HARIAN PAGI TERBIT 16 HALAMAN
Iklan/ Langganan: 081216327858
RP 3.500,-
SABTU, 1 AGUSTUS 2015
www.beritametro.co.id
KPU Pilih Ditunda Ketimbang Perppu Masih Ada Waktu, Jokowi Yakin Tak Ada Calon Tunggal JAKARTA (BM) – Pilkada di 12 daerah — termasuk Kota Surabaya — terancam ditunda hingga 2017 akibat calon tunggal. Namun Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai penyelenggara, sepertinya tak terlalu risau. KetuaKPU,HusniKamilManik mengatakan, risiko penundaan terhadap daerah yang hanya memiliki satu pasang calon (paslon) tidak akan merugikan KPU. Hal itu, katanya, telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “KPU kan bukan perusahaan yang untung rugi, jadi tidak masalah (jika ada penundaan),” ujarnya di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (31/7). Pihaknya juga tidak mengharapkan adanya Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perppu) yang membuat pengaturan baru atas Pilkada. Hal itu karena tahapan Pilkada di 269 daerah sudah berjalan. “KPU tidak mengharapkan Perppu, karena Pilkadanya sudah berjalan. Gunakan saja UU yang ada,” tandasnya. UU yang dimaksud yakni UU Nomor 8/2015 tentang Pilkada yang diturunkan dalam PKPU
Nomor 12/2015 tentang Pencalonan dalam Pilkada. Sementara kewenangan KPU diatur dalam UU Nomor 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Munculnya Perppu, kata Husni, dikhawatirkan mengganggu tahapan Pilkada yang sudah berjalan hingga saat ini sudahpadatahapanpendaftaran. Husni mengatakan, munculnya calon tunggal adalah tanggung jawab partai politik yang berhak mengusungkan calon. “Ada parpol yang menjadi peserta Pemilu yang berhak secara konstitusional (mengajukan calon). Saya kira parpol sudah menyatakan kesiapannya, maka seluruh aturan yang ada siap dipedomani,” ucap mantan komisioner KPU Sumbar itu. Meski mengakui pembahasan perihal Perppu itu ada, Husni mengatakan bahwa lembaga pimpinannya tidak ikut campur dalam praktiknya atau KPU tidak dalam posisi untuk ikut membahasnya. “Itu kewenangan pemerintah dan soal pembuatan UU juga kewenangan pemerintah bersama DPR RI. KPU tidak ikut dalam proses inisiasinya,” katanya.
Tak hanya KPU, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menyatakan belum berniat menerbitkan Perppu untuk mengatasi persoalan calon tunggal. Jokowi yakin pada perpanjanganwaktupendaftaranyang dibukaKPU,1-3Agustus,akanada tambahan calon yang mendaftar. “Belum sampai ke sanalah,” katanyadiIstanaKepresidenan. “Dari pendekatan yang kita lihat di daerah, masih banyak kekurangan sisi administrasi sehingga banyak calon yang tak bisa ikut. Oleh sebab itu, kita undur sampai 3 Agustus. Kita harapkan bisalah,” tandasnya. Saat ditanyakan apabila kemungkinan tetap ada calon tunggal, Jokowi kembali menyatakan optimismenya. “Syukur bisa semuanya ada.” Panggil KPU Di sisi lain, DPR akan melakukan pertemuan dengan Jokowi dan Mendagri Tjahjo Kumolo untuk membahas keputusan KPU tentang penundaan pelaksanaan Pilkada dengan calon tunggal. Pertemuan akan digelar sebelum 24 Agustus. Baca: KPU ... Hal 7 TAK PIKIRKAN PERPPU: Presiden Joko Widodo (kiri) dan Wapres Jusuf Kalla (kanan) bersiap mempimpin rapat terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (31/7). Presiden belum berniat menerbitkan Perppu untuk mengatasi persoalan calon tunggal dalam Pilkada Serentak 2015.
FOTO:BM/ANTARA
SULIT AIR: Seorang ibu di Kampung Cibuluh, Cibadak, Lebak mengambil air di sumur resapan irigasi sawah yang sudah mengering, Jumat (31/7). Dalam rapat terbatas yang diikuti presiden dan sejumlah menteri kemarin, pemerintah menyiapkan sejumlah antisipasi salah satunya mengimpor bahan pangan dari negara lain.
Antisipasi Kekeringan, dari Hujan Buatan hingga Impor Pangan JAKARTA (BM) - Pemerintah bersiap mengantisipasi kekeringan akibat El Nino yang diperkirakan akan berlangsung hingga Oktober 2015. Salah satunya opsinya adalah mengimpor bahan pangan dari negara lain. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Hari Priyono menyatakan hingga
Juli lalu, kekeringan sudah melanda 111 ribu hektar (ha) lahan pertanian dengan dampak gagal panen (puso) 8.900 ha. Angka itu dari total target tanam sawah yang mencapai 14,3 juta ha. “Yang terkena kekeringan 111 ribu ha dan puso 8.900 ha. Jumlah ini relatif kecil
dari 14,3 juta ha target tanam. Kekeringan terparah terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Jawa Timur, NTB dan Sulawesi Selatan,” ucap dia. Imbas kekeringan lagan pertanian, di antaranya menyusutkan produksi padi. Baca: Antisipasi ... Hal 7
FOTO:BM/ANTARA
Jadi Tersangka, Dirjen Daglu Belum Ditahan Kuasa Hukum OC Kaligis Adu Mulut dengan Penyidik KPK Hal 02 Nasdem Tolak Ajakan Koalisi Majapahitdi Pilwali Surabaya Hal 08 PIS Diikuti 16 Peserta, Dua dari Divisi Utama Hal 09
JAKARTA(BM)–Tersangkakasusdugaansuap dangratifikasiterkaitmasatunggubongkarmuat di pelabuhan (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta bertambah. Terbaru, DirekturPerdaganganLuarNegeri(DirjenDaglu) Kementerian Perdagangan RI non-aktif Partogi Pangaribuan ditetapkan sebagai tersangka, namun belum ditahan oleh Polda Metro Jaya. “(Penahanan) belum, nanti tergantung penyidik,” kataWakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya AKBP Iwan Kurniawan di Jakarta, Jumat (31/7).
DIGELEDAH: Personel Satgas Khusus Polda Metro Jaya menjaga lokasi penggeledahan rumah Partogi Pangaribuan di Perumahan Puri Bintara Regency, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (31/7).
Baca: Jadi ... Hal 7
FOTO:BM/ANTARA
Tembus Rp 13.500, Rupiah di Level Terendah sejak Krisis 1998 JAKARTA (BM) – Nilai Rupiah kian teRp uruk atas penguatan dolar Amerika Serikat (AS). Kemarin (31/7), perdagangan rupiah di pasar spot berakhir dengan pelemahan 0,60 persen atau 81 poin pada posisi Rp 13.539 per dolar AS. Meski jatuh di level terendah sejak krisis 1998, Menkeu Bambang Brodjonegoro menegaskan Indonesia tidak akan mengalami
Inovasi Facebook Rakit ’Drone’ Internet Jumbo Jet
Transmisikan Wi-Fi, Kecepatan Akses Capai 10 Gb per Detik Saat Google memanfaatkan balon udara untuk menghubungkan internet di wilayah terpencil, maka Facebook menggunakan ‘drone’ alias pesawat tanpa awak untuk mentransmisikan sinyal Wi-Fi dari udara. Bagaimana cara kerjanya?
OC Kaligis tuduh KPK langgar HAM Biasa, nyanyian tersangka..
TEKNOLOGI TINGGI: Drone rakitan Facebook punya bentangan sayap seperti Boeing 737. Beroperasi di ketinggian 27 km, drone itu memudahkan sambungan internet di wilayah terpencil.
MENURUT CEO Facebook, Mark Zuckerberg, prototipe drone dengan tenaga surya tersebut telah berhasil dalam uji coba dan diklaim bisa terbang selama tiga bulan secara terus menerus. Pesawat tanpa awak yang punya bentangan sayap sama seperti Boeing 737 itu akan beroperasi di ketinggian sekitar 27 km di udara, dan bisa terbang sampai 90 hari. “Drone ini memanfaatkan panel surya di sayapnya dan bisa terbang di ketinggian 60.000 kaki selama beberapa bulan dalam sekali terbang,” ujar Zuckerberg. Baca: Transmisikan ... Hal 7 FOTO:ISTIMEWA
Nasdem tolak ajakan Koalisi Majapahit Ogah usung calon boneka atau cari celah..
PRAKIRAAN CUACA
SPIRIT
SURABAYA
JAKARTA
DENPASAR
CERAH BERAWAN Suhu 23-34°C
BERAWAN Suhu 24-33°C
CERAH BERAWAN Suhu 24-31°C
“Seseorang yang melihat kebaikan dalam berbagai hal berarti memiliki pikiran yang baik. Dan seseoran yang memiliki pikiran yang baik mendapatkan kenikmatan dari hidup.” - Bediuzzaman Said Nursi -
krisis seperti yang terjadi 1998. Sejakawaldibukakemarin,Rupiah sudah melemah 0,13 persen pada posisi Rp 13.476 per dolar AS. Selanjutnya,Rupiahterustertekan hingga mulai menembus level Rp 13.500 sekitar pukul 14.00 WIB. Perdagangan di pasar spot akhirnya ditutup dengan pelemahan Rupiah sebanyak 81 poin pada posisi Rp 13.539 per dolar AS. Baca: Tembus ... Hal 7
Presiden Minta BPJS, Menkes, dan MUI Berdialog JAKARTA (BM) – Polemik tentang fatwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia terus bergulir. Untuk itu, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Kesehatan, Kepala Badan Pengelola Jaminan Sosial untuk melakukan berdialog dengan MUI. Seperti diberitakan, MUI mengeluarkan keputusan bersama hasil ijtima soal sistem BPJS. MUI menilai sistem premi hingga pengelolaan dana peserta BPJS Kesehatan tak sesuai fikih. “(Dialog) akan mencari titik temu di mana poin-poin yang diungkap dalam kajian MUI akan disampaikan dan dipelajari, apakah memang harus ada modifikasi atau memang sudah cukup sistem itu,” terang Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di Istana Negara, Jakarta, Jumat (31/7). Baca: Presiden ... Hal 7