Harian Bhirawa 4 maret 2014

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Kami ingin tak hanya jadi banknya PNS Sidoarjo saja, tapi juga ingin menjadi banknya masyarakat Sidoarjo,’’

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 5

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Dirut BPR Delta Artha Ratna Wahyuningsih SE

Selasa Pahing, 4 MARET 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

4

AGENDA HARI INI

MARET 2014

 Gubernur H Soekarwo 07.00

KPU Surabaya Mulai Sortir Surat Suara

Di Ruang Kerja

 Wagub H Saifullah Yusuf 07.00

Di Ruang Kerja

 Sekdaprov Achmad Sukardi 07.00

Dana Kampanye Tentukan Perolehan Kursi KPU Surabaya,Bhirawa Setelah diterima oleh KPU kota Surabaya, laporan dana kampanye 12 partai peserta Pemilu 2014 akan segera diverifikasi. KPU Surabaya akan melibatkan berbagai pihak yang berkom-

peten untuk melakukan verifikasi dana kampanye parpol, mengingat hal itu menjadi salah satu faktor penentu penentuan kursi legislatif.

KPU Surabaya berharap laporan yang diserahkan parpol benar-benar

valid, mengingat pembatalan kursi bisa dilakukan bila ditemukan ketidaksesuaian soal data dana kampanye yang dilaporkan dengan hasil pengawasan.

 ke halaman 11

Di Ruang Kerja

Jabatan Kasubbag Kosong, KPU Kota Kediri Rawan Digugat Kediri, Bhirawa Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 2014 semakin dekat. Namun, jabatan Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Hukum di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri saat ini kosong. Kekosongan jabatan ini dikhawatirkan dapat menganggu pergelaran pesta demokrasi nasional itu. Sebab, segala kelengkapan penyelenggara Pemilu sudah harus lengkap demi meminimalisir terjadinya gugatan hukum kelak, apabila jabatan itu dapat segera terisi.

Wakil Ketua DPRD Kota Kediri Kholifi Yunon menyesalkan adanya kekosongan jabatan ini.

Menurutnya, Badan Pertimbagan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) seharusnya memberikan masukan kepada Wali Kota Kediri agar segera mengisi kekosongan jabatan Kasubag Hukum di Sekretariatan KPU. “Jabatan Kasubag Hukum di Sekretariatan KPUD Kota Kediri sangat penting, terutama menjelang Pemilihan Legislatif maupun Pemilihan Presiden. Dikhawatirkan terjadi persoalan jika ada permasalahan hukum nantinya. Ada

 ke halaman 11

trie diana/bhirawa

Kesibukan para pekerja melipat kertas suara untuk Pileg 2014 di gudang logistik KPU Surabaya di Jalan Sidotopo Wetan Surabaya, Senin (3/3). Pendistribusian kertas suara akan diserahkan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada 27 Maret mendatang.

Inflasi Jatim Tak Terpengaruh Erupsi Kelud Pemprov, Bhirawa Erupsi Gunung Kelud ternyata tidak mempengaruhi kinerja ekonomi di Jatim. Buktinya, Februari 2014, Jatim hanya mengalami inflasi sebesar 0,28%. Inflasi itu dinilai masih rendah. Bahkan angka itu lebih tinggi dari inflasi nasional, 0,26%.

anas/bhirawa

Petugas kepolisian dari Mapolres Batu tengah mengamankan perahu karet dan perangkatnya yang digunakan para korban rafting di Sungai Brantas.

BPBD Batu Segera Pasang Alat Detektor Banjir Batu,Bhirawa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batu akan segera melakukan pengadaan dan memasang alat detektor banjir di beberapa titik Sungai Brantas di Kota Batu. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya korban jiwa sebab bisa mengetahui lebih dini adanya musibah banjir. Diketahui banjir yang menerjang Sungai Brantas beberapa hari lalu telah mengakibatkan 4 orang tewas dan 1 orang hilang.

Kasie Logistik dan Kedaruratan di BPBD Kota Batu Ahmad Choirur Rochim mengatakan saat ini untuk melakukan pengawasan adanya banjir di Sungai Brantas masih dilakukan secara manual.

“Memang di luar dugaan. Semula kami prediksikan dengan adanya banjir dan erupsi Gunung Kelud maka inflasi di Jatim tinggi, kenyataannya hanya 0,28 persen,” kata Kepala Badan Pusat Statistik Jawa Timur Sairi Hazbullah kepada wartawan, Senin (3/3).

Ia menjelaskan, inflasi tertinggi terjadi di Banyuwangi dengan 1,02 % dan Sumenep 0,76%. Sedangkan

Kediri dan Malang yang terkena dampak erupsi Kelud hanya mengalami inflasi masing-masing 0,05% dan 0,31%. Inflasi ini masih bisa dikatakan rendah.

Ditambahkannya, rendahnya inflasi disebabkan penyaluran bantuan kebutuhan pokok yang serentak ke daerah terdampak. Kondisi itu mengindikasikan Jatim berhasil mendistribusikan kebutuhan pokok

Prof Bisri Menang Tipis di Tingkat Senat TIGA BESAR CALON REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

SETIAP warga negara berhak atas fasilitas pendidikan yang layak. Slogan dan amanat UU itulah yang mendorong Nuraida Rahayuningsih, anggota Komisi III (Bidang Kesra) getol berjuang demi warga miskin di Kota Mojokerto untuk mendapatkan kesempatan belajar yang sama dengan siswa lain.

“Demi kuota khusus bagi siswa dari warga miskin, saya siap menghadap wali kota. Harapannya dalam Perwali disiapkan kuota khusus bagi siswa miskin dalam PPDB online nanti,” katanya belum lama ini.

Politisi asal Demokrat ini mengaku geram ketika ada rencana Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto yang hanya membagi tiga porsi kuota dalam mekanisme

 ke halaman 11

Kariyadi/bhirawa

Nuraida Rahayuningsih

Sentil.. 

Direktur PDAM Sidoarjo lebih cocok dari internal Bermental melayani masyarakat gak?

 

Ratusan PNS diperpanjang masa pensiun Kebijakan tak populis kok dipelihara

 

Pejabat Dindik diduga lakukan pungli DAK Dah biasa, gak kaget



Prof Dr Bambang Suharto Pembantu Rektor I UB

Prof Dr Nuhfil Hanani Direktur Incubator Bisnis UB

Prof Dr HM.Bisri

Dekan Fakultas Teknik

KAB/KOTA DI JATIM DENGAN INFLASI TINGGI Kab/Kota

Peringkat

Persen

Banyuwangi

1

1,02

Sumenep

2

0,76

Kediri

3

0,05

Malang

4

0,31

 ke halaman 11

Pemilihan Rektor Universitas Brawijaya

 ke halaman 11

Demi Kuota Siswa Miskin

secara cepat di daerah bencana.

“Keberhasilan pemerintah provinsi berdampak pada semua makanan, pakaian, dan kebutuhan pokok yang dialirkan dengan cepat,” ujarnya.

Inflasi 0,28% terjadi karena semua kelompok pengeluaran mengalami kenaikan indeks harga konsumen dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Penyumbang terbesar terjadinya inflasi pada bulan ini adalah kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,12%.

Komoditas yang memberikan andil terbesar inflasi adalah cabe rawit, beras, es, wortel, daging sapi, emas

Malang, Bhirawa Tahapan pemilihan Rektor Universitas Brawijaya (UB) kini memasuki penjaringan tiga nama di tingkat senat dan telah dilakukan Senin (3/3) kemarin. Berbeda dengan pemilihan di tingkat universitas yang didominasi oleh kemenangan telak Prof Dr HM Bisri, di tingkat senat terjadi persaingan ketat.

Meski tetap memenangkan perolehan suara, tetapi kemenangan Prof Dr HM Bisri di tingkat senat sangat tipis. Dia memperoleh 55 suara, ditempel ketat Prof Dr Nuhfil Hanani di peringkat

Pembangunan Kampung Majapahit Tak jelas Kota Mojokerto, Bhirawa Pembangunan Kampung Majapahit di kawasan Trowulan, Kab Mojokerto yang digagas pemerintah pusat dan Pemprov Jatim sejak beberapa tahun lalu hingga kini belum jelas. Jika sebelumnya proyek ditargetkan dikerjakan tahun ini, ternyata hingga saat ini masih belum menunjukkan tanda-tanda pembangunan dimulai.

Sementara itu, cibiran dari berbagai kalangan terus muncul akibat perencanaan proyek yang dinilai setengahsetengah. Para pegiat Majapahit di Trowulan mendesak agar pemerintah menunda proyek senilai Rp 5 miliaran tersebut. Proyek pembangunan Kampung Majapahit berupa pemugaran tampilan

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Kembangkan Potensi Pariwisata

Pemkab Situbondo Segera Bangun Desa Kebangsaan Situbondo, Bhirawa Warga Situbondo akan memiliki objek wisata baru pada 2014 ini. Objek wisata baru yang akan dibangun Pemkab Situbondo ini berupa Desa Kebangsaan di Desa Wonorejo, Kecamatan Banyuputih. Lokasi ini dipilih

karena penduduk desa ini dinilai menggambarkan Kebhinekaan di Kota Santri.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Situbondo Syaifullah mengatakan, pemilihan Desa Wonorejo menjadi Desa Kebangsaan ini karena

penduduk desa yang berada di ujung paling timur kabupaten tersebut dinilai sangat pluralis. Meski warga Desa Wonorejo berbeda suku dan keyakinan, masyarakat di sana tetap hidup guyub rukun. “Bahkan antara pemeluk satu agama dengan peme-

luk agama lain senantiasa menjaga kebersamaan dalam menjalankan keyakinannya masing-masing dengan tertib dan rukun,” tutur Sekda Syaifullah, Senin (3/3).

 ke halaman 11

Peringatan Hari Dharma Samudera 2014

Objek Sail Komodo 2013, Bidikan Ibu Negara Sedot Perhatian Pengunjung Memperingati Hari Dharma Samudera (HDS) 2014, Koarmatim kembali mengajak masyarakat luas untuk mengalihkan perhatiannya ke laut. Ajakan itu diwujudkan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang konsep maritime power melalui lomba foto dan pameran fotografi bertempat di Main Atrium Grand City Mall Surabaya belum lama ini.

Abed Nego, Kota Surabaya Pengunjung tampak antusias melihat-lihat deretan foto yang dipamerkan di Main Atrium Grand City Mall Surabaya. Beberapa ibu terlihat mengamati deretan foto karya Ibu Negara, Ani Susilo Bambang Yudhoyono yang ikut dipajang bersama karya foto hasil karya prajurit TNI. “Bagus juga ya,” kata Ratna, warga Jl Pucang Anom yang saat itu bersama teman-temannya melihat pameran foto bertema Noval Photo Exhibition.

Pameran fotografi berkonsep Mari-

time Domain Awareness dibuka secara resmi oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr Marsetio dengan disaksikan para pengunjung mal dan pejabat serta prajurit TNI AL wilayah Surabaya.

Lomba dan pameran foto ini digelar dengan tujuan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang arti penting laut bagi bangsa Indonesia sebagai media pemersatu, pertahanan,

 ke halaman 11

Suasana pameran foto bertema Noval Photo Exhibition yang diselenggarakan untuk memperingati Hari Dharma Samudera 2014 di Main Atriun Grand City Mall Surabaya.

SURABAYA

2

Selasa Pahing 4 MARET 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Gugatan Wali Kota dan PT KAI Daop VIII

Pemkot Surabaya Tak Punya Etika PN Surabaya, Bhirawa Belum ditandatanganinya surat kuasa persidangan oleh Wali kota Tri Rismahrini, membuat sidang gugatan yang dilakukan Perkumpulan Pedagang Pasar Turi Baru tahap III (KPPTB) harus ditunda untuk kedua kalinya. Pihak penggugat menilai Pemkot Surabaya tak punya etikad baik dalam sidang itu.

Dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin(3/3) dengan tergugat Wali kota Surabaya dan PT KAI Daops VIII kemarin, sebenarnya Majelis Hakim yang diketuai Ainur Rofiq, ingin segera memulai gugatan ini. Namun,ternyata tergugat tak siap dengan surat kuasa dari Wali Kota. Demikian pula dengan kuasa hokum PT.KAI juga tidak hadir.

Maka dari itu, Ainur Rofiq sempat mengatakan bahwa

tergugat terkesan tidak serius dalam persidangan.”Sidang ditunda sampai Senin depan, dan meminta agar tergugat I lebih siap disidang berikutnya agar tidak terjadi penundaan untuk kesekian kalinya,” tegas Ketua Majelis Hakim, Ainur Rofiq, Snin (3/3).

Saat ditanya terkait surat kuasa dari Wali Kota, Rerry Setianingtyaswati selaku staf Sub Bag bantuan hukum Bagian Hukum Pemkot Surabaya mengaku surat kuasa itu

belum jadi. “Maaf Hakim, surat kuasa dari Wali Kota masih di proses pihak Pemkot Surabaya,” ujar Rerry, Senin (3/3) diruang sidang Tirta PN Surabaya.

Dijelaskan Rerry, bahwa surat kuasa masih dalam proses di Pemkot Surabaya.

Saat ini, dia hanya diberi surat tugas untuk menghadiri proses sidang gugatan diPN Surabaya. “Untuk surat kuasa, sampai saat ini belum selesai,”,katanya sembari memperlihatkan surat tugas pada majelis hakim.

Mendapat tergugat I tak membawa surat kuasa, Ainur Rofiq hanya memeriksa surat tugas saja dan kemudian melihat bahwa kuasa hukum tergugat II, yakni PT KAI Daops VIII Surabaya juga tak hadir. Karena itu,

bed/bhirawa

Rerry Setianingtyaswati, Staf Sub Bag bantuan hukum Bagian Hukum Pemkot Surabaya saat menghadiri sidang gugatan Wali Kota dan PT KAI Daop VIII, Senin (3/3). pihaknya memutuskan bah- dang kembali digelar minggu wa sidang harus ditunda. depan,” urai Ainur Rofiq.

“Karena tergugat meminta Usai sidang, Kuasa Huwaktu seminggu, maka si- kum pedagang Pasar Turi,

Amir Burhanudin mengaku kecewa dengan penundaan sidang yang kedua kalinya ini. Dia menduga bahwa belum beresnya surat kuasa pada tergugat I dan tak hadirnya tergugat II, kemungkinan ingin mengulur waktu. “Alasan seperti itu hanya strategi kuno untuk menunda persidangan,” ungkapnya.

Ditambahkannya, pihaknya hanya ingin Pemkot Surabaya menunjukkan etikad baik, karena masyarakat di Pasar Turi sudah dua tahun tak bisa berdagang.

“Kalau memang Wali Kota Surabaya punya etos kerja tinggi dan peduli pada rakyat, maka tunjukkanlah itu dalam proses persidangan ini. Kami menunggu kepastiannya,” tegasnya.

Pansus Dipastikan Sesuai Mekanisme

PANGGUNG BIROKRASI

Dukungan ke Dahlan Iskan Mubazir Pemprov, Bhirawa Deklarasi dukungan DPC Partai Demokrat Surabaya terhadap Capres Dahlan Iskan memantik reaksi berbagai pihak. Diantaranya dari internal DPD Partai Demokrat Jatim yang menilai dukungan tersebut mubazir, karena dukungan dilakukan sesama internal Demokrat.

“Jangan minta dukungan sesama Partai Demokrat, jadi kalau sudah Demokrat buat apa di Demokratkan lagi,” ujar politis senior Demokrat yang juga Bendahara DPD Partai Demokrat Jatim, Akhmad Iskandar, Senin (3/3).

Politisi asal Madura ini menyatakan, dari pada melalukan langkah deklarasi dengan memberikan dukungan ke sesama internal, alangkah lebih baik jika kemudian menjadikan konvensi ini sebagai kajian untuk turun ke bawah. Sebab strategi dari konvensi adalah membesarkan nama Partai Demokrat dengan mensosialisasikannya ke masyarakat.

“Jadi jangan menjadi sesuatu yang sudah yes. Tetapi mencari yang masih no menjadi yes,” sambung lelaki yang juga menjadi ketua Fraksi Demokrat DPRD Q iib Jatim itu.Q

Karyawan RS Premier Demo Manajemen Surabaya, Bhirawa Status rumah sakit internasional bukan berarti jaminan tanpa tindakan diskriminasi. Karyawan RS Premier Surabaya (RSPS), menggelar aksi demo kalli keduanya. Senin (3/3/2014).Aksi damai itu dikawal ketat pihak Polsekta Gubeng dan pihak TNI. Mereka berencana menggelar aksi itu sampai 7 Maret atau sampai tuntutan mereka dikabulkan.

Pada aksi kali ini, karyawan yang tergabung dalam Pengurus Komisariat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (PK SBSI) 1992 RSPS menyodorkan 11 tuntutan. Kali ini tak saja masalah gaji yang dipersoalkan, tapi masih banyak persoalan yang terjadi pada menajemen saat ini.

Tuntutan mereka adalah meminta manajemen melaksanakan isi dari perjanjian kerja bersama (PKB) PT Affinity Health Indonesia (AHI) selaku corporate RSPS, pasal 15 dan pasal 38, berikan selisih UMK 2012-2013 dan selisih UMK 2013-2014 yang menjadi hak karyawan, laksanakan pasal 92 angka (1) UU 13/ 2003 tentang Struktur dan Skala Upah Q gat pada 2014 untuk karyawan.Q

trie diana/bhirawa

Spanduk Jokowi Mulai Muncul

Meski belum ada keputusan resmi dari DPP PDI-P siapa calon Presidennya, namun pendukung Joko Widodo (Jokowi) dengan percaya dirinya memasang banner di beberapa titik kota Surabaya, seperti di depan Balai Kota, Jalan A Yani dan perlintasan kereta api Jalan Ambengan Surabaya,Senin (3/3).

Kemenag Janji Bayar Tunggakan TPP GPAI Agustus Mendatang Di Jatim Membengkak Rp. 1,5 triliun DPRD Jatim, Bhirawa Kementerian Agama memastikan akan membayar tunggakan Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) bulan Agustus mendatang. Di Jawa Timur tunggakan itu ditaksir mencapai Rp 1,5 triliun.

Nasib TPP GPAI yang belum dibayar Kemenag sejak tahun 2009 hingga Juni 2013 itu mendapat kepastian setelah komisi E DPRD Jatim menfasilitasi Assosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) Jatim bertemu dengan Komisi VIII DPR RI pertengahan Februari lalu.

Anggota Komisi E DPRD Jatim, Hery Prasetyo , Senin(3/3) yang ikut mendampingi pertemuan dengan Komisi VIII DPR RI mengatakan bahwa Kemenag RI telah melakukan ‘Mal Administrasi’.

Alasannya, selama kurun waktu

hampir lima tahun Kemenang mengabaikan hak-hak Guru Pendidikan Agama Islam, khususnya menyangkut administrasi TPP GPAI. Menurut politisi asal Fraksi Partai Demokrat ini, Komisi VIII DPR RI menegaskan pemberian TPP tenaga pendidik itu amanat Undang-Undang kepada Kemendikbud dan Kemenag yang dimulai sejak tahu 2009.

“Apapun alasannya , tunggakan itu harus dibayar, “ ujar Hery menirukan pernyataan Ketua Komisi VIII DPR RI, Ida Fauziah.

Komisi VIII DPR RI juga telah menginventarisir kegiatan Kemenag yang bisa dialihkan anggarannya untuk membayar tunggakan TPP GPAI. Hasilnya, lanjut Hery ada sekitar Rp.600 miliar yang bisa disisihkan.

“Rp 600 miliar itu rencananya akan dibayarkan pada Agustus 2014 karena Kemenag masih menunggu hasil audit keuangan

Pemkot Tak Pernah Gubris Rekom Legislatif DPRD Surabaya, Bhirawa Ketua komisi C , Sachirul Alim Anwar mengakui banyak rekomendasi tindakn dari legislative tidak efektif menyelesaikan pengaduan masyarakat.

Rekomendasi dewan yang

Untuk diketahui, para pedagang Pasar Turi yang tergabung pada Perkumpulan Pedagang Pasar Turi Baru tahap III (KPPTB) menggugat Walikota Surabaya, Tri Rismaharini dan PT KAI Daops 8 Surabaya terkait ketidakjelasan pembangunan kembali Pasar Turi tahap III usai kebakaran terakhir yang terjadi 15 bulan lalu.

Pedagang sebanyak 973 orang itu pun meminta ganti rugi material senilai Rp 133,065 miliar dan immaterial sebesar Rp 100 miliar secara kontan. Para pedagang itu sejak peristiwa kebakaran hingga saat ini tak diberi lahan berjualan.

Padahal dari keuntungan berdagang itu seharusnya untuk memenuhi hidup Q bed sehari-hari.Q

berupa l kesimpulan rapat dengar pendapat (hearing) menjadi tak bertaji akibat kewenangan tindakan eksekusi pelanggaran Perda ada ditangan Pemkot.

Sachirul Alim Anwar, Se-

nin(3/3) secara gentle mengakui bahwa surat rekomendasi hasil hearing di komisinya tidak efektif karena pelaksanaan eksekusi terhadap pelanggaran perda sangat bergantung kepada

dari BPK RI, “ bebernya.

Dari pertemuan itu, lanjut Hery juga diketahui bahwa selama ini Kemenag memang tidak pernah mengalokasikan anggaran untuk program TPP GPAI karena ada kegiatan lain yang lebih diprioritaskan.

Akibatnya, tunggakan TPP GPAI terus membengkak khususnya di Jatim yang jumlahnya sangat besar dibanding provinsi yang lain.

Terpisah, Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sugiri Sancoko mengatakan DPRD Jatim akan mengawal penuh para guru agama tersebut sampai hak-haknya terpenuhi.

“Kami sudah fasilitasi ketemu dengan Komisi VIII DPR RI yang menaungi Kemenag. Rencananya minggu depan kami ke Jakarta untuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar mempercepat audit untuk update data agar TPP GPAI segera Q cty dicairkan,” jelasnya.Q

respon dan sikap Pemkot Surabaya.

“Kami memang punya hak inisiatif, tetapi tidak mungkin kami selalu menggunakannya dalam kasus pelanggaran perda yang buntu,” jelas Alim. (3/ 03/14) Dikatakan oleh Alim bahwa persoalannya juga menyangkut soal kasus pelanggaran

Perda soal pipa tray milik PT Suparma yang telah habis masa izinnya sejak tahun 2011, karena jika pemkot Surabaya tidak merespon surat rekomendasi dewan, tentu nasibnya akan seperti ratusan kasus pelanggaran yang termuat dalam catatan tahunan di white board ruang Q gat komisinya.Q

DPRD Jatim,Bhirawa Tuduhan jika Pansus Raperda RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) tidak sesuai mekanisme resmi dibantah. Ketua Pansus Raperda RPJMD, Agus Dono Wibawanto , menegaskan semua mekanisme telah dilalui sampai dengan pembentukan dan kerja Pansus RPJMD dimulai.

Menurutnya, untuk keanggotaan fraksi yang duduk sebagai anggota Pansus sudah sesuai aturan. Pimpinan dewan sudah menyerahkan surat ke masing-masing fraksi untuk mengusulkan nama-nama perwakilan fraksi yang akan duduk di keanggotaan Pansus RPJMD. Termasuk, lanjut politisi asal Partai Demokrat Jatim ini jika soal nota penjelasan, sebenarnya sudah dibacakan oleh Gubernur Jatim, Soekarwo saat rapat paripurna lalu. ‘’Karenanya saya heran masih ada yang menuding jika Pansus Raperda RPJMD tidak prosedural. Yang pasti keinginan gubernur untuk menjadikan RPJMD sebagai Perda agar dewan ikut mengkritisi sekaligus memberikan masukan terhadap program pembangunan di Jatim,’’tegasnya, Senin (3/3).

Hal senada juga diungkapkan Ketua Fraksi Partai Demokrat Jatim, Achmad Iskandar. Menurutnya, jika RPJMD sudah saatnya dijadikan Perda. Selama ini RPJMD hanya berdasar pada Pergub, sehingga ketika kebijakan ini tidak dijalankan maka tidak memiliki akses hukum sedikitpun.

Sebaliknya, dengan RPJMD dijadikan Perda, maka kabupaten/kota yang tidak melaksanakan bisa diberi sanksi. ‘’Karenanya beberapa waktu lalu gubernur mencoba mengumpulkan bupati/wali kota se-Jatim di grahadi. Dari situ ada arahan terkait Raperda RPJMD. Dari masukan dan kritikan dari kabupaten/kota tersebut nantinya dijadikan nota kesepahaman yang akan diserahkan kepada DPRD Jatim untuk dijadikan dasar saat melakukan konsultasi ke Bappenas terkait kebijakan RPJM nasional,’’tegasnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Hanura Damai, Kuswanto mengaku saat ini RPJMD hanya memiliki kekuatan pada Pergub saja. Artinya dean tidak mendapatkan sedikitpun porsi untuk memberikan masukan atau kontribusi dalam membuat kebijakan terkait program pembangunan di Jatim.

Untuk itu, dewan mendesak kepada gubernur agar RPJMD dibuat dalam bentuk Perda. ‘’Diharapkan raperda tentang RPJMD segera dibahas dan diselesaikan. Selanjutnya disosialisasikan ke masyarakat agar mereka mengetahui arah kebijakan Pemprov Jatim terkait program pembangunan. Termasuk visi dan misi gubernur saat maju dalam Pilgub Jatim 2013,’’paparnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Jatim, Abdul Halim Iskandar menegaskan anggota Pansus terdiri 10 fraksi dengan total anggota sebanyak 28 anggota. Dan untuk ke anggotaan Pansus merupakan Q cty penunjukan dari tiap-tiap fraksi.Q

RSUD dr Soetomo Miliki Departemen Bedah Plastik

Mampu Rekonstruksi Bibir Sumbing sampai Luka Bakar Kesuksesan tim bedah plastik RSUD dr Soetomo dalam melakukan face off atau operasi pasien Lisa pada 2006 silam menjadi langkah bagi RSUD Dr Soetomo dalam membentuk Departemen Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetika.

Meningkatnya tren operasi plastic di Indonesia juga menajdi salah satu faktor pembentukan deartemen operasi plastik ini. RSUD Dr Soetomo resmi membentuk Departemen Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetika. awal Februari lalu.

Pendiri Bedah Plastik di Indonesia, Prof. Djohansjah Marzoekim,Senin(3/3) mengatakan tim bedah plastik RSUD dr Soetomo selama ini sudah melakukan berbagai tindakan operasi pada berbagai kasus. Dokter bedah plastik pertama di Indonesia ini menyebut tim

bedah plastik rumah sakit yang dikenal dengan RS Karangmenjangan mampu menanganii trauma akibat kecelakaan seperti patah tulang wajah, patah tangan dan kaki, kasus rekonstruksi pasca penanganan tumor, kasus transeks, bibir sumbing hingga kasus korban luka bakar.

“Kalau estetika di sini memang tidak terlalu banyak. Di sini sebagian besar menangani bedah plastik rekonstruksi akibat trauma atau luka bakar. Kalau operasi transeks mungkin hanya sekitar 40 orang sejak

pertama kali dilakukan pada tahun 1979, ini memang tidak digalakkan tetapi kami melakukan operasi karena ingin membantu penderitaan pasien,” paparnya Lebih lanjut ia menyatakan, saat ini banyak dari masyarakat yang memiliki kecukupan keuangan berlomba-lomba dalam memperbaiki penampilan dengan cara operasi. Ada yang operasi plastik dikarenakan faktor kecantikan dan ada yang memang karena faktor medis atau kecelaan.

“Ada tren yang sebagian besar dipicu oleh banyaknya public figur yang melakukan operasi tersebut, seperti demam bedah plastik di Korea.

Di Korea, bedah plastik sudah menjadi hal biasa dan tidak tabu, bahkan disana bedah

RSUD dr Soetomo berhasil melakukan operasi plastik kepada Lisa. plastik kadang menjadi iming-iming atau kado kepada seseorang atau anak yang disayangi,” paparnya.

Ketua Departemen Bedah

Plastik Rekonstruksi dan Estetika FK Unair/ RSUD Dr. Soetomo Prof. Muhammad Sjaifuddin Noer mengakui bila tugas dokter spesialis

dna/bhirawa

bedah plastik tidak hanya berurusan dengan orang yang ingin tampil dari normal menjadi supernormal.

“Bila normal menjadi su-

pernormal itu bedah estetik atau kosmetik. Kalau rekonstruksi adalah tindakan bedah yang ditujukan untuk memperbaiki dari suatu keadaan yang tidak normal atau cacat diupayakan menjadi normal atau mendekati normal,” tambahnya.

Sementara itu salah satu warga Surabaya, Sri Lestari mengatakan, dengan didirikannya Departemen Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetika dapat membuat RSUD Dr Seotomo menjadi rumah sakit rujukan operasi plastik. Tidak banyak tau bahwa RSUD dr Soetomo memiliki Departemen Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetika. ‘’Mungkin dengan cara promosi akan cepat di kenal oleh masyarakat luas,’’ Q dna jelasnya.Q

SURABAYA

Selasa Pahing 4 MARET 2014

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

RAGAM INFO

Puluhan Karyawan PT AJP Ngeluruk PN PN Surabaya, Bhirawa Puluhan pendemo yang merupakan karyawan PT Alam Jaya Primanusa (AJP) Sidoarjo, Senin (3/3) mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Mereka menuntut agar Ferdinal, terdakwa kasus penggelapan uang perusahaan senilai Rp 30 miliar dihukum seberat-beratnya.

Dengan membawa poster dan spanduk, pendemo yang sebagian besar karyawan perempuan ini mendatangi PN Surabaya.

Mereka berdemo di depan halaman PN Surabaya sembari berorasi meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan tuntutan.

“Hukum Ferdinal seberat-beratnya,” teriak pendemo di depan PN Surabaya, Senin (3/3).

Selain menuntut untuk menghukum Ferdinal seberat-beratnya. Mereka juga membeber poster yang berisi hujatan terhadap Ferdinal, yang rencananya hari ini disidangkan. Adapun poster itu berisi tulisan, diantaranya ‘Gara-gara Ferdinal, bayaranku telat, anakku gak mimic susu’, dan ‘Kembalikan uangku, please’.

Koordinator aksi demo, M Dhofir menjelaskan, pihaknya dan seluruh karyawan meminta agar terdakwa penggelapan itu dihukum seberat-beratnya. Menurutnya, selama tiga tahun, Ferdinal dinilai menggelapkan uang perusahaan sekitar Rp 30 miliar.“Di perusahaan, Ferdinal menjadi kepala marketing. Karena itu, bayaran seluruh karyawan selalu terlambat,” ujarnya kepada wartawan.

M Dhofir menambahkan, dalam aksinya, pihaknya menuntut dua hal. Pertama, menghukum Ferdinal seberatberatnya. Kedua, pihaknya meminta agara hak-hak karyawan selama masa Ferdina bekerja, dikembalikan pada mereka. “Hak-hak kami banyak yang hilang waktu Ferdinal menjabat bagian marketing. Jadi, ini harus segera dikembalikan,” tegasnya.

Untuk diketahui, dalam berkas dakwaan pekan lalu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sri Apritini dari Kejati Jatim menjelaskan, perbuatan terdakwa terjadi antara Nopember 2010 hingga Juli 2013. Bersama Kharolina, Yudha dan Heni Lufi Widayati, terdakwa Ferdinal, melakukan penggelapan terhadap PT AJP dengan modus menjual barang perusahaan, di antaranya plastik gelas, di luar harga standar perusahaan.Q bed

Taman Surya Didanai Rp 3,1 M Pemkot Surabaya, Bhirawa Wajah Kota Surabaya kembali dipercantik. Taman Surya, taman yang ada di depan Balai Kota Surabaya ini kini sedang direnovasi. Anggaran untuk mempercantik taman dianggaran Rp 3,1 M. Renovasi dilakukan karena, setiap kali hujan turun, taman ini sering digenangi air. Taman yang dilengkapi air muncrat di tengahnya ini rencananya akan dikeramik.

“Area yang dulunya dipaving, nanti diberi keramik. Kemudian, lahan rumputnya ditinggikan,” kata Eri Cahyadi, Senin (3/3).

Pria yang menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) ini menerangkan, warna keramik yang akan dipasang di Taman Surya, senada dengan yang sudah terpasang di pedestrian.

Selain itu, konsep air muncrat tetap dipertahankan. Begitu pula letak pohonpohon besar tidak akan dipindah atau dikurangi.

Proses renovasi Taman Surya berlangsung sejak Februari 2014. Rencananya, renovasi ini ditargetkan kelar 5-6 bulan lagi.

“Tapi renovasinya sering berhenti karena ada beberapa kali acara-acara pemerintahan yang sulit diprediksi,” tutur Eri. Menurut Kepala Bidang Pembangunan DCKTR Lilik, proses renovasi paling lama akan kelar pada September 2014.

Nantinya, wajah Taman Surya akan sejajar dengan pedestrian di kananQ gat kirinya.Q

Jawa Timur Kekurangan Tenaga Apoteker Surabaya, Bhirawa Jawa Timur kekuarangan tenaga apoteker yang bertugas di rumah sakit dan puskesmas milik pemerintah.

Pemerintah daerah kabupaten/kota masih enggan membuka lowongan PNS untuk tenaga apoteker. ‘’Saat ini kita masih punya 1730 tenaga apoteker yang tersebar di beberapa rumah sakit dan puskesmas di Jatim,’’ ujar Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim, dr Harsono, Senin(3/3).

Menurutnya, kekurangan tenaga apoteker ini mencapai 2128 orang , Sementara idealnya pemerintah daerah termasuk Pemprov harus menyediakan tenaga apoteker sebanyak 3858 orang.

Lebih lanjut Harsono me-

nyatakan, jika disakit dan puskesmas lihat jumlah pendudi daerah. ‘’Kebanyaduk Jatim yang kan tenaga apoteker mencapai 38 juta jiberkumpul di daerah wa rasio kebutuhan yang padat penduduk apoteker harus disehingga daerah terseimbangkan. Rasio pencil jarang ada teidealnya adalah naga apotekernya,’’ 100.000 penduduk jelasnya. dlilayani oleh 10 teTerpisah, Kepala naga apoteker. ‘Kita Bidang Pengembaingin kebutuhan ngan Sumber Daya dr Harsono apoteker di Jatim Kesehatan Dinkes segera ditambah karena ke- Jatim, Hertanto menyatakan, beradaannya sangat vital dan tidak meratanya penyebaran urgent,’’ ujarnya. tenaga medis ini dikarenakan Mantan Bupati Ngawi ini belum kuatnya kebijakan atau mengungkapkan, minimnya regulasi dari pemerintah bebetenaga apoteker disebabkan rapa daerah di kabupaten/kota belum banyaknya pemerintah di Jatim. di kabupaten/kota menerima ‘’Kita tidak mungkin metenaga apoteker sebagai Calon ngangkat ribuan tenaga apoPegawai Negeri Sipil (CPNS) teker sendiri tanpa ada dudi rumah sakit dan pus- kungan dan partisipasi dari kesmas. kabupaten/kota dalam meSelain itu karena belum ngangkatnya,’’ ujarnya. meratanya penyerapan tenaga Hertanto menjelaskan, ke apoteker di beberapa rumah depan dengan digodoknya Ra-

Kondisi Apoteker di Jatim PNS Apoteker Kebutuhan ideal Kekurangan

1.730 orang 3.858 orang.

2.128 orang

Rasio ideal

10 apoteker layani 100.000 penduduk

Rumah Sakit Pemerintah Puskesmas

52 unit 975 unit

perda tentang Tenaga Kesehatan akan membantu pemerataan dalam pemenuhan tenaga apoteker di Jatim.

Raperda ini nantinya akan menjadi Perda dan saat ini masih dalam pembahasan. ‘’Kita ingin pembahasan draf Raperda di Dinkes ini selesai dan segera diajukan di dewan untuk dibahas dan dilaksanakan secepatnya,’’ tuturnya.

Menurutnya, saat ini per-

KPU Jatim Enggan Ekspos Dana Kampanye Parpol

trie diana/bhirawa

Bersihkan Monumen

Petugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Surabaya kembali membersihkan monumen air mancur di Jalan Simpang Lonceng, Senin (3/3).

Pembersihan ini sebagai upaya agar monumen tampak lebih bersih.

Dugaan Korupsi DBHCT Kecamatan Tandes

DPW LPAI Jatim Dukung Temuan Kejari Surabaya, Bhirawa Penelusuran dugaan korupsi penggunaan dana bagi hasil cukai tembakau oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, mendapat sambutan positif dan dukungan dari salah satu aktivis Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Lembaga Pengawas Anggaran Indonesia (LPAI) Jawa Timur.

Kasus yang diawali dari sebuah bangunan berupa ruangan khusus merokok (smoking area) di Kantor Kecamatan Tandes, mendapat dukungan dari Ismet Rama dari DPW LPAI Jatim. Ia menyebut realisasi penggunaan dana tersebut sama sekali tak terpantau sehingga mudah diselewengkan begitu saja.

Dijelaskan Ismet, dana bagi hasil cukai tembakau dikucurkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang langsung diserahkan ke kepala daerah mulai dari Gubernur, Wali Kota/ Bupati se- Indonesia.

“Dana tersebut tidak tercatat di laporan keuangan APBD, sehingga

anggota DPRD pun tak bisa memantau penggunaan dana ini,” ujarnya, Senin (3/3).

Lanjutnya, maka laporan penggunaannya langsung antara SKPD yang mendapat kucuran dana bagi hasil cukai tembakau ke kepala daerah dan langsung dilaporkan ke Menteri Keuangan kepada Pemerintah pusat yang mengucuri dana bagi hasil cukai tembakau ini. “Hal itu rentan dimainkan,” katanya.

Setiap Provinsi/ Kabupaten/ Kota kucuran dananya dari menteri keuangan tidak rata. Besaran dari dana itu tergantung dari keberadaan pabrik rokok yang ada di masingmasing daerah. Ismet menerangkan, adapaun data yang dimiliknya disebutkan, untuk seluruh Kabupaten/ Kota di Jawa Timur, berdasarkan PMK.181/PMK 07/ 2013, digerojok dana bagi hasil cukai tembakau sebesar Rp 1.016.811.731.156. Dari total nilai tersebut, untuk Pemprov Jatim sendiri Rp 305.073.519.347.

Sedangkan khusus untuk Pemkot Surabaya sebesar Rp 31.196.892.354.

“Pertanyaannya, yang sedang diusut Kejari Tanjung Perak pada pembangunan smoking area di Kantor Kecamatan Tandes itu penyelewengan dana bagi hasil cukai tembakau yang dari Pemprov Jatim atau Pemkot Surabaya?,” urainya.

Terpisah, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Tanjung Perak, Gatot Haryono, saat dikonfirmasi, mengaku belum tahu sumber dana bagi hasil cukai tembakau yang sedang diselidikinya di Kecamatan Tandes itu berasal dari sumber kucuran Pemrov atau Pemkot.

“Kami kan masih Puldata, makanya belum tahu kucuran dananya dari mana. Kalau sudah Puldata, pasti kami kabari,” terangnya.

Dari informasi yang berhasil dihimpun, smoking area yang dibangun di Kecamatan Tandes diklaim menghabiskan dana bagi hasil cukai tembakau senilai Rp 69 juta yang bersumber dari Pemprov Jatim. Nilai pembangunannya terindikasi banyak dikorup mengingat ruangannya hanya Q bed seluas 2 x 3 meter.Q

Jatim Bakal Alami Hujan Lebat dan Angin Kencang Surabaya, Bhirawa Sebagian besar wilayah di Jawa Timur pada bulan Maret diprakirakan memasuki musim penghujan. Hal ini menyebabkan keadaan cuaca di beberapa daerah umumnya hujan ringan

jalanan pembahasan Raperda Tenaga Kesehatan baru sampai babak penelitian lapangan belum ke hasil penelitian, drafting, penyusunan Raperda, konsultasi ke pakar, semiloka, draf II, studi banding, dan konsultasi ke Menkes. ‘’Jadi masih banyak tahapan yang akan ditempuh untuk bisa menyelesaikan Raperda Tenaga Kesehatan,’’ ucapQ dna nya.Q

hingga Lebat dan perlu diwaspadai angin kencang.

Prakirawan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klas I Juanda Surabaya, Marlin Tresnawati mengatakan, angin umumnya dari arah Barat

Daya-utara dengan kecepatan 0535 km per jam, suhu udara berkisar antara 18-33 derajat celcius.

Dikatakannya, Wilayah Jatim daerah Madura dan Bawean seperti Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep dan Bawean cuaca

umumnya hujan sedang hingga lebat. Wilayah Jatim daerah utara dan utara tengah meliputi Tuban, Lamongan, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo dan Situbondo cuaca umumnya hujan sedang-lebat .

Sementara untuk wilayah Jatim daerah tengah meliputi Magetan, Madiun, Ponorogo, Ngawi, Bojonegoro, Nganjuk, Kediri, Jombang, Mojokerto dan Bondowoso cuaca umumnya Q bed hujan sedang - lebat.Q

KPU Jatim, Bhirawa Meski semua parpol di Jatim sudah menyerahkan laporan dana kampanye tahap kedua ke KPU Jatim, namun hingga sekarang lembaga tersebut masih merahasiakannya total dana kampanye untuk ke 12 parpol. Sebaliknya, KPU Jatim minta waktu tiga hari untuk melakukan verifikasi lebih dahulu.

Komisioner KPU Jawa Timur, M. Arbayanto menjelaskan bahwa semua partai politik sudah melaporkan dana kampanye tersebut ke KPU Jatim. Namun berapa besaran dana yang dilaporkan, ia enggan menjelaskan. “Sebaiknya menunggu tanggal 5 Maret saja. Kami perlu hati-hati dan memanfaatkan secara maksimal jatah waktu 3 hari untuk verifikasi,” katanya, senin (3/3) Didesak untuk segera mengumumkan besaran nominal dana kampanye masing masing partai? Arbayanto terkesan bertele - tele meskipun ia berjanji akan segera membuka ke publik usai melakukan up date.

“Nanti segera saya sampaikan kalau sudah saya up-date dari sekretariat. Saya juga sedang ada di Malang karena ada koordinasi dengan KPU Kab/Kota se-Jatim.

Jadi tidak sedang bawa berkas-berkasnya,” terangnya.

Sementara itu, Umar Sholahuddin Ketua Parliament Watch Jawa Timur menyampaikan bahwa harusnya KPU Jawa Timur bisa bersikap yang elastis. Tidak terlalu kaku untuk membeberkan besaran nominal dana kampanye parpol ke publik.

“Kalau hanya mengenai besarannya dana kampanye masing - masing partai, itu sah - sah saja di publikasi sebelum di audit. Tapi, kalau mengenai detaildetail sumber dananya dari mana memang harus di audit terlebih dahulu,” kata Umar Sholahuddin Dengan dipublikasi dana kampanye sebelum di audit dan setelah di audit, masyarakat bisa melakukan perbandingan besaran dana kampanye masing - masing parpol. Ini juga sifatnya sebagai upaya transparansi bagi penyelenggara pemilu.

“KPU Wajib melakukan publikasi laporan dana kampanye tahap pertama dan kedua.

Baik yang sudah di audit maupun yang belum,” tuturnya Disinggung hingga kini belum mempublikasi, apakah dikarenakan komisioner KPU Jatim kurang pengalaman dan kinerjanya lamban, mengingat dari kelima komisioner KPU tersebut tidak ada yang incumbent? Pria yang juga dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya ini menuturkan memang para komisioner KPU Jatim semuanya baru.

Akan tetapi, 3 diantara 5 komisioner tersebut pernah menjadi komisioner di KPU kabupaten/kota. “Mereka memang masih butuh penyesuaian kinerja. Apalagi tahapan pileg sudah berjalan.Penyesuaian itu pastinya berpengaruh terhadap proses pileg yang salah satunya mengenai persoalan dana kampanye,” Q cty pungkasnya.Q

SMI Gelar Aksi Demo Lawan Kapitalisasi Dunia Pendidikan “Pendidikan bermutu itu mahal”, kalimat ini sering muncul untuk menjustifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan.

Mahalnya biaya pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT) membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah.

Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) dengan lambang bintang merah dan gerigi hitam ini melakukan aksi orasi di depan Gedung Grahadi Surabaya, senin (03/3). Gabungan dari berbagai Universitas di Indonesia ini dalam SMI memprotes karena biaya pendidikan di Indonesia mahal.

Mahasiswa Unesa Fakultas

Ilmu Sosial, Reza mengatakan berharap kepada pemerintah agar mewujudkan suatu pendidikan gratis dan demokratis dan bervisi kerakyatan, karena pendidikan yang sekarang menjadi ajang komoditas jual beli kepada pemodal (pengusaha).

“Kami berharap kepada pemerintah untuk mewujudkan pendidikan gratis dari TK sampai Perguruan Tinggi, karena yang saya lihat pendidikan sekarang menjadi ajang komoditas jual beli kepada kaum pengusaha atau pemodal, dari situ dunia pendidikan mulai

dimasuki oleh pemodal-pemodal yang ingin mencari keuntungan melalui pendidikan itu sendiri,” tutur Reza selaku Korlap.

Dalam aksi ini dihadiri dari Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) dari perwakilan seluruh cabang seluruh Indonesia yang ada SMInya dan ada dari solidaritas dari buruh untuk mendukung aksi ini,”Aksi ini dihadiri dari SMI seluruh Indonesia yang ada cabang SMInya dan dari solidaritas dari buruh untuk mendukung aksi kami ini,” tambahnya saat ditemui Bhirawa.

Seperti yang diketahui masyarakat bahwa perguruan tinggi yang dulunya terkenal murah tapi nyatanya sekarang

mahal,”khususnya di Perguruan Tinggi ini mengalami suatu kenaikan yang cukup signifikan, yang dulunya di tingkatan kampus-kampus yang terkenal murah seperti Unesa tapi hari ini berkisar 3 Juta sampai 6 Juta soal uang kuliah tunggal,” tambahnya.

Risky, mahasiswa dari Universitas Bumi Hijrah Maluku Utara menambahkan dengan adanya agenda Nasional ini juga ingin menyuarakan daerah asal kami di Maluku Utara. Di sana sekarang sekolahsekolah yang berstatus Negeri di swastakan,” pendidikan di sana yang berstatus negeri tapi sekarang banyak yang diswastakan mas,” tutur Rizky.Q geh

trie diana/bhirawa

Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) unjuk rasa di depan Gedung Grahadi Surabaya, Senin (3/2). Aksinya mengajak rakyat, mahasiswa, dan segenap masyarakat Indonesia untuk melawan kapitalisme pendidikan.

OPINI

4 Tajuk

Menyamankan Pelaksanaan UN MULAI bulan Maret ini peserta didik kelas IX (SMP) dan kelas XII (SMU, MA dan SMK) sudah mulai intensif mempersiapkan diri mengikuti Ujian Nasional (Unas). Sekolah dan lembaga bimbel (bimbingan belajar) mulai menyelenggarakan try-out. Orangtua murid juga sudah bagai habis-habisan mengeluarkan biaya persiapan, agar anaknya lulus Unas dengan memperoleh nilai baik. Hasil Unas bisa digunakan untuk “tiket” masuk ke pendidikan lebih tinggi.

Siap atau tidak siap, Unas harus dijalani. Toh sebenarnya, berbagai ujian serupa sudah sering dihadapi, walau istilahnya bukan Unas. Biasanya memakai istilah UTS (ujian tengah semester), atau UAS (ujian akhir semester). Bahkan, mulai pekan ini tingkat SLTA sudah mulai ujian sekolah.

Biasanya pula masih ditambah, mengikuti try-out. Bedanya, berbagai ujian itu materi soal-soal dibuat oleh sekolah sendiri. Sedangkan materi Unas dibuat oleh pemerintah.

Apakah ada bedanya?

Unas, harus diakui masih merepotkan seluruh stake-holder kependidikan. Pemerintah daerah (Diknas) repot karena anggaran UN tidak dapat dicairkan untuk termin pekerjaan yang sedang dibutuhkan. Biaya pengawas se-jawa Timur, belum dicairkan sampai H-1 pelaksanaan UN. Sekolah, juga direpotkan karena hak evaluasi hasil belajar lembaga pendidikan “diambil-alih” oleh pemerintah pusat.

Tetapi yang lebih direpotkan adalah orangtua murid, karena harus menambah biaya bimbingan belajar (bimbel) anak-anak untuk menjamin nilai kelulusan yang baik. Terutama untuk anak-anak SMP, nilai kelulusan akan menjadi tiket utama untuk memasuki sekolah (SMU/MA dan SMK) negeri maupun sekolah favorit. Selain gratis (dibiayai pemerintah), sekolah negeri rata-rata memiliki mutu pengajaran lebih baik.

Tahun ini, Unas SMP dan SLTA masih diselenggarakan terpusat oleh Kemendikbud, dengan beberapa perbaikan.

Tahun lalu Unas diperburuk dengan lembar jawaban yang mudah sobek (manakala dihapus). Tahun ini digunakan kertas lembar jawaban seberat 100 gram, hampir setara kertas cover. Sedangkan lembar soal menggunakan bahan kertas seberat 80 gram, lebih baik dari kertas surat pemerintahan.

Sehingga diharapkan peserta Unas lebih nyaman.

Karena itu biaya pencetakan naskah Unas dialokasikan sebesar Rp 124 milyar. Namun syukur, realisasi lelang hanya sebesar Rp 88,6 milyar. Tapi yang penting sebenarnya bukan hanya tentang kertas lebih berkualitas, melainkan naskah soal Unas. Banyak peserta kesulitan memahami bahasa soal. Sangat berbeda dengan bahasa guru maupun bahasa pada soal ujian di sekolah. Seolah-olah Unas menggunakan bahasa “lain.”

Nampaknya bukan guru SMP yang membuat soal. Begitu pula Unas SLTA. Bahkan liku-liku bahasanya terkesan menjebak. Banyak yang terpeleset dan salah memahami soal, sehingga jawaban yang dipilih pun salah. Tetapi peserta didik yang mengikuti bimbel di luar sekolah, seolah-olah cukup memahami bahasa materi soal. Nampaknya, bimbel telah membiasakan diri dengan bahasa Unas.

Bersyukur, Kemendikbud telah “melepas” penyelenggaraan Unas SD kepada Pemda. Sehingga bahasa pengantar Unas (mudah-mudahan) bisa lebih mudah dipahami. Unas SD telah berganti menjadi ujian sekolah (Usek). Kisi-kisi materi soal dibuat oleh tim guru-guru sekolah se-rayon. Dengan Usek, beban psikologis yang ditanggung murid SD lebih kendur.

Banyak orangtua tak tega melihat ketegangan anak-anak menghadapi Unas. Tak jarang, orangtua memilih “jalan pintas” dengan cara tidak mulia. Antaralain mencari kunci jawaban secara ilegal. Tetapi Unas pada tahun ini, tidak mudah lagi. Sekarang, setiap ruang kelas lokasi Unas akan terdiri dari 20 jenis soal. Artinya, materi soal yang dihadapi berbeda dengan teman bangku sebelah.

Variasi soal Unas sebenarnya telah diberlakukan sejak tiga tahun silam (walau hanya dalam 5 varian). Namun toh, banyak yang memperoleh bocoran jawaban lengkap setiap varian! Bagaimana Kemendikbud menggaransi kemurnian hasil Unas? Wallahu a’lam. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Menanamkan Kembali Nilai-nilai Pancasila SETIAP hari, banyak kasus kriminalitas menghiasi berita-berita media massa, baik cetak maupun elektronik.

Namun, bagaimana mewaspadai agar aksi-aksi kriminalitas yang banyak menimpa rakyat itu bisa diminimalkan? Pertanyaan ini muncul karena keprihatinan sekaligus kepedihan menyaksikan kian maraknya tindak kriminalitas menimpa sesama anak bangsa tanpa pandang bulu.

Kenapa semudah itu kejahatan terjadi di tengah bangsa yang beradab dan dilandasi dasar falsafah Pancasila? Memang, ada yang bilang bahwa Pancasila tinggal kenangan.

Meski Pancasila sering disebut-sebut namun tidak diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Memang, masih ada pejabat atau mantan pejabat yang terus-menerus menyuarakan kebersamaan, kemandirian dan mengajak saling bergandengan tangan membangun bangsa yang luas dari Sabang hingga Merauke. Namun, harus diakui bahwa banyak pula di antara pejabat sekarang ini yang sepertinya tidak hirau lagi dengan nilai-nilai Pancasila.

Ada kesan mereka bekerja seolah hanya untuk kepentingan diri dan kelompoknya saja, tanpa mempedulikan nasib kebanyakan rakyat. Apakah pejabat macam ini mau memahami dan bersimpati dengan fakta masih banyaknya anak bangsa yang hidup pas-pasan bahkan serba berkekurangan, alias miskin, sepanjang waktu hidup di jalanan, atau tidak mempunyai mata pencaharian sehingga tidak tahu apa yang harus dikerjakannya?

Apakah mereka yang tidak jelas usaha dan pekerjaannya itu tidak potensial menyumbang tingginya angka kriminalitas di tengah bangsa ini? Tentu tidak mutlak seperti itu. Namun, kejahatan yang terjadi saat ini, kelihatannya tidak semata dilakukan oleh kaum pengangguran, atau orang miskin saja. Tetapi, malah oleh orang yang mempunyai kekuasaan, menguasai persenjataan, atau bukan orang yang lemah.

Lalu, bagaimana mewaspadai kejahatan, sementara orang berada pada posisi yang lemah, dan sulit melakukan komunikasi dengan orang yang punya kekuatan dan power?

Jika sekarang diakui bahwa materi menjadi biang kerok hingga orang saling sikut dan adu kuat, maka harus ada antisipasi terhadap adu kekuatan ini. Harus ada pemisah, yakni moral seperti disuarakan oleh para ulama, kyai maupun kaum agamawan pada umumnya.

Umi Kalsum Alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

SeLasa Pahing 4 MARET 2014

Birokrasi di Era Pelayanan Prima Penilaian kinerja birokrasi publik tidak cukup hanya dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator yang melekat pada birokrasi itu seperti efisiensi dan efektivitias. Tetapi harus dilihat juga dan indikator-indikator yang melekat pada pengguna jasa, seperti kepuasan pengguna jasa, akuntabilitas, dan responsibilitas.

P

enilaian kinerja dan sisi pengguna jasa menjadi sangat penting karena birokrasi publik seringkali memiliki kewenangan monopolis sehingga para pengguna jasa tidak memiliki alternatif sumber pelayanan. Dalam pelayanan yang diselenggarakan oleh pasar, yang pengguna jasa memiliki pilihan sumber pelayanan, penggunaan pelayanan bisa mencerminkan kepuasan terhadap memberi layanan.

Dalam pelayanan oleh birokrasi publik, penggunaan pelayanan oleh publik sering tidak ada hubungannya sama sekali dengan kepuasannya terhadap pelayanan.

Kesulitan lain dalam menilai kinerja birokrasi publik muncul karena tujuan dan misi birokrasi publik seringkali bukan hanya sangat kabur, tetapi juga bersifat multidimensional.

Sejalan dengan perkembangan pelayanan, bahwa meningkatnya kualitas pelayanan publik dan publik merasakan kepuasan atas pelayanan tersebut, merupakan tujuan akhir dari reformasi birokrasi yang dijalankan Pemerintah. Bahkan kualitas pelayanan publik menjadi barometer bagi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

Oleh karena itu, semua kementerian/lembaga serta pemerintah daerah mempunyai target pencapaian yang jelas setiap tahunnya, untuk menuju ke sana, dan harus ada ukuran-ukurannya, indikatorindikatornya setiap periode. Lalu indikator pencapaian tahunan, lima tahunan harus ada.

Banyak pihak menilai, upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menggenjot investasi dirasa luar biasa. Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jawa Timur dalam setiap kesempatan sering mengatakan, pihaknya akan memberi jaminan kepada para investor. Jaminan itu berupa masalah tanah, buruh, energi listrik, dan kemudahan perizinan. Selain itu, banyak upaya lain yang dilakukan

T

e-Banking,” Selain e-Banking,”. itu, BPM juga sudah geographic information system (GIS) dan video conference untuk mempercepat waktu koordinasi tentang kajian teknis perijinan penanaman Pemerintah Provinsi modal yang diurus untuk meningkatkan masyarakat dan peninvestasi. gusaha di UPT P2T Di antaranya denOleh BPM Jatim. gan memperkuat jarM. Amir. HT ”Tak hanya itu, seingan kerjasama pertiap tiga bulan sekali, dagangan, investasi kita juga menggelar dan tourisme melalui forum businees meeting dan help kerjasama sisters-province dalam desk untuk membantu menyeledan luar negeri. Juga kerjasama saikan permasalahan dan kendala dengan Kedutaan Besar Republik yang muncul selama proses penguIndonesia (KBRI), Kamar Dagang rusan perijinan”. dan Industri (Kadin) Jawa Timur Kemudian dimunculkan prinsip dengan luar negeri, dan kerjasama dasar SSW adalah kesalingterhuantar investor dalam dengan luar bungan antara Dinas Cipta Karya negeri. dan Tata Ruang (DCKTR) denLangkah bekerjasama dengan gan System Informasi Manageberbagai pihak itu ditunjang denment (SIM) di beberapa SKPD gan upaya mengintesifkan dan atau unit kerja yang dikoordinasi memperluas jaringan promosi Dinas Komunikasi dan Infordi dalam dan luar negeri, mematika (Diskominfo) dan selannyediakan layanan informasi jutnya Unit Pelayanan Terpadu secara online melalui website, serta Satu Atap (UPTSA) sebagai temmelakukan kerjasama pelayanan

Menurut Pakde Karwo, melalui sistem baru yang sudah online tersebut, layanan mengurus ijin investasi akan semakin mudah dan dapat dilakukan dari berbagai tempat, seperti kantor bank, kantor pos, dan berbagai tempat lainnya. ”Jadi semua perijinan akan dipermudah dengan multi channel, yaitu bisa mengurus perijinan dimana-mana seperti konsep Samsat Drive Thrue, Samsat Corner, Samsat Keliling, dan Samsat e-Banking,”. perizinan investasi antara Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Menurut Pakde Karwo, melalui sistem baru yang sudah online tersebut, layanan mengurus ijin investasi akan semakin mudah dan dapat dilakukan dari berbagai tempat, seperti kantor bank, kantor pos, dan berbagai tempat lainnya. ”Jadi semua perijinan akan dipermudah dengan multi channel, yaitu bisa mengurus perijinan dimana-mana seperti konsep Samsat Drive Thrue, Samsat Corner, Samsat Keliling, dan Samsat

pat untuk melakukan verivikasi bagi pemohon.

Mekanisme pemrosesan program SSW ini dapat dilakukan secara pararel, yakni beberapa izin yang diajukan pemohon dapat diproses secara simultan, tidak saling tunggu antara izin satu dengan izin lainnya. Keunggulan lain SSW yakni waktu penyelesaian lebih cepat. Dengan mekanisme pararel, yang otomatis akan memangkas waktu proses perizinannya. Sebagai gambaran, dengan sistem seri, misalnya saja

mengurus 5 perizinan yang masing-masing membutuhkan waktu 5 hari, maka seluruh izin tersebut baru selesai dalam 25 hari. Sebab, izin akan diproses satu per satu.

Selama izin yang satu belum selesai, maka proses belum bisa dilanjutkan ke izin berikutnya. SSW mempermudah perizinan usaha dan mempercepat pelayanan di bidang perijinan. Dengan mekanisme ini diharapkan siapapun dapat mengaksesnya dari mana saja, dengan kepastian mengenai persyaratan, waktu, serta biaya pengurusan. Seluruh proses menggunakan data elektronik.

Jadi mulai gambar, dokumen-dokumen persyaratan, surat tanah, gambar perencanaan, kemudian juga dokumen yang lain semua secara elektronik. Jadi bisa dilakukan di rumah, tidak harus di UPTSA (Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap). Bisa dilakukan di mana saja.

Sistem tersebut diperkirakan memudahkan masyarakat dalam berinvestasi, karena dikerjakan dengan sistim online. Melalui SSW seluruh izin dapat langsung diproses secara bersamaan.

Rentang waktu penyelesaian perizinan di SSW ini beragam, mulai dari 14 hari hingga 30 hari tergantung jenis izin yang diajukan. SSW dapat menjadi contoh program andalan bagi pemerintah daerah lainnya, terutama mereka yang berniat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memeratakan kemampuan ekonomi masyarakat daerah. Pelayanan Perijinan On-line di Surabaya, sebagai berikut : Izin Rekomendasi Menara, SKRK, Ijin Mendirikan Bangunan, Ijin HO, Ijin Usaha Jasa Konstruksi, Balik Nama Ijin Pemakaian Tanah, Perpanjangan Ijin Pemakaian Tanah, Peresmian Ijin Pemakaian Tanah, Pemutihan Ijin Pemakaian Tanah, Ijin Praktek Tenaga Medis. Pertanyaannya, apakah semua masyarakat pelanggan dapat mengikuti terobosan program ini?. Tentunya butuh waktu sosialisasi secara inten dan terkoordiansi melalui berbagai media, agar masyarakat mampu mengikuti program-program percepatan pembangunan menuju pelayanan prima.

Peneliti Kebijakan Publik

Menuju Pemilu yang Berkualitas

ahun 2014 ini merupakan tahun politik, dimana rakyat akan menggelar pesta demokrasi berupa pemilihan umum, baik itu pemilihan ditingkat legislatif maupun eksekutif. Pesta demokrasi rakyat indonesia ini penting karena menjadi sarana bagi rakyat untuk memilih calon pemimpin untuk lima tahun ke depan secara LUBER JURDIL. Meski pelaksanaanya di atas kertas, proses pemilihan kandidat calon terkait pemilu cukup memadai, namun di lapangan masih ada beberapacatatan yang cukup memprihatinkan dan menjadi bahan evaluasi bersama. Artinya bahwa harapan adanya pemilu yang jujur dan adil, seakan runtuh ketika proses pemilu masih sering terjadi tindak kecurangan-kecurangan yang berdampak pada ketidakpuasan rakyat yang berujung pada kerusuhan sosial.

Inilah pentingnya upaya antisipatif dari semua pihak agar kita tidak hanya cenderung menyalahkan sistem yang ada,tapi juga lebih member solusi atas perkara itu sendiri.

Pemimpin negara merupakan tonggak laju perkembangan suatu negara, pemimpin harus memiliki integritas dan semangat reformasi yang tinggi untuk semua aspek kehidupan, baik dalam aspek pendidikan, politik, ekonomi, sosial dll. apalagi saat ini indonesia sedang mengalami krisis identitas, begitu banyak pejabat-pejabat negara ini yang kurang menjalankan tugas dan fungsi nya selaku aparatur negara, cukup banyak bangsa yang hanya menjadi budak dinegaranya sendiri, korupsi marak dimana-mana mulai dari tukang sayur sampai anggota dewan yang duduk seraya bertepuk tangan ria dikursi panas nya, dan sederetan masalah-masalah yang selalu berputar dan membentuk sebuah siklus, layaknya memang indonesia sudah sejak lama memiliki sahabat sejati berupa masalahmasalah tersebut diatas.

Menurut hemat gislative dan ekseOleh : penulis banyak kutif serta lemahnya nya partai politik kepemimpinan naIzna Nur Rahmah yang mendaftarsional. Harapan ini kan diri dalam bisa terwujud jika pemilu 2014 ini pemilu berlangsung baik yang notabene partai lama jujur dan adil dan masyarakat maupun partai-partai baru harus selaku pemilih termasuk mahadiimbangi dengan meningkatsiswa sebagai pemilih muda yang nya sumber daya manusia yang harus bertindak lebih cerdas dalam mampu mewujudkan indonesia memilih kandidat wakil rakyat yang bersih dan sehat, janji-janji serta calon presiden dan calon manis yang di lantunkan calegwakil presiden. Tentu saja, begitu caleg tersebut melalui kampanye dahsyatnya pergulatan yang akannya merupakan mimpi indah mewarnaidi tahunpolitik ini. bagi masyarakat indonesia, keKualitas pemerintahan lima percayaan dan keyakinan telah tahun kedepan tercermin pada

Kualitas pemerintahan lima tahun kedepan tercermin pada kualitas proses pemilihanya, dan demokrasi merupakan masalah yang ada pada proses tersebut, proses pemilihan yang baik bersih dan tanpa adanya kecurangan akan berimplikasi pada terciptanya pemerintahan yang sehat dan bersikap transparan kepada masyarakat, prosesipemilihan umum sering sekali diliputi dengan adanya tindak kecurangan, baik kecurangan individu, antarpartai dan penyelenggaraan pemilu itu sendiri, dan semua kecurangan tersebut dilakukan dengan mekanisme yang sistematis. diberikan kepada mereka yang terpilih untuk menduduki kursi panas di tingkat eksekutif dan legislatif , amanah tersebut hendaknya mampu diemban secara maksimal karna pertanggung jawaban atas semua itu tidak hanya kepada rakyat semata akan tetapi pertanggung jawaban yang utama adalah dihadapan Tuhan YME. Lazimnya pesta demokrasi lima tahun sekali iniakan menghasilkan energi bangsa yang tersedot dalam dinamika pertarungan politik yang akan menentukan perjalanan bangsa ini pada lima tahun ke depan. Seluruh elemen bangsa tentu berharap pemilu bukan hanya ritual tahunan.

Pemilu harus bisa menjadi moment transformasi dan Reformasi bangsa yang saat ini masih terbelenggu budaya korupsi di kalangan le-

kualitas proses pemilihanya, dan demokrasi merupakan masalah yang ada pada proses tersebut, proses pemilihan yang baik bersih dan tanpa adanya kecurangan akan berimplikasi pada terciptanya pemerintahan yang sehat dan bersikap transparan kepada masyarakat, prosesipemilihan umum sering sekali diliputi dengan adanya tindak kecurangan, baik kecurangan individu, antarpartai dan penyelenggaraan pemilu itu sendiri, dan semua kecurangan tersebut dilakukan dengan mekanisme yang sistematis. dalam kecurangan tersebut terkadang antar kandidat calon saling mengungkit dosa lama menguak kelemahan dari kandidat lain, dan mengutarakan janji-janji agar mendapat simpati dari masyarakat.

Sepanjang jalanan desa sampai ibukota masyarakat indonesia sedang berada di tengah hiruk pikuk banyak nya spanduk dan baliho, hendaknya masyarakat lebih kritis dalam memilih kandidat calon yang sesuai dengan harapan bangsa, menjadi pemilih cerdas untuk menuju pemilu yang berkualitas, lalu sekarang pertanyaanya adalah bagaimana untuk menjadi pemilih cerdas tersebut? Pemilih yang cerdas adalah bagaimana para pemilih mampu melihat siapa calon yang akan dipilih nantinya, bagaimana rekaman jejaknya di lapangan, bukan karena uangnya atau sembako nyayang diberikan secara Cuma-Cuma dan mengandung maksut tertentu akan tetapi bagaiamana pemilih mampu betulbetul mengenal calon yang akan dipilih berdasarkan bibit bebet dan bobotnya. setiap warga negara diharapkan menjadi pemilih yang cerdas yakni masyarakat yang mampu memilih wakil nya sesuai suara hati yang baik tanpa ada keterpaksaan dari pihak manapun. menjatuhkan pilihanya pada figur seseorang yang memang pantas menjadi pemimpin baik dibidang pemerintah (eksekutif) dan wakilnya di lembaga (legislatif).

Marilah kepada segenap bangsa indonesia yang merindukan akan indonesia yang bersih, damai dan bersahaja, mari kita songsong pemilu mendatang dengan menjadi pemilih yang cerdas, menjadi pemilih yang mampu memilih pemimpinnya dengan benar tanpa ada keterpaksaan dari pihak manapun, dengan begitu niscaya akan terwujud sosok pemimpin yang baru yakni pemimpin yang mampu mengayomi rakyat nya dan mewujudkan indonesia yang progres terhadap semua aspek kehidupan. Pemilu yang demokratis adalah dambaan semua rakyat indonesia. Marilah bersemangat menjadi pemilih yang cerdas untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas.

Mahasiswa PPUT UM Malang

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Bangkalan: Aditiya Roosvianto, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Iklan: Sufendhi Dimyati (Koordinator), Guruh Eko Prasetyo, Sri Poernomo Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Keuangan: Etti Sri Kustini (Koordinator/Akuntansi), Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Selasa Pahing, 4 MARET 2014

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

5

Direktur PDAM Sidoarjo Lebih Cocok dari Internal Sidoarjo, Bhirawa Direktur PDAM Sidoarjo, Djajadi SH, segera memasuki masa pension per Juli 2014. Djajadi berpendapat, walau untuk mengisi penggantinya nanti akan dilakukan dengan cara fit and proper test, namun sebaiknya calon-calonnya dari internal sendiri.

Menurut pertimbangan Djajadi, mereka sudah ahli di bidangnya, pengalaman dan sudah tahu seluk beluknya pekerjaan di PDAM. Mereka tak perlu belajar lagi sehingga begitu memimpim PDAM bisa langsung start. ‘’Istilahnya mereka bisa langsung mempercepat pekerjaannya, tak ada istilahnya masa transisi, masa pembelajaran dulu, masa orientasi. Dan semua itu tak

perlu,’’ kata Djajadi, ditemui disela-sela usai memimpin apel pagi karyawan PDAM Sidoarjo, Senin (3/3) kemarin.

Selain itu, kalau pimpinannya dalam sendiri akan lebih efisien dari sisi cost. Karena kalau dari luar, butuh dana besar untuk keperluan biaya pension, sebab bisa mencapai miliaran.

Dalam peraturan Mendagri, lanjut Djajadi yang memimpin

ali/bhirawa

Djajadi SH

PDAM Sidoarjo Selama dua periode itu, juga dijelaskan, salah satu syarat Direktur di PDAM, harus mempunyai sertifikat manajemen air minum dan harus punya pengalaman mengelolah PDAM. ‘’Ini yang kita perlukan, karena kini sekitar 70% PDAM di Indonesia kondisinya sedang tidak sehat, karena dipimpin oleh orang-orang yang bukan ahlinya,’’ tegasnya.

Dari sekitar 425 PDAM yang ada di Indonesia, yang sehat hanya 30%. Alhamdulilah itu termasuk PDAM Sidorjo. Kalau PDAM dipimpin orang yang bukan ahlinya, maka untuk belajar saja harus dibutuhkan waktu sekitar dua tahun. Padahal dua tahun

itupun belum tentu menguasi.

Apalagi kini, kata Djajadi, banyak sekali kebijakan di bawah yakni di cabang-cabang PDAM. Bisa-bisa mereka yang bukan ahlinya tak faham. ‘’Sehingga bagaimana bisa membuat kebijakan untuk pelayanan dan strategi kalau tidak mengerti,’’ katanya.

Untuk menjabat di PDAM kata Djajadi hanya 4 tahun. Kalau untuk belajar dibutuhkan waktu dua tahun, maka jadi hanya tinggal dua tahun sisanya untuk memimpin. Menurut pengalamannya selama bekerja dari bawah, di PDAM Sidoarjo ini sejak 1983, perkembangan PDAM Sidoarjo ada kemajuan justru ketika masa

Gresik Layak Menjadi Kota Pelabuhan

KELANA

18 BTS di Gresik Belum Berizin Gresik, Bhirawa Tim teknis pengawasan dan pengendalian telekominasi bersama Pemkab Gresik akan turun ke lapangan, guna menertibkan sejumlah BTS yang belum berizin. Sebab setelah ditelusuri masih banyak Base Transceiver Station (BTS) tak ada izinnya.

Rencanannya tim gabungan diantaranya dari Dinas Perhubungan (Dishub), Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP), Badan Lingkungan Hidup (LH) Satpol PP, Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Bagian Hukum, Rabu (5/3) besok akan turun ke lapangan melakukan penertiban. ‘’Sebab SK dari Pak Bupati sudah turun.

Makanya Rabu besok akan dilakukan penertiban,’’ kata Manuntun Sianturi, Kepala Bidang (Kabid) Komunikasi, Informasi, Perhubungan Darat dan Perkerataapian pada Dinas Perhubungan Pemkab Gresik, Senin (3/3).

Menurut Sianturi, jumlah BTS di Kab Gresik kini sebanyak 286 menara. Dari jumlah itu terdapat 18 menara yang belum berizin. Baik izin HO, izin pemanfatan ruang dan IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Tapi, semuanya itu kini masih dalam proses di BPMP, instansi yang berwenang menerbitkan izin. ‘’Kalau tanya kapan selesainya izin itu, silahkan tanya saja ke BPMP,’’ tegas mantan Kasubag Pemberitaan Humas Pemkab Gresik ini.

Dijelaskan Sianturi, sebagai Kota Industri, Gresik masih membuka peluang bagi pendirian BTS baru. Berdasarkan site plan yang ada, masih banyak zona atau area untuk pendirian BTS baru di Gresik, kecuali kecamatan kota, yaitu Gresik, Kobomas dan Manyar. Untuk mendirikan BTS di tiga kecamatan ini boleh, tapi harus ada persetujuan dari bupati.

Kebaradaan BTS seluler, menurut Sianturi, sangat urgent sekali. Kalau tak ada BTS bisa dibayangkan bagaimana sulitnya melakukan komunikasi. ‘’Apakah harus kembali ke zaman dulu lagi harus pakai surat. Bahkan, tahun 2013, hasil dari pajak menara di Gresik mencapai Rp1,2 miliar,’’ tuturnya.

Maka jika terjadi konflik antara pemilik BTS dengan warga, harusnya ada pembelaan dari pemerintah sebagai mediator. Bahkan yang sangat disayangkan Sianturi, banyak camat yang tak tahu jumlah menara yang di wilayahnya. Jika camat sampai tidak tahu, menurutnya itu tidak mungkin.Q eri

kerin ikanto/bhirawa

Salah satu menara di Jl. Proklamasi yang bermasalah karena belum dilengkapi izin.

kariyadi/bhirawa

Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) berdialog dengan siswa SMAN 1 Pacet, Senin (3/3) kemarin.

Gresik, Bhirawa Pangarmatim Laksamana Muda TNI Agung Pramono SH MHum berkunjung ke Kab Gresik, Senin (3/3) memberikan saran kepada Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto, agar menggarap Kab Gresik sebagai Kota Pelabuhan.

Sebab setelah melihat geografis Gresik serta berkeliling ke sejumlah daerah sekitar pesisir, Agung menemukan banyak tempat yang cocok dan mendukung sebagai Kota Pelabuhan. ‘’Wilayah Gresik ini sama dan persis seperti Kota Fremantle di Australia Barat,’ katanya .

Jenderal kelahiran Malang 54 tahun yang lalu itu mengaku kunjungannya ke kantor Bupati Gresik ini baru kali pertama yang selama menjadi Panglima Armatim. ‘’Kalau di luar Jawa dulu saya sering berkunjung ke Kantor Bupati dan Gubernur. Tapi saat di Jawa baru Gresik yang pertama. Dan ini mungkin dipenghujung tugas saya di Armatim,’’ tuturnya.

Menurut Armatim, kunjungan ke Gresik ini sebagai arena reuni dengan Bupati Sambari. Sebab bupati merupakan teman lama saat sama-sama di Pramuka di Saka Bahari.

Menurutnya, banyak kenangan bersama orang nomor

satu di Pemkab Gresik ini.

Bahkan, Agung merasa bangga menjadi pramuka. Kalau tak menjadi Pramuka mungkin tak akan seperti saat ini.

Bahkan, diantara temannya, banyak yang menjadi orang penting. Diantaranya, ada yang menjadi TNI, bupati, eksekutif, masinis. ‘’Tapi, ada juga yang menjadi tukang becak,’’ kenangnya.

Tentang sarannya pada bupati untuk menggarap Gresik menjadi Kota Pelabuhan, kerena sebelumnya Agung sudah berkunjung ke sejumlah tempat yang ada di Gresik, khususnya di daerah sekitar pesisir. Bentuk bangunan serta kawasan sekitar Pulopancikan, Bedilan dan Kebungson ini cocok dijadikan haritage area. ‘’Saya juga sudah menyusuri perairan di Sungai Sembayat, Manyarsidomukti dan Karangkering. Andai digarap saya yakin Gresik akan menjadi Kota Pelabuhan yang pertama di Indonesia,’’ Jelasnya.

Sementara, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto menangapi serius saran Pangarmatim itu. Bupati juga menyampaikan terima kasih atas bantuan TNI Angkatan laut yang selama ini telah membantu dalam membersihkan ranjau di lahan yang bakal dibangun pelabuhan International di Desa Banyutami, Kec Manyar itu.Q eri

Bupati MKP Turun ke SMAN Pacet Redam Demo Siswa dan Guru Agar Tak Berlanjut Kab Mojokerto, Bhirawa Aksi demo guru dan siswa terkait tuntuntan mundur kepala SMA Negeri 1 Pacet, yang digelar di halaman Kantor Dinas Pendidikan, Jum’at (28/2) siang lalu, langsung disikapi Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa. Orang nomer satu di Pemkab Mojokerto itu turun ke untuk mengetahui secara langsung situasi sekolah, Senin (3/3) kemarin.

MKP bahkan berdialog langsung dengan siswa-siswi yang sedang dalam proses belajar mengajar. Dalam dialognya MKP menanyakan bagaimana keadaan sekolah juga tentang pola kepemimpinan kepala sekolah, Masyhudi yang menjadi obyek demo.

Para siswa dengan polos menjelaskan, bahwa selama kepemimpinan Masyhudi tak ada perubahan ataupun penambahan fasilitas sekolah. Seperti halnya, pembangunan masjid yang belum terselesaikan dan tak adanya bangunan aula serta perpustakaan.

Dari hasil pantauan dua kelas yang berbeda, bupati menggantongi sejumlah data yang menyebutkan, adanya tambahan biayabiaya, diantaranya biaya SPP Rp170 ribu per bulan, tabungan rekreasi Rp15 ribu per bulan juga tambahan bagi siswa baru plus naik kelas sebesar Rp10 ribu. Selain itu juga ada infaq untuk masjid yang nyatanya belum terselesaikan hingga kini. Bupati juga menampung keluhan siswa tentang kondisi bangunan kelas yang sudah rusak, toilet tak memadai, air PDAM yang kotor, tempat parkir kurang memadai serta gedung laboratorium yang jarang digunakan. Disamping itu kondisi lapangan upacara yang tak bisa digunakan secara maksimal saat musim penghujan.

‘’Selama ini komunikasi antara kepala sekolah dengan guru dan siswa tak jalan. Itu yang saya tangkap dari Sidak ini,’’ jelas MKP disela-sela Sidak.

Terkait tuntutan siswa dan guru agar kepala sekolah diganti, Bupati MKP mengatakan bakal memproses. ‘’Untuk penggantian kepala sekolah mengacu pada peraturan pemerintah yang berlaku,’’ tambah bupati lagi.

Sebelumnya pada akhir pekan lalu, Sebanyak 45 guru dan karyawan SMAN 1 Pacet demo ke Kantor Dinas Pendidikan (Diknas) Kab Mojokerto. Mereka menuntut kepala sekolah mundur dari jabatannya.

Menurut Hasan, perwakilan guru SMAN I Pacet, seluruh guru merasa gerah dengan model kepemimpinan Kepsek, Masyhudi. Pasalnya, selain bertindak otoriter, Kepsek juga tak segan bertindak kasar terhadap para guru. ‘’Dalam kinerjanya, Kepsek sering menggunakan kata-kata kasar dan mengarah kepada aksi premanisme sehingga berdampak situasi kerja tak kondusif dan kami para guru juga tak nyaman dalam bekerja,’’ ungkap Hasan.

Tak hanya itu, masa kerja Kepsek Masyhudi telah berjalan sejak 2004, sehingga berjalan kurang lebih 10 tahun atau lebih dari dua periode. ‘’Hal itu jelas bertentangan dengan keputusan menteri Pendidikan Nasional tentang pedoman penugasan guru sebagai Kepsek,’’ tambah Hasan.

Terkait desakan demo, Kepala Diknas Kab Mojokerto Suhrsono waktu itu mengatakan, pihaknya akan mempelajari surat pernyataan yang menjadi tuntutan para guru dan karyawan. Soal hasilnya bagaimana, dia masih menunggu perintah dari Bupati.Q kar

Umbulan II Siap Gantikan IPA Malaysia Sidoarjo, Bhirawa Jaringan pipa pelayanan air minum dari Umbulan II Pasuruan sudah disiapkan PDAM Sidoarjo, dengan target melayani kebutuhan air minum secara merata. Seluruh jaringan akan dikoneksikan untuk menjangkau masyarakat sehingga tak ada lagi pelanggan yang tak terlayani.

Dirut PDAM Sidoarjo, H Djajadi, ditemui di ruang kerjanya, Senin (3/ 3) menjelaskan, seluruh IPA (Instalasi Penjernihan Aiir) yang ada di Kedungnguling, Tulangan, IPA Tambak rejo, Makarya Binangun dan Siwalan Panji akan berkoneksi sehingga nantinya seluruh IPA ini sudah tak dibutuhkan lagi. ‘’Untuk

kepemimpinan direktur utamanya berasal dari dalam sendiri. ‘’Saya bukan mengatakan jajaran saya saat ini lebih baik, namun biarlah masyarakat Sidoarjo yang membandingkan pelayanan PDAM saat ini dengan sebelumnya saat Dirut dari luar PDAM semua,’’ ujarnya.

Djajadi bersyukur, selama dua periode memimpin mulai 20062014, PDAM Sidoarjo Djajadi, mampu menjadi PDAM percontohan di Jatim bahkan Nasional.

Bahkan selama memimpim PDAM Sidoarjo, penghargaan dari Australia dan USA telah didapat. Yakni tentang pelayanan public terhadap masyarakat miskin untuk mendapatkan air bersih.Q ali

apa IPA, wong air Umbulan sudah bersih dari sumbernya,’’ tandasnya.

Tidak perlu lagi ada tempat penjernihan yang hanya menghabiskan biaya saja. Untuk menyerap Umbulan yang diperkirakan debitnya mencapai 1250 liter per detik hanya membutuhkan jaringan pipa saja.

PDAM akan bisa melakukan penghematan besar-besaran dengan tersedianya air Umbulan ini. Kini yang diharapkan proyek Umbulan II ini cepat selesai sehingga masyarakat lebih cepat dapat menikmati air segar dari pegunungan ini.

Kini Sidoarjo dilayani Umbulan I yang debitnya sangat kecil, karena air yang diekplorasi masih sangat

minim. Kawasan yang dilayani membujur dari Porong menuju utara karena pipa ini tidak jauh dari rel kereta api. Umbulan I kini sudah melayani Bandara Juanda lama (terminal II), perkantoran Pemkab Sidoarjo, kantor DPRD. Kualitas airnya memang jauh berbeda dengan air yang bersumber dari Kali Surabaya/Brantas. Airnya bening, dingin dan sejuk.

Sejauh ini PDAM masih menjalin kontrak kerjasama dengan investor Malaysia untuk mengelola IPA Taman. Biaya kontrak yang dibayar sangat tinggi untuk pengelolaan air bersih menuju Makaraya Binangun dan tambak rejo. Kontrak ini akan dise-

lesaikan setelah Umbulan II berjalan.

Sambil menunggu beroperasinya Umbulan II, PDAM sudah meningkatkan kualitas air yang bersumber dari IPA Siwalan Panji, Buduran.

IPA Siwalan {Panji kerap menjadi keluhan masyarakat karena airnya tak sebaik air bersih di IPA lain.

Diakui sumber air yang berasal dari kali (avour) Siwalan Panji yang kurang baik. Avour ini kerap keruh karena menjadi buangan limbah pabrik.

Untuk mengatasi hal itu, IPA Siwalan panji debitnya ditambah menjadi 50 liter per detik selain debit juga memperbaiki kualitas airnya. Kini pekerjaan revitalisasi IPA Siwalan Panji sudah dilakukan.Q hds

kerin ikanto/bhirawa

Bupati Gresik Sambari Halim Radianto bersama Pangarmatim Agung Pramono saat berkunjung ke Gresik.

11 Ribu PNS Sidoarjo Jadi Nasabah BPR Sidoarjo, Bhirawa Dari sekitar 15 ribu jumlah PNS di Kab Sidoarjo, diperkirakan 11 ribu diantaranya telah menjadi nasabah BPR Delta Artha.

Diharapkan kedepan akan semakin banyak PNS yang jadi nasabahnya, sebab BPR milik Pemkab Sidoarjo ini didirikan untuk melayani PNS Sidoarjo.

Tujuannya juga ingin ikut membantu merealisaali/bhirawa sikan visi dan misi Pemkab untuk mensejahteraRatna Wahyuningsih kan masyarakat Sidoarjo, maka mulai tahun 2006 BPR yang ada di Jl A Yani 16, Sidoarjo itu, juga sudah bisa melayani kebutuhan perbankan masyarakat Sidoarjo. ‘’Kami ingin tak hanya jadi banknya PNS Sidoarjo saja, tapi juga ingin menjadi banknya masyarakat Sidoarjo,’’ kata Dirut BPR Delta Artha, Ratna Wahyuningsih SE, Senin (3/3) kemarin.

Jenis produk yang bisa dimanfaatkan masyarakat diantaranya, bisa berupa kredit modal kerja, tabungan dan deposito. Untuk produk simpanan, ada Tabungan Masyarakat Sejahtera (TAMARA), Tabungan Bersama Masyarakat Sidoarjo (TAMASSDA), Tabungan Simpanan Pelajar (SIFAJAR), dan produk deposito yang bunganya cukup kompetitif dibanding bank lain.

Sebagai bentuk komitmen dalam mendekatkan pelayanan pada masyarakat luas di Sidoarjo, lanjut Ratna, maka dibangunlah satu kantor cabang di Kec Krian dan dua kantor kas masing-masing di Pasar Larangan Kec Sidoarjo dan di Kec Sedati.

Tujuannya, apabila masyarakat luas di Sidoarjo ingin berhubungan dengan BPR Delta Artha, maka mereka tak perlu harus datang jauh-jauh ke kantor pusat yang ada di tengah Kota Sidoarjo.Q ali

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

PAW PKB Tidak Dihadiri Wali Kota Malang, Bhirawa Pergantian antar waktu (PAW) Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPRD Kota Malang, yang dilakukan Senin (3/3) kemarin tidak dihadiri Wali Kota Malang HM. Anton, padahal yang bersangkutan selain Wali kota juga merupakan ketua DPC PKB. Pelantikan penganti Sutiaji yang terpilih sebagai Wakil Wali kota Malang, hanya dihadiri oleh Wakil Wali kota, Sekkota HM. Shofwan serta pejabat dilingkungan Pemkot Malang. Ketua DPRD Kota Malang, Ir.H Arif Dharmawan kepada Bhirawa usai pelantikan mengutarakan, ketidakhadiran wali kota tidak mengurangi keabsahan pelantikan.

“Saya kira tidak ada masalah kalau wali kota tidak hadir, yang penting proses pelantikan berjalan sesuai dengan ketentuan,” ujar Arif Dharmawan.

Pihaknya menambahkan, Wali kota HM. Anton telah memberitahukan ketidakhadiranya, pada proses PAW karena yang bersangkutan menghadiri undangan di Surabaya ada kegiatan Mendagri. “Sudah bilang beliau ke Surabaya,” timpalnya.

Apalagi, kata dia, Sidang Paripurna Istimewa pengambilan sumpah anggota dewan antar waktu, yang harus hadir adalah anggota dewan karena harus quorum baru bisa dilakukan prosesi pelantikan. Dengan dilakukannya pelatilkan terhadap Yohana Tri Rahayu, secara otomatis dia akan bekerja sebagai anggota dewan selama enam bulan ke depan.

Sementara itu, ketua FKB DPRD Kota Malang H. Rasmuji, mengharapkan setelah proses PAW FKB kinerja fraksi bisa lebih maksimal lagi. “Kami berharap Yohana segera menyesuaikan dengan anggota dewan yang lain dan bekerja secara maksimal meskipun hanya enam bulan masa kerjanya,” terangnya.

Menurut Rasmuji Yohana akan langsung menempati posisi sebagai anggota Komisi D, sebagaimana Sutiaji dulu. Selain di Komisi posisi yang ditinggalkan Sutiaji di kelengkapan dewan secara otomatis akan ditempati Yohana.

Usai dilantik Yohana mengaku akan bekerja keras disisa waktu yang hanya enam bulan. Apalagi dirinya saat ini juga menjadi calon anggota dewan pada dapil yang sama dan nomor urut yang sama yakni Dapil Lowokwaru nomor urut 6. “Kami akan bekerja keras, dengan menyerap aspirasi masyarakat, khususnya terkait masalah pendidikan sesuai dengan Komisi yang saya bidangi,” tukasnya.

Dia ingin menunjukan kinerja yang maksimal agar bisa dikenang konstituen.

Apalagi dia juga berharap bisa terpilih pada pemilu 9 April mendatang.Q mut

Selasa Pahing 4 MARET 2014

Status Darurat Lahar Dingin hingga Bulan Depan Kabupaten Blitar, Bhirawa Meningkatnya curah hujan beberapa hari ini, membuat penetapan status darurat lahar dingin Gunung Kelud diperpanjang oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar hingga satu bulan ke depan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Dearah (BPBD) Kabupaten Blitar yang juga Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekkab) Blitar, Drs. Palal Ali Santoso, menjelaskan bahwa Pemkab Blitar menyatakan telah memperpanjang status tanggap darurat Gunung Kelud untuk mengantisipasi aliran lahar dingin yang mengarah ke kantong kantong lahar yang ada di wilayah Kabupaten Blitar.

hilmi husain/bhirawa

Contoh kartu suara untuk DPRD Provinsi pada Pemilu Pileg 2014 di Kantor KPU Kabupaten Pasuruan, Senin (3/3).

Masyarakat Terpencil di Pesisir Belum Tahu Pelaksanaan Pileg Pasuruan, Bhirawa Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2014 tinggal sebulan lagi.

Namun, sebagian besar pemilih masih belum mengetahuinya. Dari hasil survey relawan demokrasi yang dibentuk KPU Kabupaten ternyata masyarakat terpencil di pesisir pantai yang berprofesi sebagai nelayan belum mengetahui kapan Pileg akan dilaksanakan.

Divisi SDM, Hupmas dan Organisasi KPU Kabupaten Pasuruan Wiwik Winarningsih menyampaikan rata-rata mereka mengaku hanya mengetahui akan ada Pileg karena bertebarannya gambar caleg. Sedangkan pelaksanaan kapan waktu penyelenggaraan mereka tidak mengetahui.

“Masyarakat terpencil di pesisir tak tersentuh sosialisasi, sebab mereka jarang dirumah.

Saat berangkat dan pulang dari melaut pada saat malam hari, jadi para nelayan tak punya waktu menonton sosialisasi yang ditayangkan televisi pada

malam hari. Di siang hari mereka juga beraktifitas di luar rumah yang tidak jauh dari kampung nelayan,” ujar Wiwik Winarningsih, Senin (3/3).

KPU Kabupaten Pasuruan akan terus melakukan sosialisasi untuk meminimalisir ketidaktahuan itu. Adapun segmen masyarakat yang menjadi fokus sosialisasi yakni segmen keagamaan, pemilih pemula, perempuan, masyarakat terpencil dan penyandang cacat.

Ironisnya, kondisi ini berbanding terbalik dengan masyarakat Tengger di pegunungan Bromo. Dari sejumlah penyelenggaraan pemilu termasuk pemilihan bupati dan gubernur, masyarakat yang didominasi profesi petani ini memiliki partisipasi politik paling tinggi di Kabupaten Pasuruan.

Untuk mencapai target 75 persen partisipasi pemilih.

“Ternyata masyarakat pegunungan sangatlah patuh terhadap para pemimpin formal dan

nonformal. Di Kecamatan Tosari memiliki partisipasi politik paling tinggi dibanding kecamatan lain,” jelas Wiwik Winarningsih.

Wiwik menambahkan, untuk meminalisir potensi terjadinya kesalahan coblos atau coblos tembus pada surat suara, pihaknya mengharapkan agar teknik pelipatan surat suara harus benar.

“Coblos tembus hanya bisa terjadi apabila pemilih melipat kembali surat suara didalam bilik suara,” kata Wiwik Winarningsih.

Sementara itu, KPU Kabupaten Pasuruan menyiapkan dana Rp1 miliar untuk pelaksanaan pileg 2014. Besaran dana itu digunakan untuk persiapan logistik pemilu seperti setting, packing hingga proses pendistribusian termasuk juga pengawalan dari pihak kepolisian.

“Anggaran untuk pileg sendiri sudah diatur oleh pihak KPU Pusat. Untuk KPU sendiri hanya menjalankan tugasnya saja,” jelas Wiwik Winarningsih.Q hil

Bahkan belum jelasnya kondisi cuaca atau curah hujan di puncak Gunung Kelud selama ini, Pemkab Blitar memastikan bahwa darurat Kelud untuk mengantisipasi lahar dingin kembali diperpanjang hingga 1 bulan ke depan atau hingga awal April mendatang.

“Sehingga darurat terhadap bahaya lahar dihartono/bhirawa ngin sampai saat ini maDrs. Palal Ali Santoso sih diberlakukan hingga bulan depan meskipun status Gunung Kelud telah menurun menjadi Waspada atau level II dari Siaga atau level III,” kata Drs. Palal Ali Santoso.

Lanjut Drs. Palal Ali Santoso, perpanjangan masa darurat bencana itu sesuai rekomendasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang meramalkan bahwa curah hujan di sekitar puncak Kelud masih cukup tinggi hingga bulan April mendatang, selain itu Pemkab Blitar sendiri tidak mau mengambil resiko akan bahaya lahar dingin yang berpotensi mengancam ribuan warga yang beraktifitas di sepanjang bantaran kali lahar di wilayah Kabupaten Blitar. “Ini dilakukan demi keselamatan warga Kabupaten Blitar, utamanya berada di wilayah yang berdekatan atau beraktifitas di aliran sungai lahar,” ujarnya.

Di sisi lain, meskipun sejak tanggal 21 Februari lalu para pengungsi secara resmi sudah kembali ke rumah masing-masing, namun Pemkab Blitar masih mengeluarkan larangan masyarakat beraktifitas di radius 5 km serta larangan bagi para penambang pasir di sepanjang kalibladak ataupun aliran lahar lainnya.

Bahkan sebelumnya Pemkab Blitar telah meninjau sungai-sungai untuk mengetahui pergerakan lahar dingin Gunung Kelud, diantaranya Kali Bladak, Kali Putih dan Kali Semut. “Warga diminta waspada dan siap mengungsi bila sewaktu-waktu terjadi hujan deras yang menyebabkan volume air sungai meningkat,” imbuhnya.Q htn

Komisaris BPR Delta Artha Sidoarjo, DR H.Suradi SE MM, menyerahkan bantuan pada warga korban gunung Kelud di Ds Puncu Kec Puncu Kab Kediri (kiri). Anak korban Kelud di Ds Puncu menerima bantuan mainan (atas).

BPR Delta Artha Sidoarjo Peduli Korban Gunung Kelud Sidoarjo, Bhirawa Rasa empati terhadap korban letusan gunung Kelud yang berada diperbatasan antara Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar dan Kabupaten Malang ini, membuat keluarga besar BPR Delta Artha Sidoarjo, peduli dan memberikan sejumlah bantuan untuk meringankan beban derita mereka.

Lokosi yang jadi sasaran penyerahan bantuan, pada Minggu (2/3) kemarin itu, adalah Desa Puncu Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri. Seluruh keluarga besar BPR Delta Artha, mulai Komisaris, Direksi dan

Keluarga besar BPR Delta Artha turut membantu membersihkan atap rumah warga korban Kelud.

karyawan, menyerahkan sejumlah bantuan ini secara door to door kepada korban Kelud. ‘’Kami semua sempat terharu dengan yang dialami warga korban Kelud ini,’’ ujar Ratna Wahyuningsih, Dirut BPR Delta Artha, dis-

Direksi BPR Delta Artha Sidoarjo, Ratna Wahyuningsih, menghibur salah satu anak korban bencana gunung Kelud.

ela-sela menyerahkan bantuan.

Jenis bantuan yang diserahkan diantaranya, makanan siap saji berupa 1000 nasi bungkus.

Bantuan ini sengaja diberikan, karena melihat situasi dan kondisi dari korban Kelud yang masih belum memungkinkan untuk memasak. Selain itu juga diserahkan air mineral yang menurut para korban Kelud memang sangat dibutuhkan. Juga ada snack, sembako dan mainan untuk anak-anak. ‘’Kita sengaja memberikan bantuan mainan anak-anak, karena kita ingin anak-anak korban bencana Kelud bisa gembira, tetap riang, tidak trauma psikisnya, meski telah mengalami bencana,’’ kata Ratna.

Dalam kesempatan itu, keluarga besar BPR Delta Artha, juga masih menyempatkan diri ikut membantu korban Kelud yang lokasinya berada di 8 KM dari erupsi Kelud itu, dengan memperbaiki atap rumah yang rusak. ‘’ Semoga apa yang bisa kita berikan dan kita lakukan untuk korban Kelud ini bermanfaat,’’ kata Ratna. Q ali*

Keluarga besar BPR Delta Artha dengan gotong royong secara bersama-sama mendistribusikan bantuan pada korban bencana Kelud.

Keluarga BPR Delta Artha bersama warga korban bencana Kelud di Ds Puncu Kec Puncu Kab Kediri yang menerima bantuan.

JAWA TIMUR

Selasa Pahing, 4 MARET 2014

KILAS JATIM

Bendahara Sekwan Diperiksa Kasus Bimtek Bojonegoro, Bhirawa Untuk yang kesekian kalinya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro mengusut penyimpangan dana Bimbingan Teknis (Bimtek) Dewan Perwakilan Rakayat (DPRD) Bojonegoro sebesar Rp6 miliar dan sosialisasi undang undang Rp2,7 miliar. Kini giliran Bendahara Sekertaris Dewan yang diperikasa.

Menurut seorang Jaksa Penyidik, Nurhadi, hari Senin (3/3) kemarin, empat orang dipanggil untuk dimintai keterangan.

Penyidik memanggil saksi secara bergantian. Dua bendahara dewan memenuhi panggilan kejaksaan, yakni Zamroni dan Anisa. “Pagi ini (kemarin –red) dua orang, nanti siang dua orang. Mereka dipanggil kembali guna melengkapi datadata yang diperlukan,” jelasnya.

Dikatakan, pemeriksaan ini dilakukan karena ada beberapa keterangan yang masih diperlukan oleh penyidik dari yang bersangkutan yang dimaksud Zamroni.

“Sebab, Zamroni yang perannya sebagai bendahara ditengarai terlibat sebagai pengepul menerima proposal juga mengambil uang dan membagikan ke yang meminta proposal,” tegasnya.

Dalam kasus ini, penyidik masih menyelesaikan penyidikan kasus ini dan merampungkan pemeriksaan anggota dewan maupun sekretariat. Selanjutnya, untuk besok Selasa (4/3) ini giliran empat orang saksi yang akan dipanggil.Q bas

Ratusan PNS Diperpanjang Masa Pensiun Bojonegoro 128 dan Sampang 105 Bojonegoro, Bhirawa Ratusan Pegawai Negeri Sipil di dua Pemkab, masing-masing Pemkab Bojonegoro dan Sampang diperpanjang masa pensiunnya. Sebanyak 128 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Bojonegoro akhirnya bisa bernapas lega, sebab batal pensiun tahun 2014 ini dan akan diperpanjang hingga pensiun tahun 2016 mendatang.

Ini menyusul disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) sejak 15 Januari lalu memuat tentang perpanjangan pensiun para PNS. Dengan begitu, pensiun yang awalnya jatuh pada usia 56 tahun bagi eselon III dan IV, kini berubah menjadi 58 tahun. Sedangkan untuk pejabat eselon II menjadi 60 tahun. Sementara untuk fungsional seperti guru masih tetap tidak ada perubahan.

Hal itu diungkapkan oleh Kabid Pengadaan dan Pemberhentian Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bojonegoro, Mul-

yadi terang Mulyadi, kepada Bhirawa, Senin (3/2). Menurutnya, dari prediksi semula sebanyak 385 PNS, akan berkurang sebanyak 128 PNS yang batal pensiun tahun ini dan akan pensiun tahun 2016 mendatang.

“Namun, dengan adanya UU ini maka PNS kelahiran 1 Januari 1958 ke atas akan diperpanjang masa tugasnya dan disesuaikan jabatannya,” jelasnya.

Untuk pegawai yang telah menerima surat keputusan (SK) pensiun namun terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Februari nanti, masih bisa diperpanjang masa tugasnya. Namun mereka bisa memilih pensiun atau meng-

ambil waktu tambahan yang diberikan. “Hanya masa SK pensiun yang terhitung mulai tanggal 1 Januari, tidak bisa diperpanjang,” terangnya.

Dengan adanya undangundang ASN ini, sebanyak 27 PNS yang seharusnya pensiun Februari lalu masih bisa merasakan gaji PNS hingga dua tahun mendatang. Selain penambahan waktu pensiun, dalam Undang-undang ASN ini juga ada perubahan istilah ‘eselon’. “Untuk eselon I dan II disebut Pimpinan Tinggi, eselon III menjadi administrator, eselon IV menjadi Pengawas,” pungkasnya.

105 PNS Sampang Sementara itu, diberlakukan perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara (ASM) sejak 1 Februari 2014, juga berlaku bagi PNS di lingkungan Pemkab Sampang. Berdasarkan data BKD Sampang tahun

2014 ini PNS yang masa pensiunnya diperpanjang sebanyak 105 penjabat struktural.

Kepala badan kepegawaian daerah (BKD) Sampang Slamet Terbang saat dikonfirmasi melalui Edi Subinto Kabid Mutasi BKD Sampang Senin (3/3), menjelaskan pemberlakuan batas usia pensiun PNS bagi pejabat struktural berdasarkan pada Undangundang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberlakukan sejak 1 Februari 2014.

Perubahannya yakni masa usia pensiun bagi pejabat eselon II dari awalnya usia 56 diperpanjang menjadi usia 60 tanpa melalui mekanisme perpanjangan, sedangkan untuk pejabat eselon II ke bawah sampai staf dari awalnya usia 56 menjadi usia 58.

“Berdasarkan data yang berada di BKD Sampang pada tahun 2014 ini PNS yang memasuki masa pensiun awalnya berjumlah 248, dari total jumlah tersebut ada 140 guru yang sudah memasuki masa

pensiun, sehingga total pejabat struktural yang masa pensiunnya diperpanjang berjumlah 105 pejabat yang terdiri dari eselon II kebawah terangnya sambil melihat dokumen,” kata dia.

Masih dijelaskan Edi Subinto, perubahan undang-undang ASN tersebut hanya berlaku bagi pejabat strukturan saja, sedangkan bagi pejabat fungsional seperti guru PNS tetap tidak berubah masa pensiunnya pada usia 60 tahun. “Memang selama 2014 ini pemberlakukan undang-undang ASN masih dalam trans sisi, yakni bagi pejabat yang sudah terlanjur memegang berkas SK pensiunnya, masih diberikan kelonggaran untuk membuat surat pernyataan kesediaan untuk diperpanjang atau tidak masa pensiunnya, tetapi nanti pada tahun 2015 dipastikan undangundang tersebut sudah langsung berlaku bagi pejabat struktural tanpa harus dimintai surat pernyataan sedediaanya,” tambah dia.Q bas.lis

Pejabat Dindik Diduga Lakukan Pungli DAK

Dikritik CSR Dijawab dengan Prestasi Bangkalan, Bhirawa Seringkali dikritik persoalan Cost Social Responsibility (CSR) oleh kalangan DPRD, LSM maupun mahasiswa, tampaknya tidak menyurutkan langkah Pertamina Hulu Energi (PHE) West Madura Offshore (WMO) untuk konsen membina usaha kecil menengah (UKM) dan pemenuhan fasilitas masyarakat di daerah terdampak.

Beberapa home industri batik tulis di kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan misalnya telah berhasil menggeliatkan usaha jenis ini ke jenjang yang lebih maju lagi.Diakui Hj. Rofiah (42), pemilik butik Syafira, bantuan yang diberikan berupa modal dan bimbingan manajerial oleh PHE WMO sangat bermanfaat. “Kalau dulu untuk membuat batik gentongan, kami seringkali nggak berani memproduksi dalam jumlah yang besar,” jelasnya.

Hal ini dikarenakan untuk produksi 1 (satu) kain batik jenis gentongan ini membutuhkan modal yang cukup besar, di samping pengerjaannya sendiri yang cukup panjang, berkisar 2 (dua) tahunan. “Padahal peminat jenis batik ini cukup besar,” akunya.Q dit

Ribuan Ton Raskin Tidak Ditebus Sumenep, Bhirawa Sedikitnya 3.490 ton beras jatah program pengentasan kemiskinan (raskin) tidak ditebus oleh sejumlah kepala desa yang bersangkutan melalui kecamatan, akibatnya ribuan ton raskin itu hingga awal Maret 2014 ngendon di gudang Bulog Sumenep.

Kasubag Sarana Perekonomian Bagian Perekonomian Setdakab Sumenep, Wedi Sunarto, mengatakan, lantaran ribuan raskin tidak ditebus oleh pihak kecamatan, pihaknya langsung melayangkan surat edaran kepada masing-masing camat agar segera melakukan penebusan raskin, dengan sistem MJ (Modal Jaminan) atau raskin bisa diambil terlebih dahulu dengan pelunasan 3 minggu setelah didistribusikan kepada penerima manfaat.

“Ternyata upaya dilayangkannya surat edaran itu tidak digubris, karena tidak ada satu pun camat yang merealisasi terobosan MJ ini. Para camat khawatir kepala desa (kades) tidak membayar,” kata Wedi, Senin (03/03).

Wedi memaparkan, ribuan raskin yang berada digudang Bulog itu, merupakan jatah selama dua bulan Januari dan Februari untuk 27 kecamatan se-kabupaten Sumenep. Padahal, para penerima manfaat dipastikan sangat membutuhkan, mengingat saat ini masih belum musim panen padi.Q sul

7

sawawi/bhirawa

Ratusan pekerja saat melipat kertas suara Caleg di Kantor KPUD Situbondo.

KPUD Kembali Temukan 2.206 Surat Suara Caleg DPRD Provinsi Rusak Situbondo, Bhirawa Keberadaan kualitas kertas suara Pemilihan umum (pemilu) mulai diragukan. Buktinya, saat ini banyak kertas suara yang diterima Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Situbondo ditemukan dalam keadaan rusak, kemarin (3/3).

Saat ini KPUD Situbondo menemukan sedikitnya 2.206 lembar surat suara rusak.

Kertas suara yang rusak ini terdiri dari kertas suara Caleg DPRD Provinsi Jawa Timur.

Sebelumnya, KPUD Situbondo juga menemukan 956 kertas suara caleg DPR RI rusak.

“Umumnya kertas suara yang rusak ini mengalami sobek dan bolong. Kerusakan kertas suara ditemukan saat 240 orang pe-

kerja melakukan pelipatan kertas suara. Total kertas suara yang rusak mencapai 3.126 lembar,” urai Ketua KPUD Kabupaten Situbondo, Baino Ali Imron.

Menurut Baino Ali Imron, kini pihaknya telah membuat berita acara kerusakan kertas suara tersebut. Baino mengaku akan mengirimkan berita acara kerusakan kertas suara itu ke KPUD Provinsi Jawa Timur.

Menurut Baino, melalui berita acara tersebut, kerusakan kertas suara itu pasti akan diganti oleh pihak percetakan. “Hanya saja kami masih belum bisa memastikan, kapan kertas suara pengganti itu akan kembali tiba di Kabupaten Situbondo,” ungkap Baino.Q awi

Kab Malang, Bhirawa Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Malang kini kembali digoyang masalah, yakni terkait pungutan liar (pungli) pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2013.

Sehingga dengan adanya dugaan pungli di lingkungan Dindik tersebut, hal itu membuat anggota dewan bereaksi.

“Kami akan segera memangil Kepala Didik Kabupaten Malang Budi Ismoyo, agar dia mengklarifikasi adanya pungli pencairan DAK Dindik 2013.

Karena tidak sekali ini saja kasus dugaan pungli di lingkungan Dindik,” ujar Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang HM Sanusi, Senin (3/3), kepada Bhirawa.

Dengan terkuaknya kasus pratik dugaan pungli tersebut, kata dia, karena adanya laporan dari salah satu kepala sekolah (kasek) yang menjadi korban pungli. Dia melaporkan kasus ini pada anggota dewan, karena mereka sudah tidak tahan lagi memendam apa yang dialaminya.

Sedangkan pelaku pungli itu adalah oknum konsultan proyek DAK, yang selalu menyebut dirinya jika dia adalah kepanjangan tangan dari salah satu pejabat Dindik. Dan setiap kasek yang menerima DAK dimintai uang upeti sebesar Rp6 juta hingga Rp8 juta.

Padahal, masih dikatakan Sanusi, awal pelaksanaan proyek, sekolah yang penerima DAK sudah dipotong fee sebesar Rp8 juta-Rp10 juta. “Proyek DAK 2013 untuk Dindik totalnya sebesar Rp70 miliar, dan itu untuk 212 lembaga pendidikan, baik itu SDN, SMPN, dan SMAN/SMKN,” terang dia.

Ditegskan, kasus dugaan pungli itu jika benar, maka

pihaknya akan melaporkan kasus tersebut pada pihak kepolisian. Agar kasus itu segera diproses secara hukum, karena pungli masuk pada rana tindak pidan korupsi. Dan ironisnya lagi, operator pungli bukan dari staf atau pejabat Dindik, namun dilakukan oleh pihak ketiga yaitu oknum konsultan Dindik. Untuk itu, pihaknya juga mendesak Bupati Malang segera memproses kasus itu, karena telah melibatkan oknum pejabat Dindik.

Sementara dari pantauan Bhirawa dilapangan, jika oknum konsultan proyek itu juga mencatut nama Bupati Malang ketika menarik uang dari kepala sekolah, jika uang tersebut untuk menyetor kepada Bupati dan Wakil Bupati, serta Sekretaris Daerah (Sekda). Sehingga dengan mencatut nama bupati, maka kepala sekolah tidak berani untuk menolak. Bahkan, bila kepala sekolah tidak mau menyetor uang, maka diancam untuk dimutasi ke daerah yang jauh dari pusat Ibu Kota Kabupaten Malang.

Secara terpisah, Bupati Malang H Rendra Kresna menyatakan, dirinya berjanji akan mengusut kasus dugaan pungli pencairan DAK Pendidikan 2013.

Sehingga jika nantinya oknum pejabat Dindik terbukti melakukan pungli, maka dirinya tidak saja memberikan sanksi pencopotan jabatan mereka, tapi Inspektorat kami perintahkan untuk melaporkan ke polisi. “Kasus ini sangat mencoreng dunia pendidikan di Kabupaten Malang, apalagi telah melibatkan pihak ketiga, yang seharusnya itu tidak dilakukan,” paparnya, dengan nada geram.Q cyn

Dilarang Aksi di Crusher, Warga Ring 1 Sweeping Tambang PT SI Kesal akan aktifitas penambang yang dilakukan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (PT SI) dan dirasa merusak lingkungan, kemarin (3/3), puluhan pemuda yang mengatasnamakan ‘Barisan Warga Koro Bersatu’ Dusun Koro, Desa Pongpongan, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban melakukan aksi demonstrasi di lokasi penambangan.

“Lingkungan kami rusak atas penambangan yang dilakukan Semen Gresik,” teriak Wito, salah satu pemuda, yang merupakan warga Ring 1 dalam orasinya.

Masyarakat Desa Pongpongan juga menyatakan, kerusakan yang dilakukan PT Semen Indonesia terjadi sejak 24 tahun yang lalu.

Selama kurun waktu tersebut para demonstran mengatakan, sudah ada 260 hektar lahan pertanian di Desa Pongpongan yang berubah menjadi pusat area pertambangan batu kapur untuk operasional PT SI. “Perusahaan untung, tapi rakyat di sekitar Semen Indonesia yang buntung dan kami semakin sengsara,” teriak dia dalam orasinya.

Selam 24 tahun masyarakat yang ada di Dusun Koro mengaku mengalami dampak psikologis.

Diantaranya dengan keberadaan debu, suara-suara ledakan, hingga pada angka penganggguran di desa tersebut yang terus berubah.

Karena lahan-lahan pertanian terus dibebaskan dan mereka tidak bisa lagi melakukan cocok tanam.

Sementara baru beberapa saat melakukan aksi, di area Crusher, atau penggilingan batu kapur, mereka langsung dihalau petugas kepolisian dan meminta mereka untuk menyingkir dari area pertambangan. “Kami minta, saudara-saudara jangan mengganggu aset negara,” kata Kapolsek Merakurak, AKP Benu Hamzah,

sambil menghalau para pendemo.

Karena tidak tidak diizinkan melakukan aksi unjuk rasa di area Crusher, Warga dan puluhan pemuda melakukan sweeping dengan menggunakan sepada motor ke lokasi tambang milik PT Semen Indonesia dan meminta setiap sopir dump truck yang mengangkut batu kapur dari tambang untuk menurunkan muatannya. Hal ini mereka lakukan, karena kecewa dengan penambangan batu kapur untuk bahan baku semen dirasa semakin menjadi.

Dari pantaun Bhirawa, karena tidak mau resiko dan terjadi halhal yang tidak dinginkan, belasan dump truck terpaksa menuruti keinginan para demonstran. Mereka kembali menurunkan muatan batu kapur, bahkan beberapa sopir terpaksa menurunkan muatan batu kapur di tengah jalan akses di dalam tambang.

Setelah merasa puas melakukan aksi dan sweeping, warga dan puluhan pemuda asal Dusun Koro ini ditemui Hery Kurniawan Kasi Bina Lingkungan PT SI di dekat

Crusher. “Kami akan membawa tuntutan ke management,” kata Hery,di hadapan puluhan pengunjuk rasa di area Crusher PT SI. Sedangkan terkait dengan rusaknya alam seperti yang disebut para pengunjuk rasa, Hery mengatakan perusahaan masih akan melakukan pengecekan di lapangan. Termasuk perusahaan akan mencoba menunjuk konsultan indepentent, untuk menangani dan melakukan pengecekan terkait kerusakan alam akibat aktivitas pertambangan. “Kita mencoba untuk mengerti apa yang dibutuhkan masyarakat,” kata pria yang tergolong baru dipercaya untuk menjabat sebagai Kasi Bina Lingkungan.

Saat disigung terkait dugaan adanya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam perekrutan tenaga kerja, Hery mengatakan perusahaan akan menindak tegas kepada siapapun pegawai dari jajaran PT SI yang melakukan praktik tersebut.

“Ada kode etik, perusahaan akan

khoirul huda/bhirawa

Warga dan puluhan pemuda yang mengatasnamakan ‘Barisan Warga Koro Bersatu’ Dusun Koro, Desa Pongpongan, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban yang merupakan warga Ring 1 PT SI , saat melakukan aksi demonstrasi di lokasi penambangan. menindak tegas apabila ada oknum yang melakukan praktik tersebut, kita melakukan kerja

sama dengan beberapa pihak, termasuk KPK” Pungkas Kasi Bina Lingkungan ini.Q hud

EKONOMI BISNIS

8

Balitbang Bantu Alat Perekayasa Teknologi

RAGAM EKBIS

Tempe Afkir Menjadi Tepung Berprotein Tinggi

Dishutbun Kembangkan Tanaman Rempah-rempah Bojonegoro,Bhirawa Dalam waktu dekat ini, Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Bojonegoro berencana galakkan potensi tanaman buah-buahan dan rempah-rempah di kawasan hutan diwilayah setempat.

Sebab selama ini hanya mengembangkan tanaman yang memproduksi kayu Rencanannya tanaman rempah-rempah akan dikembangkan di Desa Kacangan, Bubulan dan Kedungsumber, Kecamatan Temayang. “ Sementara buah-buahan akan dilakukan di di Desa Pajeng, berupa rambutan, Kalitidu untuk buah Durian, Kelengkeng di Dander dan buah Kelapa di Dander, Kapas dan Margomulyo,” kata Kepala Dishutbun Bojonegoro, Ardiyono, kepada Bhirawa Senin (3/3).

Menurutnya, sebelumnya sudah dilakukan uji coba tanah di lokasi yang akan ditarget sebagai area penanaman. Untuk tanaman kelengkeng telah dilakukan uji coba di Desa Bubulan dan membuahkan hasil.” Untuk cepat berbuah itu semua tergantung nutrisi dan perawatan,” imbuhnya.

Selanjutnya, Ardiyono menjelasakan penanamanan kunyit akan dilakukan di lahan seluas 2 hektare. Selain itu, tanaman tersebut tidak membutuhkan tanah khusus dan bisa dengan tumpang sari. “Pihaknya mengaku, dalam pemasaran tidak ada masalah, yang penting kami tanam dulu,” tandasnya.Q bas

Pemprov, Bhirawa Perajin tempe yang tergabung dalam Primer Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Primkopti) yang berlokasi di Desa Sepande, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo kembali mendapatkan bantuan alat pengering dan pencacah tempe afkir Jadi tepung berprotein tinggi.

Jika tahun lalu, Balitbang Jatim menyerahkan peralatan hasil penelitian dan pengembangan rancang bangun desain reaktor hidrolisat skala UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) yang mengubah dari tempe afkir menjadi tepung yang berprotein tinggi.

Kini bantuan berupa alat pengering dan alat pencacah untuk menjadikan tepung dengan skala lebih besar lagi.

“Kalau sebelumnya alatnya pengering masih berupa manual. Kini sudah dibuatkan rancang bangun yang lebih bagus lagi dengan skala produksi yang lebih besar lagi,” kata Kepala Balitbang Jatim, Ir Priyo Darmawan MSc, Senin (3/3).

Menurut Priyo, keberadaan teknologi ini turut serta dalam program zero waste. Sebab, produk tempe bisa dimanfaatkan mulai dari awal proses hingga akhir proses. Misalkan saja, kulitnya juga bisa dijadikan untuk pakan ternak, dan tempe afkir selain jadi mendol juga tepung tempe yang bernilai ekonomi.

Lebih lanjut, Kepala Bidang Sumberdaya Alam dan Teknologi, Ir Kismary mengatakan, peneliti masih akan

ist

Dishutbun Bojonegoro berencana akan mengembangkan rempah-rempah di wikayah hutan di beberapa daerah setempat.

melanjutkan pembuatan alat untuk menyempurnakan tepung tempe ini. Selain alat pengering, nantinya juga akan dibuatkan rancang bangun alat pengaya tepung, sehingga butirannya lebih halus lagi dibandingkan sebelumnya.

Kismary juga menambahkan, dari banyaknya bantuan yang diberikan Balitbang Jatim ini, maka Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan Dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Sidoarjo akan menjadikan Desa Sepande ke depan menjadi desa wisata pengrajin tempe. “Memang itulah diharapkan kami, dari hulu dan hilir semuanya bergerak untuk bisa memajukan masyarakat seperti pengrajin tempe,” katanya.

Sementara, salah satu perekayasa alat teknologi ini, Ir Mujianto MP menjelaskan, hal ini merupakan kelanjutan dari hasil penelitian tahun sebelumnya. “Harapannya perajin tempe bisa memproduksi tepung ini dengan skala lebih banyak dan seragam,” katanya.

Sebelumnya, ia pernah menjelaskan, dari hasil penelitiannya, tepung tempe ini bisa

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG PERIODE 2014-2019 Jl. RA. KARTINI NO. 35 TULUNGAGUNG PENGUMUMAN NOMOR : 02/TIMSEL.KPU-KAB/III/2014 TENTANG

HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG PERIODE 2014-2019 Berdasarkan hasil penelitian administrasi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Periode 2014-2019, dengan ini diumumkan nama-nama yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi tertulis, sebagai berikut : NO. NOMOR URUT PENDAFTARAN

Selasa Pahing 4 MARET 2014

NAMA CALON

JENIS KELAMIN

PEKERJAAN

ALAMAT Jl. Letjend Suprapto No. 52-j, Tulungagung Dsn. Blimbing, RT.002 RW.006 Ds. Blimbing, Rejotangan Dsn. Kradenan RT 002/RW 002 Ds .tulungrejo Besuki Dsn. Besole RT 004/ RW 004 Ds.besole Besuki RT.01 / RW.02 Ds.kates Kec.kauman Dsn. Kedungwilut, RT.001/RW.001, Ds. Kedungwilut, Kec. Bandung Dsn. Ngantru, RT.03/RW.01, Ds. Ngantru, Kec. Ngantru Jl. P. Sudirman VIII / 66A, Kepatihan Dsn. Kedungsingkal,RT.01/RW.03 Ds. Ketanon, Kec. Kedungwaru Dsn. Panggung Ploso, RT.01/RW.013, Ds. Sumberagung, Rejotangan RT.02/RW.02 Ds. Wajakkidul, Kec. Boyolangu RT 03/RW 03 Ds. Tanggulwelahan. Kec. Besuki Dusun Pulosari RT 03 RW 09 Desa Pulosari Kec Ngunut Dsn Wajak RT 002 RW 001. Ds Wajakkidul. Boyolangu Ngunut Lk 02 RT 02 RW 01. Ngunut Dusun Kalidawir RT 004 RW 007 Ds Kalidawir Ds Pakisrejo RT 02 RW 02 Kec. Rejotangan Dsn Gempol RT 003 RW 001 Ds Sumberdadi Kec. Sumbergempol Jl Letjen Suprapto RT 002 RW 007 Kelurahan Kepatihan.

Kec Tulungagung Babadan RT 01 RW 01 Karangrejo Ds Sukodono RT 01 RW 01 Kec. Karangrejo Dsn Mekarsari RT 04 R W 01 Ds Tunggulsari. Kec. Kedungwaru Jl Panglima Sudirman VII No 69. Tulungagung Dsn Kedungdowo RT 001 RW 002. Desa Gesikan. Kec Pakel Ds Wonorejo RT 02 RW 02 Kec. Sumbergempol Dsn. Banaran RT.03/RW.01, Ds. Gombang, Kec. Pakel Dsn. Pelem, RT.02/RW.04, Ds. Serut, Kec. Boyolangu Dsn.kauman, RT.04/RW.02, Ds. Campurdarat, Kec. Campurdarat Dsn. Gempol, RT.02/RW.02 Ds. Kedungcangkring, Kec. Pagerwojo Dsn. Rongganan, RT.01/RW.04, Ds. Kendalbulur, Kec. Boyolangu Dsn. Ngipik, RT.03/RW.03, Ds. Bono, Kec. Boyolangu Dsn. Kudusan, RT.03/RW.01, Ds. Plosokandang, Kec. Kedungwaru Dsn. Purwodadi, RT.02/RW.08, Ds. Tanen, Kec. Rejotangan Dsn. Krajan, RT.02/RW.02, Ds. Tenggong, Kec. Rejotangan Dsn. Puser, RT.03/RW.01, Ds.sumberdadap, Kec. Pucanglaban Dsn. Krajan Sanan, RT.01/RW.05, Ds. Balesono, Kec. Ngunut Dsn. Besole RT.02/RW.04, Ds.besole, Kec.besuki Jl. Basuki Rahmad I/9 Tulungagung Dsn. Krajan, RT.01/RW.02, Ds. Ngrendeng, Kec. Gondang Botoran Timur Gg.vi, Kel. Botoran, Kec. Tulungagung Dsn. Panjerejo Kidul, RT.02/RW.11, Ds. Panjerejo, Kec.rejotangan Dsn. Jeding Kidul, RT.02/RW.11, Ds.ariyojeding, Kec. Rejotangan Dsn. Glotan, RT.01/RW.01, Ds. Tanggung, Kec. Campurdarat Dsn.besinan RT001/RW001 Ds.ngantru , Kec.ngantru Puri Mas Blok J No. 6 RT.04/RW.06, Kel.botoran, Kec. Tulungagung Jl. Mt. Haryono V/51, RT.04/RW.03, Kel. Bago, Kec. Tulungagung Dsn. Punjul, RT.23/RW.06, Ds. Punjul, Kec. Karangrejo Dsn. Selojeneng, RT.03/RW.01, Ds. Sumberdadi, Kec. Sumbergempol Dsn. Boro, RT.03/RW.05, Ds. Boro, Kec. Kedungwaru Dsn. Pampang, Rt.01/Rw.01, Ds. Tawing, Kec. Gondang Jl. Khr. Abdul Fatah Iv, RT.05/RW.02, Ds. Mangunsari, Kec.kedungwaru Dsn. Genengan, RT.15/RW.05, Ds. Bandung, Kec. Bandung Dsn. Ngejring, RT.02/RW.05, Ds.pakisaji, Kec. Kalidawir

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

VICKTOR FEBRIHANDOKO ZAINUR ROHMAN AGUS SAFEI.SH IMROATUNNAF‘IAH.SIP ENDRO SUNARKO Drs. LUSTORO, MM

L L L P L L

KARYAWAN SWASTA KARYAWAN SWASTA WIRASWASTA WIRASWASTA SWASTA PENSIUNAN PNS

7 8 9 10

7 8 9 10

SUKITO KASIH HARTANTO, SE IKHSANUL AFIF SUPRIHNO, M.Pd

L L L L

WIRASWASTA WIRASWASTA WIRASWASTA ANGGOTA KPU

11 12 13 14 15 16 17 18

11 12 13 14 15 16 17 18

L L L L L L L L

KETUA KPU WIRASWASTA KARYAWAN SWASTA WIRASWASTA WIRASWASTA WIRASWASTA GTT WIRASWASTA

19

19

SUYITNO ARMAN, S.Sos, M.Si ANDIK SATYO NUSWANTO IWA SUMANTRI, S.Pd YUSUF PRASTYA WIBOWO SUKO PRIYONO AGUS SUPRAPTO, ST MUH ROFIQ JAZULI, S.PD MUH NASUKHA WASONO PUTRO SUGIJANTORO,SE

L

DOSEN

20 21 22 23 24 25 26 27 28

20 21 22 23 24 25 26 27 28

DULAH HASIM MOHAMMADRIDAKUNCAHYO,M.Pd.I FADIQ YULI WULANDARI SODIK PURNOMO MOHAMAD NAFIQ MALIK SETYAWAN MASNGUT ABDUL QOLIQ

L L L P L L L L L

WIRASWASTA KARYAWAN HONORER WIRASWASTA PERDAGANGAN WIRASWASTA WIRASWASTA KARYAWAN SWASTA KARYAWAN SWASTA PNS

29

29

M. BURHAN MU’AFFI

L

WIRASWASTA

30

30

HASTA RAHMADHANI

L

KARYAWAN SWASTA

31 32

31 32

L L

WIRASWASTA ANGGOTA KPU

33 34 35

33 34 35

WINARTO MOHAMMAD FATAH MASRUN, M.Si MAIZIR MUQTAFI FATHU ROHIM, S.HI DADING KHOIRUL ANAM

L L L

WIRASWASTA WIRASWASTA WIRASWASTA

36 37 38 39 40 41

36 37 38 39 40 41

HERSON LAENI SUSANAH NURSALIM ENDAH KARTIKASARI EDI MARWOTO ZAENI HAMDI, SH

L P L P L L

WIRASWASTA KARYAWAN SWASTA SWASTA SWASTA GURU WIRASWASTA

42

42

SAHIRUL ALIM, S.HI

L

WIRASWASTA

43

43

YUNIARTI

P

WIRASWASTA

44 45

44 45

Drs. RUDI RUSIYANTO,M.Ak AMAT TOHIR, M.Pd.I

L L

DOSEN PNS

46

46

MUH. KHOIRUL ANAM

L

KARYAWAN SWASTA

47 48

47 48

L L

WIRASWASTA GURU HONORER

49 50 51

49 50 51

MUHAMMAD HABIB ANSHORI MOHAMMAD ATIQ HANUM MASNUHI SRIANI YOYON TRI CAHYONO Dra. SRI HANDAYANI

P L P

WIRASWASTA KARYAWAN SWASTA KARYAWAN SWASTA

52 53

52 53

H. MUSTOFA, SE, MM MUCH. ARIF

L L

KARYAWAN SWASTA WIRASWASTA

Seleksi tertulis akan dilaksanakan pada: a. Hari / Tanggal : KAMIS, 6 MARET 2014 b. Waktu : 08.00 Wib - SELESAI c. Tempat : STKIP PGRI TULUNGAGUNG Peserta Seleksi Tertulis agar hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum seleksi dimulai, dengan membawa alat berupa pensil 2B dan ballpoint, serta menunjukkan kartu identitas diri (KTP) yang asli kepada petugas saat pelaksanaan registrasi.

Tulungagung, 3 Maret 2014 TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN TULUNGAGUNG KETUA, Ttd H. MARSUDI AL-AZHARI, S.Sos

bertahan hingga dua tahun.

“Kalau kadar airnya 8-7 persen, maka bisa bertahan selama dua tahun,” katanya.

Mujianto juga mengatakan, perajin tempe juga tidak perlu khawatir dengan harga tepung

tempe yang dihasilkan saat ini.

Sebab, harga saat ini (Rp 16 ribu per kantong, red)bukanlah harga produk massal. “Kalau diproduk secara massal, maka harga tepung tempe juga tidak bakalan tinggi,” katanya.

Ia juga memaparkan, tepung tempe ini tidak harus menggunakan tempe afkir, tapi tempe yang masih fresh juga bisa dimanfaatkan untuk tepung. “Rasanya tetap sama, dan enak,” katanya. Q rac. ach

rac/bhirawa

Balitbang Jatim menyerahkan alat pengering dan alat pencacah tempe afkir menjadi tepung protein tinggi ke Primkopti.

KEHILANGAN TULUNGAGUNG

KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2010, Hitam, AG2756RY, a/ n Rengga Hartanto, Kel Bago RT 1/1-T.Agung No.176/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha, th. 2012, Hijau, AG6423OJ, a/n. Sriyono, Ds. Rejoagung RT 2/2 Kedungwaru-T.Agung No.177/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Spd Motor Honda, th. 2000, Abuabu, AG3890RI, a/n. Miswantoro, Ds. Jatimulyo, KaumanT.Agung No.178/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2006, Hitam Silver, AG2252SC, a/n. Wakit, Ds. Pulerejo RT 2/1 Ngantru-T.Agung No.179/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Suzuki, th. 2010, Hitam Merah, AG2704RE, a/n. Komariyah RT 01/02, Jarakan, Doroampel, Sumbergempol-T.Agung No.180/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2001, Hitam, AG3525RS, a/n. Suryono, Ds/Kec. Ngunut-T.Agung No.181/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2013, Hitam, AG5666RAD, a/n. Tesa Malinda Sari, Ds. Bangoan, Kedungwaru-T.Agung No.182/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN BPKB, Suzuki FD110XCD, th. 2003, Biru, AG2081SW, a/n. Asnah Kodariyah, Ds/Kec. Campurdarat No.183/IMB/BI-II/2014

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 6527 FB, a/n Warno Ds Sumberrejo RW 08/02, Kec. Banyuputih, Situbondo.

No.184/IMB/BI-II/2014

KPH Mojokerto Serahkan Dana Sharing Produksi Mojokerto, Bhirawa Satu persatu Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) di Jawa Timur menyerahkan dana bagi hasil produksi atau sharing tahun 2012 kepada Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Jika sebelumnya KPH Jember telah menyerahkan pada LMDH, kini giliran KPH Mojokerto juga melakukan hal yang sama.

Administratur atau Kepala KPH Mojokerto, Widhi Tjahjanto, Senin (3/3) mengatakan, total nilai sharing produksi tebangan kayu tahun 2012 yang dibagikan sebesar Rp 321.576.835 kepada 24 LMDH se-KPH Mojokerto. “Perhutani Mojokerto telah membagikan sharring tebangan kayu milyaran rupiah sejak tahun 2001 kepada LMDH,” katanya.

Dikatakannya, agar dana sharing produksi yang diterimakan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk pemberdayaan kelembagaan dengan meningkatkan peran sertanya pada pembangunan hutan dan kehutanan diKPH Mojokerto. “LMDH juga diharapkan senantiasa berpartisipasi dalam rangka pelestarian dan keamanan hutan,” pintanya.

Tahun 2011, KPH Mojokerto menyerahkan dana sharing produksi kepada 24 LMDH wilayah KPH Mojokerto senilai Rp 154.772.949. Nilai sharing per LMDH bervariasi.

LMDH merupakan mitra sejajar dari Perhutani dengan bentuk kerjasama dengan menguntungkan baik itu secara sosial dan hukum.

Karena itu, adanya hasil produksi hasil tebangan hutan maka LMDH selaku lembaga yang ikut ambil bagian dalam rangka menjaga dan merawat hutan mendapatkan dana yang ada tersebut.Q kar

Upaya Pemkab Lamongan Menumbuhkan Usaha Skala Rumah Tangga

Gratiskan SIUP dan TDP, Pacu Pertumbuhan UMKM Kebijakan penggratisan biaya retribusi untuk pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) gratis di Lamongan berimbas pada naiknya usaha skala kecil. Tahun lalu, prosentase Usaha Mikro dan Kecil (UMK) terhadap Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) mencapai 97,27 persen.

“Tumbuhnya UMK ini diharapkan bisa berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat kecil. Karena industri skala ini sebagian besar adalah industri rumahan dan bersifat padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja, “ ungkap Plt Kepala Dinas Koperasi Industi dan Perdagangan (Diskopindag) Lamongan, Setyo Basuki kemarin.

Peningkatan jumlah UMK dan UMKM itu juga dipengaruhi oleh peningkatan masyarakat yang melakukan wirausaha. “Tingginya kewirausahaan di Lamongan ini juga didukung oleh Pemkab Lamongan melalui pemberian fasilitas SIUP dan TDP gratis kepada koperasi dan UMK”, ujar dia.

Selain itu, Diskopindag juga secara rutin memberikan pelatihan kewirausahaan dan bantuan modal bagi UKM untuk meningkatkan kualitas produknya. Langkah ini ternyata berhasil untuk meningkatkan produksi.

Bahkan Bupati Lamongan Fadeli meraih Satya Lencana Pembangunan dari Presiden RI karena dinilai berhasil mengembangkan koperasi dan UMKM. Sedangkan Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR) Lamong Jaya dari Kecamatan Sambeng ditetapkan

sebagai pemenang II Lomba Koperasi Berprestasi tingkat Jatim.

Dari data Diskopindag disebutkan, bahwa prosentase UMK terhadap UMKM mencapai sebesar 97.27 persen pada tahun 2013. Dengan rincian, pada UMK sebanyak 48.795 unit dan jumlah UMKM sebanyak 50.112 unit.

Jumlah tersebut naik dari tahun 2012, yakni UMK sebanyak 47.011 unit dari jumlah keseluruhan UMKM sebanyak 48.183 unit.

Sementara itu, prosentase koperasi aktif di Lamongan dari tahun 2012 ke tahun 2013 juga mengalami kenaikan. Yakni dari 1.010 unit koperasi yang ada, 894 unit diantaranya adalah koperasi aktif, atau sejumlah 88,51 persen.

Prosentasi jumlah koperasi aktif tersebut naik dibandingkan tahun 2012 yang hanya mencapai 81,62 persen. Yakni sebanyak 866 unit koperasi aktif dari 1.061 koperasi yang ada.Q yit

suprayitno/bhirawa

Bupati Lamongan Fadeli didampingi Kepala Dinas PU Bina Marga MS Heruwidi dan Kepala Dinas PU Cipta Karya Moch Wahyudi saat meninjau usaha skala rumah tangga di Kecamatan Tikung.

Selasa Pahing, 4 MARET 2014

OLAHRAGA

9

LINTASAN

594 Karateka Bersaing di Kejurda Forki Sumut Medan, Bhirawa Sebanyak 594 karateka dari berbagai daerah dan perguruan di Sumatera Utara bersaing menjadi yang terbaik pada kejuaraan daerah Federasi Olahraga Karate-do Indonesia (Forki) Sumut, 3-5 Maret 2014.

Ketua Panitia Kejurda Forki Sumut Sahala Nainggolan di Medan Senin mengatakan, ke-594 karateka tersebut merupakan utusan dari 17 perguruan dan 28 Pengcab Forki se-kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Kejuaraan yang mempertandingan empat kategori tersebut yakni kelas kadet, junior, U-21 dan senior dijadikan sebagai monitoring terhadap perkembangan karateka selama ini menjalani latihan dibawah binaan pengcab dan perguruan masing-masing.

Selain itu yang lebih utama, keurda tersebut juga dijadikan sebagai ajang seleksi untuk menjaring karateka potensial dan berprestasi untuk menghadapi kejuaraan karate Piala Kasad dan Mendagri.

Untuk itu, kepada para karateka diharapkan dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya, agar dapat menjadi utusan Sumut ke berbagai kejuaraan nasional, yang tentunya diimbangi dengan menjunjung tinggi sportivitas.

“Kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya kejuaraan ini kami ucapkan terima kasih. Kepada para atlet, raihlan prestasi dan bertandinglah dengan sportivitas tinggi,” katanya.

Sebelumnya Seketaris Umum Forki Sumut Zulkarnain Purba mengatakan pembinaan secara berkesinambungan merupakan kunci untuk melahirkan atlet-atlet berbakat yang mampu mengharumkan nama daerah dan Indonesia.

“Disiplin tinggi serta mengikuti semua arahan pelatih adalah tiket untuk berhasil. Artinya, hanya dengan disiplin tinggi lah seseorang akan berhasil mewujudkan mimpinya, demikian juga dengan seorang karateka,” katanya.Q ant

Sulsel Batalkan Berlaga di OKC UI Makassar, Bhirawa Pengprov Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (Forki) Sulawesi Selatan memutuskan tidak ambil bagian pada kejuaraan Open Karate Championship (OKC) di Balairung Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, 7-9 Maret 2014.

Pelatih Karate Sulsel Mursalim Badoo di Makassar, Senin, mengatakan pembatalan dilakukan karena akan berfokus mempersiapkan diri menghadapi Kejuaraan Nasional (kejurnas) Piala Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) di Gedung Celebes Convention Centre (CCC) Makassar, 3-5 April 2014.

“Kami terpaksa tidak ikut berpartisipasi karena akan memfokuskan diri pada agenda Piala Kasad. Kami juga sejauh ini belum mendapat informasi apakah ada dari perguruan yang berniat berangkat atau tidak di ajang OKC UI,” katanya.

Menurut dia, perguruan karate atau instansi di Sulsel bisa saja menurunkan atletnya di OKC UI tanpa rekomendasi Pengprov Forki Sulsel. Sebab kejuaraan itu memang sifatnya kejuaraan terbuka sehingga siapapun bisa ambil bagian.

Mantan Pelatih Timnas ini menyatakan, Sulsel sebagai penyelenggara Piala Kasad 2014 memang saat ini membutuhkan dana besar. Artinya jika pada akhirnya tetap berpartisipasi tentu akan membuat pengeluaran semakin bertambah.

“Alasan ini pula yang menjadi salah satu pertimbangan Pengprov Forki Sulsel memutuskan tidak berpartisipasi,” katanya.

Sekretaris Umum Forki Sulsel Prof Musakkir, sebelumnya menyatakan sebagai penyelenggara Piala Kasad 2014 maka pihaknya membutuhkan anggaran sekurangnya Rp 1,155 miliar.

Kebutuhan akan anggaran tersebut, menurut dia, untuk membiayai sejumlah kegiatan. Kebutuhan yang paling besar menelan anggaran yakni biaya wasit yang diperkirakan mencapai Rp400 juta. Biaya wasit paling besar karena akan melibatkan sebanyak 80 wasit serta tujuh dewan wasit dari berbagai provinsi.Q ant

wawan triyanto/bhirawa

Selain criket, pada PON XIX Jabar 2016 akan melombakan Cabor Berkuda, salah satunya adalah nomor kuda pacu.

Mekanisme PON Masih Untungkan Tuan Rumah Piala Menpora Diundur Seusai Pemilu Makassar, Bhirawa Pengprov Persatuan Sepak Takraw Seluruh Indonesia (PTSI) Sulawesi Selatan memutuskan menunda penyelenggaraan kejuaraan terbuka Piala Menpora dan Ketua DPD RI di Makassar seusai Pemilu 2014.

Sekretaris Umum PTSI Sulsel, Saleh Gottang di Makassar, Senin, mengatakan, pelaksanaan Kejurnas yang awalnya direncanakan 29 Maret - 2 April akan diundur menjadi 24-28 April 2014.

“Sehubungan waktunya sangat berdekatan dengan Pemilu legislatif sehingga kita putuskan menunda. Ini juga sebagai antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya hal yang tidak diinginkan,” katanya.

Terkait perubahan jadwal pelaksanaan, pihaknya selaku penyelenggara segera menginformasikan ke setiap daerah. Pihaknya juga berharap penundaan ini bisa dipahami sehingga pelaksanaan kejuaraan dapat berjalan sukses.

“Saya kira dengan penundaan ini memberikan waktu tambahan bagi setiap peserta dalam mempersiapkan atletnya secara maksimal. Kita juga akan menyampaikan penundaan ini agar diketahui sehingga bisa dipahami bersama,” jelasnya.

Menurut dia, untuk Piala Menpora akan diperuntukkan bagi putra sedangkan tim putri akan memperebutkan piala Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Pada pelaksanaan Piala Menpora dan Ketua DPD RI 2014, pihak panitia telah mengundang klub sepak takraw yang tersebar di seluruh Indonesia. Pihaknya juga berharap pengprov PTSI di seluruh daerah untuk ikut menyukseskan kejuaraan.

“Pelaksanaannya tetap bersamaan.

Kita berharap dengan membagi dalam dua kategori akan membuat kualitas kejuaraan semakin ketat. Kejuaraan ini sifatnya terbuka sehingga siapa saja bisa mendaftarkan diri ambil bagian,” katanya.

Pihak penyelenggara juga memutuskan menanggung biaya akomodasi dan transportasi lokal seluruh kontingen yang berpartisipasi. Dengan demikian anggaran yang dibutuhkan setiap kontingen akan lebih hemat karena hanya menyiapkan dana transportasi PP ke Makassar serta biaya konsumsi.

Pihaknya juga sudah menyiapkan tempat bagi seluruh kontingen di Pondok Madinah Sudiang Makassar.

Kapasitasnya yang cukup luas dan dekat dengan GOR Sudiang juga menjadi pertimbangan pihak penyelenggara.Q ant

Surabaya, Bhirawa Pekan Olahraga Nasional sudah dilaksanakan sebanyak 18 kali penyelenggaraan, namun sistem penentuan Cabang Olahraga (Cabor) yang dilombakan maupun dipertandingkan selalu menguntungkan tuan rumah.

Kondisi inilah yang selalu menjadi masalah klasik setiap penyelenggaraan multievent paling bergengsi di level nasional itu.

Hal inilah yang diungkapkan oleh Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jatim, Erlangga Satriagung. Menurutnya pelaksanaan PON harus ada perubahan, seperti, sebelum menunjuk tuan rumah, KONI pusat harusnya menentukan nomornomor mana saja yang akan dipertandingkan di event empat tahunan tersebut.

Karena selama penyelenggara PON, Cabor maupun nomor yang dipertandingkan selalu berubah-ubah. Bahkan terkesan Cabor maupun nomor yang dipertandingkan selalu menguntungkan tuan rumah.

Masalah inilah yang selalu memantik reaksi protes dari beberapa pro-

Andre Kurniawan Tedjono harus berjuang dari babak kualifikasi All England Super Series Premier 2014.

mentsoftware.com, Senin, pemain ranking 58 dunia ini pada babak kualifikasi akan berhadapan dengan wakil India, Anand Pawar, Selasa (4/ 3). Sedangkan pemain lain yang langsung ke babak utama adalah Tommy Sugiarto, Sony Dwi Kuncoro, Dionysius Hayom Rumbaka dan Wisnu Yuli Pra-

Seperti diketahui, sesuai hasil Rapat Koordinasi (Rakor) Sosialisasi Cabang Olahraga dan Nomor Pertandingan Pada PON XIX 2016 Jawa Barat, yang digelar di Bandung, pada 18-20 Februari 2014 lalu, ada penambahan cabor baru dan jumlah nomor pertandingan.

Lima cabor baru itu, yakni cricket (10 nomor), berkuda (20 nomor), dansa (17 nomor), drum band (10 nomor), dan hoki (5 nomor). Kemudian untuk cabor-cabor yang sudah dipertandingan di PON sebelumnya, ada yang dikurangi dan ditambah nomor pertandingannya.

Penambahan cabor baru dengan nomor pertandingan banyak dipertanyakan KONI Jatim. KONI menanyakan cabor cricket yang mempertandingkan 10 nomor pertandingan.

“Cricket diusulkan 10 nomor (pertandingan). Ini cabor baru kok banyak, nomornya itu apa saja,” sebut Dhimam Abror, Ketua Harian KONI Jatim.

Penambahan cabor juga diikuti membengkaknya jumlah nomor pertandingan. Sebanyak 755 nomor di 44 cabor direncanakan dipertandingkan pada PON Jabar. Jumlah tersebut bertambah 154 nomor, dibandingkan PON 2012 di Riau. Ketika itu, hanya memainkan 601 nomor pertandingan.

Dari lima cabor baru saja, sudah mendandingkan 42 nomor. Q wwn

Tes Kemampuan Armand, Persebaya Gelar Uji Coba

ist

Sebelum bertanding melawan Persiba Balikpapan, Minggu (9/3), Persebaya akan melakukan ujicoba Selasa (4/3) pagi hari ini di Lapangan Brigif 1 Marinir Sidoarjo.

Uji coba ini juga untuk melihat kemampuan Armand Alladoum.

Surabaya, Bhirawa Usai mencoret beberapa pemain, kini Persebaya Surabaya berencana melakukan uji coba melawan Tim Pra PON atau PS AL yang rencanannya akan digelar pagi hari ini Selasa (4/3) di Lapangan Brigif 1 Marinir Sidoarjo.

Andre Harus Berjuang dari Kualifikasi All England Jakarta, Bhirawa Pemain tunggal Andre Kurniawan Tedjono harus berjuang dari babak kualifikasi All England Super Series Premier 2014 di Birmingham Inggris, 4-9 Maret dan kondisi ini berbeda dengan empat pemain lain yang langsung turun dibabak utama.

Berdasarkan laman www.tourna-

vinsi, tapi sayangnya KONI Pusat juga tidak mendengar protes tersebut, buktinya setiap penyelenggaraan PON selalu aja muncul masalah yang sama, yakni penentuan Cabor yang dilombakan maupun dipertandingkan. “Kenapa dari tahun-tahun seperti ini. Harus ada perubahan di PON,” ujar Erlangga, kemarin Senin (3/3).

Saat ini KONI Jatim juga tengah melayangkan protes, karena pada PON XIX Jabar 2016 akan mempertandingkan Cabor criket. Padahal Cabor ini kurang begitu berkembang di Indonesia.

Lebih lanjut Erlangga menjelaskan, harusnya cabor yang akan dipertandingkan di PON, sudah tersebar dan berkembang di semua daerah. Minimal separuh dari setengah KONI yang ada di Indonesia. “Jangan hanya cuma dari lima KONI daerah saja sudah bisa mengusulkan cabor PON,” kritiknya.

Agar masalah ini tidak berlarut-larut, Erlangga mengusulkan kepada KONI pusat agar sebelum menunjuk tuan rumah, Cabor maupun nomor-nomor yang dipertandingkan dan dilombakan harus ditetapkan terlebih dahulu. “Kita usulkan, pada PON mendatang, kita harus tetapkan cabor dan nomornya lebih dulu. Baru kemudian dipilih tuan rumahnya,” ungkap Erlangga.

setyo.

Selain Andre, pemain Indonesia yang terlebih dahulu harus berjuang dari babak kualifikasi adalah pasangan ganda putra Wahyu Nayaka Arya Pankaryanira/Ade Yusuf Santoso.

Ganda ranking enam nasional ini pada kualifikasi akan berhadapan dengan ganda asal Inggris Christopher Coles/Matthew Nottingham.

Ganda putra Indonesia yang langsung turun dibabak utama kejuaraan dengan hadiah total 400 ribu dollar AS itu adalah ranking satu dunia Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan, Rian Agung Saputro/Angga Pratama, Berry Angriawan/Ricky Karanda Suwardi dan pasangan Markis Kido/ Marcus Fernaldi Gideon.

Untuk ganda putri, pemain Indonesia akan menurunkan pasangan Suci Rizki Andini/Tiara Rosalia. Dibabak kualifikasi, pasangan ini akan berhadapan dengan wakil Makau, Rong Wang/Zhibo Zhang.

Ganda putri Indonesia yang langsung turun dibabak utama adalah pasangan Greysia Polii/Nitya Krishinda Maheswari, Della Destiara Haris/ Anggia Shitta Awanda dan Pia Zebadiah/Rizki Amelia.Q ant

Pertandingan itu digunakan oleh pelatih untuk melihat kemampuan Armand Alladoum.

Rencana pertandingan uji coba itu disampaikan oleh Asisten Pelatih Persebaya, Tony Ho. “Besok kita akan gelar uji coba. Untuk lawannya, antara

tim pra-PON Jatim atau tim PS AL,” terang Tony, Senin (3/3).

Uji coba itu dimanfaatkan oleh tim pelatih untuk melihat kemampuan para pemain sebelum bertanding melawan Persiba Balikpapan, Minggu (9/3). Selain itu laga tersebut juga untuk melihat tipikal permaian Armad Alladoum. “Kami akan lihat kemampuan Armand,” kata Tony.

Sebenarnya Armand Alladoum sudah berlatih bersama tim yang ditangani oleh Pelatih Rachmad Darmawan (RD) sejak Jumat (28/2) lalu. Dari dua sesi berlatih yang dia ikuti, muncul anggapan dari tim pelatih bahwa cara bermain Armand menjurus ke penyerang, bukan seorang gelandang seperti yang diinginkan oleh Persebaya. “Kita lihat saja besok,” kata pelatih yang sukses mengantar Persebaya juara Divisi Utama 2013 ini. Apa yang disampaikan Tony dibenarkan oleh Direktur Olahraga Persebaya, Dhimam Abror Djuraid.

Menurut Abror, rencana uji coba sebenarnya sudah dirancang jauh hari sebelum kedatangan Armand di Surabaya. “Tapi kalau sekalian buat ngetes Armand, bagus juga,” ujar pria yang menjabat sebagai Ketua Harian KONI Jawa Timur (Jatim) ini.

Seperti diketahui, Armand Alladoum adalah kapten Timna U-23 Chad.

Pemain berusia 22 tahun menempati posisi playmaker. Sama seperti Patrice Nzekou yang dicoert dari tim Persebaya beberapa waktu lalu, Armand adalah pemain yang didatangkan lewat agen Francis Yonga. Q wwn

133 Negara Diundang Lomba Terjun Payung di Solo Solo, Bhirawa Sebanyak 133 negara diundang ikut Kejuraan Terjun Payung Militer pada 17 sampai 28 September 2014 di Solo, kata Danlanud Adisumarmo Panasan, Surakarta Kolonel Pnb Agus Radar Sucahyo.

Kejuraan terjun payung militer sedunia ini nantinya akan diikuti oleh prajurit dari angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara, dan masing-masing tim maksimal lima orang, kata Kolonel Pnb Agus Radar Sucahyo disela-sela bertemu dengan Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo di Solo, Senin.

Ia mengatakan untuk Indonesia sebagai tuan rumah akan menurunkan semua tim baik dari angkatan darat, angkatan laut maupun angkatan udara, dan Polisi apabila siap juga akan diturunkan.

Dikatan untuk terjun payung ini akan dinilau utamanya mengenai ketepan dalam mendarat, dan setelah itu baru dilakukan penilaian lainnya, kata Agus Radar Sucahyo sambil menambahkan mengenasi tim Indonesia yang akan

diturunkan kini sudah menyiapkan diri dan terus berlatih.

Negara-negara yang diundang diantara dari Jerman, Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Austria, Rusia.

Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo mengatakan untuk terjun payung militer ini nantinya untuk pendaratan angkan di siapkan di stadion Manahan, dan mulai sekarang ini juga sudah ditata.

“Ya Solo siap untuk menjadi tuan rumah terjun payung militer tingkat dunia ini, untuk masalah akomodasi juga tidak ada persialan dan mengenai obyekobyek wisata yang akan dikunjungi tamu ini juga telah kami siapakan,” katanya.

Peserta terjun payung ini datang ke Solo tidak sendirian, tetapi juga diperbolehkan beserta keluarganya.

“Untuk itu kami juga telah menyiapkan mengenai obyek-obyek wisata yang bakal dikunjungi tamu ini,” katanya.

Melalui terjun payung ini diharapkan pula busa menjalin persahabatan antar negara dan sekaligus juga mengembangkan olah raga ini.Q ant

NASIONAL-POLITIK

10 KILAS NASIONAL

Wamenag: Idealnya Sertifikat Halal Libatkan Pemerintah Jakarta, Bhirawa Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan idealnya persoalan sertifikat halal tidak hanya diurusi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), namun juga pemerintah.

“Pemerintah tidak berhak mengurusi syariah, itu wilayah MUI. Tetapi kita berharap, hal-hal yang bersifat regulasi dan ketatanegaraan melibatkan pemerintah,” kata Nasaruddin di Jakarta, Senin (3/3) kemarin.

Selama ini, sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI tidak mempunyai kekuatan hukum. Jika melibatkan pemerintah, maka sertifikat halal itu tidak hanya sesuai secara syariah tetapi juga ketatanegaraan.

“Kami berharap RUU Jaminan Produk Halal (JPH) dapat disahkan secepatnya menjadi UU,” katanya menambahkan.

Sementara itu, Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla mengatakan seharusnya sertifikat halal diatur oleh MUI dan Pemerintah.

“Subtansi halalnya diurus oleh MUI, sedangkan aturannya pemerintah,” kata mantan Wapres itu.

JK menambahkan jika sertifikat halal tidak cukup kuat jika hanya diurusi oleh MUI. Oleh karena itu perlu peranan pemerintah dalam hal itu. MUI sedang digoncang skandal setoran tidak resmi dari pemegang lisensi sertifikat halal ke MUI. MUI mengancam akan menarik lisensi, jika organisasi pemegang lisensi itu tidak membayar ongkos. Ketua MUI Amidhan Shaberah membantah hal tersebut. Menurut Amidhan seharusnya izin lisensi tersebut gratis asalkan memenuhi tujuh persyaratan yang ditentukan MUI. Q ant

Tulungagung Launching UKT P4GN Tingkat Kecamatan menurun tetapi justru meningkat,” bebernya.

Pemkab Tulungagung, menurutnya, sangat mendukung terbentuknya UKT P4GN tingkat kecamatan. Bahkan Pemkab Tulungagung juga mendukung program BNN agar pengguna narkoba lebih baik direhabilitasi daripada di penjara.

Acara pementasan pagelaran seni budaya dan launching UKT P4GN tingkat kecamatan kemarin berlangsung meriah. Ratusan siswa dan mahasiswa yang hadir larut dalam huburan musik dan budaya yang ditampilkan dalam acara tersebut. Selain Brigjen Pol Iwan dan Indra Fauzi, juga hadir seluruh anggota Forpimda (forum pimpinan daerah) Kabupaten Tulungagung. Termasuk Kepala BNNK Tulungagung, AKBP Ria Damayanti SH. Q wed*

Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Tulungagung, Senin (3/3), melaunching pembentukan Unit Kerja Terpadu (UKT) Pencegahan Pemberantasan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan di GOR Tennis Komplek Satdion Rejoagung Tulungagung. Launching dilakukan oleh Ketua BNP Jatim, Brigjen Pol Drs Iwan A Ibrahim.

Acara launching yang digelar dengan pementasan seni budaya tersebut juga mengukuhkan beberapa sekolah dan kampus di Tulungagung yang menjuarai lomba sekolah dan kampus berkarakter dan berbudaya antinarkoba. Dalam sambutannya, Brigjen Pol Iwan mengungkapkan masalah narkoba di negeri ini merupakan masalah berat. Karenanya perlu ada pengendalian. Apalagi narkoba dinilai masih mudah diedarkan. “Peredaran narkoba sangat merugikan negara,” katanya.

Pembentukan UKT P4GN di tingkat kecamatan ini diharapkan dapat mengoptimalkan dalam upaya pencegahan, pem berantasan, dan peredaran gelap narkoba. Di tiap kecamatan unsur UKT P4GN terdiri dari Kasi Trantib Kecamatan, Babinsa dan Babinkantibmas.

Di Tulungagung, pembentukan UKT P4GN tingkat kecamatan merupakan yang pertama di Jatim. Dan merupakan pilot project untuk kegiatan yang sama di Jatim.

Sekda Tulungagung, Ir Indra Fauzi MM yang mewakili Bupati

wed/bhirawa

Brigjen Pol Iwan A Ibrahim didampingi AKBP Ria Damayanti memberikan trofi bagi perwakilan sekolah dan kampus yang menjuarai lomba berkarakter dan berbudaya antinarkoba.

Tulungagung Syahri Mulyo SE dalam acara tersebut mengungkapkan penggunaan narkoba di masyarakat semakin meluas.

Baik itu dari segi usia, jenis kelamin dan pekerjaan.

“Yang menyedihkan penyalahgunaan narkoba bukannya

KPK Periksa Mantan Ketua Komisi X Jakarta, Bhirawa Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa mantan Ketua Komisi X DPR Mahyudin, dalam kasus dugaan penerimaan hadiah terkait pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah (P3SON) di Hambalang dan proyek-proyek lain dengan tersangka Anas Urbaningrum.

Terkait Penerimaan Hadiah Kasus Hambalang

Transformasi TNI AD Fokus Satuan Tempur-Teritorial Ambon, Bhirawa Pangdam XVI/Pattimura Mayor Jenderal TNI Eko Wiratmoko menyatakan tranformasi di tubuh TNI Angkatan Darat dititikberatkan pada satuan tempur dan satuan teritorial, selain pembentukan satuan profesional dan modern.

“Strategi transformasi TNI AD menggunakan strategi jangka menengah 20152019 dan strategi jangka panjang 20202024,” kata Pangdam Eko pada pembukaan Rapat Pimpinan Kodam XVI/Pattimura 2014, di Ambon, Senin (3/3) kemarin.

Rapat Pimpinan Kodam XVI/Pattimura 2014 bertema,”Melalui Rapim Kodam XVI/Pattimura, Kita Mantapkan Integritas, Militansi dan Profesionalisme Prajurit Menuju Transformasi Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok.” Rapat dihadiri Kasdam, Irdam, Danrem 151/ Binaiya, Danrem 152/Babullah, Danrindam, para Perwira Ahli, Perwira LO AL dan AU, para Asisten dan Komandan Satuan, serta Kabalak jajaran Kodam XVI/Pattimura.

Menurut Pangdam Eko, Rapim dilaksanakan untuk semakin memantapkan keberhasilan tugas satuan dalam pelaksanaan program kerja dalam tahun anggaran 2014.

Rapim juga dilaksanakan untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas tahun 2013, menyamakan presepsi para pimpinan, menyampaikan arah kebijakan pimpinan, menyampaikan garis besar program dan menyampaikan rencana tranformasi Kodam XVI/Pattimura. Sedangkan sasarannya adalah tercapainya progaram kerja 2014 secara maksimal, tertib administrasi yang akuntabel, tercapainya kesamaan pola pikir, pola sikap, pola tindak dalam pelaksanaan tugas, tercapainnya pelaksanaan pembinaan kekuatan, kemampuan dan gelar kekuatan Kodam XVI/Pattimura secara optimal.Q ant

Selasa Pahing 4 MARET 2014

antara

Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Mahyudin berada di ruang tunggu sebelum menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin (3/3).

“Surat pemanggilan sebagai saksi Anas,” kata Mahyudin saat tiba di gedung KPK Jakarta, Senin. Mahyudin adalah ketua Komisi X saat skema penganggaran proyek Hambalang dalam bentuk anggaran tahun jamak dengan anggaran total Rp1,17 triliun disetujui.

Dalam surat dakwaan mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen dalam proyek Hambalang Deddy Kusdinar, disebutkan bahwa kelompok kerja Anggaran Komisi X menyetujui penambahan dana sebesar Rp150 miliar dalam APBNP 2010 tanpa melalui proses Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Pokja dengan Kemenpora.

Persetujuan ditandatangani Mahyudin selaku pimpinan Komisi X dan jajarannya, Rully Chairul Azwar,

CPNS Baru Setkab Diminta Tunjukkan Kinerja Jakarta, Bhirawa Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet Djadmiko meminta para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baru Sekretariat Kabinet untuk berkinerja baik, serta menunjukkan bahwa mereka merupakan hasil seleksi penerimaan CPNS yang baik, serius, seksama, terbuka, transparan dan akuntabel.

“Kita buktikan bahwa kita mendapatkan tenaga-yenaga

yang handal,” kata Djadmiko saat memberikan pembekalan kepada CPNS baru di lingkungan Sekretariat Kabinet, Jakarta, Senin (3/3) kemarin.

Djadmiko mengingatkan, bahwa Setkab merupakan salah satu institusi dalam lembaga kepresidenan yang terdiri atas tenaga yang handal, sesuai tugasnya membantu presiden.

Karena itu, sangat disesalkan jika CPNS baru itu nanti ternyata

tidak memanfaatkan kesempatan ini dengan baik.

“Alangkah sayangnya kalau Anda sudah terpilih tapi tidak dapat menunjukkan kinerja dengan baik,” ujarnya.

Kepada para CPNS baru Sekretariat Kabinet, Depudi Administrasi mengingatkan, bahwa mereka baru memasuki tahap awal, Untuk menjadi pegawai negeri, katanya, harus menunggu selama satu tahun,

menunjukkan kinerja yang baik, sebelum ditetapkan menjadi pegawai negeri yang utuh.

Sementara Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Kabinet Syafruddin mengatakan, tujuan pembekalan CPNS ini adalah untuk memperkenalkan dan meningkatkan pemahaman tentang kedudukan tugas dan fungsi organisasi Setkab.Q ist

Abdul Hakam Naja, dan ditandatangani anggota pokja seperti Angelina Sondakh, Wayan Koster, Kahar Muzakir, Juhaaeni Alie dan Mardiyana Indra Wati, dengan demikian anggaran tersedia pada tahun 2010 menjadi Rp275 miliar.

Atas persetujuan ini, Sekretaris Kemenpora saat itu Wafid Muharam melalui pengusaha Saul Paulus David Nelwan meminta uang sebesar Rp500 juta kepada pemenang tender Ham balang PT Adhi Karya melalui Ida Bagus Wirahadi dan Rp 100 juta dari seorang bernama Poniran, sehingga seluruhnya berjumlah Rp 600 juta yang diserahkan ke Mahyudin saat kongres Partai Demokrat di Bandung.

Mahyudin sendiri atas jasanya di Hambalang mendapatkan komisi sebesar Rp500 juta. Sedangkan Anas disebutkan menerima Rp2,21 miliar dari proyek Hambalang untuk membantu pencalonan sebagai ketua umum dalam kongres Partai Demokrat tahun 2010 yang diberikan secara bertahap pada 19 April 2010 hingga 6 Desember 2010.

Uang itu diserahkan ke Anas digunakan untuk keperluan kongres Partai Demokrat, antara lain memabyar hotel dan membeli “blackberry” beserta kartunya, sewa mobil bagi peserta kongres yang mendukung Anas, dan juga jamuan dan entertain. Q ant

Pacu Produksi Migas tanpa Mengabaikan Lingkungan PHE WMO Target Raih Proper Emas Tahun 2015 Keraguan pemerintah menyerahkan Blok WMO ke Pertamina berakibat fatal. Akibat keraguan tersebut, saat itu tak ada lagi rig yang siap mengebor sumur eksplorasi dan eksploitasi. Produksi Blok WMO terus mengalami penurunan produksi (declining rate), bahkan sempat mencapai 26.000 barel per hari pada Agustus 2010 dan langsung terjun bebas tinggal 13.000 barel perhari Mei 2011.

Dibentuknya PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO) 7 Mei 2011 lalu, langsung dihadapkan pada persoalan berat. Bukan saja harus mengambil alih peran Kodeco Energy, tetapi juga harus merealisasi produksi migas sesuai ketentuan SKK Migas saat itu.

“Declining rate di Blok WMO luar biasa tinggi, rata-rata mencapai 5 persen perbulan. Dan dalam posisi seperti itu, tanpa pengeboran sumur eksploitasi baru dipastikan produksi di Blok WMO sudah habis. Kini produksi Blok WMO bisa mencapai 28.262 BOPD dan produksi gas mencapai 125 MMSCFD,” ungkap Senior Excekutif Vice President & General Manager PHE WMO, Boyke Pardede.

PHE WMO saat mengelola Blok WMO kembali mendapatkan tantangan, bukan sekadar mendapat bagaimana segera bisa melawan declining rate, tetapi juga harus melakukan eksplorasi sebanyak mungkin agar bisa menemukan cadangan migas baru.

“Pertamina menyadari tantangan berat itu sehingga langsung menggelontor anggaran 3 kali lipat tahun 2012. Dan secara bertahap menambah 2 rig tahun 2012, dengan demikian total ada 3 rig di akhir 2012,” jelasnya.

Boyke menambahkan, realisasi projek tahun 2012 mencapai 80 persen untuk pemasangan platform baru di lapangan PHE Ke-38B hanya membutuhkan waktu 6 bulan untuk mendapatkan persetujuan POD setelah sumur eksplorasi terakhir dibor termasuk rekor baru bagi PHE WMO. Tahun 2013, aktivitas PHE WMO semakin menggeliat dengan naiknya biaya mendekati 1 milyar US dolar. Sedangkan target produksi minyak yang dibebankan pemerintah yakni minyak sebesar 20.443 BOPD dan Gas sebesar 143.1 MMSCFD sehingga Indonesia share mencapai 447 juta US dolar.

“Inilah tugas baru PHE WMO yang luar biasa berat , selain memindahkan pipa warisan Kodeco Energy yang menganggu jalur pelayaran Surabaya juga berkomitmen menyalurkan 100 persen produksi gasnya bagi kepentingan Jawa Timur,” ujarnya.

Boyke optimis target produksi 2014 semula 22 ribu BOPD masih bisa ditambah menjadi 23.1 BOPD. Dan di tahun 2014, PHE WMO sebagai salah satu Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pelaku pengeboran minyak dan gas bumi yang beroperasi di Jawa Timur kembali

menambah target produksinya.

“Tahun 2014, revisi penetapan target produksi KKS secara keseluruhan target yang ditetapkan migas mencapai 8.973 BOPD,” jelas Vice President Management Representative SKK Migas-Elan Biantoro.

Dan berdasarkan data prioritas program tambahan SKK Migas 2014, PHE WMO yang beroperasi di Jatim memiliki estimasi tambahan lifting minyak sebesar 1000 BOPD. “Penghitungan maupun penetapan revisi target produksi sudah dilakukan bersama-sama pihak KKKS,” katanya. Sedangkan menurut PJ Direktur Operasi dan Produksi Pertamina Hulu EnergiBambang H Kardono, tahun pemboran yang dicanangkan SKK Migas tahun 2013 sangat membantu upaya PHE WMO dalam meningkatkan produksi minyak dan gas agar dapat mencapai target.

Sesuai dengan target yang disetujui SKK Migas di Work Program & Budget (WP&B) 2014 produksi minyak dan gas bumi PHE WMO ditetapkan sebesar 21.432 BOPD dan 113 MMSCFD. Dan PHE WMO tahun 2013 mampu memproduksi minyak dan gas sebesar 18.086 BOPD dan 114.5 juta MMSCFD. Puncak produksi PHE WMO juga sempat menyentuh produksi harian tertinggi tahun 2013 sebesar 28.262 BOPD dan produksi gas sebesar 125 MMSCFD. “Pencapaian produksi ini merupakan hasil yang didapat melalui berbagai aktivitas eksplorasi dan pengembangan,” tambahnya. Selain itu PHE WMO juga berhasil

melakukan 3D Broadband Seismik seluas 900 km2 sehingga akan menambah Contingent Resources (2C) sebesar 29.98 juta barel minyak (MMBO) dan 60.24 miliar kaki kubik (BCF) atau 40.02 juta barel minyak ekuivalen (MMBOE) serta menambah cadangan (P1) sebesar 16.8 MMBO dan 62.5 BCF atau 27.6 MMBOE. “Kami akan terus melakukan upaya-upaya agar pencapaian produksi ini dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan di masa mendatang,” katanya.

PHE WMO juga menunjukkan komitmen terhadap lingkungan di area operasi serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi seluruh pekerja PHE WMO. Sehingga di penghujung tahun 2013, PHE WMO berhasil memperoleh penghargaan proper hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup.

“Sedangkan penghargaaan yang diberikan Gubernur Jawa Timur berupa penghargaan Industrial Peace Award kategori zero conflict dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan dinamis di lingkungan perusahaan, penghargaan pelaporan pengelolaan lingkungan hidup kategori RKL-RPL dengan predikat Terbaik, penghargaan Breakthrough Production Award dan Patra Adikriya Bhumi dari PT Pertamina (Persero),” jelasnya.

Dan manajemen Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO) bertekad mem pertahankannya di tahun 2014.

Target itu dibuat agar PHE WMO berpeluang meraih proper Emas

Tanpa mengabaikan Lingkungan PHE WMO akan terus pacu produksi migas. pada tahun 2015/2016 mendatang.

Sedangkan untuk meraih Proper Emas, dua program andalan untuk meraih prestasi tersebut.

Pertama, peningkatan program penyediaan air bersih yang sudah mampu meringankan beban 500 kepala keluarga di Desa Bandang Dajah, Kecamatan Tanjungbumi, Bangkalan. Saat ini ada 150 KK yang berharap bisa mendapat pasokan air bersih dari HIPPAM (Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum) yang mendapat suport dari PHE WMO. Kedua, PHE WMO sedang menjajaki kerjasama dengan Universitas Trunojoyo Madura menjadikan satu kawasan di Kecamatan Sepulu menjadi obyek studi mangrove, sebab kawasan ini tahun lalu telah dihijaukan PHE WMO dengan menanam 5.000 pohon mangrove.

“Jangan puas setelah bisa kembali mendapatkan proper

hijau. Kita justru harus berupaya mempertahankan Proper Hijau di tahun 2014 agar berpeluang meraih Proper Emas pada tahun 2015/2016,” pungkasnya.

Bambang menuturkan, saat tahun 2012 hanya bisa meraih proper biru, PHE WMO segera melakukan evaluasi hasil penilaian 2012 disemua parameter penilaian proper. Bahkan evaluasi dilakukan di seluruh program pengelolaan maupun pemanfaat sumber daya alam.

“Evaluasi total kami lakukan untuk memastikan penerapan energi secara efisien. Kita juga mencermati bagaimana meminimalkan gas rumah kaca, konservasi air, penerapan program keanekaragaman hayati, penerapan 3R (Reduce, Recycle, Reuse) limbah Non-B3 dan pengelolaan limbah B3 hingga CSR,” ujarnya.

Q achmad Tauriq Imani

Selasa Pahing 4 MARET 2014

SAMBUNGAN

11

BPBD Batu Segera Pasang Alat Detektor Banjir

Inflasi Jatim Tak Terpengaruh Erupsi Kelud

Prof Bisri Menang Tipis di Tingkat Senat

l Sambungan hal 1

l Sambungan hal 1

l Sambungan hal 1

perhiasan, ikan mujair, mi, tarif air minum dan susu untuk balita. Kenaikan harga yang masih tinggi terjadi pada cabe rawit dan daging sapi. “Kedua komoditas seperti cabe rawit dan daging sapi masih menjadi PR untuk Pemprov Jatim,” katanya.

Di sisi lain, lanjut sairi, pemerintah dinilai berhasil mengendalikan harga komoditas pokok yang lain. Di antaranya bawang merah, tomat, sayur-sayuran, daging ayam ras, cabai merah, telur ayam ras dan gula pasir. Terbukti, adanya deflasi yang dialami komoditas-komoditas itu.

Dari ibukota provinsi di Pulau Jawa, kata Sairi, semua kota mengalami inflasi. Inflasi ter­ tinggi terjadi di Serang 0,82%, diikuti Jakarta 0,50%, Bandung 0,39%, Semarang 0,24%, Surabaya 0,23%, dan inflasi terendah terjadi di Jogjakarta 0,07%.

Dari 82 kota IHK nasional, kata Sairi, 55 kota mengalami inflasi dan 27 kota mengalami deflasi. Lima kota yang meng­ alami inflasi tertinggi terjadi di Pontianak 2,73%, Singkawang 1,75%, Maumere 1,61%, Kupang dan Tual masing-masing 1,46%.

Sedangkan 5 kota yang meng­a lami deflasi tertinggi terjadi di Sibolga -2,43%, diikuti Pangkal Pinang -2,11%, BauBau -1,43%, Meulaboh -1,28% dan Padangsidempuan -0,99%.

Angka inflasi Jatim ini juga jauh lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 0,75%. Di lain pihak, laju inflasi tahun kalender pada Desember 2013 hingga Februari 2014 di Jawa Timur mencapai 1,34% dan laju inflasi year on year sebesar 7,03%.

Maksudnya, pengawasan dilakukan dengan mengirimkan orang atau petugas untuk memeriksa kondisi sungai. “Baru setelah dilakukan pemantauan di lapangan, petugas mengomunikasikannya dengan petugas BPBD,”ujar Rochim saat ditemui di Kantor Balaikota Batu, Senin (3/3).

Cara manual seperti di atas, kata Rochim, sangat tidak efektif dan bisa dikatakan lambat jika dibandingkan dengan ancaman banjir yang bisa datang mendadak. Untuk itu pihaknya akan segera melakukan pengadaan dan pemasangan alat detektor banjir.

Setidaknya ada 4 titik di sepanjang aliran Sungai Brantas yang ada di Kota Batu yang perlu dipasang alat detector banjir. Yaitu, di Desa Sumber Brantas, Coban Talun, Kaliwatu, dan Torongrejo. Keempat tempat ini merupakan daerah hulu Sungai Brantas yang bisa dijadikan tolok ukur jika terjadi kenaikan debit air Sungai Brantas.

Dengan adanya alat detektor ini, diharapkan informasi adanya bahaya banjir bisa terdeteksi lebih awal. “Jika debit air di empat titik itu naik, maka alat detektor akan mengirimkan pesan singkat ke petugas BPBD ataupun membunyikan alarm yang ada di kantor BPBD. Dengan demikian kita bisa langsung melakukan langkah-langkah antisipasi,”jelas Rochim.

Untuk pengadaan alat detektor ini, katanya, pihaknya akan segera membuat proposal pengadaan kepada Balai Besar Sungai Brantas. Karena untuk pengadaan 1 unit alat detektor membutuhkan dana yang cukup besar yaitu, Rp 150 juta per unit.

Diketahui, pada hari Jumat (28/2) kemarin, arus deras anak Sungai Brantas menerjang kawasan Kota Batu. Akibatnya, 4 orang tewas akibat musibah ini, tiga di antaranya merupakan peserta rafting (arum jeram) yang menyewa jasa Batu Alam Adventure (BAA). Hingga berita ini ditulis, masih ada lagi korban yang belum ditemukan atas nama Lia Apriatin (26), yang juga merupakan 1 dari 18 peserta rafting dari Jakarta.

Sedangkan tiga dari peserta rafting yang tewas adalah M Nurul Qomar (25), Ilham Deli (33) dan Riki Kiki Anggian (24). Selain itu ada juga warga Jalan Aris Munandar Gang 6A, dengan nama Yoyok Sisoyo (37), yang juga tewas diterjang air Sungai Brantas. Diduga korban tewas saat sedang mandi di sungai tersebut.

Sementara, hingga Senin (3/3) siang, tim SAR gabungan berjumlah sekitar 200 orang dan 19 kelompok kembali melakukan pencarian terhadap Lia Apriatin. Adapun petugas menentukan fokus pencarian di Bendungan Sengguruh Kabupaten Malang. “Namun kita juga tetap melakukan penyusuran terhadap alur Sungai Brantas mulai dari TKP hingga Bendungan Sengguruh,”pungkas Rochim. n nas

Jabatan Kasubbag Kosong, KPU Kota Kediri Rawan Digugat l Sambungan hal 1

pihak yang merasa tidak puas, bisa melakukan gugatan,” kata Kholifi, Senin (3/3) Politisi PAN Kota Kediri itu menegaskan, pihaknya berharap Pemkot Kediri segera memikirkan hal tersebut. Pemkot wajib untuk segera mengisi posisi jabatan kosong di sekretariatan KPU itu.

Terpisah, Sekretaris KPUD Kota Kediri Suroto mengatakan, pihaknya sudah pernah mengusulkan kekosongan jabatan Kasubbag Hukum ke Pemkot Kediri, itu pada Desember lalu serta pada Februari lalu. Namun, sampai saat ini belum ada jawaban dari Pemkot Kediri. Menurutnya, jabatan Kasubag Hukum nantinya akan dilantik KPU Provinsi Jatim. “Sudah mengajukan dan berkoordinasi dengan Sekkota. Diharapkan dalam waktu dekat ini, kekosongan itu bisa terisi. Saat sebelum mutasi sudah mengajukan, tapi belum ada pengisian,”terang Suroto Suroto menambahkan, pihaknya berharap kekosongan itu segera terisi karena kebutuhan untuk itu sangat diperlukan guna menghadapi agenda nasional saat ini. n htn

Demi Kuota Siswa Miskin l Sambungan hal 1

penerimaan siswa baru secara online tersebut. Yakni kuota reguler 80 persen, prestasi 10 persen serta bina lingkung 10 persen.

“Rasanya shok ketika mendengar rencana itu. Saya akan berjuang maksimal agar dalam PPDB online ditetapkan secara eksplisit, berapa kuota untuk siswa tidak mampu,” cetus politisi berjilbab ini.

Dengan gayanya yang kalem, perempuan kelahiran Solo ini menuturkan bahwa soal berapa persen kuota untuk siswa miskin, bisa didasarkan dari database yang ada.

“Setiap sekolah memiliki data siswa yang tergolong tidak mampu secara ekonomi.

Dari keseluruhan itu, tentunya akan bisa diambil porsi ideal bagi siswa miskin yang berasal dari kota Mojokerto,” ujar perempuan dengan lesung pipit di pipi ini.

Namun, dia berharap setidaknya ditetapkan 10 persen untuk kuota siswa miskin dalam PPDB online yang pertama kali digelar tersebut. “PTN memberi ruang 20 persen dengan jalur Bidik Misi untuk calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu, tentunya jalur demikian yang bisa diambil dalam mekanisme PPDB online,” imbuhnya.

Senyampang Perwali PPDB online belum terbit, Nur Aida berharap Dinas Pendidikan harus mempertimbangkan matang-matang skema kuota 80 persen untuk siswa dalam kota, 10 persen untuk siswa luar kota dan sisanya untuk jalur prestasi non akademik.

“PPDB online harus adil dan transparan.

Tapi dengan skema yang muncul, dalam perebutan kuota 80 persen itu bagi siswa miskin akan terpental. Harus pula dipikirkan haknya secara adil, jangan sampai me­ reka terkatung-katung. Harus ada solusi.

Mereka harus benar-benar menikmati program biaya sekolah gratis seperti dicanangkan wali kota,” pungkasnya. n kar

Kredit Macet Rp 200 M Korban erupsi Gunung Kelud kini masih menunggu bantuan dari pemerintah, khususnya bantuan keringanan bunga dan denda bank. Sebab mayoritas korban erupsi yang berada di lereng Kelud berprofesi sebagai petani yang meminjam bank untuk menambah modal.

Asisten II Sekdaprov Jatim Bidang Ekonomi Pembangunan Hadi Prasetyo menuturkan, berdasarkan data infentaris dari Bank Indonesia, dana yang mengalir dari bank untuk warga sekitar Kelud mencapai Rp 200 miliar lebih. Dengan meletusnya Kelud, itu artinya pembayaran pinjaman akan terganggu karena pertanian warga terkena dampak abu vulkanik yang menyebabkan hasil pertanian mengalami puso.

“Kita akan melakukan rapat bersama antara Pemprov Jatim, Bank Indonesia dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Kita akan cari format yang paling tepat dan fair untuk meringankan beban korban Kelud seperti yang diinginkan Gubernur Jatim.

Yang pasti, dana yang berada di warga Kelud mencapai Rp 200 miliar lebih,” kata Hadi Pras, dikonfirmasi, Senin (3/3).

Menurut mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jatim ini, pemprov juga akan memberikan modal stimultan berupa pinjaman lunak atau bantuan hibah. Caranya bisa lewat Bank UMKM yang memberikan pinjaman dengan beberapa kemudahan-kemudahan.

“Sebelum bantuan itu diluncurkan, semua konsep harus matang. Jangan sampai kita hanya koar-koar saja tapi ban-

tuan itu nanti akan sulit terwujud. Jadi semuanya harus matang dan dibicarakan de­ngan semua bank yang terlibat,” ungkapnya.

Selain itu, Pemprov Jatim juga akan menerjunkan tim dari Universitas Brawijaya (UB) Malang, untuk meneliti secara menyeluruh tanaman yang biasa ditanam para petani di sekitar Gunung Kelud. Penelitian dilakukan agar ada upaya perubahan dalam pertanian yang bisa bertahan lama dibandingkan sebelumnya.

Seluruh tanaman pertanian, seperti cabai dan bawang akan diteliti secara rinci oleh Fakultas Pertanian UB. Apakah kemungkinan bisa dikembangkan lagi lebih awet dan tahan lama dibandingkan selama ini.

Tim UB sekarang akan meneliti, jenis apa saja yang bisa dipotong tumbuh lagi tanpa harus mengganti dengan jenis tanaman baru. Seperti cabai teryata juga ada yang bisa tumbuh lagi setelah dipotong tanpa diganti tanaman baru.

Penelitian ini diperlukan agar petani bisa mendapat kepastian soal tanaman. Tidak kemudian setelah selesai dipanen kemudian harus membeli bibit baru.

Pemprov Jatim menyerahkan sepenuhnya pada tim dari UB untuk menemukan bibit baru yang terbaik untuk petani di sekitar Gunung Kelud, baik di Kediri, Malang dan Blitar.

Sejalan dengan penelitian itu, Pemprov Jatim juga tetap berkomitmen untuk membantu petani. Bantuan bibit akan diberikan setelah seluruh proses rehabilitasi rumah selesai yang ditargetkan 9 Maret mendatang. n rac,iib

Pemkab Situbondo Segera Bangun Desa Kebangsaan l Sambungan hal 1

Menurut Syaifullah, pembangunan Desa Kebangsaan ini akan segera dilakukan tahun ini juga. Sesuai perencanaan semula, di Desa Wonorejo akan dibangun museum kebangsaan.

Salah satunya berisi nilai-nilai sejarah perjuangan tokoh lokal seperti Kiai Haji Raden As’ad Syamsul Arifin, pendiri Ponpes Salafiyah Syafiiyah Sukorejo, Kecamatan Banyuputih.

Untuk menarik minat peng­ unjung, di Desa Kebangsaan ini juga akan dibangun pasar seni, serta pusat kegiatan belajar.

Fasilitas lainya, para pengunjung juga disediakan kolam pancing serta tempat pemerahan sapi dan ladang sayur organik. ”Di

desa ini nanti akan menjadi pioner penghasil ikan dan juga sayuran yang berkualitas bagus.

Selain itu juga akan didirikan

kolam pengembangan ikan yang berprospek ekspor,” ujar mantan Kepala Bappeda Kab Situbondo itu. n awi

“Data soal dana kampanye de­ ngan bukti rekening koran menjadi hal yang sangat penting dan KPU akan mengawasi ke­ sesuaiannya. Nantinya aturan dan bukti ini akan berpengaruh terhadap caleg yang jadi. Mereka akan bisa batal menduduki kursinya manakala ditengarai adanya ketidaksesuaian antara dana kampanye yang tertulis di rekening koran dengan praktiknya di lapangan,” ujar Ketua KPU Surabaya Eko Waluyo Suwardiyono, Senin (3/3).

Terkait laporan dana kampanye parpol dan caleg ini, Eko Waluyo Suwardiono menyebut masih perlunya beberapa perbaikan dalam laporan yang telah diserahkan kepada KPU. “Data yang sudah masuk akan kami lakukan verifikasi dengan melibatkan pihak pihak yang terkait seperti auditor, BPK, PPATK dan KPK. Untuk itu diharapkan agar masing-masing partai bisa memberikan data seobjektif mungkin,” tambahnya.

Lebih jauh Komisioner KPU Surabaya Erdward Dewaruci menegaskan partai bisa saja akan terjebak dengan laporan dana kampanye yang dilaporkan ke KPU jika data yang diberikan tidak realistis dan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

“Jika mereka (partai,red) tidak melaporkan dana kampanye secara objektif dan realistis, maka akan menjebak di-

Pembangunan Kampung Majapahit Tak jelas l Sambungan hal 1

sawawi/bhirawa

Salah satu contoh bibit sayur yang akan dikembangkan pada Desa kebangsaan di Desa Wonorejo, Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo pada tahun ini.

Dana Kampanye Tentukan Perolehan Kursi l Sambungan hal 1

kedua dengan memperoleh 51 suara, sedangkan di urutan ketiga ditempati oleh Prof Dr Bambang Suharto yang memperoleh 29 suara. Di urutan keempat dan kelima masing-masing Prof Dr Ifar Subagyo 11 suara dan Prof Dr Sumartono 10 suara.

Sekretaris Pemilihan Rektor UB Prof Dr Jalal Rosidi kepada wartawan meng­ atakan proses seleksi calon rektor di tingkat senat telah menghasilkan tiga nama, dua orang di pastikan gugur. Mereka yang memperoleh suara tiga besar secara otomatis akan mengikuti tahapan berikutnya.

“Hasilnya ada tiga orang yang akan kita ajukan pada proses selanjutnya, mereka adalah Prof Dr HM Bisri, Prof Naufil Hanani, dan Prof Bambang Suharto. Sedangkan Prof Ifar Subagio dan Prof Sumartono dinyatakan gugur,”terang Jalal, Senin (3/3).

Tiga orang ini, lanjutnya, akan dipilih ulang oleh anggota senat pada 18 Maret mendatang, bersama dengan menteri atau utusan menteri. Jadi proses yang dilakukan ini masih belum final. Yang menentukan siapa calon rektor untuk empat tahun ke depan adalah rapat senat bersama menteri.

“Masih bisa berubah, pada tahapan berikutnya karena dua kandidat yang gugur memiliki dukungan 21 suara. Suara-suara ini bisa dialihkan ke tiga kandidat lainnnya, makanya belum bisa dipastikan siapa yang akan keluar sebagai pemenangnya,”terang dia.

Selain itu, dia juga menyampaikan para kandidat yang berpeluang menang adalah yang mendapat du-

rinya sendiri, karena perolehan kursinya akan dipermasalahkan oleh KPU, bahkan bisa di batalkan,” terang Edward.

Salah satu contoh , Edward menyebut dalam pelaporan dana kampanyenya Partai Demokrat yang hanya melaporkan nilai Rp 50 ribu rupiah untuk dana kampanye partai. Tetapi pada laporan dana kampanye caleg, partai tersebut mencatat ada Rp3,147 miliar dana disiapkan caleg. “ Kami hanya akan melihat dana yang ada di rekening korannya yakni 50 ribu rupiah itu,” ujarnya.

Pada kesempatan kemarin KPU Surabaya juga mengingatkan kepada caleg incumbent agar berhati-hati dalam menyelenggarakan kampanye. Edward Dewaruci yang membidangi teknis penyelenggara Pemilu, menjelaskan bahwa sesuai UU Pemilu 2012, seorang caleg yang masih menjabat sebagai anggota dewan (incumbent) sama sekali tidak diperbolehkan memakai fasilitas dan dana yang bersumber dari keuangan negara untuk kepentingan kampanye.

“Caleg incumbent tidak boleh lagi menggunakan fasilitas negara dan dana yang bersumber dari keuangan negara untuk kepen­ tingan kampenye pencalegannya.

Contohnya pada saat kegiatan reses dewan yang sangat berpotensi adanya pelanggaran soal itu. Tidak hanya itu, caleg incumbent juga tidak diperbolehkan menerima sumbangan apapun dan dari manapun karena bisa masuk kategori kasus

gratifikasi,” ucap Edward.

Dikebut Sementara itu KPU Surabaya mulai melakukan sortir dan pelipatan surat suara untuk Pemilu Legislatif (Pileg) 9 April mendatang di Sidotopo Wetan, Senin (3/3). Dalam pelipatan surat suara ini, 75% tenaga yang dikerahkan didominasi oleh ibu-ibu rumah tangga dan sisanya laki-laki.

Kepala penanggung jawab pelipat surat suara, Suparmun mengatakan ada sekitar 250 orang yang dipekerjakan melipat surat suara. Target pelipatan surat suara bisa selesai pada akhir Maret ini.

“Kami memperkerjakan 250 orang untuk melipat surat suara, jika mereka bekerja non stop 24 jam targetnya bisa selesai akhir bulan ini. Kami sudah mempersiapkan Puskesmas setempat untuk melayani pekerja kami yang sakit,” tutur Suparmun.

Suparmun menambahkan, sebelum dilakukan pelipatan, pihaknya sudah melakukan penghitungan logistik surat suara per kardus,”Jumlah keseluruhan surat suara ada 2.410.856 dengan jumlah per kardusnya berisi 1.000 surat suara,” imbuhnya.

Jutaan surat suara yang disimpan di gudang bekas penyimpanan sarung ini dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Dan pekerja yang keluar masuk harus diperiksa, ditakutkan ada orang yang membawa surat suara sebelum Pileg berlangsung. n gat,geh

kungan dari menteri. Ka­ rena suara menteri atau perwakilannya nilainya sangat besar mencapai 35%.

“Tahapan penentuan adalah 18 Maret, panitia akan kembali mengundang 161 senat UB untuk hadir pada penentuan calon rektor tersebut bersama utusan dari Mendikbud, tetapi jika yang hadir tidak kuorum akan ditunda selama tiga hari,”imbuhnya.

Sementara itu, Prof Dr HM Bisri ditemui secara terpisah menyatakan jika dirinya mengaku sangat bersyukur dan menyampaikan terimakasih kepada para pendukungnya.

“Kami bersyukur ini adalah kemenangan teman-teman semua, karena sejak penjaringan tingkat civitas akademik telah memberikan suport kepada saya,”terangnya.

Pria yang juga Takmir Masjid Jami’ Malang itu, mengaku tidak membentuk tim sukses, semua yang dilakukan hanya jalur pertemanan.”Ini amanah, kami tidak membentuk tim sukses, biarlah semua meng­ alir seperti air,”imbuhnya.

Masa jabatan Rektor Universitas Brawijaya (UB) Malang berakhir pada 8 Juni 2014. Civitas akademika UB pun bersiap mencari pengganti Prof Dr Ir Yogi Sugito untuk periode 20142018. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/ Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah, rangkaian proses pilrek harus dimulai lima bulan sebelum masa jabatan rektor berakhir. Permendikbud tersebut juga mengatur tahapan dalam rangkaian pilrek. n mut

luar rumah-rumah warga yang akan dipermak meniru arsitektur rumah zaman Kerajaan Majapahit.

Ketua Kelompok Peduli Majapahit Gotrah Wilwatikta Anam Anis menegaskan jika proyek tersebut dipaksakan digarap tahun ini, maka peluang kegagalan cukup besar. ‘’Sampai saat ini kapan pelaksanaan proyek Kampung Majapahit itu juga belum jelas, masih simpang siur,’’ tandas Anam Anis, Senin (3/3).

Dia menegaskan, sejauh ini pemerintah provinsi dan kabupaten masih nampak kebingungan. Pemprov Jatim sendiri mengaku bakal meng­ubah perwajahan rumah warga di tiga desa. Sementara, Pemkab Mojokerto sendiri bersikukuh mengerjakan bagian pagarnya. ‘’Yang punya dana itu kan Pemprov Jatim. Kenapa perencanaannya juga belum jelas,’’ tambahnya.

Dengan proyek yang menjangkau, harusnya pemerintah bisa sinergi dalam menjalankan program ini. Se­ hingga, kabar di masyarakat bisa jelas dan mendapat dukungan dari segala lini.

Salah satu jalan untuk mematangkan program itu adalah membentuk Tim Otorita.

Tim yang berasal dari berbagai kalangan inilah yang bakal mengonsep tentang pengelolaan dan pelestarian lingkungan cagar budaya.

Tim Otorita sendiri, ujar Anam, berada di bawah kendali presiden. Sehingga, penanganan bisa lebih serius dan mampu berpedoman dari berbagai aturan yang ada. ‘’Termasuk UU Cagar Budaya, Lingkungan, serta Pelestarian,’’ imbuhnya.

Dengan terbentuknya Tim Otorita itu, perhatian pemerintah terhadap proyek tersebut juga bakal lebih intensif. Pasalnya, sejauh ini pemerintah provinsi masih menganggarkan dana yang cukup cekak. Sementara, rencana pendanaan sistem

multiyears juga masih belum jelas. ‘’Jangan sampai, proyek ini dikerjakan dengan konsep arogansi. Hanya kejar tayang dan tak mengindahkan pelestarian lingkungan Majapahit dan sosial warga sekitar,’’ pungkasnya.

Seperti diketahui, hingga kini kabar proyek Kampung Majapahit yang rencananya bakal digeber tahun ini masih menjadi tarik ulur. Pemkab Mojokerto hanya akan me­nyentuh pagar di proyek tersebut. Sementara, Pemprov Jatim yang menggelontor dana itu mengaku jika proyek akan menyulap muka rumah ala Majapahitan.

Kadisbudpar Jatim Jarianto beberapa kali menyebutkan, proyek yang dialokasikan kali ini hanya menyentuh wajah rumah. Bahkan tak sedikit pun mengotakatik pagar rumah warga.

Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Trowulan Aris Soviyani mengatakan pemerintah telah menetapkan 296 rumah yang akan disulap menjadi Kampung Majapahit. Rumah-rumah itu tersebar di tiga desa antara lain Desa Sentonorejo, Bejijong, dan Jatipasar, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Tiga desa ini termasuk bekas wilayah peninggalan Majapahit.

Aris mengatakan BPCB dalam proyek ini berperan memberi masukan pada pemerintah provinsi mengenai model desain rumah zaman Majapahit berdasarkan literatur yang ada. Menurut Aris, tidak semua bagian rumah direhabilitasi tapi hanya tampilan luarnya saja. Misalnya pagar atau atapnya. Proyek ini pun bukan wajib pada setiap rumah yang dipilih. Warga yang punya rumah bisa memilih mau atau tidak. Tiap rumah akan diberi bantuan dana Rp25 juta untuk melakukan pemugaran tampilan luar rumah. Dana tersebut merupakan sharing antara pemerintah provinsi dan kabupaten. n kar

Objek Sail Komodo 2013, Bidikan Ibu Negara Sedot Perhatian Pengunjung l Sambungan hal 1

perhubungan dan media penggalian sumber daya alam serta eksistensi signifikan TNI AL dalam melaksanakan perannya.

Rangkaian kegiatan pameran fotografi tersebut meliputi photo hunt yaitu lomba fotografi yang dilaksanakan pada 11 Januari 2014 dengan membidik kapal-kapal canggih TNI AL di area Monumen Jalasveva Jayamahe Komando Armada RI Kawasan Timur bagi peserta kategori umum.

Selain itu, foto-foto juga dida­ patkan dari hasil karya prajurit TNI AL, mulai 2013 sampai

sekarang.

Ditemui Bhirawa di sela-sela acara, KASAL Laksamana TNI Dr Marsetio mengatakan, HDS ini merupakan momen sejarah dalam perjuangan bangsa Indonesia. HDS sendiri bertujuan untuk memperingati gugurnya Komodor Yos Sudarso, dalam pertempuran merebut kembali Irian Barat dari tangan Belanda pada 1962.

“HDS disematkan untuk mengenang kembali jasa-jasa Komodor Yos Sudarso yang gugur di laut Arafuru, dalam usaha merebut kembali Irian Barat dari tangan penjajah Belanda,” terang pria kelahiran 3 Desember 1956 silam.

Mantan Danlantamal IV Tanjungpinang ini menambahkan, acara ini digelar di Surabaya karena Kota Surabaya dikenal sebagai Kota Pahlawan. Selain itu Kota Surabaya juga sebagai Naval Base dari TNI AL, sehingga tidak ada salahnya kegiat­ an ini dilaksanakan di Kota Surabaya. “Penyelenggaraan pameran foto ini bekerjasama dengan Management Grand City dan fotografer Surabaya,” terangnya pada Bhirawa.

Almamater Akademi Angkat­an Laut 1981 ini, menerangkan bahwa saja pameran foto ini digelar guna mendeka-

tkan pri­badi TNI AL kepada masyarakat umum. Selain itu juga, untuk lebih mengenalkan kepada masyarakat akan kekuatan maritim yang dimiliki oleh Negara Kesatuan Indonesia, dalam hal ini TNI AL. Kasal menjelaskan, foto-foto yang dipamerkan meliputi foto sejarah dari perkembangan TNI AL. Tak hanya itu, ada 15 foto yang dipamerkan merupakan hasil jepretan Ibu Negara Ani Bambang Yudhoyono. Di mana foto tersebut, diambil pada saat kegiatan Seal Komodo di Labuhan Bajo Nusa Tenggara Timur pada November 2013 lalu. “Foto-foto

tersebut, merupakan foto-foto sejarah dari perkembangan TNI AL, dari masa ke masa.

Ditambah 15 foto hasil bidikan Ibu Negara,” imbuhnya.

Selama pameran yang berlangsung sepekan itu juga dilaksanakan Military Costume Contest yaitu lomba peragaan busana militer bagi masyarakat umum. Selama berlangsungnya pameran juga digelar public attraction antara lain displai kendaraan tempur dan persenjataan pasukan khusus, coaching clinic photography, jazz performance, brass band, acoustic band, drumband taruna AAL, military cosplay dan lain sebagainya. n *

UTAMA

12

Selasa Pahing 4 MARET 2014

Jatim Dipandang Memiliki Perhatian Kuat Satpol PP Jawa Timur akhirnya ditunjuk sebagai pusat peringatan HUT ke-64 Satpol PP dan HUT ke-52 Satlinmas sekaligus tuan rumah pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satpol PP yang diikuti 600 peserta se-Indonesia.

S

alah satu alasan pemerintah pusat men empatkan Jatim, khususnya Surabaya, sebagai tuan rumah karena provinsi ini dipandang memiliki perhatian paling kuat untuk Satpol PP. Selain memiliki 38 kabupaten/kota, perhatian kepala daerahnya juga sangat tinggi.

“Anggaran untuk Satpol PP dari pemerintah kabupaten/kota sangat baik. Tugas pokok dan fungsi juga telah berjalan maksimal. Ketempatan sebagai tuan rumah tentu memiliki makna dan khas tersendiri bagi rakyat Jatim,” kata Gubernur Dr H Soekarwo SH MHum di lapangan Makodam V Brawijaya, Senin (3/3).

Sebelumnya, Dirjen Pemerintahan Umum Kemendagri, Ir Agung Mulyana MSc menjelaskan tahun ini banyak program mendorong

terbentuknya Satpol PP yang profesional dalam penegakan hukum.

Beberapa program yang diluncurkan pada tahun ini, diantaranya seperti adanya penandatangan bersama antara Kemendagri dengan Polri dalam hal pendidikan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Satpol PP. Tahun ini, Kemendagri mendapatkan jatah 840 PPNS Satpol PP yang terbagi dalam 21 gelombang. Tahun selanjutnya diharapkan bisa mendidik 1200 PPNS. Pendidikan dilakukan di Pusdik Reserse di Mabes Polri yang berada di Mega Mendung, Jakarta Barat . “ PPNS Satpol PP ke depan bisa menuntaskan permasalahan penegakan hingga ke proses penyidikan,” ujarnya dihadapan seluruh

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo melakukan inspeksi pasukan dalam apel HUT Satpol PP ke-64 & Satlinmas Ke-62 di lapangan Makodam V/Brawijaya.

Gala Dinner Satpol PP Jatim yang menjamu kedatangan seluruh Satpol PP baik dari Kab/kota di Jatim dan Provinsi di Indonesia.

Gubernur Jatim bersama Dirjen PUM Kemendagri dan Kasatpol PP Jatim memberikan penghormatan pada deville Satpol PP.

LINTAS PERISTIWA

KPU Madiun Dapat Kiriman 471 Ribu Surat Suara

Satpol PP Kab/kota di Jatim dan provinsi lainnya. Selain pendidikan PPNS, lanjut Agung, Kemendagri akan berupaya meningkatkan citra Satpol PP yang dikemas dalam suatu dialog dalam tayangan media elektronik. Kegiatan pen-

Peserta Rakornas yang terdiri dari Satpol PP Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dan se-Provinsi Indonesia di Meritus Hotel Surabaya.

citraan ini, dilakukan bersama 10 provinsi.

Agung juga menambahkan, Kemendagri juga menyelenggarakan diklat dasar Satpol PP yang dilakukan juga pada tahun ini. “Diklat dasar bagi pemula yang baru masuk direkrut di Satpol PP akan menjalani pendidkan dasar Satpol PP dimulai segera angkatan pertama,” katanya. Ia juga menyingung mengenai peraturan Mendagri terkait dengan jabatan fungsional Satpol PP. Ternyata jabatan fungsional Satpol PP kini sudah disetujui oleh Men PAN. “Dalam waktu dekat disosialisasikan tentang jabatan fungsional di Satpol PP Untuk itu setiap kenaikan jenjang jabatan melalui pendidikan dan pelatihan, dan dibuat Satpol yang professional dan memiliki kemampuan melakukan tindakan penegakan hukum di daerah atau perda,” paparnya. Sebelumnya, Sekdaprov Jatim, Sukardi mengatakan, rakornas merupakan momentum bagi kepala satpol kabkota se Indonesia untuk silahturahmi dalam memperat peraudaraan dan memperat jiwa korsa Pol PP.

Gubernur Dorong Satpol PP dan Linmas

Sukseskan Pileg dan Pilpres 2014

Madiun, Bhirawa Kiriman Logistik berupa surat suara untuk Pemilu 9 April dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim ke KPU Kabupaten Madiun, sudah tiba, Minggu (2/3).

Surat suara DPR RI itu, dikemas dalam 471 kardus. Setiap kardus berisikan 1000 lembar surat suara atau total ada 471 ribu surat suara.

“Hari ini logistik surat suara sudah datang. Ada 471 kardus dan setiap kardus berisikan 1000 lembar surat suara.

Artinya surat suara yang datang ini jumlahnya 471 ribu lembar,”kata Ketua KPU Kabupaten Madiun, Anwar Soleh Azarkoni, Senin (3/3).

Menurutnya lagi, seharusnya yang dikirim ada 590 kardus. Namun untuk hari ini, baru dikirim 471 kardus. Sedangkan sisanya atau sekitar 20%, akan dikirim paling lambat tanggal 8 Maret mendatang. “Sisanya besok tanggal 8 akan dikirim. Ini yang tiba baru 80 persen,” jelas Anwar.

Rencananya, pihak KPU pada tanggal 10 nanti akan melakukan penyortiran setelah semua logistik, terutama surat Q dar suara sudah datang semua.Q

Puluhan PNS Batal Pensiun Pasuruan, Bhirawa Puluhan pegawai negeri sipil (PNS) di Pemkab Pasuruan batal pension setelah diberlakukannya UU nomor 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negeri (ASN).

Berdasarkan regulasi terbaru itu, para PNS yang semestinya sudah memasuki masa pensiun sesuai dengan masa kerjanya akan diperpanjang hingga mencapai usia 58-60 tahun.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pasuruan Sunyono menyampaikan ada 34 pejabat di lingkungan Pemkab Pasuruan yang harus diperpanjang berdasarkan ketentuan yang berlaku. UU itu berlaku pada pertengahan bulan Januari lalu. “Ada 5 orang pejabat eselon II, 29 orang pejabat eselon III ke bawah serta staf. Para pegawai itu yang sudah memasuki batas usia pensiun otomatis akan diperpanjang tahun ini yang berjumlah 34 orang,” ujar Sunyono, Senin (3/3).

Terinci, pejabat eselon II yang diperpanjang adalah Yuswanto Kepala Bakesbangpol, Bambang Hariyanto Kepala Dinas Peternakan, Nasir Kepala Badan Diklat, Yoyok Kepala Disnakertrans dan Bambang Abimanyu Kepala Bappeda.Menurut Sunyono, para PNS yang mencapai masa usia pensiun dan diperpanjang, nantinya akan diberhentikan Q hil dengan hormat.Q

“Rakornas sebagai sarana untuk mengembangkan jejaring potensi dan kompetensi Satpol PP dalam menjalankan tupoksi sebagai penegak perda dan penyelenggaraaan trantibum serta perlindungan masyarakat bertujuan meningkatkan pelayanan masyarakat dan mempererat persatuan bangsa,” katanya.

Ia mengharapkan, melalui rakornas maka Satpol PP sebagai garda ke depan dalam menegakkan perda diharap bisa melaksanakan tugas kedinasan dan lebih mandiri, profesionalisme, kompeten, dan integritas tinggi serta berupaya meningkatkan diri dalam menunagkan ide kreatif, solutif dan pemikiran kreatif untuk menunjukkan daya juang dan daya jual yang tinggi.

Sebelumnya, Kasatpol PP Jatim, Drs Sutartib MSi menegaskan, Satpol PP Jatim siap melaksanakan tupoksinya dalam memberikan yang terbaik. Upaya yang dilakukan selama ini juga Satpol PP juga mengedepankan humanisme dalam setiap penanganan trantibum, bukan lagi menggunakan cara represif. Q rac*

Pemprov, Bhirawa Gubernur Jawa Timur Dr H Soekarwo SH MHum meminta seluruh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di seluruh kabupaten/kota untuk menyukseskan Pemilihan Umum Legislatif maupun Pemilihan Presiden 2014.

Rumah penduduk di Desa Pandansari, Kec Ngantang, Kab Malang yang mengalami kerusakkan pasca erupsi Gunung Kelud.

cyn/bhirawa

Bangun Infrastruktur Pasca Erupsi Gunung Kelud Habiskan Rp 346 M Kab Malang Bhirawa Pemkab Malang menaksir anggaran yang akan diperlukan untuk melakukan perbaikan kerusakan rumah maupun jalan pasca erupsi Gunung Kelud di wilayah Kecamatan Ngantang dan Kasembon.

Jumlah anggaran yang diperlukan mencapai R346 miliar.

Hal tersebut diungkapkan oleh Bupati Malang H Rendra Kresna, usai mengikuti agenda Sidang Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Malang, Senin (3/3). Menurutnya, besaran anggaran kerusakan itu akan dilakukan dengan cara cost sharing dengan Pemprov Jatim dan pemerintah pusat. “Saat ini yang bekerja menata kembali infrastruktur di lokasi terdampak erupsi Gunung Kelud di wilayah Kecamatan Ngantang, sejauh ini adalah TNI dan relawan. Dan pihaknya juga perintahkan muspika untuk turut membantu kerja bakti secara bergiliran,” tegasnya.

Dijelaskan, perbaikan infrastruktur

dan rumah penduduk yang rusak, yang terparah di wilayah Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang. Karena hampir semua rumah penduduk rusak. Sehingga dalam perbaikan itu TNI dan relawan berkonsentrasi untuk membenahi Desa Pandansari. Sedangkan hampir semua kerusakan rumah di wilayah desa setempat ditangani langsung oleh Pemprov Jatim.

“Pemprov sejauh ini menangani seluruh kerusakan rumah penduduk di wilayah Kecamatan Ngantang. Sementara, perbaikan yang sifatnya kecil diantaranya pipanisasi untuk saluran air bersih, Pemkab Malang yang mengerjakan,” kata Rendra.

Ia juga mengaskan, Pemkab Malang sendiri, sudah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 1,5 miliar, dan sebesar itu untuk penanganan pasca erupsi seperti memperbaiki lahan pertanian dan peternakan. Sedangkan dalam perbaikan itu langsung dibawah pengawasan Badan Penanganan Ben-

cana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang. Namun, Pemkab juga menunggu apakah infrastruktur lainnya akan diambil alih Pemprov ataupun Pemerintah Pusat.

“Jika nanti Pemerintah Pusat dan Provinsi mengambil alih, ya tidak ada masalah, karena pihaknya tentunya masih menunggu.

Sebab, untuk perbaikan jalan juga ada usulan akan dikerjakan Kementerian Pekerjaaan Umum (PU) dan bantuan langsung dari Badan Nasional Penanggulangan bencana (BNPB),” jelas Rendra.

Dalam kesempatan itu, ia juga menambahkan, terkait target rehab rumah penduduk di Desa Pandansari, Pemprov Jatim targetkan pada tanggal 9 Maret 2014 selesai. Dan kami optimis bahwa target dari Pemprov Jatim tidak akan meleset jauh dari tanggal tersebut.

Sementara jumlah anggaran perbaikan secara keseluruh dampak erupsi Gunung Kelud telah mencaQ cyn pai Rp 346 miliar.Q

“Satpol PP akan membantu dan mengawal petugas keamanan, dalam hal ini Polri dan TNI. Jadi, tidak hanya penegak Peraturan Daerah saja, khusus tahun ini harus membantu menyukseskan Pemilu,” kata Gubernur saat menjadi inspektur upacara HUT ke-54 Satpol PP di Makodam V/Brawijaya Surabaya, Senin (3/3).

Menurut dia tugas Satpol PP harus memperhatikan faktor penting dalam mengoptimalisasikan ketertiban dan ketenteraman masyarakat saat Pemilu tahun 2014.

“Salah satunya dengan berkoordinasi, sinkronisasi baik secara horizontal dan vertikal dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD), seperti Bawaslu, KPU,TNI Polri dan Bakesbangpol,” kata Gubernur yang disapa akrab Pakde Karwo.

Ia menjelaskan Pemilu yang aman bisa tercipta apabila masyarakat diikutsertakan. Sehingga, tokoh masyarakat dan tokoh agama harus dirangkul untuk mencegah potensi gangguan ketertiban umum sesuai dengan kearifan lokal.

Satpol PP yang dibantu Satlinmas, katanya, harus mengawal peraturan yang ada dengan harapan Pemilu berlangsung jujur dan adil. Meski hal tersebut merupakan tugas berat, namun pihaknya yakin Satpol PP akan bekerja semaksimal mungkin membantu dan menjalankan tugas sebagai abdi negara.

Sementara, Kepala Satpol PP Jatim, Drs Sutartib MSi mengaku kesempatan ini merupakan kehormatan dan pihaknya akan menunjukkan mampu menjadi tuan rumah yang baik.

Selain itu, perintah Gubernur Jatim tentang kesiapan menjelang Pemilu dan membantu pengamanannya akan dilaksanakan sebaik-baiknya. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/ kota se-Jatim untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur dan adil.

“Jumlah Satpol PP di Jatim memang hanya 155 personel. Tapi kami akan maksimalkan kekuatan dan berkoordinasi dengan Satpol PP di daerah,” kata dia.

Pada hari H pelaksanaan Pemilu mendatang, lanjut Sutartib, pihaknya menempatkan dua petugas di setiap tempat pemungutan suara (TPS). Sama seperti Pemilu sebelumnya, dua petugas dimaksimalkan dari warga setempat yang sudah dibekali pengetahuan dan keterampilan khusus.

“Mereka akan menjaga pelaksanaan hari pencoblosan di TPS hingga ke PPS, PPK maupun KPU. Petugas juga akan membantu mengawasi dan mewujudkan terciptanya Pemilu aman, nyaman, damai dan jujur Q rac serta adil,” katanya.Q