HARIAN PAGI TERBIT 16 HALAMAN
Iklan/ Langganan: 081216327858
RP 3.500,-
SELASA, 28 JULI 2015
www.beritametro.co.id
Perppu Calon Tunggal Belum Perlu Istana: Presiden Minta Kesadaran Parpol Berdemokrasi JAKARTA (BM) – Desakan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) agar Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengatur soal calon tunggal dalam Pilkada belum bersambut. Sebaliknya, staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Teten Masduki mengatakan
Jokowi meminta partai politik untuk tidak mengusung calon tunggal guna menghindari penundaan Pilkada. “Jadi memang ini perlu juga kesadaran berdemokrasi dari semua partai politik agar jangan sampai ada calon tunggal untuk daerah-daerah yang dianggap incumbent-nya cukup kuat,” ujarTeten di Istana Negara, Senin (27/7).
“
Bukan soal banyak atau tidaknya calon tunggal jika diundur, (tapi) demokrasi langsung tidak jalan.” - Jusuf Kalla Teten mengatakan, selama ini pemerintah sudah memberikan ruang kepada semua partai politik untuk mengikuti Pilkada. Misalnya, kata Teten, menugaskan Wapres Jusuf Kalla untuk menyelesaikan konflik
partai yang mengalami dualisme kepemimpinan untuk bisa dilakukan islah sementara. “Jadi ini, kan, tak bisa semua diatur lewat UU, tapi juga saya kira harus menjadi komitmen dari semua partai politik,”
katanya. Peserta pemilihan kepala daerah serentak berpotensi berkurang. Sebab, pelaksanaan Pilkada akan ditunda hingga 2017 apabila hanya ada satu calon kepala daerah. Empat daerah di Jawa Timur, misalnya, terancam hanya diikuti oleh calon tunggal, yakni di Kota Surabaya, Kabupaten Blitar, Kabupaten Mojokerto, dan
Kabupaten Pacitan. Meskipun demikian, Teten mengatakan pemerintah belum membahas pembuatan Perppu. “Waktunya, kan, masih ada dan pemerintah optimistis bahwa semua partai politik akan menggunakan kesempatan Pilkada serentak untuk partisipasi. Saya kira pada waktunya nanti akan mendaftar,” tuturnya. Wapres Jusuf Kalla (JK) juga
menilai tepat langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyatakan akan mengundur pelaksanaan Pilkada suatu daerah jika sampai batas akhir pendaftaran, hanya ada satu calon yang mendaftar. Langkah ini dinilai sudah tepat untuk menjaga proses demokrasi tetap berjalan. Baca: Perppu ... Hal 7
FOTO:BM/ANTARA
Praperadilan
150 Pengacara Bela Kaligis JAKARTA (BM) - 150 pengacara dari Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) telah diberikan kuasa untuk mendampingi tersangka Otto Cornelis (OC) Kaligis dalam gugatan praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Para pengacara mengaku berkewajiban untuk membela Kaligis karena menilai ada kesalahan dalam penetapan tersangka yang dilakukan KPK, terkait kasus dugaan suap hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Ini bukan soal Pak OC adalah anggota AAI, tetapi kami menilai ada kesalahan prosedur hukum dalam kasus hukum Pak OC di KPK,” ujar Johnson Panjaitan,
salah satu pengacara Kaligis, seusai mendaftarkan gugatan praperadilandiPengadilanNegeri Jakarta Selatan, Senin (27/7). Hingga saat ini, Kaligis masih terdaftar sebagai anggota Dewan Penasihat AAI. Kaligis memberikan kuasa kepada 150 pengacaranya melalui Dewan Pimpinan Pusat AAI. Johnson mengatakan, isi pokok gugatan praperadilan yang didaftarkan hari ini menyangkut penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan yang dilakukan KPK terhadap Kaligis. Selain itu, kuasa hukum juga mempersoalkan legalitas penyidik KPK yang menangani kasus yang dihadapi Kaligis. Baca: 150 Pengacara... Hal 7
KERJA SAMA: Presiden Jokowi (kanan) berbincang dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Politik Tiongkok Yu Zhensheng (kiri) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/7). Pembicaraan itu salah satunya membahas potensi pembangunan pabrik oleh Tiongkok di Indonesia.
Tiongkok Didorong Bangun Pabrik di Indonesia JAKARTA (BM) - Pertemuan Presiden JokoWidodo dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Rakyat Tiongkok Yu Zhengsheng bukan hanya membahas proyek pembangkit listrik 35.000 MW yang akan digarap Tiongkok di Indonesia. Jika Tiongkok berniat mendirikan seluruh pembangkit
itu, maka seharusnya juga membangun pabrik di Indonesia. “Jadikalaupembangkitlistrikdibangun bersama dengan pihak RRT, kalau bisa industrinya sekalian masuk sama-sama ke sini. Jadi nantinya kawasan-kawasan industri dibangun juga,” terang Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono
SoesilousaipertemuandiIstanaMerdeka, Jakarta, Senin (27/7). Indroyono menjelaskan masuknya pembangunan pabrik Tiongkok di Indonesia sangat memungkinkan. Sebab, RRT sedang gencar berinvestasi di luar negeri, salah satunya Indonesia.
“Beberapa industri dari RRT sekarang sudah mulai mengalihkan pabriknya keluar dari RRT dan Indonesia menjadi mitra yang bagus,” ucap Indroyono. Tiongkok memang masuk dalam 10 negara investor asing terbesar di Indonesia. Baca: Tiongkok... Hal 7
Pelaku Sepakbola Mengadu ke Komnas HAM Isu Papua Merdeka Bisa Panaskan Hubungan dengan Inggris Hal 02 Anggota Sibuk Pilkada, Paripurna DPRD Jatim Sepi Hal 03 Pilkada Surabaya, PDIP Akui Salah Strategi Hal 08
JAKARTA (BM) – Kisruh sepakbola nasional akhirnya mendorong sejumlah elemen melaporkan Kemenpora pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Kemarin (27/7), perwakilan pelatih, wasit, suporter, pedagang, mengadu ke Kantor Komnas HAM, terkait pembekuan PSSI oleh Kemenpora. Di antaranya ada pelatih Persija Jakarta Rahmad Darmawan, asisten pelatih Persebaya Tony Ho, dan pembuat petisi cabut pembekuan PSSI Ade Chandra. Baca: Pelaku ... Hal 7
MENGADU: Beberapa unsur pelaku sepak bola nasional diterima perwakilan Komnas HAM di Jakarta, Senin (27/7). Komnas HAM menanggapi laporan itu karena didalamnya terdapat potensi pelanggaran terhadap hak asasi manusia. FOTO:BM/ANTARA
FOTO:BM/ANTARA
JENGUK AYAH: Artis Velove Vexia (kedua kiri) saat akan menjenguk ayahnya, OC Kaligis yang ditahan di Rutan Guntur KPK, Senin (27/7).
Yusril Yakin Status Tersangka Dahlan Dicabut JAKARTA (BM) – Kuasa hukum mantan Dirut PLN Dahlan Iskan,Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa penetapan tersangka kliennya oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menyalahi prosedur. Dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin (27/7), Yusril meyakini bahwa status tersangka Dahlan akan dibatalkan.
Mobil Terbang Terrafugia TF-X Siap Mengangkasa 2021
Dibanderol Rp 5,4 Miliar, Melaju 320 Km per Jam di Udara Kerap diimpikan, akhirnya segera jadi kenyataan. Mobil yang punya kemampuan terbang seperti di film ‘Back to the Future’ itu akan diluncurkan pada 2021. Mobil terbang produk Terrafugia, AS itu bernama TF-X. Seperti apa?
Sutan Bathoegana dituntut 11 tahun penjara Nasib Si Gigi Kawat makin ngeri-negri sedap..
TERRAFUGIA TF-X sudah diperkenalkan sebelumnya. Namun, mobil yang punya sayap seperti pesawat terbang dan diklaim legal dipakai di jalan ini punya berbagai pembaruan. TF-X sekarang menggabungkan semua kecanggihan otomotif. Seperti dikutip dari situs Motoring, Senin (27/7), semua desain eksterior dibuat baru. Tampang depan versi konsep 2013 yang seperti ikan lele diganti dengan hidung yang lebih mengerucut. Baca: Dibanderol ... Hal 7
FOTO:ISTIMEWA
Istana: Perppu calon tunggal belum perlu Jangan beri ruang Parpol hambat Pilkada..
GARASI: Mobil terbang Terrafugia TF-X diklaim punya kemampuan lepas landas vertikal seperti helikopter. Tak butuh landasan pacu luas dan bisa diparkir di garasi.
PRAKIRAAN CUACA
SPIRIT
SURABAYA
JAKARTA
DENPASAR
CERAH BERAWAN Suhu 23-34°C
CERAH BERAWAN Suhu 25-34°C
CERAH BERAWAN Suhu 23-31°C
“Allah tidak melihat bentuk rupa dan harta benda kalian, tapi Dia melihat hati dan amal kalian.” - Nabi Muhammad SAW -
“Kami punya cukup alasan (bahwa PN Jaksel) membatalkan status tersangka Dahlan Iskan oleh Kejati DKI,” kata Yusril, usai sidang praperadilan di PN Jaksel, Senin (27/7). Saat sidang, Yusril menguraikan sejumlah alasan yang menjadi dasar atas kayakinannya bahwa status tersangka Dahlan akan dibatalkan. Baca: Yusril ... Hal 7
Ada Menteri Pencitraannya Baik, tapi Kinerja Kurang JAKARTA (BM) – Reshuffle Kabinet Kerja disebut bisa menjadi solusi untuk memperbaiki persoalan kinerja pemerintah. Ketua DPR RI Setya Novanto pun sudah memetakan kinerja para menteri. Ada yang kinerjanya baik tetapi penyerapannya kurang, atau pencitraannya baik tetapi kinerjanya kurang. Setya mengaku pihaknya sudah membuat semacam penilaian atas kinerja setiap menteri, khususnya menjelang satu tahun usia Kabinet Kerja. Tapi, dia enggan memperinci siapa saja menteri yang perlu digeser dari jabatannya. “Ada yang kinerjanya baik tetapi penyerapannya kurang. Ada yang memang pencitraannya baik tetapi masalah-masalah kinerjanya kurang,” katanya. “Presiden pasti sudah tahu kinerja setiap menterinya,” lanjut dia. Baca: Ada ... Hal 7