Harian Berita Metro Edisi 27 Agustus 2015

HARIAN PAGI TERBIT 16 HALAMAN

Iklan/ Langganan: 081216327858

RP 3.500,-

www.beritametro.co.id

KAMIS, 27 AGUSTUS 2015

Kampanye Dimulai, Penggunaan Dana Dibatasi Di Solo Sempat Tembus Rp 100 M, lalu Turun Jadi Rp 14 M JAKARTA (BM) – Mulai Kamis (27/8) hari ini hingga 5 Desember Pilkada serentak 2015 memasuki tahapan kampanye. Di masa ini, satu hal yang patut disoroti yakni terkait dana kampanye yang identik dengan jor-joran anggaran untuk meraih dukungan suara.

Namun untuk Pilkada tahun ini punya aturan baru terkait dana kampanye. Jika sebelumnya dana kampanye hanya dibatasi pemasukannya saja, kali ini penggunaannya juga dibatasi sehingga setiap pasangan calon (paslon) punya batas maksimal dana kampanye yang sama. Soal besaran batasnya

disepakati seluruh pasangan calon bersama KPU di daerah masing-masing.

“Pasangan calon yang mempunyai uang lebih banyak itu bisa lebih adil karena walau dia punya uang banyak, tapi yang bisa digunakancumasegini.Kalaudibolehkanakan jauh sekali,” kata Komisioner KPU RI, Hadar Nafis Gumay usai mengisi diskusi Pilkada di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8).

Ketentuan tentang pembatasan dana kampanye itu diatur dalam Peraturan KPU Nomor 8/2015 tentang Dana Kampanye.

Baca: Kampanye ... Hal 7

PEMUNGUTAN & PENGHITUNGAN SUARA

RUMUS PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

TAHAPAN PILKADA 2015

Rapat umum = Jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah.

Pertemuan terbatas = Jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah.

Pertemuan tatap muka = Jumlah peserta x frekuensi x standar biaya daerah.

Pembuatan bahan kampanye = Persentase jumlah kegiatan (n %) x pemilih x Rp 25.000 Jasa manajemen/konsultan.

Masa kampanye: 27 Agustus-5 Desember Debat publik/terbuka antarpasangan calon: 27 Agustus-5 Desember Masa tenang dan pembersihan alat peraga: 6-8 Desember.

Pemungutan serentak di TPS: 9 Desember.

Pengumuman hasil penghitungan di TPS: 9-15 Desember.

Rekapitulasi hasil penghitungan tingkat kecamatan: 10-16 Desember.

Rekapitulasi hasil penghitungan tingkat KPU Kab/kota: 16-18 Desember.

Rekapitulasi hasil penghitungan tingkat KPU provinsi: 19-27 Desember.

PENETAPAN CALON TERPILIH Penetapan bupati-wakil bupati/walikota-wakil walikota terpilih: 21-22 Desember.

Penetapan gubernur-wakil gubernur terpilih: 22-23 Desember.

DPR Minta ESDM Revisi Asumsi Harga Minyak Mentah Ditawari Eksplorasi Migas Timor Leste, Indonesia Masih Berhitung

FOTO:BM/ANTARA

KEDATANGAN TETANGGA: Menko Polhukam Luhut Panjaitan (tengah), Menteri BUMN Rini Soemarno (kiri) berbincang dengan mantan PM Timor Leste Xanana Gusmao (kanan) saat berjalan menuju Istana Negara di Jakarta, Rabu (26/8). Seiring pertemuan bilateral Presiden Jokowi dan PM Timor Leste Rui Maria De Arajuo bersama masing-masing delegasi, Menteri ESDM Sudirman Said menyebut Indonesia masih pikir-pikir atas tawaran kerjasama eksplorasi migas di Timor Leste.

Pembentukan Task Force Dwell Time, Panglima Sebut Polri Sudah Mampu Hal 02 Dilarang Gandeng Investor, Pemprov Jatim Kesulitan Hal

03

Pemkot Surabaya Wajib Asuransikan Kendaraan Parkir Hal 13

JAKARTA (BM) – Harga minyak mentah dunia sedang turun di kisaran 40 dolar AS per barel. Tapi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menetapkan dasar perhitungan asumsi Indonesian Crude Price (ICP) dalam RAPBN 2016 sebesar USD 60 per barel. Sudirman juga mengaku pemerintah masih pikir-pikir soal tawaran Timor Leste untuk mengeskplorasi ladang minyak di mantan provinsi termuda Indonesia itu.

Dalam Rapat Kerja dengan Kementerian ESDM di Gedung DPR, Rabu (26/8), Sudirman menegaskan bahwa pemerintah masih berpatokan dengan asumsi harga minyak Indonesia di level USD 60 per barel karena telah memiliki perhitungan secara periodik.

“Kalau kita lihat sebelumnya, ekstrem 8 bulan naik 16 persen. Tapi dalam 6 bulan juga bisa turun,” ujar Sudirman. Meski demikian, dia mengatakan instansinya akan terus berkoordinasi dengan Menteri Keuangan untuk memperoleh hitungan yang lebih realistis.

“Kalau sekarang harga minyak dunia jatuh, saya sepakat.Tapi hari ini bukan kondisi final, kita masih melihat ada kemungkinan naik atau turun.

Pasalnya, kata Menkeu akan ada asumsi yang realistis nantinya,” katanya.

Seperti diketahui, harga minyak mentah dunia saat ini sedang turun. Untuk jenis WTI per 26 Agustus 2015 sekitar USD 39,31 per barel.

Sedangkan harga minyak mentah jenis Brent sekitar USD 43,21 per barel.

Wawancara 19 Capim KPK Rampung

Rupiah Anjlok 14.100 per Dolar AS

8 Nama Disetor ke Jokowi Senin Depan

BI Ingatkan Lepas Valas, BUMN Malah Pakai Dolar

JAKARTA (BM) - Seleksi pimpinan KPK sudah rampung seiring berakhirnya tes wawancara 19 calon pimpinan KPK, Rabu (26/8). Sebelum memberikan 8 nama yang akan disetorkan ke Presiden JokoWidodo pada Senin depan (31/8), Pansel KPK masih perlu menunggu hasil tes kesehatan para calon.

“Kami tim Pansel sudah selesai melakukan wawancara capim KPK. 3 hari cukup melelahkan dan berjalan lancar,” kata ketua tim Pansel KPK, Destri Damayanti di kantor Setneg, Jakarta Pusat, Rabu (26/8).

Baca: 8 Nama ... Hal 7

RAMPUNG: Pansel Pimpinan KPK, Yenti Garnasih (tengah) dan Supra Wimbarti (kanan) berbincang dengan mantan Kapolda Papua Irjen Pol Yotje Mende selaku capim KPK usai wawancara di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (26/8).

JAKARTA (BM) – Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo mengharapkan kerjasama banyak pihak, termasuk pemerintah, DPR, dan swasta untuk mengatasi perlambatan ekonomi saat ini. Bahkan atas pelemahan rupiah yang sudah menyentuh 14.000 per dolar AS, Agus meminta ekspor-

Diklaim Ramah Lingkungan, Desain Interior Tergolong Mewah Siapa bilang rumah kecil tak layak ditempati? Melihat uniknya sebuah rumah mini canggih buatan arsitek asal Slovakia yang diberi nama Ecocapsule, kita bakal terperangah.

Siapa percaya tak ada calon yang melanggar..

RUMAH mungil tersebut diberi nama Ecocapsule, sesuai dengan bentuknya yang lucu ala kapsul mini, lengkap dengan baling-baling di bagian atap rumah tersebut. Perusahaan Nice Architects asal Slovakia mengembangkan desain rumah mungil berbentuk telur itu mulai diumumkan ke publik sejak pertengahan tahun ini.

Rumah ini memiliki diameter 2,55 x 4,45 x 2,25 meter dan total luas 10 meter persegi yang telah diisi sejumlah furnitur.

Bobot rumah ini adalah 1.500 kg.

Baca: Diklaim ... Hal 7

FOTO:IST

CANGGIH : Rumah mini Ecocapsule didesain canggih dan ramah lingkungan. Sistemnya dibantu tenaga angin dan sinar matahari.

Suharno 13 ribu jamaah haji khusus terganjal visa Menag juga perlu evaluasi diri..

tis melepas valuta asing. Tapi ternyata, banyak BUMN yang justru masih menggenggam dolar AS. Di pasar spot, Rabu (26/8), rupiah melemah 0,56% ke level Rp 14.133 per dolar AS. Sedangkan kurs tengah Bank Indonesia (BI) menunjukkan rupiah melemah 0,2% ke level Rp 14.102 per dolar AS. Baca: BI ... Hal 7

FOTO:BM/ANTARA

‘Ecocapsule’, Rumah Mini Canggih Bertenaga Angin

Penggunaan dana kampanye dibatasi

Baca: DPR ... Hal 7

PRAKIRAAN CUACA

SPIRIT

SURABAYA

JAKARTA

DENPASAR

CERAH BERAWAN Suhu 22-33°C

BERAWAN Suhu 25-33°C

CERAH BERAWAN Suhu 23-31°C

“Jangan berteman yang hanya mau menemanimu ketika kamu sehat atau kaya, karena tipe teman seperti itu sungguh berbahaya sekali bagi kamu dibelakang hari.”

- Imam Ghozali -

13 Ribu Jamaah Haji Khusus juga Terganjal Visa JAKARTA (BM) - Komisi VIII DPR mengingatkan agar pemerintah juga memperhatikan jamaah haji khusus atau dulu disebut jamaah ongkos naik haji (ONH) plus yang masih terganjal visa. Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan, saat ini ada sekitar 13 ribu anggota jamaah haji khusus yang terancam gagal berangkat lantaran terganjal visa.

“Komisi VIII mendesak agar jamaah haji khusus atau plus diperhatikan. Selama ini tidak pernah menyentuh mereka dulu, betul mereka ngurus reguler, tapi itu tanggung jawab negara, ada 13.600 orang,” ucap Saleh di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (26/8).

Dia menyatakan, jamaah haji khusus itu mengalami ketidakpastian pemberangkatan karena perubahan visa yang diterapkan oleh Pemerintah Arab Saudi.

Baca: 13 Ribu ... Hal 2

02 POLITIK NASIONAL

berita metro www.beritametro.co.id

KAMIS, 27 AGUSTUS 2015

Pembentukan Task Force Dwell Time

Membubarkan Lembaga Negara

P

EMERINTAH Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) mulai melakukan efisiensi dan evalusi keberadaan sejumlah lembaga negara.

Informasinya, lebih dari 100 lembaga-lembaga yang dianggap menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), segera dibubarkan.

Sekretaris Kabinet hasil reshuffle Kabinet Kerja, Pramono Anung, mengatakan, presiden menginginkan lembaga-lembaga negara yang membebani APBN segera dilikuidasi atau dimerger. Bahkan, Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), Luhut Binsar Pandjaitan membenarkan, ada 100 lembaga negara dalam kajian, baik secara administrasi ketatanegaraan, sumber daya manusia (SDM), anggaran dan hukum.

Muluskah Jokowi melikuidasi lembaga yang dianggap membebani anggaran negara atau bentuk kepanikan?

Secara normatif, kita mendukung upaya pemerintah melakukan efisiensi dan penghematan anggaran. Salah satu pertimbangan, banyaknya lembaga nonstruktural yang saat ini ada di Indonesia merupakan dampak dari euforia berlebihan awal reformasi, setelah dibentuk ternyata fungsi badan tersebut tidak efektif.

Langkah awal, bukan sekadar telaah dan kajian dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB), adalah transparansi kepada publik, berapa selama ini penggunaan anggaran yang tersedot untuk membiayai operasional ratusan lembaga negara yang dianggap mandul terhadap badan non-kementerian.

Sebetulnya, efektivitas dari pemerintah Jokowi sudah membubarkan 10 lembaga, di antaranya Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional, Komite AntarDepartemen bidang Kehutanan, Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk PekerjaanTerburuk untuk Anak, Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia, dan Dewan Gula Indonesia.

Bagaimanapun,masyarakatharusmengetahuitujuandari pembentukan lembaga hingga dibubarkan. Bila perlu ada reformasipenyadaranterhadappersonelyangtelahmendapat kepercayaan negara, bahwa penempatan di lembaga hanya formalitas, balas jasa, dan sekadar menikmati gaji buta.

Apalagi, Luhut yang masih merangkap sebagai Kepala Staf Kepresidenan menyebut banyak badan non struktural tidak jelas kerjanya. Sekali lagi, evaluasi bukan mencari kesalahan para pendahulu dan menumbuhkan perselisihan serta pertikaian. Lebih patut kalau Men-PAN dan RB menggandeng lembaga independen untuk menelaah secara menyeluruh. Artinya, peleburan, penghapusan atau pengambil-alihan kewenangan dari lembaga terlikuidasi tidak menimbulkan tumpang tindih tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dengan kementerian.

Prinsip mendasar yang perlu dipahami, yaitu tugas mendasar dari manusia adalah bekerja (beribadah) kepada Sang Khalik. Sebagai ciptaan manusia paling sempurna, manusia mendapat kewenangan terus berusaha. “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah.” (QS Al-Balad: 4), sehingga punya konsekuensi luar biasa terus melakukan ikhtiar dan perubahan demi kemaslahatan umat, bukan sekadar menjalankan amanah rakyat demi kepentingan kelompok dan sekutunya. Sekali lagi, Jokowi-JK tidak cukup hanya berhitung dengan kalkulasi di atas kertas.

Bila memang pemerintahan Jokowi belum mampu menuntaskan berbagai problem, kurang patut hanya bisa memangkas produk pendahulunya. Kita harus mampu mengambil hikmah dari setiap peristiwa.Yakinlah, bahwa setelah ada kesulitan ada kemudahan. Tinggal keikhlasan dari penguasa sendiri, serius menyerahkan urusan kepada ahlinya atau sekadar perkoncoan. Apalagi, permintaan presiden soal penghapusan bukan hanya lembaga bersifat ad-hoc yang diatur oleh Peraturan Presiden, juga UU dan peraturan pemerintah. Maka, dalam level UU, pemerintah tidak bisa lepas dari persetujuan DPR dan melibatkan Mahkamah Konstitusi. Ingat lah bahwa muara akhir adalah kewenangan mutlak dan bentuk kepasrahan kita kepada Sang Pengatur alam semesta. (*)

Rizal Ingin Jenderal TNI, Panglima Sebut Polri Sudah Mampu JAKARTA (BM) – Identitas perwira TNI berpangkat jenderal yang disebut Menko Kemaritiman Rizal Ramli akan masuk tim gugus tugas (task force) untuk merampungkan persoalan dwelling time mulai muncul. Dia adalah Panglima Armada Barat Laksamana Muda TNI Achmad Taufiqoerrochman. Tapi itu baru satu, sementara Rizal menginginkan ada enam jenderal dari TNI, dan Polri.

Pembentukan task force ini penting, untuk memastikan semua yang diputuskan bisa dieksekusi di lapangan. Task Force diketuai Ronnie Higuchi Rusli, guru besar, dosen tetap, dan penguji S3 FE UI. Di situ ada juga Laksamana (Purn) Marsetio (mantan KSAL) dan Agung Kuswandono (mantan Dirjen Bea dan Cukai) yang masing-masing menjabat sebagai penasihat. Sedangkan Taufiq akan menjadi deputi ketua.

“Tugas task force dwell time sangat berat. Antara lain karena pasti akan berhadapan dengan banyak mafia yang selama ini ‘bermain’ di pelabuhan Tanjung Priok. Karena itu saya ingin task force diisi orang-orang yang mengerti persoalan dan berani. Pak Taufiq adalah figur yang tepat. Nanti Beliau akan menjadi deputi

“Selain Pak Taufiq, saya juga ingin ada jenderal bintang dua angkatan darat dan jenderal bintang dua Polri.”

- Rizal Ramli Menko Kemaritiman dan Sumber Daya

“Proses hukum bisa diatasi polisi kenapa kita (TNI) mesti ikut-ikutan?”

- Jenderal Gatot Nurmantyo Panglima TNI

ketua task force,” ujar Rizal dalam rilis dari Humas Kemenko Kemaritiman dan Sumber Daya, Rabu (26/5).

Kepastian penugasan Taufiq diperoleh setelah Menko Rizal Ramli berbicara langsung dengan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Ade Supandi, Selasa (25/8).

“Selain Pak Taufiq, saya juga ingin ada

jenderal bintang dua angkatan darat dan jenderal bintang dua Polri. Kehadiran para jenderal aktif tersebut sangat diperlukan, agar task force dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Tidak ada toleransi bagi siapa pun yang ingin menghambat arus barang. Ini persoalan ekonomi bangsa. Kita tidak ingin mainmain,” kata Rizal.

Munas MUI Soroti Syiah hingga Kriminalisasi Suami-Istri SURABAYA (BM) - Sidang Komisi Rekomendasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) IX Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Rabu (26/8), menyoroti belasan topik. Di antaranya Syiah, radikalisme, pornografi, penyatuan awal Ramadan-Idul Fitri, kriminalisasi dalam hubungan suami-istri, dan sebagainya.

“Kita belum selesai merumuskan soal Syiah. Kita memang ada persoalan dengan Syiah yang perlu ada kebijakan, tapi jangan sampai ada anarkhisme,” kata Ketua Komisi D (Rekomendasi) Munas IX MUI KH Abdusshomad Bukhori di Surabaya, kemarin.

Di sela memimpin pembahasan oleh tim perumus pada komisi itu, ia menjelaskan untuk mengatasi anarkisme, mungkin bisa saja meniru sikap Pemprov Jatim yang mengeluarkan Pergub 55/2012 tentang pembinaan aliran sesat.

“Karena itu, Munas MUI kali ini mengangkat tema ‘wasathiyah’ atau tengah-tengah alias moderat yang berarti tidak ke kanan atau liberal dan juga tidak ke kiri atau radikal. Jadi, Indonesia merupakan Bumi Islam Moderat yang tidak ke kanan dan ke kiri,” katanya.

Menurut dia, Komisi Rekomendasi Munas IX MUI juga

FOTO: BM/ANTARA

DISKUSI: Ketua MUI Jatim, Abdusshomad Buchori (kiri) berbincang dengan jubir Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ismail Yusanto (tengah) dan angota MUI pusat Yusuf Asri (kanan) saat rapat rekomendasi komisi D di sela Munas MUI IX di Surabaya, Rabu (26/8). Munas MUI IX mengambil tema Islam Wasathiyah untuk Indonesia dan dunia yang berkeadilan dan berkeadaban.

membahas insiden Tolikara yang menyoroti pelarangan beribadah sebagai pelanggaran HAM, serta peristiwa Tolikara harus diusut tuntas agar tak terulang, baik pelaku maupun aktor intelektual.

“Kami juga merekomendasikan perlunya Ekonomi Islam dalam konteks dana pembangunan serta pengaturan masalah pertanahan yang banyak dikuasai oknum secara berlebihan, sehingga merugikan masyarakat,” kata Ketua MUI Jatim itu.

Terpisah, Ketua Komisi C (Fatwa) Prof Dr H Hasanuddin AF MA

menegaskan bahwa pihaknya telah merumuskan tiga fatwa dalam Munas IX MUI di Surabaya, namun satu fatwa belum dapat disimpulkan dan menjadi “pekerjaan rumah” bagi kepengurusan MUI mendatang.

“Dua dari tiga fatwa yang telah tuntas dirumuskan adalah hukum hartazakatuntukpengadaanproyek air bersih dan sanitasi, serta kriminalisasidalamhubungansuami-istri terkait UU KDRT. Satu-satunya fatwayangbelumadakatasepakatadalah penyatuan awal Ramadan, Idul Fitri, dan Zulhijjah,” katanya. (ant)

Lantas apa tanggapan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terkait ini?

“Proses hukum bisa diatasi polisi kenapa kita (TNI) mesti ikut-ikutan?” kata Gatot usai seminar kebangsaan Fraksi PKS di Nusantara I, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8).

Gatot menilai pihak kepolisian bisa menangani kasus dwell time. Ia menganggap TNI tak perlu dilibatkan. “Polisi sudah profesional dan mereka 24 jam pasti siap ada, apapun pasti siap,” kata Gatot.

Seperti diberitakan, task force diharapkan bisa menertibkan mafia terkait masa tunggu bongkar muat (dwell time) di Pelabuhan Tanjung Priok. Dwell time di Tanjung Priok mencapai 5-6 hari. Bahkan pada Januari 2015, masa tunggunya mencapai 6,33 hari. Ini jauh berbeda dengan Singapura yang hanya 2 hari dan Malaysia cukup 3 hari.

Panjangnya dwell time telah memantik kemarahan Presiden Jokowi. Dia pun secara khusus menugaskan Menko Maritim dan Sumber Daya untuk memperpendek waktunya menjadi maksimal 4 hari sampai akhir Oktober 2015 ini. (ant/ dtc/cnn)

Densus 88 Tangkap Terduga Teroris di Sleman YOGYAKARTA (BM) – Pengembangan yang dilakukan Polri seiring penangkapan tiga tersangka teroris di Solo 12 Agustus lalu membuahkan hasil. Selasa petang (25/8), Detasemen Khusus (Densus) 88 Mabes Polri menangkap seorang terduga teroris di Dusun Cupuwatu, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta.

“Kemarin (Selasa) telah dilakukan penangkapan terhadap seorang terduga teroris yang masuk daftar pencarian orang (DPO) dengan inisial SF (25),” kata Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY), AKBP Anny Pudjiastuti di Yogyakarta, Rabu (26/8).

Ia mengatakan, proses penangkapan SF dilakukan oleh anggota densus 88 Mabes Polri tanpa melibatkan Polda DIY. Penangkapan dilakukan pukul 18.30 WIB, tepatnya saat terduga teroris sedang ada di Jalan Solo-Yogyakarta.

“Proses dan teknis penangkapan semuanya ditangani dari Jakarta,” kata dia.

Menurut Anny, penangkapan SF merupakan hasil pengembangan dari penangkapan teroris di Solo, pada 12 Agustus 2015 lalu. “Penangkapan ini memang hasil pengembangan dari Solo lalu,” kata dia.

Sebelumnya, pada Rabu (12/8), tiga terduga teroris juga ditangkap oleh Densus 88. Mereka adalah Ibadurahman (19) warga Semanggi RT 06 RW 04 Pasar Kliwon Solo, Yus Karman (31) warga Semanggi RT 05 RW 03 Pasar Kliwon Solo, dan Sugiyanto alias Gento (35) warga Semanggi RT 06 RW 05 Pasar Kliwon Solo.

SF kemudian dibawa ke Jakarta untuk pengembangan lebih lanjut. Di sisi lain, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti bahkan menyebut SF adalah jaringan Ibadurrahman atau Ibad yang ditangkap di Solo beberapa waktu lalu. “Iya semalam ditangkap. Dia jaringan Solo, Ibad, yang beberapa waktu lalu kita tangkap,” kata Badrodin saat dihubungi wartawan, Rabu (26/8). (ant/dtc)

Dorong Serapan Anggaran Daerah, Seskab Buat Edaran Kebijakan Jangan Dipidana

KPK: Yang Penting Tidak Memenuhi Unsur Melawan Hukum

FOTO: BM/ANTARA

PENGGELEDAHAN GARAM IMPOR Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombespol Krishna Murti (kiri) melakukan penggeledahan salah satu pabrik garam import di kawasan Candi, Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (26/8). Penggeledahan tersebut dilakukan Satgasus (Satuan Tugas Khusus) Polda Metro jaya terkait dugaan adanya permainan kuota impor garam konsumsi.

JAKARTA (BM) – Presiden Joko Widodo meminta Seskab membuat surat edaran pada kepala daerah terkait diskresi kebijakan dan administrasi. Ini menjadi tindak lanjut atas rendahnya serapan anggaran daerah, karena banyak kepala daerah yang takut mencairkan anggaran.Tapi KPK memberi isyarat bahwa yang terpenting kepala daerah tidak melanggar hukum.

Seskab Pramono Anung mengakui bahwa surat edaran itu atas permintaan presiden untuk ditujukan pada para kepala daerah. Isi surat itu perihal diskresi kebijakan dan administrasi. “Bahwa hal yang bersifat kebijakan, tak bisa dipidanakan dan kedua permasalahan administratif diselesaikan secara administratif,” kata Pramono di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (26/8).

Sebelumnya pemerintah pusat sangat menyesalkan adanya dana pemda yang menganggur (dana idle) di bank dalam jumlah besar. Per Juli 2015, dana itu mencapai Rp 273triliun.Padahaljikaterserapdenganbaik,

dana sebesar itu dihitung bisa menyokong pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen.

Atas hal itulah, Presiden Jokowi mengundang para Gubernur, Kapolda, dan Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia, Senin lalu (24/8). Dalam pertemuan itu, ditemukan solusi bahwa jika ada kesalahan administrasi pada pemerintah, tidak akan dijerat ke ranah pidana, melainkan tuntutan secara perdata. Hasil pertemuan itulah yang kemudian berlanjut pada surat edaran untuk para kepala daerah.

Tapi atas surat edaran itu, KPK menegaskan bahwa selama ini pihaknya tidak pernah mengkriminalisasi kebijakan. Bahkan, Plt Pimpinan KPK Johan Budi menyebutkan bahwa kebijakan baru dianggap melanggar hukum setelah dilihat dari beberapa aspek.

“Selama ini KPK tidak pernah mengkriminalisasi kebijakan. Kebijakan dianggap melanggar hukum dilihat dulu apakah ada niat jahatnya atau tidak, ada kick

back-nya tidak, dia mengambil keuntungan pribadi tidak, dan apakah ada kerugian negara,” jelas Johan Budi, Rabu (26/ 8). “Tidak perlu takut untuk membuat kebijakan sepanjang tidak memenuhi unsurunsur melawan hukum,” lanjutnya.

Johan mencontohkan, misalnya ada kepala daerah yang melakukan penunjukan langsung tanpa melakukan proses lelang untuk pengadaan barang tertentu.

Meski tak sesuai Keputusan Presiden, namun dia menjelaskan bahwa hal itu tak serta merta dianggap melawan hukum.

“Karena situasi dan kondisi tertentu, melakukan penunjukan langsung tidak sesuai Kepres, tidak serta merta dianggap melakukan tindak pidana,” tutur Johan.

“Misalnya saja yang awalnya anggaran gedung, tapi tiba-tiba ada kebakaran atau apa, anggarannya dialihkan terlebih dahulu, kan belum tentu dianggap melanggar hukum,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan

Hukum (Kapuspenkum) Tony T Spontana menegaskan bahwa Kejaksaan Agung telah membentuk tim untuk memberikan legal opinian pada kepala daerah dalam rangka melakukan serapan anggaran. “Kejaksaan Agung telah membentuk Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4),” kata Tony, Rabu (26/8).

Tapi, lanjut Tony, tim itu jangan disalah artikan bahwa nantinya penegak hukum membiarkan kepala daerah yang seenaknya sendiri menggunakan anggaran.

Menurut dia, Tim TP4 akan memberikan pendampingan dan legal opinion, sehingga dapat mengarahkan kepala daerah untuk menyerap anggaran tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan.

“Itu kan muncul karena para kepala daerah takut berbuat kesalahan. Nanti tim akan memberikan legal opinion. Namun apabila kepala daerah tetap menyimpang atau korupsi tentu akan ditindak,” kata Tony. (ant/dtc)

METRO JATIM 3

berita metro www.beritametro.co.id

KAMIS, 27 AGUSTUS 2015

BM/FAIZAL

61 Eks PSK Asal Jatim Dipulangkan dari Papua

TERIMA BERKAS: Hizbul Wathon (kanan) menerima berkas pemulangan wanita harapan dari Papua.

diberikan ketika sudah ada data dari kabupaten/kota yang berisi tentang berbagai kebutuhan para wanita harapan tersebut.

“Pemprov Jatim akan berkoordinasidengankabupatendan kota mengenai bantuan yang dibutuhkan. Sebelumnya akan dilakukan pembinaan dan pelatihan di daerah. Selanjutnya, akanditindaklanjutidengankoordinasidenganGubernurJatimme-

Dapat Bantuan Rp 5 Juta dan Tabungan Rp 5,050 Juta SURABAYA (BM) - 61 eks wanita harapan (PSK) asal Jatim dipulangkan. Selama ini mereka dipekerjakandiTanjungElmoKampung Asel Kecil, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Papua. Saat ini sejumlah wanita harapan ini menjalani tes kesehatandanpengarahansebelum dipulangkan ke daerah asalnya.

“Hal tersebut bertujuan untuk mengantisipasi apabila ada salah satu wanita harapan yang terindikasi terkena penyakit menular HIV. Apabila ditemukan yang positif HIV akan diberikan perawatan lebih lanjut agar tidak menyebar kemana-mana,” ujar Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat, Hizbul Wathan di

PelabuhanTanjungPerakGudang 100 Terminal Penumpang Sementara, Surabaya, Rabu (26/8).

Setelah dilakukan check-up, ke-61 wanita harapan itu diberikanbantuanuangtunaiRp5juta dariPemkabJayapuradanberupa tabungan Rp 5,050 juta dari Kemensos RI. Sedangkan bantuan dari Pemprov Jatim akan

Pemprov Tetap Minta PI Migas

PENGHARGAAN: Dirjen Migas Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja Puja (kiri) memberikan piala penghargaan keselamatan Migas Patra Nirbhaya Karya Utama kepada perwakilan perusahan Migas yang terpilih di sela pembukaan Forum Komunikasi Keselamatan Migas di Surabaya, Rabu (26/8).

yang dikelola Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) yang beroperasi di Jatim.

Empat PI yang sedang diincar itu dari wilayah kerja Kangean Energy Indonesia (KEI), Petronas Carigali Ketapang, PHE WMO dan HCML. Namun demi enggan menjelaskan detail

masing-masing PI. Dia hanya mengatakan, prosesnya masuk tahap due diligence.

“Tetapi prosesnya tersendat.

Pemerintah pusat sedang membuat aturan baru soal PI. Kami berharap prosesnya bisa cepat dan mengakomodir kepentingan BUMD,” tegas Dewi.

Ditambahkan, dalam pembahasan PI untuk 4 wilayah kerja itu, pemerintah pusat mengeritik Pemprov Jatim dan Pemda karena melibatkan investor sebagai mitra BUMD. Padahal, tanpa investor Pemda dan BUMD tidak punya dana untuk membiayai PI. “Padahal tidak ada aturan yang melarang Pemda menggandeng investor. Kalau tanpa me-

“

Jangan hanya melarang Pemda merangkul investor, tapi harus ada solusinya. Misalnya dengan pola golden share. Kalau pola golden share disetujui, mungkin PI daerah tidak harus 10%, tetapi itu lebih jelas karena Pemda bisa menikmati PI.” - DEWI J PUTRIATNI -

Kepala Dinas ESDM Jatim

Prolegda

libatkan investor dari Pemda dan BUMD tidak punya uang. Ini butuh jalan keluar agar PI yang menjadi jatah Pemda benarbenar bisa dinikmati,” tegasnya.

Pemda memahami pelibatan investor bisa mengurangi nilai lebih pengelolaan PI bagi Pemda karena keuntungan harus dibagi dengan investor. Terlebih jika investor menguasai saham lebih besar dalam pengelolaan saham PI yang besarnya 10%.

Usulan adanya golden share dilontarkan Pemprov Jatim setelah mempelajari kesulitan yang diharapi Bumi Siak Pusako yang mengelola PI berdasar dana patungan Pemprov dan beberapa Pemda TK II. Ditemuiterpisah,DirjenMigas Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja, belum bersedia menjelaskan perkembangan PI empat blok yang diminta oleh Pemprov Jatim dan Pemda TK II yang menjadi wilayah kerja KEI, HCML, PHEWMO dan Petronas Carigali Ketapang.(zal/rdl)

ISTIMEWA

SURABAYA (BM) – Pemprov Jatim minta pemerintah pusat membuat aturan yang memungkinkan daerah tetap mendapatkan participating interest (PI) dari industri migas. Hal ini dipicu larangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merangkul investor, padahal PI juga merupakan hak daerah.

“Jangan hanya melarang Pemda merangkul investor, tapi harus ada solusinya. Misalnya dengan pola golden share. Kalau pola golden share disetujui, mungkin PI daerah tidak harus 10%, tetapi itu lebih jelas karena Pemda bisa menikmati PI,” kata Kepala Dinas ESDM Jatim, Dewi J Putriatni, Rabu (26/8).

Di sela Forum Komunikasi Keselamatan Migas yang digelar Kementeraian ESDM di Surabaya, Dewi menambahkan, Pemprov Jatim dan beberapa Pemda sedang berupaya mendapatkan PI dari empat dari wilayah kerja

BM/ANTARA

Kesulitan Jika Dilarang Gandeng Investor

Achmad Heri

Komisi D Usulkan Raperda KKOP Dihapus SURABAYA (BM) - Usulan Komisi D DPRD Jatim terkait pembuatan Raperda KKOP (Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan) terancam dicabut. Hal ini menyusul adanya kebijakan pemerintah pusat yang telah mengambilalih seluruh persoalan yang menyangkut KKOP di antaranya yang mengatur soal ketinggian pembangunan gedung serta luasan pembangunan lapangan udara.

Ketua Badan Legislasi (Banleg) Achmad Heri menegaskan dari 27 Raperda yang masuk dalam Prolegda 2015, di antaranya 19 merupakan susulan dari DPRD Jatim dan sisanya 8 dari eksekutif (Pemprov Jatim). Namun dari usulan dewan, salah satunya akan dihapus, tepatnya merupakan gagasan dari Komisi D. ‘’Saya selaku Ketua Banleg sekaligus Komisi D memang ada usulan agar Raperda KKOP untuk dihapus, karena seluruh kewenangannya telah diambilalih oleh pemerintah pusat. Dan kami berencana akan menggantikannya dengan Raperda terkait polusi udara dengan mitra kerja Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jatim,’’ujar politikus asal Partai Nasdem itu, Rabu (26/8).

Ditambahkan, jika usulan tersebut sudah masuk ke meja pimpinan beberapa waktu lalu. Karena memang ada kesibukan pimpinan DPRD Jatim terkait pembahasan PAPBD 2015 hingga Pilkada, membuat keputusannya molor. Dan diharapkan pada September ini sudah kelar. ‘’Kami berharap pimpinan dewan meluangkan waktu untuk mencabut usulan rapera KKOP dalam rapat paripurna,’’lanjutnya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Hammy Wahjunianto mengakui jika raperda yang diusulkan Komisi D diusulkan untuk dihapus karena seluruh kewenangan terkait operasional penerbangan telah diambilalih oleh pusat.

Namun sebelum diusulkan, Komisi D akan mendatang Kementrian Perhubungan di Jakarta untuk minta penjelasan terkait pengambilalihan termasuk alasannya. ‘’Ini karena dalam Raperda KKOP tidak hanya mengatur soal pembangunan gedung bertingkat termasuk jaraknya dengan bandara. Tapi juga mengatur soal pembangunan di sekitar bandara, yang selama digunakan untuk serapan air, kini banyak berupa menjadi hotel, rumah makan atau mall,’’paparnya.

Di sisi lain, Komisi D juga akan mempertanyakan keberadaan jembatan timbang yang juga akan diambilalih oleh pusat. Kalau wacana itu benar, maka diingatkan agar jembatan timbang juga berfungsi untuk masuknya truk kontainer atau peti kemas yang selama ini selalu lolos dari jembatan timbang. Padahal, banyak dari truk-truk ini yang muatannya melebihi tonase, namun lolos. ‘’Hal-hal inilah yang juga nanti kami tanyakan. Yang pasti kalau memang jembatan timbang kewenangannya diambil oleh pusat, maka harus ditambah dengan truk peti kemas diwajibkan untuk masuk. Mengingat sebagian besar dari truktruk ini mengakibatkan jalan rusak, akibat muatannya melebihi tonase yang telah ditentukan. (vic/rdl)

2016, Pabrik Gula Wajib Hasilkan Rendemen 10 Persen SURABAYA (BM) - Mulai 2016, seluruh pabrik gula (PG) Jawa Timur wajib menghasilkan rendemen 10 persen. Ini setelah Jatim memberlakukan Perda 17/2013 tentang Peningkatan Rendemen dan Hablur Tanaman Tebu.

“Tahun depan Pabrik Gula

harus bisa menghasilkan rendemen 10 persen sesuai Perda. Ini bisa dicapai jika PG patuh terhadap SoP lampiran Perda mulai dari perbaikan on farm berupa bibit dan perawatan yang bagus,” kata Kepala Dinas Perkebunan Jatim, Moch Samsul Arifien, Rabu (26/8)

Dari sisi off farm, kinerja PG juga kinerjanya harus lebih baik dengan mengedepankan tebu MBS (manis bersih segar). Selain itu, efisiensi juga harus dikedepankan serta tidak tunda penebangan dan sisa tebu untuk giling pagi tidak boleh melebihi 15 persen dari stok hari sebelumnya.

Jika capaian rendemen tidak mencapai 10 persen, maka PG akan dinilai tim terlebih dulu untuk mencapai kendala yang ada.

Tim pemantau rendemen dibentuk sejak awal 2012 silam.

Terdiri dari 12 orang dari perwakilan empat perguruan tinggi, yakni Universitas Brawijaya,

BM/ANTARA

PERSEDIAAN SAPI NASIONAL Beberapa ekor sapi siap diturunkan dari kapal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Rabu (26/8). Menurut Kementerian Pertanian persediaan sapi sebanyak 198 ribu ekor mencukupi untuk kebutuhan nasional selama 3-4 bulan ke depan.

ngenaibantuantersebut.,”ujarnya.

Sementara Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial DinasSosialPemprovJatim,Indera Istiantomengatakan,sebelumnya adasekitar277wanitaharapanyang telahpulangsendiritanpabantuan dariPemprov.“Denganpulangnya 61 wanita harapan ini, akan membantu Pemerintah dalam hal membersihkansemuawilayahdari praktekprostitusi,”ucapnya.(zal/rdl)

Universitas Airlangga, Universitas Jember, dan Universitas Trunojoyo.

Tim diketuai oleh Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) Pasuruan. Untuk memaksimalkan kinerja tim, Disbun bersama Biro Sumber Daya Alam Setdaprov Jatim ditunjuk sebagai pengarah teknis.

“Tim bertugas menginvestigasi persoalan rendemen dari perkebunan tebu hingga proses di PG di seluruh Jatim,” ujar Samsul.

Dia menuturkan, dengan adanya regulasi tersebut bisa jadi payung hukum untuk mengatur rendeman dan hablur tanaman tebu di Jatim. Pengaturan ini penting dilakukan sejak awal, mulai dari penyediaan lahan, penyediaan bibit unggul, perlakukan, pengelolaan serta pemeliharaan tanaman tebu, hingga proses pengelolaan yang dilakukan manajemen industri gula.

Pada musim giling tahun ini sudah ada PG yang mampu mencapai rendemen 10 persen yakni PG Rejosari Madiun. PG yang dikelola PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI berhasil mencapai rendemen yang fantastis yakni di atas 10 persen.

“Capaian rendemen tahun ini sangat bagus. Bahkan tertinggi rendemen mencapai 10,2 persen unutk PG Rejosari. Disusul PG Asembagus bisamencapai 9,2 persen,” kata Dirut PTPN XI, Dolly P Pulungan.(zal/rdl)

Dolar Meroket, Pengusaha Tahu-Tempe Terancam Gulung Tikar

Andalkan Bahan Baku Impor, Lahan Tanaman Kedelai Terus Menyusut

ROFIQI – SURABAYA TINGGINYA nilai tukar dolar terhadap rupiah mengakibatkan pengusaha tahu-tempe kesulitan untuk membeli dan terancam gulung tikar. Penyebabnya, selain selama ini bahan baku kedelai mengandalkan impor, ditambah lahan tanaman kedelai di Jatim terus mengalami penyusutan.

“Meroketnya nilai dolar me-

mang sangat mempengaruhi para pengusaha kecil yang bahan bakunya mengandalkan impor.

Jika kondisi ekonomi terus seperti ini pasti akan banyak pengusaha tahu-tempe yang gulung tikar. Untuk itu Komisi B DPRD Jatim mendesak adanya perluasan lahan tanam kedelai,” tutur Anggota Komisi B DPRD Jatim, Subianto, Rabu (26/8).

Politikus Partai Demokrat yang juga pengusaha tersebut menambahkan, jika luas tanaman kedelai di Jatim beberapa tahun lalu 270 ribu hektar, sekarang tinggal 210 ribu hektar dengan produksi kedelai sekitar 315 ribu ton. Sedangkan kebutuhan Jatim 450 ribu ton per tahun, sehingga ada kekurangan 135 ribu ton.

“Dan untuk memenuhi kekurangan tersebut selama ini mengandalkan impor. Jika kondisi dolar terus meroket maka para pengusaha tidak mampu membeli bahan baku. Untuk itu perluasan lahan tanam sekitar 100 ribu hektar harus dilakukan,” tambahnya.

Di sisi lain Komisi B DPRD Jatim sudah mendesak Perhutani untuk merealisasikan perluasan lahan tanam kedelai dengan memanfaatkan lahan Perhutani. Tapi sangat disayangkan hingga detik ini desakan tesebut belum terealisasi.

Untuk itu Komisi B akan mendatangi Kementerian Kehutanan untuk segera merealisasikan perluasaan lahan. Mengingat saat ini, petani mendapatkan bantuan bibit dan pupuk sebesar Rp 1.700.000 per hektar.

Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi B DPRD Jatim yang lain, Zainul Lutfi. Menurutnya, kondisi pengusaha tahu dan tempe kini dalam kondisi kritis

seiring dengan terpuruknya nilai rupiah terhadap dollar. Hal ini dikarenakan sebagian bahan bakunya yaitu kedelai tergantung impor. Sementara di satu sisi nilai dolar merangkak naik yang mengakibatkan harga kedelai juga mengalami peningkatan.

“Sekarang ini daya beli masyarakat terus menurun. Bisabisa camilan khas orang Indonesia, yaitu tahu tempe akan hilang, seiring mahalnya dan sulitnya panganan ini ditemukan di pasar tradisional. Untuk itu pemerintah harus segera mengambil langkah strategis untuk menyelamatkan mereka,” papar politikus asal PAN itu.

Di sisi lain, menurutnya,

seharusnya pemerintah berpikir untuk memperluas lahan kedelai dengan memanfaatkan lahan Perhutani melalui

tumpangsari. Dengan begitu kedepannya Jatim khususnya tidak bergantung dengan impor. (*)

BM/ANTARA

Pengusaha tahu dan tempe yang selama ini mengandalkan bahan baku kedelai impor terancam gulung tikar. Menyusul melambungnya nilai dolar hingga menembus Rp 14 ribu, membuat mereka kelimpungan.

Sementara di satu sisi lahan tanaman kedelai setiap tahun mengalami penyusutan.

KEDELAI IMPOR: Pekerja menyiapkan kedelai untuk pembuatan tahu di salah satu usaha produksi tahu di Pasuruan.

04 TIMUR RAYA

BERITA METRO www.beritametro.co.id

KAMIS, 27 AGUSTUS 2015

SITUBONDO I BONDOWOSO I LUMAJANG I JEMBER I BANYUWANGI

FOTO: BM/ULUM SUBEKTIAN

Harga Kedelai Naik, Produksi Tahu Menyusut

MENGELUH: Rianto, salah satu pebisnis tahu yang mengeluhkan kenaikan harga kedelai.

LUMAJANG (BM) - Naiknya harga kedelai impor berdampak pada hasil produksi tahu di Lumajang. Seperti diungkapkan Rianto (39) seorang pengusaha tahu di Dusun Darungan, Desa Dawuhan Lor, Kecamatan Sukodono, mengaku terpaksa mengurangi takaran kedelai dalam produksi tahu.

Hasilnya, tahu lebih menyusut dan tipis dari biasanya. ”Harganya tetap, tapi kita mensiasatinya dengan mengurangi takaran saja,” kata Rianto saat ditemui di pabrik tahunya. Kini harga kedelei impor di pasaran, berada di kisaran Rp 7.000 per kg. Sedangkan harga normalnya di kisaran Rp 6.500. ”Saya ambil di pasar, harganya sudah Rp 7 ribu per kilo,” terang Rianto.

Harga tahu per kotak sebelum dipotong Rp 20.000, untuk pemotongannya tergantung pedagang. ”Satu kotak bisa menjadi 100 tahu, tergantung permintaan pedagang besar-kecilnya” kata Rianto.

Bahkan Rianto mengaku akan menutup

lintas kota

Dugaan Korupsi Program Intranet

INLINE STORY l Naiknya harga kedelai impor berdampak pada hasil produksi tahu

BONDOWOSO (BM) - Satahun lamanya tentang dugaan korupsi program intranet yang menelan anggaran setengah miliar dalam APBD 2013. Anggaran sekitar Rp 535 juta tersebut simpang siur tentang kejelasan penggunaan anggarannya.

Kasi intel Kejaksaan Bondowoso Hadi yang dihubungi Rabu (26/8) mengatakan,“Akan melakukan kroscek dulu, apakah permasalahan itu pernah dilaporkan atau hanya hembusan pemberitaan yang pernah diterbitkan.

Sementara dugaan korupsi program intranet sulit untuk mendapatkan informasi tentang kejelasan proses tersebut, Kajari yang didatangi ke kantornya terkesan menutup diri, saat berita metro mengisi buku tamu, salah satu penerima tamu mengatakan bahwa harus melalui kasi intel dulu, sedangkan kasi intel kesannya berbelit-belit untuk memberikan informasi yang sebenarnya.

Informasi yang dihimpun bahwa permasalahan tersebut sudah pernah dilakukan pemeriksaan memanggil SKPD yang terlibat dalam penggunaan anggaran tersebut.

Namun proses itu sampai dimana perkembangannya, penegak hukum seakan ingin mengaburkan permasalah dugaan korupsi tersebut.

Hal itu mendapat sorotan dari LSM BPR-RI (Badan Pusat Reklasering Republik Indonesia) Johan menurutnya, “Kejaksaan harus proaktif menyikapi beberapa dugaan korupsi di Bondowoso, jangan sampai kejaksaan menutup diri untuk memberikan informasi tentang perkembangan beberapa dugaan korupsi yang sudah bergulir di kejaksaan, jangan tebang pilih, tolong tangkap semua pelaku Koruptor.” (diq/edi/dra)

l Kini harga kedelei impor di pasaran, di kisaran Rp 7.000 per kg, normalnya Rp 6.500. l Hasilnya, tahu lebih menyusut dan tipis dari biasanya, soal harga jual tetap

sementara usahanya jika harga kedelai sudah berada di harag Rp 7.500 per kg. ”Kalau sudah di harga 7500, kita sudah tidak mampu lagi untuk produksi,” ucapnya.

Namun jika ada kesepakatan dengan semua pengusaha tahu di Lumajang untuk menaikkan harga, ia akan tetap bertahan. ”Kalau ada kesepakatan harga kenaikan seperti tahun lalu, ketik harga kedelei melonjak, kita tetap berproduksi,” pungkasnya. (uul/edi/dra)

PERAGAAN ANEKA KOSTUM: Jember Festival Carnaval tahun ini mengambil tema ”Jember untuk Dunia” yang diyakini mampu menarik ribuan para wisatawan baik dari dalam dan luar negeri.

mulai jam 11.00 sehingga orang tua yang mengantar jemput anak di sekolah dekat alun-alun tidak kere-

potan,” ujar Kepala Bagian Operasional Polres Jember Kompol Kusen Hidayat.

Sedangkan saat karnaval Artwear hari Jumat (28/8) dan Wonderfull Art Chipelago Indone-

sia (WACI) digelar Sabtu (29/8), penutupan jalur dilakukan sampai di perkantoran PTPN Jalan Gajah Mada. Dan saat puncak karnaval hari Minggu (30/8), arus lalu lintas ditutup mulai Alun-Alun hingga GOR Kaliwates Jember yang berjarak 3,6 kilometer. ”Tentunya kami berikan jalur alternatif bagi pengendara pribadi dan tetap ada untuk jalur angkutan umum,” lanjut Kusen.

Penutupan dilakukan mulai siang hari karena pagelaran dimulai pukul 13.00 wib. Sementara itu, pembukaan JFC yang dilakukan di Alun-Alun Jember dihadiri oleh sejumlah pejabat Pemkab Jember dan Istri Bupati Jember, Sri Wahyuni Djalal.

Pembukaan itu dimeriahkan penampilan model dalam kostum yang akan mereka peragakan baik saat JFC Kids, Artwear, maupun grand carnaval. JFC ke14 mengambil tema ‘Outframe’ dengan 10 defile yakni Majapahit, Ikebana, Fossil, Parrot, Circle, Pegasus, Lionfish, Egypt, Melanesia, dan Reog. (aru/edi/dra)

FOTO: BM/ANTARA

JEMBER (BM) -Dalam rangka HUT RI 70, Pemkab Jember mengadakan berapa kegiatan, di antaranya Jember Festival Carnaval (JFC). Kali ini tahun 2015 mengambil tema ”Jember untuk Dunia” yang diyakini mampu menarik ribuan para wisatawan baik dari dalam dan luar negeri.

Pekan karnaval Jember mulai dihelat, pembukaan rangkaian Jember Fashion Carnaval (JFC) ke14 dilakukan di Alun-Alun Jember, Rabu (26/8). Seiring digelarnya JFC, ada sejumlah ruas jalan yang akan ditutup mulai Kamis (27/8) hingga Minggu (30/8). Peragaan aneka kostum di jalan itu memang digelar selama empat hari.

Karnaval pertama adalah JFC Kids, Kamis (27/8) siang. Karnaval ini akan menggunakan jalan utama di Jember mulai Alun-Alun sampai Jalan Sultan Agung sampai ke gedung BCA. Karenanya, besok mulai pukul 11.00 WIB, polisi sudah akan menutup sejumlah ruas jalan. ”Akan ada penutupan dan pengalihan arus lalu lintas. Besok ditutup

ISTIMEWA

JFC Tutup Jalan Utama Selama 4 Hari

KAGUM: Sekelompok sineas asal Tiongkok berpose dengan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

Tertarik, Sineas Tiongkok Siap Bikin Film BANYUWANGI (BM) - Sekelompok sineas asal Tiongkok ternyata terpikat keindahan alam dan budaya di Kabupaten Banyuwangi dan berniat syuting film di daerah yang difasilitasi Kementerian Pariwisata. Rombongan sineas yang tergabung dalam ”National Theatre of China” datang ke wilayah berjuluk ”The Sunrise of Java” itu, Rabu.

Pemerhati budaya Indonesia – Tiongkok, Hardinata Chung yang turut dalam rombongan itu mengatakan selama kunjungan di Banyuwangi, para sineas tersebut merasa kagum karena Banyuwangi berbeda dengan Bali. ”Mereka kaget ternyata ada daerah yang bertetangga dengan Bali yang sama-sama indahnya, namun masih punya kelebihan lain. Budaya serta hubungan sosial antar masyarakatnya masih terasa kental. Ini yang bikin mereka ingin bikin lokasi syuting di sini,” ujarnya.

Film yang akan diambil gambarnya berlatar belakang daerah dengan penduduk asli Using itu berjudul ”Twin Flower”, sebuah film drama komedi yang disutradarai oleh Shujuan Liu. Selain sutradara dan para produser, rombongan itu juga diikuti perwakilan Kementerian Kebudayaan Pemerintah Tiongkok.

Hardy mengemukakan alasan lain yang membuat mereka ingin membuat film di Banyuwangi lantaran kedekatan historis antara Tiongkok dengan Banyuwangi. ”Konon Kaisar Ming II diperkirakan pernah berkunjung ke Banyuwangi, bahkan ada yang bilang juga dimakamkan di sini. Beberapa bukti yang mereka lihat selama berkunjung ke daerah ini sangat mendukung dugaan mereka,” katanya.

Bukti itu, katanya, antara lain model bangunan klentengnya, hingga corak kuno batik Banyuwangi memperkuat dugaan tersebut. Ada corak batiknya yang menyiratkan simbol-simbol kekaisaran.

Sementara Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyambut gembira rencana itu. Bagi Anas, ini merupakan kesempatan bagi Banyuwangi untuk dikenal luas di seluruh daratan Tiongkok. (bay/dra)

Penerbangan Garuda Surabaya-Jember Penuh JUMLAHpenumpang penerbangan pesawat Garuda Indonesia dengan rute Surabaya-Jember mengalami overload menjelang kegiatan ”Jember Fashion Carnaval” (JFC) yang digelar dalam rangkaian JFC International Event (JIE) pada 26-30 Agustus 2015. ”Tempat duduk pesawat Garuda untuk rute Surabaya-Jember sudah penuh pada tanggal 25-29 Agustus seiring dengan digelarnya kegiatan JFC di Jember,” kata Manajer Pemasaran Garuda Indonesia Cabang Jember, Boedi Prihantono di Jember, Rabu.

Menurutnya, sebagian penumpang sudah pesan jauh-jauh hari untuk tiket pesawat menujuJembermenjelangkegiatanJFC,namun tiket untuk rute Jember-Surabaya sudah terjual sekitar 85 persen dari total kursi yang tersedia sebanyak 70 kursi. ”Pada rute Jember-Surabaya pada tanggal 26-29 Agustus 2015 sudah hampir penuh yakni sekitar 85 persen tempat duduk telah dipesan penumpang,” tuturnya.

Sedangkan untuk penerbangan rute Jember-Surabaya penuh pada 31 Agustus 2015, bahkan pihak Garuda berencana menambah

frekuensi penerbangan pada hari tersebut. ”Jumlah puncak penumpang Garuda rute Jember-Surabaya pada Senin (31/8) seiring dengan berakhirnya kegiatan JFC yang dimotori oleh Dynand Faris di Jember,” katanya.

Boedi mengatakan parade busana sepanjang 3,6 kilometer di Jember tersebut memiliki pengaruhyangsignifikanterhadappenerbangan Garuda Indonesia karena banyak warga luar daerah yang berkunjung untuk menyaksikan kreasianak-anakJemberitu.”Jumlahpenumpangmeningkattajamjelangperhelatanrangkaian

JFC, sehingga tempat duduk pesawat jenis ATR72 600 berkapasitas 70 orang habis,” ujarnya.

Sementara Presiden JFC Dynand Fariz mengatakan JFC ke-14 akan menampilkan tontonan yang berbeda dengan JFC sebelumnya, sehingga banyak ragam yang disuguhkan dalam tema utama JFC yakni ”Outframe”. ”Ada sebanyak 10 defile yang akan tampil dalam Grand Carnaval pada 30 Agustus 2015 yakni defile Majapahit, Ikebana, Fossil, Parrot, Circle, Pegasus, Lionfish, Egypt, Melanesia dan Reog,” tuturnya. (jem/dra)

SITUBONDO (BM) - Guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan setelah dilakukan pengembangan kasus, Tim Khusus Kepolisian Resort Probolinggo akhirnya menyita sebuah mobil mewah yang parkir di kantor Desa Buduan, Kecamatan Suboh, Situbondo. Rabu (26/8).

Mobil mewah jenis Mercedes Benz itu disita pihak berwajib, berdasarkan laporan Mochammad Juhri (45), warga jalan Asahan Kelurahan Curah Grinting, Kecamatan Kanigaran, Probolinggo.

Informasi yang terhimpun mengungkapkan, proses penyitaan mobil mewah jenis Mercedes Benz

berwarna hitam metalik dengan nomor polisi L 88 SF itu, diduga karena ada kaitannya dengan tindak pidana mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi jaminan obyek fidusia yang dilakukan seorang warga berinisial MDR (31), asal Dusun Krajan, Desa Glalah Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo.

Saat penyitaan mobil Mercy itu dilakukan pihak berwajib, prosesnya memakan waktu cukup lama. Hal ini diduga dihalang-halangi oleh pihak yang mengambil gadai. Bahkan dalam proses penyitaan mobil Mercy tersebut, harus

menggunakan mobil derek untuk diamankan dan dibawa ke Mapolres Probolinggo sebagai barang bukti.

Bukan hanya mobil Mercy saja yang disita, Hsn juga ikut ditahan dan dibawa ke Mapolres Probolinggo karena dinilai bersalah dan melanggar hukum.

Melalui petugas Mapolres probolinggo, Ipda Sugeng H, SH, saat dikonfirmasi menyampaikan Hsn dinilai telah melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam pasal 480. “Betul, kita tahan yang bersangkutang karena melanggar KUHP, pasal 480,” ujar Sugeng singkat. (kim/edi/dra)

FOTO:BM/ABDUL HAKIM

Diduga Dialihkan, Mobil Mewah Disita Polisi

DISITA: Kepolisian Resort Probolinggo menyita sebuah mobil mewah yang parkir di kantor Desa Buduan, Kecamatan Suboh, Situbondo. Rabu (26/8).

FOTO: BM/FITROH

31 Tahun Menabung, Tukang Pijat Berangkat Haji

SIAP BERANGKAT: Bu Temo dengan perlengkapan haji.

PERWAKILAN

LUMAJANG (BM)- Ponisah binti Dirjo alias Bu Temo (64), seorang tukang pijat di Gang Mangga, Kelurahan Kepuharjo, Kecamatan Kota Lumajang, akan berangkat ke tanah suci pada bulan haji bulan depan.

Ini merupakan hasil menabungnya selama 31 tahun dengan menyisihkan uang dari hasil jerih payahnya selama berprofesi menjadi tukang pijat spesialis anak-anak. Bu Temo mulai memijat sejak tahun 1980-an dan memulai menabung pada tahun 1984.

Uniknya, Bu Temo tidak pernah mematok tarif harga untuk pasien yang datang padanya. Setiap orang tua secara

suka rela membayar bu Temo dan sudah disediakan kotakan khusus untuk membayar. ”Awal saya memijat, bahkan tidak dibayar, mereka hanya memberi saya sembako, seperti gula,” ucapnya saat ditemui di rumahnya, Rabu (26/8). Awalnya, Bu Temo menabung secara tradisional di tabungan kaleng dan tabungan plastik berbentuk ayam. Namun sejak 2005 ia mulai mendaftar menabung di bank.

Selanjutnya, di tahun 2009 Bu Temo baru mendaftar haji. ”Saya baru memantapkan hati dan berniat pergi ke tanah suci di tahun 2009,” jelas ibu 3 anak ini.

Bu Temo sendiri adalah janda dit-

inggal mati, suaminya seorang TNI meninggal pada 2010 silam. ”Sejak ditinggal suami, saya sudah harus bekerja sendiri bahkan seperti pemimpin rumah tangga,” ujarnya.

Dalam memijat, Bu Temo mengaku menggunakan minyak khusus dan tetap dari awal ia menekuni profesi ini hingga sekarang. ”Minyaknya khusus, tetap dari dulu hingga sekarang,” katanya.

Sementara Bu Usna, pelanggan Bu Temo yang sering memijatkan anaknya, mengaku rata-rata membayar sebesar Rp 15.000 untuk tiap kali pijat. ”Kadang ada Rp 10 ribu, Rp 15.000, bahkan Rp 25.000,” terangnya. (fit/edi/dra)

Rem Blong, Truk Tabrak Pick Up LUMAJANG (BM) - Kecelakaan beruntun yang melibatkan 5 kendaraan terjadi di jalur LumajangProbolinggo tepatnya di Desa Wates Wetan Kecamatan Ranuyoso, Rabu (26/8). Sebuah Truk Nopol AG 8455 AQ yang mengangkut aspal mengalami rem blong dan menghantam sebuah Pick Up dan 3 kendaraan roda 4 lainnya.

Dalam kecelakaan itu tidak ada korban jiwa, karena para pengemudi kendaraan hanya mengalami luka lecet. ”Benar mas, ada kecelakaan di Ranuyoso, ada 5 kendaran yang terlibat,” ungkap Kabag Humas Polres Lumajang, Ipda Gatot Budi di Mapolres.

Kronologis kejadian kecelakaan beruntun, Truk yang mengangkut aspal melaju dari selatan dengan kecepatan sedang. Saat tiba di turunan jalan Nasional Desa Wates Wetan mengalami rem blong dan menabrak pick up di depannya.

Sopir pick up langsung banting ke kiri dan masuk jurang. Truk terus melaju dan menabrak dua mobil roda 4 empat Jenis Mobilio N 375 NR dan Livina Nopol N 1183 WB. Truk berhenti setelah melewati jalan datar jelang pasar Wates Wetan menghantam pick up bermuatan kelapa. ”Kini kecelakaan beruntun masih ditangani satlantas,” ungkapnya. Sementara Kasatlantas Polres Lumajang, AKP Hadrono saat dihubungi soal kecelakaan belum bisa dihubungi.(lum/dra)

Situbondo: Edy Sudibyo (koord), Edo Firman, Abdul Hakim, Sudarsono; Bondowoso: Bambang, Djoko Susilo, Sodiq; Jember: Ahmad Rullah; Lumajang: Sentono Priambodo, Ulum Subektian, Fitroh; Banyuwangi: Gatot Imawan Herusustyo, Sumawi. Manajer Iklan/Langganan: 081 249 455 05

MALANG RAYA 05

berita metro www.beritametro.co.id

KAMIS, 27 AGUSTUS 2015

KABUPATEN MALANG l KOTA MALANG l KOTA BATU

Tiga PNS di Lingkup Pemkot Batu Terancam Dipecat

Enam Bulan Membolos karena Terlilit Utang Rentenir BATU (BM) - Tiga Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Batu terancam dipecat.

Sebab, hampir enam bulan mereka dinilai melakukan tindakan indisipliner alias sering membolos.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Batu Achamad Suparto, Rabu (26/8), ketiga PNS itu sudah diberi pembinaan yang diberikan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing.

Selain itu, kata dia, teguran lisan dan tulisan sudah dilayangkan kepada tiga PNS tersebut. “Bahkan, Inspektorat juga sudah memanggil dan membina mereka,” kata dia.

Hal itu dilakukan, papar dia, lantaran yang bersangkutan tidak

mau mengubah sikapnya.

Sehingga, BKD mengajukan surat permohonan pemberhentian tidak terhormat. “Permohonan itu diajukan kepadaWalikota Batu selaku pembina PNS di Pemkot Batu,” terang Suparto.

Kendati demikin, Suparto masih merahasiakan jati diri beserta tempat berdinas dari tiga PNS tersebut. Alasannya, untuk menjaga privasi PNS yang bermasalah dengan kedisiplinannya tersebut. Selain itu, menurut dia BKD Kota Batu sudah memanggil dan melakukan pembinaan kepada yang bersangkutan.

Saat dilakukan pembinaan diketahui penyebab utama yang dihadapi PNS Pemkot Batu itu kare-

na terbelit utang di rentenir dan bank. Kata dia, utangnya mencapai hingga puluhan juta.

Sehingga setiap awal bulan yang bersangkutan tidak membawa pulang gajinya alias tekor. Suparto berharap hal tersebut bisa menjadi pengalaman bagi PNS lainnya.

“Sehingga, tidak terbelit masalah serupa,” jelasnya.

Sekadar diketahui menurut Suparto, sesuai UU No 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negera (ASN), apabila ada PNS secara berturutturut selama 60 hari tidak masuk kantor dikenai sanksi. Mulai dari penundaan kenaikan pangkat berkala sampai pemecatan.

Selain tiga PNS yang terancam dipecat. Seorang pegawai hon-

orer di Pemkot Batu juga mengalami nasib serupa. Dijelaskannya, pegawai honorer itu tersandung masalah perselingkuhan. “Ada seorang tenaga honorer selingkuh dengan pria idamannya. Perselingkuhannya itu diketahui suami dan keluarganya. Akhirnya, pegawai honorer tadi malu dan jarang masuk kantor,” papar dia.

Dia menjelaskan, kalau untuk tenaga honorer tidak ada aturan yang mengikat. “Kalau yang bersangkutan indisipliner bisa langsung dipecat tanpa ada proses pembinaan,” kata dia.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Batu Hari Dana Wahyono mendukung tindakan tegas ter-

hadap PNS yang indisipliner itu.

Menurut dia, yang diberlakukan Inspektorat dan BKD Kota Batu patut diapresiasi.

Alasan dia, PNS sebagai pejabat negara mestinya memberi contoh yang baik kepada masyarakat. “Tidak malah beri contoh jelek dan menerapkan budaya malu,” katanya.

Menurutnya,PNS biasanya memiliki gaya hidup mewah. Sehingga memilih jalan pintas dengan cara meminjam uang pada rentenir dan bank. Padahal, menurut dia, tindakan semacam itu malah merugikan pribadinya. “Apalagi pendapatan yang diterima tidak sebanding dengan pengeluarannya,” timpalnya. (gus/nov)

Pramuka Jangan Terkesan Kuno di Era Komunikasi Digital MALANG (BM) - Pramuka diharap bisa mengimbangi tren kaum muda. Harapan tersebut disampaikan Walikota Malang, HM Anton, Rabu (26/8). ”Pramuka merupakan garda terdepan pelaku perubahan dalam pembentukan karakter kaum muda,” kata HM Anton saat Upacara Memperingati Hari Pramuka ke-54 Tahun 2015 di Balaikota Malang.

Ditambahkan Anton, Makanya pramuka diharapkan bisa mengikuti perkembangan kaum muda. Menurut dia, pramuka harus bisa memotivasi semangat dan mempercepat kemandirian untuk mencapai keberhasilan.

Terutama dalam upaya pembentukan karakter kaum muda sebagai calon pemimpin bangsa yang handal.

Sehingga, lebih baik pada masa depannya. “Makanya pramuka jangan terkesan kuno dalam era komunikasi digital dewasa ini. Itu tentunya menjadi tantangan bagi para pembina pramuka,” papar dia.

Menurut dia, pembina pramuka harus selalu kreatif dalam membina peserta didik gugus depan. Sehingga bangga menjadikan pramuka. Dikatakan dia bahwa para pelatih hendaknya dapat mengembangkan dan menerapkan teknologi pendidik yang relevan dengan zamannya.

Masih kata Anton, pengembangan itu tentunya tanpa melupakan prinsip dasar dan metode kepramukaan seperti membentuk kaum muda berkarakter, menanamkan semangat kebangsaan dan membekali keterampilan yang kelak menjadi bekal hidup.

Selain itu, kata dia, melengkapi pendidikan informal bagi Pramuka. Dengan begitu, peranan gerakan Pramuka berpeluang memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia khususnya kaum muda.

Apalagi, kata dia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka merupakan berkah dan buah dari revitalisasi. “Mari kita lebih merapatkan barisan dan menyatukan gerak langkah untuk percepatan dalam pembentukan karakter kaum muda Indonesia,” tambah Anton. (lil/nov)

POTENSI: Walikota HM Anton saat menyematkan tanda kecakapan kepada seorang anggota pramuka saat memperingati Hari Pramuka ke-54 Tahun 2015 di Balaikota Malang.

PERWAKILAN

Tak Setuju Opini Kemenag Sarang Korupsi BATU (BM) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batu mengingat aparatur Kemenag Kota Batu soal korupsi. Peringatan itu disampaikan Kepala Kejari Batu Sedia Ginting bersama Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Jendra Firdaus, Rabu (26/8).

Sedia Ginting mengaku tidak setuju dengan opini banyak kalangan yang menyebutkan Kemenag sebagai sarang korupsi. “Saya tak sependapat dengan sebutan itu,” kata dia.

Alasannya, menurut dia kasuistis itu dinilai sebagai oknum. Sebab, setiap aparatur diyakini memiliki sifat bersikap untuk lebih baik. Sebagai bukti, dia menyebut Kemenag Kota Batu menggelar kegiatan sebagai upaya untuk mengetahui soal hukum.

Sehingga, bisa terhindar dari persoalan yang mengarah pada tindak pidana korupsi. “Ya semacam kegiatan ini patut diapresiasi. Menurut saya patut diacungi jempol,” kata dia saat jadi pembicara Membangun Aparatur Negara yang Bersih dari Korupsi di Hotel Zam-Zam Kota Batu.

Dijelaskan dia, ada tiga hal yang harus dimengerti oleh pegawai termasuk di Kemenag Kota Batu. Di antaranya, kata dia mengenal apa itu korupsi. Lalu, lanjut dia, bagaimana caranya mencegah dan memberantas korupsi. Hal-hal semacam itu, tambah dia harus dimengerti.

Dijelaskan dia bahwa korupsi itu sangat susah diberantas. Namun, tegas dia, secara pelan-pelan pasti bisa terus terkurangi. Maka dari itu, tandas dia, harus ada pencegahan, karena apa yg namanya korupsi itu tidak bagus.

Waktu yang sama, Kasi Pidsus Kejari Kota Batu, Jendra Firdaus menjelaskan soal korupsi. Menurut dia, pengertian korupsi itu terkait kerugian uang negara karena perbuatan seseorang. Lebih detail, Jendra mencontohkan bila ada lelang pekerjaan. Kemudian ada dugaan menyuap terhadap pengguna anggaran dengan maksud dan tujuan agar mendapatkan proyek tersebut. (gus/nov)

Saat Tabrak Mahasiswi, Mobdin Pemkab Pakai Plat Hitam DIMUSNAHKAN: Kajari Kota Malang didampingi Kepala BNN dan Kapolresta Malang saat melakukan pemusnahan narkoba jenis sabu, ganja dan double L serta pemusnahan senjata angin rakitan di halaman kejari.

Narkoba dan Senjata Angin Rakitan Dimusnahkan Kejari MALANG (BM) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang melakukan pemusnahan barang bukti (BB), Rabu (26/ 8). Pemusnahan itu dilaksanakan setelah kasus perkaranya dianggap rampung (inkracht, red) di pengadilan.

Sementara itu, Kepala Kejari (Kajari) Malang Henrizal Husin menyatakan pemusnahan BB itu sesuai amanat pasal 91 UU no 35 tahun 2009 tentang Narkotika. BB yang dimusnahkan itu di antaranya sabu seberat 287,05 gram, ganja seberat 18,9 kilogram, pil double L sebanyak 73.755 butir.

Selain itu, Kejari memusnahkan beberapa unit telepon selular yang digunakan untuk transaksi narkoba. Tak ketinggalan sebanyak 216 pucuk senjata angin rakitan tanpa izin ikyut dimusnahkan. Senapan itu dimusnahkan dengan cara dibelah menggunakan gergaji besi listrik.

Semua barang bukti tersebut diperoleh dari 177 penanganan perkara yang telah diputus secara tetap pengadilan sejak tahun 2012 silam. Dalam acara yang digelar di halaman belakang kantor Kejaksaan Negeri Malang itu disaksikan juga Kepala BNN Kota Malang AKBP Henry Budiman, Kapolres Malang Kota AKBP Singgamata, Dandim 0833 Malang Letkol Aria Yudha Setiawan.

Menurut Kajari Kota Malang Henrizal Husin, barang buktigolongannarkotikawajibdimusnahkanwalaupunmasihdi tingkat penyidikan.“Aturannya seperti itu,” kata dia.

Meski begitu dia menegaskan bila pemusnahan itu tidak dilakukan seluruhnya. Alasannya, ada BB yang disisakan untuk pembuktian. Itu dilakukan, lanjut dia, pada kasus yang masih belum memiliki kekuatan hukum tetap.

Misalnya, masih dalam proses peradilan sedang berlanjut. Maka, tegas dia, harus ada BB yang disisakan. Orang nomor satu di lembaga kejaksaan Kota malang tersebut juga menjelaskan bahwa tujuan dari pemusnahan barang bukti itu sebagai langkah akhir penyelesaian perkara. “Dengan begitu penanganan perkara sudah tuntas,” katanya.

Ia juga menambahkan, pemusnahan secara terbuka dengan melibatkan para awak media agar tidak ada penyalahgunaan terhadap barang bukti yang ada. Terutama di lingkup korps Adhyaksa.

“Barang bukti tersebut kami simpan kemudian dimusnahkan agar tidak ada petugas di lapangan yang melakukan pelanggaran terhadap barang haram itu,” tegas Henrizal.

Namun dirinya enggan menyebutkan nilai nominal dari

barangbuktigolongannarkotikatersebut.“Soaljumlahnominalnya tidak kami hitung berapa,” ucap dia secara singkat.

Sementara itu, Kepala BNN Kota Malang, AKBP Henry Budiman memberikan sambutan positif terhadap pemusnahan barang bukti narkoba itu. Menurut dia, langkah yang diambil kejaksaan sudah memenuhi prosedur. “Kalau saat ini, walaupun tanpa ada putusan tetap dari pengadilan barang bukti bisa langsung dimusnahkan. Untuk menghindari penyelewengan-penyelewengan,” terang pria asal Bengkulu itu.

Terkait pembakaran barang bukti itu Henry Budiman mengungkapkan dalam pemusnahan barang bukti sebetulnya dapat dilakukan dengan mobil khusus. Namun, karena belum memiliki fasilitas itu, sejumlah barang bukti dimusnahkan dengan menggunakan tong.

“Kalau di provinsi sudah punya mobil khusus. Saya harap ke depannya nanti kita juga punya itu untuk melakukan pemusnahan,” harap Henry Budiman.

Ia juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar proaktif dalam pemberantasan narkoba. “BNN sebagai leading sektor pemberantasan penyalahgunaan narkoba menggerakkan semua elemen-elemen dari pemkot, dinas kesehatan dan polisi oleh karenanya harus ada gerakan dari masyarakat juga,” ajak Henry Budiman. (lil/nov)

Sebanyak 11 Pelanggar Tak Hadiri Sidang Tipiring MALANG (BM) - Sebanyak 31 pelanggar perda divonis bersalah. Itu setelah mereka menjalani sidang tindak pidana ringan (Tipiring) di ruang sidang Yudistira Kantor Satpol PP Kota Malang, Rabu (26/8).

Dari 31 pelanggar itu ada 11 pelanggar yang tidak menghadiri sidang Tipiring tersebut.

Meski begitu, majelis hakim tetap melakukan sidang dan memberikan putusan verstek pada belasan pelanggar Perda tersebut.

LINTAS KOTA

Menurut Kepala Satpol PP Pemkot Malang Drs Agoes Edy Poetranto MM para pelanggar perda itu disidang Tipiring setelah terjaring operasi beberapa waktu lalu.

“Mereka dinilai melanggar perda dan dinyatakan bersalah,” kata dia.

Perda yang dilanggar menurut dia terkait ketertiban umum, izin HO, izin kepariwisataan, dan pemasangan reklame. Rinciannya, kata dia pelanggar ketertiban

umum sebanyak 15 kasus.

“Mereka dinilai bersalah karena melanggar Perda No 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan. Sehingga, harus didenda,” imbuhnya.

Sedangkan pelanggar Perda No 11 Tahun 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Kepariwisataan ada dua pelanggar. Untuk pelanggaran Perda No 4 Tahun 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame ada lima kasus.

Para pelanggar itu menjalani sidang Tipiring yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Malang, PPNS, Pengadilan Negeri Malang, Kejaksaan Negeri Malang dan Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Malang Berdasarkan putusan dari sidang Tipiring itu, mereka yang melanggar dikenai sanksi berupa denda. Total denda yang diberikan pada mereka mencapai Rp 10.950.000. (lil/nov)

MALANG (BM) - Iva Nur Indahsari, Mahasiswa Universitas Kanjuruhan, warga Jalan Purworejo 49/A RT36/RW05 Desa Karangkates Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, Rabu (26/8), mengalami kecelakaan di Jalan Raya Pakisaji. Ia melaju dari selatan ke utara atau Kepanjen ke Malang.

Ia memacu motor Honda Beat milknya nopol N 2903 IV untuk menyalip mobil. Tapi ternyata dari arah berlawanan, ada mobil dinas (mobdin) Pemkab Malang Kijang biru bernopol N 1049 DP. Belum diketahui mobil operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mana. Atas kejadian itu, Iva mengalami luka pada bagian kepala dan mengalami patah tulang kaki kanan.

Iva kini dirawat di RSSA Malang pasca kejadian itu.

Sopir mobdin, SWP (33), warga Desa Gondowangi KecamatanWagir Kabupaten Malang tidak melarikan diri. Karena itu anggota Laka Pos Kepanjen bisa meminta keterangan darinya. Sopir juga sempat mengantarkan korban ke Puskesmas Pakisaji dengan mobil itu. Dalam kejadian itu, mobil kijang menggunakan plat nomer warna hitam.

Padahal dari dua huruf di belakang nomernya saja yaitu DP sudah ketahuan jika itu mobdin Pemkab Malang yang harusnya memakai plat merah. Namun saat diamankan di Pos Laka Kepanjen, mobdin sudah menggunakan plat aslinya warna merah dengan nomer tetap yaitu N 1049 DP. “Korban kita mintai keterangannya,” jelas Ipda Yoyok Supandi, Kanit Laka Lantas Polres Malang, secara terpisah.

Dalam kejadian itu, bagian depan motor ringsek.

Korban sempat tergeletak di badan jalan aspal dan kemudian ditolong warga. Memang, selama ini Jalan Raya Pakisaji merupakan titik rawan laka. (syo/nov)

Gas Amoniak Bocor 13 Karyawan dan 2 Warga Jadi Korban MALANG (BM) - PT Bumi Menara Internusa (BMI) cabang Dampit Kabupaten Malang mengalami kebocoran gas amoniak, Rabu (26/8), sekitar pukul 08.30. Gas amoniak itu dikategorikan sebagai gas yang beracun.

Kebocoran gas terjadi akibat ada pipa yang bocor.

Akibatnya, 15 orang sempat lemas karena menghirup gas amoniak itu. Meski demikian, dipastikan tidak ada korban jiwa. 15 orang itu adalah 13 orang karyawan dan dua orang warga sekitar.

“Selama 3 bulan ini memang ada perbaikan instalasi gas amoniak. Pagi tadi ada yang bocor lalu dihirup karyawan. Tapi kini semuanya dan produksi berjalan normal,” Kapolsek Dampit AKP Yatmo, kemarin.

Menurutnya, dari hasil olah kejadian ditemukan kebocoran pipa terjadi di Ruang III. Pada Rabu pagi itu, terjadi proses penggantian instalasi gas amoniak dan mesin kompresor. Kemudian terdengar suara desis dan selama lima menit, gas menyebar ke ruangan.

Sehingga dampaknya, 13 karyawan dan dua warga mengalami pusing dan mual. Karyawan kemudian dibawa ke klinik terdekat. Sedang di lokasi, pipa diperbaiki dan dilakukan penyemprotan agar normal.

PT BMI adalah industri pengolahan udang beku.

Lokasi pabrik di Jalan Pahlawan Dampit dilingkupi pemukiman warga. Dari data yang dihimpun, kebocoran gas amoniak pernah terjadi pada 16 November 2005 dengan menimpa 45 karyawannya.

Kemudian terjadi lagi pada 19 Januari 2011 lalu mengenai 51 karyawan. (syo/nov)

Malang Raya: Aji A Haji (koord), M. Kholil, Agus Susanto; Iklan/Langganan: 081 333 4050 30

06 G E R B A N G M O J O

berita metro www.beritametro.co.id

KAMIS, 27 AGUSTUS 2015

MOJOKERTO l JOMBANG l KEDIRI

Pemekaran Wilayah Administrasi Kota Mojokerto, Masih Terkendala

Tunggu Persetujuan dari Gubernur Jatim MOJOKERTO (BM) - Berkas pemekaran wilayah administrasi kelurahan Kota Mojokerto masih menunggu persetujuan Gubernur Jatim.

Hingga hari ini, Gubernur Soekarwo belum memberikan persetujuan permohonan pemkot setempat yang sedianya memecah wilayah Kecamatan Magersari jadi dua bagian.

Molornya persetujuan dari Pakde Karwo panggilan akrab Gubernur Jatim ini tak pelak membuat agenda penambahan daerah yang hanya memiliki dua kecamatan terganjal.

“Tunggu rekom dari gubernur dulu. Berkasnya kita ajukan

sekitar awal puasa lalu dan dinyatakan lengkap,” terang Kabag Administrasi Pemerintahan Setdakot Mojokerto Abdul Rachman Tuwo, Rabu (26/8).

Mantan Camat Magersari ini menampik tudingan berlarutnya persetujuan orang nomor satu di Pemprov Jatim karena ada kekurangan berkas dari pemkot.

“Tidak ada kekurangan berkas administrasi apapun. Berkas kelurahan juga sudah lengkap semua dan telah disodorkan ke provinsi,” elaknya.

Terkatung-katungnya persetujuan dari gubernur sempat membuat Abdul Rahcman pasrah. Ia mengatakan jika pihaknya tidak mempunyai target standar

operasional prosedur (SOP) apapun dalam program ini. “Kita ikuti saja tahapannya. Meski demikian, kita optimis pengajuannya tersebut bakal direkom gubernur. Satu dua hari ini kita tembusi, kita koordinasi lagi ke Biro Administrasi Pemprov Jatim,” terangnya.

Sementara, program pemekaran wilayah Kota Mojokerto menapak jalan panjang dan penuh liku. Digagas kali pertama tahun 2012, program ini kandas karena permohonan Pemkot Mojokerto atas 13 wilayah pedesaan di tiga kecamatan di Kabupaten Mojokerto ditolak DPRD Kabupaten.

Padahal, pihak pemkot sudah

mengeluarkan cukup besar dana untuk suksesi program ini. Mencuatnya UU Otda 2003 diduga menjadi pemicu nafsuWalikota Tegoeh Soejono untuk menyukseskan program ini. Sebab jika tidak, UU ini mengisyaratkan merger daerah yang hanya memiliki otonomi tidak lebih dari dua kecamatan.

Seiring berkembangnya waktu, isu pemekaran akhirnya bergeser ke pemekaran wilayah administrasi. Overnya jumlah penduduk di Kelurahan Wates membuat arah pemekaran diprioritaskan pada pemekaran wilayah kelurahan. Walau demikian, target pemekaran bakal terwujud tahun ini masih

menghadapi jalan panjang.

Sebab, meski rekom gubernur turun, pemkot setempat masih harus mengajukan rancangan perda dan penganggaran. Selanjutnya adalah kajian perda dan sosialisasi ke masyarakat sebelum akhirnya tiga kecamatan terbentuk.

Menanggapi soal ini, Ketua Komisi I DPRD Kota Mojokerto Suliyat berharap program ini segera tercapai. Ia menganggap dengan suksesnya program itu maka pelayanan kepada masyarakat bakal lebih fokus. “Jelas kami berharap program ini kelar.

Dengan demikian maka masyarakat dapat dilayani dengan baik,” pungkasnya. (gie/nov)

Sisihkan Uang Rp 5 Ribu hingga Rp 10 Ribu Selama 16 Tahun, Tukang Pijat Mampu Tunaikan Ibadah Haji Banyak cara dan jalan jika seseorang mempunyai niat mulia. Terlebih dapat menunaikan ibadah haji sebagai panggilan dari Allah. Seperti Sofyan, pria 82 tahun ini mampu naik haji tahun ini setelah menabung dengan menyisihkan uang Rp 5 ribu hingga Rp 10 ribu selama 16 tahun.

AAN HIDAYAT - JOMBANG MENUNAIKAN ibadah haji wajib hukumnya bagi umat muslim yang mampu. Namun siapa sangka, meski dari dari golongan ekonomi bawah, seorang tukang pijat asal RT 02/RW 05 Dusun/Desa Balungbesuk Kecamatan Diwek ini, mampu menjalankan rukun Islam ke lima tersebut.

Meski penghasilan sebagai tukang pijat pas-pasan, bapak empat anak ini tetap mampu berangkat menunaikan ibadah

haji. “Alhamdulillah tahun ini saya juga dapat berangkat haji.

Saya tergabung di kloter 16,” beber Sofyan dengan mimik cerah saat ditemui di rumahnya, Rabu (26/8), pagi.

Lebih lanjut Sofyan menambahkan, perlu niat besar agar bisa berhaji di tengah kondisi keterbatasan ekonomi seperti dirinya. “Saya sadar kalau modal utama agar bisa berhaji satusatunya hanya dengan cara menabung. Sejak itu saya menyi-

FOTO:BM/AAN

RAHASIA ILLAHI: Sofyan yang akhirnya mampu mewujudkan impiannya berangkat haji tahun ini, setelah menabung hasil memijat dan berdagang sabit.

sihkan uang Rp 5000 hingga Rp 10.000 setiap harinya untuk persiapan ongkos naik haji (ONH).

Menabung sudah hampir 16 tahun,” imbuh Sofyan sembari

tersenyum.

Bahkan untuk menambah pemasukan, suami dari Munanzilah (65), ini juga berdagang sabit di sekitar Masjid Cukir

setiap Senin. “Selain memijat, saya juga jualan sabit. Tapi jualannya hanya Senin saja,”tambah Sofyan.

Setelah dirasa cukup, pada 2011 lalu Sofyan mendaftar ke Kantor Kemenag setempat. Sofyan akhirnya mendapat antrean haji pada 2025. Sejak itu, Sofyan lebih giat lagi beraktivitas dengan terus memanjatkan doa.

Dengan berjalannya waktu, kakek dengan 10 cucu ini akhirnya mendapat kabar baik dari Kemenag. Dengan alasan faktor usia yang sudah lanjut, Sofyan mendapat prioritas ke tanah suci sehingga bisa berangkat haji tahun ini.“Sayamengucapsyukur kepada Allah. Akhirnya keinginan saya berhaji bisa terwujud lebih cepat dari yang dijadwalkan.

Doakan saya menjadi Haji yang Mabrur,” pungkas Sofyan menutup pembicaraannya. (nov)

Keberhasilan Lelang Jabatan, Diapresiasi dengan Studi Banding MOJOKERTO (BM) - Keberhasilan Kota Mojokerto menggelar seleksi terbuka/lelang jabatan pimpinan tinggi pratama eselon II B beberapa waktu lalu, mendapat apresiasi. Sebanyak 11 anggota Dewan Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah mengadakan kunjungan kerja ke Pemkot Mojokerto, Selasa (25/8).

Kunjungan ini terkait karena Kabupaten Karanganyar yang akan menggelar Rakerda UU Aparatur Sipil Negara (ASN) dan lelang jabatan untuk mengisi beberapa formasi jabatan di daerahnya. Suwarni, pimpinan rombongan dari DPRD Kabupaten Karanganyar mengatakan untuk studi banding.

Ia menjelaskan bahwa kunjungan kerja bersama anggota dewan lainnya tersebut berkaitan dengan ngangsu kaweruh tentang UU Aparatur Sipil Negara (ASN) no 5 tahun 2014 kaitannya dengan penempatan PNS sebagai pegawai struktural dengan jabatan struktural yang sudah dilaksanakan di Kota Mojokerto.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Mojokerto Mas Agoes Nirbito Moenasi Wasono yang menerima rombongan mengapresiasi kedatangan anggota DPRD Kabupaten Karanganyar tersebut. Didampingi Kepala Badan Kepegawaian Daerah Endri Agus Subianto dan Kabid Pengadaan Pemberhentian dan Mutasi Pegawai Ary Setiawan, kunjungan berlangsung dengan sambutan penerimaan dan diskusi.

Sekda Mas Agoes mengatakan bahwa seleksi terbuka jabatan yang diadakan Kota Mojokerto, awal tahun lalu yaitu untuk mewujudkantatakelolapemerintahanyangbaik,bersihdanefektif.

Dengan didukung aparatur yang berkompeten serta dalam rangka pengawasan efektif untuk pemantapan pelayanan publik.

Di Indonesia, lelang jabatan untuk daerah Kota/Kabupaten Mojokerto merupakan Kota yang pertama kali melaksanakannya sesuai dengan standar hasil rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). “Seleksi terbuka kemarin untuk mengisi jabatan kepala dinas baru yaitu Kepala Disporabudpar dan jabatan Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Mojokerto,” terangnya.

Ada tiga hal yang ingin dicapai dalam pelaksanaan ASN di Kota Mojokerto. “Pertama harus ada transparansi yang mengacu pada undang-undang ASN.Yang kedua, tidak boleh ada jual beli jabatan.

Ketiga, ASN menerapkan aturan the right man on the right place,” imbuhnya. (gie/nov/adv)

FOTO:BM/PRAYOGI

KENANG-KENANGAN: Sekretaris Daerah Kota Mojokerto Mas Agoes Nirbito Moenasi Wasono, saat menerima cinderamata dari Dewan Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah.

KEDIRI RAYA

berita metro www.beritametro.co.id

Isu Negatif Kampung Inggris Jadi Ajang Prostitusi dan Marak Perjudian

Kapolres Bentuk Timsus Pengawasan di Tiap RW KEDIRI (BM) - Munculnya aduan negatif dari beberapa elemen masyarakat perihal keberadaan Kampung Inggris yang berada di wilayah Pare akhirnya menjadi pantauan polisi. Saat ini, Polres Kediri melakukan upaya ekstra dengan membentuk tim khusus (timsus) yang akan ditempatkan di lokasi.

Diterapkannya pantauan terhadap tempat pendidikan dan pembelanjaran Bahasa Inggris yang berada di Kampung Inggris tersebut harapannya bisa menjadikan tempat pendidikan itu menjadi aman dan bebas dari segala bentuk perjudian, peredaran alkhohol maupun ajang prostitusi yang disinyalir kian marak saat ini.

Disampaikan Kapolres Kediri AKBP AhmadYusep, penerapan pengamanan dan pantauan di Kampung Inggris akan diwujudkan dengan membentuk Brigadir RW. Pengartiannya, tiap anggota akan ditempatkan dimasing- masing RW untuk menciptakan rasa aman, di wilayah yang seharusnya menjadi sarana pendidikan itu.

“Kami akan ditempatkan masing-masing personel di tingkatan RW di Kampung Inggris. Harapannya, di Kampung Inggris yang menjadi pilot project sarana pendidikan Bahasa Inggris bisa menjadi tempat yang aman, bebasdariperjudian,narkobadan peredaran miras,” ungkap kapolres saat silaturahmi, Rabu (26/8).

FOTO : BM/IST

PENGAWASAN : Kapolres Kediri AKBP Ahmad Yusep saat memberikan keterangan Kampung Inggris yang kini dalam pantauan polisi dari isu negatif terutama maraknya ajang prostitusi.

Polisi Masih Selidiki Kematian Wiwik yang Terbakar di Dalam Rumah KEDIRI (BM) - Polisi masih menunggu hasil otopsi jenasah Wiwik Hartiningsih (67), warga Perumahan Sukorejo Indah, Kabupaten Kediri yang tewas terbakar. Pihak keluarga juga telah memersiapkan pemakaman korban.

“Kasus korban yang tewas terbakar masih dilakukan pemeriksaan otopsi.

Hasilnya masih belum kami terima,” ungkap AKP M Aldy Sulaeman Kasat Reskrim Polres Kediri , Rabu (26/8).

Dijelaskan Aldy Sulaeman, dari hasil penyelidikan memang korban ditemukan dalam kondisi rumah

terkunci dari dalam. Selain itu saat kejadian tidak ada keluarga lainnya.

“Petugas sudah melakukan olah TKP, namun kami masih belum dapat menyimpulkan penyebabnya. Apalagi hasil labfor masih belum kami terima,” tambahnya.

Wiwik Hartiningsih merupakan penderita polio. Setiap berjalan selalu menggunakan kruk sebagai alat bantu jalan. Petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran yang menewaskan korban di kejadian Selasa (25/8), malam.

Kebakaran yang menewaskan korban

baru diketahui adiknya bernama Sri Hartini (59), sepulang bepergian dari Surabaya. Saat ditemukan api yang membakar tubuh korban sudah padam. Dari TKP diketahui korban terbakar di dekat kompor minyak tanah yang ada di dapur.

Bagian wajah, tangan dan perut sudah menghitam. Hanya bagian kedua kaki korban yang terlihat masih utuh.

Sedangkan pakaian yang dikenakan juga sudah hangus terbakar. Di dekat kejadian terlihat sepasang kruk alat bantu berjalan yang selama ini dipakai korban tergeletak.

Sedangkan kursi plastik ikut hangus

terbakar. Beruntung kebakaran itu tidak sampai merembet ke tabung gas elpiji yang hanya terpaut satu meter dari posisi korban terbakar. Ada dugaan korban bermaksud akan memasak di kompor minyak tanah kemudian apinya menyambar pakaiannya.

Karena korban menderita sakit polio sehingga tidak cekatan untuk memadamkan api sehingga membakar tubuh korban. Petugas identifikasi Polres Kediri yang melakukan olah TKP telah mengamankan 2 kompor minyak tanah, kruk berikut panci. (bud/nov)

Geger, Mayat Gaguk di Dalam Pos Kamling KEDIRI (BM) - Warga Jalan Urip Sumoharjo Kota Kediri, mendadak gempar, kemarin (26/8). Hal itu, karena penemuan mayat laki-laki yang berada di pos kamling. Korban tewas itu bernama Gaguk Susanto warga Jalan Samratulangi KeluPERWAKILAN

rahan Setonopande Kota Kediri.

Jenazah Gaguk pertama kali diketahui Muji Santoso warga Jalan Corekan Raya Kelurahan Kaliombo Kota Kediri. Gaguk sehari-hari tinggal di pos kamling tersebut karena mengalami gangguan kejiwaan.

Kejadian tersebut pertama kali diketahui saksi pada saat akan memanggil Gaguk. Namun, saksi penasaran lantaran tak ada sahutan. Padahal biasanya saat dipanggil Gaguk selalu menjawab.

Karena curiga kemudian Muji mengecek ke dalam pos kamling

dan alangkah kagetnya saat ia mengetahui Gaguk tubuhnya kaku, Lebih kaget lagi, ternyata kondisi Gaguk juga sudah tak bernyawa lagi. Kejadian tersebut selanjutnya dilaporkan Muji ke Polsek Kediri Kota guna proses lebih lanjut.

Kasubag Humas Polres Kediri Kota AKP Anwar Iskandar mengatakan, pihaknya masih melakukan penyelidikan atas kejadian itu. Diduga, kematian Gaguk disebabkan sakit yang dideritanya selama ini. (tox/ bud/nov)

Lebih jauh dikatakan kapolres untuk poin terpenting saat ini, pihaknya memang fokus terhadap adanya ajang prostitusi yang mulai menggeliat di kampung Inggris. Di sisi lain, kalau hal ini akan dibiarkan maka akan merusak citra sarana pendidikan yang seharusnya melekat di Kampung Inggris. “ Maka dari itu, kami akan bertekad menciptakan wilayah Pare khususnya sebagai ikon pendidikan dengan membersihkan rumor negatif di Kampung Inggris yang mulai diresahkan. Maka itu, peran semua elemen dengan mendukung program kami juga diharapkan “ tandas mantan Kasubbid Tipiter Polda Jatim ini. (bud/nov)

Tekan Tingginya Angka Kecelakaan, Akan Dirikan Pelayanan SIM di Desa KEDIRI (BM) - Polres Kediri akan mendirikan tempat praktek uji Surat Izin Mengemudi (SIM) hingga ke desa-desa.

Langkah ini ditempuh polres, karena angka kecelakaan di wilayah hukumnya sangat tinggi.

Kapolres Kediri AKBP Ahmad Yusep mengatakan, di Kabupaten Kediri angka kecelakaan cukup tinggi. Dalam satu bulan hampir 800 kejadian. Sedangkan per hari bisa mencapai 11-12 kejadian kecelakaan lalu lintas “Kejadian tersebut terdiri dari korban luka berat, ringan maupun yang meninggal dunia.

Meskipun setiap hari yang meninggal tidak selalu ada, namun angka kecelakaan di Kabupaten Kediri cukup tinggi,” kata mantan Kapolres Jombang ini, Rabu (26/8).

Lebih lanjut, alumni Akpol 1996 ini mengatakan kecelakaan didominasi usia produktif. Dari usia 16-45 tahun, sedangkan faktor tingginya angka laka ini disebabkan korban tidak memenuhi ketententuan berkendaraan dan ketaatan berlalu lintas. “Masyarakat banyak yang tidak mematuhi aturan berlalu lintas. Inilah faktor tingginya angka kecelakaan di Kediri. Dalam satu bulan saja mencapai 800 kejadian. Ini cukup tinggi untuk di tingkat Jawa Timur,” jelasnya.

Lebih lanjut, pihaknya saat ini telah melakukan upaya semaksimal mungkin. Upaya tersebut dengan memberikan pembinaan hingga akan mendirikan tempat praktek ujian SIM di desa-desa. Selain itu juga akan melakukan tindakan secara simpatik maupun Penegakan Hukum (Gakum). (bud/nov)

Mojokerto - Jombang: Prayogi Waluyo (koord), Aan Hidayat (Jombang) Iklan/Langganan : 081 134 647 71 I Kediri: Kediri Raya: Budi Arya Iklan/Langganan : 081 335 017 333

SAMBUNGAN 07

berita metro www.beritametro.co.id

KAMIS, 27 AGUSTUS 2015

KPK: Makin Besar Makin Tinggi Potensi Korupsi SAMBUNGAN HALAMAN 1

Kampanye ...

Dalam peraturan itu juga dirinci bagaimana cara menentukan batasan dana kampanye yang disepakati pasangan calon dengan KPU daerah.

“Jadi pengaturannya dua model, pertama seperti yang lama dimana penyumbang dibatasi baik dari perseorangan, partai politik, kelompok atau lembaga. Tetapi juga yang kami batasi adalah besaran dana kampanye yang peserta bisa gunakan,” ujarnya.

“Ya intinya ingin menciptakan Pilkada atau pemilihan yang adil,

fair dan punya kesempatan yang sama antara pasangan calon yang satu dengan yang lain. Jadi dia nggak bisa walau dia punya uang banyak, nggak boleh menggunakan dana kampanye itu melebihi batasan,” tegas Hadar.

Dalam PKPU Nomor 8/2015 dana kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan nilainya paling banyak Rp 50 juta dan yang berasal dari kelompok/badan hukum swasta paling banyak Rp 500 juta.

Sementara terkait rumus pembatasan pengeluaran dana kam-

panye yakni dengan cara menghitung total dari biaya kegiatan (lihat grafis).

Lantaran pengeluaran disepakati paslon dan KPUD, maka besaran di masing-masing daerah menjadi beda. Di Kabupaten Banyuwangi, misalnya, KPU dan paslon sepakat dengan angka maksimal Rp 16 miliar dan KPU ikut membantu Rp 4,5 miliar untuk dua paslon.

Anggaran Rp 4,5 miliar masuk dalam APBD Banyuwangi 2015, kurang dari separuh masuk dalam total anggaran Pilkada yang diajukan KPU sebesar Rp 37,4 miliar. Sementara dalam PAK, KPU meminta penambahan anggaran Rp 2,6 miliar.

Menurut Komisioner KPU Banyuwangi, Edy Syaiful Anwar, anggaran kampanye tersebut akan diperuntukkan penyediaan alat peraga kampanye (APK) untuk dua paslon. Alat peraga tersebut berupa baliho, pamflet, spanduk dan umbul-umbul yang akan disebar merata di seluruh Banyuwangi.

“Selain itu, ada kegiatan debat publik, iklan kampanye 14 hari sebelum masa tenang di media cetak dan elektronik,” ujar Edy. Namun anggaran tersebut belum bisa diserap KPU, meski ajang kampanye sudah mulai hari ini.

“Kendalanya adalah anggaran masuk dalam APBD 2015 dan

FOTO:BM/ANTARA

PEMBAHASAN RAPBN 2016 SEKTOR ESDM Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi (kiri) dan Dirut Pertamina Dwi Soetjipto (kanan) berbincang di sela rapat kerja dengan Komisi VII di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/8). Rapat yang juga dihadiri Menteri ESDM Sudirman Said tersebut membahas ringkasan asumsi dasar RAPBN 2016 sektor ESDM.

Salah Perhitungan, Bisa Turunkan Penerimaan Negara SAMBUNGAN HALAMAN 1

DPR ...

Atas hal itu pula, sejumlah anggota Komisi VII DPR RI mempertanyakan dasar perhitungan ICP oleh pemerintah.

“Pemerintah perlu cermat menganalisa, meski tidak ada satu pun yang bisa secara tepat memprediksi harga minyak.

Kalau salah, dampaknya akan terasa pada turunnya penerimaan negara dan kami sebagai mitra kerja Kementerian ESDM tidak mau disalahkan karena sudah menyepakati asumsi yang

dibuat pemerintah,” kata Anggota Komisi VII Ramson Siagian dalam rapat kerja tersebut.

Tawaran Timor Leste Kemarin (26/9), Sudirman juga mengatakan bahwa Pemerintah Timor Leste mengundang Indonesia untuk mengeksplorasi cadangan migas di negaranya.

Tetapi, turunnya harga minyak dunia saat ini membuat pemerintah masih berhitung rencana ekspansi ke Timor Leste.

“Ini kan masih diskusi awal. Saya kira dengan kondisi minyak seperti ini, harus lebih dikalkulasi lagi lah,” kata Sudirman.

Dia menuturkan Indonesia dan Timor Leste telah memiliki kerjasama di sektor pengembangan potensi migas. Pada 2013, kedua negara telah menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) sains dan teknis dalam bidang geoscience.

Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi pelajar asal Timor Leste untuk menempuh pendidikan di Akademi Migas di Ce-

pu. Timor Leste juga mengajukan perluasan kerjasama peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor migas. Sekedar diketahui, pengembangan migas di Timor Leste menjadi salah satu proyek jangka panjang yang paling menjanjikan bagi negara itu.

Kemarin, Presiden Joko Widodo juga menerima kedatangan PM Timor Leste Rui Maria de Araujo di Istana Merdeka, Jakarta.Tapi Jokowi menyatakan, pertemuan bilateral ini penting untukmembahassoalperbatasan darat dan laut di antara dua negara. (ant/dtc/cnn)

Peralihan Cuaca, Badai Pasir Disusul Hujan SAMBUNGAN HALAMAN 1

13 Ribu ...

“Saya berharap haji plus jadi prioritas pemerintah. Pertama mereka sudah penuhi seluruh ketentuan dan mereka juga rakyat Indonesia yang perlu dilayani negara,” harap dia.

Karena itu, sebagai mitra kerja, Saleh meminta Kementerian Agama (Kemenag) turun tangan agar jamaah tersebut tetap bisa berangkat ke Tanah Suci. “Kemenag harus membantu mereka, jangan sampai mereka (jamaah haji khusus)

tidak berangkat dan jadi catatan buruk,” tandas Saleh.

Sementara itu, dari data di Media Center Haji di Makkah, Rabu (26/8), hingga pukul 05.00Waktu Arab Saudi atau pukul 09.00WIB, total calhaj Indonesia yang sudah mendarat di bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA), Madinah, mencapai 23.733. Jumlah itu terdiri dari 23.443 jamaah dari berbagai embarkasi, dan 290 petugas Panitia Penyelenggara Haji Indo-

nesia (PPHI) 1436 H/2015 M. Kemarin (26/8), hujan juga dilaporkan turun membasahi sebagian Kota Madinah. Turunnya hujan diawali badai pasir ringan yang terjadi di daerah sekitar Bandara Amir Muhammad bin Abdul Azis (AMAA). Badai pasir terjadi sekitar satu jam yang membuat jarak pandang memendek sekitar satu kilometer.

Kepala Daerah Kerja Bandara Jeddah-Madinah, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 1436 H/2015, Nurul Badruttamam mengatakan, badai pasir yang disusul

hujan biasanya menandakan perubahan cuaca yang akan terjadi di Madinah atau wilayah Arab Saudi lainnya.

“Ini peralihan dari cuaca panas ekstrem ke dingin,” katanya kepada Republika di Bandara AMAA Madinah, Rabu (26/8). Dalam sepekan terakhir, suhu udara di Madinah berkisar antara 35 sampai 47 derajat celsius. Suhu terpanas terjadi antara pukul 10.00 sampai 15.00 waktu Arab Saudi. Saat hujan datang, penunjuk suhu udara di bandara menunjukkan angka 28 derajat celsius. (ant/lip)

Dipasarkan 2016 Mulai Rp 30 Juta Diklaim ...

Akses masuk ke dalam rumah bisa melalui pintu tunggal yang dibuka ke atas. Di dalamnya ada beberapa ruang kecil, meliputi ruang kerja, tempat tidur, toilet dan area mandi, serta dapur.

Sebuah ruang penyimpanan harus diakses dari luar rumah dan ada beberapa jendela yang memberikan pencahayaan alami. Sebuah toilet kompos dan wadah untuk mengumpulkan air dijadwalkan juga hadir di rumah ini.

Ecocapsule diklaim ramah lingkungan lantaran menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan dari panel surya 600

SAMBUNGAN HALAMAN 1 W yang menjadi atap rumah.

Kemudian ada tiang turbin angin kapasitas 750 W dan baterai kapasitas besar 9.744 Wh. Nice Architects menargetkan Ecocapsule sudah mulai dijual dan dikirim pada 2016 dengan biaya 2.500 dolar AS ke NewYork atau sekitar Rp 30 juta, lalu 3.000 dollar AS ke Johannesburg, dan 1,700 dolar AS ke Melbourne.

Laman Ubergizmo, melansir, Ecocapsule semula dirancang untuk orang yang sedang backpacking atau bahkan kamping.

Disitulah fungsi rumah kapsul ini menjadi tempat akomodasi bagi yang ingin beristirahat

ketika sedang melakukan aktifitas outdoor.

Konsep Ecocapsule sendiri pada awalnya ingin menghadirkan rumah mini dengan desain interior yang bisa terbilang ‘mewah‘. Jika dilihat ke dalam, interior rumah kapsul ini terlihat minimalis namun tetap elegan dan penuh dengan sentuhan kemewahan.

Ecocapsule memiliki teknologi yangsengajadirancangagardapat memperlihatkan sebuah bangunan ‘self-sustaining‘ dilengkapi dengan teknologi pod powers yang mengambil tenaga angin dan juga tenaga surya.

Ini artinya, jika menginap di Ecocapsule maka harus dipastikan bahwa rumah mini ini

berada di lingkungan yang cukup dengan sumber daya tenaga surya dan angin.

Rumah ini dilengkapi dengan turbin angin 750W dan panel solar cell 2.6 meter persegi. Jika ternyata nantinya rumah ini tidak mampu mengambil tenaga angin dan surya karena rendahnya cahaya matahari atau tidak adanya angin di tempat tersebut.

Tapi jangan khawatir, karena Ecocapsule masih dilengkapi dengan sebuah baterai berkapasitas 9,774Wh yang dapat memastikan rumah ini tetap menyala dan mengaktifkan rainwater system dimana nantinya dapat langsung meminum air yang keluar dari ledeng rumah ini. (cnn/lpc/azt)

PAK. Saat ini masih digodok di DPRD. Belum cair saat ini,” ujarnya.

Di tengah ketidakpastian tersebut, terbit peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang memperbolehkan pencairan dana hibah kepada KPU dalam Pilkada serentak 2015 dilaksanakan mendahului pengesahan Perubahan APBD 2015.

“Jika anggaran telah tersedia, tender pengadaan baliho, spanduk dan umbul-umbul segera kita lakukan,” tandasnya.

Lantas, bagaimana dengan paslon? Sekretaris tim pemenangan pasangan petahana Abdullah Azwar Anas-Yusuf Widiatmoko (Dahsyat), Mandiri RatuWarang Agung mengatakan, saat ini timnya sedang mengumpulkan anggaran kampanye selama tiga bulan ke depan dan baru terkumpul Rp 5 juta yang digunakan sebagai setoran awal rekening dana kampanye.

“Dana yang dibutuhkan tim sekitar Rp 5 miliar sampai Rp 8 miliar. Dana dari paslon dan simpatisan. Dana awal saat ini sekitar Rp 5 juta untuk setoran awal rekening dana kampanye,” ujarnya.

Dana tersebut, kata Warang Agung, diperuntukkan untuk kegiatan kampanye dialogis dan penambahan APK selain dari KPU. Selain itu, dana kampanye itu juga termasuk dengan pembayaran saksi saat penghitungan suara nanti.

“Beberapa kita gunakan untuk penambahan alat peraga.

Dan kebutuhan kampanye dialogis serta pembayaran saksi membutuhkan biaya banyak,” tambahnya.

Tim pemenangan pasangan Soemantri Soedomo-Sigit Wahyu Widodo (Susi) juga menyiapkan anggaran Rp 5 miliar.

Dana ini diperuntukkan

kampanye dialogis di seluruh wilayah Banyuwangi. Sementara untuk APK, pasangan yang diusung Hanura dan Golkar ini mengandalkan sumbangan dari simpatisan.

“Setoran awal dana kampanye sekitar Rp 500 ribu. Sisanya nanti kita akan kumpulkan dan mencari sumbangan ke simpatisan. Kita yakin bisa terkumpul dan menang meski dengan dana yang minim,” ujar Ketua tim pemenangan Susi, Ali Firdausi.

Di Kabupaten Sumenep, Madura, KPU setempat membatasi dana kampanye paling banyak Rp 12 miliar.

“Pembatasan besaran pengeluaran dana kampanye paslon itu, sudah diuji publikkan kepada partai politik pengusung bersama tim kampanye dari dua paslon beberapa waktu lalu,” kata Ketua KPU Sumenep, A Warits.

Pembatasan di tiap paslon maksimal Rp 12 miliar itu, akan diawasi secara maksimal oleh KPU, karena nantinya akan diaudit oleh tim akuntan publik.

“Jadi, tiap paslon harus mematuhi aturan terkait pembatasan pengeluaran dana kampanye paling banyak senilai Rp 12 miliar,” paparnya.

Terkait batasan dana kampanye Pilkada Solo yang sempat menembus Rp 100 miliar sebelum dikurangi menjadi Rp 14 miliar, KPU RI menegaskan hal itu merupakan kesepakatan paslon.

“Besaran dana kampanye dihitung dan disepakati bersama dengan pasangan calon di daerah penyelenggaraan Pilkada,” kata Ketua KPU, Husni Kamil Manik.

KPU, menurut Husni, tidak ikut dalam pembahasan hal ini.

Sepenuhnya diserahkan kepada KPU daerah dalam penetapan batasan dana kampanye tersebut. “Mereka yang di daerah

yang paling tahu berapa jumlah kebutuhan dan berapa jumlah pembatasannya,” terangnya.

Namun dari dana kampanye yang sempat menyentuh angka Rp 100 miliar, kini disepakati menjadi Rp 14 miliar. “Ya pada awalnya memang Rp 100,3 miliar, tapi didiskusikan lagi, sehingga kini Rp 14,2 miliar,” kata Ketua KPU Solo, Agus Sulistyo.

Agus mengaku sebagian orang menilai angka Rp 100 miliar sangat besar. Namun kebutuhan kampanye memang banyak. Jadi angka tersebut secara matematis sebetulnya masuk akal. Sebab kegiatan kampanye terdiri dari beragam item, mulai dari rapat umum, pembuatan atribut dan kegiatan lain yang tidak melanggar.

“Hanya saja memang bisa dihemat. Karena itu, akhirnya bisa disepakati Rp 14 miliar,” jelasnya. Pilkada Solo akan diikuti dua paslon, FX Hadi RudyatmoAchmad Purnomo dan Anung Indro Susanto-M Fajri.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga ikut menyoroti tingginya dana kampanye di Pilkada Solo.

Pimpinan KPK, Indriyanto Seno Adji menilai jumlah yang terlalu besar akan menyebabkan risiko penggunaan dana tersebut juga akan semakin besar. Namun, besaran dana kampanye tersebut menjadi wewenang KPU daerah.

“Dana yang terlalu besar itu memang otoritas penuh KPUD, tapi setidaknya harus diberikan catatan berupa perlunya tetap menjaga asas dan prinsip prudentitasnya,” ujar Indriyanto.

“Tentunya untuk mencegah potensi suap dan korupsi yang merugikan keuangan negara.

Perlu dipahami bahwa semakin besar nilai kuantitatifnya, makin tinggirisikopenggunaantersebut,” lanjutnya.(dns/kms/rdl)

Langgar Kewajiban Penggunaan Rupiah, BUMN Tak Fair BI ..

Kemarin, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo mendatangi ruangan Ketua DPR Setya Novanto, untuk melaporkan perkembangan ekonomi terkini. “Kita cari jalan keluar bersama-sama antara DPR dan pemerintah khususnya dengan Bank Indonesia yang tentunya kita akan dengarkan lebih dalam lagi,” ujar Setya Novanto, Rabu (26/8).

Agus mengatakan ketidakstabilan ekonomi nasional dengan melemahnya nilai tukar rupiah tak hanya menjadi perhatian dan tanggung jawab pemerintah. Menurutnya, saat ini pemerintah, Bank Indonesia, dan DPR bersama-sama memikirkan jalan keluar terbaik.

“Sekarang menjadi perhatian semuanya juga DPR, mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesia pelan, karena pertumbuhan ekonomi dunia pelan,” kata Agus.

Dia mengatakan, Indonesia perlu menjaga stabilitas ekonomi makro agar tidak semakin terpuruk. Itu sebabnya, dia berharap anggaran pemerintah pada semester kedua bisa lebih cepat diserap, sehingga sejumlah program terlaksana.

Sebelumnya sejumlah ekonom mengeluhkan sikap pemerintah yang cenderung menyalahkan situasi global atas pelemahan rupiah saat ini.

Kebijakan Tiongkok melakukan

SAMBUNGAN HALAMAN 1 devaluasi yuan, serta rencana Bank Sentral AS menaikkan suku bunga menjadi kambing hitam atas pelemahan rupiah. Padahal, faktor dalam negeri seperti kinerja belanja pemerintah yang lambat, stabilitas harga pokok, hingga kondusivitas politik juga turut menentukan perekonomian negara.

Di sisi lain, Agus juga mengingatkan sejumlah pihak untuk melepas valuta asing, guna membantu penguatan rupiah. Salah satu yang diminta Agus adalah eksportir. “Saya minta demi bangsa, eksportir harus lepas valuta asing. Ekspor dikonversi jadi rupiah supaya membantu adanya peningkatan rupiah. Supaya jangan ada spekulasi terus. Yang penting trust (kepercayaan) dari pelaku bisnis,” jelas Agus.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Haryadi Sukamdani mengungkapkan, jatuhnya rupiah turut dipicu permintaan dolar AS yang tinggi di dalam negeri. Terlebih, sebagian besar pengusaha di dalam negeri masih tergantung pada impor bahan baku.

“Di dalam negeri saja, kita masih beli gas dalam dolar AS. Tahu tuh kenapa BUMN masih jual dalam dolar AS ya? Transaksi di pelabuhan oleh Pelindo II saja masih pakai dolar AS. Jadi yang bandel-bandel itu justru BUMN,”

ujar dia saat ‘Diskusi Rupiah Terkapar, Bagaimana Dengan Bisnis?’ di Plaza Semanggi, Jakarta, Rabu (26/8).

Pelanggaran BUMN atas kewajiban penggunaan rupiah di dalam negeri ini, dinilai Haryadi tidak fair. Artinya, sambung dia, ada ketidakpercayaan pengusaha lokal untuk menggunakan rupiah di negeri sendiri.

“Ini harus segera berakhir, karena kita terus dihantam berbagai permasalahan lain, seperti devaluasiYuan yang seperti jurus dewa mabok, tapi bikin orang takut. Ditambah lagi, harga minyak dunia terjun bebas, sehingga diperkirakan kepanikan ini akan berlangsung sampai akhir tahun,” kata dia.

Yang lebih membuat dilema, menurut dia, pengusaha tidak mampu menaikkan harga jual.

Sebab, daya beli masyarakat sedang turun. Kondisi itu berujung pada penurunan omzet perusahaan, dan kemudian berdampak pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Dari data Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Haryadi menyebut ada 13 perusahaan gulung tikar akibat tidak sanggup lagi menanggung beban berat seiring perlambatan ekonomi kali ini. “Tapi kalau perusahaan yang di bawah naungan Apindo yang tutup belum ada. Mungkin saja pengusahamaumaubilangtutup.

Karena menurut mereka biar tekor asal tersohor,” pungkas dia. (ant/lip/rep)

Hasil Tes Kesehatan Disandingkan dengan Evaluasi Wawancara 8 Nama ...

Seperti diberitakan, wawancara pada 19 capim KPK dilakukan bertahap sejak Senin lalu (24/ 8). Di sela tes wawancara itu, para capim KPK juga menjalani tes kesehatan.

“Kalau hasil tes fisik baru didapat tanggal 28 (Jumat), ada fisik dan jiwa. Sensitivitas pada stres, berhubungan dengan media bakal dilihat. Nanti pekerjaan KPK yang mencekam jadi bibit gangguan sakit jiwa. Kami nggak putuskan 8 itu, tunggu tes kesehatan,” ujar anggota pansel SupraWimbarti.

Nah, seiring menunggu hasil

SAMBUNGAN HALAMAN 1 tes kesehatan itu, tim Pansel KPK juga melakukan konsolidasi secara internal. Sebab, di antara sembilan orang di tim pansel, diakui memiliki penilaian berbeda.

Karena itu setelah tes wawancara, pansel langsung melakukan rapat menentukan siapa saja yang dinyatakan lolos tahap wawancara. Selama 5 hari ke depan pansel akan terus melakukan konsolidasi untuk memutuskan siapa 8 nama yang akan terpilih, dan kemudian menjalani feet and propert test di DPR. “Integritas moral yang

bersangkutan, kompetensi, leadership, independensi, dan pengalaman kerja yang bisa beri nilai tambah KPK, juga klarifikasi daritemuanyangdilakukantrackers. Intinya ada pembuktian.

Proses selanjutnya selama beberapa hari ke depan akan terus konsolidasi dan kita tunggu hasil tes kesehatan, diperkirakan tanggal28siang.Setelahdapathasil tes akan kita sandingkan dengan apa yang kami nilai atau evaluasi berdasarkan wawancara dan masukan trackers,” jelas Destri.

“Kami masih tetap jadwal 31 Agustus serahkan 8 nama ke Pak Presiden. Kami masih on the track yang ditetapkan ke awal,” katanya. (ant/dtc)

08 www.beritametro.co.id

KAMIS, 27 AGUSTUS 2015

Pleno Penelitian Berkas, KPU-Panwaslu Surabaya Beda Pendapat Nurul: Kami Minta Langsung TMS atau MS, tapi Ditolak SURABAYA (BM) - Penelitian dokumen hasil perbaikan kedua paslon dalam Pilkada Surabaya, terutama terkait rekomendasi dari DPP PAN untuk Rasiyo-Dhimam Abror belum menghasilkan keputusan. Proses masih berlangsung, bahkan

terdapat sedikit perbedaan antara Panwaslu dan KPU Surabaya.

Pihak Panwaslu mengklaim belum menemukan dokumen yang mencurigakan. Alhasil, rencana untuk menggandeng laboratorium forensik (Labfor) Mabes Polri cabang Mapolda Jatim dalam meneliti dokumendokumen paslon tidak akan dilakukan.

“Sementara ini belum mengarah ke sana (uji forensik, red),” katanya saat ditemui di Kantor Panwaslu Surabaya, Rabu (26/8).

Dia menjelaskan, seteDPP PAN, tim verifikasi lah KPU bersama Panwasfaktual dapat langsung lu melakukan penelitian mendatangi kantor DPP dokumen perbaikan, tim PAN di Jakarta untuk melangsung bergerak menyengecek keasliannya. “Kalau lenggarakan verifikasi dokumen itu dianggap faktual sejak kemarin. sudah cukup diketahui Verifikasi dengan mendatelahmemenuhisyaratatau tangi berbagai pihak yang tidak memenuhi syarat dari mengeluarkan dokumen verifikasi faktual, tidak perlu FOTO:BM/MADJI untuk kedua paslon. dilakukan uji forensik,” Nurul Amalia Misalnya, lanjut Sofwan, ungkapnya. soal keabsahan surat rekomendasi dari Namun pendapat berbeda justru

dilontarkan Komisioner KPU Surabaya Divisi Teknis dan Data, Nurul Amalia.

Menurutnya, rapat pleno bersama Panwaslu berjalan kurang sesuai harapan. KPU inginnya Panwaslu langsung memutuskan tidak memenuhi syarat (TMS) atau memenuhi syarat (MS) terhadap dokumen paslon. Namun permintaan itu ditolak Panwaslu.

Rapat pleno sendiri berjalan mulai pukul 11.00 hingga 21.30WIB, Selasa (25/ 8) lalu. Tapi penelitian belum menyelesaikan seluruh berkas. Terutama yang

selama ini bermasalah yakni rekomendasi DPP PAN untuk Abror.

Nurul menjelaskan, alasan Panwaslu menolak untuk langsung mengumumkan TMS tidak perlunya dilakukan pleno internal Panwaslu terlebih dahulu.

“Jadi mereka (Panwaslu) mencatat, foto, mendokumentasikan semua kemudian mereka pleno baru memutuskan TMS atau tidak, jadi kita tidak memutuskannya sendiri,” terangnya.(sdp/rdl)

Nasdem Dukung Koalisi Majapahit Gugat KPU Gus Choi: Sudah Jelas Banyak Kejanggalan di Pilkada Surabaya SURABAYA (BM) - Rencana DPW PPP Jatim dan Koalisi Majapahit melayangkan gugatan ke KPU, terkait pelaksanaan Pilkada Surabaya, mendapat dukungan penuh dari Partai Nasdem.

Mengingat, sejak awal partai besutan Surya Paloh itu melihat kejanggalan dan pemaksaan kehendak yang merugikan warga Surabaya.

Ketua DPW Partai Nasdem Jatim, Effendy Choirie mengatakan, sejak awal pihaknya sudah mencium kejanggalan dalam Pilwali Surabaya. Mulai soal rekomendasi DPP PAN untuk pasangan calon Rasiyo-Dhimam Abror Djuraid hingga perpanjangan pendaftaran sampai dua kali. Padahal, menurut aturan, perpanjangan pendaftaran

“

Sudah jelas, di situ banyak kejanggalan dan KPU telah mencoreng proses demokrasi. Kalau ini dibiarkan, maka jelas rakyat yang dirugikan.”

- Effendy Choirie -

Ketua DPW Partai Nasdem Jatim

FOTO:BM/MADJI

hanya satu kali.

“Karenanya kami akan mendukung penuh langkah PPP maupun Koalisi Majapahit yang akan menggugat KPU. Sudah jelas, di situ banyak kejanggalan

dan KPU telah mencoreng proses demokrasi. Kalau ini dibiarkan, maka jelas rakyat yang dirugikan,” tegas Gus Choi, panggilan akrab Effendy Choirie, Rabu (26/8).

Ditambahkan, meski sejak awal Nasdem sudah mengibarkan bendera putih yang artinya

Ada kejanggalan dan pemaksaan kehendak yang merugikan warga Surabaya.

MENGAPA KPU BAKAL DIGUGAT?

tidak mengajukan calon walikota/wakil walikota, tapi dengan melihat tak transparannya kinerja KPU Kota Surabaya, maka sebagai orang partai pihaknya merasa terpanggil untuk ikut meluruskan persoalan.

Karenanya, tambah mantan anggota DPR RI itu jika Pilkada Surabaya tetap dipaksakan maka akan cacat hukum. Dan siapa pemenangnya juga rawan digugat. Padahal mereka sudah mengeluarkan anggaran tidak

sedikit. “Untuk itu KPU hati-hati dalam memutuskan permasalahan ini. Apalagi banyak masyarakat maupun partai yang mempertanyakan transparansi dari KPU,” katanya.

Hal senada juga diungkapkan anggota DPRD Jatim dari Partai Nasdem, Achmad Heri. Menurutnya, secara kasat mata banyak pelanggaran yang dilakukan KPU terkait Pilkada Surabaya. Mulai

Rekomendasi DPP PAN untuk pasangan calon Rasiyo-Dhimam Abror tak transparan.

Perpanjangan pendaftaran sampai dua kali.

soal rekomendasi yang dalam aturannya ditunggu sampai 24 jam, ternyata oleh KPU diolor-olor sampai sekarang yang tidak jelas jeluntrungnya.

“Kalau KPU tidak berpihak, seharusnya waktu surat rekomendasi dari DPP PAN masih scan dan ditunggu sampai jam 12 malam tidak jelas langsung didiskualifikasi. Tidak seperti ini malah diundur-undur, ada apa

Siapapun yang menang rawan digugat karena prosesnya diwarnai pelanggaran.

ini?,” papar anggota Komisi D DPRD Jatim tersebut.

Tak kalah mengagetkan, lanjut Heri, pengunduran waktu dilakukan hingga satu minggu dan ini dinilai tidak ada aturannya, baik di UU maupun PKPU. “Kalau penyelenggaranya saja sudah berani melanggar UU, bagaimana pesertanya. Padahal sebagai penyelenggara proses demokrasi, KPU harus memberikan contoh serta tunduk dan patuh dengan aturan yang di atas,” ujarnya.(vic/rdl)

Dua Paslon di Gresik Terancam Didiskualifikasi SIAP BERSAING: Tiga paslon Pilkada Kabupaten Malang menunjukkan nomor urut usai pengundian di Gedung DPRD Kabupaten Malang, Rabu (26/8).

Di Malang, Pengundian Nomor Urut Lewat Seri Uang GRESIK (BM) – Ditetapkan sebagai pasangan calon (paslon) yang akan bertarung di Pilkada, 9 Desember mendatang, bukan berarti berkas persyaratan administrasi beres seratus persen.

Di Pilkada Kabupaten Gresik, dua paslon, Husnul Khuluq-Ahmad Rubaie (Berkah) dan Ahmad Nurhamim-Junaidi (Arjuna), terancam didiskulifikasi jika berkas yang belum dilengkapi tak kunjung beres hingga 24 Oktober atau 60 hari setelah penetapan calon.

Menurut Ketua KPU Gresik, Ahmad Roni, Berkah belum memberikan surat pemberhentian yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait dengan pengundurannya sebagai PNS. Sedangkan Nurhamim belum memberikan su-

rat pengunduran diri sebagai salah satu pejabat di lingkungan BUMD Migas Gresik.

“Batasnya 60 hari atau terhitung sejak penetapan, jika keduanya tidak bisa melengkapi, keduanya kita nyatakan tidak memenuhisyaratpencalonan.Jadi bukan diskualifikasi, tetapi dianggap tidak memenuhi syarat sehingga pencalonannya batal.

Karenaituadalahpesyaratanwajib bagicalondanketentuannyasudah ada,” kata Roni, Rabu (25/8).

Jika diskualifikasi terjadi, KPU belum bisa memastikan apakah Pilkada Gresik akan diundur ke 2017 atau ada opsi lain. Yang pasti KPU sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada.

“Mudah-mudahan kekurangan keduanya segera selesai se-

FOTO:BM/M KHOLIL

belum tanggal 24 Oktober sehingga tahapan pelaksanaan Pilkada berjalan baik,” tandasnya.

Pihak Berkah melalui Ketua DPC PDIP Gresik, Siti Muafiyah menjelaskan, pengajuan pengunduran Khuluq masih dalam proses di BKN. “Masih dalam proses, dan Berkah tidak main-main karena dukungan dari elemen masyarakat sudah mengalir, dan saya yakin Berkah bakal menang,” jelasnya.

Petahana Nomor Satu Sementara itu beragam kreativitas ditunjukkan KPU di daerah saat pengundian nomor urut pasangan calon (paslon).

Jika di Kabupaten Situbondo menggunakan metode tusuk balon, KPU Kabupaten Malang memilih memakai cara nomor seri uang.

Teknisnya, masing-masing paslon menyerahkan uang pecahan Rp 20.000 untuk diambil

nomor serinya guna menentukan siapa yang akan mengambil undian nomor urut terlebih dahulu.

“Paslon Rendra-Sanusi mendapatkan nomor seri uang pecahan tersebut, yakni TG0833985, Dewan-Masrifah mendapatkan nomor seri 2DR998507, dan Nurcholis-Muhammad Mufidz mendapatkan nomor seri DG04990002,” papar Ketua KPU Kabupaten Malang, San-

toko, saat pengundian di Gedung DPRD Kabupaten Malang, Rabu (26/8).

Lewat kesepakatan, terang Santoko, diambil tiga digit angka belakang untuk menentukan paslon mengambil nomor urut atau angka yang terbesar. Hasilnya, incumbent Rendra Kresna-M Sanusi yang diusung gabungan partai Golkar, PKB, Nasdem, Demokrat dan Gerindra memiliki

nomor seri 985, Dewanti Rumpoko-Masrifah Hadi diusung PDIP (507) dan NurcholisMuhammad Mufidz dari jalur perseorangan (002).

“Maka yang berhak mengambil nomor urut paslon adalah Rendra-Sanusi dengan nomor urut paslon nomor 1.

Disusul Dewanti-Masrifah nomor urut 2, dan NurcholisMuhammad Mufidz nomor urut 3,” ungkapnya.(uki/lil/rdl)

Kreatif dan Menggelikan Undian Nomor Urut Paslon Pilkada Situbondo

Pilkada Kediri

Pakai Model Tusuk Balon, Diwarnai Insiden Kunci Hilang

Harmas Sempat Dipantau Panwas

Pengundian nomor urut paslon di Pilkada Kabupaten Situbondo kreatif sekaligus menggelikan. Kreatif karena dilakukan dengan cara menusuk balon, namun menggelikan lantaran kunci kotak undian salah satu pasangan sempat hilang.

EDO & EDI - SITUBONDO SISTEM pengundian nomor urut pasangan calon (paslon) yang dilakukan KPU Kabupaten Situbondo, Rabu (26/8), terbilang kreatif karena dilakukan dengan cara menusuk balon. Setiap paslon mendapatkan jatah tiga balon.

Dalam salah satu balon terdapat kunci untuk menentukan kotak undian nomor urut.

Setelah pengambilan nomor urut yang ada di dalam kotak, pasangan R Abdullah Faqih Ghufron-H Untung yang diusung

PDIP dan Demokrat mendapatkan nomor urut 1, Abdul Hamid Wahid-Ach Fadil Muzakki Syah (PPP dan Gerindra) nomor urut 2, dan DadangWigiarto-HYoyok Mulyadi (PKB) nomor urut 3.

“Alhamdulillah kami mendapat nomor urut 2. Kami tadi mengutip sebuah hadits, bahwa sebaik-baik sesuatu adalah yang sedang atau yang di tengah-tengah.

Kami mengambil filosofi itu, mudah-mudahan ini memberikan keberkahan,” papar Hamid.

Saat menusuk balon yang terakhir itulah, kunci untuk pasangan Abdul Hamid Wahid-Ach Fadil Muzakki Syah tiba-tiba terlempar.

Hilangnya kunci sempat menarik perhatian panitia dan undangan.

Namun tak lama setelah dilakukan pencarian, kunci ditemukan di tengah hiasan bunga.

Pasca pengundian, semua pendukung saling klaim jika nomor urut yang didapatkan jagoannya identik dengan keberun-

NOMOR URUT: Paslon Pilkada Kabupaten Sitobondo saat pengundian nomor urut di Gedung Bhayangkara Jananuraga, di Jalan PB Soedirman, Rabu (26/8).

FOTO:BM/EDO

tungan atau nomor hoki. Setiap pasangan calon juga diberi kesempatan untuk menyampaikan sambutan dengan masing-masing durasi waktu lima menit.

“Kami bersyukur acara pengundian nomor urut ini berlangsung sukses dan lancar. Berikutnya kami akan memasuki tahapan kampanye selama 100 hari,” tandas Ketua KPU Situbondo, Joedo Fadjar Riawan.

Ada dua paslon yang diikuti ratusan pendukungnya saat meng-

hadiri acara pengundian. Masingmasing pasangan Dadang-Yoyok yang didominasi para abang becak.

Mereka bertolak dari kantor DPC PKB di Jalan Arjuna, Situbondo.

LalupasanganHamidWahid-Fadil yangdidominasikalanganalumnus santriponpesdanmassaDPCPartai Garindra. Mereka bertolak dari kantor DPC PPP Situbondo.

Acara pengundian nomor urut berlangsung ramai. Ratusan pendukung paslon ikut mengawal ‘jagoannya’ ke Gedung Bhayang-

kara Jananuraga, di Jalan PB Soedirman, tempat berlangsungnya acara pengundian.

Selama acara pengundian berlangsung, dua pendukung paslon saling mengumandangkan yelyelnya dan mengunggulkan paslon yang di dukungnya. Suasana sempat menghangat saat kedua pasangan calon saling menggunggulkan jagonya lewat pengeras suara.

Aparat yang melakukan penjagaan power ketat membelah kedua pihak pendukung.(*)

KEDIRI (BM) - Munculnya isu paslon petahana Haryanti Sutrisno-Masykuri (Harmas) memanfaatkan even pemerintahan dengan membuka salah satu perlombaan di Kecamatan Tarokan, akhirnya disikapi Panwaslu kecamatan setempat.

Namun, usai pihak Panwaslu melakukan kroscek di lapangan ternyata tak ditemui kebenaran isu tersebut.

Melainkan Cawabup Masykuri hanya membuka even kepramukaan yang berlangsung di lapangan Tarokan, Rabu (26/8) pagi.

“Tidak benar, kami sudah melakukan pemantauan di wilayah kami secara intens. Kalaupun ada kesalahan dan memanfaatkan even pemerintahan, yang kabarnya dilakukan paslon Harmas, kami akan menindak. Yang benar, hanya Cawabup Masykuri yang membuka event kepramukaan di lapangan Tarokan,” ungkapYasid, ketua Panwaslu Tarokan.

Dikatakan Yasid, selama dalam pantauan, tidak ada indikasi Masykuri melakukan pelanggaran. Melainkan dia memang aktif dalam kepramukaan dan tidak mengenakan atribut kampanye saat momen berlangsung.

Dikonfirmasi secara terpisah, Kabag Humas Pemkab Kediri, M Haris Setiawan, mengatakan, pihaknya mengaku kaget dengan munculnya isu tersebut.

“Saya rasa tidak mungkin terjadi, kan Bu Hj Haryanti dan H Masykuri sudah berhenti dari tugasnya,” katanya saat dihubungi via ponselnya.(bud/rdl)

9 www.beritametro.co.id

KAMIS, 27 AGUSTUS 2015

Tim Transisi Salahkan Sponsor Janji Akan Lunasi Match Fee pada 30 Agustus JAKARTA (BM) – Tim Transisi bentukan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mengakui belum membayar match fee secara penuh kepada kontestan Piala Kemerdekaan 2015. Mereka beralasan belum cairnya dana dari sponsor membuat Tim Transisi menunda pemberian match fee.

Piala Kemerdekaan gagasan Tim Transisi sudah berlangsung, namun baru membayar match fee dua pertandingan dan belum melunasi tiga pertandingan yang sudah berlangsung pada babak penyisihan grup. Setiap klub dijanjikan menerima Rp 50 juta per pertandingan.

“Match fee kami baru membayar dua pertandingan, berarti ada tiga pertandingan lagi. Ka-

rena semua sponsor akan cair di atas tanggal 6 September, atau setelah pertandingan grup berakhir. Mudah-mudahan dalam waktu cepat dapat dibayarkan,” ujar salah satu anggota Tim Transisi Zuhairi Misrawi di Kantor Kemenpora, Rabu (26/8).

Sebelumnya, karena masalah ini ada isu bahwa klub akan memboikot pertandingan karena mereka belum mendapatkan haknya dari Tim Transisi. Namun, Tim Transisi mengklaim setelah menjelaskan akar permasalahannya, klub-klub tidak mempersoalkan masalah itu lagi dan tetap akan bermain sesuai jadwal yang telah ditentukan.

“Pertandingan match fee pertama sebelum pertandingan,

0

tapi ternyata ada proses pencairan sponsor. Kapan ada uang sponsor masuk, pasti akan dilunasi. Kantor kami disini, pemerintah bertanggung jawab penuh agar match fee ini dapat dicairkan dari sponsor,” kata Zuhairi.

Selain itu, Zuhairi juga menjelaskan bahwa hari ini adalah match day terakhir penyisihan di grup D dan A. Menurutnya, TimTransisi akan segera mengusahakan memberi dana tersebut kepada klub paling lambat pada 30 Agustus 2015.

“Masih tersisa tiga pertandingan lagi yang belum kami bayar. Secepatnya akan kami usahakan memberikan sisa dana tersebut pada 30 Agustus 2015.

Pokoknya, setiap ada uang sponsor yang masuk, pasti akan langsung kami bayar,” tegas Zuhairi.

Lebih lanjut dia menyatakan

AREMA CRONUS

BM/ISTIMEWA

Zuhairi Misrawi

Tim Transisi telah menunjuk tuan rumah babak perempat final Piala Kemerdekaan. Hingga saat ini, terdapat lima klub yang sudah memastikan tiket ke perempat final yaitu, Cilegon United dan Perserang Serang (Grup B), Persiba Bantul dan Persinga Ngawi (Grup C), dan Persepam Madura United (Grup D). Setiap klub yang berhasil menjuarai

PERSEGRES

grup dipastikan menjadi tuan rumah di perempat final.

“Dari lima klub yang sudah pasti ini, terdapat tiga yang menjadi tuan rumah. Para klub tersebut yaitu, Cilegon United, Persepam MU, dan Persiba Bantul.

Hal itu kami pastikan karena mereka berhasil menjadi juara di grup,” pungkas Zuhairi. (dbs/ dek)

0

(Uji Coba)

Persebaya Surabaya

Jalani Uji Coba Terakhir SURABAYA (BM) – Satu uji coba terakhir bakal dilakoni Persebaya Surabaya sebelum menuju arena turnamen Piala Presiden 2015 di Bandung. Persebaya akan meladeni perlawanan tim Pra-PON Papua Barat di Gelora Bung Tomo (GBT), sore ini.

Sejauh ini Persebaya sudah menggelar empat kali uji coba.

Keempat tim yang menjadi partner tanding Persebaya adalah, Surabaya FC (SFC), Persekap Kota Pasuruan, PON Jatim, dan Aladifi Ampel. Persebaya sebenarnya juga mengagendakan uji coba di Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Barat (Jabar).

Namun rencana ini batal.

Nah, gagalnya uji coba tersebut tak lantas membuat Bajul Ijo patah arang. Sebab, PON Papua Barat memang sudah mengajukan tawaran uji coba sejak jauh-jauh hari. “Kami tawarkan main di Lapangan Brigif. Tapi mereka minta uji coba di stadion GBT,” ungkap Sekretaris Tim Persebaya Rahmad Sumanjaya, Rabu (26/8).

Dengan demikian, pertandingan lawan PON Papua Barat akan menjadi uji coba terakhir bagi Persebaya sebelum bertolak ke Bandung, guna bertempur di ajang Piala Presiden.

Otavio Dutra dkk akan berhadapan dengan tuan rumah Persib Bandung, Persiba Balikpapan dan Martapura FC. Sementara itu, tim sepakbola Pra PON Papua Barat tak gentar meski kembali menghadapi klub Indonesia Super League (ISL). Sebelumnya, tim asuhan Hanafi itu telah melakoni dua kali uji coba dengan Arema Cronus kalah 3-2 dan Persela Lamongan keok 2-0.

“Kami di undang Persebaya, dan semua pemain siap bertempur. Uji coba ini sekaligus mengukur sejauh mana penguasaan materi latihan yang di terapkan untuk diimplementasikan oleh anak-anak,” kata Hanafi. (dek)

Melempem tapi Bikin Puas MALANG (BM) – Pertandingan uji coba antar klub Indonesia Super League (ISL) antara Arema Cronus melawan Persegres Gresik United berakhir tanpa gol. Laga ini dihelat sebagai tribute untuk almarhum Suharno di Stadion Kanjuruhan, Rabu (26/8) sore. Uji coba ini juga dijadikan ajang persiapan kedua tim jelang Piala Presiden 2015.

Begitu laga dimulai, Arema langsung melancarkan serangan ke pertahanan Persegres. Upaya

mereka ini hampir membuahkan hasil instan kala laga baru berjalan dua menit. Samsul Arif memanfaatkan umpan sepak pojok Ahmad Bustomi dengan sundulan terarah ke gawang Persegres. Namun bola masih bisa dihalau pemain belakang tim tamu dari mulut gawang.

Meski tertekan, Persegres berani menerapkan permainan terbuka menghadapi tuan rumah Singo Edan. Kedua tim bergantian membuka peluang gol. Tapi

tidak ada yang membuahkan gol hingga babak pertama berakhir.

Usaiturunminum,Aremamemasukkansejumlahpemainanyar.

Dendi Santoso, Benny Wahyudi, I GedeSukadanadanHendroSiswanto masukmenggantikanFerryAman Saragih, Ahmad Bustomi, Arif SuyonodanHasimKipuw.

Di paruh kedua ini, Laskar Joko Samudro malah lebih agresif menyerang pertahanan Arema.

Persegres langsung memiliki peluangkalababakkeduaberjalan

semenit. Namun, barisan depan tim asal Kota Pudak ini gagal memanfaatkan peluang tersebut.

Menghadapi agresifnya permainan Persegres, Arema mengubah polapermainan.Hanyasaja,hingga peluit panjang dibunyikan papan skor tetap menampilkan angka 0-0 untuk kedua tim.

Pelatih Arema Joko Susilo membeberkan alasan di balik tak bertajinya permainan anak asuhnya menjamu Persegres. Menurutnya, Cristian Gonzales dkk

tak dipersiapkan menghadapi laga ini. “Kami memang nggak siapkan lawan Persegres,” ujar Gethuk, sapaan karib Joko Susilo, usai pertandingan.

“Tidak ada masalah hasil imbang ini. Ini hanya pertandingan uji coba, bukan laga resmi.

Ini justru merupakan evaluasi bagus bagi kami. Setelah ini, kami masih akan ada sekali lagi latihan dengan load berat. Kemudian kami akan turunkan load latihan,” sambungnya. (bln/dek)

BM/TOVAN BEKA

TERAKHIR: Emile Mbamba (kanan) akan menjalani uji coba terakhir saat Persebaya Surabaya meladeni tim Pra PON Papua Barat, sore ini.

PSSI

Ingatkan BOPI Tak Bikin Gaduh

BM/ISTIMEWA

IMBANG: Hasil imbang tanpa gol pada laga uji coba antara Arema Cronus melawan Persegres Gresik United di Stadion Kanjuruhan, Rabu (26/8), memuaskan kedua tim.

Pantau Performa Trio Asing LAMONGAN (BM) – Tiga pemain asing anyar Persela Lamongan memiliki waktu sepekan untuk beradaptasi dengan rekan-rekan setimnya. Ujian pertama adaptasi dilakoni saat Persela ditantang tim sepakbola PON Jatim di Stadion Surajaya, sore ini.

Penyerang Mamadou Lamarana Diallo, gelandang Frank Ongfiang dan bek Armand Joel Banaken Bassoken didatangkan Persela untuk terjun di Piala Presiden 2015 sejak, Senin (24/8) lalu.

Namun, kedatangan ketiga pemain dari Benua Afrika itu masih terkendala fisik yang jeblok.

Sebelumnya, caretaker Persela Didik Ludianto telah mengakui belum idealnya kondisi fisik tiga pemain asing anyarnya tersebut. Meski demikian, dia optimis ketiganya tidak akan kesulitan beradaptasi dengan para penggawa Laskar Joko Tingkir lainnya.“Saya rasa bisa adaptasi,” akunya, Rabu (26/8).

Pelatih berlisensi B AFC ini menuturkan Mamadou dan Bassoken sudah lama merasakan atmosfer sepakbola Indonesia. Hanya, Ongfiang saja yang baru merasakan bermain di Indonesia saat berkostum Sriwi-

BM/TOVAN BEKA

PEMANASAN: Arif Arianto (kiri) dan pemain lainnya dituntut untuk semakin padu sebelum Persela Lamongan terjun di Piala Presiden 2015.

jaya FC. Sebagai pelatih, Didik akan membimbing ketiga pemain tersebut supaya lekas memahami pola permainan tim kebanggaan LA Mania ini.

“Mereka kan belum dikasih

tahu bagaimana gaya kami bermain, organisasi permainan, bagaimana menahan bola, begitu mereka tune in dengan pemain lain, saya percaya Persela akan semakin menakutkan lawan-lawannya Piala

Presiden nanti,” bebernya.

Nah, Didik menyebutkan jika tes pertama ketiga pemain asing itu saat diuji tim PON Jatim. Hanya saja, dia belum memutuskan apakah akan langsung menurunkan ketiganya sejak menit pertama atau tidak. “Kan masih terkendala kebugaran. Saya harus melihat dulu, siapa yang siap itu yang akan tampil,” tegas pelatih yang juga PNS di Pemkab Lamongan ini.

“Masih ada waktu untuk melihat kualitas ketiga pemain asing itu. Uji coba melawan PON Jatim juga kami manfaatkan untuk kekompakan tim. Tapi, bukan hanya untuk pemain asing saja,” tambahnya.

Pelatih yang akrab di sapa Pacul ini yakin dengan suntikan tiga pemain asing yang didatangkan manajemen karena memiliki kelebihan yang tidak di miliki pemain lokal. “Kalau yang namanya asing pasti punya kelebihan,” tandasnya. (dek)

JAKARTA (BM) – Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (Ketum PSSI), La Nyalla Mahmud Mattalitti, mengingatkan supaya turnamen Piala Presiden harus dijalankan sesuai standar dan aturan sepakbola.

Sehingga, dilanjutkan La Nyalla, benar-benar berkualitas dan mendapat dukungan sponsor serta dapat dinikmati penonton serta bukan sekadar turnamen asal-asalan.

“Makanya, saya ingatkan BOPI jangan membuat pernyataan yang membuat kegaduhan. Jangan sedikit-sedikit bawa nama Negara. BOPI bukan alat Negara, BOPI hanya badan yang dibentuk Kemenpora dengan landasan kerja Peraturan Menteri,” tegasnya.

“Karena kalau BOPI mengancam-ancam dengan bahasa kekuasaan, ingat Anda justru yang menciptakan kegaduhan dan menciptakan situasi yang tidak menguntungkan bagi pemerintahan Presiden Jokowi,” tandas La Nyalla.

Sebelumnya, Sekretaris BOPI Heru Nugroho mengancam akan melakukan black list kepada promotor Piala Presiden bila ada atribut dan keterlibatan PSSI. Padahal, semua peserta Piala Presiden adalah klub anggota PSSI. Kenyataannya, kontestan Piala Kemerdekaan 2015 yang digelar oleh Tim Transisi bentukan Kemenpora juga mengenakan atribut PSSI. Selain itu, banyak perangkat pertandingan yang dicomot dari PSSI. Seolah belum cukup, Piala Kemerdekaan juga mengumandangkan FIFA anthem serta bendera Fair Play dengan logo induk sepakbola internasional tersebut. (bln/dek)

BM/MADJI

La Nyalla Mahmud Mattalitti

10 METRO SPORT

berita metro www.beritametro.co.id

KAMIS, 27 AGUSTUS 2015

2

AS MONACO

VALENCIA

HASIL PERTANDINGAN

1

LIGA CHAMPIONS LEG II BABAK PLAY-OFF (Valencia menang 4 - 3 agregat)

RABU (26/8) WIB Dinamo Zagreb 4-1 Skenderbeu (Agregat 6-2) Maccabi Tel Aviv 1-1 Basel (Agregat 3-3, Maccabi lolos agretivitas gol tandang) Malmoe FF 2-0 Celtic (Agregat 4-3) Monaco 2-1 Valencia (Agregat 3-4) Shakhtar Donetsk 2-2 Rapid Wien (Agregat 3-2)

Gol Cepat Matikan Lawan MONACO (BM) – Valencia menjalani start bagus saat bertandang ke AS Monaco di leg II play-off Liga Champions. Gol cepat Alvaro Negredo membuat mereka bisa bermain lebih tenang sekaligus memberikan tekanan untuk tuan rumah.

Bertandang ke Stade Louis II, Rabu (26/8) dinihari WIB, Valencia langsung unggul di menit keempat. Gol itu memberikan mereka posisi lebih kuat mengingat di leg I sudah menang 3-1 di kandang.

Monaco sempat bangkit dan mencetak dua gol melalui Andrea Raggi dan Uma Echiejile.

Namun tak ada gol lain di sisa waktu sehingga Los Che pun memastikan kemenangan dengan skor agregat 4-3 dan

lolos ke putaran final.

Sang pencetak satu-satunya gol bagi Tim Kelelawar, Alvaro Negredo menilai gol cepatnya membuat tim bisa bermain dengan tenang sementara lawan dalam keadaan makin terjepit. Pada akhirnya selisih satu gol pula yang memastikan Valencia melangkah ke fase grup.

“Ini adalah tujuan kami, untuk lolos dan meskipun kami kalah, kami berhasil mewujudkannya.

KeuntungandiMestallamembantu kamidankamimasukkefasegrup,” kata Negredo kepadaAS. “Penting untuk mencetak gol tandang dan kami melakukan itu dengan cepat. Itu membantu kami tampil tenang. Di babak kedua mereka unggul dan kami

Tendangan (Terarah) Akurasi Umpan (%) Penguasaan Bola (%) Tendangan Penjuru Off-Side Pelanggaran Kartu Kuning Kartu Merah

Pemilihan Ketua Satlak Prima Akan Terbuka

BM/ISTIMEWA

CEPAT: Alvaro Negredo (tengah) mencetak gol cepat yang membuat Valencia dapat bermain lebih tenang melawan AS Monaco hingga laga usai.

STATISTIK PERTANDINGAN AS MONACO 14 (4) 81 62 7 1 19 3 0

lintas arena

VALENCIA 8 (4) 67 38 6 2 14 3 0

kelelahan, tapi beruntung kami bertahan,” tambahnya seperti dikutip Football Espana.

Lolosnya Valencia ini disambut gembira seluruh elemen tim mengingat setelah bertahuntahun absen, mereka berhasil tampil di kompetisi antarklub terelit di Eropa tersebut. Apalagi kehadiran Valencia makin

menambah aroma Spanyol di kompetisi itu, karena ada lima klub La Liga di sana. Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, dan Sevilla lolos langsung, yang menjadikan Spanyol sebagai negara pertama yang punya lima tim di Liga Champions.

“Sejak awal, saya yakin kami dapat lolos ke fase grup. Fans

sudah melakukan pekerjaan hebat dalam mendukung pemainnya. Proyek kami sedang berjalan dan sudah mendemonstrasian semangat ‘Valencianismo’ baik di saat-saat senang maupun susah,” ujar pemilik baru Valencia, Peter Lim seperti dikutip Football Espana. (dtc/dek)

Rekor Spanyol di Liga Champions SPANYOL secara mengejutkan berhasil mengukir rekor baru di pentas Liga Champions musim 2015/2016. Usai memastikan kemenangan atas AS Monaco, Valencia melengkapi timtim asal Spanyol hingga menjadi wakil terbanyak di kompetisi tertinggi benua biru.

Valencia melengkapi daftar 5 tim Spanyol yang akan berlaga di fase grup Liga Champions usai menyingkirkan wakil asal Ligue 1 Prancis, AS Monaco di babak playoff. Meski kalah 2-1 pada laga leg kedua kontra Monaco, Valencia tetap berhak lolos ke fase grup dengan keunggulan agregat 4-3 karena di leg perta-

BM/ISTIMEWA

KONTRAS: Kegembiraan pemain-pemain Valencia (kanan) yang menjadi wakil kelima Spanyol di Liga Champions musim 2015/2016.

ma menang 3-1 atas Monaco.

Valencia pun menjadi tim ke5yangakanmenjadiwakilSpanyol setelah Barcelona, Madrid, Atletico danValencia. Sejarah baru pun tercipta di pentas Liga Champions Musim 2015/2016 dimana Negara Matador menjadi negara pertama yang mengirimkan 5 wakil sekaligus di fase grup Liga Champions.

Ini adalah musim pertama yang memungkinkan satu negara memiliki 5 tim di fase grup 32 tim. UEFA memberikan satu tempat di fase grup Liga Champions untuk pemenang Liga Europa di musim 2014/2015 lalu. Nah, Sevilla yang menjadi

raja kasta kedua kompetisi antar Eropa itu berhak lolos langsung ke fase grup Liga Champions.

Tim asal Spanyol telah berhasil memenangkan 4 dari 7 edisi terakhir Liga Champions. Barcelona meraihnya 3 kali yakni pada 2009, 2011 dan 2015 sementara Madrid meraih gelar serupa pada 2014 lalu. Hingga saat ini, Spanyol memimpin peringkat koefisien klub UEFA. Sistem tersebutlahyangdigunakanuntuk menentukan suatu liga mendapatkan jatah di kualifikasi untuk kompetisitersebut.Adapundrawing 32 peserta untuk babak penyisihangrupakandilaksanakan, Jumat (28/7) besok. (dbs/dek)

JAKARTA (BM) – Fit and Proper Test Ketua Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) bakal digelar terbuka. Rencananya, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi akan menjadi tamu khusus yang akan ikut memberikan pertanyaan kepada tujuh calon ketua baru Satlak.

Kemenpora memang berencana mengganti Ketua Satlak Prima saat ini. Sebab dalam proses kali ini, Kemenpora ingin terlibat dalam peningkatan prestasi olahraga Indonesia.

Nantinya para calon Ketua Satlak Prima akan diuji oleh beberapa penguji.

“Siapa yang menguji yaitu anggota Dewan Pelaksana Prima, plus satu tamu khusus yaitu Bapak Menteri (Imam Nahrawi, red),” jelas Juru Bicara Kemenpora, Gatot S. Dewa Broto, Rabu (26/8).

Dewan yang menguji adalah tujuh dari sembilan orang yang menjadi Dewan Pelaksana Prima. Sementara dua lainnya yaitu Francis Wanandi dan Richard Sam Bera tidak bisa ikut menguji. Francis berhalangan karena berada di luar negeri, sementara Richard masuk dalam bursa pencalonan Ketum Satlak Prima.

Gatot menjelaskan bahwa pihaknya sudah mengirimkan surat undangan kepada tujuh calon ketua baru Satlak. Mereka adalah Profesor Mulyana, Ahmad Sutjipto, Lukman Niode, Richard Sambera, Anton Subowo, Suwarno dan Sadik Al Gadri.

“Kami juga mengirimkan beberapa kisi-kisi pertanyaan.

Seperti bagaimana alur koordinasi yang ideal dalam menentukan atlet dan pelatih andalan? Atau konsep apa yang akan dipakai untuk mencapai target lima besar di Asian Games 2018. Kami akan pertanyakan itu,” jelas Gatot yang ditemui di Media Centre Kemenpora.

Meski demikian, calon yang punya skoring tertinggi belum tentu dipilih. Keputusan akhir tetap di tangan Menpora.

Sedangkan anggota Dewan tidak akan memberikan rekomendasi nama, namun hanya memberikan catatan di masing-masing calon untuk dipertimbangkan Menteri dalam mengambil keputusan. (dbs/dek)

Suka Cita Juventini Sambut Cuadrado TURIN (BM) – Juan Cuadrado telah resmi menjadi punggawa Juventus. Ketika pertama kali tiba di Bandara Malpensa, Milan, Cuadrado pun mendapatkan sambutan meriah dari suporter I Bianconeri.

Kesulitan mengamankan satu tempat di skuat inti Chelsea membuat punggawa timnas Kolombia tersebut berniat angkat kaki dari Stamford Bridge, pada bursa transfer awal musim ini. Dan salah satu klub yang tertarik memakai jasanya adalah Juventus.

Setelah melakukan pendekatan, Juve akhirnya sukses mendapatkan Cuadrado. Manaje-

men La Vecchia Signora menggaet pemain 27 tahun itu dengan status pinjaman hingga akhir musim.

Saat menginjakkan kakinya di Bandara Malpensa, Juan Cuadrado disambut ratusan tifosi Juve. Bahkan, untuk bisa sampai ke mobil dan menjalani tes medis di pusat latihan Juventus, Cuadrado sampai harus mendapatkan pengawalan dari aparat keamanan.

“Saya tidak mengharapkan hal tersebut, tapi sambutan yang luar biasa merupakan sesuatu yang bisa memacu Anda untuk meningkatkan kemampuan.

Juventus adalah tim besar dan

salah satu yang terbaik di Eropa,” ujar Cuadrado seperti dilansir Daily Star.

“Kami punya segalanya yang dibutuhkan untuk memperjuangkan Scudetto dan kami berharap bisa mempertahankan gelar kami. Saya di sini untuk memberikan 100 persen, bekerja keras, dan mempersiapkan diri dengan baik untuk setiap pertandingan,” lanjutnya.

Bagi Juan Cuadrado, ini bukanlah pertama kali membela klub Serie A. Sebelum gabung ke Chelsea pada 2 Februari 2015, Cuadrado pernah berseragam Udinese, Lecce, dan Fiorentina. (dbs/dek)

BM/ISTIMEWA

Gatot S. Dewa Broto (tengah)

GP Inggris Mulai Memanas

BM/ISTIMEWA

LATIHAN: Setelah resmi menjadi penggawa Juventus, Juan Cuadrado langsung mengikuti latihan bersama rekan-rekan barunya.

Jalan Tengah Konflik GOR Sudirman SURABAYA (BM) – Perseteruan Pengprov Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jatim dengan Yayasan GOR Sudirman menemui babak baru.

Keduanya sepakat menyerahkan keputusan kepada Gubernur Jatim mengenai pihak yang berhak mengelola GOR Sudirman. Sambil menunggu keputusan itu muncul, akan dibentuk badan pengelola sementara.

Kesepakatan ini dibuat di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) yang sebelumnya menerima laporan Pengprov PBSI Jatim yang merasa berhak mengelola aset di Jalan Raya Kertajaya Indah Timur itu.

“Setelah Pengprov PBSI mengadukan, LKBH Unitomo mempelajari semua dokumen.

Setelah itu mengundang masingmasing pihak. Akhirnya ada solusi

ini. Sambil menunggu keputusan gubernur, LKBH juga menunggu adanya audit keuangan dan aset,” kata Rektor Unitomo Bachrul Amiq, Rabu (26/8).

Dalam badan sementara itu, Amiq didapuk sebagai dewan pengarah Badan Pengelola GOR

Sudirman. Selain itu, Amiq yang juga Dewan Penasehat Pengprov PBSI Jatim ingin pembinaan olahraga bulu tangkis di Jatim berjalan. Tidak terjebak masalah antara kepengurusan Pengprov PBSI baru dengan lama yang juga menempatkan orang-

orangnya di yayasan.

“Yang pasti aset ini milik Pemprov Jatim, terdata di Badan AsetdanKeuanganDaerah(BAKD).

Selama belum ada penetapan gubernur, LKBH akan mengawal agarpengelolaanlebihtransparan, lebihakuntable,”ujardia.

BM/SULUH DWI PRIAMBUDI

SEPAKAT: Ketua Dewan Pembina Yayasan Sudirman Surabaya Suparijono (dua dari kiri) bersama Ketum Pengprov PBSI Jatim Wijarnako Adi Mulya (empat dari kiri) sepakat membentuk badan pengelola GOR Sudirman.

Susunan kepengurusan Badan Pengelola GOR disepakati terbentuk 3 hari, terhitung sejak kemarin. Sedangkan jatuh tempo penyerahan aset dari Pengprov PBSI lama ke Badan Pengelola selambat-lambatnya 7 hari sejak kemarin.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Yayasan Sudirman Suparijono sebagaimana surat kesepakatan menyebut pihaknya pada tahun 1997 adalah ketua umum Pengprov PBSI Jatim sekaligus ketua Yayasan Sudirman. Dia menerima mandat dari Pemprov Jatim untuk mengelola GOR Sudirman.

“Pengelolaan GOR Sudirman secara umum ditujukan untuk pengembangan bulu tangkis Jatim, dan secara spesifik termasuk didalamnya perawatan gedung dan kesejahteraan pelatih maupun atletnya,” sebut Suparijono. (sdp/dek)

SILVERSTONE (BM) – Menjelang MotoGp seri ke-12, Minggu (30/8) nanti, di sirkuit Silverstone, Inggris, Jorge Lorenzo membuat sebuah pernyataan yang dapat memanaskan telinga seluruh pesaingnya.

Sebelum para rider mengadu cepat dengan menggunakan kuda besi mereka, salah satu rider papan atas, Jorge Lorenzo membuat sebuah pernyataan jika timnya,Yamaha bisa meraih hasil yang sempurna.

“Trek tersebut kesempatan besar bagi kami, karena miliki tata letak yang bagus dimana, Yamaha YZR-M1 dapat menguasainya dengan cara yang sempurna,” tutur rider asal Italia ini dikutip dari GPUpdate.

“Ini adalah trek yang menyenangkan, tetapi juga ada tuntutan dengan menggunakan kecepatan tinggi, sehingga anda perlu berjuang untuk meraih podium,” sambungnya.

Tidak hanya itu, ia juga optimis dirinya miliki kesempatan besar untuk meraih kemenangan di GP Inggris nanti. “Saya pernah menang beberapa race di Silverstone pada masa lalu dan saya merasa bagus di sana, jadi mudah-mudahan musim ini kami dapat meraih hasil besar lain di tanah Inggris,” tutupnya.

Pada seri sebelumnya, Lorenzo berhasil meraih kemenangan di GP Brno, Republik Ceko atas pesaing terdekatnya, Marc Marquez,Valentino Rossi, dan Andrea Iannone. (dbs/dek)

BM/ISTIMEWA

Jorge Lorenzo

KOTA PROBOLINGGO 11

BERITA METRO www.beritametro.co.id

KAMIS, 27 AGUSTUS 2015

Pemkot Serius Benahi Kawasan Kumuh Seperti diketahui, peningkatan kualitas kawasan kumuh merupakan program yang digagas Pemkot Probolinggo untuk member kenyamanan hidup dan mensejahterakan warga masyarakat Kota Probolinggo.

Pembenahan kawasan kumuh membutuhkan anggaran yang cukup besar serta keseriusan dalam pengerjaannya. Belum lagi jika terkendala persolaan lahan. Di sisi lain, pembangunan kawasan kumuh tersebut, selain membangun jalan, juga menyediakan air bersih serta pemukiman yang layak bagi warga masyarakat.

Dari pantauan Berita Metro (BM) di lapangan, terlihat pembangunan saluran drainase masih dalam masa pengerjaan di depan SMP Negeri 10 Kota Probolinggo. (ard/fik/azt)

CERIA: Tampak keceriaan yang muncul di lomba kasti antar siswa SD di acara Pra Semipro (Seminggu di Kota Probolinggo), Rabu (26/8).

Populerkan Kembali Permainan Kasti PROBOLINGGO (BM)- Rabu (26/8) kemarin, puluhan siswa dan siswi SD berkumpul di Stadion Bayuangga, Kota Probolinggo. Dengan antusias mereka mendengarkan penjelasan guru pembimbing terkait tata cara permainan kasti.

Setelah penjelasan singkat disertai praktik langsung, pertandingan kasti antar gugus pun digelar. Dua tim beranggotakan masing-masing enam anak, saling berhadapan. Sejurus kemudian, mereka terlibat dengan keceriaan.

Memukul bola, berlari menuju tiang hinggap, mengejar bola dan membidik sasaran.

Para penonton yang didominasi teman-teman sekolah mereka, berteriak memberi semngat, diringi suara tetabuhan dari kaleng bekas dan botol air mineral.

FOTO:BM/ARDY PRATAMA

PROBOLINGGO (BM) - Pemkot Probolinggo mulai melakukan penataan terhadap infrastruktur kawasan kumuh di beberapa kelurahan. Di antaranya, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan yang penataannya dipusatkan di sepanjang Jalan Patimura.

Sedangkan di Kelurahan Wiroborang, Kecamatan Mayangan dipusatkan di Jalan Serma Abdul Rahman. Selain dua kelurahan di Kecamatan Mayangan, Pemkot Probolinggo juga membenahi infrastruktur pemukiman kumuh di Kelurahan Tisnonegaran, meliputi Jl Letjen Sutoyo, Jl Ir Juanda, Jl Arif Rahman Hakim, dan Jalan Supriyadi di depan SMP Negeri 10.

Sementara untuk Kelurahan Kebonsari Kulon, ada beberapa titik yang dibangun, yaitu Jalan Priksan Gang Bekisar dan Jl Cokroaminoto Gang Sukun. Dari total tiga kelurahan tersebut, pembenahan kawasan dianggarkan sebesar Rp 11,5 miliar.

FOTO:BM/ARDY PRATAMA

Tiga Kelurahan Ditata, Kucurkan Rp 11,5 Miliar

PEMBANGUNAN: Tampak pembangunan drainase di depan SMP Negeri 10 Kota Probolinggo yang masih dalam tahap pengerjaan.

Program Bina Lingkungan PT Pelindo III

FOTO:BM/ARDY PRATAMA

Guyurkan Rp 299 Juta untuk 18 Objek

BANTUAN: PT Pelindo III Kota Probolinggo menyerahkan bantuan dana hibah dalam bentuk program Bina Lingkungan, Rabu (26/8).

PROBOLINGGO (BM)- Bertempat di ruang Sabha Bina Praja, PT Pelindo III Kota Probolinggo menyerahkan bantuan dana hibah, dalam bentuk program Bina Lingkungan, Rabu (26/8).

Hadir dalam penyerahan bantuan tersebut Walikota Probolinggo Hj Rukmini, Sekda Jhoni Haryanto, Kepala Bappeda Imanto, Kepala BLH Tutang Heru Ariwibowo, Kepala Disnaker Drs Achmad Sudiyanto, Direktur SDM dan Umum Pelindo III, Toto Heliyanto.

Muhamad Ali Usmanto perwakilan dari Pelindo III menyampaikan, penyaluran dana hibah untuk Program Bina Lingkungan merupakan bentuk nyata tanggung jawab Pelindo terhadap lingkungan sekitar.

“Melalui program tersebut diser-

Komisi C Klarifikasi Proyek Fisik

ahkan bantuan Rp 299 juta untuk 18 objek, dengan rincian 11 objek untuk pendidikan, enam objek untuk fasilitas ibadah dan satu objek untuk fasilitas umum,” kata Muhamad Ali Usmanto.

Lebih lanjut Usmanto mengungkapkan,penyerahanbantuantersebutmelalui berbagai macam proses. Mulai pengajuan proposal,surveilapanganhinggaverifikasi.

“Belum lagi saat dana sudah turun, juga diminta memberikan laporan pertanggungjawaban,” tandasnya.

Walikota Probolinggo, Hj Rukmini mengatakan, bantuan Pelindo itu diharapkan bisa bermanfaat bagi yang menerima. “Imbal balik dari bantuan tersebut, Pemkot ikut serta membantu mengawasi dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan,” kata Hj Rukmini. (adv/ard/fik)

PROBOLINGGO (BM) - Komisi C DPRD Kota Probolinggo melakukan pertemuan dengan Dinas PU serta DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) untuk melakukan klarifikasi terhadap proyek fisik yang saat ini sedang dikerjakan Dinas PU dan DKP. Ketua Komisi C DPRD, H Agus Riyanto, meminta penjelasan pada Kadis PU H Nurkhamdani beserta staf, serta Kepala DKP H Didik Sudiknyo beserta staf, pekerjaan apa yang saat ini sedang digelar, kapan selesainya dan tahap pengerjaan saat ini.

“Hari ini kita meminta penjelasan proyek apa yang sedang dikerjakan. Apabila perlu dukungan beri tahu, sehingga bisa bersinergi,” kata Didik Sudiknyo.

Sementara HM Sulaiman, anggota Komisi C menyampaikan, pertemuan bertujuan memberikan ruang agar permasalahan dibicarakan bersama.

Menanggapi berbagai pertanyaan, Kadis PU Nurkhamdani menyampaikan, pihaknya takut melakukan tender ulang proyek Gladak Serang. Apalagi untuk akses ke Gladak Serang hanya satu, maka dibutuhkan rekayasa lalu lintas.

Sementara Kepala DKP, Didik Sudiknyo menyampaikan, saat ini DKP ada proyek pengembangan pasar ikan, yaitu enam los pembangunan penampungan es batu, dan 20 los yang terletak di kanan dan kiri. Ke depan, direncanakan untuk tempat pemasaran produk olahan ikan. (fik/kur/ard/azt)

KABUPATEN PROBOLINGGO

BERITA METRO www.beritametro.co.id

Hasil Survei di Tiris Belum Diterima Pemkab

Melerai Pertengkaran, Dibacok Pedang

ISTIMEWA

Kecamatan Tiris,” katanya.

Namun hingga saat ini hasil dari survei tersebut belum diterimanya. Padahal, lanjut Roby dari hasil suvei tersebut tentu sangat ditunggu oleh masyarakat.

“Karena kami juga perlu mensosialisasikan hal ini.

Apalagi kearifan lokal di Kecamatan Tiris yang masih kental, jadi perlu adanya pendekatan dengan masyarakat.

Sehingga jika ke depan ada tindak lanjut akan diterima dengan mudah oleh masyarakat,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, jika memang hasilnya nanti tinggi, ia berharap adanya pembangunan listrik yang berbahan dari energi panas bumi. “Di sini memang untuk listrik sudah tercover, tapi kalau misalkan bahan dasarnya dari

LUKA BACOK: Abdul Halim terbaring di ruang UGD RSUD Waluyo Jati Kraksaan. Ia disabet pedang oleh pelaku.

FOTO: BM/ABDULLAH IRAWAN

Seriusi Potensi Energi Panas Bumi PROBOLINGGO (BM) Potensi panas bumi di Kabupaten Probolinggo ternyata ada. Salah satu tempatnya di Kecamatan Tiris. Bahkan tim survei dari Jakarta sebulan lalu datang ke Kecamatan Tiris.

Sayangnya, hingga saat ini hasil dari survei belum diterima Pemkab Probolinggo.

Camat Tiris, Roby Siswanto membenarkan tentang survei energi panas bumi tersebut.

Bahkan dari pemaparan tim dari Jakarta itu, Kecamatan Tiris merupakan daerah satusatunya yang mempunyai potensi panas bumi.

Hal itu bukannya tanpa alasan, pasalnya Kecamatan Tiris berbatasan langsung dengan Gunung Lemongan di Kabupaten Lumajang. “Daerah yang disurvei di dekat Gunung Lemongan, termasuk

Perlombaan kasti 45 menit itu dihidupkan kembali mewarnai suasana Pra Semipro (Seminggu di Kota Probolinggo).

Menurut Nunuk Herisetyowati, panitia lomba, digelarnya lomba kasti itu tak lepas merupakan upaya Dispobar Kota Probolinggo untuk memopulerkan kembali kasti di tengah tengah perkembangan zaman.

“Kasti yang butuh lapangan luas, tak selalu benar. Kasti bisa tetap dimainkan di tempat seluas lapangan basket. Syaratnya, jumlah pemain dikurangi jadi enam sampai delapan orang,” katanya.

Nunuk pun berharap, permainan kasti yang rutin digelar saat Pra Semipro dapat memunculkan komunitas kasti, sekaligus menjadi embrio kebangkitan kasti di Indonesia. (ard/fik/azt)

PANAS BUMI: Tampak lokasi menuju Gunung Lemongan Tiris, Kabupaten Probolinggo yang punya potensi energi panas bumi.

panas bumi kami berharap Kecamatan Tiris juga menjadi prioritas untuk listrik,” ungkapnya.

Energi panas bumi merupakansumberenergipanasyang terkandung di dalam air panas, uap air dan batuan bersama

mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem. (sip/azt)

Gelar Tasyakuran Pemberangkatan Haji

FOTO:BM/SAIFULLAH

PROBOLINGGO (BM) Pemkab Probolinggo gelar acara penutupan bimbingan manasik Haji dan tasyakuran pemberangkatan bagi calon jamaah Haji untuk kloter ke47 dan ke-48, di Pendopo Kabupaten Probolinggo.

Kegiatan ini di hadiri Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari SE dan Anggota DPR RI Komisi VIII Drs. H. Hasan Aminuddin M.Si, Kapolres Probolinggo AKBP Iwan Setiawan dan Kapolres Kota Probolinggo AKBP AKBP TASYAKURAN: Tampak suasana tasyakuran Calon Jamaah Haji Kabupaten Probolinggo di pendopo kabupaten.

Sumaryono.

Hadir pula Kepala Keme- akat (Kesra) Setda Kabupaten Calon Jamaah haji dari kloter nag Kabupaten Probolinggo Probolinggo Syarifuddin, para 47 dan kloter 48.

H. Busthomi dan Kepala SKPD serta tokoh agama, Anggota DPR RI Hasan Bagian Kesejahteraan Masyar- tokoh masyarakat dan 689 Aminuddin, menyatakan

kalau para peserta jamaah Haji sebagai tamu Allah , akan di lepas dari wisata religi Miniatur Ka’bah Kecamatan Gending.

“Pemberangkatannya pada 9 September, jadi siap-siap sudah,” jelas Hasan.

Menurut mantan Bupati Probolinggo dua priode ini mengaku, Rasa bangga dan syukur yang di rasakan. Sebab, meraka para CJH tersebut menyisihkan riskinya mantapkan niat lahir dan batin ke jalan Allah untuk melaksanakan badah haji.

“Mendapat panggilan untuk benar-benar ibadah menjadi tamu Allah SWT,” bebernya.

Selain itu, Hasan berpesan, agar menjaga kesehatan dalam

melaksanakan ibadah haji yang dimulai dari awal sampai akhir. Sebab, ibadah haji ini butuh tenaga dan fisik yang lebih dan berbanyak banyaklah berbicara dengan Allah melalui berdzikir, istighfar serta shalawat.

Lebih lanjut, dengan perjuangannya serta memperhitungkan biaya untuk melaksanakan ibadah haji tidak ada kenaikan, dan sisa kuota dikembalikan dan di sebar keseluruh Indonesia khususnya Kabupaten Probolinggo mendapat jatah yang di berikan kepada para orang yang sudah tua (Lansia). “Itu merupakan perjuangan Komisi VIII DPR RI,” pungkas Hasan. (adv/sip)

PROBOLINGGO (BM) - Abdul Halim (67) warga Kelurahan Kraksaan Wetan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, harus dirawat intensif di RSUD Waluyo Jati, Kota Kraksaan. Pasalnya, dia mengalami luka bacok saat melerai pertengkaran.

Korban mengalami luka parah pada selangkangan kanannya, dan di pelipis kirinya, akibat disabet dengan sebilah pedang oleh pelaku Waghil Munir (40).

Korban tidak hanya satu orang, melainkan dua orang yakni Dewi Azizah (34) yang tak lain masih sepupu pelaku, yang berprofesi sebagai guru RA. Korban Dewi, mengalami lukan robek pada lengan kirinya.

Informasi yang dihimpun Berita Metro (BM) di lapangan , peristiwa itu berawal saat korban Dewi Azizah, menyalakan musik anak-anak di ruang kelasnya ketika mengajar anak didiknya. ”Tiba-tiba dia datang dan menghentikan

aktivitas saya, dia langsung bertindak kasar dan melukai saya,”jelas Dewi Azizah.

Korban Abd.Halim, yang sempat bicara saat dirawat di IGD mengaku, dirinya berupaya untuk melerai keduanya yang terlibat pertengkaran, karena sebelumnya mendengar jeritan Dewi.

“Mendengar jeritan itu saya langsung mendatangi keduanya, ternyata Dewi, sudah terluka, dan pelaku langsung mengarahkan pedangnya ke arah saya,”kata Abd Halim.

Usai mendapat perawatan, korban Dewiv Azizah, langsung melapor ke Polsek Kraksaan. Polisi langsung mendatangi TKP dan mengamankan pelaku Waghil Munir, yang selanjutnya diperiksa di Mapolres Probolinggo. Selain berhasil menangkap pelaku, polisi juga berhasil mengamankan pedang yang dibawa maupun yang digunakan membacok korban. (wan/sip/azt)

Sembilan Desa Miliki Cadangan Pangan PROBOLINGGO (BM) - Dari 325 desa dan lima kelurahan di Kabupaten Probolinggo, baru sembilan desa di antaranya yang memiliki cadangan pangan pemerintah desa. Artinya, 291 desa dan kelurahan lainnya belum memiliki cadangan pangan.

Oleh karena itu, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian (BKP4) Kabupaten Probolinggo menargetkan enam desa lagi bisa memiliki cadangan pemerintah desa pada tahun 2016 mendatang.

Hal itu disampaikan Kepala BKP4 Kabupaten Probolinggo, Nanang Trijoko Suhartono melalui Kepala Bidang Ketahanan Pangan Joko Suprijanto. Menurutnya, BKP4 sifatnya hanya memfasilitasi pembangunan fisik dan pember-

dayaannya saja.

“Pemerintah desa berkewajiban memfasilitasi cadangan pangan pemerintah sesuai Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 30 tahun 2008 dalam bentuk gudang dan modal,” ungkapnya Rabu (26/8).

Sembilan desa yang saat ini sudah memiliki cadangan pangan masingmasing, Pajarakan Kulon Kecamatan Pajarakan, Wangkal Kecamatan Gading, Liprak Kulon Kecamatan Banyuanyar, Warujinggo Kecamatan Leces, Andungsari Kecamatan Tiris, Sumberkare Kecamatan Wonomerto, Tegalrejo Kecamatan Dringu, Bulujaran Kidul Kecamatan Tegalsiwalan dan Kertonegoro Kecamatan Pakuniran.(ugi/sip/azt)

12 KAMIS, 27 AGUSTUS 2015

www.beritametro.co.id

Tunggu Salinan Putusan MA

FOTO: BM/ANTARA

Kejati Siap Eksekusi Kadispora Jatim

SIDANG TUNTUTAN WARYONO KARNO Terdakwa kasus korupsi Kementerian ESDM Waryono Karno (tengah) meninggalkan ruangan seusai menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (26/8). Jaksa penuntut umum KPK meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman sembilan tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan kepada mantan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM tersebut.

Awal September Batas Pendataan Personel SURABAYA (BM) - Persiapan menjelang peralihan wewenang pendidikan menengah (Dikmen) SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi sampai pada pendataan personel.

Dalam tahapan ini daerah diminta mendata seluruh tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah. Kecuali tenaga outsourcingyang belum jelas nasibnya.

Hal ini memantik kecemasan daerah terhadap nasib tenaga outsourcing. Kabid Pendidikan Menengah dan Kejuruan (Dikmenjur) Dispendik Surabaya Sudarminto menuturkan kegelisahannya lantaran tenaga outsourcing tidak ikut dalam peralihan yang diatur dalam UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

“Semua diminta mendata. Tapi beban tenaga outsourcing masih diserahkan kepada

yang mengeluarkan SK (Surat Keputusan) pengangkatan,” kata Sudarminto kemarin. Menurut dia, seharusnya ini termasuk tanggung jawab provinsi. Bukan diserahkan kepada pemberi SK tenaga outsourcing, yaitu Dispendik Surabaya. Sebab daerah sudah tidak punya wewenang. “Instrumen pendataannya sudah diberikan saat rakor UU 23 di provinsi. Batas pendataannya sampai 2 September mendatang,” tutur dia.

Persoalan ini sebelumnya telah dijelaskan Direktur Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Kurniasih. Peralihan personel hanya meliputi guru PNS, GTT, dan PTT. Sementara tenaga outsourcingmenjadi tanggung jawab pemberi SK pengangkatan.

Terkait persoalan ini, Kepala Dindik Jatim Saiful Rachman meminta agar seluruh daerah mendata secara lengkap personel di SMA/SMK. Tak terkecuali tenaga outsourcing.

Sebab itu akan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan selanjutnya.

“Prosesnya masih panjang. Yang terpenting adalah pendataan PNS. Sebab ini berhubungan dengan DAU (Dana Alokasi Umum),” tutur dia.

Sementara terkait GTT, PTT dan tenaga outsourcing,perlu ada verifikasi dan pemetaan kebutuhan. Pemetaan ini terkait dengan jumlah personel dan kemampuan anggaran yang dimiliki APBD Jatim. Sebab, GTT dan PTT seharusnya sudah tidak ada, apalagi tenaga outsourcing. (sdp/dra)

SURABAYA (BM) - KejaksaanTinggi (Kejati) Jatim, memastikan sudah mengkonfirmasi putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terkait kasus pembebasan lahan Pasar Induk Agribisnis (PAI) Jemundo, yang direvisi MA karena salah penulisan. Kejati Jatim menjelaskan, terpidana Sugeng Riyono dihukum dua tahun penjara sebagaimana dijelaskan dalam putusan yang dilansir di website resmi milik MA, Rabu (26/8).

MA sendiri melakukan kesalahan dalam penyusunan putusan No 2007 K/Pid.Sus/2011 atas nama terdakwa Sugeng Riyono, Mantan Kabiro Perlengkapan Pemprov Jatim yang kini menjabat Kepala Dispora Jatim. Kesalahan terletak di halaman 41 putusan, dimana dicantumkan nama Achmad Subaidi yang tidak berkaitan dengan kasus ini. Subaidi sendiri adalah terdakwa yang diadili di PNPamekasan.

Nah terkait kasus Sugeng, Kejati Jatim mengaku masih menunggu salinan putusan dari MA. Adapun di putusan itu, Sugeng disebut merugikan negara atas proyek senilai Rp 12 miliar. ”Sudah dilakukan konfirmasi ke Kejari Sidoarjo, ternyata kami belum menerima salinan putusan kasasi atas nama Sugeng,” ujar Kasi Penerangan Hukum Kejati Jatim, Romy Arizyanto.

Karena hal itu, Romy memastikan belum ada rencana melakukan eksekusi terhadap Sugeng yang kini masih berstatus PNS aktif. Hal itu baru direncanakan kala sudah diterima salinan resminya dari MA. Adapun selaku eksekutor adalah Kejari Sidoarjo.

Pasalnya locus delictyatau lokasi perkara ini berlangsung, ada di wilayah kejaksaan terkait. ”Belum (rencanakan eksekusi), kalau sudah terima salinan putusan kasasi baru akan dibahas,” jelas Romy.

Dijelaskan melalui salinan yang dilansir dari website resmi MA, Sugeng Riyono dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi pembebasan lahan PIA Jemundo yang disidik Kejati Jatim sejak 2009 silam. Duduk sebagai majelis hakim agung, adalah hakim ketua Djoko Sarwoko, dan empat hakim anggota Syamsul Rakan Chaniago, Krisna Harahap, Suhadi dan Leopold Luhut Hutagalung. ”Menyatakan terdakwa Drs Sugeng Riyono MM terbuktisecarasahdanmeyakinkanbersalahmelakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersamasama dan berlanjut. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 2 tahun dan denda Rp 50 juta,” demikian lansir website MA dalam putusan kasasi Nomor 2007 K/Pid.Sus/2011 versi terbaru.(arn/dra)

Kemlu Siapkan Kuasa Hukum JAKARTA (BM) - Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Lestari Priansari Marsudi, mengungkapkan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) segera membantu proses pemulangan jenazah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berinisial S yang tewas akibat dibunuh majikannya di Yordania. Selain itu Kemlu juga menugaskan pengacara untuk menangani kasus hukum itu berjalan.

“Kita memberikan pendampingan hukum untuk memproses kasus ini sesuai hukum setempat termasuk menugaskan seorang pengacara untuk kawal kasus ini di pengadilan,” demikian disam-

paikan Menlu Retno Lestari Priansari Marsudi di kompleks Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/8).

Kemlu juga akan bertanggung jawab mengurusi hal administratif agar jenazah bisa dipulangkan kemudian memastikan seluruh barang pribadi S dan sisa gaji selama enam tahun bekerja diberikan kepada keluarga. Sisa gaji diperkirakan hingga USD 8.100.

“Seluruh biaya pengurusan jenazah dan denda izin tinggal sebesar USD 3.054,” lanjutnya. Seperti diketahui S dibunuh oleh majikannya yang diketahui merupakan istri salah seorang pejabat polisi di kota Irbid. (nat/dra)

Dewan Jatim Tegaskan Pengalihan Pengelolaan SMK/SMA ke Provinsi dalam Taraf Sinkronisasi SURABAYA (BM) - Meski pelimpahan pengelolaan SMK/SMA yang semula oleh kab/kota dan akan ke Provinsi Jatim dilakukan pada 2017, namun sejumlah persiapan sudah mulai dilakukan. Mulai soal aset gedung hingga tenaga pengajarnya.

Bahkan saat ini sudah dalam taraf sinkronisasi.

Wakil Ketua DPRD Jatim, Suli Da’im menegaskan kebijakan pusat yang menyerahkan kewenangan pengelolaan SMK/SMA yang sebelumnya di kab/kota dan beralih ke provinsi memang sangat positif. Hal ini sebagai upaya adanya pemerataan guru serta fasilitas. Mengingat sebelumnya kondisi yang ada sangat njomplang dan

ada sebuah disparitas.

“Coba lihat di Surabaya, karena PAD-nya besar, maka keberadaan SMK/SMA sangat maju dan bagus.

Berbeda dengan daerah Pacitan misalnya, kondisinya sangat memprihatinkan. Mengingat PAD-nya tidak terlalu besar seperti di Surabaya. Karenanya kebijakan ini sangat membantu bagi kemajuan pendidikan di Jatim sendiri,’’ tegas politisi asal PAN ini Apalagi menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015, tentunya terjadi kompetisi besar dengan tenaga kerja. Karena itu, dengan pelimpahan kewenangan ini diharapkan lulusan SMK/SMA mampu bersaing dengan tenaga asing yang nan-

Wakil Ketua DPRD Jatim, Suli Da’im

tinya bebas masuk di Indonesia.

Hal senada juga diungkapkan Anggota DPRD Jatim, Agus Dono.

Menurut politikus asal Partai Demokrat ini jika dengan kebijakan pelimpahan kewenangan pengelolaan SMK/SMA ke provinsi sebagai keinginan ada pemerataan pendidikan.

Diketahui, jika butuh biaya besar untuk menjadikan sebuah SMK/SMA agar dapat bersaing dengan dunia luar. Dan kebetulan provinsi memiliki anggarannya, dibanding kab/kota yang PAD-nya minim. ‘’Dan yang pasti nantinya tidak ada lagi kesenjangan sosial antara satu SMK/SMA yang berada di perkotaan maupun pedesaan. Sekaligus untuk

Komisi B Sikapi Keras Kebijakan Pusat yang Impor Sapi SURABAYA (BM) - Kebijakan pemerintah pusat yang membuka kran impor sapi, melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang telah menerbitkan izin impor sapi catur wulan pertama tahun 2015 sebesar 75 ribu ekor sapi, catur wulan kedua meningkat sebanyak 250 ribu ekor sapi dan di bulan Agustus ini sebesar 50 ribu sapi, memaksa DPRD Jatim bersikap keras. Mengingat Jatim adalah salah satu provinsi yang surplus untuk sapi.

Anggota Komisi B DPRD Jatim, Pranaya Yudha Mahardhika menegaskan keputusan pemerintah pusat yang terus menggelontor impor sapi itu sangat ironis, di tengah Jatim ditunjuk sebagai wilayah yang surplus. Bahkan fakta tersebut semakin menunjukkan kalau pemerintah tidak berpihak pada peternak lokal. ”Presiden pernah berjanji stop impor sapi demi kedaulatan pangan. Tapi apa yang terjadi saat memimpin, Presiden melupakan semua janjinya. Bahkan membuka lebar kran impor.

Yang mengagetkan lagi, belum satu tahun pemerintahan Jokowi, impor sudah mencapai 375 ribu sapi,” ujar politisi dari Partai Golkar ini.

Terlepas dari kenyataan yang ada, tambah Pranaya Yudha, Komisi B DPRD Jatim tetap akan berjuang melindungi peternak lokal, dengan cara menolak impor sapi masuk ke Jatim, karena Jatim surplus. Bahkan jangan

Pranaya Yudha Mahardhika

sampai masuknya impor sapi di Jatim melalui Pelabuhan Tanjung Perak. Jika hal itu sampai terjadi, pasti akan merembes ke pasar Jatim dan imbasnya harga sapi lokal akan anjlok seperti yang terjadi beberapa tahun lalu harga sapi anjlok menjadi Rp 9 juta sampai Rp 10 juta per ekor dari yang mestinya Rp 15 juta per ekor. ”Komisi B meminta kepada pihak terkait mulai dari Pemprov dan SKPD terkait untuk tidak memberikan izin masuknya impor sapi.

Selain itu komisi akan mendatangi pemerintah

pusat untuk menyampaikan dengan tegas menolak impor sapi,” tegasnya.

Sementara itu,Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim, Ka’bil Mubarok menegaskan tata niaga populasi sapi di Jatim sangat mencukupi.

Baik untuk kebutuhan konsumsi hingga 2015, hingga pada pemenuhan kuota kebutuhan nasional yang mencapai 310 ribu sapi. ‘’Yang pasti Jatim masih konsisten melaksanakan Surat Edaran (SE) 520/2012 terkait pelarangan impor sapi. Mengingat populasi sapi yang ada saat ini sekitar 4 juta. Sementara kebutuhan di Jatim sendiri sekitar 700 sapi dan juga secara nasional 32 persen atau 310 ribu sapi,” tegas politisi asal PKB Jatim ini.

Meski demikian, pihaknya minta Pemprov Jatim untuk menghitung ulang populasi yang ada. Baik yang betina, jantan, yang hamil dan yang siap potong. Selanjutnya, bagi pihakpihak terkait juga melakukan pengawasan terhadap pihak-pihak yang mencoba mendatangkan impor untuk diberikan sanksi yang berat dan ini juga sesuai dengan Perda nomor 3/2012 . ”Untuk melengkapinya pihak-pihak terkait berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk melakukan penjagaan di wilayah perbatasan.

Karena wilayah tersebut sangat rentan untuk dimasuki sapi impor. Sebaliknya kalau ini dibiarkan maka yang dirugikan para peternak,’’ paparnya.(vic/adv)

kesejahteraan para guru akan semakin meningkat. Karenanya saat ini sudah ada tahapan persiapan dan sinkronisasi terkait manajemennya,’’ paparnya.

Seperti diketahui, dalam lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa pemerintah pusat berwenang dalam penetapan standar nasional pendidikan. Pemerintah provinsi mengelola pendidikan menengah, sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar SD hingga SMP sederajat.

Menurut Ketua Forum Aksi Guru Independen, Iwan Hermawan jika guru menyambut baik peralihan pengelolaan pendidikan. Peralihan ini bisa berdampak dengan naiknya tun-

jangan perbaikan penghasilan guru.

Iwan memberikan contoh tunjangan yang diterima seorang guru di pemerintah Kota Bandung misalnya sebesar Rp 200 ribu per bulan. Sesuai surat keputusan gubernur, di provinsi tunjangan bisa di atas Rp 4,5 juta per bulan, bergantung pangkat dan jabatannya.

Pengalihan pengelolaan ini, bisa berdampak pada pemerataan sekolah negeri gratis dan risiko mutasi bagi guru. Selain itu, guru PNS harus siap menerima konsekuensi adanya pelimpahan pengelolaan pendidikan ini. Daerah yang kekurangan guru bisa dipenuhi dengan memindah atau mutasi guru dari daerah yang kelebihan pendidik. (vic/adv)

Komisi E Minta BPJS Tunda Program Kapitasi

Agung Mulyono

SURABAYA (BM) - Komisi E DPRD Jatim mendesak BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) untuk menunda program norma kapitasi (metode pembayaran kesehatan, red) baru bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (puskesmas, klinik pratama, dokter praktik mandiri).

Ketua Komisi E DPRD Jatim, Agung Mulyono mengatakan program kapitasi yang akan diberlakukan oleh BPJS tersebut terkesan mendadak dan terkesan bisa melemahkan FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama misalnya, puskesmas, klinik dll).

”Kapitasi tak mungkin bisa diberlakukan di tingkat bawah. BPJS ini terkesan memaksakan karena semuanya belum disosialisasikan dan terkesan dipaksakan,” ungkapnya politisi asal Partai Demokrat ini. Agung Mulyono mengatakan Komisi E melihat keluarnya pemberlakuan kapitasi tersebut menunjukkan BPJS manajemennya kurang bagus. ”Ini bukti kalau BPJS selama ini kinerjanya kurang bagus,” lanjutnya.

Ditambahkan pihaknya yakin sampai kapanpun puskesmas di daerah tidak akan selengkap puskesmas di kota. ”Alhasil, jumlah kapitasinya akan paling kecil terus menerus,” jelasnya. Agung menambahkan BPJS seharusnya fokus benahi standar pelayanan. ”Layanan faskes primer sebagai betul-betul gate keeper sehingga angka rawat inap bisa menurun,” jelasnya.

Sekadar diketahui, BPJS kesehatan mengeluarkan Peraturan BPJS Kesehatan No 2/2015 tentang Norma Penetapan Besaran Kapitasi dan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan pada FKTP. Peraturan itu mulai diberlakukan bulan Agustus ini.

Kapitasi adalah alokasi dana yang diberikan oleh BPJS Kesehatan atas FKTP yang melayani peserta program JKN. Besaran kapitasi tergantung dari jumlah peserta terdaftar di FKTP bersangkutan. (vic/adv)

www.beritametro.co.id

KAMIS, 27 AGUSTUS 2015

Stasiun Semut Kembali Terlihat Megah SURABAYA (BM) – Proses restorasi Stasiun KA Surabaya Kota atau yang lebih dikenal dengan sebutan Stasiun Semut, tuntas sudah. Kini stasiun KA yang sudah ada sejak 1870 itu kembali memunculkan ‘wajah’ megahnya.

Stasiun Semut tak lagi terlihat kumuh. Bangunan cagar budaya itu kembali berdiri gagah, mirip dengan bangunan aslinya. Bisa dibayangkan, semasa jayanya, Stasiun Semut merupakan ikon perkeretaapian dunia, khususnya di Benua Asia.

Saat itu, stasiun tersebut menjadi stasiun pertama ketika jalan antara Surabaya dan Malang dibangun. Stasiun itu disinggahi kereta yang mengangkut hasil bumi dari perkebunan di Malang, Blitar, Probolinggo, Pasuruan dan Jember.

Menurut Manajer Humas PT KAI Daop 8 Surabaya, Sumarsono, restorasi bangunan Stasiun Semut memang telah selesai. “Tapi untuk lebih lengkapnya saya tidak tahu, karena PT Senopati Perkasa yang menangani semuanya. Pihak PT KAI Daop 8 hanya menerima surat pemberitahuan yang menjelaskan bahwa restorasi telah tuntas,” kata Sumarsono saat ditemui Berita Metro (BM).

Sumarsono juga menuturkan, akan ada agenda khusus yang membicarakan tentang fungsi

FOTO : BM/ADITYA

MEGAH : Bangunan Stasiun KA Surabaya Kota atau Stasiun Semut yang sudah tuntas direstorasi. Bangunan cagar budaya berusia ratusan tahun itu kini kembali terlihat megah.

Stasiun Semut ke depannya. “PT KAI Daop 8 sendiri mengharapkan agar fungsi Stasiun Semut ke depan tetap menjadi stasiun penumpang.

Jika memang restorasi tersebut sudah 100 persen tuntas dan sudah

mulai dibuka, penumpang tidak lagi jalan terlalu jauh dari loket masuk yang sekarang,” lanjut ia.

Hasil proses restorasi bertahun-tahun kini terlihat nyata.

Dilihat dari luar, bangunan ini

tampak baru dengan dibalut cat warna putih dan coklat. Di depan bangunan masih dipagari seng penutup. Laha di sekitarnya masih dimanfaatkan oleh warga setempat untuk berdagang makanan dan

minuman. Selain itu, karena berdekatan dengan Pasar Atom Surabaya, lahan di depan Stasiun Semut juga dimanfaatkan untuk lahan parkir mobil dan sepeda motor. (mg-1/azt)

Pemkot Wajib Asuransikan Kendaraan Parkir Desakan Dewan Seiring Kenaikan Tarif Parkir SURABAYA (BM) – Komisi B DPRD Surabaya meminta Pemkot Surabaya mengasuransikan kendaraan yang memanfaatkan lahan parkir. Itu untuk mengurangi beban para pengguna parkir yang dirasa berat, karena Pemkot menaikkan tarif parkir.

Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Mazlan Mansur menjelaskan, kenaikan tarif parkir seharusnya diimbangi dengan peningkatan pelayanan. Saat ini, pelayanan parkirhanyaberupalahanparkirsaja.

Sementara kendaraan yang parkir tidak dilindungi asuransi kehilangan.

Begitu pula dengan juru parkir yang tidak ada asuransi jiwa.

“Asuransi itu berupa asuransi kehilangan kendaraan maupun asuransi jiwa bagi juru parkir,” kata Mazlan Mansur, Rabu (26/8).

Mazlan menegaskan, kenaikan tarif parkir wajib menyatu dengan asuransi. Tapi, di lapangan, juru parkir kerap tidak menyerahkan

”

INLINE story

Kenaikan tarif parkir seharusnya diimbangi peningkatan pelayanan.

Termasuk asuransi, berupa asuransi kehilangan kendaraan maupun asuransi jiwa bagi juru parkir,"

”

MAZLAN MANSUR Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya

FOTO:BM/MADJI

karcis tanda parkir. Sehinga kondisi ini menjadi ruang terjadinya kebocoran pendapatan dari sektor parkir.

Rencana pemkot untuk menerapkan tarif progresif bagi kendaraan yang parkir di kawasan tertentu juga tidak tepat. Pasalnya, ini akan tetap menjadi potensi kebocoran. “Sebenarnya tanpa me-

naikkan target pendapatan parkir, pemerintah tetap bisa memenuhi target. Asalkan sistemnya diperbaiki,” jelasnya.

Anggota Komisi B, Achmad Zakaria menambahkan, asuransi kendaraan yang menggunakan lahan parkir merupakan kewajiban Pemkot Surabaya. Ini mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2000 tentang Parkir. Sayangnya, asuransi ini tidak pernah diterapkan sama sekali.

“Asuransi ini sebagai bentuk

perlindungan bagi pemilik kendaraan. Jadi jangan hanya memungut tarif parkir saja. Kendaraannya juga harus terlindungi,” terangnya.

Kepala UPTD Parkir Surabaya Timur Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, Tranggono Wahyu Wibowo membenarkan, sampai sekarang pihaknya belum menyelenggarakan asuransi kehilangan kendaraan. “Kami juga belum bisa menyelenggarakan asuransi jiwa bagi juru parkir. Ini

Komisi B DPRD Surabaya meminta Pemkot Surabaya mengasuransikan kendaraan yang memanfaatkan lahan parkir. Itu untuk mengurangi beban para pengguna parkir.

Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Mazlan Mansur menjelaskan, kenaikan tarif parkir seharusnya diimbangi peningkatan pelayanan.

Termasuk asuransi kehilangan.

Asuransi jiwa bagi juru parkir juga seharusnya manjadi perhatian Pemkot. Apalagi kenaikan tarif parkir wajib menyatu dengan asuransi.

karena tidak ada aturan dalam Perda,” ucapnya.

Wahyu mengungkapkan, beberapa tahun lalu Dishub pernah mengasuransikankehilangankendaraan.

Ternyata, saat itu banyak sekali kejadian kehilangan kendaraan yang parkir. Akhirnya, kebijakan itu dihentikan. Selain itu, premi asuransi kendaraan juga sangat tinggi. (arn/azt)

70 Persen Masuk Calhaj Risiko Tinggi SURABAYA (BM) – Sebanyak 70 persen jamaah calon haji (Calhaj) Embarkasi Surabaya adalah calon haji dengan risiko tinggi (risti). Dr Muhammad Zainul Ketua Panitia Penyelenggara Kesehatan Haji (PPKH) Embarkasi Surabaya mengatakan ada tiga kategori calon haji risti.

Di antaranya, jamaah berusia 60 tahun ke atas dengan riwayat sakit; jemaah berusia di bawah 60 tahun dengan riwayat sakit; dan jamaah berusia 60 tahun ke atas tanpa riwayat sakit.

“Jemaah haji risti ini memakai gelang berwarna.

Kategori pertama gelangnya warna merah, kedua warna kuning, terakhir warna hijau,” ujarnya.

Warna gelang ini merupakan kesepakatan bersama antarnegara penyelenggara ibadah haji dan telah disepakati secara internasional.

“Ini hanya untuk memudahkan antisipasi penanganan bagi pendamping dan petugas selama pelaksanaan ibadah haji,” kata Zainul.

Jumlah calon haji risiko tinggi di Embarkasi Surabaya ini, kata Zainul, meningkat kurang lebih 20 persen dari jumlah calon haji risti pada tahun sebelumnya.

Salah satu calon haji berusia 60 tahun ke atas di Embarkasi Surabaya adalah Sanusi (91 tahun) yang tinggal di Desa Silir Agung, Banyuwangi.

Berangkat haji tahun ini, bagi Sanusi bukan yang pertama kali. Keberangkatannya kali ini untuk menemani istrinya, Dalila, 66 tahun. Sanusi yang akan berulang tahun ke-92 pada 23 November yang akan datang ini kali pertama pergi haji pada tahun 1988. Saat itu, dia bermaksud pergi bersama Dalila, istrinya. Tapi saat itu hanya namanya saja yang tercantum dalam daftar calon haji. (ssn/azt)

lintas kota

Dibekuk, Bandit Jalanan Beraksi di 11 TKP SURABAYA (BM) - Seorang bandit jalanan, yang juga spesialis jambret tas berhasil ditangkap anggota reskrim Polsek Genteng, usai beraksi di 11 lokasi di Kota Surabaya.

AKP Subiantana, Kanit Rekkrim Polsek Genteng mengatakan, pelaku atas nama Ibnu Sholah (24) warga Tambak Sumur, Kecamatan Waru, Sidoarjo.

Penjambretan di 11 TKP itu diketahui berdasarkani barang bukti yang ditemukan berbagai jenis tas di tempat persembunyian tersangka di Tambak Dalam.

“Dari pemeriksaan sementara, tersangka mengaku melakukan aksi penjambretan sehari bisa 11 sampai 19 kali,” kata AKP Subiantana,

Rabu (26/8).

Saat melakukan aksi penjambretan, kata Subiantana, tersangka selalu mengajak YS dan MD. Sasarannya lebih banyak seorang wanita yang baru pulang kerja.

Korban yang terakhir menjadi sasarannya adalah Wati yang saat itu dibonceng oleh pacarnya.“Korban saat itu melintas di Jalan Genteng Kali, hendak putar balik kemudian tas yang dibawaWati itu dirampas oleh tersangka,” ujar dia.

Ketika menjadi korban perampasan, korban langsung ke Polsek Genteng untuk membuat laporan.

Setelah itu, anggota langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mendeteksi keberadaan pelaku berdasarkan GPS di handphone

FOTO : ISTIMEWA

TERSANGKA: Ibnu Sholah, tersangka spesialis jambret tas yang beraksi di 11 TKP, dibekuk anggota Polsek Genteng.

milik korban. Di GPS, pelaku terpantau di sekitar Dharmawangsa kemudian menuju ke Jalan Platuk.

Mengetahui itu, anggota langsung melakukan pengejaran dan berhasil menemukan pelaku.

“Baru di sekitar Tambak Dalam kita menangkap tersangka Ibnu Sholah, sedangkan dua tersangkaYS dan MD melarikan diri,” ujar Subiantana.

Dia mengungkapkan, saat melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap tersangka, anggota Polsek Genteng mengalami kesulitan. Karena, lokasi penangkapan merupakan pemukiman padat sehingga harus hati-hati.

Dari penangkapan tersangka, polisi akhirnya mengamankan 11 tas berbagai jenis, yang berisikan dompet yang merupakan hasil kejahatan. Selain itu, di tempat persembunyian tersangka ditemukan lima unit kendaraan bermotor yang juga hasil perampasan. (ssn/azt)

Teliti Hak Perdata Anak Hasil dari Kawin Kontrak SURABAYA (BM) – Fenomena kawin kontrak atau nikah siri masih kerap dijumpai di sebagian daerah di Indonesia. Misalnya di Desa Rembang, Kabupaten Pasuruan, Desa Sukabumi, Cisarua (Jawa Barat). Padahal, UU nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang perkawinan sah dan menolak pernikahan kontrak ataupun siri.

Persoalan kawin kontrak ini kemudian menarik minat Ayu Tanisa Devi, mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya untuk meneliti. Khususnya mengenai

hak perdata anak hasil kawin kontrak yang dinilai merugikan.

Anak hasil dari kawin kontrak tidak diakui UU dan dianggap anak luar kawin sehingga tidak berhak mendapatkan hak perdata, baik berupa waris, wali dan nafkah.

Menurut Ayu, anak luar nikah dari perkawinan kontrak bisa tetap mendapatkan hak perdatanya karena ada UU yang mengaturnya.

“Sebelum tahun 2010 sulit bagi anak hasil kawin kontrak untuk mendapatkan haknya, tapi setelah ada keputusan Mahkamah Konstitusi

(MK) nomor 46/PUU-VIII/2010 anak kawin kontrak ini bisa mendapatkan haknya dari ayah,” kata dia saat ditemui di kampusnya, Rabu (26/8).

Mahasiswi semester 8 Fakultas Hukum ini menjelaskan, keputusan MK itu benar-benar mampu membawa angin segar bagi anak kawin kontrak yang selama ini tidak diakui ayahnya. Hal itu dibuktikan Ayu dan dituangkan dalam tugas akhirnya yang berjudul ‘Hak Keperdataan Anak dalam Perkawinan Kontrak’.

Perempuan kelahiran Nunukan Kalimantan Utara (Kaltara) itu mengakui, meski putusan MK berlaku namun dalam kenyataannya cukup sulit bagi ibu dan anak hasil kawin kontrak untuk mendapatkan hak perdatanya. Selain kurang sosialisasi, proses persidangan pengakuan hak perdata anak itu sulit dan membutuhkan biaya banyak. (sdp/azt) FOTO : BM/SULUH DWI P

PENELITIAN: Ayu Tanisa Devi meneliti tentang anak hasil kawin kontrak yang memiliki peluang mendapat hak perdata.

FOTO : ISTIMEWA

PEMBATAS: Tampak pembatas di Jl Basuki Rahmat yang diusulkan diganti pagar permanen.

Usulkan Pagar Permanen di Jl Basuki Rahmat SURABAYA (BM) – Penempatan media jalan di Jl Basuki Rahmat, depan Bank Maspion hingga depan Tunjungan Plaza 2 dipastikan akan ditingkatkan jadi pagar permanen. Uji coba yang dilakukan Satlantas Polrestabes Surabaya itu dinilai sukses mengurai kemacetan di sepanjang jalan protokol Surabaya tersebut.

“Kami akan usulkan(ke Pemkot Surabaya agar dibikin pagar pembatas seperti di Jl Urip Sumoharjo,” kata AKBP Fadly Munzir Ismail, Kasatlantas Polrestabes Surabaya.

Menurut Fadly, pembuatan pagar jalan itu nanti tak hanya untuk membatasi ruang gerak pemakai kendaraan sehingga tak memotong jalan seenaknya dan menimbulkan kemacetan parah.

Alasan lain, pengadaan pagar jalan itu juga dimaksudkan untuk mengendalikan pejalan kaki supaya tidak lagi menyeberang sembarangan.

“Padahal di sana sudah ada jembatan penyeberangan tapi tak pernah dipakai. Pejalan kaki pilih menyeberang langsung. Itu membahayakan diri sendiri dan pengendara yang melintas,” ujarnya.

Fadlymenyesalkankesadaranmasyarakatyang masih minim dalam penggunaan fasilitas penyeberangan jalan. “Kami tak bisa terus menerus mengawasi mereka dan memberi peringatan. Kalau kesadaran tak datang dari diri sendiri ya susah sendiri nantinya,” tutur Fadly. (ssn/azt)

14 LAMONGAN

berita metro www.beritametro.co.id

KAMIS, 27 AGUSTUS 2015

Pengajuan Anggaran Pendidikan Lewat APBDTahun IniTerakhir

Sebanyak 8 Pekerja di Perbaikan Tabung Elpiji Menderita Luka Bakar

Tahun Depan, Anggaran Kewenangan Pemprov

Timbulnya Api Diduga dari Sisa Gas yang Menyambar Kabel

LAMONGAN (BM)- Pemerintah pusat sudah mencanangkan akan melaksanakan amanat UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mulai 1 Januari 2017. Salah satu yang mengemuka adalah terkait pelimpahan kewenangan pengelolaan pendidikan setingkat SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi (Pemprov).

Banyak konsekuensi positif yang akan diterima pemerintah kabupaten/kota terkait pelimpahan tersebut. Di antaranya Lamongan bisa menerima distribusi guru maupun kepala sekolah yang memiliki kualitas bagus dari daerah lain di Jawa Timur.

Di sisi lain, guru maupun kepala sekolah di Lamongan nantinya setelah 1 Januari 2015 juga bisa menerima konsekuensi serupa. Mereka bisa dimutasi ke kabupaten kota lain di Jawa Timur untuk melaku-

kan pemerataan kualitas pendidikan.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan (Dikmenumjur) Dinas Pendidikan Lamongan Kandam melalui Kabag Humas dan Infokom SugengWidodo menyebut ada empat hal yang akan dilimpahkan kepada pemprov.

“Pelimpahan kewenangan pengelolaan SMA dan SMA sederajat ini meliputi 4 M yaitu material, money, man dan methods. Sehingga keempat hal ini yang sebelumnya menjadi kewenangan Pemkab Lamongan bakal menjadi kewenangan Pemprov Jatim, “ sebut dia, Rabu (26/8).

SelainmasalahdistribusiSDM, guru maupun sekolah, aset maupun aspek pendanaan akan menjadi kewajiban pemprov. “Tahun ini adalah terakhir kalinya sekolah SMA dan SMK sederajat di La-

mongan dapat mengajukan anggaran melalui APBD kabupaten untuk kegiatan di tahun 2016. Namun mulai tahun depan, pengajuan anggaran sudah melalui Pemprov Jatim untuk penggunaan anggaran 2017,” urainya.

Ide dasar dari undang-undang ini, lanjut dia adalah untuk pemerataan kualitas pendidikan.

Harapannya, dengan distribusi merata, baik anggaran maupun SDM di wilayah provinsi, kualitas pendidikan akan semakin merata.

Namun dengan adanya undang-undang ini bukan berarti pemerintah daerah tidak lagi memiliki akses untuk memberikan bantuan pendanaan untuk peningkatan kualitas pendidikan di wilayahnya. Hal itu bisa diatur melalui skema hibah dari APBD kabupaten/kota kepada APB Provinsi Jatim. (nun/han/ zen)

LAMONGAN (BM) – Sedikitnya delapan pekerja gudang perbaikan elpiji milik PT Lati Prayogi di Lamongan mengalami kecelakaan kerja. Tubuh para pekerja tersebut terbakar setelah gas elpiji dari dalam tabung ukuran 3 kilogram yang diperbaiki bocor.

Kebocoran itu menyebabkan, gas menyambar percikan api, Rabu (26/8). Enam di antara delapan korban itu kini sedang dirujuk ke Puskesmas Tikung dan harus menjalani rawat inap karena luka bakarnya serius. Sementara dua korban lainnya hanya mengalami luka bakar ringan dan tidak perlu menjalani rawat inap.

Sementara, enam korban kebakaran gas elpiji ngebros itu terpaksa kini menjalani rawat inap dan perawatan intensif karena luka parah di Puskesmas Tikung, Lamongan. Sekitar 30 persen kulit para korban mengelupas karena luka bakar akibat semburan gas elipiji.

Enam di antara 8 korban yang harus menjalani rawat inap adalah Rifki Alfian Arif (19), Rio Dwi Prasetyo (27), Darmanto (21), Subekti (19), Mambaul Huda (36) dan Ahmad Arif (19), semuanya warga Guminingrejo. Sedang dua korban luka ringan adalah ArdiWidianto (25), dan Muhammad Edy Bagus (21), keduanya asal Jotosanur Kecamatan Tikung. Namun, untuk kedua korban ringan itu sudah diperbolehkan pulang.

Informasi yang dihimpun, Kejadian

LUKA SERIUS: Seorang pekerja perbaikan tabung elpiji yang mengalami luka bakar parah, sehingga harus dirawat inap. Dari Kejadian itu diduga dari kebocoran tabung.

bermula saat 40 pekerja di gudang perbaikan elipiji sedang melakukan aktivitasnya memperbaiki tabung gas elipiji ukuran 3 kilogram. Menurut saksi sekaligus korban kejadian itu Rifki Alfian Arif, ia bersama teman-temannya seperti biasanya memperbaiki tabung-tabung yang rusak.

Setiap pekerja mempunyai bagian masing-masing, ada yang memasang seltip,

melepas falfe, mengecat dan berbagai pekerjaan untuk perbaikan. Nah, saat Rifki membuka falfe tabung 3 kilogram, tibatiba isi tabung ngebros karena ternyata di dalam tabung masih ada sisa gas.

Keluarnya gas dengan tekanan yang begitu cepat mengarah ke meja administrasi tempat laptop dan tempat beberapa sambungan kabel. “Mungkin saat ngebros, gas mengenai kabel charge laptop yang terkelupas lalu keluar api dan membesar,” ungkap Rifki sembari menahan sakit akibat luka bakar yang dideritanya.

Rupanya, di dalam gudang itu juga banyak pekerja lain yang jaraknya tidak jauh dengan Rifki sehingga mereka ikut terkena sambaran api gas elpiji. Seorang adalah Rio Dwi Prasetyo (27), asal Magetan karyawan bagian administrasi ikut tersambar api. Waktu itu ia sedang memasukkan data ke laptop.(nun/han/ zen/nov)

Dandim Lepas Keberangkatan 29 Pengusaha, Rakor dengan Panglima TNI LAMONGAN (BM) - Sebanyak 29 pengusaha penggilingan padi Lamongan berikut pendamping Pasi Intel Kodim 0812 Kapten (Arh) Suherman diberangkatkan ke Jakarta oleh Dandim 0812 Lamongan Letkol (Inf) Jemz RE di RAKOR: Dandim 0812 Lamongan Letkol (Inf) Jemz RE saat memberangkatkan 29 pengusaha penggilingan padi di Makodim 0812 Lamongan, Selasa (25/8), malam.

Makodim 0812 Lamongan, Selasa (25/8), malam.

Pemberangkatan itu dengan menggunakan Bus Eka Jaya Nopol S 1717 GD. Pengusaha penggilingan padi tersebut akan menghadiri rapat koordinasi penyerapan beras Bulog untuk mendukung program swasembada pangan nasional.

“Mereka akan mendapat pengarahan dari Panglima TNI dan Kementan RI terkait penye-

rapan beras Bulog,” terang Letkol Jemz.

Adapun nama-nama pengusaha yang diberangkatkan ke Jakarta di antaranya adalah UD Sumber Makmur Imam Kustari dari Desa Sambangan Kecamatan Babat, UD Sri Rejeki Agus Masuwun Desa Dradah Kecamatan Kedungpring, UD Cahaya Indah H Rahman Desa Kalitengah Kecamatan Kalitengah. (nun/han/zen/nov)

GRESIK

www.beritametro.co.id

Paslon Arjuna Klaim Dukungannya Naik hingga 30 Persen

MAMPU: Bupati Gresik Sambari Halim Radianto saat menyerahkan penghargaan terhadap dua kecamatan di pulau Bawean atas pencapaian 100 persen pelunasan PBB.

Pengaruhi Salah Satu Paslon Jadi Galau dan Gundah GRESIK (BM) – Pasangan calon (paslon) Cabup-Cawabup Gresik Ahmad Nurhamim-Junaidi (Arjuna), yang diusung partai Golkar mengklaim suara dukungannya terus merangkak naik.

Hingga akhir Agustus ini, suara Arjuna capai 30 persen dari 2 paslon lain.

Dua paslon yang dimaksud itu adalah Sambari Halim Radianto-Moh Qosim

(SQ) dan Bersama Husnul KhuluqAchmad Rubaie (Berkah). “Dukungan Arjuna dari masyarakat grafiknya terus naik tajam. Angkanya sudah 30 persen,” kata Cabup Ahmad Nurhamim yang enggan menyebutkan berapa persentase dukungan yang diraih dua rivalnya SQ dan Berkah, Rabu (26/8).

Menurut Nurhamim, meroketnya

TAWARKAN SOLUSI: Paslon Arjuna saat penentuan nomor urut peserta pilkada bersama dua paslon lainnya, waktu lalu.

dukungan terhadappasangan Arjunakarena tidak lepas dari solidnya tim Arjuna untukmemenangkancabup-cawabuptermuda di Kabupaten Gresik ini. Hingga arus dukungan yang terus mengalir dari berbagai belahan warga masyarakat Gresik.

Hal itu menunjukkan kalau banyak masyarakat Gresik yang menghendaki Arjuna yang memimpin Gresik 2016-2021, mendatang. Arjuna lanjut Nurhamim telah memberikan pilihan kepada masyarakat yang belum bisa menentukan pilihan/swing voter (suara mengambang, red) untuk segera menentukan pilihan kepada Arjuna.

Sebab, Arjuna yang memiliki solusi untuk memecahkan segala kebutuhan yang sedang dihadapi Kabupaten Gresik. Karena itu, Arjuna selalu memberikan tawaran dan solusi kepada masyarakat yang masih kebingungan untukmenambatkanpilihan maka Arjuna sebagai solusinya.

“Jika masyarakat kebingungan menentukan pilihan, maka Arjuna solusinya,” ajak Nurhamim.

Nurhamim menjelaskan, terus menanjaknya dukungan terhadap

pasangan Arjuna, membuat salah satu pasangan cabup-cawabup menjadi galau dan gundah gulana. Sebab, banyak pendukungnya yang beralih menambatkan hatinya ke pasangan Arjuna.

Namun, Nurhamin tidak mau menyebutkan, pasangan cabupcawabup mana yang disebut sedang gundah gulana itu. “Menggelindingnya nama Arjuna, membuat salah satu pasangan makin galau,” terangnya.

Ditambahkan Nurhamim, pasca adanya tahapan pilkada berupa pengundian nomor urut calon bupati dan calon wakil bupati yang digelar KPU Gresik di WEP, Selasa (25/8), lalu makin banyak komunitas masyarakat yang mengajak ketemu paslon Arjuna untuk menambatkan pilihannya.

Karena itu, tim Arjuna sekarang tengah menjadwalkan agenda-aganda pertemuan itu. “Sudah banyak komunitas masyarakat yang membuat jadwal untuk bertemu dengan paslon Arjuna, “ pungkas mantan Wakil Ketua DPRD Gresik periode 2009-2014 ini. (sgg/uki/nov)

Dua Paslon Rebutan Dukungan Kiai Kalangan Nahdliyin GRESIK (BM) - Pertarungan pasangan calon (paslon) Cabup dan Cawabup Gresik semakin sengit. Dua kandidat paslon Sambari Halim Radianto-M Qosim (SQ) dan Husnul Khuluq-Achmad Rubaie (Berkah), saling berebut kiai dari kalangan Nahdliyin atau Nahdlatul Ulama (NU).

Paslon Berkah yang diusung koalisi PDIP, PAN, dan Partai Gerindra menggelar kegiatan bertajuk Halal Bihalal tingkat majelis wakil cabang (MWC). Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut di tingkat kecamatan, setelah pertemuan bertajuk sosialisasi Muktamar ke-33 NU PERWAKILAN

di Jombang, akhir pekan lalu.

Dalam pertemuan itu, paslon Berkah didatangi mantan Ketua DPC PKB dan DPRD periode 2004-2009. Kemudian mantan bupati dua periode dari PKB KH Robbach Ma’sum serta KH Machfud Ma’sum selaku ketua Rois Syuriah PCNU Kabupaten Gresik.

Hal yang sama dilakukan paslon Sambari Halim Radianto-M Qosim (SQ). Paslon incumbent yang diusung koalisi partai PKB dan Demokrat menggelar ‘Majelis Shalawat dan Doa’ di Wisma Ahmad Yani. Dalam acara

tersebut, ribuan jamaah yang didominasi warga NU dari 16 kecamatan. Selain itu, pengurus MWC, Muslimat, Fatayat, Ansor bahkan Ishari juga turut hadir.

Sejumlah kiai yang hadir di tengahtengah mereka di antaranya KH Machfud Ma’sum (Dukun), Rois Syuriah PCNU KH Achmad Bukhori Hadi (Bungah).

Lalu, KH M Mansoer Sidiq (ketua MUI Kabupaten Gresik); KH Afif Ma’sum; KH Atiq Ismail; KH Ishaq (Bungah), dan KH Ilman (Ujungpangkah). Kemudian Ketua PW Muslimat Hj Masriroh Wahid serta Ketua PW Fatayat Hj Hikmah Bafaqih.

Terlihat pula Ketua DPC PKB Jazilul Fawaid, Ketua DPW PKB Jawa Timur H Halim Iskandar beserta Thoriqul Haq selaku sekretaris. Berdasarkan survei yang dilakukan PKB. Tingkat popularitas paslon SQ mencapai sekitar 93 persen dengan elektabilitas sekitar 75 persen. Dengan begitu potensi kemenangan SQ sangatlah kuat.

“Masyarakat Gresik, masih banyak yang menghendaki paslon SQ. Kalau Jazilul nyalon jelas kalah dengan Sambari dan Qosim,” kata Ketua DPC PKB Jazilul Fawaid, kemarin. (bet/nov)

Bupati dan Wabup Apresiasikan Bawean, Lunasi PBB Seratus Persen GRESIK (BM) - Bupati Sambari Halim Radianto berharap dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021 DPRD Gresik menargetkan APBD sebesar Rp 7 triliun. Hal itu, disampaikan bupati saat memberi sambutan dalam acara Bulan Panutan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan yang berlangsung di Ruang Mandala Bakti Praja Kantor Bupati Gresik, Rabu (26/8).

“Selama dalam lima tahun kepemimpinan saya APBD meningkat berlipat-lipat dari target sehingga mencapai Rp 2,8 triliun. Insyaallah kalau target Rp 7 triliun pada 2021 bukan hal yang mustahil. Karenanya, DPRD Gresik harus berani menarget untuk lima tahun ke depan, dan mudah-mudahan SQ memimpin Gresik kembali,” kata bupati di hadapan Muspida Calon petahana ini juga memberi apresiasi kepada para kepala desa yang sudah melunasi 100 persen tagihan PBB di wilayahnya. Terutama seluruh desa di 2 kecamatan yaitu Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak di pulau Bawean yang lunas seratus persen.

“Kami sangat mengapresiasi dua camat di wilayah kepulauan dan kami berikan penghargaan,” imbuh Sambari

Terkait target PBB Pedesaan dan Perkotaan Kabupaten Gresik tahun 2015 sebesar Rp 75 miliar, untuk memberikan motivasi para kades dan camat.

“Jangan melihat nilai nominal itu sebagai jumlah yang besar. Jumlah itu kalau saya gunakan untuk biaya pembangunan di wilayah Bawean saja dalam setahun tak cukup. Target Rp 75 miliar untuk memotivasi para kades dan lurah,” imbuh bupati lagi.

SedangkanWakilBupatiGresik Mohammad Qosim yang mendampingi bupati juga berharap, agar pembayaran PBB bisa tepat waktu. “Bila dibayar tepat waktu makapelaksanaanpembangunan lancar. Kalau lancar infrastruktur bagus dan investor banyak masuk sehingga perekonomian ikut bergerak,” kata Qosim.

Wabup menambahkan dirinya juga ikut memuji pada masyarakat pulau Bawean, meski jauh di kepulauan tapi kepedulian dalam melunasi PBB sangat tinggi dan lunas 100 persen. Sementara Sekda Gresik Moch Nadjib dalam laporannya mengatakan target penerimaan PBB tahun 2015 sebesar Rp 75 miliar.

“Dibanding tahun 2014, penerimaan pada 2015 masih lebih baik, karena pada bulan yang sama penerimaan tahun lalu hanya 55 persen,” tandas Nadjib. (uki/nov)

Lamongan: M. Zainuddin (koord), Thafhanul Fahri Iklan/Langganan: 0857 3233 5005 Gresik: Masduki (koord), Moch. Sugeng Iklan/Langganan: 0821 7997 3350

PASURUAN RAYA 15

berita metro www.beritametro.co.id

KAMIS, 27 AGUSTUS 2015

KABUPATEN PASURUAN I KOTA PASURUAN

Target Retribusi Dishub Naik Rp 560 Juta Dari Rp 7,649 Miliar, di P-APBD II Jadi Rp 8,214 Miliar PASURUAN (BM) – Target pencapaian retribusi Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pasuruan di P-APBD II 2015 mengalami peningkatan signifikan. Bahkan angkanya mencapai level Rp 560 juta.

Peningkatan target tersebut didongkrak dari beberapa potensi, di antaranya parkir khusus, parkir konvensional, retribusi terminal, retribusi kios dan parkir berlangganan.

MENINGKAT: Tampak parkir bus di terminal. Target retribusi Dishub Kabupaten Pasuruan tahun 2015 mengalami peningkatan. Kenaikannya mencapai Rp 560 juta di P-APBD II 2015.

FOTO : BM/AH HABIBI

Proyek Dinas Pengairan Ditarget Tepat Waktu PASURUAN (BM) – Dinas Pengairan dan Pertambangan Kabupaten Pasuruan menargetkan seluruh proyek selesai tepat waktu. Apalagi sebagian proyek sudah mencapai penyelesaian 90 persen.

Tapi ada beberapa di antaranya yang baru mencapai 45 persen, bahkan ada yang baru memulai pekerjaan.

Dijadwalkan akhir November mendatang, semua pekerjaan harus sudah selesai.

Menurut Kepala Dinas Pengairan dan Pertambangan Kab Pasuruan, Ir Hanung Widya Sasangka, semua pekerjaan sudah berjalan sesuai jadwal yang ditentukan, sehingga pada akhir November nanti, seluruhnya akan selesai tepat waktu.

“Jumlah paket keseluruhan kurang lebih ada 150 paket dan semuanya ditargetkan selesai tepat waktu,” kata Hanung.

Lebih lanjut dikatakan Hanung, proyek dengan nilai kecil sebagian baru selesai, sedangkan proyek dengan nilai besar ada yang baru mulai.

“Umumnya semua sudah hampir selesai pekerjaannya, sehingga pihak Pengairan sangat optimis seluruh pekerjaan akan selesai tepat waktu,” katanya. (bib/an/azt)

Data yang diperoleh Berita Metro (BM) dari Dishub, target pendapatan retribusi tahun 2015 semula Rp 7,649 miliar. Tapi di P-APBD II serta hasil evaluasi, target pendapatan dinaikkan menjadi Rp 8,214 miliar atau naik Rp 560 juta.

Kenaikan tersebut diperoleh dari parkir berlangganan yang semula Rp 7,1 miliar di P-APBD II menjadi Rp 7,7 miliar, parkir konvensional dari Rp 180 juta mejadi Rp 190 juta, retribusi parkir khusus dari Rp 131,8 juta menjadi Rp 138,8 juta.

Sedangkan untuk retribusi terminal dan retribusi kios tidak ada perubahan. Tetap di level Rp 6 juta untuk retribusi kios dan Rp 181,54 juta untuk retribusi

terminal. Di dua sektor itu pihak Dishub belum memberikan plafon kenaikan, karena imbas dari lesunya perekonomian nasional.

Dampaknya, sejumlah pemilik angkutan umum, seperti perusahaan bus AKDP mengurangi operasional armada mereka.

Terpisah, Kepala Dishub Kabupaten Pasuruan Heryitno yang dikonfirmasi Berita Metro (BM) usai rapat dengan Komisi III DPRD mengatakan, meski dua sektor retribusi potensial penyumbang PAD masih kurang maksimal, tapi total target capaian retribusi Dishub 2015 ada kenaikan yang cukup fantastis, jika dibandingkan pada tahun 2014 yang hanya Rp 7,33 miliar. (bib/an/azt)

Sepakat, ADD untuk Renovasi Kantor Desa PASURUAN (BM) – Kucuran ADD (Anggaran Dana Desa) dari Pemkab Pasuruan untuk semua desa, menjadi motor penggerak para kepala desa (Kades) untuk percepatan pembangunan di wilayah mereka.

Salah satu contohnya, apa yang dilakukan Kades Carat, Kecamatan

Gempol, Kabupaten Pasuruan, H Abdollah Rochman. Dirinya bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat dan para Kasun menyusun program pembangunan melalui forum rapat pada 19 Juni 2015.

Dalam rapat tersebut banyak usulan

FOTO : BM/AH HABIBI

RENOVASI: Tampak Kantor Desa Carat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan yang sudah direnovasi menggunakan ADD (Anggaran Dana Desa).

PERWAKILAN

konstruktif serta peran masyarakat dalam menyukseskan program.

“Untuk dana ADD 2015 difokuskan pada renovasi kantor desa, mengingat kantor desa. Ini tidak pernah direnovasi sejak saya menjabat empat tahun, sehingga banyak bagian dari kantor desa ini yang rusak. Seperti gedung kantor desa, plafon, atap, pintu, jendela dan lantai keramik,” jelasnya.

H Abdollah Rochman yang akrab disapa Rohan menambahkan, dana ADD juga digunakan untuk renovasi gapura Raos Baru Rp 15 juta dan pengadaan peralatan desa berupa satu unit komputer dan satu unit proyektor Rp 6 juta.

Keterangan yang sama juga dilontarkan Samijan, Ketua TPKD (Tim PengelolaKegiatanDesa).Menurutia,dari hasil musyawarah sengan para Kasun diperoleh kesepakatan bahwa penggunaan dana ADD difokuskan untuk renovasi Kantor Desa Carat dan pembangunan gapura Raos Baru. (bib/ nam/azt) Pasuruan Raya: Ah. Habibi (koord), Aan Wijayanto; Iklan/Langganan: 0813 3491 7807

OTOMOTIF

JASA

19/05

OTOMOTIF

19/05

26/05

KEHILANGAN STNK N 4213 ZD, NK 052388, NM 1051938, AN. SYAIFUL BAHRI 27/08

STNK N 2686 UJ , NK 25004, NM 1123085, AN. ATOUL ROHMAN

27/08

05/05

12/05

STNK N 2276 ZW, NK 703576, NM 1699679, AN. UNTUNG 27/08 STNK N 5671 UE , NK 140165, NM 141772, AN. SUYONO 27/08 STNK N 4761 YX, NK 204134, NM 1203732, AN. NENY ARISANDY 27/08

08/05

30/04

16 www.beritametro.co.id

KAMIS, 27 AGUSTUS 2015 0,22% IHSG

4,237

3,2% NIKKEI

18,377

0,5%

0,5%

STI

FTSE

2,873

6,052

1,1% KLCI

1,580

HARGA EMAS 1,3% DJIA

15,666

0,4%

1,4%

NASDAQ

S&P500

4,506

1,868

JUAL (Rp/gr)

514,429

KURS MATA UANG

BELI (Rp/gr)

US$/OZT:

USD

SGD

EUR

AUD

493,852

1,131.18

JUAL: 14.135,00 BELI : 14.105,00

JUAL: 10.089,21 BELI : 10.059,21

JUAL: 16.227,29 BELI : 16.127,29

JUAL: 10.115,33 BELI : 10.035,33

SUMBER: GERAIDINAR

IDR/USD: 14,127

SUMBER:KLIKBCA.COM

BERLAKU 26 AGUSTUS 2015 - SUMBER: IMQ21.COM

PPh Petani Jadi Kendala Penyerapan Beras

Bulog Minta Penundaan Masa Berlakunya JAKARTA (BM) - Adanya tambahan pajak penghasilan (PPh) dari hasil penjualan para petani kepada Bulog, akibatnya banyak petani yang enggan menjualnya ke Bulog. Bahkan di saat kondisi perekonomian saat ini menjadikan para petani kian terpuruk. Agar para petani lebih dapat bergairah lagi. Pungutan PPh itu telah diajukan ke Dirjen pajak untuk diberikan kelonggaran berupa penangguhan penerapan PPh. Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog) Djarot Kusumayakti

yang seringkali mendapat pertanyaan tentang adanya tambahan beban PPh dari hasil penjualan kepada bulog. “Sudah lima kali saya ditanyai soal pajak ini. Saya sampaikan ya, keputusan pajak itu ada dari Dirjen Pajak. Tolong kalau ada yang narik PPh, sampaikan itu sudah ada suratnya hari ini pada saya,” ujar Djarot di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (26/8).

Dia mengatakan sudah mengkoordinasikan dengan pihak Direktorat Jenderal Pajak untuk

menunda keputusan penarikan pajak tersebut. “Saya hanya memberitahukan untuk menunda, sesuai keputusan dari dirjen, karena kemarin pembicaraan kami dengan beliau ditunda. Yang sudah bayar ayo monggo ambil lagi,” ucapnya. Dia menambahkan, jika mulai hari ini PPh itu tidak dilakukan adanya penarikan PPh, karena sampai ada ketentuan dari Dirjen Pajak yang baru. “Kita berharap ya, mudah-mudahan PPh itu dibatalkan,”ujarnya.

Sementara itu, salah seorang petani menceritakan ketika menjual padinya kepada bulog ada pajak seberas 1,5 persen dari hasil yang dijualnya. Hal ini menjadi banyak pertanyaan kepada Djarot sebagai Dirut Bulog. “Kami mau minta penjelasan kepada pak Djarot, bagaimana dengan pajak ini. Karena kami sudah membayarnya kemarin.

Jika sudah jelas, kami bisa ambil lagi pajak yang kemarin kami bayarkan,” tutur salah seorang petani.

Bahkan di beberapa daerah se-

belumnya telah dilaporkan soal tambahan pungutan PPh pada petani pada pengadaan beras oleh Perum Bulog Jawa Timur. Hal ini seiring dengan mahalnya harga beras di pasaran dan pengenaan PPh pada petani sebesar 1,5% dari harga jual ke Bulog. Pengenaan pajak bagi petani ini seiring dengan upaya pemerintahan Jokowi untuk menaikkan pendapatan negara dari sektor pajak.

Dan pajak pada petani yang mulai diberlakukan sejak 2014 ini makin digenjot di tahun 2015. (nis/dra)

FOTO:BM/IST

Djarot Kusumayakti

FOTO : BM/ANTARA

Hadapi MEA, Peran UKM Terus Ditingkatkan SURABAYA (BM) - Meski kondisi perekonomian nasional masih belum stabil dan nilai tukar rupiah kian melemah.

Beberapa pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) terancam gulung tikar disebabkan bahan produksi kian tinggi dan sulit memasarkan produknya.

Mengatasi hal itu Pusat Pelatihan Kewirausahaan (PPK) Sampoerna mengajak para pelaku UKM untuk terus memperkuat produksi UKM Indonesia meski kondisi masih sulit bersaing dengan produk luar negeri.

Manager Contributions and

CSR, Taruli A Aritonang mengatakan, pihaknya terus memperkuat produksi UKM lokal untuk mampu bersaing produk asing mendatang.

Apalagi kehadiran pasar bebas ASEAN (MEA) sudah di depan mata produk UKM lokal harus mampu bersaing.

“Lewat PPK Sampoerna diharapkan pelaku UKM binaan kami mampu bersaing dengan produk luar negeri. Sejauh ini kami telah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lokasi operasional pabrik dan pengembangan

kewirausahaan di Indonesia.

Hal ini diwujudkan melalui pelatihan oleh PPK Sampoerna yang diberikan kepada pelaku UKM dari berbagai sektor ekonomi sejak 2007,” terang Taruli di Surabaya kemarin.

Disebutkan, saat ini pihaknya telah mampu membinakan sekitar 22.000 peserta pelatihan, baik dari kelompok maupun individu yang telah mengikuti pelatihan di PPK Sampoerna. Pada jumlah ini, yang aktif dan masih konsisten menjalani bisnis mencapai 3.000 peserta. (top/dra)

PEMERINTAH BUYBACK SAHAM BUMN Foto double exposure pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpantau melalui layar ditutup menguat pada level 4.237,73 atau naik tipis 9,232 poin di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (26/8). Pemerintah melalui perusahaan BUMN menggelontorkan dana Rp10 triliun untuk pembelian saham kembali di pasar modal guna meningkatkan harga saham yang sedang anjlok

Jelang Idul Adha 2015

Dinas Peternakan Jamin Ketersediaan Sapi Potong untuk Kurban SURABAYA (BM) - Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur memastikan ketersediaan sapi potong di Jatim menjelang hari raya Idul Adha September 2015 aman. Stok Sapi potong di Jatim sekitar 800 ribu sementara kebutuhan hanya 500 ribu.

“Ada sekitar 300 ribu ekor yang malah berlebih dan dikirim keluar Jawa Timur,” ujar Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, Maskur, kemarin. Hal ini secara otomatis menepis kekhawatiran masyarakat terkait kekurangan stok sapi, seperti yang terjadi di beberapa daerah selain Jatim.

Meski tidak ada kekurangan stok sapi potong, Maskur menuturkan pada hari Raya Idul Adha nanti diprediksi tetap akan ada lonjakan harga sapi potong. Ini karena permintaan sapi potong untuk kurban pada musim lebaran haji cukup tinggi.

FOTO: BM/MADJI

LIHAT: Kepala Dinas Peternakan Jatim Maskur bersama Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf meninjau juara ternak sapi di Kontes Ternak se-Jatim 2015.

Ia memprediksi jika harga sapi saat ini berkisar antara Rp 12 juta -Rp 14 juta, maka pada lebaran haji harganya bisa sampai Rp 20 juta. Namun demikian momen tersebut hanya akan terjadi hingga lebaran haji saja, pasca lebaran harga sapi akan kembali normal. “Namun yang perlu diingat, harga sapi berbeda dengan harga daging. Harga daging akan normal, namun harga sapi yang akan naik, ini karena permintaan untuk kurban sangat banyak,” tuturnya.

Sementara itu menjawab imbas kenaikan harga daging di Jakarta, Maskur memastikan tidak akan terjadi di Jawa Timur. Karena pedagang pasti ingin merasakan kenaikan harga seperti di Jakarta yang masih cukup tinggi. Padahal harga daging sapi di Jatim masih normal.

Berdasarkan rumus ekonomi, jika ada kenaikan harga memang suplai akan

ditahan dengan harapan harga akan naik lagi. “Kalau pedagang sampai menahan dan daging langka, ya terpaksa kita akan sembelih sendiri dan melempar ke pasaran,” ujarnya.

Dikatakannya, masyarakat tak perlu khawatir karena pemerintah bisa mengambil alih proses penyembelihan jika sewaktu-waktu pedagang daging di Jawa Timur melakukan aksi mogok seperti di Jakarta.

Seperti diketahui, saat ini populasi sapi di Jatim mencapai 4,25 juta ekor per Agustus 2014. Jumlah ini lebih banyak dibanding populasi sapi tahun sebelumnya yang berada di angka 4,125 juta ekor.

“Saat ini impor diprediksi selisih harganya tidak terlalu jauh. Diperkirakan harga daging impor Rp 38 ribu/kg, sedang daging sapi lokal Rp 44 ribu/kg,” pungkasnya. (zal/adv)

Waspadai Penyakit, Perketat Pos Pantau SURABAYA (BM) - Dinas Peternakan Jatim mewaspadai masuknya hewan kurban berpenyakit antraks dan Jembrana Disease. Karena itu sejumlah titik masuknya hewan kurban ke Jatim diperketat. “Pengalaman tahun lalu saat Idul Adha, Dinas Peternakan Jatim menolak kambingkambing asal Jateng. Sebab, kasus terakhir tahun 2011, di Sragen dan Karanganyar Jateng sempat terjadi kasus antraks,” ujar Kepala Dinas Peternakan Jatim, Maskur.

Antraks bisa menyerang kambing dan sapi. Kalau sampai masuk Jatim, pasti kambing dan sapi Jatim tidak akan laku. Guna mewaspadai pe-

nyakit tersebut, menurutnya, pos-pos pemantau kesehatan hewan terus disiagakan.

Dijelaskan, Jatim memiliki 8 pos pemantau ternak di beberapa daerah. Dua ada di Magetan, satu di Ponorogo, Ngawi, Ketapang Banyuwangi, Pacitan dan dua di Tuban. Di pos-pos ini, setiap ternak akan dicek kesehatan fisik ternak dan harus disertai surat kesehatan dari dokter yang memeriksa.

Pada pos ini juga memeriksa peruntukannya apakah sudah sesuai atau tidak. “Kalau untuk dipotong kan harus jantan. Pada pos ini nantinya juga diketahui jumlahnya sehingga retribusinya jelas,” sambung Pj Bupati Ponorogo tersebut.

Bazar Ternak Dalam menyambut Idul Adha nanti, Dinas Peternakan Jatim akan menggelar bazar ternak dengan menggandeng pedagang hewan ternak yang menjadi peternak binaan Disnak di tingkat kabupaten/kota. “Mereka umumnya berasal dari sentra ternak potong seperti Kediri, Lamongan, Tuban, Magetan, dan Malang,” sambungnya.

Tujuan bazar tersebut diakui salah satunya adalah mengajak masyarakat dan pedagang hewan ternak agar saling mengetahui hewan yang benar-benar layak untuk kurban. Dia bahkan meyakini dengan mengajak peternak bi-

naan tersebut maka dijamin masyarakat dapat memperoleh daging kurban halal. Apalagi menurut Maskur, seluruh hewan ternak kurban yang diperdagangkan di Bazar Ternak Kurban dilengkapi surat keterangan sehat sehingga dijamin bebas penyakit.

“Ada berbagai hewan ternak kurban yang dijual seperti kambing, sapi, dan domba. Semuanya dilengkapi surat keterangan sehat,” ujarnya. Di bazar tersebut, tambah dia, Disnak Jatim hanya memfasilitasi tempat dan penjualan hewan ternak kurban dilakukan dengan sistem timbang badan.

Sehingga pembeli yang su-

dah mempunyai ancer-ancer mau membagikan berapa bungkus daging kurban, juga bisa dibantu dengan menaksir dari berat sapi yang akan dibeli. “Di lingkungan Surabaya dan sekitarnya, kami terjunkan tim saat penyembelihan Idul Adha untuk memantau hewan dan daging kurban apakah sehat atau tidak. Ada 30 tim yang kami terjunkan dengan melibatkan perguruan tinggi,” tuturnya.

Diadakannya bazar, Maskur berharap dapat mencegah terjadinya penyakit zoonosis yang mampu ditularkan melalui tata niaga hewan kurban. Agenda tersebut, juga membantu ma-

FOTO: BM/MADJI

LAYAK: Seluruh hewan ternak kurban yang diperdagangkan harus dilengkapi surat keterangan sehat dan dijamin bebas penyakit agar benar-benar layak untuk kurban.

syarakat dalam memperoleh daging kurban yang Aman,

Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH). (zal/adv)