Berita Metro 24 Februari 2017

HARIAN PAGI TERBIT 12 HALAMAN

Iklan/ Langganan:

5318686

www.beritametro.co.id

JUMAT, 24 FEBRUARI 2017

Jelang Pilgub Jatim 2018

Pak De Karwo Diminta Setor Nama Calon

SURABAYA (BM) – Pemilihan Gubernur Jawa Timur baru akan dilaksanakan pada 2018 mendatang. Namun, nama-nama kandidat sudah mulai muncul ke permukaan. Bahkan beberapa hari ini, isu Pilgub ini mulai bergulir, dan mulai menghangat.

Bahkan, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah mulai tertarik membahas pemilihan gubernur dan H. Soekarwo wakil gubernur Jawa Timur.

Sebagaimana diungkapkan Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Soekarwo.

Menurut politikus yang biasa disapa Pakde Karwo itu, beberapa hari lalu SBY bertanya soal sosok yang layak diusung oleh Demokrat sebagai bakal cagub Jawa Timur. Soekarwo diminta melaporkan kepada DPP Demokrat.

“Pertengahan Februari saya sudah konsultasi. Saya diminta laporan, memberikan gambaran dan yang berpotensi di Jawa Timur siapa saja,” kata Soekarwo kepada wartawan di gedung negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Kamis (23/2/2017).

Pada akhir bulan ini, Soekarwo yang juga Gubernur Jatim itu akan menyetorkan nama-nama bakal calon gubernur.

“Sekarang kan ada dua. Ada ­  Baca: Beberapa... Hal. 7 Gus Ipul (sekarang Wagub Jatim),

Angket ‘Ahok Gate’ Berlanjut

JAKARTA (BM) – Inisiatif tekait usulan hak angket ‘Ahok-Gate’ sudah dibacakan di sidang paripurna DPR, Kamis (23/2).

Namun, hak angket terhadap pemerintah terkait status Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak langsung dibahas. Inisiatif tersebut dibacakan oleh pimpinan sidang paripurna Fadli Zon. Surat tersebut dibacakan sekaligus dengan surat-surat masuk lainnya.

BM/ISTIMEWA

MRT BEROPERASI MARET 2019. Presiden Joko Widodo didampingi sejumlah menteri Kabinet Kerja dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meninjau proyek MRT di Jakarta, Kamis (23/2/2017). Presiden menyampaikan kabar baik bahwa seluruh terowongan proyek Mass Rapid Transit (MRT) di Jakarta telah tersambung mulai Kamis (23/2/2017). Ia mengatakan, MRT akan beroperasi pada Maret 2019 namun akan mulai dipersiapkan sejak 2018 saat ajang Asian Games 2018 digelar.

Kasus Freeport, PBNU Pasang Badan

JAKARTA (BM) - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj menegaskan dukungannya kepada pemerintah soal Freeport.

Ia menekankan, jika Freeport bisa mengancam, Indonesia bisa melakukan lebih kepada Freeport.

“Saya dukung pemerintah,

kalau mereka mengancam, kita juga bisa melakukan yang lebih,” kata Kiai Said usai tandatangani Nota Kesepahaman dengan Kemenkeu, Kemenkominfo dan Kemenkop dan UKM di Gedung PBNU, Kamis (23/2).

Perseteruan antara PT. Freeport Indonesia dengan

BM/ISTIMEWA

PERTAMBANGAN FREEPORT: Sebuah truk melintas di wilayah pertambangan Freeport.

Pemeintah Indonesia semakin memanas. Hal itu usai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta perubahan kerjasama dari Kontrak Karya (KK) jadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Bahkan, Freeport kabarnya akan membawa Pemerintah Indonesia ke arbitrase internasonal. Menteri ESDM Ignasius Jonan mengumpamakan kalau Freeport bukanlah gajah melainkan sapi saja.

Terpisah, Presiden Joko Widodo akan mengambil sikap terkait negosiasi antara PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Indonesia. “Kalau memang sulit diajak musyawarah, sulit diajak berunding, saya akan bersikap,” ujar Jokowi di GOR Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (23/2/2017) pagi.

Namun, Jokowi menegas-

Mantan Kapolri Ditantang Ungkap Kasus Antasari Azhar

JAKARTA (BM) - Keterangan dari mantan Kapolri Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri (BHD), terkait kasus Antasari Azhar, tengah dinantikan sejumlah juru warta dan kuasa hukumnya, Boyamin Saiman. Boyamin bahkan menantang BHD untuk mendatangi langsung Bareskrim Polri dan menyampaikan keterangan yang batal disampaikan saat konferensi pers kemarin.

“Kita senang sekali jika Pak BHD malah suka rela datang ke Bareskrim untuk menyampaikan keterangan,” ungkap Boyamin, Kamis (23/2).

Menurut Boyamin, BHD juga berpotensi dipanggil penyidik Bareskrim untuk bersaksi terkait kasus pembunuhan yang menjebloskan Antasari ke penjara tersebut.

Sehingga, lanjut Boyamin, pihaknya akan mendukung penuh rencana pemeriksaan tersebut untuk membuka tabir kasus kliennya yang selama ini nyaris menguap.

“Atau malah nanti diundang oleh Bareskrim.

Begitu (masuk ke tahap) penyidikan, akan

 Baca: Sri Mulyani... Hal. 7 ­

Banyak Beredar di Wonokromo, Produsen Ditangkap di Malang Tersangka pemalsu miras impor, Jesica Afanda Daromes (43), ditangkap Unit Tipiter Sat Reskrim Polrestabes Surabaya di rumahnya, Perumahan Griya Husada Blok A Kelurahan Sumberporong, Kecamatan Lawang, Malang. Wanita ini ditangkap terkait pemalsuan dan menjual minuman keras (miras) oplosan impor, seperti Martell, Red Label, Black Label, Chivas dan Jack Daniels.

TERSANGKA: Polisi mengamankan tersangka produsen miras palsu, Kamis (23/2).

di Jl Setail, tepatnya di depan Kebun Binatang Surabaya, Selasa (21/2/2017).

Dari penangkapan tersebut, Unit Tipiter Sat Reskrim Polrestabes Surabaya melakukan pengembangan dan mendapat nama Jesica Afanda Daromes yang disebut sebagai produses miras impor oplosan. Pelaku akhirnya berhasil diciduk di rumahnya

PRAKIRAAN CUACA

di Malang.

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Shinto Silitonga mengatakan, pelaku langsung dibawa ke Mapolrestabes beserta barang buktinya.

“Kami sita 42 botol Martell dan 18 botol Jack Daniels siap edar, 1 lakban foil, 1 pisau, 1 botol Essence, 1 buku catatan, 1 gunting, 1 segel plastik, 1 toples plastik, 1 jerigen, 9 botol kosong Martell dan 2 buah cat pilox,” terangnya, Kamis (23/2/2017).

AKBP Shinto Silitonga menambahkan, Jesica mengaku mendapatkan botol-botol kosong miras impor tersebut  Baca: Menjalankan... Hal. 7 ­

SPIRIT

SURABAYA

JAKARTA

DENPASAR

YOGYAKARTA

HUJAN PETIR SUHU : 25 - 32 °C

HUJAN RINGAN SUHU : 24 - 32°C

BERAWAN TEBAL SUHU : 26 - 33°C

HUJAN SEDANG SUHU : 23 - 31°C

TOPNEWS

Cabai Impor dari India dan Thailand Ditemukan di Mojokerto MOJOKERTO(BM)-Petugas UPT Perlindungan Konsumen Bojonegoro dan Disperindag Jatim menemukan 2 ton cabai impor ilegal saat merazia Pasar Tanjung Anyar, Kota Mojokerto, Kamis (23/2).

BACA HALAMAN

04

Penambangan Liar, LSM Minta Penegakan Hukum

Gerebek Miras Impor Palsu

BM/ISTIMEWA

 Baca: Sebanyak... Hal. 7 ­

 Baca: Segera... Hal. 7 ­

Antasari Azhar

Pengungkapan kasus ini bermula ketika Unit Tipiter mendapat informasi bahwa di kawasan Jl Setail-Wonokromo, banyak beredar miras impor asli tapi palsu (tampilannya miras impor, tapi isinya oplosan). Dari laporan tersebut, polisi melakukan undercover hingga berhasil menangkap salah satu pelaku yang menjual miras impor oplosan

“Surat dari pengusul hak angket anggota DPR RI tertanggal 13 Februari 2017 mengenai penyampaian usulan penggunaan hak angket anggota DPR RI tentang pengaktifan kembali terdakwa Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta,” ungkap Fadli.

Hal tersebut disampaikannya di Ruang Sidang Paripurna DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/2/2017).

Hak angket diinisiasi oleh oleh 4 fraksi yakni Gerindra, Partai Demokrat, PKS, dan PAN. ‘Ahok-Gate’ muncul karena

Niat adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan. Oleh karena­ nya, ketika niatnya benar maka perbuatan itu benar. Dan jika niatnya buruk maka perbuatan itu buruk.

- Imam An Nawawi -

LUMAJANG (BM) - Sejumlah aktivis yang tergabung dalam LSM Gempar kembali menggelar aksi di depan Kantor pemerintah kabupaten (pemkab) setempat menuntut dilakukannya penegakan hukum kepada anggota Pokja Tambang di Lumajang.

BACA HALAMAN

10

Diperiksa 4,5 Jam, Notaris Rosidah Langsung Ditahan SIDOARJO (BM) -Tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo,akhirnya menahan notaris Rosidah SH, Kamis (23/2).Sebelumnya,Rosidah diperiksa di ruang jaksa senior Rochidah selama 4,5 jam dari pukul 09.00 hingga 13.30WIB. BACA HALAMAN

12

02 POLHUKAM

berita metro

www.beritametro.co.id

JUMAT, 24 FEBRUARI 2017

KPK Sudah Periksa 53 Saksi

Penanganan RJ Lino Butuh Waktu JAKARTA (BM) - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyatakan dibutuhkan waktu dalam penanganan kasus terkait tindak pidana korupsipengadaan“quaycontainer crane” (QCC) di PT Pelindo II dengan tersangka RJ Lino.

Menurut Febri, untuk penanganan kasus Pelindo II dengan tersangka RJ Lino, KPK masih membutuhkan pendalaman bukti-bukti dan informasi di mana bukti-bukti tersebut tidak hanya berada di Indonesia tetapi juga di negara lain. “Pertama, tentu saja ada mekanisme hukum internasional yang harus kami ikuti dan itu butuh waktu.

Jadi ada karakter yang berbeda dari penyidikan yang terjadi dengan ruang lingkup di Indo-

nesia dengan penyidikan yang ruang lingkup perkaranya lintas negara,” kata Febri di gedung KPK Jakarta, kemarin.

Alasan lainnya, kata Febri, karena pasal yang digunakan adalah Pasal 2 dan 3 maka ada kebutuhan untuk penghitungan kerugian negara. “Di banyak perkara yang menggunakan Pasal 2 dan 3 memang butuh waktu untuk membuktikan hal tersebut atau menghitung lebih lanjut indikasi kerugian keuangan negara. Jadi dua hal itu yang terus kami dalami,” ujarnya.

Menurutnya, jika dibandingkan dengan perkara lain dengan pasal yang sama, maka dibutuhkan saksi yang cukup banyak dan waktu cukup lama terutama untuk penghitungan

RJ Lino

kerugian keuangan negara tersebut. “Misalnya, sebelumnya kami sudah melakukan pelimpahan tahap dua dalam kasus KTP-Elektronik. Ada 280 lebih saksi yang diperiksa dan

DATANGI KPK

Ketua Pansel Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Mulya Efendi Siregar (tengah), bersama anggota pansel, Nasaruddin Umar (kanan) dan Zainul Bahar Nur, mendatangi Gedung KPK Jakarta, Kamis (23/2) kemarin. Kedatangan pansel BPKH itu untuk meminta pendapat dalam memilih calon anggota badan pelaksana dan dewan pengawas BPKH.

kami butuh waktu lama untuk menghitung kerugian negara saat itu,” ucap Febri.

Sementara itu, Febri juga menambahkan bahwa sudah ada 53 saksi yang diperiksa sampai hari ini dengan tersangka RJ Lino.

Pada Rabu (22/2), KPK memeriksa dua saksi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) masing-masing Suradji dan Gatot Darmasto di mana keduanya diperiksa sebagai saksi fakta kasus RJ Lino.

KPK menyangkakan RJ Lino melakukan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yaitu diduga melakukan perbuatan menyalahgunakan hukum dan kewenangan dan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.

Pada 15 Desember 2015 lalu, KPK menetapkan RJ Lino sebagai tersangka karena diduga memerintahkan pengadaan tiga quay container crane (QCC) dengan menunjuk langsung perusahaan HDHM (PT Wuxi Hua Dong Heavy Machinery.

Co.Ltd.) dari Tiongkok sebagai penyedia barang. Pengadaan tiga unit QCC tersebut dinilai tidak disesuaikan dengan persiapan infrastruktur yang memadai (pembangunan powerhouse), sehingga menimbulkan in-efisiensi atau dengan kata lain pengadaan tiga unit QCC tersebut sangat dipaksakan dan suatu bentuk penyalahgunaan wewenang dari RJ Lino selaku Dirut PT Pelabuhan Indonesia II demi menguntungkan dirinya atau orang lain.

Berdasarkan analisa perhitungan ahli teknik dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yang menyatakan bahwa analisa estimasi biaya dengan memperhitungkan peningkatan kapasitas QCC dari 40 ton menjadi 61 ton, serta eskalasi biaya akibat dari perbedaan waktu terdapat potensi kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya 3.625.922 dolar AS (sekitar Rp50,03 miliar) berdasarkan Laporan Audit Investigatif BPKP atas Dugaan Penyimpangan Dalam Pengadaan tiga Unit QCC Di Lingkungan PT Pelindo II (Persero) Tahun 2010 Nomor: LHAI-244/D6.02/2011 Tanggal 18 Maret 2011.

KPK memeriksa RJ Lino pada 5 Februari2016lalusebagaitersangka namun belum menahan Lino.

Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPK, Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo berharap KPK dapat menyelesaikan utangutang kasus lama pada tahun ini. “Mulai dari kasus Bank Century, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Rumah Sakit Sumber Waras, PT Pelindo II, dan Wisma Atlet Hambalang tahun ini bisa dituntaskan,” kata Bambang beberapa waktu lalu.

Anggota Komisi III DPR RI Junimart Girsang juga menyinggung mantan Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino dalam RDP itu.

“Mengenai RJ Lino bagaimana Ibu Basaria Panjaitan? Kenapa berhenti ada apa sebenarnya?

Apa menyangkut SDM atau ada sesuatu yang ditunggu oleh KPK?,” kata Junimart. (ben/ant/nii)

Warga Palestina di Jerusalem Timur

Israel Musnahkan Rumah Palestina JERUSALEM (BM) - Jumlah rumah orang Palestina yang dihancurkan oleh penguasa Israel di Jerusalem Timur pada 2016 telah mencapai tingkat yang tak pernah ada sebelumnya. Hal itu dikatakan satu kelompok pengawas hak asasi manusia Israel pada Rabu (22/2).

Menurut Ir. Amim, 2016 menandai “tingkat tinggi sepanjang waktu pemusnahan tahunan”; dengan 125 rumah tinggal dan 80 rumah yang bukan tempat tinggal diratakan dengan tanah, hampir tiga-kali lipat jumlah yang dihancurkan pada 2015, yaitu 74.

Kecenderungan itu terus berlanjut pada 2017, dan lebih dari 40 rumah dihancurkan selama dua bulan belakangan.

Pada 2016, penguasa Yahudi untuk pertama kali melakukan penghancuran rumah orang Palestina di permukiman di luar Tembok Pemisah, yang memisahkan Jerusalem Timur, milik Palestina, dengan Jerusalem Barat, yang kebanyakan dihuni orang Yahudi. Sebanyak 40 rumah diratakan dengan tanah di Kalandia dan lima lagi di Walajeh.

Pemerintah Kota Praja Jerusalem, yang biasanya menyatakan tidak sah bangunan tanpa izin buat penghancuran tersebut, belum mengeluarkan komentar mengenai jumlah rumah orang Palestina yang dihancurkan, demikian laporan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis siang.

Israel menduduki Jerusalem Timur, bersama dengan bagian lain Tepi Barat Sungai Jordan, dalam Perang Timur Tengah 1967. Israel belakangan mencaplok daerah itu dan mengkalimnya sebagai bagian “dari ibu kotanya yang tak terpisahkan”, tindakan yang dikutuk oleh masyarakat internasional.

Menurut data yang diserahkan belum lama ini ke parlemen, sebanyak 312.000 orang Palestina tinggal di Jerusalem Timur. Kebanyakan dari mereka hidup dalam kemiskinan, dengan nyaris tak memperoleh akses ke layanan kesehatan, pendidikan dan adiministrasi. (xin/ ant/nii)

Pengamat: Ahok tak Perlu Dinonaktifkan JAKARTA (BM) -Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tidak harus dinonaktifkan dari jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta.

“Ahok tidak harus dinonaktifkan dari jabatannya sepanjang dirinya tidak menggunakan jabatan atau kekuasaan untuk mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan,” kata Dr Stefanus Johanes Kotan Mhum, Pengamat hukum administrasi negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Kamis.

Lagi pula, kata Johanes Kotan, proses hukum yang sedang dijalaninya tidak mengganggu tugas-tugasnya sebagai kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di DKI Jakarta. “Saya ingin menggarisbawahi bahwa harus bisa dipahami ketika seseorang menjadi terdakwa dan dinonaktifkan dari jabatan sebagaimana perintah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, sesunggunya

Basuki Tjahaja Purnama, terdakwa kasus dugaan penodaan agama

hanya atas dasar dua alasan,” katanya.

Alasan pertama bahwa terdakwa dinonaktifkan karena bisa menggunakan kekuasaan untuk mengintervensi proses hukum yang sedang berlangsung di pengadilan, dan itu dapat mengakibatkan proses hukum tidak berjalan secara adil.

Alasan kedua adalah terdakwa dinonaktifkan oleh karena proses hukum yang sedang dijalaninya bisa mengganggu jalannya roda

pemerintahan. Artinya, ketika seorang pejabat yang sudah berstatus terdakwa di pengadilan, tetapi dinilai tidak mungkin menggunakan kekuasaan untuk mengintervensi proses hukum, dan juga tidak mengganggu tugas-tugas pelayanan kemasyaratan, maka pejabat berwenang bisa mengambil sikap untuk tidak menonaktifkannya dari jabatannya.

Pandangan berbeda disampaikan pengamat hukum Adminsitrasi Negara dari Undana

Kupang, Dr Johanes Tubahelan, Mhum, yang mengatakan Ahok harus dinonaktifkan dari jabatan sebagai gubernur karena sudah berstatus terdakwa. “Kecuali, ada peraturan lain di DKI Jakarta yang mengatur tentang kepala daerah dan wakil kepala daerah,” kata mantan Ketua Ombudsman RI Perwakilan NTT-NTB itu.

Namun, sepanjang menggunakan acuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, maka tidak ada alasan bagi Menteri Dalam Negeri untuk menonaktifkan Ahok dari jabatannya.

Berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun. Melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak

pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ahok sendiri saat ini sudah berstatus sebagai terdakwa penodaan agama. Namun, Kepala Biro Hukum Kemendagri, Sigit Pudjianto, mengatakan pihaknya tetap menunggu tuntutan jaksa karena dakwaan Ahok terdiri dari dua pasal, yakni 156 KUHP atau 156 a KUHP. Pasal 156 KUHP mengatur ancaman pidana penjara paling lama empat tahun. Sementara pasal 156a KUHP mengatur ancaman pidana paling lama lima tahun.

Oleh karena itu, Kemendagri masih menunggu pasal mana yang akan digunakan jaksa dalam tuntutan. “Kalau pasal 156a yang hukumannya lima tahun langsung kami berhentikan sementara. Kami hanya tidak mau gegabah karena nanti bisa dituntut balik,” ucap Sigit. (ber/ant/nii)

Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono

Penahanan Firza Ditangguhkan JAKARTA (BM) - Penyidik Polda Metro Jaya akhirnya menangguhkan penahanan tersangka dugaan upaya makar, Firza Husein. “Kemarin sore sudah kita tangguhkan,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono, di Jakarta, Kamis (23/2).

Argo mengatakan Firza telah keluar dari Rumah Tahanan Markas Komando Brimob Polri Kelapa Dua Depok Jawa Barat.

Argo mengungkapkan penyidik kepolisian telah memeriksa Firza sehingga mempertimbangkan untuk mengabulkan penangguhan penahanan.

Penyidik menurut Argo memiliki pertimbangkan subyektif untuk mengabulkan permohonan penangguhan penahanan dan tidak mencekal ke luar negeri.

Salah satu alasan lainnya, polisi menimbang kondisi kesehatan Firza yang dijadikan pertimbangan penangguhan penahanan. “Penangguhan yang jamin keluarganya dan wajib lapor,” ujar Argo.

Penyidik kepolisian menahan tersangka dugaan upaya makar itu selama 20 hari kemudian diperpanjang 20 hari pada Senin (20/2). (tar/ant/nii)

Hoax Sumber Pemecah Belah Kehidupan Bernegara JAKARTA (BM) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan media massa, khususnya media elektronik, tidak boleh menyebarkan berita palsu (hoax) sehingga jadi sumber pemecah belah kehidupan bernegara.

“Digitalisasi itu berjalan cepat, jadi saya kira, kita harus cepat antisipasi pemberitaan hoax itu, sehingga pemberitaan media kita juga beritaberita positif, yang seimbang dan mendidik untuk rakyat,” katanya di Jakarta, Kamis (23/2).

Luhut menyampaikan hal tersebut saat menjadi pembicara utama pada pembukaan Konferensi Internasional Annual Meeting Presiden OIC Broadcasting Regulatory Authorities Forum (IBRAF), di Bandung, sehari sebelumnya.

Pertemuan yang mengusung tema “Media for World Harmony” itu mengangkat salah satu topik tentang masalah digitalisasi dan konvergensi media.

Menurut Luhut, dunia penyiaran terkini harus lebih dewasa dalam menyajikan pemberitaan, sehingga tidak menyiarkan informasi yang bersifat hoax.

Ia juga mendukung dan menyambut positif acara pertemuan ini karena dapat menunjukkan peran Indonesia sebagai salah satu negara yang bisa memelihara harmoni, terlepas dari persoalan-persoalan penyiaran yang negatif. “Forum ini dibuat untuk menunjukkan Indonesia, bahwa penyiaran di Indonesia membuat semakin harmoni dalam berbangsa dan bernegara,”

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan

ujarnya.

Selain sebagai ajang pertukaran

informasi, konferensi ini membawa pesan kepada dunia bahwa penyiaran

memiliki peran dalam menghadirkan harmoni dalam kehidupan antar bangsa.

Perhelatan ini diikuti oleh delegasi 46 negara antara lain Turki, Maroko, Selandia Baru, Korea Selatan, Singapura, dan Australia.

Masing-masing delegasi berbagi pengalaman dari negara lain tentang pengaturan media baru dalam konvergensi media.

Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Walikota Bandung Ridwan Kamil dan kalangan akademisi Rektor Univetsitas Padjajaran Med Tri Hanggada.

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Yuliandre Darwis yang menjadi Term President of IBRAF

menjelaskan pertemuan tahunan ini akan membahas kontribusi yang dapat diberikan oleh regulator penyiaran dari negara-negara OKI (Organisasi Kerja sama Islam) dalam menata penyiaran menjadi lebih baik. “Kami juga saling bertukar informasi tentang trend dunia penyiaran dan lubang-lubang regulasi yang muncul serta cara mengantisipasinya,” katanya.

Indonesia sebagai salah satu negara pendiri IBRAF, menurut Yuliandre, dapat memberikan kontribusi untuk mencapai pemahaman bersama dengan negara-negara anggota lainnya mengenai isu media dan dunia penyiaran terkini, untuk dijadikan dasar dalam rangka merancang solusi dan jalan implementasinya. (irm/ant/nii)

SURABAYA 03

berita metro

www.beritametro.co.id

JUMAT, 24 FEBRUARI 2017

UPTSA Dipusatkan di Siola

KILAS

Risma Resmikan Mall Perizinan SURABAYA (BM) - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meresmikan Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Atap (UPTSA) yang dipusatkan di gedung Siola di kawasan Surabaya Pusat, Kamis.

“Beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan Menteri PAN RB, beliau sampaikan bahwa ini merupakan satu-satunya di Indonesia. Bahkan, beliau bilang, ini bukan lagi UPTSA tetapi mall perizinan,” ujar Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat launching Pelayanan Perizinan Terpadu.

Risma mengatakan konsep dari pusat pelayanan perizinan terpadu ini, semua layanan perizinan dipusatkan dalam satu tempat yakni di Siola. Konsep pelayanan terpusat tersebut akan memberikan banyak kemanfaatan bagi warga Kota Pahlawan yang mengurus perizinan.

Menurut wali kota, ada ratusan jenis perizinan yang bisa diurus di Siola, seperti pengu-

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini

rusan izin usaha, izin trayek, izin koperasi ataupun izin praktek dokter. Termasuk juga mengurus kartu kuning atau juga pengurusan izin penggunaan ruang untuk acara pernikahanan.

Dengan adanya pelayanan terpadu ini, lanjut dia, warga bisa lebih hemat waktu karena tidak perlu berpindah-pindah tempat ketika mengurus perizinan.

“Semisal warga yang mengu-

rus izin penggunaan lapangan sepak bola, bisa mengurus izin penggunaan ruang dan izin lalu lintasnya di sini. Tidak perlu berpindah-pindah lagi,” ujarnya.

Pemkot Surabaya juga sudah mengembangkan pelayanan berbasis mobile apps yang selaras dengan kemajuan teknologi, semisal untuk pengurusan SKRK, SIUP dan TDP, termasuk juga pengurusan akta kelahiran.

Warga cukup menggunakan ponsel pintarnya untuk mengurus perizinan. “Kalau sudah gunakan mobile apps tidak perlu ke sini. Bisa ngurus dimanapun berada. Dan itu banyak manfaatnya, di antaranya bisa mengurangi kepadatan lalu lintas,” ujarnya.

Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Surabaya Pusat, Muhammad Zoel menambahkan sekarang ada 20 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membuka pelayanan di Siola. Selain itu, lanjut dia, tidak hanya kuantitas yang bertambah, Zoel menyebut kualitas pelayanan juga bertambah. “Untuk meningkatkan pelayanan, kami telah melakukan sosialisasi ke SKPD dan juga ada pelatihan pelayanan publik,” ujarnya.

Kemudahan pelayanan tersebut dirasakan oleh warga Kendangsari Abdul Ghofur. Ia mengaku tidak perlu antre untuk

mengurus kartu pencari kerja.

“Lima menit kartunya sudah jadi. Syaratnya juga mudah. Saya puas dengan pelayanannya,” ujarnya.

Hadir dalam peresmian tersebut, kepala dinas yang terkait dengan perizinan, seperti Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya, Arini Pakistyaningsih, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Widodo Suryantoro, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Suharto Wardoyo.

Selain itu juga hadir Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga M Afgany Wardhana, Kepala Dishub Surabaya Irvan Wahyudrajad, Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Surabaya Pusat, Mohammad Zoel, dan beberapa kepala dinas lainnya. Ikut hadir, Kepala Kamar Dagang Industri (Kadin) Kota Surabaya, Jamhadi. (abh/ ant/nii)

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera

Polda Bongkar Judi Daring SURABAYA (BM) - Direskrimum Polda Jawa Timur berhasil mengungkap jaringan perjudian dalam jaringan (daring) antarprovinsi yang beromzet miliaran rupiah setiap bulannya. “Dalam operasi yang dilakukan selama dua minggu tersebut petugas mengamankan delapan orang tersangka, satu di antaranya adalah mantan anggota Dewan Kabupaten Lumajang,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera di Surabaya, Kamis.

Barung menjelaskan pengungkapan kasus perjudian ini adalah instruksi dari Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Machfud Arifin untuk menindak perjudian tersebut.

“Kenapa kita lambat? karena kita ingin tidak hanya di wilayah Surabaya, tapi daerah lainnya di Jatim,” ujarnya.

Barung menjelaskan modus operandi kasus perjudian daring ini dilakukan tersangka dengan menggunakan surat elektronik (surel) dan SMS. Dia mengatakan dari hasil pemeriksaan perjudian ini merupakan kasus judi antarprovinsi yakni Jawa Timur dan Bali. Para tersangka yang merupakan bandar tersebut memanfaatkan sarana M-Banking dan Internet Banking dalam transaksinya. “Barang bukti buku tabungan dan ATM nantinya kita akan juga melakukan ‘print out’ di Bank untuk melakukan pembuktian lagi terhadap sirkulasi transaksinya,” tuturnya.

Tersangka mengaku, omzet perjudian ini antara Rp 50 juta sampai Rp 70 juta tiap kali putaran, dan dalam satu minggu mereka melaksanakan lima kali putaran.

Adapun barang bukti yang berhasil disita dari para pelaku antara lain, uang tunai sebanyak Rp 34,5 juta, 12 ‘handphone’, 6 buku tabungan dan kartu ATM, serta ratusan buku rekapan dan catatan nomor judi togel. “Yang saat ini tergelar hanyalah uang tunai Rp34 Juta. Tetapi dengan barang bukti buku tabungan dan ATM ini juga kita akan melakukan print out di bank untuk melakukan pembuktian lagi terhadap sirkulasinya,” kata dia. (ind/wil/ant/nii)

Produsen Miras Digerebek

FOTO : BM / MADJI

ISTIGHOSAH DI GEDUNG DPRD

Perjuangan tenaga honorer dalam mencari kepastian menjadi Pegawai Negeri Sipil terus dilakukan. Kamis (23/3) kemarin mereka melakukan istighosah dengan mengumandangkan doa memohon pertolongan Tuhan di halaman depan gedung DPRD Surabaya. Mereka berharap Tuhan menggerakkan hati penentu kebijakan agar mereka diangkat menjadi PN.

Dua Begal Pasar Kembang Divonis SURABAYA (BM)- Sidang kasus begal Pasar Kembang digelar di PN (Pengadilan Negeri) Surabaya, Kamis (23/2) kemarin.

Dalam sidang tersebut jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menghadirkan John Mauritz Ratu dan Kevin Jolio Davinci sebagai terdakwa.

Sidang yang dipimpin hakim Isdjunaedi itu terdakwa John Mauritz Ratu dijatuhi vonis bebas, sedang Kevin Jolio Davinci, teman satu komplotan John saat melakukan aksi, divonis 3 tahun penjara.

Dalam amar putusan, hakim IsdjuTERDAKWA DIVONIS BEBAS: Terdakwa John Mauritz Ratu saat sidang kemarin

naedi menyatakan bahwa terdakwa John tidak terbukti melakukan perampokan seperti yang dituduhkan jaksa penuntut umum Suparlan dalam dakwaannya.

“Membebaskan terdakwa John Mauritz Ratu dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum,” ujar hakim Isdjunaedi.

Atas vonis tersebut, jaksa penuntut umum Suparla , yang pada persidangan sebelumnya menuntut John dengan hukuman 5 tahun penjara, menyatakan kasasi. “Kami kasasi majelis,” tegas Suparlan.

Dalam berkas terpisah, terdakwa Kevin J Davinci yang semula dituntut 5 tahun penjara akhirnya dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. (dre/nii)

SURABAYA (BM) - Satreskrim Polrestabes Surabaya menggerebek sebuah rumah industri pembuatan minuman keras impor palsu dan mengamankan tersangka seorang perempuan berinisial JAD (43) pada Selasa (21/2).

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Shinto Silitonga mengatakan penggerebekan ini bermula ketika Satreskrim Polrestabes Surabaya mengamankan tersangka pengedar minuman keras di depan Kebun Binatang Surabaya.

“Setelah melakukan pengembangan, dan dilakukan penangkapan, petugas menemukan terjadi pengoplosan minuman dan pembuatan minuman se- Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Shinto Silitonga cara tidak standar atau secara ‘home industry’ oleh pelaku dan berlangsung sudah tiga bulan,” ungkapnya.

Dari penggeledahan di lokasi produsen miras di Malang itu, petugas menyita berbagai minuman bermerek impor seperti “Jack Daniels”, “Chivas”, “Black Label” dan “Marteel”, di mana semuannya juga diproduksi bersamaan dengan waktu produksi, namun hanya botolnya yang dibuat berbeda.”Berdasarkan hasil informasi yang sudah kita gali, tersangka membuat minuman tersebut dengan alkohol 96 persen kemudian mencampurkannya dengan air mineral dan aroma serta perwarna,” ucapnya.

Kemudian tersangka juga bekerja sama dengan pemasok botol-botol asli dari minuman keras itu untuk kemudian diisi dan ditransaksikan dengan harga Rp 150 ribu per botolnya. Shinto menambahkan botol dibeli dengan harga Rp 15 sampai Rp 20 ribu dari orang yang bekerja yang kemungkinan besar tahu peredaran barang ini.“Penjualan di daerah Surabaya, Malang dan Pasuruan. Dijual orang per orang bisa partai juga bisa eceran,” paparnya.

Saat ini tersangka diperiksa lebih lanjut di Mapolrestabes Surabaya untuk mempertanggjawabkan perbuatannya. (ind/wil/ant/nii)

Pemkot Perlu Intervensi Penyediaan Rumah Masyarakat Bawah SURABAYA (BM) - Legislator menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya perlu melakukan intervensi terkait persentase besaran ketersediaan pemukiman untuk kalangan menengah bawah sehingga masyarakat pra sejahtera juga bisa memiliki rumah sendiri.

Anggota Komisi C Bidang Perekonomian DPRD Surabaya, Vinsensius Awey, mengatakan mengapresiasi upaya penataan pemukiman di Surabaya yang tertuang dalam rancangan peraturan daerah (raperda) Penataan Pemukiman Kumuh yang saat ini masih dalam proses kajian.

“Kami memandang komisi yang ditunjuk menjadi panitia khusus (pansus) nantinya harus berjuang

keras untuk menjadikannya perda.

Sebab, proses pembahasan raperda itu nanti akan menghadapi tantangan berat dari kalangan pengembang,” katanya di Surabaya, Kamis.

Menurut dia, pasti ada tarik menarik kepentingan karena pengembang cenderung tidak menginginkan perimbangan, daya beli menengah atas akan menurun karena dicampur adukkan dengan segala segmen.

Ia menegaskan jika perkembangan pemukiman di Surabaya dibiarkan pada mekanisme pasar, maka tidak akan ada perimbangan. Para pengembang cenderung lebih menyasar kalangan menegah atas. “Nilai lahan sama, biaya material sama, sehingga produknya jual ke menengah

Vinsensius Awey

bawah harga tidak terangkat, kalau

menengah atas mendapatkan cross

margin yang besar,” ujarnya.

Menurutnya, Pemkot Surabaya memang perlu melakukan intervensi. Pemkot harus bisa mengatur persentase besaran ketersediaan pemukiman untuk kalangan menengah bawah.

Dengan adanya perda, lanjutnya, selain menyediakan hunian untuk kalanga atas, pengembang juga akan membangun hunian untuk masyarakat bawah. Pengembang tidak perlu khawatir akan kehilangan keuntungan yang besar. “Mekanismenya ya subsidi silang. Pengembang ambil keuntungan banyak dari hunian elit, tetapi untuk kalangan bawah ya jangan terlalu,” katanya.

Semakin hari, lanjut dia, lahan di

Surabaya tidak lagi bersahabat karena masyarakat menengah bawah tidak mampu membeli lahan. Akibatnya, mereka memilih tinggal di pinggiran atau bahkan membeli rumah di Sidoarjo dan Gresik. Padahal mereka kerja di Surabaya Kota.

“Nah kalau kerjanya di Surabaya kota, mereka akan terbebani dengan biaya operasional atau transportasi,” katanya.

Untuk menyiasati kekurangan lahan, pengembang bisa membangun rumah susun milik (rusunami). Sebab, untuk hunian yang napak (landed house) harganya saat ini lumayan tinggi. “Kalau rusunami dengan inflasi saat ini, kisaran Rp 125 juta-Rp 140 juta harganya,” katanya. (abd/ant/nii)

04 MOJOKERTO - JOMBANG

berita metro

www.beritametro.co.id

JUMAT, 24 FEBRUARI 2017

Lokakarya Sungai “Kebijakan Daerah terhadap Sungai yang Melintas”

Pemkab Usulkan Normalisasi Sungai Sadar dan Bendungan Wiyu

MOJOKERTO(BM)-Kondisi existing pada bagian atas wilayah Kabupaten Mojokerto (Gunung Penanggungan, Arjuno, Welirang dan Anjasmoro yang bermuara di Sungai Porong dan Sungai Brantas) mulai gundul, sehingga menyebabkan daya resap buruk dan memicu banjir. Hal itu dipaparkan Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa, saat menjadi narasumber dalam acara Lokakarya Sungai “Kebijakan Daerah terhadap Sungai yang Melintas” di Hotel Vanda Gardenia, Trawas, Kamis (23/2) pagi.

“Lahan atas di Kabupaten Mojokerto yang gundul dapat mengakibatkan debit run off atau air limpasan Sungai Brangkal dan Sungai Sadar menjadi besar. Efek negatifnya dapat memicu banjir yang memanjang pada 5 kecamatan yakni Mojoanyar, Bangsal, Mojosari, Pungging dan Ngoro.

Kabupaten Mojokerto berusaha untuk meminimalisir hal tersebut dengan konservasi lahan-lahan kritis, membangun

sumur resapan di daerah atas dan normalisasi saluran irigasi, melalui pendanaan APBD dan CSR Kabupaten Mojokerto,”papar bupati.

Dirinya menjelaskan jika setiap tahunnya Kabupaten Mojokerto menyampaikan usulan terkait normalisasi. Usulan tersebut telah direspon dengan adanya kegiatan normalisasi Sungai Sadar yang akan dilakukan pada tahun 2017 dan tahun 2018 dengan anggaran sebesar Rp 100 M melalui APBN. Bupati juga menambahkan bahwa pembangunan bendungan sejatinya dapat mengatasi permasalahan akibat daya rusak tersebut.

“Membangun Bendungan Wiyu di Desa Wiyu, Kecamatan Pacet dan Bendungan Lebak Sumengko di Desa Lebakjabung, Kecamatan Jatirejo, sebenarnya bisa digunakan sebagai solusi.

Bendungan bermanfaat untuk konservasi air di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas, juga untuk menaikkan muka air tanah.

FOTO: BM/PRAYOGI

NARASUMBER : Bupati dan Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur menjadi narasumber dalam acara Lokakarya Sungai “Kebijakan Daerah terhadap Sungai yang Melintas”

Kita sudah usulkan itu melalui E-Musrenbang sehingga dapat diusulkan lewat APBN,” urainya.

Ancaman banjir memang tidak main-main. Kabupaten Mojokerto dilewati oleh Sungai Lamong yang merupakan ordo tiga dari Sungai Bengawan Solo, yang juga membawa daya rusak pada tiga kabupaten yakni Lamongan, Gresik dan Mojokerto.

Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, yang berada di sepanjang perbatasan Kabupaten Mojokerto-Kabupaten Gresik

(sebagai daerah hilir), hampir tiap tahun terancam banjir.

Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah mengusulkan kegiatan penguatan Sungai Lamong dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo.“Kita juga usulkan kegiatan penguatan Sungai Lamong ke BBWS Bengawan Solo melalui E-Musrenbang.

Respon belum kita terima, tapi kita berharap yang terbaik,” lengkap bupati.Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, Dachlan Karim, dalam

acara kemarin menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas sumbangan ide dan kepedulian para stakeholder yang berperan aktif dalam pengelolaan sungai di Jawa Timur.

Tujuan lokakarya sungai adalah terbangunnya jejaring kerja lebih solid antar pemangku kepentingan atau stakeholder baik pemerintah daerah, para aktivis lingkungan maupun masyarakat. Menurut undangundang, sungai dikelola oleh pemerintah pusat dan Pemprov.

“Namun tetap ada peran Pemerintah Daerah, karena sungai diciptakan untuk hajat hidup orang banyak. Untuk itu kami ucapkan terimakasih atas kerjasama dan kepeduliannya.

Usulan dari lokakarya hari ini, selanjutnya akan kita bawa pada Kongres Sungai ke-III yang segera dilaksanakan di Banjarmasin tahun ini,” terang Dachlan mengutip sambutan Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf, yang berhalangan hadir.(gie/dra)

Cabai Impor dari India dan Thailand Ditemukan di Mojokerto

MOJOKERTO(BM)-Petugas UPT Perlindungan Konsumen Bojonegoro dan Disperindag Jatim menemukan 2 ton cabai impor ilegal saat merazia Pasar Tanjung Anyar, Kota Mojokerto, Kamis (23/2). Petugas melarang pedagang menjual cabai asal India dan Thailand itu lantaran dikhawatirkan berbahaya jika dikonsumsi masyarakat.

Razia yang dilakukan petugas Disperindag Jatim bersama Disperindag Kota Mojokerto berlangsung cukup alot. Awalnya petugas menemukan cabai impor ilegal dijual di lapak pedanag sayur eceran, Abdullah (54). Setelah dimintai keterangan, ternyata pedangan ini mendapatkan cabai dari seorang agen, Robi Ardianto (30). Saat didatangi petugas, dilapak yang berada di sisi barat Pasar Tanjung Anyar ini, petugas menemukan 20 sak cabai rawit kering impor. Sebagian cabai telah diedarkan pihak

FOTO: BM/PRAYOGI

DILARANG : Cabai impor ilegal ditemukan petugas UPT Perlindungan Konsumen Bojonegoro dan Disperindag Jatim saat melakukan razia di Pasar Tanjung Anyar, Kota Mojokerto

agen ke para pedagang eceran di Pasar Tanjung Anyar.

“Penjual telah mengdarkan 2 ton per hari di Pasar Tanjung Anyar ini. Cabai ini impor dari India dan Thailand,” kata Kepala UPT Perlindungan Konsumen Bojonegoro Disperindag Jatim, Muhammad Hamid Pelu kepada wartawan usai razia.Hamid men-

jelaskan, cabai kering impor yang pihaknya temukan di Pasar Tanjung Anyar ini merupakan cabai ilegal. Menurut dia, cabai impor kering dari luar negeri hanya boleh diimpor oleh pabrikan makanan.

“Sebenarnya cabai impor ini tak boleh dijual di pasar rakyat.

Berdasarkan angka pengenalan

impor (API P) untuk produsen, impor hanya boleh dilakukan oleh pabrikan. Ini kenyataannya dijual umum di masyarakat, Ini kategori ilegal, tidak boleh masuk ke pasar rakyat secara langsung,” terangnya.

Larangan penjualan cabai kering impor di pasar tradisional, lanjut Hamid, bukan tanpa alasan.

Menurut dia, cabai impor itu belum dipastikan keamananya untuk dikonsumsi oleh masyarakat secara langsung. “Kami kerjasama dengan BBPOM (Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan) untuk meneliti apakah cabai ini layak dikonsumsi oleh masyarakat secara langsung atau kah tidak,” ujarnya. Hamid memastikan, meski dinyatakan ilegal, cabai kering impor yang ditemukan di Pasar Tanjung Anyar tidak disita.

Petugas hanya memberikan edukasi dan melarang pedagang dan agen untuk menjual cabai terse-

but. “Kebanyakan masyarakat tidak mengerti Kalau ini dilarang, kesempatan ini kami memberikan edukasi supaya mereka tahu.

Kami beritahu mereka agar tak menjual cabai ilegal seperti ini.

Kalau mereka tetap melanggar, kami akan laporkan ke polisi untuk disita bersama,”tegasnya.

Para pedagang eceran di Pasar Tanjung Anyar, cabai impor dijual Rp 70 ribu/Kg. Tentunya lebih murah jika dibandingkan cabai rawit lokal Rp 130 ribu/Kg. Sementara di tingkat agen, cabai kering impor dijual seharga Rp 47 ribu/Kg. Sementara pihak agen, Robi Ardianto (30) mengaku mendapatkan cabai impor dari agen besar di Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto. Dia mengaku baru menjual cabai ilegal itu Rabu (22/2) malam. “Saya tidak tahu ada larangan jualan itu.

Kalau begitu akan saya kembalikan ke agen,” kata Robi. (gie/dra)

KEDIRI - NGANJUK

FOTO: BM/IBAD

tidak pernah kelihatan datang ke rumah tersebut. Masih kata Devi,pihak Green Land juga pernah dimintai keterangan dalam persoalan yang menimpa Bambang Irianto.

Sementara itu, Kaur Pemerintahan Desa Kwadungan, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri Misbach mengaku peng­

huni perumahan elite Green Land ini belum melaporkan diri ke Kantor Desa setempat, termasuk penghuni rumah nomor B12 ini. Bambang ditetapkan sebagai tersangka karena diduga baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan, yang

pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau se­ba­gian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya, atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya terkait pembangunan Pasar Besar Kota Madiun tahun 2009-2012.(bad/dra)

Pemkab Adakan Seleksi Jabatan, Enam Orang Tidak Lolos

NGANJUK (BM) – Pemerintah Kabupaten Nganjuk mengadakan seleksi terbuka pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama tahun 2017.

Seleksi dilaksanakan selama dua hari sejak Rabu (22/2) di ruang rapat Sekda Kabupaten Nganjuk. Sebanyak 29 peserta yang mendaftar, 6 diantaranya dinyatakan tidak lolos dikarenakan kurangnya persyaratan.

PERWAKILAN

Seleksi terbuka digelar dalam rangka pengisian jabatan yang saat ini kosong diantaranya, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Nganjuk, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Nganjuk, dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Ngan-

Polres Kota Tangkap 13 Pengedar Narkoba MOJOKERTO(BM)-Polres Kota Mojokerto bersama polsek jajarannya meringkus 13 pengedar narkoba selama operasi Tumpas 2017. Sayang para pelaku tergolong pengedar kelas teri.”Selama Operasi Tumpas, kami ungkap 10 kasus dengan 13 tersangka,” kata Kapolres Mojokerto Kota, AKBP Puji Hendro Wibowo kepada wartawan, Kamis (23/2).

Tangkapan itu buah kerja keras Sat Reskoba Polres Kota Mojokerto dan sejumlah polsek jajaran. Sat Reskoba menangkap 6 TSK dengan bukti 2,98 gram sabu dan 0,68 gram ganja, Polsek Jetis 4 tersangka dengan bukti 2,23 gram sabu. Selain itu, Polsek Kemlagi menangkap 1 tersangka dengan bukti 200 pil koplo, Polsek Gedeg 1 tersangka dengan bukti 173 pil koplo, dan Polsek Dawarblandong meringkus 1 tersangka dengan bukti 795 pil koplo.

“Barang bukti keseluruhan yang kami sita 5,21 gram sabu, 0,68 gram ganj, dan 968 butir pil koplo,” terang Puji.Akibat perbuatannya, 13 tersangka itu dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) subsider Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara.

Sejauh ini polisi belum bisa meringkus bandar yang menyuplai narkoba ke para pengedar di wilayah hukum Polres Kota Mojokerto. Karena, selama Ops Tumpas, petugas hanya mampu menangkap belasan pengedar kelas teri yang menjual narkoba tak lebih dari 2 gram.”Ini kami tangkap pengedar kecilnya.

Kami akan tumpas narkoba sampai ke kampungkampung. Target kami ke bandar-bandarnya, sindikat yang masuk ke Mojokerto,”tandas Puji. (bud/gie/dra)

www.beritametro.co.id

DISITA : Rumah BI di Desa Kwadungan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri yang disita KPK

kan pada desember 2016 lalu. “ Waktu pembelian dulu harganya sekitar Rp 600 juta dan atas nama Ibu Liana dengan alamat Jombang,” ujarnya Dia juga mengungkapkan sejak diserahterimakan, Ibu Liana bersama suaminya juga sering bermalam di rumah ini.

Namun untuk Bambang Irianto

FOTO: BM/PRAYOGI

EKSPOS: Kapolres Mojokerto AKBP Puji Hendro Wibowo didampingi Kasat Narkoba dan Kasubag Humas merilis ungkap operasi Tumpas 2017

berita metro

KPK Sita Rumah BI dii Kediri

KEDIRI(BM)-Diduga digunakan sebagai pencucian uang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mensita rumah milik Walikota Madiun Bambang Irianto (BI) di komplek Perumahan Greenland Desa Kwadungan Kabupaten Kediri. Penyitaan ini dilakukan penyidik KPK setelah Bambang Irianto ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM). Penyitaan rumah mewah bernilai ratusan juta ini berdasarkan surat perintah Penyitaan nomor 12/02/2017 tanggal 1 Februari.

Petugas langsung menancapkan papan pengumuman penyitaan di depan rumah dengan nomor B12, sedang petugas KPK yang lainya langsung masuk rumah tersebut untuk melakukan pengecekan isi dalam rumah itu.

Menurut salah seorang karyawan kantor pemasaran perumahan Green Land, Devi Safitri, rumah tersebut dibeli oleh Bambang Irianto pada tahun 2015 lalu dengan pembayaran cash bertahap . Sedangkan peyerahan serah terima baru dilaku-

KILAS

juk. Sementara untuk tahap seleksi, dinilai oleh anggota Panitia Seleksi (Pansel) dari luar daerah Kabupaten Nganjuk.

Terlihat para peserta sedang mengikuti ujian dengan didampingi anggota Pansel.

Tes yang diujikan hari pertama tersebut adalah tentang makalah atau karya tulis dengan menggunakan power point di hadapan Pansel. Sedangkan

untuk ujian seleksi selanjutnya, yakni Kamis (23/02), adalah tes wawancara tertutup yang dilakukan oleh masing-masing peserta seleksi di hadapan Pansel.

Terpisah, Agus Irianto selaku Kabag Humas dan Protokol Pemda Kabupaten Nganjuk mengatakan, tujuan diadakannya seleksi terbuka pengisian jabatan di wilayah Nganjuk

tersebut adalah memberikan kesempatan bagi para peserta seleksi yang memenuhi persyaratan untuk mengisi jabatan yang saat ini kosong. ” Semoga adanya tes seleksi jabatan ini untuk para peserta yang terpilih bisa berprestasi dan berkarir dengan baik agar meraih jabatan yang lebih tinggi lagi dari jabatan yang sekarang,”jelasnya.(juk/dra)

KILAS

Harga Cabai Masih Tinggi, Bulog Hentikan OP

KEDIRI(BM)–Masih tingginya harga cabai di pasaran, Bulog sub divre Kediri menghentikan Operasi Pasar (OP) komoditas holtikultura ini. Bulog beralasan, ada badan usaha milik negara lain yang memiliki kewenangan lebih dalam menekan harga serta stok cabai pada bulan ini memang semakin menipis.

Bulog Sub Divre Kediri akhirnya menghentikan operasi pasar cabai, meskipun harga komoditas sayuran ini masih tetap tinggi. Pada berbagai pasar tradisional, harga cabai rawit bertengger diatas angka Rp 100 ribu per kilogram, bahkan di tingkat pengecer kecil menembus harga jual Rp 140 ribu per kilogram.

Kepala Bulog Subdivre Kediri, Rahmat Syahdjoni mengatakan kondisi stok cabai di bulan ini memang semakin menipis karena memasuki musim akhir panen. “Kondisi ini diperparah lagi dengan hantaman cuaca buruk yang menyebabkan petani cabai banyak yang mengalami kegagalan panen,”ujarnya.

Masih kata Djoni, ada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lain yang ditugasi pemerintah menekan harga cabai selain bulog, yaitu Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI). Sementara Bulog dalam momentum sekarang ini akan menempuh upaya koordinasi dengan dinas terkait seperti Tim Pengendali laju Inflasi Daerah (TPID) guna mengambil langkah meredam harga cabai, bukan dengan cara operasi pasar.

Operasi pasar cabai sempat digelar Bulog Sub divre Kediri untuk beberapa minggu sebelumnya.

Selain menyasar pasar tradisional, operasi pasar ini juga dilakukan di perumahan padat penduduk. Saat itu, bulog menjual rugi cabai dengan harga Rp 80 ribu per kilogram atau sesilih Rp 10 ribu lebih murah dari pasaran.(roj/dra)

FOTO: BM/IBAD

STOP: Operasi pasar yang digelar Bulog di depan Kantor Bulog beberapa waktu lalu

BIRO MOJOKERTO - JOMBANG: Prayogi BIRO KEDIRI - NGANJUK: Ibad, M Siroj, Kamto

MALANG RAYA 05

berita metro

www.beritametro.co.id

JUMAT, 24 FEBRUARI 2017

Rumah Singgah Anak Penderita Kanker Diresmikan MALANG(BM)–Peresmian Rumah Singgah bagi anak-anak penderita Kanker di Kota Malang, hasil kerjasama PT Sumber Alfaria Trijaya dengan Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia yang diperuntukkan bagi anak penderita kanker.

Acara diresmikan oleh Wakil Walikota Malang, Drs. H Sutiaji dihadiri juga oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Dra. Zubaidah, Regional Corporate Communication Manager Alfamart, Moch. Faruq Ansori, Dinas Sosial Kota Malang, Rumah Sakit dr.

Saiful Anwar, serta perwakilan dari SD dan SMP Kota Malang yang nantinya juga akan mendapatkan bantuan alat sekolah.

Menurut Faruq Ansori, untuk mampu membangun Rumah Singgah ini biaya yang dikeluarkan bukanlah sepenuhnya biaya dari Alfamart maupun Alfamidi. Namun, pembiyaan tersebut merupakan hasil donasi dari penjualan yang selama ini dilakukan oleh Alfamart dan Alfamidi.

“Dalam satu bulan program donasi,

FOTO BM/KHOLIL

RESMIKAN Wakil Walikota Malang, Drs. H Sutiaji meresmikan Rumah Singgah bagi anakanak penderita Kanker di Kota Malang,

kita bisa memperoleh hasil sekitar Rp 1,2 Milyar. Kemudian kami manfaatkan perolehan tersebut untuk membantu YKAKI dalam hal memfasilitasi segala keperluan yang dibutuhkan oleh setiap anak yang menempati rumah singgah” ujar Faruq.

Sementara itu Sutiaji Wakil Walikota

Malang, menyampaikan apresiasinya dan ucapan terimakasih kepada pihak Alfamart dan YKAKI karena mampu menghimpun uang receh hasil penjualan untuk dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. “ Saya sangat berterimakasih kepada Alfamart yang dalam hal ini

mau memberikan kontribusi dan pelayanan secara tidak langsung kepada masyarakat Kota Malang untuk memenuhi kebutuhanya khususnya untuk anak-anak penderita kanker di Kota Malang” jelas Sutiaji.

Selain memberikan apresiasi, Sutiaji juga mengungkapkan bahwa dengan program seperti ini anak-anak bangsa yang menderita penyakit kanker, mampu mendapatkan kenyamanan dalam perawatannya. Kenyamanan tidak hanya dinilai dari pelayanan semata namun juga standarisasi SOP yang dilakukan supaya mampu memberikan motivasi bagi anak-anak sehingga tumbuh semangat dan keyakinan untuk hidup dalam dirinya.

Rumah Singgah yang dihuni oleh 13 anak penderita kanker yang ratarata masih bersekolah dasar. Dalam peresmiaan Rumah Singgah ini juga memberikan bantuan peralatan sekolah kepada beberapa siswa SD dan SMP di Kota Malang yaitu berupa 318 paket seragam sekolah dan 312 sepatu sekolah.(lil/dra)

Peringati Hari Sampah di TPA Kepanjen MAL ANG(BM)-Puncak acara Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2017 dengan tema “Melaksanakan Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Gunung, Sungai, Kota, Pantai Hingga Laut untuk Mewujudkan Indobesia Bersih Sampah 2020”. digelar di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Wisata Edukasi Talangagung, Kecamatan Kepanjen, Kamis (23/2).

Jambore sampah tingkat daerah Kabupaten/Kota di Indonesia ini dibuka langsung oleh Bupati Malang Dr. H. Rendra Kresna. Acara yang juga dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malang, Wakil Bupati Malang, Sekretaris Daerah dan Para Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang,

FOTO BM/HMS PEMKAB

PERINGATI : Bupati dalam rangka HPSN Gelar Jambore Sampah di Tempat Pembuangan Akhir Sampah di Kepanjen

para pemerhati, praktisi dan komunitas peduli lingkungan hidup, para pendidik perguruan tinggi dan sekolah para peserta jambore sampah.

Dalam sambutannya Bupati Malang mengatakan bahwa dirinya menyambut baik atas terselenggaranya acara tersebut, dan atas nama Pemerintah

Kabupaten Malang saya sangat mengapresiasi atas dilaksanakannya Jambore Sampah ini.

Selain itu, dalam jambore ini, Bupati Malang juga yang juga mendeklarasikan LISA ( Lihat Sampah Ambil) kepada seluruh peserta Jambore Sampah I yang berjumlah 400 orang dari berbagai sekolahan dan tamu

undangan.

Bupati Malang juga meminta seluruh Camat untuk mendukung program penanganan sampah di wilayahnya masing-masing dengan target minimal 1 Desa 1 Bank Sampah.

“Semoga melalui moment ini dapat menjadi wadah guna membudayakan kepedulian masyarakat terhadap sampah dan lingkungan hidup, sehingga tercipta lingkungan hidup yang bersih, sehat dan lestari dimana hal ini juga merupakan salah satu visi dari 3 fokus landasan pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang yakni Meningkatkan kualitas lingkungan hidup,” ungkapnya.

Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional muncul

guna mengenang peristiwa di TPA Sampah Leuwigajah, Cimahi, Jawa Barat pada tanggal 21 Februari 2005 lalu.

“Peristiwa ledakan timbunan sampah dari ledakan tersebut mengakibatkan longsoran tumpukan sampah yang menimbun permukiman warga yang menelan korban kurang lebih 157 jiwa,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Rendra, pihaknya yakin bahwa di tahun 2020 Pemkab Malang bisa bebas dari sampah. Keyakinan tersebut selain didasarkan kepada Program Pemerintah Pusat mengenai Bebas Sampah 2020 juga mengacu pada tumbuh kembangnya kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah di wilayahnya masing-masing.(hms/lil/dra)

KILAS

Walikota Serahkan BPNT kepada Warga MALANG(BM) - Wali Kota Malang, H. Moch Anton, Kamis (23/2) melakukan penyerahan secara simbolis Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di lima kecamatan, masingmasing di Kelurahan Tunjung Sekar Kecamatan Lowokwaru, Kelurahan Pandanwang Kecamatan Blimbingi, Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang dan di Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun serta di Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen.

Penerima BPNT tahun ini di lima kelurahan yakni Kelurahan Tunjungsekar sebanyak 1.157 penerima, Kelurahan Pandanwangi 1.230 penerima, Kelurahan Lesanpuro 1.829 penerima, Kelurahan Bandungrejosari 1.573 penerima dan Kelurahan Kauman sebanyak 649 penerima. Abah Anton sapaan akrab Walikota mengatakan, pemberian bantuan dengan sistem non tunai ini sangat efektif dan tepat sasaran.

“Sebenarnya bantuan non tunai ini adalah pengganti raskin. Alasan kenapa diganti dengan model voucher karena harapan dari bapak presiden bantuan bisa terpantau dan utamanya mutu beras yang diberikan baik dan layak,” kata Abah Anton di Kelurahan Tunjung Sekar,Kecamatan Lowokwaru,Kamis (23/2).

Wali kota juga mengajak kepada jajaran tokoh masyarakat dan Ketua RT dan Ketua RW agar proaktif memantau warga disekitarnya yang membutuhkan, sehingga bantuan benarbenar tepat sasaran dan bermanfaat. “Kepada penerima saya harap bantuan ini bisa dimanfaatkan dengan baik,” tukasnya. Selain memberikan bantuan secara simbolis, Abah Anton pada saat lawatan ke Kantor Kelurahan Tunjungsekar juga meresmikan gedung kantor kelurahan yang baru selesai direnovasi serta memberikan hadiah kepada pemenang lomba RT-ku Go Green yang diselenggarakan Kelurahan Tunjung sekar.(lil/dra)

FOTO BM/KHOLIL

SERAHKAN : Walikota Malang,HM.Anton bersama istri saat memberikan bantuan BPNT sekaligus meresmikan penggunaan Kantor Kelurahan Tunjung Sekar.

PASURUAN - PROBOLINGGO

berita metro www.beritametro.co.id

Razia Kendaraan Bertonase Berlebihan di Jalur Pantura PASURUAN (BM)– Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan bersama kepolisian sektor Gondangwetan melakukan razia operasi sadar Keselamatan dan Ketertiban (Kestib) di jalan Raya Gondangwetan, Kamis. Razia yang ditujukan kepada kendaraan besar yang mengang-

kut barang hasil tambang di wilayah timur dan juga kendaraan angkutan barang yang diduga kelebihan muatan.

Terlihat tidak sedikit kendaraan yang kelebihan muatan terkena tilang saat melewati jalur tersebut. Bahkan ada kendaraan yang overload barang dan tidak membawa

surat-surat, akhirnya kendaraannya yang ditahan.

Kasie Pengawasan dan Ketertiban Dishub Kabupaten Pasuruan, Digdyo MJ, mengatakan, operasi yang dilakukan ini menyasar truk angkutan barang yang kelebihan tonase.

“Operasi ini ditujukan un-

tuk truk-truk pengangkut barang tambang yang kelebihan tonase yang lewat dijalan ini, sebab bukan tidak munkin jalan rusak akibat kendaraan besar yang kelebihan muatan,” kata Digdyo.

Menurutnya, truk angkutan barang yang terbukti melanggar ketentuan batas

maksimal muatan akan ditindak berupa ditilang.

“Nanti bagi kendaraan yang terbukti melanggar atau kelebihan muatan akan kita tilang. Namun jika tidak membawa surat-surat dan muatannya overload maka kendaraannya akan kita tahan,” jelasnya. (pas/dra)

Gudang Tembakau Dideadline April

P RO B O L I N G G O ( B M ) Menjelang masa tanam tembakau tahun 2017. Pengelola gudang tembakau di Kabupaten Probolinggo hingga saat ini, tak kunjung melaporkan kuota kebutuhan tembakau mereka. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Probolinggo meradang dan memberi deadline bulan April mendatang untuk menyetorkan berapa kuota kebutuhan tembakau mereka.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Probolinggo, Ahmad Hasyim Ashari mengatakan, setelah pihaknya melayangkan surat pemberitahuan terkait berapa jumlah kebutuhan tembakau yang dibutuhkan oleh para pengelola gudang milik pabrikan rokok itu. Namun sepekan setelah surat itu dilayangkan belum juga ada respon dari para pemilik gudang tersebut.

“Karena belum adanya kuota kebutuhan dari pihak gudang, maka kami kesulitan untuk menentukan berapa luasan lahan tanam tembakau yang akan ditanami pada musim tanam tembakau tahun ini, meski sebenarnya belum ada surat edaran dari pemprov, tapi kami ingin secepatnya mengetahui berapa perkiraan antara kebutuhan dan lahan tanam nantinya PERWAKILAN

KILAS

Vijay, Orang Kepercayaan Dimas Kanjeng Didakwa Pasal Penipuan PROBOLINGGO(BM) Sidang kasus Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi kembali dilangsungkan, Kamis.

Sidang dengan agenda meminta keterangan terdakwa Ramanathan alias Vijay digelar di Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo. Terdakwa kasus dugaan penipuan uang Rp 1,4 miliar ini, bertugas untuk merekrut 7 Maha Guru palsu dan pabrik peleburan emas palsu. Vijay terlibat kasus rangkaian kegiatan kasus tindak penipuan. Dirinya merupakan orang kepercayaan Taat Pribadi.Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Basuki Wiyono dan dua hakim anggotanya, di hadiri 2 penasehat hukum terdakwa dan juga 3 JPU dipimpin Januardi Jaksanegara Kasipidum Kejaksaan Negeri Probolinggo.

“Terdakwa Vijay terlibat kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan turut serta dalam kegiatan tindak pidana penipuan, yang dilakukan Taat Pribadi,” kata Januardi.

Modus terdakwa dengan mengiming-imingi korban penggandaan uang dengan kerugian mencapai ratusan miliar rupiah. Vijay menerima uang Rp 1,4 miliar dari suruhan Taat Pribadi melalui transfer bank.

Salah satu event yang paling fenomenal, seperti merekrut 7 Maha Guru palsu dari gelandangan dan pabrik peleburan emas palsu. Perusahaan tersebut bergerak dibidang kontruksi pembagunan.

“Kami masih belum mengajukan eksepsi pada sidang perdana atas kasus terdakwa Vijay. Kasus ini nasional dan disisi lain biar jalannya persidangan cepat selesai,”terang penasehat hukum Vijay, Abdul Salam.(pro/dra)

FOTO BM/IST

TANAM: Seorang petani tembakau benama Dahlan saat melakukan penyulaman bibit di ladang tembakau yang miliknya.

yang akan berproduksi,” paparnya.

Dia menyebut jika hingga deadline pada bula April nanti pihak gudang tak kunjung menyetorkan berapa kuota yang dibutuhkan oleh mereka. maka pihaknya akan mematok jumlah areal tanam tahun lalu sebagai acuan lahan tanam tahun 2017 ini, yakni seluas sekitar 10 ribu hektar, “Tentu kami berharap agar

luas lahan tanam tembakau tahun ini susut atau berkurang, karena ini demi stabilitas harga tembakau yang kompetitif dan tetap tinggi dipasaran, dengan begitu petani yang diuntungkan,” ujarnya. Sementara itu, Ketua APTI (Asosiasi Petani Tembakau Indonesia) Kabupaten Probolinggo, Mudzakir memprediksi hasil panen tembakau dari para petani tembakau di Kabu-

paten Probolinggo tidak akan terlalu bagus. Sebab, selama musim kemarau mendatang diyakininya hujan akan tetap turun. “Tanaman tembakau, sangat sensitif dengan hujan, karena apabila terlalu sering diguyur hujan daun tembakau akan rusak dan kualitasnya jauh menurun,” ujarnya.

Dia menyebut pada musim tanam kali ini yang berbarengan dengan adanya

cuaca ekstrim, menyebabkan pada musim tanam kali ini akan sering terjadi hujan, hal ini menurutnya tak akan jauh berbeda dengan musim tanam tembakau pada tahun sebelumnya, “Maka dari itu kita menginginkan meski secara kualitas tembakaunya menurun, namun kami menginginkan harganya masih bersaing dipasaran,”tandasnya. (sip/dra)

FOTO BM/IST

HADIRKAN : Suasana sidang lanjutan dengan terdakwa Vijay yang diduga terlibat kasus tindak pidana pencucian uang dan penipuan.

MALANG RAYA: AJI A HAJI (KOORD), M. KHOLIL, AGUS SUSANTO PASURUAN - PROBOLINGGO: Saifullah

06 M E T R O S P O R T

berita metro

www.beritametro.co.id

JUMAT, 24 FEBRUARI 2017

Seleksi Timnas U-22 oleh Pelatih Luis Milla

KILAS

Dipungkasi Pertandingan Internal BANTEN (BM) - Seleksi timnas U-22 yang dipersiapkan untuk SEA Games 2017 Malaysia di lapangan SPH Karawaci, Tangerang, Banten, Kamis, diakhiri dengan pertandingan internal yang melibatkan semua pemain yang diundang.

Pada pertandingan yang dipantau langsung pelatih kepala Luis Milla ini, tim berompi oranye yang dipimpin Hansamu Yama Pratama menang 3-1 atas tim berompi kuning yang dipimpin oleh Ryuji Utomo.

Pertandingan internal ini berlangsung dengan durasi waktu 2X30 menit. Meski menang,timberompioranyeiniharustertinggal terlebih dulu dari tim kuning lewat gol Yabes Roni. Keunggulan ini bertahan hingga babak pertamausai.Namun,padababakkeduatim kuning tertahan karena gawangnya mampu dibobol oleh Ahmad Nurhadianto, Saddil Ramadani, dan Febri Haryadi.

Pertandingan internal yang diperagakan oleh pemain muda Indonesia ini ternyata diapresiasi oleh jajaran pelatih.

Menurut pelatih fisik timnas, Miguel Gandia, pelatih kepala Luis Milla mengaku senang dengan hasil latihan yang

Luis Milla

diakhiri dengan pertandingan internal.

“Pertandingan ini adalah puncak dari dua latihan yang sudah kami lakukan sebelumnya. Pertandingan ini untuk memantau pemain setelah sebagai bahan evaluasi selain kami melihat dari video,” kata Miguel Gandia usai latihan.

Pria asal Spanyol ini menjelaskan pada

pertandingandurasi2X30menitpihaknyabenar-benartidakmelakukanintervensi.Jajaran pelatih memberi kebebasan penuh kepada pemain untuk menunjukkan kemampuannyaterbaiknya.Apalagi,latihanhariiniadalah yang terakhir sebelum dipulangkan.

Pada latihan hari ini ketiga kemarin, jajaran pelatih juga tidak memberikan

porsi latihan fisik dan teknik. Melihat permainan Febri Haryadi dan kawan-kawan, pelatih mengaku cukup puas.

“Pertandingan tadi juga bagian dari Observasi. Jadi kami belum mengarah ke gambaran tim. Untuk masalah itu, Luis Milla langsung yang bakal memutuskan,” kata Miguel Gandia.

Sementara itu salah satu pemain timnas, Ricky Fajrin mengaku senang bisa bergabung timnas yang saat ini diasuh oleh Luis Milla. Meski baru tiga hari bergabung banyak pelajaran yang didapat oleh pelatih berkebangsaan Spanyol itu.

“Terus terang banyak ilmu yang kami dapat. Pelatih memberikan penjelasan dengan detail materi latihannya sehingga kami bisa cepat beradaptasi meski belum dengan sempurnya,” katanya.

Setelah seleksi ini, 25 pemain ini akan dipulangkan ke klub masing-masing.

Selanjutnya, Luis Milla akan kembali memanggil 25 pemain lagi untuk menjalani seleksi yang sesuai dengan rencana dilakukan di lapangan SPH Karawaci, Banten, 1-3 Maret. (bay/ant/nii)

Hanif Petik Pengalaman dari Luis Milla JAKARTA (BM) - Pemain muda Arema FC, Hanif Abdurrauf Sjahbandi mengaku dapat banyak pengalaman selama tiga hari menjalani seleksi timnas U-22 yang dipersiapkan untuk SEA Games 2017 bersama pelatih baru timnas, Luis Milla.

Hanif yang merupakan pemain belakang ini bahkan mendapatkan perhatian khusus dari pelatih asal Spanyol itu. Namun, pemain berusia 20 tahun ini mengaku tidak terbius dengan perhatian tersebut karena dirinya mengetahui bahwa persaingan untuk masuk timnas sangat ketat.

“Banyak pengalaman yang saya dapat selama tiga hari ini.

Berhadapan dengan pelatih baru yang benar-benar menerapkan sepak bola dengan basic Spanyol yaitu dengan

permainan cepat,” kata Hanif saat ditemui di Hotel Yasmin, Tangerang, Banten, Kamis.

Hanif yang merupakan mantan Persiba Balikpapan menjelaskan salah satu hal yang cukup menarik selama ditangani oleh mantan pelatih timnas muda Spanyol itu adalah diterapkannya satu orang gelandang. Kondisi ini membuat permainan cepat harus diperagakan.

Saat diturunkan, pelatih kelahiran Bandung ini mengaku berusaha beradaptasi dengan sistem yang dilakukan. Apalagi, selama bermain dirinya dilarang melakukan umpan-umpan panjang seperti layaknya sebagai pemain belakang saat mengamankan wilayahnya.

“Harus umpan-umpan pendek. Tidak boleh long pass. Corner juga demikian. Tidak boleh

Hanif Abdurrauf Sjahbandi

langsung mengarah ke depan gawang, namun harus umpan pendek,” kata Hanif menambahkan.

Terkait persaingan di lini belakang, pemain yang per-

nah belajar di klub Manchester United ini mengaku sangat berat. Apalagi banyak pemain yang sudah mempunyai nama pada kancah persepakbolaan nasional juga dipanggil untuk

menjalani seleksi.

Pemain lini belakang yang dipanggil di antaranya adalah Ryuji Utomo, Hansamu Yama Pratama, Putu Gede Juni Antara, Bagas Adi Nugroho, Zalnando hingga Ricky Fadjrin. Bahkan ada 25 pemain lagi yang bakal menjalani seleksi di bawah pantauan langsung oleh Luis Milla.

“Melihat persaingannya memang berat, tapi Insya Allah saya harus bisa,” kata pemain dengan tinggi 178 cm itu.

Setelah menuntaskan seleksi, semua pemain dikembalikan ke klub masing-masing untuk menunggu keputusan jajaran pelatih. Beruntung klub Hanif lolos ke babak delapan besar Piala Presiden 2016. Pada pertandingan pra-musim ini, Arema FC akan berhadapan dengan Sriwijaya FC. (bay/ant/nii)

Kejuaraan Djarum Superliga Badminton 2017

Tjakrindo Simpan Pemain untuk Semifinal SURABAYA (BM) - Tim putri klub Tjakrindo Masters yang kemarin menghadapi Berkat Abadi Banjarmasin, menyimpan beberapa pemainnya untuk disiapkan di laga semifinal yang akan dilangsungkan Jumat (24/2) ini.

“Kami memang simpan beberapa pemain untuk diramu lagi di semifinal, jadi kami siapkan dua tunggal dan satu ganda yang jadi andalan,” kata pelatih Tjakrindo Masters Jeffer Rosobin di DBL Arena, Surabaya, Kamis.

Jeffer menyebut sedari awal pihaknya memang tidak begitu ngotot dalam pertarungan terakhirnya ini, di mana Tjakrindo menanggung kekalahan 1-4 dari Berkat Abadi Banjarmasin, sebagai usaha untuk memberikan pengalaman

GANDA PUTRA. Pasangan ganda putra klub Djarum Kudus, Ko Sung Hyun (kiri) dan Shin Baek Cheol, berusaha mengembalikan kok kearah lawannya dalam pertandingan kemarin.

bagi pemain-pemain muda yang mereka miliki. “Tadi memang kami maksudkan untuk pengalaman pemain-pemain muda juga, karena itu untuk tim secara utuh akan diturunkan besok,” ujar dia.

Di pertandingan berikutnya Tjakrindo akan menghadapi juara Grup Y Mutiara Cardinal Bandung. Di laga tersebut, tim yang berbasis di Surabaya itu akan berusaha mencuri kemenangan di tunggal pertama. “Kita udah ukur kekuatannya, mereka tunggal pertamanya cukup bagus, jadi jika bisa curi tunggal pertamanya lebih bagus,” tutur dia.

Setelah masuk semifinal, pihak Tjakrindo mengaku belum menetapkan target selanjutnya baik itu menjadi juara, ataupun menembus final. “Target belum kami tetapkan, namun sudah masuk semifinal sudah bagus karena ini baru pertama kali, dan tim putri memang layak untuk masuk ke semifinal, yang jelas di putaran empat besar besok kami akan berjuang mati-matian,” tutur pemain bulutangkis era 1995-an tersebut.\ Sementara itu, klub Berkat Abadi dan Mutiara Cardinal memimpin klasemen akhir grup X danY kejuaraan Djarum Superliga Badminton 2017 setelah memenangkan pertarungan terakhir di fase penyisihan.

Dalam pertandingan terakhirnya di DBL Arena, Surabaya, Kamis, Berkat Abadi menang atas wakil tuan rumah Tjakrindo Masters 4-1, sedangkan Mutiara menang 3-2 atas Hokuto Bank. (ric/ant/nii)

Indra Sjafri

Indra Kantongi 40 Nama JAKARTA (BM) - Pelatih tim nasional U-19 Indra Sjafri mengaku sudah mengantongi setidaknya 40 nama pesepak bola belia yang berhak mengikuti seleksi perdana tim nasional U-19 pada 1-4 Maret 2017. “Dari Piala Suratin ada 12 pemain, dari kompetisi antar-Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) ada 13 pemain, pemain U-19 tahun 2016 asuhan Eduard Tjong ada empat pemain dan juga ada mantan pemain U-16. Totalnya sekitar 40 orang,” ujar Indra di Jakarta, Kamis.

Pelatih yang pernah membawa Indonesia juara Piala AFF U-19 ini melanjutkan, nantinya para pemain yang lolos seleksi nasional tahap pertama akan tinggal di wilayah Jakarta sampai seleksi tahap kedua selesai.

Penyaringan pemain yang kedua ini dilakukan pada 5-8 Maret 2017 dengan para peserta berasal dari 21 Asosiasi Provinsi (Asprov) yang sampai kini aktif melakukan seleksi di daerah masing-masing.

Selain itu, nantinya terlibat pula para pemain hasil temuan Indra saat “blusukan” ke beberapa provinsi dan sekitar sepuluh orang pesepak bola Indonesia dari total 12 orang yang dipanggil PSSI dari luar negeri.

“Sebenarnya kami meminta 34 asprov untuk terlibat, tetapi ternyata hanya 21 yang aktif, sisanya tidak ada kabar.

Namun tidak apa-apa, saat ini ada enam tim yang bergerak untuk memantau seleksi regional di beberapa daerah sampai ke Papua. Untuk pemain dari luar negeri, sembilan atau sepuluh orang akan tiba tanggal 6 Maret,” tutur Indra, sembari menambahkan PSSI belum menetapkan di mana seleksi akan diadakan.

Kemudian, pascaseleksi tahap kedua, tim nasional U-19 akan melakukan pemantapan tim terpilih pada 11 Maret 2016.

Akan tetapi, para pemain yang masuk skuad tidak bisa “ongkang-ongkang kaki” karena sistem promosi-degradasi masih terus berjalan. “Saya pikir masih terus ada degradasi dan promosi setidaknya sampai Mei 2017. Skuad resmi baru akan diumumkan dua minggu sebelum turnamen,” imbuh Indra.

Timnas U-19 sendiri akan membawa nama Indonesia di Piala AFF U-18 di Myanmar pada September 2017, kualifikasiputaran final Piala Asia tahun 2018 dan diharapkan bisa menembus Piala Dunia U-20 tahun 2019. (mic/ant/nii)

Asnawi Direkom ke U-22 JAKARTA (BM) - Pelatih tim nasional U-19 Indra Sjafri merekomendasikan pemain kepada pelatih timnas U-22, Luis Milla untuk diikutkan dalam seleksi tahap kedua.

Salah satu nama tersebut di antaranya gelandang PSM Makassar Asnawi Mangkualam Bahar yang secara usia sebenarnya masih layak mengisi timnas U-19, kata Indra di Jakarta, Kamis.

Kualitas yang dianggap mumpuni dianggap Indra cocok untuk mengikuti seleksi skuad Garuda U-22 yang akan tampil di SEA Games 2017 Malaysia. Namun, namanya tidak masuk dalam 25 pesepak bola belia yang dipanggil untuk seleksi perdana. “Saya berikan rekomendasi ke Luis Milla bahwa ada pemain yang bisa diseleksi. Akan tetapi keputusan tetap ada pada Milla,” ujar Indra.

Pelatih yang pernah membawa Indonesia juara Piala AFF U-19 ini sebelumnya juga sudah memasukkan penjaga gawang Pusamania Borneo FC Gianluca Claudio Pandeynuwu mengikuti rangkaian seleksi timnas U-22 pada 21-23 Februari 2017 meski hanya untuk latihan karena namanya juga tidak masuk dalam 25 pemain seleksi.

Indra pun kembali menegaskan bahwa dirinya siap membantu Luis Milla dalam menjalankan tugas, termasuk memberikan pemain dari tim nasional yang ditangananinya.

Diketahui, dalam skuad seleksi perdana tim nasional U-22, juga ada pemain yang seharusnya bisa tampil di U-19 seperti kiper Muhammad Riyandi (Barito Putera) yang berusia 17 tahun dan gelandang Saddil Ramdani (Persela Lamongan) yang berusia 18 tahun. “Saya selalu se visi dengan Milla dan akan membantu dia apapun yang dia mau termasuk memberikan pemain,” tutur Indra. (mic/ant/nii)

MU Menang, Tapi Mou Geram Sikapi Jadwal Versus Chelsea LONDON (BM) - Kegembiraan Jose Mourinho atas keberhasilan Manchester United melaju ke 16 besar Liga Europa terhenti karena pemilihan waktu pertandingan perempat final Piala FA mereka melawan Chelsea. Sang manajer flamboyan itu mengkritik jadwal pertandingan yang rencananya akan dimainkan pada Senin.

United, yang menang 1-0 atas St Etienne pada Rabu untuk unggul agregat 4-0, kini menghadapi prospek memainkan pertandingan Liga Eropa mereka selanjutnya hanya tiga hari setelah pertandingan Piala FA mereka melawan mantan klubnya Chelsea pada 13 Maret.

“Saya benar-benar merasa terkejut terhadap keputusan yang dibuat sebelum undian kami di Eropa karena tidak seorang pun tahu siapa yang akan kami hadapi, maupun di mana tempat pertandingan pertama dan kedua akan dimainkan,” tutur Mourinho kepada para pewarta menjelang undian Liga Europa pada Jumat.

“Kami bermain melawan Chelsea pada Senin kemudian kami menjalani pertandingan kedua di Eropa, Rusia, atau Turki. Itulah yang harus kami jalani.” Pria Portugal itu juga mengkritik rival sekota Manchester City yang menurunkan tim lapis kedua pada Piala FA musim lalu, ketika menghadapi problem serupa di bawah asuhan man-

tan manajer Manuel Pellegrini.

Chelsea menang mudah 5-1 atas tim lapis kedua Pellegrini, dan Mourinho mengatakan ia tidak akan menghormati kompetisi itu dengan menurunkan pemain-pemain mudanya.

“Saya tidak dapat bermain melawan Chelsea dengan tim kedua,” tambah Mourinho. “Saya tidak dapat bermain melawan Chelsea dengan (tim) U-21, seperti yang dilakukan Manchester City -- apakah itu pada tahun lalu? Kami adalah Manchester United. Saya tidak dapat melakukannya. Saya tidak dapat melakukannya.”

“Sebagai manajer United, saya tidak melakukan hal itu terhadap Piala FA karena Piala FA tidak bersalah

terhadap keputusan-keputusan ini.

(Kompetisi) piala ini indah, kompetisi ini bersejarah, dan saya harus memperlakukan para penggemar United dan Piala FA dengan cara yang layak.”

“Apa yang akan terjadi adalah akumulasi pertandingan-pertandingan, orang-orang memainkan banyak pertandingan. Saya akan harus melakukan rotasi namun sejumlah pemain akan harus bermain pada semua pertandingan secara berturut-turut.” United, yang telah menjuarai Piala FA sebanyak 12 kali, akan menghadapi Southampton pada final Piala Liga pada Minggu, mengincar kemenangan kelima mereka di kompetisi ini. (rtr/ant/nii)

Jose Mourinho

OPINI 07

berita metro

www.beritametro.co.id

JUMAT, 24 FEBRUARI 2017

Sebanyak 6 Fraksi Menolak

TAJUK

Server e-KTP

MASIHKAH Anda mengingat, beberapa waktu lalu, ramai polemik seputar lokasi server dan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Banyak pihak menyatakan bahwa server yang memuat data penduduk Indonesia ada luar negeri, demikian pula pembuatan chip-nya.

Namun, pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membantahnya, dan menyatakan bahwa server seluruhnya berada di dalam negeri. Bantahan juga dikuatkan pernyataan tim gabungan yang terdiri dari pakar ITB, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, serta Lembaga Sandi Negara.

Menurut tim ini, data center e-KTP berada di dua tempat. Yaitu, di kantor Kemendagri di Jalan Merdeka Utara dan di kantor Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Jalan Kalibata.

Adapun back up server ada di Batam Center, Kepulauan Riau.

Bukan itu saja, politisi Partai Gerindra Fadli Zon yang pada saat itu dikenal vokal terhadap pemerintah pun, ikutan membantah pernyataan yang mengatakan server e-KTP ada di luar negeri.

Adanya berita yang simpang siur itu, tentu membingungkan publik. Sebab, masalah data kependudukan bukanlah hal yang remeh. Data kependudukan merupakan data privat yang harus dijaga kerahasiaannya. Kalau benar di luar negeri, tentunya bisa menimbulkankekawatiran-kekawatiran bagi pihak-pihak tertentu.

Namun, kini, keraguan itu selayaknya hilang, setelah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membeberkan kejelasan hal tersebut saat rapat bersama Komisi III DPR RI. Bagaimana penjelasan Mendagri? Ternyata server e-KTP berada di luar negeri! Ngeri?!

Bukan hanya itu, Tjahjo juga mengakui di zaman Tito Karnavian menjabat Kapolda Metro Jaya, menemukan orang yang bisa memiliki 169 E-KTP milik orang lain. Dan kasus terakhir, penyalahgunaan itu juga terjadi pada e-KTP yang dikirim dari Kamboja, dan menimbulkan polemik di tengah panasnya suhu Pilkada DKI Jakarta.

Dari pengakuan Mendagri semaki n tampak jelas, bahwa problem e-KTP sesungguhnya bukan saja menyangkut kasus korupsinya, tetapi juga banyak aspek lain yang dilanggar. Yang dampaknya tentu sangat panjang, dan bisa meluas.

Mestinya dengan adanya temuan itu, pemerintah harus segera mengambil langkah tegas. Agar kesalahan dan bahkan kejahatan yang timbul akibat salah kebijakan ataupun salah urus itu, tak semakin merajalela.

Yang terkait pelanggaran hukum, bahkan dugaan kebohongan publik harus terus diungkap secara tuntas. Sementara penempatan server, dan hal-hal teknis lain yang bisa membahayakan atau berpotensi timbulnya tindak kejahatan yang merugikan negara ataupun publik juga harus segera diselesaikan secara paralel.

Pemerintah melalui Kemendagri dan tim terkait, harus cepat tanggap dengan melakukan tindakan pencegahan, proteksi, pengawasan dan penyelamatan atas data-data penting yang ada di server tersebut. Kalau perlu, segera di-migrasi ke tempat yang aman, dan tentunya di Indonesia.

Kemendagri seharusnya segera mengungkap kebenaran, dan duduk persoalan tersebut, secara transparan, agar mendapat solusi terbaik bagi program e-KTP itu sendiri, saat ini dan di masa yang akan datang. Totok Hartana

Beberapa Calon Siap Maju PAK DE.. ada Pak Halim (Ketua DPRD Jatim yang juga Ketua DPW PKB Jatim). Kalau Bu Khofifah mau maju, ya kita laporkan juga,” tuturnya.

Pakde Karwo juga sempat ditanya soal peluang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang gagal di Pilgub DKI Jakarta untuk diajukan sebagai bakal cagub Jatim. Namun menurut dia, belum ada yang mengusulkan Agus. “Nggak ada,” tegasnya.

Meski akan menyetorkan tiga nama, tahapan penyaringan, penjaringan tetap dilakukan Demokrat. Sedangkan finalisasi nama cagub-cawagub yang akan diusung partai tetap ‘di tangan’ SBY. “Nanti finalisasi pada September 2017,” jelasnya.

Masfuk Siap Maju Tak mau ketinggalan kereta, Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Timur pun telah bersiapsiap. Ketua DPW PAN Jawa Timur Masfuk menyatakan siap maju sebagai calon gubernur di Pilgub Jatim Tahun 2018.

“Tergantung Ketua Umum.

Kalau kader diperintah, itu tidak ada kata tidak siap,” kata Masfuk di kantor DPW PAN Jawa Timur, Jalan Darmo Kali, Surabaya, Rabu (27/4/2016).

Mantan Bupati Lamongan ini menegaskan, urusan pemilihan gubernur ada di tangan DPP PAN. “Apakah DPP menugaskan kadernya itu siapa, itu nanti dikoordinasikan, dikomunikasikan dengan ketua umum (DPP PAN),” tuturnya.

Selama dua periode Pilgub Jatim, PAN tidak mengusung kader sendiri, tapi memilih memberikan dukungan ke kader partai lain yakni Soekarwo (Ketua DPD Demokrat Jatim) dan Saifullah Yusuf.

Apakah di Pilgub Jatim 2018 nanti, PAN yang memiliki 7 kursi di DPRD Jatim ini berkoalisi dengan partai lain untuk mengusung kader PAN sebagai cagub atau cawagub.

“Itu semua dinamis. Di dunia politik, semua serba mungkin,”

Sambungan Halaman 1 tandasnya.

Deklarasi Halim Sebelumnya, Ketua DPRD Jawa Timur Abdul Halim Iskandar telah menyatakan akan melakukan deklarasi running di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2018 pada bulan Juni mendatang. Hal ini menepis anggapan bahwa Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur mundur dari bursa Pilgub Jatim.

“Bulan Juni saya akan deklarasikan sebagai cagub Jatim 2018 mendatang. Kalau untuk urusan Cagub sudah pasti tutup peluang bagi calon lain. Kalau urusan cawagub masih terbuka,” kata pria asal Jombang kepada Wartawan, Kamis (16/2/2017).

Sebagaimana diketahui, PKB memiliki kursi di DPRD Jatim sebanyak 20 Kursi. Dengan demikian, PKB bisa mengusung calon sendiri tanpa melakukan koalisi dengan partai lain. Ia juga menyebut, saat ini ada beberapa partai politik yang telah menjalin komunikasi politik dengan PKB. Sayangnya, ia enggan menyebut secara detail parpol-parpol tersebut.

Sekretaris DPW PKB Jatim Badrut Tamam menambahkan, ada dua tempat yang sedang dipertimbangkan untuk menjadi tempat deklarasi Pak Halim.

Menurut Badrut, sebagai partai yang membawa spirit Nahdlatul Ulama (NU) deklarasi ini sedang mempertimbangkan untuk dilaksanakan di Bangkalan atau Jombang.

“Spirit yang diusung PKB kan spirit Nahdatul Ulama, karenanya kami sedang mempertimbangkan untuk digelar di Asta Syaichona Kholil Bangkakan atau juga di Jombang,” ungkap politisi yang disebutsebut bakal maju cabup Pamekasan ini. Badrut menegaskan bahwa deklarasi ini tidak lepas dari restu NU dan para kiai NU. Dengan kepastian deklarasi ini, maka peluang calon calon lain untuk maju melalui PKB sudah tertutup. (det/kbj/tit)

ANGKET.. pemerintah tidak menonaktifkan Ahok dari jabatannya sebagai Gubernur DKI meski sudah menjadi terdakwa.

Pemerintah memiliki alasan mengapa tidak menonaktifkan Ahok. Hal tersebut lantaran ada dua dakwaan terhadap Ahok yang salah satunya tidak memuat ancaman hukuman lebih dari 5 tahun.

Selain surat inisiatif hak angket, Fadli juga membacakan surat-surat masuk dari presiden.

Seperti Supres tentang RUU Pengesahan Persetujuan Batas ZEE. Lalu Supres soal namanama calon anggota Bawaslu dan KPU. Di sidang paripurna juga dibacakan surat-surat dari mitra DPR lainnya. Termasuk dari Menteri Keuangan, Kepala BPK, dan DPD. “Untuk surat-surat tersebut, sesuai dengan peraturan DPR RI no 1 tahun 2014 tentang tata tertib akan bahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Fadli.

Setelah dibacakan di paripurna tadi sore, usulan angket “Ahok Gate” akan dibawa ke Badan Musyawarah DPR untuk penjadwalan.

Kemudian, dalam rapat paripurna selanjutnya, DPR akan mengambil putusan apakah usulan tersebut diterima atau tidak.

Pusat Terlibat Menyikapi persoalan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan munculnya usulan angket‘Ahok-Gate’ tak lepas dari keterlibatan pemerintah pusat terkait dengan status Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI. Pemerintah pusat tak menonaktifkan

Sambungan Halaman 1 Ahok, yang menyandang status terdakwa dalam kasus penistaan agama.

Menurut Fahri, polemik pengangkatan kembali Ahok, yang berstatus terdakwa, ini kemudian menjadi isu nasional sehingga DPR menggunakan hak untuk menggulirkan angket. Menurutnya, sedari awal institusi pusat sudah terlibat dalam polemik ini.

“Pilgub DKI ini kan over coverage juga. Dari awal kita biarkan jadi isu nasional, padahal lokal sifatnya. Ini karena para politisi dan institusi pusat dari awal terlibat. Sudah sampai sini kita tidak bisa menyesali lagi karena sudah jauh,” kata Fahri kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/2/2017).

Rencananya, usulan angket ‘Ahok-Gate’ akan dibacakan dalam paripurna penutupan masa sidang DPR RI siang ini.

Rapat paripurna ini, selain beragendakan pidato penutupan masa sidang, mengagendakan pembacaan surat masuk, termasuk surat masuk soal ‘Ahok-Gate’.

“Jadi hak angket itu, pertama, dia akan dibaca sebagai surat masuk di paripurna, tapi bukan dibaca sebagai laporan pengusul.

Jadi kita hanya memberitahukan kepada paripurna bahwa surat dari para pengusul itu sudah masuk ke pimpinan,” kata Fahri.

Setelah diparipurnakan sebagai surat masuk, Fahri berkata akan ada Bamus yang mengatur soal penjadwalan pembacaan usulan penggunaan hak angket oleh anggota DPR setelah masa reses berakhir. Masa sidang setelah reses sendiri dijadwalkan akan mulai lagi pada awal atau pertengahan Maret.

“Kalau penjadwalan tetap

harus melewati paripurna. Reses 2 pekan lebih. Sudah akan masuk lagi nanti awal atau pertengahan bulan Maret. Artinya, bisa langsung dijadwalkan Bamus untuk penjadwalan pembacaan usulan di paripurna,” jelas Fahri.

“Kalau para pengusul tetap bersikeras supaya itu dibacakan di paripurna, tentu harus dibacakan di paripurna sebab Bamus hanya menjadwalkan. Tapi kalau pengusul mau mencabut, berarti tidak jadi dijadwalkan di paripurna. Nanti paripurna yang putuskan apakah usulan itu diteruskan, diterima, atau ditolak,” sambung Fahri.

Saat ini, dari 10 fraksi, ada 4 fraksi di DPR yang mengusulkan digulirkannya hak angket terkait ‘Ahok-Gate’, yaitu Gerindra, Demokrat,PAN,danPKS.Fahrikemudian berbicara soal kemungkinan diteruskannya hak angket ini.

“Yang jelas kita tidak tahu dinamika anggota ya. Anggota dan fraksinya masing-masing penuh dinamika. Apakah tetap bertambah, berkurang, keputusannya di paripurna. Jadi kita liat saja dinamikanya pascareses 2 pekan itu, apakah tetap bertambah atau berkurang. Nanti keputusannya di paripurna. Kemarin itu kan muncul beberapa riak, beberapa angket yang mau dimunculkan, tapi yang cepat kasus pengaktifan kembali Gubernur DKI,” papar Fahri.

Tidak Pengaruh Melihat situasi politik di DPR terkait dengan hal tersebut, PKB menilai masuknnya inisiasi itu tak akan berdampak apa pun. Besar kemungkinan usulan hak angket ‘Ahok-Gate’ itu akan kandas di tengah jalan.

“Ya, nggak akan pengaruh,” ungkap Sekretaris Fraksi PKB Maman Imanulhaq, Kamis (23/2/2017).

PKB menyatakan setuju dengan keputusan pemerintah tidak menonaktifkan Ahok. Maman menyebut, untuk urusan Ahok, partainya menunggu saja proses hukum yang masih berjalan.

“Kita partai koalisi pemerintah yang melihat bahwa apa yang diputuskan Mendagri masih dalam koridor hukum,” ujar anggota Komisi VIII DPR itu.

“Kita serahkan semua kepada proses hukum,” imbuh Maman.

Dia juga memastikan Fraksi PKB di DPR tetap konsisten menolak usulan hak angket ‘AhokGate’. Seluruh anggota fraksi, menurutnya, akan mengikuti garis keputusan tersebut.

“PKB tidak akan ikut dalam ‘Ahok-Gate’,” tegas dia.

Menolak Terpisah, PDIP optimistis usulan hak angket tak akan berhasil karena mendapat penolakan dari 6 fraksi di DPR. “Itu hasil kesepakatan Bamus DPR. Dibacakan supaya anggota dan masyarakat paham dengan apa yang diusung para pengusung angket,” kata Wakil Ketua Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno, Kamis (23/2/2017).

Seperti diketahui, 4 fraksi yang menginisiasi ‘AhokGate’ adalah Gerindra, Partai Demokrat, PAN, dan PKS. Namun fraksi-fraksi partai pendukung pemerintah, minus PAN, yakni PDIP, PKB, NasDem, Hanura, PPP, dan Golkar, sudah menyatakan secara terbuka menolak usulan hak angket itu.

“Semua paham, 6 fraksi lain sudah membuat kesepakatan untuk menolaknya,” ucap Hendrawan.

Isu hak angket kepada pemerintah ini digulirkan karena status Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) yang tidak dinonaktifkan meski telah

Sri Mulyani Warning Freeport KASUS.. kan bahwa proses negosiasi masih terus berjalan. Selama proses masih berlangsung, Jokowi menyerahkannya kepada menteri terkait. “Sekarang ini biar menteri dulu,” ujar Jokowi.

Pada dasarnya, lanjut Jokowi, Pemerintah Indonesia hanya ingin mencari solusi yang tidak berat sebelah. “Kita ingin dicarikan solusi yang menangmenang, solusi yang win-win.

Kita ingin itu. Karena ini urusan bisnis,” ujar Jokowi.

“Namun, ya kalau memang sulit diajak musyawarah, sulit diajak berunding, saya akan bersikap,” lanjut Jokowi menegaskan kembali pernyataan sebelumnya.

PT Freeport Indonesia menyatakan tidak dapat menerima syarat-syarat yang diajukan

Sambungan Halaman 1 pemerintah dan tetap akan berpegang teguh pada status Kontrak Karya (KK). Penyelesaian sengketa di Mahkamah Arbitrase Internasional akan menjadi pilihan jika tidak ada jalan keluar dari kedua pihak.

Terkait upaya negosiasi dengan pemerintah yang belum menemui titik terang, Freeport memiliki waktu 120 hari sejak pemberitahuan kepada Pemerintah Indonesia tentang sengketa tersebut.

Freeport mengajukan keberatan mereka kepada pemerintah, Jumat (17/2/2017). Ketentuan itu diatur dalam KK, khususnya Pasal 21 tentang Penyelesaian Sengketa.

Pemerintah mengumumkan perubahan status operasi Freeport dari status KK menjadi

status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada 10 Februari lalu.

Perbedaan kedua status operasi tersebut adalah posisi negara dengan perusahaan dalam KK setara, sedangkan dalam IUPK posisi negara yang diwakili pemerintah lebih tinggi selaku pemberi izin.

Dalam IUPK, skema perpajakan bersifat prevailing atau menyesuaikan aturan yang berlaku. Perusahaan juga dikenai kewajiban melepas sahamnya sedikitnya 51 persen kepada Pemerintah Indonesia atau swasta nasional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017, hanya perusahaan pemegang IUPK yang bisa mengekspor konsentrat.

Warning PT Freeport Sementara itu, Menteri

Keuangan Sri Mulyani mengingatkan Freeport McMoran Inc, induk usaha PT Freeport Indonesia (PTFI). Ia menilai, ada potensi dampak buruk bila perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu terus-menerus menunjukkan sikap negatif.

“Jadi yang baik adalah menjaga kepentingan bersama, kegiatan ekonomi penting bagi Indonesia bagi Papua, dan juga Freeport sebagai perusahaan publik. Kalau dia berhenti (operasi), dia akan jatuh sahamnya,” ujar Sri Mulyani di Kantor Koordinator Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/2).

Sri Mulyani juga mengaku telah berkonsolidasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan terkait persoalan PT Freeport Indonesia.

Konsolidasi itu bagian dari persiapan pemerintah menindaklanjuti dinamika masalah

Menjalankan Bisnis Ilegal 6 Bulan BANYAK.. dari temannya bernama Amin dan Fajar yang berada di Malang.

“Kemudian, untuk pengoplosannya dilakukan sendiri oleh pelaku dengan mencampurkan bahanbahan berupa alkohol 96%, air mineral, air cola dan essence,”

MANTAN... dibuka seperti apa (kasusnya).

Justru itu kan yang disampaikan Pak BHD, akan memberi informasi yang cukup bagus. Setelah ada buka-bukaan, kita berharap ada tindak lanjut,” tutur Boyamin antusias.

Sebelumnya, rencana konpers BHD yang diagendakan di kantor PP Polri, Jalan Prapanca Dalam VI, No. 9, Jakarta Selatan, Kamis pagi, mendadak batal tanpa alasan jelas.

Kapolri era Presiden RI ke-6 SBY periode 1 Oktober 2008 hingga 22 Oktober 2010 tersebut, berencana menyampaikan informasi terkait kasus yang menjerat Antasari saat menghebohkan masyarakat, Maret 2009 lalu.

Pasalnya, Antasari telah me-

Sambungan Halaman 1 katanya.

Tak hanya itu, Jesica juga menjelaskan cvara mengoplos miras impor itu. “10 liter alkohol ditambah 10 liter air mineral dicampur air cola 4,5 liter dan 1 botol essence. Kemudian dicam-

pur menjadi satu dan dituangkan ke 33 botol miras-miras import yang sudah disiapkan,” terang AKBP Shinto.

Sementara itu di hadapan polisi, Jesica mengaku sudah menjalankan bisnis ilegalnya selama tiga bulan. “Komposisi bahan-bahannya dan cara pembuatannya semuanya saya tahu

karena diajari suami siri yang saat ini sedang dipenjara,” akunya.

Dalam setiap pembuatan, per minggu Jesica mampu memproduksi miras impor oplosan sebanyak 33 botol yang dijual dengan harga bervariasi mulai Rp 150 ribu hingga Rp 200 ribu.“Dari 33 botol itu modal saya cuma Rp 1,5 juta saja dan untungnya

Segera Periksa Antasari Azhar Sambungan Halaman 1 laporkan kembali kejanggalan kasus yang menyeretnya ke Bareskrim Polri, Selasa (14/2) lalu.

Dalam laporannya, Antasari mengungkapkan terkait dugaan penetapan tersangka palsu terhadap dirinya. Mantan Kajari Jakarta Selatan itu melapor dengan Pasal 318 KUHP juncto Pasal 417 KUHP juncto Pasal 55.

Bahkan, Antasari juga menjadiWhistle Blower terkait kasusnya dengan menyebut nama-nama kondang yang diduga terlibat.

Mulai dari CEO MNC Group Harry Tanoe hingga Presiden RI ke-6 Susilo BambangYudhoyono (SBY).

K e t u a Um u m Pa r t a i Demokrat itu langsung membantah hal tersebut lewat konpers

tak lama setelah laporan Antasari di hari yang sama. Keresahan SBY ikut dituangkan lewat cuitan melalui akun media sosialTwitter miliknya dan melaporkan balik Antasari atas pernyataan fitnah.

Periksa Antasari Menurut Boyamin, polisi seharusnya sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi dari laporan kliennya ke Bareskrim Polri, Selasa (14/2) lalu.

“Iyalah (segera diperiksa).

Semua saksi-saksi yang disodorkan segera diperiksalah maunya.

Termasuk saya dan Pak Antasari,” ungkapnya saat dihubungi wartawan, Kamis (23/2).

Meski demikian, Boyamin mengaku belum mendapat informasi terkini, sejauh mana laporan kliennya ditindaklanjuti

penyidik Bareskrim.

Boyamin juga belum sempat menanyakan hal tersebut, mengingat dirinya juga memiliki agenda persidangan yang padat.

“Belum (ada perkembangan).

Saya lagi sibuk (sidang) Praperadilan dan belum bisa ke sana (Bareskrim),” urainya.

Sebelumnya, laporan Antasari dipastikan akan ditangani Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri (Dit Tipidum).

Namun, polisi masih perlu menyelidiki kebenaran laporan kasus dugaan kriminalisasi yang menyeret nama Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut.

“Laporan Antasari telah diserahkan ke Dit Tipidum untuk penyelidikan. Nanti akan diketahui,

menjadi terdakwa kasus penistaan agama. Ahok belum dinonaktifkan dengan pertimbangan ada dakwaan alternatif yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun.

PDIP sendiri menganggap, dalam menyikapi hal ini, hak angket bukanlah jawabannya. Hendrawan menilai lebih baik DPR mengundang menteri terkait seperti yang telah dilakukan Komisi II dengan mengundang Mendagri Tjahjo Kumolo, Rabu (22/2).

“Cara yang lebih elegan adalah mengundang Menteri untuk memberi klarifikasi. Itu sudah dilakukan kemarin di Komisi II,” tutur anggota Komisi XI itu.

Lantas apakah usulan tersebut tidak akan menjadi cumacuma mengingat fraksi yang menolaknya lebih banyak daripada yang menyetujuinya?

“Dalam konteks politik akal sehat dan politik persaudaraan, bukan perseteruan, kami yakin teman-teman pengusul pada saatnya memahaminya,” jawab Hendrawan.

Ketua DPP PDIP itu berharap partai-partai melakukan politik yang menenteramkan. Bukan justru sebaliknya.

“Politik akal sehat bermuara pada politik yang teduh, bukan politik yang gaduh,” sebut Hendrawan.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tetap yakin inisiasi ‘Ahok-Gate’ tetap bergulir. Sebab, dalam hak angket, menurutnya, yang berlaku adalah suara tiap-tiap anggota Dewan, bukan secara fraksi.

“Begitu masuk dalam tema keputusan, dan aspirasi anggota itu one by one, one man one vote, jadi tetap berdasarkan orang per orang,” jelas Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/2).(det/rmo/tit)

dengan perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu.

“Termasuk (bersama-sama) melihat penerimaan negara melalui KK (Kontrak Karya) yang diatur sebelumnya dan bagaimana itu diubah dalam bentuk sesuai izin dalam Undang-Undang Minerba,” ujarnya.

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah tetap akan berpegang pada Undang-Undang Minerba. Ia juga menegaskan, semua investor yang berinvestasi di Indonesia harus mematuhi aturan dan undangundang yang ada.

“Kami juga lakukan amanat undang-undang secara penuh sehingga bisa dipahami masyarakat dan menjadi pegangan kami sebagai pemerintah dan menjadi pegangan bagi investor yang akan investasi,” katanya. (det/rep/tit)

banyak,” terangnya.

Jesica juga mengatakan, bahwa dia sendiri yang melakukan proses produksi miras impor oplosan itu.“Saya gak mau gunakan karyawan karena takut bocor.

Selanjutnya miras impor itu saya edarkan di Malang hingga Surabaya,” tutup ibu rumah tangga ini. (len/tit)

apakah laporan itu sebuah tindak pidana atau tidak,” kata Kabag Penum Humas Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul di kantornya, 17 Februari lalu.

Menurut Martinus, setelah laporan Antasari dipelajari, penyidik akan melakukan gelar perkara untuk menetapkan status selanjutnya.

Jika ditemukan unsur pidana, maka status kasus tersebut akan dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Polisi juga akan mengeluarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) suatu perkara, sekaligus penetapan tersangka.

Sebaliknya, jika tidak ditemukan unsur pidana, maka penyidik akan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). (rmo/tit)

08 www.beritametro.co.id

JUMAT, 24 FEBRUARI 2017 INDEX HARGA SAHAM

-0.15% IHSG

0.5% STI

-0.1% NIKKEI

-0.3% FTSE

0.2% KLCI

0.4% DJIA

0.3% NASDAQ

5,114

2,873

18,357

6,809

1,630

19,152

5,399

HARGA EMAS

JUAL (RP/GR)

BELI (RP/GR)

US$/OZT:

591.000

527.000

1,248.20 IDR/USD: 13,348

SUMBER: HARGA-EMAS.ORG 23 FEBRUARI 2017

SUMBER: GERAIDINAR 23 FEBRUARI 2017

Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan Didukung PJB SURABAYA(BM)- Saat ini PJB sedang mengembangkan unit pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Batang Toru dan Muara Rebo. Selain itu, juga ada beberapa PLTA yang sedang disiapkan.

PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) berkomitmen untuk terus meningkatkan energi baru terbarukan (EBT) dalam produksi listrik dalam negeri. PJB akan terus memaksimalkan potensi sumber daya air dan lainnya.

Pembangkit energi baru terbarukan yang sudah besar adalah dari jenis PLTA di Cirata dengan total 1.300 megawatt. Nantinya, akan masuk dari Batang Toru sekitar 450 megawatt.

Biomassa juga sedang disiapkan dengan beberapa mitra. Untuk pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) juga sudah siap, karena sudah dibangun

BM/IST

DUKUNG: Pengembangan energi baru terbarukan akan terus dilakukan PJB untuk memenuhi kebutuhan energy dalam negeri.

di Ciraya dengan kapasitas 1 megawatt. “Saat ini, PJB juga sedang berkoordinasi dengan PLN di unit-unit terluar, untuk potensi pengembangan lebih lanjut. Demikian dipaparkan Miftahul Jannah, Direktur Ope-

rasional II PT PJB,” kata Direktur Operasional II PJB, Miftahul Jannah.

Disisi lain, anggota Dewan Energi Nasional, Tumiran, menegaskan pemanfaatan energi baru terbarukan memang harus

dikembangkan. Langkah ini untuk meminimalisasi tingkat ketergantungan Indonesia, terhadap energi fosil.

Secara nasional, pada tahun 2014 penggunaan energi fosil di Indonesia masih sangat besar, yakni mencapai 95 persen. Dengan perincian minyak bumi sebesar 45 persen, gas 23 persen, dan batubara 26 persen. Sedangkan, kontribusi energi baru terbarukan masih di angka 5 persen, dan hanya naik sebesar 0,36 persen per tahun.

Potensi energi baru terbarukan Indonesia dinilai sangat besar dan bisa dimafaatkan untuk pembangkit listrik untuk mengaliri daerah yang belum teraliri listrik. Ada sekitar 2.519 desa, dan 136 kecamatan, dengan total 8,5 juta rumah tangga, yang belum teraliri listrik di seluruh Indonesia. (sur/dra)

BM/IST

AJARI : Kemdag menggandeng MatahariMall.com untuk melakukan pelatihan dan pendampingan teknis dengan teknologi digital

Kembangkan UKM Gunakan Teknologi Digital JAKARTA-Program UKM Super bertujuan untuk mengembangkan potensi bisnis UKM ke ranah digital. Program UKM super dikemas dalam sebuah pembekalan teknis serta pendampingan dalam rangka penguatan produk untuk meningkatkan daya saing serta optimalisasi praktik pemasaran digital.

Kementerian Perdagangan (Kemdag) menggandeng MatahariMall.com untuk mendorong kualitas UKM melalui program UKM Super. Pada tahun 2016, jumlah UKM di Indonesia diperkirakan mencapai 55,2 juta dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 57,9 persen dan kontribusi penyerapan tenaga kerja 97,2 persen.

“UKM harus lebih modern baik dari proses operasional, produksi, branding, lisensi, hingga pengemasan,”ujar CEO MatahariMall.

com Hadi Wenas di Jakarta, kemarin. Bisnis UKM diharapkan dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman, sehingga dapat lebih maju untuk kemudian memanfaatkan platform digital dalam berbisnis. Selain berperan dalam pertumbuhan pembangunan dan ekonomi, UKM juga memiliki kontribusi yang penting dalam mengatasi permasalahan lapangan pekerjaan.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito mengatakan MatahariMall.com tak hanya berfokus pada penjualan online, namun juga berkontribusi mengadakan pendampingan dan edukasi kepada UKM yang telah bergabung.MatahariMall.com sebagai salah satu marketplace eCommerce terbesar di Indonesia merupakan platform yang tepat untuk memberdayakan UKM. Tiga bulan setelah didirikan atau sejak

didirikan, MatahariMall.com secara aktif menggandeng dan membimbing ribuan pelaku UKM di Indonesia.MatahariMall. com membekali pelaku UKM dengan beragam materi pembelajaran bisnis online untuk membantu meningkatkan kualitas, daya saing, dan juga jangkauan mereka baik di pasar lokal maupun internasional. Dengan latar belakang tersebut, MatahariMall. com dipilih sebagai partner ekslusif Kemdag untuk membantu mengembangkan program pemasaran online para pelaku UKM. “Sejak awal, kami mengerti betapa penting peran UKM di dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kami juga percaya bahwa dengan memaksimalkan penggunaan teknologi, pelaku UKM dapat mempercepat peningkatan kontribusi positif tersebut,” ujar wenas.(nis/dra)

Garuda Targetkan Pertumbuhan Kargo JAKARTA(BM)–Maskapai penerbangan nasional PT Garuda Indonesia Tbk tahun ini optimistis bisa meraup peningkatan bisnis kargo hingga 23% dibandingkan pada 2016 lalu. Direktur Kargo PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) Sigit Muhartono mengatakan pada 2015-2016 pendapatan bisnis kargo bertumbuh 16%. Pendapatan pada 2016 ini mencapai angka US$228 juta dengan volume barang yang diangkut mencapai 340.000 ton.

“Tahun 2016 memang tahun konsolidasi, kita melihat kedalam, karena baru pertama punya direktorat kargo. Tetapi saat yang bersamaan kita kejar terus tahun ini 22% sampai 23%,” ungkap Sigit di kawasan pergudangan PT Bhanda Ghara Reksa, Kamis (23/2).Dikatakan konsolidasi yang dilakukan adalah kerjasama dengan banyak perusahaan pelat merah lain yang fokus pada bisnis logistik. Menurutnya rantai pasokan pengiriman perlu mengalami jalur yang efisien tanpa banyak menggelontorkan biaya investasi tambahan.

Garuda Kargo bekerjasama dengan PT

Pos Indonesia (Persero) dan PT Bhanda Ghara Reksa (Persero). “Era e-commerce sekarang ada pergeseran, orang membutuhkan barang dalam waktu cepat, dan Indonesia saat ini masih termasuk negara yang biaya logistik tertinggi dunia sehingga harga produk kita di dunia buruk,” ujar Sigit.

Sebagai informasi, Garuda Indonesia baru memiliki sebanyak 70 kantor cargo service center (CSC) yang terdiri dari 46 kantor CSC berlokasi di bandara, dan sebanyak 24 kantor CSC lainnya berlokasi di pusat kota.

Selain itu, Garuda Indonesia juga telah memiliki layanan pengiriman barang door to door atau GO Express sejak 2009 yang lalu.

Namun, layanan tersebut sempat vakum, dan baru aktif kembali pada 2013.

Dua tahun yang lalu, Garuda Indonesia juga sudah bekerjasama dengan PT Bhanda Ghara Reksa untuk jasa pergudangan di Palembang, Sumatera Selatan. Kerjasama tersebut sudah dimulai sejak dua tahun lalu, dengan mekanisme Garuda Kargo menjadi klien dari PT Bhanda Ghara Reksa. Guna

KURS MATA UANG

mengefisiensi biaya, Garuda Indonesia menandatangani kerjasama Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT Bhanda Ghara Reksa untuk integrasi layanan logistik port to door dengan 600 jaringan warehouse di Indonesia.

Selain dengan BGR, Garuda Indonesia juga mengandalkan PT Pos Indonesia untuk mengelola jaringan logistik dengan ribuan outlet Posindo yang tersebar ke pelosok Indonesia. Jika 50% dari total kantor cabang Pos Indonesia itu bisa menjadi outlet kargo Garuda, diperkirakan nilai pendapatan tambahan yang bisa diraup maskapai mencapai US$50 juta per tahun. Bahkan ditargetkan pendapatan kargo Garuda pada 2017 ini bisa mencapai US$285 juta-US$296,4 juta atau naik 25%30% dibandingkan dengan realisasi tahun lalu. Namun dengan alasan konsolidasi internal target tersebut diturunkan menjadi 23%. Selama ini, pelayanan door to door Garuda Indonesia dikerjakan oleh anak usaha PT Aero Express. (nas/dra)

SUMBER: KLIKBCA.COM 23 FEBRUARI 2017

JUAL USD SGD EUR AUD

13353.00 9449.77 14137.65 10303.65

BELI 13337.00 9429.77 14037.65 10223.65

KLINIK INVESTASI. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya menggelar acara klinik investasi di Hall Basroni Rizal, Wisma Sier Lantai 6, Kamis (23/2) kemarin.

Klinik Investasi Permudah Investor SURABAYA (BM) - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya kembali menggelar acara klinik investasi.

Acara yang diperuntukkan bagi perusahaan PMA/ PMDN ini digelar untuk memberikan informasi terkait masalah pengupahan dan tenaga kerja, serta memberikan kemudahan bagi calon investor yang ingin menanam modal di Surabaya.

Klinik Investasi yang digelar rutin setiap tahun ini dibuka oleh Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Pengawasan Industri, Hefli Syarifuddin Majid di Hall Basroni Rizal, Wisma Sier Lantai 6, Kamis (23/2).

Hefli Syarifuddin mengatakan, tujuan diadakannya klinik investasi ini untuk memberikan kemudahan bagi para investor terkait penanaman modal di Surabaya. Serta, memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk berinteraksi dengan narasumber seputar masalah pengupahan dan tenaga kerja.

“Mereka bisa bertanya terkait kebijakan UMK, ketenagakerjaan, serta aturan-aturan baru seperti ditiadakannya perpanjangan SIUP (Surat Ijin Untuk Pembangunan) serta masalah-masalah investasi lainnya. Segala keluhan terkait investasi bisa dikonsultasikan secara langsung di sini,” tutur Hefli.

Menurutnya, Pemkot Surabaya terus melakukan promosi untuk mempermudah para investor menanam modal di Surabaya. Salah satunya degan membuat peta investasi. Artinya,

jika ada investor asing yang ingin menanamkan moda yal di Surabaya, mereka bisa melihat dulu lokasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka melalui peta tersebut.

“Jadi Mereka bisa mengira-ngira lokasi mana yang cocok untuk dibuat investasi,” terang mantan Kabid Aplikasi dan Telematika Dinas kominfo tersebut.

Selama ini, usaha yang dilakukan pemkot guna menarik hati para investor lokal maupun asing di Surabaya, telah berbuah manis. Terbukti, berdasarkan data terakhir, nilai investasi Surabaya dari tahun ke tahun terus melambung tinggi ketimbang kota-kota lain yang ada di Jawa Timur.

Nilai plus ini membuat Surabaya bisa menjadi jujukan utama para investor asing untuk menanam modalnya di Kota Pahlawan.

“Pemkot akan terus memberikan kemudahan bagi investor dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan penanaman modal. Semoga semua berjalan sesuai harapan,” imbuh Hefli.

Dalam acara tersebut turut hadir Anggota DPRD Kota Surabaya, Baktiono dan Binti Rochmah, Kabiro Hukum Provinsi Jawa Timur, Dr. Himawan Estu Bagio, serta Staf Direktorat Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan, Cesar Cahyo Purnomo. Keempatnya dipilih menjadi narasumber guna menjawab dan memberikan solusi kepada para perusahaan dan peserta yang menghadiri acara tersebut. (has/nii)

09 www.beritametro.co.id

JUMAT, 24 FEBRUARI 2017

Pemprov Minta BPOM Uji Cabai Impor Ditemukan Beredar di Pasar Tradisional Sidoarjo dan Tulungagung

SURABAYA (BM) – Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) Drs. H. Saifullah Yusuf meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) segera melakukan uji cabai kering impor dari China dan India di beberapa pasar tradisional di daerahnya.

“Cabai kering tersebut harus diuji di laboratorium apakah mengandung zat berbahaya seperti pewarna merah (rhodamin) serta bahan pengawet (formalin),” ungkap wakil kepala daerah yang juga akrab disapa Gus Ipul setelah melakukan audiensi dengan BBPOM Surabaya, Kamis (23/2).

Selain melakukan pengujian, Gus Ipul juga minta Disperindag Jatim melakukan investigasi terhadap peredaran cabai kering impor ini. Menurutnya, ada dua jenis impor produk atau Alat Pengenal Importir (API).

Yakni, API-P yang merupakan impor barang untuk produksi (industri) serta API-U yang merupakan impor produk untuk diperjualbelikan secara umum kepada masyarakat. “Bila cabai ini memang diperuntukkan bagi masyarakat umum (API-U), berarti tidak ada masalah. Sebaliknya, bila ini untuk industri (API-P), berarti peredaran ini menyalahi aturan,” katanya.

Lebih lanjut dijelaskan, cabai

kering impor sudah ditemukan di beberapa pasar tradisional di Jatim seperti di Sidoarjo dan Tulungagung.

“Kemarin di Tulungagung ditemukan per minggu dikirim satu truk bermuatan 4-5 ton cabai kering impor.

Ditemukan pula, di Pasar Wage dan Pasar Ngemplak,” katanya.

Ia menambahkan, Pemprov Jatim sendiri sudah memiliki aplikasi pengendali ekspor dan impor berbasis online. Aplikasi tersebut bernama ‘Dashboard Pengendalian Ekspor dan Impor Provinsi Jawa Timur’. Aplikasi ini bertujuan untuk mendorong proses ekspor dan mengawasi barang impor yang masuk ke Jatim. “Dashboard ini anggotanya dari berbagai instansi untuk mengawasi produk impor baik pertanian dan komestik baik segar atau olahan. Aplikasi ini juga mendapat apresiasi dari BPOM pusat,” kata orang nomor dua di Jatim ini.

Selain itu, faktor cuaca menjadi alasan kenapa produksi cabai di Jatim belum maksimal. “Targetnya akan ada sekitar 25 ribu ton panen, akan tetapi karena faktor cuaca, saat ini baru sekitar 60 persen dari target,” katanya.

Gus Ipul juga minta masyarakat untuk tetap tenang menghadapi tingginya harga cabai ini. “Saya mo-

hon masyarakat tenang, kami (Pemerintah) sedang bekerja keras mengatasi masalah ini,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jatim, Dr. Ardi Prasetiawan, mengatakan, cabai impor yang beredar di masyarakat ini sudah lolos uji dari balai karantina di negara asal. Sehingga prosedur impornya sudah terpenuhi. Akan tetapi, untuk produk olahan menjadi tugas dari BPOM untuk menguji.

“Saat ini kami sudah mengecek dimana saja produk ini beredar. Ini sudah lama tapi akhir-akhir ini meningkat seiring mahalnya harga cabai.

Kami akan melakukan investigasi terhadap cabai impor ini,” katanya.

Menurut Ardi, sesuai arahan Gubernur, Pemprov Jatim sudah melakukan berbagai langkah menghadapi tingginya harga cabai. Di antaranya dengan melakukan koordinasi dengan provinsi lain terkait produksi cabai, mendorong program karangkitri dimana masyarakat menanam kebutuhannya sendiri, serta bersama bulog mendorong program rumah pangan.

Selain itu, juga melakukan koordinasi dengan asosiasi pedagang cabai Indonesia untuk memprioritaskan Jatim terlebih dahulu. (era/udi)

FOTO : BM/ERAWATI

AUDIENSI: Wakil Gubernur Jatim, Saifullah Yusuf saat melakukan audiensi dengan BBPOM terkait temuan beredarnya cabai impor dari China dan India di sejumlah pasar tradisional.

PERTUMBUHAN EKONOMI

Fokus Tangani Kemiskinan, Pertanian, dan Pariwisata RAZIA GEPENG DAN ANJAL

FOTO: BM/MUCHLIS

Penertiban terhadap gelandangan dan pengemis (gepeng) dan anak jalanan (anjal) terus dilakukan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo. Keberadaan mereka yang belakangan kembali berkeliaran di jalan-jalan protokol dinilai mulai meresahkan dan berdampak pada keselamatan, utamanya bagi para pengendara kendaraan. Puluhan petugas diterjunkan untuk melakukan razia para gepeng. Dalam seminggu terakhir, setidaknya berhasil dirazia sebanyak 30 gepeng dan anjal. Selanjutnya, mereka yang terjaring razia dibawa ke Liponsos untuk dilakukan pembinaan.

SMK Harus Mampu Imbangi Perubahan Dunia Industri

SURABAYA (BM) – Kemampuan lulusan SMK diharapkan mampu mengimbangi pesatnya kemajuan teknologi atau metode di dunia industri.

Untuk itu, SMK diharapkan pula tidak gagap dengan setiap perubahan yang terjadi di dunia industri.

Hal itu diungkapkan Tenaga Ahli Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bidang pendidikan vokasi, Syarif Hidayat, di sela acara sinkronisasi penyelarasan SMK dengan dunia usaha dan industri di Gedung Sabah Nugraha Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim, Kamis (23/2).

Menurut dia, kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke Jerman untuk melihat pendidikan vokasi. Majunya pendidikan vokasi di Jerman karena peran industri sangat kuat. “Kemudian pres-

iden menginstruksikan kemenperin agar industri di Indonesia bisa berperan lebih besar lagi,” katanya.

Bagaimana caranya? Syarif mengungkapkan, industri dan SMK harus sama-sama mendidik siswa agar siap bekerja. Salah satunya, dari pencocokan kurikulum di SMK dengan dunia industri. Ini yang dinamakan link. Sehingga, begitu industri berkembang SMK juga harus ikut berkembang.

“Kalau tidak peduli, SMK asyik saja dengan pembelajaran seperti itu, ketinggalan jauh dengan perkembangan industri,” ujarnya.

Agar dunia industri dan SMK bisa bertemu, link and match, maka dibentuklah kerja sama. Durasinya selama lima tahun. Indutri diwajibkan membina lima sampai tujuh SMK. “Kalau

terlalu pendek tidak bisa apa-apa.

Misalnya menyesuaikan kurikulum saja minimal setahun. Makanya didesain lima tahun,” terangnya seraya menambahkan, targetnya link and match ini dapat dilakukan secara serentak 28 Februari mendatang.

Disinggung terkait biaya magang, Syarif mengakui hal tersebut tergantung pada kondisi perusahaan. “Kalau perusahaan mampu, tidak sedikit perusahaan yang memberi insentif atau minimal uang makan. Tapi kalau perusahaan tidak mampu, memang siswa harus siap menanggung biaya secara mandiri,” tandasnya.

Ditemui di tempat yang sama, Kepala Bagian Diklat Petrokimia, Waluyo Sirdjo mengungkapkan, pihaknya membina 7 SMK di Gresik, Bojonegoro,

Sidoarjo dan Surabaya. Baik magang guru, siswa, sertifikasi profesi dan penempatan kerja dengan penyerapan setelah lulus. “Bidang listrik, mekanik, perbengkelan, kimia analis, kimia industri dan instrumentasi biasanya kami ambil lulusan SMK,” ungkapnya.

Kerjasama yang terjalin selama ini sangat didukung pihaknya. Bahkan pihaknya akan menyusun kurikulum link and match dengan tujuh sekolah binaan. Saat ini sudah ada 700 skema keahlian yang sudah ter-SKKNI. “Rencananya kami akan meningkatkan skema hingga 1.500 skema keahlian. Kami punya tanggung jawab juga menyerap siswa yang kami bina.

Tetapi kalau tidak butuh, kami akan menyalurkan ke mitra perusahaan,” katanya. (sdp/udi)

Tingkatkan Kemampuan Prajurit Lewat Latihan Menembak

FOTO : BM/PENREM

MENEMBAK: Sejumlah anggota Korem 084/BJ nampak serius mengikuti latihan menembak. Kegiatan ini, diadakan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan prajurit.

SURABAYA (BM) – Berbagai upaya terus dilakukan jajaran Korem 084/BJ dalam rangka meningkatkan kemampuan setiap prajuritnya. Salah satunya, dengan melakukan latihan menembak.

Komandan Latihan, Mayor Inf Yusub mengatakan, menembak merupakan suatu bentuk kemampuan dasar yang harus dan mutlak dimiliki seorang prajurit TNI AD. Karenanya, kemampuan itu harus selalu dipelihara dan ditingkatkan terus menerus secara bertahap, bertingkat dan berlanjut.

Latihan menembak dilaksanakan dilaksanakan secara bersamaan di dua tempat berbeda. Yakni, di lapangan tembak Makorem 084/BJ untuk menembak pistol dan lapangan tembak “Praka Marinir Handoyo’ Mako Brigif 1 Marinir Gedangan-Sidoarjo

untuk menembak senjata laras panjang (FNC) dengan 3 sikap (tiarap, duduk dan berdiri) Dijelaskan Mayor Inf Yusub yang kesehariannya menjabat Kasi Ops Rem 084/ BJ, untuk menembak senjata laras panjang digunakan 30 butir munisi dengan jarak 100 meter sedangkan senapan pistol berjarak 25 meter dengan 10 butir munisi. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari sejak 22 s/ d23 Februari 2017 “Kegiatan ini merupakan bagian dari program latihan Korem 084/BJ Triwulan I TA 2017, bidang latihan dan pembinaan satuan bagi anggota TNI AD, yang diikuti seluruh prajurit Korem 084/BJ, baik perwira, bintara dan tamtama,” katanya. (prm/udi)

SURABAYA (BM) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) bakal lebih fokus menangani penanggulangan kemiskinan, pembangunan pertanian dan pengembangan pariwisata guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Demikian disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Jatim Drs. H. Saifullah Yusuf, Kamis (23/02).

Ia menjelaskan, fokus penanggulangan kemiskinan dengan cara menaikkan kelas masyarakat miskin hingga 40%. Pemberian charity pada masyarakat miskin non produktif merupakan kewajiban pemerintah, sedangkan yang produktif diberdayakan melalui program tepat guna.

“Kesenjangan antardaerah memang masih tinggi di Jatim, misalnya perbedaan jumlah masyarakat miskin di Surabaya dengan di Kabupaten Pamekasan. Karenanya pemerintah harus membuat strategi yang tepat untuk mengatasi hal ini,” terang Gus Ipul, sapaan akrab Wagub Jatim.

Dalam hal pembangunan pertanian, lanjutnya, akan dilakukan secara menyeluruh baik di sisi on farm maupun off farm. Menurutnya, pembangunan sektor pertanian juga menjadi solusi dalam mengatasi masalah kemiskinan. Karenanya, pertanian tidak bisa dipandang remeh.

Ke depan pertanian juga diusahakan agar bisa terkoneksi dengan industri olahan. “Ini penting agar hasil pertanian bisa memiliki nilai jual lebih, terlebih industri olahan juga akan menjadi salah satu andalan kita,” imbuhnya.

Sedangkan di bidang pariwisata, Ia mengaku Pemprov Jatim tengah mengembangkan destinasi-destinasi wisata baru khususnya wisata alam. Apalagi, pariwisata saat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat mulai perkotaan hingga pedesaan. “Destinasi wisata ini terus kita kembangkan meski saat ini jumlahnya sudah cukup banyak di Jatim, karena sumbang sih pariwisata cukup besar terhadap pertumbuhan perekonomian,” urainya.

Dalam kesempatan yang sama, Gus Ipul menjelaskan, meski kondisi perekonomian melemah namun kegiatan ekonomi di Jatim masih berjalan positif. Bahkan, konsumsi masyarakat cenderung meningkat. Selain itu, kelompok kelas menengah di Jatim jumlahnya juga bertambah atau meningkat 16% selama empat tahun terakhir. “Keadaan ini merupakan tantangan sekaligus kesempatan bagi para pengusaha,” katanya.

Lebih lanjut disampaikan, kinerja perdagangan antarpulau di Jatim tahun 2016 surplus Rp. 100,56 trilyun.

Nilai ini meningkat tajam atas adanya Kantor Perwakilan Dagang di 24 provinsi di Indonesia. Meski nilai eskpor impor ke luar negeri di Jatim mengalami penurunan. Masalah ini juga dipengaruhi sisi logistik yang masih mahal, dicontohkan ongkos angkut dari Singapura menjadi lebih murah dibanding dari Makasar.

“Karenanya kami tengah menginventarisir masalah ini. Disamping itu kedepan diusahakan saat berangkat maupun pulang kapal juga tetap bisa membawa barang, sehingga ongkosnya lebih murah,” terangnya. (era/udi)

FOTO : BM/IST

TALK SHOW: Wakil Gubernur Jatim, Saifullah Yusuf, saat menghadiri suatu acara talk show di Jalan Mayjen Sungkono, Surabaya.

10 JATIM RAYA

berita metro

www.beritametro.co.id

JUMAT, 24 FEBRUARI 2017

Ketinggian Bengawan Solo Naik, Warga Diminta Waspada BOJONEGORO (BM) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bengawan Solo di Bojonegoro, Jawa Timur, meminta warga yang tinggal di sepanjang aliran Sungai Bengawan Sollo kembali meningkatkan kewaspadaannya. Hal itu dikarenakan ketinggian air di bagian hilir Jawa Timur mengalami kenaikan meski statusnya masih di bawah siaga banjir.

“Kenaikan air Bengawan Solo di Bojonegoro terjadi sejak sehari lalu, tetapi statusnya masih di bawah siaga banjir,” kata Petugas Posko UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bengawan Solo di Bojonegoro, Budi Indro Sulistyo, Kamis (23/2).

Dikatakan pula, ketinggian air di Bojonegoro juga di daerah hilirnya di Lamongan, akan cenderung surut, sebab di daerah hulu Ngawi, juga Solo, Jawa Tengah, ketinggian

BM/IST

TERENDAM: Luapan air Sungai Bengawan Solo di Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, beberapa waktu lalu sempat menggenangi sejumlah kawasan di daerah itu.

air Bengawan Solo juga cenderung turun. “Di hulu, Ngawi dan Solo, Jawa Tengah, tidak terjadi banjir, sehingga ketinggian air di hilir Jawa Timur, akan surut sepanjang tidak ada tambahan air hujan,” jelas dia.

Ia mengatakan kenaikan air di hilir Jawa Timur, dipengaruhi hujan di Ngawi, Ponorogo dan sekitarnya, dua hari lalu. Sesuai data, lanjut dia, Bengawan Solo pada papan duga di Bojonegoro cenderung naik, tetapi masih di bawah siaga banjir dengan ketinggian mencapai 12,83 meter, Kamis pukul 06.00 WIB. Ketinggian air di daerah setempat meningkat dibandingkan dengan tiga jam sebelumnya yang hanya mencapai 12,70 meter (siaga I - 13,00 meter).

Hal yang sama juga terjadi di daerah hilirnya, Babat, Laren, Karanggeneng, dan Kuro, Lamongan, statusnya masuk siaga I masing-masing 7,14 meter, 4,99 meter, 3,74 meter dan 1,74 meter. “Kenaikan air di

Jasa Raharja Santuni Korban Kecelakaan Pasuruan PASURUAN (BM) - PT Jasa Raharja Jawa Timur membayarkan santunan bagi korban kecelakaan maut antara pikap W 8129 TD dan Bus Pariwisata P 7988 UL yang terjadi di Desa Ngerong, Gempol, Kabupaten Pasuruan, Rabu (22/2) dini hari. Pembayaran asuransi itu dilakukan di rumah keluarga korban, Kamis (23/2).

Humas PT Jasa Raharja Cabang Jawa Timur, Totok Ery Sukamto mengatakan, untuk korban meninggal mendapatkan santunan Rp 25 juta perorang. Sedangkan untuk yang luka-luka, PT Jasa Raharja sudah bekerjasama dengan rumah sakit untuk melakukan pengobatan.

Kecelakaan maut itu terjadi ketika Pikap yang ditumpangi belasan orang ini tiba-tiba mengambil jalur cepat sebelah kanan ketika berada di Jalan Raya Malang-Surabaya tepatnya di Desa Ngerong, Gempol, Pasuruan. Di saat bersamaan dari arah belakang melaju

bus pariwisata dengan kecepatan tinggi sehingga kecelakaanpun tidak bisa dihindari.

Akibat kejadian ini, tiga penumpang pikap meninggal dunia setelah dibawa ke RS Bhayangkara Porong. Mereka yang meninggal adalah Mulyadi (45) , warga Dusun Kenduruan RT 01, RW 02 Kecamatan Sukorejo, Pasuruan, Warsini (80), warga Dusun Kenduran RT 01, RW 02 Sukorejo, dan Sahri (50), warga Dusun Sukorejo.

Selain itu, kecelakaan ini juga menyebabkan sopir pikap dan bus terluka.

Begitu juga empat penumpang lainnya juga terluka dan harus dirawat di RS Bhayangkara Porong.

“Jasa Raharja mempunyai tugas memberikan santunan kepada korban kecalakan baik lalu-lintas di jalan maupun yang diakibatkan oleh angkutan umum yang dalam jaminan jasa raharja,” kata Totok. (nt/udi)

wilayah Babat, Lamongan dan sekitarnya juga memperoleh tambahan dari hujan lokal,” ucapnya.

Ia mencontohkan, hujan lokal di wilayah selatan, antara lain, di Kecamatan Temayang, Sugihwaras dan sekitarnya, dua hari lalu mengakibatkan banjir bandang di sejumlah desa di Kecamatan Sukosewu.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro, Andik Sudjarwo, optimistis apabila terjadi banjir luapan Bengawan Solo di hilir tidak akan terlalu besar. Sebab, curah hujan ada kecenderungan mulai turun.

Meski demikian, lanjut dia, kewaspadaan menghadapi ancaman banjir tetap dilakukan, karena dengan kondisi tanah di daerahnya yang sudah jenuh air masih berpeluang terjadi banjir bandang. “Begitu di daerah kami turun hujan deras bisa dipastikan terjadi banjir bandang,” ucapnya. (nt/udi)

KILAS

Titik Suryati

Lelang Jabatan di Sumenep, Pansel Terima 9 Berkas Pendaftar BM/IST

BAYAR SANTUNAN: Petugas PT Jasa Raharja Jawa Timur membayarkan santunan kepada keluarga korban kecelakaan di Desa Ngerong, Gempol, Kabupaten Pasuruan.

Soal Penambangan Liar, LSM Minta Penegakan Hukum Ditegakkan

BM/PRIAMBODO

DEMO : Sejumlah aktivis LSM Gempar berunjuk rasa menuntut penegakan hukum. Mereka menggelar aksi di depan kantor Pemkab Lumajang.

LUMAJANG (BM) - Kasus penambangan pasir di Lumajang kembali menjadi sorotan lembaga swadaya masyarakat (LSM) setempat.

Sejumlah aktivis yang tergabung dalam LSM Gempar kembali menggelar aksi di depan Kantor pemerintah kabupaten (pemkab) setempat menuntut dilakukannya penegakan hukum kepada anggota Pokja Tambang di Lumajang.

Ketua LSM Gempar, Nawawi mengungkapkan, adanya beberapa temuan pelanggaran penambangan pasir di Lumajang. “Namun aparat penegak hukum terkesan membiarkan aktivitas penambangan yang jelas-jelas liar itu,” katanya, Kamis (23/2).

Selain itu, dalam aksinya mereka juga menyampaikan adanya temuan sejumlah stockphile yang bekerjasama dengan

sejumlah pemilik izin pertambangan, yang sebenarnya ijinnya sudah mati.

“Kerugian negara sudah mencapai Rp 80 miliar bahkan sudah ada yang masuk penjara, dan semua itu disebabkan oleh kebijakan dibentuknya pokja tambang, namun mereka semua masih belum diperiksa secara sungguh-sungguh atas perannya,” terangnya.

Orator lainnya menyatakan, pantai selatan sekarang ini dalam kondisi rusak, karenanya mereka mendesak segera dilakukan reklamasi untuk memperbaiki kondisi pantai selatan.

Para demonstran ini jumlahnya hanya puluhan orang.

Mereka mengawali aksinya dengan pembacaan Sholawat Badhar. Usai melakukan aksinya, mereka meninggalkan jalan Alun-alun Utara Lumajang. (pri/udi)

SUMENEP (BM) - Panitia Seleksi (Pansel) lelang jabatan tinggi Pratama Pemkab Sumenep, Jawa Timur, hingga hari terakhir masa pendaftaran hanya menerima berkas dari 9 pendaftar di tiga posisi jabatan yang kosong itu. Masa pendaftaran itu sendiri dibuka sejak 2 Februari 2017 lalu.

“Sejak dibuka pendaftaran hingga sekarang, kami telah menerima 9 berkas dari pendaftar,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sumenep, Titik Suryati, Kamis (23/2).

Menurut Titik, Pansel menargetkan ada 20 pendaftar yang akan merebut posisi tertinggi ditiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Sumenep ini yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). “Hingga siang ini, memang belum ada tambahan pendaftar. Tidak tahu nanti sore,” ucapnya.

Ia menambahkan, kalau pendaftar belum sampai 20 orang, peluang untuk penambahan masa pendaftaran oleh Pansel masih dimungkinkan. Sebab, pihaknya tetap memberi kesempatan bagi PNS yang memenuhi syarat untuk mendaftar pada kesempatan lelang jabatan tersebut. “Kemungkinan perpanjangan waktu pendaftaran masih ada, tapi kami lihat dulu nanti seperti apa,” imbuhnya. (ptm/udi)

Iklan Kehilangan Hilang STNK Sepeda Motor Nopol M 5107 PG. a/n Buhari. d/a Dusun Rabe Jeteh Desa Taddan Kec Camplong Sampang.

Hilang STNK Mobil Nopol M 1237 NA. a/n Seh. d/a Dusun Lembung Desa Sokobanah Daya Kec Sokobanah Sampang.

Hilang STNK Sepeda Motor Nopol M 6038 PI. a/n Sukkur. d/a Dusun Ruberuh Desa Gunung Maddah Sampang.

Hilang STNK Sepeda Motor Nopol M 4821 PN. a/n Sapuri. d/a Dusun Gilpanggil Desa Tragih Robatal Sampang.

Dispendukcapil Jember Terbitkan 50.000 Surat Keterangan e-KTP JEMBER (BM) - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Jember, Jawa Timur menerbitkan 50.000 surat keterangan sebagai pengganti kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) kepada warga yang sudah melakukan perekaman data.

“Sejak Oktober 2016 hingga Februari 2017 tercatat sebanyak 50.000 surat keterangan sebagai pengganti KTP elektronik yang diterbitkan karena blangko KTP kosong,” kata Kepala Dispendukcapil Jember, Arif Tjahyono, Kamis (23/2).

Blangko KTP elektronik di

Diterbitkan oleh: PT. Berita Metro Jl Tunjungan No 86 Surabaya. www.beritametro.co.id Percetakan: PT Citra Cetak Pratama (isi di luar tanggung jawab percetakan)

PERWAKILAN

Dispendukcapil Jember sudah habis sejak 1 Oktober 2016 dan hingga kini masih belum ada blangko tersebut, namun petugas tetap memberikan pelayanan kepada warga yang akan melakukan perekaman data dan memberikan surat keterangan sementara pengganti KTP elektronik.

“Surat keterangan yang kami terbitkan itu merupakan dokumen yang sah yang berlaku selama enam bulan, sehingga dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi kependudukan,” tuturnya.

Ia mengatakan, Dispen-

Arif Tjahyono

dukcapil Jember mendapat surat Kementerian Dalam

Negeri tetanggal 20 Februari 2017 perihal penerbitan surat

keterangan sebagai pengganti KTP elektronik maupun surat keterangan telah terdata dalam database kependudukan.

“Dalam surat itu menyebutkan surat keterangan pengganti KTP elektronik maupun surat keterangan telah terdata dalam database kependudukan dapat diterbitkan terus oleh Dispendukcapil sampai dengan tersedianya blangko KTP elektronik di Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri,” tuturnya.

Dalam surat edaran Mendagri tersebut, lanjut dia, tanggal 8 Februari atau 15 Februari 2017

bukan batas akhir penerbitan surat keterangan pengganti KTP elektronik maupun surat keterangan telah terdata dalam database kependudukan.

“Kami terus menerbitkan surat keterangan pengganti KTP elektronik karena surat keterangan itu bisa digunakan sama dengan KTP yakni untuk keperluan administrasi seperti SIM, STNK, Kartu Kesehatan maupun perbankan,” ucap mantan Kepala Kantor Pariwisata Jember itu.

Arif mengatakan, antusias warga yang melakukan perekaman KTP di 31 kecamatan di

Jember masih cukup tinggi, bahkan jumlahnya setiap hari mencapai ratusan hingga 1.000 orang per hari, meskipun blangko KTP elektronik hingga kini masih kosong.

Data Dispendukcapil Jember sebanyak 225.000 warga di Kabupaten Jember belum melakukan perekaman data untuk KTP elektronik hingga Januari 2017 dan jumlah warga yang belum melakukan perekaman data KTP elektronik itu sekitar 12 persen dari total warga yang wajib memiliki KTP di Jember sebanyak 1,9 juta jiwa. (nt/udi)

Direktur: Silvia Balhmar. Pemimpin Perusahaan: M. Mashudi. Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: Totok Hartana. Wapemred: Noor Ipansyah Iskandar. Dewan Redaksi: AR Balhmar, Yahya A Waber, Tjipto Chandra, Marcella, Hadi Ismanto, M. Nabil. Redaktur: Budi Arie Satriyo, Bambang Andrias, Indra Nanang. Wartawan Senior: Rofiq Kurdi Ismail, Aziz Tri. Reporter: Dian Kurniawan, Suluh DP, Andre Septia Hadi, Hasan Nur Rahmad. Fotografer: Soemadji. Pracetak/Artistik/Tata Letak: Luthfi, firman. Desain Grafis: Khalid “Klied”. Sekretaris Redaksi: Muh. Faizin. Bidang Online: Wahyu Saputro. Eksekutif Marketing: Fahad Balhmar, Khalid H. Perwakilan Daerah: Jakarta: Priyoko Sarjito (Kep. Biro), Marcella, Ferdy Yunisaf. Mojokerto: Prayogi. Kediri: Ibad, M. Sirojudin Sidoarjo: Yahdar Balhmar, Imam Muchlis. Gresik: Sugeng (Kepala), Asepta Lamongan: Komari Probolinggo: Saifullah Madura: Agus Suroso (Sumenep), Abdurrahman (Pamekasan), Syaiful (Sampang). Malang: Aji, Kholil, Agus Susanto, Koordinator Sirkulasi/Pemasaran: M. Mashudi. Alamat Redaksi: Jl Tunjungan No 86 Surabaya. Telp. +6231 5318686, 5323414. Fax:+6231 5323415 Redaksi: 081334312300 | Iklan/Langganan: 081216327858 | No Pengaduan: 031 70975270. Email: red_beritametro@yahoo.co.id. Tarif Iklan: Display(fc) Rp. 35.000/MMK (BW) Rp. 25.000/MMK. Sosial Rp. 10.000/MMK, Baris Rp. 15.000 (Minimal 2 Baris).

DALAM MENJALANKAN TUGAS PELIPUTAN, WARTAWAN BERITA METRO DIBEKALI TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER.

GRESIK 11

berita metro

www.beritametro.co.id

JUMAT, 24 FEBRUARI 2017

Korban PHK PT Smelting Demo ke Gedung Dewan

GRESIK (BM)-Ratusan korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) PT Smelting kembali meneggelar aksinya. Kali ini mendatangi Gedung DPRD Gresik, Kamis (22/2). Mereka meminta bantuan legislatif untuk menuntaskan problem PHK sepihak yang mereka hadapi.

Kedatangan para tenaga kerja dengan mengendarai sepeda motor, sempat membuat macet Alun-alun Gresik. Bahkan aparat kepolisian terpaksa menutup sejumlah ruas jalan, karena jumlah pendemo yang sangat banyak apalagi semuanya mengendarai sepeda motor.

Para pendemo yang dipimpin Ketua Serikat Serikat Pekerja FSPMI PT Smelting Zaenal Arifin, diterima langsung oleh wakil Ketua DPRD Solihudin dari FKB, sejumlah anggota Komisi D serta ikut dalam pertemuan tersebut adalah tokoh masyarakat Kabupaten Gresik KH Nur Muhammad.

Pada pertemuan itu, Zaenal

Arifin mengungkapan kronologi 309 karyawan PT Smelting melakukan mogok kerja hingga berbuah PHK (pemutusan hubungan kerja) massal dari manajemen. Menurut dia, aksi 309 karyawan nekat mogok kerja sekitar satu bulan karena dipicu ulah manajemen PT Smelting dianggap melanggar kesepakatan PKB(Perjanjian Kerja Bersama).

“Kami mogok karena manajemen PT Smelting tak jalankan PKB. Bukan seperti yang diisukan di luaran, kalau kami menuntut kenaikan gaji, tunjangan rumah, mobil dan lainnya,” kata Zaenal. Menurut dia, mogok kerja yang dilakukan oleh karyawan PT.Smelting tersebut bukan kali pertama. Sebelumnya, serikat pekerja FSPMI PT Smelting pernah mengawali mogok kerja pada 8 Januari 2017.

Mogok kerja dipilih sebagai langkah terakhir, akibat gagalnya perundingan pembahasan PKB VIII yang seharusnya

berlaku untuk tahun 2017 ini.

Perundingan kedua belah pihak sudah dilakukan sejak 28 November 2016, dan berakhir tanggal 6 Januari 2017 sesuai Tata Tertib Perundingan PKB pasal 4 ayat (1).

Namun hingga tanggal berakhirnya perundingan tersebut, dari semua pasal atas draft yang diajukan manajemen, banyak sekali pasal yang dinilai merugikan pekerja dan serikat. “Sehingga sampai dengan waktu yang ditentukan perundingan berakhir dengan deadlock. Akhirnya, serikat pekerja FSPMI PT Smelting memutuskan melakukan mogok kerja selama 1 bulan sesuai surat yang dikirim ke pihak-pihak terkait sejak tanggal 19 Januari 2017, “ terangnya.

Ditegaskan Arifin, mogok kerja harus diambil, karena manajemen sudah keempat kalinya melakukan pelanggaran isi PKB. Salah satu contoh pelanggaran PKB misalnya, diskriminasi gaji dan tunjangan antara

level I hingga level IV (yaitu operator - senior engineer) dengan level V dan VI (level asmen dan manager) yang timpang dan tidak sesuai rumusan gaji yang tertera di PKB sebelumnya.

Ditegaskan Zaenal, saat mengingkari PKB pertama manajemen Smelting sudah mengakui kesalahnnya. Konsekuensinya, manajemen memberikan kompensasi Rp 36 juta per buruh.

Kemudian, hal serupa juga terjadi pada saat manajemen mengingkari PKB kedua. Dimana manajemen kembali memberikan uang kompensasi masing-masing Rp 2 juta per orang.Begitu juga saat manajemen Smelting mengingkari PKB ketiga, mereka kembali mengakui kesalahannya, dan menjanjikan memberikan kompensasi kepada buruh sebesar Rp 36 juta per buruh. “Tapi dalam prakteknya, kami hanya mendapat Rp 18 juta. Itu pun kami tidak protes,” jelasnya.

Di t a m b a h k a n Za e n a l , kondisi keuangan perusahaan saat ini sangat bagus. Bahkan, perusahaan akan melakukan ekspansi industri. “Smelting saat ini mengembangkan industri besar-besaran. Beberapa peralatan sudah didatangkan,” pungkasnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Gresik Solihudin, yang menemui ratusan pendemo menyatakan, untuk menindaklanjuti tuntutan buruh PT Smelting korban PHK, dewan akan mengundang manajemen PT Smelting untuk melakukan perundingan, Senin (27/2).

Perundingan itu, diagendakan akan melibatkan Bupati Gresik Sambari Halim Radianto serta sejumlah pihak terkait.

“Senin (27/2), depan kami akan lakukan perundingan dengan pihak terkait, termasuk Bupati Gresik, untuk menuntaskan persoalan PHK 309 buruh Smelting,” katanya.(sgg/ yog/dra)

Masyarakat Sambut Baik Acara Donor Darah KWG

FOTO BM/MOCH. SUGENG

DONOR DARAH : Manager Humas PT Petrokimia Gresik (PG), Yusuf Wibisono mendonorkan darahnya pada acara donor darah HPN KWG.

GRESIK(BM)-Dalam memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2017, Komunitas Wartawan Gresik (KWG) bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Gresik menggelar donor darah Jl Basuki Rahmat 8B, Gresik, Kamis (22/2). Acara ini mendapatkan animo besar masyarakat. Para pejabat, mulai Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan perusahaan, lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) buruh, tokoh masyarakat dan komponen masyarakat lain kompak ikut berpartisipasi.

Mereka yang ikut donor darah diantaranya, Kapolres Gresik AKBP Boro Windu Danandito, Penasehat MUI Kabupaten Gresik KH. Nur Muhammad, Manajer Humas PT.Petrokimia Gresik Yusuf Wibisono, Ketua Kadin Gresik Lailatul Qodri, Pemuda Pancasila, buruh korban PHK PT Smelting dan sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat lain. Kapolres Gresik AKBP BoroWindu Danandito menyatakan, pihaknya sangat mengapresiasi kegiatan

donor darah yang dilakukan KWG dalam rangka memperingati HPN tahun 2017.

“Kegiatan ini bagus, selain untuk kesehatan juga memiliki tujuan sosial yang besar,”kata Kapolres.

Sebagai Kapolres Gresik, dia mengaku sangat mendukung kegiatan donor darah yang digelar KWG. “Saya mengajak anggota saya untuk ikut donor,” jelasnya. Ditanya sudah berapa kali ikuti donor, Kapolres menyatakan sudah berkali-kali. “ Saya sudah sering ikuti donor,” pungkasnya.

Sementara Penasehat MUI Kabupaten Gresik KH.Nur Muhammad menyatakan, kegiatan donor darah yang dilakukan KWG dalam rangka HPN memiliki misi sosial sangat besar. Karena itu, selaku tokoh masyarakat sangat mendukung kegiatan donor darah yang diadakan KWG tersebut. Dia berharap, kegiatan donor darah tersebut bisa dilanggengkan. “ Saya berharap kegiatan ini bisa langgenga karena sangat membantu umat,” pungkasnya. (sgg/yog/dra)

berita metro

www.beritametro.co.id

Tekan Pengangguran, Disnakertrans Gelar Job Fair Market

LAMONGAN(BM)- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lamongan terus berupaya menanggulangi pengangguran di wilayah Lamongan. Upaya yang dilakukan diantaranya menggelar Job Fair Market atau bursa kerja serta melakukan pelatihan tenaga kerja.

“Kita berusaha menekan angka pengangguran. Data yang kita punya, angka pengangguran kebanyakan belum memiliki keahlian, Sehingga metode pelatihan kita lakukan,” kata Kepala Disnakertrans Lamongan, Mohammad Kamil, Kamis(23/2) siang.

Metode pelatihan terse-

but, lanjut Kamil, berbasis kompetensi, diperuntukkan untuk kebutuhan di sektor industri, seperti salah satunya mekanik, berbasis masyarakat diperuntukkan untuk di sektor kemasyarakatan, seperti salah satu contohnya pelatihan Sablon, Salon, “Berikutnya adalah metode pemagangan, diperuntukkan kepada tenaga kerja yang terdaftar di Disnaker yang mengarahkan untuk bersentuhan langsung dengan dunia usaha, yakni perusahaan-perusahaan yang bekerjasama dengan lembaga latihan” ungkap Kamil.

Sedangkan Job FairMarket atau bursa kerja terus dilaku-

FOTOBM/KOMARI

Mohammad Kamil

kan intensitasnya., sebelumnya bursa kerja hanya dilakukan satu tahun sekali selama 2 hari, namun untuk tahun 2017 ini bursa kerja akan dibagi menjadi dua yakni bursa kerja lokal dan bursa kerja umum.

“Yang jelas kami berupaya semaksimal mungkin untuk menekan angka pengangguran di Lamongan. Diantaranya dengan mengadakan bursa kerja. Kalau untuk tahun sebelumnya hanya di lakukan 1 kali dalam setahun, untuk tahun ini akan dibagi menjadi 2 yaitu bursa kerja lokal dan bursa kerja umum,“terang Kamil. Kami menjelaskan, ke depan bursa kerja lokal akan

dilaksanakan setiap bulan, jadi para pencari kerja tidak perlu menunggu bursa kerja umum yang hanya dilakukan 1 kali dalam setahunnya.

“Setiap bulan ada kegiatan rekruitmen yang dilakukan oleh Disnaker berupa kerja sama dengan perusahaan yang terdapat lowongan kerja, dengan perusahaan memberikan browsur lowongan kerja, dan kami akan menginfokan lowongan kerja tersebut di website kami dan papan informasi yang ada di depan, sehingga para pencari kerja tersebut dapat mengikuti rekruitmen tersebut, “tegas Kamil.(kom/dra)

Cegah Pencemaran Pantai, TNI dan Warga Bersihkan Sampah

LAMONGAN(BM)-Puluhan warga, anggota TNI Koramil Paciran serta sejumlah anggota LSM Cakrawala Keadilan Lamongan, Kamis (23/2), bergotong-royong membersihkan tumpukan sampah di bibir Pantai laut Paciran Lamongan. Hal ini dilakukan agar tumpukan sampah tidak mencermari lingkungan yang dapat menimbulkan sumber penyakit serta membuat ikanikan di pantai mati keracunan.

Menurut Danramil Paciran Kapten Arh Suherman, sampah yang menumpuk dan berserakan di sepanjang pantai tersebut merupakan kiriman yang terbawa air laut saat pasang. “Selain itu sebagian sampah berasal dari daerah Paciran. Agar tidak menjadi persoalaan yang serius, maka tumpukan sampah tersebut harus segera dibersihkan, karena jika semakin lama tidak dibersihkan akan membusuk dan dapat mencermari lingkungan” kata Kapten Arh Suherman, Kamis (23/2).

Menurut Suherman, saat ini, aksi PERWAKILAN

FOTO: BM/KOMARI

GOTONG ROYONG : Anggota TNI dan masyarakat membersihkan sampah yang menumpuk di bibir pantai di laut Paciran Lamongan.

bersih-bersih bibir laut tersebut difokuskan di pantai sekitar Masjid Nadhotul Islam Desa Paciran Kecamatan Paciran, karena didaerah tersebut tumpukan sampah berdekatan dengan perumahan warga dan masjid. Seluruh

material sampah kita bersihkan, diantaranya sampah- sampah dari kayu, plastik dan pecahan pecahan botol kaleng bekas minuman serta benda material glondongan lainya. Setelah semua dikumpulkan, kemudian dibakar

dan sebagian ditimbun.

“Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan agar lingkungan bersih dan sehat serta terhindar dari polusi atau pencemaran lingkungan yang berakibat masyarakat mudah terserang penyakit” ungkapnya. Sebenarnya tumpukan sampah di daerah tepi laut Paciran tersebut menjadi persoalaan setiap tahun. Maka seluruh komponen masyarakat serta instansi terkait turut peduli untuk melakukan upaya pembersihan mengingat, selain dapat menjadi sumber polusi udara dan pantai.

“Kalau pantai sudah tercemar, dipastikan ikan yang akan ditangkap oleh nelayan di daerah Paciran juga turut tercemar, bahkan dapat mati membusuk sebelum ditangkap nelayan, sehingga dapat menyebabkan pendapatan nelayan turun drastis. Untuk itu mari kita jaga bersama lingkungan pantai demi kehidupan bersama” tegas salah satu seorang warga Paciran, Ahmad. (kom/dra)

KILAS

FOTO BM/GILANG BUDI RAHARJA

ASPIRASI : Acara Ngopi Bareng Dandim di Kecamatan Manyar, Gresik bersama warga setempat.

Dandim Ngopi Bareng Warga untuk Dengar Aspirasi GRESIK(BM)-Komandan Kodim (Dandim) 0817 Gresik Letkol Kav. Widodo Pujianto, Rabu (22/2) malam ngopi bareng warga di wilayah Kecamatan Manyar. Acara ini untuk mendengar aspirasi warga. Kegiatan yang dikoordinasi Koramil Manyar ini berada di Balai Pertemuan Warga Desa Sukomulyo, Kecamatan Manyar.

“Kegiatan ini untuk melihat langsung kondisi Koramilkoramil di Gresik. Agar saya lebih mengenal di tempat yang baru ini,” kata Dandim Letkol Kav. Widodo Pujianto yang baru menjabat 30 Januari lalu. Widodo menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia khususnya yang berada di Kabupaten Gresik harus bersatu tidak terpecah-belah. Sebab peperangan sekarang ini tidak berhadapan langsung dengan senjata, tapi sengaja diadu domba agar sesama warga bangsa Indonesia bertengkar sendiri.

“Sekarang sama-sama warga Indonesia harus kompak.

Jangan sampai mudah diadu domba. NKRI (Negara Kesatuan republik Indonesia) harga mati,” imbuhnya.Acara Ngopi bareng yang dihadiri oleh Camat Manyar Abdul Hakam bersama Kepala Desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, ormas Nahdlatul Ulama, Muhammdiyah dan pemuda, menjadi ajang menyampaikan pendapat.

Ada yang menyampaikan tentang knalpot blong yang masuk di kawasan perkampungan padat penduduk dan kos-kosan. Ada juga yang menyampaikan kegiatan bulan suci Ramadan yang meresahkan masyarakat yaitu masih ada warung makan masih buka dengan cara menutup dengan spanduk.

Dari kalangan pemuda dan karang taruna, mengatakan bahwa sekarang ini mental pemuda sudah merosot sehingga perlu adanya pendidikan tentang kewarganegaraan. “Kalau bisa sekarang ini ada pendidikan dan pelatihan tentang bela negara sehingga pemuda bisa kembali mempunyai jati diri tentang kenegaraan,” kata Eko Budiono, perwakilan pemuda dari Kecamatan Manyar.(gbr/yog/dra)

LAMONGAN KILAS

Semua SMA-SMK di Lamongan Siap Ikuti UNBK 2017 LAMONGAN (BM)-Kepala Cabang Dinas Pendidikan Lamongan Provinsi Jawa Timur, Sun’ah,SPd,MPd memastikan semua SMA dan SMK di Lamongan siap melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada April 2017 mendatang. Menurut Sun’ah, pada tahun ini secara keseluruhan di Lamongan sebanyak 136 SMA dan SMK yang siap melaksanakan UNBK tersebut.

Pelaksanaan peneraapan UNBK di SMA dan SMK , pihak Cabang Dinas Pendidikan Lamongan Provinsi Jatim akan membuat pelaksanaan UN dilakukan tidak serentak antara SMA dan SMK agar jika ada yang kekurangan fasilitas komputer FOTO:BM/KOMARI bisa menggabung disekolah ter- Sun’ah. SPd. MPd. dekat, sehingga tahun ini semua sekolah dapat melaksanakan UN dengan CBT (computer Based test).

Pihak Cabang Dinas Pendidikan Lamongan, jelas Sun’ah, akan membuat cluster-cluster di mana sekolah yang tidak memiliki komputer akan digabungkan dengan sekolah-sekolah terdekat yang memiliki fasilitas komputer, Untuk SMK hanya ada 7 sekolah yang harus menggabung di SMK Negeri,Sementara SMA ada 13 sekolah swasta yang gabung di SMA Negeri.

“Pelaksanaan UNBK tingkat SMK diikuti 70 Sekolah yang akan dilaksanakan pada 3 – 6 April 2017. Sedangkan untuk tingkat SMA ada 66 sekolah dilaksanakan tanggal 10 – 13 April, Pada tahun 2017, pelaksanaan UN SMA dan SMK semuanya berbasis komputer,” kata Sun’ah, Kamis(23/2) siang.Sun’ah menegaskan semua siswa SMA/ SMK tahun ini akan mengikuti tiga tahapan ujian, yaitu UNBK, Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dan Ujian Sekolah (US).

“Untuk soal UNBK semua dibuat oleh Pemerintah Pusat dan US dibuat oleh masing-masing sekolah. Sedangkan soal USBN 25 persen dari Pemerintah Pusat dan 75 persennya dibuat oleh tim Dinas Pendidikan provinsi/ kabupaten/kota,” terang Suna’ah.

Sementara mata pelajaran yang diujikan UNBK SMA/ SMK, yaitu Matematika, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Untuk SMA ada tambahan satu mata pelajaran (mapel) pilihan sesuai jurusan. Sedangkan siswa SMK tambahan satu mapel dari teori kejuruan, dan mata pelajaran USBN tingkat SMA, yaitu agama, PPKN, sejarah umum, dan 3 mapel sesuai program studi atau jurusan.

Sedangkan untuk SMK, yang diujiankan adalah pendidikan agama, PPKN dan keterampilan komputer.(kom/dra)

BIRO GRESIK: M Sugeng (Kepala), Asepta Y Permana, Gilang Budi Raharja Sirkulasi & Iklan: Imam Taufik. BIRO LAMONGAN: Komari

JUMAT, 24 FEBRUARI 2017

Diperiksa 4,5 Jam, Notaris Rosidah Langsung Ditahan Terkait Kasus Dugaan Korupsi TKD Kedungsolo 2,8 Ha

SIDOARJO (BM) - Tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo, akhirnya menahan notaris Rosidah SH, Kamis (23/2). Sebelumnya, Rosidah diperiksa di ruang jaksa senior Rochidah selama 4,5 jam dari pukul 09.00 hingga 13.30 WIB. Penahanan terhadap tersangka dugaan korupsi relokasi warga korban Lumpur Lapindo asal Desa Renokenongo ke Perum Renojoyo, Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo itu, dikarenakan penyidik khawatir tersangka akan menghilangkan barang bukti, serta mempengaruhi saksi lain dalam kasus relokasi dan tukar guling Tanah Kas Desa (TKD) seluas hampir 10 hektare yang di dalamnya ada TKD seluas 2,8 hektare .

“Hari ini, penyidik me-

Waru,” terang Kasi Intel Kejari Sidoarjo, Andri Tri Wibowo.

Lebih jauh dijelaskan Andre, kesalahan notaris ini karena diduga bersama-sama tersangka Sunarto (koordinator pembebasan lahan) dengan sengaja menjual TKD Kedungsolo seluas 2,8 hektare ke para korban lumpur Lapindo asal Desa Renokenongo, Kecamatan Porong tahun 2008 lalu.

“Tersangka bakal dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Tipikor) yang diubah UU FOTO: BM/MED Nomor 20 Tahun 2001 tentang DITAHAN: Tersangka Rosidah dibawa petugas kejaksaan ke rutan Tipikor dengan ancaman Medaeng. hukuman minimal 4 tahun nahan tersangka (Rosidah). tersangka Sunarto. Untuk penjara,” imbuh dia.

Sementara itu, saat disingKalau sebelumnya, peny- kali ini, langsung dititipkan gung mengenai nilai keruidik baru menetapkan se- ke Rumah Tahanan (Rutan) bagai tersangka menyusul kelas I Surabaya di Medaeng, gian negara, Kasi Intel yang

juga menjabat Humas Kejari Sidoarjo ini mengaku masih dalam perhitungan tim penyidik Pidsus, Kejari Sidoarjo.

Selain itu, pihaknya memastikan nilai kerugian negara itu bakal diaudit berdasarkan nilai jual TKD yang dijual ke warga. “Soal nilai kerugiannya masih dalam perhitungan penyidik,” ujarnya.

Dijelaskan pula, pihaknya akan terus melakukan pendalaman lagi terkait kemungkinan kecil munculnya tersangka baru. Oleh karena itu, semua masih menunggu hasil perkembangan penyidikan dan pendalaman yang dilaksanakan tim penyidik Pidsus Kejari Sidoarjo “Sejauh ini, kita tunggu hasil pendalaman yang dilakukan tim penyidik,” pungkas mantan Kasi Intel Kejari Batam itu. (med/udi)

www.beritametro.co.id

DELTA SINGKAT

Lagi, Kejaksaan Tahan Tersangka Kasus Bansos SIDOARJO (BM) - Setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Bantuan Sosial (Bansos) Provinsi Jawa Timur 2013, Kejaksaan Negeri Sidoarjo lansung menjebloskan mantan Sekretaris Asosiasi Kepala Desa (AKD) se-Jawa Timur Muh Moezamil, ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Delta Sidoarjo.

Kasi Pidsus Kejari Sidoarjo, Adi Harsanto SH mengatakan, pihaknya sudah melakukan pemeriksaaan secara intensif. Penyidik juga telah menemukan dua alat bukti kuat untuk menaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka.

“Selanjutnya, kami lakukan penahanan terhdap tersangka untuk mempermudah proses penyidikan,” katanya, Kamis (23/2).

Pada kasus ini, Moezamil dituding sebagai tersangka kedua dalam FOTO: BM/MEDI kasus dugaan korupsi Adi Harsanto SH Bansos Provinsi Jawa Timur 2013, yang diterima 32 desa di Sidoarjo. Sebelumnya, penyidik Sidoarjo sudah menetapkan tersangka dan menahan koordinator yang memotong anggaran bansos.

Yakni mantan Kades Kepatihan, dr Anang Suhari.

Adi mengungkapkan, peran Moezamil dalam kasus dugaan korupsi bansos yang diterima sejumlah desa di Sidoarjo cukup strategis. “Tersangka telah membantu dan bekerjasama dengan tersangka Anang dalam kasus tersebut,”ungkapnya.

Dijelaskan pula, Moezamil pada saat itu merupakan Sekretaris Asosiasi Kepala Desa (AKD) Jawa Timur dan pernah tersandung kasus yang sama (Bansos APBD Jatim 2013) di Ponorogo. Mantan Kades Desa Bono, Kecamatan Boyolangu, Tulungagung itu baru bebas menjalani kurungan. Dia divonis bersalah Pengadilan Tipikor Jatim 1 Tahun 4 bulan. ”Tersangka baru satu tahun keluar dari penjara dan menjalani hukuman dengan kasus yang sama,”katanya.

Meski sudah ada penahanan kepada dua tersangka yang diduga ikut berperan dalam korupsi Bansos yang seharusnya digunakan pembangunan infrastruktur itu, Kejari tetap melanjutkan pemeriksaan. Sebab, tidak menutup kemungkinan akan ada keterlibatan pihak- pihak lain dalam kasus Bansos tersebut. (med/udi)

FOTO: BM/MUCHLIS

TERJARING RAZIA: Sejumlah pelajar kembali terjaring razia kelengkapan kendaraan bermotor yang digelar Satlantas Polresta Sidoarjo. Razia digelar di jalan Jenggolo, Kamis (23/2)

Penerapan e-Tilang Tunggu Persetujuan MA

SIDOARJO (BM)- Program easy tilang atau E-tilang yang sudah dicanangkan pemerintah beberapa waktu lalu ternyata tak sepenuhnya berjalan maksimal. Pasalnya, system bayar ditempat dengan menggunakan Electronik Data Capture (EDC) hingga saat ini belum berlaku.

Hal itu diketahui saat Satlantas Polresta Sidoarjo menggelar razia pelajar di Kawasan Jenggolo Sidoarjo.

Sedikitnya ada 103 pengendara dari kalangan pelajar terjaring razia kelengkapan. Namun disela-sela razia tersebut, petugas didatangi salah satu siswi SMA Antartika Sidoarjo, Jawa

Timur.

“Pak, kalau mau bayar langsung bisa enggak?,” Tanya Aisyah kepada petugas, Kamis (23/2) Pertanyaan tersebut langsung dijawab Wakil Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Sidoarjo, AKP. I Gusti Made Merta, yang saat itu memimpin pelaksaanaan operasi. Menurutnya, pengendara bisa membayar langsung tanpa harus datang ke pengadilan. Untuk pembayarannya titipan denda tilang ada beberapa alternatif.

Misalkan,mengirimkan /transfer uang ke rekening BRI nomor : 0086-01002114-30-4 atas nama Penampun-

gan Denda Tilang Kejaksaan Negeri Sidoarjo.

“Bisa langsung bayar melalui Bank BRI. Dengan membawa KTP dan Surat Tilang,” kata Gusti.

Sejatinya, dalam program easy tilang banyak alternatif. Baik melalui SMS, internet banking, ATM, Mesin EDC (bayar ditempat) atau setor tunai ke BRI. Namun dari keterangan petugas kepolisian, Mesin EDC yang harusnya bisa melayani pengendara untuk bayar ditempat, ternyata belum terealisasi.

“Untuk sementara belum diperbolehkan dari Mahkamah Agung. Karena

rekening kejaksaan belum disetujui.

Kalau alatnya sih sudah ada. Cuma belum digunakan,” singkat Gusti.

Dalam pelaksanaan easy tilang yang di launching beberapa waktu lalu dijelaskan, polisi yang melakukan razia akan dilengkapi dengan mesin Electronik Data Capture (EDC). Polisi diberi kewenangan untuk langsung memutuskan kesalahan pelanggar, dan menetapkan pasal pasal kesalahannya, setelah diputus kesalahannya dan wargapun bisa langsung membayar denda dan diwaktu yang sama kepada petugas yang menilangnya. (cls/bud)

Pemkab Usulkan Bantuan Benih bagi Korban Banjir

SIDOARJO (BM) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo mengusulkan pemberian bantuan benih terhadap petani yang menjadi korban banjir di daerahnya.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Handajani mengatakan, saat ini memang sudah diusulkan terkait dengan pemberian bantuan benih untuk diberikan kepada petani.

“Namun, bantuan tersebut masih belum bisa diberikan karena kondisi lahan pertanian yang belum memungkinan karena masih ada genangan air di wilayah setempat,” katanya kepada wartawan, Kamis (23/2).

Ia menjelaskan, saat ini puluhan hektare lahan pertanian milik para petani di sejumlah desa di Kecamatan Jabon, Sidoarjo, terendam banjir selama beberapa pekan. “Kondisi banjir ini menyebabkan lahan per-

tanian terendam banjir sehingga membuat sejumlah petani memilih untuk memanen dini tanaman padi milik para petani supaya tidak rugi besar,” katanya.

Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo menyebutkan banjir masih menggenangi ratusan rumah yang ada di Desa Kupang, Jabon, Sidoarjo, dengan ketinggian sekitar 20 centimeter sampai dengan 40 centimeter.

BPBD Kabupaten Sidoarjo sudah memberikan bantuan kepada korban banjir, seperti bahan kebutuhan pokok dan juga sepatu boot kepada guru pengajar dan masyarakat yang ada di wilayah itu. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga membuat upaya penyedotan untuk mengalirkan banjir tersebut menuju ke Kali Porong supaya cepat surut. (nt/udi)

FOTO: BM/MUCHLIS

TERGENANG: Meski tinggi genangan air di Jabon terus menurun, namun di sejumlah tempat masih terlihat adanya genangan.

FOTO: BM/MUCHLIS

BANTUAN: Kapolda Jawa Timur, Irjen Polisi Machfud Arifin, saat mendatangi lokasi korban puting beliung di Desa Terungkulon, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo.

Korban Puting Beliung Digelontor Bantuan APBD Rp 1,24 Miliar SIDOARJO (BM) - Ratusan rumah warga yang diterjang angin puting beliung di Desa Terungkulon dan Desa Keboharan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo digelontor bantuan dari APBD Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo.

Nilai total bantuannya mencapai Rp 1,24 miliar.

Rinciannya bantuan itu diberikan ke 411 warga yang rumahnya menjadi korban puting beliung. Selain itu, juga diberikan untuk 8 warga terluka. “Memang awalnya korbannya dihitung 368 rumah, kemudian ditemukan 449 rumah, tapi setelah diverifikasi ternyata hasilnya 411 rumah. Itu validasi terakhirnya,” terang Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah.

Saiful merinci, bantuan rumah rusak ringan bakal diberi bantuan Rp 1 juta sampai Rp 5 juta, rusak sedang bakal diberi bantuan Rp 6 juta sampai Rp 10 juta, dan yang rusak berat bakal diberi bantuan Rp 15 juta sampai Rp 20 juta. Sedangkan korban terluka sebanyak 8 orang masing-masing Rp 1 juta.

“Semua bantuan itu tidak sama, bergantung kondisi kerusakan rumahnya masing-masing. Semua akan diberikan secara transparan,” imbuhnya.

Sementara Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Sidoarjo, Dwijo Prawito menegaskan, nilai dan besaran bantuan itu diberikan berdasarkan hasil verifikasi terakhir. “Itu fakta dan data terakhirnya. Insyaallah secepatnya bakal dibagikan ke para korban puting beliung di kedua desa itu,” katanya.

Sedikitnya 290 rumah milik warga Desa Terungkulon dan Desa Keboharan, Kecamatan Krian rusak sedang dan berat. Hal itu disebabkan amukan angin puting beliung yang terjadi. (ms/udi)