HARIAN PAGI TERBIT 16 HALAMAN
Iklan/ Langganan: 081216327858
RP 3.500,-
SENIN, 10 AGUSTUS 2015
www.beritametro.co.id
Golkar: KPU Hanya Layani PDIP Nilai Tak Independen Lagi, Siapkan Hak Angket JAKARTA (BM) – Di tengah perpanjangan pendaftaran calon kepala daerah tahap kedua, Fraksi Partai Golkar merencanakan pengajuan hak angket kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal itu dilakukan karena KPU dinilai sudah tidak independen, serta mengikuti intervensi pemerintah terhadap partai politik. “Kita lakukan upaya hukum. Hak angket seret KPU, jangan seenak udelnya. Mengorbankan Golkar dan PPP,” kata Sekretaris Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo di Jakarta, Minggu (9/8). Menurut pria yang akrab disapa
Bamsoet itu, KPU telah mengeluarkan kebijakan sesuai dengan keinginan partai penguasa. Contohnya, diperpanjangnya masa pendaftaran calon kepala daerah di wilayah yang masih memiliki calon tunggal. Hal itu berbeda saat Golkar menginginkan adanya satu tanda tangan bagi partai yang berkonflik, KPU tetap memutuskan adanya dua tanda tangan. “KPU kayak badut, ketika ada kepentingan PDIP ya diperpanjang,” tuturnya. Bamsoet mengatakan, adanya fenomena calon tunggal juga disebabkan kebijakan KPU. Dengan adanya dua
“
KPU kayak badut, ketika ada kepentingan PDIP ya diperpanjang.”
- Bambang Soesatyo Sekretaris Fraksi Golkar
kepengurusan yang diakomodasi KPU, maka Golkar dan PPP tidak bisa mencalonkankadernya.Sebab,tidakada kesamaankeputusanyangakandiusung. “Jadi KPU menurut saya menunjukkan kebadutan lagi dan tidak lagi ber-
diri independen. Karena tujuh daerah di partaitertentu,yangberkuasamelanggar sumpah dia (KPU) yang sesuai tahapan, KPUmenjilatludahnyasendiri.Dulu,kita
minta mundur dia enggak mau kasih, giliran partai berkuasa dia mundurkan,” kata anggota komisi III DPR itu. Namun KPU menanggapi santai ancaman Bamsoet. “Enggak apa-apa, kita kan sudah melakukan sesuai aturan yang ada,” kata Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay di Kantor KPU, Jakarta. Hadar mengaku menghormati usulan yang disampaikan Bamsoet. Pengajuan hak angket merupakan salah satu kewenangan anggota DPR. “Kalau dia mau ya enggak apa-apa. Itu kan hak mereka, kami menghormati, kami ikuti prosedurnya,” sambung Hadar.
Sementara terkait pendaftaran, hingga hari pertama perpanjangan ditutup pukul 16.00, belum ada tambahan bakal calon kepala daerah yang mendaftarkan diri di tujuh daerah yang diperpanjang masa pendatarannya. Ketujuh daerah tersebut yakni Kabupaten Tasikmalaya di Jawa Barat, Kota Surabaya, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Pacitan di Jawa Timur, Kota Mataram di NusaTenggara Barat (NTB), Kota Samarinda di Kalimantan Timur, dan Kabupaten Timor Tengah Utara di Nusa Tenggara Timur (NTT). Baca: Golkar ... Hal 7
SBY Ingatkan Jokowi Jangan Berlebihan Pasal Penghinaan Presiden Ada ’Karetnya’
FOTO:BM/CHOLIL
BERJAMAAH: Sambil menunggu rekan-rekannya bertemu dengan pihak Lapas Lowokwari, para pendemo salat berjamaah di depan halaman Lapas Klas I Lowokwaru Malang, Minggu (9/8). Unjuk rasa puluhan orang itu sebagai buntut buntut pemindahan 9 narapidana kasus terorisme ke lima Lapas di Jatim, setelah terjadi keributan di dalam lapas Sabtu (8/8).
Buntut Keributan di Lapas Lowokwaru Malang
Sembilan Napi Teroris Disebar, Lapas Didemo
MALANG (BM) – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Lowokwaru di Malang didemo oleh puluhan orang pada Minggu siang (9/8). Ini sebagai buntut pemindahan 9 narapidana kasus terorisme ke lima Lapas di Jatim, setelah terjadi ke_ributan di dalam lapas Sabtu (8/8). Dalam aksinya, puluhan massa sim-
JAKARTA (BM) — Mantan Presiden Susilo BambangYudhoyono (SBY) mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak berlebihan dalam menyikapi penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap presiden. Menurut SBY, ada unsur subjektivitas dalam pasal yang mengatur mengenai penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden tersebut. Pasal ini dimasukkan pemerintah dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diajukan kepada DPR. “Siapa pun, termasuk presiden, punya hak untuk tuntut seseorang yang menghina dan mencemarkan nama baiknya, tetapi janganlah berlebihan. Pasal penghinaan, pencemaran
nama baik, dan tindakan tidak menyenangkan tetap ada karetnya. Artinya, ada unsur subjektivitas,” kata SBY melalui akun Twitter, Minggu (9/8). Dia lalu menceritakan pengalamannya saat menjadi presiden selama 10 tahun. Selama memerintah, dia merasa ada ratusan perkataan atau tindakan yang menghina dan mencemarkan nama baiknya. Salah satunya terjadi ketika foto resmi SBY sebagai presiden dibakar atau diinjak-injak dalam aksi unjuk rasa. Pernah juga ada aksi mengarak kerbau yang ditulisi nama SBY pada lambung kerbau tersebut. Kendati demikian, SBY mengaku tidak menggunakan haknya untuk mengadukan perbuatan itu kepada polisi. “Kalau saya gunakan hak saya untuk mengadukan ke polisi, mungkin ratusan orang sudah diperiksa dan dijadikan tersangka,” tuturnya. Baca: SBY ... Hal 7
patisan narapidana itu menuntut pertanggungjawaban sipir Lapas yang dianggap sudah menzalimi kaum muslim. “Kami minta dipertemukan dengan sipir atau saya cari sendiri sipir tersebut,” kata salah seorang pengunjuk rasa, Muhammad Romli, di halaman Lapas Lowokwaru, Minggu (9/8). Baca: Sembilan ... Hal 7 REPRO TWITTER
Stok Beras Diklaim Aman, Banyak Masalah akibat Kekeringan PAPBD Jatim Tertolong Silpa Rp 2 Triliun Hal 03 Pilwali Surabaya, Duet Rasiyo-Abror Menguat Hal 08 BOPI Tebar Ancaman kepada Promotor Piala Indonesia Satu Hal 09
Dari Lonjakan Harga, hingga Serangan Monyet
KERING: Foto udara kondisi pertanian yang mengering di Pulau Madura, Minggu (9/8).
BANGKALAN (BM) – Kekeringan sebagai dampak fenomena El Nino diyakini pemerintah tak akan mengganggu stok beras nasional, sehingga impor beras belum diputuskan. Tapi kekeringan memunculkan beragam persoalan di banyak daerah. Dari petani tanaman yang merugi, kenaikan harga komoditi, krisis air bersih, hingga serangan ratusan monyet ke pemukiman penduduk. Kesulitan air bersih sudah dirasakan warga Arosbaya, Bangkalan. Sumur-sumur warga yang biasa menjadi andalan mendapat air bersih, kini
FOTO:BM/ ANTARA
sudah menyusut drastis. Meski ada sisa air, tapi air di sumur itu sudah keruh dan rasanya asin. Warga pun harus lebih dulu mengendapkan air asin itu selama beberapa jam. Air juga hanya bisa dipakai untuk keperluan mandi dan mencuci. Sedangkan untuk air minum, menurut Maemunah salah satu warga Arosbaya, harus dicari dari sumber lain. Sementara Abdul Hadi, warga Arosbaya lainnya, mengharapkan dropping melalui tangki air yang biasanya dikirimkan Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Baca: Dari ... Hal 7
Teliti Manfaat ’Drone’ untuk Dunia Kesehatan
Efektif Kirim Sampel Darah dari Daerah Terpencil Selain dampak ‘drone’ atau pesawat tanpa awak yang kerap dikeluhkan, para peneliti membuat temuan baru. Drone ternyata sangat berguna bagi dunia medis. Terutama untuk pengiriman sampel darah dari daerah terpencil.
SBY ingatkan Jokowi jangan berlebihan Mumpung lagi suka main 'pasal karet'..
AMAN: Ahli patologi Timothy Amukele (kiri) bekerjasama dengan Robert Chalmers merancang sistem drone yang aman mengangkut sampel darah dari daerah terpencil.
DOKTER biasanya berharap menguji sampel darah secepat mungkin, sebelum kualitasnya turun. Dengan pesawat tanpa awak atau drone, kini mereka dapat memperoleh sampel darah yang tetap segar dari daerah terpencil. “Kemungkinan sampel biologis dapat diangkut dengan aman dari daerah terpencil di Afrika dan negara-negara lain untuk diperiksa di laboratorium yang canggih adalah kabar baik,” ujarTimothy Amukele, seorang ahli patologi di Fakultas Kedokteran Universitas Johns Hopkins di Baltimore, Maryland.
Baca: Efektif ... Hal 7 FOTO:BM/ISTIMEWA
Golkar sebut KPU hanya layani PDIP Salah sendiri beringin tak teduh lagi..
PRAKIRAAN CUACA
SPIRIT
SURABAYA
JAKARTA
DENPASAR
CERAH BERAWAN Suhu 24-33°C
CERAH BERAWAN Suhu 24-33°C
BERAWAN Suhu 21-31°C
“Apabila melaksanakan perintah Allah SWT, maka tanggalkanlah pandangan manusia yang tertuju kepadamu, dan tinggalkanlah kepentingan pribadimu, semua hendaknya engkau tujukan semata-mata kepada Allah saja.” - Abdul Qadir Jailani -
Dibayar Rp 2.000, Banyak Dokter Mengeluh JAKARTA (BM) – Rendahnya bayaran dokter dianggap sebagai salah satu pemicu minimnya pelayananan ideal bagi pasien peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Direktur Gerakan Dokter Indonesia Bersatu, MYadi Permana menyebutkan banyak dokter sering mengeluh karena dibayar murah oleh pemerintah ketika menangani peserta BPJS Kesehatan. “Dokter dibayar Rp 2.000 per pasien, lebih murah dari parkir. Berikan tarif yang pantas sehingga pelayanan jadi lebih baik,” kataYadi dalam diskusi “BPJS Kesehatan: Perlindungan atau Komersialisasi Kesehatan?” di kawasan Kuningan, Jakarta, Minggu (9/8). Yadi menyebutkan bahwa para dokter ingin bekerja sesuai standar terbaik untuk masyarakat. Namun hal itu terhambat dengan pembatasan dana kapitasi yang diberikan untuk setiap pasien. Baca: Dibayar ... Hal 7