG), Asosiasi Single Rider Indonesia (ASRI), New Vixion Lighting (NVL) Gresik, Forbidden Gresik, IIB, ABC Gresik, Secret Community, Versus (Versa Surabaya), Komtas, PARI, dan juga WKS. Aksi itu sempat kesulitan untuk menyakinkan pengguna jalan sebelum akhirnya muncul inisiatif membawa foto besar Selly yang tergolek lemah. Mendapat kunjungan dari dua komunitas tersebut, orangtua Selly tak kuasa menahan haru. “Terima kasih banyak kepada para penyumbang, karena sumbangan ini sangat berarti bagi kami, demi pengobatan serta kesembuhan Selly,” tutur Khusaeri ayahanda Selly. (gbr/zen/epe)

GRESIK - Wakil Bupati Moh. Qosim membacakan jawaban Bupati Gresik Sambari Halim Radianto atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Gresik terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD 2016. Jawaban bupati tersebut dibacakan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Gresik, Rabu (14/9). Secara garis besar, Bupati melalui Wabup M Qosim menerima masukan yang disampaikan oleh Fraksi. Ada beberapa poin yang ditekankan dalam jawaban tersebut, yaitu alasan turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2016, serta upaya meningkatkan pendapatan melalui retribusi parkir dan retribusi Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). “Turunnya PAD bersumber dari retribusi, disebabkan menurunnya pendapatan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), retribusi pelayanan kepelabuhanan, juga retribusi parkir,” ujar Qosim. Seperti diketahui dalam APBD

2016 disepakati target sektor pendapatan mencapai Rp 2,81 triliun. Namun, dalam nota keuangan yang disampaikan diturunkan menjadi Rp 2,74 triliun. Kendala penerbitan IMB, disampaikan Qosim, karena kelengkapan berkas yang diajukan pemohon tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu lantaran kurangnya kesadaran pemilik bangunan dalam proses IMB. Sedangkan untuk parkir, tambahnya, dari hasil kajian yang telah dilakukan, potensi pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum Rp 2,73 miliar. Sedangkan rencana biaya operasional sebesar 30 persen. “Upaya pemerintah untuk menggenjot pendapatan sektor ini antara lain menambah titik parkir, melaksanakan pembinaan dan pengawasan juru parkir. Jangka panjang akan melakukan penataan parkir dengan sistem online atau tempat parkir elektronik,” kata Qosim. Sementara ittu terkait saran optimalisasi potensi retribusi IMTA,

Wabup menyampaikan, Bupati akan memperhatikannya. Tenaga kerja asing yang sudah bekerja di Gresik sebanyak 392 orang. Adapun langkah yang ditempuh adalah menyosialisasikan Perda Nomor 9 Tahun 2015 kepada perusahaan pengirim tenaga kerja asing tentang retribusi perpanjangan IMTA. “Kami akan melakukan pendataan ke perusahaan-perusahaan yang memperkerjakan tanaga kerja asing. Selain itu, koordinasi antarSKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan instansi terkait juga harus ditingkatkan,” tandasnya. Dalam rapat paripurna sebelumnya, Selasa (13/9), Fraksi Demokrat, PPP, PDIP, Gerindra dan Fraksi PAN menyoroti penurunan pendapatan. Juru bicara Fraksi PDIP, Mujid Ridwan menyatakan penurunan itu jauh dari potensi yang ada Gresik. Karena itu, Fraksi PDIP meminta pemerintahan saat ini makin mengoptimalkan kinerjanya. (adv/ sgg/zen)

Antisipasi Kunjung RI 1 ke Jatim

Kodim Lamongan Apel Gelar Paspam Imbangan LAMONGAN (BM) - Kodim 0812 Lamongan dan seluruh jajaran TNI di Jatim, melaksanakan Apel Gelar Pasukan Pengamanan (Paspam) Imbangan, Rabu (14/9). Agenda ini

dilakukan dalam rangka persiapan untuk mengamankan pelaksanaan kunjungan Presiden RI Joko Widodo dan rombongan ke Jatim. Kendati tidak masuk dalam

FOTO: BM/IFA

SIAGA: Kendati tidak masuk dalam daerah kunjungan, seluruh personil Kodim 0812 Lamongan tetap disiagakan menyambut kunjungan Presden Jokowi. PERWAKILAN

salah satu agenda daerah tujuan, Dandim Letkol Inf Jemz Andre Ratu edo menegaskan, seluruh personil agar tidak menghilangkan kewaspadaan dan kesiagaan. “Apel ini bertujuan untuk mengecek kesiapan personel dan materil yang akan digerakan sebagai antisipasi terhadap kegiatan kunjungan RI 1 ke wilayah Jatim. Kami harapkan kerjasama seluruh anggota dan unsur yang terlibat adalam pengamanan agar dapat menyukseskan kegiatan presiden,” jelasnya. Selain itu Dandim juga menambahkan agar personil yang tidak turun ke Lapangan harus tetap siaga dengan selalu mengaktifkan alat komunikasi, “Walaupun dalam siaga ini seluruh personil tidak langsung terjun ke lapangan akan tetapi seluruh personil diharapkan siap sewaktu-waktu digerakan dan alat komunikasi agar selalu aktif,” tegasnya. (ifa/zen/epe)

FOTO BM/SUGENG. S

RAPAT: Rapat paripurna jawaban Bupati Gresik atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Gresik terhadap Raperda Perubahan APBD 2016 di Gedung DPRD Gresik, Rabu (14/9).

KABIRO PANTURA: Moh. Zainuddin. LAMONGAN: Thafhanul Fahri, Nur Afifah, Mochamad Fiddin Rosyadi. BOJONEGORO: Sandi Suswondo. TUBAN: Ahmad Juremi. GRESIK: Moch. Sugeng, Imam Taufieq, Gilang Budi Raharja. IKLAN/LANGGANAN: 0857 3233 5005.


14 TIMUR RAYA

berita metro www.beritametro.co.id

KAMIS, 15 SEPTEMBER 2016

Warga Belum E-KTP Capai 287 Ribu Orang Tersebar Menyeluruh di 31 Kecamatan di Jember

FOTO : ISTIMEWA

REKAM DATA : Dispendukcapil Jember melakukan perekaman data untuk KTP elektronik di SMA Negeri 2 Jember, Rabu (14/9).

JEMBER (BM) – Sebanyak 287.000 warga di Kabupaten Jember belum melakukan perekaman data untuk kartu tanda penduduk (KTP) elektronik (e-KTP) di wilayah setempathinggaakhirAgustus2016. “Jumlah warga Jember yang belum melakukan perekaman data untuk KTP elektronik sekitar 14 persen dari total jumlah wajib memiliki KTPsebanyak1.975.000orang,”kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Jember, Arif Tjahyono, Rabu (14/9). Menurutnya sebanyak 1.688.000 warga yang sudah memiliki KTP elektronik dan sisanya sebanyak 287.000 warga belum melakukan perekaman data untuk KTP elektronik yang tersebar hampir menyeluruh di 31 kecamatan di Jember. “Untuk itu, petugas Dispendukcapil gencar melakukan pelayan-

an KTP elektronik ‘on the spot’ dengan turun ke balai desa dan kantor kecamatan untuk memudahkan pelayanan masyarakat dalam memproses identitas kependudukan,” tuturnya. Sejauh ini, lanjut dia, beberapa penyebab masih banyaknya warga yang belum melakukan perekaman data karena sebagian warga bekerja di luar kota, atau bahkan menjadi buruh migran bekerja di luar negeri. “Bagi warga yang masih memiliki KTP konvensional juga harus melakukan perekaman data untuk KTP elektronik karena KTP konvensional sudah tidak berlaku lagi,” katanya. Arif menjelaskan Kementerian DalamNegerimenargetkanperekaman data untuk KTP elektronik bisa tuntas hingga 30 September 2016,

sehingga Dispenduk Capil Jember juga membuka layanan KTP pada malam hari dan hari Sabtu. “Mulai minggu kemarin kami membuka layanan perekaman data untuk KTP elektronik pada Jumat malam, sedangkan untuk layanan hari Sabtu sudah dimulai beberapa bulan lalu,” ucap mantan Kepala Kantor Pariwisata Jember itu. Dispendukcapil Jember, lanjut dia, gencar melakukan sosialisasi melalui kantor desa dan kecamatan, serta media sosial untuk menyampaikan imbauan untuk masyarakat yang belum memiliki KTP segera melakukan perekaman data untuk KTP elektronik. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memberikan kelonggaran batas waktu perekaman data KTP elektronik menjadi pertengahan 2017. (ant/azt)

‘Job Fair’ Sediakan Ribuan Lowongan Kerja BANYUWANGI (BM) – Pemkab Banyuwangi menggelar ‘job fair’ atau bursa kerja dengan melibatkan 53 perusahaan yang menyediakan sekitar 5.000 lowongan pekerjaan. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Banyuwangi Alam Sudrajat, Selasa (13/ 9) lalu mengatakan, bursa kerja ini akan digelar di GOR Tawangalun, mulai Kamis (15/9) ini hingga Sabtu (17/9). “Di sini, masyarakat bisa memilih berbagai jenis pekerjaan sesuai dengan kompetensinya. Job fair ini untuk mempertemukan antara perusahaan dengan calon tenaga kerja yang dibutuhkan. Job fair akan dibuka pukul 08.00WIB hingga pukul 16.00WIB dengan menyediakan lowongan kerja berbagai lulusan,” katanya. Bukan hanya diikuti perusahaan asal

Banyuwangi, bursa kerja itu juga diikuti perusahaan dari Jakarta, Jember, Surabaya, dan Nusa Tenggara Barat. “Perusahaannya pun beragam, mulai dari perbankan, rumah sakit, perhotelan, instansi, retail, otomotif dan leasing,” ujarnya. Dia mencontohkan, Bank Central Asia, Tbk. membuka untuk tenaga teknisi maintenance dan operator, perusahaan pelayaran membutuhkan 70 tenaga kerja untuk ABK kapal pesiar, dan Rumah Sakit Al-Huda membuka 105 lowongan untuk tenaga kerja, di antaranya dokter, apoteker, perawat dan fisioterapi. “Selain itu, juga ada Lembaga Pendidikan Keterampilan (LPK) yang membutuhkan 520 tenaga kerja,” katanya. LPK tersebut, ujar Alam, membuka kesempatan magang di Korea dan

Jepang di bidang industri. “Tenaga kerja yang nanti direkrut, akan dibekali dengan keahlian terlebih dahulu, lalu akan di-link-kan dengan perusahaan Jepang dan Korea. Ini kerja sama antarpemerintah, G to G, (government to government-red),” ujar Alam. Dia mengatakan, pihaknya telah menggelar job fair sejak tahun 2013 dan cukup efektif untuk menjembatani perusahaan dengan pencari kerja, karena mereka bisa langsung bertemu. Selain itu, lanjut dia, job fair ini mampu menekan jumlah pengangguran yang ada di Banyuwangi. “Tahun pertama (2013), menyerap 1.000 lebih tenaga kerja. Tahun 2014 dan 2015, masing-masing menyerap 800 tenaga kerja. Kami harap tahun ini jumlah tenaga kerja yang terserap bisa lebih banyak,” kata Alam. (ant/azt)

FOTO : ISTIMEWA

JOB FAIR : Tampak suasana job fair di Banyuwangi pada 2015 lalu yang diserbu ribuan pencari kerja.

PROBOLINGGO

JEMBER (BM) – Tim SAR gabungan, Selasa (13/9) siang menemukan jenazah pelajar bernama Rifki Maulana yang terseret ombak di Pantai Payangan, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. “Jenazah Rifki ditemukan radius 3 mil sebelah selatan dari lokasi hilangnya korban di dekat bukit Seruni Pantai Payangan dan jenazahnya terlihat mengapung,” kata Koordinator Pos SAR Jember Dini Nurfitria di Pantai Payangan Jember. Dua dari tiga pelajar korban kecelakaan laut dinyatakan hilang karena terseret ombak pantai selatan saat bermain dan mandi di Pantai Payangan, Minggu (11/9). Kedua korban itu adalah Rifki (17) warga Desa Karangharjo-Kecamatan Silo, dan Nawawi (17) warga Desa Seputih-Kecamatan Mayang. “Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi jenazah korban dan selanjutnya dibawa ke pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) untuk divisum, kemudian jenazah akan diserahkan kepada keluarga korban untuk dimakamkan,” tuturnya. Menurut ia, pencarian tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas Jember, Pos TNI AL Puger dan Tim SAR Lokal Rimba Laut pada Selasa diperluas hingga radius 3 mil dari tempat kejadian hilangnya korban. “Warga dan nelayan setempat juga membantu melakukan pencarian dua pelajar yang hilang itu, namun baru satu korban yang ditemukan meninggal dunia atas nama Rifki, sedangkan korban Nawawi masih belum ditemukan,” katanya. Sejauh ini, lanjut dia, ombak di Pantai Payangan cukup besar, sehingga pencarian di laut dengan menggunakan perahu karet juga harus ekstra hati-hati, sedangkan penyisiran darat juga dilakukan sepanjang pantai Payangan, PantaiWatu Ulo hingga pesisir Pantai Pasir Putih Malikan (Papuma). (ant/azt)

berita metro www.beritametro.co.id

Ajak Siswa Cinta Lingkungan Sejak Dini Pendidikan Luar Sekolah, Olah Raga dan Kesenian Dispendik Kabupaten Probolinggo, Priyo Siswoyo mengatakan, lomba vocal grup dan orasi ini untuk memberikan kesempatan dan memberikan ruang pada generasi muda supaya mengembangkan kreativitas vocal yang nantinya bisa menggugahnya untuk mencintai lingkungan. “Manfaatkan kegiatan ini semaksimal mungkin dalam mengembangkan kreativitas anak agar bisa mencintai lingkungan. Mudah-mudahan kegiatan ini mampu memberikan support kepada anak didik untuk bersama-sama menjaga lingkungan,” harapnya. Setelah melalui tahap penilaian dari dewan juri, wakil Cabang Dispendik Sumberasih tampil sebagai Juara 1. Disusul Cabang Dispendik Krucil sebagai Juara II dan Cabang Dispendik Pajarakan sebagai Juara II. Sementara harapan I diraih SDK ST Pius Kraksaan wakil Cabang Dispendik Kraksaan dan harapan II diraih Cabang Dispendik Paiton. (sip/azt)

FOTO : BM/SAIFULLAH

ATRAKSI: Salah satu tim peserta melakukan penampilan pada ajang lomba yang digelar Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo. PERWAKILAN

Tim SAR Temukan Jenazah Pelajar

LUMAJANG: Santono Priambodo. IKLAN/LANGGANAN: 081 249 455 05.

PERWAKILAN

PROBOLINGGO (BM) – Sedikitnya 25 grup wakil Cabang Dinas Pendidikan (Dispendik) seKabupaten Probolinggo meramaikan lomba vocal grup dan orasi tingkat SD yang digelar Dispendik Kabupaten Probolinggo, di utara Alun-alun Kota Kraksaan. Kegiatan yang berisikan maksimal 12 orang peserta didik ditambah pemusik ini mengambil tema ‘Cinta Lingkungan’. Dewan juri dalam lomba ini terdiri dari unsur praktisi dan pemerhati seni serta lingkungan, Rabu (14/9) kemarin.. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Drs Tutug Edi Utomo melalui Kasi Olah Raga dan Kesenian Dispendik Kabupaten Probolinggo A’at Kardono mengatakan, kegiatan tersebut merupakan upaya menumbuhkembangkan kecintaan akan seni dan kepedulian terhadap lingkungan. “Serta alam sekitar, sehingga dapat terbentuk kepribadian yang baik sebagai bagian penting dari perwujudan pendidikan karakter bangsa,” jelasnya. Sementara Kepala Bidang

FOTO : ISTIMEWA

LOKASI : Pantai Payangan, Kec Ambulu, Jember, lokasi tiga pelajar yang terseret ombak.

KEMASAN: Sekretaris MUI Kabupaten Probolinggo ketika menujukkan kemasan kue yang masih terbungkus dan ada lafadz Allah.

FOTO : BM/ SAIFULLAH

Temukan Lafadz Allah di Bungkus Kue MUI Minta Pemilik Usaha Ubah Nama dan Logo PROBOLINGGO (BM) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Probolinggo menemukan lafadz Allah pada logo kue Lam Jalalah. Adanya logo dan merk tersebut dinilai menghina umat islam. Oleh karenanya, MUI meminta agar pemilik usaha kue tersebut mengubah nama dan logo. Sekretaris Umum MUI Kab Probolinggo, KH Sihabudin Soleh mengatakan, bungkus kue pertama kali ditemukan pada saat kegiatan di Hotel Paseban Sena Kota Probolinggo Selasa (13/9) lalu. Salah seorang pegawai Kesra menemukan bungkus kue dengan tulisan Kue Lam Jalalah dan berlogo Lillah. Kondisi tersebut langsung dilaporkan pada MUI, karena tulisan dan logo tersebut mempunyai makna keagungan Allah. “Kemasan roti semacam ini, ada Lam Jalalah dan logo, yang mencurigakan adanya pelecehan,” kata KH Sihabudin Soleh, Rabu (14/9). Terkait adanya dengan penemuan lafadz Allah pada kemasan kue tersebut, pihak MUI Kabupaten Probolinggo, selanjutnya akan koordinasi dengan MUI Kota Probolinggo. “Kami akan koordinasi terkait hal ini,” katanya. Disinggung apakah MUI sudah pernah melakukan komunikasi langsung dengan pemilik usaha kue, KH Sihabudin Soleh mengaku hingga saat ini belum ada

komunikasi. KH Sihabudin menambahkan, adanya tulisan Lam Jalalah dan logo yang bertulis Lillah ini bisa jadi pelecehan terhadap Allah. “Sesuai dengan aturan yang berlaku, bisa jadi hal seperti ini masuk pada penodaan agama,” jelasnya. Adanya penemuan ini, MUI meminta kepada pemilik usaha kue tersebut agar bertanggung jawab. Bahkan, MUI secara tegas meminta agar pemilik usaha kue tersebut mengubah nama dan logo. “Karena jelas, ini sifatnya pelecehan. Jalan keluarnya ya harus ganti,” ungkapnya. Ia berharap dan menghimbau kepada mayarakat yang sudah terlanjur membeli kue dengan merek yang sama untuk menyimpan tulisan yang ada nama Lam Jalalah dan logo Lillah. “Harapan kepada masyarakat kalau sudah terlanjur seperti ini diamankan bungkusnya, lafadz Allah jangan sampai diinjak-injak,” harapnya. Sementara itu, saat dihubungi nomor kontak toko kue yang berada di Kota probolinggo, semuanya tidak aktif. Namun, toko yang berada di Surabaya, salah seorang petugasnya mengaku logo dan nama Lam Jalalah sendiri bukan berarti untuk melecehkan kaum muslim. (sip/azt)

Bayi Lahir, segera Lakukan IMD PROBOLINGGO (BM) – Keberhasilan memberikan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif kepada bayi sampai berusia enam bulan sangat dipengaruhi bagaimana melakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD). Karena seringkali para ibu gagal memberikan ASI Eksklusif akibat tidak melakukan tahapan-tahapan IMD dengan benar. Kasi Gizi Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Probolinggo Sumaryanto mengungkapkan, setelah bayi lahir ketika kondisi ibu dan bayinya sudah stabil, tahapan IMD harus segera dilakukan minimal selama satu jam. Caranya bayi ditengkurapkan di dada ibu, sehingga kulit ibu melekat pada kulit bayi. Secara alamiah, nantinya bayi tersebut akan mencari puting susu ibunya. “Proses IMD ini sangat menentukan keberhasilan ibu dalam memberikan ASI Eksklusif. Semakin sering disusui langsung, produksi ASI-nya juga akan semakin lancar. Saat IMD inilah bayi mendapatkan ASI yang mengandung kolostrum (ASI pertama dari ibu) yang akan mencegah kematian bayi,” katanya. Sumaryanto menegaskan, ASI harus diberikan kepada bayi dan tidak boleh digantikan dengan yang lain. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pada pasal 128 disebutkan bahwa setiap bayi berhak mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan selama 6 bulan kecuali atas indikasi medis. “Dalam pasal 200 juga disebutkan, setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program pemberian ASI Eksklusif dipidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp100 juta,” tambahnya. Selama ini berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pemberian ASI Eksklusif. (koc/azt)

FOTO : ISTIMEWA

ASI EKSLUSIF : Keberhasilan memberikan ASI Eksklusif dipengaruhi Inisiasi Menyusu Dini (IMD).

PANGGILAN Manajemen Berita Metro memerintahkan kepada Yusron Fuadi, selaku Koordinator Biro Probolinggo agar segera menghadap ke kantor pusat Berita Metro di Surabaya. Terima kasih. PROBOLINGGO: Saipul. IKLAN/LANGGANAN: 081 336 373 699.


METRO JATIM 15

berita metro www.beritametro.co.id

KAMIS, 15 SEPTEMBER 2016

Kades Jalmak Dilaporkan ke Polisi Terkait Uang Pelunasan PBB Milik Warga

kilas

PAMEKASAN (BM) – Garagara uang setoran pajak bumi dan bangunan (PBB) milik sejumlah warga tak diserahkan sesuai aturan yang berlaku, akhirnya menimbulkan masalah besar dan berujung laporan ke polisi. Kali ini, sebagai pelapornya adalah mantan perangkat Desa Jalmak Kecamatan Kota Pamekasan Madura. Dalam laporannya, penggelapan pajak ini diduga dilakukan Kepala Desa (Kades) Jalmak Akhmad Kusriyadi, yang menjabat Kades Jalmak selama tiga periode. Bahkan, dalam laporan itu juga dibeberkan uang PBB tak disetorkan oknum kades itu selama 8 tahun. Alasannya, pajak milik masyarakat Jalmak sudah lunas dan telah disetorkan. Namun, data dari di Dinas Pendapatan (Dispenda) Pamekasan, tunggakan PBB Desa Jalmak ternyata masih tinggi, seolah-olah warga tidak membayar pajak setiap tahunnya. Dalam catatan Dispenda Pam-

ekasan, warga Desa Jalmak yang menunggak iuran PBB itu sekitar Rp 100 juta. Rinciannya, pada 2002 tunggakannya mencapai Rp 10, 8 juta. Kemudian pada 2004 tunggakan sebesar Rp 5,3 juta. Lalu pada 2005, sebesar Rp 10,9 juta. Selanjutnya pada 2008 tunggakannya naik menjadi Rp 15,9 juta. Pada 2010 tunggakannya sebesar Rp 19,5 juta. Untuk 2013, menunggak sebesar Rp 29,8 juta. Kemudian,pada 2014 masih menunggak sebesar Rp 8,4 juta. Sedang pada 2015, muncul tunggakan sebesar Rp 9,5 juta. Dan pada 2016 ini, warga sudah tidak mau bayar pajak, lantaran dugaan penggelapan pajak ini, sudah tercium warga pada akhir 2014 lalu. Mantan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Jalmak, Mohammad Ikhwani, Selasa (13/9) mengatakan, warga dan mantan perangkat desa terpaksa melaporkan dugaan penggelapan pajak ini, karena merasa dirugikan, terutama bagian penagih pajak.

ISTIMEWA

Diduga 8 Tahun, Tak Setor ke Dispenda

AKP Bambang Hermanto

Sebab dari catatan penagihan, setiap tahun warga sudah membayar lunas pajak.Tapi data di dispenda tunggakan pajak tiap tahun tinggi. “Pajak yang kami tagih dari warga sudah kami setorkan semuanya kepada kades. Bahkan, jika terdapat warga yang tidak membayar pajak, maka biaya pajak dibebankan kepada kami dengan memotong honor kami. Jadi yang dirugikan,

bukan hanya kami yang sudah nomboki, tapi warga yang juga bayar lunas pajak dirugikan,” kata Mohammad Ikhwani. Dijelaskan dia, dari tiga dusun di Desa Jalmak, warganya setiap tahun membayar pajak dan tidak ada tunggakan. Mereka yang sudah bayar pajak mendapatkan tanda bukti. Dan ketika muncul kabar, jika warga tidak melunasi pajak, warga menuding ulah penagih pajak atau perangkat desa yang tidak menyetorkan uang pajak itu. Bahkan sejumlah warga mendatangi rumah perangkat desa mencaci-maki menuduh perangkat desa menggelapkan uang pajak warga. Seperti yang diutarakan Yudik Hariyanto, seorang penagih PPB di Desa Jalmak, mengaku bukannya diuntungkan dengan tugas penagihan pajak. Sebab setiap tahun, sejumlah warga yang tidak membayar pajak, maka honornya dipotong, antara Rp 1,5 juta hingga Rp 2 juta tiap tahun,

buat nomboki warga yang tidak bayar PBB. Kades Jalmak, Akhmad Kusriyadi, yang dimintai komentarnya menyangkut laporan ke polres, tidak mau berkomentar banyak. Menurut Akhmad Kusriyadi, data yang dibeber menyangkut tunggakan PBB Jalmak yang dilaporkan ke polres itu tidak benar, karena menggunakan data palsu.“Apa yang dilaporkan mereka ke polres semuanya tidak benar,” kata Akhmad Kusriyadi. Sementara, Kasatreskrim Polres Pamekasan, AKP Bambang Hermanto, yang dimintai konfirmasinya, Rabu (14/9) mengatakan, sampai saat ini polisi masih melakukan proses penyelidikan. Setelah memeriksa saksi pelapor juga akan meminta keterangan sejumlah warga Desa Jalmak. “Masih akan kita dalami dengan meminta keterangan beberapa warga. Setelah itu, kami akan panggil terlapor terkait laporan tersebut,” pungkasnya. (bet/nov)

80 Persen Warga di Cabang Madiun, Tak Kenal BPJS-TK MADIUN (BM) – Rupanya, banyak warga yang belum mengenal program perlindungan kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK). Salah satu contohnya di BPJS-TK Cabang Madiun. Mereka mencatat sebanyak 80 persen warga di wilayah kerjanya belum mengenal program dari BPJS-TK setempat. Sementara, dari data BPJSTK Cabang Madiun menyebutkan, jumlah masyarakat yang sudah kenal dan paham dengan program perlindungan kerja di wilayah setempat tercatat baru 20 persen. Adapun wilayah kerja BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madiun meliputi Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo, dan Pacitan. “Dengan kata lain, sebanyak 80 persen masyarakat dari kota/ kabupaten di wilayah kerja BPJS Ketenagakerjaan Madiun belum tahu program kami. Padahal, itu sudah diatur dalam UU nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS,” terang Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madiun Suwandoko di Madiun, Rabu (14/9). Menurutnya, dari 80 persen masyarakat yang belum tahu tersebut terbagi dalam tiga level. Yakni mulai dari level mampu tapi sengaja tidak mau ikut program, level mampu tapi acuh tak acuh, hingga level yang sama sekali tidak tahu. “Yang paling

parah adalah level 1 yakni sama sekali tidak tahu tentang BPJS. Mereka kebanyakan adalah orang yang berpendidikan rendah atau bahkan tidak sekolah sama sekali,” kata dia. Sedangkan level 2 adalah orang yang memiliki pendidikan, rata-rata SMA, namun cuek dengan program BPJS, dan level 3 adalah orang yang sangat mampu dan berpendidikan tinggi namun memang sengaja

tidak mau tahu dan ikut. “Level tiga itu rata-rata pendidikannya tinggi. Mereke tahu tentang BPJS Ketenagakerjaan namun memang sengaja tidak mau ribet. Kepesertaan pada level ini sudah merupakan pilihan individu masing-masing,” tuturnya. Terkait masih banyaknya warga yang belum kenal dan paham akan program BPJS Ketenagakerjaan, pihaknya akan intensif melakukan sosialisasi dan siar.

Sosialisasi tersebut bertujuan menurutnya, untuk mengenalkan program BPJS Ketengakerjaan yang terdiri dari jaminan kecelakaan kerja, jaminan hati tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Baik kepada calon peserta pekerja perusahaan maupun pekerja bukan penerima upah (BPU). “Yang penting kenal dulu, soal nanti mau ikut atau tidak, itu pilihan,” katanya. Adapun, sosialsasi dilakukan

dengan menggandeng pemerintah daerah, serikat pekerja, serikat buruh, hingga mengadakan blusukan ke pasar-pasar tradisional guna menyasar para pedagang untuk ikut sebagai peserta BPU. Selain itu, pihaknya juga berencana melibatkan kepala desa bahkan ketua RT untuk ikut melakukan tugas siar tentang pentingnya ikut program perlindungan kerja dari BPJS Ketenagakerjaan. (aja/nov)

Sebanyak 22 Unit Motor Modifikasi Terjaring Razia PONOROGO (BM) – Jauh-jauh hari, polisi telah melarang keras mengemudikan motor yang telah dimodifikasi atau tak sesuai spesifikasinya. Hanya saja, pemilik kendaran roda dua yang sebagian besar pengendaranya kawula muda, tak menggrubris hal itu. Sehingga, mau tak mau polisi dalam hal ini anggota satlantas, wajib melakukan tindakan tegas. Sebagai contoh, razia yang digelar Satlantas Polres Ponorogo yang mengamankan sebanyak 22 motor yang telah dimodifikasi pada Rabu (13/9). Selain itu, dalam razia yang digelar di Jalan Juanda (depan pengadilan negeri) Kelurahan Tonantan Kecamatan/Kabupaten Ponorogo itu, juga dijaring 23 motor tanpa surat-surat lengkap. Razia dini hari yang digelar Satlantas Polres Ponorogo karena banyaknya laporan masuk tentang aksi balap liar di depan PN Ponorogo. “Banyak laporan balap liar. Jadi, kami coba untuk jemput bola dan menggelar razia dini hari,” kata KBO Lantas Ipda Yoyok. Selain itu, lanjut dia, juga untuk mencegah kecelakaan lalu lintas pada malam hari. Karena dari data yang masuk, saat long weekend lalu, ada dua kecelakaan besar dan menyebabkan korban meninggal. Satu di antaranya terjadi pada malam jelang dini hari. Yoyok menjelaskan, untuk motor yang disita sebanyak 22 akan dikembalikan ke pemiliknya. Dengan syarat mengembalikan motor sesuai dengan standart pabrik dan keamanan di Jalan. “Tentunya sesuai dengan persyaratan. Harus melalui sidang terlebih dahulu. Motornya diubah sesuai dengan pabrik dan standart keamanan,” terangnya. Sementara Kasat Lantas Polres Ponorogo, AKP Imam Mustolih mengatakan kegiatan razia malam akan terus digalakkan. Mengingat banyaknya laporan balap liar. Imam juga berjanji, akan melakukan razia tersebut secara rutin. “Yang jelas mengurangi angka kecelakaan. Jika ada balap liar, akan kami tindak,” pungkasnya. (bet/nov)

Massa Tuntut Janji Pendidikan Murah

ISTIMEWA

PEMUSNAHAN MINUMAN HARAM Petugas memusnahkan barang bukti miras menggunakan alat berat saat rilis pemusnahan barang milik negara di Surabaya, Rabu (14/9). Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Tanjung Perak berhasil mengamankan sebanyak 14.174 botol miras untuk dimusnahkan karena terkena ketentuan larangan atau pembatasan dibidang impor yang berpotensi menimbulkan kerugian negara mencapai Rp562.950.000.

Jamaah Thoriqah Rayakan Hari Kurban Berbeda MAGETAN (BM) – Sesuai arahan dari pemerintah melalui Kemenag RI, Hari Raya Idul

ISTIMEWA

RAZIA DINI HARI: Barang bukti belasan motor modifikasi yang diamankan Polres Ponorogo.

Adha ditetapkan pada Senin (12/ 9), lalu. Namun, jamaah Thoriqah Syatariyah atau yang biasa

ilustrasi penyembelihan hewan qurban.

disebut aliran Alif Rebo Wage (Aboge), merayakan Hari Kurban pada Rabu (14/9). Selain itu, terdengar gema takbir begitu semarak di lingkungan jamaah Thoriqah Syatariyah tersebut. Selanjutnya, jamaah Thoriqah melakukan salat Idul Adha. Seperti yang terlihat di Masjid Al Mustaqim Desa Kuwonharjo Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan, puluhan orang tampak berbondongbondong hadir untuk melaksanakan salat Id yang dilakukan sebanyak dua rakaat. Seorang jamaah Thoriqah Syatariyah Jamaludin mengatakan, tidak ada

perbedaan salat jamaah umumnya dengan yang dilakukan jamaah Thoriqah Syatariyah. “Sama saja. Tata caranya sama seperti salat Idul Adha. Namun perbedaannya hanya pada waktunya saja,” katanya. Dia mengatakan jamaah Thoriqah Syatariyah menyakini tanggal 10 Dzulhijjah waktu pelaksaan salat Idul Adha, maka jatuh pada Rabu (14/9), bukan Senin (12/9) lalu. Hal itu, sesuai dengan buku pedoman kitab Istikmal yang dimilikinya. Dia juga menjelaskan perbedaan merayakan Idul Adha seperti yang ditetapkan pemerintah, agar

umat muslim lain menerima perbedaan itu. “Hendaknya perbedaan ini dapat dimaklumi dan tidak dibesar-besarkan. Meski berbeda, toh selama ini kami dapat hidup berdampingan dengan umat muslim lainnya,” kata Jamaludin. Pun dengan penyembelihan hewan kurban. Baru dilaksanakan mulai Rabu hingga tiga hari ke depan. Selain di Kecamatan Takeran, Jamaah Thoriqah Syatariyah lainnya di Kecamatan Lemebeyan Parang Kecamatan Barat juga baru melaksanakan salat Idul Adha di hari yang sama. (bet/nov)

TULUNGAGUNG (BM) – Janji adanya pendidikan murah di Nusantara, ternyata hanya isapan jempol belaka atau sekadar slogan saja. Ditambah, mutu pendidikan yang dinilai masih jauh dari layak, ikut menjadi kendalanya. Rabu (14/9), puluhan massa lembaga swadaya masyarakat yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP), menggelar demo. Merka berunjuk rasa di depan Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) serta DPRD Tulungagung, untuk menuntut direalisasikannya janji penyelenggaran pendidikan murah di daerah tersebut. “Kami ke sini untuk menagih janji biaya pendidikan murah sesuai visi misi Bupati Tulungagung,” kata Koordinator Aksi FMPP Imam Maliki dikonfirmasi usai orasi di depan Kantor DPRD Tulungagung. Pantauan di lapangan, aksi dilakukan mulai pukul 08.30 itu diawali di depan Kantor DisdikTulungagung, lalu dilanjutkan ke DPRDTulungagung. Massa yang berjumlah sekitar 40-an orang itu sempat berorasi beberapa lama dengan menggunakan pengeras suara, sehingga terdengar hingga dalam ruang kantor disdik maupun gedung dewan yang berlokasi terpisah. “Harus ada revolusi di bidang pendidikan agar terwujud cita-cita pendidikan murah. Kepala dinas (pendidikan) harus cakap, jika tidak mampu menterjemahkan visi-misi bupati, ya harus diganti saja,” kata Maliki. Saat di kantor dindik, massa aksi tidak berhasil bertemu Kepala DindikTulungagung Suharno maupun pejabat yang mewakili. Massa kemudian bergerak melanjutkan aksi di depan Kantor DPRD Tulungagung dengan mendapat pengawalan ketat dari anggota Kepolisian PolresTulungagung. Massa berorasi secara bergantian menyampaikan aspirasi mereka pada wakil rakyat. Di depan gedung dewan mereka menuntut DPRD Tulungagung untuk meningkatkan pengawasan pada proses penyelenggaraan pendidikan, agar lebih berkualitas dan bebas dari tekanan. Namun, hingga massa pengunjuk rasa membubarkan diri tidak ada satupun anggota dewan yang menemui. “Harus ada mekanisme kontrol yang ketat. Kami berharap badan legeslasi dewan sebagai pemangku kebijakan untuk lebih memperketat pengawasan karena diindikasikan adanya penyelewengan atau pelanggaran pendidikan diTulungagung,” kritiknya. (aja/nov)

Sambil Bernyanyi, Pengunjung Karaoke Ternyata Bisa Pesan Sabu Peredaran narkoba khususnya sabu, telah menyebar hingga pelosok-pelosok daerah. Malah kali ini, sejumlah pengunjung di sejumlah karaoke pun dapat memesan kristal meth tersebut lewat jasa seorang pengedar. Asal ada uang, maka urusan mendapatkan sabu tersebut juga lancar. Seperti yang dilakukan Agus Setiawan alias Sarnianto ini. SURYA ONLINE NAMUN pekerjaan haram pria 25 tahun yang juga warga Dusun Campurejo RT4/RW5 Desa Karangrejo Kecamatan Kabupaten Ngawi ini tak berlangsung lama. Ini setelah ia ditangkap

polisi terkait dagangannya yang selama ini diakui laris manis. Tersangka akhirnya tertangkap tangan anggota Satresnarkoba Polres Magetan, di salah satu rumah karaoke di Magetan, pada Rabu

(14/9), dini hari. Selain itu, tersangka merupakan target operasi (TO) Satresnarkoba Polres Magetan sejak lama. Diduga, pria bertubuh subur ini salah satu pemasok narkoba kepada pengunjung di sejumlah karaoke di wilayah Magetan dan Ngawi. “Narkoba salah satu program prioritas pemberantasan, di 100 hari kerja Kapolri Jenderal Tito. Makanya, begitu anggota melihat buruan tersebut secepatnya dikutit hingga langsung dilakukan penangkapan,” kata Kasat Reskoba Polres Magetan AKP Setiyana,

didampingi Kasubbag Humas Polres Magetan AKP Suwadi. Sementara, dari saku celana tersangka, polisi menemukan satu plastik klip bekas, yang ditengarai bekas tempat narkoba dan satu plastik klip masih berisi sabu dengan bobot 0,56 gram. “Sayang, dia tidak mau menyebut identitas pengunjung rumah karaoke yang memesan sabu yang dibawanya itu. Dia juga bungkam darimana mendapatkan barang haram itu,” imbuh AKP Suwadi. Sejauh ini, belum ditemukan keterlibatan pihak rumah

karaoke dengan penangkapan tersangka yang menjajakan narkoba di tempat itu. “Tersang-

ka ini menyaru pengunjung hingga mengantarkan barangnya ke tempat hiburan malam itu bila

ISTIMEWA

UNTUK HIDUP: Tersangka Agus Setiawan alias Sarnianto.

ada yang memesannya,” kata AKP Suwadi. Disebutkan, dari hasil pemeriksaan tim penyidik Satresnarkoba Polres Magetan, tersangka menjual narkoba jenis sabu yang diedarkan dari tempat karaoke satu ke karaoke lainnya per paket dijual Rp 500 ribu. Dengan harga tersebut, tersangka juga mengakui mendapatkan keuntungan lumayan besar. “Kalau ada yang memesan akan saya ladeni. Semuanya itu demi mendapatkan uang untuk kebutuhan hidup saya,” aku tersangka menunduk. (nov)


www.beritametro.co.id

KAMIS, 15 SEPTEMBER 2016

Sidoarjo Forum Segera Surati Gubernur Tolak Pengadaan Mobil DPRD dan Operasional Desa

SIDOARJO (BM) – Rencana pengadaan mobil operasional desa (MOD) dan sewa mobil bagi anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, terus menjadi polemik. Puluhan aktivis LSM dari Sidoarjo Forum bersama beberapa LSM lainnya kembali mempersoalkannya dengan alasan tak layak dialokasikan. ”Meski apa yang kita lakukan saat ini sedikit terlambat karena APBD sudah digedok, namun masih ada peluang karena APBD belum disetujui gubernur. Secepatnya kami akan menyurati gubernur agar bias dijadikan bahan pertimbangan saat memberikan persetujuan,” ujar Sidoarjo Forum, Heru Sastrawan, Rabu (14/9). Rencana pengadaan MOD dan sewa mobil bagi anggota DPRD itu memang sudah digedok melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2016. Namun, untuk pelaksanaannya masih menunggu persetu-

FOTO: BM/MUCHLIS

HEARING: Suasana hearing antara Sidoarjo Forum dan beberapa aktivis LSM lainnya dengan DPRD Kabupaten Sidoarjo.

juan dari Gubernur Jatim. Menurut Heru, di tengah defisit anggaran akibat dipotongnya dana transfer daerah oleh pemerintah pusat sudah sepatutnya fokus APBD lebih ditekankan kepada pembangunan infrastruktur,

Kesehatan dan pendidikan yang sudah tentu lebih mnyentuh kepada kepentingan masyarakat luas. Fatikhul Faizun dari Pusat Studi Advokasi dan Kebijakan Publik (Pusaka) menambahkan, prioritas alokasi APBD

harus menjawab kondisi nyata situasi sosial masyarakat, bukannya malah terkesan menghamburkan-hamburkan untuk hal-hal yang semestinya tidak terlalu mendesak. Secara terpisah, Ketua DP­ RD Sullamul Hadi Nurmawan

DELTA SINGKAT

memastikan, pelaya­nan publik tetap terlayani de­ngan baik meski ada pemoto­ngan dana transfer daerah. ”Mes­ki terjadi pemotongan, sa­ya pastikan pelayanan publik tetap tidak akan terpengaruh,” katanya. Diberitakan seblumnya, dalam alokasi APBD perubahan 2016 yang digedok Sabtu (10/9) lalu, MOD di anggarkan sejumlah 1/2 seluruh desa dan 16 sewa kendaraan untuk anggota DPRD. Pengurangan itu juga terjadi pada besar anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan mobil operasionol desa, dari anggaran semula Rp 69 miliar turun menjadi Rp 32 miliar. Sedangkan untuk mobdin anggota dewan sendiri, dilakukan sistem sewa dengan alokasi anggaran Rp 1,7 miliar. Hal itu sudah merupakan bagian dari efisiensi penundaan alokasi dana transfer daerah atau DAU yang dialokasikan Pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah, yakni sekitar Rp. 177 miliar. (cls/udi)

Komisi D Panggil Kasek dan Kepala Dinas Terkait Kasus Siswi SMPN 5 yang Dipaksa Mundur

SIDOARJO (BM) – Kasus yang menimpa Regina Milenia Nurfebriati Utomo (14) langsung mendapat sorotan sebagian anggota DPRD dan Bupati Sidoarjo. Bangun Winarso, anggota Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo, sempat berang saat mengetahui Regina yang kebingungan mencari sekolah sesudahnya dipaksa mengundurkan diri dari sekolahnya di SMPN 5 Sidoarjo. “Nggak benar itu. Secepatnya kita akan panggil kepala sekolah (kasek) dan kepala dinas terkait untuk klarifikasi. Apapun alasannya, tidak bisa dibenarkan. Terlebih, siswi yang bersangkutan sudah kelas tiga dan sebentar lagi mau ujian nasional,” ujar Bangun Winarso, Rabu (14/9). Dia berjanji sedapat mungkin juga akan mengupayakan siswi bersangkutan bisa sekolah kembali.

FOTO: BM/MUCHLIS

Bangun Winarso

“Kami akan panggil kepala sekolah, kepala dinas dan orang tua siswi untuk dicarikan solusi. Tapi, yang terpenting, sianak sekolah dulu lagi,” tegasnya. Secara terpisah, Bupati Sidoarjo, H Saiful Ilah, ditemui di Pendopo Kabupaten Sidoarjo mengaku belum mendapat laporan mengenai kisruh yang terjadi antara pihak SMPN 5 Sidoarjo dengan salah satu walimuridnya. Meski demikian, Bupati mempersilakan pihak walimurid untuk mengirimkan surat kepadanya kalau memang ada permasalahan dengan jajarannya. “Saya malah belum tahu laporannya. Jadi saya belum bisa menjawab. Tapi kalau ada permasalahan, silahkan kirim surat ke saya,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pen-

didikan Kabupaten Sidoarjo, Mustain Baladan mengatakan, persoalan di SMPN 5 Sidoarjo hanya masalah mutasi siswa biasa. Soal masih belum bersekolahnya siswa tersebut, Mustain menyerahkan sepenuhnya kepada pihak orangtua. “Sebenarnya ini soal mutasi biasa dan tidak perlu dibesar-besarkan. Soal sekarang anaknya mau sekolah dimana, silakan orangtua memilih sendiri. Lha wong yang minta mundur itu orangtuanya sendiri,” tandasnya. Diberitakan sebelumnya, nasib Regina Milenia Nurfebriati Utomo (14), salah satu siswi kelas III SMPN 5 Sidoarjo hingga kini masih terkatungkatung. Setelah dipaksa mengundurkan diri oleh pihak sekolah, dia masih kebingungan mencari sekolah yang mau menerimanya. (cls/udi)

Lelang Proyek Pembangunan TPST Diduga Ada Rekayasa

SIDOARJO (BM) – Proses lelang proyek pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) milik Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Sidoarjo mendapat sorotan banyak pihak lantaran diduga ada rekayasa. Sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) mengungkapkan, indikasi dugaan rekayasa itu terlihat dengan adanya beberapa syarat yang tidak dipenuhi oleh peserta lelang berupa sertifikat sub bidang jasa konstruksi pengolahan air minum dan air Limbah serta bangunan pengolah. “Itu sudah menjadi syarat

wajib yang harus dipenuhi oleh rekanan yang mengerjakan pembangunan TPST. Ironisnya, hampir seluruh pembangunan TPST pelelangannya dimenangkan rekanan yang hanya memiliki sertifikat sub bidang jasa pelaksanaan bangunan gedung lainnya,” ujar Imam, salah seorang aktivis LSM di Sidoarjo. Aktivis LSM lainnya menengarai, proses pelelangannya diduga dimainkan untuk mengatur rekanan tertentu sebagai pemenang tender pembangunan TPST. Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Sidoarjo, Rudi Jatmiko men-

BEBERAPA TPST YANG DISINYALIR ADA PENGATURAN PEMENANG Pembangunan TPST Tulangan Pembangunan TPST Sedati Gede Pembangunan TPST Tambak Rejo Waru Pembangunan TPST Candipari Pembangunan TPST Taman Pembangunan TPST Barengkrajan Krian gaku tidak tahu menahu soal tudingan adanya rekayasa itu. Menurutnya, semua persyaratan yang harus dipenuhi peserta lelang ditentukan oleh Kelompok kerja (Pokja) yang kemudian disampaikan ke ULP.

Rp 999.991.000 Rp 1.499.985.000 Rp 1.499.997.000 Rp 1.499.927.000 Rp 1.499.999.000 Rp 1.249.050.000

Lebih lanjut dijelaskan, keberadaan ULP hanya menyangkut mencatat administrasi saja, tanpa bisa ikut mengatur apa yang dilakukan para anggota Pokja. “Kalau di persidangan, ULP itu tak ubahnya panitera yang tu-

Jalan Kemangsen Mulai Difungsikan Jadi Jalur Utama SIDOARJO(BM) – Jalan Krian-Kemangsen yang dibangun dengan precast rigid pavement (jalan beton) sepanjang 649 meter, akhirnya dibuka untuk jalur utama kendaraan truk besar dari arah Krian menuju ke Sidoarjo atau juga ke Mojosari, Mojokerto. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Kabupaten Sidoarjo, Sigit Setyawan mengatakan, saat ini Jalan Kemangsen sudah dibuka untuk umum dan bisa dilewati. “Sesuai dengan prediksi kami, pengerjaan pembangunannya yang dimulai sejak 4 Agustus 2016 selesai pada 13 September 2016.Dan sekarang sudah dibuka dan bisa dilewati,” katanya, Rabu (14/9).

FOTO: BM/MUCHLIS

SIDAK: Kepala Dinas Pekerjan Umum (PU) Bina Marga Kabupaten Sidoarjo, Ir Sigit Setiawan, saat melakukan sidak proyek pembangunan jalan Krian-Kemangsen.

Ia mengemukakan, kondisi jalan beton memang berbeda dengan jalan aspal di

mana permukaan jalan beton sedikit tidak rata jika dibandingkan dengan jalan aspal.

“Oleh karena itu, kami akan terus melakukan evaluasi terkait dengan pembukaan jalan yang memiliki panjang total satu kilometer tersebut,” katanya. Jika memang diperlukan, kata dia, pihaknya akan menambah lapisan aspal yang ada di atas jalan beton itu supaya jalan menjadi lebih rata dan lebih nyaman untuk dikendarai terutama untuk kendaraan kecil. Soal kondisi jalan setelah dilakukan pemasangan beton ini, memang diakui ada beberapa kendala seperti presisi beton yang kurang pas. Namun, secara garis besar, hal itu tidak akan mengganggu para pengguna jalan,” katanya. (cls/udi)

gasnya hanya mencatat jalannya sidang,” katanya. Rudi mengakui, bisa saja ada permainan pada proses lelang terutama pada tingkat kelompok kerja. “Kalau di tingkat ULP kita jamin tidak ada, karena proses lelang yang melakukan adalah kelompok kerja (Pokja),” ujarnya. Dia berjanji secepatnya akan koordinasi dengan pokja terkait soal adanya persyaratan wajib yang ternyata tidak dipenuhi peserta lelang proyek pembangunan TPST. ”Kalau memang ada peserta lelang yang sub bidangnya tidak sesuai, nanti akan kami tanyakan ke pokjanya,” imbuhnya. (cls/udi)

78 SMK Ikuti Lomba Kompetensi Siswa SIDOARJO (BM) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo mengelar Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK. Kegiatan yang digelar mulai Kamis (15/9) hingga Sabtu (17/9) itu, dibuka Bupati Sidoarjo, H. Saiful Ilah SH,M.Hum di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (14/9). Bupati Saiful Ilah menyambut baik terlaksananya kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan seperti ini dapat difungsikan sebagai sarana promosi potensi siswa SMK kepada dunia usaha dan industri, baik yang berskala besar, menengah maupun kecil atau unit usaha. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Drs. Mustain Baladan M.Pd mengatakan, ada 78 SMK negeri maupun swasta yang mengikuti LKS tahun ini dan terdapat 16 SMK yang menjadi tempat LKS. Ia berharap, kegiatan itu mampu meningkatkan citra SMK melalui unjuk kemampuan dan kompetensi siswa di bidang kejuruan. (cls/udi)

FOTO: BM/MUCHLIS

BERI ARAHAN: Bupati Sidoarjo, H. Saiful Ilah SH,M.Hum, memberikan arahan saat membuka Lomba Kompetensi Siswa di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (14/9).

Warga Sumput Tewas Tertabrak KA SIDOARJO (BM) – Khoirul Anam (50), warga Perum Wahyu Taman Sarirogo, Desa Sumput, Kabupaten Sidoarjo tewas tertabrak kereta api (KA) di Desa Tebel, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Rabu (14/9) siang. Tubuh korban yang sempat terseret hingga sekitar sejauh 50 meter nyaris tak berbentuk tertabrak KA pengangkut tangki pertamina itu. Sejumlah saksi mata me­ ngungkapkan, beberapa warga sebenarnya sempat meneriaki korban. Namun, lelaki kelahiran Pasuruan itu seperti tak menggubris sampai akhirnya tertabrak KA yang melaju dari Selatan menuju Surabaya. “Korban semFOTO: BM/MUCHLIS pat ngopi dan memarkir mo- EVAKUASI: Petugas dengan dibantu warga sekitar melakukan evakuasi tertor miliknya di hadap korban yang tertabrak KA di Desa depan warung Tebel, Kecamatan Gedangan, Kabupaten dekat rel KA,” Sidoarjo, Rabu (14/9) siang. ujar Ahmad, salah seorang saksi yang tinggal di sekitar lokasi kejadian. Sejauh ini, petugas masih mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi guna mengungkap penyebab tertabraknya korban. Namun, dugaan sementara korban melamun saat melintasi rel akibat depresi sehingga tak menyadari ketika ada KA akan melintas. “Tadinya terlihat ngopi di warung kopi.Tiba-tiba berjalan ke arah rel sewaktu ada KA mau lewat,” imbuh saksi lainnya. Proses evakuasi terhadap korban sempat memacetkan arus lalu lintas. Banyak pengguna jalan yang kebetulan melintas mengurangi kecepatan kendaraannya untuk melihat kondisi korban dan proses evakuasi. (cls/udi)

Peringati Idul Adha, Sekaligus Konsolidasi SIDOARJO (BM) – Momen peringatan Idul Adha 1437 H tahun 2016 dimanfaatkan kalangan partai di Kabupaten Sidoarjo untuk konsolidasi dan refleksi. DPD Partai Golkar, misalnya, menjadikan momen itu sekaligus sebagai ajang konsolidasi. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo, Warih Andono yang kembali terpilih memimpin Partai Golkar Sidoarjo mengatakan, pada peringatan Idul Adha kali sekaligus dijadikan sebagai momen untuk konsolidasi guna lebih menyolidkan kadernya di lapisan bawah. DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo pada peringatan Idul Adha kali ini melakukan penyembelihan hewan kurban di rumah Sekretaris DPD Partai Golkar, Khoirul Huda, di Desa Sarirogo, Selasa (13/9). Sebanyak dua ekor sapi disembelih pada kesempatan itu. Sementara itu, DPD Partai Nasdem Kabupaten Sidoarjo menggelar Refleksi peringatan hari raya Idul Adha 1437 H, Selasa (13/9) Di kantor DPD NasDem Perum Kahuripan Nir-

FOTO: BM/MUCHLIS

DIALOG: Peserta nampak antusias mengikuti acara dialog yang digelar DPD Partai Nasdem Kabupaten Sidoarjo. Dialog mengambil tema Hikmah Idul Kurban perspektif perjuangan dan keiklasan menuju Restorasi Indonesia.

wana Sidoarjo. Hadir pada refleksi ini sebagai pembicara Miftahul Arifin, LC dan Zainul Bahri, SP, yang dikemas berupa dialog dengan pengurus DPC dan kader Partai Nasdem Sidoarjo. (cls/udi)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.