HARIAN PAGI TERBIT 16 HALAMAN
Iklan/ Langganan: 081216327858
RP 3.500,-
JUMAT, 26 JUNI 2015
www.beritametro.co.id
Proyek Pakai Utang Rp 143 Triliun Mangkrak 3-4 Tahun Dibuntui Masalah Sepele, dari Lebar Rel hingga Sungai di Ujung Landasan JAKARTA (BM) – Belanja infrastruktur yang lamban sempat dituding sebagai biang pelemahan ekonomi Indonesia. Tapi di luar itu, kemarin (25/6) pemerintah menyatakan ada proyek infrastruktur senilai USD 11 miliar (sekitar Rp 143 triliun) yang mangkrak sejak 3–4 tahun lalu. Padahal proyek itu dibiayai lewat utang, dan pemerintah sudah mem-
bayar uang komitmen utang tersebut. “Kami baru tahu ada USD 11 miliar dari 3-4 tahun lalu mangkrak, padahal kita bayar commitment fee-nya,” terang Kepala Staf Kepresidenan, Luhut Binsar Panjaitan di kantornya, Jakarta, Kamis (25/6). Temuan itu kemudian disikapi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla yang memerintahkan Luhut dan Tim Ahli
Wakil Presiden Sofjan Wanandi memantau langsung. “Dari situ Wapres perintahkan tim Sofyan Wanandi, kami bicara ada masalah, kami beri tahun Pak Luki Eko (Deputi Menko Perekonomian), minggu ini kami bahas ini,” tutur Luhut. Dia juga menyatakan, proyek ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut dan harus segera berjalan.
Luhut tak menjelaskan detail proyek-proyek apa saja yang mangkrak, tapi dia sempat menyinggung tentang pembangunan rel kereta api. Setelah didalami, diketahui terdapat persoalan yang cukup sepele. Yakni, perdebatan mengenai lebar rel. Menurutnya, masalah seperti ini seharusnya diserahkan pada ahlinya dan bukan malah didiamkan.“Ada seperti
kereta api, bertempur hebat (berdebat) soal lebar rel. Harusnya beri saja pada ahlinya. Jangan dibiarkan diam, uangnya padahal sudah ada,’’ katanya. Hal-hal kecil seperti inilah, menurut Luhut, yang banyak ditemui saat melakukan pendalaman. Meski ditemukan masalah kecil, tapi diakuinya berdampak luas. Baca: Proyek ... Hal 7
Luhut Panjaitan
Tanpa Penyadapan, KPK Cuma Macan Ompong Din: Kalau Kewenangan Itu Dihapus, Bubarkan Saja
FOTO:BM/ANTARA
GELEDAH: Tim penyidik dari Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi Kejagung membawa sejumlah dokumen usai menggeledah Kementerian BUMN di Jakarta, Kamis (25/6). Penggeledahan dilakukan untuk mengembangkan kasus dugaan penyimpangan pengadaan 16 unit mobil listrik.
Kementerian BUMN Digeledah
JAKARTA (BM) - Tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung terus bergerak mengusut kasus dugaan korupsi mobil listrik. Kemarin (25/6), mereka menggeledah tiga lantai Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Setelah penggeledahanempatjam,timpenyidikmengamankansepuluh bundel dokumen berkaitan dengan surat-surat Dahlan Iskan saat menjabat Menteri BUMN.
10 Bundel Dokumen Diamankan
Baca: 10 Bundel ... Hal 7
Korban Tewas Diperkirakan Capai 1.500 Jiwa Anggaran Pengamanan Pilkada Kurang Rp 712 M Hal 02 Ditembaki, Politisi PKB Jombang Terkapar di Depan Rumahnya Hal 06
KARACHI (BM) - Korban tewas akibat gelombang atau hawa panas di Karachi, Pakistan terus meningkat. Setelah dilaporkan 1.011 orang tewas dari total 40.000 korban suhu panas, pada Kamis (25/6) diperkirakan jumlah kematian telah mencapai 1.500 orang.
terhadap rencana revisi UU KPK. JAKARTA (BM) – Langkah DPR Apalagi, jika revisi tersebut justru memasukkan revisi UU Nomor 30/ mengebiri kewenangan KPK. 2002 tentang Komisi Pemberantasan “Saya tidak setuju. Bisa mengaKorupsi (KPK) ke dalam Program tasnamakan dua organisasi yang saya Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas pimpin, yaitu PP Muhammadiyah 2015 makin kencang dikritisi. Bahkan dan MUI. Tidak setuju dengan pikiran Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan rencana untuk revisi UU KPK, Din Syamsuddin ikut angkat bicara. apalagi untuk mengurangi keweMenurut Din, salah satu kewenangan KPK. Justru (KPK) harus dinangan vital yang dimiliki KPK, yakni perkuat,” tegasnya. penyadapan dan penuntutan tidak FOTO:IST Untukitu,Dinmemintasetiappihak boleh direvisi. Tanpa adanya keweDin Syamsuddin termasuk DPR untuk berpikir ulang nangan ini, KPK hanya akan menjadi terkait revisi UU KPK. Hal itu lantaran, macan ompong. Din menegaskan, jika dua kewenangan tersebut dipangkas, KPK korupsi semakin menggila dan menggurita. “Saya berpikir, mengusulkan kepada DPR untuk sebaiknya dibubarkan. “Apalagi ada dua atau lebih kewenangan KPK berpikirulang.Masihbanyakyangharusdiutamakan yang penting, yaitu penyadapan dan penuntutan. dalam Prolegnas. Beberapa UU yang dibatalkan oleh Jika itu ditanggalkan, maka tidak ada namanya KPK MK, seharusnya itu mendapatkan perhatian. KPK lagi. Dia akan menjadi macan ompong, akan ini sudah berjalan dengan baik dengan segala mandul. Kalau begitu dibubarkan saja asalkan su- kekurangan, justru harus didukung,” ungkapnya. Din menyatakan, jika tetap ngotot untuk medah ada lembaga yang kredibel untuk memberantas korupsi,” kata pria yang juga Ketua revisi UU KPK termasuk mereduksi kewenangan Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah itu yang dimiliki, DPR akan dituduh rakyat menyelamatkan diri mereka sendiri. DPR, kata Din, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (25/6). Sebagai Ketua MUI dan Ketua Umum PP seolah khawatir dan takut untuk disadap dan Muhammadiyah, Din menegaskan penolakannya dituntut KPK. Baca: Tanpa ... Hal 7
Puasa Ajarkan Kepedulian Sosial
IBADAH puasa selain melatih pengendalian diri juga mengajarkan kepedulian sosial. Sebuah sikap yang sangat disayang Allah SWT. Menurut hadits yang diriwayatkan Bukhari-Muslim; siapa yang tidak mengasihsayangi sesama manusia, maka ia tidak mendapat kasih sayang dari Allah SWT.
Demikianpentingnyakepedulian sosial itu, sampai-sampai Rasulullah menyatakan bahwa seseorangtidakdikatakanberiman, sehinggaiamencintaisaudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Jugabukanseorangmukmin,kata Rasulullah, kalau dia kenyang, sementaratetangganyakelaparan. Baca: Puasa ... Hal 7
Baca: Korban ... Hal 7
Pilwali Surabaya, PDIP Tak ’Anggap’ Keberadaan Koalisi Besar Hal 13
DIRAWAT: Warga lanjut usia sangat rentan terimbas gelombang panas di Pakistan. Kemarin, rumah sakit di Karachi dilaporkan telah menangani 80 pasien akibat gelombang panas ini.
JADWAL IMSAKIYAH 9 RAMADAN / 26 JUNI 2015
Oleh: Nadjib Hamid Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah
Imsak
Maghrib
04:09
17:26
Jawa Timur
FOTO:IST
Puasa Ramadan di Norwegia, saat Hari Tak Pernah Gelap
Disebut Periode Ekstrem, Disarankan Mengikuti Waktu Mekah Duta Besar Indonesia untuk Norwegia, Yuwono Putranto, menceritakan pengalamannya menjalani ibadah puasa di sebuah negara dengan periode ekstrem saat hari nyaris tak pernah gelap.
Din: Tanpa penyadapan, KPK cuma macan ompong Lebih parah ketimbang macan sirkus..
WAKTU imsak pada tanggal 23 dan 24 Juni 2015 di ibukota Norwegia, Oslo, adalah pukul 02.18 dan waktu buka puasa pukul 22.47. Dengan periode ekstrem seperti ini, masyarakat Indonesia berbuka pada waktu yang berlainan, diserahkan kepada keputusan masing-masing, kata Yuwono. “Ada yang berbuka pukul 19.00, pukul 20.00, ada yang mengikuti waktu buka setempat pukul 22.47, ada yang mengikuti waktu Mekah atau negara Islam terdekat, biasanya Turki,” kata Yuwono kepada BBC Indonesia. Baca: Disebut ... Hal 7
Anggaran pengamanan Pilkada kurang Rp 712 miliar Cari solusi, bukan alasan Pilkada serentak diundur..
MIDNIGHT SUN: Di sejumlah tempat di Norwegia, matahari tak pernah tenggelam pada bulan Juni dan Juli. Pada periode musim panas ini waktu terjadinya ‘Midnight Sun’ atau Matahari Tengah Malam.
FOTO:IST
PRAKIRAAN CUACA
SPIRIT
SURABAYA
JAKARTA
DENPASAR
CERAH Suhu 22-34°C
CERAH BERAWAN Suhu 25-33°C
BERAWAN Suhu 23-32°C
“Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar.” - Khalifah ‘Umar -
90.653 Guru Belum Bergelar Sarjana SURABAYA (BM) – Bulan Desember 2015 ini merupakan batas waktu pemberlakuan UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Salah satu pasalnya menyebut, semua guru diwajibkan berkualifikasi sarjana (S1). Tapi di Jatim, masih ada 90.653 guru belum mengantongi ijazah S1. Jumlah 90.653 guru yang belum mengantongi ijazah S1 itu, setara dengan 21,72 persen dari total 417.378 guru di Jatim. Baca: 90.653 Guru ... Hal 7
SEBARAN KUALIFIKUSI GURU JATIM S-3 S-2 S-1 D-3 D-2 D-1 SMA
119 orang 20.693 orang 305.913 orang 2.263 orang 12.613 orang 665 orang 75.112 orang
Total 417.378 guru di Jawa Timur
90.653 guru belum mengantongi ijazah S1