binder10jun20

HARIAN

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Update Covid-19 Jatim 9 Juni 2020

Confirm positif 6.499 Sembuh 1.681 Dirawat 4.182 Meninggal 530

PDP 7.579 Dalam pengawasan 3.493 Selesai Pengawasan 3.373 Meninggal 713

ODP Dipantau

Selesai Dipantau Meninggal

25.801 3.965

PDP ODP

Positif

PDP

Kota Kediri 54 Pamekasan 51 Lumajang 47 Kota Batu 38 Nganjuk 36 Ponorogo 33 Kab Madiun 33 Kota Pasuruan 32 Kota Probolinggo 23 Kota Mojokerto20 Bondowoso 19 Sumenep 16 Pacitan 16 Ngawi 14 Trenggalek 13 Banyuwangi 11 Kab Blitar 10 Kota Madiun 6 Kota Blitar 3

Surabaya 3.439 3.426 4.002 Sidoarjo 794 544 1.182 Gresik 238 325 1.216 Kab Kediri 172 197 997 Lamongan 149 191 531 Kab Probolingo120 64 478 Kab Pasuruan112 179 278 Kab Malang 109 334 494 Jombang 94 57 659 Bangkalan 94 31 958 Magetan 87 81 336 Kota Malang 71 276 932 Situbondo 68 47 441 Tulungagung 66 645 1.318 Bojonegoro 63 23 253 Jember 66 191 1.284 Kab Mojokerto 61 96 566 Sampang 59 17 504 Tuban 56 75 637

Rabu Pahing, 10 JUNI 2020

Terminal Purabaya Beroperasi, Perketat Protokol Kesehatan Surabaya,Bhirawa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) wilayah Surabaya Raya dinyatakan telah berakhir. Terminal Purabaya telah dibuka kembali untuk

21.725 111

Update Zona Merah Kabupaten/Kota Positif

www.harianbhirawa.co.id

ODP

37 334 70 485 111 397 79 301 95 96 53 447 58 343 11 114 23 341 13 514 10 1.072 10 345 18 623 40 335 33 889 40 868 54 951 18 71 7 209

melayani penumpang bus Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) dan Antarkota Antar Provinsi (AKAP).

Namun demikian ada penerapan syarat ketat bagi kru PO bus maupun penumpang yang akan menggunakan moda transportasi bus melalui terminal Purabaya.

Kepala UPT Terminal Purabaya Imam Hidayat mengatakan pihaknya sudah membuka operasional terminal kelas A tersebut sejak Selasa (9/6) pukul 24.00 . “Sudah tadi malam sejak pukul 24.00 WIB. Sudah buka normal,” papar Imam .

Namun demikian Imam menegaskan untuk operasional bus diberlakukan beberapa syarat ketat terkait protokol kesehatan yang harus diter ke halaman 11

DPRD Jatim Catat Tiga Permasalahan Kronis Anggaran Covid-19 DPRD Jatim, Bhirawa Kalangan DPRD Jatim mempertanyakan pengelolaan anggaran Rp 2,3 triliun untuk penanganan Covid-19 yang dilakukan Pemprov Jatim. Penggunaan anggaran tersebut dinilai tidak transparan. Penyerapannya pun lambat, padahal sangat diperlukan oleh masyarakat yang sangat membutuhkan. ”Kami tidak melihat ada upaya serius dari Pemprov Jawa Timur, dari Bu Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, untuk membangun governance yang baik dari pengelolaan anggaran untuk penanganan Covid-19,” ujar anggota Komisi E DPRD Jatim Deni Wicaksono, Selasa (9/6).

Politisi PDI Perjuangan itu menilai, ada tiga permasalahan kronis terkait pengelolaan anggaran oleh Pemprov Jatim tersebut.

Pertama, soal transparansi,

oky abdul sholeh/bhirawa

Usai PSBB, Terminal Purabaya Surabaya kembali beroperasi dan menerapkan protokol kesehatan.

Petugas Dishub Surabaya saat memeriksa surat kesehatan penumpang dan tempat duduk di dalam bus juga diatur untuk menjaga jarak penumpang.

Belum Penuhi Syarat, Siapkan Pakta Integritas Deni Wicaksono

termasuk dana yang sudah terpakai dan sisanya. ”Kita tidak melihat ada iktikad untuk membangun sebuah sistem yang kredibel dan transparan dalam penggunaan dana Covid-19. Publik tidak tahu secara terperinci, duit itu buat apa saja di tiaptiap alokasinya? Seharusnya Bu Gubernur men-declare ini biar publik tahu, lalu publik  ke halaman 11

MITRA

Imbau Protokol Kesehatan di Ponpes WABAH virus corona atau Covid-19 belum juga berakhir, bahkan dibeberapa daerah masih mengalami peningkatan pasien positif Covid-19, termasuk juga di Kabupaten Bondowoso. Akan tetapi, beberapa Pondok Pesantren di Bondowoso, mulai mewajibkan santrinya untuk kembali ke Ponpes, pasca libur Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah waktu lalu.

Bup a t i Bon-

dowoso Drs KH Salwa Arifin yang juga seorang pengasuh Pondok Pesantren itu merasa prihatin atas keselamatan warganya beserta para santri agar tak terkena wabah Covid-19.

Untuk mencegah penularan Covid19 di lingkungan  ke halaman 11

Sanksi Tetap Berlaku, Pemkot Surabaya Hapus Jam Malam hari ke depan tetapi dengan Pemprov, Bhirawa Bentuk Bidang Pencegahan Kajian epidemiologis wilayah Surabaya Raya masih belum menandatangani pakta integritas,” urai Gubernur Khofi fah, cukup aman untuk masuk masa transisi menuju tata keKorupsi dan Pengawasan Selasa (9/6). hidupan normal baru (new normal life). Namun, berdasar Pakta integritas ini akan permintaan tiga kepala daerah di Surabaya Raya, maka menjadi format pengawalan Reformasi Birokrasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak diper- bersama upaya-upaya yang dipanjang setelah 8 Juni lalu.

“Pada dasarnya Surabaya Raya belum aman dan butuh kesabaran untuk bisa melangkah ke masa transisi menuju new normal. Tapi bahwa ada komitmen bersama yang tinggi dari tiga kepala daerah untuk

Sekolah Swasta Cari Dana Talangan Selama Pandemi - Semoga ada donatur yang baik hati Selama Covid-19, Angka Pernikahan di Blitar Menurun - Akan meningkat saat New Normal Belum Penuhi Syarat, Siapkan Pakta Integritas - Efek sesuatu yang dipaksakan

 ke halaman 11

Wali Kota Risma Minta Warga Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan Surabaya, Bhirawa Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta kepada warga untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan ketat, seiring sudah tidak diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Pahlawan.

“Kalau kemarin banyak yang mengeluh ke saya ingin kehidupan normal tapi dengan protokol kesehatan ketat, ayo kita lakukan, kita harus jaga kepercayaan itu, kita harus jaga semuanya, kita tidak boleh sembrono karena yang bisa jaga diri kita itu, ya kita sendiri bukan orang lain,” kata Wali Kota Risma, Selasa (9/6).

Ia meminta kepada warga dan juga semua pihak, termasuk pihak perhotelan,

Drs KH Salwa Arifin

Sentil

mampu menegakkan protokol kesehatan dan juga tinjauan aspek sosial dan ekonomi, maka Forkopimda Jatim menyepakati untuk Surabaya Raya masuk masa transisi new normal untuk empat belas

lakukan Pemda kawasan Surabaya Raya dalam mencapai kondisi yang memenuhi syarat WHO untuk suatu daerah bisa menerapkan new normal.

Penandatanganan pakta integritas tersebut akan ditandatangani setelah para pemer-

Kalau kemarin banyak yang mengeluh ke saya ingin kehidupan normal tapi dengan protokol kesehatan ketat, ayo kita lakukan, kita harus jaga kepercayaan itu, kita harus jaga semuanya, kita tidak boleh sembrono karena yang bisa jaga diri kita itu, ya kita sendiri bukan orang lain,”

 ke halaman 11

Pemprov, Bhirawa Komitmen Pemprov Jatim dalam mencegah praktik korupsi terus ditingkatkan. Hal ini diwujudkan dengan membentuk bidang kerja baru di bawah Inspektorat daerah. Bidang baru tersebut yaitu Pencegahan Korupsi dan Pengawasan Reformasi Birokrasi.

Penambahan bidang baru tersebut tengah dirancang dalam Rancangan Perda Tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Jatim Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, sebelumnya dalam Perda Nomor 4 Tahun 2019 Inspektorat Daerah memiliki 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) Inspektur Pembantu yakni bidang Ekonomi dan Pembangunan; Bidang Kesejahteraan Rakyat; Bidang Pemerintahan; dan Bidang Keuangan dan Pengelolaan Aset.

“Maka dengan perubahan ini, terdapat satu sekre ke halaman 11

Selama Covid-19, Angka Pernikahan di Blitar Menurun Kabupaten Blitar, Bhirawa Masa Pandemi Virus Corona (Covid-19) ternyata mempengaruhi angka pernikahan di Kabupaten Blitar yang menurun drastis.

Kasi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten, Subkhan mengakui adanya penurunan jumlah pernikahan di Kabupaten Blitar selama pandemi

Covid-19 ini, dimana sebagian besar kegiatan pesta pernikahan yang mengundang kerumunan massa diharuskan ditunda, karena pertimbangannya menghadiri suatu kegiatan melibatkan banyak orang diindikasi bisa terpapar virus corona.

“Sehingga berdampak pada jumlah pernikahan, karena sementara waktu  ke halaman 11

Tri Rismaharini

New Normal, di Malang Boleh Gelar Resepsi Pernikahan Hingga Konser Musik

Tapi Tetap Jaga Jarak, Gunakan Masker dan Sarung Tangan Masa transisi di Kota Malang, memasuki minggu kedua. Setelah itu jika tidak ada persoalan dan persyaratan terpenuhi, maka Kota Malang akan memasuki masa new normal, di masa itu masyarakat boleh menggelar resepsi, pernikahan hingga konser musik.

M. Taufik Kota Malang

Setelah masa transisi, dan akan berlangsung masa new normal.

Pemkot Malang memperbolehkan warganya mengelar resepsi bahkan konser musik sekalipun tidak ada larangan. Baik itu resepsi pernikahan, khitanan, maupun resepsi lain yang biasanya mengundang banyak orang.

Meski begitu, Kota Malang Sutiaji menegaskan jika resepsi dan konser musik yang dibuat harus

mengacu pada protokol kesehatan.

“Tentunya harus menjaga jarak dengan benar sebagaimana aturan yang diberlakukan. Selain itu juga mengenakan beberapa atribut seperti masker hingga sarung tangan dan menyediakan thermo gun,”tanda Sutiaji.

Para tamu atau undangan juga agar disediakan tempat cuci tangan hingga hand sanitizer. Hal itu tentunya memang berbeda dengan kondisi penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang

dilakukan Malang Raya belum lama ini.

“Saat ini kegiatan perekonomian sudah mulai di diperbolehkan, Termasuk nanti pada saat masyarakat ingin menggelar hajatan. H ajatan, atau kegitan mendatangkan orang, boleh tapi harus physical distancing,” terangnya.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Malang Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 bagian ke delapan yaitu Pedoman Kegiatan Sosial dan Budaya, pasal 25 disebutkan jika kegiatan sosial bidaya diperbolehkan.  ke halaman 11

Kegiatan yang melibatkan orang banyak seperti ini akan dibuka lagi dimasa new normal, tetapi dengan protokol kesehatan ketat.

EKSEKUTIF

Rabu Pahing, 10 Juni 2020

Halaman 2

Bupati Kukuhkan 221 ASN Baru Hasil Seleksi 2018 Situbondo, Bhirawa Sedikitnya ada 221 ASN baru hasil seleksi tahun 2018 lalu diambil sumpah dan janjinya oleh Bupati Situbondo Dadang Wigiarto di ruang intelegence room lantai II Pemkab Situbondo, Selasa (9/6).

Ikut mendampingi Bupati Dadang diantaranya, Wakil Bupati Yoyok Mulyadi, Sekda Syaifullah dan Kepala BKPSDM Kabupaten Situbondo, Dr Fathor Rakhman MPd. Proses pengukuhan dilakukan secara virtual melalui layanan online atau dalam jaringan (daring) yang diikuti sejumlah OPD dan Kecamatan se-Situbondo.

Menurut Kepala BKPSDM Kabupaten Situbondo, Fathor Rakhman, ASN sebanyak 221 ini sudah melaksanakan latihan pra jabatan beberapa waktu lalu. Sebagian dari 221 ASN tadi, sebut Fathor, sudah diambil sumpah dan janjinya yang mewakili beberapa OPD. Fathor

menegaskan, ke 221 ASN itu terdiri dari 129 ASN perempuan dan sisanya 74 ASN laki laki.

“Dari 221 ASN ini yang paling banyak berasal dari sektor pendidikan dan kesehatan (para medis),” tutur ujar Fathor. Berapa banyak kebutuhan ASN yang ideal untuk sektor pendidikan ? Kata Fathor, ketika membahas kebutuhan personil ASN untuk sektor Pendidikan dan Kebudayaan, tentu jumlahnya masih sangat banyak.

Mengacu pada data yang ada, ulas Fathor, jumlah ASN yang dibutuhkan saat ini sekitar 1.000 orang yang harus dipenuhi.

“Namun karena terbatas anggarannya maka kita melakukan pengangkatan ASN secara bertahap,” ujar mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kabupaten Situbondo itu.

Masih kata Fathor, sebanyak 221 ASN baru tercatat berasal dari

formasi tahun 2018, yang sudah melaksanakan pra jabatan. Sebaliknya, sebut Fathor, untuk seleksi ASN tahun 2019, Kabupaten Situbondo melakukan seleksi sebanyak 100 formasi ASN dibidang pendidikan dan kesehatan. Dari seleksi itu, jelas Fathor, ia meloloskan sebanyak 300 ASN yang hingga kini masih belum melaksanakan standar kompetensi bidang (SKB), karena terkendala pandemi Covid-19.

“Menurut juknisnya kami masih menunggu BKN. Namun untuk ASN yang sudah lolos itu tidak perlu khawatir, karena masih ada proses lebih lanjut,” terang Fathor.

Sementara itu, Bupati Dadang Wigiarto dalam arahannya banyak menekankan kepada 221 ASN untuk menciptakan sinergitas yang baik antara ASN itu sendiri bersama pimpinan di lingkungan Pemkab Situbondo. Untuk itu, Bupati Da-

sawawi/bhirawa

Bupati Situbondo Dadang Wigiarto bersama Wabup Yoyok serta Kepala BKPSDM Dr Fathor Rakhman saat memimpin prosesi pengukuhan 221 hasil formasi 2018 melalui layanan firtual, Selasa (9/6).

dang berharap semua ASN yang harus berada dalam satu ruang lingkup cita cita bersama.

“Ya harus ada sinergi antara yang dipimpin dengan yang memimpin sehingga program kedepan dapat

dilakukan dengan baik. Tentu harus berangkat dari komitmen bersama,” pungkas Bupati Dadang. [awi]

Double Bantuan, Dinsos PPPA Tuban Kembalikan BST 4.546 KPM Tuban, Bhirawa Bupati Tuban—H Fathul Huda meninjau proses penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap 2 di kantor Kecamatan Tuban, yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia (Persero) Selasa (09/06/2020).

trie diana/bhirawa

Mal Pelayanan Publik Siola Beroperasi Kembali Setelah Pemkot Surabaya mulai terapkan transisi new normal, Kantor Pelayanan Publik Siola mulai dibuka kembali, Selasa (9/6). Tampak puluhan warga rela mengantri di luar gedung.

KILAS BIROKRASI

Pemkot-RSUD Bahas Realokasi Anggaran Penanggulangan Covid-19 Madiun, Bhirawa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Madiun menyampaikan realokasi anggaran sebagai dampak wabah Covid19 kepada Wali Kota Madiun—H Maidi pada Selasa (9/6).

Dalam kesempatan itu, disampaikan berbagai hal terkait alokasi anggaran yang dimiliki RSUD dan mengenai perkembangan rumah sakit milik Pemkot itu.

Wali Kota, H. Maidi mengapresiasi penjabaran yang disampaikan langsung oleh Direktur RSUD Kota Madiun,dr.

Agus Nurwahyudi. Menurut Wali Kota Madiun, dalam realokasi anggaran, efisiensi harus dikedepankan.

Wali Kota juga mengatakan harus ada peningkatan kinerja sumber daya manusia untuk meningkatkan kemampuan rumah sakit. “Ini merupakan ujian profesionalitas. Dengan anggaran yang dialihkan kita harus bekerja efisien. Berhasil tidaknya kita menghadapi covid ini akan diuji dari sini,” ungkap Wali Kota.

Karena itu, Wali Kota mengimbau kepada karyawan RSUD untuk terus menjunjung tinggi profesionalitas dalam bekerja yang sesuai tugas pokok dan fungsi yang ada.Karena rumah sakit merupakan garda terdepan dalam melayani kesehatan masyarakat.

Sementara, Direktur RSUD Kota Madiun dr. Agus Nurwahyudi. mengatakan terkait ralokasi anggaran, pihaknya telah memangkas beberapa anggaran yang bisa disesuaikan saat ini.

Prinsipnya dalam kondisi apapun pihaknya akan terus melayani masyarakat dengan optimal. [dar]

PEMBERITAHUAN DITEMUKAN Pada tanggal 26 Pebruari 2020 telah menerima Bayi Laki-Laki dari Dinas Sosial Kab. Sumenep yang diketemukan warga di Dusun Maronggih Laok, Desa Pragaan Laok, Kec. Pragaan Kab. Sumenep.

Saat ini bayi mendapat pengasuhan di UPT PPSAB Sidoarjo 8941814

PEMBERITAHUAN DITEMUKAN Pada tanggal 1 Juli 2019 telah menerima Bayi Laki-Laki dari Dinas Sosial Kab. Jember yang diketemukan warga di Dusun Krajan RT. 002 RW 004 Desa Rowotengah Kec. Sumberbaru Kab. Jember. Saat ini bayi mendapat pengasuhan di UPT PPSAB Sidoarjo 8941814

PEMBERITAHUAN DITEMUKAN Pada tanggal 4 Desember 2018 telah menerima Bayi Laki-Laki dari Dinas Sosial Kab. Sampang yang ditemukan dibawah jembatan gorong-gorong di Desa Gulbung Pangarengan Kab. Sampang. Saat ini anak mendapat pengasuhan di UPT PPSAB Sidoarjo 8941814

Jam Kerja Pegawai Pemkot Kembali Normal Probolinggo, Bhirawa Mulai Jumat ini 5/6/2020, ribuan pegawai Pemkot Probolinggo, baik yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) maupun non-ASN mulai memberlakukan jam kerja normal.

Jam kerja yang selama pandemi korona dipangkas sampai pukul 13.00, mulai hari ini diberlakukan sampai pukul 16.00.

Demikian pula dikabupaten Probolinggo mulai berlakukan kembali apel bersama.

Perubahan jam kerja ini diatur dalam Surat Edaran (SE) Wali Kota Probolinggo tertanggal 4 Juni 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN dan non-ASN dalam Persiapan Pelaksanaan Tatanan Normal Baru di Lingkungan Pemkot Probolinggo.

Dalam SE itu disebutkan, pelaksanaan work from home (WFH) masih diberlakukan dengan sistem sif yang diatur oleh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun, kebijakan ini dikecualikan untuk pejabat eselon II dan eselon III. SE itu juga mengatur jam kerja bagi OPD maupun unit kerja bagi OPD yang bekerja selama 5 hari kerja dan 6 hari kerja. Bagi yang menjalankan 5 hari kerja untuk Senin-Kamis dimulai pukul 07.30 sampai pukul 16.00.

Dengan jam istirahat pukul 11.30 sampai 12.00. Sedangkan, Jumat, jam kerja pegawai dimulai pukul 07.30 sampai 12.00. Dalam SE itu juga diatur tentang OPD atau unit kerja yang bekerja selama 6 hari kerja. Untuk Senin-Kamis, bekerja mulai pukul 07.00 sampai pukul 14.00. Jumat pukul 07.00 sampai pukul 11.30. Jam kerja untuk Sabtu mulai pukul 07.00 sampai pukul 12.00.

Melalui SE ini, juga ditekankan penerapan teknologi informasi serta protokol kesehatan dalam kegiatan pelayanan masyarakat. “Sebenarnya masih dalam persiapan pelaksanaan tatanan normal baru, khususnya penyesuaian jam kerja ASN. Kami masih melaksanakan sif kerja dari rumah dan di kantor dengan pembagian sif diatur oleh masing-masing kepala OPD,” ujar Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Probolinggo Pridjo Djatmiko, Selasa (9/6/2020).

Pengaturan jam kerja baru ini tetap mempertimbangkan jumlah pegawai dan situasi tempat kerja. Serta, penerapan protokol kesehatan. “Jam kerja masuk sudah normal, baik yang kerja di kantor maupun dari rumah,” ujarnya. [wap]

Bupati Mojokerto Buka Sayembara Kampung Tangguh Berinovasi Mojokerto, Bhirawa Bupati Mojokerto—H Pungkasiadi membuka sayembara kepada kepada Kampung tangguh covid 19 yang tersebar di seluruh penjuruh wilayah Kabupaten Mojokerto, untuk berlomba membuat beragam inovasi terdepan. Bagi yang kampung terbaik bakal mendapat hadiah dari Bupati. Dandim dan Kapolres Mojokerto.

Pendaftaran Lomba Kampung Tangguh, dimulai tanggal 1hingga 22 Juni 2020 dengan sesi penilaian tanggal 22-30 Juni, sedangkan pengumuman pemenang tanggal 1 Juli 2020 bertepatan dengan Hari Jadi Bhayangkara ke-74.

Demikian disampaikan Bupati selasa 8/6/20 juga pada berbagai kesempatan termasuk saat menyerahkan bantuan alat pelindung diri (APD) dan logistik penanggulangan Covid-19, di Keca-

hasan amin/bhirawa

Tampak dalam foto bupati mojokerto memberikan bantuan APD dan Logistik untuk kampung tangguh covid 19.agar berkempatan menelorkan inovasi terdepan.

matan Bangsal (Desa Peterongan, Kedunguneng dan Kutoporong) serta Kecamatan Mojoanyar (Desa Jumeneng, Sadartengah dan Sumberjati).

“Kampung Tangguh ini akan kita lombakan, jadi tolong siapkan semaksimal mungkin. Buat inovasi-inovasi terdepan dalam upaya bersama menanggulangi Covid-19. Nanti akan ada hadiah dari Polres Mojokerto, dari

Dandim 0815 juga dari saya,’’ kata Bupati menambahkan.

Mengingat Kampung Tangguh Covid-19 ini dibentuk secara swadaya, oleh dan untuk desa itu sendiri. Maka dalam pelaksanaannya, Kampung Tangguh Covid-19 minimal memiliki 3 satgas. Yakni satgas tangguh kesehatan, satgas tangguh pangan dan satgas peduli (edukasi, budaya dan psikologi). [min]

Bupati yang didampingi oleh Kapolres Tuban AKBP Ruruh Wicaksono, S.I.K., SH.,MH Dandim 0811/Tuban Letkol Viliala Romadhon, S.E.,M.I.Pol, serta Ketua DPRD Tuban HM Miyadi S.Ag.,MM, serta Drs. Joko Sarwono Plt. Kadinsos P3A Tuban, Kepala Kantor Pos Tuban dam Camat Tuban berharap semua bantuan agar tepat sasaran.

“Yang saya harapkan semua tepat sasaran dan kalau ada orang yang mestinya sudah dapat bansos kemudian baru dapat dari BST ini nanti harus ditindak lanjuti karena tidak mungkin kebutuhan orang hanya 3 bulan, maka saya datang kemari ambil sampling dan ternyata masih banyak yang masih belum dapat apa-apa,” ungkap Bupati Tuban Bupati yang juga Mustasyar PCNu Tuban ini menegaskan kepada masyarakat supaya bantuan yang di dapat kali ini untuk kebutuhan primer.

“Bantuan yang didapat kali ini untuk kebutuhan primer jangan sampai dibelikan yang lain-lain, saat seperti ini yang dibutuhkan adalah imunisasi gizi dan sebagainya,” tegasnya Sementara itu Plt. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Pelindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Tuban, Drs Joko Sarwono mengatakan jumlah penerima BST tahap 2 sebanyak 32.108 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), namun di tahap 1 ada 4.546 yang tidak mengambil karena double bantuan dalam 1 KK, meninggal tanpa ahli waris dan tidak diketahui alamatnya.

“Di tahap 2 juga sama seperti tahap 1 sejumlah 4546 KPM tidak mengambil dan tidak kita salurkan kerena sebab yang sama, dana kita kembalikan ke Kemensos lalu kita ajukan data penerima baru agar BST tersebut dapat tetap tersalurkan untuk masyarakat Tuban,” tuturnya Ditempat yang sama, Kepala Kantor Pos Tuban, Edi Mulyo Utomo, menjelaskan sebanyak 32.108 BST disalurkan kepada KPM selama 7 hari sesuai jadwal dan melalui skema yang Pos siapkan agar penyaluran dapat tepat waktu dan tepat sasaran.

Untuk diketahui, nilai BST setiap KPM adalah Rp600.000, masyarakat bisa mengambil di tempat yang sudah ditunjuk dan dijadwalkan di kecamatan masing-masing dan bagi yang sakit, lansia, cacat sehingga tidak bisa datang akan diantarkan oleh kantor pos sesuai alamat yang tertera. [hud]

khoirul huda/bhirawa

Bupati Tuban, H Fathul Huda saat berdialog dan menyerahkan bantuan pada warga penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dari pemerintah.

Tiga Pimpinan Bondowoso Jalani Swab PCR dan Rapid Test Bondowoso, Bhirawa Sebagai upaya memberikan contoh kepada masyarakat, sangat bentuk kewaspadaan dengan penyebaran Pandemi Covid-19 ini. Ketiga pimpinan di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur yakni Ketua DPRD H Ahmad Dhafir, Kapolres AKBP Erick Frendriz dan Dandim 0822 Letkol Inf Jadi, menjalani rapid test sekaligus Swab PCR, di di ruang Kapolres Bondowoso setempat, Selasa (9/6).

Ketua DPRD Bondowoso, H Ahmad Dhafir mengaku bahwa Swab PCR ini dilakukan meski hasil rapid testnya negatif. Hal itu untuk mengedukasi masyarakat.

Dan juga memberikan kesadaran dan pemahaman masyarakat sehingga muncul tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan protokol kesehatan.

Tak hanya itu kata dia, sebagai wakil rakyat, pihaknya bersama Kapolres Bondowoso dan Dandim 0822 men-

contohkan langsung mengikuti pemeriksaan rapid test.

“Ini kita Swab PCR. Semua dirapid dan di-Swab. Sehingga masyarakat tahu betul resiko tentang Covid-19 ini,” terangnya. Hal ini dilakukan kata dia, juga sebagai upaya mendukung TNI-Polri, karena aparat ini yang akan berhadapan langsung dengan masyarakat, dalam memberikan pemahaman.

“Karena di lapangan, kadangkadang masyarakat, kurang puas kalau tidak berjabat tangan dengan petugas,” jelas politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Dhafir mengaku, bahwa dirinya sudah dua bulan tak berjabat tangan. Hal itu dilakukan bukan karena menganggap orang lain kotor, akan tetapi karena saling menjaga satu sama lain.

“Kita tak berjabat tangan, bukan karena kita tak mau bersalaman. Tapi karena kita menjaga diri sendiri, dan menjaga orang lain,” aku Ketua DPRD empat periode itu. [san]

LEGISLATIF DPRD Terus Pantau Anggaran Covid-19 Rabu Pahing, 10 Juni 2020

Halaman 3

Anggaran Mamin Hingga BST Jadi Perhatian Pansus Probolinggo, Bhirawa Anggaran makanan dan minuman (mamin) selama penanganan pandemi Covid-19 jadi sorotan DPRD Kota Probolinggo. Sebab, jumlahnya sangat besar. Yakni, mencapai Rp7,7 Miliar.

Demikian pula dengan penyaluran Bantuan sosial tunai (BST) mendapat perhatian besar DPRD kota Probolinggo, salnya di jumpai aanya PNS dan yang tak layak terimamasih menerima bantuan tersebut.

Anggaran mamin dinilai besar.

Sebab, ketentuan dalam penganggaran makanan minuman di lingkungan Pemkot Probolinggo dibatasi Rp 30 ribu per orang. Di sisi lain, anggaran untuk pengadaan alat rapid test justru jauh lebih kecil.

Yaitu mencapai Rp1,5 Miliar.

Hal ini diungkapkan Sibro Malisi, salah satu anggota Pansus Covid-19 DPRD Kota Probolinggo, Selasa (9/6/2020). Sibro minta agar anggaran itu dialihkan untuk pengadaan alat rapid test.

“Kami tidak mencurigai eksekutif dengan anggaran yang sangat besar itu. Namun, perlu jadi perhatian.

Sebab, anggaran mamin kan dibatasi Rp 30 ribu per orang. Tinggal hitung saja kalau Rp7,7 Miliar itu bisa untuk berapa orang,” tutur Sibro.

Jika dihitung dengan angka maksimal, anggaran Rp7,7 Miliar itu bisa dipakai untuk biaya mamin 256.666 orang. Artinya, Rp7,7 Miliar dibagi Rp30 ribu. Sibro pun menyarankan agar anggaran mamin itu dialihkan untuk hal yang lebih penting. Misalnya, untuk pengadaan alat rapid test.

“Mungkin pertimbangkan juga agar anggaran yang besar ini dialihkan untuk anggaran lain yang lebih penting. Salah satunya pengadaan alat rapid test,” tandasnya.

Sibro menjelaskan, jumlah warga Kota Probolinggo yang dinyatakan positif korona relatif sedikit. Salah satu sebabnya, bisa jadi karena Gugus Tugas belum intensif melakukan rapid test kepada masyarakat.

“Bandingkan dengan Kabupaten Probolinggo yang jumlah pasien positif terus bertambah. Sebab, rapid test intensif dilakukan, terutama di pasar-pasar. Rapid test intensif perlu dilakukan karena dikhawatirkan ada penularan korona yang sulit di-tracing,” tuturnya.

Jika anggaran mamin dialihkan untuk pengadaan alat rapid test, menurutnya pemeriksaan bisa dilakukan lebih intensif. Dengan demikian, cakupan pemeriksaan akan lebih luas juga.

Dokter NH Hidayati, Plt Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KP) Kota Probolinggo menjelaskan, anggaran Rp7,7 Miliar itu untuk pengadaan mamin sejumlah pihak. Mulai petugas di check point, warga yang dikarantina serta petugas medis yang bertugas.

“Anggaran ini untuk membayar kebutuhan bahan memasak yang disuplai dari penyedia barang. Sedangkan untuk proses memasak dilakukan di dapur umum oleh petugas dari tagana dan relawan,” jelasnya.

Menu makanan yang disiapkan juga tidak sembarangan. Menu diawasi oleh tim ahli gizi, dengan ketentuan menu makanan yang bisa meningkatkan imunitas. “Ahli gizi juga memantau ke dapur umum paling tidak sepekan dua kali,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakannya, data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kota Probolinggo, masih perlu diperbarui.

Sebab, sejauh ini masih ada KPM

wiwit agus pribadi/bhirawa

DPRD kota Probolinggo terus kawal dana covid 19.

yang seharusnya tidak dapat malah kebagian. Begitu juga sebaliknya.

Bahkan, ada pegawai negeri sipil (PNS) yang terdaftar sebagai KPM. Temuan ini sempat dipertanyakan Pansus Covid-19 DPRD Kota Probolinggo ketika melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kecamatan Kanigaran, Kamis 4/6. Sebab, mereka

mendapatkan laporan adanya PNS yang terdaftar sebagai penerima BST dari Kementerian Sosial (Kemensos).

“Terkait penerima Bantuan Sosial Tunai (BST), ada laporan PNS juga menerima. Bagaimana bisa begitu?

Seharusnya PNS termasuk yang sudah mampu, sehingga tidak berhak mendapat BST,” tanya Sibro Malisi.

Camat Kanigaran Agus Rianto juga membenarkan ada PNS yang masuk dalam daftar penerima BST. “Karena data ini bersumber dari data tahun 2011, saat itu yang bersangkutan masih belum berstatus PNS. Data Kemensos ini data lama,” ujarnya. [wap]

KILAS DEWAN

Komisi IV DPRD Trenggalek Evaluasi Penanggulangan Covid-19 Trenggalek, Bhirawa Dalam rangka memfokuskan kembali belanja untuk relokasi anggaran penanganan Covid-19, Komisi IV DPRD Trenggalek bersama mitra kerja komisinya di aula DPRD Trenggalek. Selasa (9/6).

Usai Rapat Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek Mugianto mengaku pihaknya bersama anggota komisi IV telah melaksanakan evaluasi penggunaan anggaran penanganan covid-19.

Pasalnya harus ada pemahaman secara bersama - sama mengenai penggunaan anggaran,dengan tujuan supaya dapat direalokasikan secara tepat sasaran.

“Hari ini kita rapat evaluasi bersama mitra komisi IV dan di lakukan evaluasi penggunaan anggaran penanganan covid19 di Trenggalek,” ungkap Obeng sapaan akrab politisi asal partai Demokrat.

Dari berbagai kegiatan menanggulangi pencegahan dan penanganan, serta penyediaan jaringan penanganan sosial juga penanganan dampak ekonomi akibat covid-19 Mugianto mengatakan berbagai laporan dari masing - masing dinas dan hasilnya berfariasi.

“Ada yang plus dan ada juga yang minus,” ujarnya. Jadi karena hari ini sifatnya klarifikasi dan kebetulan yang hadir perwakilan dari kepala pelaksana dinas BPBD maka Mugianto mengatakan akan segera memanggil Kepala BPBD. [wek]

Pilkada 2020, KPU Kabupaten Blitar Tambah 200 TPS Blitar, Bhirawa Selain meminta tambahan dana mencapai Rp. 31 miliar, KPU Kabupaten Blitar juga menambah 200 Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Blitar tahun 2020.

Ketua KPU Kabupaten Blitar—Hadi Santoso mengatakan untuk menerapkan Protokol Kesehatan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Blitar tahun 2020 sangat diperlukan penambahan TPS agar jumlahnya tidak menumpuk terlalu banyak orang setiap TPSnya.

“Penambahan TPS ini sebagai syarat penerapan protokol kesehatan Covid-19 pada saat dilaksanakan coblosan agar tidak terlalu banyak orang mengumpul,” kata Hadi Santoso.

Lanjut Hadi, jumlah penambahan TPS di Kabupaten Blitar menjadi satu diantara 270 Kota dan Kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada 2020, dimana untuk pelaksanannya sendiri dipastikan bakal digelar 9 Desember 2020 dengan menerapkannya Protokol Kesehatan Covid-19, sehingga ada penambahan TPS. “Pelaksanaan Pilkada 2020 harus menyesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19, dan kami akan melakukan penataan ulang,” jelasnya.

Selain itu dikatakan Hadi, jumlah TPS sebelumnya sebanyak 2.078 dengan pemilih maksimal 800 orang untuk setiap TPS, namun berdasarkan aturan baru jumlah pemilih setiap TPS maksimal 500 orang.

Sedangkan hasil penatan sebelumnya ada yang lebih dari 500 pemilih TPS, bahkan ada yang sampai 700, sehingga harus ditata ulang. [htn]

anas bachtiar/bhirawa

Kepala BKPSDM Kota Batu, Siswanto saat mengikuti rapid test yang digelar di Pendopo Balai Kota Batu.

Hari Kedua Rapid Test Juga Menyasar Anggota Dewan Batu, Bhirawa Memasuki hari kedua, Selasa (9/6) penyelenggaraan rapid test di Pendopo Balai Kota Batu juga diikuti oleh anggota DPRD Kota setempat.

Dari total 862 yang mengikuti rapid test, belum ditemukan ASN atau anggota Dewan yang kedapatan memiliki hasil reaktif. Kini Dinas Kesehatan sebagai panitia penyelenggara rapid test juga membidik

anggota TNI-Polri yang menjadi petugas di posko check point untuk ikut menjalani tes darah ini.

Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Dinkes Kota Batu, dr Susan Indahwati bahwa untuk pelaksanaan rapid test hari kedua ini, ada sebanyak 390 orang yang dites darahnya sebagai tindakan awal untuk mengantisipasi adanya penularan covid-19.

“Untuk hari ini (kemarin), selain ASN Kota Batu dan honorer, juga ada 13 anggota dewan yang juga ikut dites. Alhamdulillah semua hasilnya non reaktif,”ujar Susan, Selasa (9/6).

Ia menjelaskan bahwa awalnya rapid test ini akan diselenggarakan selama lima hari, yaitu Senin (8/6) hingga Jumat secara berturut. Namun dari antusiasme yang ingin ikut,

direncanakan rapid test ini akan diperpanjang hingga pekan depan.

“Rencananya, rapid test untuk TNI-Polri akan dilaksanakan Selasa (16/6) depan. Selanjutnya untuk Kamis minggu depan akan dilanjutkan dengan rapid test untuk Sekretariat Dewan (Setwan) dan anggota Dewan lain yang hari ini (kemarin) belum datang,” jelas Susan. [nas]

PKS Tekankan Protokol Kesehatan Setelah PSBB

Surabaya, Bhirawa Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) Kota Surabaya menghimbau masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan meskipun Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak lagi diberlakukan.

“Warga yang positif covid-19, yang PDP, yang ODP, masih banyak. Ribuan. Sebaiknya kita tidak mengendurkan pemberlakuan protokol kesehatan meski tak lagi ada PSBB,” ujar Akhmad Suyanto, Ketua DPD.

Hal tersebut disampaikan Cak Yanto, panggilan akrabnya, menanggapi usulan Walikota Risma kepada Pemerintah Provinsi untuk tidak lagi melanjutkan PSBB ke jilid IV. “Mungkin ada dilema soal perlambatan ekonomi. Yang membuat pemkot mengusulkan hal tersebut. Artinya kegiatan ekonomi akan mulai digerakkan lagi setelah ini. Nah warga jangan lalai.

Itu bukan berarti covid-19 sudah selesai. Tetapi bagaimana caranya roda ekonomi berputar, tetapi pandemi bisa kita turunkan kurvanya,” terangnya.

Cak Yanto melanjutkan, itu berarti tantangan semakin besar. “Disiplin masyarakat harus ditingkatkan.

Pertama, pakai masker. Kedua, sering cuci tangan.

Ketiga, jaga jarak selebar mungkin. Keempat, jangan berkerumun jika tidak perlu. Kelima, jaga kesehatan.

Keenam, yang paling penting, jaga ketakwaan kepada Allah. Ini terus disosialisasikan dan dilakukan. Jangan kasih kendor,” ungkapnya bersemangat.

Selain itu, pria yang juga Ketua Fraksi PKS di DPRD Kota Surabaya ini menuturkan perlunya Pemerintah Kota membuat intervensi terhadap berbagai aktivitas warga. [dre]

KLHK dan Komisi IV DPR RI Sosialisasikan Penanganan Limbah Covid-19 Probolinggo, Bhirawa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia bersama Komisi IV DPR RI memberikan sosialisasi penanganan limbah infeksius Corona Virus Disease (COVID-19) pada fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) di Kabupaten Probolinggo.

Karena masih dalam suasana pandemi COVID-19, maka sosialisasi ini dilakukan secara online yang diikuti oleh segenap pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo serta jajaran Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Probolinggo, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Probolinggo serta RSUD Tongas sebagai rumah sakit rujukan Kabupaten Probolinggo.

Peserta sosialisasi penanganan limbah infeksius COVID-19 pada fasyankes di Kabupaten Probolinggo ini terbagi dalam beberapa titik. Yakni, Kantor KLHK RI,

Pendopo Kabupaten Probolinggo, Kantor Bupati Probolinggo, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup serta RSUD Tongas.

Sosialisasi penanganan limbah infeksius COVID-19 bagi fasyankes di Kabupaten Probolinggo yang dibuka oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si dan disaksikan oleh Dirjen Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 KLHK RI Rosa Vivien Ratnawati.

Dalam kesempatan tersebut Hasan Aminuddin menyerahkan bantuan dari KLHK RI kepada Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kabupaten Probolinggo RSUD Tongas.

Serta penyampaian materi penjelasan penanganan limbah infeksius COVID-19 pada fasyankes oleh Direktur Pengelolaan B3 KLHK RI Yun Insiani dan paparan ringkas pengelolaan limbah B3 infeksius COVID-19 oleh Kepala DLH Kabupaten Probolinggo Ahmad Hasyim Ashari.

KLHK-Komisi IV DPR RI Hasan Aminuddin berikan sosialisasi.

Hasan Aminuddin, Selasa 9/6/ 2020 menyampaikan dalam konteks penanganan pandemi COVID-19, aspek kebersihan menjadi satu hal yang mutlak untuk diterapkan secara masif untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 sebagaimana yang telah tertuang dalam protokol kesehatan saat ini.

wiwit agus pribadi/bhirawa

“Namun demikian, tidak cukup dengan menjaga kebersihan diri tetapi juga kebersihan lingkungan tetap terjaga melalui pengelolaan sampah dan limbah secara baik,” katanya.

Menurut Hasan, sampah dan limbah di saat kondisi normal sudah menjadi permasalahanan

yang cukup krusial, apalagi di masa pandemi saat ini.

Sampah domestik yang sebelumnya pengelolaannya mengacu kepada Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dapat berubah menjadi infeksius sampah terkontaminasi COVID-19 jika bersumber dari lokasi yang terdapat ODP, PDP atau positif COVID-19.

“Hal ini kemudian dikategorikan menjadi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang tentunya, penanganannya akan berbeda dan jauh lebih ketat. Sehingga dapat dipastikan bahwa peningkatan jumlah limbah B3 berbanding lurus dengan peningkatan sebaran COVID-19,” jelasnya.

Di sisi lain jelas Hasan, ketersedian sarana pengelolaan limbah B3 masih jauh dari yang diharapkan baik dalam hal kapasitas maupun pemenuhan ketentuan teknis yang dipersyaratkan.

Banyak rumah sakit di daerah yang belum memiliki incenerator yang secara teknis memenuhi standar yang dipersyaratkan. Sedangkan perusahaan pengelola limbah B3 medis juga sangat terbatas.

“Di Jawa Timur saja, hanya ada satu perusahaan pengelola limbah B3 medis yaitu PT. Putra Restu Ibu Abadi (PRIA). Ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi kita semua. Untuk itu, kegiatan sosialisasi ini merupakan momentum yang sangat tepat untuk menggagas, memperkuat kerjasama serta membangun kesadaran bersama untuk penanganan limbah B3 infeksius yang dihasilkan,” pungkasnya.

Dirjen Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 KLHK RI Rosa Vivien Ratnawati mengungkapkan dengan wabah COVID-19 ada hal yang lain yang harus diperhatikan yaitu limbah dari pasien positif COVID-19. [wap]

OPINI

Rabu Pahing, 10 Juni 2020

PPDB Zonasi di Tengah Pandemi Covid-19

TAJUK

Mengakhiri PSBB PEMBATASAN Sosial Berskala Besar (PSBB) secara beruntun akan berakhir pekan ini di seantero Jawa. Namun akhir PSBB bukan berarti wabah pandemi CoViD-19, telah berhenti. Bahkan di sebagian daerah pe-wabah-an virus corona makin membubung. Tetapi penanganan wabah di daerah (kabupaten dan kota) semakin baik, metodologis, dan masif.

Tingkat penyembuhan PDP (Pasien Dalam Pengawasan) juga makin meningkat, dengan penanganan sederhana.

“Rahasia” penyembuhan keterjangkitan virus corona, telah terungkap. Yakni, isolasi (mandiri di rumah maupun di rumah sakit), dan mematuhi protokol kesehatan. Utamanya, istirahat.

Ditambah obat flu (dan batuk) yang biasa dikonsumsi masyarakat, dan menu makanan sehat bergizi. Kecuali pasien disertai panyakit kronis lain, diperlukan tindakan kesehatan sesuai gejala. Tetapi “rahasia” penyembuhan CoViD-19 masih harus berlanjut dengan protokol “new normal,” yang menjamin kesehatan lingkungan.

Tidak mudah hidup dalam kekang-an PSBB. Diam di rumah sekeluarga selama 12 pekan, bukan hal mudah. Bahkan bisa mengubah psikologis setiap orang maupun kelompok. Lebih lagi, PSBB nyata-nyata menyebabkan banyak masyarakat kehilangan nafkah. Terutama sektor informal, dan pekerja harian. Banyak keluarga benar-benar menjadi miskin (semula tidak miskin), dan kemiskinan makin dalam. Sangat sedikit masyarakat yang “bisa bekerja dari rumah.” Lebih banyak (sekitar 2,5 juta orang) yang menjadi pengangguran.

Mustahil menyandarkan hidup pada bantuan sosial (Bansos). Walau pemerintah (dan daerah) mencanangkan tujuh lapis Bansos. APBN menyediakan anggaran sebesar Rp 110 trilyun. Anggaran digunakan menambah cakupan penerima PKH (Program Keluarga Harapan) menjadi 10 juta keluarga.

Nominal bantuan PKH ditambah menjadi 25%. Serta “Kartu Sembako” kepada 20 juta keluarga, masing-masing dengan nilai Rp 200 ribu per-keluarga.

Konon, masih ditambah pula dengan Bansos yang bersumber dari APBD propinsi serta APBD Kabupaten dan Kota.

Dukungan anggaran propinsi untuk penanggulangan CoViD19, bisa mencapai 6% hingga 7% APBD. Semuanya akan dipertanggungjawabkan dalam pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Manakala Bansos terindikasi penyimpangan, pasti akan berkonsekuensi hukum. Walau dalam status bencana penggunaan APBD tetap mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Termasuk prosedur pengadaan barang dan jasa berkait Bansos.

PSBB diatur dalam Permenkes Nomor 9 tahun 2020.

Gubernur mengajukan PSBB dalam lingkup propinsi. Serta Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam lingkup daerahnya.

Persyaratan paling penting tercantum dalam pasal 4 ayat (5).

Yakni, informasi kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, dan sarana kesehatan. Juga wajib menyertakan program jaring pengaman sosial, aspek keamanan dan ketertiban.

Dengan status “Bencana non-alam” pandemi CoViD19, sangat banyak masyarakat berhak menerima Bansos.

Sampai pendataan di tingkat RT (Rukun Tetangga), dan RW (Rukun Warga) sampai tingkat desa, berpotensi kegaduhan sosial. Realisasi penyaluran Bansos juga sering memicu kecemburuan sosial. Perekonomian keluarga, dan pemerintah (serta global sedunia) bagai tersandera pandemi CoViD-19.

Mobilitas masyarakat dibatasi, dan dipantau dengan protokol pencegahan CoViD-19.

PSBB mengubah seluruh aspek kehidupan. Bukan hanya pudarnya roda perekonomian, aspek sosial juga sangat terdampak. Adat ke-gotongroyong-an tergerus kecurigaan sebagai OTG (Orang Tanpa Gejala). Kebersamaan dalam ibadah juga dibatasi, karena masjid ditutup. Tiada shalat tarawih, sampai tiada shalat Idul Fitri tahun 1441 Hijriyah. Juga tiada ibadah haji tahun ini.

Maka meng-akhiri PSBB bagai menglipur lara keterkurungan sosial, dan ekonomi. Boleh bekerja di luar rumah, dan boleh berdagang lagi. Seluruh tempat ibadah juga boleh dibuka untuk jamaah umat. Namun wajib pula mematuhi protokol kesehatan kebiasaan hidup baru. Selalu mengenakan masker, dan jaga jarak.[*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Pro Kontra Sekolah Dibuka di Tengah Pandemi AKHIR – akhir keputusan pemerintah memulai tahun ajaran baru sekolah memantik pro dan kontra. Pasalnya, di tengah penyebaran Covid-19 yang terus menunjukkan jumlah peningkatan.

Update data terkini sebaran kasus virus corona di Indonesia, Sabtu (30/5/2020), Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Indonesia merilis data sebaran peta penyebaran virus corona menyatakan kasus terkonfirmasi positif corona telah mencapai angka 25.216 pasien. Jumlah ini mengalami penambahan sebanyak 678 kasus, bila dibanding data terakhir pada hari sebelumnya.

Merujuk data tersebut, bisa kita artikan bahwa persebaran kasus virus corona di Indonesia, belum menunjukkan indikasi membaik. Bahkan, bisa terkatakan kurva kasus Corona di negeri ini masih menanjak, ditambah lagi vaksi virus Corona yang sampai saat ini masih terus diujikan untuk diketemukan hasilnya.

Namun, pemerintah telah meminta masyarakat beradaptasi memulai tatanan normal baru atau new normal. Salah satunya, di bidang pendidikan, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan memastikan tahun ajaran baru 2020-2021 untuk sekolah dasar dan menengah, kembali dimulai 13 Juli 2020 mendatang.

Wajar adanya, jika keputusan pemerintah memulai tahun ajaran baru sekolah tersebut mengundang sorotan publik dan polemik. Apalagi, merujuk data Sindonews.com, (28/5), faktanya anak juga rentan tertular virus sebagaimana orang dewasa. Hal ini tergambar dari hasil pendeteksian Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI). Hingga 18 Mei 2020, anak yang terdata sebagai pasien dalam pengawasan (PDP) mencapai 3.324 orang, 129 di antaranya meninggal dunia. Ada 584 anak terkonfirmasi positif Covid-19, dan 14 di antaranya meninggal dunia. Temuan ini menunjukkan bahwa angka kesakitan dan kematian anak akibat Covid-19 di Indonesia tergolong tinggi.

Melihat tingginya angka anak yang terjangkit virus Corona ini, besar harapan sekiranya kebijakan pemerintah membuka sekolah menjadi pilihan terakhir. Jadi, mohon dengan sangat, rencana membuka sekolah di saat seperti ini sangatlah tidak tepat. Semua itu, demi kesehatan dan keselamatan anak-anak kita.

Ani Sri Rahayu Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Malang

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

Halaman 4

Penyelenggarakan PPDB baik jenjang SMP, maupun SMA/ SMK pada tahun ini menggunakan sistem zonasi. Untuk SMP dikelola Pemkab/Pemkot sedang untuk jenjang SMA/ SMK dikelola Pemprov. Khusus untuk jenjang SMK tidak diberlakukan sistem zonasi seperti halnya SMA. Esensi PPDB khususnya jenjang SMA/SMK berbasis online yang mulai dilaksanakan 8 Juni bertepatan pandemi Covid-19.

P

PDB dengan sistem zonasi pada tahun ini didasari adanya iktikad baik pemerintah pusat sesuai Permendikbud 44 Tahun 2019..

Artinya, sejak terjadinya pelimpahan kewenangkan kepada Pemprov diharapkan percepatan pendidikan secara merata dan berkualitas dapat terwujud. Pendidikan bisa merata di kota dan desa dan kesenjangan bisa diminimalkan.

Lantas bagaimana esensi PPDB saat pendemi Covid-19 seperti saat ini? Dan bagaimana prosedurnya?

Apa yang harus dilakukan pemerintah dan masyarakat?

Pendidikan untuk Semua Pelaksanaan PPDB untuk jenjang SMA/SMK secara online dengan sistem zonasi sangat baik, berkeadilan, dan berkelanjutan. Hal itu disadari banyak hal. Pertama, calon peserta didik yang berprestasi, dari keluarga miskin/tidak mampu, dan inkusif mendapatkan perhatian serius dari pemerintah karena mereka bisa menikmati pendidikan sesuai potensi yang mereka miliki. Sebab selama ini ada kesan bahwa calon peserta dari keluarga miskin kurang mendapatkan akses pendidikan sesuai harapan. Namun itu semua harus dimbangi semangat kejujuran dari semua orang tua khususnya dalam membentuk karakter.

Kedua, dengan sistem zonasi ini, sekolah yang berada di kecamatan (baca: pinggiran) akan tetap mendapatkan calon peserta didik yang berkualitas tanpa dibayang-bayangi tidak mandapatkan calon pserta

P

diperoleh sekolah itu, kualitas guru dan juga out put yang telah dihasilkan. Dan yang terpenting orang tua tetap mengawal proses pendidikan dengan cara yang berkeadilan dan kejujuran..

Apresiasi Anak Guru/ didik baru sesuai pagu.

Tendik dan Nakes Oleh: Artinya, sekolah-sekolah Lantas bagaimana meSusanto yang di kecamatan tetap maknai PPDB jenjang akan mendapatkan siswa SMA/SMK di tengah yang berkualitas. Dengan pandemi Covid-19 seperti demikian, siswa yang memiliki kualitas saat ini? Paling tidak ada beberapa akademik unggul tetap masih berada di hal yang perlu dicatat oleh orang tua zona sesuai KK yang mereka miliki. De- umumnya dan calon peserta didik ngan demikian, calon peserta didik baru khususnya. Pertama, PPDB tahun yang memiliki potensi akademik tidak ini dilaksanakan secara online. Artimenumpuk pada sekolah tertentu. nya, calon pendaftar harus melakukan Ketiga, perlu adanya komitmen dan menyiapkan berkas dengan cara bersama. Artinya, semua itu akan menunggah berkas secara mandiri. terlaksana dengan baik manakala ada Misalnya, saat pengambilan PIN, calon kesungguhan dan konsistensi dari pendaftar harus menyiapkan berkas pemerintah pusat dan daerah dalam Kartu Keluarga atau Surat Domisili, memberikan pelayanan terbaik bagi SKL, nilai raport, dan juga penentuan pendidikan khususnya di daerah. Orang titik koordinat rumah. Semua berkas tua, masyarakat dan juga instansi sudah dalam terscan agar mudah saat terkait memiliki komitmen yang kuat unggah data saat pengambilan PIN. dalam membangun pendidikan yang Kedua, PPDB diselanggarakan merata dan berkelanjutan. PPDB secara online, maka calon pendaftar dengan sistem zonasi menghasilkan melakukan pendaftaran di rumah saja. generasi emas yang bermartabat dan Hal ini sebagai langkah konkret dalam berkarakter jangan sampai rusak karena upaya menyukseskan program pemersikap ketidakjujuran dari orang tua atau intah memutus mata rantai Covid-19. pengelola pendidikan. Komitmen pe- Mengapa harus dirumah saja? Karena merintah untuk melakukan pemerataan esensi PPDB pada tahun pelajaran kualitas pendidikan berbasis zonasi 2020/2021 bersamaan dengan adanya akan menjadi kenyataan.

Covid-19 maka harus dilakukan secara Keempat, proses mencari sekolah online. Hal ini agar tidak ada kerumuntidak perkara mudah/gampang. Meng- an sekaligus jangan sampai muncul apa demikian? Para orang tua harus kluster terkait penyebaran Covid-19. melihat kualitas sekolah. Artinya dalam Dengan demikian, semua sekolah hal memilih sekolah orang tua harus harus taat dan menyesuaikan mekanmemperhatikan bagaimana sekolah isme protokol kesehatan. yang dijadikan sasaran untuk dimaKetiga, pemerintah dalam hal ini suki. Sebab bagaimanapun kualitas Gubernur melalui Dinas Prov Jatim sekolah akan mempengaruhi prestasi memberikan apresiasi kepada tenaga peserta didik. Kualitas sekolah dalam kesehatan (dokter, perawat, sopir ambuhal ini, orang tua dapat melihat secara lan) yang akan menyekolahkan putra puutuh bagaimana prestasi yang telah trinya dalam PPDB 2020. Intinya, anak

dari keluarga Nakes diberikan formasi satu persen di sekolah Negeri. Langkah ini dilakukan oleh pemerintah Prov, sebagai jawaban dan apreasiasi kepada para Nakes yang terlibat aktif dalam menangani pandemi Covid-19. Tentunya, para Nakes yang sekarang ini menjadi “pahlawan” kemanusiaan merasa tenang karena Pemprov melakukan terobosan baru dalam PPDB tahun ini.

Keempat, apresiasi anak guru dan tenaga kependidikan. Pada tataran ini Pemprov juga melakuan upaya maksimal dan apresiasi kepada anak guru dan tenaga kependidikan untuk menjadi peserta dalam PPDB pada sekolah negeri. Hal ini konsekuensi logis karena para guru dan tenaga kependidikan telah mengawal pendidikan saat pandemi Covid-19.

Seiring dengan wabah pandemi Covid-19 sekarang ini PPDB berbasis zonasi harus tetap terlaksana dengan baik. Sebab bagaimana pun pemerintah dalam hal ini melalui Permendikbud 44 Tahun 2019 telah ditegaskan bahwa PPDB harus memberikan ruang bagi kemerdekaan dalam belajar dan pemerataan pendidikan. Jangan sampai Covid19 menjadi pengalang untuk tetap belajar dan berprestasi meski di rumah.

Nah, dalam konteks yang demikian, semangat dalam belajar melalui tahapan PPDB harus dapat dimaknai sebagai proses studi lanjut secara berkelanjutan agar para peserta didik bisa memaksimalkan potensi. Oleh karena itu, keluarga sebagai satuan terkecil dalam masyarakat harus selalu melakukan protokol kesehatan agar pandemi Covid-19 bisa cepat berlalu. Orang tua dan guru harus selalu menanamkan karakter bersih melalui cuci tangan, jaga jarak, dan memakai masker sesuai protokol kesehatan. Dengan demikian, saat memasuki kenormalan baru saat tahun ajaran baru para peserta didik sudah bisa adaptasi dengan baik.

Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia SMAN 3 Bojonegoro Provinsi Jawa Timur

Menyambut New Normal di Sekolah

ercepatan penularan Covid19 di negeri ini masih tinggi.

Namun, Presiden Jokowi telah memberi sinyal akan hadirnya kehidupan normal baru sebagai bentuk penyesuaian atas pandemi global Covid-19. Meskipun masih bersifat wacana dan terdapat pro-kontra, pemerintah tampaknya serius untuk mempersiapkan strategi new normal life.

Karena itu, mau tidak mau dunia pendidikan juga perlu mulai mempersiapkan konsep new normal. Dengan kata lain, sekolah dibuka tapi dengan protokol kesehatan yang ketat.

Kabarnya Kemendikbud tengah menggodok aturan kegiatan belajar mengajar menyusul rencana penerapan kondisi normal baru. Sehingga saat new normal benar-benar diberlakukan di daerah-daerah, sekolah sudah siap.

Saya menyarankan bila Kemendikbud mengeluarkan kebijakan terkait pola kehidupan baru di sekolah hendaknya mempertimbangkan setidaknya tiga hal. Pertama, kondisi penyebaran virus dan data jumlah anak-remaja sebagai peserta didik aktif yang terkonfirmasi positif. Dari sisi jumlah anak yang terinfeksi Covid-19, berdasarkan laporan Ikatan Dokter Anak Indonesia di laman resminya idai.or.id, sebanyak 584 anak di Indonesia terkonfirmasi positif dan 14 anak meninggal dunia. Angka ini merupakan angka tertinggi di Asia.

Bercermin dari data tersebut, wacana pemberlakuan new normal life secara masif di tengah masih tingginya angka penyebaran Covid-19 dapat berakibat cukup fatal. Mengingat pendidikan dengan kumpulan jumlah orang yang tinggi dalam satu lokasi yang terkonsentrasi.

Kedua, penerapan new normal life hendaknya didasari atas kajian cepat terhadap berbagai permasalahan yang menghadang. Antara lain, perbandingan ideal jumlah rombel dengan kapasitas kelas yang tersedia yang sesuai dengan protokol kesehatan.

Dari segi jumlah rombel, kegiatan pembelajaran di sekolah berpotensi lebih problematis. Karena jumlah peserta didik yang sangat banyak. Sementara kapasitas ruang kelas tidak memadai jika harus menerapkan

kepada para siswa sesuai protokol kesehatan yang dengan protokol pencesangat ketat. gahan penularan virus?

Sebagai contoh nyata, Seperti harus menyediakan di SDN yang saya tempati tempat cuci tangan dengan jumlah muridnya sekitar jumlah yang memadai agar 750. Jumlah kelasnya 15, siswa tidak berdesakan sedangkan rombelnya 21. antrenya, harus mendisiTiap rombel kurang lebih plinkan siswa mengguna32 siswa. Bila ini menerkan masker, membuat temapkan physical distancing, pat duduk siswa di ruang Oleh : dengan ukuran kelas 7 x 8 Kurniawan Adi Santoso kelas berjarak aman satu meter, akan muat kira-kira sama lain dan sebagainya.

20 siswa. Terus sisanya Sebagai protokol, ini nambagaimana? Kalau dibuat paknya sulit dipenuhi demasuknya bergantian, bisa-bisa pergantian jam belajar perkelas ngan baik oleh semua sekolah.

Karena itu, pemberlakuan new sampai sore. Lha wong dalam kondisi biasa saja masuk bergilir dua kali, yakni normal di sekolah perlu diimbangi 15 rombel masuk jam 7 pagi, lalu 6 rom- dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) matang dan sosialisasi yang bel masuk jam setengah 11 siang.

Lalu, pilihan mode pembelajaran: baik. Sosialisasi itu dibutuhkan supaya Apakah murni tatap muka-klasikal masyarakat yang di dalamnya termasuk ataukah mode blended-learning yang siswa dan guru bisa memahami aturan memadukan konvensional dan daring? new normal tersebut dengan baik.

Kemendikbud berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan para epidemiolog. Sebab anak-anak sangat rentan tertular karena kedisiplinan dalam melakukan protokol kesehatan (antara lain cuci tangan, bermasker, melakukan penjarakan sosial, dan penjarakan fisik). Jika satu saja anak terkena Covid-19, maka ledakan tambahan penderita tak bisa dicegah.

Kiranya yang sesuai dengan protokal kesehatan adalah mode blended-learning yang mengombinasikan tatap muka dengan mode online. Bagi kelas tertentu yang sedang off-learning dapat belajar dari rumah, sedangkan bagi kelas lainnya yang berkesempatan on-learning bisa mendalami materi secara konvensional di sekolah. Terkait hal ini, alangkah baiknya Kemendikbud menyiapkan semacam kurikulumnya agar guru bisa mudah mengimplementasikannya.

Selain itu, apakah sekolah bisa memastikan memberi perlindungan

Sehingga saat nantinya new normal benar-benar diberlakukan, warga sekolah sudah bisa melaksanakan SOP dengan baik.

Ketiga, persoalan anggaran new normal juga perlu disiapkan dengan baik.

Kondisi sekolah yang cukup beragam perlu menjadi pertimbangan dalam penyiapan anggaran. Bagi sebagian sekolah, keberadaan bantuan sangat dibutuhkan untuk mendukung pemenuhan kelengkapan dalam SOP new normal.

Jangan sampai karena keterbatasan anggaran sekolah tidak bisa melak-

sanakan SOP dengan baik. Karena bagi mereka yang tidak disiplin dan melaksanakan SOP dengan baik dikhawatirkan bisa menimbulkan bencana bagi yang lain.

Lantas, kapan sekolah dibuka dengan melaksanakan new normal?

Konon kabarnya 13 Juli, awal tahun ajaran baru 2020/2021. Namun kepastian itu masih menunggu dari Kemendikbud yang berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Di samping itu, Ketua Umum PB PGRI, Prof Unifah Rosyidi mengingatkan bahwa keputusan untuk kembali membuka sekolah harus mempertimbangkan keselamatan siswa. Paling tidak harus memiliki dasar analisis ilmiah dari para ahli kesehatan, ahli pendidikan, dan pemerintah daerah yang benar-benar mengetahui fakta di lapangan. Tanpa memperhatikan semua itu bahaya besar justru akan mengancam.

Pun KPAI lewat Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti, memberi saran agar Kemendikbud berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan para epidemiolog. Sebab anak-anak sangat rentan tertular karena kedisiplinan dalam melakukan protokol kesehatan (antara lain cuci tangan, bermasker, melakukan penjarakan sosial, dan penjarakan fisik). Jika satu saja anak terkena Covid-19, maka ledakan tambahan penderita tak bisa dicegah.

Akhir kata, kita tak ingin bila sekolah dibuka kembali, malah menjadi kluster baru penyebaran Covid-19.

Maka, Kemendikbud hendaknya tidak gegabah untuk membuka sekolah.

Segera libatkan pakar kesehatan, pakar pendidikan, psikolog, antropolog, dan ahli lain untuk membedah secara ilmiah apakah sudah siap membuka sekolah kembali atau belum.

Apa pun keputusan yang dihasilkan hendaknya memperhatikan kesehatan anak. Lebih baik terlambat membuka sekolah kembali ketimbang cepatcepat dan grusa-grusu tetapi tidak mampu mengatasi hal-hal terburuk yang ditimbulkan.

Guru SDN Sidoarjo, Kec. Krian, Sidoarjo

PEMIMPIN UMUM/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI : Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN, Zainal Ibad REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah Fotografer: Trie Diana Indahwati Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Rabu Pahing, 10 Juni 2020

PELAYANAN PUBLIK Mei, Jatim Masuk Provinsi dengan Penurunan NTP

Halaman 5

LINTAS PELAYANAN

Bupati Tinjau Kelayakan Gedung BLK

Bondowoso, Bhirawa Upaya maksimal terus dilakukan oleh Gugus tugas percepatan penanggulangan Corona Virus Disiase 2019 (Covid-19) Kabupaten Bondowoso untuk menyediakan tempat karantina pasien Covid-19 sebagai bentuk antisipasi bila ruang isolasi yang ada telah tak memadai lagi. Yakni dengan melakukan peninjaun ke Gedung BLK (Balai Latihan Kerja) yang berbeda di Tangsil Kulon Tenggarang, Selasa (9/6) kemarin.

Bupati Bondowoso Drs KH Salwa Arifin mengaku, bahwa sedianya pihaknya berencana gedung BLK ini untuk dijadikan tempat isolasi pasien Covid-19. Akan tetapi, setelah dilakukan peninjaun, gedung tersebut kurang memenuhi syarat karena beberapa faktor. Yang pasti, gedung BLK ini tidak dirangkai seperti gedung kesehatan.

“Kurang steril. Disini tempat pelatihan, sehingga tidak fokus untuk dijadikan tempat isolasi,” ungkapnya.

Akan hal itu, atas kesepakatan bersama. Maka, pihaknya sepakat untuk tetap mengoptimalkan Rumah Sakit Paru yang berada di Pancoran Bondowoso untuk tempat isolasi pasien Covid-19. Orang nomor satu di Bondowoso itu pun berharap virus corona ini cepat berakhir dan untuk pasien positif Covid-19 cepat sembuh.

“Mudah-mudahan yang terkena corona ini tidak bertambah, bahkan bisa menurun. Bahkan mereka cepet sembuh. Sehingga kita tidak usah menggunakan gedung ini,”harapnya.

Dalam peninjaun tersebut, Ketua Gugus Tugas yakni Bupati Salwa Arifin didampingi Wabup Irwan Bachtiar Rahmat, serta Asisten I Pemkab Bondowoso Harimas, Juru bicara Covid-19 Muhammad Imron, Kalaksa BPBD Kukuh Triatmoko dan stake holder terkait. [san]

Pemprov, Bhirawa Dari lima provinsi di Pulau Jawa yang melakukan penghitungan NTP pada Bulan Bulan Mei 2020, Tiga provinsi diantaranya mengalami penurunan NTP termasuk Provinsi Jawa Timur sebesar 0,42 persen. Untuk NTP Jawa Timur pada Bulan Mei 2020 turun sebesar 0,42 persen dari 99,43 menjadi 99,01.

Hal ini disebabkan karena indeks harga yang diterima petani (It) mengalami penurunan lebih tinggi dibandingkan dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib). Indeks harga yang diterima petani (It) turun sebesar 0,57 persen, sedangkan indeks harga yang dibayar petani (Ib) sebesar 0,15 persen.

Jika dilihat perkembangan masing-masing subsektor pada Mei 2020, ada empat subsektor pertanian mengalami penurunan NTP dan satu subsektor mengalami kenaikan. Subsektor yang mengalami penurunan NTP terbesar terjadi pada subsektor Hortikultura sebesar 2,44 persen dari 100,41 menjadi 97,96.

“Sementara subsektor yang mengalami kenaikan NTP adalah subsektor Perikanan sebesar 0,37 persen dari 95,21 menjadi 95,56,” kata Kepala BPS

Jatim, Dadang Hardiwan, kemarin.

Dipaparkannya juga, untuk indeks harga yang diterima petani turun 0,57 persen dibanding April 2020, yaitu dari 106,08 menjadi 105,48.

Penurunan indeks ini disebabkan oleh turunnya indeks harga yang diterima petani pada empat subsektor pertanian, sedangkan satu subsektor mengalami kenaikan.

Penurunan indeks harga yang diterima petani terbesar adalah pada subsektor Hortikultura sebesar 2,46 persen, diikuti subsektor Peternakan sebesar 0,38 persen, subsektor Tanaman Pangan sebesar 0,36 persen, dan subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 0,22 persen. Sedangkan subsektor yang mengalami kenaikan Indeks harga yang diterima petani adalah subsektor Perikanan sebesar 0,38 persen.

Dijelaskannya juga, ada sepuluh komoditas utama yang mengalami kenaikan terbesar indeks harga yang diterima petani pada Mei 2020 adalah bawang merah, ayam ras pedaging, gabah, udang payau, ayam kampung/buras, ketela pohon, telur burung puyuh, melon, kentang, dan ayam ras petelur.

Sedangkan sepuluh komoditas utama yang mengalami penurunan terbesar indeks harga yang diterima petani adalah cabai rawit, telur ayam ras, jagung, cabai merah, buncis, tomat, jeruk, kopi, sapi perah, dan kacang panjang.

Sementara, lanjutnya, pada Mei 2020, indeks harga yang dibayar petani turun sebesar 0,15 persen dibanding Bulan April 2020 yaitu dari 106,69 menjadi 106,53. Penurunan indeks ini disebabkan karena indeks harga konsumsi rumah tangga (inflasi perdesaan) mengalami penurunan sebesar 0,27 persen, dan indeks harga biaya produksi dan pembentukan barang modal (BPPBM) naik sebesar 0,04 persen.

“Indeks harga konsumsi rumah tangga (inflasi perdesaan) Bulan Mei 2020 mengalami penurunan sebesar 0,27 persen dari 106,88 pada Bulan April 2020 menjadi 106,60, dan indeks harga biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM) Bulan Mei 2020 naik sebesar 0,04 persen dari 106,26 menjadi 106,3,” katanya.

Selain itu, dijelaskan juga, ada sepuluh komoditas utama yang mengalami kenaikan terbesar indeks harga yang dibayar petani adalah bawang merah, daging ayam ras, rokok kretek filter, bakalan sapi (umur>12 bulan), bibit bawang merah, tongkol, bekatul, emas perhiasan, rumput segar, dan pur.

Sedangkan sepuluh komoditas utama yang mengalami penurunan terbesar indeks harga yang dibayar petani Mei 2020 adalah telur ayam ras, bawang putih, cabai rawit, gula pasir, kacang panjang, jagung pipilan, cabai merah, tomat sayur, bibit sapi (umur 2 bulan sd 12 bulan), dan terung. [rac]

Hari ini, Bus Bojonegoro-Surabaya Beroperasi Kembali Bojonegoro,Bhirawa Usai tidak diperpanjangnya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah ( Surabaya, Sidoarjo dan Gresik), bus jurusan Bojonegoro - Surabaya di Terminal Tipe A Rajekwesi bakal akan mulai beroperasi kembali.

Namun, saat beroperasi nantinya para kru armada tetap harus memberlakukan dan mematuhi protokol kesehatan covid -19 yang telah ditetapkan.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Terminal Tipe A Rajekwesi Bojonegoro, Sentot Sugeng Waluyo, kemarin ( 9/6). “ Rencananya armada bus Bojonegoro akan mulai beroperasi besuk, red hari Rabu ini (10/6) ,” jelasnya.

Lanjut Sentot menuturkan ini meski hingga saat ini belum ada instruksi atau pemberitahuan dari provinsi Jatim terkait beroperasinya kembali armada bus jurusan Bojonegoro – Surabaya itu. Pasalnya terminal Purabaya dan Tambak Oso Wilangun (TOW) Surabaya sudah beroperasi kembali, mulai hari ini Selasa (9/6) pukul 00.00 WIB. “Meski terminal Purabaya dan Tambak Osowilangun sudah dibuka, namun untuk beroperasinya bus tergantung kesiapan perusahaan atau PO bus itu sendiri dan tetap mematuhi protokol kesehatan guna menghindari penyebaran Virus Corona,” terang Sentot. [bas]

Masih Ada Sisa Bed, Pemkot Siap Tampung Pasien Covid-19 Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya memastikan hingga saat ini jumlah bed di kamar rumah sakit rujukan di Kota Pahlawan untuk menampung pasien Covid-19 masih tersedia. Maka dari itu, tidak ada kesulitan bagi pasien Covid-19 yang harus dirujuk ke rumah sakit rujukan untuk mendapat perawatan lebih lanjut.

Koordinator Bidang Pencegahan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan, saat ini masih ada sekitar 92 tempat tidur kosong (bed) untuk pasien Covid-19 dewasa. Kemudian, khusus untuk pasien anak-anak masih tersedia tujuh tempat tidur kosong. Jumlah tersebut tersebar di 20 rumah sakit rujukan di Kota Surabaya.

“Bed itu ada 92 (kosong) dewasa, dan tujuh (bed) khusus anakanak ini dalam keadaan kosong. Jadi kalau misalnya mau merujuk sudah tidak ada kesulitan,” kata Feny sapaan lekatnya, Selasa (9/6).

Feny menjelaskan, untuk jumlah keseluruhan bed di rumah sakit di Surabaya yang dikhususkan untuk merawat pasien Covid-19 ada 455 yang bertekanan negatif. Sedangkan sekitar 300 bed itu non tekanan negatif atau natural menggunakan Exhaust Fan. “Itu (jumlah kumulatif) se-Surabaya. Total 20 rumah sakit rujukan di Surabaya,” katanya.

Sementara itu, Feny menyebut, khusus untuk ruang isolasi di Hotel Asrama Haji tersedia 359 dan saat ini terisi 126. Namun, Hotel Asrama Haji ini dikhususkan bagi pasien OTG (Orang Tanpa Gejala) yang terkonfirmasi. “Kalau di RS Husada Utama ada 71 tempat tidur di luar lantai 13-14 yang rencana (penambahan) kurang lebih 200, di luar itu,” ungkapnya.

Selama ini, Feny menyatakan, bahwa pasien Covid-19 dan non Covid-19 yang dirawat di rumah sakit rujukan itu dilakukan pemisahan kamar. Hal ini juga berlaku bagi pasien Covid19 dan non Covid-19 yang dirawat di Instalasi Gawat Darurat (IGD). “Intinya kita lakukan sudah lama pemisahan itu, termasuk IGD Covid-19 dan non Covid-19,” imbuhnya.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya ini menambahkan, hingga saat ini data kumulatif pasien terkonfirmasi yang dinyatakan sembuh sebanyak 867 orang. “Khusus untuk hari ini ada 55 pasien terkonfimasi yang dinyatakan sembuh,” pungkasnya. [iib]

Gegeh Bagus Setiadi/bhirawa

Deputi Direktur Wilayah BPJAMSOSTEK Jawa Timur, Dodo Suharto, saat menyerahkan santunan JKK Meninggal kepada ahli waris almarhumah Hastuti, perawat RS Siloam, Selasa (9/6).

JAMSOSTEK Serahkan Santunan Korban Covid-19 Surabaya, Bhirawa BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Surabaya Karimunjawa menyerahkan santunan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Meninggal dua peserta, salah satunya korban Covid-19. Penyerahan santunan ini dilakukan di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Karimunjawa, Selasa (9/6).

Dengan tetap melaksanakan protokol pencegahan Covid-19 seperti physcal distancing, penyerahan santunan ini dihadiri Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Himawan Estu Bagijo. Selain itu, beberapa pejabat Kantor Wilayah BPJAMSOSTEK Jawa Timur, di antaranya Deputi Direktur Dodo Suharto, juga hadir mendampingi PPS Kepala Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Surabaya Karimunjawa, Tarimantan Sanberto Saragih.

Juga, hadir pula Direktur Rumah Sakit Siloam, Dr Maria Padmidewi, mendampingi ahli waris al-

marhumah Hastuti Yulistiorini, perawat yang meninggal saat menangani pasien Covid-19. Atas musibah ini, ahli waris almarhumah Hastuti menerima santunan JKK Meninggal sejumlah Rp 432.313.430,-, ditambah Jaminan Pensiun (JP) Rp 480.750,- per bulan, dan bea pendidikan anak.

Sedangkan seorang ahli waris peserta yang bersamaan ini juga menerima santunan JKK Meninggal, yakni atas nama almarhum Muhammad Rayhansyah, karyawan Madusari Mas. Sutaji, bapak almarhum Muhammad Rayhansyah, menerima santunan sejumlah Rp 225.589.200,-.

Selain menyerahkan santunan JKM Meninggal kedua peserta tersebut, BPJAMSOSTEK Surabaya Karimunjawa di hari yang sama juga melaksanakan program promotif preventif dengan menyerahkan bantuan alat pelindung diri (APD) berupa masker sebanyak 2.000 pcs untuk tenaga kerja PT Pakuwon Jati. Bantuan ini diserahkan Dodo Su-

harto kepada Direktur Pakuwon Jati, Syane Loekito, bersama Manager Minarto.

Dodo mengatakan, bantuan APD ini merupakan bentuk apresiasi BPJAMSOSTEK atas kepatuhan perusahaan peserta yang telah mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya ke BPJAMSOSTEK dan tidak pernah terlambat membayar iuran. Di samping itu juga sebagai komitmen BPJAMSOSTEK mendukung program pemerintah dalam pencegahan Covid-19.

Dodo juga menyampaikan, akibat Pandemi Covid-19 jumlah klaim JHT mengalami lonjakan cukup signifikan. Dia sebutkan, setelah Pandemi Covid-19, di Kanwil BPJAMSOSTEK Jawa Timur klaim JHT pada April 2020 tercatat sebanyak 11.897 kasus yang totalnya sejumlah Rp 152,42 miliar, dan pada Mei 2020 sebanyak 15.839 kasus dengan total pembayaran Rp 205,69 miliar. “Jadi, untuk jumlah klaimnya naik 35%, dan jumlah santunannya naik 33%,” tandas Dodo. [geh]

Asemrowo Tetap Perketat Protokol Kesehatan Camat Asemrowo, Drs Bambang Udi Ukoro Msi saat menegur salahsatu warganya yang tidak menggunakan masker.

Surabaya, Bhirawa Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Surabaya telah berakhir dan beralih ke masa transisi ini tidak mengurangi Kecamatan Asemrowo Sura-

baya untuk melonggarkan protokol kesehatan yang ada di wilayahnya.

Camat Asemrowo, Drs Bambang Udi Ukoro Msi mengungkapkan tetapkan akan memperketat protokol pencega-

han Covid-19 bagi seluruh warga Kecamatan Asemrowo khususnya bagi warga yang melintas di wilayahnya.

“Tetap kami perketat protokol kesehatan ini hingga di perbatasan-perbatasan. Bahkan disaat masa transisi ini, tetap kami pantau untuk pemberlakuan Sosial Distancing bagi semua perusahaan maupun tempat usaha yang mulai buka,” terangnya, Selasa (9/6).

Bambang menambahkan dipersilahkan bagi tempat usaha yang membuka usahanya namun tetap harus memperhatikan protokol pencegahan Covid-19. “Nantinya tetap kami akan lakukan pemeriksaan rutin diseluruh tempat, baik ditempat-tempat usaha maupun di

pasar Asemrowo seperti penggunaan masker bagi pedagang, pengunjung dan pembeli,” ujarnya.

Sementara itu imbauan berupa sosialisasi penerapan protokol pencegahan Covid-19 di wilayah Asemrowo juga tetap dilakukan karena masih banyak orang yang tidak mempergunakan masker untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19.

“Sosialisasi tetap kami lakukan hingga peneguran kepada orang yang tidak mempergunakan masker sebagai salah satu upaya protokol pencegahan Covid-19. Untuk itu akan kami pertegas bagi masyarakat yang tidak mematuhi protokol pencegahan Covid-19,” tegas Bambang. [riq]

PELAKSANA PUBLIK

Kebijakan Ekonomi Jombang Masa Pandemi Covid-19 Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab memaparkan kebijakan ekonomi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang pada masa Pandemi Corona (Covid-19) dihadapan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jombang serta kalangan akademisi dan praktisi Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM), Pedagang Kaki Lima (PKL), kalangan perhotelan, serta Asosiasi Desa Wisata pada acara audensi yang digagas oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jombang bertajuk ‘Mendorong Pergerakan Ekonomi Di Tengah Pandemi Covid-19 Mengawal Percepatan Dan Ketepatan Implementasi Stimulus Ekonomi Bagi Dunia Usaha Di Kabupaten Jombang’, di Ruang Bung Tomo Pemkab Jombang, Selasa (09/06).

arif yulianto/ bhirawa.

Bupati Mundjidah Wahab saat memaparkan kebijakan ekonomi pada audensi yang digelar PWI Jombang, Selasa siang (09/06).

Bupati mengungkapkan, Pandemi Covid-19 telah melemahkan sendi-sendi kehidupan sosial dan ekonomi baik formal maupun informal, dengan adanya kebijakan ‘Social Distancing’ yang menyebabkan terputusnya pasokan barang dan jasa

serta terganggunya mobilitas masyarakat sehingga kegiatan ekonomi terganggu.

Bupati menyampaikan, skema pemulihan ekonomi pada tahun 2020 yang dilakukan oleh Pemkab Jombang yakni, mengoptimalkan

kegiatan yang masih ada untuk mendukung pemulihan ekonomi, pelaksanaan Program Jombang Berkadang dengan berbasis padat karya tunai, optimalisasi belanja bahan/ material pada skala desa/ lokal guna menggerakkan perekonomian lokal sehingga dapat menyumbang pertumbuhan ekonomi.

“Dari Prorgam Jombang berkadang tahun 2020 yang dapat difungsikan dalam rangka pemulihan ekonomi dampak Covid-19 di Kabupaten Jombang sebesar Rp. 50.932.402.784,00.,” papar Bupati Jombang.

Bupati Jombang melanjutkan, Pemkab Jombang telah melakukan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 dalam dua tahap yakni, pertama Rp. 84 Miliar, pada tahap kedua ditambah lagi menjadi

Rp.140 Milyar. Refocusing dengan menunda atau membatalkan kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak lagi relevan atau tidak dalam koridor prioritas seperti perjalanan dinas dan kegiatannya lainnya yang tidak dapat dilakukan pada periode darurat untuk direlokasi.

Dikatakannya, Pemkab Jombang melalui Dinas Perdagangan Kabupaten Jombang akan membuka akses ‘pasar’ baru membantu perizinan atau legalitas IKM. “Rancangan Program Pemulihan Ekonomi tahun 2021 adalah sesuai dengan karakteristik daerah, menambah alokasi anggaran reguler OPD tekhnis pengampu kegiatan pemulihan ekonomi, dan mengoptimalkan program/kegiatan yang ada untuk mendukung pemulihan ekonomi,” kata Bupati Jombang. [rif]

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Rabu Pahing,

BOS dan BPOPP Belum Cair

Sekolah Swasta Cari Dana Talangan Sel Surabaya, Bhirawa Biaya Penunjang Operasional Penyelenggara Pendidikan (BPOPP) yang ditunggu SMA/SMK swasta se Jatim belum juga cair. Padahal tahun ajaran baru akan berjalan Juli mendatang. Sebagai catatan BPOPP SMA/SMK swasta seharusnya diterima setiap tri wulan yangberarti sudah dua tri wulan belum ada kejelasan pencairan dana dari Pemerintah provinsi tersebut.

Dikatakan Ketua MKKS SMA Swasta Jatim, Hadi Suliyanto pihaknya dan seluruh SMA swasta se Jatim saat ini masih menunggu

proses pencairan BPOPP. "Iya memang belum cair. Dari bulan Januari-Juni. Saya sudah koordinasi dengan sungram (penyusun

program Dindik Jatim) katanya masih proses," papar dia.

Karena itu sembari menunggu proses pencairan, Hadi mengatakan jika pihaknya harus memutar otak untuk menutupi biaya operasional yang di biayai oleh BPOPP dengan meminjam dari koperasi sekolah atau pihak-pihak lain.

"Jadi kita memang harus cari dana talangan untuk pos yang belum mendapat anggaran," papar dia.

Hadi menyatakan sekolah juga

tidak berani menggunakan dana BOS (bantuan operasional sekolah) selama pandemi. Meskipun sebenarnya juga bisa.

"Tapi dana BOS juga belum keluar semua. Gelombang 1 dan 2 juga belum. Kemarin katanya sudah ada empat kabupaten/kota yang sudah scan berkas. Hari ini ada enam lagi. Jadi prosesnya ya gitu," tambah dia.

Lebih lanjut, setelah proses penscanan baru diserahkan ke BP-

KAD. Dan saat ini Surabaya juga termasuk yang belum mendapat pencairan BOS. "Teman-teman juga nunggu (pencairan) semua se Jatim. Belum karena belum ada yang cair," pungkas Kepala SMA Hang Tuah 1 Surabaya ini.

Hal yang sama juga dialami SMK Wijaya Kusuma Surabaya. Bahkan sekolah akhirnya mengembalikan biaya SPP pada orang tua sebelum mendapat BPOPP. Ketua MKKS SMK swasta Sura-

baya, Sugeng mengatakan anggaran BPOPP sejak Januari belum diterima sekolah hingga saat ini. Sehingga sekolah harus memanajemen pembiayaan agar bisa menutupi operasional yang awalnya dianggarkan melalui BPOPP. "Pencairan BPOPP untuk sekolah swasta belum cair semua. Kami nggak tahu masalahnya apa, tapi katanya soal nunggu nomor nota kesepakatan. Tapi nomor sudah keluar anggaran juga belum cair,"ujar

Rolling Penyegaran Kasek SMAN 1 dan SMAN 3 Sidoarjo Sidoarjo, Bhirawa Kepala SMA Negeri 1 Sidoarjo Dr Ristiwi Peni M Pd yang baru mengemban tugas selama 17 bulan harus berpindah menduduki jabatan barunya sebagai Kepala SMA Negeri 3 Sidoarjo menggantikan Eko Redjo Sunariyanto S Pd M Pd. Sementara Eko Redjo Sunariyanto berpindah mengemban tugas di SMA Negeri 1 Sidoarjo.

Dalam prosesi pisah kenal yang laksanakan pada (9/6) di Aula Kepala SMA Negeri 1 Sidoarjo dihadiri langsung oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jatim Wilayah Sidoarjo-Surabaya, Drs Lutfi Isa Anshori MM beserta jajarannya.

Ristiwi Peni mengaku, kalau pihaknya menjalankan tugas sebagai Kasek SMAN 1 Sidoarjo baru 17 bulan. Dalam waktu yang cukup singkat itu, belum banyak yang bisa dilakukan dalam memajukan SMAN 1 Sidoarjo. "Hanya membenahi beberapa sarana dan prasarana yang ada di lingkungan sekolah. Sementara di bidang akademik berhasil mengkoleksi sebanyak 144 penghargaan," jelas mantan Kasek SMAN 1 Porong.

Menurut Prastiwi keberhasilan tersebut, di tahun 2019 outputnya anak-anak bisa diterima di SNMPTN dan SBMPTN serta Kedinasan sebanyak 320 siswa dari 390 siswa. Selain itu, SMAN 1 Sidoarjo juga telah terakreditasi predikat A dengan nilai 93.

"Harapan kami, semoga kedepannya akan lebih baik lagi dan lebih maju lagi," harap Ristiwi Peni.

Sedangkan Eko Redjo Sunariyanto yang alumni SMAN 1 Sidoarjo juga pernah sebagai guru di SMA Negeri 1 Sidoarjo siap mengajak bekerja bersama dengan seluruh jajarannya. Walaupun di tengah-tengah pandemi virus Covid-19 ini, seluruh keluarga besar SMAN 1 Sidoarjo harus tetap semangat, serta mematuhi protokol kesehatan.

"Jika ada problem, mari kita sele-

achmad suprayogi/bhirawa

Ristiwi Peni menyerahkan memori kerja SMAN 1 Sidoarjo kepada Eko Redjo Sunariyanto.

saikan bersama-sama," tegas mantan Kasek SMAN 1 Waru Sidoarjo ini.

Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Sidoarjo-Surabaya Lutfi Isa Anshori juga berpesan kepada kedua kepala sekolah, serja para kepala sekolah yang lain, bila ada permasalahan semoga bisa diselesaikan secara bersama-sama.

"Karena pada hakekatnya pisah kenal ini hanya jabatan dan kewenangannya saja. Tetapi secara manusiawi masih harus tetap terjalin dengan baik. Menjalin tali silaturrahmi dengan baik," pesannya.

Ia juga menjelaskan, kalau pemilik sekolah itu adalah seluruh keluarga besar sekolah tersebut, yakni mulai dari guru, tata usaha serta tenaga sekolah termasuk siswa dan lainnya.

Karena kepala sekolah suatu saat pasti datang dan digantikan. Maka dari itu setiap pergantian pimpinan pasti ada fenomena yang baru.

"Apalagi pergantian seorang pimpinan, jadi pasti ada fenomena yang baru. Makanya perlu kerjasama dalam menyelesaikan permasalahan yang ada," tegas mantan Kacabdin Jember-Lumajang ini. [ach]

Mahasiswa UMM Kirim Wastafel untuk Warga Lumajang

BANGKU POJOK

arif yulianto/bhirawa

Babinsa Koramil 0814/10 Mojoagung, Jombang bersama warga membuat lapangan Bola Voli, Selasa (09/06).

Salurkan Hobi Warga, Babinsa Koramil 0814/10 Bantu Pembuatan Lapangan Voli Jombang, Bhirawa Untuk menunjang dan memajukan minat olah raga masyarakat di wilayah binaannya, Bintara Pembina Desa (Babinsa) Koramil 0814/10, Mojoagung, Jombang, Serda Edi Santoso bersama pemuda Desa Kauman, Mojoagung bergotong royong mengangkut material pasir untuk pembuatan lapangan Voli di Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Selasa (09/06).

Menurut Serda Edi Santoso, olahraga Bola Voli sangat diminati baik pemuda maupun orang tua, dan dengan selain menjadikan badan sehat juga sebagai sarana silaturahmi. "Di mana masyarakat Desa Kauman sangat antusias dengan pembuatan lapangan ini. Karena dengan adanya lapangan voli mereka bisa menyalurkan bakat dan hobi mereka," ujar Serda Edi Santoso.

Pembuatan lapangan bola voli lanjut Serda Edi Santoso, juga sebagai salah satu sarana untuk membangkitkan semangat olahraga masyarakat Desa Kauman. "Pembangunan sarana olahraga ini, selain melestarikan gotong-royong juga merupakan sarana pendekatan Babinsa kepada masyarakat agar terjalin sinergitas. Dengan rutin berolaharga di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat," ucap dia. [rif]

Malang, Bhirawa Di tengah pandemi Covid-19, tiap orang dituntut untuk berpikir serba kreatif. Termasuk untuk menyediakan berbagai kebutuhan pencegahan tertularnya virus Covid 19. Seperti inisiasi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), mereka membuat wastafel, untuk masyarakat Lumajang.

Meski. Wastafel dari barang bekas ember tak terpakai, tetapi nilai manfaatnya sangat dirasakan.

Aksi ini dilakukan dua mahasiswa yang tengah mengikuti program Pengabdian Masyarakat oleh Mahasiswa (PMM) Bhaktimu Negeri UMM di Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

Selain pembuatan wastafel, mahasiswa ini juga membantu penyemprotan disinfektan di rumah warga dan edukasi seputar Covid-19.

"Penyebaran virus ini memang cepat dan bahayanya memang ada, tetapi

tidak untuk ditakuti. Masyarakat perlu lebih meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran pada diri masing-masing," ungkap Raden Andika, mahasiswa Program Studi Perikanan angkatan 2017 dihubungi Selasa (9/6) siang.

Warga setempat bahkan banyak mengapresiasi tentang program penyemprotan yang selama ini rumah warga belum mendapatkan penyemprotan disinfektan dari pemerintah.

"Terimakasih banyak mas, selama ini rumah warga belum mendapatkan penyemprotan disinfektan dari pemerintah," ucap Kholik warga setempat.

Kedepannya, Raden bersama kawan sejurusannya di UMM Mochamad Adam Fahreza ini masih akan terus melakukan kegiatan yang bisa membantu warga sekitar yang terdampak. Di antaranya dengan pemberian sembako, penempelan poster edukasi, serta akan melakukan penyemprotan disinfektan jika ada permintaan dari warga. [mut]

Inilah wastafel sederhana karya mahasiswa UMM.

Kepala DPPPA Kabupaten Situbondo, Imam Hidayat bersama staf saat memberikan ta

Enam Anak Po

DPPPA Minta Sekolah Tega Situbondo, Bhirawa Hingga Selasa (9/6), di Kabupaten Situbondo sedikitnya ada enam anak dari usia 0-18 tahun, positif terpapar virus corona atau Covid 19. Dari enam anak itu tiga diantaranya masih berusia 4 tahun, 8 tahun dan 9 tahun.

Hingga saat ini kondisi keenam anak tersebut sudah dinyatakan sehat, namun tetap harus mengikuti isolasi mandiri agar tidak menularkan benih virus kepada teman terdekat atau tetangga rumah.

Menyikapi kondisi ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Situbondo

meminta adanya peran aktif dari kalangan orang terhadap kondisi anak-anaknya.

Artinya, sebut mantan Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Situbondo itu, orang tua harus piawai ikut mencegah penularan Covid 19 dengan cara menegakkan protokol kesehatan di lingkungan sekolah dan di kawasan rumah.

"Meski anak selalu ada di dalam rumah, kadangkala mudah tertular setelah ada orang dewasa yang masuk ke rumah. Untuk itu setiap orang tua harus waspada," ujar Imam Hidayat.

Masih kata Imam Hidayat, dua

dari enam anak y na itu sebelumnya tina. Karena kini s sehat dan tanpa Imam Hidayat, m gal menjalani iso Untuk itu, lanju kedepan DPPPA bondo mengim yang akan mem mal, perlu pend hendak masuk k "Ya, protokol k tetap diterapkan ing sekolah agar ter baru lagi. Mi siswa untuk me mencuci tangan d

Lulusan TK Sedikit Bany Kota Batu, Bhirawa Jumlah Sekolah Dasar (SD) yang kekurangan murid di Kota Batu makin meningkat. dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Batu tahun 2020.

Terjadi ketimpangan antara lulusan TK yang tidak sebanding dengan kebutuhan SD. Akibatnya, ada beberapa SD di kota ini yang kekurangan murid baru. Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Batu memberikan lampu hijau untuk dilakukan merger (penggabungan) beberapa sekolah yang kuota PPDB-nya tak terpenuhi.

Diketahui, PPDB jenjang SD di Kota Batu sudah dilaksanakan sejak 2- 3 Juni lalu, dan sudah diumumkan 5 Juni kemudian. Namun ternyata, ada ketimpangan dimana

jumlah lulusan TK pada tahun ini tidak sebanding atau lebih sedikit dari kebutuhan SD/ MI yang ada di

Tahun ini jumlah lulusan TK di Kota Batu tak bisa me

GALERI SISWA

Animo Pelajar Naik Bus Sekolah Gratis Tinggi, Pastikan Berlanjut Animo pelajar naik bus sekolah yang disediakan Pemkot Pasuruan ternyata semakin tinggi. Sebagian besar para siswa merasa puas dengan bus sekolah lantaran tidak membayar ongkos untuk berangkat maupun pulang sekolah alias gratis.

Oleh: Hilmi Husain, Kota Pasuruan

Hilmi Husain/bhirawa

Sebuah bus sekolah gratis di Kota Pasuruan saat beroperasi di Jalan Soekarno Hatta pertengahan awal tahun 2020 lalu.

Melihat animo itu membuat keinginan Pemkot Pasuruan untuk menyediakan angkutan sekolah bagi siswa di Kota Pasuruan masih tetap berlanjut. "Karena peminatnya cukup banyak sehingga tambahan bus sekolah tetap berjalan. Artinya kami tetap mengupayakannya," ujar Kepala Dishub Kota Pasuruan, Luky Danardono, Selasa (9/6).

Saat ini operasional bus pelajar sudah memasuki bulan kelima. Meski jam operasional bersamaan, namun antara bus se-

kolah dengan angkutan umum tidak bisa bersamaan. Karena bus pelajar mengangkut siswa di sisi utara perkotaan yang tidak dilewati oleh angkutan.

Sementara angkutan nantinya tetap mengangkut siswa di jalur mereka sebagaimana biasanya.

"Pihak angkutan kota jangan khawatir. Jalur bus sekolah yang dilewati tetap berbeda," kata Luky Danardono.

Untuk realisasinya tidak mungkin dilakukan tahun ini.

Karena saat ini tim perencanaan

masih membahas konsep yang akan dijalankan, termasuk anggaran yang dibutuhkan untuk subsidi bagi pemilik angkutan yang nantinya jika program tersebut mulai berjalan.

Sekadar diketahui, Pemkot Pasuruan resmi mengoperasionalkan angkutan sekolah gratis berupa bus sekolah di Kota Pasuruan pada pertengahan awal tahun 2020. Pemanfaatan bus sekolah gratis itu tak lain supaya para pelajar lebih nyaman naik angkutan umum serta membantu masyarakat dalam hal transportasi.

Semua pelajar bisa naik bus sekolah gratis, asalkan memakai seragam sekolah. Untuk jam operasional bus sekolah, ada pagi dan siang hari. Pagi dimulai pukul 05.30 - 07.00.

Sedangkan siang dimulai pukul 12.00 - 16.00. Khusus hari Jumat pukul 10.30 - 16.00.

Adapun start pagi ada tiga di tempat, diantaranya di simpang tiga Hangtuah Barat di Jalan Hang Tuah, depan Rusunawa atau SMPN 11 di jalan Halmahera dan Gudang Kayu Mandaran di Jalan Kolonel Sugiono.

Sedangkan start siang juga ada di tiga tempat. Yakni di kawasan Matahari Gedung Wolu di jalan Soekarno Hatta, Foodland Jalan Soekarno Hatta dan Ateja di Jalan Soekarno Hatta.

Selain itu, pelajar saat berangkat ke sekolah juga bisa tepat waktu. Bus sekolah juga tidak menoleransi pelajar yang telat di lokasi tunggu bus. Saat tidak ada pelajar yang menunggu, bus akan langsung berangkat. [*]

AYAAN

, 10 Juni 2020

& OLAHRAGA

lama Pandemi pria yang juga kepala SMK Wijaya Kusuma ini.

BPOPP, kata dia, biasanya digunakan untuk operasional sekolah sehingga beban operasional termasuk gaji guru tidak dibebankan pada SPP. "Jadi saat ini banyak sekolah kesulitan membayar operasional.

Kalau di sekolah saya realnya saat sudah cair saya gunakan untuk mensubsidi SPP siswa bulan selanjutnya," urainya.

Halaman 7

Santri Ponpes Mekar Agung Kembali ke Pondok, Wajib Rapid Test Kabupaten Madiun, Bhirawa Para santri putera dan santri puteri Pondok Pesantren (Ponpes) Mekar Agung kembali ke Pondok, Senin (8/6).Kedatangan mereka ditinjau langsung oleh Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami, agar sesuai dengan protokol kesehatan covid-19.

Perlu diketahui, terdapat 903 santri yang akan kembali ke Ponpes Mekar Agung. Seluruhnya akan menjalani rapidtest sebagai upaya kewaspadaan dini bagi para santri maupun pengurusnya.

Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami yang datang di lokasi menghimbau agar para santri wajib menerapkan protokol kesehatan covid-19. Meskipun kegiatan di Ponpes sudah berjalan seperti biasa.Selain sering cuci tangan dengan sabun, menggunakan masker dan tetap menjaga jarak,

Dengan SPP perbulannya Rp 450.000, jika BPOPP cair untuk satu siswa bisa mensubsidi tiga bulan SPP siswa. Namun, karena sejak Januari belum ada pencairan maka beban SPP sepenuhnya ditanggung orang tua.

"Kalau mayoritas sekolah untuk operasional tidak ada. Karena mengharap ke BPOPP. Bahkan ada beberapa guru yang tidak menerima gaji maupun insentif lebaran," kata dia. [ina]

sudarno/bhirawa

Para santri Ponpes Mekar Agung mengikuti rapid test sesuai dengan protokol kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun.

santri tidak diperkenankan keluar dari area pondok.

Menurut Bupati, bagi santri

Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami meninjau rapid test para santri di Ponpes Mekar Agung.

yang akan keluar pondok, mereka wajib melapor kepada petugas yang setiap hari akan berjaga di pintu masuk. "Hal ini dilaksanakan agar nantinya dalam proses belajar bisa berjalan lancar,"tegas Bupati.

Sebelum adanya penerimaan kembali santri di Ponpes Mekar Agung Darussalam, BPBD Kabupaten Madiun telah membentuk Tim Gugus Percepatan Penanganan (TGPP) Covid-19 di Ponpes tersebut. Hal ini disampaikan oleh Kepala BPBD Kabupaten Madiun, Zahrowi, bahwa selu-

ruh masyarakat harus tanggap dan sadar dengan bencana termasuk di Ponpes ini.

"Beberapa waktu yang lalu kami sudah membentuk Tim yang dinamakan Pondok Pesantren Tangguh Bencana. Dalam menghadapi Normal Baru ini, kami (BPBD) bekerjasama dengan Ponpes untuk membentuk tim yang namanya pondok pesantren tangguh bersama. Kami tentunya tidak bisa berjalan sendiri, harus ada kerjasama dengan masing-masing sektor agar semua tanggap akan bencana,"kastanya. [dar]

Terapkan Satu Zonasi

Hari Kedua PPDB di Jember-Lumajang Berjalan Lancar

sawawi/bhirawa

ta cara protokol kesehatan di masa pandemi corona kepada anak anak di Kota Santri.

ositif Covid-19

akkan Protokol Kesehatan

yang positif coroa sempat dikaransudah dinyatakan a keluhan, lanjut maka mereka tinglasi mandiri. ut Imam Hidayat, A Kabupaten Situmbau agar anak masuki new nordampingan saat ke sekolah. kesehatan harus n di masing mastidak terjadi klusisalnya meminta emakai masker, dan tidak bersala-

man dengan tangan," beber Imam Hidayat. Dalam pandangan Imam Hidayat, mematuhi protokol kesehatan sangat penting ditengah pandemi Covid 19 saat ini. Selain menghindarkan penularan kepada anak anak, aku Imam Hidayat, dengan patuh dan displin pada aturan membuat anak tidak mudah menyebarkan virus kepada teman seangkatan di sekolahnya.

"Anak Situbondo yang terpapar positif corona di Kabupaten Situbondo itu rata rata tertular dari orang tuanya. Makanya kini diperlukan peran serta orang tua dalam menjaga anak anaknya," urai Imam Hidayat.

Yang terpenting lagi, imbuh Imam, semua orang ttua dimasa pandemi Covid 19 ini harus memberi asupan gizi yang cukup serta memberi makanan sehat kepada anak anaknya. Langkah ini, sebut mantan Kabag TU RSUD Situbondo itu, sebagai upaya memperkuat imun anak dari serangan virus corona.

"Orang tua juga diminta tegas kepada anak anaknya agar selalu memakai sabun cuci tangan, masker serta menjaga jarak dengan orang lain. Anak anaknya juga diminta untuk rajin mengkonsumsi makanan yang bergizi," pungkas owner Biru Daun Situbondo itu. [awi]

yak SD kekurangan Murid kota ini.

Dengan kondisi ini kuota PPDB dari beberapa SD/ MI tak bisa

menuhi kuota kebutuhan SD/ MI yang ada di kota ini.

dipenuhi. Di antaranya, SDN Sisir 04 hanya menerima dua murid dari kuota 28 orang. Kemudian di SDN Torongrejo 02 juga hanya kebagian 7 siswa baru saja. "Kita mengkhawatirkan kondisi seperti ini akan berlanjut ke jenjang berikutnya di masa mendatang. Karena itu perlu ada solusi segera,"ujar Ketua Komisi C DPRD Batu, Khamim Tohari, Selasa (9/6).

Khamim menyarankan agar sekolah- sekolah yang berdekatan seperti SDN Sisir 2, 4 dan 6 digabung menjadi satu atau merger. Apalagi, fakta di lapangan beberapa sekolah juga mengalami keurangan guru kelas. Karena itu merger sekolah bisa menjadi solusi untuk menanggulangi dampak kekurangan murid dan juga guru kelas. [nas]

Jember, Bhirawa Di tengah pandemi Covid-19, Pemerintah mempermudah Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) bagi siswa yang akan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Selain mendaftar secara daring (online), kini pemerintah menerapkan sistim satu zonasi.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Jember-Lumajang Drs.Mahrus Syamsul, MMPd." PPDB tahun ini berbeda dengan PPDB tahun kemarin. Kalau dulu banyak zonasi, kini hanya satu zonasi untuk masing-masing Kabupaten / Kota di Jawa Timur,' ujar Mahrus Syamsul kepada Bhirawa saat ditemui diruang kerjanya, Selasa (9/6/2020).

Kelebihan sistim satu zonasi ini kata Mahrus, mereka (siswa) dapat memilih sekolah yang diharapkan."

Misalnya siswa yang berada di Kecamatan Sumberbaru bisa mendaftar ke sekolah yang ada di Kecamatan Arjasa. Mereka bebas memilih sekolah yang diingini," kata mantan Kepala SMP Negeri 1 Prajekan Bondowoso ini kemarin.

Selain sistim zonasi yang komposisinya 50 persen, pemerintah juga membuka dua jalur pendaftaran lainnya. Yakni jalur kepindahan orang tua, lomba dan afirmasi (bagi siswa tidak mampu)." Komposisinya 15 persen. Siswa yang orang tuanya bekerja sebagai tim kesehatan garda terdepan dalam penanganan Covid-19 akan kita fasilitasi melalui jalar ini," ungkapnya.

Sedang jalur ketiga, yakni jalur prestasi. Siswa yang memiliki prestasi bisa mendaftar melalui jalur ini dengan komposisi 35 persen. "Alhamdulillah, di hari kedua PPDB

berjalan lancar. Mudah-mudahan kondisi ini berjalan hingga PPDB selesai," pungkas Mahrus Syamsul yang pernah menjadi guru di SMP Sanenrejo Tempurejo Jember sebagai guru matematika.

Sementara berdasarkan data, Jumlah lembaga SMA/SMK/SLB Negeri dan Swasta di Jember berjumlah 249 lembaga. Yakni SMA Negeri 18 lembaga, SMK Negeri 8 Lembaga, SLM Negeri 1 lembaga.

Sedang SMA Swasta 42 lembaga, SMK Swasta 169 lembaga dan SLB Swasta 11 lembaga.

Sedang Kabupaten Lumajang, terdapat 77 lembaga SMA/ SMK,SLB Negeri dan Swasta. Yakni SMA Negeri 12 lembaga, SMK Negeri 9 lembaga, SLB Negeri 1 lembaga. SMA Swasta 18 lembaga, SMK Swasta 29 lembaga dan SLB Swasta 8 lembaga. [efi]

Minimal Akreditasi B, PTS Bisa Selenggarakan KIP Kuliah Surabaya, Bhirawa Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VII Jawa Timur mengadakan sosialisasi Program Indonesia Pintar (PIP) atau Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah kepada Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Diharapkan melalui program tersebut, anak-anak Indonesia tak putus pendidikan tinggi karena terkendala urusan biaya.

"Sebagaimana diketahui bahwa KIP Kuliah merupakan bantuan bi-

aya pendidikan dari pemerintah bagi lulusan SMA atau sederajat yang memiliki potensi akademik baik, akan tetapi memiliki keterbatasan ekonomi. Calon penerima KIP Kuliah adalah siswa yang benar-benar orang yang berhak sesuai kriteria," ungkap Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI), Dr. Abdul Kahar, M.Pd dalam sosialisasi KIP dan PIP

Sukseskan PIP, LLDIKTI wilayah VII Jatim adakan sosialisasi KIP melalui zoom

melalui aplikasi zoom, Selasa (9/6).

Lebih lanjut, tidak semua PTS di Jawa Timur dapat menyelenggarakan Program KIP Kuliah. Ada beberapa persyataran yang harus dipenuhi. Salah satunya syarat akreditasi institusi minimal B. Di samping itu besaran kuota juga dipengaruhi student body (jumlah mahasiswa).

"PTS penyelenggara KIP Kuliah benar-benar harus memenuhi kriteria. LLDIKTI Wilayah VII mengalokasikan PTS penerima beasiswa berdasarkan peringkat akreditasi dan lokasi PTS tersebut. Jumlah masing-masing PTS Penyelenggara pasti berbeda kuotanya. Semakin bagus Perguruan Tinggi tersebut, maka jumlah kuotanya pun akan banyak," ungkap Pria yang pernah menjabat sebagai Direktur Dana Kegiatan Pendidikan LPDP. Sementara itu, Wakil Rektor 1 Universits Nahdlatul Ulama (Unusa), Prof. Kacung Marijan mengungkapkan tahun 2020 ini, Unusa siap menerima mahasiswa Program KIP Kuliah. Terlebih sejak tahun 2013 Unusa juga sudah menerima mahasiswa Program Bidik Misi. KIP Kuliah sendiri merupakan kelanjutan dari Program Bidik Misi.

Pemeliharaan Stadion Pogar Dianggarkan Rp10 Juta Pasuruan, Bhirawa Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Pasuruan memastikan tidak memangkas semua anggaran untuk refocusing penanganan covid-19 pada stadion R Soedrasono, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan. Namun, anggaran untuk pemeliharaan stadion masih tetap digulirkan.

Kepala Dispora Kabupaten Pasuruan, Hasbullah menyampaikan pemeliharaan rutin di Stadion Pogar tetap dilakukan. Pemeliharaan rutin itu berupa pemotongan rumput termasuk biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga perawatan stadion seperti penyiraman di lapangan sehari sekali agar tidak sampai kering.

"Total yang kami anggaran untuk pemeliharaan rutin di Stadion Pogar sebesar Rp 10 juta per tahun. Anggaran pemeliharaan rutin ini memang tak boleh dikepras agar rumput lapangan tetap bagus," ujar Hasbullah, Selasa (9/6). Menurutnya, apabila pan-

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Jember-Lumajang Drs.Mahrus Syamsul, MMPd

demi covid-19 sudah mereda, maka stadion R Soedrasono bisa langsung dimanfaatkan. Baik untuk kegiatan olahraga ataupun kegiatan lain untuk

masyarakat Kabupaten Pasuruan.

"Memang saat ini, stadion Pogar kondisinya tidak ada kegiatan. Karena memang kegiatan yang mengundang keru-

munan memang tidak boleh dilakukan.

Jika pandemi selesai, tentu kondisi stadion tetap baik. Sehingga bisa langsung digunakan," kata Hasbullah. [hil]

Hilmi Husain/bhirawa

Pertandingan liga 3, PSSI Jawa Timur 2017 di stadion Pogar Bangil, Kabupaten Pasuruan. Saat pandemi, pemeliharaan stadion dianggarkan Rp 10 juta per tahun.

"Unusa berkomitmen dalam menyukseskan PIP melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

Unusa menjadi salah satu PTS Penyelenggara KIP Kuliah," ungkapnya saat mengikuti Video Conference di ruang rapat Rektor Lantai 8 Unusa Kampus B Jemursari Surabaya, Selasa (9/6) Kacung Marijan menambahkan, KIP Kuliah merupakan salah satu amanat Undang-Undang Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada pasal 7 ayat 1 yang berbunyi bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/ atau Perguruan Tinggi berkewajiban memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya dengan peraturan akademik.

"KIP Kuliah menyasar masyarakat kurang mampu untuk melanjutkan jenjang pendidikan tinggi. Sedangkan untuk penerima beasiswa bidikmisi akan terus berlanjut, akan tetapi diganti namanya menjadi KIP Kuliah. Demikian juga halnya apabila ada masyarakat yang terdampak pada masa pandemik Covid-19 yang menyebabkan penurunan pendapatan di tahun berjalan, maka bisa diusulkan KIP Kuliah On Going baru," terangnya. [ina]

POJOK GURU

UN Tahun ini Ditiadakan, Tidak Ada Rangking Nilai Bagi Siswa Bojonegoro, Bhirawa Pemerintah meniadakan Pelaksanaan ujian nasional (UN) tahun 2020 di tengah merebaknya virus corona, demi alasan keamanan dan kesehatan. Dengan kondisi itu, siswa maupun sekolah tidak bisa mengetahui nilai hasil UN terbaik tahun ini diraih oleh siswa mana.

"Jadi, tahun ini untuk nilai hasil siswa tidak dirangking," ungkap Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Provinsi Jatim wilayah Bojonegoro, Adi Prayitno, kemarin (9/6).

Ia mengatakan untuk rangking nilai siswa tahun ini diraih oleh siswa dari sekolah mana tidak bisa diketahui. Pasalnya untuk tahun ini penilainan hasil nilai siswa itu dipasrahkan oleh guru masing-masing sekolahnya.

"Untuk tahun ini penilaian siswa hanya bisa mengetahui nilai yang dicapai, namun untuk rangking nilai tidak ada," jelasnya.

Adi menjelaskan tidak adanya rangking hasil nilai siswa itu, disebabkan karena untuk tahun ini UN ditiadakan karena pandemi covid 19, bahkan pelaksanaan selama covid ini semua siswa hanya belajar melalui virtual atau online. [bas]

Rabu Pahing, 10 Juni 2020

KELANA JATIM

JATIM MEMBANGUN Juni, Target Tanam Padi Diprediksi 98,797 Ha

DPUBM Kabupaten Malang Tingkatkan Budaya Sehat

Malang, Bhirawa Semakin meningkatnya jumlah pasien positif Corona Virus Disease (Covid-19) di wilayah Kabupaten Malang, maka semua pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, diminta Bupati Malang untuk ikut mendukung percepatan penanganan Covid-19.

Seperti yang sudah dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Bina Romdhoni Marga (DPUDM) kabupaten seKepala DPUBM Kabupaten Malang tempat, yang turut melakukan kebijakan dalam mendukung percepatan penanganan virus corona di Kabupaten Malang.

“Kami sudah memerintahkan stafnya untuk meningkatkan kedisiplinan dalam berpola hidup sehat dan bersih. Karena dengan pola tersebut, akan memperkecil penularan Covid-19,” kata Kepala DPUBM Kabupaten Malang Romdhoni, Selasa (9/6), kepada wartawan.

Selain itu, msih dia katakan, dirinya juga meminta kepada stafnya agar menjalankan protokol kesehatan. Karena dengan menjalankan protokol kesehatan, hal itu merupakan bentuk antisipasi penularan Covid-19.

Bahkan, dirinya memerintahkan untuk memasang wastafel permanen di masing-masing Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada, dan melakukan penyemprotan disinfektan, baik itu di Kantor UPT maupun di rumah warga yang ada di sekitar wilayah kantor UPT setampat.

Saat ini, Romdhoni melanjutkan, DPUDM telah memiliki tujuh unit Kantor UPT, yakni di wilayah kecamatan Kepanjen, Turen, Pagak, Singosari, Tumpang, Pujon, dan Bululawang.

“Bagi staf UPT yang berasal dari daerah zona merah kami suruh Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah. Hal itu untuk mengantisipasi adanya penyebaran Covid-19 dilingkunga Kantor UPT,” ujarmya.

Sedangkan untuk kegiatan penyemprotan disinfektan, kata dia, dirinya meminta kepada tujuh UPT untuk melakukan penyemprotan desinfektan secara berkelanjutan, yakni satu Minggu sekali.

Sedangkan penyemprotan desinfektan secara berkelanjutan, tentunya untuk mencegah penyebaran Covid-19. Dan yang lebih penting lagi, para staf lebih meningkatkan kedisiplinan budaya pola hidup sehat dan bersih, hal ini juga untuk membantu kinerja Tim Satuan Tugas (Satgas) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Malang.

“Di Kabupaten Malang saat ini masuk dalam masa transisi New Normal atau tatanan baru ditengah Covid-19, setelah Pemkab Malang memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun, New Normal tersebut bukan berarti virus corona itu sudah pergi, sehingga tetap harus menjalankan protokol kesehatan,” tegas Romdhoni.[cyn]

Jaga Ketahanan Pangan, Bupati Berikan Pembinaan Pertanian Bojonegoro, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro sangat serius menjadikan Bojonegoro sebagai daerah penghasil pangan.

Baik untuk mencukupi Bojonegoro sendiri, Jawa timur, bahkan Nasional.

Disamping ketersediaan lahan yang sangat luas kabupaten ini juga memiliki 1577 kelompok tani yang sudah tergabung dalam 420 gabungan kelompok tani (Gapoktan) yang ada ditiap desa dan kelurahan se-Kabuptaten Bojonegoro, dan ini yang dijadikan Pemkab sebagai modal yang utama.

Pada kesempatan ini Kepala Dinas Pertanian Helmy Elizabeth mengatakan, gapoktan dapat mengambil peran untuk membantu pemerintah dalam menyampaikan program kepada kelompok tani secara berkelanjutan.

Hal tersebut dikatakannya pada Pembinaan secara virtual dengan Gapoktan yang dilaksanakan hari ini, kemarin (9/6) di gedung PIP. ” Harapannya program tersebut dapat tersampaikan dan berjalan sesuai dengan target,” imbuhnya.

Senada dengan Kepala Dinas Pertanian, Bupati menambahkan, untuk mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan khususnya disektor pertanian, semua pihak harus terlibat, kelompok tani, gapoktan, PPL dan dinas pertanian harus bersinergi guna mensukseskan Program Petani Mandiri.

Salah satu produk dari program unggulan dibidang pertanian yang dapat dimanfaatkan kelompok tani adalah Kartu Petani Mandiri (KPM). “Tujuannya dapat memberikan solusi atas permasalahan petani yang terjadi di lapangan, baik masalah produksi hingga ke punjualan hasil pertanian. Sudah tentu menjadi harapan kita bersama dalam menjaga dan meningkatkan ketahanan panganan untuk Bojonegoro, Jawa timur, Nasional, dengan itu kesejahteraan para petani di Bojonegoro dapat tercapai,” ungkap Bupati. [bas]

Halaman 8

Pemprov, Bhirawa Target tanam padi pada bulan Juni di Jawa Timur diprediksikan seluas 98.797 Ha. Target ini sifatnya dinamis, bisa bertambah jika pada wilayah yang saat ini panen, segera melakukan tanam kembali.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur (DipertaKP Jatim) Hadi Sulistyo menyampaikan, target tanam padi ini sesuai dengan Gerakan Percepatan Tanam Padi di Musim Kemarau di bulan Juni, karena kondis ini ditujukan untuk memanfaatkan kondisi curah hujan yang masih ada di bulan Juni.

“BMKG sudah memprediksi bahwa musim kemarau akan lebih kering dari musim kemarau tahun kemarin, dan puncaknya pada bulan Agustus.

Jadi sebisa mungkin, pada bulan ini yang masih ada curah hujan, lahanlahan pertaian untuk padi segera dilakukan percepatan tanam,” kata

Hadi, kemarin.

Dijelaskannya, dalam upaya menghadapi musim kemarau dan antisipasi kekeringan akan dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan pompa air, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT), Pembangunan Embung, Pembangunan Perpompaan besar dan menengah, serta perpipaan jaringan irigasi.

Untuk Target Tanam Padi beberapa Kabupaten yang berpotensi di Jawa Timur, berada di Kabupaten Bojonegoro dengan target seluas 6.315 Ha, Kabupaten Jember dengan target seluas 5.620 Ha, Kabupaten Nganjuk dengan target seluas 3.709 Ha, Kabupaten

Ngawi dengan target seluas 2.637 Ha. Selanjutnya, Kabupaten Tuban dengan target seluas 6.650 Ha, Kabupaten Tulungagung dengan target seluas 3.390 Ha, Kabupaten Banyuwangi dengan target seluas 16.213 Ha, dan Kabupaten Lamongan dengan target seluas 13.653 Ha. Untuk tanam padi sendiri, lanjutnya, menggunakan sistem jajar legowo. Sistem jajar legowo adalah cara tanam padi yang dapat menghasilkan produksi yang cukup tinggi serta memberikan kemudahan dalam aplikasi pupuk dan pengendalian organisme pengganggu tanaman.

Penanaman ini menggunakan beberapa barisan tanaman kemudian diselingi oleh satu barisan kosong (lorong) dimana jarak tanam pada barisan pinggir ½ kali jarak tanaman pada baris tengah.

Adapun manfaat sistem tanam jajar legowo adalah menambah jumlah

Salah satu petugas BPBD saat mensosialisasikan menggunakan masker kepada pedagang di Pasar Maesan.

tanaman padi, meningkatkan produksi tanaman padi, memperbaiki kualitas gabah dengan semakin banyaknya tanaman pinggir, mengurangi serangan penyakit.

Kemudian mengurangi tingkat serangan hama, mempermudah dalam perawatan baik itu pemupukan maupun penyemprotan pestisida, dan menghemat pupuk karena yang dipupuk hanya bagian dalam baris tanaman.

Ia juga mengatakan, untuk pemilihan varietas di setiap lahan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Misalnya ada yang memilih menanam Inpari 42, Inpari 32, Ciherang, atau varietas lain dengan pertimbangan-pertimbangan kesesuaian dengan cuaca, tanah, dan sebagainya.

“Untuk penanaman musim kemarau, kita menyarankan untuk varietas yang adaptif terhadap kekeringan,” katanya. [rac]

Ihsan Kholil/Bhirawa

BPBD Sosialisasikan Pentingnya Penggunaan Masker

Bondowoso, Bhirawa Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam mencegah penularan virus corona. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bondowoso Jawa Timur tak henti-hentinya mensosialisasikan keharusan masyarakat menggunakan masker saat keluar rumah termasuk bila berbelanja ke pasar.

Hal ini dilakukan oleh salah satu tim gugus tugas percepatan penanggulangan Covid-19 Kabupaten Bon-

dowoso dengan mensosialisasikan di pusat keramaian warga.

Menurut Ketua Pelaksana (Kalaksa) BPBD Pemkab Bondowoso, Kukuh Triyatmoko menyampaikan, untuk saat ini pihaknya memberikan solialisasi pentingnya menggunakan masker di pasar Maesan Bondowoso.

“Sasaran utama sosialisasi saat ini adalah di pasar Maesan karena di pasar merupakan tempat orang berkumpul sehingga beresiko mempercepat penularan virus corona,” jelas Kukuh saat

dikonfirmasi, Selasa (9/6).

Kata Kukuh, pihaknya menghimbau kepada pemilik warung agar selalu menggunakan maker saat berjualan, apalagi saat melayani pembeli. Dan juga di himbaubuntuk tidak melayani pembeli yang tidak memakai masker.

Pihaknya berharap, agar para pengunjung pasar disiplin mengunakan masker dengan benar, dan bukan hanya karena ada sosialisasi saja. Akan tetapi, penggunaan masker ini terus dilakukan hingga benar-benar dinya-

takan aman dari pandemi virus corona atau Covid-19 itu.

Dan dalam kesempatan tersebut, BPBD juga mensosialisasikan kepada warga yang sedang berkerumun di pinggir jalan di sekitaran pasar agar tetap menjaga jarak dan menggunakan masker.

Dalam sosialisasi tersebut BPBD juga membagikan Masker Gratis. Selain itu kegiatan Rapid Test pada pengunjung pasar dilakukan oleh tim kesehatan Covid-19 Pemkab Bondowoso. [san]

PKK Sidoarjo Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Covid-19 Sidoarjo, Bhirawa Tim Penggerak PKK Kab Sidoarjo bergerak ke lapangan menyalurkan bantuan paket Sembako, kepada warga desa di Kab Sidoarjo yang kena dampak pandemi Covid-19.

Pada hari pertama, Selasa (9/6) kemarin, Wakil Ketua I PKK Kab Sidoarjo, Hj Ida Nur Ahmad Syaifudin bersama anggota tim, menuju ke Desa Buduran Kec Buduran, Desa Pepelegi Kec Waru dan Kelurahan Wonocolo Kec Taman.

Di Desa Buduran, diserahkan Sembako sebanyak 40 paket dan 250 bantuan masker, di Desa Pepelegi diserahkan 40 paket Sembako dan 300

masker dan di Kelurahan Wonocolo diserahkan 40 paket Sembako dan 300 masker.

Kepada warga desa dan kelurahan, Hj Ida Nur Ahmad Syaifudin mengatakan semoga bantuan yang disalurkan bisa sedikit meringankan beban ekonomi warga yang kena imbas dampak sosial ekonomi pandemi Covid-19.

Istri dari Wabup Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifudin itu menyampaikan bantuan yang disalurkan tersebut dihimpun dari berbagai pihak. Ada dari TP PKK Kab Sidoarjo, TP PKK Provinsi Jawa Timur dan dari donasi lainnya.

“Kami saangat berharap bantuan ini

bisa bermafaat untuk meringankan beban warga yang terkena dampak sosial ekonomi dari Pandemi Covid19 ini. Kita tentu saja tidak mau pandemi ini membuat warga menjadi menderita seperti ini. Kita berdo’a bersama semoga pandemi segera berlalu,” kata Hj Ida Nur Ahmad, saat berada di Desa Buduran Kec Buduran.

Kepada semua warga desa yang menerima bantuan paket Sembako, ibu tiga orang putra tersebut juga tak lupa terus mengingatkan supaya senantiasa melakukan Protap kesehatan agar bisa terhindar dari serangan virus yang hingga kini masih belum ditemukan obatnya itu.

Warga diingatkan supaya senantiasa memakai masker bila keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak atau physical distancing saat berada di tempat umum.

Juga tidak lupa melakukan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), seperti istirahat cukup, rutin olah raga serta mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat.

“Tetapi jangan lupa, kita harus tetap optimis, semangat, bahagia dan berpikir positip serta berdo’a, itu semua kuncinya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan lahir batin oleh yang maha kuasa,” pesan perempuan asli kelahiran Kota Sidoarjo itu.[sun]

Halal Bihalal Virtual PWI Jatim Jaga Marwah Organisasi dan Kesehatan Meski Situasi Pandemi Lamongan, Bhirawa Pesan penting disampaikan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Timur Ainur Rohim saat Halal Bi Halal secara virtual yang di ikuti oleh Pengurus PWI di seluruh wilayahnya.

Pesan penting itu tidak lain adalah perihal para pelaku media massa atau wartawan yang saat ini juga menjadi bagian masyarakat yang terdampak akibat adanya pandemi global.

Terdampaknya industri Pers itu membuat pimpinan PWI Jatim Ainur Rohim bergegas memberikan himbauan di internalnya atau kepada para jurnalis yang tergabung di organisasi PWI dimanapun berada agar tetap menjaga kesehatan dan marwah organisasi.

“Tentu hal yang paling penting pertama adalah soal kesehatan dan jangan sampai karena pandemi Covid - 19 ini

,membuat teman - teman berlaku yang tak profesional lagi atau keluar jalur dari kode etik jurnalistik,” terang Ainur Rohim, Selasa (9/6).

Pada Halal Bi Halal yang dibarengi dengan diskusi tersebut juga menguraikan sikap pemerintah yang dinilai tidak hadir dalam upaya menyelamatkan industri Pers dan para pelakunya yang setiap hari menyajikan berita.

Padahal, industri Pers tiada henti - hentinya membantu pemerintah daerah hingga pusat dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat akan pentingnya pencegahan

hingga memberikan pendidikan kepada masyarakat terkait virus Covid-19.

Apalagi di tambah perlakuan pemerintah yang tidak adil terlihat di masa pandemi, dimana perusahaan - perusahaan yang bergerak di bidang lain mendapatkan perhatian dari pemerintah sementara industri Pers terabaikan.

“Pemerintah tidak hadir dalam upaya menyelamatkan industri Pers dan temen temen wartawan. Padahal sejak adanya wabah virus ini kita sudah membantu dan mendidik masyarakat dengan memberitakan upaya-upaya pencegahan Covid-19,” tegas Dewan Kehormatan PWI Jatim Joko Tetuko.

Justru, lanjut Joko, perilaku tak seimbang terjadi pada Covid ini. Perusahaan-perusahaan non industri Pers mendapatkan perhatian. “Inilah yang saya bilang bahwa pemerintah

tidak hadir untuk menyelamatkan kondisi Pers,” tandasnya.

Bahkan, Joko Tetuko membandingkan di era Orde Baru, meskipun terjadi krisis, saat itu industri Pers masih mendapatkan perhatian berupa subsidi 10 sampai 50 persen untuk kebutuhan cetak.

“Kasusnya sangat beda dengan masa orde baru.Perusahaan pers yang terdampak krisis pada waktu itu mendapatkan subsidi untuk biaya bahan dasar kertas,” pungkasnya.

Dengan diskusi yang di lakukan secara virtual tersebut, seluruh perangkat PWI Jatim bersepakat untuk mendorong kepada pemerintah, baik di tingkatan Daerah, Provinsi maupun Pusat agar tetap bersinergi dengan perusahaan pers dan hadir untuk membantu kesulitan yang di alami akibat pandemi. [aha]

Alimun Hakim/Bhirawa

Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Lamongan mengikuti Halal bi Halal dan diskusi virtual zoom yangcdi selenggarakan PWI Jawa Timur dan diikuti oleh sejumlah pengurus PWI di daerah lainya.

JATIM MEMBANGUN

Rabu Pahing, 10 Juni 2020

Halaman 9

Tiga Kecamatan Zona Merah Diberlakukan PSBL Kab Malang, Bhirawa Terus bertambahnya Jumlah pasien positif Covid-19 di Kabupaten Malang, terutama dari tiga kecamatan, yakni Lawang, Singosari, dan Karangploso atau wilayah Malang Utara pemerintah setempat memberlakukan pembatasan Sosial berskala Lokal(PSBL).

Keputusan ini diambil mengingat kenaikan positif Covid-19 di wilayah itu karena masyarakat kurang disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Sedangkan ketiga wilayah kecamatan tersebut, kini masuk dalam zona merah penyebaran Covid-19.

Hal ini disampaikan, Pelaksana Jabatan Sekretaris Daerah (Pj Sek-

da ) Kabupaten Malang Wahyu Hidayat, Selasa (9/6), saat berada di Pendapa Agung Kabupaten Malang, Jalan KH Agus Salim, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Menurutnya, jika masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19, maka akan terus terjadi peningkatan jumlah pasien tertular virus corona. Sehing-

ga hal itu yang menjadi kekhawatiran kita bersama. ”Jika jumlah pasien terinveksi Covid-19 terus bertambah, tentunya tingkat resiko kematian lebih besar. Meski, jumlah pasien sembuh dari Covid-19 di Kabupaten Malang juga terus meningkat. Namun, jika masyarakat masih mengabaikan protokol kesehatan, yang jelas akan terus meningkat jumlah pasien Covid-19,” ujarnya.

Padahal, lanjut Wahyu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersama Tim Satgas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Malang terus melakukan sosialisasi terkait protokol kesehatan di

masa pandemi Covid-19. Bahkan, dalam sosialisasi tersebut juga dibantu para relawan baik itu dari oraganisasi masyarakat (ormas) hingga Pemerintah Desa (Pemdes). Artinya, semua eleman masyarakat kita gerakan untuk memberikan sosialisasi agar bisa memutus penyebaran Covid-19 di Kabupaten Malang.

“Meski sudah diberikan sosialisasi terkait protokol kesehatan, tapi masih ada masyarakat yang tidak patuh dalam menjalankan protokol kesehatan. Seperti tidak menggunakan masker saat beraktifitas di luar rumah, Dan bahkan, juga masih ada masyarakat berkerumun yang

tidak jaga jarak,” ungkap dia.

Dan juga tidak sedikit, Wahyu menambahkan, Pasien Dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) diketahui masih berkeliaran diluar rumah. Padahal, mereka harus melakukan isolasi agar virus corana tidak menularkan ke orang lain. Oleh karena itu, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kabupaten Malang melakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Lokal (PSBL), terutama ditiga kecamatan yang masuk zona merah. ”Kebijakan untuk PSBL sudah disepakati Forkompinda dan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Cov-

id-19, pada wilayah yang berstatus zona merah yakni Lawang, Singosari, dan Karangploso,” terangnya.

Sebagai informasi, berdasarkan data dari laman Twitter @JatimPemprov, yang merupakan akun resmi milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, di Kabupaten Malang terdapat 103 orang pasien positif Covid-19, 39 orang sembuh, dan 18 orang meninggal dunia. Dan berdasarkan data dari Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang drg Arbani Mukti Wibowo, bahwa dari jumlah pasien terinveksi positif corana, 61 orang diantaranya berasal dari tiga kecamatan yang kini berstatus zona merah. [cyn]

KELANA JATIM

Demo Tuntut Transparansi Penerima BLT DD Sampang,Bhirawa Penyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) tahun anggaran 2020, di Kabupaten Sampang menuai aksi massa menuntut transparansi dan bisa diakses semua masyarakat terkait data penerima bantuan tersebut.

Aksi demo gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Sampang, yang tergabung dalam Gerakan Bersama Untuk Kemanusiaan (GEBUK), terdiri dari LSM JCW, MDW, Jaka Jatim, GMBK dan GPN, Kabupaten Sampang. Menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kabupaten Sampang, Selasa (9/6).

Aksi dilakukan sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap DPMD yang tidak maksimal dalam menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) tahun anggaran 2020.

Dalam orasinya, masa menuding jika bantuan yang diluncurkan Kementerian Desa (Kemendes) itu kocar-kacir. Mulai dari carut-marutnya data penerima, penyaluran yang tidak tepat sasaran hingga masih banyaknya desa yang sampai dengan hari ini belum merealisasikan bantuan tersebut. [lis]

Bupati Khawatir Tempat Wisata Pacet dan Trawas Penuh Pengunjung Mojokerto. Bhirawa Bupati mojokerto H. Pungkasiadi mengaku khawatir masih bukanya tempat wisata kawasan Pacet dan Trawas dan dibanjiri pengunjung sebagai sarana penyebaran Covid-19. Kekhawatiran bupati Pungkasiadi ini dipicu meningkatnya warga yang terpapar covid 19 di Kabupaten Mojokerto, hingga menembus angka 60 orang.

Ternyata tempat wisata Pacet dan wisata Trawas dibanjiri pengunjung pada hari sabtu dan minggu kemarin. Padahal kondisi sekarang belum pulih dari sebaran virus. Untuk itu jangan salah kaprah,mengartikan new normal.

Instruksi tatanan hidup baru atau new normal, harus dipahami sebagai sebuah bentuk baru kedisiplinan protokol kesehatan demi menghadapi pandemi Covid-19. Masyarakat harus mengerti dan tidak salah kaprah, terhadap definisi sesungguhnya new normal.

New normal adalah bagian dari upaya untuk hidup produktif, dengan tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan dalam aktivitas sehari-hari. Mengingat hingga saat ini, pandemi Covid-19 tidak dapat diprediksi kapan akan berakhir.

Hal ini ditegaskan Bupati Mojokerto Pungkasiadi, saat menyerahkan bantuan APD serta bahan logistik untuk Kampung Tangguh Covid-19 wilayah Kecamatan Jatirejo. Tiga kampung yang dikunjungi antara lain Desa Sumengko, Desa Sumberjati dan Desa Jembul, Selasa (9/6) pagi.

“Masih banyak yang menganggap kalau new normal itu sudah pulih semua. Padahal tidak seperti itu. Daerah wisata Pacet-Trawas baru-baru ini bahkan sangat ramai dikunjungi masyarakat.

Kita sangat khawatir, sebab data terakhir pasien positif Covid-19 di Kabupaten Mojokerto tembus 60 orang. [min]

Tim Hunter Hanya Temukan Dua Warga Reaktif Covid-19 Tulungagung, Bhirawa Tim Covid-19 Hunter Jatim yang melakukan Rapid test (tes cepat) di Kabupaten Tulungagung baru menemukan dua orang yang reaktif virus Covid-19. Pemeriksaan dilakukan selama empat hari terakhir terhadap 419 orang.

“Untuk hari terakhir (hari kelima) sekarang (Selasa , 9/6) masih berlangsung. Kami saat ini melakukan rapid test untuk petugas SPBU,” ujar koordinator Tim Covid -19 Hunter Jatim di Tulungagung, drg Fitria Dewi, Selasa (9/6).

Menurut dia, dua orang yang dinyatakan reaktif tersebut sudah diambil sampel swab-nya dan saat ini sedang menunggu hasil dari laboratorium di RSUD dr Iskak Tulungagung.

“Masih belum dicek hasilnya,” katanya.

Fitria Dewi selanjutnya mengungkapkan Tim Covid-19 Hunter Jatim selama di Tulungagung tidak hanya melakukan rapid test, tetapi juga melakukan swab.

“Selama empat hari yang dirapid test sebanyak 419 orang dan yang diswab sebanyak 41 orang. Hasil rapid test dari 419 orang, 417 orang diantaranya non reaktif. Sekarang tambah lagi 200-an yang dirapid test. Sedang untuk hasil swab belum keluar,” paparnya.

Dalam empat hari tersebut, Fitria Dewi menjelaskan sudah melakukan pemeriksaan setidaknya di empat kecamatan. Yakni di Kecamatan Karangrejo (Desa Bungur), Kecamatan Campurdarat, Kecamatan Bandung dan Kecamatan Boyolangu.

“Kami bergerak sesuai keputusan kabupaten. Kami yang backup. Pemeriksaan dilakukan gabungan dari kabupaten, provinsi dan relawan,” tuturnya tanpa menjelaskan lebih rinci tempattempat yang telah dilakukan tracing dengan rapid test. [wed]

Didampingi Kapolres, AKBP Ruruh Wicaksono, S.I.K., SH., M.H., Dandim 0811/Tuban Letkol Viliala Romadhon, S.E.,M.I.Pol, serta Ketua DPRD Tuban HM Miyadi S.Ag.,MM, Bupati Tuban H Fathul Huda saat memotong pita pembukan Kampung Tangguh Semeru di Desa Desa Bejagung, Kecamatan Semanding Tuban.

Bupati Dan Kapolres Resmikan Kampung Tangguh Semeru Tuban, Bhirawa Bupati Tuban, H. Fathul Huda didampingi Forkopimda Kabupaten Tuban meresmikan Kampung Tangguh Semeru di Dusun Ngemplak, Desa Bejagung, Kecamatan Semanding, Selasa (9/6).

Selain itu, secara virtual orang nomor satu di jajaran Pemkab Tuban itu, meresmikan tiga posko Kampung Tangguh Semeru yang tersebar di desa tersebut.

Bupati Huda mengungkapkan, pandemi Covid19 menjadi hal yang baru bagi warga dunia. Berbagai negara mencari solusi untuk mengatasi Covid-19, salah satunya pemberlakuan lockdown.

Pemerintah Pusat menganggap penerapan lockdown cenderung berdampak negatif dibandingkan dampak positifnya. Karenanya, pemerintah memilih menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan New Normal (tatanan hidup baru).

Penerapan New Normal di daerah harus memenuhi sejumlah persyaratan baik medis maupun non-medis. Guna mendukung kebijakan pemerintah pusat, Pemkab Tuban terus berupaya mencegah dan menangani Covid-19, salah satunya adalah pembentukan Kampung Tangguh Semeru di seluruh kecamatan.

Keberadaan Kampung Tangguh Semeru merupakan penanganan Covid-19 berbasis komunitas dan gotong royong.

Bupati menjelaskan, partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan

penanganan Covid-19 di masing-masing wilayah.

“Lingkungan tempat tinggal menjadi kunci keberhasilan mencegah Covid-19,” ungkapnya.

Masyarakat diminta terus meningkatkan kesadaran, dan kedisipinan menaati protokol kesehatan.

Mereka diimbau untuk saling mengingatkan.Pemkab juga telah menyiapkan anggaran untuk memberikan pelatihan bagi relawan penanganan Covid-19.

Hadirnya Kampung Tangguh Semeru diharapkan mampu menghadapi bahaya Covid-19 baik dari sisi kesehatan, ekonomi, maupun sosial dan budaya.

Ia mengapresiasi Kepala Desa dan Warga Desa Bejagung yang bergerak cepat dalam penanganan Covid-19.

Mengingat di desa ini sempat terdapat satu warga yang meninggal dunia pertama di Tuban akibat Covid-19.

“Kita berdoa bersama agar kita senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan Allah SWT,” tuturnya.

Sementara itu, Kapolres Tuban, AKBP Ruruh Wicaksono, S.I.K., SH., M.H., menjelaskan Dusun Ngemplak menjadi Kampung Tangguh Semeru kelima di Kabupaten Tuban. Keberhasilan kampung tangguh perlu dukungan dan partisipasi warga. Masyarakat diharapkan bergotong-royong untuk menangani Covid-19 secara komunitas.

“Sebagai contoh, adanya lumbung pangan dapat dimanfaatkan bagi warga yang terdampak Covid-19,” ujarnya.

Selain itu, warga Bejagung diminta untuk selalu waspada mengingat desa Bejagung berlokasi

dekat pusat kota dan memiliki penduduk yang padat. Kampung Tangguh Semeru diharapkan menjadi stimulan untuk meningkatkan kedisiplinan diri taat protokol kesehatan.

Di samping itu, masyarakat harus bersiap dan menghadapi dengan kebiasaan baru dengan beradaptasi.

Kepala Desa Bejagung, Aang Sutan MRS., menyebutkan, di desanya memiliki Kampung Tangguh Semeru di Dusun Ngemplak, dan tiga Posko Kampung Tangguh yaitu di Dusun Klampok, Dusun Besaran, dan Dusun Bejagung.

Kampung Tangguh di Bejagung berupaya menangani dampak Covid-19 bagi warganya, baik medis maupun non medis. Salah satunya dengan menciptakan Bejagung Market Online (BEMO).

Aplikasi BEMO merupakan pasar online yang memfasilitasi warga desa Bejagung berwirausaha, mengingat banyak warga yang terpukul perekonomiannya akibat pandemi Covid-19. Tercatat warga yang telah menjadi anggota BEMO sebanyak 114 peserta dengan omset 2 juta per hari.

“Harapannya, semua upaya yang dilakukan ini dapat terus bertahan dan berjalan. Karenanya, perlu dukungan baik dari masyarakat, pemerintah daerah maupun instansi lainnya,” serunya.

Tidak hanya itu, masyarakat diharapkan secara mandiri mampu mencegah penyebaran virus dan berdaya untuk keluar dari dampak Covid-19. [hud]

DPD Amphuri Jatim Hormati Keputusan Soal Pembatalan Haji Ketua DPD Amphuri Jatim menunjukan surat info pembatalan haji.

achmad suprayogi/ bhirawa

Sidoarjo, Bhirawa Setelah pemerintah memutuskan untuk pembatalan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 H/2020 M. Dewan Pengurus Daerah Amphuri

Operasi terakhir PSBB, Petugas Satpol PP Jatim mendata dan menyita KTP warga yang masih cangkruk di Warkop di kawasan Jalan Lontar karena melewati jam malam, Senin (8/9) malam. wawan triyanto/ bhirawa

(Asosiasi Muslim Penyelenggaran Haji dan Umroh Republik Indonesia) Jawa Timur sangat menghormati keputusan tersebut. Namun pihaknya berharap kepada pemerintah agar

memberikan bantuan stimulus melalui bank syariah.

Menurut Ketua DPD Amphuri Jatim Mochamad Syofyan Arief bantuan tersebut untuk menghidupi usahanya yang selama ini tidak ada masukan sama sekali. Ia mengaku mulai Pebruari 2020 para penyelenggara haji dan umroh tidak ada masukan sekalipun, tetapi usahanya juga tetap harus hidup.

“Bahkan sudah banyak karyawankaryawan mereka yang dirumahkan. Oleh karena itu, kami sangat membutuhkan bantuan stimulus tersebut,” ungkap Syofyan Arief, pada (9/6) kemarin.

Ia juga mengusulkan terkait pembatalan haji tahun ini, maka ketika ada Calon Jamaah Haji

khusus yang hendak mengajukan pengembalian dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Khusus, maka dipersilahkan dengan mengajukan surat ke Kementerian Agama melalui PIHK. “Dalam hal ini, Amphuri mengusulkan pengembalian setoran pelunasan sebesar USD 4000 melalui account PIHK. Dirjen PHU juga menyetujui pihaknya akan mengembalikan dana sebesar USD 4000 tersebut, sedangkan setoran awal yang sebesar USD 4000 tetap di account BPKH jika memang masih mau menjadi calon jamaah yang tetap memiliki nomor porsi berangkat di tahun depan,” ujarnya. [ach]

Operasi di Akhir PSBB, Masih Temukan Pelanggaran Penerapan PSBB di Surabaya Raya berakhir pada Senin (8/6) dan berlanjut pada penerapan masa transisi menuju new normal selama 14 hari.

Namun di hari terkahir penerapan PSBB, tim gabungan Polda, Satpol PP Jatim dan ormas yang menggelar operasi penertiban pada Senin (8/6) malam masih menemukan pelanggaran.

Tim gabungan berangkat dari Mapolda Jatim sekitar pukul 21.30 WIB dan menyisir Terminal Joyoboyo, Jalan Gunung Sari, hasilnya petugas mendapati warung kopi

(Warkop) masih buka dan banyak pengunjung.

Para petugas langsung mendata para pengunjung dan pemilik Warkop serta menyita KTP dan menyegel meja kursi.

Setelah itu berlanjut ke Jalan Wiyung, disini petugas juga menemukan pelanggaran serupa. Setelah itu menyisir ke kawasan Kampus

Unesa dan berlanjut ke Jalan Lontar. Di kawasan ini petugas juga menemukan pelanggaran, bahkan lebih parah karena di pemilik Warkop Indocaffe berani membuka segel Satpol PP line.

“Sebelumnya Warkop ini sudah kami segel meja dan kursinya, tapi sama pemiliknya dibuka sendiri, ini jelas pelanggaran” kata Kasat Pol PP Jatim, Budi Santosa, Senin (8/6) yang ikut dalam operasi.

Salah satu pekerja Warkop beri-

nisial Z mengaku sudah mendapatkan izin dari oknum Satpol PP bernama Suwito, namun keterangan itu langsung disanggah oleh Budi Santosa karena tidak ada nama Suwito di Satpol PP Jatim.

“Tidak ada nama Suwito di Satpop PP Jatim,” kata Budi.

Lebih lanjut Budi Santosa menjelaskan, nantinya selama masa transisi akan tetap dilakukan operasi dan sanksinya tetap sama yakni menyita KTP dan menyegel meja-kursi Warkop. [wwn]

EKONOMI

Rabu Pahing, 10 Juni 2020

Halaman 10

Kolak Express 3, Jadi Leading Digital Telco Company Telkomsel Surabaya, Bhirawa Telkomsel melalui Dunia Games telah merilis judul game terbaru bernama Kolak Express 3. Permainan simulasi kasual tersebut sudah tersedia di Google Play Store dan dapat diunduh secara gratis.

Head of Digital Lifestyle Telkomsel, Crispin P Tristram mengungkapkan Kolak Express 3 menjadi game keempat yang telah diluncurkan oleh Dunia Games setelah sebelumnya sukses dengan rilisan games ShellFire (2018), Lord of Estera (2019) dan Rise of Nowlin (2020), yang sekaligus menegaskan keseriusan Telkomsel sebagai publisher aplikasi mobile gaming terdepan di Indonesia melalui platform Dunia Games.

“Kehadiran Kolak Express 3 menjadi wujud nyata terhadap upaya Telkomsel sebagai leading digital telco company untuk terus bergerak maju menghadirkan produk dan layanan yang relevan bagi pelang-

gan, termasuk dalam memenuhi kebutuhan digital seperti game. Sukses dengan rilisan game bergenre action (ShellFire) serta role-playing (Lord of Estera dan Rise of Nowlin), kini kami berinovasi dengan menghadirkan game bergenre simulasi yang mudah dimainkan untuk memberikan pilihan lebih bagi pelanggan dalam memilih permainan yang sesuai dengan kegemarannya,” terangnya, Selasa (9/6).

Crispin menambahkan, sepanjang periode Idul Fitri 1441 H berlangsung, konsumsi data oleh pengguna terhadap aplikasi game naik sebesar 27 persen. Memahami hal tersebut, Telkomsel menjadikan Kolak Express 3 sebagai wadah baru bagi

pelanggan untuk menikmati game dengan cerita yang lekat dengan keseharian masyarakat Indonesia.

“Selain itu, kehadiran game baru tersebut juga menjadi bagian rangkaian aktivitas #DiRumahTerusTerhibur, sebagai bagian inisiatif #DiRumahTerusMaju yang dihadirkan sebagai langkah strategis memastikan pelanggan dapat terus terhibur dan menemukan keseruan untuk menemani berbagai aktivitasnya di rumah di tengah masa pandemi COVID-19,” jelas Crispin.

Kolak Express 3 sendiri menantang pemain untuk menjadi penjual kolak dan melayani berbagai permintaan dari pelanggan. Terdapat lebih dari 100 level dengan tingkat kesulitannya yang terus meningkat.

Kemudahan gameplay dan tampilan sederhana yang ditawarkan oleh Kolak Express 3 membuatnya dapat dimainkan oleh berbagai kalangan dan seluruh kelompok

Kolak Express 3, game dengan genre simulasi yang aman dimainkan oleh seluruh kelompok umur telah dirilis Telkomsel.

usia. Walaupun kolak identik dengan Bulan Puasa, namun di dalam game ini terdapat berbagai menu cemilan dan minuman lain yang bisa didapatkan setelah mencapai tingkatan tertentu. Sehingga bisa terus dimainkan kapan pun oleh pemain dengan mengunduhnya secara gratis di Google Play Store.

“Dunia Games akan berkomitmen untuk terus menghadirkan aplikasi game dengan ragam genre baru untuk memenuhi kebutuhan berbagai segmen pelanggan dalam menikmati hiburan digitalnya. Hal tersebut pun sejalan dengan bagaimana Telkomsel memaknai usia ke-25 tahun berkarya untuk mendedikasi-

kan seluruh daya dan upaya perusahaan dalam memberikan manfaat bagi setiap lapisan masyarakat dan berbagai aspek dalam kehidupannya sehari-hari. Kami pun akan berkolaborasi dengan para pegiat industri mobile gaming guna memajukan ekosistem e-sport di Indonesia,” pungkas Crispin.

Sampai saat ini, tiga jenis game yang telah dirilis oleh Dunia Games secara keseluruhan telah diunduh sebanyak lebih dari 6 juta kali. Selain konsisten sebagai publisher, Dunia Games juga telah menggelar lebih dari 1.000 event game (online dan offline) di seluruh Indonesia.

Selain itu juga menyediakan layanan payment gateway untuk berbagai game terkemuka, serta menghadirkan platform media seputar game dan industri e-sport melalui portal https:// duniagames.co.id/ dan aplikasi Dunia Games yang dapat diunduh di Google Play Store dan App Store. [riq]

BURSA EKONOMI

Jam Operasional Toko di Bondowoso Dinormalkan Bondowoso, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebelumnya telah membatasi jam operasional toko. Namun, dengan melihat perkembangan akan rendahnya reproduksi Covid-19 di Kota Tape ini, akhirnya Pemkab Bondowoso memutuskan jam operasional toko normal kembali, yang artinya seperti sediakala.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Bondowoso H Irwan Bachtiar Rahmat, S.E, M.Si usai monitoring ruang isolasi Covid-19 di BLK Tenggarang, Selasa (9/6).

“Setelah melakukan evaluasi. Maka kita sepakati buka toko dari jam 08.00 dan tutup jam 21.00,” papar Wabup Irwan.

Diambilnya keputusan tersebut kata Irwan, lantaran angka reproduksi kasus Covid-19 di Bondowoso dinilai sangat rendah.

Selain itu, juga mempertimbangkan aspek ekonomi yang bakal memburuk jika batasan jam operasional tetap diberlakukan.

Menurutnya, jangan sampai sektor ekonomi terganggu akibat angka reproduksi kasus Covid-19 yang sebenarnya rendah.

“RO (Reproduction Number) Bondowoso di bawah 1. Jangan sampai mengganggu sektor ekonomi. Oleh karena itu pelonggaran harus dilakukan untuk memperbaiki sektor ekonomi,” jelasnya.

Akan tetapi kata dia, dalam operasionalnya toko. Para pemilik toko tetap diwajibkan menerapakan protokol kesehatan Covid-19 baik kepada pengunjung terlebih kepada para karyawan. Yakni, tetap menggunakan masker, jaga jarak dan selalu sedia handsanitizer.

“Tapi ingat jangan lupa menerapkan protokol kesehatan,” pungkas politisi PDIP itu. [san]

Pengabdian 20 Tahun KPPU Berhasil Putuskan 349 Perkara Surabaya, Bhirawa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) genap memasuki usia dua decade pada tanggal 7 Juni 2020. Usia yang tidak sedikit untuk suatu komisi Negara hasil reformasi.

Selama 20 tahun berdiri. KPPU tak pernah lelah mengawasi persaingan usaha melalui empat instrumen, yakni penegakan hukum, pemberian saran dan pertimbangan kebijakan, penilaian merger dan akuisis, serta pengawasan pelaksanaan kemitraan usaha.

Demikian, Kepala Biro Humas KPPU dan Kerja Sama Deswin Nur, dalam rilisnya yang diterima Senin, (8/6/2020), mengungkapkan.

Penegakan hukum persaingan merupakan instrumen utama KPPU dalam mengawasi pelaksanaan Undang-undang No. 5/ 1999. Kinerja tersebut diukur dari sejauh mana KPPU mampu menyelesaikan perkara. Selama 20 tahun, KPPU telah menghasilkan 349 (tiga ratus empat puluh sembilan) putusan perkara. Upaya keberatan atas putusan tersebut, pada tingkat Pengadilan Negeri telah dimenangkan sebanyak 56%, sementara di tingkat Mahkamah Agung sebanyak 58%, dan untuk Peninjauan Kembali putusan telah mencapai 80% dimenangi oleh KPPU. Dari jumlah Putusan tersebut, 89% di antaranya telah inkracht baik di lingkup KPPU, Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung, maupun Peninjauan Kembali. [ma] TULUNGAGUNG HILANG STNK, Yamaha, Hitam, th. 2011, AG 2641 RBD, a/n. Basroni, Ds. Pinggirsari, Ngantru – T.Agung No. 6988/IMB/BI-III/2020

Kapolres Eva Guna Pandia dan Dandim Wildan Bahtiar memberikan masker kain pada pedagang Pasar Ngemplak yang anaknya terlihat tidak mengenakan masker, Selasa (9/6).

Kapolres-Dandim Survei Persiapan Penerapan Pasar Tangguh Tulungagung, Bhirawa Kapolres Tulungagung, AKBP Eva Guna Pandia, dan Dandim 0807 Tulungagung, Letkol Inf Wildan Bahtiar, melakukan survei ke Pasar Ngemplak Kota Tulungagung, Selasa (9/6). Survei guna persiapan penerapan pasar tangguh di seluruh pasar di Tulungagung menuju pelaksanaan new normal life di masa pandemi Covid-19.

Saat survei Kapolres Eva Guna Pandia dan Dandim Wildan Bahtiar didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, dr Kasil Rokhmad, serta Kepala Disperindag Kabupaten Tulungagung, Imroatul Mufidah, yang sama-sama anggota Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung.

Menurut Kapolres Eva Guna Pandia, setelah dilakukan survei dan koordinasi pelaksanaan konsep pasar tangguh bakal segera diterapkan di Pasar Ngemplak. “Saat ini sosialisasi dan penertiban dulu,” katanya.

Penerapan pasar tangguh di Pasar Ngemplak, lanjut perwira menengah polisi ini tidak berbeda dengan kampung tangguh. Di Pasar Ngemplak nantinya bakal dibangun posko kesehatan, posko keamanan dan penataan parkir yang lebih rapi.

“Yang pasti lebih bersih juga dan pengunjung serta pedagang semuanya harus memakai masker. Bagi yang melanggar nanti ada sanksi meski kami mengutamakan persuasif dulu,” paparnya.

Sementara itu, Imroatul Mufidah, menandaskan saat Pasar Ngemplak diberlakukan sebagai pasar tangguh, semua pedagang diharapkan dapat berjualan dengan tetap menerapkan physical distancing atau jaga jarak.

“Karena itu separuh pedagang saat pagi hari akan kami pindah ke jalan dalam pasar,” ujarnya.

Imroatul Mufidah yakin Pasar Ngemplak dengan luas mencapai empat hektar dapat menampung 2.000 pedagang dengan masih tetap menerapkan jaga jarak. Kendati saat ini juga pedagang sedang didata jika harus diterapkan aturan ganjil genap.

Menjawab pertanyaan, mantan Kabag Organisasi Setda Kabupaten Tulungagung ini membeberkan kede-

pan tidak hanya Pasar Ngemplak yang dijadikan pasar tangguh, tetapi semua pasar pagi yang ada di Kabupaten Tulungagung. “Semuanya yang pasar pagi. Seperti Pasar Ngunut, Pasar Bandung, Pasar Tamanan dan Pasar Rejotangan. Kalau secara keseluruhan pedagang pasar di Kabupaten Tulungagung mencapai 10.000 pedagang,” paparnya.

Dalam survei ini, rombongan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung tersebut sempat memberikan masker kain pada pengunjung dan pedagang pasar. Utamanya bagi mereka yang terlihat tidak sedang menggunakan masker penutup hidung dan mulut. [wed]

350 Warga Pepelegi Terdampak Ekonomi Covid-19 Sidoarjo, Bhirawa Selain dampak kesehatan, pandemi Covid-19 yang terjadi di Kab Sidoarjo, khususnya di Desa Pepelegi Kec Waru, hingga saat ini juga telah menimbulkan dampak ekonomi yang negatip, pada kurang lebih 350 kepala keluarga (KK ) di desa yang padat penduduk itu.

Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Pepelegi Kec Waru, Wuryanto SH, menuturkan jumlah warga yang terdampak kurang bagus secara ekonomi itu, ada dari pekerja yang di-PHK, pekerja yang dirumahkan dan para pemilik warung kecil yang harus menutup

sementara usahanya, karena ada pandemi Covid-19.

“Mereka ada yang tinggal di lingkungan desa dan di lingkungan perumahan,” komentar Wuryanto, Selasa (9/6) kemarin.

Menurutnya total keseluruhan warga Desa Pepelegi Kec Waru itu ada sebanyak 16.000 KK. Di desa itu, selain lingkungan desa, disana ada lebih dari 5 lingkungan perumahan.

Jumlah 350 KK yang terdampak ekonomi tersebut, lanjut mantan pejabat di Pemkab Sidoarjo itu, diluar warga Desa Pepelegi yang telah mendapat bantuan Pemerintah. Ada dari BLT -DD sebesar Rp600 ribu/orang, sela-

ma tiga bulan, April, Mei dan Juni.

Juga diluar warga yang masih mendapat bantuan sosial tunai atau BST dari Kemensos sebesar Rp600 ribu/orang, selama tiga bulan, nanti pada akhir tahun 2020 ini. Namun berapa jumlah KK nya, dirinya mengaku tidak hafal.

Sebanyak 350 KK yang tidak mendapat bantuan dari Pemerintah itu, lanjut Wuryanto, sementara ini akan mendapatkan bantuan Sembako yang dihimpun dari warga Desa Pepelegi sendiri dan dari sejumlah yayasan.

Saat ini jumlah bantuan yang berhasil dihimlun tersebut masih ada

sebanyak 170 paket. Karena jumlahnya masih kurang, kata Wuryanto, hingga saat ini masih belum dibagikan. Jenis bantuan yang berhasil dihimpun itu, ada beras, minyak goreng dan mie instan.

Menurutnya bantuan sementara, bagi 350 KK itu, bisa berbentuk Sembako. Karena saat ini mereka belum ada pemasukan. Tetapi kalau terlalu lama, tentu saja lapangan kerja.

Maka itu, dirinya sangat berharap kondisi new normal yang akan dijalankan Pemerintah, akan bisa menormalkan kembali kondisi ekonomi seperti semula. Agar masyarakat bisa beraktivitas kembali.[kus]

SELAYANG PANDANG

Perawatan Vespa Melalui Program “Live More With A New Start” Perawatan Piaggio dan Vespa memang butuh keahlian dan ketelitian khusus. Pasalnya, memiliki skuter Piaggio ataupun Vespa layaknya memiliki sesuatu yang sangat berharga, bahkan mungkin bersejarah bagi individu tertentu, sehingga untuk merawatnya pun harus ekstra hatihati. PT Piaggio Indonesia memegang teguh kepercayaan konsumen dengan menyediakan layanan bengkel resmi yang terpercaya untuk perawatan skuter Piaggio dan Vespa.

PR and Communications Manager PT Piaggio Indonesia Robby Gozal lebih jauh menjelaskan, Terlebih pada situasi pandemi ini, PT Piaggio Indonesia berkomitmen untuk menerapkan semua tindakan keselamatan dan keamanan di seluruh jaringan diler dan bengkel resminya demi perlindungan dan keselamatan pelanggan dan karyawan.

Komitmen ini diwujudkan

dengan ekstra pelayanan yang bertujuan meringankan beban pikiran setiap pemilik unit skutik Piaggio Vespa. Selama bulan Juni 2020, melalui program spesial “Live More with A New Start” memberikan setiap pemilik Piaggio Vespa penawaran menarik untuk melakukan pemeriksaan rutin ke bengkel resmi.

Pelanggan bisa mendapatkan paket Free Check-up yang

Beberapa vespa yang selalu tampil gaya di dealer

meliputi proses pengecekan pada 9 komponen yang terdiri dari pengecekan kondisi busi, bantalan rem, kabel gas dan rem, tekanan dan keausan ban,

kerja suspensi, volume minyak rem, sistem listrik dan aki, immobilizer & kunci kontak, dan tuas rem. Setelah inspeksi pada semua komponen dilaku-

kan, diagnosis dilanjutkan dengan penerapan teknologiPADS (Piaggio Advanced Diagnostic System) untuk memastikan bahwa skuter Anda

dalam keadaan aman dan siap untuk dikendarai.

Hanya dalam waktu sekitar 15 menit Anda akan mendapatkan informasi mengenai apa saja yang perlu diperhatikan agar skuter Anda tetap ‘sehat’.

Jika hasil pengecekan menunjukan adanya kerusakan pada suku cadang, setiap pemilik Piaggio Vespa bisa merasa lebih lega lagi, karena PT Piaggio Indonesia menawarkan potongan harga sebesar 10% untuk pembelian suku cadang senilai hingga Rp350.000, serta potongan sebesar 20% untuk pembelian suku cadang senilai lebih dari Rp350.000.

Program eksklusif untuk layanan purnajual ini sejalan dengan Premiumization Roadmap Strategy dari PT Piaggio Indonesia untuk terus berkomitmen memberikan layanan terbaik

bagi seluruh pelanggan melalui produk unggulan, diler bernuansa unik, suku cadang asli, dan aksesoris penuh gaya, bagi seluruh pecinta produk Piaggio dan Vespa di Indonesia.

Temukan lokasi bengkel resmi terdekat dari domisili Anda di www.piaggio.co.id/ dealers dan www.vespa.co.id/ id/dealer. Untuk informasi lebih lanjut mengenai program spesial “Live More with A New Start” Anda dapat menghubungi layanan pelanggan PT Piaggio Indonesia di nomor telepon 1500-585. Anda juga dapat berinteraksi langsung dengan PT Piaggio Indonesia melalui akun resmi Instagram Piaggio @piaggio_id dan Vespa @vespa_ind dan akun resmi Facebook: Piaggio Indonesia dan Vespa Indonesia.[ma]

SAMBUNGAN

Rabu Pahing, 10 Juni 2020

Halaman 11

Ratusan Warga Terdampak Covid-19 Ikuti PKTD Padi Mojokerto. Bhirawa Sekitar100 orang pekerja terdampak covid-19 di Desa Padi Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, mendapat peluang kerja memasang pipa air bersih yang bakal disalurkan ke 165 warga desa setempat.

Peluang kerja yang labih kental dengan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) digelar Pemerintah Desa Padi Kecamatan Gondang bersama Koramil 0815/18 Gondang Kodim 0815 Mojokerto. Dengan sasaran membuat jaringan pipa saluran air untuk konsumsi warga Dusun Padi. Padat karya tunai desa ini sedikitnya melibatkan 100 orang pekerja harian lepas dari warga setempat setiap hari.

Menurut Danramil 0815/18 Gondang Kapten Czi M. Saikhu Anwar yang disampaikan oleh Batituud Pelda

Rudy Suhartono mengatakan, pembuatan jaringan saluran air ini dibagi dalam dua tahap, tahap pertama penggalian saluran untuk menanam pipa air dan berikutnya pemasangan jaringan pipa air dari sumber air bawah tanah ke tandon di Dusun Padi selanjutnya dialirkan ke rumah warga, sepanjang 220 meter.

“Proyek Pemasangan jaringan pipa air bersih yang diharapkan bisa membantu kesulitan warga yang terdampak covid 19 ini bersumber dari dana desa dan dialokasikan mampu memenuhi kebutuhan air minum bagi 165 KK warga Dusun Padi,” kata Batituud Pelda Rudy Suhartono, Selasa (9/6).

Untuk itu dalam pelaksanaannya harus menggunakan Koordinator Tenaga Ahli Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Bentuk Bidang Pencegahan Korupsi dan Pengawasan Reformasi Birokrasi l

Sambungan hal 1

tariat dan 5 bidang. Dengan tambahan bidang baru yaitu Bidang Pencegahan Korupsi dan Pengawasan Reformasi Birokrasi,”kata Gubernur Khofifah, Selasa (9/6).

Menurut Khofifah, penambahan bidang baru ini merupakan tuntutan logis dalam menciptakan birokrasi yang lebih transparan dan akuntabel. Penambahan ini diharapkan dapat mencegah timbulnya penyalahgunaan anggaran atau korupsi oleh pejabat di Jawa Timur.

Semangat revisi ini, tambah Khofifah, untuk mengefektifkan peran Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Adapun revisi dilakukan berdasarkan hasil kajian Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar Inspektorat Daerah lebih independen, efektif dan optimal dalam mengawasi perangkat daerah.

“Mudah-mudahan dengan penambahan bidang baru ini Inspektorat dapat bergerak cepat melakukan investigasi jika ditemukan ada yang berpotensi melakukan penyimpangan atau fraud,” tuturnya.

“Karena kedepan kerja inspektorat bukan hanya ketaatan pemerintah daerah dalam penyusunan anggaran.

Tapi, inspektorat juga harus mampu mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang dapat mencegah potensi terjadinya korupsi,” tambah Khofifah.[tam]

Selama Covid-19, Angka Pernikahan di Blitar Menurun l

Sambungan hal 1

segala bentuk kegiatan seperti pesta pernikahan juga ditiadakan demi keselamatan bersama,” kata Subkhan.

Lanjut Subkhan, berdasarkan data masuk di Kantor Kemenag Kabupaten Blitar selama pandemi Covid-19 ini jumlah pernikahan di wilayahnya menurun tajam, seperti pada bulan April lalu sebanyak 657 permohonan sedangkan Mei ini hampir dipastikan tidak ada pengajuan nikah.

“Biasanya setiap bulan ada lebih 1.000 pasangan yang menikah, kini hanya tinggal ratusan bahkan bulan Mei kemarin tidak ada yang mengajukan,” jelasnya.

Selain itu dikatakan Subkhan, menurutnya faktor utama pemicu terjadinya penurunan yaitu banyak pasangan yang hendak menikah memilih untuk menunda pernikahan sembari menunggu perkembangan Covid-19 mulai mereda, namun jika ada prosesi pernikahan hanya bisa dilaksanakan di Kantor KUA. “Jika ada pernikahan dilakukan di rumah, maka harus membuat perjanjian terlebih dahulu dengan petugas dan mematuhi anjuran protokol kesehatan,” pungkasnya. [htn]

Imbau Protokol Kesehatan di Ponpes l

Sambungan hal 1

Ponpes, Bupati Salwa menerbitkan imbau terkait protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran Virus Corona di Pondok pesantren.

Adapun himbauan tersebut tertuang dalam surat edaran nomor 450/274/430.4.3/2020 yang tertanggal 3 Juni 2020. Yang mana SE itu ditujukan kepada seluruh pengasuh Pondok Pesantren dan lembaga keagamaan di wilayah setempat.

“Dengan ini kami menghimbau kepada segenap pengasuh pondok pesantren dan lembaga keagamaan, agar menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 pada saat menerima santri dan santriwati yang akan kembali ke pondok,” kata Bupati Salwa.

Adapun poin penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di lingkungan Pondok Pesantren tersebut, ada enam poin. Yakni sebagai berikut, pertama, santri yang berasal dari kecamatan terdampak Covid19 (zona merah), diwajibkan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari sebelum kembali ke pondok.

Kedua, santri yang kembali ke pondok wajib membawa surat keterangan sehat dari dokter/puskesmas di daerah asal. Ketiga, wali santri atau keluarga yang mengantarkan tidak boleh lebih dari dua orang dan tidak diperkenankan masuk ke lingkungan pondok.

Keempat, selama berada di lingkungan pondok tetap mewajibkan penggunaan masker, menjaga jarak, tidak berjabat tangan dan cuci tangan dengan sabun. Kelima, pondok menyediakan tempat cuci tangan dan melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala di lingkungan pondok.

Keenam, segera menghubungi posko Covid-19 atau tempat layanan kesehatan terdekat, apabila didapati santri atau santriwati yang mengalami sakit dengan gejala mirip atau diindikasi Covid-19.[san]

(P3MD) Kabupaten Mojokerto, yakni Mujib yang diawasi Kades Padi Slamet Prayogi HW, Ketua BPD Padi, Supaji, para Babinsa Koramil Gondang Ketua LPM Desa padi, Budi Utomo.

Padat Karya Tunai Desa merupakan program pemerintah berupa kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, bersifat produktif yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk menambah pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Lebih khusus lagi padat karya tunai bertujuan untuk memberikan penghasilan kepada pekerja harian yang kehilangan pendapatan karena berbagai pembatasan sosial di tengah pandemi Covid-19.jelas Danramil. [min]

Ratusan warga Desa Padi yang terdampak covid 19.sedang mengikuti padat karya tunai untuk menyambung kebutuhan hidup sehari hari.

Belum Penuhi Syarat, Siapkan Pakta Integritas l

Sambungan hal 1

intah daerah di Surabaya Raya mempresentasikan Perwali dan Perbup terkait aturan untuk diberlakukan transisi menuju new normal.

Dalam setiap perwali dan perbup yang ada, Forkopimda Jatim meminta ada penegasan dan pendisiplinan terkait penerapan protokol kesehatan. Sebab Forkopimda Jatim tidak ingin adanya pelonggaran restriksi justru akan menyebabkan euforia di masyarakat sehingga berpotensi adanya second wave penularan covid-19.

Seperti diberitakan sebelumnya, kajian epidemiologi dari para pakar FKM Unair menyebutkan tingkat attack rate covid19 di Surabaya masih tinggi yaitu 94,1, sedangkan untuk Kabupaten Gresik 15,8 dan untuk Kabupaten Sidoarjo 31,7.

Kemudian tingkat penularan dengan indikator Bilangan Reproduksi Efektif (Rt) di kawasan Surabaya Raya memang sudah ada trend penurunan, optimistik. Dimana sekarang Rt di di kawasan Surabaya Raya sebesar 1,1. Dengan rincian Kota Surabaya mempunyai Rt sebesar 1,0 yang diikuti dengan kabupaten Sidoarjo sebesar 1,2 dan Kabupaten Gresik sebesar 1,6.

Sesuai pedoman WHO dan Bappenas untuk kriteria bahwa wabah covid-19 di suatu daerah dalam kondisi yang terkendali, maka Rt harus di bawah 1 selama

14 hari berturut-turut. “Item pertama dari total enam item standar WHO suatu daerah bisa mengakhiri masa restriksi dan menuju transisi new normal, adalah penyebaran covid-19 dalam keadaan terkontrol. Yang artinya Rt harus di bawah 1, sedangkan saat ini seluruh kawasan Surabaya Raya belum di bawah 1 sehingga sejatinya item pertama ini belum terpenuhi dan belum aman,” ulas Khofifah.

Begitu juga dengan item kedua yaitu adanya kapasitas sistem kesehatan dan kesehatan masyarakat termasuk rumah sakit tersedia (Identifikasi, tes, pelacakan kontak, isolasi, dan karantina) juga belum aman. Saat ini untuk wilayah Surabaya Raya juga masih belum tercukupi ke­ tersediaan bed dibanding pasien yang harus dilayani.

Kemudian ketiga minimalisiasi risiko pandemi dengan asesmen risiko penularan, keempat penegakan protokol lesehatan di fasilitas publik dan lingkungan kerja, kelima pengelolaan kasus impor dan ko-morbid (penyakit penyerta) dilakukan dengan baik dan keenam melibatkan partisipasi dan keterlibatan publik dalam pengendalian pandemi.

Sementara itu, Kabag Hukum Pemkot Surabaya Ira Tursilowati mengatakan, rancangan perwali yang akan diberlakukan menyangkut pedoman tatanan hidup baru pada masa pandemi Covid-19. Ruang lingkup peraturan itu berupa Pelaksanaan

kegiatan, evaluasi, pelaporan hak dan kewajiban, sanksi dan sumber pendanan “Setidaknya, ada 12 kegiatan yang kita jabarkan dalam perwali tersebut. Mulai dari kegiatan pendidikan pasar rakyat tranportasi moda pergerakan orang dan lain-lain,” tutur Ira di temui di Kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan.

Dalam Perwali tersebut, Ira menjelaskan beberapa aturan yang berbeda dengan saat PSBB. Salah satunya ialah penghapusan jam malam. Kendati demikian, jika ada warga yang melakukan aktifitas di malam hari maka protokol kesehatan harus tetap dikedepankan.

Sementara untuk check point akan tetap berdiri. Ira juga menegaskan, dalam masa transisi menuju kehidupan normal baru ini semua sektor ekonomi akan kembali dibuka. “Kalau PSBB yang lalu kan ada batasan-batasan yang dikecualikan. Nah saat ini semua sudah dibuka tapi tetap mengedepankan pada protokol kesehatan,” kata Ira. Untuk menegakkan berbagai aturan dalam perwali tersebut, Pemkot juga merancang sanksi administrasi. Namun hanya sebatas sanksi administrasi berupa imbaun, teguran hingga paksaan pemerintah. “Secepatnya perwali akan disahkan. Dalam pedoman New Normal di dalamnya juga mengatur transisi. Ada satu norma atau pasal yang mengatur transisi dan akan digunakan saat new normal,” tutur dia. [tam]

Wali Kota Risma Minta Warga Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan l

Sambungan hal 1

restoran, mal, pertokoan, perdagangan, pasar dan berbagai pihak lainnya untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan lebih disiplin. Bahkan, ia mengajak semuanya untuk membuktikan bahwa warga Kota Surabaya sangat menghormati dan mentaati protokol yang sudah dibuat oleh pemerintah.

“Ini justru malah lebih berat karena di pundak kita terdapat kepercayaan, ayo kita jaga. Tidak boleh lengah dan sembrono.

Kalau kemarin sudah disiplin, misalkan sudah cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak, kita harus lebih disiplin lagi ke depannya,” kata dia.

Menurut Wali Kota Risma, setelah PSBB ini tidak diper-

panjang, warga diminta untuk tidak rea-reo dan tidak boleh seolah-olah sudah lepas dan terbebas dari pandemi Covid19. Sebab, pandemi ini belum selesai dan masih banyak warga Surabaya yang dirawat di rumah sakit, dan tim medis pun masih terus berjuang menyembuhkan pasien yang dirawat di rumah sakit.

“Jangan ditambah lagi, hanya karena kita tidak disiplin. Kita harus selalu disiplin, tolong ini diperhatikan. Saya sudah membuat protokol kesehatan untuk semua tempat, tolong diikuti dan dipatuhi. Dimana pun kita berada, di rumah maupun di perkampungan. Ayo kita perkuat Kampung Wani Jogo Suroboyo untuk menjaga diri kita dan tetangga kita,” katanya.

Ia juga memastikan bahwa setelah PSBB ini tidak diperpanjang dan memasuki new normal, maka SOP atau aturan protokol kesehatannya lebih detail di setiap bidangnya. Menurutnya, semua ini memang terkesan berat, tapi kalau ini tidak dibiasakan, maka warga tidak bisa kerja dan tidak bisa cari makan.

“Sekali lagi ini amanah bagi warga Surabaya, karena itu kita harus jaga kepercayaan dan amanah ini, jangan sampai kita sembrono. Makanya, kalau kita sudah merasakan sakit, segera periksa dan berobat, kita harus menjaga diri kita masing-masing supaya tidak sakit, kalau sakit ya nanti kita tidak bisa kerja untuk cari uang lagi,” pungkasnya. [iib]

Terminal Purabaya Beroperasi, Perketat Protokol Kesehatan

Sambungan hal 1 apkan oleh Perusahaan Otobus (PO) yang beroperasi.

Protokol kesehatan Covid-19 wajib menggunakan masker, sarung tangan, dan memiliki surat keterangan sehat bagi kru bus. PO bus juga diwajibkan mengurangi kapasitas hingga 50 persen, menerapkan jarak antar-penumpang, menyemprotkan cairan disinfektan saat bus akan jalan.

“Penumpang wajib mencuci tangan saat memasuki terminal, menunjukkan surat keterangan jika naik bus, dicek suhu tubuh, menerapkan jarak antar-penumpang di ruang tunggu dan dalam bus,” tuturnya.

Surat keterangan ini, lanjut Imam, dijelaskan penumpang memiliki urusan mulai pekerjaan, urusan kontrol ke rumah sakit, urusan kampus atau sekolah, melayat jenazah, hingga apapun, kecuali mudik.

Pihaknya sendiri masih menyosialisasikan terkait penggunaan surat keterangan sehat bagi masyarakat yang ingin menggunakan akses transportasi bus. “Sekarang ada penambahan surat sehat. Kami baru sosialisasi, tapi mungkin ke depannya harus bawa surat sehat,” pungkasnya.

Sebagai informasi, masa PSBB di Surabaya raya yang berlaku sejak 26 Mei 2020 hingga 8 Juni 2020 akhirnya resmi tak diperpanjang. Tiga daerah di Surabaya raya yakni Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik resmi memasuki masa transisi pasca-PSBB sejak Selasa 9 Juni 2020 ini hingga Senin 22 Juni 2020 mendatang.

Pantauan Bhirawa, penumpang di terminal memang masih sepi. Hanya ada satu dua penumpang yang hendak naik bus. Sementara untuk bus yang beroperasi untuk luar kota baru berasal dari satu PO saja yang siap menerapkan protokol kesehatan. [gat] l

DPRD Jatim Catat Tiga Permasalahan Kronis Anggaran Covid-19A Sambungan hal 1 percaya, dan pada akhirnya kalau publik percaya, maka program Bu Gubernur akan sukses. Itu logika pengelolaan anggar­an yang sehat,” ujar politisi muda kelahiran Gresik ini.

Permasalahan kedua, sambung Deni, adalah soal serap­an yang relatif lambat. Dia menyoroti soal penyaluran bantuan sosial dari Pemprov Jatim, terutama yang dalam bentuk bantuan pangan, yang tidak semua disalurkan secara cepat. Hal tersebut membuktikan sinkronisasi kerja antara Pemprov Jatim dan kabupaten/kota yang dibinanya tidak maksimal.

Deni mendapatkan informasi bahwa tahapan pencairan lambat karena belum sinkronnya data, misalnya terkait pekerja seni, pariwisata, kelautan, transportasi, dan sebagainya. ”Serapan yang lambat juga membuktikan bahwa politik anggaran Pemprov Jatim tidak peka terhadap penderitaan rakyat. Saat ini rakyat susah, tapi Pemprov Jatim bergerak lambat dalam sinkronisasi data, verifikasi dan sebagainya, sehingga penyaluran dana menjadi lamban dan tak optimal,” jelas alumnus Universitas Airlangga tersebut.

Ketiga, sambung Deni, adalah tak adanya konsep yang jelas terkait anggaran pemulihan ekonomi sebesar Rp 454 miliar. ”Sekarang ini, semua pihak sudah bersiap new normal. Tapi Pemprov Jatim sangat lambat mengorkestrasi semua sumberdaya untuk pemulihan ekonomi. Soal pariwisata, misalnya, kita kalah cepat dari Bali dan Bintan yang sudah bersiap menyambut new normal,” terangnya.

Demikian pula desain pemulihan ekonomi untuk UMKM, BUMDes, dan masyarakat terdampak secara umum. ”Publik tidak tahu Pemprov Jatim ini mau ngapain untuk pulihkan ekonomi, mau ngapain sambut new normal.

Semuanya tidak jelas, hanya disebutkan akan alokasikan sekian ratus miliar, tapi detil kerjanya tidak jelas, programnya tidak konkrit,” tegas Deni. [geh] l

Tapi Tetap Jaga Jarak, Gunakan Masker dan Sarung Tangan l

Sambungan hal 1

Namun harus memperharikan protokol kesehatan. Pada ayat 2A, dijelaskan jika kegiatan harus dihadiri dengan jumlah terbatas. Paling banyak adalah 50 persen dari kapasitas gedung yang digunakan. Kemudian wajib mengenakn masker dan me jaga jarak minimal satu meter sebagaimana dijelaskan pada ayat 2B dan 2C. Selanjutnya pada pasal 25 ayat ke tiga dijelaskan, setiap kegiatan keramaian dalam agenda sosial dan budaya wajib memiliki izin normal baru yang dikeluarkan Dinas Tenega Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP).

Ketentuan mengenai pedoman

kegiatan sosial budaya itu, tegas Sutiaji harus dipatuhi. Karena jika tak memenuhi sebagaimana aturan dan kriteria yang dikeluarkan, maka kegiatan tersebut dapat dibubarkan oleh petugaa Satpol PP dengan pengawalan dari pihak keamanan TNI/Polri. “ Ter­ utama pada kegiatan yang tak menda­ patkan izin dari Disnaker-PMPTSP Kota Malang,”tegasnya.

Berdasarkan acuan dari WHO di­ nyatakan untuk memasuki new normal dipersyaratkan angka rate of transmition harus di bawah 1. Sementara untuk Malang Raya ini, RTnya masih pada angka 1,23. Ini karena masih muncul kasus baru konfirm positif, meskipun juga diikuti dengan adanya penambahan yang sembuh.

Keputusan ini, diambil setelah tiga kepala Daerah Malang Raya, yang menyebutkan masih banyak masyarakat yang abai dalam penggunaan masker dan physical distancing.

Sutiaji, menyampaikan untuk kota Malang yang jadi perhatian adalah klaster isolasi mandiri. “Penambahan terakhir banyak muncul dari lingkar keluarga inti. Bisa jadi lingkungan rumah tidak memadai untuk dilakukan isolasi mandiri, karenanya ini akan ditarik ke RSUD Hal lain yang jadi perhatian adalah gerakan operasi rapid masiv ke titik himpun massa. Fakta di lapangan komunitas millenial yang harusnya memiliki pengetahuan dan pemaham­ an yang baik akan Covid 19, justru

abai. “Itu yang akan terus disasar tim Covid 19 kota Malang melalui operasi gabungan Pemkot, TNI dan Polri,”tegasnya.

Ia menyebut, di tengah masyarakat muncul persepsi masa transisi sudah new normal, bahkan dipahami normal seperti tidak ada covid 19. “Ini yang akan terus ditekan dan diluruskan, bahwa saat ini belum normal, masih transisi menuju new normal,”imbuh wali Kota yang juga seorang ustadz itu.

“Untuk masa masuknya ada informasi Bulan Desember, yang diantisipasi, tahapan pendaftaran mahasiswa baru, karena proses test masih perlu kehadiran secara fisik, sehingga ada potensi pergerakan pelajar ke kota Malang, “sambung Sutiaji.[*]

UTAMA

Rabu Pahing, 10 Juni 2020

Halaman 12

Fokuskan Pengawasan di Tempat Keramaian

Polri-TNI Galakkan Operasi Pendisiplinan New Normal Polda Jatim, Bhirawa Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Surabaya Raya sudah selesai. Memasuki masa transisi ke era new normal yang dilakukan selama 14 hari. Polda Jatim bersama Kodam V/Brawijaya akan melakukan operasi pendisiplinan masyarakat.

Abednego/bhirawa

Kapolda Jatim, Irjen Pol M Fadil Imran menjelaskan persiapan jelang transisi era new normal Kota Surabaya, Selasa (9/6) di Mapolda Jatim.

Kapolda Jatim, Irjen Pol M Fadil Imran mengatakan, transisi ke era new normal ini berbeda dengan PSBB. Sebelumnya pada masa PSBB dilakukan pengetatan di check point. Sedangkan pada era new normal ini akan ada operasi pendisiplinan masyarakat yang dilakukan Polri TNI, dengan sasaran pengawasan di pusat-pusat keramaian.

"Ada operasi pendisiplinan masyarakat yang komandannya Pangdam V/Brawijaya. Polda Jatim (Kapolda, res) dalam hal ini sebagai wakil, dan bersinergi melakukan penjagaan serta pendisiplinan di tempat-tempat keramaian," kata Irjen Pol M Fadil Imran di Mapolda Jatim, Selasa (9/6).

Alumnus Akpol 1991 ini menegaskan, nantinya di mall hingga pasar akan ada pengawasan. Tentunya terkait bagaimana penera-

pan physical distancing hingga protokol kesehatannya.

Masyarakat pun turut diingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan, yakni menggunakan masker dan mencuci tangan dengan sabun maupun han sanitizer.

Di mall-mall, sambung Fadil, misalnya yang kapasitasnya 1.000 supaya taat physical distancing harus 500 orang saja. "Manajemen mall supaya bisa mengontrol itu. Di pasar, pedagang harus pakai face shield dan metode pengaturan jalur keluar masuk, one way," tegasnya.

Terkait jumlah personel, Fadil menambahkan, ada sekitar 1.600 personel. Namun jumlah ini masih akan ditambah personel dari Kodam V/Brawijaya. Nantinya dalam patroli, Fadil memfokuskan dan mengedepankan pada tindakan yang persuasif.

Sedangkan untuk penegakan hu-

kumnya, menjadi langkah terakhir yang dilakukan.

"Ada patroli dan kita lakukan imbauan, persuasif, edukatif, humanis, solutif. Kalaupun ada penegakan hukum itu menjadi instrumen yang terakhir dan penegakan hukumnya harus solutif. Karena ini kan bukan pelanggaran pidana tapi perilaku untuk hidup sehat.

Jadi harus solutif juga orang kan cari makan, jadi harus humanis dan solutif," bebernya.

Masih kata Fadil, pihaknya meminta masyarakat untuk memahami apa yang dilakukan Polri. Dicontohkannya, jika nantinya Polisi melakukan penegakan hukum, hal itu sebenarnya untuk melindungi dan menyelamatkan jiwa raganya dan jiwa raga orang lain.

Sebab, sambung Fadil, tindakan itu menyangkut nyawa. "Kalau kita sakit terus orang lain tertular atau

orang lain sakit dan kita tertular bagaimana. Inilah yang harus kita pahami. Makanya kita perlu disiplin dan penegakan hukumnya itu persuasif," ungkapnya.

Guna mendukung upaya transisi ke era new normal, Fadil mengimbau masyarakat untuk senantiasa menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir hingga selalu menjaga jarak aman 1 meter. Dalam artian harus mematuhi protokol kesehatan dan menerapkan physical distancing.

"Menurut penelitian pakai masker itu sudah 60% melindungi kita, ditambah lagi cuci tangan tambah 10% perlindungannya, ditambah lagi jaga jarak tambah 10%.

Jadi 80% dan sisanya 20% itu kan gusti Allah. Insya Allah kalau ini bisa dilaksanakan maka masa transisi menuju new normal ini bisa kita lalui," pungkasnya. [bed]

KILAS DAERAH

Pandemi Covid-19, Pendapatan Kota Malang Turun Hampir 21% Malang, Bhirawa Pandemi Covid 19, telah merubah kehidupan disemua sektor, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini, membuat penurunan pendapatan di Kota Malang.

Berdasarkan data, yang diberikan Pemkot Malang, penurunan pendapatan hingga mencapai hampir 21%, atau tepatnya pada angka 20,78 %. Wali Kota Malang, Sutiaji kepada wartawan, Selasa 9/6 kemarin, mengutarakan, penurunan cukup besar pada Pendapatan Daerah Kota Malang selama "badai" covid 19 menerpa kota Malang.

Pernyataan tersebut diutarakan Wali Kota Sutiaji, saat menggelar rapat koordinasi bersama pimpinan Perangkat Sutiaji Daerah Pemerintah Kota Malang di ruang sidang Balaikota Malang (9/6) kemarin.

"Kondisi relatif lebih baik dari asumsi yang kita perkirakan di awal pandemic covid menyasar kota Malang (Maret). Saat itu kita perkirakan turun hingga 50 %, "ujar Sutiaji. Pada kesempatan tersebut Wali Kota Sutiaji, didampingi Wakil Walikota Malang Sofyan Edi Jarwoko dan Sekkota Wasto.

"Saya kira itu harus kita letakkan pada perspektif optimis, khususnya memasuki masa masa adatif bersama covid 19.

Tidak bisa tidak, kita harus memutar roda ekonomi, dan membangun pola kehidupan baru,"tandasnya. Pola kehidupan baru itu, yakni dengan menyelaraskan langkah upaya memutus mata rantai covid dengan upaya upaya menggerakkan simpul simpul ekonomi yang ada di kota Malang. Ada dua sektor, menurut Wali Kota yang juga seorang Ustadz itu, yang survive dan menunjukkan trend positif selama masa covid yakni sektor e commerce dan produk makanan segar.

"Ada kenaikan permintaan yang cukup tinggi pada permintaan produk makanan segar, tidak kurang dari 123 %,"ujar alumni IAIN Malang.

Mengakselerasi masa transisi dan masa adaptif Covid 19, kepada perangkat daerahnya, Sutiaji menekankan agar mulai menggerakkan program kegiatan yang mulai melibatkan partisipasi publik. [mut]

Alimun Hakim/Bhirawa

Dandim 0812 Lamongan Letkol Inf Sidik Wiyono saat mengawal petugas Tracing Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Jawa Timur saat melakukan screening.

Kodim 0812 Kawal Rapid Test dan Swab Massal Lamongan, Bhirawa Dandim 0812 Lamongan mengwal secara langsung pelaksanaan Rapid Test dan Swab Masal oleh Tim Traching Gugus Tugas Covid 19 Propinsi Jawa Timur secara massal di wilayah Kabupaten Lamongan. Dengan adanya rapid test massal, masyarakat khususnya yang berkategori OTG (Orang Tanpa Gejala) dapat di ketahui secara pasti kondisi kesehatanya masing-masing.

"Kami kawal Rapid tes massal Tim Traching Provinsi Jawa Timur. Tentu dengan sinergitas ini merupakan salah satu upaya percepatan penanganan

Tes Massal Kolaborasi BIN-Pemkot Surabaya Percepat Penanganan Covid-19 Surabaya, Bhirawa Ketua DPRD Kota Surabaya-Adi Sutarwijono mengapresiasi langkah Badan Intelejen Negara (BIN) yang terus bergerak membantu penanganan penyebaran Covid-19 di Kota Pahlawan.

Kolaborasi antara BIN dan Pemkot Surabaya dengan terus menggelar uji cepat (rapid test) dan uji usap (swab) berbasis PCR secara massal serta gratis sangat tepat untuk memutus mata rantai penularan virus corona.

"Gotong royong antara BIN dan Pemkot Surabaya adalah langkah efektif dalam memitigasi penyebaran Covid-19. Ini langkah tepat. Kami di DPRD Surabaya berterima kasih atas gerak cepat BIN bersama Pemkot. Kerjasama itu tentu akan mempercepat penanganan Covid-19 di Surabaya," ujar Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono, Selasa (9/6/2020).

Adi menyampaikan itu ketika melihat pelaksanaan tes rapid dan swab oleh BIN di Kecamatan Lakarsantri, Selasa (9/6/2020). Acara tersebut dihadiri Kepala BIN Daerah Jatim, Brigjen TNI Mochamad Syafei Kasno.

Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono

Kolaborasi BIN dan Pemkot Surabaya dalam menggelar rapid test dan swab test masal serta gratis telah digeber dalam 12 hari terakhir. BIN mengerahkan dua unit mobil laboratorium PCR dan rapid test.

Di Surabaya, BIN dan Pemkot telah menggelar kegiatan tersebut di 16 titik. Kegiatan serupa bakal digeber hingga 15 Juni mendatang. Hampir 15.000 warga Surabaya telah dites melalui program ini.

"Kunci penanganan Covid-19 adalah tes masif, tracing dengan cepat, dan treatment yang tepat. Kolaborasi BIN dan Pemkot Surabaya tentu dalam rangka menjalankan langkahlangkah tersebut," ujar Adi. "Dengan tes yang masif, kita bisa mendeteksi secara lebih dini. Jika ada yang positif, tentu dilakukan langkah lanjutan sesuai protokol kesehatan, yaitu tracing kontak erat dan segera diisolasi dengan treatment yang tepat untuk memulihkan pasien," imbuh Adi. Adi optimistis, dengan langkah gotong royong BIN dan Pemkot Surabaya tersebut, upaya memisahkan "air dan minyak" bisa dioptimalkan.

"Jadi pencegahan penyebaran ini kan kita harus mengetahui, mana yang positif dan mana yang tidak. Minyak dipisahkan dengan air, istilahnya.

Biar tidak bercampur dan tidak menulari," ujarnya. "Jika tidak berani tes masif, ya tidak tahu jumlah yang positif. Upaya Pemkot Surabaya dan BIN melakukan tes masif ini langkah tepat. Kalau mau jumlah pasien rendah, ya tidak usah dites masif, tapi itu sangat berisiko bagi masyarakat. Justru Pemkot Surabaya yang berani ambil risiko melakukan tes masif agar bisa segera dilakukan tracing dan treatment secara tepat," imbuh Adi. Adi juga mengapresiasi manajemen pelaksanaan rapid test BIN dan Pemkot Surabaya yang baik dan mematuhi protokol kesehatan. Antrean berlangsung tertib, menjaga jarak, tidak ada kerumunan. Fasilitas cuci tangan hingga pemeriksaan suhu tubuh tersedia representatif. "Hari ini saya melihat sendiri di Lakarsantri ini, situasinya baik, tidak berkerumun. Pengaturan alur kedatangan sampai kepulangan warga seusai ikut tes cukup baik," pungkasnya. [dre.adv]

Covid - 19 di Lamongan," kata Dandim 0812 Lamongan Letkol Inf Sidik Wiyono, Selasa(9/6).

Dari data Dinas Kesehatan menyebutkan, sebanyak 229 masyarakat OTG (Orang Tanpa Gejala) mengikuti rapid test dan swab Menurut Dandim, Manfaat yang di rasakan masyarakat sangatlah besar sekali, karena sebenarnya masyarakat juga ingin tahu bagaimana kondisi kesehatanya sesungguhnya", ujar Dandim.

Pihaknya berharap, dengan upaya maksimal strategi 3T (Trace ,Test dan Treat ) lacak , uji dan obati terus dilakukan walau-

pun harus berpacu dengan waktu. "Semoga dengan strategi itu bisa menunjukkan hasil yang diharapkan sehingga wabah ini dapat teratasi", tegasnya.

Sementara itu dr Taufik Hidayat Jubir Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Lamongan memastikan, Tim Traching Provinsi Jawa Timur bakal menyelenggarakan screening massal di Kabupaten Lamongan selama 3 (tiga) hari. "Rapid test diselenggarakan selama tiga hari, Mulai sejak tanggal 08 Juni di Rusunawa Lamongan, tanggal 09 Juni di RS Ngimbang dan tanggal 10 Juni di lokasi RS

Karangkembang," terang Taufiq.

Ia menjelaskan, hal ini dengan tujuan agar Lamongan secepatnya mencapai puncak pandemi Covid. "Untuk mencapai puncak pandemi Covid-19 , maka selama tiga hari kedepan sasaran di upayakan sebanyak 1000 orang," tandasnya Taufiq lebih jauh merinci , Sudah sebanyak 229 orang lebih di screening dan hasilnya non reaktiif semua. Kami berharap masyarakat Kabupaten Lamongan untuk memanfaatkan screening massal ini agar secepatnya bisa mencapai puncak pandemi", pungkasnya. [aha]

Data Kemiskinan Amburadul

Pemkab Bentuk Tim Verval Independen Sidoarjo, Bhirawa Keberadaan data bagi warga miskin di wilayah Kabupaten Sidoarjo dinilai masih sangat kurang akurat, tidak tepat sasaran atau bahkan dibilang masih sangat amburadul. Kondisi tersebut telah dibahas oleh sejumlah anggota dan pimpinan Komisi D DPRD Sidoarjo rapat bersama Dinas Sosial (Dinkes) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) di ruang Rapat DPRD Sidoarjo.

Dalam hearing telah disepakati untuk membentuk Tim Verifikasi Validasi (Verval) masyarakat kurang mampu, yang terdiri dari Dinsos, Dinas PMD, Dinas Kominfo, Dispendukcapil Pemkab Sidoarjo serta tim ahli dari Perguruan Tinggi. Ini menyusul, data yang digunakan saat ini

Kadinsos Sidoarjo Tirto Adi

masih cenderung amburadul baik dari BPNT, PKH dan DTKS. Kepala Dinsos Pemkab Sidoarjo, Tirto Adi mengatakan tim

gabungan independen ini untuk mencari data yang benar-benar sesuai indikator kemiskinan. Klasifikasi penilaian masyarakat kurang mampu ini, berdasarkan kolaborasi indikator kemiskinan dari beberapa Kementrian. "Rencananya, tim ini bakal bekerja secara independen. Kalau tidak sesuai dengan indikator kemiskinan akan dicoret. Artinya penilaian dilakukan secara objektif," ujar Tirto Adi, (9/6) kemarin.

Mantan Sekretaris Dinas Pendidikan Pemkab Sidoarjo ini, mengungkapkan data yang akan disesuaikan ini bukan hanya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Akan tetapi semua data kemiskinan dari tingkat desa (kelurahan) dan data yang dimiliki Pemkab Sidoarjo. [ach]

Kodam V Targetkan Kembali Juara di TMMD 108 Surabaya, Bhirawa Penerangan Kodam (Pendam) V/ Brawijaya kembali menorehkan prestasi bagi Kodam V/Brawijaya.

Prestasi itu diukir Pendam saat pelaksanaan program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-107 yang digelar beberapa waktu lalu.

Pendam V/Brawijaya berhasil meraih juara 2 tingkat nasional dalam karya jurnalis TMMD 107.

Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) V/Brawijaya, Kolonel Arm Imam Haryadi bersyukur atas prestasi yang diraih Pendam dalam kemenangan pada lomba jurnalistik tingkat Pendam se Indonesia.

"Kami ucapkan terima kasih banyak atas bantuan dan dukungan dari rekan-rekan media. Semua ini bukan apa-apa tanpa ada dukungan dari rekan-rekan media," kata Kolonel Arm Imam Haryadi, Selasa (9/6).

Imam mengaku keberhasilan ini merupakan bukti sinergitas yang

cukup kuat antara Pendam dengan seluruh media di Jawa Timur. Sehingga rekan media membantu sepenuhnya dalam publikasi maupun kemenangan lomba karya tulis oleh Pendam V/Brawijaya. "Sudah bukan

mitra lagi, Satuan Penerangan dengan media sudah selayaknya keluarga sendiri. Ke depan, kami berharap kerjasama yang bagus ini menorehkan prestasi lagi pada TMMD ke-108," ungkapnya. [bed]

Kapendam V/Brawijaya, Kolonel Arm Imam Haryadi menerima penghargaan lomba karya jurnalis TMMD ke-107, Selasa (9/6).