Berita Metro 12 Januari 2017 by Harian Berita Metro

HARIAN PAGI TERBIT 12 HALAMAN

Iklan/ Langganan:

RP 3.500,-

5318686

www.beritametro.co.id

KAMIS, 12 JANUARI 2017

Penghentian Kerjasama Militer RI-Australia

Dikabarkan Ditegur Presiden, Panglima: Itu Hoax

Jenderal Gatot Nurmantyo JAKARTA (BM) – Media asing menga barkan, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mendapat teguran Presiden Jokowi terkait penghentian kerjasama militer antara Indonesia dengan Aus tralia. Merespon kabar tersebut, Pan glima TNI membantahnya. “Saya sudah katakan bahwa semua yang saya lakukan karena presiden pimpinan saya,” ungkap Gatot di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (11/1/2017).

Jenderal bintang empat ini memastikan tidak mendapat teguran dari presiden mengenai hal itu. Gatot enggan menanggapi soal kabar yang menurutnya berita bohong tersebut. “Teguran tidak ada, itu hoax, ngapain kita mikirin itu. Capek,” tegas Panglima TNI. Seperti diketahui, TNI berencana menghentikan kerja sama militer antara Indonesia dan Australia. Ini menyusul insiden penghinaan oknum perwira Australia terhadap lambang negara Indonesia. “Tentang tentara yang dulu, Timor Leste, Papua juga harus merdeka, dan tentang Pancasila yang diplesetkan jadi Pancagila,” terang Gatot sebelumnya, Kamis (5/1). Penghinaan terhadap Pancasila terjadi di Campbell Barracks di Perth, Australia. Perwira TNI yang menjadi instruktur pengajar di barak tentara Australia itu menemukan hal yang mendiskreditkan TNI dan Indonesia. Karena insiden ini, TNI memutuskan menghentikan sementara kerja sama pendidikan dengan Australia. Pihak Australia kini tengah melakukan investigasi terkait dengan hal tersebut. Perwira yang diduga melakukan pelecehan itu juga telah diberi sanksi. “Pendidikan ini diberhentikan dulu, yang lain kita evaluasi lagi. Saya tidak akan ke Australia, kemudian menunggu dari hasil investigasi,” kata Gatot.  Baca: Dituding... Hal. 7

BM:/ISTIMEWA

TAMBAH KUOTA: Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pers terkait kuota haji di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (11/1/2017). Pemerintah Arab Saudi mengembalikan kuota haji Indonesia dari 168.800 jamaah menjadi seperti semula sebesar 211.000 dan menyetujui penambahan kuota 10 ribu lagi. Sehingga total kuota haji menjadi 221 ribu.

Kuota Haji 2017 Bertambah, Jadi 221 Ribu

JAKARTA (BM) – Kabar gembira bagi umat Islam di Indonesia. Tahun ini, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi memberikan kuota tambahan jemaah haji kepada Indonesia. Tambahan itu, setelah kuota normal Indonesia dikembalikan. Sejak 2013, kuota haji Indonesia dan negara-negara lain dipangkas sebesar 20 persen. Mengingat, ada reno-

vasi perluasan Masjidil Haram di Mekkah. “Pemerintah Arab Saudi dalam hal ini Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi telah memutuskan untuk mengembalikan kuota normal haji bagi Indonesia dari 168.800 menjadi 211.000 untuk tahun 2017,” kata Jokowi, dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 11 Januari 2017. Jo k ow i m e n j e l a s k a n ,

penambahan ini setelah dilakukan berbagai pembicaraan. Seperti saat Presiden melakukan kunjungan ke Arab Saudi 2015 lalu. Setelah itu, sempat juga melakukan komunikasi dengan deputi Kerajaan Arab Saudi di Guang Zho China pada Septermber 2016. Selain pengembalian kuota sebesar 211.000 jemaah haji Indonesia, Arab Saudi juga

Ketegangan Hubungan Militer RI- Kapolda Bantah Gerakkan LSM Siluman Australia Bisa Picu Preseden Buruk

Andre Siregar

DARWIN (BM) – Hubungan militer Indonesia – Australia belakangan agak terganggu pasca pemutusan kerjasama militer kedua negara. Bagaimana situasi selanjutnya, masih belum ada kejelasan. Konsulat Jenderal Indonesia di Northern Territory, Andre Siregar mengatakan apakah ketegangan yang terjadi baru-baru ini terhadap hubungan militer Indonesia Australia terhadap wilayah tersebut masih

belum bisa diketahui. Sebelumya, Indonesia menyatakan menangguhkan seluruh kerjasama militer dengan Australia berkaitan dengan materi pelatihan yang secara kebudayaan tidak sesuai dan keputusan tersebut kemudian diperlunak beberapa hari kemudian. Darwin telah menjadi medan latihan bagi pasukan Indonesia selama beberapa

 Baca: Membuat... Hal. 7

BM/ISTIMEWA

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab

JAKARTA (BM) - Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab menuding Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) M Iriawan menggerakkan LSM ‘siluman’ untuk melaporkan dirinya terkait dengan mata uang berlogo ‘palu arit’. Tudingan itupun dibantah oleh Kapolda. “Nggak ada itu. Apa urusannya saya (dengan) tuduhan LSM siluman?” tegas Irjen Iriawan, Rabu (11/1/2017). Iriawan menegaskan bahwa Rizieq dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh masyarakat.“Tanyakan

menyetujui permintaan tambahan kuota jemaah haji untuk Indonesia sebesar 10.000 jemaah. “Dengan demikian kuota haji untuk Indonesia tahun 2017 dari 168.800 menjadi 221.000. Dengan demikian Indonesia mengalami kenaikan sebesar 52.200 (jemaah),”  Baca: Raja... Hal. 7

INDEKS

Tuntut Makzulkan Bupati Nganjuk

Puluhan massa Pagar Jati Nganjuk, melakukan aksi demo di Kantor DPRD Nganjuk,kemarin. Mereka menuntut Bupati Nganjuk Drs,H.Taufiqurrahman dimakzulkan. BACA HALAMAN

 Baca: Laporan... Hal. 7

Buru TKA Ilegal di Jawa Timur

Tak Mampu Tunjukkan Paspor, Dua Warga Tiongkok Diamankan Pemerintah Provinsi Jawa Timur beserta jajaran terkait memburu ratusan tenaga kerja asing (TKA) yang diduga berada di beberapa daerah. Hasilnya, sejumlah TKA telah diamankan petugas. Dari Lamongan dikabarkan, dua TKA, Weng Fgi dan Chen Jia diamankan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing (Pora) Kabupaten setempat karena tidak bisa menunjukan Paspor dan dokumen keimigrasian. Berikut laporan wartawan Berita Metro Biro Lamongan, Komari.

BM/KOMARI

TKA ILEGAL: Dua tenaga kerja asing asal Tiongkok terjaring operasi TIM Pengawasan Orang Asing (Pora) Kabupaten Lamongan, Rabu (11/1).

Ketua Tim PORA Kabupaten Lamongan, Sudjito menjelaskan, pemeriksaan dua warga Tirai Bambu tersebut berawal dari informasi masyarakat yang melaporkan keberadaan warga asing di Toko Besi

di Jalan Raya Lamongan-Mantup, tepatnya di Desa Sidomukti Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan. “Kemudian kita langsung berkordinasi dengan semua anggota

PRAKIRAAN CUACA

Tim Pora. Selanjutkan melakukan pemeriksaan terhadap dua tenaga asing tersebut. Dan ternyata keduanya tidak bisa menunjukan dokumen apapun” kata Sudjito, Rabu (11/1) siang. Salah seorang TKA tersebut, lanjut Sudjito, berada di Lamongan dan bekerja di toko besi itu semenjak bulan September 2016 lalu, sedangkan yang lainya berada di Lamongan sejak awal tahun 2017. “Kalau dilihat dari pekerjaannya, keduanya bukan tenaga ahli. Mereka penjaga toko untuk melay Baca: Di Jawa Timur... Hal. 7

SPIRIT

SURABAYA

JAKARTA

DENPASAR

YOGYAKARTA

HUJAN PETIR SUHU : 24-33°C

HUJAN RINGAN SUHU : 24 - 32°C

BERAWAN SUHU : 24 - 30°C

HUJAN PETIR SUHU : 24 - 32°C

“Banyak orang telah meninggal, tapi nama baik mereka tetap kekal. Dan banyak orang masih hidup, tapi seakan mereka mati tak berguna.” - Imam Syafi’i -

Soekarwo Surati Pemerintah Pusat

Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, mengaku sedang menunggu untuk diajak bicara oleh Pemerintah Pusat membahas rencana penutupan beberapa pabrik gula di wilayahnya. BACA HALAMAN

Siasati Harga Cabai, Pemkab Ajak Manfaatkan Pekarangan

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo mengajak masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam cabai menyusul tingginya harga cabai saat ini. BACA HALAMAN

02 POLHUKAM

berita metro

www.beritametro.co.id

KAMIS, 12 JANUARI 2017

Dianggap Terbukti Terima Suap Bersama Dua Orang Hakim

KILAS

Panitera Dituntut 7,5 Tahun Penjara JAKARTA (BM) - Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Santoso, dituntut 7,5 tahun penjara karena dinilai terbukti bersama-sama dengan dua hakim PN Jakpus Partahi Tulus Hutapea dan Casmaya, menerima suap 28 ribu dolar Singapura. Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi, Ali Fikri, juga menuntut Muhammad Santosa dihukum denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan. “Kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi yang mengadili perkara ini memutuskan terdakwa Muhammad Santoso telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 7 tahun dan 6 bulan dan denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan,” kata Ali Fikri di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu. Pasal itu berdasarkan dakwaan primer pasal 12 huruf c UU No 31 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. “Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa selaku bagian penegak hukum yang diberi kepercayaan sebagai panitera pengganti telah mencederai kepercayaan

masyarakat Indonesia ke lembaga peradilan sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi. Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi peradilan di lingkungan Mahkamah Agung yang sedang giat-giat melakukan upaya pemulihan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan, khususnya terhadap praktik suap menyuap,” tambah jaksa Ali. Tim JPU KPK menilai bahwa Santoso bersama-sama dengan Partahi Tulus Hutapea dan Casmaya terbukti menerima suap seluruhnya sebesar 28 ribu dolar Singapura dari pengacara Raoul AdhityaWiranatakusumah dan stafnya AhmadYani agar memenangkan perkara PT KapuasTunggal Persada (KTP) melawan pihak penggugat PT Mitra Maju Sukses (MMS). “Tampak sikap batin pelaksana dan teman para pelaksana yang dalam bentuk penyertaan diam-diam atau ‘sukzessive mittaterschaft’ antara Santoso dengan Partahi Tulus Hutapea dan Casmaya terkait penerimaan janji berupa uang dari Raoul dan Ahmad Yani di mana tidak perlu ada ‘meeting of mind’ di antara Santoso, Partahi Tulus Hutapea dan Casmaya melainkan cukup dengan saling pengertian antara Santoso, Raoul Adhitya dan Ahmad Yani,” tambah jaksa Ali. Hal itu tersirat dalam percakapan pada 30 juni 2016 setelah putusan saat

Terdakwa Santoso

saksi Casmaya menanyakan kepada terdakwa ‘bagaimana itu Raoul?’ dan tidak menanyakan ‘bagaimana kuasa hukum penggugat?’ sedangkan pihak yang tidak diuntungkan dari putusan majelis hakim adalah penggugat yaitu PT MMS. Hal itu ditindaklanjuti Santoso dengan menanyakan realisasi pemberian janji berupa uang ke Raoul melalui AhmadYani. Uang itu diambil Santoso pada 30 Juni 2016 di kantor Raoul dalam dua amplop terpisah dengan tulisan “HK” berisi uang 25 ribu dolar Singapura untuk majelis

hakim dan tulisan “SAN” berisi uang 3.000 dolar Singapura untuk bagian Santoso. “Keterangan terdakwa Santoso yang menyatakan uang itu untuk utang dibuatbuat karena tidak ada satupun saksi yang mengatakan berbicara ke terdakwa dan mengatakan terdakwa punya utang dan dari bukti petunjuk tidak sepatah katapun dari terdakwa yang mengatakan harus melunasi utang dan kebutuhan terdakwa untuk segera melunasi utang tersebut,” kata JPU M Takdir Suhan. Uang itu diberikan Raoul setelah Raoul dan Ahmad Yani datang ke ruang Santoso dan menuliskan 25 ribu dolar Singapura dengan panah “H” dan 3 ribu dolar Singapura dengan tanda panah “PP”, barulah Santoso mendatangi Casmaya dengan mengatakan ‘Pak, besok Raoul akan datang menghadap’. “Keterangan itu tidak bisa diterima akal sehat karena penerimaan uang itu terjadi setelah terdakwa menginformasikan kepada hakim yang menagani perkara tersebut. Keterangan terdakwa juga tidak konsisten dengan keterangan Raoul yang mengatakan bahwa Raoul dan terdakwa sepakat bahwa uang untuk hakim Rp 250 juta dan Santoso Rp 30 juta yang akan dibentuk dalam dolar Singapura berdasarkan bukti petunjuk 22 Juni 2016,” ungkap jaksa Takdir. (del/ant/nii)

Ketua MK, Arief Hidayat

MK Kabulkan Sebagian Uji Materi Deponering JAKARTA (BM) - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait dengan ketentuan kewenangan Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum (deponering). “Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian,” ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi, Arief Hidayat, ketika membacakan amar putusan Mahkamah di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Rabu. Dalam putusan tersebut, Mahkamah juga menyatakan ketentuan deponering yang dijelaskan dalam Pasal 35 huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa Jaksa Agung wajib memperhatikan saran dan pendapat dari badanbadan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. Dalam Pertimbangan Mahkamah yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiddudin Adams, tafsiran tersebut dibutuhkan supaya ada ukuran yang jelas dan ketat dalam penggunaan kewenangan deponering oleh Jaksa Agung. “Karena terhadap kewenangan deponering tersebut tidak terdapat upaya hukum lain untuk membatalkannya kecuali Jaksa Agung itu sendiri, meskipun kecil hal itu dilakukan,” ujar Hakim Konstitusi Wahiddudin. Selain itu, penafsiran tersebut dinilai Mahkamah perlu dilakukan karena deponering berbeda halnya dengan penghentian penuntutan. “Terhadap penghentian penuntutan terdapat upaya hukum praperadilan,” tambah Wahiddudin. (mar/ant/nii)

Hakim: Saya tak Punya Ilmu Melihat Wajah Berdosa atau Tidak

Saksi Sebut Wajah Irman Tak Berdosa JAKARTA (BM) - Ketua majelis hakim yang mengadili perkara dengan terdakwa mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Irman Gusman, menyindir pernyataan saksi meringankan yang diajukan Irman ke persidangan. Pasalnya, saksi mohon majelis hakim agar mempertimbangkan

seadil-adilnya sebelu memvonis terdakwa dengan alasan terdakwa memiliki wajah tak berdosa. “Saya tidak menyebut supaya terdakwa ini dibebaskan, itu doa saya. Saya tahu persis karena saya salah satu pimpinan ormas Majelis Umat Kristen Indonesia sehingga ketika melakukan reorganisasi dan men-

gajukan proposal, dan Puji Tuhan alhamdulilah kami diberikan banyak tapi tentu dana bukan dari APBN. Saya mohon majelis hakim mempertimbangkanseadil-adilnya karena kalau dilihat wajahnya wajah yang tidak berdosa,” kata anggota DPD RI dari Kepulauan Riau Djasarmen Purba di pengadilan

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Irman Gusman saat menjalani sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu. “Saya belum punya ilmu melihat wajah orang berdosa atau tidak,” kata ketua majelis hakim Nawawi Pamolango. Djasarmen menjadi saksi meringankan untuk terdakwa Irman Gusman yang didakwa menerima Rp 100 juta dari Xaveriandy Sutanto dan Memi karena telah mengupayakan CV Semesta Berjaya milik Xaveriandy dan Memi mendapat alokasi pembelian gula yang diimpor oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) untuk disalurkan di provinsi Sumatera Barat dengan memanfaatkan pengaruhnya terhadap Direktur Utama Perum Bulog. “Saudara selaku komisaris di bidang properti kalau ada masalah di Kepri sana bisa menelepon ke menteri perumahan agar merekomendasikan perusahaan saudara itu?” tanya hakim Nawawi. “Perusahaan kami tidak menyangkut dana APBN atau APBD, murni swasta tidak ada

kaitannya pak, saya sama sekali jauh dari itu,” jawab Djasarmen. “Sebagai anggota DPD apakah pernah terima oleh-oleh?” tanya hakim Nawawi. “Justru sering kita yang memberi saat menginap di rumah,” jawab Djasarmen. Dalam perkara ini, pada pekan lalu majelis hakim telah memvonis Xaveriandi Sutanto selama 3 tahun penjara sedangkan istrinya Memi selama 2,5 tahun penjara ditambah masing-masing pidana denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti menyuap Irman Gusman sebesar Rp 100 juta sebagai ucapan terima kasih bagi Irman yang sudah membantu alokasi gula impor dari Perum Bulog ke perusahaan tersebut. Sedangkan Irman masih menjalani persidangan dengan dakwaan dari pasal 12 hurub b atau pasal 11 No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (del/ant/nii)

Pakar: Hoax Itu Direncanakan

Penyidik Temukan Aliran Dana Rachmawati JAKARTA (BM) - Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi M Iriawan, menegaskan penyidik menemukan aliran dana dari RachmawatiSoekarnoputriyangdidugauntuk logistik pertemuan membahas upaya makar. “Aliran dana ada, kita punya bukti,” kata Irjen PolisiMIriawandiJakartaRabu(11/1)kemarin. Iriawan tidak mempermasalahkan pihak Rachmawati yang menyangkal adanya dugaan aliran dana untuk logistik

pertemuan mengenai percobaan makar. Penyidik kepolisian menurut Iriawan tidak membutuhkan keterangan atau pengakuan Rachmawati yang telah ditetapkan tersangka pemufakatan jahat atau upaya makar. “Ada saksi dan surat bukti adanya petunjuk, kami sudah memenuhi buktibukti permulaan yang cukup jadi kita tetap jalan,” tegas mantan Kapolda Jawa Barat itu. Iriawan juga tidak mempermasalah-

kan Rachmawati menemui anggota DPR RI dalam rangka meminta penghentian kasus yang dituduhkannya tersebut. Iriawan menuturkan anggota DPR RI sebagai wakil rakyat, sehingga tidak salah menerima pengaduan dari salah satu warga Indonesia. “Ya boleh itu kan tugas DPR untuk mengakomodir yang disampaikan rakyat,” ujar Iriawan. Sebelumnya, Rachmawati menemui

anggota DPR RI untuk menjelaskan kasus yang menyeretnya terkait dugaan upaya makar terhadap pemerintahan sah. Rachmawati meminta DPR RI membantu agar penyidik Polda Metro Jaya menghentikan kasus tindak pidana pemufakatan jahat yang juga menyeret aktivis Sri Bintang Pamungkas, musisi Ahmad Dhani, purnawirawan perwira tinggi TNI Kivlan Zein dan Ratna Sarumpaet. (tar/ant/nii)

JAKARTA (BM)- Ahli Komunikasi Universitas Indonesia, Prof Dr Muhammad Alwi Dahlan, menjelaskan “hoax” atau kabar bohong merupakan kabar yang sudah direncanakan oleh penyebarnya tersebut. “Hoax merupakan manipulasi berita yang sengaja dilakukan dan bertujuan untuk memberikan pengakuan atau pemahaman yang salah,” ujar Alwi saat ditemui di Jakarta, Rabu. Dia menjelaskan ada perbedaan antara “hoax” atau berita bohong biasa, karena “hoax” direncanakan sebelumnya. “Berbeda antara hoax dengan berita karena orang salah kutip. Pada hoax ada penyelewengan fakta sehingga menjadi menarik perhatian masyarakat.” Lebih lanjut, Alwi Dahlan, menjelaskan bahwa “hoax” sengaja disebarkan untuk mengarahkan orang ke arah yang tidak benar. Semakin canggihnya teknologi, juga mempengaruhi penyebaran dari hoax tersebut. “Semakin canggih teknologi, juga memberikan kemungkinan terjadi penyesatan informasi yang serius menjadi semakin banyak,” cetus dia. Jika pada dua dekade lalu, internet belum berkembang semakin pesat maka saat ini internet bisa diakses dan dijangkau siapa saja. Keberadaan hoax tersebut, juga bertujuan untuk mendapatkan perhatian. “Dan memang ada sifat manusia yang seperti itu, seperti suka melebih-lebihkan sesuatu dalam berbicara serta suka dengan desas-desus,” papar dia. Alwi berpendapat bahwa hal itu sebenarnya sudah terjadi sejak lama, namun kecanggihan teknologi membuat penyebaran kabar tersebut menjadi lebih luas. Hal itu menjadi prestasi tersendiri bagi sang pembuat hoax jika ia berhasil menyebarluaskannya.(ind/ant/nii)

Ketika Wabah Hoax Menyebar di Masyarakat

Motif Ekonomi dan Politik di Balik Penyebaran Hoax Ada begitu banyak hoax atau informasi palsu beredar di lini massa menyebar lewat media sosial mulai dari facebook, grup whatsapp, twitter, serta lainnya. Pesatnya perkembangan telepon pintar membuat publik semakin mudah mengakses beragam informasi dan berita hanya dalam genggaman tangan, namun imbasnya informasi palsu ikut tersebar dengan mudah yang bagi sejumlah orang malah diyakini sebagai kebenaran. Bahkan tidak sedikit tokoh masyarakat, institusi negara, dan ormas menjadi korban dari penyebaran hoax. Ironis, informasi itu juga disebarkan oleh mereka yang berpendidikan tinggi dan dijadikan referensi oleh media massa. Ilustrasi perang melawan hoax

Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Hilmar Farid, bahkan menyatakan banyak profesor maupun doktor atau kalangan akademis yang percaya pada hoax. “Pengaruh media sosial memang luar biasa, tinggal kasih foto dan judul langsung menyebar berita hoax tersebut,” ujarnya. Mereka yang percaya pada kabar bohong tersebut, lanjut dia, sebagian besar adalah gen-

erasi transisi. Generasi yang lahir belum bersinggungan dengan teknologi dan ketika dewasa mulai kenal dengan teknologi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan Kominfo pada 2015, diketahui yang menjadi korban berita bohong maupun pesan singkat penipuan malah orang-orang yang mempunyai tingkat intelektualitas yang tinggi. “Malah anak-anak yang lahir sudah bersinggungan

dengan teknologi, tidak mudah percaya dengan kabar bohong itu. Anak-anak itu lebih selektif karena bisa melacak sumber berita itu dengan teknologi.” Kabar bohong tersebut, juga dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk membenarkan opininya terhadap suatu hal. Hilmar menyebut bahwa mereka bukan mencari informasi tetapi konﬁrmasi. Maraknya berita bohong ini juga menjadi perhatian Kepala Negara yang mengeluarkan

maklumat agar dilakukan evaluasi terhadap media daring yang sengaja memproduksi berita bohong tanpa sumber yang jelas, dengan judul provokatif dan mengandung ﬁtnah. Motif Ekonomi dan Politik Berdasarkan data terbaru dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) saat ini terdapat 132 juta pengguna internet aktif di Indonesia atau sekitar 52 persen dari total jumlah penduduk dan 100 juta

di antaranya menggunakan telepon pintar. Beberapa ‘hoax’ yang viral di media sosial juga telah memicu keributan, bahkan merembet menjadi kerusuhan ﬁsik, seperti kasus pembakaran tempat ibadah. Bergentayangnya kabar burung yang cenderung berisi ﬁtnah di internet tersebut membuat sekelompok orang terpanggil mendeklarasikan Komunitas Masyarakat Indonesia Anti Fitnah sebagai bentuk perlawanan terhadap banyaknya informasi palsu yang beredar. “Kami melihat peredaran informasi “hoax” kian sporadis dan menjadi sangat tidak terkendali,” kata Ketua Komunitas Masyarakat Indonesia Anti Fitnah, Septiaji Eko Nugroho. Ia menilai kondisi tersebut sudah mulai berbahaya dan harus diantisipasi agar tidak banyak masyarakat yang mudah termakan “hoax”. “Jika dibiarkan berlarut-larut amat mungkin terjadi perpecahan sesama anak bangsa,” ujarnya. Ia menjelaskan “hoax”

merupakan informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya atau juga bisa diartikan sebagai upaya pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang meyakinkan tetapi tidak dapat diveriﬁkasi kebenarannya. “Hoax” juga bisa diartikan sebagai tindakan mengaburkan informasi yang sebenarnya, dengan cara membanjiri suatu media dengan pesan yang salah agar bisa menutupi pesan yang benar,” katanya. Ia melihat penyebaran “hoax” mulai marak sejak media sosial populer digunakan oleh masyarakat Indonesia karena sifatnya yang memungkinkan akun anonim untuk berkontribusi, juga setiap orang tidak peduli latar belakangnya punya kesempatan yang sama untuk menulis. Akhirnnya celah ini oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab, digunakan dalam konteks negatif yaitu menyebarkan ﬁtnah, hasut dan “hoax”, katanya. Menurutnya maraknya

peredaran “hoax” dipicu dua motif yaitu ekonomi dan politik. Ada situs-situs yang memang sengaja dibuat dengan tujuan mendapatkan kunjungan sebanyak mungkin, dengan membuat berita penuh sensasi yang pada ujungnya pengelola akan mendapatkan uang dari pihak google. Selain itu ada juga yang motifnya untuk menyalurkan aspirasi politik melalui media sosial dengan membuat kabar palsu, lanjutnya. Lebih lanjut, ternyata level pendidikan seseorang tidak membuatnya kebal terhadap ‘hoax’. Ada yang pendidikan dosen alumni perguruan tinggi luar negeri ternama, meski sangat ahli dalam bidangnya, namun bisa termakan ‘hoax’ dalam bidang lain. Ada juga tokoh agama, sangat alim, disegani oleh jamaah, namun ada kala terjebak menyebarkan berita hoax. Apalagi masyarakat umum yang kadang belum paham kaidah untuk mengonﬁrmasi kebenaran sebuah berita. (iwa/ant/nii)

SURABAYA 03

berita metro

www.beritametro.co.id

KAMIS, 12 JANUARI 2017

Dewan Pelanggan Tuding Direksi PDAM

KILAS

Tidak Gigih Perjuangkan Aset SURABAYA (BM) - Dewan Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Surabaya menilai Direksi PDAM kurang serius mempertahankan aset yang juga bangunan cagar budaya di Jalan Basuki Rahmat. Bangunan itu terancam hilang karena diakui kepemilikannya oleh pihak lain. “Dewan pelanggan menilai para pemimpin PDAM kurang gigih dalam memperjuangkan asetnya,” ujar Ketua Dewan Pelanggan PDAM Kota Surabaya, Ali Musyafak, di Surabaya, Rabu. Hal ini, lanjut dia, karena permohonan perlawanan eksekusi yang dilayangkan perusahaan BUMD milik Pemkot Surabaya tidak dikabulkan pihak Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Atas kondisi ini, dewan pelanggan PDAM Kota Surabaya angkat bicara. Aset di Jalan Basuki Rahmat harus terus diperjuangkan. Sebab, lahan itu merupakan surat hak pakai atas nama Pemkot Surabaya yang digunakan oleh PDAM Surabaya. Ia menilai PDAM tak serius

dalam mempertahankan aset milik pemerintah. Apalagi, Pemkot Surabaya memiliki bagian hukum yang paham perihal administrasi, dan pertanahan. Ali mengaku heran, Pemkot selalu kalah dalam menghadapi gugatan. Bagian Hukum Pemkot Surabaya seakan-akan tidak bisa bekerja maksimal. Mereka bisa jadi hanya duduk diam menikmati uang gaji tanpa dibalas dengan kinerja maksimal. Ditanya apakah ada kesengajaan untuk membiarkan aset pemerintah lepas, Ali mengaku tidak tahu. Hanya saja, dalam proses gugatan aset di Jalan Basuki Rahmat ada yang tidak beres. Semestinya, sebelum melakukan gugatan kepemilikan, yang digugat adalah pembatalan sertiﬁkat hak pakai. “Celakanya, meskipun prosedur tidak benar, dalam gugatan menang, ini saya tanda tanya,” katanya. DalamPeraturanPresiden(Perpres) Nomor 32 Tahun 1979 dan Peraturan Pemerintah (Permen) Nomor 3 Tahun 1979 tentang tata

Anggota Komisi D DPRD Surabaya Reni Astuti

cara pensertifikatan tanah negara, bahwa tanah negara yang berhak melakukan kepemilikan adalah yang menguasai, dalam kasus aset Jalan Basuki Rahmat, yang menguasai adalah Pemkot dan PDAM Kota Surabaya. Ali mengaku saat ini sedang melakukan kajian intensif dengan para pakar hukum dan beberapa pengacara top. Tujuannya adalah untuk mencari dasar hukum tentang kebolehan dewan pelanggan melakukan

gugatan intervensi. “Apakah kita punya legal standing, kalau secara legalitas formal bisa, kita akan lakukan gugatan intervensi,” ujarnya. Menurutnya, PDAM terutama Pemkot Surabaya lemah dalam bidang administrasi dan inventarisasi aset. Selama ini, Pemkot hanya fokus pada peningkatan layanan. Sayangnya, pemkot abai dalam melindungi sebagian besar aset yang dimiliki. “Kan pemkot selalu kalah gugatan, coba tanyakan, aset pemkot kan banyak, apakah sekian hektare itu ada buktinya?,” katanya. Tim Kompeten Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Surabaya Reni Astuti mengatakan, meminta pemerintah kota menyiapkan tim hukum yang kompeten. Dengan demikian, Pemkot tidak mudah dikalahkan ketika sedang beperkara di pengadilan. Selain menyiapkan tim hukum yang memadai, Reni menyarankan Pemkot mulai

mengumpulkan data seluruh aset yang dimiliki. Sehingga ketika ada pihak yang mencoba merebut, bisa dengan mudah dipatahkan. “Pemkot harus punya data yang kuat karena pemerintah kota memiliki kewajiban untuk mempertahankan aset yang mereka miliki,” katanya. Disinggung soal status cagar budaya aset PDAM yang ada di Jalan Basuki Rahmat, dia berpesan siapapunnantiyangmenangharus tetap melestarikan bangunan itu. Hal itu sesuai dengan peraturan bangunan cagar budaya. Pemerintah kota memiliki kewenangan menegur bahkan menindak jika terjadi alih fungsi peruntukan. Lebih bagus lagi, jika seluruh data bangunan cagar budaya diunggah sehingga semua pihak bisa bersama-sama dalam melakukan pengawasan. “Tidak cukup hanya dengan memberikan papan nama, Pemkot harus mencari jalan lain untuk mempertahankan bangunan cagar budaya,” kata Reni. (abd/ant/has/nii)

Honorer Resah, Gaji Tidak Sesuai UMK SURABAYA (BM) – Besaran gaji tenaga honorer SMA/SMK belum menemui kejelasan pasca peralihan kewenangan. Honorer di Kota Surabaya menginginkan gaji sesuai dengan Upah Minimum Kota (UMK), seperti saat dikelola Pemkot Surabaya. Apalagi biaya hidup di Kota Pahlawan cukup tinggi. Ketua Honorer di SMKN 6 Surabaya, Muhammad Umar ,mengatakan gaji honorer di Surabaya harus tetap dipertahankan sesuai UMK Surabaya. Pasalny, dengan biaya kebutuhan di Kota Surabaya yang cukup tinggi, gaji sesuai UMK bisa memenuhi. “Rata-rata honorer pasti punya tanggungan pinjaman, mau rumah atau kendaraan,” katanya, Rabu (11/1). Bahkan, Umar mengaku memiliki pinjaman untuk sejumlah pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Mulai dari

tempat tidur atau lemari pendingin yang secara bergantian dipenuhi. Beban pinjaman ini juga harus ditambahi dengan kebutuhan pendidikan sekolah anak. “Ada honorer di sekolah saya anaknya 5 kuliah semua. Kalau gajinya dikurangi bagaimana lagi memenuhi kebutuhannya,” ungkapnya. Dirinya saja terbilang “cukup” dengan gaji UMK sebesar Rp 3.045.000. Lantaran 1 anaknya masih balita dan 2 anaknya masih menikmati pendidikan SD gratis. Hanya saja dia juga harus membiayai tambahan pendidikan agama untuk anak-anaknya. “Kalau istri saya nggak kerja, cuma saya buka toko printilan di rumah. Meskipun sekarang nggak begitu ramai karena sudah banyak toko yang buka,” ungkapnya. Sementara, operator SMAN 11 yang

enggan disebut namanya mengungkapkan dirinya juga menjadi fotografer dan penyedia jasa desain lepas. Lantaran tanggungan sehari-hari dan sejumlah pinjaman tidak akan terpenuhi dengan gajinya. “Meskipun nggak pasti dapat orderan foto atau desain, tapi lumayan. Karena kalau gaji dapat tunai kadang juga ada potongan. Ada pinjaman juga di koperasi sekolah,” tegasnya. Tak Perlu Resah Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Saiful Rachman meminta guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) di jenjang SMA/SMK tidak perlu resah. Kekhawatiran gaji akan berkurang setelah dikelola provinsi tidak benar. GTT akan dibayar sekolah. Besaran gaji juga tidak berkurang. Hitungannya tetap

sesuai UMK. Kepala sekolah diharapkan bisa mengelola anggaran sekolah. ”Kalau kepala sekolah tidak bisa kongkon leren. Tanggung jawab besar,” katanya. Saiful mengatakan, dirinya tidak main-main dalam mengurus pendidikan. Termasuk setelah alih kelola SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi. Semua fasilitas sekolah, perabot sekolah, saat ini sudah lengkap. Guru PNS juga dibayar oleh negara. Sekolah cukup menggaji GTT/PTT. Dana bantuan operasional sekolah (BOS) dari pusat juga ada. ”Tambahan gak akeh-akeh,” katanya. Standar SPP per kabupaten/kota sudah disusun melalui surat edaran Gubernur Jawa Timur. Dasarnya adalah indeks yang ditentukan oleh pusat, indeks pembangunan manusia, dan indeks daya beli masyarakat. (sdp/nii)

Kepala Bappeko Kota Surabaya, Agus imam Sonhaji,

Lintasan Trem Susut Jadi 9 Km SURABAYA (BM) – Karena keterbatasan anggaran, rencana kota Surabaya membangun moda transportasi Trem yang awalnya sepanjang 17 km susut menjadi 9 km saja. Semula direncanakan, jalur trem akan membentang mulalui dari Surabaya Selatan ke utara, yakni dari Stasiun Wonokromo menuju jalan Indrapura. Namun, dampak terbatasnya alokasi anggaran, untuk pembangunan tahap awal, yang mencapai 9 kilometer, proyek pembangunan dari Wonokromo akan mengarah ke Praban dan balik ke Tunjungan. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan kota (Bappeko) Kota Surabaya, Agus imam Sonhaji, mengatakan, pemangkasan tersebut dilakukan karena keterbatasan APBN. Apabila biaya pembangunan angkutan massal cepat (AMC) seluruhnya mencapai Rp 2,4 Triliun, dengan pengurangan jalur yang dibangun biaya yang dibutuhkan juga akan berkurang. “Tinggal mengurangi saja. Tapi angkanya yang buat Kementerian Perhubungan,” tuturnya Sonhaji menambahkan, tahap awal sudah disepakati Walikota Surabaya dan Menteri Perhubuangan. “Kalau yang awal selesai, dilanjutkan ke utara hingga Perak, paparnya Agus Imam Sonhaji memperkirakan, minggu ini pihaknya dan pemerintah pusat akan melakukan pertemuan membahas realiasi pembangunan di Surabaya. Minggu ini kita rapat di sini,” papar Mantan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Ia mengestimasi proses pembangunan angkutan massal cepat, trem hanya berlangsung 1,5 – 2 tahun. Dengan adanya sarana transportasi trem, ia yakin, akan bisa mengurai kepadatan lalu lintas di Kota Pahlawan. “Mudah-mudahan dengan adanya Trem akan bsia mengurai kemacetan,” pungkasnya. (has/nii)

Wisatawan Asal Amerika Tertarik Tarian Tradisional SURABAYA (BM) - Sebanyak 600 orang penumpang dan 450 kru kapal pesiar MS. Seabourn Encore asal Amerika berkunjung ke kota Surabaya, Rabu (11/1). Kota Surabaya dianggap memiliki daya tarik tersendiri bagi para tamu asing dalam pelayaran dari Amerika ke Asia Tenggara. “Mereka adalah tamu asing dari kapal pesiar asal Amerika, mereka ke sini dalam perjalanan keliling dunia dan mampir di Surabaya,” Kabid Promosi Wisata Dinas Pariwisata Surabaya, Dayu Kade Asritami, Rabu (11/1). Dayu juga menjelaskan, salah satu lokasi yang dikunjungi adalah Balai Kota Surabaya. Dalam kunjungan ke Balai Kota Surabaya ini, ada 86 orang yang berkunjung. Mereka merupakan tamu asing yang memilih City Tour dengan rute Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya-HOSMonkasel-Jalan Kayoon-Balai Kota Surabaya-Patung Joko Dolog-pelabuhan. “Ada dua City Tour yang ditawarkan, selain rute berkunjung ke Balai Kota, terdapat rute lainnya yang mengunjungi kawasan Wisata Mangrove. Sedangkan untuk wisatawan yang memilih berkunjung ke Wisata Mangrove berjumlah 40 orang,” ujar Dayu. Menurut Dayu, pengenalan Balai Kota Surabaya yang menjadi cagar budaya dan digunakan sebagai pusat

pemerintahan kota, menjadi daya tarik tersendiri bagi para tamu asing. “Responnya positif, operator kapal pesiar juga sangat antusias bekerjasama dengan Pemkot Surabaya, karena satu-satunya kota yang sangat ramah dalam menyambut tamu,” ujar Dayu. Setibanya di balai kota, para wisatawan tersebut disambut dengan Tarian lenggang Surabaya dan tarian Reog lengkap dengan sepasang dadak merak. Selain itu, para wisatawn asing ini juga diberikan sajian khas Surabaya, mulai dari kelepon, hingga sinom. Sembari menikmati makanan tersebut, mereka berkeliling gedung peninggalan Belanda yang kini difungsikan sebagai gedung pemerintahan. “Saya sangat senang berada di Surabaya. Orangorangnya menyenangkan, kotanya sangat bagus dan kami menikmati waktu kami berkunjung ke sini,” kata Ann Marie Solomon, salah satu penumpang kapal MS. Seabourn Encore saat berkunjung di Balai Kota Surabaya. Lokasi lain yang menarik selain Balai Kota Surabaya, menurut Marie, adalah saat berkunjung melihat patung Suro dan Boyo yang menjadi simbol Kota Surabaya. “Surabaya sangat panas, tapi menyenangkan sekali untuk berkunjung melihat patung itu,” ujarnya.

FOTO: BM/HASAN

TARI TRADISIONAL. Wisman yang mengunjungi Balai Kota Surabaya, Rabu kemarin, disambut tarian tradisional.

Sementara itu, Bill dari Seattle, AS, mengatakan dirinya sangat menyukai jamuan terima tamu saat kapal pertama kali bersandar di Surabaya. “Saya datang kemari bersama dengan istri saya, kami menyukai gedung ini (Balai Kota Surabaya,red), terima kasih sudah menjamu saya. Saya menikmati kunjungan ini” katanya.

Dia bercerita, ini pertama kali dirinya berkunjung ke Indonesia. Setelah ini, kata Bill, dirinya akan melanjutkan perjalanan terakhir ke Bali sebelum kembali ke negaranya. “Pertama kali saya mengunjungi Dubai, India, Singapura, Surabaya kemudian Bali. Setelah itu saya terbang dari Jakarta menuju Dubai lalu kembali ke Seattle,” ujarnya. (has/nii)

PC IPNU Gelar Latihan Kader Utama

Upaya Lahirkan Kader Bersemangat Kebangsaan dan Moralitas Tinggi SURABAYA (BM) - Tantangan yang dihadapi generasi muda dinilai cukup kompleks di era sekarang. Untuk itu, sejumlah organisasi kepemudaan maupun pelajar harus benar-benar memperkuat kaderisasi agar bisa menghadapi tantangan tersebut sekaligus mampu bersaing. Kondisi tersebut cukup dimaklumi para Pengurus Cabang (PC) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Kota Surabaya. Untuk itu, itu PC IPNU Surabaya rutin menggelar Latihan Kader Utama (LAKUT) untuk mempersiapkan para kader IPNU tetap eksis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. LAKUT merupakan jenjang kaderisasi formal Tertinggi di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Ketua PC IPNU Surabaya, Agus Setiawan, mengatakan kegiatan LAKUT ini merupakan suatu wujud itikad dari PC IPNU Kota. Surabaya untuk memperkuat kaderisasi karena kaderisasi adalah pilar utama sebuah

organisasi dapat terus eksis di tengah tantangan zaman yang kian kompleks. ‘’Cita-cita organisasi tidak dapat tercapai tanpa adanya proses kaderisasi yang memadai untuk melahirkan kaderkader mumpuni dalam berbagai bidang dan profesi yang memiliki semangat kebangsaan dan moralitas tinggi untuk benar-benar menjadi pemimpin,’’ katanya usai menggelar LAKUT di Gedung Hoofdbestuur Nahdlatoel Oelama, NU Kota Surabaya, kemarin. Menurutnya, LAKUT dengan mengusung tema “Revitalisasi Gerakan Pelajar NU yang Kritis dan Militan di Tengah Masyarakat Urban” dirasa sangat tepat dalam kondisi bangsa seperti sekarang ini. Agus mengatakan, LAKUT bertujuan untuk membentuk kader yang mampu mengelola dan menjadi penggerak organisasi secara profesional, pioneer dalam gerakan sosial, serta mampu menyelesaikan permasalahan dalam

CALON PEMIMPIN. PC IPNU Surabaya menggelar latihan kader utama untuk melahirkan para calon pemimpin dengan semangat kebangsaan dan moralitas tinggi.

organisasi serta permasalahan sosial kemasyarakatan. Diharapkan, kata dia, dengan agenda rutin kaderisasi yang digelar

IPNU bisa melahirkan kader-kader yang tidak hanya tangguh secara intelektual dan memiliki keunggulan akhlaq serta terampil berorganisasi,

namun juga siap tempur di medan peradaban yang makin kompleks. ‘’Upaya untuk mencetak caloncalon pemimpin masa depan yang memiliki kapasitas kepemimpinan yang tinggi dan memiliki keberpihakan dan militansi, berkarakter penggerak serta kritis dan tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan dan perkembangan sosial yang dihadapi mayarakat,’’ katanya. Sementara Harun Rosyid, Sekretaris PC IPNU Surabaya, menjelaskan, kaderisasi di sebuah organisasi merupakan kunci kesinambungan hidup sebuah organisasi untuk tumbuhnya kader tangguh dan tersedianya sumber daya manusia bermutu yang mempunyai komitmen tinggi terhadap ideology, cita-cita organisasi, bertanggungjawab dalam membina dan mengembangkan organisasi serta sanggup mengemban estafet kepemimpinan dengan arif. ‘’Karena sejarah membuktikan,

bahwasanya kaum mudalah yang mampu menjadi pelopor dalam menghimpun kekuatan masyarakat kepada sebuah gerakan sosial yang masif menuju sebuah perubahan sosial yang dicitacitakan. Keberadaan Generasi Muda di Nahdlatul Ulama, menjadi sangat strategis, bukan hanya karena kuantitas dan sebarannya, juga karena di tangan generasi mudalah masa depan bangsa dan jam’iyyah dipertaruhkan,” tandasnya. LAKUT yang menyuguhkan berbagai materi-materi yang strategis dan kontekstual tersebut menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan di antaranya Dr. Muhibbin Zuhri, M.Ag Ketua PCNU Kota Surabaya, Gus MuhammadAl-Fayyadl, Komite Nasional FNKSDA, Roy Murtadho Editor Islam Bergerak, Muhammad Idris dari Mata air Foundation, H Hakim Jayli Direktur TV9, Haikal Atiek Zamzami, Ketua PW IPNU Jawa Timur, Alaik S Hadi, Komisaris PT Cipta Indo Buana dan lainnya. (has/nii)

04 MOJOKERTO - JOMBANG

berita metro

www.beritametro.co.id

KAMIS, 12 JANUARI 2017

Bupati Minta Evaluasi Komperhensif Pendidikan

MOJOKERTO(BM)-Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa, menghadiri kegiatan sosialisasi Program Kerja (proker) yang dimaksudkan dalam rangka membina Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, Rabu (11/1) siang di GOR Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto. Bupati Mojokerto dalam sambutannya memaparkan program pembangunan di bidang pendidikan selama tahun 2016. Antara lain rehab ruang belajar SD (40 lembaga), pembangunan RKB SD (3 lembaga), rehabilitasi ruang belajar SMP (5 lembaga), perpustakaan (5 lembaga), kamar mandi (3 lembaga), pengadaan peralatan pendidikan (58 lembaga) dan pengadaan buku (22 lembaga). Maka pada tahun 2017 ini akan diadakan pembangunan RKB SD (8 lembaga), pemban-

FOTO: BM/PRAYOGI

EVALUASI: Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa, saat menghadiri kegiatan sosialisasi Program Kerja (proker) untuk membina Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto

gunan gedung SD (7 lembaga), rehabilitasi RKB SD (20 lembaga), pembangunan kamar mandi/WC (17 lembaga), buku (22 lembaga), media pendidikan (9 lembaga), peralatan pendidikan (8 lembaga), rehab ruang belajar SMP (8 lembaga), pembangunan RKB (1 lembaga) dan pembangunan kamar mandi/WC (3 lembaga). “Saya minta kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

Mojokerto, untuk melakukan evaluasi secara komperhensif dan membuat langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Saya juga minta kepada Kepala UPT Kecamatan, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan guru untuk memacu fungsi manajerial dan evaluasi mutu pendidikan,” tandas bupati. Bupati juga mengingatkan kepada semua ASN, agar sen-

antiasa melayani masyarakat dengan profesional, jujur dan tidak melakukan pungli. Di dalam dunia pendidikan misalnya, pungli pengangkatan Kepala Sekolah, mutasi guru, kenaikan pangkat dan tunjangan profesi pendidik. “Mari kita menjadi ASN yang amanah, dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya Kabupaten Mojokerto. Aparatur pemerintah yang terbukti menjalankan praktek pungli, akan ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku,” tegas bupati Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, Zaenal Abidin menyampaikan terkait program atau kegiatan mendesak di tahun 2017 ini. Antara lain Ujian Nasional dan USBN SMP yang rencananya bakal dihelat awal Mei 2017 (Gelombang I: 2,3, 4, 15, Mei 2017 dan Gelombang II: 8, 9,

10, 16 Mei 2017). Mata pelajaran Ujian Nasional (UN) yang diujikan adalah Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan IPA. Sedangkan mata pelajaran Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) meliputi Pendidikan Agama, PPKN dan IPS. Ujian bakal menggunakan dua cara yakni UN berbasis kertas/ Paper Based Test (PBT) dan UN Berbasis Komputer (UNBK). Zaenal menambahkan bahwa dari jumlah sekolah SMP sebanyak 121 lembaga, pada tahun 2016 ada 1 lembaga yang mengikuti UNBK yakni SMPN 1 Ngoro dan tahun 2017 ini ada 5 SMP serta 1 MTs yang mengikuti UNBK. Kegiatan yang diikuti sekitar 486 orang peserta pembinaan terdiri 18 Kepala UPT Kecamatan, 386 Kepala SDN, 38 Pengawas SD, 6 orang Pengawas SMP, 18 perwakilan guru SD dan 20 orang Sek/Kabid/Kasi. (gie/dra)

Walikota Targetkan Serap 95 Persen Anggaran 2017

MOJOKERTO(BM) - Pemkot Mojokerto menjalin kerjasama dengan Kejari setempat untuk meningkatkan penyerapan APBD 2017. Adanya bantuan Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D), Wali Kota Mas’ud Yunus memasang target APBD tahun ini terserap 95% dari Rp 915 miliar. Penandatanganan kerjasama itu berlangsung di pendopo Pemkot Mojokerto, Rabu (11/1/2017). Usai acara Mas’ud mengatakan, tahun 2016 penyerapan APBD mencapai 91% dari Rp 1,007 triliun. Meski tergolong tinggi, menurut dia, masih terdapat persoalan dalam penggunaan anggaran. Salah satunya pengadaan kain seragam sekolah gratis bagi siswa SD-SMA. Akibat adanya lelang ulang, pengadaan seragam gratis senilai Rp 3,843 miliar

itu molor dari yang seharusnya dibagikan Juli, baru terealisasi November 2016. Dampaknya, program seragam gratis itu justru membebani orang tua siswa lantaran harus mengeluarkan biaya dobel. “Karena itu kami perlu melakukan sinergi konsultasi-konsultasi dengan Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto terkait masalah aturan ini agar apa yang kami lakukan tak berdampak bermasalah di kemudian hari. Saya ingin semua ASN (aparatur sipil negara) di Kota Mojokerto pensiun orangnya, pensiun masalahnya,” kata Mas’ud. Maka itu, lanjut Mas’ud, adanya kerjasama dengan TP4D Kejari Kota Mojokerto bisa memberikan pendampingan dan pengawasan terhadap para pejabat dalam menggunakan uang negara. Selain itu, kerjasama ini diharapkan memberi

FOTO: BM/PRAYOGI

TARGET : Wali Kota Mas’ud Yunus menandatangani kerjasama dengan Kejari untuk meningkatkan penyerapan APBD 2017

kepastian hukum bagi para pejabat negara supaya tak takut menggunakan APBD sehingga serapan lebih maksimal. “Penyerapan anggaran tahun 2016 91% dari APBD 1,007 triliun. Naik dibandingkan tahun 2015 85%. Tahun 2017 dengan APBD yang turun 10% menjadi Rp 915 miliar, saya harapkan serapan anggaran bisa sampai 95%,” ujarnya. Disamping itu, tambah Mas’ud, kerjasama dengan

Kejari Kota menyangkut pendampingan hukum perkara perdata dan tata usaha negara (TUN). Menurut dia, terdapat dua perkara perdata dan TUN yang menjerat Pemkot Mojokerto yang membutuhkan bantuan hukum Kejari sebagai pengacara negara. “Terus terang kami masih punya PR hukum, penyelesaikan hukum SMPN 7 yang kini masuk PK (peninjauan kembali), kedua perkara TUN tentang proyek

Gamapala, kami menang di PTUN, tapi ada banding. Nah, ini membutuhkan bantuan hukum dari Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto,” terangnya. Sementara Kepala Kejari Kota Mojokerto, Halila Rama menuturkan, pihaknya berkomitmen untuk memberikan bantuan, pertimbangan, maupun tindakan hukum di bidang perdata dan TUN terhadap Pemkot Mojokerto. Dia menjamin kerjasama ini tak mengkerdilkan tugas Kejari untuk memberantas tindak pidana korupsi. “Kejari punya peranan jaksa pengacara negara dan jaksa penegakan hukum pidana khusus dan pidana umum. Semua kami sinergikan sesuai kewenangan, kami pilah sesuai bidang, tak menutup kemungkinan itu semua kami tindaklanjuti secara represif,” tandasnya. (gie/adv)

KEDIRI - NGANJUK

KILAS

Dua Pengedar Sabu Diringkus MOJOKERTO(BM) - Dua orang pengedar narkotika golongan I, sabu diringkus polisi di dua lokasi berbeda. Polisi berhasil menyita 3 paket sabu dan alat hisap dari kedua tersangka. Kasubbag Humas Polres Mojokerto, AKP Sutarto mengatakan, Deki Zaisul Akbar (37) diringkus Sat Reskoba saat mengantarkan pesanan ke pelanggan di Perumahan Pekukuhan Asri, Kecamatan Mojosari, Selasa (10/1) sekitar pukul 21.10 WIB. Pria asal Desa Manduro, Kecamatan Ngoro itu, petugas menyita barang bukti berupa 1 klip sabu dan sebuah ponsel. “Guna mengelabuhi petugas, tersangka menyembunyikan sabu ke dalam bungkus rokok,” kata Sutarto, Rabu (11/1). Pada hari yang sama, kata Sutarto, Unit Polsek Mojosari menangkap Hermanto (24) di simpang tiga Jalan Kartini, Desa Seduri, Kecamatan Mojosari sekitar pukul 02.45 WIB. Pria asal Desa/Kecamatan Pungging itu menyimpan 2 paket sabu dalam bungkus rokok. “Petugas juga menyita barang bukti sebuah ponsel dan alat hisap sabu,” terangnya.Akibat perbuatannya, kedua budak sabu itu dijerat dengan Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. “Ancaman hukumannya maksimal 12 tahun penjara,” tandasnya. (bud/gie)

FOTO: BM/PRAYOGI

TANGKAP: Salah seorang pelaku pengedar narkoba jenis sabu berhasil diamankan petugas.

berita metro www.beritametro.co.id

Massa Demo, Menuntut Bupati Dimakzulkan

NGANJUK(BM)-Puluhan massa dari perwakilan sejumlah Desa di Kabupaten Nganjuk dan organisasi yang mengatasnamakan Pagar Jati Nganjuk, melakukan aksi demo di Kantor DPRD Nganjuk,kemarin. Mereka menuntut Bupati Nganjuk Drs,H.Taufiqurrahman dimakzulkan. Dalam orasinya, perwakilan massa mengatakan agar Bupati Taufiq segera mundur dari jabatan, Karena telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK ( Komisi Pemberantasan Korupsi). “Sudah berstatus tersangka kok masih berkeliaran, dewan jangan tutup mata,” teriak orator demo. Selain desakan pemakzulan atau impeachment terhadap bupati Taufiqurrahman, massa juga meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan untuk melakukan penahanan resmi bupati Taufiqurrahman, KPK diharapkan menyita semua aset milik bupati dan mengusut tuntas aliran dana korupsi tersebut. Setelah melakukan orasi, perwakilan massa diterima oleh perwakilan DPRD Nganjuk yakni Sumardi, Raditya Haria Yuangga, Sudjarwo, Kamto dan Arbayana. Dalam pertemuan tersebut, Agung P. Salah satu juru-

FOTO: BM/KAMTO

DATANGI : Massa berdemo di depan kantor DPRD Nganjuk, menuntut Bupati Nganjuk Taufiq yang telah berstatus tersangka dimakzulkan.

bicara massa menyampaikan tuntutanya agar DPR segera melakukan langkah tegas terkait Bupati Nganjuk. Pihaknya juga menuding ada sejumlah anggota dewan yang melindungi Bupati Taufiq. “Kami kuatir ada kon-

spirasi politik jika DPRD tidak segera mengambil tindakan tegas atas status tersangka bupati Tufiqurrahman, “ujar Agung di ruang Garuda Kantor DPRD Nganjuk. Massa mendesak, agar dewan

segera melakukan langkah pemakzulan secepatnya. “Kami minta bupati Taufiq dimakzulkan oleh dewan dan segera mengadakan paripurna dalam 7 hari, “ ungkapnya. Sementara itu, Sumardi Wakil Ketua DPRD Nganjuk dari Fraksi Partai Golongan Karya saat menjawab pertanyaan perwakilan pengunjuk rasa mengatakan, Tugas yang menjadi wewenangnya akan dilakukan. Selama ini pihaknya tetap memantau, mengawal proses hukum yang ada sesuai mekanisme yang ada. “ Tetap kita kawal, “ungkap Sumardi. Senada dikatakan Raditya Haria Yuangga dari Partai Hanura mengingatkan bahwa proses pemakzulan Bupati harus melalui tahapan yang cukup panjang melibatkan semua fraksi,” Harus mendaptkan persetujuan kurang lebih 3/4 anggota dewan,” terang Angga. Sedangkan Arbayana KP, legislator asal Partai Demokrat, menurutnya proses hukum yang menjerat Bupati Nganjuk Drs H.Taufiqurrahman sedang berjalan dan masyarakat harus ikut mengawal. “Mari kita kawal bersamasama agar proses hukumnya berjalan sesuai mekanismenya,”terangnya. (kam/dra)

Curi Tas, Ibu Hamil Diringkus KEDIRI(BM)- Nimas Warotsari (23) warga Kelurahan Burengan, Kecamatan Pesantren harus berurusan dengan Unit Reskrim Polsek Gampengrejo, karena kedapatan mencuri sebuah tas. Data yang dihimpun, perempuan yang diketahui tengah hamil 5 bulan ini diamankan, karena mencuri tas milik Kristin Diyah (25) warga Kelurahan Blabak, Kecamatan Pesantren. Peristiwa tersebut terjadi saat Kristin dan Nimas berada di klinik kecantikan Untara, Desa Gogorante, Kecamatan Gampengrejo. Dalam peristiwa tersebut Kristin mendatangi klinik kecantikan Untara. Sesampai di klinik, korban kemuPERWAKILAN

dian duduk di ruang tunggu sambil menunggu giliran perawatan. Kristin menaruh dompetnya yang berisi uang sebesar Rp 987.000, ATM, STNK sepeda motor di sofa. Kristin kemudian melakukan perawatan dan tetap menaruh tas tersebut di sofa tunggu . Kurang lebih selama satu jam korban melakukan perawatan wajah, alangkah terkejutnya Kristin saat selesai melakukan perawatan dan hendak melakukan pembayaran. Dia tidak melihat tasnya berada di sofa tunggu. Kristin kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada petugas klinik. Pada saat yang sama,

orang yang duduk di kursi tersebut bernama Nimas Warotsati. Pada saat tersebut pelaku masih melakukan perawatan dan pihak klinik memintai keterangannya. Petugas klinik merasa curiga karena pada saat melakukan perawatan dia meminta izin ke bawah untuk menaruh helm. Padahal pada saat berada di ruang perawatan dia tidak membawa helm. Nimaspun tak bisa berkutik saat pihak klinik memintanya untuk membuka jog sepeda motor yang dikendarainnya menuju klinik. Diketahui jika tas milik Kristin disembunyikan di dalam jog dan ditutupi tas

kresek. Namun saat digeledah uang di dalam tas sudah tidak ada. Mendapatkan bukti tersebut Nimas mengakui perbuatannya. Kapolsek Gampengrejo AKP Slamet mengatakan, pelaku kini sudah diamankan guna proses hukum lebih lanjut. “Pelaku sudah kami amankan untuk mempertangggung jawabkan perbuatannya,” ungkapnya. Petugas juga mengamankan beberapa barang bukti, diantaranya sebuah dompet berwarna coklat, uang sebesar Rp 987.000, SIM dan ATMserta satu unit sepeda motor Yamaha Mio dan tas biru milik Nimas.(bad/dra)

KILAS

Tiga Pengguna Sabu Ditangkap KEDIRI(BM)-Satuan Reserse Narkoba Polres Kediri Kota berhasil mengamankan tiga pengguna narkoba jenis sabu-sabu yakni Erfan Efendi (22) warga Desa Jabang Kecamatan Semen Kabupaten Kediri dan Analia Utani (25) warga Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya serta Arvian Nugraha Buana (22) Desa Kwaron RT 2/RW 1 Kecamatan Papar Kabupaten Kediri, Selasa (10/1). Petugas mengamankan total 1,07 gram Sabu-sabu dan tiga buah pipet kaca sisa sabusabu dari ketiga tersangka. Kasat Narkoba Polres Kediri Kota AKP Siswandi mengungkapkan kronologi penangkapan ketiga tersangka. Awalnya petugas mendapat informasi dari masyarakat jika tersangka telah melakukan transaksi narkoba jenis Sabu. Selanjutnya petugas melakukan upaya penyelidikan dan menangkap dua tersangka di rumah kos Pondok Nirwana jalan Mayor Bismo gang II Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kediri dan ditemukan barang bukti, dua bungkus Shabu seberat 0,75 gram, dua buah pipet kaca sisa sabu. Masih kata AKP Siswandi, setelah kami menindaklanjuti penyelidikan dan pengembangan berhasil menangkap satu lagi tersangka Arvian Nugraha Buana di perempatan trafic light Semampir Kecamatan Kota Kediri. “Tersangka kedapatan membawa satu klip plastik berisikan sabu-sabu seberat 0,32 gram dan satu buah pipet kaca sisa sabu,” tambahnya. (roj/dra)

FOTO: BM/IST

EKSPOS : Kasat Narkoba Polres Kediri Kota AKP Siswandi (tengah) didampingi Kasubbag Humas Polres Kediri Kota AKP Anwar Iskandar (kanan) bersama ketiga tersangka dan barang bukti di Mapolres.

MALANG RAYA 05

berita metro

www.beritametro.co.id

KAMIS, 12 JANUARI 2017

Enam Perusahaan Investasi Bodong Dipantau OJK MALANG(BM) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang terus menelusuri keberadaan enam perusahaan investasi ilegal baru untuk melakukan penindakan penutupan. Kepala OJK Malang Indra Krisna mengatakan saat ini ditemukan lagi enam perusahaan investasi ilegal, maka berarti ada 40 perusahaan investasi yang telah dinyatakan ilegal karena belum berizin OJK. “Setiap perusahaan investasi atau penghimpunan dana dari masyarakat harus seizing OJK,” ujarnya di Malang, Rabu (11/1). Seperti diketahui, OJK dan Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi kembali menemukan enam kegiatan usaha penawaran in-

vestasi yang tidak memiliki izin dari otoritas manapun dalam menawarkan produknya yang berpotensi merugikan masyarakat. Dijelaskan bahwa OJK dan Satgas Waspada Investasi menyatakan keenam perusahaan itu sebagai perusahaan investasi ilegal dan harus menghentikan kegiatan usahanya untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, khususnya konsumen di sektor jasa keuangan. Adapun, keenam perusahaan tersebut adalah: PT Compact Sejahtera Group, Compact500 atau Koperasi Bintang Abadi Sejahtera atau ILC, PT Inti Benua Indonesia, PT Inlife Indonesia, Koperasi Segitiga Bermuda/Profitwin77, PT Cipta Multi Bisnis Group, PT Mi One Global Indonesia.Menurut Indra,

informasi awal masih ditemukan enam perusahaan itu beroperasi di wilayah kerja OJK Malang. Jika ditemukan, maka pengurusnya akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi. Jika mereka tidak bisa menunjukkan izin dari OJK, maka langkah yang ditempuh adalah penutupan. “Bisa saja mereka mempunyai izin dari instansi lain, namun belum cukup dan harus dilengkapi izin dari OJK jika mereka melakukan aktivitas yang menawarkan investasi dan menghimpun dana dari masyarakat.” Dia juga mengingatkan, agar masyarakat tidak gampang terbujuk terhadap tawaran dari perusahaan investasi, terutama yang menjanjikan return tinggi. Bagaimana pun, setiap investasi yang menjanjikan return tinggi selalu di-

imbangi dengan risiko yang tinggi pula. Jika ada tawaran investasi, maka langkah yang pertama dilakukan masyarakat adalah melapor ke OJK, ke 1500655 atau bisa juga minta penjelasan dari pengurus perusahaan terkait izin dari OJK. Dia juga mengingatkan, agar masyarakat tidak terbujuk pada tokohtokoh masyarakat yang diklaim sebagai investor dari perusahaan investasi ilegal. Dalam menjaring dana masyarakat, biasanya perusahaan investasi ilegal menggunakan tokoh-tokoh masyarakat, dari pemda, tokoh agama, dan lainnya untuk memberikan pernyataan terkait dengan keuntungan berinvestasi di perusahaan tersebut. “Jangan mudah tergiur dengan ajakan siapa pun. Cari tahu legalitasnya terlebih dulu,” ujarnya. (mal/dra)

Hongkong dan Taiwan Jadi Negara Favorit TKI Malang MAL ANG(BM)- Ne g a ra Hongkong dan Taiwan masih menjadi negara tujuan favorit bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Malang 2016 lalu. Dua negara tersebut setiap tahun mendatangkan tenaga kerja, baik laki-laki maupun perempuan, dari Kabupaten Malang dengan jumlah hingga ratusan orang. “Dua negara tersebut memang menjadi tempat favorit warga Kabupaten Malang yang mengais rezeki di luar negeri,” kata Muhammad Iqbal, koordinator Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI) Malang yang merupakan bagian dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja (BNP2TKI). Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Malang, Kepala Bidang (Kabid) Penempatan Tenaga Kerja Ach.

FOTO: BM/IST

BERMINAT : Para petugas dari kantor Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI) Malang saat memberikan sosialisasi kepada calon TKI

Junaedi membenarkan negara favorit tujuan TKI Kabupaten Malang adalah Hongkong dan Taiwan.”Pada data tahun 2015 dan 2016, TKI dari Kabupaten Malang ke dua negara ini jumlahnya sampai ratusan

orang walaupun mengalami penurunan,” kata Junaedi. Tujuan Hongkong didominasi tenaga kerja perempuan. Ada 774 orang pada 2015 dan 2016 sebanyak 445 orang. Sedang tujuan Taiwan,

ada 203 TKI laki-laki dan 836 perempuan pada 2015. Namun, tahun 2016 jumlahnya mengalami penurunan sekitar 50 persen. “Negara tujuan Taiwan turun jadi 115 TKI lakilaki dan 454 perempuan pada

2016,”imbuh Junaedi. Penurunan jumlah TKI ke dua negara favorit tujuan warga Kabupaten Malang itu, menurut Iqbal, disebabkan perlindungan ketenagakerjaan ke luar negeri yang memakai sistem komputer tenaga kerja luar negeri (SKTKLN) semakin diintensifkan.”Sistem sudah bisa diakses luas, bahkan oleh Kedutaan Besar Indonesia di Hongkong sehingga perlindungan TKI semakin terjamin,” ujarnya. Adanya sistem kompute risasi, PJTKI tidak lagi bisa bermain-main menempatkan TKI tanpa prosedural dan aturan yang berlaku.Selain kedua negara tersebut, Singapura juga menjadi tujuan paling di minati TKI Kabupaten Malang, yaitu sebanyak 120 orang pada 2016. “Singapura meningkat jumlah TKI-nya daripada 2015 yang hanya sebanyak 21 orang,”ungkap Junaedi. (mal/dra)

KILAS

FOTO BM/IST

CATAT: Petugas Satpol PP saat mendata anak sekolah yang terkena razia

Satpol PP Galakkan Razia Anak Sekolah

MALANG(BM)-Satpol PP Kota Malang terus menggalakkan razia terhadap anak sekolah yang membolos pada jam pelajaran untuk mencegah menjadi sasaran peredaran narkoba. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang Dandung Djulharjanto mengatakan razia yang dilaksanakan sejak pagi hari di beberapa titik wilayah Kota Malang tersebut telah menjaring 26 anak sekolah yang membolos dengan berbagai alasan. “Pelaksanaan razia tersebut merupakan salah satu wujud kepedulian Pemerintah Kota Malang dalam rangka melindungi generasi muda Kota Malang,” ujarnya di Malang, Rabu (11/1). “Melalui razia, pihaknya berharap agar anak-anak kita tidak berada pada pola pergaulan yang salah. Karena itulah, mereka yang bolos sekolah lebih diamankan daripada mereka bertemu dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Adanya operasi tersebut, dirinya berharap, dapat pula meminimalisasi peredaran narkoba di kalangan anak sekolah. Anak-anak yang bolos sekolah ini merupakan target empuk bagi para pengedar. Sebanyak 26 anak yang terjaring razia; 4 diantaranya adalah anak SMP dan 22 anak lainnya adalah anak SMA/ SMK di Kota Malang. “Kedepan, kami akan terus melakukan razia ini secara berkelanjutan minimal 2 kali seminggu, utamanya di warnet dan warung kopi tempat mereka seringkali menghabiskan waktu selama jam sekolah berlangsung.” tutur Dandung. Setelah diberi pembinaan, anak-anak yang terjaring razia tersebut didata dan dilaporkan kepada pihak sekolah serta orang tuanya menjemput di kantor Satpol PP Kota Malang.(mal/dra)

PASURUAN - PROBOLINGGO

berita metro www.beritametro.co.id

Warga Gempeng Tewas Usai Laka Karambol PASURUAN(BM)–Salah seorang politisi dari Partai Golongan Karya (PG) bernama Abdul Majid (59), warga Kelurahan Gempeng, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan meninggal, usai terlibat dalam kecelakaan karambol di jalan Raya Tambakrejo, Kraton, Kabupaten Pasuruan. Informasinya menyebutkan, korban diketahui merupakan salah salah satu penggurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar, Kabupaten Pasuruan. Kabar duka yang menyelimuti salah satu kader partai bergambar pohon beringin ini, langsung mematik jajaran penggurus DPD Partai Golkar Kabupaten Pasuruan,

FOTO BM/IST

RINGSEK : Petugas kepolisian saat menunjukkkan salah satu kendaraan korban yang terlibat kecelakaan karambol, kemarin

yang kemudian langsung ikut hadir ke rumah duka untuk memberikan penghormatan terakhir. Salah satunya Mulyono, salah satu penggurus Partai

Golkar dari Kecamatan Nguling yang turut hadir dalam pemakaman tersebut. “Iya, ini saya sedang di Bangil,” kata pria yang akrab dipanggil Pak Mul tersebut. Sementara itu,

kronologis kecelakaan yang mengakibatkan politisi Partai Golkar itu meninggal dunia, ialah berawal saat tiga kendaraan sama-sama melaju dari arah barat ke timur. Ketiga kendaraan yang dimaksud yaitu Mobil Ford berwarna abu-abu bernopol P 1030 TG, motor Honda Vario dengan nopol N 5332 V, dan truk boks bernopol B 9821 NCC. “Ketiga kendaraan itu melaju dari barat ke timur. Posisi ketiganya akan berbelok ke kanan atau arah selatan. Namun, disaat bersamaan muncul dari arah belakang sebuah truk tangki yang tiba-tiba menghantam ketiga kendaraan tersebut,” ucap

Abdullah salah seorang saksi saat ditemui di lokasi. Akibat kecelakaan tersebut, ketiga kendaraan yang dihantam truk tangki itu mengalami rusak parah. Bahkan, salah seorang pengendara motor yang diketahui bernama Abdul Majid itu sempat terlempar ke aspal di jalan raya setempat. Korban mengalami luka di bagian kaki dan tangan. Serta sempat dirawat di RSUD dr.R.Soedarsono Kota Pasuruan. Namun, sayang akibat lukanya yang cukup parah, nyawa korban akhirnya tak tertolong. Sementara untuk korban yang lainya hanya mengalami luka ringan. (por/ dra)

Enam Pelaku Pembunuh Tegar Disidang Perdana

PROBOLINGGO(BM) – Kasus pembunuhan pada Andika Tegar Ditya (19) di GOR Ahmad Yani Jalan dr. Sutomo, Kota Probolinggo pada tahun lalu. Saat ini, kasusnya memasuki babak persidangan pertama di Pengadilan Negeri Probolinggo dan keenam pelaku terancam hukuman penjara 15 tahun penjara. Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Hadi Sunoto, dalam dua sesi. Sidang pertama dengan terdakwa Bayu Fana Lufianto, Septian Satrio Christianto, Wahyu Rofiul Wahono, Hoirul Umam dan Ayu Apriliya Tri Wahyuningsih. Sementara sesi kedua dengan terdakwa Ahmad Hibaturrahman. JPU mendakwa Bayu Fana Lufianto cs dengan pasal 338 junto pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sedangkan untuk Ahmda Hibaturrahman, dikenakan pasal 338 junto pasal 56 PERWAKILAN

dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Menurut Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Herman Hidayat, pemisahan persidangan keenam terdakwa dan pasal yang dikenakan karena peran mereka berbeda. “Peran Hibat berbeda dengan kelima rekannya berbeda,” tuturnya seusai sidang, Rabu (11/1). Menurut Herman, Bayu cs dalam kasus pembunuhan Tegar berperan aktif, yakni dengan memukuli korban. “Sementara Hibaturrahman, keterlibatan kasus ini hanya melihat aksi pemukulan temannya itu,” terang Herman. Sidang selanjutnya direncanakan pada Rabu (17/1) pekan depan. Agendanya pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan JPU. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, warga yang hendak berolahraga di lapangan basket GOR Ahmad Yani menemukan mayat Andika Tegar Ditya (19) warga Jalan

KILAS

Pengurus Baru DPD II Golkar, Segera Dilantik

PROBOLINGGO (BM) - Proses penyusunan pengurus DPD II Partai Golkar Kabupaten Probolinggo, periode 2016-2021, telah dirampungkan oleh tim formatur. Direncanakan pelatikan pengurus DPD II Partai Golkar Kabupaten Probolinggo Pimpinan Oka Mahendra Jati Kusuma, bakal dilakuakan akhir bulan Januari 2017 di Kantor DPD Golkar Jalan Raya Dringu. Hal ini dikatakan langsung Ketua DPD Golkar terpilih Kabupaten Probolinggo ketika ditemui di kantornya. “Akhir Januari (2017 Red) ini, bakal dilantik pengurus baru,”ujar anggota Komisi B DPRD Kabupaten Probolinggo ini, Rabu (11/1) kemarin. Menurut dia, dalam rapat formatur penyusunan pengurus Partai Golkar, pengurus lama masih banyak yang diakomodir.“Kita susun, sesuai amanah undangundang, semua yang akan dilantik,” ujarnya. Diagendakan, dalam pelantikan itu bakal di hadiri oleh Bupati Probolinggo Hj P Tantriana Sari berserta Anggota Komisi VIII DPR RI Drs H Hasan Aminuddin. “Bupati (Probolinggo Red) dan Pak Hasan di pastikan Hadir, Karena Pak Hasan Itu merupakan tokoh yang politik yang handal,”pungkas Oka. (sip/dra)

FOTO BM/IST

DISIDANG : Para tersangka pelaku pembunuhan Andika Tegar saat melakukan rekonstruksi beberapa bulan yang lalu.

Juanda 34, Kelurahan Tinnonegaran, Kecamatan Kanigaran. Polisi yang mendapat laporan kemudian datang ket tempat kejadian perkara (TKP).

Dalam olah TKP, menemukan tiga butir pil trek dan 2 butir distro di dalam saku korban. Sementara dompet yang terselip di celana warga biru

kosong tanpa isi dan identitas. Selain itu kondisi jasad korban ada luka, yakni pada dahi atau kening korban nampak seperti bekas kekerasan.(por/dra)

FOTO: BM/IST

Oka Mahendra Jati Kusuma

MALANG RAYA: AJI A HAJI (KOORD), M. KHOLIL, AGUS SUSANTO PASURUAN - PROBOLINGGO: Saifullah

06 M E T R O S P O R T

berita metro

www.beritametro.co.id

KAMIS, 12 JANUARI 2017

KILAS

Patung Messi Korban Vandalisme

KEJUARAAN BULU TANGKIS. Kompetisi Djarum Superliga Badminton kembali digulirkan. Ajang bulutangkis beregu antarklub putra putri itu digeber di Surabaya pada 19-26 Februari.

Surabaya Tuan Rumah Djarum Superliga Badminton 2017

Berhadiah Total Rp 3,3 Miliar JAKARTA (BM) - Dua belas klub bulu tangkis nasional dan asing akan mengikuti kejuaraan beregu “Djarum Superliga Badminton 2017” yang berlangsung di GOR DBL Arena Surabaya, 19-26 Februari. “Kami tidak menggelar Djarum Superliga Badminton pada 2016 lalu karena pemain-pemain peringkat atas dunia masih fokus persiapan Olimpiade. Kami tetap berkomitmen untuk menyelenggarakannya pada tahun ini agar animo terhadap bulu tangkis semakin tinggi,” kata Direktur PT Djarum, Yan Haryadi Susanto, di Jakarta, Rabu kemarin. Dua belas klub bulu tangkis yang dijadwalkan hadir dalam Djarum Superliga Badminton 2017 ialah PB Djarum Kudus, Musica Champion Jakarta, USM Blibli Semarang, Mutiara Cardinal Bandung, Berkat Abadi Banjarmasin,

Suryanaga Surabaya, Gifu Tricky Panders Jepang, Granular Thailand, Hitachi Jepang, Hokuto Bank Jepang, dan Saishunkan Jepang. “Jumlah itu masih mungkin berubah karena kami masih akan menunggu hingga penutupan pendaftaran pada 24 Januari,” kata Direktur Djarum Superliga Badminton Achmad Budiharto. Budiharto mengatakan panitia penyelenggara memberikan subsidi sebesar Rp 50 juta untuk seluruh klub yang mengikuti kejuaraan bulu tangkis berhadiah total 250 ribu dolar AS atau setara Rp 3,3 miliar itu. “Kami juga memberikan tambahan subsidi 6.000 dolar AS kepada masing-masing klub bulu tangkis dalam negeri yang akan mendatangkan pemainpemain asing dalam kejuaraan ini,” tutur Budiharto. Panitia Djarum Superliga Badminton

tidak membatasi jumlah pemain asing dalam satu klub bulu tangkis dalam negeri. Tetapi, setiap pemain asing itu diperbolehkan hanya mengikuti dua partai pertandingan. “Kami berharap klub Suryanaga akan tetap mengikuti Djarum Superliga tahun ini karena mereka adalah salah satu pelopor kejuaraan ini. Kami akan membantu kendala yang mereka hadapi,” ujar Budiharto. Dengan pertimbangan animo penonton dan ketersediaan GOR, Surabaya kembali dipilih sebagai tuan rumah Superliga Badminton. Ajang itu akan dihelat di GOR DBL Arena. “Surabaya dipilih kembali menjadi tuan rumah penyelenggaraan, selain karena memiiliki fasilitas yang memadai, kami juga menilai bahwa animo masyarakat Surabaya terhadap bulutangkis itu luar biasa, karena itu kami pilih kemba-

li,” ungkap Budiharto yang juga menjabat sebagai sekretaris jendral PP PBSI Ketua Umum PP Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Wiranto mengatakan kejuaraan Djarum Superliga Badminton akan menjadi kesempatan bagi PBSI untuk mencari bibit-bibit atlet berkualitas. “Pemain-pemain bulu tangkis junior nasional punya kesempatan untuk bermain dengan pemain kelas dunia. Kami mengapresiasi langkah Djarum untuk terus memberikan pengalaman seperti itu kepada pemain-pemain muda Indonesia,” jelas Wiranto. Sejumlah pemain asing bulu tangkis peringkat atas dunia yang akan mengikuti Djarum Superliga Badminton 2017 antara lain Lee Yong Dae, Lee Hyun Ill, Akane Yamaguchi, Tanongsak Saensomboonsuk, Max Webe, dan Vladimir ivanov. (ims/ant/nii)

Fellaini Sumbang Gol MU Atasi Hull LONDON (BM) - Manchester United mengubah frustrasi menjadi kegembiraan ketika mereka melangkahkan satu kakinya ke ﬁnal Piala Liga, usai tandukan Marouane Fellaini Marouane Fellaini

membawa mereka menang 2-0 atas tamunya Hull City pada pertandingan leg pertama empat besar pada Selasa. Juan Mata membawa United memimpin pada awal babak kedua, namun kegagalan mereka untuk menuntaskan pertahanan lawan saat menguasai bola membuat para penggemar tuan rumah mencemaskan jalannya pertandingan leg kedua. Tuan rumah menyia-nyiakan beberapa peluang untuk memastikan kemenangan. Upaya Paul Pogba mengenai tiang gawang, sebelum pemain pengganti Fellani membuat pasukan Jose Mourinho dapat bernapas lega ketika ia melompat di tiang jauh untuk menanduk bola sehingga masuk ke gawang lawan dengan sisa waktu pertandingan tiga menit.

Kemenangan ini membuat sang manajer asal Portugal tetap berada di jalur untuk troﬁ pertama si Setan Merah, dan meneruskan laju bagus terkini United dengan kemenangan kesembilan secara beruntun di semua kompetisi. Namun Mourinho jauh dari puas terhadap apa yang ia lihat. “Ya, saya sedikit kecewa,” ucapnya kepada Sky Sports. “Menurut saya kami sedikit ceroboh, hal-hal yang terlalu rumit, selalu menunda keputusan, memberi waktu kepada mereka untuk menyatukan kekuatan... Pada babak kedua kami semua sedikit berkembang, hanya sedikit.” Krisis Cedera Pada pertandingan keduanya sebagai manajer Hull, sesama pria Portugal Marco Silva harus mengatasi krisis cedera yang membuat dirinya hanya memiliki 14 pemain senior yang bugar dan mereka terlihat menurunkan tim darurat ketika United mengambil kendali permainan. Mata memaksa kiper Hull Eldin Jakupovic melakukan penyelamatan bagus pada menit kedua, se-

dangkan sepakan kaki bagian sisi dari Henrikh Mkhitaryan melebar setelah mendapatkan umpan dari pemain Spanyol tersebut. Tim tamu, yang masalah cederanya bertambah buruk ketika Markus Henriksen harus keluar lapangan pada menit ke-19 karena masalah pada bahunya, memiliki peluang terbaik pada babak pertama, ketika Adama Diomande menanduk bola mengenai bagian bawah tiang gawang. Wayne Rooney, yang bertekad untuk memecahkan rekor gol United, melepaskan tembakan melebar saat babak kedua memasuki menit kelima dan kemudian digantikan, namun kebuntuan juga pecah. Umpan silang Antonio Valencia ke tiang jauh disundul melintasi gawang oleh Mkhitaryan, dan Mata menyambarnya dengan sepakan voli dari jarak dekat. United nyaris menggandakan keunggulan mereka ketika tendangan bebas Pogba mengenai tiang gawang, namun rasa frustrasi meningkat sampai pemain asal Belgia Fellaini masuk sebagai pemain pengganti untuk mencetak gol penentu kemenangan yang sangat penting untuk leg kedua pada 26 Januari. (rtr/ant/nii)

BUENOS AIRES (BM) - Patung Lionel Messi di Ibu Kota Argentina rusak setengah, di mana tubuh bagian atas, lengan, dan kepalanya copot. Patung di jalan Paseo de la Gloria yang mengarah ke River Plate itu hanya menyisakan bagian pinggang ke bawah dan bola. Balai Kota mengatakan mereka tidak tahu siapa yang bertanggung jawab atau motif tindakan vandalisme ini. “Itu adalah korban dari tindakan vandalisme,” kata sekretaris kebudayaan kota, Selasa. Pemerintah kota telah mulai memperbaikinya. Patung itu diresmikan pada Juni tidak lama setelah Argentina kalah di ﬁnal Piala Amerika Centenario dari Chile melalui adu penalti, kekalahan yang memicu Messi untuk mengatakan dirinya pensiun dari tim nasional. Penyerang Barcelona yang kembali memperkuat timnas untuk pertandingan-pertandingan kualifikasi Piala Dunia pada September, sangat dicintai di kampung halamannya. Bagaimanapun, ia memiliki para pembenci, khususnya yang kerap mengkritik penampilannya untuk Argentina, yang menelan kekalahan pada tiga ﬁnal utama dalam rentang waktu dua belas tahun, termasuk Piala Dunia 2014. Jalan itu memiliki patung sejumlah atlet papan atas Argentina, termasuk pebalap Juan Manuel Fangio, bintang NBA Manu Ginobili, pegolf Roberto de Vicenzo, dan petenis Guillermo Vilas dan Gabriela Sabatini. (rtr/ant/nii)

Komplek Pelatnas Direnovasi Jakarta (BM) - Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) akan merenovasi kompleks pemusatan pelatihan nasional cabang olahraga bulu tangkis di Cipayung, Jakarta Timur pada 2017. “Kami akan merenovasi komplek pelatnas bulu tangkis, sehingga menjadi lokasi yang indah dan sejuk,” kata Ketua Umum PP PBSI, Wiranto, di Jakarta, Rabu. Meski akan mulai melakukan renovasi kompleks pelatnas pada 2017, Wiranto tidak menyebut jumlah anggaran yang dibutuhkan PBSI untuk melakukan renovasi itu. “Nanti dilihat saja akan jadi atau tidak,” kata Menko Polhukam tersebut. Sekretaris Jenderal PP PBSI Achmad Budiharto mengatakan renovasi pelatnas menjadi salah satu program kerja pengurus pusat cabang olahraga andalan Indonesia dalam Olimpiade itu. “Ketua umum telah berkunjung ke pelatnas dan menilai beberapa fasilitas di sana perlu direhabilitasi,” ujar Budiharto. Renovasi pertama pelatnas PBSI, lanjut Budiharto, adalah asrama atlet. “Soal kelayakan asrama sekarang ya layak saja. Tapi, kami merasa atlet-atlet juara dunia perlu mendapatkan fasilitas yang lebih layak di pelatnas,” kata Budiharto. PBSI juga telah mengatur tempat tinggal atlet dalam pelatnas ketika renovasi itu dimulai. Tetapi, PBSI belum menentukan waktu renovasi lapangan latihan. “Kalau lapangan, kami belum. Kami juga akan merenovasi ruang gimanstik dan mengganti perlatan yang telah lama,” kata Budiharto. Selain renovasi ﬁsik, pelatnas PBSI juga akan meningkatkan aspek keamanan dan kedisiplinan atlet. “Komitmen kepengurusan sekarang adalah kedisiplinan atlet. Kami ingin membangkitkan kesadaran atlet tentang kedisiplinan,” katanya. Budiharto mencontohkan kedisiplinan atlet seperti penggunaan perangkat seluler saat jam istirahat malam. “Saya juga baru mengetahui ada sebuah klub bulu tangkis yang menerapkan aturan semua ponsel atlet disita pengurus klub saat malam hari,” ujarnya. Penerapan kedisiplinan atlet-atlet pelatnas PBSI itu terutama diprioritaskan bagi atlet-atlet muda atau atlet pratama. “Kami berharap atlet-atlet pratama seamkin fokus dalam berlatih dan mampu mewakili Indonesia dalam turnamen internasional pada dua hingga tiga tahun mendatang,” kata Budiharto. (ims/ant/nii)

PB PRSI Susun Strategi Raih Emas SEA GAMES JAKARTA (BM) - Pengurus Besar Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PB PRSI) akan berstrategi untuk mendapatkan medali di ajang SEA Games 2017 Malaysia sebagai target jangka pendek induk organisasi yang baru mengukuhkan kepengurusan barunya tersebut. “Dalam jangka pendek, siap tidak siap target kami adalah SEA Games, di sini kami harus cerdas dengan waktu yang ada dengan memilih nomor-nomor secara tepat,” kata Ketua Umum PRSI Anindya Novyan Bakrie di Jakarta, Rabu. Hal tersebut dilakukan, lanjut Anindya, karena pada gelaran yang sama sebelumnya di Singapura pada 2015, tim Merah Putih hanya berhasil mendapatkan satu medali emas yang menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya di mana Indonesia berhasil mendapat setidaknya lima hingga enam emas.

“Sehingga kami akan memilih dengan berdasarkan data dan kerjasama dengan berbagai pihak seperti Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima), untuk memilah dan melihat di mana kita bisa mencuri emas,” katanya. Kendati demikian, Anindya mengaku pihaknya belum bisa menyebutkan berapa target medali tim Merah Putih termasuk dari nomor apa yang dibebankan atas target tersebut. “Saya tidak berani bilang berapa targetnya, tapi saya bisa bilang lebih dari satu. Nomornya belum bisa ditentukan. Saya tidak mau menutup kemungkinan teman-teman lain. Yang pasti harus bisa lebih baik dari sebelumnya,” katanya. Atlet nasional yang dipersiapkan untuk ajang SEA Games sendiri, saat ini menjalani latihan di Bali dan di antaranya akan ada lima sampai

pertimbangan sempitnya waktu yang tersisa, sehingga tujuannya memberikan atlet kenyamanan untuk berlatih di lingkungan yang kompetitif. “Dan juga diberikan dukungan yang baik di mana pun mereka berada,” ucapnya menambahkan.

STRATEGI SEA GAMES. Ketua Umum PRSI Anindya Novyan Bakrie (ketiga dari kanan) yang resmi dilantik kemarin mengaku memiliki strategi khusus untuk meraih medali di ajang SEA Games 2017 Malaysia.

enam atlet yang dikirim ke luar negeri untuk menjalani pemantapan latihan terpisah. “Kami model latihannya akan campuran ada yang dipusatkan, yang di luar negeri, serta beberapa

di Jakarta dan Bandung sebagai penyesuaian karena beberapa meminta pendidikan formalnya tetap berjalan,” katanya. Kebijakan tersebut, kata dia, dengan

Harapan PB PRSI masa bakti 2016-2020 yang baru dikukuhkan diharapkan membudayakan olahraga yang berfoku pada prestasi di ajang internasional. “Dengan kepengurusan baru PRSI, mari kita gerakan bersama pembudayaan olahraga yang difokuskan pada ajang internasional,” kata Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, dalam sambutannya di acara pengukuhan pengurus PB PRSI di Westin Hotel, Jakarta, Rabu. Menurut Imam, hal tersebut harus didorong dengan kuat dan dipercepat

pasalnya di ajang SEA Games saja Indonesia harus bekerja keras untuk gapai prestasi dalam dunia akuatik. “Kerinduan masyarakat untuk prestasi Indonesia di renang sangat dirindukan, sehingga persiapan yang konteksnya jangka panjang harus dipersiapkan oleh kepengurusan ini,” ujar Imam. Selain Menteri Pemuda da Olahraga, acara pengukuhan tersebut juga dihadiri berbagai pemangk kepentingan dalam Olahraga antar lain Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Erick Thohir, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tono Suratman, Ketua Satlak Prima Ahmad Sutjipto dan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin. PB PRSI 2016-2020 dipimpin Ketua Umum Anindya Novyan Bakrie, Sekretaris Jenderal: - Ali A. dan Bendahara Umum: - M. Sahid Mahudie. (ric/ant/nii)

OPINI 07

berita metro

www.beritametro.co.id

KAMIS, 12 JANUARI 2017

TAJUK

Pesan Megawati SEDIKITNYAadaduahalpentingyangpatutdicatatdaripesanMegawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan,kepadaparakadernyadipuncakacaraHUTke-44partaiberlambang kepala banteng itu. Dua hal itu, intinya adalah (1) jangan korupsi dan (2) siap berkorban jiwa raga untuk menjaga keutuhan negeri. Dua hal itu berkaitan erat. Para kader yang berkiprah di legislatif dan eksekutif diamanahi agar senantiasa berhati-hati dalam mengambil keputusan politik. Kesalahan dalam mengambil keputusan politik tidak hanya berdampak bagi diri pribadi dan keluarga, tetapi juga terhadap rakyat dan negeri ini. Kader yang korupsi langsung dikenai sanksi pecat, karena tindak korupsi merupakan ekspresi paling nyata dari sikap tidak mencintai tanah air. Korupsi adalah tindakan nyata yang berujung pada kehancuran atau penghancuran negeri. Sepintas, pesan jangan korupsi dan siap berkorban jiwa raga untuk negeri itu terkesan klise. Tidak ada hal baru dalam kedua pesan itu. Tetapi, disampaikan oleh Ketua Umum PDIP selaku the ruling party, yang adalah juga putri proklamator RI, pesan itu menjadi sangat bermakna di tengah kehidupan negeri yang terancam oleh perilaku korup dan tindakan makar anti Pancasila, UUD’45, NKRI serta Bhineka Tunggal Ika. Korupsi dan makar disengaja atau tak disengaja, diniati atau tak diniati, merupakan ancaman serius bagi keutuhan negeri. PDIP, kita tahu, adalah partai dengan ideologi nasionalisme. Para kader PDIP bersatu dan berkomitmen dalam merajut tenun kebangsaan. Pesan Megawati kepada para kader PDIP mencerminkan semangat kaum nasionalis sejati. Sejarah mencatat, dulu kaum nasionalis bersama-sama kaum yang menjadikan agama sebagai ideologi, secara gotong royong, telah berjasa besar mendirikan republik tercinta. Kita sebagai bangsa karena itu menaruh harapan agar semangat gotong royong untuk mendirikan Republik Indonesia dulu tetap menjadi pemersatu anak bangsa untuk bersama-sama menjaga keutuhan negeri kini. Memerangi korupsi, menjaga Pancasila, UUD’45, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika adalah tugas seluruh anak bangsa. Tak ada tawar menawar karena itu sudah menjadi harga mati. Kita karena itu berharap sikap dan komitmen PDIP yang dinyatakan Megawati kiranya bisa mendapat gayung bersambut dengan parpol lain, terutama parpol yang berbasis agama. Sebab, sekali lagi, pemilik sah republik ini bukan hanya mereka yang tergabung dalam parpol berbasis ideologi nasionalisme, pun bukan hanya mereka yang tergabung dalam parpol yang berbasis ideologi agama. Pemilik sah republik ini adalah seluruh anak bangsa, apapun sukunya, agamanya, rasnya, atau golongan politik serta ekonominya. Kita semua karena itu sepatutnya mengembangkan komitmen dan tanggungjawab untuk merawat tenun kebangsaan kita, bangsa Indonesia. Noor Ipansyah Iskandar

Raja Arab Saudi ke Indonesia KUOTA.. terang Jokowi. Atas penambahan itu, Jokowi menyampaikan penghargaan terhadap pihak Arab Saudi. Indonesia juga mengapresiasi pemerintah Arab Saudi yang terus memperbaiki pelayanan fasilitas jemaah haji termasuk dari Indonesia. “Dengan sudah adanya

Sambungan Halaman 1 keputusan ini, maka persiapan haji 2017 sudah dapat dilakukan sejak dini,” lanjut Jokowi. Presiden juga mendapat informasi, pada Maret 2017 nanti, Raja Arab Saudi akan melakukan kunjungan ke Indonesia. “Tentunya kita menyambut baik rencana tersebut,” ujarnya. (viv/tit)

Laporan Perseorangan

KAPOLDA..

saja ke pelapor (apakah LSM‘siluman’ atau bukan-red),” tegasnya kembali. SenadadenganIriawan,Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Argo Yuwono mengatakan pihaknya menerima laporan tersebut dari masyarakat. “Yang melaporkan itu kan perorangan, masyarakat. Semua orang lapor, itu wajar saja,” ujar Argo saat dihubungi secara terpisah. Argo mempertanyakan atas dasar apa Rizieq melontarkan tudingan tersebut.“Apa dasarnya menuduh seperti itu? Ya silakan dibuktikan kalau itu LSM siluman,” lanjut Argo. Lebih lanjut, Argo menyampaikan bahwa pihak kepolisian wajib menindaklanjuti setiap laporan masyarakat. Polisi tidak tebang pilih dalam memproses laporan masyarakat. “Yang terpenting bahwa laporan di Polda Metro kita terima dan kita lakukan penyelidikan, apakah memenuhi unsur atau tidak,” tandas Argo. Rizieq, ketika berada di DPR siangkemaren,menyebutKapolda Metro Irjen M Iriawan sengaja menggerakkan LSM siluman untuk melaporkannya ke polisi. Hal tersebut terkait dengan pelaporan ceramah Rizieq soal ‘palu arit’. “Saya protes keras, protes saya ini ditanggapi beda oleh Kapolda Metro. Dia anggap saya melakukan penghasutan. Padahal kritikan itu harus dijawab ilmiah. Lalu ada upaya mendorong BI membuat laporan. Tapi BI tidak mau melaporkan. Akhirnya diciptakan LSM siluman, kemungkinan binaan Kapolda metro untuk melaporkan,” kata Rizieq. Penuhi Panggilan Terkait panggilan pemeriksaan oleh Polda Jabar, Habib Rizieq Syihab memastikan akan memenuhinya. Rizieq akan diperiksa terkait kasus dugaan penodaan terhadap lambang dan

Memilih Beleid Ekonomi Berkeadilan

abar baik bagi masya rakat akar r umput pada awal 2017 datang dari Istana Kepresidenan bahwa pemerintah akan memfokuskan pada kebijakan mempersempit jurang kesenjangan kesejahteraan publik. Rencana beleid ekonomi yang diambil Presiden Joko Widodo untuk memperkecil ketimpangan itu tentu akan melewati sejumlah tantangan dan dilema. Dilema ekonomi antara pertumbuhan dan pemerataan dalam pembangunan ekonomi sudah lama diakui keniscayaannya. Ketika pemerintah berfokus pada pertumbuhan, sisi pemerataan mau tak mau menjadi terpinggirkan. Begitu juga sebaliknya. Saat pemerataan menjadi prioritas pembangunan, pertumbuhan akan dengan serta-merta berkurang lajunya. Hampir mustahil pada saat bersamaan bisa berlangsung pertumbuhan yang tinggi sekaligus pemerataan yang ideal. Sebab, ketika pemerintah memacu pertumbuhan, kebijakan yang diutamakan adalah menggelontorkan sebagian besar dana ke sektor industri paling prospektif memberikan hasil yang tinggi dengan waktu yang sesegera mungkin. Begitu juga sebaliknya, ketika pemerintah bertekad memeratakan kesejahteraan ke sebanyak mungkin warga, pilihan kebijakannya

M Sunyoto

Mereka yang memiliki aset berupa benda tak bergerak itu bisa menjadi kehilangan kepemilikannya karena situasi konflik politik di masa lalu. Kompleksitas yang sungguh tak mudah untuk diurai inilah yang perlu kembali dibenahi oleh pemerintah. Dengan tekadnya untuk melakukan redistribusi aset dan legalisasi tanah, Jokowi, jika berhasil melakukannya, akan dikenang oleh para korban konflik pertanahan di era tiranik sebagai pemimpin yang berjuang untuk keadilan bagi rakyat kecil yang pernah menjadi korban di masa lalu. Di samping itu, Jokowi akan menerapkan kebijakan yang bersifat mempermudah akses usaha mikro terhadap modal kerja. Jumlah modal yang akan digelontorkan untuk sektor usaha ekonomi mikro akan diperbesar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tentu Jokowi juga perlu menggandeng kekuatankekuatan politik yang benarbenar berpihak pada paradigma ekonomi kerakyatan sebab para kapitalis tentu akan mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk melakukan lobi dan bermanuver agar kepentingan mereka tak tergerus oleh beleid yang berpihak pada usaha ekonomi menengah dan mikro itu. Campur tangan negara

untuk membesarkan kelompok usaha ekonomi menengah dan mikro merupakan keniscayaan sebab jika tangan-tangan tak kentara dalam kapitalisme dibiarkan bekerja, yang terjadi adalah penguatan di pihak yang terkuat. Campur tangan negara dalam perekonomian tentu memerlukan kepiawaian dalam menghindari terjadinya distorsi yang berakibat pada mandeknya, kalau bukan merosotnya, pertumbuhan ekonomi. Beleid ekonomi pemerintahan Jokowi yang prorakyat yang disertai semangat tetap ramah terhadap kekuatan kapitalis merupakan pilihan yang harus diperjuangkan realisasinya. Tentu para pemodal, pengusaha besar yang selama ini berjasa menyukseskan Jokowi menjadi pemimpin nasional dituntut untuk terus mendukungnya, sebab tanpa dukungan mereka, kebijakan ekonomi yang pro rakyat alias populis bisa dengan mudah diguncang oleh aksi kaum kapitalis lewat manuver politik kekuatan modal mereka. Jokowi yang berasal dari kalangan masyarakat bukan aristokratik tentu tak melupakan janji-janji politiknya saat berkampanye tiga tahun silam, yakni akan memperbaiki kesejahteraan masyarakat banyak, pemilik suara terbanyak yang memungkinkannya menjadi presiden.

Di Jawa Timur Ada Ribuan TKA TAK MAMPU..

Sambungan Halaman 1

ani pembeli atau pelanggan” ungkapnya. Karena tak dilengkapi dokumen keimigrasian, dan bekerja sebagai buruh, kedua pekerja asal Tiongkok itu pun dibawa ke kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya untuk proses selanjutnya. “Tugas kami hanya melakukan pengawasan terhadap orang asing yang berada di Lamongan. Langkah selanjutnya Weng Fgi dan Chen Jia

Sambungan Halaman 1

dasar negara Pancasila. “Insya Allah besok saya akan ke Polda Jabar, saya akan ikut pemeriksaan dengan semestinya,” jelas Rizieq saat audiensi dengan pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/1/2017). Rizieq sendiri tetap menuntut keadilan ditegakkan. Dia menyayangkan pihak kepolisian soal surat penghentian penyidikan perkara (SP-3) yang ditujukan ke Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi. “Saya sampaikan, Bupati Dedi dilaporkan terkait penistaan agama, tiga kali laporan di-SP3 Polda Jabar. Tapi, begitu saya dilaporkan oleh Sukmawati, begitu cepat dan sigapnya untuk diproses. Jadi keadilannya di mana? Saya ingin Bupati Purwakarta harus diproses,” ungkap Rizieq. Selain itu, Rizieq meminta aparat penegak hukum juga bertindak terhadap kasus Sukmawati Soekarnoputri. Rizieq mengatakan Sukmawati pernah memalsukan ijazah, tetapi tidak diproses pada tahun 2008. “Terkait Sukmawati, saya minta keadilan. Sukmawati ini memalsukan ijazah dan sudah dilaporkan, tapi tidak pernah diadili. Saya minta Bupati Dedi harus diproses sampai tuntas. Begitu juga Sukmawati, yang melakukan pemalsuan ijazah harus dilaporkan,” jelas Rizieq. Rizieq berharap kepolisian berperan aktif dalam penegakan hukum. Menurutnya, setiap orang yang bersalah patut diproses secara hukum. “Polisi harus ikut berperan aktif dalam penegakan hukum. Jadi silakan kiai yang bersalah diproses, ulama yang bersalah diproses, habaib yang bersalah diproses, tokoh-tokoh nasionalis, tokoh-tokoh daerah, siapa pun pejabat di republik ini yang bersalah kita minta diproses. Tidak boleh ada pilih-pilih dalam penegakan hukum,” pungkasnya. (det/tit)

bertumpu pada pemberian bantuan permodalan ke sektor usaha mikro, yang tak akan memberikan sumbangan pertumbuhan sebesar yang diberikan oleh sektor industri padat modal. Presiden tampaknya tak mengabaikan tantangan dilematis itu dengan tekadnya untuk memprioritaskan pemerataan karena angka ketimpangan kesejahteraan masih tinggi. Sejumlah kebijakan untuk menurunkan ketimpangan itu sedang disiapkan. Tentu pemerintah tak dengan begitu saja mengorbankan pertumbuhan. Presiden mengisyaratkan langkah yang akan diambil antara lain melakukan redistribusi aset dan legalisasi tanah, yang sangat vital bagi rakyat dalam mengoptimalkan usaha-usaha produktif mereka. Jargon yang terkemas dalam dua frasa, yakni redistribusi aset dan legalisasi tanah, agaknya temuan kreatif untuk menghindarkan kata-kata yang paling sensitif selama periode tiranik di bawah kuasa Orde Baru, yakni “land reform” yang kental asosiasinya dengan kebijakan sosialis-komunis. Sejarah pemilikan dan penguasaan tanah di Tanah Air diwarnai oleh konflik sosial yang tak jarang berimplikasi pada lahirnya korbankorban ketidakadilan.

kita bawa ke Imigrasi Tanjung Perak Surabaya. Karena pihak keimigrasianlah yang memiliki kewenangan melakukan proses terhadap mereka” tegas Sudjito. Buru 200 TKA Ilegal Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf berjanji akan memburu 200 Tenaga Terja Asing (TKA) yang saat ini dilaporkan over stay di Jawa Timur dan menyalahi visa kunjungan.

Keseriusan memburu 200 Tenaga Kerja Asing yang saat ini dilaporkan over stay di Jawa Timur, disampaikan oleh Wagub Jatim, Saifullah Yusuf saat meresmikan pabrik keramik di desa Ngerayung, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Senin (09/01/2017). Atas laporan itu, Wagub Jatim kini fokus mencari 200 TKA yang menyalahi peraturan Kementerian Hukum dan HAM ini. 200 tenaga kerja asing tersebut, telah terbukti

melakukan over stay atau sering berpindah-pindah tempat tinggal. Para tenaga kerja asing tersebut menggunakan visa kunjungan yang disalahgunakan untuk bekerja di sejumlah pabrik. Saifullah Yusuf juga membantah jika di Jawa Timur terdapat ribuan tenaga kerja asing.

Pihaknya justru meminta agar perusahaan tak mempekerjakaan buruh asing. Terkait perburuan 200 tenaga kerja asing ilegal, pemerintah propinsi Jawa Timur berupaya

Memperkecil kesenjangan kesejahteraan publik pada gilirannya akan lebih menstabilkan politik yang menjadi salah satu prasyarat bagi pertumbuhan. Itulah komitmen Presiden dalam menapaki pembangunan ekonomi yang lebih berkeadilan pada 2017 ini. Dengan cara itulah kesejahteraan rakyat, terutama yang paling tertinggal dalam menikmati kue pembangunan, coba untuk ditingkatkan sepanjang 2017. Kekuatan minoritas strategis maupun kalangan kelas menengah agaknya perlu mendukung upaya pemerintah untuk membangun bangsa yang berkeadilan secara ekonomis itu dan diharapkan akan berlanjut pada meningkatnya keadilan di bidang hukum, politik dan sosial. Tentu akan tetap ada kekuatan yang berniat untuk merongrong tekad pemerintah dalam mereduksi ketimpangan kesejahteraan masyarakat itu. Sedikitnya, mereka yang punya agenda untuk bersaing dengan Jokowi dalam pilpres dua tahun mendatang tak ingin melihat pesaingnya kokoh di puncak kekuasaan karena prestasi-prestasi ekonominya yang paling impresif, yakni mempersempit jurang ketimpangan antara mereka yang berpendapatan tinggi dan rendah, bahkan sangat rendah. (ant)

menggandeng serikat buruh di semua perusahaan agar tak segan melaporkan jika menjumpai tenaga kerja asing. Selain itu, Saifullah juga meminta kepada TNI dan Kepolisian untuk mencari keberadaan 200 pekerja asing ilegal tersebut. “Intinya, kami berkomitmen bekerjasama dengan semua unsur lapisan masyarakat termasuk serikat buruh untuk mencegah masuknya tenaga kerja asing ilegal,” tegas Saifullah yusuf kepada sejumlah media.(*)

Membuat Terkejut Jakarta dan Darwin KETEGANGAN.. tahun, yang semakin meneguhkan sejarah panjang kawasan ujung utara Australia atau Top End dengan Indonesia sebagai teman dan sekutu. Konsulat Jenderal Indonesia di Darwin, Andre Siregar mengatakan persahabatan tersebut saat ini tengah diuji. “Jika seseorang merasa mereka telah kehilangan rasa keyakinan mereka terhadap sahabat tertentu, maka teman itu perlu benar-benar meyakinkan mereka kalau mereka telah berbuat salah,” kata Andre Siregar. “Kita harus melihat apakah dampak yang akan terjadi jika mereka memiliki keinginan untuk melanjutkan hubungan kerja sama yang

Sambungan Halaman 1 seperti itu.” Temuan materi pelatihan oleh pasukan khusus yang berkenaan tentang Kemerdekaan Papua Barat yang membuat masa depan latihan militer di Australia Utara terancam. Penangguhan kerjasama ini sekarang hanya berkaitan dengan sejumlah materi pelatihan di pasukan khusus. “Bagi kami di NT, kami adalah orang yang akan memantau apakah tahun ini akan ada kerjasama atau tidak, semua tergantung pada hasil dari penyelidikan,” papar Konsul Indonesia. “Di masa setiap hubungan, pada dasarnya mencerminkan tindakan terhadap

satu sama lain, dan tentu saja, cara Australia melihat Indonesia dan Indonesia melihat Australia, masa lalu kita akan menentukan bagaimana kita akan melangkah ke depan.”

Ketegangan Diplomatik Ketegangan diplomatik ini telah diperbandingkan dengan pemutusan hubungan kerja sama pada tahun 2013 lalu, ketika terungkap upaya penyadapan telepon Presiden ketika itu Susilo Bambang Yudhoyono oleh intelejen Australia pada tahun 2013. “Pemutusan tersebut sangat mempengaruhi sejumlah pejabat di Jakarta dan mereka juga harus melihat kembali bagaimana mereka bisa melangkah maju,” “Dengan demikian, mere-

ka yang memiliki rasa kurang percaya terhadap Australia akan menggunakan hal itu untuk menyimpulkan bagaimana hubungan kita yang sesungguhnya, sementara kami di sini sebagai konsulat hendak memfokuskan pada hal-hal yang baik dan positif.” Sementara itu, sejumlah laporan yang menyebutkan Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo, yang juga memutuskan hubungan [kerja sama militer antara Indonesia-Australia], pernah sesumbar mengenai upaya memata-matai pangkalan Marinir AS di Darwin tahun lalu, juga ditepis kebenarannya. “Saya menyesalkan terkadang ada media di Indonesia yang telah salah mengkutip

Dituding Miliki Ambisi Politik DIKABARKAN.. Kebobolan Keputusan Panglima TNI Gatot Nurmantyo menghentikan kerja sama militer dengan Australia dianggap sebagai sebuah kebobolan bagi Presiden Joko Widodo. Media asing menyebut Jokowi telah bertemu dengan Gatot Nurmantyo dan membahas soal keputusan penghentian kerja sama tersebut, di Bogor. Hal itu dikonfirmasi oleh sejumlah sumber kepada Reuters, yaitu ajudan-ajudan senior pemerintahan yang tak ingin disebutkan identitasnya. Gatot Nurmantyo memang tidak secara resmi ditegur, namun ia dikatakan hanya diberi-

Sambungan Halaman 1 kan peringatan oleh Jokowi. Sumber tersebut mengatakan Jokowi dan pihak pemerintahan seperti kebobolan atas keputusan Gatot yang secara sepihak menghentikan kerja sama militer dengan Australia. Diduga Gatot Nurmantyo memanfaatkan kasus pelecehan Pancasila, yang memicu pemutusan kerja sama itu, untuk memenuhi ambisi politiknya. “Kami mencurigai Gatot sedang menggunakan kasus tersebut untuk agenda politiknya,” ucap sumber dari pihak pemerintahan itu. “Akhir-akhir ini beliau sering muncul di depan publik. Sebenarnya, kami berpikir pidato-pidatonya soal an-

caman-ancaman terhadap Indonesia adalah hal-hal yang konyol,” kata sumber itu. Sebelumnya, sejumlah media asing mengatakan Gatot Nurmantyo memanfaatkan kasus pelecehan Pancasila dan TNI untuk menaikkan citra nasionalismenya. “Gatot malah memicu agar kasus ini meledak. Padahal, seharusnya ditangani secara diam-diam,” kata seorang sumber kepada Fairfax Media. “Gatot tampaknya berambisi untuk menjadi seorang presiden atau wakil presiden,” lanjutnya. Putuskan Hubungan Sebelumnya diberitakan, Indonesia memutuskan hubungan kerjasama militer dengan Australia. Panglima

TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengungkapkan alasan penghentian kerja sama militer, menurutnya, ada hal tidak etis dilakukan pihak Australia sehingga harus diambil langkah tersebut. Ia menjelaskan, dalam perjanjian itu ada pertukaran personil militer. TNI AD mengirimkan seorang perwira di special air service regiment. Pada saat mengajar ditemukan hal tidak pantas sebagai negara sahabat yang mendiskresikan TNI dan bangsa Indonesia, bahkan ideologi bangsa Indonesia. “Terlalu menyakitkan sehingga tidak perlu dijelaskan. Tentang tentara yang dulu, Timor Leste, Papua juga harus merdeka dan tentang Pancasila yang diplesetkan jadi Pancagila,” tegas Gatot di

ucapan beliau. Dan sekarang beredar juga gagasan dari berita palsu ini,” kata Andre Siregar. Bagaimanapun juga. Kisah mengenai Jenderal Gatot Nurmantyo ini telah sempat membuat terkejut Jakarta dan Darwin. “Mereka cukup terkejut dengan berita di halaman depan di berita NT di mana Panglima Komando mereka sebagai James Bond. Apa yang terjadi di NT terlihat juga di Jakarta”. Konsulat Jenderal Indonesia berbasis di Darwin ini mengatakan konsulat Indonesia telah berusaha meningkatkan upaya dan berusaha memperbaiki persahabatan dengan tetangga mereka di Utara Australia .” (det/tit)

Hotel Bidakara, Kamis (5/1). Menurut Gatot, hal itu sudah masuk kurikulum para siswa sejak lama. “Tidak benar. Dari situ maka saya tarik guru tersebut dan saya hentikan dulu,” tegasnya. Gatot juga menjelaskan bagaimana pendidikan bagi para prajurit di TNI. Setiap tentara dalam pendidikan, kata Gatot, ada doktrin agar sangat mencintai ideologi bangsanya. “Dengan demikian maka dia siap untuk mengorbankan jiwa raga untuk menghadapi apapun juga,” tandasnya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengaku sudah menerima laporan dari Panglima TNI soal rencana penghentian kerjasama militer. Namun Jokowi meminta masalah itu segera diselesaikan. (det/mer/tit)

08 www.beritametro.co.id

KAMIS, 12 JANUARI 2017 INDEX HARGA SAHAM SUMBER: WWW. IMQ21.COM 6 JANUARI 2017

-0.15% IHSG

0.5% STI

-0.1% NIKKEI

-0.3% FTSE

0.2% KLCI

0.4% DJIA

0.3% NASDAQ

5,114

2,873

18,357

6,809

1,630

19,152

5,399

HARGA EMAS

JUAL (RP/GR)

BELI (RP/GR)

US$/OZT:

545,101

523,297

1,184.20 IDR/USD: 13,321

SUMBER: GERAIDINAR 11 JANUARI 2017

Rumah Kreatif BUMN untuk Kembangkan UMKM SURABAYA(BM)– Bank Mandiri terus berinovasi dalam dukungan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Maka itu, perseroan memperkenalkan tiga Rumah Kreatif BUMN (RKB) Bank Mandiri di wilayah Jawa Timur, yakni di Surabaya, Trenggalek dan Ponorogo. Ketiganya menjadi bagian dari 17 RKB yang akan dihadirkan Bank Mandiri di Seluruh Indonesia. Wilayah lain yang menjadi lokasi kehadiran RKB Bank Mandiri yakni Bogor dan Cilegon di Jawa Barat, Kupang (NTT), Lampung Utara (Lampung), Pekanbaru (Riau), Lubuk Linggau (Sumatera Selatan), Semarang (Jawa Tengah), Pontianak (Kalimantan Barat), Penajem Paser Utara (Kalimantan TImur), Gorontalo (Gorontalo), Gowa (Sulawesi Selatan), Banggai (Sulawesi Tenggara), Ambon (Maluku) dan Wamena (Papua). Dikatakan Menteri BUMN Rini Sumarno, Rumah Kreatif BUMN merupakan program sinergi BUMN dalam membentuk ekosistem ekonomi digital melalui pembinaan bagi UMKM guna meningkatkan kapasitas dan kapabilitas UKM itu sendiri. Rumah kreatif BUMN ini akan berperan sebagai pusat data dan informasi serta sebagai pusat edukasi, pengembangan dan digitalisasi UMKM. “Nantinya UMKM akan mendapatkan bantuan untuk pengembangan usahanya, termasuk masalah design packaging, hak paten dan lainnya,” jelas Rini di Surabaya, Rabu (11/1). Sementara Direktur Utama Bank Mandiri, Kartika Wirjoatmodjo, menjelaskan, keberadaan Rumah Kreatif BUMN Bank

BM/IST

TINJAU: Menteri BUMN Rini Sumarno didampingi Gubernur Jawa Timur Soekarwo sedang mengunjungi stan UMKM binaan BUMN di acara peresmian Rumah Kreatif BUMN di Surabaya, Rabu (11/1).

Mandiri ini dimaksudkan sebagai implementasi dari komitmen perseroan, dalam memberdayakan UMKM secara berkelanjutan agar dapat menjadi go digital dan semakin layak mendapatkan akses pendanaan dari lembaga pembiayaan. Rumah Kreatif BUMN ini, pelaku UMKM akan mendapatkan manfaat seperti digitalisasi usaha melalui portal e-commerce blanja.com, seleksi UMKM potensial untuk pengembangan usaha lanjutan, serta pelatihan pengembangan kewirausahaan terkait proses produksi, bahan baku, packing, branding dan pengelolaan keuangan. “Kami berharap setidaknya ada

sebanyak 10 pelaku UMKM yang bisa go digital di setiap RKB Bank Mandiri pada setiap bulannya,” ungkap Kartika. Selain itu, pelaku UMKM juga dapat bergabung dalam jejaring dengan pengusaha lain di Indonesia, termasuk jejaring alumni program Wirausaha Muda Mandiri (WMM). “UMKM peserta RKB Mandiri berpotensi mendapatkan dukungan pendanaan dari Bank Mandiri dan anak perusahaan dalam bentuk produk KUR, Kredit Usaha Mikro, serta produk dan layanan perbankan penunjang usaha lainnya, termasuk investasi dari PT Mandiri Capital Indonesia bagi UMKM di bidang ﬁnancial technology,” lanjutnya.

Adapun pelaku UMKM yang menjadi target program RKB Bank Mandiri, adalah pelaku UMKM yang menjadi nasabah Bank Mandiri segmen micro banking, penerima program KUR Bank Mandiri, alumni Program Kemitraan Bank Mandiri serta UMKM lain yang berlokasi di sekitar RKB Mandiri. Dalam program ini, Bank Mandiri juga akan bekerjasama dengan berbagai pihak, antara lain PT Telkom (Persero) Tbk. untuk pemanfaatan portal ecommerce Blanja.com, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) untuk pembinaan pengembangan UMKM, serta dengan Nurbaya Initiative untuk pendataan dan sistem manajemen merchandise hasil produksi UMKM peserta RKB. “Kami juga bersinergi dengan Lembaga Pelatihan UKM milik perguruan tinggi negeri di setiap lokasi RKB Bank Mandiri dan para alumni program Wirausaha Muda Mandiri di wilayah. Hal ini mengingat mereka memiliki pemahaman tentang pemanfaatan kearifan lokal yang potensial bagi pelaku UMKM,” pungkas Kartika. Program RKB, merupakan pengembangan UMKM oleh Bank Mandiri melalui pembiayaan segmen micro banking. Per akhir Desember 2016, penyaluran kredit mikro Bank Mandiri (bank only) tercatat sebesar Rp39,196 triliun, tumbuh 17,6% secara year on year, dengan jumlah debitur sebanyak 1.207.656 pelaku UMKM. Adapun di wilayah Jawa Timur, penyaluran kredit mikro pada akhir tahun lalu mencapai Rp4,986 triliun, naik 34,5% dibanding periode yang sama tahun 2015. (sur/dra)

Terminal Petikemas Surabaya Terapkan Sistem Fastpay JAKARTA(BM) - Penggunaan sistem pembayaran e-payment mampu dilakukan secara real time dan bersifat host-to-host. FASTPAY adalahprodukbersamaTPSdanBankMitraTPS yang merupakan sistem pembayaran baru di TPSsebagaipenggantiWarkatDana(WD),Running Deposit (RD) dan Estimasi Perhitungan Biaya (EPB) yang sebelumnya harus mengurus langsung di kantor PT TPS dengan mengisi berbagai macam dokumen fisik PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) telah bermitra dengan Bank BNI, Mandiri, BRI, Bank Jatim dan CIMB Niaga dalam pelaksanaan sistem pembayaran e-pay-

ment yang disebut Fastpay (Fast, Accurate, Secure and Traceable Payment System).. “Kini hadir dengan paperless, pelayanan 24 per 7 dan pelayanan lebih cepat dan tepat,” jelas Direktur Keuangan TPS Nur Syamsiah Rabu (11/1). Sijalankannya sistem pembayaran secara online ini, pengguna jasa tinggal klik di komputer di kantornya masing-masing untuk melakukan pencetakan invoice dan tidak perlu lagi menunggu kiriman dari TPS. “Sebenarnya ini bukan hal yang baru, sejak 2016 kami sudah sosialisasikan hal ini kepada para pengguna jasa. Namun, karena yang sadar teknologi masih dibawah

BM/IST

EFEKTIF: Penerapan system pembayaran melalui e-payment berupas pastpay diharapkan dapat mempercepat arus barang di pelabuhan.

ekspektasi, kami kembali mengingatkan untuk segera membiasakan diri menggunakan sistem yang baru karena pada Februari 2017 kami sudah tidak mencetak invoice dan mengirimkan secara manual,tetapi dapat diunduh di TPS webaccess melalui akun masing-masing pengguna jasa yang sudah memiliki nomor master.” jelas Seno Budiharto, Manager Keuangan TPS. Melalui Fastpay, nantinya pengguna jasa semakin mudah dalam membayar jasa kegiatan lapangan untuk forwarder dan kegiatan dermaga untuk shipping agent. Banyak manfaat yang bisa diperoleh oleh pengguna jasa antara lain pembayaran akan menjadi lebih praktis, lebih mudah, dan juga lebih cepat dan tepat.Untuk dapat menikmati fasilitas fastpay tersebut, pengguna jasa tinggal daftar ulang secara online di TPS webacces / terdaftar sebagai customer (forwarder) TPS. Pengguna jasa juga mendaftarkan diri pada salah satu bank yang bekerjasama dengan TPS untuk penggunaan fastpay. Pengguna jasa menyerahkan data pelengkap kepada TPS untuk mendapatkan login TPS webaccess guna dapat mencetak invoice secara mandiri, dan setiap pengguna jasa hanya diperbolehkan memiliki satu rekening untuk transaksi fastpay. Sistem fastpay akan diberlakukan secara menyeluruh pada April 2017. Diharapkan kedepannya sistem pembayaran online terus ditingkatkan sehingga menambah kenyamanan bertransaksi bagi pengguna jasa kepelabuhanan. Adanya fastpay dapat mempercepat proses penerbitan nota dan mengurangi penggunaan kertas dalam proses pembuatan nota jasa kepelabuhanan. (sur/dra)

Masih Andalkan Pembiayaan Sektor Properti SURABAYA(BM)-Pertumbuhan sektor properti menarik minat BNI Syariah untuk menggarapnya. Bank yang pengelolaannya menggunakan sistem dan asas Islam ini tetap akan menjadikan pembiayaan properti sebagai fokus utama untuk pengucuran kredit konsumer. Branch Coordinator BNI Syariah Wilayah Timur, Edwin Fitrianto mengatakan, kredit konsumen sektor properti menjadi fokus utama, karena pembiayaan di sektor ini merupakan kontribusinya sangat besar untuk BNI Syariah. “Hampir 90 persen dari pembiayaan

konsumer kita ada di sektor properti,” ujarnya.Nilai kreditnya juga terus naik setiap tahun. Edwin mencontohkan kredit properti untuk nasabah di Surabaya. Jika tahun 2015, nilainya Rp 350 miliar. Tahun 2016 naik menjadi Rp 400 miliar. “Tahun ini, kita targetkan kredit tumbuh menjadi Rp 500 miliar,” jelasnya. Menurut Edwin, pembiayaan yang dikucurkan, kebanyakan adalah pembiayaan untuk rumah landed atau tapak tipe sedang atau medium size yang harganya berkisar antara Rp 300 - 400 juta. Mayoritas dipakai untuk pembelian

KURS MATA UANG

rumah baru pertama. Tapi ada juga yang untuk pengalihan rumah dan pembelian rumah kedua, “Selain hunian landed, untuk pembelian apartemen juga ada, tapi jumlahnya masih sedikit,” imbuhnya. Karena mayoritas pembiayaan untuk hunian landed atau tapak medium size, kebanyakan debitur BNI Syariah menggunakan kredit properti untuk membeli rumah yang ada di luar wilayah Surabaya. Seperti, Sidoarjo, Gresik, dan Mojokerto. “Kalau di Surabaya, dengan makin terbatasnya lahan, harga rumah landed saat ini sangat mahal. Bisa miliaran,” pungkas Edwin. (nas/dra)

SUMBER: KLIKBCA.COM 11 JANUARI 2017/ 16:05 WIB

JUAL USD SGD EUR AUD

13338.00 9278.75 14086.39 9880.07

BELI 13318.00 9258.75 13986.39 9800.07

BI Tegaskan BitCoin Bukan Alat Pembayaran Sah JAKARTA(BM)-Maraknya pengunaan coin berupa Bitcoin di beberapa negara dan kini mulai masuk ke Indonesia mulai diantisipasi peredarannnya oleh bank sentral Indonesia. Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa BitCoin bukan alat pembayaran resmi. Penegasan ini mengulang pernyataan resmi BI pada 6 Februari 2014 lalu. Bahwa Bank sentral mengimbau masyarakat mewaspadai transaksi penggunaan BitCoin. Pernyataan ini tidak terlepas dari penelusuran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait modus transaksi pengiriman uang yang dilakukan oleh para pelaku teror. Memang, penggunaan BitCoin masih menjadi perdebatan di banyak negara, seperti India, China, dan Thailand. Bahkan, Rusia resmi melarang penggunaan mata uang virtual itu sebagai alat pembayaran. “Pada prinsipnya, BI sudah mengeluarkan kebijakan terkait BitCoin pada Februari 2014 lalu yang menyatakan bahwa BitCoin bukan termasuk legal tender dan agar masyarakat berhati-hati,” ujar Deputi Gubernur BI Sugeng, Rabu. Bahkan, mengacu pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, serta UU Nomor 23/1999 yang kemudian diubah beberapa kali, BI menyatakan BitCoin dan mata uang virtual lainnya bukan alat pembayaran sah di Indonesia. Segala risiko kepemilikan dan penggunaan BitCoin, lanjutnya, menjadi tanggungjawab sendiri para pemilik dan penggunanya. “Selanjutnya, sesuai Peraturan BI (PBI) Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang dikeluarkan di penghujung tahun lalu, BI menegaskan kembali stance (arah kebijakan), yaitu melarang memproses pembayaran menggunakan mata uang virtual,” terangnya. Direktur Pemeriksaan dan Riset PPATK Ivan Yustisia Pandana mensinyalir, penggunaan BitCoin oleh para teroris lintas negara untuk menghindari pantauan penegak hukum. Maklumlah, BitCoin belum memiliki regulasi. Sehingga, memiliki celah untuk menjamin privasi nasabah dalam setiap transaksinya. “Justru karena unregulated (tak memiliki regulasi), tidak ada privasinya. Kalau bank itu ada regulasinya menyangkut kerahasian dan sebagainya, kalau yang begini unregulated sehingga tidak perlu privasi. Dia dilapis paling dalam dari lapis transaksi,”jelas Ivan. (nas/dra)

09 www.beritametro.co.id

KAMIS, 12 JANUARI 2017

Soal Rencana Penutupan Sembilan Pabrik Gula di Jatim

Soekarwo Surati Pemerintah Pusat

SURABAYA (BM) - Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, mengaku sedang menunggu untuk diajak bicara oleh Pemerintah Pusat untuk membahas rencana penutupan beberapa pabrik gula di wilayahnya. “Ini saya menunggu untuk diajak bicara karena persoalan teknis. Di sana nanti akan disampaikan beberapa hal sehingga kami bisa menyampaikan konsep-konsep,” ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Rabu (11/1). Pakde Karwo, sapaan akrabnya, mengatakan sudah mengirimkan surat penolakan rencana penutupan pabrik gula di Provinsi Jatim kepada Pemerintah Pusat. Menurut dia, penutupan pabrik gula akan berdampak pada pengurangan jumlah tenaga kerja atau menambah pengangguran dan mengubah kultur petani tebu di Jatim. Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno menyampaikan, pada pekan depan bersama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) akan membahas penutupan pabrik gula dan hasilnya dilaporkan ke Gubernur Jatim Soekarwo. “Saya yakin Pak Gubernur mendukung langkah ini karena semua demi kesejahteraan serta peningkatan kualitas,” ucapnya. Ia mengaku saat ini sedang memetakan pabrik-pabrik gula sebagai bentuk peningkatan efisiensi dan berkualitas secara internasional. “Pada dasarnya sedang memfinalkan pemetaan total karena harus disadari bahwa pabrik gula di Jatim usianya mencapai 100 tahun sehingga harus dilihat betul efisiensi dan kualitasnya agar bisa mengikuti internasi-

FOTO : BM/IST

MENCARI MASUKAN: Komisi B DPRD Jatim berusaha mencari masukan dengan mendatangi PG Meritjan Kediri, terkait rencana pemerintah pusat untuk menutup sembilan pabrik gula di Jatim.

onal,” katanya. Ia menegaskan, tujuan penutupan pabrik gula bukan karena menginginkan pengangguran karena selaku BUMN memiliki tanggung jawab bersama masyarakat dan pemerintah daerah demi kesejahteraan rakyat. Sebagai negara, lanjut dia, sadar bahwa memiliki produk harus internasional sehingga mampu memproduksi gula sebaik dan semurah internasional pula. Sementara itu, Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga menyatakan menolak rencana penutupan sembilan pabrik gula di daerahnya. Untuk itu, Komisi B DPRD Jatim yang mengetahui keresahan masyarakat petani tebu langsung turun ke lapangan dan mengunjungi PG Meritjan Kediri

guna mendapatkan masukan (aspirasi) yang akan diperjuangkan ke pemerintah pusat untuk mencari solusi yang terbaik bagi masyarakat. “Secara prinsip petani tebu di daerah Kediri menolak penutupan PG Meritjan karena biaya yang akan ditanggung petani menjadi semakin tinggi dan tidak ada jaminan petani makin sejahtera,” ujar H Subianto, anggota Komisi B DPRD Jatim. Tenaga kerja (karyawan) di PG Meritjan yang berjumlah 15 ribu orang, lanjut Subianto, juga tetap berharap giling (produksi). Pasalnya, jika pabrik ditutup otomatis mereka akan menganggur. “Kalau setiap pekerja itu memiliki tanggungan 5 orang dalam keluarganya maka akan ada 75 ribu orang yang hidupnya akan susah,” ungkapnya.

Menurutnya, penutupan 9 pabrik gula di Jatim otomatis akan mengurangi produktivitas gula hingga 120-140 ribu ton. Padahal, dari tahun ke tahun produksi gula di Jatim terus menurun, dari 1,26 juta ton di tahun 2014 turun menjadi 1,20 juta ton pada tahun 2015 dan turun lagi menjadi 1,01 juta ton pada 2016. “Kalau 9 pabrik gula jadi tutup maka produksi gula Jatim tinggal sekitar 800 ribu ton. Sehingga sumbangsih gula Jatim terhadap kebutuhan gula nasional juga turun dari 40% menjadi 30%,” beber Subianto Dampak lainnya, kata dia, luasan areal tanaman tebu juga akan berkurang karena petani tebu di sekitar pabrik gula yang ditutup akan beralih ke komoditas lain. Padahal, dari tahun ke tahun luasan areal tebu di Jatim juga terus

berkurang. “Masyarakat enggan menanam tebu karena nilai ekonomisnya terus menurun akibat PG tak melakukan revitalisasi mesin sehingga rendemen tebu juga turun,” ujarnya. Menurutnya, kebijakan efisiensi yang dilakukan BUMN terhadap beberapa PG di Jatim sama sekali mengabaikan kepentingan rakyat. Padahal salah satu fungsi negara dan pemerintah (BUMN) adalah harus hadir ketika rakyat sedang membutuhkan. Pernyataan senaga dilontarkan anggota Komisi B lainnya. Chusainudin menegaskan, DPRD dan Pemprov Jatim sepakat untuk menolak penutupan 9 pabrik gula di Jatim sebelum pemerintah daerah dan stake holder terkait diajak bicara. Karena itu, pihaknya juga akan minta klarifikasi ke Kementerian terkait maupun DPR RI. “Yang akan menanggung dampak itu pemerintah daerah khususnya menyangkut pengangguran karena lapangan kerja berkurang,” terangnya. Secara terpisah, Kadis Perkebunan Pemprov Jatim, Samsul Arifin menyatakan, Pemprov Jatim menolak penutupan 9 PG di Jatim karena rencana tersebut dinilai terlalu sepihak. Padahal dampaknya sangat luar biasa, karena akan ada 1,7 juta tenaga kerja yang terlibat agrobis tebu akan kehilangan pekerjaan. “Pemprov akan membentuk tim untuk mengkaji rencana penutupan 9 pabrik gula di Jatim dengan melibatkan berbagai pihak. Seperti, PTPN, akademisi, praktisi, pemerhati maupun media. Tujuannya adalah mencari solusi yang terbaik,”ujarnya. (nt/udi)

BENCANA LONGSOR

Jalur Wisata Bromo Tertimbun PASURUAN (BM) – Jalur wisata ke arah Bromo, khususnya yang lewat Pasuruan kembali tertimbun longsor akibat cuaca buruk yang terjadi belakangan ini. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan, Bakti Jati Permana mengatakan, longsor itu terjadi lantaran sebelumnya di wilayah setempat diguyur hujan deras tanpa henti. “Longsor juga menimpa sejumlah kawasan pemukiman warga,” ujarnya, Rabu (11/1). Lebih lanjut dijelaskan, beberapa kawasan yang tertimbun longsor itu yakni Jalur Tosari-Wonokitri, Jalur TosariNgadiwono, dan sejumlah kawasan pemukiman warga. Dari data yang ada, Jalur Tosari-Wonokitri tertutup sekitar 12 meter. Sedangkan untuk Jalur Tosari-Ngadiwono tertutup sekitar 20 meter. Namun begitu, arus lalu lintas masih lancar dan bisa dilalui kendaraan roda dua dan roda empat. Selain menimbun jalur menuju kawasan wisata Bromo, Bakti menambahkan, longsor juga menimbun sejumlah rumah yang ada di kawasan Wonokitri. Dari data yang ada,saat ini ada dua rumah yang dilaporkan terdampak longsor ini. Yang satu terkena dapurnya, dan yang satunya lagi terkena terasnya. “Hari ini kami bersihkan dengan alat berat. Siang, target kami jalan sudah bersih total dari tumpukan longsor,” kata Bakti. (nt/udi)

FOTO : BM/IST

TERTUTUP LONGSOR: Sebagian jalan menuju Bromo tertutup material longsor, Rabu (11/1). Meski timbunan longsor di sejumlah tempat mencapai 12 sampai 20 meter, namun tidak sampai menutup semua jalur menuju tempat wisata itu.

Imigrasi: Dua TKA asal China di Situbondo Kantongi Izin Kerja

JEMBER (BM) - Kantor Imigrasi Jember bergerak cepat melakukan pengecekan terhadap 2 orang TKA (tenaga kerja asing) asal China di Situbondo. Hasilnya, pihak Imigrasi Jember menyebut, jika saat ini TKA yang bekerja di perusahaan pengeringan rumput laut di Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, itu telah mengantongi izin. “Mereka menggunakan izin sesuai yang ditentukan undang-undang. Izin kerja dari Kementerian Tenaga Kerja itu pun resmi ada semua. Cuma

saat ini sedang mengajukan alih status menjadi KITAS atau Kartu Ijin Tinggal Terbatas,” Kata Kasubsesi Pengawasan Kantor Imigrasi Jember, Jaya Mahendra, Rabu (11/1). Jaya Mahendra mengemukakan, alih status menjadi e-KITAS kedua TKA asal China itu kini sedang dalam proses. Peralihan status dilakukan, karena awalnya mereka menggunakan visa kunjungan bisnis. “Kemudian pada saat ini sedang dilakukan peralihan statusnya,” ujarnya.

SURABAYA (BM) – Setelah melalui seleksi panjang, akhirnya Gubernur Jatim memilih nama-nama anggota Dewan Pendidikan (DP) Jatim periode 2016-2021. Susunan keanggotaan DP Jatim berjumlah 23 orang. Terdiri atas empat orang penasehat, satu ketua, tiga wakil ketua, seorang sekretaris, dua orang wakil sekretaris, satu bendahara, dan sebelas anggota. Bila merujuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di pasal 194, jumlah pengurus DP Jatim terlalu banyak. PP tersebut mengamanatkan anggota DP provinsi berjumlah paling banyak 13 (tiga belas) orang. Sementara DP Jatim berjumlah 23 orang. Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Saiful Rachman ketika dikonfirmasi jumlah anggota DP Jatim yang terlalu banyak mengaku menyesuaikan dengan luas wilayah Jatim yang besar. “Sudah terpilih atas usulan tim seleksi (Timsel). Tidak apa-apa 23, Jatim kan besar,” katanya singkat saat ditemui di kantornya Jl Genteng Kali 33, Rabu (11/1).

Selain melakukan pengecekan terhadap 2 TKA asal China di perusahaan pengeringan rumput laut, pihak Imigrasi Jember juga sempat mendatangi sebuah rumah industri arang di Desa Paowan, Kecamatan Panarukan. Di tempat ini, petugas Imigrasi mendapati seorang Warga Negara Asing (WNA) asal India dan langsung melakukan pengecekan terhadap dokumennya. “Yang bersangkutan menggunakan fasilitas bebas visa kunjungan wisata. Selanjutnya,

kami masih akan melakukan pendalaman. Karena diduga ada ketidaksesuaian dengan aktivitas yang bersangkutan,” tandas Jaya Mahendra. Berdasar dokumen yang dimiliki, WNA asal India itu sudah berada di Indonesia mulai 21 Desember 2016 lalu. Kunjungannya ke Indonesia atau Situbondo mestinya hanya untuk kepentingan wisata. Namun, diduga Valiya Peediakal Moiden atau H Moiden malah bekerja di industri arang untuk kepentingan ekspor ke luar

negeri tersebut. Untuk kepentingan itu, WNA ini mengontrak sebuah rumah milik warga setempat. “Berkaitan dokumen dan aktivitasnya mengumpulkan arang untuk dijual ke luar negeri, sepertinya ada ketidaksesuaian. Makanya, kami nanti akan melakukan pendalaman. Yang bersangkutan akan dihadirkan di Kantor Imigrasi Jember,” tegas Jaya Mahendra. Sebelumnya, dua orang Tenaga Kerja Asing asal China terjaring razia di sebuah pe-

rusahaan di Situbondo, Selasa (10/1/2017). Keduanya semula diduga kuat ilegal, karena dokumen resmi yang dikantongi dinilai tidak memenuhi syarat. Selain ada yang sudah kadaluwarsa, ada juga dokumen atas nama Li Yuang Wei yang baru terbit Desember 2016. Padahal, TKA 22 tahun itu konon sudah sekitar 1 tahun bekerja di perusahaan pengeringan rumput laut tersebut. Razia TKA di perusahaan ini sempat diwarnai aksi main sembunyi oleh salah satu TKA.

Jumlah Anggota DP Jatim Membengkak Dikonfirmasi terpisah, Ketua DP Jatim terpilih, Prof Akhmad Muzakki menyatakan tidak mengetahui persis kenapa jumlah pengurus DP Jatim melebihi ketetapan PP. “Saya tidak tahu persis. Tentu yang bisa menjawab bukan saya. Yang bisa saya kira pemprov,” ujar pria yang juga dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA). Hanya saja, lanjut dia, melihat kewenangan yang ada di surat keputusan (SK), tugas DP Jatim melebihi PP. “Apa yang diberikan Pemprov Jatim kepada kita melebihi PP. Mungkin latar belakangnya itu,” ujarnya. Ditanya terkait kewenangan itu, Muzakki menyebut mengenai penangan SMA/SMK yang tahun 2017 ini mulai dikelola pemprov. Selain itu, terdapat juga fungsi koordinatif yang terkait dengan keluasan wilayah dan problematika yang begitu dinamis. “Jatim itu besar, tidak bisa disamakan dengan provinsi lain,” tegasnya. Ketua Timsel DP Jatim, Prof Warsono menjelaskan, kalau aturan diakuinya jumlah anggota DP Jatim hanya 13 orang. Tapi, karena DP Jatim butuh tim pendukung

BM/SULUH DP

DIALOG: Dari kiri, Ketua Timsel DP Jatim Prof Warsono, Kepala Dindik Jatim Saiful Rachman, Anggota Timsel DP Jatim Prof Zainudin Maliki, dan Ketua DP Jatim 20162021 Prof Akhmad Muzakki, saat melakukan dialog di Kantor Dindik Jatim, Rabu (11/1).

administrasi dan lain sebagainya, jumlahnya menjadi 23 orang. “DP Jatim tidak lepas dari pemerintah. Dananya tetap dari pemerintah. Jadi, itu nanti menjembatani untuk pendanaan, pelaporan, dan lain sebagainya. Mungkin itu,” tuturnya. Pria yang juga Rektor Universitas Negeri Surabaya (Unesa) ini mengingatkan, yang penting tugas DP Jatim harus dijalankan. Contohnya,

DP Jatim dan Dindik Jatim berposisi sebagai mitra. Sebagai mitra mereka bisa berdialog. Pada saat dialog itu bisa juga memberikan kritik, saran, atau saling tukar pikiran. “Atau juga bisa melihat persoalan secara bersama,” jelasnya. Independensi dan sikap kritis DP Jatim juga dituntut, sehingga bisa menjadi jembatan antara pemerintah dengan masyarakat.

Mulai Berkenalan Sejak dipilih menjadi pengurus DP Jatim oleh Gubernur Jatim, untuk pertama kalinya pengurus bertemu di Kantor Dindik Jatim, Rabu (11/1). Mereka berkenalan satu sama lain, membahas program kerja, serta persiapan pengukuhan. Ketua DP Jatim Prof Akhmad Muzakki mengatakan, salah satu program kerja yang dibahas adalah pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK mulai tahun 2017 ini. “Tadi berkumpul untuk persiapan pengukuhan oleh pak gubernur sekaligus perkenalan dan sudah mulai membahas program kerja. Satu di antaranya, tahun 2017 ini tahun krusial soal pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK. Dulu kan tidak ada itu, baru tahun ini kita punya pekerjaan besar soal itu. Itu yang sedang diselesaikan Pemprov Jatim dicarikan solusi,” terangnya. Yang mendesak soal SMA/SMK, kata Muzakki, Pemprov Jatim sedang menyusun juknis pendamping SE tentang besaran pendanaan pendidikan. “SE itu kan terkait dengan indeks kesanggupan pemerintah yang

Petugas gabungan yang datang hanya ditemui salah seorang TKA bernama Liandui Cai saja. Kepada petugas, pria 47 tahun itu bersikukuh tidak ada TKA lain di perusahaan itu selain dirinya. Namun, petugas yang tidak percaya terus saja melakukan penggeledahan. Saat itulah, petugas mendapati Li Yuan Wei bersembunyi di kamar mandi, di rumah tinggal pekerja. Dia baru keluar setelah petugas mendorong pintu kamarnya. Dia nekat sembunyi konon lantaran takut. (det/udi)

dilihat dari tiga kriteria. Tapi kalau melihat kebutuhan sekolah kan tidak pada angka itu, jauh lebih besar dari angka itu. Nah, sekarang kalau tidak dilakukan ikhtiar, sekolah juga merasa kelabakan,” jelasnya. Persoalan selanjutnya yang harus dicarikan formula adalah bantuan pendidikan dari kabupaten/kota ke Pemprov Jatim. “Yang sanggup memberikan bantuan pendidikan harus dicarikan formulanya,” katanya. Muzakki menjelaskan, ikhtiar itu harus disambut dan formulanya harus diselesaikan. “Kalau kemudian hanya berpatokan pada aturan seharusnya tidak boleh. Itu kan kewenangan pemprov. Tapi kalau kaku-kakuan begitu tidak akan menyesaikan masalah,” tegasnya. Yang penting, lanjutnya, jangan sampai formula itu menabrak hukum. “Nah, ini yang sedang kita carikan formula bagaimana caranya, baik pemkot dan pemkab bisa menyalurkan lalu membereskan problem yang mereka hadapi di warga kabupaten/kota masing-masing tetapi tidak menyalahi aturan,” pungkasnya. (sdp/udi)

10 JATIM RAYA

berita metro

www.beritametro.co.id

KAMIS, 12 JANUARI 2017

Polisi Razia Pelajar SMP Naik Motor ke Sekolah MOJOKERTO (BM) – Upaya penertiban terhadap pelajar SMP yang masih nekat membawa motor ke sekolah terus dilakukan petugas kepolisian di sejumlah daerah di Jawa Timur (Jatim). Di antaranya dilakukan petugas kepolisian di Mojokerto dan Magetan. Di Mojokerto, petugas merazia pelajar SMP yang nekat membawa sepeda motor di sekolah, Rabu (11/1). Hasilnya, 56 sepeda motor pelajar disita petugas. Razia kali ini melibatkan Dishub, Satpol PP, dan Sat Lantas Polres Kota Mojokerto. Tepat jam pulang sekolah, petugas gabungan menyasar SMPN 4 di Jalan Jawa, Kelurahan/Kecamatan Kranggan dan SMPN 8 Kota Mojokerto di Jalan Raden Wijaya. Di kedua sekolah itu, petugas menilang siswa yang kedapatan membawa sepeda motor. Selain tak mempunyai SIM, sebagian besar motor pelajar itu kondisinya tak lengkap, seperti tanpa spion, ban kecil, knalpot brong, hingga tak pakai helm. “Kami melakukan pendekatan berbeda, dengan datang ke beberapa sekolah,” kata Kaur Bin Ops (KBO) Satlantas Polres Kota Mojokerto, Iptu Anang Leo kepada wartawan di lokasi. Oleh petugas, puluhan pelajar itu digiring ke kantor Sat Lantas Polres Kota

Mojokerto. Namun tak berhenti di situ, razia dengan sasaran utama pelajar itu dilanjutkan di Jalan Jawa dan Raden Wijaya. Di lokasi ini sejumlah pelajar dari SMK A Yani dan SMPN 3 Kota Mojokerto ditilang lantaran tak punya SIM. “Jumlah pelajar yang kena razia ada 56 siswa. Semua pelajar yang motornya disita kami bawa ke mapolres,” ungkap Anang. Tak hanya diberi sanksi tilang, tambah Anang, para pelajar diminta membuat surat pernyataan yang harus ditandatangani orang tua dan kepala sekolah. Surat tersebut sebagai syarat utama untuk mengambil sepeda motor. “Kami merazia ini untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas,” tegasnya. Berbagai alasan disampaikan pelajar yang kena tilang. Seperti yang dikatakan Fiko Bagus (15), siswa SMPN 3 Kota Mojokerto. Meski tak punya SIM, pelajar asal Suratan Gang 7, Kelurahan/Kecamatan Kranggan ini berdalih terpaksa membawa sepeda motor ke sekolah lantaran tak ada yang mengantar ke sekolah. Kabid Lalu Lintas Dishub Kota Mojokerto, YH Kadiran menuturkan, saat ini tak ada lagi alasan bagi para pelajar di Kota Onde-Onde untuk membawa motor ke sekolah. Pasalnya, pemerintah telah menyediakan angkutan kota gratis

bagai para pelajar. “Pelajar bisa menggunakan angkot dan tak lagi memakai sepeda motor. Begitu pula dengan pelajar luar kota yang sekolah di sini, bisa memakai angkot yang tersedia gratis dari pemkot,” tandasnya. Sementara di Magetan, petugas Satuan Lalu Lintas Polres Magetan menggelar razia bagi siswa tingkat SMP yang mengendarai sepeda motor. Kepala Unit Lalu Lintas Polsek Magetan, Ipda Suyatno mengatakan, razia digelar di simpang empat Pasar Sayur Magetan. Kegiatan tersebut dilakukan oleh jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Magetan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang banyak melibatkan kalangan pelajar, baik sebagai pelaku maupun korban. “Selain menekan kecelakaan, razia ini juga merupakan ajang sosialisasi larangan bagi siswa-siswi untuk membawa kendaraan sendiri,” kata dia. Suyatno menambahkan, dalam razia tersebut, pihaknya memberikan tindakan tilang bagi pelajar SMP yang kedapatan mengendarai sepeda motor sendiri. Selain tindakan tilang polisi juga memberikan nasihat kepada pelajar yang bersangkutan agar tidak mengulangi lagi sampai cukup umur dan memiliki SIM. (nt/det/udi)

BM/IST

DITILANG: Petugas kepolisian menindak pelajar yang kedapatan membawa motor ke sekolah di Mojokerto. Tindakan yang diberikan di antaranya dengan menilang dan menyita sepeda motor para pelajar.

APBD Jember 2017 Terancam Tak Bisa Disahkan JEMBER (BM) - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember tahun anggaran 2017 terancam tidak bisa disahkan. Hal itu dikarenakan pembahasan hasil evaluasi Gubernur Jawa Timur (Jatim) terhadap APBD setempat mengalami deadlock sebanyak dua kali. “Rapat Tim Anggaran Pemkab dan Badan Anggaran DPRD

Jember mengalami ‘deadlock’ dua kali karena berkaitan dengan keabsahan jabatan Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Kabupaten Jember Bambang Hariono,” kata Ketua DPRD Jember Thoif Zamroni, Rabu (11/1). Pembahasan evaluasi APBD 2017 yang kedua kalinya pada Selasa (10/1) kembali gagal dilaksanakan karena Plt Sekretaris

BM/IST

EVALUASI: Rapat evaluasi APBD 2017 yang mengalami jalan buntu atau deadlock di DPRD Jember pada Selasa (10/1).

10 Jabatan Kasek di Sampang Dibiarkan Kosong SAMPANG (BM) – Hingga memasuki tahun 2017, sebanyak 10 jabatan Kepala Sekolah (Kasek) tingkat Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Sampang, masih kosong karena kesulitan mencari calon ﬁgur untuk mengisi posisi jabatan itu. Plt Kepala Disdik Kabupaten Sampang, Rochim Mawardi, mengaku belum bisa berbuat banyak. Karena, saat ini ia masih baru menjabat sebagai plt kepala disdik. Tapi yang jelas, sebelumnya persoalan kekosongan kasek sudah menjadi salah satu perhatian serius pemerintah daerah setempat. “Beberapa waktu lalu sejumlah calon kasek sudah dilakukan wawancara. Untuk itu, tidak menutup kemungkinan pengisian kekosongan jabatan itu secepatnya dilakukan,” katanya, Rabu (11/1). Sementara itu, salah satu anggota Komisi IV DPRD Sampang Maniri menilai, lambannya pengisian kekosongan jabatan kasek merupakan satu faktor kelalaian dari Disdik. Menurutnya, Disdik seharusnya tanggap terhadap adanya kejadian tersebut dengan mengantisipasi sebelum masa jabatan kasek berakhir. ”Harapan kami pada akhir tahun 2016 lalu kekosongan kasek sudah bisa teratasi, namun kenyatannya masih nihil sampai sekarang,” katanya. Dijelaskan pula, sudah saatnya persoalan yang berhubungan dengan kekosongan jabatan kasek itu menjadi perhatian serius Disdik. Ia tidak ingin kekosongan itu menjadi benang kusut yang tak kunjung ada kepastian. (sf/udi)

Diterbitkan oleh: PT. Berita Metro Jl Tunjungan No 86 Surabaya. www.beritametro.co.id Percetakan: PT Citra Cetak Pratama (isi di luar tanggung jawab percetakan)

PERWAKILAN

Kabupaten Jember Bambang Hariono tidak dapat menunjukkan surat persetujuan dari Gubernur Jatim terkait jabatannya sebagai Plt Sekkab Jember. Padahal, pada rapat pertama pembahasan evaluasi APBD pada Senin (9/1) sempat diskorsing dua kali hingga ditunda karena rapat mengalami jalan buntu akibat Bambang Hariono tidak bisa menunjukkan SK Bupati Jember tentang penunjukkan dirinya sebagai Plt Sekkab. “Pak Bambang pada rapat pembahasan kedua sudah menunjukkan empat SK Plt Sekkab Jember secara berurutan yakni per tanggal 14 April 2016, 14 Juli 2016, 14 Oktober 2016 dan 3 Januari 2017,” katanya. Dalam pasal 214 ayat 2, lanjut dia, disebutkan apabila sekretaris daerah berhalangan melaksanakan tugasnya, maka tugas sekretaris daerah kabupaten dilaksanakan penjabat yang ditunjuk oleh bupati atas persetujuan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, se-

hingga anggota dewan bertanya tentang legalitas Bambang Hariono sebagai Plt Sekkab Jember. “Hal ini berkaitan dengan keabsahan Plt Sekkab yang nantinya menandatangani berita acara terhadap rapat pembahasan evaluasi APBD 2017, sehingga kami tidak ingin ada masalah di kemudian hari terkait dengan produk hukum yang ditandatangani oleh Plt Sekkab tersebut,” ucap politisi Partai Gerindra Jember itu. Ia mengatakan, batas waktu terakhir yang diberikan Gubernur Jawa Timur untuk pembahasan evaluasi APBD 2017 yakni Rabu ini, sehingga pihak DPRD berharap Bambang Hariono bisa menunjukkan SK persetujuan Gubernur Jatim terkait penunjukkannya sebagai Plt Sekkab Jember. “Kalau sampai tujuh hari setelah hasil evaluasi Gubernur Jatim terhadap APBD 2017 yang diterima DPRD Jember belum dilakukan pembahasan, maka APBD Jember 2017 terancam batal demi hukum dan tidak bisa disahkan,” tuturnya.

Dengan demikian, lanjutnya, Kabupaten Jember akan kembali menggunakan Perubahan APBD 2016 sebelum APBD 2017 disahkan dan hanya anggaran rutin seperti gaji pegawai yang bisa dicairkan. “Kami akan melaporkan persoalan ini kepada Gubernur Jatim tentang kronologi pembahasan evaluasi APBD 2017 yang terlambat, agar tidak ada persepsi bahwa pihak DPRD Jember yang menghambat pembahasan tersebut,” ujarnya. Bambang Hariono kesulitan untuk menunjukkan administrasi kepegawaian yang seharusnya sudah dipegangnya tersebut. “Kami hanya diberi SK seperti itu,” katanya singkat. Ia sempat meminta Tim Anggaran dan Badan Anggaran tetap melakukan pembahasan hasil evaluasi APBD 2017 dilanjutkan dan diselesaikan karena terbatasnya waktu, namun ia tetap menghargai kehati-hatian anggota DPRD Jember dan dapat dibicarakan selanjutnya. (nt/udi)

Kembangkan Irigasi Hemat Air untuk Komoditas Cabai BANYUWANGI (BM) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi terus berinovasi dengan mengembangkan irigasi hemat air untuk mendukung peningkatan produksi cabai yang dalam beberapa bulan terakhir harganya melambung tinggi karena kurangnya pasokan ke sejumlah daerah. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Hortikultura, dan Peternakan Pemkab Banyuwangi, Arief Setiawan mengatakan, salah satu permasalahan mendasar dalam tata kelola tanaman cabai adalah pasokan bulanan yang tidak merata dan produksi berlebihan di musim tertentu. “Karena cabai ini termasuk komoditas vital di masyarakat kita yang suka makanan pedas, maka budi daya cabai perlu dilakukan teratur sepanjang tahun agar ketersediaannya selalu bisa mencukupi permintaan pasar,” ujarnya. Sebagai salah satu sentra cabai di Indonesia, katanya, Banyuwangi terus berbenah untuk memastikan produksi

BM/IST

PANEN CABAI: Bupati Banyuangi, Abdullah Azwar Anas, bersama petani saat memanen cabai beberapa waktu lalu.

komoditas hortikultura itu tetap tinggi dalam musim apapun. Kini, kata dia, cabai dari Banyuwangi terus memasok kebutuhan masyarakat luar daerah saat sentra cabai lainnya sedang paceklik atau belum memasuki musim panen, sehingga petani di Banyuwangi menikmati harga yang cukup baik, seperti yang terjadi saat ini. Dari aspek produksi, menurut Arief, teknologi irigasi hemat air menjadi pilihan bagi petani di saat musim kemarau, dan dapat dipadukan dengan “rain shelter” sebagai modifikasi teknologi perlindungan tanaman dari tetesan air hujan sehingga dapat menekan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT). “Sistem irigasi hemat air ini mulai diterapkan. Di Banyuwangi, kami kembangkan lahan percontohan untuk penanaman cabai dengan sistem irigasi tetes di Kecamatan Glenmore dan Wongsorejo,” ujar Arief. Ia menuturkan, selain untuk menjaga kontinuitas pasokan cabai di musim kemarau, dari program ini, para petani diharapkan semakin familiar dengan teknologi irigasi hemat air untuk meningkatkan eﬁsiensi penggunaan air, efisiensi tenaga kerja dan efisiensi waktu pengelolaan usaha tani cabai. Pemkab Banyuwangi, kata Arief, juga telah membantu sejumlah kelompok tani untuk penyediaan sumur bor guna mendapatkan air. Dampak dari program tersebut pun kini mulai dirasakan petani. Saat di daerah lain masa menanam cabai dimulai pada musim hujan, yakni mulai Desember sampai Maret, di Banyuwangi justru saat itu sudah menuai panen hingga bisa mendapatkan harga cabai terbaik ketika di tempat lain kekurangan pasokan cabai. (nt/udi)

KILAS

BM/IST

Bandara Udara Trunojoyo di Sumenep.

Bandara Trunojoyo Petakan 10 Jalur Pesawat Latih SUMENEP (BM) - Otoritas Bandara Trunojoyo Sumenep berencana memetakan kawasan udara setempat menjadi 10 area penerbangan pesawat latih untuk dimanfaatkan oleh sekolah penerbang. “Sesuai hasil penghitungan di darat oleh staf kami, kawasan udara Bandara Trunojoyo memungkinkan dibagi menjadi 10 jalur untuk aktivitas penerbangan pesawat latih,” kata Kepala Unit Penyelenggara Bandara Kelas III Trunojoyo, Wahyu Siswoyo, Rabu (11/1). Saat ini terdapat lima sekolah penerbang yang memanfaatkan kawasan udara Bandara Trunojoyo sebagai lokasi latih terbang pesawat bagi siswanya. Lima sekolah penerbang tersebut adalah Aviaterra Flying School, Merpati Pilot School, Trans Asia Paciﬁc Aviation Training (TAPAT) Pilot School, Balai Pendidikan Pelatihan Penerbangan (BP3) Banyuwangi, dan Global Aviation School. Sejak beberapa waktu lalu terdapat tiga sekolah penerbang lainnya yang mengajukan permohonan untuk memanfaatkan kawasan udara Bandara Trunojoyo sebagai lokasi latih terbang pesawat bagi siswanya. Untuk sementara permohonan dari tiga sekolah penerbang tersebut masih dipelajari oleh pihak terkait di Bandara Trunojoyo Sumenep. “Kalau dari sisi darat, bisa dipastikan tidak ada masalah jika ada 10 sekolah penerbang yang memanfaatkan Bandara Trunojoyo. Namun, untuk kepastiannya akan dilakukan pengecekan dari sisi udara,” kata Wahyu, menerangkan. Ia juga mengemukakan, pihak terkait di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memang ingin menjadikan Bandara Trunojoyo sebagai pusat latih terbang pesawat kedua setelah di Curug, Tangerang. “Kami akan semaksimal mungkin berusaha agar keinginan pihak terkait di Kemenhub itu bisa terwujud. Fasilitas lainnya di Bandara Trunojoyo sudah memadai sebagai pusat latih terbang pesawat,” katanya. Sejak tahun ini, Bandara Trunojoyo telah memiliki pelataran parkir pesawat yang merupakan fasilitas baru hasil program pengembangan dari Kemenhub pada 2016. Unit Penyelenggara Bandara Kelas III Trunojoyo adalah instansi kepanjangan tangan Kemenhub yang berada di Sumenep. (nt/udi)

Iklan Kehilangan Hilang STNK Sepeda Motor Nopol M 3524 NJ. a/n Ahmad. d/a Jalan Diponegoro Kelurahan Banyuanyar Sampang.

Direktur: Silvia Balhmar. Pemimpin Perusahaan: M. Mashudi. Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: Totok Hartana. Wapemred: Noor Ipansyah Iskandar. Dewan Redaksi: AR Balhmar, Yahya A Waber, Tjipto Chandra, Marcella, Hadi Ismanto, M. Nabil. Redaktur: Budi Arie Satriyo, Bambang Andrias, Indra Nanang. Wartawan Senior: Rofiq Kurdi Ismail, Aziz Tri. Reporter: Dian Kurniawan, Suluh DP, Andre Septia Hadi, Hasan Nur Rahmad. Fotografer: Soemadji. Pracetak/Artistik/Tata Letak: Luthfi, firman. Desain Grafis: Khalid “Klied”. Sekretaris Redaksi: Muh. Faizin. Bidang Online: Wahyu Saputro. Eksekutif Marketing: Fahad Balhmar, Khalid H. Perwakilan Daerah: Jakarta: Priyoko Sarjito (Kep. Biro), Marcella, Ferdy Yunisaf. Mojokerto: Prayogi. Sidoarjo: Yahdar Balhmar, Imam Muchlis. Gresik: Sugeng (Kepala), M Sugeng Pasuruan: H Umar Wirohadi (kabiro), Abdul Kadir Jaelani. Madura: Agus Suroso (Sumenep), Abdurrahman (Pamekasan), Syaiful (Sampang). Malang: Aji, Kholil, Agus Susanto, Koordinator Sirkulasi/Pemasaran: M. Mashudi. Alamat Redaksi: Jl Tunjungan No 86 Surabaya. Telp. +6231 5318686, 5323414. Fax:+6231 5323415 Redaksi: 081334312300 | Iklan/Langganan: 081216327858 | No Pengaduan: 031 70975270. Email: red_beritametro@yahoo.co.id. Tarif Iklan: Display(fc) Rp. 35.000/MMK (BW) Rp. 25.000/MMK. Sosial Rp. 10.000/MMK, Baris Rp. 15.000 (Minimal 2 Baris).

DALAM MENJALANKAN TUGAS PELIPUTAN, WARTAWAN BERITA METRO DIBEKALI TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER.

GRESIK 11

berita metro

www.beritametro.co.id

KAMIS,12 JANUARI 2017

LAMONGAN I BOJONEGORO I TUBAN I GRESIK

Blangko Habis, Ribuan Warga Belum Terima E-KTP

GRESIK(BM)-Ribuan warga Gresik yang sudah melakukan perekaman, namun belum menerima E-KTP harus lebih bersabar. Diperkirakan dalam Februari blangko E-KTP yang di distribusikan oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) baru diterima. Demikian disampaikan Hermanto T Sianturi, Kepala Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Gresik kepada wartawan, Rabu (11/1). “Blangko E-KTP dari Kemendagri di distribusikan masih bulan Februari, masyarakat harus bersabar dahulu” katanya, Selasa. Menurut data dari Dispendukcapil Gresik, jumlah masyarakat yang sudah perekaman, namun belum mempu-

nyai E-KTP berjumlah 46.000 orang. “Akan kami prioritaskan yang sudah melakukan perekaman, jika blangko dari pusat sudah datang. Februari akhir atau Maret awal E-KTP sudah jadi” ungkapnya. Pihaknya mengimbau kepada masyarakat Gresik yang belum melaksanakan perkaman di harapkan segera mel-

aksanakan perekaman E-KTP. “Terdapat 95 Ribu orang di Gresik yang belum perekaman E-KTP, karena E-KTP sifatnya sangat penting. Saya menghimbau segera lakukan perekaman” tutur Hermanto. Diketahui, blangko E-KTP di Gresik telah habis sejak Oktober 2016. sementara ini Dispendukcapil memberikan surat

keterangan sudah melakukan perekaman untuk pengganti EKTP. Sementara itu, Hermawan (19), mengungkapkan pihaknya sudah beberapa kali ke Dispendukcapil untuk mengambil E-KTP tapi hasilnya nihil. “Saya sudah beberapa kali kesini, tapi belum selesai. Ini lagi mengurus surat keterangan E-KTP” ungkapnya.(sgg/yog/dra)

Pengedar Sabu Diamankan Polisi GRESIK(BM)-Jajaran Reserse Narkoba (Reskoba) Polres Gresik berhasil membekuk jaringan narkoba pengedar sekaligus pengguna narkotika jenis sabu, Rabu (11/1). Pelaku adalah Okta Indra Judhianto (47) warga Kaliwaron, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Surabaya. Kuli bangunan inu diamankan saat sedang asyik menikmati sabu di pergudangan Legundi Park, Desa Krililan, Gresik. Saat itu ia tengah menikmati barang haram bersama satpam pergudangan setempat yang saat ini masih buronan. Kasat Narkoba Polres Gresik, AKP Chotib Widiyanto mengungkapkan, pihaknya mendapat laporan jika Okta adalah pengedar sekaligus pemakai sabu. Tapi dari penangkapan, barang bukti yang didapatkan sedikit dan tersangka mengaku hanya sebagai pengguna. “Apapun pengakuan tersangka, itu adalah haknya. Tersangka kami tangkap di sebuah pergudangan di Desa Krikilan saat asik menikmati barang haram. Barang bukti sabu seberat 0,28 gram sisa dipakai ikut kita amankan, menurut tersangka mengkunsumsi sabu untuk menambah stamina sebagai kuli,”ujarnya. AKP Chotib menambahkan, sebelumnya tersangka memang terlihat lihai dalam mengelabuhi petugas, sehingga selalu lolos dari pengrebegan meski berbagai laporan warga ditindaklanjuti. Namun kali ini tersangka tak dapat mengelak lagi dengan adanya barang bukti. Tersangka kedua Kosim (49), warga jalan RE Martadinata 2/8 Rt 09 RW 02 Kelurahan Kroman, Kecamatan Gresik

KILAS

Gagal Mencuri, Pemuda Bawean Divonis Lima Bulan

GRESIK(BM)-Gagal mencuri di sebuah toko, seorang pemuda terpaksa mendekam 5 bulan si penjara. Pemuda tersebut bernama Zaenudin (20), warga Dusun Gelam Utara, Desa Gelam, Kecamatan Tambak, Gresik, Pulau Bawean. Dirinya divonis majelis hakim Pengadilan Negeri Gresik, Rabu (11/1). Pencurian yang dilakukakan terdakwa terjadi pada 26 September 2016 pukul 19.00 di sebuah toko milik Zaid yang berada di Dusun Gelam Timur, Desa Gelam. Kejadian tersebut dilakukan saat korban Zaid sedang duduk bersama temannya didekat warung korban. Waktu itu korban mendengar teriakan seseorang, “Maling-maling”. Saat itu pula korban bersama temannya langsung lari mengejar pencuri tersebut ke arah rumah warga. Setelah dicari ternyata terdakwa Zaenudin bersembunyi di sela-sela pohon pisang sambil menutupi wajahnya, dan terdakwa langsung dibawa ke Balai Desa Gelam untuk dimintai keterangan dan diserahkan ke Polsek Tambak Gresik. Dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hasan Efendi menuntut terdakwa 7 bulan masa tahanan. Namun Majelis Hakim yang dipimpin oleh I Putu Mahendra meringankan hukuman terdakwa Zaenudin 2 bulan dari tuntutan JPU. Pertimbangannya selama dalam persidangan terdakwa bersifat baik. Maka majelis hakim memutuskan terdakwa 5 bulan penjara.(mam/yog/dra)

FOTO BM/MOCH. SUGENG

NARKOBA: Dua tersangka kasus narkoba berhasil diamankan polisi. Keduanya ditangkap saat menikmati barang haram tersebut di dua tempat berbeda.

Kabupaten Gresik, saat ditangkap tak berkutik dan pasrah kepada petugas dari Polres Gresik yang menangkapnya. Diketahui Kosim digrebek petugas Polres Gresik di sebuah gubuk kecil milik nelayan di belakang Kantor Ke-

lurahan Kroman dengan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 0,43 gram, skrop sabu, korek api dan alat hisap yang terbuat dari bitol minuman. Atas perbuatannya kedua tersangka terancam pasal 114 ayat(1) UU RI No. 35.

Tahun 2009 tentang narkotika dengan pidana seumur hidup atau pidana paling singkat 5-12 tahun penjara. Dan pasal 112 (1) pasal 127 UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan hukuman 4-12 penjara.(sgg/yog/dra)

FOTO BM/IMAM TAUFIK

SIDANG: Pemuda asal pulau Bawean menjalani sidang putusan, atas kasus pencurian yang dilakukannya.

PANTURA

berita metro

www.beritametro.co.id

Rasakan Kualitas Layanan, Bupati ‘Berkantor’ di RSUD Veteran BOJONEGORO(BM)-Dalam meningkatkan kualitas layanan Poli di Rumah Sakit Veteran atau RSUD Sosodoro Djatikusuma Bojonegoro, Rabu (11/1) kemarin Bupati Bojonegoro kang Yoto berkantor di RS Veteran. Tak hanya berkantor, namun juga ingin melihat sendiri bagaimana pelayanan di RS Veteran. Kang Yoto dalam kesempatan tersebut masih memberikan perhatian serius tentang kebersihan dan kerapian RS Veteran. Tak hanya itu Bupati juga menyoroti tentang manajamen pengelolaan pegawai. Secara khusus untuk kebersihan dan kerapian, bupati menfokuskan pada standart alat- alat kebersihan. “Seharusnya alat- alat kebersihan semisal sulak atau kemoceng bukan standart rumah sakit seharusnya menggunakan kanebo. Lalu alat-alat kebersihan harus ditempatkan di ruang

FOTO: BM/SUSWONDO

LANGSUNG : Bupati Bojonegoro Kang Yoto berkantor di RS Veteran untuk melihat bagaimana pelayanan di rumah sakit tersebut.

khusus jangan diletakkan disembarang tempat,”pesan Bupati. Seusai memberikan arahan tentang standart kebersihan bupati juga memberikan beberapa hal yang harus diperhatikan oleh manajemen RS Veteran antara lain masalah keamanan baik di sekitar rumah sakit

maupun di setiap ruangan. “Hal lain yang juga penting adalah kecepatan dan ketepatan layanan pemeriksaan kesehatan harus diutamakan jangan sampai terkesan asal saja.”tambahnya. Sementara itu, Rumah Sakit Veteran juga sudah ditempati untuk rawat inap

pasien jantung dan paru. Jika dibandingkan beberapa hari lalu peningkatan layanan jauh lebih baik setidaknya semua pengunjung atau pasien mendapatkan tempat duduk. Meski ada keluhan warga, Bupati dengan tegas menyampaikan masih banyak kekurangan. Karena itu Bupati berharap agar masyarakat, pengunjung maupun pasien tak segan memberikan masukan untuk perbaikan layanan kesehatan di rumah sakit ini. Bupati menambahkan, RSUD yang lama akan difungsikan sebagai Rumah Sakit Jiwa (RSJ). Selama ini RSJ di Puskesmas Kalitidu maka nantinya akan dipindah di RSUD yang lama. “Nantinya tak sekedar melayani rawat jalan, namun akan menjadi rawat inap bagi pasien kejiwaan yang membutuhkan perawatan lebih lanjut.”pungkasnya.(ndo/dra)

Lamongan Mulai Terapkan Full Day School

LAMONGAN(BM)-Pemerintah pusat belum meluncurkan kembali penerapan Full Day School (FDS), namun Pemkab Lamongan sudah menerapkan FDS di dua SMPN secara penuh. Peluncuran program FDS di Lamongan dilakukan Bupati Fadeli secara simultan di dua sekolah perkotaan, yakni SMPN 1 dan SMPN 2 Lamongan, Selanjutnya, seluruh sekolah menengah pertama di Lamongan bakal menerapkan FDS. “Kami di Lamongan awal tahun 2017 ini sudah menerapkan Program Full Day School. Ini sebagai bentuk dukungan kami pada program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sekaligus menunjukkan kesiapan Lamongan untuk menerapkan FDS, “ kata Fadeli , Rabu (11/1) saat di SMPN 1 Lamongan. Orang nomer satu di Pemkab Lamongan menyebutkan PERWAKILAN

FOTO BM/KOM

AWALI : Bupati Fadeli saat luncurkan Full Day School di SMPN 1 Lamongan

Program FDS akan diterapkan di seluruh sekolah di Lamongan. Termasuk di sekolah menengah dan kejuruan. “Memang saat ini pengelolaan sekolah menengah dan kejuruan di Pemprov. Namun saya berharap program yang sangat bagus ini bisa diterapkan di sekolah menengah dan

kejuruan, “ terangnya Terkait teknis pelaksanaan Program FDS, di SMPN 2 Lamongan, Fadeli berharap agar tidak lagi membebani siswa dengan Pekerjaan Rumah (FDS). Karena siswa berada di sekolah seharian, dia meminta semua tugas selesai di sekolah, dan siswa pulang tanpa mem-

bawa PR. “Orang tua juga harus berperan menyukseskan program FDS ini dengan menjalankan Program 1821. Usai siswa melaksanakan FDS hingga jam 4 sore, di rumah giliran orang tua yang mendampingi anak, memaksimalkan waktu untuk berkumpul bersama dengan mematikan semua gadget di jam 18.00 hingga 21.00, “ pesannya. Setelah menerapkan FDS, waktu belajar siswa yang sebelumnya mulai hari Senin hingga Sabtu dan minggu libur, kini hanya sampai dengan Jumat dengan libur di hari Sabtu dan Minggu Sementara Kepala SMPN 1 Lamongan Khoirul Anam mengungkapkan Program FDS tersebut dilatarbelakangi semakin meningkatnya jumlah orang tua yang berkarir. Sehingga waktu orang tua dirumah menjadi minim, anak juga

kurang mendapat kontrol. “Belum lagi pengaruh globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat, sehingga anak-anak perlu mendapat pendampingan maksimal agar tidak menjadi korban” ujarnya. Di SMPN 1 Lamongan, FDS diterapkan dengan melaksanakan kurikulum nasional dan muatan lokal mulai jam 7 pagi hingga 13.30. Kemudian kurikulum pengembangan FDS dilaksankan mulai jam 13.30 sampai dengan 16.00. Pada jam FDS itu, program yang dijalankan meliputi Sholat Dhuhur dan Ashar Berjamaah, Muhadloroh atau kuliah tujuh menit dari dan oleh siswa, Program Tahfidzul Quran (sebagian), Pengayaan Soal UNBK (sebagian), Ekstrakurikuler serta Konsultasi Mata Pelajaran bagi siswa yang mengalami kesulitan di mata pelajaran tertentu. (kom/dra)

KILAS

Kemenhub Segera Aktifkan Jalur KA Bojonegoro-Tuban BOJONEGORO(BM)-Direktur Angkutan dan Lalu lintas Kereta Api Kementerian Perhubungan segera mengaktifkan jalur kereta api Bojonegoro - Tuban untuk direalisasikan. Kepastian itu disampaikan Komisi A DPRD Bojonegoro usai kunjungan kerja di Kemenhub Senin (10/1),lusa. Rombongan diterima oleh Direktur Angkutan dan Lalu Lintas Kereta Api Kemenhub RI Zulkifli. Dalam kunker itu, Komisi A membawa pengaduan masyarakat Bojonegoro yang merasa resah dengan isu simpang siur pengaktifan jalur rel kereta api tersebut. Selain itu mengenai harga sewa tanah milik FOTO:BM/IST PT KAI yang ditempati warga Anam Warsito yang dinilai cukup mahal. Wakil ketua Komisi A DPRD Bojonegoro Anam Warsito mengatakan, bahwa untuk rencana aktivasi jalur kereta Bojonegoro-Tuban, tepatnya Jatirogo-Lasem-RembangSemarang, itu benar adanya. Sekarang kementerian perhubungan tengah melakukan Fisibility Study (FS) dan kemudian dilanjutkan tahap penyusunan Desain Engenering Deplopment (DED). “Mengenai kepastian waktunya kapan dimulai pembangunan belum pasti, masih menunggu ketersedian anggaran APBN,” kata Anam. Terkait masalah kenaikan harga sewa, Kemenhub mengaku kurang paham, karena itu merupakan domain dan kewengangan PT. KAI khususnya Daop VIII Surabaya. “Kemenhub menyarankan mengundang langsung PT. KAI Daop VIII Surabaya dan Balai Teknik perkeretaapian wilayah Jawa bagian timur agar masyarakat mendapat info lebih detail dan jelas,” imbuhnya. DPRD akan mengagendakan pertemuan antara semua pihak tersebut Jumat (13/1) lusa di ruang paripurna DPRD Bojonegoro. Semua pihak diundang, diantaranya, Kemenhub, PT KAI Daop VIII Surabaya, Balai Teknik Perkeretaapian, Badan Pertanahan dan perwakilan masyarakat pemanfaat tanah bekas rel. “Intinya aktivasi kembali jalur kereta api merupakan program pembangunan nasional, yaitu tersedianya transportasi massal yang murah, nyaman dan aman. Maka pilihan yang paling tepat adalah kereta api, dan jalur kereta api ini akan dikembangkan di seluruh wilayah Indonesia,” jelasnya.(ndo/dra)

BIRO GRESIK: M Sugeng (Kepala), Asepta Y Permana, Gilang Budi Raharja Sirkulasi & Iklan: Imam Taufik.

www.beritametro.co.id

KAMIS, 12 JANUARI 2017

Pemkab Ajak Manfaatkan Pekarangan Siasati Melonjaknya Harga Cabai

SIDOARJO (BM) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo mengajak masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam cabai menyusul tingginya harga cabai saat ini. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian kabupaten Sidoarjo, Handajani mengatakan, saat ini pihaknya mendorong kepada masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan mereka dengan menanami tanaman seperti cabai. “Salah satunya bisa menggunakan media ‘polybag’ supaya kalau ada musim paceklik seperti sekarang inj, masyarakat tidak kebingungan untuk mencari cabai,” ujarnya (11/1). Ia mengemukakan, di Sidoarjo sendiri tidak ada lahan persawahan yang khusus digunakan untuk menanam cabai karena pilihan tanaman merupakan hak pribadi para petani.“Biasanya tanaman cabai ini di tanam di sela-sela tanaman utama atau juga berada di sisi pematang sawah mengingat tanaman cabai ini bukan merupakan kebutuhan pokok,” tuturnya.

DELTA SINGKAT

FOTO: BM/MUCHLIS

PANTAU HARGA: Bupati H Saiful Ilah, melakukan sidak bersama Dinas Pasar dan Disperindag di Pasar La rangan, Kecamatan Candi, Sidoarjo, beberapa waktu lalu.

Namun demikian, kata dia, pihaknya tetap meminta kepada masyarakat yang memiliki lahan berlebih untuk menanam tanaman ini dan sejenisnya supaya kalau musim seperti ini kebutuhan akan cabai masih bisa terpenuhi. “Tanaman cabai memang salah satu tanaman yang memiliki potensi gagal panen

cukup tinggi. Ditambah lagi kondisi saat ini dimana dibutuhkan sinar matahari tetapi hujan masih terus mengguyur yang menyebabkan tanaman cabai banyak yang rusak dan mati,” imbuhnya. Oleh karena itu, tingginya permintaan tanpa ditunjang dengan pasokan yang cukup otomatis akan membuat har-

ga cabai ini menjadi melambung tinggi. “Namun, kondisi ini hanya musiman saja dan harapan kami masyarakat bisa memanfaatkan lahan kosong di rumah mereka untuk.menanam tanaman cabai ini,” katanya. Hingga saat ini, harga cabai di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Sidoarjo

masih cukup tinggi yakni berada di kisaran Rp 95 ribu atau lebih tinggi di atas harga normal berkisar Rp 65 ribu untuk setiap kilogramnya. Melonjaknya harga cabai yang sudah mencapai kisaran Rp 100 ribu per kilogram dirasakan oleh para para pedagang di Pasar Larangan Sidoarjo. Menurut mereka, harga itu terus meningkat setiap harinya, disebabkan minimnya stok cabai yang beredar di pasaran. Poniarsih (60), salah satu pedagang di Pasar Larangan Sidoarjo mengatakan, tingginya harga cabai dikarenakan gagal panen. Cuaca yang tak menentu membuat hasil produksi cabai berkurang. Sehingga pendistribusian kepada masyarakat pun juga menyusut. Dia membeli cabai dari Pasar Porong dengan harga yang sudah mahal dan terus dijual ke masyarakat otomatis bertambah. Dikatakan pula, kenaikan ini hanya berlaku pada cabai. Sedangkan untuk sayur-sayuran masih stabil, bahkan ada juga yang turun. (cls/udi)

Dua Jambret Diringkus saat Beraksi SIDOARJO (BM) - Dua jambret masing-masing Irfan Trisetiadi (19) dan M Sukir (26), keduanya warga Desa Penatar Sewu, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo yang sedang beraksi di Jalan Lingkar Timur Kelurahan Gebang Kabupaten Sidoarjo berhasil diringkus anggota Mapolsek Sidoarjo Kota. Saat itu, kedua pelaku baru menjambret tas milik Mei Tri Kumalasari, warga Perum Mentari Bumi Sejahtera, Desa Kali Pecabean Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Kedua pelaku yang berboncengan mengendari sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol AG 2339 VG, melihat korban yang melintas sendirian sambil membawa tas mengendarai sepeda motor. Sukir yang saat itu bertindak selaku eksekutor menarik tas yang dibawa korban dengan cara menariknya. Korban sempat jatuh tersungkur. Secara kebetulan, di belakang pelaku ada pengendara yang mengendarai Kawasaki Ninja yang langsung mengejar dan menabrak motor kedua pelaku. Akibatnya kedua jambret itupun jatuh dan diamankan petugas kepolisian yang kebetulan sedang melakukan patroli. Kanit Reskrim (Plt) Polsek Sidoarjo Kota Aiptu Abdul Haris SH menjelaskan, dua pelaku jambret berhasil diamankan, meski saat ini salah satu pelaku masih dalam perawatan di RSUD Sidoarjo karena luka yang serius akibat terbentur aspal. Ditambahkan Haris, kedua pelaku jambret ini sudah berkali-kali melakukan aksinya. “Sebelumnya, pelaku juga pernah melakukan kejahatan serupa di sekitar arteri Porong,” katanya seraya menambahkan, kedua tersangka akan dijerat dengan KUHP pasal 365 ayat 1 dengan ancaman penjara maksimal 9 tahun. (cls/udi)

FOTO: BM/MUCHLIS

PELAKU JAMBRET: Salah satu pelaku jambret yang diamankan petugas Polsek Sidoarjo Kota saat beraksi di kawasan Jalan Lingkar Timur.

Sehari, Dua Tersangka Narkoba Diringkus

FOTO: BM/MUCHLIS

PEDAGANG IKAN: Pengurus APIINDO Kabupaten Sidoarjo yang baru dibentuk dan dikukuhkan beberapa waktu lalu. Asosiasi pedagang ikan ini diharapkan ikut serta memberi pemikaran dan mencermati melonjaknya harga.

APIINDO Ikut Kontrol Lonjakan Harga Ikan

SIDOARJO (BM)- Ikatan Alumni Universitas Islam Negeri Surabaya di Kabupaten Sidoarjo membentuk Asosiasi Pedagang Ikan Indonesia (APIINDO). Upaya ini dilakukan untuk ikut serta memberi pemikaran dan mencermati melonjaknya harga kebutuhan makanan pokok. Dewan Pembina APIINDO, Ghufron Ahmad Yani mengungkapkan, APIINDO dibentuk sebagai sarana sosialisasi tentang regulasi pola tata niaga perikanan di Indonesia. Baik ekspor maupun pasar yang ada dalam

negeri. “APIINDO juga sebagai sarana silaturrahim bagi pengusaha-pengusaha di bidang perikanan. Dan juga sebagai sarana supporting program pemerintah tentang pemenuhan kecukupan gizi, khususnya dalam gerakan Ayo Makan Ikan,” Kata Ahmad Yani yang juga Ketua IKA UINSA Kabupaten Sidoarjo, Rabu (11/1). Dia menjelaskan, APIINDO baru terbentuk beberapa hari ini. Terbentuknya APIINDO ini juga sebagai market bagi nelayan maupun petani

tambak. Karena kebanyakan dari Anggota APIINDO merupakan pelaku pasar ekspor di bidang perikanan, dan perdagangan antarpulau serta distributor lokal dibidang perikanan. “Jadi, dalam pembentukan kemarin itu, tak hanya dari kalangan pengusaha ikan di Sidoarjo. Kurang lebih sekitar 50 perwakilan pengusaha baik dari Surabaya, Gresik, Pasuruan, Mojokerto dan Malang juga ikut,” kata Ahmad Yani. APIINDO ini sangat dibutuhkan masyarakat. Terutama yang berada

di sektor hulu produksi ikan. Baik nelayan maupun petani tambak dalam menggerakkan ekonomi perikanan. Sehingga nantinya antara nelayan, petani tambak maupun pengusaha ikan akan berselaras dalam menentukan harga. Karena menyangkut hasrat kebutuhan masyarakat banyak. “Agar tidak terjadi ketimpangan seperti komoditas lain. Salah satunya cabai. Baru-baru ini kan cabai sudah melonjak tinggi. Jadi biar enggak terlalu tinggi saat terjadinya lonjakan,” tandasnya. (cls/udi)

SIDOARJO (BM) – Satuan Unit Reserse Kriminal Polsek Buduran berhasil menangkap dua tersangka narkoba dalam waktu sehari di dua tempat berbeda. Keduanya kini harus mendekam di tahanan Mapolsek Buduran. Syaifudin (26), warga Desa Trompoasri RT 07 RW 03 Kecamatan Jabon, ditangkap di depan sebuah mini market di kawasan arteri Porong. Senin (9/1) sekitar pukul 18.00 WIB. Di tempat berbeda, juga dilakukan penangkapan terhadap tersangka M Rifai (31), warga Desa Panggreh RT 02 RW 01, Kecamatan Jabon. Kapolsek Buduran, Kompol Saibani mentatakan, penangkapan terhadap tersangka Syaifudin dilakukan anggotanya yang saat itu sedang melakukan patroli antisipasi sesudahnya mendapat laporan dari masyarakat soal keterlibatan tersangka dalam kasus narkoba jenis sabu-sabu. “Setelah melakukan penyelidikan dan pengintaian, anggota menangkap tesangka. Sebanyak satu poket sabu seberat 0,28 gram beserta tersangka berhasil diamankan ke Mapolsek Buduran untuk pemeriksaan lebih lanjut,” ungkapnya. Lebih lanjut dijelaskan, tersangka Syaiffudin mengaku mendapatkan barang haram ini dari sesorang yang bernama IW. “Saat ini kita sedang melakukan pengejaran,” tegasnya. Sementara itu, tersangka M Rifai ditangkap di rumahnya. “Tersangka ditangkap di rumahnya. Dan saat dilakukan penggeledahan kami menemukan barang bukti berupa sabu seberat 1,51 gram.,” katanya. Dihadapan petugas, Rifai yang bekerja sebagai kuli bangunan ini mengaku mengonsumsi sabu untuk penambah stamina. (cls/udi)

Polresta Siapkan Inovasi Pusat Kendali Respons Cepat SIDOARJO (BM) – Kepolisian Resor Kota (Polresta) Sidoarjo menyiapkan program inovasi koman center atau pusat kendali respons cepat pada tahun 2017 ini. Kaporesta Sidoarjo, Kombespol M.Anwar Nasir mengatakan, inovasi yang dipersiapkan itu merupakan pusat penampungan laporan masyarakat. “Seluruh laporan masyarakat, akan kita tampung pada satu wadah, untuk segera ditindaklanjuti dengan respons cepat,” ujar Kapolresta beberapa waktu lalu. Selain menyiapkan inovasi baru ini, Polresta Sidoarjo juga akan membangun smart office, layanan ter-

FOTO: BM/MUCHLIS

Kapolresta Sidoarjo, Kombespol M.Anwar Nasir

integrasi paperlise atau berbasis IT. Dengan layanan ini, maka masyarakat bisa memanfaatkan teknologi android dalam setiap kepentingan yang berhubungan dengan kepolisian Sidoarjo. “Jadi setiap laporan sekarang tidak harus diketik menggunakan kertas,” ujar kapolresta. Sebelumnya, inovasi pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) secara online berbasis android sudah diterapkan di Mapolres Sidoarjo. Proses pengurusan SKCK yang sebelumnya bisa mencapai satu minggu, maka dengan trobosan SKCK online ini, masyarakat bisa mendapatkan

SKCK dalam waktu paling lama 30 menit. Selain itu, masyarakat tidak perlu lagi membawa surat rekomendasi dari RT/RW, Desa maupun Polsek. Karena, bagi warga yang ingin mengurus SKCK, cukup membuka situs www. skckonlinesidoarjo.net. Masyarakat bisa mengisi formulir di situs tersebut dan bisa di akses melalui PC maupun android, sehingga mendapatkan kode booking. Setelah itu, dengan membawa kode booking dan E-KTP, masyarakat bisa melakukan pengurusan ke Polsek terdekat maupun di mobil SKCK keliling online. (ks/udi)

FOTO: BM/MUCHLIS

DIGIRING: Dua tersangka narkoba saat digiring petugas menuju ruang penyidikan di Polsek Buduran untuk dilakukan pemeriksan lebih lanjut.