Harian Berita Metro Edisi 20 Agustus 2015

Page 1

HARIAN PAGI TERBIT 16 HALAMAN

Iklan/ Langganan: 081216327858

RP 3.500,-

www.beritametro.co.id

KAMIS, 20 AGUSTUS 2015

Terhalang Cuaca, Jenazah Dievakuasi Jalur Darat 5 Jam Jalan Kaki, Satu Kantung Digotong Sepuluh Orang JAKARTA (BM) – Cuaca berkabut dan hujan membuat skenario penggunaan helikopter untuk evakuasi korban jatuhnya pesawat Trigana Air IL267 batal dilakukan. Tim SAR Gabungan akhirnya mengevakuasi 54 jenazah awak dan penumpang melalui jalur darat. Meski melalui medan berat, jenazah ditargetkan sudah sampai di Oksibil tadi malam, atau selambatlambatnya Kamis pagi ini. “Empat jenazah sudah di Jayapura.

Bintang saat terbang dari Sentani menuju Oksibil, Minggu (16/8). Pesawat tersebut membawa 54 penumpang dan awak pesawat. Perlu diketahui, lokasi jatuhnya pesawat di Distrik Okbape, Kabupaten Pegunungan Bintang, berjarak sekitar 14 kilometer dari Oksibil. Perjalanan darat kian berat karena harus melalui hutan belantara dan perbukitan. Satu kantong jenazah, rata-rata dibawa delapan hingga sepuluh orang dengan

27 jenazah sudah di Rumah Sakit Oksibil dan sisanya 23 jenazah masih dalam perjalanan dari lokasi kejadian menuju Oksibil,” kata Deputi Bidang Operasi SAR Basarnas Mayjen TNI Heronimus Guru di Kantor Basarnas, Jakarta, Rabu (19/8). Dia menegaskan bahwa evakuasi ditargetkan rampung tadi malam, atau paling lambat pagi ini. Sebelumnya, pesawat ATR 42 milik Trigana Air IL 257 jatuh di Pegunungan

berjalan kaki. Untuk mencapai kota Oksibil, dibutuhkan waktu total sekitar 5-6 jam. Terdiri dari waktu berjalan kaki sekitar 4 -5 jam, dan naik kendaraan truk sekitar 1 jam. “Perintah Kepala Basarnas (Marsekal Madya Bambang Soelistyo) malam ini selesai dan paling lambat besok pagi,” lanjut Heronimus. Baca: Terhalang ... Hal 7

FOTO:BM/ANTARA

HISTERIS: Keluarga korban jatuhnya pesawat Trigana Air menangis histeris saat menyaksikan jenazah tiba di RSUD Oksibil, Papua, Rabu (19/ 8). Dari lokasi jatuhnya pesawat, jenazah digotong oleh petugas melintasi hutan belantara selama 5 jam, sebelum akhirnya diangkut dengan kendaraan menuju RSUD Oksibil (foto kiri).

Serapan Anggaran Rendah, Jokowi Marah FOTO:BM/ANTARA

Alokasi Rp 1.319,5 T, Realisasi Belanja Baru Rp 159,1 T

BAHAS ANGGARAN: Menko Kemaritiman Rizal Ramli (kedua kanan), bersama sejumlah menteri lain memberi keterangan usai sidang kabinet paripurna bersama Presiden Jokowi di Jakarta, Rabu (19/8). Di rapat itu, Jokowi sempat marah karena rendahnya serapan anggaran.

JAKARTA(BM) –Sidangkabinetparipurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/8), menjadi luapan kekesalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap para menterinya. Penyebabnya, realisasi penyerapan anggaran kementerian hingga pertengahan Agustus 2015 masih sangat rendah, hanya sekitar 20 persen dari total dana yang dianggarkan. “Masalahini,sekalilagiinginsayatekankan, masalah serapan anggaran. Penyerapan anggaran, terutama untuk belanja modal ini masih kecil sekali,” ujar Jokowi. Terkaithalitu,JokowimemintaMenteriKeuangan(Menkeu)BambangPSBrodjonegoro untukmengungkapkanangkapastipenyerapan anggarankementerian.Samar-samarBambang menjawab,“Sekitar 20 persen, Pak Presiden.”

“Masih 20 persen? Ini sudah pertengahan Agustus, sudah mau akhir Agustus masih 20 persen,” kata Jokowi kesal. MantanGubernurDKIJakartaitukemudian memerintahkankepadaseluruhmenteriuntuk memprioritaskan permasalahan ini di internalnyamasing-masing.Sebab,rendahnya penyerapan anggaran pemerintah bakal mengurangistimulusterhadappertumbuhan ekonomi. Selama semester I-2015 ekonomi hanyamamputumbuh4,7persen. “Hati-hati,jangankemana-manadulu.Urus iniyangnamanyapenyerapananggaran.Ininanti berkaitan,inisudahdariJanuarisayasampaikan, berkaitan sekali dengan pertumbuhan ekonomi,”ujarnyadengannadameninggi. Baca: Serapan ... Hal 7

SERAPAN RENDAH ANGGARAN DI KEMENTERIAN 1.Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi 2.Kementerian Energi, dan Sumber Daya Mineral 3.Kementerian Tenaga Kerja 4.Kementerian Dalam Negeri 5.Kementerian Perhubungan 6.Kementerian Pariwisata 7.Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 8.Kemenko Kemaritiman 9.Kemenkoinfo 10.Kemendag 11.Kemenperin

- 3,7% - 9,0% - 9,2% - 10,4% - 10,7% - 11,3% - 11,4% - 12,6% - 12,7% - 15,9% - 16,6%

ALOKASI ANGGARAN BELANJA APBNP 2015 Total Sebaran

: Rp 1.319,5 T : Rp 795,5 T (60%) ke seluruh kementerian/lembaga Realisasi Semester I : Rp 159,1 T Pertumbuhan ekonomi : 4,7% * SUMBER: CENTER FOR BUDGET ANALYSIS (CBA)

Divonis 10 Tahun Penjara, Sutan Bhatoegana Banding Indonesia Rentan Serangan Cyber Hal 02 M Nabil: Langkah KPU Surabaya Tidak Benarl Hal 08 Nilai Jual Piala Kemerdekaan Minim Hal 09

Jusuf Kalla

JAKARTA (BM) – Proses hukum Sutan Bhatoegana bermuara pada vonis 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 1 tahun kurungan. Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Selatan, Rabu (19/8), Mantan Ketua Komisi VII DPR DPR RI itu dinyatakan terbukti bersalah menerima suap dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013. Seiring putusan itu, Sutan memastikan akan melakukan banding. Baca: Divonis ... Hal 7

PILIH BANDING: Mantan Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana saat sidang Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (19/8). Setelah divonis penjara 10 Tahun, Sutan memastikan akan melakukan banding.

Aturan Calon Tunggal Digugat, Mendagri Sebut Pilkada Jalan Terus JAKARTA (BM) – Undang-undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang melarangpasangancalon(paslon)tunggal,digugatdiMahkamahKonstitusi (MK).Kemarin(19/8),MKjugamulai menggelar sidang perdana pengujianUUitu.Kendatiadagugatan di MK, Mendagri Tjahjo Kumolo tetap menegaskan pelaksanaan PilkadaSerentakakanterusberjalan. EffendiGhozalisebagaipemohon pengujian undang-undang (PUU)

FOTO:BM/ANTARA

Suharno, Pelatih Arema Cronus Meninggal Dunia

FOTO:BM/TOVAN BEKA

’Bertangan Dingin’, Pintar Hadirkan Suasana Senang

Serapan anggaran rendah, Jokowi marah Kerja.. kerja.. Hasilnya mana?

Sutan Bhatoegana divonis 10 tahun Ngeri-negri sedap sampai tua di penjara..

Kabar duka menyelimuti dunia sepakbola nasional. Pelatih Arema Cronus, Suharno meninggal dunia, Rabu (19/8) petang WIB. Pria kelahiran Klaten itu sebelumnya sempat memimpin latihan rutin tim berjuluk ‘Singo Edan’ di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang. DIAN DEKA – SURABAYA

KEPERGIAN Suharno tentu saja mengejutkan banyak pihak. Bukan hanya Arema yang merasa kehilangan. Klub-klub Indonesia Super League (ISL), pemain maupun sesama pelatih juga merasa kehilangan. Bagaimana tidak, sebelumnya SuharnomasihmelatihArema,Rabu(19/ 8)sore.Timberjuluk‘SingoEdan’itumemangmelakonilatihanrutinuntukpersiapanmengikutiturnamenPialaPresiden yangakandimulaiakhirbulanini. “Untuk latihan sore, kami masih latihan normal seperti biasa dan pelatih

juga tak ada tanda-tanda sakit atau apa pun,” kata bek Arema, BennyWahyudi. Selain Benny, pemain lain yang ikut berduka atas meninggalnya pelatih Suharno adalah Victor Igbonefo. “RIP coach Suharno.You are a real father,” tulis bek Arema, yang tengah dipinjamkan ke klub Thailand, Osotspa Samutprakan, lewat status BB-nya. Dari informasi yang berhasil dihimpun Berita Metro, Suharno yang kerap disapa Onche itu meninggal dunia diduga karena serangan jantung. Baca: ‘Bertangan ... Hal 7

Suharno

PRAKIRAAN CUACA

SPIRIT

SURABAYA

JAKARTA

DENPASAR

CERAH BERAWAN Suhu 24-33°C

CERAH BERAWAN Suhu 26-32°C

BERAWAN Suhu 23-32°C

“Dunia ini ibarat bayangan: kejar dia dan engkau tak akan pernah bisa menangkapnya; balikkan badanmu darinya dan dia tak punya pilihan lain kecuali mengikutimu.” - Ibnu al-Qayyim -

menegaskan bahwa pengujian itu pentingsegeradilakukan.Menurutnya,adasejumlahmasalahdalamUU Pilkada Nomor 8 tahun 2015 yang diturunkan dalam Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2015. Di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, kemarin (19/9), dia mengakui sudah dilakukan perpanjanganwaktubagitujuhdaerah yang sebelumnya hanya punya satu pasangan calon (paslon). Baca: Aturan... Hal 7

Bom Thailand

Polisi Rilis Sketsa Wajah Orang Asing BANGKOK (BM) – Kepolisian Thailand meyakinipelakuseranganbomdikuilErawan, pusat Kota Bangkok, Senin lalu (17/8) adalah orang asing. Selain akan memberi imbalan 1 juta baht (sekitar Rp 383 juta) bagi masyarakat yang memberi informasi keberadaan pelaku, kepolisian setempat juga sudah merilis sketsa wajah pelaku, Rabu (19/8). Sketsa wajah pelaku yang dirilis kemarin, merupakan tindak lanjut dari rekaman CCTV terakit peristiwa ledakan yang menewaskan 22 orang tersebut. Pria tersebut digambarkan dengan rambut hitam, jenggot, dan kacamata hitam. Dalam wawancara di sebuah televisi Thailand, Juru Bicara Kepolisian Thailand Prawut Thawornsiri mengatakan bahwa perintah penangkapan sudah dikeluarkan terhadap seorang pria asing itu. Baca: Polisi ... Hal 7


02 POLITIK NASIONAL

berita metro www.beritametro.co.id

KAMIS, 20 AGUSTUS 2015

Menhan Sepakat Gagasan Dibentuknya BCN

Bahan Pokok Langka

T

EGURAN Presiden Jokowi terhadap para menterinya terkait serapan anggaran masih rendah, saat sidang Kabinet Paripurna di kantor presiden, Rabu (19/8), dalam kisaran 20 persen, merupakan realita yang harus dikritisi. Apalagi, efek lemahnya kucuran anggaran menyebabkan langkanya bahan pokok menimbulkan masalah pangan. Serapan anggaran rendah dan masalah bahan pokok, keduanya menjadi skandal urgen. Mengapa? Langkanya bahan pokok bukan hanya daging sapi, mulai menular di kebutuhan tomat, daging ayam, padi, jagung, kedelai, cabai, bawang, dan gula menjadi sinyal merah bagi kementerian pertanian (Kementan). Apakah peringatan Jokowi cukup mujarab? Wallahu a’lam. Sasaran awal memang menjadi tugas Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman segera menggenjot anggaran di sisa tahun, dari paruh pertama semester mencapai 20,55 persen. Mentan tidak cukup berkelit berdasarkan APBN murni mencapai 42,46 persen, lebih tinggi dari tahun 2014 (30,29) dan 2013 (28,76). Karena fakta di lapangan, kelangkaan bahan pokok bukan sekadar akibat kemarau ekstrem, juga munculnya mafia dan kartel bahan pokok yang memiliki potensi bisnis sangat luar biasa. Inisiatif Mentan menemui Asosiasi Pengusaha Jagung dengan membentuk tim mencari solusi atas keluhan pengusaha jagung, seharusnya dikondisikan dengan komoditi lain, sehingga target menyeimbangkan kebutuhan bahan pokok bukan sekedar melalui operasi pasar, namun mengembalikan kedigdayaan Indonesia mampu berdikari dan swadaya bahan pokok yang secara geografis sangat memungkinkan. Sekali lagi, pemerintah Jokowi-JK segera mengembangkan budidaya pangan dan ternak. Indikasi permainan kartel mulai terkuak. Jangan sampai seruan Jokowi untuk memburu mafia daging sapi, hanya sekedar gertak sambal untuk menyenangkan publik. Di balik itu ada deal-deal tetap melakukan impor sapi. Rencana provinsi Kaltim segera mendatangkan 11 ribu sapi negara bagian Northen Territory, Australia untuk didistribusikan kepada sejumlah kelompok peternak di Kabupaten/ Kota harus disertai pemetaan yang konsisten. Jangan sampai kedatangan sapi Australia melegalkan impor setelah distop. Niat Pemprov Kaltim mengembangkan populasi sapi di daerah harus direspon positif, dalam kaitan budidaya sapi bisa mandiri dan mendidik pertenak bukan asal potong, namun berkesinambungan. Dengan rincian, 1.100 sapi jantan (10 persen), 9.900 ekor betina (90), termasuk 4.950 ekor sapi bunting menjadi solusi kongkrit. Tinggal fungsi dari penyuluh pertanian bisa melakukan tugas dengan baik dengan target 2 juta ekor sapi pada 2018 mampu swadaya daging sapi. Begitu pula target produksi jagung pada tahun mencapai 20 juta ton, sudah terpenuhi 19,3 juta ton jagung menjadi pembanding untuk komoditi yang lain. Lebih penting, pendampingan dari tenaga ahli di bidang pertanian dan pangan sehingga tidak menjadi pekerjaan percuma dan hanya memenuhi kebutuhan saat paceklik. Seharusnya, pemerintah mampu memproklamirkan swadaya pangan dan menjadi pelopor impor bahan pokok. Jujur, kita malu melihat geliat dari dari negara-negara ASEAN terus melakukan terobosan dan inovasi di bidang pertanian. Selain bahan pokok, rezim Jokowi-JK melakukan sinkronisasi dengan para menteri lebih memutakhirkan konsep bercocok tanam dan pertenakan yang standar internasional sehingga secara spartan, kementerian yang membidangi bahan pokok sangat siap menghadapi persaingan global, terutama menjelang pasar bebas ASEAN (MEA) pada Desember 2015. Kendalapengangkutanbarangdaripelabuhanyangdiminta Jokowi harus dipangkas demi efisiensi waktu bisa membawa dampak positif, di antaranya kualitas bahan pokok bisa tetap terjaga kualitas dan mutunya. Kondisi di pertanian dan peternakanharuspuladiantisipasidibidangkemaritiman.Sikap MenkoKemaritimanRizalRamliyangdianggaparogankarena tidakbisamenjalinkomunikasidenganWapresJKdankebijakan pemerintah,diantaranyapengadaanproyekmercusuarlistrik dengan kekuatan 35 ribu megawatt dan mengkritisi rencana Garuda Indonesia membeli Airbus A350 cermin buruk harmonisasi pemerintahan. Pada prinsipnya, rakyat tidak ambil pusing dengan karut marut di level pemegang dan pelaksana kebijakan. Harapan rakyat sederhana, bagaimana bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan pikiran tenang. Masyarakat mulai pusing, kalau tidak sanggup membeli bahan pokok. Ingat, rakyat jarang sekali mengeluh, mereka malah selalu berharap ada perubahan dan perbaikan. Ayo Kabinet Kerja, harus benar-benar bekerja. (*)

Cyber Attack Ancaman Nyata Indonesia JAKARTA (BM) - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengatakan selain terorisme, bencana alam, pencurian ikan dan narkoba, serangan melalui dunia maya (cyber) merupakan ancaman nyata bagi Indonesia. “Itu termasuk ancaman nyata. Bahkan Presiden Amerika Serikat Barack Obama sekitar dua minggu lalu merekrut ahli-ahli teknologi informasi profesional untuk dijadikan pasukan ‘cyber’,” ujar Ryamizard dalam acara silaturahim Menteri Pertahanan RI dengan Media Massa di Kemhan, Rabu (19/8). Menurut Ryamizard permasalahan “cyber” harus dipahami dan dicegah. Karena itu, dia setuju dengan adanya rencana pembentukan Badan Cyber Nasional (BCN) yang digaungkan

Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno ketika masih menjabat. Kepala Staf TNI AD periode 2002-2005 tersebut melanjutkan, Kemhan sudah mempersiapkan peralatan pertahanan maya. “Termasuk juga mencari ahli-ahli teknologi informasi,” tuturnya. Dia juga setuju jika nanti BCN berada langsung di bawah Presiden. “Nantinya bisa seperti itu. Amerika Serikat juga melakukan hal yang sama,” ujarnya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Pandjaitan mengatakan pembentukan BCN akan menjadi salah satu prioritas utamanya. “Embrionya sudah ada, jadi kami akan memprioritaskan masalah tersebut (pembentukan

Ryamizard Ryacudu

BCN),” kata Luhut. Wacana pembentukan BCN pertama kali digaungkan oleh Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno pada awal Maret 2015. Saat itu Tedjo menyatakan pemerintah akan membentuk BCN

guna melindungi seluruh institusi pemerintahan termasuk Presiden dari penyadapan. Hal ini berkaca dari adanya sejumlah dokumen yang didapatkan mantan kontraktor badan intelijen Amerika Serikat (AS),

Edward Snowden, yang menyatakan Australia dan Selandia Baru menyadap jaringan telepon genggam Indonesia dan juga sistem telekomunikasi sejumlah negara kecil Kepulauan Pasifik. Pada pertengahan Juni 2015, Tedjo mengatakan Kemenkopolhukam sedang menyiapkan naskah akademik pembentukan BCN. “Saat ini kami menyiapkan naskah akademik pembentukan BCN. Setelah itu kami akan menyusun rencana keputusan presiden (Keppres) yang akan kami sampaikan kepada Presiden Joko Widodo,” ujar Tedjo ketika itu. BCN,tuturdia,nantiberadalangsung di bawah Presiden. “Secara struktural akan berada di bawah Presidennamunbelumbisadipastikandibawahkoordinasikementerian mana,” kataTedjo. (at/epe)

AKSI DALANG REMAJA Rangkaian peringatan HUT ke-70 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar Kelurahan Siwalankerto, Selasa (18/8) malam, diakhiri dengan pagelaran wayang kulit dengan lakon Trisno Sinungging Ludiro. Yang menarik, dalang yang membawakan kisah adiluhung tentang perjalanan hidup Bisma untuk menumbuhkan jiwa kepahlawanan diperagakan dengan apik oleh siswa SMKN 12 Surabaya, Ki Dalang Krisna Adinegara. FOTO: BM/MADJI

JK-Menteri Kehakiman Australia Bahas Isu Terorisme JAKARTA (BM) - Menteri Kehakiman Australia Michael Keenan bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk membicarakan beragam isu global. Termasuk soal keamanan dan terorisme. “Berdiskusi dengan Wapres hari ini mengenai bagaimana mengembangkan kerja sama tentang isu keamanan pertahanan khususnya seperti yang sudah sampaikan juga kepada Kemenlu Aussie. Saya ingin menjalin kerja sama dengan Indonesia dan saya menunggu kelanjutannya,” ujar Keenan di kantor Wapres, Selasa (19/8). Keenan mengatakan Australia belajar banyak soal toleransi antar

umat beragama. Keduanya juga menyinggung soal tantangan menghadapi terorisme radikal. “Pandangan Indonesia sama dengan Australia. yakni concern dengan menjamurnya organisasi radikal di Timur Tengah, metode yang digunakan untuk mencegah radikalisme itu,” terangnya. “Maka akan bagus jika kedua negara dapat berbagi pengalaman tersebut sehingga dapat memerangi bersama,” sambungnya. Indonesia dan Australia memiliki tantangan yang sama, sehingga pihaknya mendukung langkah-langkah Indonesia menanggulangi terorisme. (dtc/epe)

Musim Haji

MERS-CoV Masih Jadi Ancaman JAKARTA (BM) - Serangan Middle East Respiratory Syndrome (MERS) Corona Virus (CoV) sudah nyata terlihat di Korea Selatan. Menkes Nila A Moeloek pun juga memperhatikan soal penyakit yang juga disebut flu unta ini dalam pelayanan ibadah haji. “Kami meminta Menhub Pak Jonan agar semua pesan-pesan (terkait MERS-CoV) ada di pesawat. Di TV. Banner juga sudah siap (dipasang di bandara),” ujar Menkes Nila A Moeloek dalam acara pelepasan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (19/8). MERS-CoV sangat beresiko bagi orang dengan usia lanjut. Padahal mayoritas Jemaah Haji Indonesia sudah berusia lanjut. “Bisa menyebabkan kematian umumnya orang tua,” kata Nila. Nila berpesan pada jemaah haji Indonesia agar selalu menggunakan masker ketika beper-

gian.Apalagijikaberadadalamkerumunan.“Bisa saja ada yang sakit. Sering juga cuci tangan,” tuturnya. Masa inkubasi virus ini adalah 14 hari. Jadi jika kelak ada jemaah yang sakit sepulang berhaji maka tetap harus diwaspadai. “Bisa juga terjadi di rumah. Bila ada demam, batuk, sesak setelah pulang segera lapor ke puskesmas,” pintanya Bagi petugas kesehatan haji, Nila berpesan untuk menjaga kesehatannya. Karena para petugas inilah yang paling rentan terhadap penularan berbagai macam penyakit dari pasiennya. “Jangan sampai MERS CoV masuk ke Indonesia” pesan Menkes. Sebenarnya ada virus ebola yang lebih mematikan.NamunNilamengakusepengetahuannya pemerintah Arab Saudi sudah melarang jemaah yang berasal dari negara dengan Ebola untuk masuk keTanah Suci. (dtc/epe)

Kontroversi Pengawalan Konvoi Moge

Jenderal Badrodin Haiti: Polri Punya Hak Diskresi JAKARTA (BM) - Pengawalan polisi dalam konvoi Harley Davidson pada acara Jogja Bike Rendezvous 2015 (15/ 8), menuai kontroversi di masyarakat. Banyak pihak menyebut pengawalan itu telah melanggar Pasal 134 dan 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan, pihaknya memiliki wewenang yang dapat digunakan dalam hal tertentu dan tertuang dalam undang-undang. “Polisi punya we-

wenang diskresi yang diatur di UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Kewenangan itu bisa digunakan dalam hal tertentu,” kata Badrodin di Aula Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Rabu (19/8). Penjelasan pada Bagian Umum UU Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan, dalam hal ini pejabat kepolisian memiliki diskresi yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri. Badrodin menyebutkan, hal tertentu digunakan untuk kepentingan ke-

selamatan dan keamanan. Dia mencontohkan tindakan pengamanan yang dilakukan polisi saat musim mudik lebaran setiap tahun. Dalam UU Polri yang digunakan Badrodin sebagai dasar hukum itu, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai kewenangan diskresi bagi kepolisian. Kata “diskresi” itu hanya muncul lagi pada bagian penjelasan Pasal 38 ayat 2 huruf c UU Polri. Pasal tersebut menyatakan, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menerima saran dan keluhan

dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikan kepada Presiden. Sedangkan bagian penjelasan menyebutkan, yang dimaksud dengan “keluhan” yaitu menyangkut penyalahgunaan wewenang, dugaan korupsi, pelayanan yang buruk, perlakuan diskriminatif, penggunaan diskresi yang keliru, dan masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai penanganan keluhannya. Sementara itu, kontroversi polisi yang mendahulukan moge didukung

oleh Pasal 134 huruf g UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatakan, pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan termasuk konvoi dan atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Polri. Pada bagian penjelasan pasal itu disebutkan, kepentingan tertentu itu adalah kepentingan yang memerlukan penanganan segera, antara lain kendaraan untuk penanganan ancaman bom, kendaraan pengangkut pasukan,

kendaraan untuk penanganan huruhara, dan kendaraan untuk penanganan bencana alam. Dengan tegas penjelasan UU itu tidak menyebut bahwa konvoi moge termasuk dalam “pengguna jalan yang punya hak utama” pada definisi “kepentingan tertentu”. Sedangkan Pasal 135 menyebutkan, polisi harus mengawal dan melakukan pengamanan jika mengetahui ada pengguna jalan dengan hak utama sebagaimana disebut pada Pasal 134. (cnn/epe)


METRO JATIM 3

berita metro www.beritametro.co.id

KAMIS, 20 AGUSTUS 2015

Pemakaian Anggaran Dinas Kesehatan, Diduga Tak Jelas Peruntukannya di Kabupaten Lamongan ternyata belum mampu berikan kontribusi signifikan untuk ke-

sehatan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Hal itu, diungkapkan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yayasan Wiyata Mandala Universal Kabupaten Lamongan, Imamurrosyidin kepada Berita Metro, Rabu (19/8). Salah satunya soal pemborosan penggunaan APBD Kabupaten Lamongan 2015 yang terdapat di pos Dinas Kesehatan setempat diduga tak jelas dan janggal.“Darijumlahbelanjalangsung pada dinas kesehatan tahun inisebesarRp109.110.259.845,jika dikalkulasi terdapat sekitar 17,5 persen atau Rp 19,5 miliar yang hanya dirasakan masyarakat

BM/HAN

LAMONGAN (BM) -Keberadaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan

Kantor Dinas Kesehatan Lamongan

secara langsung,” kata Imam panggilan akrab Imamurrosyidin. Sedangkan selebihnya 82,95 persen, tambah Imam habis untuk keperluan kedinasan. Pada temuan yang sudah ditelaah secara rinci, Imam menemukan beberapa kejanggalan. Di antaranya adalah alokasi anggaran yang digunakan untuk belanja alat tulis kantor (ATK) selama satu tahun menghabiskan anggaran mencapai sebesar Rp 506.160.250. “Bisa kita bayangkan jika uang sebesar itu benar-benar dibelanjakan semua, jelas kantor dinas kesehatan akan terlihat seperti gudang kertas dan alat tulis lainnya,”ungkapnya.

Tak hanya itu, Imam mengungkapkan pemborosan juga terlihat pada pos anggaran makan dan minum rapat di beberapa program kegiatan kedinasan dengan rincian yakni sebesar Rp 496.380.000ditambahlagidengan anggaran makan dan minum untuktamusebesarRp42.625.000. Maka hampir setara dengan anggaran program penyediaan makanan dan minuman pasien di puskesmas se-kabupaten Lamongan sebesar Rp 700. 000. 000. Bahkan pada anggaran makan dan minum rapat tersebut ada yang mengalami kenaikan hingga mencapai 679,17 persen. “Ini merupakan pemborosan

anggaran dan terkesan menghambur-hamburkan uang rakyat. Sebab, dinas kesehatan hanya memprioritaskan kebutuhannya sendiri tanpa memertimbangkan kebutuhan masyarakatnya. Untuk anggaran makan dan minum rapat saja hampir menghabiskan anggaran 1 miliar. Padahal penyediaan makan dan minum pasien di semua puskesmas Se-Kabupaten Lamongan saja hanya menghabiskan anggaran sebesar Rp 700.000.000. “Bahkan diperparah lagi kelonjakan anggaran makan dan minum rapat saja mengalami kenaikan sebanyak 679,17 persen. Ini benar-benar tidak masuk

SK Pj Belum Turun, Sudjono Tak Dilantik geri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. “Pak Sekda Siswanto kabarnya juga sudah ke Jakarta untuk melobi agar Pj di Ngawi bukan Sudjono,” jelas sumber Berita Metro di internal Pemprov. “Sudah menjadi rahasia umum jika Pak Siswanto dan Pak Jono sewaktu masih satu kantor

Ngawi telah habis pada 27 Juli 2015 dan untuk mengisi kekosongan gubernur telah menunjuk Sekda Ngawi sebagai Pelaksana Tugas (Plt). Situasi diperparah dengan dukungan dari eks bupati Ngawi Budi Sulistiyono (incumbent) yang dikabarkan orang dekat Menteri Dalam Ne-

EMPAT PJ YANG DILANTIK 1. Maskur (Kepala Dinas Peternakan) - Pj Bupati Ponorogo 2. Wahid Wahyudi (Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan) - Pj Bupati Lamongan 3. Supriyanto (Kepala Biro Adminitrasi Pemerintahan Umum) - Pj Walikota Blitar 4. Idrus (Asisten I Bidang Pemerintahan) - Pj Bupati Kediri

Siapapun tidak bisa menolaknya kecuali nama itu (usulan Pj) dikembalikan oleh Mendagri. Saya akan terus koordinasi dengan Kemendagri dan saya yakin SK akan segera turun.” - SOEKARWO -

PEJABAT KEPALA DAERAH: Empat Pj bupati/walikota di sela pelantikan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (19/8).

Gubernur Jatim

Gubernur: Pj Kepala Daerah Dilarang Mutasi Pejabat SURABAYA (BM) - Gubernur Jatim, Soekarwo mengingatkan penjabat (Pj) kepala daerah agar tidak melakukan langkah yang melewati kewenangannya karena tugas Pj sudah diatur dalam perundang-undangan. “Penjabat kepala daerah memiliki tugas, wewenang, kewajiban dan hak serta larangan sama dengan kepala daerah definitif. Namun ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan penjabat kepala daerah,” ujarnya

usai melantik empat Pj kepala daerah di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo Surabaya, Rabu (19/8). Dia menyampaikan ada beberapa kewenangan yang dinyatakan dilarang dalam undangundang. Empat kewenangan yang dinyatakan dilarang adalah memutasi pegawai dan membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya, kecuali telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri

Dalam Negeri. “Tidak bisa Pj dengan tibatiba melakukan mutasi pejabat eselon. Meski punya akses Kemendagri tidak mungkin disetujui jika tidak ada rekomendasi gubernur. Mutasi ini hanya berlaku untuk sesuatu yang sangat urgen,” tuturnya. Selain itu, Pj tidak diperbolehkan membuat kebijakan tentang pemekaran daerah. Hal lain yang dilarang adalah mem-

buat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya. Larangan ini tertuang dalam Pasal 132A Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6/2005 karena kekosongan jabatan kepala daerah, bukan karena kepala daerahnya mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah lain. Hal ini, lanjutnya, sebagaimana dimaksud Pasal 7 Huruf P Un-

dang-Undang Nomor 8/2015. Tidak itu saja, gubernur juga meminta Pj menyelesaikan tugas tiga program kesuksesan Pilkada, yaitu sukses pelaksanaan, koordinasi dan hasil. “Untuk mencapai hasil yang bagus, Pj jangan menunggu didatangi, tapi harus mendatangi, seperti pimpinan dewan, tokoh agama, tokoh masyarakat, Kapolres, Dandim hingga warga setempat,” ucap Pakde Karwo, sapaan akrabnya.(zal/rdl)

Songsong MEA, Tenaga Jatim Diminta Bersaing Bukan ’Dijajah’ Asing

BLK Bisa Jadi Sarana Ciptakan Angkatan Kerja Terampil Persaingan terbuka antartenaga kerja di Asia Tenggara sudah di depan mata dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Desember tahun ini. Indonesia, termasuk Jatim diminta siap bersaing atau menjadi ‘jajahan’ bagi pekerja asing.

bisa melakukan aksi jemput bola terhadap lulusan SMA atau SMK agarmendapatpelatihanketerampilandiBLK-BLKyangadadiJatim. “Kalau lulusan baru dibekali

keterampilan khusus, mereka bisa terserap di dunia kerja. Atau paling tidak bisa mandiri dengan membuka usaha sendiri, seperti usaha bengkel atau salon. Pal-

tunya merealisasikan slogan Ayo Kerja Songsong MEA 2015. Dan peran Pemprov sangat besar untuk merealisasikan hal tersebut,” papar Chusainuddin, Rabu (19/8). Dia mengungkapkan, Pemprov bisa memaksimalkan Balai Latihan Kerja (BLK) yang berada di bawah binaan Disnaker Jatim. Pihaknya berharap, BLK bisa menjadi sarana untuk menciptakan angkatan kerja yang terampil dan siap kerja. Chusainuddin mengimbau Pemprov maupun SKPD terkait

ISTIMEWA

ROFIQI – SURABAYA Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim, Chusainuddin berharap Pemprov Jatim sudah menyiapkan tenaga terampil agar bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Di antaranya dengan memberikan keterampilan khusus (skill) kepada para tenaga kerja sehingga terserap di dunia kerja dalam negeri, bahkan kalau perlu juga di luar negeri. “Angkatan kerja kita harus dibekali keterampilan khusus. Agar tak kalah bersaing dengan tenaga kerja asing. Saat ini wak-

Disparitas Tinggi, Dewan Gandeng Instansi Terkait

menjamin waktunya. “Saya akan terus koordinasi dengan Kemendagri dan saya yakin SK akan segera turun. Di sana suratsurat kan menumpuk banyak, tapi saya tahu kalau SK sudah jadi meski belum ditandatangani Pak Menteri,” jelas Pakde Karwo, sapaan akrabnya. Sementara itu dalam pengambilan sumpah dan pelantikan serta serah terima jabatan dilakukan pada empat orang. Masing-masing yang dilantik yang Supriyanto sebagai Pj Walikota Blitar, Wahid Wahyudi (Pj Kabupaten Lamongan), Maskur (Pj Bupati Ponorogo), serta Idrus (Pj Bupati Kediri). (zal/rdl)

BM/MADJI

SURABAYA (BM) – Sudjono, kepala Badan Arsip dan Perpustakaan (Bapersip) Jatim tidak berada dalam barisan pelantikan Penjabat (Pj) kepala daerah yang mengikuti Pilkada serentak, Rabu (19/8). Nama Sudjono sejatinya telah diusulkan gubernur untuk mengisi kursi Bupati Ngawi sementara waktu. Hal ini tentu saja memunculkan sejumlah pertanyaan. Bahkan berhembus kabar di lingkungan Pemprov terjadi penolakan atas penunjukan Sudjono oleh pejabat di Kabupaten Ngawi, salah satunya Sekretaris Daerah (Sekda) Siswanto. Siswanto yang pernah menjabat sebagai staf ahli di Pemprov Jatim ini dikatakan pernah memilikihubunganyangkurangbaik dengan Sudjono. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya penolakan yang berujung pada tidak turunnya Surat keterangan (SK) penunjukan Pj Bupati Ngawi. Padahal, masa jabatan bupati

Perekonomian

SIAP BERSAING: Tenaga kerja di Jatim jangan sampai tergilas tenaga asing di persaingan MEA.

ing tidak mereka tidak menjadi pengangguran yang menjadi beban Negara,” tandasnya. Dia juga mengapresiasi rekan-rekannya di dewan khususnya Komisi E yang mengusulkan peraturan daerah (Perda) inisiatif perlindungan tenaga kerja. Sebab, Perda tersebut penting untuk member proteksi kepada tenaga kerja jatim terhadap serangan tenaga kerja asing. “MEA itu memang sudah menjadi kesepakatan antar negara anggota ASEAN. Tapi kita tetap harus memproteksi tenaga kerja kita lewat Perda. Perda itu juga penting untuk menjaga dan melestarikan kearifan lokal yang selama ini sudah berlaku turun temurun dari budaya asing yang dibawa oleh pekerja asing,” pungkas anggota Komisi C di DPRD Jatim ini. (*)

SURABAYA (BM) Tingginya angka disparitas wilayah antara perkotaan dan wilayah kepulauan serta pesisir di Jatim membuat Komisi A DPRD Jatim turun tangan. Salah satunya dengan mengajak instasi terkait dan Koarmatim untuk saling bahu membahu membangun perekonomian di wilayah tersebut. Ketua Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poernomo Freddy Poernomo mengatakan banyak sekali persoalan yang dialami oleh wilayah kepulauan dan pesisir terkait kebijakan pembangunan. Apalagi pemerintah pusat mempunyai kebijakan terkait pembangunan wilayah maritim, maka Komisi A bersama-sama dengan instansi terkait mencoba berkoordinasi untuk menjadi wilayah kepulauan maju. “Kita lihat di Masalembu di sana listrik belum mengalir di rumah-rumah warga. Termasuk Pulau Bawean dan Giliyang yang memiliki pemandangan alam yang luar biasa ternyata belum diangkat di permukaan. Bahkan, ketika saya turun di wilayah kepulauan di Madura misalnya banyak infrastruktur yang ada belum tersentuh dengan pembangunan,’’ tegas Freddy. Berawal dari itulah, menurut politisi asal Partai Golkar ini Komisi A yang memiliki tupoksi pemerintahan akan mendorong agar instansi terkait ikut memajukan wilayah tersebut. Karenanya, hal itu juga sudah masuk dalam perda dan memiliki peluang untuk mengangkat perekonomian disana lewat wisata di tengah perekonomian yang semakin sulit. Menurutnya, saat ini Indonesia dikenal dengan Pulau Balinya saja. Termasuk Jateng dengan Karimunjawa, DKI Jakarta dengan Pulau Seribu, tapi bagaimana dengan Jatim sendiri yang sebenarnya memiliki 132 wilayah kepulauan yang saat ini belum tersentuh pembangunannya. ‘’Nah dari hasil koordinasi ini, kami akan mengajak seluruh stakeholder termasuk antar komisi di DPRD Jatim dan Pemkab/Pemkot di masing-masing wilayah untuk ikut menggerakan perekonomian di wilayahnya,” katanya. “Salah satunya dengan mengoptimalkan wisata yang ada di tengah lesunya perekonomian bangsa. Apalagi diketahui APBD di masing-masing kab/kota tidak terlalu besar jika harus mengurusi infrastruktur kepulauan dan pesisir.’’ Karena itu, lanjutnya, perlu ada pemikiran untuk mencari potensi keuangan dari yang ada. Dimana melalui wisata yang selama ini belum tergarap secara maskimal. Mengingat dari pendapatan ini, wilayah kepulauan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri jika wisata yang dijual mampu mengikat wisata baik domestik maupun luar. (vic/rdl) BM/MADJI

Diduga Ada Penolakan dari Sekda Ngawi

di Biro Pemprov tidak pernah akur. Ini juga mungkin yang menghambat SK itu tidak segera turun.”Saatdikonfirmasiterpisah, Sudjono tidak bisa dihubungi. Namun kabar penolakan itu dibantah Gubernur Jatim Soekarwo. “Siapapun tidak bisa menolaknya kecuali nama itu dikembalikan oleh Mendagri,” ujarnya usaimelaksanakanpelantikanempat Pj di Gedung negara Grahadi surabaya.DiamengakusiapmencaripenggantinyajikanamaPjyang telah diajukan dikembalikan atau ditolak Mendagri. Namun Gubernur yakin Surat tersebut akan segera turun, meskipun dirinya tidak bisa

akal,” ungkapnya. Imam menambahkan, pemborosan juga terlihat pada belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) atau gas yang menelan anggaran sebesar Rp 1.175. 518. 000. Sungguh sangat tidak rasional, termasuk belanja listrik Rp 402.000.000 dan belanja 20 unit komputer Rp 200 juta. Secara terpisah Kepala Dinas Kesehatan Dr Fida Nuraida berikut Sekretarisnya Dr Chaidar Annas ketika dikonfirmasi masalah pemborosan anggaran tersebut melalui via selularnya terdengar suara nada aktif, namun tidak direspon sama sekali. (nun/han/zen/nov)


04 TIMUR RAYA

BERITA METRO www.beritametro.co.id

KAMIS, 20 AGUSTUS 2015

SITUBONDO I BONDOWOSO I LUMAJANG I JEMBER I BANYUWANGI

Penertiban Perlintasan Liar Tanggung Jawab Pemkab

lintas kota

Usut Perizinan, Polisi Panggil PT KAI Daop IX INLINE STORY

Terkait penanganan perlintasan liar tersebut, Tohari mengaku sudah melayangkan surat kepada Pemkab Jember. ”Isi suratnya meminta Pemkab Jember menertibkan perlintasan liar itu. SUrat itu sudah jauh hari kami kirimkan, jauh sebelum peristiwa kecelakaan itu terjadi,” terangnya.Menurutnya, pengawasan untuk perlintasan liar tersebut melekat di Pemkab Jember. Karenanya, penertibannya juga berada di tangan Pemkab. ”Termasuk untuk menutupnya,” kata Tohari. Isu tentang perlintasan tidak resmi ini mencuat kembali setelah terjadi kecelakaan fatal (16/8). Meskipun berada di depan pusat pertokoan dan perumahan, perlintasan itu diduga tidak resmi karena tidak mengantongi izin dari Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Meskipun pintu perlintasan

l Setidaknya ada 80 perlintasan KA liar yang tersebar di pelosok Jember. l Manajemen PT KAI Daop IX menegaskan jika pintu perlintasan KA di depan Pertokoan Roxy ilegal. l Kewenangan penertiban lintasan liar, menurut PT KAI Daop IX harusnya ada di Pemkab Jember.

kecelakaan, namun puluhan palang pintu yang tidak dijaga petugas tersebut bukan tanggung jawab PT KAI. ”Seharusnya pihak pengembang perumahan dan pertokoan Roxy membangun jalan layang (fly over) atau jalan bawah tanah (under pass) pada jalan sebidang perlintasan kereta,” paparnya.

dilengkapi palang pintu dan sirine, namun penjaganya warga setempat yang dibayar oleh pengembang pertokoan dan perumahan. Padahal sesuai SOP, penjaga pos perlintasan KA harus terlatih sesuai standar Kementerian Perhubungan. Sebanyak lima orang tewas dan dua orang mengalami luka berat setelah Kijang Innova dihantam KA Probowangi jurusan Surabaya-Banyuwangi hingga terseret sejauh 350 meter. Kecelakaan itu tak lepas dari tanggung jawab penjaga perlintasan yang meninggalkan posnya. Dalam pemeriksaan lanjutan, diketahui jika Mistari sempat berdalih alat komunikasi yang selama ini jadi andalannya memantau jadwal KA, tidak berfungsi karena kehabisan daya. Semua korban merupakan warga Jombang. (aru/edi/epe)

FOTO:BM/SUN

keterangan terkait pembangunan jalan yang menghubungkan Jalan Hayam Wuruk ke perumahan Mandiri Land dan kawasan pertokoan Roxy, sehingga ada pintu perlintasan kereta di wilayah itu. Begitu juga dengan pengembang perumahan Mandiri Land dan Pertokoan Roxy yang membangun pos penjagaan. Asisten Manajer Humas PT KAI Daop IX Jember, Tohari, membenarkan pemeriksaan empat orang dari Daop IX Jember d antaranya Manajer Hukum PT KAI Daop IX. ”Sesuai dengan UU Perkeretaapian menyebutkan bahwa pintu perlintasan kereta api di depan Pertokoan Roxy merupakan pintu perlintasan liar dan kewenangan untuk menertibkan adalah Pemkab Jember,” tuturnya. Data di Daop IX mencatat sebanyak 80 pintu perlintasan liar di Kabupaten Jember yang rawan

ANTUSIAS: Kendati harus rela wajah cantik ternoda tinta, lomba ambil koin merupakan salah satu jenis lomba yang memancing keriuhan di Mapolres Bondowoso.

Meriahnya Agustusan ala Polres Bondowoso BONDOWOSO (BM) - Di sela kesibukan memberi pelayan kepada masyarakat, personel Polres Bondowoso masih antusias meramaikan serangkaian lomba untuk peringatan HUT ke-70 tahun kemerdekaan RI. Apalagi seolah ada aturan tak tertulis, semua anggota wajib ikut beragam lomba yang diadakan di lapangan apel mapolres Bondowoso tersebut, selama dua hari. ”Hari ini terakhir. Selain untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, berbagai macam lomba ini juga punya tujuan menjaga kekompakan antaranggota dan Satuan Fungsi/Polsek jajaran, selain sebagai wadah hiburan anggota,” ujar Kapolres AKBP Djajuli. Karena menekankan kekompakan dan hiburan, lomba yang digelar pun tidak terlalu serius bahkan ada beberapa yang unik hingga memancing tawa. Seperti lomba mengambil koin yang tertancap di sebutir buah semangka namun sudah dibaluri tinta hitam. Tak pelak, selain merepotkan, wajah peserta belepotan warna hitam, tak terkecuali polwan-polwan cantik yang sempat kesulitan mengambil koin lomba. (sun/edi/epe)

Sambut HUT ke-70 Tahun Kemerdekaan RI

Penyandang Difabel Situbondo Aksi Teatrikal di Jalan Raya SITUBONDO (BM) - Memeriahkan peringatan HUT ke-70 tahun kemerdekaan republik ini yang mengorbankan jiwa materi tidak sedikit, juga tak ingin dilewatkan puluhan penyandang difabilitas (cacat) di Kabupaten Situbondo. Mereka turun ke jalan dengan melakukan teatrikal, di jalan raya depan kantor Kodim 0823 Situbondo, Rabu (19/8) Aksi simpati yang dilakukan puluhan penyandang difabilitas yang tergabung dalam Persatuan Penyandang Difabilitas Indonesia (PPDI) Situbondo, dimulai dengan jalan kaki menyusuri Jalan Seruji yang dapat pengamanan dan pengawalan dari personel Polres Situbondo. Memakai pakaian seadanya dan sambil memegang bambu runcing dengan bendera merah putih, puluhan difabilitas tetap bersemangat meski memiliki keterbatasan fisik. Setibanya di pertigaan depan kantor Pemkab dan Kodim, aksi teatrikal yang gambarkan kisah perjuangan bangsa Indonesia melawan niat kembalinya penjajah Belanda mulai dipertontonkan. Tak urung, aksi tersebut menarik perhatian sejumlah warga yang kebetulan melintas. Ketua DPC PPDI Situbondo, Luluk Ariantini mengatakan, aksi rekan-rekannya tersebut merupakan hasil dari tekat untuk ikut semarakan peringatan kemerdekaan RI. ”Kita ingin juga menunjukkan, bahwa penyandang difabel juga dipenuhi jiwa nasionalisme dan cinta kepada tanah air juga, seperti teman-teman lainnya yang secara

FOTO:BM/SUN

58 Calon Bertarung di Pilkades Serentak

TETAP NASIONALIS: Aksi penyandang difabel yang tak kalah heroiknya ketika menjalani peran teatrikal perjuangan dalam karnaval HUT ke-70 tahun Kemerdekaan RI.

fisik normal,” kata Luluk Ariantini. Meskipun dia memiliki keterbatasan,

baik fisik, namun Luluk menegaskan akan berbuat sesuatu sesuai kemampuannya

agar kemerdekaan RI benar-benar dapat dirasakan bagi para difabilitas. (edi/epe)

As’at Malik Setujui Dua Nama

ISTIMEWA

Mencari Pengganti Wabup

Bupati Lumajang As’at Malik

LUMAJANG (BM) - Setelah melakukan proses yang sangat panjang akhirnya Bupati Lumajang As’at Malik menyerahkan dua nama sebagai calon wakilnya untuk disepakati oleh DPRD setempat. Upaya tersebut dilakukan oleh Bupati Lumajang ternyata meski tanpa adanya restu dari partai Golkar kubu Agung Laksono (AL) yang notabenenya sebagai salah satu partai pengusung di Pilbup sebelumnya sebagai salah satu syarat sesuai aturan. “Dua nama calon bupati itu telah saya serahkan yang diterima langsung Ketua

DPRD Lumajang Agus Wicaksono. Namanama yang saya serahkan sudah disepakati tiga partai pengusung yakni Demokrat, PAN dan Golkar kubu Abu Rizal Bakrie (ARB),” terangnya, Selasa (18/8) malam. Proses dalam pengajuan nama Lutfi Irbawanto dan dr Buntaran sebagai wakil bupati telah melewati sejumlah proses panjang. Berita acara penandatanganan dan juga proses fasilitasi diberikan kepada DPRD agar jelas proses munculnya dua nama tersebut. “Nanti tergantung dewan kapan mau dibahas dan dipilih satu

orang untuk menjadi wakil bupati,” jelasnya. Ketika disinggung tentang potensi gugatan dari Golkar kubu AL karena ada dualisme kepengurusan, Bupati menyebutkan hal itu adalah konflik internal partai. Yang terpenting, tambahnya, proses pengajuan dua nama calon wakil bupati sudah berpedoman pada PP No. 49 Tahun 2008. ”Itu internal partai Golkar dan saya sudah lebih dari cukup menfasilitasi agar Golkar bisa mengajukan nama calon wakil bupati,” pungkasnya. (fit/edi/epe)

Dugaan Penyimpangan Proyek Drainase dari Dana DBHCT

SITUBONDO (BM) - Adanya kejanggalan dalam penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) Tahun Anggaran 2014 untuk 4 desa di Situbondo, mulai jadi sorotan aparat penegak hukum. Polres Situbondo bahkan dikabarkan sudah menerjunkan tim unit tindak pidana korupsi (tipikor) beberapa hari lalu ke lokasi proyek yang diduga ada penyimpangan. Sejumlah dokumen bahkan dibawa dari beberapa pihak terkait proyek. Baik dari pihak desa selaku penerima DBHCT maupun rekanan dan dinas terkait. Diketahui, proyek drainase dengan anggaran senilai Rp 992.210.000 untuk 4 desa di kecamatan yang berbeda, berasal dari DBHCT yang dikelola Dinas Tenaga Kerja dan PERWAKILAN

FOTO : BM/EDO FIRMAN

Polisi Akui Masih Sebatas Klarifikasi ke Disnakertrans

PENANDA: Setiap proyek drainase yang dananya dari DBHCT selalu ditandai dengan prasasti

Transmigrasi (Disnakertrans).Yakni untuk Desa Gunungmalang Kecamatan Suboh, Desa Blitok Ke-

camatan Bungatan, Desa Semambung Kecamatan Jatibenteng dan Desa Pelalangan Kecamatan Sum-

bermalang. Saat dikonfirmasi, Kasatreskrim AKP Riyanto melalui Kanit Tipikor Aiptu Gede Sukarmadiyasa enggan menjabarkan namun tidak membantah ada tim yang sudah diturunkan. “Cuman klarifikasi saja dengan pihak-pihak terkait, khususnya pihak desa yang menerima (dana DBHCT),” jelas Gede singkat. Informasi dari internal Polres Situbondo, memang sudah ada tim yang diturunkan. Sejumlah dokumen proyek bahkan sempat disita. Di antaranya fotocopy DPA, Pergub Jatim 6/2012 tentang penggunaan DBHCT, SPK dan proposal Pokmas dari 4 desa, serta RAB dan desain gambar masing-masing proyek di keempat desa tersebut. Selain itu, sejumlah kepala desa

juga memberi keterangan tentang kejanggalan proyek. “Tim Tipikor sudah turun ke lokasi proyek dan meminta dokumen yang berkaitan. Dari desa, rekanan dan dinas terkait yang menjadi leading sektor proyek tersebut,” ucap salah satu anggota polisi yang enggan disebutkan namanya kepada koran ini kemarin. Salah satu Kades penerima proyek DBHCT juga mengakui turunnya tim dari unit Tipikor Polres Situbondo. Saat itu, dia merupakan salah satu kades yang didatangi dan ditanya seputar proyek drainase tersebut. Pertanyaan itu pun dijawab apa adanya. Seperti diketahui, mencuatnya kasus penyimpangan proyek drainase itu berawal dari sejumlah pengaduan kades kepada media. (edo/edi/epe)

LUMAJANG (BM) - Pemilhan kepala desa (pilkades) di Kabupaten Lumajang, akan digelar seretak 26 November 2015.“Sesuai data, ada 32 desa yang tersebar di 15 kecamatan yang mengadakan pilkades,” kata Arif Sukamdi, Kepala Bagian Pemerintahan Pemkab Lumajang, Rabu (19/8). Untuk sukseskan agenda itu, pemkab telah mengajukan Perda dan membuat Perbup (Peraturan Bupati) tentang pelaksanaan Pilkades serentak. ”Kesiapan regulasi yakni Perda dan Perbup tentang Pilkades yang merujuk ke Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa, PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 43 dan Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 133 Tentang Pilkades sebagai payung hukumnya,” ungkapnya. Kesiapan lainnya, menyusun administrasi pendukung berupa buku panduan. Terutama panduan ketika terjadi selisih hitung dalam pelaksanan Pilkades. “Sehingga apabila terjadi, maka pelaksana baik di level desa maupun kecamatan siap dengan solusinya,” terangnya. Komunikasi dengan masyarakat terkait, masih kata Arif Sukamdi, juga telah dilakukan.“Baik yang menyangkut sosialisasi, penguatan konsolidasi pengamanan dengan instansi terkait dan panitia pengawasannya. Termasuk juga, membentuk kepanitiaan Kabupaten untuk mengawal pelaksanaan Pilkades serentak ini,” ujarnya. Sesuai data hasil pemeriksaan, ada 58 calon yang bersiap mendaftarkan diri. Untuk masing-masing desa jumlahnya bervariasi. Sedangkan untuk tahapan di desa, sejauh ini telah terbentuk Panitia Pilkades oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Penekanan yang wajib dilaksanakan Panitia Pilkades, adalah melakukan klarifikasi terhadap ijazah yang telah dilegalisasi sebagai syarat pendaftaran Calon Kades. ”Untuk menghindari permasalahan di kemudian hari, semisal terindikasi ijazah palsu dan sebagainya. Jadi sejak awal Panitia Pilkades harus melakukan klarifikasi langsung dengan pihak yang melegalisasi ijasah masing-masing Calon Kades yang dilengkapi berita acara,”pungkasnya.(uul/edi/epe)

FOTO:BM/ABDUL HAKIM

JEMBER (BM) - Tragedi kecelakaan di perlintasan KA depan Pertokoan Roxy yang menyebabkan 5 tewas dan dua luka berat, terus diselidiki Polres Jember. Setelah menetapkan satu tersangka, Mistari (40) penjaga pos perlintasan yang dibangun pengembang Roxy, polisi juga meminta keterangan dari PT KAI Daerah Operasi (Daop) IX Jember. Keterangan itu untuk mencari standar prosedur (SOP) perizinan pintu perlintasan. ”Ada empat orang dari PT KAI Daop IX Jember yang dimintai keterangan seputar standar prosedur perizinan pintu perlintasan di depan Pertokoan Roxy yang menyebabkan kecelakaan itu,” kata Kasatreskrim Polres Jember AKP Agus I Supriyanto, Rabu (19/8). Menurut dia, penyidik juga akan memanggil pejabat Dinas Perhubungan untuk mendapatkan

TANPA KOORDINASI: Pos LLAJ Terminal Besuki yang dibongkar untuk proyek rehabilitasi taman bermain dan relokasi PKL alun-alun.

Asal Bongkar, Pelaksana Proyek Dilaporkan ke Dishub SITUBONDO (BM)- Pembongkaran bangunan Pos Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) di area Terminal Besuki oleh pelaksana proyek rehabilitasi taman dan relokasi PKL Alun-alun Besuki, diduga tanpa ada koordinasi dan pemberitahuan ke Dinas Perhubungan Situbondo. Beberapa warga mengatakan, Pos LLAJ itu masih difungsikan oleh petuga Terminal Besuki. Sesuai aturan, pengelolaan barang milik negara atau daerah yang akan dibongkar atau dipindahtangankan sudah diundangkan dalam PP tentang pengelolaan barang milik negara/daerah. “Sebelum bangunan dibongkar, sejumlah petugas terminal sempat protes. Pos itu masih berfungsi kok, terlebih disaat musim hujan,” jelas seorang warga yang kerap mengais rezeki di terminal. Koordinator Terminal Besuki, Supandi ketika dikonfirmasi membenarkan pembongkaran itu dilakukan tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. “Pembongkaran pos itu tanpa ada kordinasi dan pemberitahuan terlebih dahulu ke kita,” tandasnya. Supandi mengaku, pihaknya sudah melaporkan hal tersebut ke Kepala Dinas Perhubungan dan LLAJ Situbondo. “Sudah saya laporkan hal ini ke kepala dinas,” pungkasnya. (kim/edi/epe)

Situbondo: Edy Sudibyo (koord), Edo Firman, Abdul Hakim, Sudarsono; Bondowoso: Bambang, Djoko Susilo, Sodiq; Jember: Ahmad Rullah; Lumajang: Sentono Priambodo, Ulum Subektian, Fitroh; Banyuwangi: Gatot Imawan Herusustyo, Sumawi. Manajer Iklan/Langganan: 081 249 455 05


MALANG RAYA 05

berita metro www.beritametro.co.id

KAMIS, 20 AGUSTUS 2015

KABUPATEN MALANG l KOTA MALANG l KOTA BATU

UB Tak Masuk 5 Besar PTN Terbaik di Indonesia MALANG (BM) - Universitas Brawijaya (UB) Malang, ternyata tak masuk lima besar perguruan tinggi negeri (PTN) terbaik di Indonesia tahun 2015. Sebab, UB hanya menduduki peringkat enam PTN terbaik Indonesia versi Kemenristek Dikti. Menurut Rektor UB Malang, M Bisri, Rabu (19/8), peringkat tersebut diumumkan tepat pada peringatan Hari Kemerdekaan RI ke70. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Kemenristek Dikti RI) mengumumkan hasil klasifikasi dan pemeringkatan perguruan tinggi di Indonesia itu. Pemeringkatan yang baru pertama kali dilakukan pada 2015 itu dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Selain itu, pemeringkatan juga untuk mendorong perguruan tinggi dalam peningkatan kapasitasnya baik akademik maupun non akademik. Meski masuk enam besar Rektor UB, M Bisri mengaku tetap bersyukur. Karena perguruan tinggi pada level peringkat di atasnya adalah perguruan tinggi berBadan Hukum Milik Negara (BHMN). Sementara saat ini, UB

masih berstatus sebagai Perguruan tinggi Badan Layanan Umum (BLU). “Jika diibaratkan PT BHMN adalah PT yang sudah dewasa, sementara PT BLU adalah PT remaja,” kata Rektor Bisri. Lebihjauh,RektormenyadarikualitasSDMUBmemangperludiperbaiki. “Jumlah profesor dan doktor di UB tidak sebanding dengan jumlah dosen yang dimiliki,” tandasnya. Halini,masihkataBisrikarena akhir-akhir ini UB banyak membuka program studi baru sehingga kebutuhan dosen pun banyak. Dalam waktu bersamaan dilakukan juga moratorium PNS, sehingga grade-nya tidak tinggi. ”Perbaikan SDM tidak bisa dilakukan secara instan. Butuh waktu panjang dan anggaran dana yang besar. Karena itu, untuk solusi jangka pendek kami akan merekrut dosen dari PNS pada Kementerian lain dengan syarat memenuhi kompetensi,” katanya. Pada waktu bersamaan, untuk program jangka panjangnya, UB mendorong para dosen segera studi lanjut dan mempercepat program peningkatan Guru Besar. Untuk kategori kualitas manajemen dan organisasi, Rektor menyayangkan jika pemeringkatan

LENGKAP: Fasilitas yang memadai bukan jaminan untuk unggul di bagian lainnya, seperti halnya kampus yang berdiri megah.

hanya didasarkan pada akreditasi BAN-PT. Mengingat banyak program studi baru di UB, maka akreditasinya tidak bisa A. Padahal, manajemen dan organisasi di UB terakreditasi ISO 9001: 2008 serta beberapa lembaga akreditasi internasional seperti ABEST-21, IFT dan AUN-QA. Selain itu, UB juga berprestasi pada pelayanan prima.

Supaya ekspose UB menjadi tinggi di Indonesia dan dunia, Rektor mengapresiasi pemeringkatan dan berupaya untuk ikut serta pada semua pemeringkatan yang ada baik di Indonesia maupun internasional. Masing-masing pemeringkatan, menurut Rektor memiliki standar penilaian yang berbedabeda. “Kita selalu berupaya un-

tuk mempertahankan dan meningkatkan standar minimalnya,” kata Bisri. Beberapa pemeringkatan yang rutin mengikutsertakan UB setiap tahunnya adalahWebometrics dan 4ICU. “Pemeringkatan oleh Kemenristek Dikti ini baru pertama kali dikeluarkan,” ungkap Rektor. Pada waktu mendatang, Bisri menambahkan, UB berencana mengikuti pemeringkatan Greenmetric World University Rankings sebagai upaya menuju Green Campus. Untuk pemeringkatan Kemenristek Dikti, pada 2016 nanti, Rektor dan jajarannya mengupayakan agar UB menduduki peringkat lebih tinggi, keempat atau kelima. Untuk selanjutnya, Bisri telah berkoordinasi dengan Wakil Rektor. Masalah kualitas sumber daya manusia serta Manajemen dan organisasi akan ditangani olehWakil Rektor II bidang Administrasi dan Keuangan serta Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan dan Kerjasama. Masalah penelitian dan publikasi ilmiah akan ditangani oleh Wakil Rektor I Bidang Akademik, sementara kualitas kegiatan kemahasiswaan akan ditangani oleh Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan. (lil/nov)

Ketua DPRD Diminta Jelaskan Pelesir ke Korsel BATU (BM) – Ketua DPRD Kota Batu, Cahyo Edy Purnomo diminta menjernihkan rencana Pelesir tiga anggota dewan ke Korea Selatan. Sebab, jika tidak dijelaskan secara gamblang dinilai bisa menjadi preseden buruk. ”Kalau program itu legal, ya jangan sembunyisembunyi. Apalagi tiga anggota dewan yang akan berangkat itu memakai dana APBD,” kata anggota dewan dari Komisi B Wito Agro, Rabu (19/8). Sebagaimana diberitakan sebelumnya, tiga anggota dewan yang akan pelesir ke Korsel. Mereka adalah Hely Suyanto dari Fraksi Gerindra, Dewi Kartika Fraksi PKB dan Reni Agustin Fraksi Demokrat. Rencana kunjungan mereka ke Korsel ditentang banyak kalangan. Sebab, tujuannya tidak jelas, padahal menggunakan dana APBD. MenurutWito Argo yang merupakan politisi asal PDIP ini, Ketua Dewan, Cahyo Edi Purnomo harus menjelaskan secara gamblang dan transparan masalah itu. Alasannya, adanya informasi tersebut membuat suasana tidak nyaman di tubuh dewan. Menurut dia, jika tidak ada kejelasan, akan menjadi hal yang memalukan. Maka dari itu, jelas dia, pihaknya mengaku sudah koordinasi dengan Ketua Dewan, Cahyo Edi Purnomo. Sesuai pengakuan Ketua Dewan, menurutnya tidak pernah merekom pencairan uang di Sekwan terkait rencana tiga anggota dewan yang akan ke Korsel itu. “Jadi Ketua dewan mengaku tak pernah tanda tangan soal tugas perjalanan dinas luar,” bebernya. Berdasarkan kondisi tersebut, Wito Agro mengaku heran bila ada tiga anggota dewan akan pelesir ke Korsel dengan dana APBD. ”Ya saya kira soal pencairan dananya itu perlu diklarifikasi kebenarannya,” tandasnya. Dengan begitu, kata dia, anggota dewan lainnya bisa mendapatkan informasi yang valid. “Kami juga akan segera mengklarifikasi pada bendahara di Sekwan,” tandasnya.(gus/dra)

LINTAS KOTA

Keluarga Pelaku Sekaligus Korban Pembiusan Tunjuk Pengacara Baru MALANG (BM) - Keluarga SAN, resmi menunjuk pengacara baru untuk mendampingi selama proses hukum berlangsung, Rabu (19/8). Ini karena SAN yang merupakan korban juga pelaku yang ikut terlibat di kasus pembiusan dan asusila ini. Sebelumnya, SAN yang merupakan kekasih Gama Mulya tersangka pembiusan dan asusila ini hanya didampingi pengacara dari Polresta Malang. Namun, kini keluarga SAN menunjuk tiga pengacara. Di antara ketiga pengacara itu adalah Dian Aminudin. Sementara itu, paman SAN,Teguh Pramono mengaku penunjukkan pengacara baru itu dilakukan usai keluarga berembuk demi kebaikan SAN. “Dari rembukan keluarga akhirnya kami sepakat mencabut kuasa dari pengacara sebelumnya dan mempercayakan pada Pak Dian,” terang Teguh saat di Mapolres Malang Kota, kemarin. Sebelumnya dalam menjalani proses hukum, SAN didampingi Sandy Irawan sebagai kuasa hukum yang disediakan Polres Malang Kota. Pendampingan itu merupakan prosedur hukum yang harus dijalani, sebab SAN terancam hukuman lebih dari 5 tahun. Sandy mengaku telah mendapat konfirmasi dari keluarga SAN. “Semua tahapan sudah saya lakukan selama mendampingi SAN. Tapi keluarganya lebih memilih dan menunjuk kuasa hukum pribadi,” tambahnya. (lil/nov)

KUNJUNGAN PERDANA: Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Sumardi saat diterima Danrem Malang, dalam kunjungannya kemarin (19/8).

Pangdam Minta Anggota TNI Ikut Membantu Pengamanan Pilkada

Kirab Budaya dan Parade Kendaraan Dipadati Masyarakat MALANG (BM) – Puluhan warga Malang Kota mulai berdatangan di Balai Kota Malang, Rabu (19/8). Kedatangan mereka untuk menyaksikan acara Kirab Budaya dan Pawai Kendaraan untuk memperingati HUT ke-70 Kemerdekaan RI. Bahkan sebelum acara dimulai, kondisi di sekitar Balai Kota Malang sudah padat. Padahal saat itu, para peserta masih melakukan persiapan sebelum acara dilaksanakan sekitar pukul 12.30. Kesempatan itu, dipakai masyarakat mengerumuni kendaraan hias yang diparkir berjajar mulai dari depan Balai Kota Malang sampai Jalan Kertanegara atau di depan stasiun Kota Malang. Panitia juga sudah menutup Jalan Kertanegara sisi selatan. Sedangkan Jalan Kertanegara sisi utara digunakan dua arah. Sehingga arus kendaraan di Jalan Trunojoyo menjadi lebih padat. menurut Emi Maulidia, seorang warga setempat mengatakan tiap tahun, dirinya selalu melihat kirab budaya yang diselenggarakan Pemkot Malang. Kali ini, dia bersama putranya datang langsung ke Balai Kota Malang untuk menyaksikan prosesi pemberangkatan kirab. Biasanya, ia melihat kirab di Jalan

UNIK: Penampilan seorang peserta Kirab Budaya dan Parade Kendaraan di Kota Malang sebagai bagian perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-70.

Ijen. “Soalnya, kirab dan pawai tahun kemarin, sampai di Jalan Ijen pesertanya sudah sepi. Makanya sekarang ingin lihat langsung di start pemberangkatan,” kata warga yang tinggaal di Jalan Mayjen Panjaitan itu. Perlu diketahui, kirab budaya dan pawai kendaraan yang diselenggarakan Pemkot Malang untuk memperingati HUT ke-70 Kemerdekaan RI. Kirab budaya diikuti sekitar 17 komunitas dan

pawai kendaraan diikuti 72 unit kendaraan. Untuk kirab budaya start di Balai Kota Malang dan finish di Perpustakaan Daerah setempat. Sedangkan pawai kendaraan start di Balai Kota dan finish di gedung Bakorwil. “Kesempatan ini saya pakai untuk melihat dari dekat saat peserta mulai bergerak. Sebelum dimulai saya dan anak-anak sempat melihat langsung terutama kendaraan yang akan dipakai parade,” imbuh Emi. (lil/nov)

MALANG (BM) - PangdamV Brawijaya Mayjen TNI Sumardi mengunjungi Makorem Malang, Rabu (19/8). Dalam kunjungan tersebut, pangdam meminta prajurit TNI ikut membantu pengamanan pilkada serentak yang dihelat akhir 2015. Sumardi juga menjelaskan bahwa setiap Kodim jajarannya telah diperintah membantu polres di masing-masing kabupaten/kota yang menggelar pilkada. “Itu sesuai petunjuk pimpinan. Soal jumlah personel yang diturunkan setiap Kodim tentu sesuai kebutuhan di lapangan,” kata mantan Gubernur Akademi Militer (Akmil) itu. Menurut jenderal bintang dua itu, di Jatim termasuk wilayah kondusif jelang pilkada. Namun, ia tetap mengimbau agar prajurit tidak lengah. Perlu diketahui, kunjungan ini merupakan kunjungan perdana di Malang, sejak dia menjabat Pangdam V Brawijaya awal Agustus 2015. Dalam kesempatan itu, pangdam bermaksud menyampaikan perkenalan dengan anak buahnya. “Agar bisa berlatih lebih semangat dan menjalankan tugas dengan baik,” tambahnya. Di samping itu, Pangdam V Brawijaya Mayjen Sumardi juga angkat bicara terkait pengibaran atribut PKI di Pamekasaan beberapa waktu lalu. Sumardi menilai pemberitaan media terkait peristiwa itu tak komprehensif. “Jadi harus dilihat secara utuh jangan sepotong-potong agar tidak terjadi salah tafsir,” paparnya. Dikatakannya, karnaval di Pamekasan itu merupakan rangkaian sejarah Indonesia dari zaman ke zaman. “Kan banyak sekali dinamika di antaranya pemberontakan PKI. Jadi di situ digambarkan kekejaman PKI, tidak ada niat menumbuhkan organisasi terlarang itu,” imbuh pangdam. Ia menegaskan, PKI tetaplah bahaya laten yang tidak boleh hidup lagi. Jika ada upaya menumbuhkan komunisme di Indonesia, lanjut dia, TNI siap jadi garda terdepan mengantisipasi itu. “Pancasila dan UUD 45 sudah tidak bisa diubah, kalau mau otak-atik itu kami siap berada di depan untuk menghadang,” tegasnya. (lil/nov)

Jalin Sinergitas, Komisi A Kunjungi Mapolresta Malang

MELAYANI BERSAMA: Komisi A DPRD Kota Malang, saat bertandang ke Mapolresta Malang, dengan tujuan membangun sinergitas dalam melayani masyarakat. PERWAKILAN

MALANG (BM) - Komisi A DPRD Kota Malang bertemu Kapolresta Malang AKBP Singgamata, Rabu (19/8). Kedatangan para wakil rakyat itu diterima langsung di Mapolresta Malang. Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat meningkatkan sinergitas dalam melayani masyarakat. “Kami di Komisi A memang tupoksinya hukum dan pemerintahan jadi perlu adanya sinergitas,” kata Sulik Lestyowati Ketua Komisi A, DPRD Kota Malang, kemarin. Di samping itu, Komisi A DPRD Kota Malang saat ini juga sedang menggodok rancangan Perda Perlindungan Anak dan Perempuan. Hal itu diungkapkan

Sulik Lestyowati usai menjenguk SAN tersangka juga korban kasus pembiusan dan tindak asusiladi Mapolresta Malang. Rancangan perda (raperda) itu juga telah mendapat restu dari eksekutif. “Kami sudah kirim ke eksekutif dan sudah dikembalikan ke legislatif untuk dibahas lebih lanjut,” kata Sulik Lestyowati. Raperda yang merupakan Perda inisiatif DPRD ini, sebenarnya sudah lama diwacanakan. Namun, realisasi dan perkembangan perda itu makin mencuat setelah muncul kasus dugaan pembiusan dan asusila yang dilakukan Gama Mulya bersama SAN, kepada korban

EWW. “Kasus itu jadi masukan kami untuk mengebut Perda ini. Dalam waktu dekat akan dibentuk Pansus untuk pembahasan Perda itu,” tambah politisi Partai Demokrat ini. DPRD sengaja menjenguk SAN di Mapolresta Malang karena prihatin. Dalam kesempatan ini, Sulik didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Wiwik Hendri Astuti; dan anggota Komisi D, Erni Farida. Sulik telah berbincang panjang lebar dengan SAN. “Dia mencurahkan perasaannya, dia sudah mengaku salah atas perbuatannya, tapi yang mendasari adalah cinta,” tambahnya. Dalam kasus ini, Komisi A dan Komisi

D memberi support agar SAN tegar menjalani proses hukum. Erni Farida yang mendampingi Sulik, ikut menyayangkan kejadian ini. “Dia mahasiswi UB semestinya anak berprestasi, kok sampai terjadi seperti ini. Kami melihat kasus ini aneh sekali, jangan sampai ada korban-korban lain,” urainya. Ia mengimbau masyarakat agar menjadikan kasus ini sebagai pelajaran berharga ke depannya. Keterlibatan orang tua dalam pengawasan anak sangat diperlukan. “Lingkungan juga harus mendukung agar tidak terulang lagi kasus seperti ini khususnya bagi warga Kota Malang,” terangnya. (lil/nov)

Malang Raya: Aji A Haji (koord), M. Kholil, Agus Susanto; Iklan/Langganan: 081 333 4050 30


06 G E R B A N G M O J O

berita metro www.beritametro.co.id

KAMIS, 20 AGUSTUS 2015

MOJOKERTO l JOMBANG l KEDIRI

Desak Ungkap Kasus Korupsi, Ratusan Massa Luruk Kantor Kejari JOMBANG (BM) – Ratusan masa mengatasnamakan LSM Forum Rembuk Masyarakat Jombang (FRMJ), meluruk Kantor Kejaksaan Negeri Jombang, Rabu (19/8). Mereka meminta kejaksaan menyelesaikan kasus korupsi yang bergulir di Jombang. Selain mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang, massa yang mendapat pengawalan ketat dari kepolisian juga mendatangi Kantor DPRD setempat. Sementara itu massa akhirnya ditemui Kasi Pidsus Hendro Purwanto. Fatah sebagai Koordinator aksi menyampaikan adanya dugaan korupsi yang dilakukan Kepala Desa Kedungbogo Kecamatan Ngusikan sekitar Rp 100 juta yang bersumber dari dana jaring aspirasi masyarakat (Jasmas) DPRD Kabupaten Jombang tahun 2013 secepatnya diselesaikan. Lebih lanjut Fatah menyampaikan dugaan korupsi di Desa Dapurkejabon dan Desa Tambak Beras juga harus diusut. Sedangkan Hendro Purwanto, sangat mengapresiasi apa yang di-

sampaikan Fatah dan menurutnya wujud kontrol masyarakat. Bahkan Hendro minta waktu satu Minggu untuk melanjutkan proses hukum terkait dugaan korupsi di Desa Kedungbogo. “Kita meminta waktu satu Minggu untuk dapat menyelesaikan kasus ini karena saya juga baru menjabat di sini,”ujarnya. Namun Fatah meragukan janji yang disampaikan Hendro Purwanto. Alasannya, 80 persen kasus yang ditangani kejaksaan selamaini belum terselesaikan. Bahkan, kasus dugaan korupsi terkait penggunaan Dana Jasmas, malah disebut-sebut kejaksaan enggan menyelesaikannya. Sementara kedatangan masa ke Kantor DPRD setempat, hanya ditemui Sekretaris Dewan Pinto Widiarto. Pinto, berjanji akan menyampaikan semua aspirasi massa kepada dewan. Sebab semua anggota dewan tidak ada di kantor. “Akan saya sampaikan semua aspirasi teman - teman kepada anggota dewan karena hari ini dewan tidak ada di kantor,” ujarnya. (aan/gie/nov)

FOTO:BM/PRAYOGI

TUNTUT: Ratusan Massa FRMJ saat menyampaikan tuntutannya ke Kejari Jombang karena dianggap lamban dan enggan menyelesaikan kasus korupsi yang merebak.

Dilarang Memanen Tebunya, Warga Dusun Kedunggalih Bergolak

Wajib Bayar Uang Sewa per Hektar Rp 3 Juta

FOTO:BM/PRAYOGI

KECEWA: Sejumlah warga Dusun Kedunggalih saat mendatangi ruangan anggota DPRD Jombang, untuk wadul masalah yang dihadapi.

JOMBANG (BM) – Warga Dusun Kedunggalih Desa Bareng Kecamatan Bareng, terancam tak bisa memanen tebu yang sudah terlanjur ditanam. Tebu yang ditanam itu berada di lahan sengketa antara warga dengan Satuan Brigade Mobil (Satbrimob) Polda Jatim. Dari penuturan warga, oknum anggota Brimob dan Kepala Dusun setempat yang melarang warga melakukan panen tebu jika tidak membayar sejumlah uang sewa. Harga setiap hektarnya mencapai Rp 3 juta bagi warga yang hendak memanen tebu tersebut. Munzilah, seorang perwakilan warga menyampaikan kekecewaannya karena tidak ada satu pun anggota dewan yang berada di ruang kerjanya ketika ia hendak wadul di kantor wakil rakyat pada Selasa (18/8). “Padahal banyak hal yang akan kami sampaikan ke anggota dewan. Salah satunya persoalan sengketa lahan yang sekarang mengakibatkan warga tidak

diperbolehkan memanen tebu hasil yang mereka tanam sebelumnya,” ujarnya. Meski belum bertemu dewan, ia berjanji akan kembali datang untuk menemui dan menyampaikan keluhan warga Dusun Kedunggalih terkait persoalan pelarangan melakukan panen tebu yang notabene milik warga. Ia juga menjelaskan sebenarnya tebu itu hasil yang ditanam warga namun saat akan dipanen ternyata dilarang oknum anggota Brimob dan kepala dusun setempat jika warga tak membayar. “Tentu saja kami keberatan. Bayangkan saja untuk per hektarnya kami diminta membayar Rp 3 Juta. Sedangkan lahan milik warga ada hampir 40 hektar dan telah ditanami tebu,” jelasnya. Ia menambahkan, selain meminta uang, oknum tersebut juga mengancam akan memanen sendiri jika warga tidak segera membayarnya. Padahal apabila tidak segera dilakukan panen tebu, warga

terancam merugi lebih parah. Karena musim panen tebu hampir habis dan tebu sudah mulai mengering. “Mereka meminta uang alasannya akan disetorkan ke Menteri Keuangan tapi saat ditanya bukti nomor rekening milik Kementerian mereka tidak bisa menunjukkan,” ujarnya keheranan. “Hingga saat ini sengketa lahan ini juga sudah dalam penanganan Komnas HAM. Tapi kejadian di kejadian ini membuat kami dirugikan,” pungkasnya. Sebelum mendatangi kantor dewan, perwakilan warga sudah berusaha meminta keterangan status tanah ataupun data-data kepemilikan dari BPN Kabupaten Jombang. Sayangnya, pimpinan BPN tidak bisa ditemui. Bahkan saat akan dikonfirmasi koran ini, beberapa karyawan mengaku tak memunyai kewenangan karena hanya Kanwil Surabaya yang dapat memberikan keterangan tersebut. (aan/gie/nov)

Penyusunan Raperda APBD Tetap Orientasi di Anggaran Berbasis Kinerja MOJOKERTO (BM) – Pemkot Mojokerto diperkirakan akan mengalami pengurangan anggaran akibat pendapatan daerah menyusut sebesar Rp 29 miliar. Hal itu diutarakanWakilWalikota (Wawali) Mojokerto Suyitno. Wawali menerangkan kondisi keuangan itu ketika menyampaikan dalam nota penjelasan Raperda Perubahan APBD (P APBD) 2015 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Mojokerto. Dijelaskan wawali, penyusunan Raperda APBD 2015 tetap berorientasi pada anggaran berbasis kinerja dengan pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran/output dan hasil/outcome dari program dan kegiatan yang dilaksanakan atas penggunaan anggaran secara

FOTO:BM/PRAYOGI

PENJELASAN: Wawali Mojokerto Suyitno saat menyampaikan nota penjelasan Raperda Perubahan APBD (P APBD) 2015 di Rapat Paripurna.

terukur, efektif dan efisien sesuai standar analisa belanja. Beberapa dasar pelaksanaan APBD 2015 dilakukan karena adanya perubahan asumsi dan perkembangan kondisi riil pada anggaran tahun berjalan 2015. Ringkasan rancangan peruba-

han APBD anggaran 2015 pada jumlah sisi pendapatan pada anggaran 2015 dari penerimaan sebesar Rp 765.506.731.350,00 setelah perubahan diperkirakan berkurang sebesar Rp 29.283.716.035,00 atau 3,83 persen sehingga menjadi Rp

736.223.015.314,23. Wawali Suyitno mengatakan semua itu sesuai ketentuan yang ada, perubahan APBD disusun berdasarkan ketentuan pasal 81 peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Lalu, pasal 154 Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Bahwa penyusunan APBD antara lain dilaksanakan apabila perkembanganyangtidaksesuai denganasumsikebijakanumum

KEDIRI RAYA

APBD. Keadaan itu yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran. Antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih dari tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Serta dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah serta sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula dapat ditetapkan dalam kebijakan umum APBD. Sementara, penyelenggaraan penyampaian nota penjelasan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD anggaran 2015 selain dihadiri Ketua danWakil Ketua DPRD juga sebagian besar anggota DPRD. (gie/nov/adv)

berita metro www.beritametro.co.id

Jelang Pilbup, Satu Anggota PPL Memilih Mengundurkan Diri KEDIRI (BM) - Jelang pemilihan bupati (pilbup), Panitia Pengawas Lapangan (PPL) malah mengundurkan diri. Hal itu menjadikan kinerja Panitia Pengawas Pemilih (Panwaslih) menjadi terhambat. Data yang dihimpun, anggota PPL yang mengundurkan diri berjumlah 1 orang tersebut, terdapat di Kecamatan Kras tepatnya di Desa Kanigoro. Adapun alasannya, diduga bersangkutan akibat kesibukan kerja.

“Benar ada anggota PPL yang mengundurkan diri di Desa Kanigoro Kecamatan Kras kemungkinan karena mendapatkan pekerjaan yang lebih baik,” jelas Wahyuni Sriastuti Divisi SDM Panwaslih Kabupaten Kediri. Wahyuni mengaku, pengunduran diri tersebut, tertanggal 10 Agustus 2015 dan saat ini masih proses pengajuan pengganti anggota PPL yang baru. Wahyuni mengata-

kan, kalau Panwaslih Kecamatan sudah melakukan rapat pleno untuk pengajuan pemberhentian ke Panwaslih Kabupaten. Selanjutnya, surat pemberhentian tersebut akan diajukan ke Bawaslu Provinsi. Wahyuni menambahkan, setelah Bawaslu menerima surat pemberhentian, berikutnya Bawaslu akan mengeluarkan surat untuk pengangkatan PPL baru. Pengangkatan tersebut, bisa diambilkan dari peserta

FOTO : BM/BUDI ARYA

BAKAL SELEKTIF : Proses pelantikan anggota PPL Kabupaten Kediri yang dinyatakan lolos beberapa waktu lalu.

Diimbau Tak Melintas di Rute Kediri Nite Carnival, karena Ditutup Total

FOTO : BM/BUDI ARYA

PERSIAPAN : Sebagian peserta acara Kediri Nite Carnival yang mempersiapkan dengan berlatih agar saat penampilan yang dimulai dari Stadion Brawijaya berjalan lancar.

KEDIRI (BM) - Jika tidak ingin terjebak kemacetan, masyarakat yang akan melintas di Kota Kediri, pada Rabu (19/8) malam untuk menghindari sejumlah jalan yang menjadi rute di acara Kediri Nite Carnival. Kegiatan Kediri Nite Carnival itu bakal dimulai sekitar pukul 19.00 dari Stadion Brawijaya. Penutupan dilakukan jika rombongan peserta karnaval sudah mulai bergerak. Sementara, jalan-jalan yang menjadi rute Kediri Nite Carnival di antaranya Jalan Pahlawan Kusuma Bangsa, Jalan Erlangga, Jalan Hayam Wuruk dan Jalan Basuki Rachmad. Jalan ini bakal ditutup total dari arus lalu lintas. Sedangkan sejumlah jalan yang bakal

dilakukan penutupan akibat imbas kegiatan karnaval di antaranya Jalan Adi Sucipto, Jalan Pemuda, Jalan Kombes Pol Duriyat serta Jalan Kartini. Jalur yang bakal ditutup ini berada di tengah kota dan akses kawasan pertokoan. Sehingga penutupan jalan dipastikan bakal berdampak terjadi penumpukan arus lalulintas melalui jalan alternatif yang relatif lebih sempit. Sementara itu, Kabag Humas Pemkot Kediri Drs Apip Permana menjelaskan, penutupan jalan dilakukan untuk kelancaran kegiatan Kediri Nite Carnival. Masyarakat diimbau melalui jalur alternatif untuk menghindari terjadinya kemacetan yang menjadi rute kegiatan itu. (bud/nov)

yang ikut tes di urutan nomer dua. Menurutnya, saat tes lalu, rata-rata satu desa lebih dari dua orang sehingga Panwaslih tidak bingung ketika ada anggota PPL yang mengundurkan diri. Dan misalnya satu desa yang daftar hanya satu orang Panwaslih akhirnya terpaksa untuk melakuan perekrutan PPL baru. “Proses perekrutannya tidak lama sekitar dua minggu biasanya sudah terbentuk anggota PPL baru,” urainya. Wahyuni juga mengaku dengan adanya anggota PPL yang mengundurkan diri, memang membuat kinerja Panwaslih sedikit terhambat. Apalagi, saat ini masih proses pencocokan data memilih di tiap-

tiap tempat pemungutan suara yang secara otomatis memerlukan PPL yang melakukan pengawasan. Akan tetapi, hambatan tersebut tidak menjadi masalah besar karena saat ini untuk sementara waktu sudah di back up kinerjanya oleh anggota Panwascam. Dengan adanya anggota PPL yang mengundurkan diri,kini Panwaslih mulai melakukan evaluasi diri. “Ke depannya ketika akan melakukan perekrutan anggota PPL baru saat sesi tes wawancara harus benar- benar ditatar terkait kesanggupannya. Apalagi saat ini tidak ada sanksi yang tertulis untuk anggota PPL yang mengundurkan diri,” pungkasnya. (bud/nov)

Laporan Kejanggalan Ijazah, Disikapi Dingin Tim Pemenangan Harmas KEDIRI (BM) - Munculnya laporan ijazah yang dinilai janggal ke Panwaslu Kabupaten Kediri, dari seorang warga Desa Kunjang Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri, ternyata hanya disikapi dingin tim pemenangan paslon incumbent Haryanti Sutrisno dan Masykuri (Harmas). Bahkan, Tim Pemenangan Harmas seolah tidak begitu menyikapi hal tersebut dan lebih memilih hemat berkomentar kepada awak media. Kondisi itu, berbanding terbalik dengan PERWAKILAN

pihak pelapor yang seolah optimis dan menggebu bahwa berkas yang dilampiri bukti bisa ditindaklanjuti dan diproses pihak terkait. “Maaf anda dari mana, tanya Sulkani selaku Humas Tim Pemenangan Harmas, kepada sejumlah wartawan, saat menghubungi, Rabu (19/8). Hingga akhirnya, Sulkani malah meminta awak media langsung menghubungi atau melakukan klarifikasi terhadap pihak yang berkompenten melaporkan

dugaan kejanggalan Ijazah paslon Harmas. Di samping itu, Sulkani yang juga Ketua DPRD Kabupaten Kediri memersilahkan awak media untuk menanyakan langsung ke pihak Panwaslu. Kalaupun materi laporan diarahkan terhadap lembaga itu. “Kalau untuk masalah proses dan tindakan silakan tanyakan langsung saja ke Panwaslu bukan ke saya,” pungkas Sulkani. Sekedar mengingatkan munculnya ijazah janggal palson

Harmas tersebut memang dari laporan seorang warga Kunjang Kabupaten Kediri ke Panwaslu Kabupaten Kediri, Selasa (18/8). Adapun isi laporannya, perihal ijazah yang dipakai mendaftar tidak sesuai dengan nama aslinya serta adanya keterangan ijazah cawabup yang terlihat janggal. Choirul Anam sebagai pelapor membawa seabrek bukti yang dikemas dalam lembaran dengan dibendel ke Kantor Panwaslu. Bukan hanya

itu, dia melapor ke Panwaslu itu juga disertai keterangan lengkap dan juga menunjukkan bukti ijazah Haryanti maupun Masykuri. Bukan hanya itu, Choirul juga menjabarkan, apabila dalam ijazah itu tertulis nama Harjanti Hadikoesworo namun di luar ataupun di publik cabup memakai nama Haryanti Sutrisno. Selain itu cawabup Masykuri juga dipermasalahkan perihal dengan tulisan dalam ijazahnya. (bud/nov)

ke-1

Mojokerto - Jombang: Prayogi Waluyo (koord), Aan Hidayat (Jombang) Iklan/Langganan : 081 134 647 71 I Kediri: Kediri Raya: Budi Arya Iklan/Langganan : 081 335 017 333


SAMBUNGAN 07

berita metro www.beritametro.co.id

KAMIS, 20 AGUSTUS 2015

Proyek Listrik 35 Ribu MW, Rizal Diminta Cari Solusi SAMBUNGAN HALAMAN 1

Serapan ... “Jadi sekali lagi, konsentrasi ke penyerapan anggaran. Duitnya ada!” ucap Jokowi menegaskan. Sebagai informasi, alokasi anggaran belanja pemerintah pusat di APBNP 2015 ditetapkan Rp 1.319,5 triliun. Sekitar 60 persen dari alokasi anggaran tersebut atau sebesar Rp 795,5 triliun disebar ke seluruh kementerian/lembaga (K/L) untuk dibelanjakan. Dengan demikian, realisasi belanja K/L sejak Januari hingga saat ini baru sekitar Rp 159,1 triliun. Sebelumnya, terkait kritik

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli soal proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt (MW) yang diklaim tak realistis, Jokowi tak menghiraukan anak buahnya tersebut. Menurut presiden, realisasi proyek sangat penting guna mengaliri setrum ke daerah yang belum terjangkau atau kurang pasokan. Jadi tidak ada alasan untuk evaluasi atau bahkan menundanya. “Enggak, enggak (direvisi). Itu memang kebutuhan. Kalau

enggak mencapai itu, saya tiap ke daerah, yang dikomplainnya adalah listrik. Byar pet, listrik mati semua,” ujar Jokowi di Jakarta Convention Center ( JCC), Senayan, Jakarta Pusat. Guna mengejar target megaproyek itu, Jokowi berupaya keras untuk menghilangkan sumbatan-sumbatan yang terjadi. Bahkan, presiden siap turun ke lapangan. “Karena itu saya dorong terus ini harus selesai. Sampai saya berikan contoh pembebasan lahan yang di Batang saja sampai saya turun tangan. Pak Wapres turun tangan,” ujarnya. Jokowi mengakui bahwa proyek pembangkit listrik 35 ribu

MW adalah proyek ambisius dari pemerintah. Namun, menurutnya, bukan berarti proyek tersebut tidak realistis. “Memang kebutuhannya seperti itu. Oleh sebab itu angka 35 ribu MW kalau ada masalah di lapangan, itu yang dicarikan solusi sehingga investasi investor betul-betul bisa melaksanakan investasinya,” ujarnya. Dia balik meminta agar Rizal dan para menteri terkait mencari solusi agar proyek tersebut dapat dicapai sesuai target. “Itu tugasnya menteri, Menko, untuk mencarikan solusi, mencari jalan keluar, setiap masalah yang dihadapi oleh investasi investor,” katanya.

Sutan: 70 Persen Putusan Hasil Copy Paste dari Tuntutan SAMBUNGAN HALAMAN 1

Divonis .. “Majelis mengadili, menyatakan Sutan Bhatoegana terbukti secara sah dan bersalah melakukantindakpidanakorupsisesuai dakwaankesatuprimerdankedua lebih subsider. Menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun dan Rp 500 juta subsider 1 tahun kurungan,”katahakimketuaArtha Theresia ketika membacakan putusan. Sutan dinyatakan terbukti bersalah melakukan pidana korupsi sebagaimana Pasal 12 huruf a dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimanatelahdiubahdenganUU Nomor 20/2001 tentang PemberantasanTindakPidanaKorupsi. Hukuman10tahunpenjaraitu sedikit lebih ringan dari tuntutan 11 tahun penjara dan denda Rp 500jutasubsider6bulankurungan yang dilontarkan Jaksa KPK dua pekan lalu. Saat itu, jaksa KPK Dody Sukmono juga juga menuntuthakmemilihdandipilih Sutan dalam pemilihan umum dicabut selama tiga tahun. Tapi kemarin, Hakim Anggota Ugo menjelaskan bahwa dalam pengambilan putusan, majelis mempertimbangkan hal yang memberatkan. Di antaranya, Sutan dinilai tak konsisten dengan slogannya untuk memberantas korupsi. Selain itu, Sutan juga tak mendukung upaya negara untuk memberantaskorupsi.“Terdakwa (Sutan)tidakmengakuiperbuatan, dan berbelit di persidangan. Sikap terdakwa di persidangan tidak mencerminkan anggota DPR,” kata Ugo. Sedangkan hal yang meringankan, lanjut dia, majelis

mempertimbangkanSutansudah memiliki keluarga dan anak. Setelah sidang, Sutan tak diberi kesempatanuntukmengungkapkan tanggapannya apakah akan mengajukan banding atau tidak. Sebelumnya Sutan dibelit dengan sejumlah persoalan. Di antaranya, dinyatakan menerima USD 140 ribu dariWaryono Karno saatmenjabatSekjenKementerian ESDM,sertamenerimauangUSD 200ribudariKepalaSKKMigassaat dijabatRudiRubiandini.Sutanjuga disebutmenerimabangunandan tanah seluas 1.194,38 m2 di Kota Medan. Berdasarkan keterangan para saksi, dan bukti-bukti yang dikumpulkan, uang USD 140 ribu dariWaryonoKarnoditujukanuntuk memuluskanpembahasanprogram kerja terkait APBN-P 2013 dari KementerianESDM,yangdilakukan KomisiVIIDPRperiode2009-2014. Dalam persidangan kemarin, hakimjugamenjelaskanaluruang tersebut hingga sampai ke tangan Sutan. Sebelum sampai ke tangan Sutan, uang USD 140 ribu itu disebutkan diambil oleh staf ahli Sutan, Iryanto Muchyi dari Kabiro KeuanganESDMyangsaatituDidi Dwi Sutrisno Hadi. Selanjutnya, uang itu diberikan oleh Iryanto Muchyi pada tenaga ahli Sutan yangbernamaMuhammadIqbal. Barulah Iqbal menyerahkan pada uang tersebut pada Sutan pada 28 Mei2013. “Terbukti bahwa penyerahan uang dari Waryono Karno tidak secaralangsungkepadaterdakwa. Akan tetapi fakta-fakta hukum telah membuktikan bahwa terjadi peralihan penguasaan uang dari

pihak pemberi dalam hal ini Waryono Karno yang sumber uangnya berasal dari Rudi Rubiandinikepadapihakpenerima melalui saksi Iryanto Muchyi, M Iqbal serta Casmadi untuk diserahkankepadaterdakwa,”ujar Hakim Anggota Saiful Arif. Uang tersebut sudah terbagi dalam amplop untuk dibagikan pada sejumlah anggota dewan. Rinciannya,4PimpinanKomisiVII masing masing USD 7.500, 43 AnggotaKomisiVIImasing-masing USD 2.500, dan Sekretariat Komisi VIIsejumlahUSD2.500. Sedangkanterkaitpenerimaan uangUSD200ribudariKepalaSKK Migas saat itu, Rudi Rubiandini. Menurut Jaksa pada KPK, dana ini ditujukan sebagai THR anggota KomisiVII periode 2009-2014. Sutan juga dinyatakan menerima bangunan dan tanah seluas 1.194,38 m2 yang terletak di Jalan Kenanga Raya Nomor 87 Tanjungsari Kota Medan dari Komisaris PT SAM Mitra Mandiri, SalehAbdulMalik.“TerdakwaSutan Bhatoegana terbukti menerima hadiah berupa barang dan sejumlah uang yaitu pada tanggal 26 Juli 2013 diToko Buah All Fresh MTHaryonomenerimauangUSD 200ribu.Dankeduapadatanggal5 Oktober 2013 menerima satu unit tanah dan bangunan, Jalan Kenanga Raya dari Saleh Abdul Malik,”paparHakimUgo. Namun, Majelis Hakim menyatakan Sutan tidak terbukti menerima mobil Alphard dan uang Rp 50 juta dari Jero Wacik sebagaimanadakwaanJaksaKPK. “Berkaitan dengan penerimaan 1 unit Toyota Alphard dari Yan Achmad Suep. Karena telah dibayar terdakwa adalah suatu jual beli dan bukan merupakan

hadiah atau perbuatan yang melanggar hukum. Berkaitan dengan dakwaan terdakwa menerima uang Rp 50 juta dari JeroWacik selaku Menteri ESDM, melalui Waryono Karno harus dinyatakan tidak terbukti secara hukum karena tidak didukung bukti,” ujar Hakim Anggota Ugo. Majelis Hakim juga tak mengabulkan permohonan jaksa KPKagarhakpolitikSutandicabut. “Majelis hakim tidak sependapat, karenapemilihantergantungpada rakyat,” tutur Ugo. Terkait hal itu, Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi Sapto Pribowo mengaku belum mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya. “Kami akan kaji putusan dulu,” ujar Johan. Namun dia menjelaskan, biasanya jika putusan lebih dari dua pertiga tuntutan, KPK tidak akan mengajukanbanding. Sementara itu, Sutan menegaskanakanmengajukanbanding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. “Kandikasihanginsegarkitawaktu itu, dan praperadilan akan dipertimbangkan tapi satu pun tidak ada yang diungkapkan, kemudian saksi ahli tidak ada, pledoisamasekalinggakdianggap,” kata Sutan seusai sidang. Dia menyebut putusan hanya mengkopisuratdakwaandansurat tuntutan yang disusun Jaksa pada KPK. “Dan hampir 70 persen saya dengar, saya simak, copy paste daripada tuntutan dakwaan. Hampir nggak ada apa-apanya.Ya terus terang saja harus kita lawan. Kita harus banding,” kata Sutan. PengacaraSutan,EggiSudjana, bahkantetapberpendapatkliennya tidakbersalah.Diajugamenuding KPKmelanjutkanpenyidikanyang tak sesuai prosedur.“Ini peradilan sesat,” kata Eggi. (ant/dtc/cnn)

Data Manifest Tak Sesuai, Ticketing Trigana Air Diperiksa SAMBUNGAN HALAMAN 1

Terhalang .. “Perintah Kepala Basarnas (Marsekal Madya Bambang Soelistyo) malam ini selesai dan paling lambat besok pagi,” lanjut Heronimus. Sesampai di Oksibil, jenazah rencananya akan diterbangkan ke Sentani untuk dilakukan identifikasi di RS Bhayangkara di Jayapura. Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Kapusdokes) Polri Brigjen Arthur Tampi menegaskan bahwa pihaknya sudah menerima 51 data antemortem korban dari total 54 korban. Dia menegaskan bahwa proses identifikasi jenazah baru akan dilakukan Kamis ini. “Tidak

mungkin pesawat turun di Oksibil (karena sudah malam), jadi mulai besok (hari ini) baru bisa jasad diterbangkan ke Sentani dan dibawa ke RS Bhayangkara di Jayapura,” kata Arthur. Selain data antemortem, proses identifikasi juga akan memperhatikan manifest pesawat tersebut. Nah, terkait hal ini Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menyayangkan adanya perbedaan antara penumpang yang menjadi korban dengan data manifest “Saya sudah perintahkan untuk periksa, hari ini (Rabu) mestinya sudah dipanggil.

Karena tidak ada penjualan seperti loket itu di Bandara Sentani,” kata Jonan, di kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/8). “Kami evaluasi sistem tiketnya. Kalau kami pandang kurang, maka tidak boleh menambah rute baru dulu sampai itu dibetulkan,” tegas Jonan Jonan juga curiga adanya keterlibatan calo seiring adanya perbedaan tersebut. “Lewat calo atau apa, itu yang mesti dibereskan pada ticketing Trigana,” kata dia. Jonan berpendapat, tidak perlu membentuk tim khusus untuk mengevaluasi Trigana. Menurutnya, hal itu merupakan persoalan yang relatif sederhana. “Tidak usah, kerjaan gampang itu. Pokoknya harus dise-

lesaikan, kalau dia tidak mau selesaikan ya kita tidak kasih tambahan izin rute baru,” katanya. Pada perkembangan lain, kotak hitam pesawat yang ditemukan Selasa (18/8) sudah diserahkan Basarnas pada Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Kepala Basarnas Frans Henry Bambang Soelistyo menyerahkan langsung kotak hitam itu kepada Ketua KNKT Tatang Kurniadi. Namun, kotak hitam yang sudah ditemukan adalah bagian rekaman suara kokpit atau Cockpit Voice Recorder (CVR). Sedangkan bagian Flight Data Recorder (FDR) yang mencatat data penerbangan, masih dalam pencairan. (ant/dtc/cnn)

Jenazah Langsung Dibawa ke Blitar ‘Bertangan .. “Usai memimpin latihan di Stadion Kanjuruhan Kepanjen, kami sempat meeting dengan tim pelatih diWarung Lumayan,” ujar General Manager Arema Ruddy Widodo. “Usai makan, sekitar pukul 19.00, almarhum mengajak saya pulang. Saya bersama I Made Pasek Wijaya dan Alan Haviluddin (asisten pelatih Arema) ikut di mobil beliau. Waktu itu, beliau masih bisa menyetir mobil,” tuturnya lagi. “Lalu saya yang ganti menyetir. Tak berapa lama, almarhum meminta menepi karena ingin muntah. Setelah muntah, saya bawa ke dokter praktik di daerah Genengan. Namun,

SAMBUNGAN HALAMAN 1 beliau kembali muntah. Akhirnya, saya putar balik ke Puskesmas Pakisaji. Beliau masih sadar waktu itu. Usai diperiksa sepuluh menit, sekitar pukul 19.40 WIB, beliau sudah wafat,” pungkas RuddyWidodo. Sementara itu, Media Officer Arema, Sudarmajj mengatakan jenazah almarhum langsung dibawa ke Blitar. Hal itu merupakan keputusan istri almarhum. “Jam 10 malam jenazah dibawa ke Blitar, ke Desa Mandesan, Kecamatan Selopuro Blitar, dari Puskesmas Pakisaji,” tuturnya. Suharno di sepakbola Indonesia termasuk pelatih yang memiliki pengalaman melatih sangat panjang dan beragam. Eks

pemain Perkesa 78 dan Niac Mitra (kini Mitra Kukar) memulai menjalani karier kepelatihan pada 1988. Perasaan kehilangan juga disuarakan oleh mantan pelatih Arema U-21, Agus Yuwono. Menurutnya,sosokalmarhummerupakanpribadiyanggemarmembuat suasanalatihantidaktegang. “Beliau adalah sosok yang terbuka dan bisa menghadirkan suasana gembira di dalam dan luar lapangan,” kenangnya, ketika dihubungi Berita Metro, Rabu (19/8) malam. Meninggalnya Suharno yang melatihAremadalamtigaperiode, 1996-1997,2011-2012,danperiode 2014 hingga meninggal ini, juga mengagetkan arsitek Persebaya Surabaya Ibnu Grahan. “Almarhum orangnya baik.

Kami sering saling memanggil dulur (saudara-red). Dia adalah pelatih yang sering eksis di pentas sepakbola nasional. Almarhum dikenal sebagai pelatih bertangan dingin,” kata Ibnu Grahan. Manajemen Persegres Gresik United pun tak lupa ikut berduka cita. Mereka menilai Suharno tak bisa terlupakan setelah sempat menangani tim tersebut pada 2012. Terlebih Suharno memiliki catatan baik selama menangani laskar ‘Joko Samudro’. “Jasa beliau tidak akan kami lupakan. Damai di sana, coach. Terimakasihsudahmenjadibagian dari sepakbola Gresik. Kenangan bersama coach Suharno bukan hanya membekas pada para pemain, tapi bahkan sampai penjaga mess,” tulis Persegres di akun twitter-nya. (dek/azt)

Rizal sempat menyatakan bahwa target pemerintah untuk membangunproyekkelistrikan35 ribu MW terlalu besar. Maka dari itu, pemerintah akan melakukan evaluasi atas target tersebut. “Target 35 ribu MW dan sisa target masa SBY 7 ribu MW. Total 42 ribu MW itu akan sulit. Saya mintauntukESDM,DewanEnergi Nasional akan dievaluasi ulang manayangbetul-betulmasukakal. Jangan kasih target tinggi tapi dicapainya susah,” katanya. Sementara Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menuturkan, Rizal malah mendapat tugas khusus dari presiden yakni terkait waktu tunggu bongkar muat peti kemas di pelabuhan (dwell time). Jika pada menteri sebelumnya, Indroyono Soesilo, Jokowi memberikan target 4,7 hari, untuk Rizal targetnya lebih berat, yakni 3-4 hari. “Beliau memberikan tugas secara khusus kepada Menko Kemaritiman untuk memperpendek dwell time, yang sebelumnya masih di atas lima hari. Beliau berikan batas waktu, pada Oktober diharapkan sudah bisa 3-4 hari,” ucap Pramono. Persoalan dwell time ini menjadi persoalan utama yang menjadi perhatian Jokowi. Jokowi bahkan sempat meluapkan amarahnya saat mengetahui setelah berbulan-bulan diberi target,dwelltimedipelabuhanmasih juga lama, yakni sekitar lima hari. Pada awal Jokowi menjabat, rata-rata dwell time mencapai delapan hari. Mendapat target yang lebih berat soal dwell time, Rizal memilih irit bicara.“Tunggu itu minggu depan baru akan dibahas. Minggu depan baru kita akan fokus soal dwell time,” ucap Rizal sambil berjalan cepat. Menurutnya, untuk hari ini, dia hanya akan fokus pada strategi dan visi untuk pengembangan pariwisata. Dia pun menyatakan akan bekerja sama dengan kepolisian untuk mengefek-

tifkan waktu bongkar muat itu. “Di situ banyak mafianya ya, kita ajak Kapolri, Panglima TNI, dan lain-lain. Kita akan gebrak,” katanya. Yakin Tak Dicopot Rizal memang masih jadi perbincangan terkait kritiknya terhadapan kebijakan presiden. Anggota Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki menilai bahwa segala kritik sebaiknya tidak diumbar ke publik, agar tidak ada asumsi adanya perpecahan dalam kabinet. Teten menuturkan, agar pemerintahan berjalan lebih baik, sebaiknya kritik disampaikan pada rapat kabinet atau dibicarakan langsung dengan Presiden Jokowi, alih-alih diumbar di media dan di umum. “Kurang baguslah. Kegaduhan itu bisa ditafsirkan ada perpecahan, sebenernya itu tidak. Presidensudahmenegaskan,”ujarnya. Teten bercerita, pada saat Sidang Kabinet Paripurna sore kemarin, Rizal mengatakan akan tetap bersikap kritis. Dia menilai bahwa keteguhan sikap Rizal sebenarnya tidak jadi masalah, namun presiden meminta agar kritik Rizal disampaikan secara internal atau melalui rapat terbatas, atau rapat koordinasi di Kemenko bidang Politik Hukum dan Keamanan. “Saya kira dalam rapat kabinet, ratas, atau rakor kementerian yang dipimpin Menkopolhukam itu lazim ada perbedaan pandangan masukan dan saran, sehingga kadang tidak mudah mengambil keputusan,” katanya. Aktivis antikorupsi itu berpandangan adanya perbedaan pendapat dalam rapat kabinet menunjukkan sifat demokratis dan ada kontestasi gagasan. Dia pun membenarkan bahwa instruksi presiden harus langsung diikuti oleh semua pihak. “Jadi saya kira debatable dan saya kira sangat kaya. Forum ini yang seharusnya digunakan para

menteri,” tandasnya. Karena itu, ucap Teten, presiden mengutus Menko bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan untuk berbicara dengan Rizal mengenai hal itu. “Ini kan bukan ada pertentangan lalu presiden seperti menengahi, bukan. Presiden menegaskan, kritik dan saran dari para menteri dari berbagai kebijakan diperlukan. Selama ini dalam ratas selalu terjadi, saling koreksi data, koreksi lainnya.Tapi memangpresidenmintajangandi luar media, karena secara internal perbedaan itu selalu diakomodasi dalam setiap pembuatan kebijakan,” tuturTeten. Di sisi lain, PDIP angkat bicara soal kontroversi Rizal. “Nggak kaget sama sekali. Apalagi saya sudah mengenal beliau puluhan tahun,” kata Ketua DPP PDIP, Hendrawan Supratikno. Hendrawan memahami latar belakang Rizal sebagai pengamat. Sehingga saat ditunjuk sebagai menteri masih dalam tahap penyesuaian. “Pak Rizal Ramli ini kan bagaimanapun semula adalah pengamat. Dia punya lembaga kajian namanya Econit. Kalau ada kebijakan tidak pro rakyat tidak sesuai dengan kepentingan nasional selalu dikritik, nah ketika dia ditunjuk jadi Menko itu topi yang digunakan masih sebagai lembaga pengkajian, belum ikut rapat dengan anggota kabinet yang lain,” kata Hendrawan. “BangRizalRamlimemangdari dulukritishanyakritisnyabiarlebih dalam,tidakmengesankankabinet tidak kompak dan tidak mengesankan menteri jalan sendiri,” lanjutnya. NamunHendrawanyakinkritik itu tidak dimaksudkan untuk melawanperintahPresidenJokowi. Sehingga dia yakin Rizal tak akan dicopothanyakarenasikapkritisnya. “Nggak (dicopot), Pak Rizal Ramli tidak akan (melawan presiden),” pungkasnya.(kms/dns/lin/rdl)

Ada Potensi Kerugian Konstitusional di 80 Daerah Aturan ... Tapi, dia mempertanyakan nasib 80 daerah lain yang bisa saja akhirnya hanya memiliki satu paslon. Seperti diberitakan, ada 80 daerah yang kini memiliki dua paslon untuk pilkada mendatang. Daerah-daerah itu bisa saja akhirnya hanya memiliki satu paslon, jika salah satu dari dua paslon yang ada saat ini dinyatakan gagal. Itu sebabnya, Effendi menegaskan pentingnya PUU segera dilakukan. “Hak memilih warga negara yang tinggal di daerah dengan paslon tunggal jelas dirugikan. Ini juga tidak memberikan kepastian hukum dan bersifat diskriminatif, bertentangan dengan pasal 28 D ayat 1, Pasal 28 I ayat 2 dan pasal 27 ayat 1 UUD 1945,” tutur Effendi. Jika nanti pemeritahan dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt) kepala daerah, menurut dia, ada potensi kerugian konstitusional. Menurutnya, jika Plt kepala daerah tidak mengambil kebijakan strategis, atau rakyat tertunda

SAMBUNGAN HALAMAN 1 mendapatkan pemerintah terbaik yang mereka pilih, hal itu disebutnya akan memperlambat pembangunan. “Ini sangat terkait dengan kerugian konstitusional, pasal 27 ayat 2, pasal 28 H ayat 1 dan pasal 28 C ayat 1 UUD 1945,” terangnya. Pria asal Padang itu kemudian menjelaskan bhawa gugatannya adalah untuk mengingatkan adanya potensi kerugian konstitusional di seluruh Indonesia. “Kalau rakyat tak mendapat pemerintahan yang sesuai dengan apa yang mereka pilih, maka jelas akan bisa menimbulkan gangguan pembangunan di daerah yang bisa berimbas ke nasional. Belum lagi, karena tak ingin Pilkada ditunda, ada yang menyiapkan calon boneka,” tuturnya. Di sisi lain, Mendagri Tjahjo Kumolo mengakui adanya gugatan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 di MK. Bahkan, Tjahjo menyebut gugatan itu dilayangkan oleh dua pihak.“Ada calon yang satu pasang mengajukan gugatan ke MK, ada

satu pasangan perseorangan yang mengajukan ke MK,” kata dia di Bandung, kemarin. Tjahjo juga mengakui ada 80 daerah yang berpotensi memiliki calon tunggal. Jika di antara 80 daerah itu akhirnya memiliki calon tunggal, Tjahjo mengisyaratkan daerah itu bisa jadi tak akan ikut Pilkada Serentak. “256 daerah tetap fix melaksanakan pilkada serentak, yang memiliki dua pasangan calon ada 80 daerah. Kalau mendadak ada yang berhalangan, tetap pasti akan gagal (ikut Pilkada Serentak). KPU sudah mempersiapkan detail aturannya,” ucapnya. Apapun hasil gugatan itu, Tjahjo menegaskan bahwa pemerintah akan mengikuti keputusan Komisi Pemilihan Umum. “Pemerintah ikut keputusan KPU sebagai pelaksana penyelenggarapilkadasoalnantiikut atau mundur, tapi pemerintah sudah menyiapkan berbagai opsi termasuk Plt,” lanjutTjahjo. DiajugamenegaskanbahwasemuapihaksudahsiapmenyelenggarakanPilkadaSerentak.Termasuk KPU, Bawaslu, pemerintah, kepolisian,danMK.(ant/vvn/tem)

Pemimpin Islam Bantah Keterkaitan Thailand Selatan Polisi ... Kemungkinan pria tersebut berasal dari Eropa atau Timur Tengah.Sebelumnya,otoritasThailand juga menetapkan imbalan uangsebesar1jutabaht(sekitarRp 383juta)bagisiapapunyangmemberikan informasi dan berujung padapenangkapanpelakubom. Tapi polisi juga mensinyalir adanya keterlibatan dua warga Thailand dalam serangan bom itu. Dari rekaman CCTV, kata Prawut, orang Thailand itu tampak menutupi pelaku dari kerumunan, ketika meletakkan tas ransel di pagar. Dua orang Thailand itu diketahui salah satunya berpakaian merah, dan yang lain berpakaian putih. Hingga sejauh ini, belum ada pihak yang mengklaim bertanggungjawabatasseranganbomitu. Seiring dengan itu, perwakilan

SAMBUNGAN HALAMAN 1 umatIslamdiThailandmendesak semua pihak agar tidak mengaitkan serangan bom tersebut dengan konflik di Thailand Selatan. Dilansir dari Bangkok Post, Presiden Komite Islam Pattani, Waedueramae Maminchi menyatakan bahwa publik harus menilai serangan ini berdasar fakta. Bukan hanya berdasarkan asumsi publik bahwa kelompok separatis di Thailand selatan terkait dengan pengeboman ini. “Belum ada bukti yang mendukung asumsi itu,” kata Maminchi. “Saya ingin menyampaikan kesedihan saya kepada korban serangan itu,” lanjut dia. Kepala Asosiasi Pondok di lima provinsi selatan Thailand, Abdulaziz Yanya juga ragu bahwa ledakan itu terkait dengan pemberontakan Thailand selatan.

“Kecil kemungkinan kelompok pemberontak terlibat dalam ledakan di Bangkok,” katanya. Srisompop Jitpiromsi, seorang akademisi Thailand selatan dari organisasi Deep South Watch. Menurutnya juga berpendapat senada. Menurutnya, dalang di balikseranganmematikandipusat Bangkokitutidakberkaitandengan kelompok separatis Thailand. “Penyelidikan awal polisi Thailand tidak menemukan apapun yang dapat dikaitkan dengan kelompok separatis di Thailand selatan, dan sebelum (serangan) ini, Bangkok jarang menjadi target serangan bom oleh separatis,” kata Srisompop seperti dikutip dari Astro Awani. Sebelumnya, media setempat ramai mengabarkan adanya kemungkinan kelompok pemberontak di Thailand selatan terkait dengan serangan bom tersebut. (cnn/bp/asa)


08 www.beritametro.co.id

KAMIS, 20 AGUSTUS 2015

PKB Usung Petahana, Dewan Syuro Pilih Dukung Berkah Sambari: Itu Urusan Internal Partai GRESIK (BM) – Keputusan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusung petahana Sambari Halim Radianto-Moh Qosim (SQ) tak sepenuhnya mendapat dukungan dari tokoh partai yang kelahirannya dibidani Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tersebut. Ketua Dewan Syuro PKB Gresik, KH Robbach Ma’sum, mi-

salnya, secara terang-terangan mendukung pasangan Khusnul Huluq-Ahmad Rubaie (Berkah) yang diusung PDIP, PAN dan Gerindra. Mengapa Robbach tak patuh keputusan DPP? “Ini kan kemauan rakyatku, khususnya warga NU Gresik. Jadi saya tidak mendukung pasangan yang diberangkatkan PKB. Kan sekarang bukan partai, tetapi lebih ke figur calon,” tutur mantan bupati Gresik dua periode itu, Rabu (19/8).

BEDA PILIHAN: Robbach Ma’sum (kanan), dukungannya di Pilkada Gresik tak sejalan dengan keputusan PKB. FOTO:BM/MASDUKI

Robbach mengaku kecewa dengan keputusan DPP yang memberikanrekomendasikepadapasa-

ngan SQ karena bukan kader PKB dantidakdikehendakiolehkonstituenmaupunmayoritasNahdliyin.

Padahal,katanya,PKBmemilikicalon yangmurnipengkaderan.Akibatnya terpaksadiberangkatkanPDIP,PAN

danGerindra. “Jadi sudah otomatis (mendukung Berkah). Karena Berkah adalah kader PKB, hanya saja tidakmendapatrekomendasidari DPP. Nah kemauan yang berbeda inilah yang membuat saya tidak mendukung pasangan versi DPP PKB, karena tuntutan konstituen PKB mendukung pasangan Berkah, sehingga saya tidak mampu melawan kemauan rakyat saya, yakni konstituen PKB dan Nahdliyin,” tuturnya.

Dikonfirmasi terkait dukungan Robbach untuk Berkah, Sambari menilai hal itu sah-sah saja, tapi jangan membawa nama dan benderaPKB.DukunganRobbach dinilai bersifat pribadi, sebab yang mendapatkanrekomendasisecara kelembagaan yakni SQ. “Itu urusan internal PKB, saya ini kan diberangkatkan melalui PKB. Dan saya tidak mengomentari dululah, kan ini juga belum saatnya kampanye,” tandas Sambari.(sgg/uki/rdl)

Rekom DPP PAN Penuh Rahasia DPD Klaim Asli, tapi Penyerahan di KPU Berlangsung Tertutup

Saya hanya melihat sepintas kop-nya saja. Kan bukan hanya rekomnya yang diteliti. Yang penting sudah diserahkan oleh yang bersangkutan.”

BERKAS YANG DISERAHKAN PAN KE KPU (Berdasarkan Tanda Terima) 1. Model B-KWK

Parpol

2. Model B1-KWK

Parpol (PAN)

3. Model B2-KWK

Parpol

4. Model B4-KWK

Parpol

REKOM DPP PAN, ASLI ATAU TIDAK ASLI?

1

- Robiyan Arifin - (Ketua KPU Surabaya)

Proses penyerahan dari PAN ke KPU berlangsung tertutup.

untuk penyerahan berkas, yaitu pada saat pendaftaran dan verifikasi. Sayangnya, proses penyerahan yang selama ini ditunggu-tunggu justru berlangsung tertutup. KPU beralasan agar proses terlaksana dengan tertib tanpa ada gangguan

2

KPU beralasan agar proses terlaksana dengan tertib tanpa ada gangguan awak media.

3

Rekomendasi ini masih akan diteliti KPU dan Panwaslu, beserta berkas pribadi paslon hingga 22 Agustus.

awak media. Selain itu, rekomendasi ini masih akan diteliti oleh KPU dan Panwaslu, beserta berkas pribadi paslon hingga 22 Agustus. “Biar tertib, kalau crowded (ramai) kan gak bisa tertib, apalagi hawanya panas. Dengan LO kan juga tertutup,” kata Ketua KPU

FOTO:BM/MADJI

HANYA TANDA TERIMA: Pengurus DPD PAN Surabaya hanya menunjukkan tanda terima dari KPU, bukan rekomendasi asli dari DPP PAN untuk pasangan Rasiyo-Abror, Rabu (19/8)

4

FOTO:BM/MADJI

mengantarkan surat rekomendasi ke KPU Surabaya ini karena ditugaskan DPP untuk mengawalnya. Firda membantah, polemik molornya rekomendasi yang diduga karena adanya masalah di internal PAN. “Tidak ada isu itu! Rekomendasi yang saya bawa ini adalah surat yang sama seperti yang ditandatangani Ketum dan Sekjen DPP PAN pada 10 Agustus lalu, atau sebelum mendaftar ke KPU yakni tanggal 11 kemarin,” katanya sebelum menemui komisioner KPU Surabaya. Alasan tidak menyerahkan rekomendasi pada saat pendaftarkan ke KPU Surabaya pada 11 Agustus, karena KPU masih memberi kesempatan dua kali

FOTO:BM/MADJI

SURABAYA (BM) – Pengurus DPD Partai Amanat Nasional (PAN) memenuhi janji untuk menyerahkan surat rekomendasi asli dari DPP ke KPU Surabaya, Rabu (19/ 8). Rekom tersebut sebagai pengganti surat sebelumnya yang berupa hasil pemindaian (scan) dan digunakan untuk mendaftar pasangan calon (paslon) Rasiyo-Dhimam Abror. Rombongan PAN datang ke KPU sekitar pukul 11.30. Di antaranya Wakil Ketua DPW PAN Jatim Musfiroh Badri, Ketua DPD PAN Surabaya Surat, Ketua Fraksi PAN DPRD Surabaya M Arsyad serta Ketua Bappilu Achmad Zainul Arifin. Firda, sapaan akrab Musfiroh Badri, mengatakan, dirinya

M Nabil: (Mantan Komisioner KPU Jatim)

PAN hanya menunjukkan selembaran kertas putih tanda terima dari KPU.

Surabaya, Robiyan Arifin, usai pertemuan. Disinggung soal bukti otentik keaslian surat rekomendasi dari PAN, Robiyan enggan menunjukkan. Dia malah menyarankan agar PAN sendiri yang menunjukkan. “Kalau ada di kita ya nanti, bukan sekarang. Kan masih dalam proses penelitian setelah perbaikan. Basah semua, benar-benar basah tapi sudah kering. Panwas juga sudah meneliti tadi,” ungkapnya. Robiyan mengatakan, identik tidaknya surat rekomendasi itu bakal diteliti saat tahapan penelitian berkas yang berakhir sebelum 30 Agustus. “Saya hanya melihat sepintas kop-nya saja. Kan bukan hanya rekomnya yang diteliti. Yang penting sudah diserahkan oleh yang bersangkutan,” jelasnya. Sementara Ketua DPD PAN Surabaya, Surat mengatakan, PAN sudah menyerahkan berkas persyaratan Rasiyo-Dhimam Abror ke KPU Surabaya. Termasuk di dalamnya terdapat surat rekomendasi yang berstempel basah dari DPP PAN. Ketika diminta menunjukkan surat tersebut, dia hanya menunjukkan selembaran kertas putih tanda terima dari KPU bahwa rekomendasi dan berkas yang kurang telah diserahkan. “Rekom asli dari PAN sudah kami serahkan dari DPP ke KPU Surabaya termasuk tanda tangan sekretaris. Jadi kita tetap mengikuti tahapan-tahapan di KPU, jadi nggak melanggar. Sekjen nggak ada di sini, cuma DPD,” tandas Surat.(sdp/rdl)

Langkah KPU Surabaya Tak Benar SIKAP KPU Surabaya yang tidak transparan dalam proses perbaikan berkas surat rekomendasi dari DPP PAN memantik reaksi mantan Komisioner KPU Jatim, M Nabil. KPU seharusnya terbuka, apalagi dokumen yang diserahkan tersebut tak termasuk dalam rahasia negara. Berikut kutipan wawancaranya dengan Berita Metro. Anda menilai sikap KPU Surabaya yang tidak transparan itu seperti apa? KPU Surabaya mengambil langkah tidak benar. Apapun berkas yang masuk, masyarakat berhak mengetahui keasliannya. Apalagi itu tidak termasuk rahasia negara. Apa KPU Surabaya sudah berubah menjadi lembaga intelijen negara? KPU Surabaya beralasan akan membukanya setelah hasil penelitian berkas? Dasar hukumnya apa? Tidak ada itu. Wajar kan, kalau akhirnya masyarakat bertanya-tanya tidak terbukanya KPU Surabaya ini. Karena memang tidak ada dasar hukumnya, masyarakat boleh tahu semua tahapan-tahapan yang dilakukan KPU. Bagaimana seharusnya KPU Surabaya bersikap? KPUitulembagapublikyangterjagaakuntabilitasdan netralitasnya. Jangan sampai muncul tudingan KPU berpihakkepadasalahsatupartaiataugolongantertentu. DanKPUtidakbolehmenjawabpertanyaanmasyarakat atas dasar kemauan dirinya sendiri, tapi harus berdasar undang-undangatauPeraturanKPU.Jangansampainanti menimbulkanketidakpercayaanpublik. Terkait diterimanya surat rekomendasi salah satu paslon yang masih berupa scan, menurut Anda? Seharusnya yang diterima itu berkas asli dan sah atau masih basah, bukan scan. Kalau itu diterima, logika apayangdipakaiKPUSurabaya?Seharusnyatidakboleh multitafsif terhadap PKPU, nanti malah bikin bingung. Misalnya KPU daerah lain menolak berkas pendaftaran paslon karena suratnya berupa scan, KPU Surabaya juga menerapkan hal itu. Karena aturan ini harus satu keputusan.(*)

Atribut Paslon, Empat Hari Jelang Penetapan Calon Kepala Daerah

Pilkada Mojokerto

Bersih sebelum 24 Agustus atau Diturunkan Paksa

Panwas Selidiki Keabsahan Rekom Djan Faridz

Empat hari jelang penetapan calon kepala daerah, KPU Kabupaten Lamongan meminta atribut pasangan calon dibersihkan. Batas waktu hingga 23 Agustus atau diturunkan secara paksa. AINUN, FAHRI & ZAINUDDIN – LAMONGAN KPU Kabupaten Lamongan menggelar rapat koordinasi dengan instansi terkait untuk membahas gambar pasangan calon (paslon), Rabu (19/8). Instansi yang hadir yakni Satpol PP, Polres Lamongan, Bakesbangpolinmas dan Badan Lingkungan Hidup (BLH). Dalam rapat koordinasi disepakati gambar paslon harus dibersihkan tim sukses (timses) masing-masing sebelum penetapan calon, Senin (24/8) depan. “Kami berikan deadline waktu kepada masingmasing timses sampai 23 Agustus,” tegas Divisi Sosialisasi Komisioner KPU Kabupaten Lamongan, Fathur Rahman. “Semua timses dan dinas, sudah sepa-

kat di rapat koordinasi terkait penertiban alat peraga kampanye dengan semua dinas-dinas terkait,” sambung alumnus Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang itu. Menurutnya, alat peraga kampanye harus dipasang sesuai zonanisasi yang dikeluarkan KPU. Sehingga tidak melanggar Peraturan KPU Nomor 15/ 2013. “Sudah diserahkan zonasi ke masing-masing timses,” urainya. Fathur menambahkan, apabila sampai waktu yang telah ditentukan masih ada alat peraga kampanye yang terpasang, maka KPU akan menurunkan secara paksa. Pihaknya akan melakukan penertiban dengan melibatkan Panwaslu, Satpol PP dan aparat kepolisian. Namun khusus baliho besar yang terpampanggambardannamamantanBupati Fadeli menjadi kewenangan Satpol PP. “Karena berkaitan dengan Perbup No 10/ 2013 (tentang tata cara penyelenggaraan reklamediKabupatenLamongan),”jelasnya. Tahapan kampanye baru dimulai 27 Agustus sampai 5 Desember. Berbeda dengan Pilkada sebelumnya, kali ini

HARUS DIBERSIHKAN: Atribut bakal calon ramai terpampang di pinggir jalan sebelum penetapan calon 24 Agustus. FOTO:BM/M ZAENUDDIN

pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan KPU daerah. KPU Lamongan memfasilitasi penyebaran bahan kampanye berupa brosur (leaflet) paling besar ukuran posisi terbuka 21x29,7 cm, baliho/billboard/videotron paling besar ukuran 4x7 m sebanyak 5 buah tiap paslon untuk tingkat kecamatan. Lalu umbul-umbul maksimal ukuran 5x1,15 m sebanyak 10 buah tiap paslon untuk tiap kecamatan, spanduk ukuran

maksimal 1,5x7 m sebanyak dua buah setiap paslon untuk tiap desa/kelurahan. Sedangkan paslon dan atau tim kampanye dapat membuat dan mencetak bahan kampanye selain yang difasilitasi KPU Lamongan berupa kaos, topi, mug, kalender, kartu nama, pin, ballpoin, payung dan atau stiker paling besar ukuran 10x5 cm. Setiap bahan kampanye apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp 25.000.(*)

MOJOKERTO (BM)– Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Mojokerto akhirnya menyelidiki keabsahan rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pimpinan Djan Faridz yang diperebutkan pasangan Mustofa Kamal Pasa (MKP)– Pungkasiadi dan Choirun Nisa–Arifudinsyah. Penyelidikan keabsahan dilakukan setelah kubu MKPPungkasiadi menyoal surat rekomendasi dan surat pernyataan DPP PPP Djan yang dikantongi kubu Nisa-Arif yang sudah diserahkan ke KPU Kabupaten Mojokerto. Bahkan, MKP datang sendiri ke kantor Panwaslu untuk melaporkan dugaan pemalsuan atau rekayasa surat tersebut. Dengan alasan pihaknya juga menerima surat rekomendasi dukungan dari PPP Djan meski tidak disertakan dalam syarat dukungan pencalonan karena hanya dari satu kubu DPP PPP. “Kami menyimpulkan laporan itu ditindaklanjuti ke pihak terkait,” kata Ketua Panwaslu Kabupaten Mojokerto, Miskanto usai rapat dengan aparat Polri dan Kejaksaan dalam Forum Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu), Selasa (18/8) malam. Menurutnya, bukti awal yang diserahkan kubu MKP masih kurang dan Panwaslu akan mencari bukti penguat lainnya ke pihak terkait. “Kami akan klarifikasi ke DPP PPP Djan Faridz dan KPU Kabupaten Mojokerto,” katanya. (gie/rdl)


9 www.beritametro.co.id

KAMIS, 20 AGUSTUS 2015

Juara ISL 2014 Takluk dari Tim Divisi Utama CIAMIS (BM) – Dua kekalahan beruntun dicatatkan Persib Bandung dalam rangkaian uji coba jelang Piala Presiden 2015. Terbaru, Persib harus keok dari tim Divisi Utama, PSGC Ciamis, dengan skor 0-1 di Stadion Galuh, Ciamis, Rabu (19/8). Osas Saha, striker baru tim asal Ciamis yang direkrut untuk Piala Presiden itu menjadi penentu kemenangan dengan aksi solo run yang membuat kiper I Made Wirawan tidak mampu menghadang tendangan kerasnya di menit ke-16. Pelatih Persib Djadjang Nurdjaman mengaku permainan PSGC memang semakin berubah setelah kehadiran Osas Saha. “Selamat buat PSGC yang telah memenangkan laga persahabatan ini. Kekalahan pertama kalinya bagi kami karena memang PSGC semakin hari semakin berbeda,” ujar Djanur, sapaannya seusai laga. Diakui Djanur kekalahan anak asuhnya dua kali beruntun dalam laga persahabatan menunjukkan bahwa Persib memang belum siap dan terlalu banyak kesalahanyangdilakukan.SebelumditaklukkanPSGC, Persib lebih dulu menyerah dari Arema dengan skor identik, 0-1, Selasa (11/8) kemarin. Kekalahan ini menjadi peringatan buat Persib agar makin serius bersiap. Di sisi lain, batalnya agenda Piala Proklamasi membuat Djanur harus mengkalkulasi ulang kebutuhan uji coba jelang Piala Presiden. “Sebelumnya kami berencana setelah melawan PSGC Ciamis tampil di Piala Proklamasi, lalu tanggal 24 Agustus ke Sukabumi,” terangnya. “Karena Piala Proklamasi batal, kami agendakan uji coba sekitar tanggal 27-28 Agustus. Hanya, untuk mencari lawan uji coba dengan tim satu level cukup sulit lantaran waktunya sudah mepet. Jadi kami akan mencari lawan sekitaran Bandung saja,” kata Djanur. Sementara itu, Pelatih PSGC Heri Rafni Kotari mengaku bangga anak asuhnya akhirnya bisa mengalahkan tim juara ISL 2014 setelah beberapa kali pertemuan uji coba. “Saya merasa bangga terhadap anak-anak. Dengan kemenangan ini banyak pelajaran yang dapat diambil. Mudahmudahan ini menjadi bekal kami untuk Piala Presiden,” ujarnya. (dbs/dek)

Kondisi Sengbah Cukup Prima SURABAYA(BM)–PemainincaranPersebayaSurabaya, Sengbah Kennedy, memenuhi janjinya tiba di Kota Pahlawan.MantanpemainAremaCronusitumenyaksikan aksi rekan-rekannya yang menjalani uji coba dengan tim PON Jatim di Gelora Bung Tomo, Rabu (19/8). Kondisi Kennedy menurut pelatih Persebaya Ibnu Grahan cukup prima. Namun, dia mengaku belum banyak berbicara dengan pemain asal Liberia tersebut. Sebab, pemain yang statusnya free transfer ini tiba di Surabaya sejak, Selasa (17/8) malam. Saat di stadion yang berada di Benowo itu, ia hanya berlatih ringan di running track. “Dia kan baru datang Selasa malam. Jadi masih belum siap untuk bermain di uji coba tadi (kemarin). Daripada nanti cedera, lebih baik jangan dulu. Kami tidak mau mengambil risiko,” jelas Ibnu kepada wartawan usai uji coba. “Dari pengamatan sekilas, fisik Kennedycukupprima.Tapi,sayabelum tahuapakahdiamasihberlatihbersama Arema setelah kompetisi berhenti dan juga setelah keluar dari situ.Yang pasti, dia akan mulai berlatih bersama kami besok (pagi ini, red),” sambung mantan pelatih Persela Lamongan U-21 ini. Saat menonton aksi Otavio Dutra dkk yang memenangi laga uji coba lima gol tanpa balas melawan tim sepakbola Jatim proyeksi PON XIX/2016, Kennedy hanya duduk di bench. Bahkan, saat jeda paruh pertama, mantan pemain PersiwaWamena itu juga tidak bergabung dengan barisan pemain cadangan Bajul Ijo. Menurut pemain terbaik Divisi Utama tersebut, kakinya masih bermasalah. Meski demikian, pemain berambut jabrik ini siap memberikan yang terbaik bersama Persebaya. “Jempol kaki saya masih sakit. Jadi tidak bisa latihan normal. Ini pengalaman pertama. Semoga saja saya bisa memberikan yang terbaik,” harap gelandang berusia 24 tahun ini. (dek)

BM/TOVAN BEKA

DATANG JUGA: Pemain anyar Persebaya Surabaya Sengbah Kennedy akhirnya menginjakan kaki di Kota Pahlawan. Dia dipersiapkan untuk turun pada turnamen Piala Presiden 2015.

Tim Sepakbola Jatim

Terkendala Masa Recovery SURABAYA (BM) – Tim sepakbola Jatim proyeksi ke Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX/2016 Jawa barat harus menelan pil pahit. Pendeknya masa istirahat usai menjalani training centre (TC) dua tahap di Malang harus dibayar mahal. Tim PON Jatim harus takluk 0-5 saat beruji coba dengan Persebaya Surabaya di Gelora Bung Tomo, Rabu (19/8) sore. Sebelumnya, Sidiq Saimima dkk menjalani TC yang berat di Pantai Balekambang, Malang, selama sepuluh hari. Kemudian dilanjutkan materi TC sepekan di dataran tinggi, Kebun Teh, Lawang. Hanya beristirahat sehari, mereka lantas menerima tantangan uji coba dari Persebaya. Hasilnya, lima gol bersarang di gawang tim asuhan Hanafing melalui aksi Siswanto, Otavio Dutra, Erik Dwi Ermawansyah, Wage Dwi Aryo dan Rudi Widodo. Bagi tim PON Jatim, ini adalah kekalahan keduanya dari tiga kali laga melawan Bajul Ijo. “Kami tidak melihat hasil akhir, karena perjalanan anakanak masih panjang. Kami menerima uji coba ini lebih untuk melihat mental bertanding pemain. Kami ingin mengetahui respon pemain saat tertinggal gol seperti apa,” ungkap Hanafing, seusai laga. “Harus diakui, uji coba ini tidak ideal untuk kami. Sebab, tim PON Jatim baru sehari tiba di Surabaya setelah TC fisik yang berat selama dua pekan di Malang. Idealnya, kami recovery dulu selama sepekan sebelum menjalani pertandingan,” tambah mantan pelatih PSIM Yogyakarta ini. Hal senada disampaikan salah satu anggota Komite Eksekutif Asprov PSSI Jatim dr Wardi Azhari Siagian. Dia mengakui selain masa recovery yang pendek, banyak pemainnya yang belum bergabung lantaran mengikuti tes kemiliteran di TNI Angkatan Darat (AD). “Ada delapan pemain yang ikut tes TNI AD. Kekalahan ini bisa menjadi pembelajaran untuk tim,” sebutnya. (dek)

Piala Kemerdekaan

Dinilai Tak Layak Jual Tim Transisi Klaim Negosiasi Tiga Stasiun Televisi JAKARTA (BM) – Keinginan agar perhelatan turnamen Piala Kemerdekaan gelaran Tim Transisi bentukan Kemenpora dinikmati masyarakat luas tak kunjung tercapai. Sebab, mayoritas pertandingan penyisihan grup Piala Kemerdekaan tidak layak jual. Itu yang membuat stasiun televisi disebut berat untuk menyiarkan. Hal ini diutarakan salah satu anggota Tim Transisi Cheppy Wartono yang mengatakan bahwa laga penyisihan grup tidak disiarkan. Satu laga sempat ditayangkan di televisi nasional, itupun lantaran sebelumnya ada pembukaan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, Sabtu (15/8) lalu. “Banyak dihitung tidak layak jual.Hanyaadabeberapatimyang dianggap bisa dijual. Jadi, kelihatannya (penyisihan tidak disiarkan).Kalaupunada,satudua saja yang punya nilai jual, tidak semua pertandingan,” keluh CheppyWartono, Rabu (19/8). Dia menjelaskan beberapa

klub yang bisa dijual untuk disiarkan di televisi. Hanya saja, itu pun tergantung lawan yang dihadapi. “PSS Sleman, Persis Solo, kemudian PSMS Medan. Di Madiun ternyata responsnya juga tidak positif. Kami pikir Madiun Putra bagus, ternyata suporter tidak banyak juga. PSMS Medan punya suporter yang banyak, hanya ketemu siapa,” jelasnya. Menurutnya, Tim Transisi berharap Piala Kemerdekaan bisa disiarkan televisi mulai dari fase perempat final. Hal ini menyusul sulitnya laga di fase grup disiarkan. Televisi keberatan lantaran mayoritas laga dinilai tidak layak untuk dijual. “Paling penting buat kami, perempat final, semifinal, bisa disiarkan televisi. Ini sedang negosiasi ulang,” harap Cheppy. Menurut Cheppy, Piala Kemerdekaan mulai fase perempat final akan disiarkan salah satu televisi yang menjadi kandidat. Sebelumnya, tersiar bahwa TVRI, NET TV, dan Kompas TV menjadi calon televisi yang

akan menyiarkan Piala Kemerdekaan. “Kandidatnya masih yang sebelumnya. Mereka meminta untuk menghitung ulang. Ada yang begitu (televisi menerima jadi dan tidak memproduksi).

Ada yang meminta profit sharing. Kami sudah setuju profit sharing, namun ternyata jumlah pertandingan sedikit sehingga minta hitung ulang lagi. Nanti kami putuskan mana yang terbaik untuk Piala Kemerdekaan,” jelas Cheppy. “Soal televisi, kami sih mau

secepatnya,hanyasajatelevisimeminta waktu. Mudah-mudahan minggu ini ada keputusan dari televisi. Kami menunggu dan mungkin melakukan komunikasi dannegosiasilagidenganmereka,” pungkas kader PDI Perjuangan yang gagal maju dalam Pemilu Legislatif 2014 ini. (dbs/dek) BM/TOVAN BEKA

LATIH MENTAL: Kekalahan melawan Persebaya Surabaya tidak dirisaukan tim PON jatim karena tujuan uji coba lebih untuk mengasah mental pemain.

Piala Proklamasi

Batal karena Tidak Kantongi Izin

BM/ANTARA

TAK LAYAK JUAL: Laga-laga Piala Kemerdekaan dinilai tidak mampu dijual ke stasiun televisi nasional.

Mimpi Evan Main di Spanyol Tertunda PALAMOS (BM) – Harapan Evan Dimas Darmono untuk merasakan atmosfer sepakbola Spanyol harus tertunda. Proses trial yang dijalaninya di klub UE Llagostera, belum mengabulkan mimpinya menjadi kenyataan.

Hal itu dinyatakan langsung pelatih Llagostera Oriol Alsina. Melalui bantuan kepala departemen media UE Llagostera, Daniel Torrente, yang bertindak sebagai penerjemah Oriol Alsina, diketahui bahwa manajemen

klub berjuluk Blanquivermells itu tidak bisa menawarkan kontrak kerja kepada pemain Persebaya Surabaya tersebut. “Musim ini, jumlah skuad yang kami miliki sudah mencukupi. Kami bukan klub besar deBM/ISTIMEWA

GAGAL: UE Llagostera memutuskan tidak mengontrak Evan Dimas yang telah menjalani trial selama sepekan. Mereka memilih dua pemain Brasil untuk melengkapi kuota pemain non-Eropa.

ngan dana yang banyak. Secara ekonomi, kami belum bisa menawarkan kontrak kerja,” ucap Oriol Alsina sebagaimana disampaikan Daniel Torrente. Kendati demikian, pelatih berusia 47 tahun itu meminta Evan untuk tidak patah arang. Oriol mengaku tetap akan memantau perkembangan mantan gelandang Timnas Indonesia U-19 ini. Ia sedikitpun tidak menampik kemampuan gelandang kelahiran Surabaya, 13 Maret 1995 ini. Bahkan pada laga uji coba melawan FC Escala di Municipal Estadi, Minggu (16/8) malam waktu setempat, Oriol memberikan kepercayaan kepada Evan dengan memainkannya sejak menit ke-68. “Ia pemain yang punya kualitas dan ia juga punya keinginan besar untuk belajar. Apalagi ia masih muda dan masa depannya masih panjang. Sangat memungkinkan suatu saat

nanti, atau musim depan, ia bisa bermain di Spanyol,” ucap Oriol. Oriol berpesan agar Evan tetap semangat dan terus berlatih mengasah kemampuannya. Satu hal yang perlu cepat ditingkatkan dari Evan adalah fisik tubuhnya. “Evan perlumeningkatkanfisiktubuhnya dan juga mengembangkan taktik bermainbolanya.Kamiakantetap memonitorperkembangannyadalamsatutahunkedepan,”jelasnya. Jesus Prio, agen Evan di Spanyol, belum bisa memberikan keterangan lebih perihal kabar Llagostera dan dua klub Spanyol lain yang juga tertarik untuk menggaet pemain tersebut. Namun, manajemen Evan Dimas tengah berusaha agar sang pemain bisa tampil di Negeri Matador. Segala keputusan akan ditentukan sebelum jendela transfer pemain ditutup pihak otoritas Liga Spanyol, Senin (31/8) mendatang. (dbs/dek)

JAKARTA (BM) – PSSI memilih membatalkan gelaran Piala Proklamasi karena masalah perizinan dan jam tayang stasiun televisi partner. Batalnya gelaran yang mempertemukan Persib Bandung melawan Arema Cronus ini merupakan kali kedua. Semula, PSSI merencanakan Persib kontra Arema dilangsungkan, 15 Agustus lalu, namun harus di geser ke menjadi, Sabtu (22/8) nanti, pun dibatalkan, karena ada beberapa kendala yang belum terselesaikan. Pertama karena proses perizinan dengan kepolisian yang belum jelas hingga melewati batas waktu yang telah ditentukan PSSI. “Mabes Polri masih melakukan kajian di seluruh aspek terhadap PSSI terkait dengan putusan PTUN terhadap SK Menpora. Sementara waktu persiapan pertandingan sudah mepet, jadi kami putuskan untuk dibatalkan,” ujar Sekjen PSSI Azwan Karim di kantor PSSI, Rabu (19/8). Alasan kedua adalah karena belum adanya kepastian dari televisi untuk menyiarkan laga tersebut. Sehingga, tujuan PSSI agar pertandingan tersebut dapat dinikmati masyarakat luas melalui tayangan televisi tidak dapat tercapai. “Stasiun TV minta kick off malam, sedangkan hasil konsultasi panpel dengan kepolisian, kalau pun diberi izin, hanya untuk main sore. TV partner tidak punya slot di sore hari. Jadi atas dua fakta kendala tersebut, laga ini batal,” jelas Azwan. PSSI sebelumnya mengajukan permintaan izin ke Mabes Polri sebagai amanat rapat Komite Eksekutif. Atas hal itu, Badan Intelkam Mabes Polri melalui jajarannya, merasa perlu melakukan kajian terlebih dahulu terkait keputusan PTUN, ditambah adanya surat keberatan dari Kemenpora atas rencana kegiatan PSSI tersebut. (dbs/dek)

BM/ISTIMEWA

Azwan Karim


10 METRO SPORT

berita metro www.beritametro.co.id

KAMIS, 20 AGUSTUS 2015

3

MAN UNITED

CLUB BRUGGE

HASIL PERTANDINGAN

1

LIGA CHAMPIONS LEG I BABAK KUALIFIKASI

(Leg I Play-Off Liga Champions)

‘Setan Merah’ Hajar Club Brugge Memphis Depay Sukses Cetak Dua Gol MANCHESTER (BM) - Tim ‘Setan Merah’ Manchester United (MU) meraih kemenangan telak 3-1 saat menjamu Club Brugge di Leg I Babak PlayOff Liga Champions, Rabu (19/8) dinihari WIB di Stadion Old Trafford, Manchester. Bintang baru MU, Memphis Depay mencetak dua gol dan menyumbang satu assist pada laga tersebut. Kemenangan ini membuat Man United cukup aman untuk menghindari kekalahan dengan selisih dua gol atau lebih pada Leg II di markas Club Brugge, Kamis (27/8) dinihari WIB mendatang. Bertindak sebagai tuan rumah, tim asuhan Louis van Gaal itu tampil dominan. Berdasarkan rekaman UEFA, MU menguasai 64 persen permainan dan melepaskan delapan tembakan ke arah gawang dari 15 kali percobaan. Sementara

itu, Brugge cuma melakukan satu tendangan tepat sasaran. Tapi MU justru tertinggal satu gol lebih dulu di menit ke-8. Bola tendangan bebas pemain Club Brugge,Victor Vazquez meluncur deras ke arah gawang MU. Carrick mencoba menyapu bola, tetapi malah masuk ke gawangsendiri.MUtertinggal0-1.

Tak butuh waktu lama, ‘Setan Merah’ langsung menyamakan skor menjadi 1-1 di menit ke13. Carrick membayar kesalahannya dengan memberi assist pada Memphis Depay, yang kemudian mencetak gol lewat aksi individu. Depay kembali unjuk gigi dua menit jelang waktu normal berakhir di menit ke-43. Kali ini, pemain berkebangsaan Belanda

itu melepaskan tembakan ke tiang jauh, tanpa mampu dijangkau kiper Club Brugge, Sebastien Bruzzes. Skor 2-1 untuk MU bertahan hingga turun minum. Usai jeda, tim tamu tak juga mampu mencetak gol penyeimbang. Mereka justru kehilangan Brandon Mechele pada menit ke-80. Nama terakhir diganjar kartu merah karena pelanggaran

terhadap Javier Hernandez. Keunggulan pemain lantas dimanfaatkan ‘Setan Merah’. Pada penghujung laga, Depay berganti peran menjadi‘pelayan’ dengan mengirim umpan silang untuk Marouane Fellaini. Gelandang berkebangsaan Belgia itu kemudian sukses mencetak gol sekaligus mengubah skor jadi 3-1 untuk MU. (dbs/azt)

MAN UNITED (4-2-3-1) : Romero; Darmian, Smalling, Blind, Shaw; Carrick (Schweinsteiger 46’), Schneiderlin; Mata, Depay, Januzaj (Hernandez 72’); Rooney (Fellaini 84’).

ISTIMEWA

BINTANG BARU : Rekrutan asal Belanda, Memphis Depay jadi bintang baru MU saat menghajar Club Brugge 3-1 di Leg I Babak Play-Off Liga Champions. Depay sukses mencetak dua gol.

1

LAZIO

BAYER LEVERKUSEN 0

(Leg I Play-Off Liga Champions)

Lazio Hanya Bisa Menang Tipis ROMA (BM) – Tuan rumah Lazio hanya mampu menang tipis 1-0 saat menjamu Bayer Leverkusen di Leg I Babak Play-

SANTIAGO BERNABEU TROPHY RABU (19/8) WIB Real Madrid 2 - 1 Galatasaray N Fernandez 17' Wesley Sneijder 53' Marcelo 81'

lintas arena

Golf Jatim Penuhi Kuota Lolos PON XIX

SUSUNAN PEMAIN

CLUB BRUGGE (4-4-2) : Bruzzese; Cools, Mechele, Duarte, De Bock; Vormer, Simons (Claudemir 40’), Vazquez (Vanaken 78’), Dierckx; Diaby (Oulare 56’), Bolingoli.

RABU (19/8) WIB BATE Borisov 1 - 0 Partizan Beograd M Gordejchuk 75' Lazio 1 - 0 Bayer Leverkusen K Balde Diao 77' Man United 3 - 1 Club Brugge M Depay 13', 43' Michael Carrick 8'(OG) M Fellaini 90'+4' Sporting CP 2 - 1 CSKA Moscow T Gutiérrez 12' Seydou Doumbia 40' Islam Slimani 82'

Off Liga Champions, Rabu (19/ 8) dinihari WIB di Stadion Olimpico, Roma. Gol kemenangan klub ibukota Italia dicetak striker

berusia 20 tahun, K Balde Diao di menit ke-77. Di awal laga, Lazio mengemas peluang pertama lewat

ISTIMEWA

GOL TUNGGAL : Bomber muda Lazio, K Balde Diao (kiri) mencetak gol tunggal kemenangan Lazio 1-0 saat menjamu Bayer Leverkusen di Leg I Play-Off Liga Champions.

sundulan bek Lulic dari sepak pojok di menit ke-6. Sepakan Parolo pun masih mampu dimentahkan bek Bayer Leverkusen di menit ke-8. Lazio memiliki peluang emas melalui aksi Miroslav Klose namun bola masih membentur tiang gawang di menit 26. Pada awal babak kedua Lazio mengistirahatkan Miroslav Klose dan memasukan Diao Keita yang langsung menciptakan peluang di menit 47. Kiper Lazio, Berisha, berhasil menyelamatkan gawangnya dari sepakan bebas Calhanoglu di menit 60. Gelandang Leverkusen, Calhanoglu, kembali mengancam gawang Lazio di menit 67 namun belum berbuah gol. Lazio berhasil unggul 1-0 berkat aksi individu Diao yang mengecoh dua bek Leverkusen, Papadopoulos dan Tah, di menit

ke-77. Statistik UEFA mencatat, Lazio dan Bayer Leverkusen memiliki penguasaan bola 52 berbanding 48 persen dengan sama-sama melepaskan empat tembakan ke gawang. Kedua tim akan kembali bertanding pada Leg II di markas Bayer Leverkusen, pekan depan. (dbs/azt)

SURABAYA (BM) – Kuota atlet golf Jatim yang akan turun pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX/2016 Jawa Barat mencapai batas maksimal, yakni tujuh golfer. Ketujuh atlet tersebut mengamankan tiket ke PON setelah lolos dari Pra PON di Damai Indah, Serpong, 11-13 Agustus kemarin. Dengan kepastian tujuh pegolfnya, Jatim berusaha keras memenuhi target dua emas pada PON 2016 mendatang. Ke7 atlet tersebut yakni golfer putra adalah Tirto Hermadi Tamardiantara, Moch Hariyanto, Jonathan Sucipto dan Sutrisno Adi. Untuk putrinya terdapat Ines, Nanda dan Alve Setiono. “Di Pra PON hanya menentukan jumlah kuota saja, bukan perebutan medali. Ini sudah sesuai dengan kuota yang diberikan. Apalagi, Jatim masuk menjadi salah satu dari lima provinsi yang mampu meloloskan tujuh atlet. Lainnya kurang dari itu,” kata Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Golf Indonesia (Pengprov PGI) Jatim Abdul Hamid, Rabu (19/8). Selain Jatim, empat daerah yang juga meloloskan tujuh atlet adalah DKI Jakarta, Bali, Sumatera Utara dan tuan rumah Jabar. Nantinya, ketujuh atlet turun di berbagai nomor pertandingan yaitu beregu putra putri, mix forsam, perorangan putra-putri dan forsam putra putri. Untuk PON tahun depan sendiri, pihaknya telah diberikan beban oleh KONI Jatim untuk dapat persembahkan dua medali emas setelah di PON sebelumnya, Jatim tidak mampu meraihnya sama sekali. “Memang PON Riau lalu kami tidak dapat emas. Tapi kami optimis akan mampu mengulang tiga PON sebelumnya yaitu tahun 2000, 2004 dan 2008 yang sukses menjadi juara umum,” tuturnya seraya menyebutkan dua medali emas ditargetkan di dapatkan di PON 2016 di nomor perorangan putra dan putri. “Tidak ada rencana TC keluar negeri. Karena pelatih kami, Kasiadi dan Suprapto, sudah menyarankan latihan di Jatim dan juga Kota Bandung yang jadi tempat pertandingan. Dengan alasan untuk lebih mengenal lapangan,” tutup Abdul Hamid yang mantan Wakil Gubernur Jatim ini. (dek)

SUSUNAN PEMAIN LAZIO (4-3-3) : Berisha; Basta, De Vrij (Gentileti 89'), Mauricio, Lulic; Onazi (Savic 53'), Biglia, Parolo; Candreva, Klose (Diao 46'), Anderson. B LEVERKUSEN (4-2-3-1) : Leno; Hilbert, Papadopoulos, Tah, Wendell; Kramer, Bender; Bellarabi, Calhanoglu (Brant 84'), Son (Mehmedi 46'); Kiessling (Kruse 90').

ISTIMEWA

Amir Khan

Amir Khan Ditolak Pacquiao 2

REAL MADRID

GALATASARAY

1

(Santiago Bernabeu Trophy)

Madrid Raih ‘Santiago Bernabeu Trophy’ MADRID (BM) – Tuan rumah Real Madrid menyudahi pramusim mereka dengan kemenangan 2-1 atas Galatasaray di turnamen Santiago Bernabeu Trophy, Rabu (19/8) dinihariWIB. Raksasa La Liga Spanyol itu sempat menunjukkan performa kurangmeyakinkankarenasejumlah kesempatan terbuang sia-sia. Namun di menit ke-17, Madrid membuka keunggulan setelah Nacho melesakkan bola dengan sundulannya, memaksimalkan umpan tendangan sudut Luka Modric. Skor 1-0 untuk Real Madrid. Galatasaray tak menyerah untuk bisa mengejar ketertinggalan. Di menit ke-8 pada babak kedua alias menit ke-53, mantan

pemain Real Madrid Wesley Sneijder menyamakan skor 1-1 untuk Galatasaray. NamunRealMadridyangpada akhirnya keluar sebagai pemenang setelah di menit ke-81 Marcelo melakukan aksi individu dan menaklukkan Fernando Muslera dengan tendangan ringan. Skor 2-1 untuk Real Madrid. Hasil tersebut menjadi perolehan yang bagus dalam persiapan Real Madrid melakoni laga pertama La Liga Spanyol 2015/16 melawan Sporting Gijon, pada akhir minggu ini. (dbs/azt) ISTIMEWA

MENANG : Defender Marcelo (kiri) mendapat ucapan selamat dari Ronaldo usai mencetak gol penentu kemenangan Real Madrid.

MANILA (BM) – Keinginan petinju Inggris, Amir Khan untuk pertarungan akbar dalam karirnya, rampaknya harus tertunda lagi. Khan telah tiga kali kehilangan kesempatan untuk menantang petinju tak terkalahkan, Floyd Mayweather Jr. Mayweather ternyata lebih memilih Marcos Maidana, Pacquiao dan kini menyatakan akan menghadapi Andre Berto. Mayweather Jr akan menghadapi Berto pada 12 September dalam pertarungan yang ke 49 dalam karirnya. Mayweather juga menyebut ini akan menjadi pertarungan terakhir buat dirinya. Setelah ditolak oleh Mayweather, kubu Khan mengincar Pacquiao untuk sebuah pertarungan untuk menaikkan nilai jual. Pertinju Filipina, Manny Pacquiao saat ini masih dalam keadaan cedera bahu akibat pertarungannya menghadapi Mayweather pada 2 Mei lalu. Ia membutuhkan satu pertarungan pada Februari 2016 untuk kembali menaikkan namanya. Namun pelatih Pacquiao, Freddie Roach jutsru menyebut nama lain sebagai calon lwan petinjunya. “Kami inginkan pertarungan menghadapi Danny Garcia,” kata Roach. Garcia pernah memukul KO Amir Khan saat keduanya bertemu. Roach juga mengaku tidak percaya Mayweather akan mengundurkan diri usai pertarungan ke 49, pada 12 September tersebut. “Jangan percaya. Pasti ada pertarungan ke-50. Lagi pula akan ada keuntungan materi besar bila ia kembali bertemu Pacquiao,” katanya. (dbs/azt)


KOTA PROBOLINGGO 11

BERITA METRO www.beritametro.co.id

KAMIS, 20 AGUSTUS 2015

Inventarisasi Aset Penting Dilakukan

DKP Sosialisasikan Gemar Makan Ikan FOTO:BM/ARDY PRATAMA

PROBOLINGGO (BM) – Sekitar 200 orang, yang terdiri dari bendahara dan pejabat pelaksana teknis se-Kota Probolinggo mengikuti sosialisasi tentang inventarisasi dan sensus barang milik daerah (BMD) di gedung Islamic Center, Kota Probolinggo. Sosialisasi dibuka Walikota Probolinggo Hj Rukmini didampingi Sekda Jhony Haryanto, Kepala DPPKA (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset) Kota Probolinggo, Agus Hartadi dan narasumber Mukti Wibowo. Turut hadir di acara tersebut para kepala dinas, camat dan lurah. ”Kegiatan ini untuk memberikan informasi keuangan yang akuntabel dan terpercaya. Maka perlu didukung dengan penyelenggaraan administrasi dan pengamanan aset milik daerah,” kata Hj Rukmni. Sementara menurut Kepala DPPKA Kota Probolinggo, Agus Hartadi, aset atau Barang Milik Daerah (BMD) merupakan komponen penting dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Ketidakberesan dalam pengelolaan aset dapat menurunkan kual-

FOTO:BM/ARDY PRATAMA

Dukung Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel

SOSIALISASI: Tampak saat digelar sosialisasi tentang pentingnya inventarisasi aset dan sensus barang milik daerah (BMD) di gedung Islamic Center, Kota Probolinggo.

itas LKPD. Akibatnya, LKPD bisa didiskualifikasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Agar hal tersebut tidak terjadi, maka perlu diadakan upaya pembenahan dan penertiban pengelolaan aset atau BMD melalui inventarisasi, penilaian bertahap dan sertifikasi

BMD,” kata Agus Hartadi. Sedangkan Mukti Wibowo dalam paparannya menyampaikan, penghapusan dan pemusnahan BMD tidak bisa dilakukan sembarangan. “Pemusnahan merupakan tindak lanjut dari penghapusan BMD. Ini agar tidak dimanfaatkan, juga tidak dipindahtan-

gankan,” ujarnya. Lebih lanjut Mukti mengungkapkan, BMD yang tidak dicantumkan kondisi fisiknya, apakah masih baik atau sudah rusak, agar segera dilakukan update data. “Tentu saja dengan melihat kondisi barang tersebut,” tandasnya. (ard/fik/azt)

FOTO:BM/ARDY PRATAMA

Probolinggo yang dinilainya sudah baik dilakukan. “Dukungan dari masyarakat pun begitu bagus. Tinggal melakukan sinergi antar-SKPD dan Forum Kota Sehat,” katanya. Namun ada satu catatan yang perlu ditinjau kembali, yaitu akses air minum agar bisa ditingkatkan, apalagi khusus di tempat umum dan lokasi wisata juga harus ditingkatkan. Juga tentang pelaksanaan imunisasi di wilayah Kota Probolinggo. (ard/fik/kur/azt)

KOTA SEHAT: Tampak saat roadshow digelar tim verifikasi Kota Sehat di beberapa titik di Kota Probolinggo.

BERITA METRO www.beritametro.co.id

Pemkab Tekan Angka Buta Aksara

PROBOLINGGO (BM) - Untuk meningkatkan konsumsi makan ikan, Pemkot Probolinggo melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) melakukan gerakan ‘Gema Insani’ (Gemar Makan Ikan) dengan sasaran 400 murid TK. Gema Insani diawali dari TK Kartika, di Jalan Panglima Sudirman, mulai pukul 08.30 WIB oleh Walikota Probolinggo, Hj Rukmini didampingiWakil KetuaTP PKK, serta Kepala DKP, Didik Sudiknyo. Juga Kabid Pengembangan Usaha Perikanan DKP H Sonny, serta staf Bidang Pengembangan Usaha Perikanan DKP. Dalam laporannya, Didik Sudiknyo mengatakan, ikan merupakan sumber protein. Maka gerakan ‘Gema Insani’ itu dilakukan untuk meningkatkan konsumsi makan ikan yang sudah ada di Kota Probolinggo.

“ Maksudnya untuk meningkatkan konsumsi ikan yang sudah ada di Kota Probolinggo, dan pengenalan produk hasil perikanan dan olahan ikan khas Kota Probolinggo, serta mengenalkan potensi perikanan di Kota Probolinggo,” kata Kepala DKP, Didik Sudiknyo. Ia melanjutkan, gerakan ‘Gema Insani’ juga disertai berbagai lomba, di antaranya lomba untuk murid TK, lomba cipta menu, serta sosialisasi gemar makan olahan ikan untuk guru PAUD di PPI Kota Probolinggo. Sementara itu, Walikota Hj Rukmini dalam sambutannya mengatakan, saat ini tingkat konsumsi ikan di Kota Probolinggo hanya 30%. “Pemkot sudah berupaya dengan melakukan sosialisasi gemar makan ikan, dengan sasaran anak usia dini setiap tahun,” katanya. (ard/fik/azt)

Serahkan Tali Asih pada Veteran

Pemkot Perlu Tingkatkan Akses Air Bersih PROBOLINGGO (BM) - Tim verifikasi Kota Sehat yang datang ke Kota Probolinggo melanjutkan kegiatan mereka dengan melakukan roadshow ke berapa titik, seperti GKJW, Posyandu, STBM, SDN Sukabumi, Rumah Sehat Jl Soekarno dan terminal bus Bayuangga. Ketua tim verifikasi Kota Sehat, Bambang Wahyu mengatakan, pihaknya mengapresiasi terhadap pelaksanaan program Kota Sehat di Kota

MAKAN IKAN: Walikota Probolinggo, Hj Rukmini didampingi Kepala DKP, Didik Sudiknyo menyerahkan tas berisi olahan ikan pada murid TK Kartika.

PROBOLINGGO (BM) - Walikota Probolinggo Hj Rukmini bersama sang suami, HM Buchori menghadiri malam resepsi kenegaraan dan ramah tamah dengan para veteran, kepala SKPD, atlet, anggota Paskibra, camat dan lurah seKota Probolinggo. Sekda Jhony Haryanto dalam laporannya mengatakan, Peringatan Hari Kemerdekaan RI digelar dengan berbagai macam kegiatan, di antaranya pemberian remisi pada sejumlah napi, upacara Bendera, tabur bunga, resepsi kenegaraan dan juga donor darah di halaman kantor Pemkot Probolinggo. Dalam resepsi tersebut juga diberikan penghargaan Satya Lencana

Karya pada Sekda Jhony Haryanto yang mendapat Satya 30 tahun, Ratmini, pengaws TK/SD mendapat Satya 20 tahun dan Eko Candra Wirawan yang mendapat Satya 10 tahun. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Walikota Hj Rukmini dibarengi dengan penyerahan medali emas dan piagam pada atlet Porprov Jatim yang berprestasi. Di sisi lain, Hj Rukmini juga memberikan tali asih pada tiga veteran, yaitu Sucipto, MatYasin dan Sudi. “Perjuangan para pahlawan yang tanpa pamrih, menjadi pelajaran berharga bagi para generasi penerus bangsa dalam mengisi kemerdekaan,” ujar Hj Rukmini. (ard/fik/azt)

KABUPATEN PROBOLINGGO

meningkatkan kualitas hidup seseorang secara pribadi. Sekaligus berdampak pada peningkatan mutu sumber daya manusia. “Upaya menuntaskan buta aksara merupakan program utama di bidang peningkatan SDM. Sebab, jika dinilai dari program tersebut, akan secara langsung berdampak pada perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat yang akan berimplementasi langsung kepada pemerintah,”ungkapnya. Secara bertahap, lanjut Tutug Edi Utomo, pihaknya akan membebaskan warganya dari buta aksara. Pendekatan yang dilakukan tidak semata-mata terhadap baca tulis dan berhitung. Tetapi, pihaknya juga melakukan pendekatan yang mengarah pada keterkaitan dengan aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial sehingga mereka jadi tertarik. Selain itu, upaya yang dilakukan

dengan mengoptimalkan program pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) pada daerah-daerah yang masih banyak terdapat penyandang buta aksara. “Penyebab buta aksara cukup beragam. Untuk penduduk yang masih usia sekolah, penyebabnya karena putus sekolah namun saat berhenti belum pandai membaca dan menulis. Sedangkan untuk usia lanjut, rata-rata karena mereka tidak pernah mengenyam bangku pendidikan,” ucapnya. Menurutnya, keberadaan PKBM yang sudah terdaftar dan memiliki izin untuk melakukan proses pembelajaran buta aksara jumlahnya mencapai 1.450 unit. ”Lembaga tersebut sudah eksis secara melakukan proses pembelajaran kepada masyarakat yang masih buta aksara,” pungkasnya. (sip/azt)

PROBOLINGGO (BM) - Sejumlah kelompok petani garam di Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo mengeluhkan keterbatasan bantuan plastik jenis LDPE (low density polyethylene) 250 micron dari pemerintah. Keterbatasan plastik tersebut membuat petani garam yang tergabung dalam kelompok tani garam itu, kalang kabut agar memenuhi kebutuhan tambaknya. Plastik jenis LDPE 250 micron itu dibutuhkan untuk media produksi garam yang membuat kualitas garam semakin bagus, serta kristalnya putih. Sehingga, harga jualnya pun bisa melambung. “Anggota kelompok tani garam ini, mengeluhkan keterbatasan plastik LDPE 250 micron. Karena, setiap anggota kelompok hanya mendapatkan 1 gulung LDPE . Padahal, perorang ada yang mempunyai 4 meja (tambak-red),” kata Ketua Kelompok

FOTO:BM/SAIFULLAH

Petani Garam Keluhkan Bantuan Plastik LDPE

Bambang Taufik Ketua Kelompok Sidoagung

Tani Garam Sidoagung, Desa Kebonagung Kecamatan Kraksaan, Bambang Taufik pada Berita Metro(BM) di lokasi tambak Rabu (19/8).

Menurut Bambang, keluhan tersebut membuat para kelompok petani garam dikumpulkan, untuk mencari solusi. “Sehingga muncullah ide tabungan, agar anggota petani garam bisa membeli plastik jenis LDPE 250 micron itu,” ungkapnya. Di jelaskan Bambang, plastik jenis LDPE 250 micron tersebut ketebalannya mencapai 0,25 mm. Bahkan, dengan begitu, kualitas garam semakin bagus. “Dari pemerintah sudah LDPE 250 micron, tapi hanya di beri bantuan 1 gulung dan tidak menyeluruh,” katanya. Sedangkan di Kecamatan Kraksaan sendiri, ada 19 kelompok yang juga mengeluh kata Bambang. Di antaranya, kelompok Tani Garam di desa Kalibuntu, Desa Sidupukso dan Desa Kebonagung Sendiri. “Semuanya ada 187 anggota, mereka menyepakati untuk membuat tabungan pengadaan itu,” bebernya. (sip/azt)

BELAJAR: Seorang guru memberikan pelajaran pada buta aksara di Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.

Lokasi Wisata Religi GP Minim ’Sarpras’ PROBOLINGGO (BM) - Para pengunjung objek wisata religi Gunung Pandek (GP) di desa Tamansari, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo mengeluh soal minimnya sarana dan prasarana (sarpras). Salah satunya tidak adanya kamar mandi dan tempat buang air kecil. ”Jadi peziarah yang datang itu bingung tiap kali hendak mandi dan buang air,” tutur penjaga GP, Karpi saat ditemui wartawan, Rabu (19/8). Akibat minimnya sarpras yang ada, terpaksa peziarah yang hendak buang air mencari tempat sembarangan. ”Kalau kondisi seperti ini terus dibiarkan, maka akan mengotori kawasan GP,” katanya. Beberapa waktu lalu, pengunjung tak hanya bingung tempat mandi dan buang air, namun juga kebingungan soal tempat wudu’. Namun kini mereka sudah tidak kebingungan lagi karena sudah ada saluran air PDAM. ”Itu semua atas upaya pribadi,” kata Karpi menuturkan. Sekadar diketahui, GP merupakan salah satu wisata religi di wilayah Kabupaten Probolinggo. Yakni sebuah pe-

FOTO: BM/SUGIANTO

PROBOLINGGO (BM) - Di Kabupaten Probolinggo, orang yang tidak bisa membaca dan menulis atau disebut buta aksara, masih banyak. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun Berita Metro (BM) dari dari Dinas Pendidikan, pada tahun 2012, buta aksara mencapai 125.479 orang, di tahun 2014 mencapai 81.539 orang. Penurunan angka buta aksara tersebut, hanya 43.940 orang. “Angka buta aksara memang relatif tinggi. Tiap tahun terus berupaya untuk menurunkan angka tersebut. Secara bertahap jumlahnya sudah mengalami penurunan,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Tutug Edi Utomo, kepada wartawan, Rabu (19/8). Tutug mengatakan, Pemkab Probolinggo berkomitmen menekan angka buta aksara, sebab dengan menguranginya itu, pihaknya akan

ISTIMEWA

Optimalkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

PESAREAN: Tampak pesarean Mbah Wali Agung di Gunung Pandek, Desa Tamansari, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo.

sarean Mbah Wali Agung yang banyak dikunjungi peziarah. Para peziarah yang datang tidak hanya berasal dari Probolinggo saja, namun juga banyak peziarah dari luar kota yang datang. Seperti Lumajang, Jember, Situbondo dan Surabaya. Sayangnya, banyaknya peziarah yang datang tidak diimbangi dengan

ketersediaan sarpras yang ada. Padahal, jika GP benar-benar dikelola akan menjadi aset daerah yang justru akan menambah peningkatan PAD. ”Banyak pejabat Pemkab yang datang. Sebagian ada yang janji akan membangunkan kamar mandi. Tapi sampai sekarang tidak jelas juntrungnya,” ungkap Karpi lagi. (ugi/sip/azt)


12 KAMIS, 20 AGUSTUS 2015

www.beritametro.co.id

Selidiki Dugaan Korupsi Pasar Besar Madiun

Dihentikan Kejati, Ditindaklanjuti KPK wanto Anggoro, yang pada waktu itu keduanya menjabat sebagai Kepala DPU Kota Madiun. Selain itu, Dodo Wikanuyoso selaku Kepala Bidang Cipta Karya, Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Suwarno yang dulu merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek Pasar Besar Madiun, serta M Ali Fauzi yang dulu ditunjuk selaku manajer proyek Pasar Besar Madiun. M Ali Fauzi, saat dimintai keterangan terkait pemeriksaan tersebut, tidak mau berkomentar banyak. Ia bergegas masuk ke ruang pemeriksaan. ”Doakan saya, ya,” ungkapnya singkat sambil berlalu. Sementara staf DPU Kota Madiun, Sya’bani Hadi, saat keluar dari ruang pemeriksaan dan

dimintai keterangan wartawan, mengaku, kedatangannya di Mapolres Madiun Kota hanya untuk mengantarkan berkas tugas pokok dan fungsi DPU pada proyek tersebut. ”Saya tidak tahu apa-apa, saya hanya mengantar berkas yang dibutuhkan. Terkait soal apa, saya juga tudak tahu,” kata Sya’bani menghindar awak media. Seperti diketahui, penyelidikan kasus tersebut dilakukan awal tahun 2012 ketika Kejaksaan Negeri Madiun menduga proses lelang dan pembangunan proyek PBM melanggar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selain itu, diduga

ada pelanggaran jadwal pengerjaan, kualitas, serta model konstruksi bangunan. Di tengah pemeriksaan kasus itu, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengambil alih kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pasar Besar Madiun senilai Rp 78,5 miliar yang sebelumnya ditangani oleh kejaksaan negeri setempat. Pengambilalihan kasus tersebut dilakukan karena seluruh pengendalian perkara korupsi di Jawa Timur dikendalikan Kejati. Kemudian, pada Desember 2012, Kejati Jawa Timur menghentikan penyelidikan kasus dugaan korupsi tersebut karena dinilai tidak ada kerugian negara. Hingga kini kasus dugaan korupsi tersebut akhirnya diusut kembali oleh KPK.(nat/dra)

FOTO: BM/ANTARA

MADIUN (BM) - Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menyelidiki kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM) senilai Rp 76,5 miliar yang sebelumnya dihentikan oleh Kejati Jatim karena dinilai ada kerugian negara. Penyelidikan dilakukan dengan memanggil sejumlah pejabat dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Madiun yang dulu menjabat saat pembangunan mega proyek tersebut. Pemeriksaan dilakukan oleh tim KPK berjumlah tujuh orang di Mapolres Madiun Kota, Rabu. Sejumlah pejabat Pemkot Madiun yang dipanggil untuk diperiksa di antaranya Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha, Trubus Reksodirjo dan Pur-

PEMERIKSAAN HENGKY WIJAYA

Pembagian Blangko Ijazah Tak Merata

Simulasikan Penerapan Pengelolaan SMA/SMK

FOTO:BM/TOVAN BEKA

SURABAYA (BM) - Pembagian blangko ijazah kelulusan tahun ajaran 2014/2015 di Kota Surabaya belum merata. Baru lulusan jenjang SD/MI yang bakal menerima ijazah. Sementara blangko ijazah untuk peserta lulusan kejar paket B dan C belum diketahui kapan dibagikan. Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya telah membagikan blangko ijazah SD/MI ke satuan pendidikan, Rabu (19/8). Selain belum merata, pembagian blangko ijazah cukup terlambat. Sebab, hasil Ujian Sekolah (Usek) jenjang SD/MI telah diumumkan pertengahan Juni lalu. Kini, lulusannya telah tersebar di berbagai sekolah jenjang berikutnya. Alhasil, tanggung jawab sekolah pun kian berat. Mereka harus lebih pro aktif agar ijazah benar-benar sampai ke tangan siswa dan tidak menumpuk di sekolah. “Sekolah wajib pro aktif membagikan ijazah. Kami terus mengingatkan agar tidak ada ijazah yang tertahan, apapun alasannya,” kata Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas) Dispendik Surabaya Eko Prasetyoningsih kemarin. Tidak hanya sekolah yang harus pro aktif, melainkan wali murid dan siswa juga sama. Sebab, teknis pembagian akan tetap dilakukan di sekolah dengan diawali cap tiga jari. “Sekolah akan menghubungi masing-masing siswa. Tapi ijazahnya tidak akan diantar, karena harus diambil di sekolah,” kata Eko. Perempuan asli Ponorogo ini mengakui pembagian blangko cukup terlambat. Tidak

Direktur Utama PT Traya Tirta Makassar Hengky Wijaya turun dari kendaraan saat akan menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (19/8). Hengky diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi dalam pelaksanaan kerja sama rehabilitasi dan transfer kelola air di PDAM Makassar dengan menyuap mantan Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin.

LAMA MENANTI: Penantian ijazah kelulusan siswa-siswi SD/MI di Kota Surabaya akhirnya terbayarkan meski harus menunggu lama.

hanya SD, blangko ijazah SMP juga baru dibagikan pekan lalu dan ijazah SMA/ SMK baru diserahkan awal bulan ini. Namun persoalan itu diakuinya tidak hanya terjadi di Surabaya. Sebab, distribusi blangko ijazah diperoleh dari provinsi. “Informasinya tidak hanya di Jatim. Tapi semua juga terlambat,” kelit Eko. Kondisi berbeda justru dialami lulusan pendidikan kesetaraan paket B dan C tahun ini. Sebab, hingga kini blangko ijazah belum sampai ke tangan Dispendik kabupaten/kota. Kasi Pendidikan Kemasyarakatan Dindik

Jatim Ninik Astuti mengakui hal tersebut. Sampai saat ini baru ijazah kejar paket A yang telah rampung dan didistribusikan ke daerah. Padahal pelaksanaan ujian dan pengumuman hasil Paket B dan C dilakukan lebih awal. “Kami pastikan, Kamis (27/8) mendatang, sudah rampung dan akan langsung didistribusikan ke daerah. Kami juga sudah buatkan agenda pertemuannya pada tanggal itu. Pembagian ijazahnya akan dilakukan sendiri oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM),” yakin dia. (sdp/dek)

SURABAYA (BM)- Implementasi UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah berlaku 1 Januari 2017. Di dalamnya termuat pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dan pendidikan khusus dari kabupaten/ kota ke provinsi. Sebelum beralihnya kewenangan tersebut, pemerintah terkait bakal melakukan simulasi. Simulasi dilakukan setelah serah terima pendataan personel, pembiayaan, prasarana dan sarana, serta dokumen (P3D) tuntas dilakukan. Kabupaten/kota paling lambat menyerahkan P3D ke provinsi pada 2 Oktober 2016, sementara inventarisasi pendataan P3D selesai 31 Maret 2016.“Nanti ada simulasi saat pengalihan sudah dilakukan,” kata Direktur Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Kurniasih, usai melakukan sosialisasi di kantor Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim, Rabu (19/8). Kurniasih mengatakan, beber-

apa hal dalam P3D dapat disimulasikan. Misalnya, terkait pembiayaan. Setelah kewenangan pengelolaan SMA/SMK diserahkan kabupaten/kota ke provinsi, provinsi dapat mengalokasikan anggaran. Utamanya dalam pembiayaan operasional sekolah. Bila ternyata APBD provinsi belum mencukupi, kabupaten/kota diizinkan memberi bantuan dana berupa hibah. “Biar lebih jelas soal mekanisme bantuan dari kabupaten/kota ke provinsi, silakan tanya ke Dirjen Keuangan Daerah. Yang kita bicarakan saat ini lebih kepada pengalihan kewenangan dulu daripada soal pembiayaan,” ungkapnya. Kepala Dindik Jatim Saiful Rachman menegaskan, pengalihan kewenangan mengelola SMA/SMK dan pendidikan khusus merupakan pekerjaan berat. Namun, tim yang dibentuk Pemprov Jatim bersama pemerintah pusat dan kabupaten/kota sudah solid menginventarisasi P3D. Mantan Kepala Badan Diklat

(Badiklat) Jatim ini menyatakan, pihaknya juga mempersiapkan pendirian Unit Pelaksana Teknis (UPT) di kabupaten/kota sebagai kepanjangan tangan Dindik Jatim. “Kami tidak mungkin turun ke daerah satu-persatu. Apalagi di Jatim saja ada 3.000 lebih SMA/SMK. Nanti kami dirikan UPT Dindik Jatim,” tegasnya. Pendirian UPT Dindik Jatim tidak disemua kabupaten/kota atau berjumlah 38. Melainkan bisa satu UPT untuk menangani dua daerah. “Misalnya di Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto bisa jadi satu UPT. Empat kabupaten di Pulau Madura bisa ditangani oleh dua UPT. Jadi tidak mendirikan 38 UPT,” tegas dia. UPT merupakan kepanjangan tangan Dindik Jatim untuk mengawasi sekolah-sekolah jenjang SMA/SMK dan pendidikan khusus di daerah tersebut. Sehingga, pengawas sekolah Jatim bakal ditugaskan di UPT masing-masing. (sdp/dek)

TUGAS MENANTI: Wahid Wahyudi yang resmi dilantik Gubernur Jatim Soekarwo sebagai Penjabat Bupati Lamongan, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, kemarin (19/8).

Penjabat Bupati Lamongan Resmi Dilantik Gubernur Jatim LAMONGAN (BM)- Penjabat (Pj) Bupati Lamongan akhirnya dipegang Wahid Wahyudi yang resmi dilantik Gubernur Jawa Timur Soekarwo di Gedung Negara Grahadi, Rabu (19/8).Wahid dilantik bersama Pj Bupati Ponorogo, Kediri dan Pj Walikota Blitar. Dalam sambutannya, Pakde Karwo panggilan akrab Gubernur Jatim Soekarwo memberi pesan khusus kepada empat Pj yang dilantik agar menyukseskan pilkada di wilayahnya masing-masing. “Kepada para penjabat yang baru dilantik tugas yang paling penting adalah menyukseskan pelaksanaan pilkada tahun ini,” pesan dia. Selain itu, dia menggarisbawahi kepada empat penjabat itu bahwa sukses tersebut berarti harus sukses juga dalam pelaksanaannya, sukses dalam koordinasinya dan sukses secara kualitas dan kuantitasnya. Gubernur mewanti-wanti agar mereka segera berkoordinasi, bersilaturahmi dengan tokoh formal maupun informal di daerah. Baik dengan pimpinan DPRD sebagai representasi formal dari masyarakat, maupun dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah serta tokoh agama dan tokoh masyarakat. “Orang cerdas itu harus santun. Santun itu berarti mendahulukan koordinasi, bersilaturahmi, jangan menunggu didatangi terlebih dahulu. Karena sejatinya kesuksesan leadership itu, 50 persen ditentukan dari kemampuannya berkoordinasi,” tegas Pakde Karwo.

Terkait kewenangan penjabat kepala daerah, Pakde Karwo juga mewanti-wanti mereka untuk menaati regulasi. Di antaranya seorang penjabat tidak boleh melaksanakan mutasi, tidak boleh membatalkan perjanjian yang dibuat pemerintahan sebelumnya. Juga dilarang mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan dilarang membuat kebijakan pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pemerintahan sebelumnya. “Kalau terpaksa karena ada kebutuhan yang mendesak demi kesejahteraan masyarakat dan atau untuk mengisi kekosongan jabatan demi peningkatan kinerja, mutasi boleh dilakukan. Tapi harus izin dulu kepada Mendagri melalui gubernur,“ tandasnya. Kepada Bupati Lamongan purna tugas, Fadeli, dia menyampaikan ucapan terima kasih karena Lamongan telah bergerak secara nyata meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seusaipelantikanpenjabatkepaladaerah, di tempat yang sama dilaksanakan penyerahan tugas ketua tim penggerak PKK empat kabupaten/kota yang dipimpin Ketua Tim Penggerak PKK Jatim Nina Soekarwo. “PKK Lamongan selama ini banyak prestasinya. PAUD juga saya dengar berkembang sangat baik.Yang menggantikan agar berkonsultasi dengan ketua yang lama, “ pesan Nina Soekarwo. (nun/han/zen/nov/adv)

SURABAYA (BM) - Barang bukti narkotika dengan total Rp 8,1 miliar dimusnahkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak. Barang bukti tersebut dimusnahkan karena kasusnya sudah usai disidangkan. Bukti perkara Pidana Umum itu dari kurun November 2014 hingga Agustus 2015. Pemusnahan termasuk narkotika jenis sabu-sabu seberat 4,2 kilogram atau senilai Rp 6 miliar dari 128 perkara, ganja 720,05 gram dari 10 pperkara, 4.374 butir pil ekstasi, 18 tablet happy five dari 3 perkara dan alat hisab sabu dari 154 perkara yang bila ditotal mencapai Rp 2,1 miliar. Adapula pil double L sebanyak 4.349 butir dari 4 perkara dan obat keras sebanyak 6 dus dari 2 perkara. Seluruhnya merupakan barang bukti pelanggaran kesehatan. Turut dibakar pula insang ikan pari yang oleh jaksa dijadikan barang bukti

FOTO:BM/ARINA

FOTO:BM/THAFHANUL

Kejaksaan Musnahkan Narkoba Rp 8,1 Miliar

DIMUSNAHKAN: Sejumlah barang bukti narkotika dengan total nilai Rp 8,1 miliar dimusnahkan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak di halaman kantor, Rabu (19/8).

pelanggaran undang-undang perikanan. Kepala Kejari Tanjung Perak, Bambang Permadi menjelaskan, barang bukti yang dimusnahkan adalah barang hasil tindak kejahatan

yang ditangani institusinya. Selain narkotika dan obat-obatan, adapula uang palsu pecahan Rp 100 ribu dengan total Rp 25 juta. Barang bukti itu disita dari judi resmi sebanyak 1 kardus dari 189 perkara. Adapun 1

senjata api rakitan dan air softgun dari perkara perampokan. ”Barang bukti yang kami musnahkan ini status hukumnya telah memiliki kekuatan hukum tetap atau incracht,” ujarnya di halaman Kejari Tanjung Perak. Selain jajaran kejaksaan, hadir pula dalam pemusnahan yakni perwakilan Polres pelabuhan Tanjung Perak, BNN kota Surabaya, PN Surabaya dan Dinas Kesehatan Kota Surabaya.Kasi Pidum Kejari Tanjung Perak, Ahmad Patoni mengatakan, pemusnahan barang bukti menjadi agenda rutin tahunan. Apalagi, kasus narkotika menjadi dominasi di Korps Adhyaksa tersebut. ”Agenda ini rutin, saat ini saja kami sedang menangani kasus narkoba dengan BB yang cukup besar, beratnya 2 kg dan 8 kg,” jelas dia. (arn/dra)


www.beritametro.co.id

KAMIS, 20 AGUSTUS 2015

Pangarmatim Lepas 107 Pasukan Perdamaian ke Lebanon

Diangkut KRI Bung Tomo, Tekankan Misi Diplomasi INLINE story KRI Bung Tomo dan 107 prajurit TNI AL akan bergabung dengan Kontingen Garuda XXVIII-H/UNIFIL di Lebanon. Kendati dibekali kemampuan tempur, namun misi diplomasi di kawasan yang masih rawan konflik tersebut lebih ditekankan selama setahun. Pasukan baru ini akan menggantikan KRI Sultan Iskandar Muda yang sudah bertugas selama 10 bulan.

SURABAYA (BM) - Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur Laksda TNI Darwanto melepas 107 prajurit yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB untuk berangkat ke Lebanon dengan KRI Bung Tomo-357 di Dermaga Madura Ujung Koarmatim, Rabu (19/8). “Tugas mereka adalah misi perdamaian dunia. Dalam tugas itu ada misi darat, laut, dan udara, maka tugas kita di Perairan Lebanon,” katanya setelah melepas tali kapal KRI Bung Tomo yang akan menggantikan KRI Sutan Iskandar Muda (SIM)387 yang masih berada di Lebanon. Setelah melepas 107 prajurit yang tergabung dalam Maritime Task Force (MTF) TNI Kontingen Garuda XXVIII-H/UNIFIL (United Nations Interim Forces in Lebanon) 2015, ia menjelaskan penugasan di Lebanon pada tahun ini lebih lama yakni setahun, padahal tahun lalu hanya 10 bulan. “Sepuluh bulan di sana, KRI Sutan Iskandar Muda-387 melakukan patroli perairan hingga 32 kali, karena itu KRI Bung Tomo-357 mungkin bisa lebih dari 40 kali ‘on task’ (patroli perairan) selama setahu-

Hari Ini Kloter I Masuk Embarkasi Surabaya FOTO: BM/ANTARA

LAMBAIAN PERPISAHAN: Sejumlah kerabat prajurit TNI AL yang tergabung dalam Kontingen Garuda XXVIII-H/UNIFIL 2015 melambaikan tangan ke arah KRI Bung Tomo-357 di Dermaga Ujung, Koarmatim. Sebanyak 107 prajurit TNI AL tersebut akan bertugas selama setahun di perairan Lebanon.

nan di sana,” katanya. Namun, ia menjamin prajuritnya sudah melakukan persiapan maksimal, termasuk mengantisipasi gangguan dari luar. “Kapal sudah kita siapkan, baik sensor, alat komunikasi, helikopter, semuanya sudah siap, bahkan semuanya sudah melalui pemeriksaan Tim PBB,” katanya. Meski begitu, ia tetap meminta prajuritnya yang bertugas di wilayah konflik untuk mewaspadai tiga sasaran yakni bawah air, permukaan air, dan udara yang sewaktu-waktu dapat diserang orang. Selain tugas operasional, ia me-

ngatakan setiap prajurit TNI di luar negeri juga mengemban tugas diplomasi. “Karena itu saya minta jangan berbuat tercela dan menjalin pergaulan yang baik di negara orang, sesuai budaya kita yang dikenal orang asing sebagai bangsa yang ramah,” katanya. Ia mencontohkan penugasan dirinya mengawaki KRI Dewaruci yang mengarungi lautan hingga ke Amerika. “Orang Amerika sangat terharu, karena kita bisa sangat garang dalam pertempuran, tapi dalam pergaulan sangat ramah, seperti tidak mengenal musuh,” katanya.

Sementara itu, Kadispen Koarmatim Letkol Laut (KH) Maman Sulaeman mengatakan ke-107 prajurit yang berangkat ke Lebanon itu dipilih melalui seleksi yang ketat mulai dari bahasa, komputer, kesehatan, dan sebagainya. “Mereka juga menjalani pratugas selama 19 hari di Pusat Komando Latihan Armatim (Kolatarmatim), di antaranya visit board search seizure (VBSS), replacement at sea (RAS), peran kebakaran, peran kebocoran, dan peran peninggalan,” katanya. Selama latihan, mereka juga mendapatkan pembekalan dariWa-

Peresmian KPPBC TMP B Sidoarjo

Antisipasi Pesatnya Laju Perekonomian Jatim SIDOARJO (BM) – Direktorat Jenderal (Dirjen) Bea Cukai Heru Prambudi, meresmikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B (KPPBC TMP B) Sidoarjo, Rabu (19/8). Dengan wilayah kerja meliputi Sidoarjo, Kabupaten/ Kota Mojokerto dan Surabaya (kecuali kawasan Bandara Juanda dan KPPBC TMP Tanjung Perak), ada peran penting yang diemban. Heru Prambudi menjelaskan, perkembangan pesat perekonomian Jatim membuat KPPBC TMP Juanda cukup kewalahan. Sehingga perlu untuk dipecah menjadi dua menjadi KPPBC TMP Juanda dan KPPBC TMP B Sidoarjo. “Diharapkan dengan adanya kantor baru ini, Nantinya dapat fokus melaksanakan pelayanan dan pengawasan kepada pengguna jasa, dalam hal ini perusahaan industri Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dan perusahaan di bidang cukai di wilayah kerja KPPBC TMP B Sidoarjo,” katanya. Selain itu, Heru Prambudi menyebutkan pendirian kantor baru ini juga untuk mengantisipasi peredaran

FOTO: BM/ANTARA

BAGI TUGAS: Peresmian KPPBC TMP B Sidoarjo oleh Dirjen Bea Cukai Heru Prambudi yang diharapkan bisa menangani overloadnya tugas KPPBC TMP Juanda.

bahan pangan maupun rokok ilegal yang masih sering ditemui di Sidoarjo dan sekitarnya. “Adanya Kantor KPPBC TMP B Sidoarjo juga harus bisa mengendalikan barang kena cukai yang beredar di wilayah kerjanya serta juga mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan pabrik rokok agar patuh pada peraturan,” tandasnya. Perlu diketahui bahwa KPPBC TMP B Sidoarjo akan menaungi satu penyelenggara kawasan berikat, 16

perusahaan di kawasan berikat (PDKB), 37 perusahaan kawasan berikat/PDKB, 2 gudang berikat dan 1 entrepot tujuan pameran (ETP). Selain itu, terdapat 63 pabrik hasil tembakau, 5 Pabrik minuman mengandung etil alkohol (MMEA), 1 Pabrik etil alhohol (EA), 1 tempat penyimpanan barang kena cukai (BKC), 3 Importir HT, 4 Importir MMEA, 18 Penyalur MMEA, 132 Tempat penjual eceran (TPE) MMEA dan 12 TPE EA. (adi/epe)

Dana Perawatan Pemkab Terbatas

Pengembang Gamang Serahkan Fasum SIDOARJO (BM) – Temuan banyaknya fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum/fasos) di Sidoarjo yang terbengkalai, disadari Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Jatim, Totok Lucida. Tak hanya Sidoarjo, permasalahan itu sebenarnya hampir dialami seluruh daerah di Jatim. Salah satu faktornya adalah minimnya dana perawatan yang disediakan pemda setempat. Kondisi ini yang membuat pengembang tidak serta merta menyerahkan pengelolaannya. “Kita (pihak pengembang, red) juga melakukan perbaikan bersama dengan Pemda setempat. Sebab, anggaran perawatan fasum dan fasos dari Pemda itu terbatas. Kalau kita serahkan, belum tentu terkelola dengan baik,” katanya dilansir dari jejaring suara Surabaya, Rabu (19/8). Menurut Totok, pihaknya telah bekerjasama dengan Badan Pertanahan

SURABAYA (BM) – Kelompok Terbang (Kloter) pertama dijadwalkan masuk Asrama Haji Embarkasi Surabaya, Kamis (20/8) hari ini. Namun masih ada kendala visa yang dialami 6.907 calon haji (calhaj) dari berbagai daerah Jatim. “Sampai Rabu (19/8) pukul 16.30 WIB tercatat 20.416 calon haji yang sudah selesai visanya,” kata Kabid Penyelenggara Haji Kemenag Jatim, HM Sakur kemarin. Didampingi Kasi Dokumen dan Pendaftaran Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Surabaya Dra Peni Wiluntari MM, ia menjelaskan ada lima dari 6.907 visa yang belum selesai itu milik calon haji kloter pertama. “Namun, hal itu bukan masalah besar, karena solusinya juga ada.PihakJakartamenjanjikanakanberusahakeras untukmenyelesaikandenganpihakKedubesArab Saudi pada malam ini juga,” katanya. Bahkan, bila tetap tidak selesai juga, maka pihaknya tidak akan membiarkan terjadi “open seat” (kursi kosong), karena calon haji asal Surabaya sudah menandatangani SK Calhaj Penyangga. (zal/at/epe)

Nasional agar langsung tidak mengeluarkan sertifikat lahan fasum atau fasos hanya dibuatkan surat keterangan. Hal ini karena banyak juga pengembang nakal yang menggunakan lahan fasum atau fasos untuk dibangun kavling. “Ini langkah antisipasi. Jadi, ketika pengembang hendak menyerahkan lahan fasum atau fasos, tinggal menyerahkan saja,” katanya. Terkait masih adanya tarikan biaya ke warga untuk perawatan fasum semisal PJU, Totok mengatakan hal ini karena anggaran perawatan fasum di Pemda memang tidak mencukupi. “Tidak adanya maintenance itu bukan karena pengembang belum menyerahkan, tapi anggaran Pemda tidak mencukupi,” katanya. Sebelumnya, sejumlah warga perumahan di Sidoarjo belum bisa menikmati bantuan peningkatan kualitas fasum seperti penerangan jalan

umum (PJU), infrastruktur jalan, drainase dan ruang terbuka hijau dari APBD Pemkab. Sigit Setyawan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Sidoarjo mengatakan hal ini karena masih banyak pengembang perumahan yang belum menyerahkan lahan fasilitas umum ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo. “Batas waktunya adalah setelah pengembang selesai membangun. Masalahnya pengertian selesai ini tidak ada batasan waktu yang jelas. Tergantung pengembang dan daya beli masyarakat,” katanya. Namun berdasarkan peraturan daerah terbaru tentang prasarana, sarana dan utilitas, kata Sigit, Pemkab bisa langsung mengambil alih fasum/ fasos tersebut, tanpa penyerahan dari pihak pengembang perumahan. “Nomor Perda-nya saya lupa tapi memang ada,” katanya.(ssn/epe)

kil Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI Kol Pnb Engkus Kuswara serta Kepala Sub Direktorat Keamanan Internasional Kemlu Diana ES Sutikno. KRI Bung Tomo sendiri merupakan salah satu dari tiga jenis kapal MRLF (multi role light fregate) milik TNI AL. Pemberian nama Bung Tomo untuk mengenang perannya dalam membangkitkan semangat pantang menyerah ‘arek-arek Surabaya’ dalam Pertempuran 10 November 1945 yang tercatat jadi salah satu pertempuran frontal terbesar pasca perang dunia ke II berakhir. (at/epe)

KOMISI B BIDANG PEREKONOMIAN DPRD SURABAYA

Kebocoran Masih Terjadi, Dewan Soroti Kenaikan Tarif Parkir KALANGAN DPRD Surabaya mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperbaiki sistem perparkiran sebelum memutuskan menaikkan tarif parkir. Apalagi masalah kebocoran pajak parkir tak kunjung teratasi. Jika ada kenaikan tarif parkir, dikhawatirkan tingkat kebocoran akan makin parah. Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Mazlan Mansur mengatakan, menaikkan tarif parkir bukan satu-satunya cara Pemkot Surabaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Justru yang harus diperbaiki saat ini adalah sistem perparkirannya. Misalnya, bagaimana mengantisipasi agar tidak terjadi kebocoran. Kemudian meningkatkan sistem keamanan kendaraan. “Sistemnya harus diperbaiki dulu. Ingat yang menjadi objek parkir ini adalah masyarakat dan itu jelas merugikan. Kenaikannya kan mencapai 100 persen,” katanya. Pria asal Bawean, Gresik ini juga menyoroti terkait target PAD dari parkir. Tahun ini Pemkot menargetkan PAD dari parkir sekitar Rp 25 miliar. Target ini naik dibanding tahun lalu yang mencapai Rp 15 miliar. Sayangnya, target tersebut hanya tercapai sekitar Rp 13 miliar. Nah, jika tahun ini Pemkot menaikkan tarif parkir 100 persen, maka seharusnya target kenaikan PAD dari

Tarif Parkir Golongan/Lokasi Sepeda Motor/JTU Sepeda Motor/insidentil Mobil/sedan/pick up Insidentil Truk mini/insidentil

FOTO:BM/MADJI

Mazlan Mansur

sektor ini juga naik 2 kali lipat, sekitar Rp 30 miliar lebih. “Target PAD dari parkir hanya Rp 25 miliar. Ini kan ada penurunan,” herannya. Tarif parkir baru diketahui legislatif kemarin sesuai Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 36/2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di TJU dan Perwali Nomor 37/2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir (TKP). Anggota Komisi B dari FraksiPDI Perjuangan, Baktiono mengusulkan agar Pemkot Surabaya segera mengubah sistem perparkiran. Jika saat ini sistem parkir dalam bentuk pemilik kendaraan membayar biaya parkir dan dapat karcis,

Lama Rp 500 Rp 1.500 Rp 1.500 Rp 2.500 Rp 4.000

Baru Rp 1.000 Rp 2.000 Rp 3.000 Rp 4.000 Rp 6.000

maka ini diubah sebaliknya. Yakni, pemilik kendaraan yang memberi karcis parkir pada juru parkir (jukir). “Dalam sistem ini pemilik kendaraan sebelumnya harus membeli karcis terlebih dulu ke sejumlah counter yang ditunjuk,” katanya. Karcis itu, imbuh Baktiono, terdiri atas dua item, yakni satu untuk jukir dan satu lagi untuk pemilik kendaraan. Dalam karcis ini, tertera nama pemilik dan nomor plat kendaraan. Ketika parkir, salah satu sisi karcis disobek dan diberikan pada jukir dan satu lagi untuk pemilik kendaraan sebagai bukti. Harga karcis sesuai dengan perda (peraturan daerah). Dengan sistem ini akan mampu mencegah kebocoran negara. Pasalnya, saat ini tarif parkir dipatok seenaknya sendiri oleh jukir. “Menariknya lagi, dengan sistem yang kami usulkan ini, kendaraan dan pemilik kendaraan akan dapat asuransi,” terangnya. (adv/arn)

FOTO: BM/MADJI

PARKIR LIAR: Masih tingginya angka kebocoran PAD dari sektor perparkiran dinilai karena belum ada sistem yang tepat untuk mengelola, terutama dengan banyaknya lokasi parkir liar di pelosok kota.


14 LAMONGAN

berita metro www.beritametro.co.id

KAMIS, 20 AGUSTUS 2015

GRESIK

www.beritametro.co.id

Survei LPKS, Paslon Berkah Unggul di Elektabilitas 39 Persen

Pasangan SQ Urutan Kedua karena Hasil Penilaian Kinerja GRESIK (BM) - Dari hasil survei yang dilakukan Lembaga Pusat Kajian Sosial (LPKS), pasangan calon (paslon) Husnul Huluq-Achmad Rubaie (Berkah) unggul dengan elektabilitas (kesediaan pemilih) sebanyak 39 persen. Sedangkan pasangan incumbent Sambari Halim Radianto-Moh Qosim (SQ) dipilih hanya 32,8 persen dari 500 responden yang diambil secara acak di 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Gresik. Dan di posisi terakhir pasangan Ahmad Nurhamim-Junaidi (Arjuna) dipilih 9,2 persen responden. “Jika hari ini digelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gresik, itu hasilnya,” ujar Ahmad Mustar Ketua Lembaga Pusat Kajian Sosial (LPKS) saat rilis di Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Gresik, Rabu (19/8). Ditambahkan Ahmad Mustar, hasil survei itu contoh yang diambil dari 500 responden secara acak

dari 18 kecamatan. Teknik survei yang dilakukan adalah sampel acak bertingkat dan teknik sampel acak berkelompok. Margin error dari survei kami 4,74 persen dan tingkat kepercayaan 93,6 persen,” imbuhnya. Rendahnya elektabilitas pasangan incumbent, tambahnya tidak lepas dari kepuasan responden terhadap kinerja pasangan itu. “Kepuasan publik terhadap kinerja SQ selama masa bakti 2010-2015, hanya 47 persen yang mengaku puas, sedangkan 50,4 persen merasa tidak puas. Dan yang menjawab tidak tahu 2,6 persen,” ungkapnya. Jika dilihat lebih dalam, tambah Ahmad Mustar, pasangan Berkah dan Arjuna banyak dipilih oleh perempuan. Sedangkan pasangan SQ lebih banyak dipilih responden laki-laki. “Nah, dari hasil survei elektabilitas yang sudah ada tadi dapat dirinci berdasarkan gender atau jenis

PENJAJAKAN: Ahmad Mustar Ketua Lembaga Pusat Kajian Sosial (LPKS) saat menerangkan hasil survei di Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Gresik, Rabu (19/8).

kelamin. Dari 32,8 persen responden yang memilih SQ, 57 persen di antaranya adalah laki-laki dan 43 persen perempuan. Sementara pasangan Berkah, sekitar 50,1 responden yang memilih Berkah adalah perempuan dan 49,9 persen laki-laki. Begitu juga pasangan Arjuna, 51,2 persen responden yang memilihnya adalah perempuan dan 48,8 persen

laki-laki,” papar Ahamad Mustar. Jika dikelompokan berdasarkan pendidikan,lanjutdia,pasanganSQ banyak dipilih responden tamatan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah MenengahPertama(SMP).Sedangkan untuk lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sarjana banyak yang memilih Berkah. “Selain itu, responden dengan usia 17 tahun (pemilih pemula)

hingga 40 tahun banyak memilih pasangan Berkah. Sementara untuk responden berusia 41 tahun ke atas memilih SQ,” tandasnya. Selain survei elektabilitas pasangan calon, survei bertajuk ‘Mencari Calon Pemimpin Gresik 20152020’ oleh LPKS ini juga melakukan survei kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gresik. “Jika responden ditanya, apakah mereka tahu tanggal 9 Desember akan digelar Pilkada di Gresik, jawabannya 82,3 persen responden mengaku sudah tahu, sedangkan 17,7 persen tidak tahu,” ungkapnya. Kemudian, tambah Ahmad Mustar, jika ditanya siapa yang mempengaruhi responden dalam memilih calon. “Didapatkan angka 43 persen tokoh agama atau kiai kemudian 26 persen tokoh masyarakat dan 4,8 adalah aparat desa,” pungkasnya. Sekadar informasi, survei ini dilakukan dalam waktu 6 Juli hingga 6 Agustus. ( sgg/uki/nov)

Dugaan Menguapnya Dana Sewa Gedung PT SI, Dinilai Hanya Bikin Sensasi GRESIK (BM) - Dana hasil sewa gedung Wisma Ahmad Yani (WAY) milik PT Semen Indonesia (SI) di Jalan Veteran Gresik diduga menguap. Kasus tersebut sudah dilaporkan ke penyidik Polres Gresik dari seseorang yang meminta jati dirinya tak dibeber sebaga pelapor. Namun hingga sekarang, laporan itu belum ada kelanjutanya dari penyidik polres. Menurut informasi, menguapnya dana sewa gedungWAY itu sudah terjadi bertahun-tahun sehingga diduga merugikan perusahaan BUMN tersebut. AkibatkejengkelansejumlahkaryawanPTSI, akhirnya dilaporkan ke penyidik Polres Gresik. “Ini sudah terjadi lama yang pasti‘dimakan’ oleh PERWAKILAN

orang-orang tertentu, karenanya kami berinisiatif melaporkan kasus ini ke pihak berwajib dengan harapan diungkap karena kebobrokan di dalam sudah parah,” ungkap seorang karyawan PT SI, Rabu (19/8). Masih kata dia, menguapnya dana hasil sewa gedungWAY sama dengan tindak pidana korupsi. Karena uang hasil sewa harusnya masuk ke kas negara melalui PT SI. “Semen Indonesia adalah perusahaan BUMN, jika uang sewa dinikmati orang tertentu mereka sama dengan korupsi,” imbuhnya. Sumber ini berjanji akan memberikan data lengkap soal skandal uang sewa gedung WAY yang tidak disetorkan ke bendahara PT

SI. Agar kasus ini benar-benar diungkap dan orang yang menilep dana sewa gedung diproses secara hukum. “Nanti saya akan memberikan data lengkap, bagaimana buruknya pengelolaan gedungWAY,” tandasnya. Sementara itu, seorang Kasi di Bina Lingkungan PT SI 2000 SriWahyuningsih mengatakan yang melapor adanya uang sewa yang meguap hanya bikin sensasi saja. Dana sewa gedung setiapbulanselaludisetorkebendaharaPTSIdan setiap saat pihaknya juga diaudit. “Kita setiap tahun diaudit. Mereka (pelapor) hanya bikin sensasi saja faktanya tidak ada. Teman-teman saja yang bikin ribut,” ujar wanita yang akrab dipanggil Yuyun ini.

Yuyun juga mengakui jika yang melaporkan kasus tersebut adalah orang dalam PT SI yang hanya bikin sensasi. Ia kembali menegaskan bahwa uang sewa gedung selalu disetor ke bendahara PT SI. “Kita setorkan ke bendahara PT Semen Indonesia, jumlahnya tidak hafal ada kok catatannya sangat lengkap,” imbuhnya. Sementara itu Kasat Reskrim Polres Gresik AKP Iwan Hari Purwanto mengaku belum pernah menerima laporan terkait kasus raibnya dana sewa gedung WAY milik PTSI. “Belum ada itu secara tertulis maupun lisan kita belum pernah mendapat pengaduan,” kata Iwan. (sgg/uki/nov)

RISIKO: Tiga tersangka yang kini berada di tahanan Polsek Kebomas karena terlibat kasus pejudian.

Tiga Orang Tinggal di Satu Desa, Kompak Jadi Pengecer GRESIK (BM) - Kekompakan yang ditunjukkan tiga orang warga Desa Kramat Jegu Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo ini tak perlu dicontoh. Hal itu, karena mereka kompak memasang nomor di perjudian togel. Apesnya, ketiga pria itu harus menerima ganjarannya karena kepergok polisi. Alhasil, ketiganya pun harus menginap di hotel prodeo. Ketiganya, Mujianto (47), Achmad (64) dan Kuswanto (42). Kini, ketiganya mendekam di tahanan Polsek Kebomas. Informasi yang dihimpun, ketiga tersangka memang dikenal sebagai pengecer togel. “Kami masih mengembangkan pengepul atau bandarnya,” kata Kapolsek Kebomas Kompol Gaguk Sulistiyo Budi didampingi Kanitreskrim Ipda M Sumain, kemarin (19/8). Awal polisi meringkus ketiga tersangka setelah menerima pengaduan dari masyarakat. Didapati bahwa di kawasan Dusun Leker Kelurahan Singosari Kebomas disinyalir ada beberapa orang yang melayani praktik judi togel. “Tidak lama setelah itu, kami memerntahkan Panit Reskrim Polsek Kebomas Ipda M Simain bersama anggotanya untuk melakukan penyelidikan,” imbuh kapolsek. Ditambahkan kapolsek ternyata para tersangka diketahui berada di sebuah warung. Bersamaan dengan itu, maka polisi langsung mengamankan ketiganya. “Waktu itu mereka sudah tidak berkutik dan akan kabur. Kami juga mengamankan barang bukti 1 buah HP merek nokia warna putih dan uang tunai Rp 70 ribu,” papar kapolsek. Di hadapan petugas ketiga tersangka mengakui terkait tindakannya sebagai pengecer judi togel. Mereka bakal dijerat dengan pasal 303 KUHP tentang Perjudian dengan ancaman hukumannya 5 tahun penjara. (sgg/uki/nov)

Lamongan: M. Zainuddin (koord), Thafhanul Fahri Iklan/Langganan: 0857 3233 5005 Gresik: Masduki (koord), Moch. Sugeng Iklan/Langganan: 0821 7997 3350


PASURUAN RAYA 15

berita metro www.beritametro.co.id

KAMIS, 20 AGUSTUS 2015

KABUPATEN PASURUAN I KOTA PASURUAN

Jalan Rejoso-Penataan Tuntas Diperbaiki

Gerak Jalan Sehat Disambut Antusias PASURUAN (BM) – Memperingati HUT Kemerdekaan RI ke70, UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Rejoso menggelar gerak jalan sehat. Acara yang diikuti siswa sekolah dan umum itu dihadiri pihak Muspika, kepala desa, camat dan seluruh jajarannya. Acara berlangsung meriah dan disambut antusias. Usai gerak jalan, giliran pengundian door prize dilakukan. Panitia menyediakan hadiah menarik, seperti mesin cuci, kipas angin. Tak hanya itu, peserta juga dihibur dengan alunan musik orgen tunggal yang menambah suasana kian semarak.

Truk Pengangkut Barang Kini Aman Melintas PASURUAN (BM) – Tuntasnya pengerjaan proyek peningkatan jalan dari Rejoso menuju Penataan, Kabupaten Pasuruan, membuat arus lalu lintas di sepanjang jalan tersebut lancar. Kendaraan barang kini bisa melintas dengan leluasa. Seperti diketahui, jalan RejosoPenataan kerap dilalui kendaraan pengangkut hasil industri maupun pertanian. Karena di wilayah tersebut terdapat banyak home industry, pabrik serta areal persawahan. Sebelum diperbaiki, kondisi jalan berlubang sehingga kendaraan besar seperti truk maupun mobil pick-up jarang melintas. Pengemudi lebih memilih berputar, mencari jalan alternative untuk menghindari masalah. Karena jika dipaksakan, tak jarang kendaraan berat itu patah as roda akibat terperosok lubang yang cukup dalam. Proyek senilai Rp 4,1 miliar atau tepatnya Rp 4.135.400.000 itu merupakan proyek peningkatan jalan dari Dinas Bina Marga Kabupaten Pasuruan.

Usai proyek tuntas, dampak positif yang dirasakan besar sekali. Seperti dikatakan Nur Hidayat (40), salah seorang sopir truk pengangkut sayuran. Menurutnya, kini dia tak perlu lagi mencari jalan alternatif untuk menghindari lubang di jalan tersebut. “Selain hemat BBM, juga menghemat waktu karena jarak tempuhnya relatif dekat dengan lokasi pengepul sayursayuran. Sebelumnya saya harus berputar lewat Winongan keWarung Dowo, lewat jalan kota hingga sampai ke Pasar Kota Pasuruan,” kata Nur Hidayat. Proyek yang dikerjakan PT Ganesha Jaya dan PT Surya Marga Utama itu masa pelaksanaan proyek selama 90 hari. Pantauan Berita Metro (BM) di lokasi, kendaraan melintas dengan lancar di jalan yang kini mulus. (bib/an/fan/azt)

Tampaksemuayanghadir ikut berjogetsaatlagulagu‘SakitnyaTuh di Sini’ terdengar dari panggung. Penonton pun kian bersemangat sambilberjogetbersama. Menurut Kepala Desa Pandan Rejo, Eko Sugiarto yang menghadiri acara tersebut, selain memperingati Hari Kemerdekaan RI, acara yang digelar juga merupakan ajang silaturahmi antar-warga dan siswa sekolah. “Sehingga terjalin rasa kebersamaan dan menumbuhkan semangat gotong royong. Juga mengajak masyarakat agar gemar berolahraga,” kata Eko Sugiarto. (bib/an/azt)

FOTO : BM/AAN WIJAYANTO

MULUS: Usai perbaikan jalan tuntas, arus lalu lintas kendaraan dari Rejoso menuju Penataan kini terpantau lancar. Jalan mulus itu aman dilalui truk pengangkut barang. FOTO : BM/AAN WIJAYANTO

Gelar Deklarasi ’Stop BAB Sembarangan’ PASURUAN (BM) – Deklarasi ‘Stop Buang Air Besar (BAB) Sembarangan’ secara simbolis digelar, Rabu (19/8) di Balai Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. Acara tersebut dihadiri Bupati Pasuruan HM Irsyad Yusuf SE MMA, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan M Sudiono Fauzan, juga anggota DPRD H Abdul Rouf. Dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pasuruan hadir dr Lumbini, jugaMuspika,KadesWonokoyoHM.Soleh beserta perangkat dan perwakilan dari PT Guntner Indonesia, Lukman Eko Prasetyo Dalam sambutannya Kades Wonokoyo HM Soleh mengatakan, deklarasi Stop BAB Sembarangan itu bertujuan untuk mensosialisasikan kebiasaan BAB di jamban pada masyarakat umum serta lembaga

FOTO : BM/AH HABIBI

DEKLARASI: Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf saat menghadiri deklarasi ‘Stop BAB Sembarangan’ di Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji.

pendidikan. Juga untuk menumbuhkan kesadaran warga akan pentingnya

perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Bupati Pasuruan H IrsyadYusuf sangat

HIBURAN: Tampak peserta gerak jalan sehat dihibur musik orgen tunggal saat pengambilan door prize.

bangga dengan kegiatan tersebut. Menurut ia, masyarakat dapat melakukan analisa masalah, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi secara mandiri. Tujuannya agar tak ada lagi orang yang BAB sembarangan. “Jika penanganan sanitasi bisa komprehensif, maka akan menurunkan angka kejadian diare hingga 90 persen,” kata Irsyad Yusuf. Terpisah, dr Lumbini menyampaikan, dampak buruk dari BAB sembarangan yakni munculnya penyakit yang berasal dari lingkungan, seperti diare, cacingan, penyakit kulit, juga ISPA. Selain deklarasi juga dilakukan peninjauan ke lokasi untuk melihat penyediaan sarana air bersih dan jamban yang sudah ada di setiap rumah rumah penduduk desa tersebut. (bib/nam/azt)

PERWAKILAN

Dispertan Dinilai Kurang Tanggap PASURUAN (BM) – Upaya petani untuk menikmati hasil panen padi secara maksimal dipastikan tak terpenuhi. Apalagi sejumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan, mulai ketersediaan pupuk, permodalan bagi Gapoktan serta teknologi tepat guna belum bisa dipenuhi pemerintah. Dinas Pertanian (Dispertan) pun dinilai kurang tanggap terhadap kebutuhan petani. Hal itu disampaikan Agus S, anggota Komisi II DPRD Kab Pasuruan kepada Berita Metro (BM) usai rapat, Rabu (19/8). Menurut ia, masalah klasik yang belum tertangani secara maksimal adalah penyediaan pupuk bersubsidi secara kontinyu. Lebih parah lagi, lanjut Agus, kuotanya tidak terpenuhi. “Seharusnya beberapa Gapoktan (Gabungan KelompokTani) yang ada di masing-masing desa diberikan fasilitas permodalan, sehingga saat petani mau melakukan pemupukan tidak kesulitan,” jelas politisi PKB ini. Ia menambahkan, problem yang juga kerap menimpa petani, saat penen raya harga GKP (Gabah Kering Panen) kerap anjlok. Mereka terpaksa menjual pada para tengkulak. (bib/azt)

Pasuruan Raya: Ah. Habibi (koord), Aan Wijayanto; Iklan/Langganan: 0813 3491 7807

OTOMOTIF

JASA

19/05

OTOMOTIF

19/05

26/05

hypnotis & hypnotheraphy Hanya 3 jam mampu & kuasai seumur hidup 100%langsung bs di praktekkan &bnyak skali manfaat positif dari hypnotis 05/05

12/05

Hanya Rp 350 rb Jamin Sangat Bisa TERBUKTI, TERMURAH & (Buka Setiap Hari 10.00 - 18.00) JL. Rembang no.7 Sby Hub: 70817307-08574679547-081233726177 Free: Modul, DVD, Sertifikat

08/05

30/04


16 www.beritametro.co.id

KAMIS, 20 AGUSTUS 2015 0,58% IHSG

4,484

1,6% NIKKEI

20,223

0,3% STI

3,041

1,0% FTSE

6,464

0,2% KLCI

1,582

HARGA EMAS 0,2% DJIA

17,511

0,6% NASDAQ 5,059

0,3% S&P500 2,097

JUAL (Rp/gr)

496,804

KURS MATA UANG

BELI (Rp/gr)

US$/OZT:

USD

SGD

EUR

AUD

476,932

1,121.37

JUAL: 13.845,00 BELI : 13.825,00

JUAL: 9.868,21 BELI : 9.848,21

JUAL: 15.314,54 BELI : 15.234,54

JUAL: 10.213,57 BELI : 10.133,57

SUMBER: GERAIDINAR

IDR/USD: 13,840

SUMBER:KLIKBCA.COM

BERLAKU 19 AGUSTUS 2015 - SUMBER: IMQ21.COM

LPS Tak Ubah Tingkat Bunga Penjaminan Simpanan JAKARTA (BM) - Usai Bank Indonesia menetapkan BI Rate, kini Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga menetapkan tingkat bunga penjaminan sebesar 10,25 persen dalam bentuk rupiah di Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Seperti dikatakan Sekretaris LPS, Samsu Nugroho, Rabu (19/8) mengatakan, tingkat bunga penjaminan sejalan dengan kondisi perekonomian dan perbankan saat ini. LPS tidak mengubah tingkat bunga penjaminan pada periode 15 Mei 2015 sampai 14 September 2015. Tingkat bunga penjaminan di bank u-

mum dalam rupiah sebesar 7,75 persen, sedangkan valuta asing (valas) sebesar 1,50 persen. “Laju pertumbuhan DPK bulan Mei 2015 masih berada di atas pertumbuhan kredit serta rencana pemerintah untuk mempercepat belanja anggaran di semester II akan memberikan efek positif terhadap likuiditas perbankan. Pergerakan nilai tukar dan respon perbankan terhadap perbaikan likuiditas akan menjadi faktor penting yang mempengaruhi tingkat bunga simpanan perbankan ke depan,” jelasnya. Dikatakan, sesuai ketentuan LPS apabila suku bu-

nga simpanan yang diperjanjikan antara bank dan nasabah melebihi tingkat bunga penjaminan simpanan yang ditetapkan, maka simpanan nasabah tersebut tidak dijamin. “Berkenaan dengan hal tersebut, bank diharuskan untuk memberitahukan kepada nasabah penyimpan mengenai tingkat bunga penjaminan simpanan yang berlaku dengan menempatkan informasi dimaksud pada tempat yang mudah diketahui,” tuturnya. Di samping itu, dia mengimbau supaya perbankan memperhatikan tingkat bunga penjaminan simpanan dalam

rangka penghimpunan dana. Serta, bank juga mesti memantau arah pengelolaan likuiditas perekonomian oleh Bank Indonesia (BI) serta ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) juga tidak mengubah level BI Rate yang biasanya menjadi landasan LPS untuk menentukan penyesuaian suku bunga penjaminan. Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI memutuskan untuk mempertahankan BI Rate di level 7,5 persen, dengan suku bunga Deposit Facility 5,5 persen dan Lending Facility pada

level 8 persen. “Keputusan tersebut sejalan dengan upaya untuk menjaga agar inflasi berada pada kisaran sasaran inflasi plus minus 4 persen di 2015 dan 2016,” Jelas Gubernur Bank Indonesia, Agus DW Martowardojo, di Jakarta, kemarin. Kebijakan Bank Indonesia secara konsisten tetap diarahkan pada upaya menjaga stabilitas makro ekonomi, di tengah berlanjutnya ketidakpastian ekonomi global, serta menjaga pertumbuhan ekonomi melalui implementasi kebijakan makro prudensial yang akomodatif.(nat/dra)

JAKARTA (BM) - Pelaku industri keramik mengeluhkan semakin menumpuknya hasil produksi di gudang akibat melemahnya serapan pasar sehingga berdampak pada pengurangan kapasitas produksi pabrik. Ketua Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Elisa Sinaga mengatakan, angka penjualan turun jauh, sementara mesin produksi tetap bergulir. Akibatnya, produsen yang tidak memiliki kapasitas gudang yang memadai, otomatis akan memilih untuk mengurangi produksinya. “Sekarang, keramik baru keluar gudang setelah empat bulan menetap di gudang. Rata-rata pengurangan kapasitas terpasang sebesar 25%, entah kondisi seperti ini sampai kapan,” tuturnya Rabu (19/8). Biasanya, ketika serapan pasar tinggi, barang hanya menetap di gudang selama satu setengah bulan. Elisa mengatakan kinerja industri keramik akan terperosok hingga 30% pada pengujung tahun. “Kalau penjualannya terganggu, lambat laun produksi juga terganggu, akhirnya kalau industri tidak bertumbuh, kita akan kalah bersaing,” tambahnya.(nis/dra)

FOTO: BM/IST

MENUMPUK: Akibat melemahnya serapan pasar, pelaku industri keramik memilih untuk mengurangi produksinya.

FOTO: BM/JEFRI

SIMULASI: Wedding dan birthday party untuk pesta outdoor disimulasikan agar para tamu undangan yang bisa melihat langsung persiapan gelaran pesta

Decorintex (Decoration & Interior Expo 2015) merupakan pameran terbesar dekorasi, interior dan arsitektur di Indonesia Timur dan merupakan platform atau wadah stakeholder industry dan jasa desain interior, arsitek dekorasi dan lain sebagainya.pameran yang akan dilangsungkan di Grand City Surabaya pada tanggal 19 hingga 23 Agustus 2015 Decorintex hadir menawarkan produk-produk pilihan dan jasa desain dalam dunia dekorasi dan interior, pameran yang telah diselenggarakan untuk ketiga kalinya ini juga menawarkan pengalaman baru dalam berbelanja produk interior dan dapat memberikan inspirasi terkait tempat tinggal maupun tempat kerja ideal, dengan beragam desain yang menarik dan up to date. Decorintex 2015 dilengkapi dengan beragam acara seperti Seminar, Talkshow,Lomba-lomba, Workshop,Edukasi. Bekerjasama dengan HDII (Himpunan Desainer Interior Indonesia) dan IAI (Ikatan Arsitek Indonesia), Decorintex menyediakan jasa konsultasi dan desain arsitektur dan interior gratis. Beberapa jurusan desain interior dan arsitektur dan universitas-universitas ternama seperti Universitas Ciputra, Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya, Universitas Brawijaya dan Universitas Kristen Petra Surabaya juga memamerkan karya mahasiswanya. Selain itu Decorintex 2015 berusaha menjadi wadah bagi pengrajin, pengguna, distributor juga desainer dan arsitek untuk berkumpul di satu tempat dan dapat bertukar pikiran dan bisnis. Decorintex 2015 diselenggarakan oleh PT. Debindo Mitra Tama Surabaya.

Pameran Surabaya Beaute 2015

PEMBUKAAN IIMS 2015 Seorang model berdiri disamping Honda Mobilio Limited Edition yang dipamerkan pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2015 di JI Expo Kemayoran, Jakarta, Rabu (19/8).

Mayoritas Hotel Non-bintang Jatim Belum Bersertifikasi SURABAYA (BM) - Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Timur mencatat total 1.500 hotel nonbintang di Jatim hampir 25% yang mengantongi sertifikat sertifikasi, sementara sisanya belum memiliki. Menurut Ketua PHRI Jatim M Soleh minimnya pemilik hotel non-bintang, karena kurangnya kesadaran pemilik hotel atas pentingnya sertifikasi dalam bisnis perhotelan. Dan ini tidak terlepas dari minimnya pemahaman mengenai manfaat dari sertifikasi. Padahal, sertifikasi ini penting untuk pegangan menjelang pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) “Setidaknya itu bisa memacu pengelola hotel non-bintang segera mengikuti sertifikasi. Kalau ada subsidi, bisa meringankan beban yang ditanggung hotel non-bintang,” terang Sho-

leh di Surabaya kemarin. Faktor lain kata Sholeh, tingginya biaya sertifikasi juga menjadi salah satu alasan hal tersebut. PHRI telah mengusulkan agar ada subsidi dari pemerintah dalam pengurusan sertifikasi bagi hotel non-bintang. Secara nasional terdapat 17 lembaga sertifikasi usaha bidang pariwisata. Dan, tiap lembaga memasang tarif sertifikasi yang berbeda-beda. Seperti PT Sertifikasi Usaha Pariwisata Indonesia mematok tarif sertifikasi non-bintang sebesar Rp 2 juta. Biaya itu belum termasuk transportasi dan akomodasi bagi auditor. Sedangkan untuk hotel bintang, yang sudah tersertifikasi relatif lebih tinggi. Total jumlah hotel bintang di Jatim sebanyak 125 hotel dan 70 hotel di antaranya berada di Surabaya. Dari

total itu, hingga sekarang sudah separuh yang tersertifikasi. “Berbeda dengan non-bintang, kalau bintang dari segi anggaran untuk biaya sertifikasi sudah ada alokasi khusus. Jadi sejauh ini tidak ada kendala,” ungkapnya. Pihaknya (PHRI) saat ini akan terus menyosialisasikan kewajiban sertifikasi tersebut, terutama di daerah-daerah yang hotelnya sama sekali belum mengantongi sertifikat. Saat ini dari total 38 kota/kabupaten di Jatim, baru sekitar 10 kota/kabupaten yang hotelnya mengikuti sertifikasi. “Daerah yang belum sama sekali seperti Lumajang, Probolinggo, Situbondo. Tapi memang dari seluruh kota/kabupaten di Jatim, badan pimpinan cabang PHRI hanya ada di 26 kota/kabupaten,” ujarnya. (top/dra)

Tampilkan Pesta Wedding Outdoor di Hotel SURABAYA (BM) - Bahan tille banyak digunakan oleh desainer asal Surabaya, salah satunya Lea Indradi Hutami. Karya busana pengantin yang dipamerkan dalam wedding dan birthday party yang dikuti 19 vendor mulai dari dekorasi, dokumentasi foto & video, bridal berikut suvenir maupun busana calon pengantin di Java Paragon hotel Surabaya, kemarin. Perpaduan busana pengantin pria dan wanita sengaja diserasikan untuk pesta outdoor dengan menampilkan warna hijau merak, sebut Lea. Sedangkan untuk bahan sendiri memilih kain tulle dan dutchess dengan cutting atau potongan semi belgaun. Ba-

Decoration Interior Expo (DECORINTEX) 2015

FOTO : BM/ANTARA

Daya Beli Turun, Industri Keramik Kurangi Produksi

GRAND CITY SURABAYA

gian atas sengaja menggunakan lengan pendek supaya terkesan lebih elegan, juga untuk mewaspadai jika udara di sekitar lokasi acara sedang panas sehingga sang pengantin lebih nyaman. “Ada juga busana warna putih yang menonjolkan pan-

jang bagian ekor sekitar 1,5 meter. Keanggunan sang pengantin terpancar dengan adanya kemilau dari detail busana yang menggunakan batuan kristal dan swarovski. Busana warna putih memang identik ciri khas pengantin modern dan bertema mermaid, dengan mengaplikasikan potongan seperti kostum putri duyung yang menyempit di bagian lutut namun bawahannya justru agak mengembang,” terangnya. Sementara itu, Public Relation Java Paragon Hotel Dyah Wahyu Utami menambahkan, simulasi kegiatan ini sengaja dibuat bagi para tamu

undangan yang bisa melihat langsung persiapan gelaran pesta pernikahan. Misalnya, mulai dari penataan long ta-

ble & round table untuk wedding, Engagement, Birthday Sweet 17, Birthday Kids serta Sweet Corner.(jey/dra)

Surabaya Beauty, Cosmetics, Hair & Spa Expo 2015 merupakan pameran yang menjadi wadah untuk mempertemukan para pelaku industri kecantikan untuk mengembangkan industri kecantikan di Indonesia yang saat ini sedang berkembang. Pameran Surabaya Beauty, Cosmetics, Hair & Expo 2015 ini sebagai ajang untuk mendapatkan informasi tentang trend dan produk terbaru dan berlangsung mulai tanggal: 22 -24 Agustus 2015. Peserta Pameran: Importers, Distributors, Wholesales, Local Product Manufacturers, Beauty Salon & Spa Owners, Hair and Nail Salons, Aesthetic & Wellness Centrers, Department Stores, Pharmacy & Chain Store, Hotels, Beauty Academies, Bridal Studios & Make Up Studios, Fitness Centre/Club, Trade Publication, Trade Associations, Public. Surabaya Beaute ini mentargetkan pengunjung bisnis dari berbagai kalangan, antara lain seperti Manufaktur, Eksportir, Distributor, Penyalur dan Agen dari produk: Skin Care, Hair and Nail Care Products, Perfumery, Cosmetics and Make Up, Personal Care & Hygiene, Health Food & Beverages, Natural Health Products, Dietary Supplement, Spa Products & Accessories, Profesional Care Product, Equipment and Solution for Beauty Salons,

Powerful & High Impact Presentation For Sales And Everyone Presentasi merupakan cara penyampaian sebuah Informasi yang kita tahu, yang akan disampaikan kepada audience atau orang yang menyimak dengan menggunakan bahasa yang mudah dicerna. Bagaimana merencanakan dan menyampaikan presentasi dengan terarah & sistematis agar orang yang mendengarnya tertarik seketika untuk membeli. Pembicara dalam seminar merupakan praktisi, diantaranya : James Gwee T. H., MBA (Indonesia's Favorite Seminar Speaker & Trainer), Tanadi Santoso, MBA (Business Motivational Speaker), Herman Josep Soewono (Praktisi Penjualan & Direktur PRO-M) yang akan dilangsungkan Tanggal 5 September 2015 di Grand City Convex lt. 3 Surabaya. Tiket masuk: PLATINUM Seat: Normal Price : Rp. 1.695.000/org (Hemat Rp. 500.000), Special Price: Rp. 1.195.000/org BUY 2 Get 1 Free, Gold Seat:Daftar 1 s/d 3 org : Rp. 625.000/org, Daftar 4 s/d 8 org : Rp. 525.000/ org, Daftar 9 s/d 14 org : Rp. 425.000/org,


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.