binder10jun21

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Kamis Pahing, 10 JUNI 2021

Pengendara dari Madura ke Surabaya Turun Drastis Surabaya, Bhirawa Melonjaknya kasus Covid19 di Bangkalan, membuat Pemkot Surabaya melakukan penyekatan di Suramadu sisi Surabaya. Hingga kini kendaraan yang melintas di Surabaya tetap dilakukan pemeriksaan.

Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Edi Kristianto mengungkapkan dengan adanya penyekatan yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya ini untuk mengantisipasi terjadinya penyebaran Covid-19 dari Bangkalan ke Surabaya.

“Bahkan pengendara roda dua dan roda empat saat ini mengalami penurunan drastis.

Yang dari Minggu lalu sampai tiga ribu pengendara dan hari Senin dua ribuan pengendaraan hingga sekarang terus  ke halaman 11

Trie diana/bhirawa

Petugas Kepolisian dan Satpol PP saat memeriksa semua kendaraan yang sedang menuju ke arah Madura melalui Jembatan Suramadu, Rabu (9/6).

Mega Tidak Harus Mengajar Jakarta, Bhirawa.

Megawati Soekarnoputri akan mendapat gelar kehormatan Profesor dari Universitas Pertahanan (UnHan).

Pengukuhan gelar kehormatan Profesor ilmu pertahanan bidang kepemimpinan strategik ini akan digelar pada sidang Senat terbuka, hari Jumat besok (11/6).

“Sidang Senat akademik UnHan telah menerima hasil penilaian Dewan Guru UnHan, atas seluruh karya Megawati Soekarnoputri ilmiah Megawati Soekarnoputri. Karya ilmiah itu merupakan syarat pengukuhan yang menjadi Profesor kehormatan. Pemberian gelar profesor tersebut juga terkait dengan kepemimpinan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP dalam menghadapi krisis multidemensi di era pemerintahannya. Sebagai Presiden RI ke 5,” ungkap Rektor UnHan Laksamana Madya TNI Amarulla Octavian, Rabu (9/6).

Dikatakan, UnHan mencatat keberhasilan Megawati saat menjadi Presiden ke 5 dalam menuntaskan konflik sosial. Seperti penyelesaian konflik Ambon, konflik Poso, pemulihan pariwisata pasca bom Bali dan penanganan  ke halaman 11

Varian Baru Covid-19 Bukan dari Bangkalan Surabaya, Bhirawa Universitas Airlangga (Unair) pastikan temuan varian baru Covid-19 yang dilakukan oleh Institute of Tropical Disease (ITD) bukan spesimen yang berasal dari lonjakan kasus di Bangkalan. Hal itu disampaiakan langsung oleh Rektor Universitas Airlangga Surabaya Prof. Mohammad Nasih.

Rektor Unair, Prof Moh Nasih didampingi Warek 1 dr. Muhammad Miftahussurur, M.Kes, Sp.PD-KGEH, PhD saat memberikan keterangan ke wartawan.

Prof Nasih menegaskan varian Covid-19 B117 yang ditemukan dari spesimen warga Bangkalan merupakan sampel yang masuk pada 12 Mei 2021. “Dari

hasil whole genome sequencing yang baru diumumkan oleh ITD bukan disengaja bertepatan dengan kasus yang sedang tinggi hingga jadi perhatian nasional,” urainya, Rabu (9/6).

Kuota PPPK Cukupi Kebutuhan Tenaga Pendidik Jatim

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menerima Konsulat Kehormatan Maroko Jamal Ghozi di Gedung Negara Grahadi, Rabu (9/6).

Dukung 2030 Situbondo Bebas TBC

Sentil

Varian Baru Covid-19 Bukan dari Bangkalan - Yang varian lama masih berbahaya Dua Orang Dirawat Positif Covid-19, Terpapar Varian Baru - Tak semua yang baru itu baik DPRD Jatim Temukan Buku SD Berisi Contoh Pacaran - Mungkin sudah kekurangan contoh

 ke halaman 11

Matangkan Rencana Investasi Rp 9,1 Triliun dari Maroko

MITRA

JUMLAH penderita tuberculosis atau TBC di Kabupaten Situbondo masih tergolong tinggi.

Oleh karena itu, Wakil Bupati Situbondo Hj Khoirani, mendukung penuh upaya-upaya untuk menekan jumlah kasus TBC di masyarakat.

Apalagi Pemkab Situbondo memiliki target pada 2030 Situbondo bebas TBC. Salah satu upaya untuk menekan jumlah Hj Khoirani  ke halaman 11

Dikatakan Prof Nasih, proses untuk menganalisis strain suatu virus memang membutuhkan waktu yang lama. “Yang bere-

Pemprov, Bhirawa Rencana investasi besar perusahaan asal Maroko ke Jatim akan segera memasuki tahap realisasi. Bersama Konsulat Kehormatan Maroko Jamal

Ghozi, Pemprov Jatim kembali membahas rencana investasi senilai Rp 9,1 triliun tersebut.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menerima Konsulat Kehormatan Maroko

Jamal Ghozi di Gedung Negara Grahadi, Rabu (9/6). Khofifah menjelaskan, kedatangan konsulat kehormatan terse-

Pemprov, Bhirawa Alokasi formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerjasama (PPPK) di Pemprov Jatim dibuka sebanyak 12.106 lowongan. Dari jumlah tersebut, mayoritas merupakan formasi untuk pemenuhan tenaga pendidik dengan total 11.220 lowongan. Formasi tersebut dipersiapkan untuk Guru Tidak Tetap (GTT) di jenjang SMA, SMK dan PKLK. Secara rinci, alokasi PPPK untuk jenjang SMA mencapai 4.456 formasi, SMK sebanyak 6.544 formasi dan PKLK 220 formasi. Jumlah tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan guru di sekolah karena sejauh ini jumlah GTT di SMA, SMK, dan PKLK hanya mencapai sekitar 10 ribu orang.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Nurkholis menuturkan, tahun ini memang tidak ada pengangkatan alokasi CPNS untuk tenaga pendidik.

Namun, dengan formasi PPPK tersebut diharapkan mampu mengangkat seluruh GTT di sekolah. Baik di sekolah yang terletak di daerah terpencil hingga  ke halaman 11

Bojonegoro Peringkat Pertama Desa Mandiri Nasional

Bojonegoro,Bhirawa Dalam kurun dua tahun terakhir, Kabupaten Bojonegoro, Jatim menempati urutan pertama sebagai kabupaten dengan jumlah desa strata mandiri terbanyak di Indonesia.

Di Kabupaten Bojonegoro di urutan pertama tercatat sebanyak 103 Desa mandiri, disusul Kabupaten Mahmuddin Tabanan, Provinsi Bali 96 Desa Mandiri, Kabupaten Banyuwangi, Jatim 89 Desa Mandiri, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Terinspirasi Wali Kota, Camat di Surabaya Ngantor di Balai RW

Dekat dengan Warga dan Berbagai Persoalan Langsung Dicarikan Solusi

Inovasi pelayanan publik yang digagas Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dengan berkantor di kelurahan, rupanya mulai ditiru oleh jajarannya. Bahkan, beberapa Camat di Surabaya pun sudah mulai menerapkan inovasi yang sama, yaitu ngantor dan buka layanan di Balai RW, sehingga layanan itu lebih dekat dengan warga.

Zainal Ibad, Kota Surabaya

Diantara camat yang mengikuti jejak Wali Kota Eri itu adalah Camat Benowo, Surabaya, Muslich Hariyadi. Dia menjadi salah satu camat yang sudah mulai ngantor di Balai RW. Muclich mengaku sejak, Senin (7/6) lalu, telah membuka pelayanan kepada warga di Balai RW. Ini dilakukannya karena terinspirasi dengan apa yang telah diinisiasi Wali Kota Eri Cahyadi

dengan berkantor di kelurahan.

“Kita terinspirasi oleh Bapak Wali Kota. Beliau mau berkantor di kelurahan. Terakhir kemarin beliau berkantor di Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo dengan sepenuh hati melayani warga, kita dampingi,” kata Muslich, saat dikonfirmasi, Rabu (9/6).

Menurut Muslich, ketika Wali Kota Eri Cahyadi membuka layanan di kantor kelurahan, banyak warga yang datang untuk

Camat Tegalsari Buyung Hidayat Rahman saat ngantor di RW 09 Plemahan Kelurahan Kedungdoro, Tegalsari, Surabaya.

berkeluh kesah. Bahkan, ada pula yang datang untuk menanyakan masalah pembangunan hingga memberikan apresiasi.

“Warga berdatangan untuk berkeluh kesah. Ada yang menanyakan terkait dengan apresiasi.

Sehinggga saya akhirnya tergugah juga. Saya mulai, Senin (7/6) malam, berkantor di RW Kelurahan Kandangan,” terangnya.

Sementara untuk kemarin, Muslich mengaku berkantor di Balai RW 1 Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo. Dalam sepekan, dia pun berupaya dapat berkantor dua sampai tiga kali di Balai RW. “Kita bergilir ke RW-RW, Insya  ke halaman 11

EKSEKUTIF Kepala Daerah di Madura dan Surabaya Harus Berembuk Kamis Pahing, 10 Juni 2021

Halaman 2

Terkait Temuan Virus Varian Baru di Bangkalan DPRD Surabaya, Bhirawa Temuan adanya varian baru virus Corona di Kabupaten Bangkalan membuat sejumlah pihak waspada.

Pergerakan manusia dari Bangkalan ke Surabaya maupun sebaliknya, dinilai memperbesar portensi penyebaran virus yang menurut para ahli lebih cepat penyebaranya dibanding varian sebelumnya.

Untuk itu, DPD Partai Golkar Surabaya berharap semua pihak baik kepala-kepala daerah di wilayah Madura maupun di Kota Surabaya untuk berembuk cara menangani masalah tersebut. ‘’Mumpung belum kadung menyebar, ayo rembukan,’’ kata Ketua DPD Partai Golkar Surabaya, Arif Fathoni, Rabu (9/6).

Dia mengatakan, langkah penanganan tidak bisa hanya dibebankan kepada para pemangku daerah masing-masing wilayah, yakni Surabaya dan Bangkalan. Namun, kata

dia, harus ada campur tangan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. ‘’Pandemi ini memukul semua sektor dan wilayah, termasuk Surabaya, kita tahu Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi langsung menerapkan kebijakan tes antigen bagi pelintas Jembatan Surabaya, ini bagus. Namun kalau ini dibebankan semuanya kepada Surabaya, berat,’’ kata dia.

Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya, Agoeng Prasodjo menambahkan, campur tangan pemerintah provinsi

maupun pusat, terutama dalam hal alokasi anggaran, SDM dan sarana prasarana untuk penanganan Covid-19 varian baru ini mutlak diperlukan.

Sebab, kata dia, semua daerah memang mengalami krisis keuangan. ‘’Kalau kontsentrasinya terus diarahkan ke penanganan Covid-19, maka sektor lain tidak akan tergarap. Ini berarti pembangunan, perkembangan ekonomi, dan perbaikan kualitas SDM tidak hanya stagnan, tapi mundur,’’ kata dia.

Agoeng yang juga Anggota Komisi C DPRD Surabaya ini mengatakan, agar penanganan lebih efektif, tes antigen semestinya tidak hanya dibebankan kepada Kota Surabaya saja.

Terutama saat orang-orang melintas memasuki Kota Pahlawan, namun kata dia, juga harus dilakukan tes antigen di

semua daerah yang terkait dan berpotensi terjadi penyebaran virus corona varian baru, ‘’Madura misalnya, semua kepala daerah di sana harus menerapkan kebijakan serupa, dan ini butuh biaya besar,’’ kata dia. Dengan penanganan semacam itu, lanjut Agung, penanganan penyebaran Covid tidak dilalukan secara varsial antar daerah. Namun, secara menyeluruh sehingga penularan bisa ditekan. ‘’Ayo para kepala daerah duduk bersama-lah, ini masalah serius,’’ kata dia. Agoeng juga berharap, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa bisa memanggil kepala-kepala daerah baik di Madura maupun di Surabaya untuk berembuk memabahas pola penanganan Covid-19 yang cepat, tepat, dan bermanfaat. ‘’Tujuanya saya kira sama, memutus mata rantai penyebaran corona,’’ ujar dia. [dre]

andre/bhirawa

Ketua DPD Partai Golkar Surabaya, Arif Fathoni.

KILAS BIROKRASI

Pelatihan Kerja di Sampang Andalkan Anggaran APBN Pemkab Sampang, Bhirawa Program Pelatihan Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP dan Naker) Sampang tahun ini mengandalkan Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Tidak seperti pada tahun sebelumnya, program Pelatihan tersebut menggunakan Dua sumber anggaran yakni APBN dan APBD Kabupaten Sampang.

Sehingga dampak dari sumber anggaran yang di hapus menyebabkan pelaksanaan program pelatihan kurang maksimal. Kasi Produktivitas dan Tenaga Kerja DPMPTSP dan Naker Sampang, Ludfi mengatakan, bahwa sumber anggaran dari APBD yang dihapus sebesar Rp800 juta.

Menurutnya dihapusnya Anggaran tersebut karena tidak bersumber dari APBD murni, melainkan dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBH CHT).

“Berdasarkan Peraturan dari Permenkeu yang baru bahwa anggaran yang bersumber dari DBH CHT sasarannya untuk petani tembakau,” ungkapnya kepada Newsrepublik.com, Rabu (9/6).

Atas dasar tersebut pihaknya tidak ingin mengambil resiko dan dikhawatirkan akan menjadi temuan dikemudian hari. Maka dari itu, pihaknya hanya menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN untuk program pelatihan kerja tahun 2021.

“Untuk program kerja tahun ini kami hanya mengandalkan sumber anggaran dari APBN,” katanya. Sekedar untuk diketahui, bahwa program pelatihan kerja saat ini sudah dibuka sejak Senin (7/6) kemarin di Balai Pelatihan Kerja (BLK) Sampang.

Program tersebut dibagi menjadi tahap yakni pada tahap pertama dikuti sebanyak 6 paket kejuruhan. [lis]

Kantor Balai Pelatihan Kerja (BLK) Kabupaten Sampang.

nurkholis/bhirawa

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat saat memotong padi yang berada di Taman Surya, Balai Kota Surabaya.

zainal ibad/bhirawa

Jadi Percontohan, Wali Kota Panen Padi di Balai Kota Pemkot Surabaya, Bhirawa Sesuai program Pemkot Surabaya terkait dengan kedaulatan pangan dalam menghadapi pandemi Covid19, Wali Kota Surabaya bersama jajarannya panen padi di Taman Surya Balai Kota Surabaya, Rabu (9/ 6). Sebanyak 18 bak fiber yang terletak di Taman Surya Surabaya itu, berjenis varietas dengan ukuran 6 meter persegi.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan, urban farming ini bertujuan untuk mempertahankan kedaulatan pangan. Dia menyebut, upaya ini penting dilakukan untuk menjaga sustainability ketahanan pangan di Kota Pahlawan.

Terutama dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini.

“Di Taman Surya ini merupakan percontohan, jadi tidak harus punya lahan yang besar untuk bercocok tanam. Lalu yang terpenting adalah sustainable pangan di kota kita terjamin,” kata Cak Eri sapaan lekatnya, di sela-sela panen padi.

Dia menjelaskan, untuk pengembangan budidaya padi pada bak fiber tersebut, bakal terus dikembangkan dan dimasifkan ke seluruh penjuru Kota Surabaya. Sebab, untuk menunggu hasil panennya pun hanya berkisar tiga bulan.

Bahkan tidak hanya itu, nantinya, jajaran Dinas Ketahanan Pangan dan

Pertanian (DKPP) bakal mengkoordinir warga yang telah bercocok tanam padi untuk dibantu terhubung dengan konsumen.

“Biasanya warga juga digunakan untuk ketahanan pangan di rumahnya. Untuk yang petani besar dia sudah bisa menjualkan sendiri. Kalau yang saya panen ini estimasi total gabah sekitar 72.3 kilogram. Tiap fibernya itu, rata-rata menghasilkan 4 kilogram gabah dan jumlah fiber Sebanyak 18,” urainya.

Dari situ lah Cak Eri berharap, ke depan warga yang tidak memiliki lahan yang luas dapat melakukan budidaya tanaman padi.

Tidak hanya tanaman padi saja, ia

pun juga memaparkan jenisnya sangat beraneka ragam. Mulai dari cabai, tomat hingga selada air dan masih banyak lagi.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Yuniarto Herlambang menambahkan, apabila masyarakat berminat dipersilahkan datang ke DKPP dengan mengisi form terlebih dahulu, kemudian bisa membawa pulang bibit tersebut. “Kalau padi kami gunakan jenis varietas, karena lebih kuat hama dan sesuai dengan lahan yang terbatas. Selain bibit padi juga menyediakan bibit untuk tanaman hidroponik lainnya,” pungkasnya. [iib]

Gandeng BPSDM Jatim, Sekda Tutup PKP Angkatan VI Pendidikan Jadi Investasi Utama Pemkab Tuban, Bhirawa Sekertaris Daerah Kabupaten Tuban Dr. Budi Wiyana M.Si di dampingi Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur Aris Agung Paewai dan BKPSDM Kabupaten Tuban Drs. M.Nur Hasan, M.Si secara resmi telah menutup Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan VI pola kemitraan Pemkab Tuban dan BPSDM provinsi Jawa Timur Tahun 2021 di Pendopo Krido Manunggal, Rabu (9/6) Dalam sambutannya Sekda menyampaikan, bahwa tujuan dari kerjasama Pemkab Tuban bersama BPSDM Provinsi Jawa Timur adalah untuk peningkatan kompetensi para ASN di Kabupaten Tuban.

“Karena kunci dari penyelengaraan pemerintah dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan ini adalah pada kompetensi dan profesionalisme para ASN,” kata Sekda.

Mantan Kepala Bappeda ini juga menyampikan rasa terima kasihnya pada BPSDM Provinsi Jawa Timur yang sudah menfasilitasi, baik pelaksaan maupun hal-hal lain dalam PKP, hingga pelaksanaan berjalan lancar.

khoirul huda/bhirawa

Kepala BPSDM Provinsi Jatim, Aris Agung Paewei bersama Sekda Pemkab Tuban Dr. Budi Wiyana M.Si saat menyerahkan piagam kelulusan peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) di Pendopo Krido Manunggal Tuban.

“Insyaallah, karena pelaksaan yang baik dan optimal, maka output maupun outkamnya Insyaallah juga akan baik,” harap Sekda. Tidak lupa, Sekda Budi Wiyana juga memebrikan apresiasi pada para peserta yang telah lulus, terutama pada 7 orang yang lulus dengan nilai terbaik.

Sementara itu, Kepala BPSDM Provinsi Jatim, Aris Agung Paewei menyampaikan, PKP adalah syarat adminnistrasi yang harus diikuti sebagai pejabat pengawas untuk mengembangkan kompetensinya.

“Maka oleh sebab itu kami yakin diantara peserta yang lulus sudah menyusun aksi perubahan yang sudah dilakukan, karena ini adalah ikhtiar untuk mempercepat pelayanan terhadap masyarakat,” jelasnya.

Kepala BPSDM Provinsi Jatim juga berpesan, untuk para peserta yang telah lulus, selalu menjaga betul aksi perubahan yang sudah dilakukan.

Karena itu adalah bagian implementasi yang harus dilakukan kedepan untuk membantu visi misi Bupati dan Wakil Bupati yang kebetulan akan segera dilantik yang harus diikuti.

“Oleh sebab itu kembangkan terus pengembangan kompetensi ini, kami harapkan peserta yang telah lulus, menjadi ujung tombak memberikan pelayanan kepada masyarakat di semua sektor,” harapnya.

Dalam acara penutupan tersebut juga diberikan penghargaan kepada 5 peserta dengan peringkat terbaik yang diserahkan oleh Sekertaris Daerah kabupaten Tuban didampingi Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur. [hud]

Bupati Bondowoso Resmi Tutup PKP Angkatan VII BPSDM Pemkab Bondowoso, Bhirawa Bupati Bondowoso Drs KH Salwa Arifin secara resmi menutup Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) angkatan VII tahun 2021 pola kemitraan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur di Pendopo Bupati setempat, Rabu (9/6).

Setelah melewati proses pembelajaran selama kurang lebih tiga bulan, sedikitnya 30 Aparatur Sipil Negara (ASN) eselon IV di lingkungan Pemkab Bondowoso yang telah mengikuti PKP tersebut dinyatakan lulus dan mendapat nilai yang cukup memuaskan.

Hadir dalam penutupan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) ini, Bupati Drs KH Salwa Arifin, Wakil Bupati H Irwan Bachtiar Rachmat, S.E, M.Si, Pj Sekretaris Daerah Soekaryo, SH dan pejabat terkait lainnya.

Bupati Bondowoso Drs KH Salwa Arifin mengatakan, pelatihan kepemimpinan pengawas tersebut guna memenuhi standar kompetensi kepemimpinan bagi pejabat pengawas.

“Melalui proses pelatihan ini, diharapkan agar seorang pemimpin memiliki kompetensi kepemimpinan pelayanan,” harapnya.

Hal tersebut kata Bupati Salwa, untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan pengawas

dalam memberikan pelayanan publik sesuai SOP, dan terselenggaranya pengendalian pekerjaan secara berkesinambungan.

Diterangkannya, bahwa di era global saat ini yang ditandai berbagai kondisi yang kompetitif, dan menuntut kemampuan aparat yang proaktif dan tanggap terhadap permasalahan di masyarakat.

“Saya yakin, dengan pembekalan yang diperoleh dalam pendidikan dan latihan, dapat memberikan wawasan dan cakrawala berpikir yang jernih dalam melaksanakan tugas di kemudian hari,” terangnya. [san]

dan Kemajuan IPM Tuban Pemkab Tuban, Bhirawa Pendidikan memegang peran penting dan menjadi kunci utama untuk meningkatkan kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini sampaikan Bupati Tuban H Fathul Huda saat menghadiri kegiatan Sambung Rasa dengan Keluarga Besar Pendidikan di Kabupaten Tuban, Selasa (8/ 6) lalu di Pendopo Krido Manunggal Tuban.

Bupati Huda juga menyampikan, selain menjadi investasi untuk masa depan yang tidak ternilai. Pendidikan juga sebagai pembentuk karakter generasi bangsa. Jika pendidikan berjalan dengan baik, maka secara moral dan kecerdasan intelektual anak bangsa akan mengikuti.

“Pendidikan menjadi investasi Utama pada masa mendatang dan kemajuan IPM Tuban,” kata Bupati. Oleh karenanya, Pemerintah bersama para ahli akan terus berupaya merumuskan pendidikan yang bisa menjawab kebutuhan zaman.

Bupati Huda juga berpesan kepada guru untuk bekerja dengan hati dan niat. Di samping itu, pola pengajaran dan materi yang harus terus dikembangkan melalui kreatifitas dan inovasi.

Karena yang bisa membuka kemajuan dan mewa-

riskan Tuban dengan baik yaitu para pendidik guna memberikan investasi besar yaitu pendidikan.

Selain diajarkan ilmu pengetahuan, generasi penerus harus dibekali sifat optimis agar menjadi SDM yang tidak gampang menyerah dan tangguh di masa depan.

Pada kesempatan ini, Bupati juga berpamitan kepada seluruh tenaga didik di Kabupaten Tuban, juga berterimakasih pada seluruh insan pendidikan yang telah memberikan kontribusi terbaiknya untuk kemajuan Kabupaten Tuban.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban Nur Khamid mengungkapkan, banyak program pendidikan yang telah dilaksanakan selama kepemimpinan 10 tahun Bupati Huda.

Salah satunya adalah kebijakan syahadah mu naqosah, yang nantinya hingga tahun 2021 dalam pelaksanaan PPBD akan terus dilaksanakan.

Pemkab Tuban melalui Dinas Pendidikan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan GTT-PTT. Dari yang semula guru mendapatkan gaji sebesar 150 ribu perbulan kini meningkat menjadi Rp750 ribu perbulan. [hud]

LEGISLATIF Hari ini, Dewan Panggil Satgas Covid Jatim dan Nodin Dishub

Kamis Pahing, 10 Juni 2021

Halaman 3

DPRD Jatim, Bhirawa Komisi E DPRD Jatim memastikan menggelar hearing dengan Satgas Covid-19 Jawa Timur, Dinkes Jatim, Dinkes Bangkalan, serta sejumlah stakeholder terkait.

sawawi/bhirawa

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Situbondo, Janur Sasra Ananda saat menerima aspirasi dari perwakilan pengurus KIM Kabupaten Rabu (9/6).

Komisi I DPRD Dukung Aspirasi Kelompok Informasi Masyarakat DPRD Situbondo, Bhirawa Dua personil perwakilan pengurus KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) Kabupaten Situbondo mendatangi Komisi I DPRD Situbondo Rabu (9/6).

Maksud kedatangan mereka untuk menyampaikan sejumlah permasalahan krusial yang dialami lembaga tersebut.

Satu diantaranya, mengusulkan adanya Perbup KIM serta menganggarkan dana tunjangan serta meminta kantor baru yang representatif.

Marsuki pengurus KIM Kabupaten Situbondo mengatakan, dirinya yang semula berangkat dari KIM Desa Trebungan Kecamatan Panji hanya mendapatkan anggaran Rp10 juta selama masa kerja setahun.

Dana sebesar itu, kata Marsuki, untuk kepentingan operasional saat melakukan penghimpunan data informasi di lapangan. “Dana itu dianggarkan di poin Dana Desa. Tetapi tiap desa nilai anggaran operasio-

nalnya tidak sama dan bervariasi,” jelas Marzuki.

Masih kata Maruki, khusus untuk kegiatan KIM Kabupaten, hingga saat ini tidak memiliki mata anggaran khusus saat ada kegiatan. Tak pelak, ujar dia, selama ini dirinya bersama pengurus KIM yang lain harus merogoh kocek sendiri.

Bahkan, ujar Marzuki, untuk membuat suatu program baru ia harus menghimpun dana swadaya dari para pengurus KIM Kabupaten. [awi]

Rapat dengar pendapat tersebut, selain memastikan tahapan penanganan pandemi di pulau Garam Madura, juga mempertanyakan munculnya nota dinas Dishub Jatim kepada pegawai dilingkungannya yang menuai kontrofersi.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih menjelaskan, hearing akan digelar sebelum rapat paripurna, Kamis (10/6).

“Kami meminta semua penjelasan yang terjadi dilapangan dalam penanganan Covid di Bangkalan,” tutur Hikmah Bafaqih saat dikonfirmasi, Rabu (9/6).

Mantan aktivis PMII Jatim ini, menjelaskan banyak hal yang harus dikoordinasikan, selain penanganan pandemi di Bangkalan. Ia berharap jajaran lembaga dinas terkait tetap melakukan koordinasi yang baik dibawah kewenangan gubernur atau gugus tugas Covid-19 Jatim.

Ia menyampaikan, munculnya nota dinas dari Dinas Perhubungan harusnya terkonfirmasi dan

dikoordinasikan dengan lembaga diatasnya, yaitu gubernur selaku penanggungjawab kebijakan.

“Niatnya baik, tetapi harusnya tidak melebihi kewenangannya,” terang Hikmah.

Ketua Perempuan Bangsa Jawa Timur ini, menyampaikan tidak seharusnya munculnya nota dinas keluar ke publik, sehingga bisa meresahkan banyak masyarakat.

“Nota dinaskan internal, harusnya tidak keluar ke publik,” ujar dia. Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poernomo menyampaikan, koordinasi internal Dishub Jatim patut diragukan.

Karena nota dinas yang harusnya untuk internal, ternyata sampai ke publik.

Selain itu, Freddy yang juga pakar hukum pemerintahan meminta Kadishub lebih dulu melaporkan ke Gubernur selaku atasaan langsung. “Harusnya secepatnya berkoordinasi ke gubernur, meski kebijakan itu diskresi dinas,” tutur Freddy. [geh]

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

HKI Penting untuk Kemajuan Bangsa dan Negara Di era revoluasi digital seperti saat ini, salah satu kunci utama peningkatan daya saing di tingkat global adalah dengan memadukan proses kreatif dan inovatif dengan manajemen kekayaan intelektual (KI). Agar manajemen kekayaan intelektual berjalan baik, membutuhkan adanya kolaborasi dari stakeholder KI. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Jatim, Anom Surahno SH MSi menuturkan, kolaborasi stakeholder KI itu bisa melalui skema quattro helix yang terdiri dari pihak universitas, lembaga keuangan, pemerintah dan industri.

Perlindungan dan pemanfaatan sistem kekayaan intelektual yang baik akan memungkinkan setiap orang maupun kelompok masyarakat untuk menghasilkan suatu karya untuk mendapatkan pengakuan dan sekaligus keuntungan finansial dari karya yang dihasilkannya.

“Hak kekayaan intelektual (HKI) sangatlah penting untuk kemajuan suatu bangsa dan negara. Semakin maju suatu negara, semakin bergantung negara tersebut pada moral intelektualnya, karena modal intelektual bersifat renewable dan sustainable,” ujar Anom, saat membuka acara Fasilitasi dan Pendampingan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Hasil Kelitbangan dan Inovasi sekaligus Soft Launching Aplikasi E-NIKIBANG, di Hotel Aria Gajayana Malang, Selasa (8/6) malam.

Menurut Anom, aset kekayaan intelektual sangat bernilai karena memiliki kelebihan-kelebihan. Yakni memiliki perlindungan hukum, memiliki nilai dalam bisnis, menciptakan penghasilan, mendatangkan investor serta mendorong riset dan teknologi.

Secara ekonomi kekayaan intelektual merupakan aset yang bersifat ska-

Kepala Balitbang Provinsi Jatim Anom Surahno SH MSi bersama Suzy Heranita SH MH dari Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan KI, Ditjen KI, Kemenkum dan HAM RI didampingi Kabid Inovasi Teknologi Balitbang Provinsi Kepala Balitbang Provinsi Jatim Anom Surahno SH MSi foto bersama dengan penerima sertifikat Jatim, Suwanto SH MH dan project leader dari E-NIKIBANG yang juga Sekretaris Balitbang Provinsi Jatim, Drs Teguh Surat Pencatatan Ciptaan yang telah selesai diproses.

Prayitno MM saat peresmian soft launching E-NIKIBANG. lable atau mengakomodasi peruMenurut mantan Kepala Badan besarnya kesejahteraan masyarakat. wasan bagi ASN tentang penting dan inovasi Jatim. Mereka yakni Prof Dr Muhammad Alfian Mizar MP, Ketua bahan, tidak mengalami depresiasi Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Mekanisme pengajuan HKI, potensi- kemanfaatan HKI. atau penyusutan.

Jatim ini, Provinsi Jatim memiliki potensi poensi HKI diharapkan dapat meSuwanto mengatakan, acara yang Sentra HKI UM Malang, Dr Ir Rosida Anom menjelaskan, sesuai Undang- kekayaan intelektual yang tinggi, yang ningkatkan praktek-praktek inovasi di dilaksanakan selama dua hari yakni pada Priyadarsini MP, Sentra HKI UPN VetUndang RI Nomor 13 Tahun 2016 perlu digali lebih dalam kepemilikan daerah guna peningkatan kesejah- 8-9 Juni 2021, bertempat di Hotel Aria eran Jawa Timur dan Dr Djulaeka SH tentang Paten dan Undang-Undang RI komunal. Seperti ekspresi budaya teraan masyarakat,” tuturnya.

Gajayana Kota Malang ini, menghadirkan MHum, Sentra HKI UTM Bangkalan.

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek tradisional, pengetahuan tradisional, Sementara itu, Kepala Bidang Ino- dua narasumber. Pertama; Suzy Heranita Kemudian tenaga ahli pembangunan dan Indikasi Geografis, bahwa keka- indikasi geografis atau indikasi asal, vasi Teknologi Balitbang Provinsi Jatim, SH MH dari Direktorat Kerjasama dan dan penguata E-NIKIBANG, Muchamyaan intelektual sendiri terdiri dari dua serta sumber daya genetik perlu dikelola Suwanto SH MH menambahkan, mak- Pemberdayaan KI, Ditjen KI, Kemenkum mad Hamdi SKom dan Saleh Abdullah jenis. Yaitu pertama; kekayaan in- dan dimanfaatkan seoptimal mungkin sud dan tujuan diadakannya acara dan HAM RI. Kedua; Mustiqo Vitra Attamimi SKom. “Jumlah peserta sebanyak 110 ortelektual industri dan hak cipta yang yang merupakan bagian dalam inovasi Fasilitasi dan Pendampingan HKI Hasil Ardhiansyah SIP, Kepala Bidang Pebersifat privat-personel seperti hak daerah, demi peningkatan kesejah- Kelitbangan dan Inovasi sekaligus Soft layanan Hukum Kanwil Hukum dan HAM ang terdiri dari perangkat daerah cipta, merek, paten, rahasia dagang, teraan masyarakat.

Launching Aplikasi E-NIKIBANG ini Jawa Timur. Sedangkan yang bertugas dan rumah sakit Pemprov Jatim, desain tata letak sirkuti terpadu dan “Untuk itu dibutuhkan ASN yang adalah, fasilitasi dan pendampingan HKI sebagai moderator, Sekretaris Dinas Balitbang/Bappeda/Bappedalitbang/ rahasia dagang. Kedua; kekayaan handal, yang memiliki wawasan yang hasil kelitbangan dan inovasi bagi Pendidikan Provinsi Jatim, Dr Ramliyanto Bappelitbangda/perangkat daerah intelektual komunal yang sifatnya luas terkati dengan HKI. Karena dengan peneliti, perekayasa, perangkat daerah SP MP dan Pembantu Dekan Fakultas y a n g m e n j a l a n k a n f u n g s i k e l i b kolektif-komunal yang terdiri dari peningkatan kepedulian ASN terhadap Provinsi Jatim dan perangkat daerah Pertanian Universitas Brawijaya Malang tnagan kabupaten/kota se-Jatim, pejabat struktural dan pejabat ekspresi budaya tradisional, penge- sumber-sumber Kekayaak Intelektual yang menjalankan fungsi kelitbangan Mangku Purnomo PhD. tahuan profesional, sumber daya Komunal (KIK) daerah, akan berujung kabupaten/kota. Lalu memberikan Dalam acara ini, juga dihadiri tenaga fungsional Balitbang Provinsi Jatim,” genetik, serta indikasi geografis. pada pemafnaatan untuk sebesar- pemahaman, pengetahuan dan wa- ahli sentra HKI hasil kelitbangan dan tandas Suwanto. [iib*]

Salah seorang peserta saat bersama kepada narasumber terkait HKI.

Suzy Heranita SH MH dari Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan KI, Ditjen KI, Kemenkum dan HAM RI saat memberikan paparannya di hadapan peserta.

Kabid Inovasi Teknologi Balitbang Provinsi Jatim, Suwanto SH MH saat ikut memberikan penjelasan terkait E-NIKIBANG.

Balitbang Jatim Soft Launching E-NIKIBANG

Permudah Permohonan HKI, Dua Minggu Daftar Sertifikat Sudah Terbit

Suzy Heranita SH MH Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan KI Ditjen KI, Kemenkum dan HAM RI Saya sangat senang karena ada inovasi dari Balitbang Provinsi Jatim berupa E-NIKIBANG yang membantu kemudahan untuk mengurus HKI. Saya berharap semakin banyak permohonan HKI dari dalam negeri khususnya Jatim.

Selama ini kesadaran untuk mendaftar HKI masih rendah. Salah satunya karena kurang pahamnya soal HKI. Padahal HKI memiliki keuntungan hak ekonomi dan hak moral yang jelas.

Ridwan SS MSi Kabid Litbang dan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tulungagung Proses pendaftaran E-NIKIBANG sangat mudah, karena sebelumnya kami sudah pernah mendapat sosialisasi dari Balitbang Provinsi Jatim.

Kami memiliki beberapa kajian, tapi yang baru kami masukkan satu. Proses cepat dan mudah. Sejak pertama entri data, dua minggu kemudian sertifikat Surat Pencatatan Ciptaan sudah keluar dari Kemenkum dan HAM.

Dr Tri Weda Raharjo SE MSi Peneliti Balitbang Provinsi Jatim E-NIKIBANG mempermudah pengurusan terhadap karya kelitbangan dan inovasinya, sehingga akan mempermudah akses orang untuk mengajukan permohonan HKI. Selama ini peneliti atau innovator tidak tahu harus mengurus HKI kemana.

Sekarang dengan adanya E-NIKIBANG akan mempermudah proses permohonan HKI.

Agar potensi kekayaan intelektual yang ada di Jatim dapat di proses Hak Kekayaan Intelektual (HKI), sejak 2019 Badan Penelitiang dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Jatim telah mendirikan Klinik HKI hasil kelitbangan dan inovasi. Langkah ini dilakukan dalam rangka memfasilitasi, konseling, pendampingan proses penyusunan drafting sampai dengan pendaftaran HKI dari para inovator maupun peneliti.

“Di Klinik HKI kami dibantu oleh tenaga ahli yang berkompeten dari Universitas Negeri Malang, UPN Veteran Jawa Timur dan Universitas Trunojoyo Madura,” ujar Kepala Balitbang Provinsi Jatim, Anom Surahno SH MSi. Agar Klinik HKI berjalan dengan baik meskipun dimasa pandemi dan diera serba digital ini, kata Anom, maka Balitbang Provinsi Jatim melakukan soft launching terlebih dulu E-NIKIBANG (Klinik Kekayaan Intelektual Hasil Kelitbangan dan Inovasi) sebelum dilaunching secara resmi, sambil menunggu setelah ada perjanjian kerjasama (PKS) Balitbang Provinsi Jatim dengan Direktorat Kerjasama Pendayagunaan Kekayaan Intelektual.

“PKS ini nantinya akan lebih mempermudah dan memperlancar akses proses HKI. Mudah-mudahan aplikasi ENIKIBANG ini bisa berjalan dengan baik

sesuai harapan kita bersama. Sehingga kekayaan intelektual di Jatim yang mempunyai potensi cukup banyak dan beragam secara bertahap bisa diproses HKI melalui E-NIKIBANG. Sebagai project leader dari E-NIKIBANG ini adalah Sekretaris Balitbang Provinsi Jatim, Drs Teguh Prayitno MM,” jelas Anom.

Sementara itu, project leader dari ENIKIBANG yang juga menjabat Sekretaris Balitbang Provinsi Jatim, Drs Teguh Prayitno MM mengatakan, meski E-NIKIBANG ini belum dilaunching secara resmi, saat ini telah memproses pendaftaran kekayaan intelektual sebanyak 10 judul hasil kelitbangan dan inovasi, baik hak paten maupun hak cipta.

Empat diantaranya sudah selesai prosesnya dan telah diserahkan sertifikatnya.

Teguh menjelaskan, maksud dan tujuan dibangunnya E-NIKIBANG adalah sebagai jembatan untuk memfasilitasi, konseling, konsultasi dan pendampingan proses sampai pendaftaran HKI hasil kelitbangan dan inovasi, baik dari internal Balitbang Provinsi Jatim, prangkat daerah Provinsi Jatim, kabupaten/kota maupun dari masyarakat, agar proses HKI hasil kelitbangan dan inovasi yang ada di Jatim berjalan lancar dan sesuai harapan. Selain itu, diera digital ini ENIKIBANG sangat tepat untuk mengurangi interaksi antar manusia. [iib*]

Kepala Balitbang Provinsi Jatim Anom Surahno SH MSi ketika menyerahkan sertifikat kepada salah seorang inovator yang permohonan KInya sudah selesai diproses di E-NIKIBANG.

OPINI

Kamis Pahing, 10 Juni 2021

TAJUK

Kluster Mudik Melandai KEPULANGAN PMI (Pekerja Migran Indonesia), dan pekerja rantau, menjadi pemicu peningkatan kasus Covid-19 di berbagai daerah. Walau sebenarnya laju pewabahan kluster mudik tergolong menurun dibanding tahun (2020) lalu. Upaya penyekatan lalulintas (dan mobilitas orang) berhasil mencegah pekerja rantau menunda mudik. Bandara, pelabuhan, dan terminal, juga tutup operasi selama lebaran Idul Fitri 1442 H. Secara umum kasus kematian juga menurun.

Namun beberapa daerah mengalami peningkatan kasus mencolok, disebabkan menurunnya persepsi masyarakat tentang pandemi. Gejala “tidak percaya” Covid-19 makin menguat, diikuti abai terhadap protokol kesehatan (Prokes).

Terutama tidak mengenakan masker di tempat umum (pasar, dan tempat ibadah). Berdasar paradigma epidemiologi, pemanfaatan libur panjang selalu menjadi media pewabahan penyakit paling cepat.

Beberapa daerah di Jakarta, Jawa Barat (kabupaten Bandung), di Jawa Tengah (Kudus), serta Jawa Timur (Bangkalan, dan Lamongan) mengalami peningkatan kasus Covid-19.

Bahkan “gedung sate” (kantor gubernur Jawa Barat), harus ditutup, karena terdapat 32 pegawai terpapar Covid-19. Di kota Bogor, dan Cianjur, juga muncul “kluster permukiman.”

Di Jawa Tengah, kluster yang sama terjadi di kabupaten Tegal, Kendal, dan Semarang.

Di Jawa Timur, “kluster permukiman” terdeteksi di kota Malang, Madiun (kabupaten, dan kota), serta Surabaya. Sedangkan kawasan Madura sesungguhnya paling sedikit kasus aktif (hanya 51 pasien) di 4 kabupaten. Namun tiba-tiba dikejutkan dengan “ledakan kasus” di kabupaten Bangkalan. Pekan kedua bulan Juni mencapai 190 kasus, hanya dalam waktu 3 hari.

Wilayah yang mengalami ledakan kasus di Bangkalan, berada terdekat Surabaya. Sehingga Pemerintah Kota Surabaya ekstra waspada. Antara lain dengan penyekatan diiringi swab antigen di jembatan Suramadu sisi Surabaya. Jembatan atas laut terpanjang di Indonesia itu dijaga ketat selama 24 jam. Semula dikhawatirkan juga terjadi “ledakan kasus” di Lamongan, karena banyak menerima kepulangan pekerja migran (dulu disebut Tenaga Kerja Indonesia, TKI, dan TKW). Realitanya di Lamongan hanya terdeteksi 15 kasus aktif.

Diperkirakan sebanyak 7,2 juta pekerja migran, dan pekerja rantau mudik lebaran ke Jawa Timur. Lebih lagi beberapa negara tujuan kerja sedang terjadi “ledakan kasus,” terutama Malaysia.

Seluruh pekerja migrant yang mudik wajib menjalani karantina di Asrama Haji Surabaya. Namun kasus aktif di Jawa Timur tergolong telah melandai, tercatat sebanyak 1.902 kasus, bertambah 109 kasus (per-hari). Selain Bangkalan, Jawa Timur waspada peningkatan kasus di Madiun Raya, dan Malang raya.

Pelonjakan kasus diduga sebagai dampak kebijakan aglomerasi yang tidak tuntas. Terutama pembukaan area wisata lokal, saat libur panjang lebaran 1442 H. Pusat perbelanjaan, dan mal, juga dibuka bagai tak terkendali saat jelang lebaran.

Terutama di Jakarta, Bandung, kota Semarang, dan Surabaya.

Disesaki pengunjung yang tidak bisa menjamin jaga jarak antarorang. Walau pemerintah daerah, dan penyelenggara pusat perbelanjaan telah menyediakan masker, dan hand sanitizer.

Pemerintah telah berpengalaman mengendalikan Prokes selama setahun lebih. Dengan segala potensi kerumunan masa, termasuk kegiatan tradisi budaya, dan sosial keagamaan. Realitanya, pelaksanaan penyekatan mobilitas orang, tidak cukup ketat membendung arus mudik. Pola penyekatan secara aglomerasi bagai “saringan” yang jebol. Terutama pada batas wilayah eks-karesidenan. Bisa jadi, petugas lapangan tidak memahami benar konsep aglomerasi.

Pemerintah masih perlu menata isu pandemi lebih bijak, dan ramah psikologis. Masyarakat tingkat grass-root telah cukup menderita, terkungkung pembatasan sosial, dan kerugian ekonomi sangat parah. Pemerintah wajib menjaga psikologi sosial, menumbuhkan spirit menjaga kesehatan tanpa kegaduhan ketakutan masal. [*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Tantangan Penyiapan Kualitas Ketenagakerjaan BELAKANGAN ini, persoalan ketenagakerjaan dan kesempatan berusaha masyarakat untuk mendapatkan pekerjaaan bisa dibilang sangatlah kompleks. Bahkan, tantangan tersebut akan semakin menjadi berat dengan perkembangan revolusi industri 4.0 dan teknologi digital yang semakin cepat telah mampu mendisrupsi beragam sektor kehidupan termasuk industri dan ketenagakerjaan. Terlebih lagi, ditambah dengan berbagai sektor yang selama ini terdampak pandemi Covid-19.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2021 menunjukkan bahwa terdapat 19,1 juta tenaga kerja yang terdampak pandemi. Persoalan tersebut ditambah pula dengan pertumbuhan angkatan kerja baru yang cenderung terus meningkat setiap tahun, serta minimnya penduduk usia angkatan kerja yang siap pakai, atau pernah mengikuti pelatihan kerja sehingga menyebabkan terjadinya mismatched skill. Begitupun, angka pengangguran masih relatif tinggi, sementara daya saing atau produktivitas tenaga kerja juga masih rendah, (Kompas, 9/6/2021).

Masih relatif tingginya angka pengangguran dan rendahnya daya saing, bisa disebabkan oleh beberapa indikator, diantaranya bisa saja karena ketidaksiapan untuk beradaptasi terhadap perubahan dengan disrupsi sekarang ini. Untuk itu, diperlukan adanya kecepatan, ketepatan, dan efisiensi sebagai fondasi penting untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul yang siap bersaing. Selebihnya, guna mewujudkan tenaga kerja yang handal tersebutpun, tentu saja Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, diperlukan keterlibatan pemerintah daerah, swasta, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga keagamaan harus terlibat aktif bersama pemerintah pusat.

Seiring dengan berjalannya waktu, persoalan ketenagakerjaan tersebutpun semakin mengemuka dan sangat perlu menjadi suatu perhatian serius bagi pemerintah untuk dicari dan diupayakan jalan keluarnya. Tantangan nyata ketenagakerjaan adalah mempersiapkan SDM unggul yang mampu menghadapi isu teknologi digital, seperti big data, artificial intelligent, dan internet of things. Melihat situasi ketenagakerjaan yang demikian, menjadi logis adanya jika berbagai afirmasi kebijakan pemerintah yang melibatkan beragam pemangku kepentingan sangat dibutuhkan dalam memitigasi beragam persoalan ketenagakerjaan tersebut.

Tujuannya agar tenaga kerja nasional dapat tetap eksis dan berperan di era persaingan global yang ketat ini.

Mohammad Yusuf Dosen PPKn Univ. Muhammadiyah Malang

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

Halaman 4

SDM Pertanian di Era Digital Pertanian di era digital saat ini sangatlah berbeda dengan pertanian masa lalu. Pasalnya, pertanian saat ini, bukan hanya tentang makan. Namun, lebih dari itu pertanian sekarang adalah bagian dari lapangan kerja. Bahkan, pertanian itu mampu memperkuat perekonomian suatu daerah dan negeri ini.

O

leh sebab itu, peningkatan sumber daya manusia (SDM) tidak hanya dibatasi peningkatan produktivitas petani. Namun, juga peningkatan kemampuan petani untuk lebih berperan dalam proses pembangunan.

Penguatan SDM pertanian Indonesia merupakan negara pertanian yang artinya pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional.

Hal ini dapat ditunjukkan dari banyaknya penduduk dan tenaga kerja yang hidup atau bekerja dari sektor pertanian atau dari produk nasional yang berasal dari pertanian. Menurut Suryana (2003) sektor pertanian dengan produksi berbagai komoditas bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan nasional, telah menunjukkan kontribusi yang sangat signifikan.

Melansir data BPS, sektor pertanian tumbuh positif pada triwulan II 2020 PDB sektor pertanian tumbuh 16,24 persen quarter to quarter. Ekspor produk pertanian juga menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Nilai ekspor kumulatif selama Januari- Desember 2020 mencapai 451,8 triliun atau meningkat 15,79 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sebesar 390,2 triliun, (Republika, 4/6/2021) Namun, kendati demikian kebutuhan pangan akan terus meningkat dalam jumlah, keragaman, dan mutunya, seiring dengan perkembangan populasi kualitas hidup masyarakat.

P

mutlak perlu dihadirkan dan termanajemen dengan baik.

Manajemen SDM pertanian Indonesia sebagai Jumlah penduduk Indonegara agraris dengan nesia yang cukup besar pertanian sebagai salah dari data Kementerian satu sektor utama dalam Oleh : D alam N egeri (Kepembangunan bangsa.

Harun Rasyid mendagri, 2021) meMaka, idealnya hampir nyatakan jumlah penbisa dipastikan seluruh duduk Indonesia, sekitar kegiatan perekonomian 271.349.889 jiwa dan terus bertambah Indonesia berpusat pada sektor per1,6 persen per tahun, membutuhkan tanian. Mayoritas penduduknya berketersediaan pangan yang cukup be- profesi sebagai petani sehingga hal ini sar, yang tentunya akan memerlukan menjadikan sektor pertanian sebagai upaya dan sumberdaya yang besar sektor penting dalam roda struktural untuk memenuhinya. perekonomian Indonesia. Berangkat Realitas pangan dan laju per- dari kenyataan itulah, maka menjadi tumbuhan penduduk tersebut, tentu ideal adanya jika SDM pertanian perlu perlu terantisipasi dan termenejemen termanajemen dengan baik. Nah, beridengan baik. Pasalnya, tanpa manaje- kut ini ada beberapa langkah yang bisa men SDM yang handal, pengelolaan, dilakukan untuk memenajamen SDM penggunaan dan pemanfaatan sum- pertanian di era digital agar SDM ber – sumber lainnya menjadi tidak pertanian bisa tetap eksis di tengah berdaya guna dan berhasil guna. Da- berbagai tantangan. lam situasi demikian tidak mustahil Pertama, mendorong keterlibatgambaran tentang usaha pencapaian an SDM dalam kemajuan sektor tujuan nasional menjadi kabur yang pertanian mulai dari hulu hingga pada gilirannya dapat berakibat pada hilir dengan membangun pertanian kegelisahan atau keresahan di kalang- berskala ekonomi dan bisnis dengan an masyarakat. melibatkan teknologi pertanian yang Menjadi logis adanya jika pemenuh- modern sehingga mutlak adanya an pangan menjadi isu yang sensitif di untuk meningkatkan SDM pertanian dalam pembangunan karena akan agar memiliki kemampuan dalam mempengaruhi kehidupan berbangsa skill dalam penguasaan teknologi dan dan bernegara. Pemenuhan pangan informasi. sangat ditentukan oleh ketersediaan Kedua, membantu petani dalam serpangan yang bergizi yang didukung tifikasi lahan, mendorong pengelolaan dengan pengetahuan tentang gizi dan konsolidasi lahan, advokasi petani yang baik sebagai akibat dari semakin dalam pengelolaan warisan agar tidak baiknya kualitas SDM. Sekaligus, terbagi menjadi lahan sempit dalam guna mendukung pemenuhan pangan upaya mengurangi segmentasi lahan. agar dapat mencapai ketahanan dan Upaya-upaya tersebut dimaksudkan kedaulan pangan maka urgent adanya untuk menekan laju alih fungsi lahan jika penguatan SDM pertanian sangat pertanian dan segmentasi lahan, serta

mendorong pengembangan usaha tani berskala ekonomi.

Ketiga, melakukan pemberdayaan pertanian, yakni petani dan penyuluh sebagai agen utama pertanian. Oleh sebab itu, revitasilasi kinerja kelembagaan dan penyuluh pertanian akan memberikan kontribusi positif bagi peningkatan SDM pertanian. Selain itu pemberian ruang yang cukup untuk sektor swasta melalui privatiasi penyuluhan juga akan mendorong terciptanya penyediaan layanan informasi pertanian yang lebih kompetitif, efisien, dan efektif.

Keempat, mendorong petani untuk menggunakan sistem pemupukan berimbang yang diintegrasikan dengan pupuk organik, dan menerapan praktek budidaya pertanian yang tepat guna dan ramah lingkungan.

Kelima, meghadirkan pengadaan berbagai penyuluhan kepada petani lokal di setiap daerah tentang penerapan teknologi pertanian dan keuntungannya serta mengajak para petani lokal untuk beralih dari caracara konvensional menuju caracara yang lebih modern. Termasuk, pengembangan dan memantapkan kelembagaan petani pemakai air, serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, penyadaran, kepedulian dan partisipasi petani.

Melalui kelima menajamen SDM pertanian di era digital tersebut diatas, besar kemungkinan jika teraplikasikan dengan baik maka besar kemungkinan akan memberikan kontribusi yang baik bagi sektor pertanian di negeri ini. Sehingga, dengan begitu potensi SDM sektor pertanian di negeri dapat tereksplorasi dan termanajemen dengan baik.

Pandemi dan Mobilitas Penduduk

andemi Covid-19 adalah salah satu isu global yang masih berlangsung hingga saat ini. Dalam perjalanan penanganan dan pencegahan wabah Covid-19 terjadi berbagai macam dinamika mulai dari lingkup domestik, regional, dan internasional. Dinamika multidimensi hadir dalam pergolakan Pandemi ini, mulai dari aspek kesehatan, ekonomi, pendidikan, dst.

Dalam lingkup domestik negara Indonesia, kita dapat melihat dinamika yang terjadi diantaranya seperti kebijakan pemerintah terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), kasus korupsi dana bantuan sosial oleh pejabat negara, polemik pembelajaran jarak jauh (PJJ), dll. Lalu dalam lingkup regional dapat kita lihat salah satunya terdapat upaya taktis dalam rangka pemulihan ekonomi kawasan ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) dengan memperkuat perihal integrasi digital, sebagaimana dibahas dalam Pertemuan Tahunan ke-7 ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors’ Meeting (AFMGM).

Dalam lingkup internasional World Health Organization (WHO) mempunyai peranan dalam memberi arahan, peringatan, himbauan atau anjuran terhadap negaranegara di dunia termasuk Indonesia tentang informasi penanganan kesehatan masyarakat dengan segala dinamika dan masih banyak yang lainnya.

Salah satu pemicu utama terjadinya Pandemi Covid-19 adalah mobilitas penduduk. Sebagaimana dijelaskan dalam Artikel Penelitian “The effect of human mobility and control measures on the COVID19 epidemic in China” bahwa di China, sampai pada 23 Januari 2020 sebelum Wuhan mulai menetapkan status lockdown, rata-rata laporan atas kasus awal Covid-19 berasal dari Provinsi Hubei (81% dari keseluruhan kasus yang terjadi saat itu). Artinya mayoritas penduduk yang terjangkit Covid-19 dilaporkan terjadi di luar kota Wuhan, dan umumnya mereka memiliki catatan perjalanan dari kota tersebut, Wuhan. Fenomena pembatasan mo-

Begitu juga lonjakan bilitas penduduk setelah Covid-19 di Madura dipenyebaran Covid-19 sinyalir sebab kedatangan semakin meluas, separa PMI dari negara tetcara masif dilakukan angga. “Kenaikan yang oleh negara-negara di tinggi ini karena ada pedunia, termasuk Indoningkatan kasus secara nesia. Indonesia sendiri spesifik di klaster ini karemengawali penyebutan na Kudus memang adalah pembatasan mobilitas daerah ziarah. Sedangkan penduduk adalah deOleh : di Madura banyak pekerja ngan istilah pembatasan Muh. Azhari Anzar migran Indonesia yang sosial berskala besar pulang dari negara tet(PSBB) yang seiring angga,” ucap Budi Gunadi berjalannya waktu diganti oleh pemerintah dengan istilah Sadikin (Menteri Kesehatan) dilansir pemberlakuan pembatasan kegiatan Liputan6.com. Untuk jumlah kasus masyarakat (PPKM). Tetapi sering di Madura, kita bisa melihat inforkali terdapat celah ketidakefektifan masi dari CNN Indonesia (Senin, dalam proses pelaksanaanya baik dari 07/06/2021) bahwa jumlah kasus kalangan pemerintah, penegak hukum positif di Bangkalan Madura pada 6 Juni berada pada angka 139 kasus. dan masyarakat.

Salah satu isu hangat tentang Belum lagi laju mobilitas penduduk mobilitas penduduk yang terjadi di di kawasan Asia Tenggara yang Indonesia saat ini adalah puluhan semakin mudah karena erat kaitanimigran etnis Rohingya yang ter- nya dengan Masyarakat Ekonomi dampar di Aceh Timur dan kembali- ASEAN (MEA). Salah satu faktor nya Pekerja Imigran Indonesia (PMI) yang ditekankan dalam MEA sendiri menjadi penyebab melonjaknya kasus adalah adanya aliran bebas tenaga Covid-19 di Madura. Sebagaimana kerja terampil antar negara anggota informasi dari CNN Indonesia (Sabtu, ASEAN. Lalu dengan terbentuknya 05/06/2021) dijelaskan bahwa terdapat MEA pada tahun 2015 turut merubah 81 imigran Rohingya yang terdampar model atau pola migrasi, mobilitas di pesisir Desa Kuala Simpang Ulim, pekerja mulai berfokus pada keahliKecamatan Simpang Ulim, Kabupaten an keterampilan tinggi. Sehingga Aceh Timur. “Benar. informasi semen- memungkinkan lebih banyak lagi tara 81 yang sudah mendarat. Delapan mobilitas penduduk.

Dari contoh kasus-kasus tersemeninggal dan satu hilang,” kata Miftach (Imigran Etnis Rohingya) but, maka pemerintah perlu untuk sebagaimana dilansir CNN Indonesia. melakukan analisis mendalam atas Berdasarkan informasi yang diperoleh, masalah dan menerapkan penanterdamparnya Imigran tersebut karena ganan secara tepat dan efektif, karena kerusakan kapal. Kepala desa dan berkaitan dengan penyebaran wabah masyarakat setempat juga turut bepar- Covid-19, seperti kebijakan pemtisipasi dalam memberikan bantuan batasan wilayah, dsb. Dalam konteks kebutuhan hidup kepada para Imigran kajian Hubungan Internasional fokus seperti makanan dan minuman. Dalam studi keamanan dapat dipahami beberapa kasus di Indonesia, jika ada bahwa Pandemi Covid-19 sangat erat salah satu masyarakat terkena Covid- kaitannya dengan konsep Keamanan 19 maka dia akan segera diisolasi dan Manusia atau Human Security. wilayah tempat dia terjangkit virus Covid-19 dalam studi keamanan daakan ditutup sementara atau PPKM pat dikategorikan sebagai ancaman skala mikro. Kalau dibandingkan keamanan non-tradisional atau lebih dengan mobilitas manusia Imigran spesifiknya adalah ancaman Human Etnis Rohingya yang jumlahnya Security.

Ancaman Human Security lebih hingga puluhan, hal ini benar-benar menjadi ancaman cluster baru penye- dari sekedar batas ancaman militer baran Covid-19 di Indonesia. Terlebih atau menang kalah dalam peperangan masyarakat sekitar juga berinteraksi yang dikategorikan sebagai keamanan tradisonal. Secara sederhana Human dengan para Imigran.

Dosen FPP Universitas Muhmammadiyah Malang

Security adalah “keamanan (Manusia) dari ancaman-ancaman kronis seperti kelaparan, penyakit dan represi”. United Nations Development Programme (UNDP,1994) membagi konsep Human Security menjadi tujuh dimensi yaitu: Keamanan ekonomi, Keamanan pangan, Keamanan kesehatan, Keamanan lingkungan hidup, Keamanan pribadi, Keamanan komunitas, dan Keamanan politik. Maka jelas bahwa pendekatan ini bersifat komprehensif, dimana pendekatan Human Security berupaya untuk mencakup keseluruhan aspek kehidupan manusia beserta komunitasnya dari aspek-aspek tersebut.

Definisi dari Keamanan Kesehatan yaitu Perlindungan dari penyakit dan gaya hidup tidak sehat. Covid19 sendiri tergolong pada dimensi Keamanan Kesehatan, yang mana dengan adanya wabah tersebut menjadi sebuah ancaman terhadap kesehatan manusia dan harus segera ditangani. Kendati demikian Covid 19 juga berdampak pada dimensi yang lain. Kompleksitas dampak Covid-19 tentu dapat dianalisa menggunakan dimensi-dimensi pada pendekatan Human Security. Adapun perumusan kebijakan melalui pendekatan ini menggunakan beberapa pertimbangan antara lain Evidence Base Approach, Collaboration Method, Smart-Speed-Solidarity, Simplify the complex things, dan GovernanceRisk-Compliance. Yang mana nantinya hal tersebut dapat menjadi variabel dalam pengukuran tingkat efektifitas.

Sehingga penulis berpendapat bahwa pendekatan Human Security dapat dijadikan salah satu pedoman atau prinsip dalam proses penanganan Pandemi Covid-19. Termasuk didalamnya untuk mencari dan menemukan solusi atas problematika peningkatan mobilitas penduduk yang menjadi salah satu aspek penyebaran virus.

Pendekatan Human Security melibatkan pendekatan kolaboratif serta transdisipliner yang mana wilayah cakupannya mulai dari tingkat lokal, regional, nasional hingga global, yang bertujuan untuk mencapai hasil kesehatan yang optimal.

Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Brawijaya

PEMIMPIN UMUM: Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB: Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Zainal Ibad Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Ihsan Khalil, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Arif Yulianto Mojokerto: Hasan Amin, Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Kamis Pahing, 10 Juni 2021

PELAYANAN PUBLIK Pelaksanaan Vaksinasi Lansia Kelurahan Ardirejo Dipantau Unicef

Halaman 5

LINTAS PELAYANAN

Camat Hindun saat ngantor dan membuka pelayanan di Balai RW 5 Kel, Sidotopo, RW 10 Kelurahan Pegirian dan RW 14 Kel, Ujung

Tegaskan Sanksi, Kecamatan Semampir Perkuat Prokes Surabaya, Bhirawa Protokol kesehatan di wilayah Kecamatan Semampir Surabaya ini terus dilakukan sosialisasi bahkan sanksi bagi yang melanggar pun juga sudah dilakukan, namun masih ada saja warga yang tetap melanggar.

Apalagi Kecamatan Semampir ini berdekatan dengan Suramadu yang menjadi akses jalan warga Madura khususnya Bangkalan menuju Surabaya. Untuk mencegah terjadinya penularan yang sedang terjadi di Bangkalan maka Kecamatan Semampir akan mempertegas sanksi bagi yang melanggar prokes.

“Semenjak terjadinya Covid-19, sosialisasi protokol kesehatan ini sudah kita lakukan setiap hari. Bahkan sanksi juga sudah kami lakukan baik berupa denda maupun swab antigen. Tapi masih saja ada warga yang melanggar,” terang Camat Semampir, Siti Hindun Robba Humaidiyah, S.Pd,SE,M.Si diruang kerjanya, Rabu (9/6).

Camat Hindun menambahkan kebanyakan yang melanggar itu bukan warga Kecamatan Semampir, hanya sedang melintas di wilayah Semampir. “Namun dengan adanya kejadian di Bangakalan ini, maka kami akan melakukan tindakan tegas bagi warga di Kecamatan Semampir untuk benar-benar melakukan protokol kesehatan,” tegasnya.

Harapannya, agar tidak ada warganya yang tertular atau menderita Covid-19. “Mematuhi prokes ini sangat penting demi kesehatan bersama. Untuk itu kami akan terus melakukan sosialisasi kepada warga agar benar-benar peduli terhadap protokol kesehatan. Bahkan ketegasan sanksi akan kami lakukan bila ada warga yang melanggar,” ujar Camat Hindun. [riq]

Situbondo, Bhirawa Ada pemandangan yang tak biasa disela sela pelaksanaan vaksinasi khusus untuk kalangan warga lanjut usia (lansia) di kawasan Kelurahan Ardirejo Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, Rabu (9/6). Ini setelah ada dua perwakilan Unicef Indonesia berkesempatan memantau pelaksanaan vaksinasi untuk warga lansia kemarin. Keduanya masing-masing bernama Ermi Doen dan Gunilla Olson.

Hasil pengamatan di lokasi kegiatan menyebutkan, kedatangan perwakilan Unicef Indonesia itu murni untuk melihat pelaksanaan vaksinasi untuk warga lanjut usia. Kehadiran keduanya didampingi Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan Pemberantasan Penyakit Menular Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Situbondo, Edy Suprapto bersama Lurah Ardirejo Rocky Syahbana S.Sos berikut jajaran Babinkamtibmas serta Babinsa setempat.

Menurut Lurah Ardirejo, Rocky Syahbana, kunjungan perwakilan Unicef Indonesia bertujuan untuk percepatan vaksinasi pada warga lanjut usia (lansia) dengan penerapan melalui pola pendekatan sinergritas bersama aparatur Kelurahan kultural dan kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) setempat. “Ya ini salah satunya untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi kalangan warga lanjut usia.

Sehingga jumlahnya semakin hari kian meningkat atau cepat bertambah,” ujar

mantan Sekretaris Kelurahan Patokan Kecamatan Kota Situbondo itu.

Masih kata Rocky Syahbana, dari kunjungan tersebut pihaknya juga menyampaikan sejumlah hal yang menjadi kendala masih rendahnya cakupan vaksinasi bagi kalangan warga lanjut usia. Satu hal lainnya, sebut Rocky Syahbana, munculnya ketakutan kalangan warga lansia saat akan menjalani vaksinasi.

“Ditengah pelaksanaan vaksinasi ini juga beredar kabar bahwa vaksin dapat membahayakan warga. Namun hal itu bisa ditepis dengan baik,” beber Rocky Syahbana.

Rocky kembali menerangkan, secara umum pelaksanaan vaksinasi bagi warga lanjut usia di Kantor Kelurahan Ardirejo berjalan dengan baik dan lancar. Bahkan, papar Rocky Syahbana, sejak awal ada kegiatan vaksinasi muncul antusias yang tinggi dari kalangan

warga lansia yang ada di Kantor Kelurahan Ardirejo. “Untuk vaksinasi disini berjalan sangat bagus. Mulai hari pertama saja sudah ada 54 orang lansia menjalani vaksinasi. Catatan ini merupakan yang terbaik dari 136 desa dan Kelurahan se-Situbondo. Ini sumber data dari Dinkes Kabupaten Situbondo,” pungkas Rocky.

Salah satu warga lansia yang tercatat di Kelurahan Ardirejo mengaku senang dirinya bisa tuntas mengikuti vaksinasi untuk tahap pertama maupun tahap kedua. Kata dia, dengan vaksinasi, penyebaran Covid-19 diharapkan bisa ditekan sekecil mungkin, terutama waraga yang ada di lingkungan Kelurahan Ardirejo. “Kami berharap kegiatan vaksinasi yang dipantau jajaran Unicef perwakilan Indonesia dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya,” terangnya. [awi]

BPN Kabupaten Malang Persiapkan Bahas Pembebasan Lahan Jalan Tol Malang-Kepanjen Kab Malang, Bhirawa Rencana Pemerintah Pusat akan segera membangun Jalan Tol Malang-Kepanjen. Sehingga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang telah mempersiapkan berbagai kebutuhan untuk membangun jalan tol tersebut, termasuk juga untuk pembebasan lahan yang nantinya dijadikan jalan tol. Sehingga untuk membebaskan lahan, maka melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang.

Dan saat ini sudah melakukan persiapan untuk pembahasan pembebasan lahan pembangunan jalan Tol Malang-Kepanjen.

“Kami kini masih persiapan dalam pembahasan pembebasan Jalan Tol Malang-Kepanjen. Dan untuk tahun ini, masih dalam tahap persiapan terkait konsep pembebasan lahan, dan hingga sekarang masih belum ada pembebasan lahan,” Kepala BPN Kabupaten Malang, La Ode Asrafil, Rabu (9/6), kepada wartawan.

Menurut dia, persiapan itu dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah, dalam hal ini pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), jadi BPN Kabupaten Malang menunggu Perencanaan dan Dokumen Penentuan Lokasi (Penlok) pembangunan jalan tol itu. Sehingga untuk pihaknya belum melaksanakannya, karena belum masuk dalam tahap pelaksanaan pembebasan lahan itu. Oleh karena itu, BPN Kabupaten Malang akan melakukan tahapan pembebasan lahan jika Kementerian PUPR telah memberikan tahapan perencanaan dan persiapan. [cyn]

kerin ikanto/bhirawa

Bupati dan Wabup Gresik melaunching angkutan perintis dan peletakan batu pertama pembangunan masjid di Bawean.

Turun dari Kapal

Bupati Gresik Langsung Melaunching Angkutan Umum Perintis di Bawean Gresik,Bhirawa Dalam kunjungan kerjanya ke Pulau Bawean, Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani (Gus Yani) dan Wakil Bupati (Wabup) Aminatun Habibah (Bu Min) bersama rombongan langsung melakukan launching angkutan umum perintis di Sangkapura, Kecamatan Tambak dan angkutan penyeberangan perintis Bawean Pulau-Gili pulang pergi.

Setibanya di Pelabuhan Sangkapura pada Selasa (8/6/2021) siang, Bupati langsung didaulat untuk melaunching alat angkutan umum yang berada di Pulau Putri tersebut. Seakan tak lelah

setelah 4 jam berlayar dengan kapal cepat dari Pelabuhan Gresik, Gus Yani dan Ning Min melepas 2 unit minibus milik Perum Damri yang masing-masing berkapasitas 15 orang penumpang.

Launching itu dilakukan di halaman kantor Pelabuhan Sangkapura atau sekitar 2 kilometer dari dermaga kapal cepat. Sekitar 30 menit dengan berjalan kaki rombongan bupati dari Gresik memenuhi kursi undangan yang ada diitempat yang disediaakan.”Saya senang dengan tempat acara yang disediakan ini karena berada di luar ruangan. Selain langsung menghadap laut yang

indah, kita sendiri harus sadar dan tetap melaksanakan protokol kesehatan di masa pandemi yang belum berakhir ini” kata bupati mengawali sambutannya.

Disisi kanan tempat bupati memberi sambutan dua kendaraan minibus yang sudah dihidupkan mesinnya. Dua kendaraan inilah yang bakal melayani masyarakat dari Sangkapura ke Tambak dan sebaliknya. “Memang dua angkutan ini sangat terasa masih kurang. Tapi kami akan terus mengevaluasi kebutuhan masyarakat ini dan akan saya ambil kebijakan apabila [eri]

Lewat SIMONEV PRO Pantau Capaian Program Pembangunan Probolinggo, Bhirawa Pemerintah Kota Probolinggo melalui Bagian Administrasi Perekonomian mensosialisasikan strategi pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah, melalui aplikasi SIMONEV PRO (Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan), di Bale Hinggil.

SIMONEV PRO dibuat untuk monitoring dan evaluasi (monev) visi misi kepala daerah dalam RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah) selama lima tahun. Dengan adanya aplikasi baru ini monev dapat mempermudah dan mengontrol target capaian pembangunan dalam setiap tahunnya.

Sosialisasi diikuti oleh Kasubag Program dan operator di sejumlah Perangkat Daerah (PD) dibawah garis koordinasi Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan.

Seperti Dinas PU Penataan Ruang dan PKP, Bappeda Litbang, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian, DPMPTSP dan Naker, BPPKAD. Hadir pula Kepala DLH Rachmadeta Antariksa, Plt Kepala Dinas Kominfo Pujo Agung Satrio.

Kabag Administrasi Perekonomian Heri Astuti, Rabu (9/6) mengatakan, sosialisasi dan pelatihan pada operator Perangkat Daerah (PD) teknis tentang aplikasi SIMONEV PRO, merupakan tindak lanjut proyek perubahan Diklat PIM 2 Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan.

“Kami berharap melalui aplikasi ini dapat terwujud evaluasi monitoring dan pembangunan yang lebih baik lagi. Karena data dapat digunakan untuk memantau perkembangan pembangunan secara realtime terutama program prioritas

wiwit agus pribadi/bhirawa

Pemkot Probolinggo sosialisasikan SIMONEV PRO.

wali kota,” terang Heri Astuti.

Sementara itu, Sekda drg Ninik Ira Wibawati yang mewakili Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin mengungkapkan dukungannya terhadap aplikasi SIMONEV PRO. “Program ini sangat penting untuk evaluasi pembangunan di Kota Probolinggo. Saya tertarik dengan model aplikasi seperti ini, jadi akan saya monev terus,” tuturnya.

Sekda perempuan pertama di Kota Probolinggo ini menambahkan, pihaknya akan memastikan SIMONEV PRO terus berjalan dan bermanfaat untuk pemerintah kota dan masyarakat. “Karena SIMONEV PRO bisa memantau secara realtime capaian anggaran dan fisik pembangunan Perangkat Daerah (PD). Tolong dibantu untuk entry data jangan terlambat dan tepat waktu. Dengan aplikasi ini dapat membantu wali kota membuat kebijakan, “ kata drg Ninik.

Ditemui secara terpisah, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pem-

bangunan Setiorini Sayekti mengungkapkan bahwa fungsi monitoring dan evaluasi menduduki prosisi strategis pelaksanaan kinerja pemerintah.

Hasil evaluasi yang didapat ini sebagai salah satu acuan untuk perencanaan berikutnya. Jika terjadi suatu permasalahan maka evaluasi itulah menjadi bahan perbaikan bagi pemda, sehingga ditemukan terobosan untuk mengatasi berbagai permasalahan.

Selama ini fungsi pemantauan dan evaluasi yang sudah berjalan hanya berdasarkan laporan manual dan dirasa kurang efisien. “Sehingga masukan yang diberikan kepada sekda, sekda kepada wali kota akhirnya membutuhkan waktu lebih lama sedangkan masalah di lapangan terus terjadi. Oleh karenanya dibutuhkan terobosan, inovasi agar pemantauan dan evaluasi berjalan efektif efisien dengan didukung perkembangan teknologi informasi,” jelas Rini-sapaan Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan. [wap]

Bhir

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Kamis Pahing

Naik 65 Poin, Unair Masuk 500 Top Dunia QS World U Surabaya, Bhirawa Baru-baru ini QS World University Ranking merilis daftar 500 Perguruan Tinggi (PT) terbaik di dunia. Universitas Airlangga (Unair) Surabaya termasuk didalamnya. Capaian prestasi ini tentu membanggakan bagi Uniar.

Pasalnya, selama bertahun - tahun, perangkingan PT versi QS World University didominasi tiga PT Negeri besar di Indonesia, seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI) dan Institute Teknologi Bandung (ITB). Dalam QS World University Ranking ini Unair, masuk dalam 465 top dunia.

Menurut Rektor Unair, Prof Moh Nasih, Rabu (9/6) kemarin, ranking ini wujud pengakuan dari orang luar, melalui proses assesment dan penilaian ini dinilai sebagai pengakuan atas reputasi yang dimiliki Unair.

Alhamdulillah Indonesia mempun-

Rektor Unair, Prof Moh Nasih

yai empat PT yang masuk di 500 top dunia versi QS mengikuti UGM, UI dan ITB. Karena tahun - tahun sebelumnya hanya tiga PTN besar.

Perangkingan versi QS World University ini mengalami pencapaian yang signifikan bagi Unair. Pasalnya, dikatakan Prof Nasih, selama lima tahun terakhir Unair naik lebih dari 200 poin. Dari yang tahun sebelumnya berada di ranking 520 - 530, naik 65 poin di tahun 2021 ini.

"Opini yang berkembang di publik selama ini untuk mencapai ranking tertentu meski memperbanyak publikasi, dosen dan mahasiswa in-

ternational. Semua dipaksa untuk menulis artikel dan publikasi di QS. Untuk kasusnya Unair jalannya berbeda. Pencapaian 500 lebih ini banyak dilakukan di tiga indikator penting,'' urainya.

Tiga indikator utama yang dimaksud yakni Academic Reputation yang berkaitan dengan kerjasama dan jejaring dengan para peneliti maupun akademisi seantero dunia. Mengingat selama lima tahun terakhir 87 institusi yang masuk di top 100 berkerjasama dengan Unair. Pada indikator ini, Unair berada di posisi 310 top dunia, meningkat 40 point di banding tahun sebelumnya.

"Kolaborasi baik untuk riset kami dorong terus. Sehingga kualitas peneliti dan dosen menjadi sejajar dengan kawan - kawan di banyak

negara. Baik Malaysia, Singapura, hingga Australia. Ini yang menyebabkan mereka mempunyai opini, Unair terkemuka dibidang akademik,'' jabarnya.

Kedua, indikator Employer Reputation yang diambil dari para pengguna lulusan. Disamping kualitas juga dari kerjasama yang dibangun sebagai mitra akademik maupun mitra industri untuk kesempatan berkarir. Di kategori ini posisi Unair berada di peringkat 176 top dunia.

"Ini berkontribusi sangat besar.

Lulusan Unair mendapat pengakuan positif, kita naik 96 point.

Dari data yang ada kita yakin dan optimis bahwa hasil menunjukkan reputasi Unair semakin meningkat dimata akademisi luar negeri dan para pengguna lulusan. Terakhir yakni indikator, Faculty Identity

DPRD Jatim Temukan Buku SD Berisi Contoh Pacaran DPRD Jatim, Bhirawa Buku Lembaga Kerja Siswa (LKS) kelas V Madrasah Ibtidaiyah (MI) mendadak gempar. Pasalnya, di LKS ini menyebutkan ciri - ciri orang munafik sebagai contoh ingkar janji saat pacaran. Hal itu pun membuat kaget Anggota DPRD Jatim, Ahmad Iwan Zunaih, saat mendampingi anaknya belajar. Ia pun langsung terkejut saat LKS itu ada pada lembaran bab terkait munafik.

Dalam buku LKS itu tertulis ciri ciri orang munafik, seperti janjian ketemu sama pacar Warung Kebab Bang Piih tetapi tidak datang karena lebih mementingkan bisnis.

"Saat saya mendampingi anak belajar ada bab terkait masalah munafik. Cuma contohnya itu tidak etis sama sekali dan tidak mendidik. Contoh - contoh itu juga sering terjadi,'' ungkapnya kepada Bhira-

wa, Rabu (9/6) kemarin. Gus Iwan, sapaan akrabnya ini pun tidak jarang menemukan hal serupa yang ada pada lembaran LKS. Politisi Partai NasDem juga mendesak Dinas

Pendidikan, Kementerian Agama untuk bertanggung jawab.

"Seharusnya menyeleksi menyeluruh LKS - LKS yang disebar kepada para siswa. LKS itu harus ada

Di LKS ini menyebutkan ciri - ciri orang munafik sebagai contoh ingkar janji saat pacaran.

semacam akreditasinya. Jangan semua penerbit bisa menerbitkannya, akhirnya seperti ini tidak ada audit, tidak ada edit dan tidak ada acuan yang baku,'' ujar Anggota Komisi B DPRD Jatim ini. Apalagi, lanjut dia, pelajaran untuk anak anak usia dini harus lebih diperhatikan. Demi tumbuh kembang anak agar tidak terpapar dan mengarah pada perbuatan yang tidak elok.

"Hal - hal semacam ini akan terus membekas pada diri anak dan bila tidak diperhatikan secara serius, maka bagaimana mutu pendidikan kita kedepannya khususnya dalam pembentukan karakter anak bangsa,'' pungkasnya. Seharusnya, tambah Gus Iwan, Dewan Pendidikan dan Kementerian Pendidikan serta Kementerian Agama hingga Dinas Pendidikan bersama-sama membikin akreditasi LKS. [geh]

FISIP UB, Segera Merealisasikan Internasionalisasi Kampus

BANGKU POJOK

wiwit agus pribadi/bhirawa

Dispendik verifikasi penyusunan RKAS BOS 2021.

Dispendik Verifikasi Penyusunan RKAS BOS 2021 Probolinggo, Bhirawa Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Probolinggo melakukan verifikasi penyusunan RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) BOS (Bantuan Operasional Sekolah) tahun anggaran 2021 selama dua minggu.

Kegiatan ini dilaksanakan di SDN Karanggeger 1 Kecamatan Pajarakan untuk lembaga yang berada di wilayah timur, dan SDN Kedungdalem II Kecamatan Dringu untuk lembaga yang berada di wilayah barat Kabupaten Probolinggo.

Verifikasi penyusunan RKAS BOS tahun 2021 ini mengundang Kepala Sekolah dan Operator Sekolah di jenjang Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Probolinggo. Sesuai dengan Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan, setiap sekolah pada semua jenjang pendidikan, termasuk SMP harus menyusun Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Menurut Sekretaris Dispendik Kabupaten Probolinggo, Edi Karyawan, kegiatan verifikasi penyusunan RKAS BOS tahun anggaran 2021 ini bertujuan untuk penyusunan RKAS sesuai dengan unit cost yang baru. "Tahun ini ada perubahan unit cost dana BOS dibanding dengan tahun yang lalu adalah cost unit untuk jenjang SD Rp900.000 per siswa per tahun menjadi Rp940.000 per siswa per tahun. Sementara untuk jenjang SMP Rp1.100.000 per siswa per tahun menjadi Rp1.160.000 per siswa per tahun,'' katanya. [wap]

Malang, Bhirawa Tantangan yang dihadapi Perguruan Tinggi (PT) menuju skala internasional semakin meningkat. Tuntutan untuk terus beradaptasi baik aspek teknologi mamupun Sumber Daya Manusia (SDM) harus selalu dipenuhi. Tak pelak, beberapa sektor perlu untuk selalu bersinergi pula dengan kebijakan yang diterapkan kementerian. Hal inilah yang dihadapi FISIP Universitas Brawijaya (UB) Malang melalui kegiatan yang diselenggarakan secara hybrid di Ijen Suites Hotel Malang, Selasa (8/6) kemarin.

Focus Group Discussion (FGD) Rencana Strategis FISIP UB Malang menghadirkan beberapa pembicara yang kompeten pada bidangnya, terutama internasionalisasi. Target untuk segera merealisasikan internasionalisasi diharapkan bisa segera tercapai dengan rencana strategis yang disusun.

"Salah satu cara untuk menuju skala internasional dengan meningkatkan ranking, dan salah satu cara meningkatkan ranking internasional dengan menjalin kerjasama internasional, selain meraih akreditasi internasional tentunya,'' ujar

Abdul Ghofar, Dekan FEB UB sekaligus salah satu pembicara dalam kegiatan ini.

Selain itu, membuka kelas internasional untuk menarik mahasiswa internasional merupakan cara lain menuju strategi internasionalisasi. ''Di UB , FEB UB yang pertama kali membuka kelas internasional dimana seluruh mahasiswanya melakukan overseas academic program, disamping penggunaan Bahasa Inggris dalam tiap pembelajarannya,'' tambahnya.

Semetara itu, Dekan FIA UB Malang, Andy Fefta Wijaya menjelaskan, Renstra fakultas itu merupakan gambaran program dan target kinerja empat tahun ke depan "Visi fakultas merupakan skala makro yang harus dicapai. Secara keseluruhan visi misi fakultas perlu dijabarkan dalam bentuk kegiatan dan program kerja, disamping pemanfaatan Indikator Kinerja Utama (IKU) fakultas.

Berangkat dari hal itu, tentunya tantangan yang dihadapi FISIP UB juga dihadapi oleh masing - masing program studinya. Tiap program studi diharuskan mampu menyesuaikan dengan tantangan skala global hingga skala internal. [mut]

M taufiq/bhirawa

Kepala Dindik Jatim, Wahid Wahyudi menyerahkan piala juara I

Kota Malang Pertahankan Ju Surabaya, Bhirawa Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat provinsi 2021 telah berakhir Kamis (9/6) kemarin. Kota Malang sukses mempertahankan juara umum LKS di tingkat provinsi tahun ini. Kota Malang meraih 19 medali dengan sembilan bidang lomba juara I, III bidang lomba juara II dan tujuh bidang lomba juara III. Kacabdindik wilayah Kota Malang, Ema Sumiarti menuturkan, segala persiapan telah dilakukan menjelang LKS di tingkat provinsi.

Karenanya, tak heran jika Kota Malang kembali dinobatkan menjadi juara umum di tahun ini.

"Alhamdulillh kita mempertahankan juara umum. Startegi kita kita maskimalkan. Apalagi beberapa sekolah sudah menjadi langganan juara,'' ujar Ema, usai penutupan LKS 2021 tingkat provinsi di SMKN 6 Surabaya.

Dalam persiapan di tingkat nasional, Ema mengatakan, jika pendampingan akan dilakukan secara intensif untuk pebimbing dan kontingen LKS. "Kami sudah menduga. Sudah tahu peta Kota Malang. Persiapannya juga sudah matang. Jadi di nasion kita targetkan emas. Kita kontroling dan kita kasih pembekalan lebih ma-

tang lagi,'' tandasnya.

Sementara itu, dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Wahid Wahyudi menyebut, dari 51 bidang lomba, hanya 45 yang akan dilombakan di tingkat nasional.

Bagi kontingen yang menjadi jua-

ra I, akan sec mengikuti LKS na "LKS ini sebu menampilkan kr fitas siswa ses keahlian siswa y kan secara bert

Kota Malang kembali menjadi juara umum LKS tingkat provinsi y

Suasana FGD FISIP UB menuju internasionalisasi kampus.

GALERI

SISWA

Komisi A Minta Usulan Tambahan Formasi untuk Guru PAI SD Komisi A DPRD Tulungagung meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Dindikpora), serta Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tulungagung untuk saling berkoordinasi guna melakukan susulan usulan tambahan formasi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang tahun ini sangat minim.

Oleh: Wiwieko, Kabupaten Tulungagung

zainal ibad/bhirawa

Para guru PAI saat kembali mengadakan audiensi dengan Komisi A DPRD Tulungagung, Selasa (8/6) siang.

Permintaan ini disampaikan saat audiensi kembali antara Komisi A DPRD Tulungagung dan DPD Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) Kabupaten Tulungagung, serta instansi terkait di Kantor DPRD Tulungagung, Selasa (8/6) kemarin.

"Hingga kini belum ada pendaftaran CASN termasuk PPPK. Masih ada jeda waktu untuk mengusulkan tambahan

formasi untuk guru PAI utamanya yang untuk SD,'' ujar Ketua Komisi A DPRD Tulungagung, Gunawan.

Menurut Gunawan, susulan usulan tambahan formasi guru PAI itu mendesak dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten Tulungagung ke Kemenpan RB. Apalagi Kabupaten Tulungagung benar - benar membutuhkan tenaga guru PAI. "Semoga berhasil. Karena

memang tenaga guru PAI untuk SD di Tulungagung betul - betul kurang,'' tuturnya.

Gunawan juga menjelaskan, untuk lebih meyakinkan agar kebutuhan guru PAI dapat segera diusulkan ke Kemenpan RB, DPRD Tulungagung akan pula melakukan desakan pada Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo. ''Nanti rencananya soal ini akan dibawa saat pertemuan fraksi dengan bupati,'' tandasnya.

Keputusan untuk pengusulan tambahan formasi guru PAI ke Kemenpan RB ini disambut gembira Ketua DPD AGPAII Kabupaten Tulungagung, Mujiono. Ia menyatakan lega dengan hasil audiensi bersama Komisi A DPRD Tulungagung serta instansi terkait.

"Putusan untuk pengusulan tambahan formasi guru PAI

membuat kami ada harapan.

Apalagi bagi para guru honorer yang usianya sudah mendekati 35 tahun,'' katanya.

Mujiono berharap, dengan pengunduran pendaftaran PPPK dapat membuat usulan tambahan formasi guru PAI dapat direalisasi oleh Kemenpan RB. ''Di Tulunggung ada 265 SD negeri yang guru PAI-nya belum bersatus PNS. Tadi Kemenag Tulungagung pun mengaku tidak pernah mengadakan rekrutmen ASN guru PAI sejak tahun 2005,'' paparnya.

Sebelumnya, Plt Kepala BKPSDM Kabupaten Tulungagung, Kamsiah, juga menyatakan akan mengakomodir hasil audensi bersama Komisi A. Ia menyebut akan melakukan usulan formasi susulan untuk guru PAI ke Kemenpan RB. [*]

rawa

AYAAN

g, 10 Juni 2021

& OLAHRAGA

University Ranking Rasio yang naik 47 poin menjadi ranking 346,'' tandasnya.

Sementara itu, pada perangkingan nasional Unair berada di peringkat keempat setelah UGM dengan poin 254 top dunia, UI 290 top dunia (naik satu poin), dan ITB naik 10 poin menjadi 333 top dunia dan Unair naik 65 point menjadi 456 top dunia.

Dengan capaian ini, kedepan, Prof Nasih menekankan, akan memperbaiki peningkatkan berbagai kualitas dari kerjasama dengan mitra. Terlebih dalam Program MBKM, PT diharapkan dan didorong untuk menjadi PT terbaik didunia.

"Format dan kualitas kerjasama ditingkatkan, kami pasifkan untuk saling berbagi kapasitasnya. Disamping itu, kami dorong dalam peningkatan publikasi sehingga mempunyai impact yang siginifikan. Se-

Halaman 7

Gelar Webinar Kebangsaan, Untag Ajak Generasi Milenial Contoh Figur Bung Karno Surabaya, Bhirawa Memperingati Bulan Bung Karno dan Hari Lahir Pancasila, Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya menggelar Sarasehan Nasional Kebangsaan, Selasa (8/6). Kegiatan yang terlaksana secara Daring ini menghadirkan narasumber Djarot Syaiful Hidayat (mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta) dan Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Prof Dr Hariyono.

Dalam sarasehan itu, Djarot melalui paparan materinya mengungkapkan perlunya mengembalikan jiwa patriotik dan nasionalisme. Dia mengambil contoh figur Bung Karno dengan seluruh sikap dan tindakan cinta tanah air berdasarkan nilai theisme, sosialisme dan nasionalisme. "Memang perubahan dan kemajuan jaman berdampak negatif pada berbagai aspek, baik politik, ekonomi hingga budaya. Ini terjadi karena nilai - nilai Pancasila, UUD 1945, wujud dan jatidiri bangsa serta Trisakti dilupakan,'' tegasnya.

Djarot menyayangkan banyaknya generasi milenial yang tidak lagi mengenal sejarah Indonesia. Maka diharapkan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan seperti sekolah, agar memasukkan nilai - nilai nasionalisme dan patriotisme. Misalnya dengan pengadaan Program Volunteer atau sukarelawan.

"Adanya kegiatan seperti ini saya

hingga bisa dilanjutkan dalam bentuk visitasi. Target minimal untuk memperbanyak penelitian dan publikasi yang kita lakukan akan didorong terus menerus,'' tegasnya.

Pihaknya meyakini dengan memperbaiki indikator pertama impact publikasi minimal visitasi dan produk yang bisa digunakan masyarakat, melibatkan pengajar dari berbagai industri serta menambah international student akan meningkatkam perankingan PT selanjutnya.

"Target selanjutnya memperbaiki aspek yang kami miliki. Kami saat ini tidak ngomong ke berapa ratus, tapi fokus pada perbaikan beberapa proses yang kami lakukan. Hasil akan mengikuti prosesnya. Dengan perbaikan ini, tentu ranking akan mengikuti salah satunya di times higher,''' pungkasnya. [ina]

harap menjadi wadah bagi generasi milenial mempelajari nilai - nilai Pancasila. Adanya empati saat membantu masyarakat, itu sudah merupakan nilai Pancasila. Kemudian bergaul dengan berbagai macam suku, agama dan ras, itu sudah masuk nilai toleransi. Hal yang seperti ini perlu dikembangkan dengan konteks kekinian,'' jabarnya.

Kemajuan teknologi juga bisa menjadi wadah merevitalisasi jiwa patriotik dan nasionalisme pemuda, dengan adanya konten - konten yang diisi dengan nilai nilai nasionalis dan kearifan Indonesia.

Hal yang sama disampaikan Prof Hariyono. Menurutnya tantangan dan ancaman dari kemajuan suatu peradaban

tidak bisa terelakkan. Namun, ideologi Pancasila sebagai pedoman bangsa menjadi penuntun dalam menghadapi seluruh persoalan yang ada.

"Bung Karno melalui ideologi Pancasila tidak hanya mengajak masyarakat Indonesia untuk reaktif dan bersikap defensif terhadap ancaman dan tantangan yang ada, namun mendorong kita untuk berpikir kreatif, konstruktif dan progresif. Jangan sampai kita hanya larut dalam reaksi sampai lupa pada misi mulia ideologi bangsa kita,'' tuturnya.

Sementata itu, Pengurus Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 (YPTA) Surabaya, J Subekti menjelaskan, dalam menghadapi degradasi pema-

Puluhan peserta mengikuti webinar kebangsaan yang diadakan Unatg Surabaya.

haman terhadap nasionalisme di Indonesia yang multietnis dan multikultur, dibutuhkan revitalisasi semangat gotong royong serta kolaborasi dalam membangun kembali jiwa Pancasila dan nasionalisme.

Dalam proses revitalisasi ini dibutuhkan aksi nyata, misalnya Pembumian Pancasila. Hal ini bertujuan agar Pancasila tidak hanya untuk berteriak melainkan untuk bertindak. Dia juga mengajak tokoh masyarakat, tokoh agama hingga tenaga pendidik untuk memberikan ketauladanan hidup normatif sesuai Pancasila dan UUD 1945.

"Mari memberi tauladan, bagaimana kita bersikap dan berbicara sebagai tokoh panutan. Jangan sampai malah memecah belah didalam institusi, di dalam bangsa,'' jelasnya.

Rektor Untag Surabaya, Mulyanto Nugroho menambahkan, tantangan kondisi Indonesia saat ini adalah banyak nilai - nilai Bhineka Tunggal Ika yang tercabik-cabik seperti adanya intoleransi, radikalisme dan terorisme, korupsi hingga kesenjangan sosial ekonomi.

"Adalah tugas kita untuk merevitalisasi jiwa patriotik dan nasionalisme,'' urainya Menurut Mulyanto, revitalisasi jiwa patriotik dapat diwujudkan melalui sikap serta memperkokoh wawasan kebangsaan. Ditekankan pentingnya dilakukan revitalisasi nilai - nilai Pancasila bagi generasi muda yang nantinya akan menjadi pemimpin bangsa. [ina]

Komnas PA Datangi Polres Batu

Indikasi adanya Keterlibatan Oknum Lain dalam Kasus Hukum SMA SPI Kota Batu, Bhirawa Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak (PA) mendatangi Mapolres Batu untuk mendukung Posko pengaduan hotline korban pelanggaran hukum di SMA Selamat Pagi Indonesia (SPI), Rabu (9/ 6). Komnas PA memberi penguatan terhadap Posko ini untuk bisa mengumpulkan data akurat terkait

Diana Rahmatus Sholichah/bhirawa

bidang lomba Hairdressing yang diraih siswa SMKN 3 Malang.

Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait saat mengunjungi anak - anak di KPCMR yang berada di Omah Koempoel Batu, Rabu (9/6).

tingkat kab/kota di mana dari 38 kab/kota terbagi menjadi empat wilayah kerja. Juara I, II, III ditahap ini mengikuti LKS provinsi.

Dan juara I akan mengikuti di tingkat nasional,'' jelasnya.

Ema menjelaskan, jika dalam

yang diserahkan langsung Kepala Dindik Jatim, Wahid Wahyudi.

Olimpiade Sains Nasional (OSN) Jatim baru menjadi juara umum pada 2020. Tentu, ditahun 2021 pihaknya berharap LKS SMK bisa memboyong juara umum yang tahun lalu diboyong Jawa Tengah.

"Pelaksanaan akan dilakukan Oktober. Sehingga kami meminta kacabdin dan kasek untuk terus menjaga motivasi dan semangat selama mengikuti kejuaraan ditingkat provinsi harus membara sampai nasional,'' pungkasnya.

Sementara itu, juara I LKS bidang lomba hairdressing, Dhea Anggie Yayang Vionella mengungkapkan jika hasil capaiannya merupajan buah dari kerja keras yang ia lakukan. Pasalnya, persiapan latihan secara intensif dilakukan sebelum LKS tingkat provinsi dilaksanakan.

"Ya latihan tiap hari, ada ilmu baru latihan lagi. Nanti bisa jadi tambahan ilmu baru. Setelah ini akan ada pendampingan secara langsung dengan menggunakan model,'' kata siswa SMKN 3 Malang. Ia mengakui jika persoalan ketepatan dan kecapatan menjadi kendalanya saat LKS. Karenanya, untuk mempersiapakan di tingkat nasional, Dhea akan memperbaiki hal itu. [ina]

sudah mengadu secara hotline atau darurat sudah mencapai 60 orang. Sedangkan korban yang sudah melapor ke Polda Jatim dan mendapat berita acara pemeriksaan (BAP) sebanyak 14 orang/ korban. "Sebanyak 14 korban ini sudah mendapatkan BAP dan juga sudah divisum,'' ujar Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait ditemui saat datang ke Mapolres Batu, Rabu (9/6).

Arist menjelaskan, selain ke 14 korban ini, ada lagi korban yang membuat BAP namun belum menjalani visum. Jika sudah bisa visum maka jumlah total korban di BAP Polda Jatim menjadi 16 orang.

Selain itu, lanjut Aris, dalam pendampingan yang dilakukan kepada para korban pihaknya juga mendapatkan pengakuan korban terkait dugaan keterlibatan pelaku lain. Pelaku yang dimaksud diakui korban sebagai pengelola SMA SPI. Setidaknya pelaku lain ini mengetahui tindak pelanggaran hukum yang terjadi di SMA SPI selama bertahun - tahun. "Untuk itu

PKM Universitas 45 Bina Seniman Reog Malang Surabaya,Bhirawa Masyarakat seni menjadi salah satu pihak yang paling terpukul saat pandemi Covid-19 yang sampai saat ini belum selesai . tidak seperti sektor ekonomi lain yang mendapatkan stimulus dan bantuan pemerintah maupun berbagai pihak, masyarakat seni sama sekali tidak bisa berkarya selama pandemi.

Salah satu masyarakat seni yang terdampak ekonomis selama pandemi Covid-19 adalah Komunitas Pemuda Penggiat Seni Reog Ponorogo (PPSRP) Malang. Organisasi yang telah didukung oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Malang sejak tahun 2019 dan beranggotakan 100 orang anggota yang tersebar di sekitar Malang ini juga berhenti berkegiatan akibat kebijakan larangan berkumpul dan berkerumun selama pandemi Covid-19.

Melihat hal ini, tim PKM (Pengabdian Kepada Masyarakat) Universitas 45 Surabaya dengan bantuan hibah dari DRPM Kemendikbud Ristek, mencoba membantu membangkitkan kondisi perekonomian anggota PPSRP dengan memberikan pendampingan dan pelatihan dengan konsep art preuneur.

"Art-Preneur ini merupakan pandangan enterpreneur yang menggabungkan pengetahuan dan ketrampilan di bidang seni dan bisnis.

Kami ingin membantu masyarakat seni dengan memberikan jalan keluar krisis ekonomi akibat pandemi Covid, bahwa ada peluang ekonomis dari pengetahuan mereka tentang seni dengan wilayah bisnis," terang ketua PKM Universitas 45 Surabaya, Fahyuni Baharuddin S.Psi., M.Si, Rabu(9/6).

Lebih lanjut, Yayu-panggilan Fahyuni, menerangkan banyak diantara anggota PPSRP adalah pekerja serabutan ataupun pekerja infoemal yang sempat menopangkan sebagian penghasilannya dari hasil menggelar pertunjukan dan panggilan seni Reog yang dilakukan PSRP. "Selain itu seni Reog ponorogo adalah bentuk kesenian berkelompok dengan banyak orang dalam satu pertunjukan, hingga tidak bisa digelar sama sekali selama pandemi karena sifatnya yang bergerombol dan berkumpul sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19," terang Yayu yang juga merupakan dosen Fakultas Psikologi Universitas 45 Surabaya ini.

Akhirnya, terang Yayu , ia bersama dua anggota timnya, Prakrisno Satrio,S.Psi., M.Si., Psi. dan Dr. Tri Siwi Agustina, S.E., M.M. menjalin hubungan dengan PPSRP sebagai mitra dan berhasil menggelar sejumlah workshop pada anggota PPSRP. Workshop "Art Preneur" yang merupakan bagian penting membangkitkan pengetahuan bisnis berkesenian digelar tanggal 29-30 Mei 2021. "Untuk itu kami juga memberikan workshop pengelolaan Website agar seni Reog umumnya

men nasional itu merupakan even perdana yang diikuti atlet Tuban pasca libur kompetisi akibat Pandemi.

"Semua disini perwakilan dari provinsi, dan Alhamdulillah atlet kita dari Kabupaten Tuban bisa mencapai

level nasional dan bisa bawa pulang medali, ini luar biasa,'' jelasnya.

Harapan ke depan, prestasi ini menjadi pembelajaran dan motivasi meningkatkan prestasi lebih tinggi. Utamanya saat di Porprov VII Jatim tahun

achmad suprayogi/bhirawa

Salah satu Atlet angkat berat asal Kabupaten Tuban saat akan menerima medali pada ajang Kejurnas Angkat Berat Invitasi Klasik 1 remaja dan junior tahun 2021.

dan PPSRP khususnya lebih dikenal dunia. Workshop ini digelar 5 Juni 2021, selain itu juga kami beri Workshop E-Commerce tgl 6 Juni 2021,' ujar Satrio.

Saat ini sendiri, lanjut Yayu, upaya pengembangan ekonomi masyarakat seni PPSRP sudah berjalan baik produksi maupun digitalisasinya.

PPSRP telah mempunyai Website ecommerce http://boloreyogmalang. com/ dan Website profil https:// profile.boloreyogmalang.com/wordpress/. [gat]

Komunitas Pemuda Penggiat Seni Reog Ponorogo (PPSRP) Malang.

Atlet Angkat Besi Tuban, Sumbang Delapan Medali untuk Jatim Tuban, Bhirawa Dua Atlet angkat berat asal Kabupaten Tuban, berhasil meraih delapan medali untuk kontingen Provinsi Jawa Timur diajang Kejurnas Angkat Berat Invitasi Klasik 1 remaja dan junior tahun 2021 di Hall Padepokan Gajah Lampung, Pring Sewu, Bandar Lampung.

Dua atlet Puslatkab Tuban tersebut, Rista Dianita (kelas 52 Kg) mendapatkan satu medali perak, dan tiga medali perunggu. Filsha Andira Regita (Kelas 84+) mendapatkan satu medali emas dan tiga medali perak. Sehingga total medali kontingen Puslatkab Tuban adalah satu emas, empat perak, dan tiga perunggu.

Pelatih Angkat Berat KONI Tuban, Jasmani mengaku bangga bisa menjadi pemenang dan menyumbang delapan medali bagi Jatim diajang Kejurnas ini. Terlebih karena banyak atlet unggulan Puslatda dari berbagai provinsi ikut dalam turnamen ini.

Menurut Jasmani, prestasi itu sangat membanggakan, mengingat turna-

kami meminta agar pelaku lain yang dimaksud korban ini juga dilakukan pemeriksaan,'' pinta Arist.

Arist juga menyampaikan permintaan korban agar para siswa yang kini aktif atau masih berada di SMA SPI untuk tetap tenang. Karena tujuan korban membuat membuat laporan polisi bukan untuk menutup SMA SPI. ''Korban hanya ingin pelakunya saja yang diusut dan diberi sanksi hukum. Mereka (korban) tidak memiliki tujuan menutup SMA SPI,'' tambah Arist.

Setelah dari Polres Batu, Komnas PA melanjutkan perjalanannya menemui Koalisi Protection Children Malang Raya (KPCMR) yang berada di Kelurahan Sisir, Kota Batu.

Dalam kesempatan itu KCPMR membuat pernyataan sikap terhadap dugaan kasus pelanggaran hukum di SMA SPI. Ada delapan poin dalam pernyataan sikap yang dibuat KPCMR. Di antaranya, mendorong agar para korban dan keluarganya mendapat pendampingan psikologis dari institusi berkompeten termasuk LPSK. [nas]

Bangkitkan Ekonomi Masyarakat Seni

ara Umum LKS Provinsi 2021

cara langsung asional. uah ajang untuk reasi atau kreatiuai kompetensi yang dilaksanatahap. Tahap 1

para korban.

Karena dalam pendampingan yang telah dilakukan, Komnas PA mengindikasi adanya beberapa pelaku lain dalam kasus ini selain founder atau pendiri SPI berinisial JE yang sudah menjadi terlapor.

Diketahui, saat ini korban kasus pelecehan seksual dan tindak kekerasan di SMA SPI yang

depan. ''Semoga kami bisa terus borong medali untuk Kabupaten Tuban dan prestasi anak - anak nanti bisa naik lebih tinggi, itu harapan saya,'' tegas Jasmuni.

Tim pelatih dan official juga menyampaikan terima kasih untuk KONI Kabupaten Tuban yang telah mendukung dan memfasilitasi secara penuh, sehingga bisa berangkat ke Kejurnas dan mampu meraih medali yang membanggakan bagi Provinsi Jatim dan Kabupaten Tuban.

Sementara itu, Ketua KONI Kabupaten Tuban, H Mirza Ali Manshur ST MM saat dikonfirmasi, mengaku sangat bangga dan mengapresiasi atas prestasi yang diraih para atlet angkat berat asal Kabupaten Tuban.

"Kami sanggat bangga, atlet Tuban bisa menyumbangkan medali untuk Jawa Timur. Kerja keras yang selama ini dilakukan atlet, pelatih dan KONI Tuban tak sia - sia, semoga ini dapat memotifasi atlet lain di Bumi Wali Tuban,'' kata Mirza. [hud]

GELANGGANG

Hari Purnomo Dipercaya Pimpin PTMSI Sidoarjo Sidoarjo, Bhirawa Ketua PTM (Persatuan Tenis Meja) Trimitra Gedangan Sidoarjo, Hari Purnomo dipercaya mengemban tugas untuk memimpin PTMSI (Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia) Kabupaten Sidoarjo periode 2021-2025, menggantikan ketua sebelumnya Dr Tirto Adi MPd yang sudah menjabat selama dua periode.

Prosesi pemilihan dilakukan secara aklamasi dari 33 PTM, setiap PTM bisa memberikan dua suara, yakni ketua dan sekretarisnya dalam Muskab PTMSI Kabupaten Sidoarjo, dengan dihadiri Ketua KONI Sidoarjo Franki Effendi dan Sekum PTMSI Jawa Timur, Bambang Arso Widodo, Selasa (8/9) malam.

Hari Purnomo mengaku siap menjalankan amanah yang dipercayakan kepadanya. Pihaknya juga siap melanjutkan program - program sebelumnya demi untuk memajukan tenis meja Sidoarjo. ''Telah banyak prestasi yang diraih Pak Tirto (ketua sebelumnya). Terima kasih kepercayaan teman - teman anggota klub tenis meja Sidoarjo. Ini sekaligus merupakan tantangan bagi saya untuk menggenjot prestasi tenis meja Kota Delta,'' kata Hari Purnomo. Hari bertekad menjadikan Sidoarjo sebagai gudang atlet tenis meja dan mendorong kemampuan para atlet agar berprestasi di tingkat Jawa Timur maupun nasional.

Maka sebelum pandemi rutin menggelar turnamen tenis meja Trimitra Cup tiap tahunnya. [ach]

JATIM MEMBANGUN

Kamis Pahing, 10 Juni 2021

Halaman 8

KELANA JATIM

Bupati Huda Resmikan Gedung Baru Makodim 0811 Tuban, Bhirawa Bupati Tuban, H. Fathul Huda didampingi Komandan Kodim 0811/Tuban, Letkol Inf Viliala Romadhon meresmikan Gedung Makodim 0811/Tuban, Rabu (09/06/2021) Di jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Tuban.

Tampak hadir pada kegiatan ini Ketua DPRD Kabupaten Tuban, H. M. Miyadi, Wakapolres Tuban, Kompol Priyanto dan Komandan Koramil se-Kabupaten Tuban.

Dalam sambutannya, Bupati Tuban, H. Fathul Huda mengungkapkan personil TNI dan Polri berkontribusi aktif sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam mendukung program pembangunan di Kabupaten Tuban. Salah satunya personil TNI selalu aktif mendukung program ketahanan pangan, tanpa mengabaikan tugasnya menjaga keamanan.

Bupati dua periode ini menjelaskan capaian prestasi kerja dapat ditingkatkan dengan tersedianya fasilitas pendukung yang representatif. Harapannya, dengan kantor baru ini semakin nyaman dan mampu mengoptimalkan tugas TNI. “Dapat memberikan yang terbaik untuk masyarakat kabupaten Tuban,” ungkapnya.

Pada kesempatan ini, Bupati yang juga Mustasyar PCNU Tuban ini berpamitan dan menyampaikan permohonan maaf apabila selama memimpin di Kabupaten Tuban terdapat kekhilafan. Bupati Huda juga berharap hubungan baik yang terjalin dapat terus dirawat.

“Meski saya sudah purna tugas, tapi persahabatan ini dapat terus dirawat,” tuturnya. [Hud]

Wali Kota Madiun Buka Evaluasi dan Tinjauan Lapangan Smart City

arif yulianto/bhirawa

Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab saat melakukan pengecekan proyek ERiC-I di TPA Banjardowo, Jombang, Rabu (09/06).

Proyek ERiC-I TPA Banjardowo Diharapkan Berkualitas dan Tepat Waktu

Kota Madiun, Bhirawa Program Smart City terus berlanjut. Setelah sebelumnya Pemkot Madiun menggelar rapat koordinasi persiapan evaluasi, kini pada Rabu (9/6), Pemkot setempat menggelar evaluasi dan tinjauan lapangan gerakan menuju 100 Smart City bersama dengan asesor perwakilan dari Kementerian Kominfo.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Madiun Maidi mengatakan bahwa pada prinsipnya program Smart City yang ada di Kota Madiun telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Dari enam aspek Smart City, program-program di dalamnya semua sudah berjalan.

“Kita punya 60 taman, setiap pagi semua lansia dan masyarakat olahraga menaikan imun untuk mengerem Covid.

Setengah 8 digunakan untuk outdoor learning. Taman lengkap dengan lapak UMKM untuk ngegas ekonomi,”kata Wali Kota.

Dijelaskan oleh Wali Kota, dengan kondisi teknologi informasi yang bagus dan semua terkoneksi dengan baik. Maka keberadaan Smart City sangat memudahkan masyarakat dalam menjalani kehidupan, terlebih di tengah pandemi saat ini.

Pada peninjauan lapang kali ini, pemkot setempat akan menyajikan program Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, hingga Smart Environment yang telah berjalan.

Seperti salah satunya Pahlawan Street Center yang menjadi bagian dari quick goal Smart City. Di dalamnya terdapat berbagai aspek sekaligus. Mulai Smart Branding hingga Smart Economy. [dar]

Jombang, Bhirawa Pengerjaan proyek Emission Reduction In Cities Solid Waste Management (ERiC-I) di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Banjardowo, Jombang diharapkan bisa selesai tepat waktu dan mendapatkan hasil yang berkualitas.

Hal itu disampaikan Bupat Jombang, Hj Mundjidah Wahab saat melakukan pengecekan ke lokasi proyek, Rabu (09/06).

Bupati Mundjidah Wahab tiba di lokasi sekitar pukul 09.30 WIB dengan didampingi sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang.

Bupati kemudian mendapatkan penjelasan dari pihak pelaksana proyek yakni, PT Adhi Karya. Selang beberapa waktu, Bupati kemudian melanjutkan pengecekan ke lokasi pembangunan Landfill Cell. Di lokasi ini, Bupati Jombang juga kembali mendapatkan pemaparan dari pihak PT Adhi Karya.

“Saya bersama asisten, Kepala DLH juga ada Kepala Dinas PUPR untuk melihat dari dekat pelaksanaan proyek ERiC-I, sampai sejauh mana. Bulan Desember (2021), proyek ini sudah selesai. Maka sekarang sudah masuk bulan Juni, Alhamdulilah tadi itu ada

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, AG 2648 RDD, Honda, Th. 2014, White Red, a/n. Rochmad, Ds. Sobontoro, Boyolangu – T.Agung No. 8095/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, AG 6610 RED, Kawasaki Ninja SS, a/n. Gurit Cahyono, Ds. Plandaan, Kedungwaru – T.Agung No. 8096/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, AG 4282 RDY, a/n. Purwaningsih, S.Pd, RT 3/2 Jarakan, Gondang – T.Agung No. 8097/IMB/BI-IV/2021

yang sudah 80 persen, ada yang masih 20 persen,” ungkap Bupati Jombang.

Oleh karenanya, Bupati Jombang berharap agar proyek tersebut berkualitas dan tepat waktu.

“Nah karena mungkin, (peresmiannya) bersamaan dengan peresmian Jembatan Ploso yang juga diresmikan Desember 2021,” terang Bupati Jombang.

Bupati juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pemerintah yang telah memberikan fasilitas untuk masyarakat Kabupaten Jombang dalam pengolahan sampah dengan penerapan tekhnologi lewat pembangunan proyek ERiC-I tersebut.

Adanya proyek tersebut juga diharapkan memberikan sebuah keberkahan dan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Jombang khususnya, dan

masyarakat Jawa Timur (Jatim) pada umumnya. Tak lupa Bupati Jombang juga mendoakan agar pengerjaan proyek ini mendapatkan perlindungan dari Allah SWT, bagi pekerjanya juga diberikan keselamatan serta terhindar dari Virus Covid-19.

Sementara itu, lewat sambungan Telepon Seluler (Ponsel) nya saat dikonfirmasi, Engineering Manager PT Adhi Karya, Agus Suharyanto menjelaskan, proyek ini dimulai pada bulan Juli tahun 2020 yang lalu, dan ditargetkan akan selesai pada bulan Desember 2021.

“Kalau owner kami dari PU Jawa Timur,” jelas Agus Suharyanto.

Disinggung lebih lanjut instalasi penting apa saja yang dibangun pada pengerjaan proyek ERiC-I ini, Agus kemudian menerangkan, karena terkait dengan pencemaran dalam arti pengolahan sampah agar tidak mencemari lingkungan sekitar, maka pembangunan fasilitas tervital yakni pembangunan Landfill di atas lahan sekitar 4, 5 Hektar dari sekitar 12 hektar lahan yang dikerjakan oleh PT Adhi Karya untuk pembangunan proyek ERiC-I di TPA Banjardowo.

“Jadi sampahnya kan dibuang di sana pak. Jadi supaya tidak mencemari air tanah, dibikin pelapisan yang sesuai yang di lapangan tadi. Jadi sampah yang ‘nggak’ bisa diolah nanti ditumpuk di situ, di bawahnya ada lapisan untuk mencegah rembesan,” terangnya.

Masih menurut Agus, out put yang diharapkan dari proyek ini yakni tidak ada pencemaran dan ada material (sampah) yang bisa diolah lagi, sehingga tidak semua material dibuang di Landfill.

“Kan selama ini sampah langsung di tumpuk-tumpuk gitu kan. Kalau yang ini sistemnya agak ada alih tekhnologi, modern, jadi sampah yang masuk itu, tidak semuanya langsung dibuang ke Landfill, tapi ada yang dimanfaatkan untuk pupuk,” bebernya.

Agus Suharyanto menandaskan, pihaknya berupaya agar pengerjaan proyek ini bisa diselesaikan pada akhir tahun 2021, meski diakuinya beberapa waktu yang lalu terkendala adanya curah hujan yang turun di atas rata-rata.

“Tapi sekarang kayaknya hujannya sudah habis di Jombang, jadi kita kerja over time,” pungkasnya. [rif]

TMMD ke-111 Genjot Pembangunan Rutilahu di Kabupaten Gresik DAFTAR BALITA YANG AKAN DIADOPSI MELALUI UPT. PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN BALITA SIDOARJO DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR ANGKATAN KE-XXIV TAHUN 2021 PADA BULAN JUNI 2021

NO 1 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

NAMA

JENIS KEL L/P 2 3 P AMELIA P SALMA KANITA P DAVINA P ARSYILA ADREENA HANANIA P DITA L RAHMAD RAMADHAN L JUNA PRANATA L MUHAMMAD ABIMANYU L DIMAS PANJI PRATAMA L KRISTIANO L M. RAFFA HERMAWAN S

TEMPAT / TGL LAHIR (UMUR) 4 MALANG, 1 JUNI 2020 BANGKALAN, 21 PEBRUARI 2019 MOJOKERTO, 17 DESEMBER 2020 JEMBER, 21 FEBRUARI 2021 MADIUN, 2 DESEMBER 2020 JEMBER, 27 APRIL 2019 MALANG, 30 JUNI 2019 MALANG, 31 MEI 2019 SURABAYA, 12 SEPTEMBER 2015 SURABAYA, 8 MEI 2015 LANGKAT, 27 APRIL 2015

ASAL 5 MALANG BANGKALAN MOJOKERTO JEMBER MADIUN JEMBER MALANG MALANG KEDIRI SURABAYA MALANG

Plt. KEPALA UPT. PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN BALITA SIDOARJO ttd LESTARI INDRIYARNI, SH.M.Si NIP. 19640128 199309 2 001

Surabaya, Bhirawa Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) kembali digelorakan oleh TNI Angkatan Darat (AD). Seperti halnya yang dilakukan jajaran Kodam V/Brawijaya dalam mensukseskan TMMD ke-111 di Kabupaten Gresik.

Kodim 0817/Gresik dipercaya dalam gelaran program yang bertujuan untuk mensejahterahkan rakyat, khususnya di daerah yang terisolir.

Termasuk jajarannya, yakni Koramil 0817/14 Panceng yang siap bekerja keras dalam pembangunan rumah tidak lama huni (Rutilahu) TMMD ke-111 di Dusun Bejan, Desa Siwalan, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik.

“Kami berharap dan yakin pembangunan rutilahui pada TMMD ke-111 ini berjalan dengan cepat dan lancar. Itu ditunjukkan dengan gotong royong

antara TNI dengan warga setempat yang turut membantu pembangunan rutilahu,” kata Komandan Koramil (Danramil) 0817/14 Panceng, Kapten Inf Bambang, Rabu (9/6).

Dijelaskan Bambang, salah satu warga yang menjadi sasaran rutilahu pada TMMD ke111 ini adalah rumah milik Ibu Mukomiyah. Kediaman Mukomiyah yang berada di Dusun Bejan, Desa Siwalan, Kecamatan Panceng ini sudah tahap pemasangan batu bata dan plester lantai teras.

Bambang mengaku, dalam setiap program TMMD selalui ditanamkan jiwa dan semangat gotong royong. Yang mana kemanunggalan TNI dengan rakyat sangat terlihat dalam setiap program TMMD yang dilakukan TNI AD. “Tak hanya turut mensejahterahkan rakyat. TMMD ini mengajarkan kita bahwa jiwa

Istimewa

Rumah Mukomiyah menjadi sasaran program TMMD ke-111 Kodim 0817/ Gresik, Rabu (9/6).

dan semangat gotong royong masih tetap ada di zaman modern seperti ini. Hal itulah menandakan semangat kemanunggalan TNI dengan rakyat masih tetap ada sampai kapan pun,” ungkapnya.

Mengerti rumahnya menjadi

salah satu sasaran Rutilahu pada TMMD ke-111, Mukomiyah mengaku senang. Dengan berkaca-kaca Mukomiyah berterima kasih kepada para anggota TNI yang sudah menjadikan rumahnya menjadi sasaran dalam program TMMD 111 ini. [bed]

Pemkab Blitar Terima DBHCHT Rp 20,8 Miliar Kabupaten Blitar, Bhirawa Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar menerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp 20,8 miliar.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar, Khusna Lindarti mengatakan tahun ini Pemkab Blitar kembali menerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dengan total senilai Rp 20,845 miliar untuk sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Blitar.

“Tahun ini Kabupaten Blitar terima DBHCHT sebesar Rp. 20,8 miliar untuk semua

Hartono/Bhirawa

Khusna Lindarti

OPD yang terkait dengan cukai,” kata Khusna Lindarti.

Lanjut Khusna Lindarti, sedikitnya ada sembilan OPD

yang menerima DBHCHT tahun 2021 dengan besaran yang berbeda-beda, diantaranya Dinas Kesehatan, RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, RSUD Srengat, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bagian Perekonomian.

“Sembilan OPD tersebut nanti yang akan mengelola DBHCHT tahun 2021,” ujarnya.

Selain itu dikatakan Khusna, adapun penggunaan dan pengelolaan DBHCHT 2021 juga diprioritaskan untuk bidang kesehatan guna mendukung

Program Jaminan Kesehatan (JKN), terutama untuk peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan.

“Serta untuk pemulihan perekonomian di daerah,” jelasnya.

Tambah Khusna, untuk alokasi anggaran DBHCHT yang digelontorkan Pemerintah untuk tahun ini hampir sama dengan tahun lalu, yang diharapkan semua kegiatannya nanti berjalan maksimal.

“Kami berharap dengan adanya DBHCHT tahun 2021 ini juga bisa membantu masyarakat yang saat ini masih dalam pandemi Covid-19,” imbuhnya. [htn]

JATIM MEMBANGUN

Kamis Pahing, 10 Juni 2021

Halaman 9

Tandatangani Kesepakatan

30 Perguruan Silat di Jember Komitmen Jaga Stabilitas Jember, Bhirawa Sekitar 30 perguruan silat yang tergabung dalam Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Jember tandatangani kesepakatan bersama untuk berkomitmen menjaga stabilitas keamanan dan keutuhan NKRI. Penandatanganan kesepakatan dilaksanakan di Pendopo Wahya Wiabawa Graha, Rabu (9/6). Kesepakatan ini dibuat menyusul meningkatkanya kasus penganiayaan yang melibatkan oknum perguruan silat di Jember. “ Hingga pertengahan 2021, cukup 10 kasus pengeroyokan yang melibatkan oknum perguruan silat terjadi di Jember. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama, yang sudah terjadi biarlah terjadi, kedepan mari kita bersama-sama saling menjaga stabilitas dan keamanan dan kutuhan NKRI,” pinta Kapolres Jember AKBP Arif Rachman Arifin dalam arahannya.

Menurut Kapolres Arifin, jika persoalan ini tidak segera diakhiri, akan semakin berdampak pada perkembangan si anak didik (perguruan) itu sendiri .

“Kehidupan dan suasana baru di dalam penjara, khawatir akan memberikan efek dan berpengaruh negatif kepada kehidupan mereka selanjutnya. Saya khawatir keluar dari sana (penjara) bukan tambah baik malah tambah buruk. Oleh sebab itu, marilah kita bersamasama saling menjaga. Apa yang menjadi kebencian kita sadarkan bersama-sama. Dan mudah-mudahan dengan kesepakatan bersama, menjadi tonggak baru bagi Jem-

ber dan kebaikan untuk semuanya,” tanda Kapolres Arif mengakhiri arahannya.

Sementara, Bupati Jember Hendy Siswanto mengaku sengaja mengundang para pimpinan perguruan silat di Jember untuk membuat kesepakatan kebersamaan untuk saling menjaga stabilitas kemanan di Jember dan keutuhan NKRI. “ Apapun dalam suatu kejadian pasti ada hikmahnya. Contohnya ini, mereka sepakat secara bersamasama membuat kesepakatan. Selama kita tangani secara kebersamaan, akan menghasilkan sesuatu terbaik,” kata Bupati kemarin.

Apalagi kata Hendy, Jember tahun depan akan menjadi tuan rumah Porprov Jawa Timur. “ Sehingga dalam pertemuan (para perguruan silat) ini, kita kolaborasikan untuk mencari atlit terbaik, kita bikin event sendiri dan kita pilih yang ter-

baik untuk meraih Jember juara umum dalam Porprov nanti,” harap Hendy kemarin.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua DPRD Jember Itqon Sauqi.

Menurut Itqon, ada dua hikmah yang bisa dipetik dan menjadi harapan Jember yang lebih baik.

“Pertemuan ini menjadi memontum kebersamaan. #Wayae Jember bangkit, mudah-mudahan bangkitnya dari kondisifitas, keamanan ketertiban dan persaudaraan antar perguruan silat di Jember untuk melahirkan sebuah prestasi,” ujar politisi dari PKB ini kemarin.

Oleh sebab itu, Itqon berharap dari hasil pertemuan dan kesepakatan bersama ini, untuk terus dijaga dan diimplemantiasikan dalam kegiatan yang berprestasi. “ Kami sudah sampaikan kepada Bupati, untuk mengagendakan pertemun secara rutin para pimpinan

Bupati Jember Hendy Siswanto - Wakil Bupati H.Balya Firjaun Barlaman (Gus Firjaun) dengan Forkompinda dan para pimpinan perguruan silat usai menandatangi kesepakatan bersama, di pendopo Wahyawibawa Graha, Rabu (9/6).

perguruan silat di Jember. Minumal dua bulan atau tiga bulan sekali mereka dikumpulkan untuk diajak bicara, semacam coffe morning lah,

sehingga mereka bisa memberikan pendapat dan masukan untuk menjadi Jember yang lebih baik,” pungkasnya. [efi]

KELANA JATIM

Desak Kejaksaan Tangkap Aktor Intelektual BOP Kemenag Pasuruan, Bhirawa Sejumlah aktivis di Pasuruan mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan untuk menyeret aktor intelektual dalam perkara dugaan pemotongan BOP Kemenag RI di Kabupaten Pasuruan.

Desakan itu mengalir dikarenakan penyelidikan perkara tersebut sudah memakan waktu berbulan-bulan.

“Harapan kami, Kejaksaan Bangil juga menyeret aktor intelektual dan mastermind-nya. Karena praktik pemotongan BOP sangat masif dan terstruktur dan tentunya tidak mungkin apabila tidak ada yang mendesain,” ucap Direktur NGO Pusat Studi Advokasi dan Kebijakan (PUS@KA), Lujeng Sudarta, di Kejari Kabupaten Pasuruan, Rabu (9/6).

Menurut Lujeng, Kejari Kota Pasuruan sudah menetapkan 5 tersangka dalam perkara yang sama. Ia menilai, Kejari Kabupaten Pasuruan juga harus bisa melakukan hal yang sama. Sedangkan Aktor intelektual dalam pemotongan bantuan untuk lembaga pendidikan Islam ini tidak ikut terseret. [hil]

Penanganan Sidodowo Terkendali, Lamongan Zona Kuning Lamongan,Bhirawa Klaster Sidodowo yang membuat lonjakan kasus Covid - 19 di Kabupaten Lamongan beberapa hari sebelumnya saat ini telah terkendali.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala DinasKesehatan dr.

Taufik Hidayat selaku Koordinator BidangPreventif Promotif Satgas Penanganan Covid 19 ,Rabu(9/6).

Menurutnya hal tersebut tidak terlepas dari upaya baikPemerintah Daerah, TNI, Polri melalui Satgas Covid 19 dandukungan masyarakat.

“Setelah diketahui lonjakan kasus Covid 19 di Desa SidodowoKecamatan Modo, Satgas Covid 19 segera bertindak cepat.Bupati Yuhronur Efendi (YES), Dandim0812 Letkol Infantri Sidik Wiyono, dan Kapolres AKBP MikoIndrayana melakukan peninjauan kelapangan di hari yang sama. Dan saat ini kita siapkan PPKM Mikro,” jelas drTaufik Hidayat,Rabu(9/6).

Bupati Yuhronur Efendi memberikan instruksi untuk terus mengoptimalkan satgas di desa-desa, PPKM Mikro terus dikuatkan, jangan sampai menurun, tidakboleh kendor, penyekatan juga harus dilakukan secara masif. operasi protokol kesehatan agar tidak hanya dilakukan di kota saja tapi di tempat lain juga. kita lakukan pencegahan secara masif agar tidak lagi terjadi peningkatan. [Aha/Yit]

Kapolres Malang Hendri Umar Dimasa Akhir Jabatan Terima Penghargaan Kab Malang, Bhirawa Di masa akhir jabatan Kapolres Malang AKBP Hendri Umar telah mengukir pretasi dan menerima penghargaan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Sedangkan penghargaan itu diberikan karena Juara I Kinerja Anggaran Terbaik Satuan Kerja Polres, yang diberikan Kapolri saat Musrebang Polri 2021, pada Selasa (8/6), di Jakarta.

Kapolres Malang AKBP Hendri Umar, Rabu (9/6), kepada waratawan menegaskan, penghargaan yang kita terima ini merupakan berkat kinerja seluruh jajaran Polres Malang. Karena penghargaan ini menjadi motivasi agar selanjutnya seluruh jajaran Polres Malang selalu memberikan kinerja yang terbaik dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.

“Melalui penghargaan ini agar memberikan semangat kepada seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kinerja serta prestasi,” ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, penghargaan yang diterima Polres Malang diharapkan tidak akan berhenti disin, tapi dilanjutkan dengan lebih baik lagi dengan prestasi dan kualitas kinerja anggota di jajaran Polres Malang semakin meningkat. [cyn]

CEO Maspion Group, Alim Markus saat memberikan bantuan 50 ribu masker standar ke PWNU Jatim untuk membantu warga di Bangkalan.

Trie Diana/Bhirawa

Bantu Bangkalan

PWNU Jatim Terima Donasi 50 Ribu Masker dari Maspion Surabaya, Bhirawa Paguyuban Masyarakat Tionghoa Indonesia di Jawa Timur bersama Maspion Group membantu Kabupaten Bangkalan yang mengalami lonjakan Covid-19 melalui PWNU Jatim berupa 50 ribu masker.

“Bantuan berupa 50 ribu biji masker standar ini akan kami distribusikan ke Bangkalan, kalau nantinya ada sisa baru kami berikan ke yang lainnya. Kami berharap dengan

adanya bantuan masker ini masyarakat bisa menggunakan masker dan bagi mereka yang OTG juga tidak menulari orang yang lainnya dan yang sehat tidak tertular,” terang Ketua PWNU Jatim, Kiai Haji Marzuki Mustamar, Rabu (9/6).

Kiai Marzuki menambahkan dengan bantuan ini, baik Maspion, Paguyuban Tionghoa, NU dan semuanya bersatu padu untuk menanggulangi Covid-19.

“Semoga Indonesia selamat, Jawa Timur selamat, Surabaya selamat dan Madura juga selamat,” ujarnya.

Apalagi Surabaya ini juga dekat dengan Bangkalan dan di Bangkalan sedang banyak terpapar Covid-19 begitu besar maka bila tidak dicegah dengan menyadarkan masyarakat dengan memakai masker, cuci tangan dengan handsanitizer dan jangan berkerumun.

“Hidup yang sehat, bersih mema-

Rakor Evaluasi PPKM Mikro, Asisten I Sekda Minta Kewaspadaan Covid-19 Bisa Terus Dijaga Trenggalek,Bhirawa Mengikuti rapat evaluasi penerapan PPKM Mikro tahap 9 bersama Pemerintah Provinsi Jatim secara virtual, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Trenggalek, Drs. Widarsono, M.Si., meminta kewaspadaan terhadap pandemi tetap terus ditingkatkan.

Menurutnya stabilitas ekonomi akan bisa terjaga bila kasus pandemi juga bisa ikut terjaga. Hal ini diungkapkan mantan Kepala Bakesbang ini usai mengikuti rakor evaluasi PPKM Mikro di Gedung Smart Center Trenggalek secara virtual, Rabu (9/6/2021).

Untuk bisa menjaga, menurut salah

satu pejabat tinggi pratama dilingkup Pemkab Trenggalek ini perlu adanya kerjasama dari semua pihak.

“Tidak hanya menjadi tanggung jawab satgas atau pemerintah saja, melainkan juga perlu adanya dukungan dari masyarakat untuk saling menjaga maupun mengingatkan. Yang terpenting adalah menjaga protokol kesehatan,” ujarnya kala itu menambahkan.

Melonjaknya kasus di daerah tetangga Bangkalan, diharapkan menjadi pembelajaran berharga untuk warga Trenggalek bisa menekan angka penyebaran Covid 19 dengan berdisiplin diri. Asisten I Sekda ini juga berharap kasus Covid

19 di daerah tetangga seperti Bangkalan bisa segera mereda. Dengan begitu aktivitas masyarakat bisa kembali normal.

Hadir dalam Rakor PPKM Mikro tahap 9 yang terhubung secara virtual di Gedung Smart Center tersebut, Kapolres Trenggalek AKBP Dony Satria Sembiring dan beberapa anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) lainnya.

Serta turut juga beberapa OPD terkait.

Ketua gugus kuratif Covid 19 Jatim, dr Jhony dalam rakor ini mengigatkan, minggu-minggu terakhir di Jatim mengalami pelonjakan kasus. Bahkan prosentasi kematian Jatim mencapai angka 7,4%.[Wek]

kai prokes dan bila Madura tidak dijaga, Bangkalan juga tidak dijaga dikhawatirkan Surabaya sebagai ibu kotanya Jawa Timur tertular. Karena masyarakat dari Jombang ke Surabaya, Malang ke Surabaya sehingga Surabaya ini menjadi pusat . Kalau Surabaya tertular maka dengan waktu yang tidak lama virus ini bisa mencapai ke Madiun hingga Pacitan,” kata Kiai Marzuki.

Sementara itu penyekatan yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya ini merupakan langkah cepat dan cerdas yang bisa mencegah terjadinya penularan Covid-19.

CEO Maspion Group, Alim Markus berharap dengan bantuan masker ini, masyarakat Bangkalan bisa mempergunakannya sebaik-baiknya.

“Bagaimanapun protokol kesehatan harus-benar-benar dijaga supaya manfaatnya ini efektif. Karena penderita Covid-19 di Jatim ini semakin melonjak, untuk itu kami menggandeng NU karena kiainya banyak dan pastinya apa yang disampaikan kiaikiai NU ini didengarkan oleh masyarakat di Madura,”jelasnya.

Menurut Alim Markus, penggunaan prokes ini supaya bermanfaat dan penularan Covid-19 bisa dicegah. “Jawa Timur bangkit, Indonesia maju,” pungkas Markus. [riq]

Putus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 di Bangkalan

Srikandi Polda Bagikan Masker dan Sosialisasikan 5M kepada Masyarakat Sepekan terakhir terjadi lonjakan kasus Covid-19 di Kabupaten Bangkalan, Madura usai libur Lebaran Idul Fitri 2021. Berbagai langkah dan upaya dilakukan Forkopimda Jatim dalam menekan angka penyebaran Covid19 di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Bangkalan.

Istimewa

Srikandi Polda Jatim membagikan masker dan mengedukasi warga Bangkalan Madura mengenai pentingnya prokes 5M, Rabu (9/6).

Seperti yang dilakukan Srikandi Polda Jatim. Sebagai langkah aktif dalam memutus penyebaran Covid19, para perempuan tangguh ini membagikan masker kepada masyarakat Bangkalan. Srikandi pun turut mengedukasi masyarakat tentang penerapan protokol kesehatan (Prokes) 5M. Pembagian masker dan imbauan 5M ini dilakukan Srikandi di wilayah Bangkalan. Tak jarang para sopir mobil, sopir truk maupun pengendara sepe-

da motor tak luput dari sasaran pembagian masker dan sosialisasi 5M. “Kita terus berupaya mengedukasi dan memberi pemahaman kepada masyarakat Madura tentang bahayanya Covid-19 yang dapat mematikan,” kata Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko, Rabu (9/6).

Berbagai macam upaya dilakukan untuk mengajak masyarakat Madura khususnya di zona merah, mau mematuhi Prokes. Prokes ini, sam-

bung Gatot, yakni dengan menerapkan langkah-langkah seperti mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas (5M).

Para Srikandi tak segan untuk memberi dan memasangkan masker kepada warga setempat. Serta mengedukasi cara menggunakan masker yang benar. Imbauan dari Srikandi ini diselingi dengan pemberian sembako berupa beras, agar edukasi yang disampaikan dapat diterima dan dilakukan dengan baik oleh masyarakat Madura.

“Pemberian masker dan edukasi Prokes ini diselingi dengan pembagian sembako. Tujuannya agar edukasi Prokes ini dapat dimenger-

ti dan diterapkan oleh warga Madura khususnya zona merah untuk selalu taat Prokes 5M,” ungkapnya.

Mantan Kasat Sabhara Polrestabes Surabaya ini menambahkan, upaya yang dilakukan Srikandi Polda Jatim ini merupakan langkah-langkah memutus penyebaran Covid-19. Sehingga edukasi yang diberikan ini tidak semata-mata hanya informasi saja. Tapi bisa dimengerti dan diterapkan oleh masyarakat setempat.

“Kami tetap mengedukasi masyarakat tentang bahaya Covid-19 yang mematikan. Serta memberikan edukasi mengenai tata cara pencegahan agar terhindar dari bahaya Covid-19,” pungkasnya. [bed]

EKONOMI Berdirinya BMT ASA, Wujud Kemandirian Ekonomi Warga NU Kamis Pahing, 10 Juni 2021

Halaman 10

Tuban, Bhirawa Bupati Tuban H Fathul Huda di dampingi Wakil Bupati Tuban Noor Nahar Hussein M.Si meresmikan Kantor bersama MWC NU Tuban, Graha Sakinah Fatayat NU, Kantor Pusat BMT NU ASA Tuban, serta Kantor Cabang BMT NU ASA Merakurak di Jalan KH Musta’in Nomor 46 Tuban (08/06/21) lalu.

Dalam sambutannya Bupati Tuban, H Fathul Huda menyampaikan bahwa meski awalnya sempat macet, tapi BMT NU ASA ini adalah wujud kemandirian NU. “Setelah saya serahkan pada orang yang tepat, saat ini sudah bisa berjalan dengan lancar dan modal dari saya yang awalnya hanya 600 juta sekarang sudah menghasilkan 6 Milyar,” kata Bupati dalam sambutanya.

Bupati Huda juga menyampikan dengan berdirinya Graha Sakinah Fatayat NU Tuban, harus bisa bisa mengurangi permasalahan rumah tangga yang terjadi diantara masyarakat untuk menekan angka perceraian di Bumi Wali Tuban.

“Dengan hadirnya Kantor Graha Sakinah Fatayat NU Tuban, warga bisa memperoleh pelajaran untuk pembekalan pra nikah agar kedepannya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, meski begitu yang sudah menikah juga bisa berkonsultasi disini,” Jelasnya.

Sementara itu Ketua PCNU Tuban KH Musta’in Syukur menyampaikan terima kasih sekaligus penghargaan setinggi-tingginya kepada para pelopor terwujudnya gedunggedung yang diresmikan pada saat itu. “Berkat semangat dan kemauan semua pihak, terutama untuk berdirinya Kantor Graha Sakinah Fatayat yang kurang lebih biayanya 300 juta hanya dengan urunan para anggotanya bisa terwujud,” ujarnya.

Ketua PCNU Tuban ini juga menuturkan, bahwa Lembaga Survey Indonesia (LSI) dari 2018 sampai 2019 rakyat Indonesia mulai Sabang sampai Merauke, dan pada Febuari lalu merilis hasil survey ternyata warga NU diseluruh Indonesia menempati 49,4% dari jumlah 218 juta umat Islam diseluruh Indonesia.

“Saudara kita Muhammadiyah ternyata hanya 4,5%, kemudian dari organisasi umat islam lainnya 1,3% dan persaudaraan alumni 212 itu 0,7% serta FPI 0,4%. Rasa bangga ini harus tetap kita pertahankan,” tuturnya. [hud]

BURSA EKONOMI

Gencarkan Kembali Penegakan Disiplin Prokes di Pasar Tradisional Probolinggo, Bhirawa Sebagai bentuk antisipasi semakin meluasnya penyebaran Covid-19, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Probolinggo akan lebih menggencarkan kembali penegakan disiplin protokol kesehatan di pasar tradisional seKabupaten Probolinggo. Demikian pula dilakukan oleh satgas covid 19. Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disperindag Kabupaten Probolinggo Taufik Alami, Rabu (9/6).

“Kebijakan ini diambil untuk menindaklanjuti perintah Ibu Bupati (Bupati Probolinggo P. Tantriana Sari, dan Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Probolinggo dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” katanya.

Untuk mendukung penerapan disiplin protokol kesehatan di pasar tradisional jelas Taufik, maka akan dilakukan kelengkapan sarana prasarana tempat cuci tangan dan lain sebagainya. Oleh karena itu para koordinator pasar diminta tegas dalam penggunaan masker baik pedagang maupun pembeli.

“Apabila ada pedagang maupun pembeli tidak memakai masker harap dilarang masuk ke dalam pasar. Upaya ini dilakukan dengan harapan agar tidak terjadi penyebaran Covid-19 dari kluster pasar. Sebab di daerah lain di luar Kabupaten Probolinggo, kluster pasar ini sudah ada. Jadi kami minta agar tidak abai dalam protokol kesehatan,” tegasnya.

Taufik pun meminta kepada seluruh koordinator pasar tradisional se-Kabupaten Probolinggo untuk mencurahkan segala pikiran dan tenaga untuk mendukung penegakan disiplin protokol kesehatan di pasar tradisional.

“Sejak awal terjadinya masa pandemi Covid-19, penerapan protokol kesehatan sudah dilakukan dengan baik di pasar tradisional. Tetapi memang sempat kendor seiring dengan semakin turunnya kasus.

Namun kami meminta agar kembali semangat dan lebih semangat lagi dalam penerapan protokol kesehatan. Karena di daerah lain sudah ada trend peningkatan kembali kasus Covid-19,” jelasnya.

Lebih lanjut Taufik mengharapkan agar para koordinator pasar dapat menyamakan visi dan semangat dalam penegakan protokol kesehatan di pasar tradisional. Hal ini dikarenakan pasar menjadi daerah yang sangat rawan dalam penyebaran Covid-19. Karena pasar merupakan tempat terjadinya transaksi dan kerumunan. [wap]

Bersama Rois Syuriah dan Ketua Tanfidiyah PCNU, Bupati Tuban H Fathul Huda saat memotong pita peresmian Kantor BMT dan Graha Sakinah Fatayat NU Tuban.

khoirul huda/bhirawa

Inflasi Tergolong Rendah, Wali Kota Ajak Stakeholder Bersinergi Pertahankan Ekonomi Kota Madiun, Bhirawa Tim pengendalian inflasi daerah (TPID) Kota Madiun menggelar evaluasi dan review perkembangan inflasi di Kota Madiun pada triwulan kedua, Selasa (8/6). Dalam kesempatan tersebut, berbagai evaluasi mengemuka terutama mengenai inflasi dan tren ekonomi di Kota Madiun.

Wali Kota Madiun Maidi saat memimpin jalannya rakor mengatakan, ekonomi di Kota Pendekar harus terus tumbuh meskipun pandemi masih ada. Menurutnya, hal itu dapat terwujud jika seluruh stakeholder bersama untuk menj a l i n s i n e r g i t a s d a l a m m e nj alankan ekonomi.

“Kondisi pandemi ini tentunya banyak mengalami kesulitan. Meskipun daya beli masih rendah, tidak deflasi itu luar biasa,” ujar Wali Kota sembari menyebut inflasi Kota Madiun berada di angka 0,05 terendah dari delapan kota atau kabupaten penghitung inflasi nasional di Jawa Timur.

sudarno/bhirawa

Tim pengendalian inflasi daerah (TPID) Kota Madiun menggelar evaluasi dan review perkembangan inflasi di Kota Madiun pada triwulan kedua dipimpin Wali Kota Madiun, Maidi, Selasa (8/6).

Lebih lanjut wali kota menjelaskan, harus ada strategi-strategi khusus dalam menghadapi kondisi seperti ini. Antara lain menghidupkan UMKM lokal yang ada di tiap kelurahan. “Masyarakat

menggunakan produk sendiri.

UMKM per kelurahan disuguhkan keluar dan bisa mencukupi kehidupan sekitar. Lapak-lapak yang ada di tiap kelurahan kita optimalkan,” kata Wali Kota se-

raya menambahkan, “Melalui pola-pola di atas, wali kota berharap ekonomi dapat kian stabil, disamping penanganan covid-19 yang terus semakin ditingkatkan,” tandas dia. [dar]

Garuda Hutang Rp70 T, BEI Sumbang Saran Bertahan Surabaya ,Bhirawa PT.Garuda Indonesia (Persero) Tbk sedang terlilit utang sebesar Rp 70 triliun, di mana jumlah utang tersebut bertambah lebih dari Rp 1 triliun setiap bulannya. Berbagai upaya telah dilakukan Garuda untuk meminimalisir beban keuangan yang ditanggungnya tersebut.

Bursa Efek Indonesia (BEI) juga telah meminta penjelasan Garuda Indonesia terkait kondisi perusahaan. Dengan mempertimbangkan kondisi saat ini, manajemen Garuda Indonesia menyatakan, perseroan saat ini terus melakukan optimalisasi pengelolaan sejumlah lini bisnis potensial untuk mendukung peningkatan pendapatan usaha, yaitu dengan sejumlah inisiatif di

antaranya memaksimalkan kerja sama dengan mitra usaha guna mendorong peningkatan pendapatan, hingga meluncurkan program promosional berupa Garuda Eco Lite, Garuda Online Travel Fair dan Thank God It’s Friday serta berbagai program promosional lainnya.

Garuda juga melakukan pembukaan penerbangan langsung khusus kargo guna mendukung daya saing komoditas ekspor nasional dan pengembangan UMKM, pengoperasian pesawat passenger freighter, optimalisasi layanan charter kargo, hingga pengembangan layanan pengiriman barang ‘Kirim Aja’ berbasis aplikasi digital.

“Sejalan dengan optimalisasi bisnis kargo, perseroan berencana untuk memperbesar porsi

pendapatan usaha dari lini bisnis Cargo hingga 40% dari sebelumnya 10% hingga 15%,” kata manajemen Garuda dalam keterbukaan informasi yang dikutip.

Dari sisi biaya, lanjut manajemen Garuda, perseroan tengah dan terus melakukan upaya renegosiasi dengan lessor serta menjalankan langkah strategis berupa restrukturisasi kewajiban usaha serta berbagai inisiatif strategis lainnya. Perseroan juga melakukan upaya penyelarasan supply and demand yang salah satunya dilakukan pada aspek pengelolaan SDM melalui program pensiun dini yang ditawarkan secara sukarela kepada karyawan. [ma]

36 Koperasi di Kota Probolinggo Dibubarkan

Pembaruan Koperasi Menuju Koperasi Modern Harus Segera Dilakukan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia membubarkan 36 koperasi di Kota Probolinggo. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) setempat, berharap warga tidak bertransaksi dengan koperasi yang sudah dibubarkan tersebut.

Pembubaran itu, termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 25 tahun 2021. Berita acara tertanggal 26 Maret 2021 itu, merespoan usulan dari DKUPP pada 2018 lalu. Karena ke 36 koperasi tersebut tidak ada aktifitas, utamanya tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

“Dengan adanya pembubaran dari kementerian koperasi, maka kami berkewajiban untuk mengumumkan kepada masyarakat, agar warga tahu jika koperasi itu sudah dibubarkan oleh pemerintah,” kata Kepala DKUPP Kota Probolinggo, Fitriawati, Rabu (9/6).

Fitriawati mengatakan pihaknya tidak serta merta mengusulkan pembubaran terhadap 36 koperasi tersebut. Sebanyak 255 koperasi berbadan hukum di Kota Probolinggo, selalu mendapat pembinaan dan pengawasan. Hal ini dilakukan supaya koperasi terus aktif dalam mengembangkan perekonomian. Namun dalam perkembangannya, petugas DKUPP kesulitan menghubungi pengurus ke

36 koperasi itu. Ada yang kepengurusannya sudah tidak aktif, alamat terdaftar tidak ditemukan, dan lain sebagainya.

“Jadi kita ada pengawasan, kemudian koperasi yang tidak aktif kita bina supaya aktif. Namun, kalau sudah tidak dapat dibina, maka kami mengusulkan untuk dibubarkan. Pembubaran itu dari pusat, yakni kementerian,” ujarnya.

Koperasi yang dibubarkan antara lain, Koperasi Serba Usaha AlIkhwan, Koperasi Serba Usaha Kurnia, Koperasi Pondok Pesantren Sakinah, Koperasi Serba Usaha Tunggal Jaya, Koperasi Serba Usaha Bani Pakis, Koperasi Serba Usaha Rahmat, Koperasi Wredatama Kopen Peghut, Koperasi Serba Usaha Arrochmah, Koperasi Serba Usaha Tani Makmur Jaya, dan yang lainnya.

DKUPP meminta kepada masyarakat untuk waspada dan tidak bertransaksi dengan orang yang mengatasnamakan koperasi tersebut. “Jika ditemukan adanya aktivitas, maka kami meminta

Pelatihan pemantapan kepatuhan koperasi.

warga untuk melaporkan kepada kami,” tandas Fitriawati.

Kunci sukses koperasi adalah pada pemahaman dan penanaman jatidiri koperasi untuk mewujudkan azas kekekuargaan dan gotongroyong pada koperasi. Pembaharuan koperasi menuju koperasi modern harus segera dilakukan oleh

wiwit agus pribadi/bhirawa

koperasi, yang meliputi penyesuaian terhadap regulasi perkoperasian dan digitalisasi. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo Anung Widiarto dalam kegiatan workshop pemantapan kepatuhan koperasi di RM Masada.

“Semua itu dilakukan untuk mewujudkan tata laksana koperasi yang baik (good cooperative governance).

Dengan kepatuhan terhadap peraturanperaturan tentang perkoperasian yang berlaku dan mengikat terhadap tata laksana koperasi. Tata laksana koperasi itu sendiri meliputi aspek organisasi, usaha dan keuangan,” katanya.

Menurut Anung, workshop pemantapan kepatuhan koperasi ini bertujuan untuk menguatkan kembali jatidiri koperasi bagi pengurus dan pengawas (refresh). “Selain itu, mensosialisasikan perubahan dan pembaharuan peraturan perkoperasian serta meningkatkan kepatuhan koperasi peraturan perkoperasian,” jelasnya.

Untuk menjadi koperasi yang sehat dan mandiri jelas Anung, koperasi harus sehat organisasi, sehat usaha dan sehat keuangan. Hal ini bisa dilakukan melalui reformasi dan pembaharuan sistem kepranataan manajemen tata kelola koperasi sebagai wujud kepatuhan koperasi.

“Dengan demikian, sekarang saatnya mengubah paradigma dalam dunia koperasi di Kabupaten Probolinggo. Untuk mewujudkan koperasi menjadi badan usaha yang modern, berkualitas serta berdaya saing dan sesuai jatidirinya,” tuturnya.

Workshop pemantapan kepatuhan koperasi ini diikuti oleh 30 orang dari unsur pengurus dan pengawas koperasi dari 15 koperasi di wilayah timur Kabupaten Probolinggo. Selama kegiatan mereka mendapatkan materi penguatan jatidiri koperasi dan kepatuhan koperasi dari narasumber yang berasal dari Dekopinda Kabupaten Probolinggo.[wap]

SAMBUNGAN

Kamis Pahing, 10 Juni 2021

Bojonegoro, Peringkat Pertama Desa Mandiri Nasional l

Sambungan hal 1

Barat sebanyak 86 Desa Mandiri dan Kabupaten Gresik, Jatim 86 Desa Mandiri.

Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bojonegoro, Mahmuddin mengungkapkan, di Kabupaten Bojonegoro sudah tidak ada desa strata sangat tertinggal dan tertinggal.

“Jumlah Desa tertinggal dan sangat tertinggal sejak tahun 2020 hingga 2021 mengalami trend penurunan alias nol persen,” jelasnya, kemarin (9/6).

Indeks Desa Membangun (IDM) dari tahun 2020 hingga 2021 sudah mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, sebanyak 38 desa dinyatakan mandiri.

Sementara di tahun 2021, desa mandiri bertambah menjadi 103 desa. Sedangkan kategori Desa Maju dari 171 naik menjadi 254, kategori Desa berkembang dari 210 mengalami trend turun tersisa 62. “ Sesuai data Kemendes Kabupaten Bojonegoro masuk 5 besar dengan jumlah Desa Mandiri terbanyak di Indonesia disusul Kabupaten Tabanan,” ucapnya.

Lonjakan tersebut dinilai karena terjadinya beberapa program yang mendukung IDM, seperti program bank sampah yang didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat dan berdirinya Desa atau Kampung tangguh penanggulangan Covid-19 yang dicanangkan oleh Polri maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

“Dalam Indeks Desa membangun ada tiga indikator untuk menilai, pertama ketahanan ekonomi, lingkungan dan sosial,” imbuhnya.

Prestasi tersebut tak hanya cukup puas hingga disitu, rencana kedepan Pemkab Bojonegoro memiliki target untuk mendorong Pemdesa untuk terus meningkatkan status IDM dari Desa berkembang menuju Desa Mandiri. Salah satunya melalui Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Desa. “ Serta melakukan harmonisasi dengan seluruh OPD untuk mencukupi beberapa indikator. Mulai dari ketahanan ekonomi, lingkungan dan social,” pungkasnya. [bas]

Pengendara dari Madura ke Surabaya Turun Drastis l

Sambungan hal 1

menurun,” terangnya di Suramadu, Rabu (9/6).

Edi menambahkan menurunnya pengendara ini mungkin disebabkan selain adanya penyekatan juga adanya pemeriksaan bagi pengendara yang berKTP Madura akan dilakukan swab antigen.

“Alhamdulillah sampai dengan saat ini konsisi masih aman dan kondusif,” tegasnya.

Sementara itu untuk mendukung penyekatan di wilayah Suramadu, Pemkot Surabaya juga menugaskan seluruh Camat di Surabaya untuk bergiliran melakukan pemantauan.

Camat Wonokromo, Tomi Ardiyanto mengatakan dengan terjadinya lonjakan Covid-19 di Bangkalan ini, vaksinasi di wilayah Wonokromo segera diselesaikan. “Vaksinasi yang diperuntukkan bagi lansia, pedagang dan jajaran pengurus RT/RW dalam minggu-minggu ini akan segera selesai, agar nantinya bisa mengantisipasi terjadinya penularan di wilayah Wonokromo,” jelasnya. [riq]

Dukung 2030 Situbondo Bebas TBC l

Sambungan hal 1

penderita TBC itu adalah dengan mengadakan pelatihan teknis pendamping dan pendata penyakit TBC, Rabu (9/6). Kegiatan ini terlaksana berkat kerjasama baik antara Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Situbondo dan Yayasan Bhanu Yasa Sejahtera (Yabhysa). Acara terebut pun dibuka diresmikan langsung Wabup Situbondo Hj Khoirani didamping Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo Dwi Herman Susilo.

Menurut Wabup Khoirani, dirinya optimis dengan adanya petugas pendamping peduli penyakit TBC akan dapat menekan peningkatan jumlah penderita di masa mendatang. Sebab, jumlah penderita TBC di Kota Santri Situbondo angkanya sangat luar biasa.

“Dengan adanya petugas pendamping ini semoga semua sasaran dapat terlaksana dngan baik.

Sebab petugas ini akan melakukan pendampingan di 17 Kecamatan se-Kabupaten Situbondo, mulai Banyuputih hingga Banyuglugur,” ungkapnya.

Mantan anggota DPRD Situbondo itu memaparkan, dirinya sangat mengapresiasi atas dukungan dan kiprah Yabhysa Situbondo yang telah memiliki kepedulian bagi penurunan penderita penyakit TBC di Kabupaten Situbondo. “Ya saya patut berterima kasih ada Yabhysa. Sebab meski masih baru berdiri namun kiprahnya mau terjun ke tengah masyarakat. Saya berharap pada tahun 2030 Situbondo tuntas dari TBC. Artinya Situbondo bebas dari penyakit TBC,” tandasnya.

Untuk diketahui, Yabhysa Situbondo diketuai Altur Rosyidah. Yayasan ini bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan, namun memiliki program utama disektor penanggulangan penyakit TBC di Kabupaten Situbondo. Yayasan ini berdiri pada Februari 2021 dan sudah melakukan MoU dengan Dinkes Situbondo untuk melakukan program TBC. Jumlah penderita TBC di Kabupaten Situbondo setiap tahun mengalami kenaikan bahkan kenaikannya bisa mencapai 100 persen. Terbukti, dari 1.200 kasus TBC, satu orang TB dapat menulari 20 kontak yang ada di sekitar atau orang yang serumah serta di lingkungan terdekat.

TBC ini menular melalui udara dan percikan dahak dari mulut pasien bisa mengeluarkan ribuan bakteri. Khusus pada 2021, Yabhysa mengkontribusikan sebanyak 40 kasus sesuai dengan nama dan alamat. Cara mencegah penularan TBC ini adalah dengan membuka sinar matahari masuk ke rumah dan sering menjemur tempat tidur serta memiliki ventilasi rumah yang sehat. [awi]

Bupati Minta 148 Pemilik Tanah Lokasi FR Lakukan Bongkar Mandiri Sidoarjo, Bhirawa Sebanyak 148 pemilik tanah dan persil diatas lahan pembangunan FR (Frontage Road) yang sudah dibeli oleh Pemkab Sidoarjo sepanjang sekitar 9 km, mulai wilayah Waru hingga Buduran segera membongkar bangunannnya secara mandiri, dalam tempo 30 hari. Jika tidak dilakukan akan dibongkar secara paksa.

Pembongkaran harus dilakukan berdasarkan surat perintah pembongkaran bangunan oleh Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor karena biaya tanah dan bangunan sudah dibayar. “Jika dalam kurun 30 hari tidak ada aktivitas pembongkaran, maka Pemkab Sidoarjo akan membongkar paksa dengan menggunadok kan alat berat,” tegas Bupati Sido- Para petugas (sebelum pandemi) sedang mengukur salah satu lahan yang akan arjo Ahmad Muhdlor, pada Rabu dibangun FR. (9/10) kemarin. telah mereka menerima surat perintah “Jika sampai 30 hari warga yang Bupati Muhdlor mengaku serius mulai 8 Juni 2021,” tegasnya. namanya tertera di lampiran surat untuk melanjutkan pembangunan FR Menurutnya, pesan surat tersebut belum membongkar bangunan, di sepanjang jalan Waru, Gedangan merupakan perintah pembongkaran maka Pemkab Sidoarjo akan secara hingga Buduran dalam waktu dekat. berhubungan akan dimulainya paksa dengan mengerahkan alat “Keseriusan tersebut telah dituangkan pengerjaan pembangunan FR Sido- berat,” katanya. surat perintah pembongkaran bangu- arjo, yang terbentang sekitar 9 km Bupati Muhdlor juga tengah nan nomor 000/4594/438.5.3/2021 harus dibongkar, terletak di lokasi memerintahkan semua para camat oleh Ahmad Muhdlor selaku Bupati Desa Tebel, Gedangan, Kedungrejo, untuk mensosialisasikan surat perSidoarjo,” katanya.

Sawotratap, Waru, Sruni, Buduran intah pembongkaran bangunan di Ia meminta warga membongkar dan Desa Banjarkemantren. delapan desa tiga kecamatan yaitu bangunan yang masih berdiri di atas Ia katakan saat ini ada sejum- Kecamatan Waru, Gedangan dan lahan untuk FR. Tercatat ada 148 lah kendala dalam menanganani Buduran. “Saya sangat yakin untuk nama warga pemilik tanah dan persil pembebasan lahannya, mulai pembongkarannya, karena suratnya yang diminta untuk membongkar sengketa waris yang di dalamnya juga sudah mulai disosialisasikan,” bangunannya maksimal 30 hari se­ permasalahan makam dan masjid. pungkas Muhdlor. [ach]

Dinas PU SDA Bojonegoro Normalisasi Sungai Bojonegoro,Bhirawa Menjelang musim penghujan, proses normalisasi terhadap sejumlah sungai dan kali avur sekaligus membuat longstorage di Kabupaten Bojonegoro terus dikebut. Ini dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya banjir di beberapa daerah, sehingga tahun ini akan menormalisasi sungai dan kali avur sepanjang 4,67 kilo meter (KM).

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Kabupaten Bojonegoro, Tejdo Sukmono mengatakan, kegiatan normalisasi ini telah dipetakan lokasi yang menjadi prioritas.

Diutamakan sungai-sungai yang mengalami pendangkalan parah.

Normalisasi juga bertujuan agar debit air pada aliran sungai bisa sesuai dengan kondisi semula sehingga daya tampungnya bertambah. “Selain pengembalian fungsi sungai. Untuk membuat long storage, mengembalikan dimensi sungai, memperbesar alur sungai, menahan luberan akibat luapan banjir pada musim penghujan, dan menyediakan air irigasi terutama pada musim kemarau. Selain itu, pengerukan juga dilakukan untuk mengembalikan daya tampung sungai,” katanya saat ditemui Bhirawa di ruang kerjanya, kemarin (9/6).

Lanjut Tejdo Sukmono menyebutkan, dari total 4,67 kilo meter, Dinas PU-SDA telah menyelesaikan Normalisasi Desa Sembung Kecamatan Kapas panjang 50 meter, Desa Wedi Kecamatan Kapas panjang 50 meter, Desa Mojoranu Kecamatan Dander 800 meter, Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander panjang 1200 meter.

Kemudian Desa Ngrancang (TMMD) panjang 70 meter, Desa Sudu, Kecamatan Gayam 900 meter, Desa Jati Mulyo (TMMD) 100 meter, Kecamatan Dander Desa Kedungsumber 800 meter, Desa/ Kecamtan Gondang 500 meter, dan Desa Kedungsumber kecamatan Dander panjang 200 meter.

“Yang sedang berjalan Desa Sumbergede Kecamatan Kepohbaru, Desa/ Kecamatan Malo dan Desa Ngraseh Kecamatan Dander,” jelasnya.

Menurutnya, kegiatan normalisasi sungai tersebut dengan mengangkat sedimen dari dalam sungai dengan menggunakan alat berat, dan mengembalikan alur sungai sehingga sungai dapat berfungsi sebagai mana mestinya.

“Caranya dengan mengangkat sedimen dari dalam sungai dan meletakkan di kanan-kiri sungai,

sekaligus dibuat semacam tanggul, sehingga nantinya setelah dinormalisasi, dapat berfungsi sebagai tampungan air atau long storage,” kata Tedjo Sukmono.

Tedjo menjelaskan long storage adalah tempat tampungan air yang memanjang di sungai atau kali yang telah dilakukan normalisasi, sehingga sepanjang sungai tersebut ketersediaan air selalu ada, sekaligus dapat meninggikan muka air sehingga air irigasi bisa mengalir secara gravitasi.

Nantinya, di bagikan hilir dapat dilengkapi dengan bangunan cekdam.

“Selain sebagai tampungan air, manfaat long storage juga dapat digunakan untuk penyedia air irigasi pertanian dan dapat dimanfaatkan untuk pemeliharaan ikan air tawar.

Selain itu potensi lain bisa untuk pengembangan pariwisata dan konservasi air untuk membantu pelestarian mata air dan kelestarian sumur masyarakat,” ungkapnya.

Dengan dilaksanakan normalisasi sungai dan pembangunan long storage tersebut diharapkan dapat meminimalisir dampak bencana banjir luapan sungai saat musim penghujan, dan tampungan air dari long storage tersebut dapat menyediakan air irigasi pada musim kemarau. [bas]

Varian Baru Covid-19 Bukan dari Bangkalan l

Sambungan hal 1

dar itu adalah temuan sebulan yang lalu, bukan yang sekarang. Jangan dikaitkan karena nanti berpengaruh pada psikologis para pasien,” tuturnya.

Sampel varian Alpha Covid-19 itu, kata Prof. Nasih berasal dari spesimen Pekerja Migran Indonesia (PMI). Para PMI ini memang harus dites usap sebelum kembali ke asal masing-masing.

Setelah diketahui positif pun, mereka diisolasi secara terpusat pada Rumah Sakit Lapangan Indra-

pura (RSLI) sehingga kecil kemungkinan terjadi penularan di kampung halaman mereka.

Sementara terkait kemungkinan adanya mutasi virus corona di Bangkalan hingga membuat lonjakan kasus, Prof. Nasih mengatakan bahwa pihaknya masih harus melakukan penelitian lebih lanjut. Saat ini para peneliti di ITD sudah mulai mencermati spesimen dari Bangkalan. “Sekarang sampel Bangkalan baru diterima dua hari lalu yakni 40 sampel yang sekarang sedang dikerjakan ITD dengan whole genom sequencing,” ujarnya.

Dengan serangkaian proses yang diperlukan, ia memperkirakan hasil whole genome sequencing dari sampel Bangkalan baru bisa diumumkan antara hari Sabtu atau Minggu. Proses ini nantinya akan mengungkap apakah virus corona yang menyerang Bangkalan hingga membuat beberapa tenaga kesehatannya tewas merupakan mutasi atau bukan.

“Yang di Bangkalan ini masih dalam proses kami periksa dengan sampel yang kami punya. Hasilnya baru diketahui Sabtu atau Minggu,” pungkasnya. [ina]

ilmu Ketahanan Nasional.

Pemberian gelar Profesor kehormatan diatur dalam Permen Pendidikan dan Kebudayaan nomor 40 tahun 2012 tentang pengangkatan Guru Besar tidak tetap pada Perguruan Tinggi.

Permendikbud tersebut menyebutkan bahwa seseorang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa dapat diangkat menjadi Profesor atau

Guru Besar tidak tetap.

“Profesor kehormatan atau Guru Besar tidak tetap, tidak punya tuntutan untuk kerja penuh waktu. Juga tidak memiliki beban kerja Dosen.

Tidak ada batas pensiun bagi penerima gelar kehormatan Profesor dan tidak menerima tunjangan,” jelas Laksamana Madya TNI Amrulla Octavian. [ira]

Mega Tidak Harus Mengajar

l

Sambungan hal 1

permasalahan TKI di Malaysia.

Menurut Amarulla, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga mendapat gelar kehormatan Profesor dari UnHan. Yakni pada masa akhir jabatan SBY sebagai Presiden ke 6, pada Juni 2014. SBY saat itu dikukuhkan menjadi Profesor bidang

Halaman 11

Matangkan Rencana Investasi Rp 9,1 Triliun dari Maroko l

Sambungan hal 1

but sebagai kelanjutan dari MoU yang dilakukan dengan Group of Development Technologies and Construction Companies (GDTC) Maroko beberapa waktu lalu.

Khofifah berharap, proses tindak lanjut dan verifikasi dari semua rencana investasi ini dapat berjalan dengan baik. Karena itu, Pemprov dengan senang hati akan menjadi bagian yang ikut mendorong investasi ini sekaligus menguatkan Kerjasama perdagangan dengan Maroko.

“GDTC sempat ke Probolinggo melihat rencana investasi Pelabuhan di Probolinggo dan enam titik lainnya seperti Ponorogo, Ngawi serta Surabaya.

Maka yang dilakukan Pemprov Jatim adalah mendorong kemungkinan dari percepatannya,” tutur Gubernur Khofifah.

Di Probolinggo, jelas Khofifah, rencana investasi tersebut diperuntukkan pada pengembangan pelabuhan yang masuk dalam lampiran Perpres 80 tahun 2019. Pengembangan itu cukup luas dan nilainya juga cukup besar, yakni Rp 2,1 triliun untuk rencana investasi awal.

Kedua rencana pembangunan tol Probolinggo – Banyuwangi (Probowangi). Rencana ini juga masuk di dalam master plan, tapi siapa investornya itu belum tercantum. Sementara di Ponorogo, rencana investasi dilakukan untuk pengembangan destinasi wisata berbasis budaya yang diarahkan bisa masuk ke geopark.

Sejumlah proyek investasi itu juga akan digarap oleh BUMD di bawah Pemprov Jatim. Misalnya PT JGU terkait dengan pengembangan Puspa Agro dengan nilai Rp 1,7 triliun, PDAB untuk pengembangan JIPPE senilai Rp 347 miliar, PT Waskita Bumi pembangunan tol Krian Legundi Rp 2,4 triliun, PT Trans Jawa proyek pembangunan tol Pasuruan Probolinggo Rp 1,5 triliun, pengembangan PT Kasa Husada Rp 300 miliar.

“Ini masih di posisi awal. Prioritasnya yang mana nilainya berapa itu bisa diketahui setelah Perjanjian Kerja Sama (PKS),” tutur Khofifah.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Jatim Aris Mukiyono menambahkan, rencana investasi ini ditandai dengan MoU yang sudah dilakukan saat bulan Ramadan lalu.

Selanjutnya, Bulan Juni ini GDTC akan Kembali ke Jatim untuk melakukan PKS. Namun, khusus untuk beberapa proyek yang ditangani BUMD Jatim, sebelumnya akan paparan lebih dulu ke Gubernur Jatim.

“Kita berharap ketika tim GDTC datang ke Jatim lagi dengan membawa realisasi investasi, maka itu akan menjadi nilai positif bagi Jatim. Setidaknya dengan nilai awal Rp 9,1 triliun,” pungkas Aris.[tam]

Kuota PPPK Cukupi Kebutuhan Tenaga Pendidik Jatim Sambungan hal 1 sekolah yang berada di tengah kota. “Tahun lalu pengangkatan CPNS untuk formasi guru masih diprioritaskan untuk daerah terpencil. Tapi kalau dengan PPPK ini sepertinya sudah menyeluruh,” ujar Nurkholis, Rabu (9/6).

Tahun ini, alokasi PPPK untuk tenaga pendidik di salurkan pada 407 lembaga SMA, 298 lembaga SMK dan 45 lembaga PKLK. Sementara untuk jenis jabatan yang telah ditetapkan sebanyak 24 jenis jabatan untuk SMA, 109 jenis jabatan untuk SMK dan 2 jenis jabatan untuk PKLK. “Usulan formasi itu yang diusulkan sekolahsekolah ke Menteri PAN-RB. Begitu juga yang menetapkan usulan tersebut juga Menteri PAN-RB. Jadi kebutuhannya yang ditetapkan berdasarkan usulan,” tutur Nurkholis.

Secara umum, ketentuan terkait usia bagi formasi PPPK guru maupun non guru cukup longgar karena pelamar tidak dibatasi usia maksimal 35 tahun sebagaimana batasan pada formasi CPNS. Namun, pelamar harus memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dipilih minimal tiga tahun.

Pengalaman tersebut dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh minimal Jabatan Tinggi Pratama bagi yang berasal di instansi pemerintahan. Sementara pelamar yang berasal dari perusahaan swasta, lembaga swadaya non pemerintah atau yayasan maka harus memiliki surat keterangan dari direktur atau kepala divisi SDM. “Bagi pelamar formasi CPNS, usianya ditentukan paling rendah 18 tahun dan maksimal 35 tahun kecuali untuk beberapa jabatan khusus memiliki batas usia hingga 40 tahun,” jelas dia.

Terkait pendaftaran dan proses seleksinya, akan dilakukan bersamaan dengan CPNS. Namun, hingga saat ini belum diketahui kapan pendaftaran akan dibuka setelah adanya perubahan jadwal oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). [tam] l

Dekat dengan Warga dan Berbagai Persoalan Langsung Dicarikan Solusi l

Sambungan hal 1

Allah seminggu dua sampai tiga kali.

Dan kita berkantornya malam. Karena kalau pagi RT/RW-nya kerja. Kita berkantor sekitar pukul 19.00 - 21.00 WIB atau 22.00 WIB,” ungkap Muslich.

Mantan Camat Sawahan Surabaya ini menjelaskan, ketika berkantor di Balai RW, ada beberapa layanan yang telah disiapkan.

Seperti di antaranya adalah layanan administrasi kependudukan (adminduk).

“Jadi kita juga membuka layanan.

Kalau ada warga membutuhkan layanan

dan bisa dieksekusi hari itu, ya kita eksekusi. Tapi kalau tidak bisa, seperti KTP kan peralatannya di komputer, itu kita arahkan ke kelurahan,” kata Muslich.

Meski demikian, Muclish menyatakan bahwa pelayanan akan tetap dibuka pada malam hari itu. Bahkan, pelayanan tak hanya diberikan kepada warga dalam satu RW yang dikunjungi, tapi juga satu kelurahan. “Pelayanan tetap kita buka pada malam hari itu, bukan hanya warga satu RW, tapi juga warga satu kelurah­ an,” katanya.

Camat lain yang juga sudah ngantor

di Balai RW adalah Camat Tegalsari Buyung Hidayat Rahman. Ia mengaku mulai Jumat lalu, sudah ngantor di RW 09 Plemahan Kelurahan Kedungdoro, Tegalsari, Surabaya. Selanjutnya, direncanakan di RW 5 Kelurahan Tegalsari dan juga di RW 3 Kelurahan Keputran.

“Teman-teman camat memang terinsipirasi dari Pak Wali Kota yang sudah beberapa kali ini ngantor di kelurahan.

Sehingga atas tauladan itulah kami juga berkantor di Balai RW, supaya lebih dekat dengan warga dan dapat menyele-

saikan berbagai masalah yang terjadi di bawah lebih cepat,” kata Buyung.

Pada saat berkantor di Balai RW, ia mengaku banyak mendapatkan keluhan dari warga, mulai dari persoalan administrasi, pendataan UMKM hingga persoalan parkir mobil di kampungkampung. Satu persatu pun dicarikan solusinya, sehingga warga merasa terfasilitasi dengan adanya jajaran kecamatan. “Berbagai persoalan yang kita temui di bawah langsung kita carikan solusinya. Kita juga lebih dekat dengan warga,” pungkasnya. [*]

Bhirawa

UTAMA

Kamis Pahing, 10 Juni 2021

Halaman 12

Kejari dan Bupati Musnahkan BB Senilai Rp 30 M Sidoarjo, Bhirawa Barang bukti 469 perkara tindak pidana umum dan khusus, dari berbagai jenis barang haram tersebut, terkumpul dalam kurun waktu satu tahun ini, dan diperkirakan senilai Rp 30 miliar. Dimusnahkan dengan cara dibakar langsung oleh Kejari dan Bupati Sidoarjo, pada (9/6) kemarin.

Kepala Kejari Sidoarjo, Arief Zahrulyani menjelaskan barang bukti yang dimusnahkan itu berupa, 30,9 Kilogram sabu, Ganja 3,3 Kilogram, Pil LL 1.240 butir, Ekstasi 1.045 butir, tembakau Gorila 3,2 Kilogram dan Rokok Ilegal atau tanpa cukai sebanyak 11 Karton.

"Barang bukti yang kita musnahkan hari ini merupakan akumulasi dari perkara yang sudah ditangani dalam

satu tahun ini," katanya.

Arief menambahkan, pemusnahan barang bukti sabu, Pil LL dan ekstasi itu dilakukan dengan cara dibakar menggunakan mesin inseminator milik BNN Provinsi Jawa Timur. Melalui mesin itu, asap dari hasil pembakaran itu langsung keluar dari cerobong asap. "Untuk barang bukti lainnya, seperti handphone (HP) dihancurkan dengan

palu. Sedangkan untuk barang bukti ribuan batang rokok ilegal langsung dibakar massal hingga lebur menjadi abu," imbuhnya.

Menurutnya, selain ketentuan, pemusnahan barang bukti itu juga sebagai bentuk transparansi tim penyidik dan jaksa eksekutor Kejari Sidoarjo kepada masyarakat. Hal ini agar masyarakat bisa menyaksikan jika barang sitaan yang harus dimusnahkan itu benar-benar dihancurkan. "Barang bukti yang dimusnahkan itu agar tidak disalahgunakan lagi oleh orang tidak bertanggung jawab. Kalau dinominalkan, SS itu sekitar Rp 30 miliar," tegasnya.

Sementara itu, Bupati Sidoarjo

Ahmad Muhdlor mengaku senang dan sekaligus sedih dengan adanya pemusnahan barang bukti sebanyak itu. Ia merasa sedih, karena peredaran narkoba masih cukup tinggi di Kota Delta, dan itu banyak dikonsumsi dari kalangan pelajar. "Saya dapat data dari BNN, bahwa yang menggunakan Pil LL itu banyak dari kalangan anak muda, SMP dan SMA," ucapnya.

Namun, ia tetap optimis dengan kerja keras Forkopimda dapat memberantas peredaran narkoba dikalangan masyarakat Sidoarjo. "Pemberantasan narkoba melalui pencegahan dan penindakan menjadi harga mati buat Kabupaten Sidoarjo," tegasnya. [ach]

achmad suprayogi/bhirawa

Forkopimda Sidoarjo sedang memusnahkan barang bukti secara bersama-sama.

Dua Orang Dirawat Positif Covid-19, Terpapar Varian Baru

KILAS DAERAH

Aksi komplotan pencuri motor di Desa Torongrejo yang terekam kamera CCTV.

Komplotan Pencuri Gasak Motor Jurnalis dan Plat Merah Kota Batu,Bhirawa Komplotan pencuri di Desa Torongrejo, Kecamatan Junrejo Kota Batu mulai meresahkan warga. Meskipun di beberapa titik sudah terpasang kamera pengintai (CCTV), mereka tetap nekad beraksi bahkan menggasak dua motor di satu tempat. Dan yang menjadi korban adalah satu motor plat merah dan satu motor milik jurnalis. Untuk aksi di Desa Torongrejo ini yang menjadi korban adalah rumah milik Prananta Risky Agrida yang berada di Jl.Aji Mustofa Gg VIII. "Aksi pencurian terjadi pada Selasa (8/ 6) dini hari. Ada dua motor yang dicuri, salah satunya adalah motor plat merah milik Kementrian Sosial yang dipinjampakaikan ke Tagana Kota Batu,"ujar Prananta, Rabu (9/6).

Motor plat merah ini jenis KLX yang difungsikan dalam operasional Tagana Kota Batu. Adapun satu motor lagi jenis matic Beat warna hitam bernopol B 6155 KQ. Kesehariannya motor matic ini menjadi alat transportasi Irsya, istri Prananta yang bekerja sebagai jurnalis di kota ini. Kejadian di rumah Prananta ini merupakan yang kedua kali dalam kurun waktu 6 bulan. Dalam aksi pertama terjadi pada akhir bulan 2020.

Sampai saat ini aksi pertama belum terungkap sehingga polisi saat itu meminta korban untuk memasang CCTV. [nas]

Jombang, Bhirawa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jombang tengah merawat dua orang yang merupakan Pasangan Suami Istri (Pasutri) asal Bangkalan, Madura yang positif Covid-19. Pihak RSUD Jombang pun mendalami apakah keduanya terpapar Covid-19 varian baru.

Direktur RSUD Jombang, Pudji Umbaran mengatakan bahwa, pihaknya tengah merawat pasien asal Bangkalan, Madura yang dicurigai virus Covid-19 varian baru.

Pasien tersebut berjumlah dua orang hasil temuan pengawasan dan pemantauan Tim Satgas Covid-19 Tingkat Desa di Kabupaten Jombang.

"Pasien dari Bangkalan Madura, betul ada yang saat ini kami rawat di Ruang Isolasi RSUD Jombang," kata Pudji Umbaran, Rabu (09/06).

Pudji Umbaran menjelaskan, dua warga Bangkalan tersebut dirawat di RSUD Jombang sejak Selasa malam (08/06). Dari hasil Tes Swab PCR, keduanya positif terinfeksi Virus Corona (Covid-19). Meski begitu, belum diketahui dari mana keduanya terpapar Covid-19. "Sudah kami lakukan pemeriksaan tes PCR, hasilnya positif (Covid-19)," terang Pudji Umbaran.

Dikatakan Pudji Umbaran, sampel kedua pasien positif Covid-19 tersebut dikirim ke Laboratorium Kesehatan Daerah (Lapkesda) Provinsi Jawa Timur dan sebenarnya mereka sudah terdeteksi positif oleh alat Tes PCR yang tersedia di RSUD Jombang, hanya saja pihaknya mengem-

arif yulianto/bhirawa

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang tempat dua orang pasien asal Bangkalan, Madura dirawat, Rabu (09/06).

bangkan apakah gennya membawa virus varian baru.

"Karena dari Bangkalan, maka kecurigaan varian baru tetap ada. Dan saat ini sampel sedang diperiksa oleh Labkesda Provinsi Jawa timur untuk memastikan apakah varian baru atau bukan," beber Pudji Umbaran.

Sementara, Tim Satgas Covid-19

Kabupaten Jombang meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap orang yang datang atau masuk ke Kabupaten Jombang. Pengawasan dan pemantauan ditingkatkan karena akhir-akhir ini di sejumlah daerah mengalami lonjakan angka kasus yang signifikan.

"Sebenarnya tidak hanya Bangkalan,

daerah-daerah yang saat ini ada peningkatan kasus confirm seperti Kudus, Lamongan termasuk dari Pulau Madura. Pemantauan dan pengawasan oleh Satgas Covid-19 di tingkat desa," kata Budi Winarno, Juru Bicara (Jubir) Satgas Covid-19 Kabupaten Jombang melalui pesan What's App (WA) Telepon Seluler (Ponsel) nya. [rif]

99 Hari Kerja Gus Ipul-Mas Adi Pimpin Kota Pasuruan

Program Prioritas Gus IpulMas Adi Tercapai 90 Persen Pencapaian dalam 99 hari kerja dalam memimpin Kota Pasuruan menurut Wali Kota Pasuruan Drs H Saifullah Yusuf merupakan pondasi awal dalam pembangunan Kota Pasuruan ke depan. Selanjutnya, pihaknya sudah menyiapkan beberapa program.

Wali Kota Pasuruan, Drs H Saifullah Yusuf.

"Terima kasih kepada semua pihak yang ikut membantu kami dari awal sampai titik ini. Teman-teman dari DPRD, tokoh masyarakat, tokoh agama, Forkopimda dan semua stakeholders yang ada. Kami tetap mohon dukungan. Prinsipnya ada dua, pertama merealisasikan visi misi kami saat kampanye. Yang kedua adalah melakukan percepatan dari program yang sudah ada sebelumnya," ujar Drs H Saifullah Yusuf dalam sambutan paparan capaian program 99 hari kerja Wali Kota Pasuruan dan Wakil Wali Kota Pasuruan, Selasa (8/6) malam.

Gus Ipul menjelaskan program yang baik di kepemimpinan sebelumnya tetap akan dilanjutkan, bahkan akan disempurnakan. Sedangkan yang kurang baik akan diubah agar menjadi lebih baik.

"Saya akui, apa yang baik saya katakan baik. Tapi yang tidak baik tetap saya sampaikan tidak baik. Ini semua demi kemajuan dan perubahan di Kota Pasuruan ke depan," urai Gus Ipul.

Pejabat nomer satu di Kota Pasuruan ini menjelaskan banyak tentang pencapaian 99 hari kerja. Dirincikan, satu

Hilmi Husain/bhirawa

Wali Kota Pasuruan, Drs H Saifullah Yusuf, Wakil Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo S.TP, M.Si, Ketua TP PKK Kota Pasuruan, Hj Fatma Saifullah Yusuf, Wakil Ketua TP PKK, Suryani Fairdaus, Ketua DPRD Kota Pasuruan, H Ismail Marzuki Hasan SE bersama jajaran Forkopimda Kota Pasuruan di acara capaian program 99 hati kerja. per satu pencapaian di Maju Ekonominya, Indah Kotanya dan Harmoni Warganya.

Disisi lain, pencapaian 99 hari kerja tersebut juga selaras dengan program nawa cita milik presiden Joko Widodo dan nawa bhakti milik Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

"Kami memiliki sembilan program kerja prioritas. Dan alhamdulillah, 90 persen program kerja prioritas ini semuanya bisa kita wujudkan untuk kebaikan masyarakat Kota Pasuruan. Kami ke depan akan terus komitmen mewujudkan Kota Pasuruan menjadi Kota Madinah," kata Gus Ipul.

Wakil Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo S.TP, M.Si, menambahkan pencapaian 99 hari kerja itu merupakan indikator proses, bukan sebagai indikator hasil akhir dari pencapaian visi misi. Karena, masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Pihaknya berharap semoga jalan baik dan lapang itu untuk mewujudkan Kota Pasuruan sebagai Kota Madinah (Maju Ekonominya, Indah Kotanya, dan Harmoni Warganya).

"Ini adalah awal yang baik. Terima kasih atas peran serta semua pihak. Kami tidak bisa melupakan pihak yang membantu kami. Karena itu, kami sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab kami mengemban amanah ini," urai Mas Adi panggilan akrabnya Adi Wibowo S.TP, M.Si. [*]

Publik Sangat Puas Atas Capaian Kinerja Gus Ipul-Mas Adi Kepemimpinan Wali Kota Pasuruan Drs H Saifullah Yusuf-Wakil Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo S.TP, M.Si selama 99 hari memimpin Kota Pasuruan mendapatkan banyak apresiasi. Kapolres Pasuruan Kota, AKBP Arman menyatakan pihaknya sangat bangga bisa bekerja sama dengan Gus Ipul dan Mas Adi selama 99 hari pimpin Kota Pasuruan.

Pasalnya, dengan segala pengalaman yang dimiliki Gus Ipul, ia sempat merasa kewalahan. Di saat, Gus Ipul sudah bergerak cepat sedangkan lainnya masih memikirkan solusinya. "Terus terang saja, saya bangga dan salut kepada Gus Ipul. Beliau itu sosoknya sangat cerdas dan cepat. Terkadang saya tidak bisa memikir apa, tapi mendadak beliau sudah ada solusinya. Harusnya, Gus Ipul itu lebih cocok memimpin wilayah yang lebih luas lagi," ujar AKBP Arman. Arman kembali menegaskan bahwa pihaknya akan selalu mendukung setiap program yang di usung oleh Gus Ipul-Mas Adi untuk mewujudkan Kota Pasuruan sebagai Kota Madinah.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pasuruan, H Ismail Marzuki Hasan, SE menyatakan pemilu sudah berakhir dan dirinya menyebut saat ini sudah harus bergandeng tangan untuk memajukan Kota Pasuruan. Pihaknya berharap supaya Gus Ipul dan Mas Adi untuk tetap konsisten untuk mewujudkan Kota Pasuruan sebagai Kota Madinah.

"Saya dan teman-teman DPRD siap berkolaborasi dengan Pemkot Pasuruan untuk percepatan pembangunan. Makanya, mari bersama-sama mengejar ketertinggalan ini," kata H Ismail Marzuki Hasan, SE. [*]

Wali Kota Pasuruan, Drs H Saifullah Yusuf, Wakil Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo S.TP, M.Si, di acara capaian program 99 hati kerja.

Capaian Kinerja Gus Ipul-Mas Adi 99 Hari Pimpin Kota Pasuruan Wali Kota Pasuruan, Drs H Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Wakil Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo S.TP, M.Si (Mas Adi) sudah genap 99 hari memimpin Kota Pasuruan.

Ada sejumlah terobosan dilakukan Gus IpulMas Adi untuk mewujudkan Kota Pasuruan sebagai Kota Madinah (Maju Ekonominya, Indah Kotanya, dan Harmoni Warganya). Paparan itu disampaikan Gus Ipul-Mas Adi kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan partai, kepala OPD, dan masyarakat dalam paparan capaian program 99 hari kerja Wali Kota Pasuruan dan Wakil Wali Kota Pasuruan.

Untuk Maju Ekonominya, pasangan kepala daerah tersebut membuat sejumlah terobosan.

Yakni, menambah jam buka pedagang kaki lima (PKL) asal menaati protokol kesehatan (prokes).

Antara lain membuat event gantangan burung taat prokes. Meluncurkan e-retribusi bagi pedagang pasar, SI DUTA (Sistem Informasi data UMKM Kota Pasuruan).

Ada juga KURMA (Kredit Usaha Rakyat Mandiri), gerakan TEBAR PESONA (Terampil, Sabar, Profesional, dan Amanah) bagi petugas Bapenda Kota Pasuruan.

Selain itu, melaunching DFAT dan CFW program kotaku. Pemberian bantuan pedagang imbas Covid-19, pembahasan revitalisasi pelabuhan tanjung Tembikar juga dilakukan. Hingga ada digitalisasi pembayaran Uji KIR DIshub Kota Pasuruan dan memudahkan SP2D online kerjasama dengan BPKP. "Kami juga melakukan pengembangan produk lokal mulai hulu sampai hilir. Alat perekam pajak dan aplikasi pelaporan pajak online. 1.000 QRIS untuk program UMKM naik kelas," ujar Gus Ipul.

Sedangkan untuk Indah Kotanya, Gus IpulMas Adi sudah menghias kawasan alun-alun dengan lampu warna-warni dan ditata lebih baik.

Tak hanya itu, juga meluncurkan ikon baru sepeda cucu Nabi Adam. Termasuk pula, pembentukan saber sawang, saber becek, sabee bocor dan saber sampah. Mengecat semua saluran air di Kota Pasuruan dengan cat warna-warni. Membentuk saber jalan berlubang untuk menangani jalan berlubang.

"Kami juga menyiapkan rencana wisata religi terintegrasi dengan memadukan kawasan wisa-

ta religi, alun-alun dan perdagangan jasa di jantung Kota Pasuruan. Serta, pengecatan gapura kawasan religi di tujub titik yang ada di wilayah Kelurahan Kebonsari dan Kelurahan Kandang Sapi," kata Gus Ipul.

Adapun untuk Harmoni Warganya, Gus IpulAdi sudah berbuat banyak hal. Utamanya, mengembalikan opini BPK dari WDP menjadi WTP untuk pertama kalinya. Termasuk juga berhasil membawa Kota Pasuruan keluar dari zona merah Covid-19. "Saat ini, status penyebaran Covid-19 di Kota Pasuruan masih orange menuju kuning," urai Gus Ipul.

Pejabat nomer satu di Kota Pasuruan ini juga memberikan sambungan jaringan gas untuk 7.000 rumah hingga mulai memberikan bantuan untuk pembuatan jamban bersih. Selanjunya, berhasil mengubah pelayanan kesehatan di RSUD dr R Soedarsono Purut Kota Pasuruan menjadi lebih baik dengan New Purut.

Launching program JALAN BERDUA, kerjasama pelayanan pembuatan KK dan KTP EL dengan KUA untuk perubahan status pernikahan. Launching e-sambat untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat menyampaikan keluhan atau masukan ke pemerintah.

Membuat lapas terintegrasi satu-satunya di Indonesia. Percobaan PTM bagi pelajar di Kota Pasuruan. Serta melakukan pemberian layanan swab antigen gratis untuk santri yang akan kembali ke pesantren. Berhasil mengajak masyarakat untuk tidak mudik dengan Bahagia di Kota Pasuruan.

Mulai merintis smart city. Memudahkan pemberian layanan dengan hanya menunjukkan KTP. Menyalurkan bantuan untuk 172 RTLH (rumah tak layak huni). Ujicoba sholawatan virtual dengan Habib Syech dan Gubernur Jatim taat prokes. Wayangan virtual yang sukses dengan taat prokes.

"Lalu kami kembali meluncurkan pelayanan cuci darah di Kota Pasuruan. Pemberian layanan wifi gratis untuk masyarakat agar lebih cakap digital dan membantu sekolah daring. Hingga, melaunching PSC (Public Safety Center) 119 sebagai layanan untuk kedaruratan. Luncurkan senam caring dan pembagian kartu Madinah untuk penyaluran bantuan," imbuh Gus Ipul. [*]