Binder10sept2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Ini sangat memprihatinkan dan mutu guru sangat diragukan jika naik pangkat lewat makelar,”

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 6

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Anggota Komisi A DPRD Nganjuk Arbayana

Kamis Pahing, 10 SEPTEMBER 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

10 SEPTEMBER 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo Di Ruang Kerja

 Wagub H Saifullah Yusuf 08.00 Penutupan dan Wisuda Diklat PIM II di Kantor Badiklat Jatim 10.00 Pembukaan Rapat Regional Pengelolaan Lingkungan Hidup Wilayah Barat Indonesia di Empire Palace Surabaya 19.00 Tahlilan di Rumah Duka Alm KH Muchit Muzadi di Jember

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi Konsultasi Terkait Anggaran di Kemendagri Jakarta

Kucuran Dana Desa Harus Dibarengi Pendampingan dan BUM Desa Jakarta, Bhirawa.

Dibutuhkan sekitar 32.142 orang petugas pendamping dan pengawas untuk menyukseskan penggunaan dana desa Rp 20 triliun yang dikucurkan pemerintah pada 2015 ini. Penggunaan dana desa akan lebih baik dan tepat guna bila desa memiliki BUMD (Badan Usaha Milik Desa).

Kegiatan pembangunan desa, jika dilaksanakan dengan sistem padat karya akan meminimalkan penyelewengan. Sebab dalam padat karya tradisi kegotongroyongan masyarakat desa tetap kuat dan mempersatukan mereka.

“Pembangunan desa jangan sampai memakai sistem proyek dengan cara tender. Sebab, sistem proyek akan memudahkan penyelewengan. Dengan padat karya, masyarakat ikut aktif bekerja, bergotong royong dan semua merasa bertanggung jawab atas pembangunan desanya. Dalam sistem padat karya, kebocoran juga sangat kecil hanya 0,01 % saja. Sebaliknya, dalam sistem proyek banyak kencing di jalan-jalan yang dilaluinya,” papar Wakil Ketua Komisi II DPRRI yang mantan Men-

 ke halaman 11

Komisi C Temukan Embung Senilai Rp 7 M Tak Berfungsi Maksimal Jombang, Bhirawa Komisi C DPRD Jombang menemukan keberadaan bangunan embung Grojogan di Desa Plabuhan, Kecamatan Plandaan yang tidak berfungsi maksimal. Bangunan senilai Rp 7 miliar ini kering, sementara lahan pertanian dan warga membutuhkan pengairan.

“Keluhan petani terkait kebutuhan air ini jelas kita tampung. Bagaimana caranya agar keinginan mereka dapat terpenuhi, secepatnya akan kita bicarakan dengan dinas terkait,” kata Ketua Komisi C DPRD Jombang Mas’ud Zuremi, Rabu (9/9).

Politisi PKB ini menambahkan, untuk normalisasi embung Grojokan Plandaan ini rencananya akan dilakukan pada 2016 mendatang. ”Dari mana anggaran, ya dari APBD Kabupaten Jombang.

Dan diperkirakan anggaran yang dibutuhkan kira kira mencapai Rp 20 miliar,”imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Kelompok Tani (Poktan) Desa Pelabuhan Barat, Kecamatan Plandaan Suyanto mengatakan, fungsi embung sebenarnya sangat diharapkan para petani saat musim kemarau seperti ini. Namun, selama musim kemarau dikatakannya embung juga mengalami kekeringan. “Untuk lahan

Warga di Kota Kediri kesulitan mendapatkan elpiji 3 kg dalam beberapa hari terakhir. Selain stok minim, harga juga melambung hingga mencapai Rp 20 ribu per tabung.

Langka, Harga Elpiji Melon di Kediri Tembus Rp 20 Ribu

Kota Kediri, Bhirawa Kelangkaan elpiji tabung 3 kg kembali terjadi di Kota Kediri. Tak pelak harga elpiji melon di tingkat pengecer melonjak mencapai 19-20 ribu per tabung, di luar batasan eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 16 ribu per tabung. Ironisnya hingga sekarang Disperindag Kota Kediri dan Hiswana Migas belum tahu penyebab kelangkaan elpiji di pasaran.

Saiful Ilah SH Mhum

Sentil..  Banyak Generasi Muda Tak Mempunyai Pegangan  Ada yang ditiru  Bupati Bondowoso Dorong Kades Tak Takut Gunakan Dana Desa  Di bawah bingung, tiga rambu kementerian saling berbenturan  Pemkab dan BTN Bangun Rumah bagi PNS  Untuk rakyat non PNS kapan?

 ke halaman 11

Dindik Jatim Ogah Ikut Campur

Dindik Jatim, Bhirawa Kesadaran satuan pendidikan untuk memberikan laporan pertanggung jawaban Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA masih sangat rendah. Fakta ini terbukti dari laporan yang diterima Kemendikbud hingga pertengahan Agustus lalu baru mencapai 24 persen dari seluruh penerima BOS SMA. Atas ketidakpatuhan tersebut, pihak Kemendikbud mengambil sikap tegas. Yakni menahan pencairan BOS SMA untuk semester kedua, periode Juli – Desember 2015. Penahanan dana BOS ini dilakukan khusus untuk sekolah-sekolah yang belum menyerahkan laporan BOS semester satu periode

Januari – Juni 2015 pada cut off entri data per 1 Juli dan 31 Agustus.

Sikap tegas itu disampaikan Kemendikbud melalui surat Direktorat Pembinaan SMA kepada Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten/kota. Dalam keterangannya, Kemendikbud meminta bantuan kepada Dindik

agar mengingatkan sekolah yang belum menyerahkan laporan. Sebab, laporan tersebut seharusnya sudah disetorkan ke pusat sejak 16 Juli lalu.

Terkait persoalan ini, Kabid Pendidikan Menengah Dindik Surabaya Sudarminto mengaku telah melaksanakan isi dari surat tersebut. Dia mengakui adanya sejumlah sekolah yang belum menyetorkan laporan ringkas BOS periode pertama.

“Tapi sekarang hampir seluruhnya sudah menyetorkan laporan,” ungkap Sudarminto, Rabu (9/9).

 ke halaman 11

Satpol PP Copoti Banner Mantan Bupati Situbondo, Bhirawa Sejumlah personel Satpol PP Pemkab Situbondo dalam dua hari ini, intensif membongkar dan mencopoti semua banner dan gambar mantan Bupati Dadang Wigiarto dan mantan Wakil Bupati Rakhmad yang menjabat periode 2010-2015. Terbukti, salah satu banner berukuran besar dan kecil di sepanjang titik strategis Kota Situbondo mulai dibersihkan, Rabu (9/9).

Langkah tegas ini di-

Tak Takut Jeroan

 ke halaman 11

sulit dan sayapun menjualnya hingga Rp 20 ribu per tabung. Sudah satu minggu ini tempat saya kosong dan belum ada tambahan stok, “ tutur Ratna, Rabu (9/9).

Harga yang tinggi itupun masih diikuti dengan kelangkaan barang sehingga benar-benar menyusahkan masyarakat. “Harga elpiji 3 kg naik terus dalam beberapa hari terakhir.

Kemendikbud Tahan BOS SMA Semester Dua

 ke halaman 11

WALAUPUN usia sudah berkepala 6, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah SH, MHum tidak memiliki pantangan makanan. Dia lahap menyantap apapun yang disukai termasuk jeroan yang selama ini dianggap makanan yang harus dihindari oleh sebagian orang.

Kenyataan ini terlihat saat Abah Saiful, panggilan karibnya diundang makan siang di rumah pribadi Kepala Desa Kejaksen, Kec Tulangan, Rabu (9/9) siang.

Usai acara penyerahan sertifikat tanah Prona di Balai Desa Modong dan Jiken, Tulangan, Saiful meluncur ke kediaman Kades Kejaksen.

Bupati di-

Salah satu pemilik toko elpiji yang ada di Kelurahan Pakunden Kota Kediri menjelaskan pasokan elpiji ke pengecer sejak beberapa hari terakhir berkurang. Imbasnya terjadinya kelangkaan, padahal permintaan tinggi.

Dengan kelangkaan stok ini dia menjual elpiji antara Rp 19 ribu hingga 20 ribu per tabung karena memang barangnya sulit didapat. “ Memang saat ini mencari elpiji 3 kg

lakukan, selain amanah Perda Pemkab Situbondo juga untuk menjaga netralitas PNS menjelang Pilkada serentak 9 Desember 2015 mendatang. Seperti diketahui, masa jabatan pasangan Bupati-Wakil Bupati (Dadang-Rakhmad) habis pada 6 September 2015. Dengan berakhirnya pucuk pimpinan tersebut, sebagai pelaksana Perda, Satpol PP

 ke halaman 11 sawawi/bhirawa

Personel Satpol PP Pemkab Situbondo saat mencopot salah satu banner bergambar mantan Bupati Situbondo H Dadang Wigiarto di Jalan PB Sudirman, Lingkungan Karang Asem, Kel Patokan, Rabu (9/9).

Syamsul Arifin

Warsito

Siapkan Sekoci, Syamsul-Warsito Akan Muncul di Detik Terakhir Surabaya, Bhirawa Menjelang detik terakhir berakhirnya masa pendaftaran Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya diprediksi akan muncul satu pasangan lagi yang dulunya enggan untuk

 ke halaman 11

Dewan Sesalkan Minimnya Perempuan yang Lolos dalam Lelang Jabatan DPRD Jatim, Bhirawa Sulitnya pejabat perempuan yang lolos dalam setiap lelang jabatan yang digelar oleh Pemprov Jatim mendapat perhatian serius dari DPRD Jatim. Seharusnya, ada kuota bagi perempuan untuk dapat menempati jabatan eselon dua, namun dengan catatan yang bersangkutan memiliki kredibilitas dan profesionalisme serta dedikasi yang tinggi sebagai Aparat Sipil Negara (ASN).

 ke halaman 11

Ruwatan Bersih-bersih Desa di Pasuruan

Berharap Tak Diganggu Hama Tikus dan Panen Lancar Ratusan warga Dusun Kasiran, Desa Rejoso Lor, Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan menggelar ruwatan bersih-bersih desa, Rabu (9/9) sore. Ruwatan dalam bentuk kirab tersebut untuk mengusir hama lantaran sejak dua musim tanam di desanya selalu diganggu hama tikus.

Hilmi Husain, Kabupaten Pasuruan Iring-iringan warga yang mengikuti kirab sepanjang 3 km berasal dari enam dusun. Mereka membawa gunungan tumpeng dan hasil bumi sejak pukul 15.00 menuju Balai Desa Rejoso Lor. Para pengusung gunungan sebagian mengenakan jas sebagai simbol petani di dusun tersebut sudah mengadopsi teknik pertanian modern.

Gunungan hasil bumi lengkap itu berisikan ketela, aneka sayur-mayur, durian, alpukat dan lain sebagainya.

Tak ketinggalan kepala sapi di puncaknya. Setelah sampai di Balai Desa, gunungan itu langsung didoa-

kan. Beberapa menit kemudian, seluruh isi gunungan habis diperebutkan dan disantap bersama.

Kepala Desa Rejoso Lor Humaidi JM Buwono menjelaskan acara ruwatan ini agar pertanian di desanya terbebas dari hama tikus. “Ruwatan ini untuk mengusir hama tikus, karena hama ini cukup mengkhawatirkan warga Desa Rejoso Lor. Untuk pengairan, desa kami tak mengalami kekeringan meski saat ini kemarau berkepanjangan,” ujar Humaidi JM Buwono, Rabu (9/9) sore.

 ke halaman 11

hilmi Husain/bhirawa

Sejumlah warga Desa Rejoso Lor, Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan saat membawa replika tikus dalam gelaran kirab ruwatan serta bersih-bersih desa untuk mengusir hama tikus, Rabu (9/9) sore.

SURABAYA

2

Kamis Pahing 10 SEPTEMBER 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Akibat Persoalan Politik Berimbas Pembahasan Raperda Amburadul DPRD Jatim, Bhirawa Banyaknya persoalan politik yang dimulai dengan berubahnya beberapa aturan serta pertikaian di tingkat pemerintah pusat ternyata banyak berdampak pada produk hukum yang ada di DPRD Jatim termasuk pembahasan Raperda. Terbukti dari usulan yang disampaikan enam Rapreda, dipastikan sampai akhir 2015 ini yang terealisasi hanya sampai empat Raperda saja.

trie diana/bhirawa

Pembersihan Pedestrian

Petugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Surabaya membersihkan pedestrian di kawasan Gubeng Pojok Surabaya, akibat ulah orang yang tidak bertanggung jawab seperti kencing sembarangan yang berada di pedestrian, Rabu (9/9).

Pemprov Jatim Sepakat Kaji Ulang Proyek The Frontage DPRD Jatim, Bhirawa Pemprov Jatim melalui staf ahli bidang pembangunan dan aset, Ardi Setiawan sepakat dengan Komisi C DPRD Jatim meminta agar pembangunan super blok The Frontage di atas lahan milik Pemprov Jatim di Jalan A Yani Surabaya dilakukan kaji ulang khususnya menyangkut sistem Hak Guna Bangunan (HGB).

Alasannya, kata pejabat yang juga Komisaris Utama PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim salah satu BUMD milik Pemprov Jatim, pihaknya khawatir jika penjualan bangunan apartemen yang dibangun kerjasama antara PT PWU Jatim dengan PT Waskita Karya dan BTN menelan investasi sebesar Rp.1,5 triliyun dengan luas 1,5 hektar menggunakan model “Strata Title” (Hak milik atas satuan rumah susun)

cty/bhirawa

Komisi C DPRD Jatim meminta agar pembangunan super blok The Frontage di atas lahan milik Pemprov Jatim di Jalan A Yani Surabaya dilakukan kaji ulang khususnya menyangkut sistem Hak Guna Bangunan (HGB). bisa menimbulkan masalah rapkan oleh pihak manadi kemudian hari. jemen The Frontage agar “Lahan The Frontage itu tidak menimbulkan matetap milik Pemprov Jatim salah di kemudian hari,” karena Hak Pengelola Lahan pinta Ardi Setiawan saat (HPL) adalah PT PWU Ja- mendampingi Komisi C tim. Sedangkan pembeli The DPRD Jatim sidak ke lokasi Frontage hanya sebagai The Frontage, Rabu (9/9). pemilik Hak Guna BanguNamun Ardi, tidak sepakat nan (HGB) atau sifatnya dengan Komisi C jika pemsewa selama 20 tahun. Kon- bangunan The Frontage disep inilah yang harus dite- hentikan karena modal dari

PANGGUNG BIROKRASI

Wagub Imbau TKI Ilegal Segera Urus Dokumen Pemprov, Bhirawa Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf mengimbau Warga Negara Indonesia (WNI), khususnya yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) illegal untuk mengurus dokumen lengkap. Sebab selama ini banyak TKI yang dideportasi gara-gara tak memiliki dokumentasi lengkap.

“Sekarang masih ada kesempatan bagi WNI yang sekarang belum memiliki dokumen resmi untuk segera mengurusnya. Khususnya bagi TKI yang akan berangkat ke luar negeri,” ujar Wagub, dikonfirmasi, Rabu (9/9).

Menurut dia, dari data yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Provinsi Jatim, jumlah TKI asal Jatim yang berada di luar negeri sebanyak 278 ribu orang, dengan 14.110 orang di antaranya berada di Malaysia. Sedangkan, TKI yang dideportasi karena bermasalah akibat tak prosedural atau ilegal pada 2013 berjumlah 6 ribu orang, kemudian meningkat mencapai 7.493 orang pada 2014.

“Pada tahun ini hingga Agustus 2015 menurun menjadi 4.122 orang. Semoga semakin menurun tingkat yang dideportasi karena sudah mengurus izin dan kelengkapan dokumen secara resmi,” ucap Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf.

Mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal itu mengakui, bagi warga yang berniat menjadi TKI di luar negeri membutuhkan waktu tidak sebentar sebelum berangkat. “Waktunya sekitar tiga bulan, tapi selama itu dibekali keahlian sehingga di negeri orang tidak Q iib bekerja sembarangan.Q

perbankkan sudah jalan.

Selain itu, konsumen atau pembeli The Frontage juga belum bertransaksi karena sifatnya hanya inden saja.

“Jadi biarkan saja pembangunan tetap jalan tapi manajemen harus merubah konsep pengelolaan dan penjualan The Frontage kepala konsumen,” tegas calon Pj Bupati Mojokerto ini.

Sementara itu Ketua Komisi C DPRD Jatim,Thoriqul Haq bersikukuh meminta supaya pembangunan The Frontage dihentikan sementara sampai ada kejelasan tentang status lahan. “Komisi yang membidangi masalah keuangan dan aset Pemprov Jatim sudah merekomendasi supaya pembangunan The Frontage dihentikan sementara. Kalau dilanggar, itu berarti pihak manajemen sengaja mengabaikan peringatan DPRD Jatim,” teQ cty gas politisi asal PKB.Q

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Da’I’m menegaskan gonjang-ganjing perpolitikan di dalam negeri sekaligus sering berubah-ubahnya aturan seperti UU menjadi salah satu penyebab Raperda yang digagas baik oleh eksekutif maupun legislatif mengalami revisi total.

Diantaranya , menurut Suli, soal Perda AIDS dan Perlindungan tenaga kerja yang digagas oleh Komisi E DPRD Jatim.

Akibatnya raperda ini harus ngendon lama karena harus dibahas ulang sehingga tidak masuk dalam Prolegda 2015. Karenanya target Komisi E agar enam raperda bisa selesai dibahas pada persidangan ketiga dipastikan sulit terealisasi.

“Yang pasti kami sudah berusaha keras untuk menyelesaikan sejumlah Raperda yang masuk dalam tupoksi kita. Tapi karena banyak faktor diantaranya ramainya perolitikan yang ada, membuat pembahasan raperda yang ada tidak berjalan optimal,”tegas politisi asal PAN ini, Rabu (9/9).

Ditambahkannya, dari enam Raperda yang menjadi usulan Komisi E DPRD Jatim baru empat yang masuk dalam Prolegda 2015 yang kini dibahas diantaranya Perbandingan pemuda, perbandingan seni budaya, mutu pelayanan kesehatan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Sedang yang tidak masuk adalah Raperda tentang AIDS dan perlndungan tenaga kerja.

Terpisah, Ketua Badan Legislatif (Banleg) DPRD Jatim, Achmad Heri menegaskan banyaknya pekerjaan rumah anggota DPRD Jatim masih mengakibatkan usulan rancangan peraturan daerah (raperda) dari legislatif maupun eksekutif banyak yang belum digedok.

Dari 27 seluruh usulan, baru delapan yang sudah ditetapkan. Usulan yang berjumlah 27 itu terdiri dari delapan dari

eksekutif dan 19 dari legislatif. Sebenarnya ada satu usulan lagi yang akan dibahas, namun dicabut karena kewenangannya pemerintah pusat. Usulan itu dalah pembahasan kawasan keselamatan operasional penerbangan (KKOP) Jawa Timur.

“Kami tidak ingin melangkah lebih dulu, dikhawatirkan tidak sinkron,’’ katanya.

Lalu, banyak agenda di 2015 yang mengakibatkan pimpinan dan anggota legislatif sibuk. Pengaturan waktu pertemuan untuk membahas raperda sangat sulit.

Selain itu, pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak menjadi kendala tersendiri. Banyak anggota legislatif yang turun ke daerah untuk membantu kelancaraan pelaksanaan pilkada, ’’Karena itu, sampai sekarang baru delapan raperda yang sudah tuntas,’’ ucapnya.

Banyaknya usulan yang belum digedok memunculkan kesan kerja banleg DPRD Jatim lambat. Dari delapan usulan itu, dua di antaranya masalah pertanggungjawaban anggaran 2014 dan perubahan APBD 2015.

Heri tidak sepakat jika pembahasan usulan raperda dianggap lambat. Badan legislatif (Banleg) terus berusaha untuk menyelesaikan usulan itu. Saat ini, banleg sudah berkomunikasi dengan Biro Hukum Pemprov Jatim. Mereka diminta mengirim surat ke pimpinan dewan. Surat itu mempertanyakan program legislasi daerah (prolegda) menyesuaikan kondisi usulan raperda banyak yang belum tuntas. ’’Dari situ nanti dibahas proses pembahasan dan perencanaan anggaran,’’ ungkap dia.

Heri memastikan, dalam waktu dekat pembahasan usulan raperda akan kembali dilakukan. Senin (14/9) mendatang, para pimpinan dewan, fraksi, dan komisi akan bertemu. ’’Momen itu akan menjadi kesempatan untuk membahas persoalan ini,’’ Q cty katanya.Q

Bergeming Seragam Gratis Bukan Program 50 Persen Jamaah Mubazir, Dindik Siapkan Argumen ke Dewan Telah Berada di Makkah Pemkot, Bhirawa Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya tak mau tinggal diam saat usulan programnya berupa seragam gratis dinilai banyak pihak tidak tepat sasaran. Termasuk oleh DPRD Surabaya yang menyarankan untuk membatalkan program tersebut.

Instansi di bawah pimpinan Ikhsan itu pun telah menyiapkan kajian dan berbagai argument yang kuat agar program itu dapat terealisasi tahun depan.

Kepala Dindik Surabaya Ikhsan menegaskan, pemberian seragam gratis sudah dipikirkan masak-masak dengan berbagai pihak. Ini merupakan pengembangan dari seragam gratis untuk mitra warga yang semula jumlahnya hanya lima persen.

Karena itu, jika ada pihak yang menganggap seragam gratis tidak tepat sasaran, harus dijelaskan alasannya.

“Kita bisa diskusi. Kalau dikatakan lebih baik untuk peningkatan mutu guru, kita sudah buatkan P2KG (Program Peningkatan Kompetensi Guru).

Kami yakin semua terkait pendidikan sudah tersentuh,” ungkap Ikhsan, Rabu (9/9). Jika memang ada pihak yang menolak program ini, lanjut Ikhsan, pihaknya siap melakukan kajian dengan perencanaan dan DPRD Surabaya.

Ikhsan meyakini, tidak ada program mubazir dalam perencanaan yang dibuat Dindik Surabaya. Pihaknya bertekad ingin meningkatkan layanan kepada masyarakat. “Bagaimana dikatakan mubazir. Kan anggarannya terpakai sesuai kebutuhannya,” tandasnya.

Mantan Kepala Bapemas dan KB Surabaya itu menjelaskan, jika ternyata disetujui, maka pihak Dindik akan menyiapkan

sejumlah opsi untuk pembagian seragam gratis ke siswa. Opsi pertama melalui pengadaan oleh Dindik Surabaya. Kedua pengadaan dilakukan oleh pihak sekolah. Kedua opsi tersebut pernah dilakukan Dindik untuk menyalurkan seragam gratis kepada siswa mitra warga.

Jika menggunakan opsi pertama, Ikhsan mengaku lebih berat. Sebab, ada tiga jenis seragam, yakni seragam nasional, pramuka dan seragam sekolah.

“Seragam sekolah ini yang sulit.

Karena jenisnya macam-macam.

Apalagi seragam olah raga siswa,” ungkap dia.

Dari pengalaman tersebut, saat ini Dindik mengubah pola pemberian seragam kepada siswa mitra warga. Yakni dengan menggunakan opsi kedua. “Ini opsi dari kita, terserah nanti yang disepakati yang mana,” Q tam tutur dia.Q

Musim Kemarau Dinas Kebakaran Waspada Kebakaran Meningkat Pemkot, Bhirawa Peristiwa kebakaran sering terjadi saat musim kemarau. Terhitung sejak 1 Januari hingga 7 September 2015, telah terjadi 325 kali kebakaran di kota Surabaya.Untuk itu Dinas Pemadam Kebakaran kota Surabaya mengimbau kepada warga untuk meningkatkan kewaspadaan akan bahaya kekaran.

Menurut Kepala Bidang Pembinaan Operasional PMK Kota Surabaya, Bambang Vistadi menjelaskan, jumlah tersebut meningkat di bulan Agustus sebanyak 106 kebakaran. Sedangkan,

pada bulan Juli hanya 79 kebakaran.

Bambang menambahkan, tiap musim kemarau memang seperti itu. Bahkan kebakaran non bangunan cenderung naik tiap tahun. Ia juga menjelaskan, pada Agustus, 56 kasus diantaranya kebakaran alang-alang, 8 kebakaran sampah, 28 lain-lain dan sisanya 14 kebakaran bangunan.

Menurut mantan staf Humas ini mengatakan, kebakaran bangunan mayoritas terjadi karena arus pendek listrik. Sebagai langkah antisipasi, PMK Kota Surabaya telah melakukan penyuluhan di kecamatan-kecamatan.Q dre

Surabaya, Bhirawa Sejumlah Calon Jamaah Haji (CJH) Indonesia yang datang ke Makkah semakin terus bertambah dan hingga hari ini sudah mendekati 50 persen dari total jamah reguler yang mencapai 155.200 orang.

Menurut Kepala Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Daerah Kerja (Daker) Mekkah, Panitia Penyelenggara Haji Indonesia (PPIH) 1436H/2015M, Reza Muhammad Marzal, Rabu (9/9) kemarin mengukapkan, sampai kemarin pukul 17.00 waktu Arab Saudi (WAS) jumlah jamaah calon haji Indonesia telah mencapai 73.581 orang.

“Mereka terdiri dari 72.698 jemaah dan 883 petugas haji Indonesia yang mengikuti mereka di kelompokkelompok terbang (kloter),” ujarnya.

Sementara jumlah yang datang ke Mekkah sampai sore kemarin itu, sebagian besar merupakan jamaah yang datang dari Madinah yaitu mencapai 47.089 orang dan 574 petugas kloter yang tergabung dalam 115 kloter.

Sedang sisanya berasal dari jemaah yang datang pada gelombang kedua dari Tanah Air dan mendarat di Jeddah sebanyak 25.609 jemaah dan 309 petugas yang tergabung dalam 62 kloter.

“Jadi total jemaah calon haji Indonesia yang telah di Mekkah Al Mukarramah sampai dengan sore kemarin mencapai 73.581 orang atau sekitar 47,4 persen dari total jemaah haji reguler Indonesia yang tergabung dalam 177 kloter,”jelasnya.

Namun permasalahan visa masih menjadi kendala bagi seluruh embarkasi yang ada di Indonesia khususnya embarkasi Surabaya, karena sampai dengan kemarin masih ada sekitar 80 visa yang belum turun.

“Masih ada 80 visa yang belum turun dari Arab Saudi dan kita minta ke pusat untuk sesegera mungkin masalah visa ini bisa segera selesai, karena masalah visa ini tidak hanya dialami oleh embarkasi Surabaya saja tapi juga semua embarkasi,” ucap Kabid Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Jatim, HM. Sakur saat memberangkatkan CJH Kloter 44 di Asrama Haji Sukolilo Surabaya.

Untuk itu Sakur berharap apabila visa yang sudah selesai untuk segera dikirim ke embarkasi Surabaya supaya para jamaah yang belum berangkat ini tidak Q riq khawatir.Q

Tolak Begal Politik, AWAS Ucapkan Terima Kasih pada Demokrat dan PAN Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Warga Surabaya (Awas) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi, Rabu (9/9) kemarin. Mereka menolak begalbegal politik dan menolak Pilkada ditunda 2017.

Ketua Aliansi Warga Surabaya, Sjukur Amaludin mengatakan, pihaknya mengingatkan beberapa partai politik di Surabaya agar tidak menyuguhi dagelan politik. dirinya menduga kegagalan kedua kalinya pada saat pendaftaran pasangan bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang di KPU menunjukkan bukti adanya dagelan tersebut.

“Kami merasakan dagelan politik dengan mendaftarkan calonnya dan selalu gagal.

Nah, kami tidak mengetahui kegagalan sampai dua kali ini disebabkan oleh apa. Kami tidak akan memberikan

toleransi apapun, warga Surabaya merasa dirugikan,” katanya di sela orasinya.

Ia mengatakan, Aliansi Warga Surabaya tak akan memberikan toleransi kepada siapapun yang berniat menggagalkan Pilwali Surabaya 2015 diundur hingga tahun 2017. Pihaknya akan melakukan berbagai upaya agar Pilwali tidak ditunda. “Kami akan lakukan demo besarbesaran, yang penting Pilwali Surabaya jangan ditunda hingga 2017,” katanya.

Mantan Wakil Ketua DPRD Surabaya ini menerangkan, apabila Pilwali Surabaya ditunda, warga surabaya akan

merasa dirugikan. Pasalnya, Pemkot Surabaya akan dipimpin pejabat sementara walikota selama dua tahun.

Dampaknya, pembangunan kota menjadi tidak sinambung lagi. “Jika dipimpin pejabat wali kota, program pembangunan menjadi tidak sinambung,” terangnya.

Pejabat walikota menurutnya, tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan kebiajakan strategis, seperti membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).

“Anggaran menjadi tidak terarah, kemana APBD digunakan.

Padahal nilainya tidak mainmain Rp 7,3 T,” katanya.

Namun demikian, Ketua Paguyuban Pedagang Buah Peneleh ini menyampaikan rasa terima kasih kepada Partai

Demokrat dan PAN yang telah mendaftaran pasangan calonnya, Rasiyo–Lucy Kurniasari. Ia berharap dua partai politik ini tidak melakukan sandiwara politik. “Kami harap tidak ada lagi sandiwara seperti sebelumnya,” tuturnya.

Aliansi Warga Surabaya menyatakan, keseriusan Partai Demokrat dan PAN hanya bisa dibuktikan saat pasangan yang dicalonkan mendapatan nomor undian, meskipun saat pendaftaran kemarin, pasangan calon yang memakai tagline ‘Serasi‘ (Selalu Rasiyo dan Lucy) ini didampingi sejumlah pengurus DPP partai Demokrat dan PAN. “Sebelum ada nomor undian, kami merasa bisa dibegal lagi,” jelasnya.

Syukur Amaludin menegaskan, apabila pelaksanaan Pilwali Surabaya yang di-

geh/bhirawa

Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Warga Surabaya (Awas) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi, Rabu (9/9) kemarin. jadwalkan 9 Desember 2015 2017, pihaknya mendesak raturan Pengganti undangQ geh dibegal, sehingga ditunda presiden mengeluarkan Pe- Undang (Perppu).Q

SURABAYA

Kamis Pahing 10 SEPTEMBER 2015

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Dugaan Penyelewengan Pengolahan Migas Oleh PT Pami

Mantan Bupati dan Wabup Pasuruan Tak Penuhi Panggilan Penyidik Kejati Kejati Jatim, Bhirawa Mantan Bupati Dade Angga dan Wakil Bupati (Wabup) Pasuruan Eddy Paripurna tak memenuhi panggilan penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim. Padahal, keterangan keduanya dibutuhkan untuk proses penyidikan dugaan kasus penyelewengan pengelolaan minyak dan gas (migas) oleh PT Pasuruan Migas (PAMI), BUMD Pemkab Pasuruan.

Sejatinya, keduanya dipanggil penyidik Pidsus Kejati Jatim pekan ini. Untuk mantan Wabup Pasuruan Eddy Paripurna, penyidik Kejaksaan memanggilnya pada Senin (7/9) lalu. Sementara untuk mantan Bupati Pasuruan Dade Angga, jadwal pemanggilannya yakni pada Selasa (8/9) lalu. Sayangnya, hingga Rabu (9/9) kemarin keduanya tak nampak memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim Romy Arizyanto membenarkan, kedua saksi yakni mantan Bupati dan Wabup Pasuruan tidak memenuhi panggilan penyidik. Padahal, penyidik Pidsus Kejati Jatim menjadwalkan pemanggilan 17 orang saksi terkait kasus ini. Dari sekian saksi, yang hadir hanya Kabag Hukum Pemkab Pasuruan Rahmat W.

“Sampai saat ini (Rabu kemarin), keduanya belum memenuhi panggilan penyidik Kejati Jatim. Yang memenuhi panggilan hanya Kabag Hukum Pemkab Pasuruan,” terang Kasi Penkum Kejati Jatim Romy Arizyanto, Rabu (9/9).

Dijelaskan Romy, pemeriksaan sebanyak 17 orang saksi ini merupakan upaya penyidik untuk mencaritahu siapa yang harus bertanggungjawab dalam kasus ini. Termasuk keterangan dari mantan Bupati dan Wabup Pasuruan yang dibutuhkan untuk proses penyidikan dan pendalaman guna menentukan siapa tersangkanya.

“Keterangan dari 17 saksi dibutuhkan penyidik untuk menguak siapakah pihak yang pal-

ing bertanggungjawab atas kasus yang berpotensi merugikan negara hingga miliaran rupiah ini,” tegas Romy.

Terkait kelanjutan pemanggilan mantan Bupati dan Wabup Pasuruan, Romy mengaku, penyidik akan menunggu kedatangan mereka hingga Jumat (11/9) besok.

Sebab, keduanya tidak mengirim pemberitahuan bahwa berhalangan hadir pada pemanggilan penyidik. “Kita (penyidik, red) tunggu sampai Jumat besok,” ungkapnya.

Ditambahkan Romy, pekan ini sebenarnya penyidik memanggil 17 orang saksi terkait kasus dugaan penyelewengan pengelolaan migas pada BUMD Pemkab Pasuruan. Ketujuh belas saksi itu diantaranya adalah mantan Bupati Pasuruan Dade

Angga, mantan Wabup Pasuruan Eddy Paripurna, Sekda Pasuruan Agus Sutiadji, Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Pasuruan Lili Nurmandiono, Kabag Hukum Pemkab Pasuruan Rahmat W, dan Dirut PT PAMI, M Khoerul.

Pria asli Jambi ini menerangkan, kasus ini semula diusut Kejari Pasuruan pada 2014 lalu.

Diduga, pendirian BUMD Pemkab Pasuruan itu tidak sesuai prosedur sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang dan berpotensi merugikan negara Rp 18,9 miliar. Selain itu, penyidik pun menemukan dua alat bukti cukup terjadinya dugaan korupsi, dan menetapkan dua tersangka, yakni Komisaris PT Pami Kasian Slamet dan Muhaimin.

Namun, tersangka Kasian Slamet melakukan perlawanan hukum dan mempraperadilankan Kejari Pasuruan ke PN setempat.

Tersangka menyangsikan bukti yang dikantongi penyidik yang dijadikan dasar penetapan tersangka. Akhirnya pada Juni 2015 lalu, Majelis Hakim PN Pasuruan mengabulkan praperadilan tersangka. Hakim meminta Kejari Pasuruan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus ini.

“Karena Kejari Pasuruan kalah di pra, akhirnya kasus ini diambil alih Kejati Jatim. Pengusutan pun dilakukan dengan meminta keterangan para saksi guna mencaritahu pihak yang paling bertanggung jawab atas kasus ini,” pungkas Romy.Q bed

RAGAM INFO

Jaksa Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Lurah Rungkut Kidul PN Surabaya, Bhirawa Tak setuju dengan vonis bebas terhadap Diah Ernawati, Lurah Rungkut Kidul yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Maxi Sigerlaki, Rabu (26/8) lalu.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ahmad Jaya melakukan perlawanan hukum dengan pernyataan kasasi secara tertulis.

“Rabu (2/9) pekan lalu sudah kami nyatakan kasasi atas vonis bebas atas nama Diah Ernawati selaku Lurah Rungkut Kidul,” kata Jaksa Ahmad Jaya saat dikonfirmasi di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (9/9).

Jaksa dari Kejaksaan Negeri (Kejari) ini mengaku, dalam waktu dekat dirinya akan menyelesaikan memori kasasi. Terkait apa saja materi yang ada pada memori kasasinya, Ahmad Jaya mengaku, dirinya mensoal terkait adanya salah penafsiran pada pertimbangan Majelis Hakim dalam membebaskan terdakwa.

Lanjut Jaya, dalam amar putusan Majelis Hakim menyebut, jika surat keterangan no 1051 tidak dapat dikategorikan sebagai membuat surat palsu atau memalsukan surat. Pihaknya juga menegaskan bahwa buku penetapan C atau letter C dianggap Q bed bukan sebagai objek surat palsu.Q

Surabaya Peringkat Tertinggi Diabetes Surabaya, Bhirawa Tiap tahunnya jumlah penderita diabetes terus bertambah. Kota Surabaya menjadi wilayah dengan penderita diabetes tertinggi, disusul, kedua Bangkalan dan ketiga Malang. ‘’Untuk jumlah pastinya Surabaya 12 ribu kasus, Bangkalan 5 ribu kasus, Malang 7 kasus dan Lamongan 4 ribu kasus,’ ujar Presiden Persatuan Diabetes Indonesia (PERSADIA) Prof. DR. dr. Agung Pranoto.

Agung menyatakan, pertambahan penderita di Jawa Timur dan khususnya Surabaya sangat dipengaruhi oleh perubahan gaya hudup warga perkotaan yang kurang memperhatikan pola makan, serta seringnya mengkonsumsi makanan siap saji yang sebenarnya kurang baik bagi kesehatan. Dengan terus bertambahnya jumlah penderita penyakit diabetes di Jatim menjadi perhatian utama para praktisi dunia kedokteran.

Dari data yang dimiliki sebanyak 6 persen penderita diabetes di Jatim saat ini yang memprihatinkan adalah sebanyak 20 persen diderita oleh kalangan remaja yang berada direntan umur 15 Q dna tahun ke bawah.Q

Direnovasi Kembali Pasca ditabraknya air mancur yang berada di jalan Yos Sudarso Surabaya bulan Agustus lalu, kini Pemkot Surabaya melakukan renovasi kembali.

Posisi air mancur akan lebih tinggi dari sebelumnya sehingga menghindari adanya insiden seperti beberapa waktu lalu, Rabu (9/9).

trie diana/bhirawa

BKKBN Tingkatkan Usia Perkawinan Wanita Unit VC Polrestabes Surabaya Tangkap Mucikari Artis Surabaya, Bhirawa perkawanan pertama.

Tingginya angka Para santri dan sanusia rendah perkatriwati harus terbuka winan pertama memwawasannya sehingga buat Badan Kependapat menjaga dari dudukan dan Keluarhal-hal yang tidak diga Berecana Nasional inginkan. Menurut(BKKBN) Jatim menya, banyak dari reningkatkan peranan maja yang menikah Generasi Berencana dan hamil muda atau (GenRe). Melalui pedibawah 20 tahun mengemasan GenRe to ngalami beberapa Campus hingga memasalah dalam keDwi Listyawardani ngandeng pramuka hamilannya. diharapkan usia pertama wanita Jika dilihat kehamilan pada menikah di Jatim bisa 21 tahun. usia kurang dari 17 tahun me‘’Kita sudah mengandeng ningkatkan risiko komplikasi mahasiswa dan pramuka dalam medis, baik pada ibu maupun membentuk GenRe, tinggal se- pada anak. Kehamilan di usia kang BKKBN akan menfokus- yang sangat muda ini ternyata kan program GenRe bisa masuk berkorelasi dengan angka kedan diterima di lingkungan matian dan kesakitan ibu. Mepesantrean,’’ kata Kepala Per- nurutnya, anak perempuan bewakilan BKKBN Jatim Dwi rusia 10-14 tahun berisiko lima Listyawardani. kali lipat meninggal saat hamil Orang nomer wahid di ling- maupun bersalin dibandingkan kungan BKKBN Jatim ini me- kelompok usia 20-24 tahun, ngungkapkan, di pesantrean, sementara risiko ini meningkat santri dan santriwati tidak dua kali lipat pada kelompok hanya dituntut untuk belajar usia 15-19 tahun. agama saja, melainkan harus Dikatakannya anatomi tubuh diberikan pengetahuan yang anak belum siap untuk proses benar tentang kesehatan repro- mengandung maupun melahirduksi terutama masalah usia kan, sehingga dapat terjadi

komplikasi berupa obstructed labour serta obstetric fistula.

Data dari UNPFA tahun 2003, memperlihatkan 15%-30% di antara persalinan di usia dini disertai dengan komplikasi kronik, yaitu obstetric fistula.

Menurutnya, fistula merupakan kerusakan pada organ kewanitaan yang menyebabkan kebocoran urin atau feses ke dalam vagina. Wanita berusia kurang dari 20 tahun sangat rentan mengalami obstetric fistula. Obstetric fistula ini dapat terjadi pula akibat hubungan seksual di usia dini.

Selain itu anak juga secara psikologis belum siap untuk bertanggungjawab dan berperan sebagai istri, partner seks, ibu, sehingga jelas bahwa pernikahan anak menyebabkan imbas negatif terhadap kesejahteraan psikologis serta perkembangan kepribadian mereka. ‘’Melihat bahaya yang akan dialami oleh wanita yang menikah muda, diharapkan ada peran serta dari orang tua dan masyarakat untuk memberikan informasi yang benar tentang usia perkawinan pertama waQ dna nita,’’ ucapnya.Q

Pemprov Layangkan Surat Peringatan PT Pakerin Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim melalui Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jatim dalam waktu dekat akan melayangkan surat peringatan pada PT Pakerin (Pabrik Kertas Indonesia, red) yang diketahui telah membuang limbahnya melebihi baku mutu yang

telah ditetapkan.

Pemberian surat peringatan pada PT Pakerin tersebut berdasarkan pada verifikasi lapangan pada 11 Agustus 2015 yang diperoleh hasilnya kalau ditemukan ada tiga titik pelepasan air luar titik penaatan yang telah diten-

tukan dalam IPLC (izin pengolahan limbah cair).

“Ketiga titik tersebut berada di kawasan Avur Bangun, Sawah Kalitengah, dan Dusun Bangun Desa Bangun,” kata Kepala BLH Jatim, Ir Bambang Sadono MM bersama Kabid Konservasi dan Pemulihan Lingkungan, Ir Uda Hari Pan-

tjoro, Rabu (9/9).

Selain itu, lanjutnya, didalam lokasi pabrik juga ditemukan open dumpling sludge (penimbunan terbuka limbah padat) IPAL (instalasi pengolahan air limbah) yang ada disekitar IPAL. “Berdasarkan hasil uji sample, dari yang ditemukan titik pe-

lepasan air limbah industri tersebut ternyata melebihi mutu yang ditetapkan dalam Perda Jatim nomor 72 tahun 2013 dan kemudian dua titik pelepasan diluar titik penaatan untuk badan air melebihi Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2001,” Q rac paparnya.Q

Polrestabes, Surabaya Unit Vice Control (VC) Sat Reskrim Polrestabes Surabaya berhasil menangkap mucikari yang menjual artis dan model Ibu Kota berinisal AS. Kedua mucikari itu berinisial BS dan YY berhasil ditangkap saat berada di salah satu hotel di kawasan Menteng Jakarta Pusat.

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Takdir Mattanete mengatakan, keduanya (BS dan YY) berhasil ditangkap pada Selasa (8/9) dini hari. Sampai saat ini, Takdir mengaku bahwa keduanya masih menjalani pemeriksaan secara intensif oleh penyidik Sat Reskrim Polrestabes Surabaya.

“Keduanya (BS dan YY) ditangkap saat berada di salah satu hotel di kawasan Menteng Jakarta Pusat. Saat ini keduanya menjalani pemeriksaan,” kata Takdir, Rabu (9/9).

Takdir menjelaskan, dari hasil penyidikan sementara diketahui bahwa BS dan YY merupakan satu sindikat yang biasa memperdagangkan kalangan artis dan SPG. Bahkan, keduanya diduga kuat merupakan jaringan prostitusi di kalangan artis Ibu Kota Jakarta. Selanjutnya, keduanya akan menjalani pemeriksaan hingga berhasil menguak jaringan prostitusi kelas menengah atas.

“Dengan pemeriksaan secara intensif, diharapkan dari keterangan keduanya dapat menguak jaringan prostitusi kalangan artis dan kelas menegah ke atas,” ungkap takdir.

Sementara itu, Wakasat Reskrim Polrestabes Surabaya Kompol Manang Soebekti juga membenarkan penangkapan terhadap BS dan YY. Menurutnya, sampai saat ini belum bisa diketahui lebih lanjut tentang jaringan BS dan YY. Sebab, pemeriksaan keduanya tidak bisa dilakukan dengan cepat, melainkan pemeriksaan secara mendalam.

“Terkait dugaan BS dan YY terlibat dalam jaringan prostitusi kalangan atis Ibu Kota Jakarta, pihaknya juga berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya,” tambahnya.

Sebagaimana diberitakan, Polrestabes Surabaya berhasil mengamankan wanita berinisial AS yang diduga merupakan artis majalah dewasa di Ibu Kota Jakarta.

Tertangkapnya AS menambah daftar panjang artis yang terlibat dalam dunia prostitusi.

Modus yang dilakukan untuk perdagangan artis 23 tahun ini adalah dengan menggunakan sarana online via BlackBerry. Diduga BS sudah memiliki jaringan yang terhubung melalui beberapa group BBM. AS yang dinyatakan sebagai korban ini masuk dalam salah satu Q bed group bernama princess.Q

Indikasi Info Bocor, Satpol PP Tak Banyak Sita Barang Bukti Masih maraknya penambang pasir liar yang ada di Jatim, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jatim melangsungkan tindakan penertiban. Kali ini, penertiban terhadap penambang pasir liar berlokasi di Kabupaten Tulungagung.

Sayangnya informasi adanya penertiban penambang pasir liar ternyata bocor, sehingga saat Satpol PP Jatim bersama Satpol PP Tulungagung dibantu Kepolisian Tulungagung dan Kodim 0807 Tulungagung melangsungkan penertiban dilokasi sudah tidak ada seseorang penambang pasir liar yang melakukan penambangan.

“Ketika tiba di lokasi pertama yaitu di Desa Jeli Kec Karangrejo, ternyata petugas hanya mendapati pon-

ton yang sudah dilepas para penambang. Melihat hal tersebut, maka ada indikasi informasi adanya pelaksanaan operasi penertiban sudah bocor terlebih dulu,” kata Kepala Satpol PP Jatim Drs Sutartib MSi melalui Kepala Bidang Penegakan Perundangan-undangan Daerah, Meidy Susanto, Rabu (9/9).

Selanjutnya petugas bergeser ke desa yang sama dan berhasil mengamankan dua ponton yang masing-masing berisi satu dan dua mesin

penyedot pasir lengkap dengan keongannya. Selanjutnya barang temuan tersebut diamankan di kantor Polres Tulungagung. “Selama operasi berlangsung masih dalam situasi aman dan kondusif,” katanya.

Meidy mengatakan, mengingat telah diberlakukannya UU No. 23 Th 2014, maka perlu adanya penataan ulang regulasi kaitan pertambangan, sehingga jelas mengenai kewenangan yg dimiliki oleh Pemprov dan Kab/Kota, dalam upaya mempermudah penanganan permasalahan yang ada di lapangan.

Menanggapi adanya isu yang bocor, Meidy juga mengatakan, kedepannya harus ada koordinasi semua instansi yang terkait dengan

penambang pasir, khususnya bila ditinjau dari akibat yang disebabkan penambang pasir menggunakan mesin.

Sebelumnya Meidy mengatakan, dalam penertiban kali ini petugas Satpol PP disarankan agar tetap bersikap persuasif dan humanis dalam melaksanakan penertiban agar tidak terjadi gesekan dengan masyarakat.

Meidy juga menambahkan, aktivitas penambangan pasir banyak ditemukan di hampir semua kabupaten/ kota yang dilintasi aliran air sungai Brantas. Persoalannya, aktivitas penambangan pasir saat ini mayoritas menggunakan mesin diesel/mekanik sehingga berpotensi merusak keseimQ rac bangan lingkungan.Q

rac/bhirawa

Satpol PP Jatim bersama Satpol PP Tulungagung dan kepolisian juga Kodim melangsungkan kegiatan penertiban terhadap penambang pasir liar yang merusak lingkungan hidup.

4

OPINI Tajuk

Pembatasan Perdagangan Miras PENYALAHGUNAAN miras (minuman keras) masih selalu menjadi ancaman, terutama pada kalangan usia produktif. Pernah hanya selama 4 bulan (akhir 2013 hingga Maret 2014) korban tewas mencapai 40 orang, akibat menenggak miras. Fakta itu secara asas hukum eksternalitas seolah-olah mewajibkan campur tangan pemerintah. Agar tragedi serupa tidak berulang makin masif, menghindarkan generasi penerus dari ancaman kerusakan mental.

Maka pemerintah (dan pemerintah daerah) berkewajiban setidak-tidaknya menerbitkan payung hukum, termasuk Peraturan Daerah (Perda) tingkat kabupaten dan kota. Payung hukum pertama dibuat oleh MA (Mahkamah Agung). Yakni, melalui putusan perkara Mahkamah Agung Nomor 42 P/ HUM/2013 tertanggal 18 Juni 2013. Isi amar-nya, pemerintah daerah diperintahkan segera membentuk Perda, dalam rangka mengendalikan dan mengawasi minuman beralkohol minol).

Tujuan amar putusan MA itu pastilah bagian upaya menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Jawa Timur merespons positif putusan MA tersebut, melalui penerbitan Perda tentang Peredaran Miras dan minuman beralkohol. Perda sudah disahkan (DPRD) persis pada sepertiga akhir bulan Ramadhan 2014 lalu. Kini, Badan Legislatif DPR-RI juga sedang mematangkan RUU (Rancang Undang-Undang) tentang Larangan Minuman Beralkohol.

Draf RUU kini masih dimatangkan di Badan Legislatif DPR. RUU terdiri dari 7 bab isi, dengan 22 pasal. Jika RUU telah disahkan, maka produksi dan penjualan segala jenis minol akan diatur sangat ketat. Pengertian tentang minuman beralkohol, disebut dalam Ketentuan Umum (pasal 1).

Yakni minuman yang mengandung etanol (C2H5OH) hasil pertanian. Etanol mengandung karbohidrat diperoleh dari proses fermentasi dan destilasi, atau tanpa destilasi dengan cara tambahan perlakuan khusus.

Selanjutnya pada Bab ketiga pasal 5 berisi larangan.

Setiap orang dilarang memproduksi minol golongan A, B, C, minuman beralkohol tradisional, serta minuman beralkohol campuran dan racikan. Pasal 6 berisi setiap orang dilarang memasukkan, menyimpan, mengedarkan dan/atau menjual minol seluruh jenis. Serta pasal 7 larangan mengkonsumsi seluruh jenis minol.

Bab keempat pasal 9 ayat (1) mengatur kewenangan pemerintah pusat dan daerah melaksanakan pengawasan minol. Pengawasan mulai dari proses produksi, memasukan, menyimpan, mengedarkan, menjual, dan mengonsumsi. Sedangkan ayat 2 mengatur pengawasan minol dilaksanakan tim terpadu yang dibentuk pemerintah pusat dan daerah.

Hasil riset terbaru WHO (World Health Organization, organisasi kesehatan dunia dibawahkan PBB) telah merilis akibat miras. Yakni takaran konsumsi lebih dari 15 liter alkohol murni per-tahun, atau kadar alkohol 5% sebanyak 300 liter per-tahun. Kebiasaan itu memicu munculnya lebih 200 penyakit kronis diantaranya kanker dan sirosis hati.

Setiap tahun lebih 3,3 juta orang meninggal karena mengkonsumsi minol berlebihan.

Efek seketika menenggak miras, adalah in-hibitor sistem saraf pusat, sehingga emosi sulit dikontrol, dan reaksi motorik melambat. Karena itu miras diwaspadai di seluruh dunia, dilarang diperjual-belikan di sembarang tempat. Namun miras bukan hanya dominasi produk pabrikan (industri) besar.

Melainkan juga bisa dibuat di dalam rumah, melalui proses fermentasi. Di berbagai daerah di Indonesia juga memiliki miras khas. Misalnya brem (Bali), dan tuak (Jawa).

Pembuatan miras khas daerah biasanya cuma dipersiapkan untuk pesta kampung, atau hajat keluarga. Hanya sesekali ditenggak, dan tidak diperjual-belikan untuk umum. Namun kebiasaan menenggak miras di kampung, kini semakin berkurang.

Karena identik dengan keterbelakangan pendidikan, serta dikategorikan minuman preman (penjahat dan residivis).

Saat ini hampir seluruh pemerintahan daerah (termasuk Surabaya) akan menerbitkan Perda tentang Pengendalian miras. Seyogianya diadopsi pula Permendag, berkait dengan pembatasan peredaran. Yakni hanya di supermarket besar, atau dibeli untuk ditenggak habis di lokasi penjualan. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Waspadai Dampak Hipoksia Terkait Kabut Asap BERBAGAI pihak terkait diharapkan mewasdapai dampak munculnya hipoksia atau kekurangan oksigen akibat dari kabut asap hasil pembakaran lahan. Selain dampak langsung dari asap mengganggu pernafasan, mengiritasi mata dan kulit, kondisi asap akan menyebabkan penurunan kadar oksigen udara luar yang akan membawa dampak buruk buat kesehatan.

Dampak asap di sejumlah daerah seperti Pekanbaru, Riau, yang dihubungkan dengan kekurangan oksigen atau hipoksia, juga perlu diketahui oleh masyarakat. Hipoksia adalah suatu keadaan kekurangan oksigen yang bisa menyebabkan permasalahan kesehatan karena akan berpengaruh pada organ-organ tubuh kita.

Hipoksia bisa terjadi karena kadar oksigen yang kurang dari udara. Di dalam tubuh kita sebenarnya keseimbangan oksigen dijaga oleh sistim kardiovaskuler dan sistim pernafasan. Oleh karena itu kondisi hipoksia juga dapat terjadi jika kita mengalami kerusakan pada sistim jantung dan pembuluh darah dan sistim pernafasan.

Sejumlah kondisi yang membuat kadar oksigen rendah antara lain bila berada di atas ketinggian seperti di pegunungan, berada di ruangan tertutup tanpa sirkulasi udara yang baik atau sirkulasi udara baik tetapi dipenuhi asap rokok. Selain itu, seorang perokok dinilai akan mengalami hipoksia kronis yang jelas akan mengganggu kesehatannya.

Penelitian pada manusia menunjukkan bahwa pada kelompok orang yang sering berada di ketinggian, yang terpapar dengan kadar oksigen yang rendah, ternyata lebih sering mengalami perdarahan lambung dibandingkan kelompok orang yang berada lebih rendah dari ketinggian.

Kadar oksigen yang rendah pada seseorang yang memang sudah mempunyai sumbatan pada pembuluh darah jantung jelas akan menyebabkan jantung mengalami penurunan suplai oksigen yang berat yang akan menyebabkan jantung akan mengalami iskemia (kekurangan oksigen) bahkan sampai terjadinya infark (kematian jaringan). Begitu pula pada orang yang sudah mempunyai permasalahan pembuluh darah otak maka kekurangan oksigen juga akan lebih memperburuk penurunan oksigen pada otak sehingga pasien menjadi tidak sadar.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Kamis Pahing, 10 SEPTEMBER 2015

Produk China - Korea Menguasai Indonesia?

Sudah dua tahun lebih bila berjalan-jalan ke pasar modern maupun pasar tradisional dapat ditemui banyaknya barang-barang yang dijual dengan harga murah, baik itu peralatan rumah tangga, baju, kosmetik, peralatan kecantikan, asesoris, sepatu, tas dan lain sebagainya.

Bila dicermati merk dagang dari barang-barang tersebut ternyata bukanlah merk dalam negeri.

S

ebagian besar bermerk dari negara China dan Korea. Tetapi, rakyat kita nggak peduli dengan itu semua, mereka hanya berpikir bisa membeli dengan harga yang murah, entah itu buatan dari mana, mereka tidak peduli itu yang terjadi di masyarakat kita. Bila kondisi ini dibiarkan oleh Pemerintah, kemungkinan yang akan terjadi lambat laun adalah masyarakat lebih mencintai produk China dan Korea daripada produk dalam negeri.

Selain itu, di lapangan juga sudah mulai tampak adanya pergeseran usaha yang dilakukan oleh para pengusaha. Yang awalnya pengusaha itu bergerak dalam bidang manufacturing sekarang berubah menjadi perdagangan, karena para pengusaha berpikir bahwa dengan memiliki usaha manufacturing ternyata biaya yang harus ditanggung dan dikeluarkan lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh. Sedangkan dengan usaha dagang, para pengusaha akan memperoleh keuntungan yang lebih besar dan tidak perlu susah payah bayar upah tenaga kerja yang semakin mahal. Inilah yang menjadi salah satu penyebab mengapa terjadi PHK besar-besaran.

Mengapa negara China dan Korea bisa menjual produk mereka dengan harga yang murah?

Sedangkan produsen local tidak mampu menjual produk dengan harga yang murah. Contoh sebagai perbandingan harga antar produk buatan local dan produk China dan Korea. Untuk membuat satu buah rok atau bawahan untuk perempuan dewasa dibutuhkan kurang lebihnya kain ukuran 2 meter. Harga kain kaos jersey di dalam negeri yang sama dengan kain yang dibuat oleh China dan Korea adalah Rp 30.000,00 per meter. Ongkos jahit di desa per baju Rp 25.000,00.

Kalau konveksi Rp 7.500,00 per potong. Sehingga untuk memproduksi satu potong rok atau bawahan dibutuhkan biaya Rp 37.500,00 sampai dengan Rp 55.000,00. Dan dijual dengan harga Rp 100.000,00 per potong.

Sedangkan untuk produk China dan Korea di pasar tradisional dapat diperoleh dengan harga Rp 35.000,00 per potong. Adanya perbedaan harga yang sangat tajam inilah yang nantinya akan berakibat pada perkembangan penjualan produk local.

Pertanyaan yang muncul

penyumbang terbesar dalam PDRB dari sektor perdagangan itu apakah dari produk local atau produk impor.

Kebijakan penghitungan PDRB harusnya sudah mulai dilakukan perubakenapa China dan han, tidak lagi hanya Korea bisa menjual Oleh: memperhitungkan dengan harga yang Dr Sayekti Suindyah sektor-sektor yang lebih murah sedangmemberikan sumkan Indonesia tidak? bangan terbesar daMengapa pemerintah lam PDRB secara tidak ikut campur dakasar, namun sudah harus memlam masalah produksi, harga dan perhitungkan factor-faktor lain penjualan? Mengapa pemerintah diluar model perhitungan yang hanya menampung hasil-hasil selama ini digunakan. Bias perproduksi di dalam negeri tetapi hitungan PDRB yang tinggi atau tidak membantu untuk mengambesar akan menyebabkan salah bil kebijakan dalam penjualanperhitungan dalam pertumbuhan nya? Pertanyaan ini sebenarnya ekonomi. Karena salah satu dasar sangat sederhana yang akan untuk menghitung Pertumbuhan dikemas dalam satu bentuk kaEkonomi suatu daerah di Indonelimat Tanya kemana perhatian sia adalah dengan menggunakan pemerintah selama ini kepada PDRB. para produsen lokal? Seperti yang Bila Pemerintah membiarbanyak diketahui bahwa para kan kondisi ini secara terus produsen local itu bisa menghasilmenerus, maka sungguh kondisi kan, namun mereka kesulitan yang menyedihkan yang akan menjualnya. Apalagi ditunjang terjadi di negara Indonesia. Dadengan kondisi perekonomian dapat diprediksikan bahwa dalam lam negeri yang dari hari ke hari jangka waktu kurang lebihnya semakin menurun tingkat daya 5 (lima) tahun ke depan negara beli masyarakatnya. Sedangkan Indonesia akan dibanjiri oleh yang terjadi di China dan Korea produk-produk China dan Korea sebaliknya. China dan Korea yang akan mengancam produksi bisa menjual produk-produknya lokal. Kondisi ini akan dengan dengan harga murah, karena cepat merubah budaya kecintaan harga bahan baku, harga tenaga warga negara Indonesia terhadap kerja dan biaya pengangkutan di produk dalam negeri. Kenapa China lebih murah dibandingkan gerakan untuk mencintai produk dengan Indonesia. local tak lagi digencarkan?

Tarif pajak atas barang-baMengapa Pemerintah seperrang tersebut juga sangat rentinya apatis untuk menangani dah dibandingkan dengan di permasalahan ini? Apakah hanya Inodenisa. Selain itu, di China karena persaingan Global dan untuk memproduksi barangakan adanya MEA sehingga pebarang tersebut tidak memmerintah tak lagi berpikir untuk butuhkan pabrik-pabrik besar menggiatkan gerakan untuk mentetapi cukup dengan usaha rumah cintai produk local? Budaya ini tangga-usaha rumah tangga yang dari hari ke hari sudah semakin kualitasnya dilindungi oleh Pehilang. Anak muda di Indonesia merintah. Pemerintahan China jarang sekali yang kita jumpai juga membantu dalam penjualan menggunakan produk dalam hasil produksi warga negaranya negeri dengan kesadaran sendiri. dengan memberikan biaya ekDi mana-mana para pemuda lebih spor yang murah bahkan hampir suka memamerkan produk yang mendekati angka nul. Pengurusan ber merk luar negeri. untuk mengekspor barang sangat Untuk menghadapi pasar mudah tidak terlalu banyak meja Global atau MEA yang akan yang harus dilalui. Kondisi ini dilaksanakan pada akhir tahun sangat berbeda jauh dengan di 2015, bukan hanya sarana dan Indonesia. prasarana saja yang harus diSektor perdagangan di Indonesiapkan, tetapi mental dan moral sia merupakan salah satu sektor budaya anak negeri ini juga harus penyumbang PDRB terbesar, nadisiapkan. Khususnya pada para mun bila dicermati secara mendapemuda pemudinya, agar tidak lam ternyata barang-barang yang mudah tergerus oleh budaya aslaku dijual adalah barang-barang ing yang akan masuk ke Indoneproduk China dan Korea, tetapi sia tanpa filter lagi. bukanlah produk dalam negeri.

Oleh karena itu banyak tugas Kenapa menghitung PDRB juga yang harus dilakukan oleh Pehanya dilakukan dengan melihat merintah maupun pemerintah angka-angka kasar yang diterima Daerah untuk menghadapi MEA oleh Pemerintah, mengapa tidak tahun 2015 nanti, antara lain: juga dilihat dari sisi impor dan (1). Menyiapkan infrastruktur ekspor. Sehingga akan dapat yang memadai. (2). Menyediakan diketahui penyebab terjadinya

sarana dan prasarana yang dibutuhkan yang berkualitas baik. (3).

Menyiapkan dan menyediakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan bermoral budaya Indonesia, agar dapat bersaing dengan SDM dari luar negeri.

(4). Menyiapkan kebijakan yang dapat melindungi produk-produk local untuk bersaing baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

(5). Membangkitkan kembali semangat untuk mencintai NKRI. (6). Men ingkatkan kualitas bidang pendidikan dengan konsep agama, budaya, Pancasila dan kewarganegaraan Indonesia atau wawasan kebangsaan. (7).

Memperkokoh dan memperkuat pondasi perekonomian negara dengan menekankan pada pemberantasan korupsi dan mempermudah proses dan prosedur untuk para pengusaha local melakukan ekspor. (8). Memperkokoh dan memperkuat nilai mata uang rupiah dengan tidak melepaskannya ke mekanisme pasar karena pondasi perekonomian Indonesia yang masih lemah. (9). Memperbesar cadangan devisa.

Pemerintah tidak bisa membiarkan kondisi berlangsung begitu saja dan menyerahkan kepada pasar. Bila kondisi yang terjadi saat ini dilepas begitu saja dari perhatian Pemerintah, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah kebangkrutan dan Indonesia akan menanggung hutang yang besar baik itu hutang pemerintah maupun swasta. Perekonomian akan mati, penerimaan terbesar yang akan masuk ke dalam PDB (Produk Domestic Bruto) hanya berasal dari sektor perdagangan, sedangkan sektor-sektor yang lain semakin menurun, rupiah semakin melemah dan korupsi akan merajalela.

Diusulkan kepada menteri perdagangan dan perekonomian bahwa pemerintah harus dapat dan mampu untuk melindungi produk dalam negeri, baik itu dimulai dari harga bahan baku, harga penjualannya dan penjualannya.

Kenapa hal ini diusulkan karena untuk menghadapi MEA pada akhir tahun 2015, salah satu kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah adalah melakukan perlindungan terhadap para produsen lokal agar bisa bersaing dengan produk-produk China dan Korea yang sudah membanjiri di hampir di seluruh negara yang ada di bumi ini. Bila tidak segera diambil kebijakan ini, maka kebangkrutan ekonomi dan penurunan pendapatan dari sektor perdagangan dan ini akan menyebabkan penurunan angka pertumbuhan ekonomi, karena sektor-sektor yang lainnya juga mengalami penurunan.

Penulis adalah pengamat ekonomi dari LSM Elkasem Jombang

Ketika Pilkada Tak Lagi Menawarkan Harapan

M

ungkin, sebagian dari masyarakat sudah mengetahui rencana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dilakukan secara serentak pada 19 (Sembilan belas) Daerah/Kabupaten di Jawa Timur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada 9 Desember 2015 mendatang, diantaranya termasuk Kabupaten Tuban.

Banyak kalangan masyarakat berharap, dengan proses Pilkada yang dilakukan, bisa berjalan secara demokratis sesui dengan sistem , karena memang proses pemilihan secara langsung tersebut dianggap yang paling demokratis untuk saat ini.

Begitu juga di Kabupaten Tuban, salah satau wilayah atau Kabupaten di Jawa Timur yang pernah memiliki sejarah kelam dalam proses Pilkada, aksi kemarahan masyarakat yang menilai tidak trasparansinya penyelengara pemilu (KPU.red) dinilai sebagai biang dalam kerusuhan yang merugikan aset negara yang tak ternilai harganya.

Proses atau dalam pelaksanaan Pilkada juga tidak sedikit uang Negara yang dikeluarkan, untuk melakukan tahapan menentukan calon kepala daerah atau Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan harapan masyarakat banyak.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban telah menyiapkan dana hibah pada KPU sebesar Rp27,5 Milyar dari APBD tahun 2015.

Tentunya dana tersebut tidak

Desember mendatang, sedikit, apalagi untuk dan muncul-nya Pasansebuah pesta demokragan Calon (Paslon) dari si-yang katanya- kejalur perseorangan (Inhendak dari rakyat dependent) membuat atau sesuai dengan publik bertanya-tanya amanat Undang-Undalam hati, meski sedang (UU) No.15 tahun bagian enggan untuk 2011 (tentang Penyemengungkapkan, apalegaraan Pemilihan kah munculnya Paslon Umum), UU No. 32 Oleh : dari jalur Independet Tahun 2014 (Tentang bagian dari skenario Khoirul Huda Pemerintah Daerah agar Pilkada tidak disebagimana tyelah diundur ? ubah kedua kali deLepas dari di skengan UU No.9 Tahun nario atau tidak di kabupaten 2015 ), UU No.1 Tahun 2015 Tuban, publik banyak yang me(Tentang Pemilihan, Pengesahan nanyakan dan menyangkan akan Pengangkatan dan pemberhenhal tersebut, selain karena biaya tian Kepala Daerah dan Wakil yang dikeluarkan oleh negara Kepala Daerah menjadui UU (Pemkab) tidak sedikit, juga laNo.8 tahun 20115), Peraturan Pewan dari petahan saat ini dinilai merintah (PP) No.17 (Perubahan tidak berimbang, utamanya dari atas PP No.16 tahun 2015), dll. segi materi/pendanaan, dan juga Yang menjadi pertanyaan, dirasa, mungkin sebagain ‘tutup apakah Pilkada di Kabupaten mata’ kalau dua Paslon tersebut Tuban sudah sesuai yang diadalah ‘satu keluarga’. harapkan oleh masyarakat ?.

Berbicara terkait dengan Tentunya ada yang menjawab, budget atau anggaran yang be“Pilkada belum selesai kok tanya gitu besar untuk sebuah pesta tingkat kepusan masyarakat”. demokrasi, kenapa tidak dibaut Dan apakah tahapan Pilkada sistem pemilihan kepala desa yang dilakukan oleh KPU sudah (Pilkades) seperti dulu pada zasesuai dengan ketentuan yang man Orde Baru, misalnya Calon disyaratkan ?, yang pasti hingga Kepala Desa (Cakades) yang saat ini belum ditemukan pelantidak ada lawan, berarti dalam garan yang fatal baik disengaja pemilihannya Cakades berlawanmaupun tidak yang dilakukan an dengan bumbung kosong oleh KPU. (tidak ada paslon), artinya calon Kembalinya pasangan petunggal, hal tersebut dirasa lebih tahana, H. Fathul Huda-Ir.H. efektif dan tidak menghabiskan Noor Nahar Hussain, M.Si (HUanggaran pemerintah, karena DANOOR Jilid II) pada Pilkada 9

memang faktanya tidak ada pesaing yang berani maju.

Apalagi saat ini, biaya untuk kampanye dan sosialisasi sudah disedian oleh KPU, selain Paslon sendiri juga bisa melakukan kampanye dengan biaya sendiri, dan meski ada batasan maksimal dan didapatkan dari mana dana tersebut. Publik akan merasa puas mengunakan hak pilih-nya, jika yang paslon dipilih tidak ‘dipaksana’ sistem Pilkades dulu.

Akan tetapi, jika Pilkada seperti yang ada dikabupaten Tuban saat ini dan atau daerah lain, dimana munculnya Paslon tidak hasil dari ‘akal-akalan’ para politisi dalam mensiasati atauran agar tidak ada penundaan serta anggapan KPU gagal dalam mengawal serta menjalankan amanat yang diemban, tentunya akan menjadi lain.

Banyak masyarakat dan publik menjadi apatis akan pelaksaan Pilkada di Bumi Wali Tuban, mereka berpikir, memilih satu dari dua paslon tidak ada bedanya. Artinya tidak ada hal yang menarik dalam Pilkada yang katanya pesta demokrasi ini, dan lagi-lagi yang menjadi beban jika petahana kembali terpilih. Kredibilitas petahana serta pemerintahan benar-benar dipertaruhkan dalam kembali memupuk kepercayaan masyarakat/ publik. Mari kita lihat saja nanti bagimana hasil dari Pilkada di Bumi Wali Tuban ini.

Wartawan Harian Bhirawa.

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

5

Kamis Pahing 10 SEPTEMBER 2015

KELANA

Rupiah Melemah, Belum Ada PHK Karyawan Gresik, Bhirawa Melemahnya nilai tukar rupiah belakangan ini, belum berdampak buruk terhadap perusahaan di Kab Gresik.

Sebab, sejauh ini belum ada perusahaan yang melakukan PHK (Pemutusah Hubungan Kerja) terhadap karyawannya akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing itu.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Pemkab Gresik, Mulyanto menjelaskan, sejauh ini Gresik masih cukup aman. Artinya, jika di daerah lain sudah ada perusahaan yang melakukan PHK karyawannyan, untuk di Gresik hingga kini masih belum ada. ‘’Hingga kini belum pernah mendengar adanya PHK akibat terus melemahnya nilai rupiah,’’ kata Mulyanto, Rabu (9/9).

Soal PHK, kata Mulyanto, sebenarnya perusahaan tak harus melapor ke Disnaker.

Itu sepanjang persoalan PHK bisa diselesaikan melalui jalan internal yang dilakukan dua belah pihak antara karyawan dan perusahaan. Kecuali ada masalah, baru laporan ke Disnaker. Dicontohkan Mulyanto, PHK di PT New Era. ‘’Karena sudah ada kesepatakan antara karyawan dan perusahaan, tak perlu harus melapor ke Disnaker,’’ terangnya.

Meski soal PHK tak harus lapor ke Disnaker, namun sejauh ini masih belum ada perusahaan melakukan PHK terhadap karyawannya akibat melemahnya rupiah.

Namun, jika rupiah terus melemah, menurut Mulyanto, tak menutup kemungkinan PHK terhadap karyawan akan terjadi yang dilakukan perusahaan. Sebab, banyak perusahaan yang bakal kelimpungan.

Ditambahkan Mulyanto, Kab Gresik termasuk cukup aman dibanding daerah lain. Meski dikenal sebagai Kota Industri dengan ratusan pabrik dan ribuan buruh, namun kondisinya masih cukup stabil karena belum ada PHK. Kondisi rupiah cepat kembali menguat. Sehingga, membuat perekonomian kembali stabil. Kalau terus melemah misalnya, kemungkinan PHK pasti akan terjadi karena perusahaan merasa tak mampu lagi membayar karyawan.Q eri

1.300 Siswa SD/MI Dapat Imunisasi Gratis Sebanyak 1.300 siswa SD/MI dari 20 sekolahan di Sidoarjo telah mendapatkan Imunisasi Campak secara gratis. Kegiatan yang dibuka Bupati Sidoarjo Saiful Ilah itu, merupakan upaya yang efektif untuk mencegah dan melindungi generasi muda dari penyakit infeksi tertentu.

Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, Rabu (9/9) sangat mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan itu. Ia berharap kepada instansi terkait untuk dapat melanjutkan kegiatan imunisasi semacam ini. Sehingga nantinya semua anak kelas 1 SD/MI di Kab Sidoarjo mendapatkan imunisasi campak secara menyeluruh. ‘’Ini merupakan bentuk dukungan semua pihak dalam mewujudkan generasi emas, penerus bangsa Indonesia yang sehat,’’ harapnya.

Imunisasi seperti ini merupakan upaya yang efektif untuk mencegah dan melindungi generasi muda dari penyakit infeksi tertentu. Imunisasi pada bayi dan anak di Indonesia telah dilaksanakan sejak tahun 1970 an. Di Kab Sidoarjo sendiri pelaksanaan Progam Imunisasi pada bayi dilakukan sejak tahun 1977 secara rutin. ‘’Sedangkan pemberian imunisasi pada anak sekolah dilakukan sejak tahun 2001,’’ katanya.

Adapun capaian programnya

sudah memenuhi target, yakni sudah lebih dari 90%. Namun kondisi di lapangan masih saja ditemukan penyakit difteri dan campak. Sehingga hingga kini masih diperlukan upaya untuk meningkatkan pelayanan imunisasi pada anak Sekolah Dasar.

Sementara itu, Budi Hananto yang mewakili Yayasan RMHC Ronald McDonald House Charities (RMHC) Indonesia mengucapkan terima kasihnya atas dukungan Pemkab Sidoarjo, terhadap pelaksanaan kegiatan yang bertajuk RMHC Peduli. Dalam kesempatan itu, Budi juga mengatakan jumlah peserta imunisasi di Kab Sidoarjo merupakan yang terbanyak dari rangkaian RMHC Peduli Jawa-Bali-lombok tahun ini.

Sejumlah Pelanggaran Pilbup Sidoarjo Dibahas Sidoarjo, Bhirawa Sejumlah pelanggaran mungkin terjadi pada saat Pilbup Sidoarjo 2015 ini dibahas Panwaslu Sidoarjo, dalam rapat koordinasi pengawasan dengan stake holder untuk meningkatkan kualitas Pilbup Sidoarjo.

Sejumlah pihak yang diundang diantaranya dari SKPD terkait seperti BKD, DKP, Bakesbangpol, Satpol PP, BPPT, Dishub, perwakilan legislatif, KPUD, para tim pemenangan Paslon Bupati, Kodim dan Polres Sidoarjo.

Ketua Panwaslu Kab Sidoarjo, Ulul Azmi SH mengatakan, tak munafik kalau suatu masalah bisa saja terjadi. Misalnya, pada saat kampanye bahkan pada saat penetapan pemenang Pilbup nanti. ‘’Maka proses pengawasan Pilbup, persepsinya harus disatukan, baik dari eksekutif, legislatif, partai politik, tim pemenangan dan masyarakat, agar proses Pilbup di Sidoarjo mulai awal sampai akhir, tak sampai ada masalah berarti,’’ terang Ulul, saat memimpin rakor tersebut, di Ruang Delta Karya Setda Sidoarjo, Rabu (9/9) kemarin.

Dalam kesempatan yang sama, M Rosul, komisioner Panwaslu Kab Sidoarjo, mengakui masalah koordinasi sangat diperlukan. Belajar dari pengalaman di Sidoarjo saat Pilgub Jatim tahun 2013 lalu, sempat ada sengketa soal Bantuan Sosial (Bansos) dari salah satu Paslon. ‘’Tentu saja koordinasi sangat penting, misalnya soal pemberian tentang Bansos, harus kita koordinasikan agar di Pilbup Sidoarjo juga tak sengketa dan tak ada masalah,’’ ujarnya.

Sejumlah fokus kegiatan yang menjadi bahasan dalam rakor kemarin, diantaranya seperti soal Bansos, sosialiasi program, mobilisasi terstruktur, kebijakan publik, money politik, validitas daftar pemilih, teknis kampanye dan media massa.Q kus

Ia juga mengungkapkan hing ga kini, sudah 2.093 anak yang telah mendapatkan imunisasi. ‘’Kami selaku Pengurus Yayasan RMHC bersyukur ka-

rena kami dapat meneruskan komitmen kami untuk memberikan lebih banyak imunisasi kepada anak-anak,’’ katanya.Q ach

Anggaran Pilbup Rp 5 M Tak Terpakai Jumlah Kontestan Beda dari Prediksi KPU Kab Mojokerto, Bhirawa Anggaran sebesar Rp5 miliar untuk Pilbup di Kab Mojokerto ternyata tak terpakai. Anggaran yang gagal terserap itu ada pada pos anggaran untuk verifikasi faktual data dukungan calon perseorangan dan anggaran pengadaan alat peraga kampanye Paslon. Hal ini terjadi karena jumlah kontestan Pilbup yang ditetapkan, berbeda dengan prediksi yang dilakukan KPU Kab Mojokerto.

Pemkab Garap Layanan Publik Digital Sidoarjo, Bhirawa Secara bertahap Pemkab Sidoarjo melakukan digitalisasi sistem pelayanan masyarakat. Program ini telah dimulai dengan melakukan training of trainer kepada 50 trainer. Pelayanan publik berbasis teknologi informasi ini membuat publik lebih mudah mengakses informasi.

Kepala Bagian Kerja Sama Pemkab Sidoarjo, Ari Suryono, Rabu (9/9) kemarin, menjelaskan, kalau peningkatan layanan digital meliputi berbagai bidang.

Mulai dari pengembangan layanan air bersih PDAM Delta Tirta, layanan pengaduan dan penanganan kerusakan infrastruktur jalan serta jembatan.

Selain itu, ada, layanan informasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan layanan perizinan untuk pengembangan daya saing daerah. Dalam kegiatan itu ada sekitar 50 pelatih akan membimbing 300 peserta kompetisi yang dilaksanakan bulan depan. Trainer ini berasal dari kalangan guru dan mahasiswa. ‘’Nantinya, program yang memenangi kompetisi bakal diterapkan dalam pelayanan publik di Kab Sidoarjo,’’ jelas Ari Suryono.

Dalam pengembangan aplikasinya nanti berbasis windows melalui City Appathon, dengan menggandeng Citynet, Microsoft dan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, dan kegiatan ini akan dikompetisikan. ‘’Diharapkan para pengembang muda dapat ikut serta dalam penyelenggaraan City App yang akan dimulai pada 7 Oktober sampai 8 Oktober 2015, di Universitas Muhammmadiyah Sidoarjo,’’ harap Ari Suryono.Q ach

achmad suprayogi/bhirawa

Bupati Saiful Ilah memegangi siswi yang diberikan imunisasi.

achmad suprayogi/bhirawa

Ka Kwarcab Pramuka Sidoarjo, MG Hadi Sutjipto mendapat sambutan peserta Kursus Mahir Lanjutan.

Banyak Generasi Muda Tak Mempunyai Pegangan Sidoarjo, Bhirawa Saat ini harus bisa mencetak generasi muda yang berkarakter, serta membina generasi muda menjadi lebih baik bagi bangsa dan negaranya. Karena kondisi generasi muda saat ini banyak yang tak mempunyai pegangan, dan mudah terpengaruh hal-hal yang kurang bagus.

Itulah harapan Ketua Kwartir Cabang (Ka Kwarcab) Pramuka Sidoarjo, MG Hadi Sutjipto SH MM di hadapan peserta Kursus Mahir Lanjutan (KML) Jenggala 173 dan orien tasi bagi Majelis Pembimbing Gugus Depan Gerakan Pramuka Kwarcab Sidoarjo.

Pak Tjip—sapaan akrab Wakil Bupati Sidoarjo ini berharap, Pramuka Sidoarjo mampu menjadi terdepan di Jatim, Sidoarjo harus bisa

menjadi Pilot Project di Jatim.

Karena KML ini akan melahirkan pembina-pembina yang mampu menggerakkan Pramuka. Pemenuhan pembina harus cukup dan berimbang dengan jumlah anggota yang ada.

Kwarcab Pramuka Sidoarjo akan terus berusaha untuk mencukupi sarana dan prasarananya. Kondisi pemuda kini tak mempunyai pegangan, tanpa arah hingga akhirnya terjerumus kepada halhal yang negatif. ‘’Makanya, dengan Pramuka mereka akan banyak melakukan kesibukan, apalagi kalau para pembinanya benar-benar memberikan materi pelatihan yang baik kepada anak didiknya,’’ harap Pak Tjip.

Hingga kini masih banyak pembina kita yang merasa

kekurangan bahan untuk memberikan pembinaan kepada anggotanya. Padahal kalau mengacu pada AD/ART, Tri Satya, Dasa Dharma, SKU dan SKK. Adik-adik akan sibuk sekali, kegiatan tak akan ada habisnya kalau hal ini bisa diterapkan. ‘’Kita tentunya harus berterima kasih dengan pendahulu kita, Pramuka pendahulu kita, kakak-kakak kita yang telah merumuskan itu semua. Kedepan untuk mendukung kegiatan-kegiatan Pramuka akan dikembangkan tak hanya di Dinas Pendidikan, mungkin di Dinas Pemuda dan Olahraga, BPMPKB dan sebagainya.

Karena Dispora juga mempunyai fungsi untuk membina generasi muda,’’ pungkasnya.Q ach

Pemkab dan BTN Bangun Rumah bagi PNS Gresik, Bhirawa Ini kabar baik bagi PNS di jajaran Pemkab Gresik yang masih belum punya rumah.

Sebab, PT Bank Tabungan Negara (BTN) bekerja sama dengan Pemkab Gresik akan membangun rumah layak huni bagi para PNS. Progam itu sudah disosialisasikan Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto kepada para PNS. Program sejuta rumah ini merupakan program pemerintah pusat Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat melayani kebutuhan rumah bagi PNS yang masih belum punya rumah. Dengan program pusat ini, segala perizinan, termasuk izin prinsip,

persetujuan KPR. Bunga 5% fixed selama masa kredit tak berubah. ‘’Jadi tak perlu ribet mengurusnya,’’ kata Reinhart Harianja, Kepala Kantor BTN Wilayah II. Menurut Harianja, jika bunga KPR BTN subsidi sejahtera FLPP dengan bunga 5% fixed selama masa kredit, dengan harga rumah kisaran Rp110.500.000 (type 36/72), berarti setiap bulan cicilan yang harus dibayar hanya sekitar Rp800.000. Bagi pegawai harga itu sangat ringan jika dibandingkan dengan harga rumah sekarang yang terus melambung. ‘’Agar tak mengecewakan, kami juga telah mendatangkan 10 developer ternama

Para PNS Pemkab Gresik saat mengikuti sosialisasi.

kerin ikanto/bhirawa

yang telah berpengalaman dalam membangun rumah,’’ tegas Harianja.

Kini, setidaknya sudah ada sekitar 1.817.000 PNS yang telah mendaftar dan berminat untuk membeli rumah layak huni. Sementara, lokasinya tersebar di wilayah Kec Cerme, Menganti, Kedamean dan lainnya. Untuk Kab Gresik berapa unit yang akan dibangun, tergantung jumlah peminatnya.

Sementara, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto mendukung program sejuta rumah bagi PNS itu. Bahkan, menurut Bupati, ini merupakan kesempatan emas bagi PNS yang masih belum mempunyai rumah. Kendati demikian, Bupati minta PNS agar hati-hati dalam membeli rumah. Kasus perumahan ABR (Alam Bukit Raya) dan Kendanyang bisa dijadikan pelajaran. Sebab, hingga kini tak ada realisasi.

Bahkan, agar tak menjadi korban penipuan developer, Bupati minta para PNS tak membayar dulu sebelum pengajuan pengembang untuk membangun perumahan itu ditandatangani. ’’Jika semuanya sudah jelas, saya juga berminat membeli,’’ ujar Bupati.Q eri

Sekretaris KPU Kab Mojokerto, Heru Kendoyo mengatakan, penyebap tak terpakainya anggaran adalah ploting dan penggunaanya yang tak sama dengan perencanaan awalnya. ‘’Ada beberapa tahapan yang alokasi anggaranya tak terpakai semua. Misalnya, pada pengadaan alat peraga kampanye. Alokasinya untuk lima Paslon, tapi fakta yang terjadi hanya ada tiga Paslon,’’ jelas Heru Kendoyo, Rabu (9/9) kemarin.

Tak hanya itu, Heru menyebut, anggaran untuk verifikasi faktual data dukungan calon perseorangan juga tak sama dengan perencanaan awalnya. Yang dialokasikan untuk dua pasangan calon, tapi yang terjadi hanya ada satu Paslon perseorangan.

Menurut Heru, sisa anggaran yang tak terpakai itu jika dikalkulasikan nilainya hampir mencapai Rp5 miliar. Dan akan dialokasikan ke kebutuhan tahapan lainya, seperti untuk honor KPPS dan pembuatan TPS yang ploting anggaranya masih kurang.

Sementara itu, Ketua KPU Kab Mojokerto, Ayuhannafi menjelaskan, ploting anggaran Pilbup dalam

APBD mencapai Rp30 Milyar. KPU Kab Mojokerto menilai alokasi anggaran itu belum cukup untuk menggelar Pilbup, 9 Desember mendatang. ‘’Kami sudah mengajukan tambahan anggaran dalam P-APBD sebesar Rp9 miliar, tapi hingga kini masih dalam tahap pembahasan di tingkat dewan,’’ ujarnya.

Yuhan mengungkapkan, alasan pengajukan usulan penambahan anggaran karena adanya revisi UU tentang Pilkada, utamanya terkait dana kampanye.

Dalam UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada, khususnya pasal 65 ayat 2, dinyatakan kampanye difasilitasi KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota yang didanai APBD. ‘’Awalnya KPU mengusulkan Rp44 miliar. Dialokasikan dalam APBD Rp30 miliar,’’ katanya.

Kebutuhan penambahan anggaran, lanjut Yuhan, selain untuk dana kampanye, KPU juga akan mengalokasikan untuk honor Kelompok Penyelenggara Panitia Pemungutan Suara (KPPS). Satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) terdiri dari tujuh anggota KPPS ditambah Linmas.Q kar

Wali Kota Setujui Penjualan 22 Unit Mobdin Kota Mojokerto, Bhirawa Wali Kota Mojokerto menyetujui pelepasan aset berupa 22 unit Mobil Dinas (Mobdin). Hasil lelang Mobdin jenis Izusu Phanter dan Toyota kijang produksi tahun 2000-2001 ini, Pemkot mendapat pemasukan anggaran Rp990 juta. Nominal ini berdasarkan estimasi harga jual per unit Rp45 juta.

Kepala Bagian Hukum Setda Kota Mojokerto, Puji Hardjono, membenarkan telah ditekennya regulasi lelang ini. ‘’Sudah diteken pak wali. Semua mekanisme sudah dilalui bahkan tahapan di Badan Lelang sekalipun,’’ paparnya.

Puji mengatakan, proses lelang yang awalnya akan dilakukan badan resmi pemerintah itu ditiadakan karena harga. ‘’Lelangnya dikembalikan ke daerah karena harga satuannya ditaksir dibawah Rp60 jutaan,’’ jelasnya.

Mengacu Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pengelolahan Barang Milik Daerah, lelang dengan harga satuan dibawah nominal yang ditentukan Badan Lelang bisa dilakukan daerah. ‘’Hasil Taksir Appresial

(juru taksir) menyatakan lelang dilakukan daerah.

Dengan amanat UU ini, pemegang terakhir dan pejabat terakhir yang mau pensiun dan 10 tahun belum pernah dapat mendapat prioritas mobil ini. Untuk menghindari kebocoran, maka dasar apressial itu yang dijadikan acuan,’’ pungkasnya sembari menambahkan jika 22 unit itu sudah layak dilelang karena selain berusia 15 tahunan juga kondisinya telah banyak yang butuh perawatan.

Meski demikian, hingga kini baru lima SKPD yang mengajukan permohonan lelang. Dan semuanya, masih berada di meja Kabag Hukum sebelum dimintakan persetujuan ke kepala daerah. ‘’Baru lima SKPD yang mengajukan ke wali kota. Dan sejauh ini belum ada yang dilepas,’’ pungkasnya.

Junaedi Malik, Ketua Komisi III DPRD Kota Mojokerto ini mengingatkan agar Pemkot melakukan prosedur lelang sesuai mekanisme. ‘’Semua aturan dan mekanisme pelepasan aset harus dilalaui,’’ pesan politikus PKB ini.Q kar

kariyadi/bhirawa

Mobil dinas Panther dan Kijang yang akan dilelang, Rabu (9/9) kemarin.

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

4.115 Guru Sertifikasi Segera UKG Lagi Probolinggo, Bhirawa Kualitas guru yang sudah mengantongi sertifikasi rupanya akan dievaluasi lagi.

Caranya, para guru tersebut akan diuji kembali melalui program Uji Kompetensi Guru (UKG). Hal itu dilakukan agar para guru sebanyak 4115 guru tersebut benarbenar berkompeten. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Probolinggo Tutug Edi Utomo, Rabu (9/9).

Hal tersebut dikarenakan adanya surat edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengharuskan ada UKG kembali tersebut.

Rencananya, UKG akan digelar pada November mendatang. Di Kabupaten Probolinggo, jumlah guru yang mendapatkan sertifikasi mencapai 4.115 orang di berbagai tingkatan. UKG ini wajib diikuti semua untuk guru yang sudah bersertifikasi tersebut. “Semuanya wajib ikut,” ujarnya.

Seperti yang pernah dilakukan, UKG November mendatang itu rencananya akan dilakukan secara online. UKG pertama sudah dilakukan pada 2012 dengan metode online dan offline. Saat itu rata-rata nilai yang didapat para guru adalah 4,7. Tapi, ada juga yang mendapat nilai nol. “Bisa jadi UKG mendatang ini digelar untuk menentukan grade dari para guru bersertifikasi,” paparnya.

Pengelompokan guru sesuai dari nilai UKG ini dilakukan karena pemerintah akan menyesuaikan dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) di sektor guru. Pemerintah pusat rencananya akan memilih guru yang memang layak untuk mendapatkan dana sertifikasi.

Tidak mungkin pemerintah secara terus menerus memberikan dana sertifikasi tanpa adanya peningkatan kompetensi guru. Pemerintah sudah memberikan kesejahteraan pada guru. Dengan UKG ini pemerintah juga berharap ada timbal balik dari para guru yang diberikan pada perkembangan pendidikan, tambahnya.Q wap

PD Gelar Konsolidasi dan Sosialisasi Menangkan Pilkada, Meriahkan Harlah ke-14, Gelar Baksos dan Santuni Anak Yatim Piatu Situbondo, Bhirawa Dalam rangka untuk memeriahkan harlah ke 14 Partai Demokrat, puluhan pengurus DPC Partai Demokrat (PD) Kab Situbondo, pengurus tingkat anak cabang dan ranting, menggelar sosialisasi dan konsolidasi partai, kemarin (9/9). Acara yang dimulai sekitar pukul 14.00 WIB itu, digelar di gedung Puspemas, Pathek, Desa Gelung, Kec. Panarukan, Situbondo. Ikut hadir diantaranya, Ketua DPC PDIP Situbondo, Narwiyoto, cabup-cawabup nomor urut 1, KH Abdullah Faqih Gufron-H Untung.

Dari jajaran internal DPC PD hadir diantaranya, Sekretaris DPC Arik Budi Santoso, Wakil Ketua I Hadi Prianto dan lima anggota Fraksi DPRD asal Partai Demokrat.

Hingga acara selesai, pelaksanaan konsolidasi dan sosialisasi DPC Partai Demokrat Situbondo berjalan cukup khidmat dan lancar karena mendapat penjagaan intensif dari jajaran Polres Situbondo dan Polsek Panarukan.

Hadi Prianto, Wakil Ketua I DPC PD Situbondo mengatakan, dalam momentum harlah ke-14 tahun ini banyak

rangkaian kegiatan positif yang dilaksanakan. Diantaranya, sebut mantan Wakil Ketua DPRD Situbondo itu, DPC PD Kab Situbondo mengukuhkan motto ‘Partai Demokrat untuk rakyat, Partai Demokrat Peduli dan beresolusi dengan rakyat’. “Itu kami gaungkan agar pengabdian untuk rakyat bisa terealisasi di kalangan eksekutif dan legislatif,” ujar Hadi Prianto.

Selain itu, lanjut Hadi Prianto, dimomen harlah ke 14 tahun ini, PD akan selalu memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat serta se-

lalu mendorong program-program yang pro-rakyat. Lanjut Hadi Prianto, PD akan terus bekerja dengan aksi aksi nyata dalam rangka ikut mensejahterakan rakyat, terutama masyarakat yang ada di Kab Situbondo. “Banyak rangkaian kegiatan, termasuk konsolidasi partai sekaligus sosialisasi konsolidasi pemenangan pilkada, dimana PD bersama PDIP resmi mengusung calon nomor 1 (Abdulah Faqih-H Untung),” ungkap Hadi.

Masih kata Hadi, tujuan konsoslidasi DPC PD mulai tingkat cabang hingga tingkat ranting, agar semua kader PD bekerja dengan solid dan kompak dalam memenangkan cabup-cawabup nomor urut 1. Terakhir, kata Hadi, PD akan menggelar bakti sosial berupa donor darah dan menyantuni anak yatim piatu, sehingga mereka dapat melanjutkan cita citanya.

“Ya, momentum konsolidasi dan sosialisasi partai ini untuk meningkatkan rasa kebersamaan kader PD diusia 14

sawawi/bhirawa

Wakil Ketua I DPC PD Situbondo, Hadi Prianto, bersama Sekretaris DPC Arik Budi Santoso, Janur Sasra Ananada, Ketua DPC PDIP Narwiyoto dan Cabupcawabup nomor urut 1, dalam acara konsolidasi partai berlambang segitiga mercy, di gedung Puspemas, kemarin. tahun ini. Mulai pengurus, konstituen, stake holder, diharapkan semua bahu membaha menyatukan satu hati dan jiwa demi terwujudnya program

partai. Yang terutama lagi, untuk memenangkan cabup cawabup pasangan nomor 1,” pungkas Wakil Ketua I DPC PD Situbondo itu.Q awi

Bupati Bondowoso Dorong Kades Tak Takut Gunakan Dana Desa

Komisi A Temukan Praktik Makelar Pangkat di Dikpora Nganjuk, Bhirawa Ironis, dunia pendidikan yang seharusnya bersih dari praktik korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) justru di kabupaten Nganjuk praktik kotor tersebut seperti dipeliristika/bhirawa hara. Di lingAnggota Komisi A kup Dinas PenDPRD Nganjuk didikan PemuArbayana da dan Olahraga Daerah (Disdikporada) Nganjuk guru PNS yang akan mengajukan kenaikan pangkat dari golongan III-A hingga IV-E kini harus lewat jasa ‘makelar’ untuk menempuh jalur pintas.

Lebih memprihatinkan lagi, pembuatan karya tulis ilmiah sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat juga ditangani oleh makelar pangkat. Sementara, sebagian guru yang benar-benar menyusun karya tulis sendiri justru banyak yang gagal naik pangkat.

Temuan kasus oleh Arbayana, anggota Komisi A DPRD Nganjuk sangat mengejutkan sekaligus menyulut keresahan bagi kalangan guru di Dinas Dikpora Nganjuk. “Ini sangat memperihatinkan dan mutu guru sangat diragukan jika naik pangkat lewat makelar,” ujar Arbayana saat ditemui Bhirawa.

Arbayana sendiri mengaku bahwa dirinya mendapat pengaduan dari guru Bahasa Indonesia salah satu SMP di Nganjuk. Ujung-ujungnya, makelar pangkat yang ternyata juga orang dalam Dinas Dikpora itu mematok harga hingga belasan juta rupiah. "Sangat memprihatinkan, meski biayanya belasan juta, tapi banyak guru yang menempuh jalan pintas melalui makelar agar pangkatnya naik,” ungkap Politisi Partai Demokrat ini.Q ris

Kamis Pahing 10 SEPTEMBER 2015

Danrem 081-DSJ bersama Dandim 0804 Magetan saat meninjau lokasi kebakaran.

ivin/bhirawa

Danrem dan Dandim Tinjau Kebakaran Lereng Gunung Lawu Magetan, Bhirawa Danrem 081/DSJ Kolonel Inf Hardani Lukitanta Adi didampingi oleh Kasiter, Kasiops, Dandim 0804/Magetan Letkol Inf Herwin Rizayan Iszal S.I.P meninjau lokasi kebakaran di lereng Punthuk Mendi kawasan Cemoro Sewu perbatasan dengan wilayah Karanganyar Tawa Tengah, Selasa (8/9) kemarin.

Kebakaran hutan gunung Lawu yang beberapa minggu ini terus berlangsung cukup menyita banyak perhatian. Banyak asset hasil hutan terutama kayu perlu segera diselamatkan, terlebih agar kebakaran tidak sampai meluas menjangkau pemukiman penduduk.

Hingga kini, petugas bersama sukarelawan masyarakat terus melakukan upaya pemadaman. Meski terkendala medan yang curam serta terjal, petugas terus berupaya maksimal. Lokasi kebakaran lereng Gunung Lawu yang terjal membuat petugas sulit membawa alat pemadam. Bahkan KPH Lawu juga telah menerjunkan puluhan personelnya untuk memadamkan api di wilayah lereng Gunung Lawu. Masih ditambah dari instansi terkait, seperti BPBD Magetan dan para sukarelawan.

Berdasarkan data sementara, perkiraan luas hutan wilayah BKPH Lawu Selatan yang terbakar mencapai 40 Hektare. Jumlah tersebut dimungkinkan masih bertambah karena wilayah BKPH Lawu Utara belum terdata. Kebakaran sejak beberapa hari terakhir diduga dipicu oleh aktivitas pencarian madu yang dilakukan oleh warga tepian hutan dari luar warga Magetan.

Titik awal kebakaran berasal dari petak 39

RPH Mayul, BKPH Lawu Utara dan KPH Lawu Ds, yang berada di Kabupaten Ngawi.

Kondisi angin kencang, membuat api cepat menyebar ke titik lain. Bahkan, diprediksi api sudah menjalar ke lereng Gunung Lawu yang masuk wilayah Kabupaten Magetan dan Karanganyar, Jawa Tengah.

Pada kesempatan tersebut Danrem menegaskan agar warga mempunyai sikap saling handarbeni/memiliki hutan gunung lawu agar kebakaran tidak terjadi lagi, Danrem juga menyampaikan, bagi masyarakat yang mencari madu dengan cara membakar yang mengakibat kebakaran di wilayah Magetan agar di tangkap. Demikian pula bagi masyarkat yang membuat arang di puncak Lawu juga diberikan sanksi karena keteledoran mereka kawasan hutan yang seharusnya dijaga menjadi terbakar.

Sementara itu pada kesempatan yang sama Administratur KPH Lawu Ds. Nanang Sugiharto mengatakan agar warga pencari madu hutan dengan cara membakar pohon untuk mengusir lebah agar memperhatikan keselamatan serta kelestarian hutan. “Api yang fungsinya untuk mengusir lebah masih tersisa di rongga pohon, hal inilah yang memicu kebakaran,” katanya.

Selain itu, himbauan juga dilakuakan kepada para pendaki gunung, aktivitas pembuatan api unggun yang ditinggalkan oleh para pendaki dapat memicu kebakaran. “Api unggun tersebut belum padam sempurna, sementara cuaca yang kering dan berangin saat ini membuat bara api membakar ke semak-semak dan menjalar kemana-mana,” ujarnya.Q vin

Bondowoso, Bhirawa Bupati Bondowoso Drs H Amin Said Husni mendorong kepada seluruh kepala desa yang ada di Bondowoso untuk tidak takut dalam mengunakan Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat sepanjang sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga pembangunan pada seluruh desa bisa terjadi pemerataan dan masyarakat akan diauntungkan.

Hal ini disampaikan Bupati kepada Bhirawa di Pendopo Rabu (9/9) kemarin menanggapi ketakutan para kepala desa untuk menggunakan DD karena akan berakibat fatal seperti penjara jika terjadi kesalahan dalam penggunaannya. “Saya meminta kepada para kepala desa untuk tidak takut menggunakan DD sepanjang sesuai dengan aturan yang berlaku,” katanya.

Sesuai dengan arahan pemerintah pusat baik Kementerian Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Keuangan yang melakukan sosialisasi di Bondowoso, Dana Desa yang jumlahnya bervariasi tersebut diarahkan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, irigasi dan selebihnya untuk pemberdayaan masyarakat.

Saat ini menurut Bupati di Bondowoso tidak ada yang masih tersimpan di rekening Pemkab Bondowoso, karena semuanya sudah tersalurkan ke rekening masingmasing desa, apalagi di Bondowoso sudah dilakukan pendampingan pada para kepala desa untuk pencairan anggaran tersebut di antaranya dengan membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Sehingga sebelum anggaran dicairkan, arah kebijakan pembangunan sudah ditetapkan dan tinggal melaksanakan. “Kita tentu melalui berbagai SKPD melakukan pendampingan untuk membantu desa dalam pencairan dananya, diantaranya pembuatan RPJMDes dan proses pertanggungjawabanya,” ungkap

Bupati kemarin.

Sebegaimana diketahui, sejumlah Kepala Desa di Kabupaten Bondowoso, mengaku takut untuk menggunakan dana desa dari Pemerintah Pusat. Ketakutan ini karena mayoritas Kades belum memiliki pemahaman tentang aturan dan tata cara penggunaan dana desa.

Salah seorang Kepala Desa asal Taman Krocok, Budairi mengaku, selain belum menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), pihaknya juga merasa takut tersangkut kasus hukum jika tidak menggunakan dana desa sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Menurutnya, ada banyak Kepala Desa di Bondowoso yang belum memahami sepenuhnya tentang berbagai regulasi yang menyertai dana desa. “RPJMDes desa saya belum selesai. Saya membuat PRJMDes sudah tiga kali salah terus. Tidak hanya saya sepertinya semua kepala desa mengalami hal serupa, dan merasa bingung,” kata Budairi saat ditemui Bhirawa kemarin.

Hal serupa disampaikan Kepala Desa Gentong, Misyono. Dia mengaku memilih untuk mempelajari terlebih dahulu semua regulasi yang ada tentang pencairan dan penggunaan dana desa. Misyono mengaku takut terjerat kasus hukum jika tidak paham sepenuhnya tentang pengelolaan dana desa.

Berdasarkan data yang dihimpun Bhirawa, Bagian Pemerintahan Bondowoso menyebutkan baru sekitar 40% dana desa tahap pertama yang sudah dicairkan.

Sementara untuk pengajuan dana desa ada sekitar 37 dari 209 desa yang belum menyelesaikan RPJMDes. Bahkan tercatat tidak satupun desa di dua Kecamatan yakni Taman Krocok dan Botolinggo yang sudah menyelesaikan RPJMDes. Total dana desa yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Kabupaten Bondowoso sendiri mencapai Rp 60 miliar lebih.

Dari angka tersebut, baru dicairkan sebesar Rp 19 miliar lebih.Q har

Galakkan Penanaman Bambu di Daerah Rawan Longsor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tulungagung terus menggalakkan penanaman bambu guna memperkecil potensi bencana longsor di daerah pegunungan. Rencananya tahun depan penanaman bambu tersebut akan lebih diperluas.

“Penanaman bambu bagus untuk konservasi. Tanaman bambu sangat bermanfaat untuk menahan (tanah) longsor,” ujar Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tulungagung, Ir Tatang Suhartono MSi pada Bhirawa, Rabu (9/9).

Menurut dia, program penanaman pohon bambu mendapat respon yang positif dari masyarakat. Utamanya, masyarakat yang berdiam di daerah pegunungan yang memang dibayangi bencana longsor.

Tatang Suhartono menyebut

ada dua daerah kecamatan yang sudah mendapat bantuan dalam penanaman bambu tersebut.

Yakni di Kecamatan Pagerwojo dan Kecamatan Karangrejo.

“Di Kecamatan Pagerwojo, penanaman dilakukan di Desa Sidomulyo. Di sana (Desa Sidomulyo) warganya sangat antusias dalam menanam pohon bambu,” tuturnya.

Tatang Suhartono berharap pada tahun 2016 mendatang, penanaman pohon bambu tidak hanya dibiayai oleh Pemerintah Pusat lewat DAK (Dana Alokasi Khusus), tetapi juga dari APBD

Kabupaten Tulungagung.

“Kami akan berusaha agar ada tambahan dari APBD Kabupaten.

Ini karena penanaman bambu sangat bermanfaat. Selain dapat menahan longsor, bambu juga dapat menjernihkan air,” paparnya.

Tahun 2014 lalu, Kabupaten Tulungagung mendapat DAK untuk penanaman pohon bambu di lahan 25 hektar. Sedang tahun 2015 seluas 10 hektar.

Mantan Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Tulungagung ini optimis penanaman pohon bambu akan semakin meningkat, kendati sesuai perundangan yang baru kewenangan kehutanan diambil alih oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov).

“Penanaman pohon bambu manfaatnya untuk jangka pan-

jang. Kami masih yakin masih ada bantuan untuk penanaman pohon bambu kendati kewenangan berubah. Apalagi masih ada bantuan dari BP DAS Brantas,” papar Tatang Suhartono lagi.

Menjawab pertanyaan, dikatakan selain pohon bambu, masyarakat juga antusias dalam menanamam pohon lainnya untuk penghijauan atau reboisasi. Pohon yang menjadi primadona untuk ditanam oleh masyakat itu di antaranya adalah sengon dan cengkeh.

“Ada tiga pohon yang dimintai masyarakat selain bambu yakni sengon dan cengkeh. Ketiga pohon ini menjadi primadona yang diminta masyarakat untuk ditanam dan kami berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut,” katanya.Q wed

wiwieko/bhirawa

Pohon bambu berguna untuk menahan erosi (longsor) dan dapat menjernihkan air tanah.

JAWA TIMUR

Kamis Pahing 10 SEPTEMBER 2015

7

KPU Resmi Serahkan Berkas DPS

KILAS JATIM

PT KAI Buka Akses KA Lintas Lumajang

Di Kediri, Ditemukan Banyak Pemilih Ganda

Lumajang, Bhirawa Kementerian Perhubungan dan PT KAI akan melakukan survei lapangan untuk menilai kelayakan persiapan reaktivasi jalur Kereta Api (KA) di Lumajang yang menghubungkan dengan kota-kota lain di Jawa Timur, terutama menuju ke Surabaya.

"Jalur kereta api yang sudah mati, memang akan dihidupkan kembali dengan pembiayaan dari APBN. Untuk jalur railway di Lumajang yang merupakan jalur kereta api peninggalan Belanda ada 2 jalur yang akan dihidupkan lagi," kata Rochani, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang.

Kedua jalur railway tersebut, masingmasing jalur antara Stasiun Klakah menuju ke Jember lewat jalur selatan melalui Kecamatan Yosowilangun, Balung dan menuju Rambipuji, Jember.

Jalur lainnya adalah dari Stasiun Klakah menuju ke Kecamatan Pasirian.

Survei ini, kata Rochani, untuk memetakan berapa banyak bangunan yang ada di atas jalur railway yang tidak difungsikan sejak puluhan tahun silam.

"Untuk survey, jadwalnya atau waktunya masih belum ditetapkan, namun kisarannya dalam bulan ini," ujarnya.

Selain itu, reaktivasi jalur railway akan direalisasikan untuk mengurai kemacetan di jalan dengan dilintasi gerbong penumpang, juga untuk mengangkut material tambang berupa pasir galian C dan pasir besi. "Juga untuk memperlancar perekonomian karena ada alternatif pilihan moda transportasi penunjang yang bisa digunakan masyarakat maupun angkutan barang," terang Rochani.Q yat

Jember, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi menyerahkan berkas DPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember kepada seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Jember, Rabu (9/9.

“Selanjutnya, sesuai dengan tahapan. Petugas akan mengumumkan DPS itu mulai 9 September sampai 19 September mendatang di balai desa, kelurahan, pos kamling atau tempat tempat yang biasa digunakan untuk mengumumkan DPS,” kata Divisi Teknis dan Data KPU Jember, Habib M. Rohan.

Sesuai dengan Peraturan KPU nomor 4 tahun 2015 tentang pemutakhiran data dan Daftar Pemilih Pemilihan, selama 10 hari itu akan dimanfaatkan pelaksana pemilu untuk mengumumkan kepada masyarakat hingga tingkat terbawah. “Setelah itu, 20 September kami akan lakukan perbaikan DPS dan akan kami mutakhirkan lagi untuk men-

jadi DPT (Daftar Pemilih Tetap),” jelas Rohan.

Selain menyerahkan berkas DPS, lanjut Rohan, KPU juga telah memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) pemutakhiran DPT kepada PPK dan PPS. Tujuannya agar validasi DPT bisa tepat dan akurat.“Kami lakukan simulasi untuk pemutakhiran DPT. Point – point penting yang harus diperhatikan yakni menghapus daftar pemilih yang tak memenuhi syarat dan menambah daftar potensi pemilih yang belum masuk ke DPS,” papar Rohan.

Sebelumnya, KPU telah mengumumkan DPS saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPS Pilkada Jember, Rabu (2/9) di tempat yang sama.“Dalam Pilkada

2015 – 2020 ini, jumlah pemilih laki – laki sebanyak 955.346 orang, jumlah pemilih perempuan sebanyak 975.517 orang. Sehingga total jumlah pemilih dalam DPS sebanyak 1.930.863 orang,” kata Rohan.

Berdasarkan data DPS itu pula disampaikan, jumlah pemilih pemula dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember periode 2015 – 2020 ini sebanyak 27.8686 orang. Dengan rincian jumlah pemilih pemula berjenis kelamin laki–laki sebanyak 13.800 orang.“Sedangkan jumlah pemilih pemula berjenis kelamin perempuan sebanyak 14.064 orang,” sebut Rohan.

KPU juga mencantumkan jumlah pemilih difabel dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar 9 Desember 2015 mendatang itu.

Untuk difabel kategori 1 berjumlah 423 orang, difabel kategori 2 sebanyak 256 orang.

“Difabel kategori 3 sebanyak 213 orang, difabel kategori 4 sebanyak 395 orang dan difa-

bel kategori 5 sebanyak 237 orang,” papar Rohan. “Untuk jumlah TPS (Tempat Pemungutan Suara) dalam Pilkada nanti sebanyak 4.347 titik,” imbuhnya.

60 ribu akan muncul kembali," kata Taufik.

Hal senada dikatakan Ketua Panwaslih Kabupaten Kediri Muji Harjito, menurutnya dari hasil temuannya ada sekitar 500-2000 pemilih yang memiliki NIK ganda pada tiaptiap Kecamatan, tak hanya itu Panwas juga menemukan pemilih yang telah meninggal dunia. "Untuk itu kita menyampaikan kepada panitia pemilu dimasing-masing kecamatan untuk segera dilakukan perbaikan," kata Muji.

Sementara Ketua KPUD Kabupaten Kediri Sapta Andaru menanggapi hal itu mengatakan pihaknya masih memiliki waktu untuk melakukan perbaikan sebelum ditetapkan menjadi Daftar Pemilih tetap.

"Kita masih ada waktu untuk melakukan perbaikan, dan mulai tanggal 3-9 september adalah masa percetakan dan penyerahan DPS hardcopy ke PPS, dan nanti diumumkan pada tanggal 10-19 september," tandas Sapta. Q efi,van

Pemilih Ganda Sementara itu, Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kediri ditemukan masih banyak pemilih ganda, dan jumlah DPS yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 1121984 cenderung menurun dengan selisih 60271 pemilih.

Dikatakan Koordinator Tim Pemantau Pemilukada dari Penggiat Demokrasi Taufik, dari DPS yang ditetapkan KPUD Kabupaten Kediri masih banyak ditemukan pemilih tidak memenuhi syarat yang diperkirakan mencapai ribuan.

"Masalah DPS ini karena upload data melalui Sistem informasi pemilih atau sidalih tidak optimal, dan DPT tahun lalu yang jumlahnya mencapai

Perolehan PBB Baru Capai Rp 18,8 Miliar Bojonegoro, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pasang label besarnya perolehan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2015 ini sebanyak Rp 24,255 miliar, namun hingga Kepala Bidang Pungutan jatuh tempo dan Penagihan Dispenda akhir Agustus yang sudah meBojonegoro lunasi telah Dilli Tri Wibowo mencapai sekitar Rp 18,8 miliar lebih.

Kepala Bidang Pungutan dan Penagihan Dinas Pendapatan Daerah Pemkab Bojonegoro Dilli Tri Wibowo mengatakan, sisa waktu sekitar empat bulan hingga akhir tahun, target peroleh PBB optimis dapat terpenuhi. “Kami optimis hingga akhir tahun nanti target perolehan PBB dapat terpenuhi, pihak gencar melakukan safari ke berbagai keluarahan terutama di wilayah yang warganya masih banyak yang belum melunasi PBB” kata Dili kepada Bhirawa, Rabu (9/9) kemarin.

Menurut Dili, bahwa keberhasilan dari pencapaian PBB bukan hanya sematamata tanggung jawab Dinas Pelayanan Pajak saja. Melainkan tanggung jawab dari semua pihak, termasuk aparat wilayah dari camat sampai aparat kelurahan. “Kami akan bekerja keras agar penerimaan PBB tahun ini bisa mencapai target,” ujarnya.

Dili menyampaikan, pemkab memasang target perolehan pendapatan PBB 2015 dari 28 Kecamatan di daerahnya dengan jumlah 777.128 wajib pajak mencapai Rp 24,255 miliar. “Tahun lalu target perolehan PBB dengan jumlah yang sama dengan tahun ini bisa tercapai,” kata dia.

Dari target PBB 2015, lanjut dia, sebanyak 542.746 wajib sudah melunasi PBB, dengan jumlah sekitar Rp18,8 miliar. “Tungakkan PBB di daerah kami sebagian besar dibawa perangkat desa.

Warga sudah membayar PBB, tapi belum dibayarkan ke bank,” ucapnya.Q bas

nurkholis/bhirawa

Mahasiswa mendatangi komisi I dewan, mereka tuntut sekda mundur.

Penyerapan Anggaran Minim, Mahasiswa Tuntut Copot Sekda

mb9/bhirawa

Puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Pegerakan Mahasiwa Islam Indonesia Komisariat (PMII) Unisda (Universitas Islam Darrul Ulum) saat menggelar aksi turun jalan.

PK PMII Unisda Tuntut Kepala Dinas Pendidikan Mundur Lamongan, Bhirawa Puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Pegerakan Mahasiwa Islam Indonesia Komisariat (PMII) Unisda (Universitas Islam Darrul Ulum) menggelar aksi turun jalan.

Puluhan aktivis pergerakan ini bergerak menuju Pemkab Lamongan kemudian dilanjut ke Dinas Pendidikan.

Para aktivis pergerakan tersebut menuntut atas terjadinya kasus peristiwa syara yang dilakukan oknum kepala sekolah dari SDN 1 dan SD N 2 Njubel Lor yang dinilai melakukan tindakan yang sayarat akan praktek pendidikan yang tidak sesuai dengan karakter dan kepala sekolah tersebut melakukan pemecatan sepihak kepada dua guru agama GTT, Rabu (9/9).

Orator Aksi Ahmad Yusuf dalam aksinya meneriakkan: “Pecaat Kabid TK/SD dan mundur saja kepala dinas pendidikan Kabupten Lamongan,karena tidak bisa memberikan ketegasan atas peristiwa yang sudah tejadi,” teriak Orator Aksi yang juga merupakan Ketua Komisariat PMII Unisda ini.

Kepalas sekolah SDN 1 dan 2 JubelLor ini diketahui tengah melakukan tindakan yang sangat melanggar unsure syara’,dengan melarang siswanya dalam menunaikan Shalat sebagai rutinitas umat beragama serta tindakan yang sudah dilakukan iini di anggap melanggar HAM. Namun, adanya peristiwa itu hanya mendapatkan jawaban singkat dan belum pada pembuktian ketegasan sikap dari Dinas Pendidikan Lamongan.

Kabid TK/SD Shodiqin yang menemui para demonstran saat sampai di depan gedung Dinas Pendidikan menyampaikan, pihaknya tidak punya kebijakan apa pun tentang persoalan ini, Karena menghentikan guru ada di tangan masingmasing kepala sekolah dan peristiwa pelarangan salat yang terjadi di SDN Jubellor, Shodiqin mengaku sudah melakukan upaya terbaik dengan memediasi di antara mereka. “Tapi kalau sekarang sampai ada pemecatan guru GTT, itu menjadi hak sepenuhnya kepala sekolah. Jadi kami (Disdik –red.) tidak ada kaitan dan wewenang apa-apa soal GTT," terangnya.Q mb9

Sampang, Bhirawa Setelah beberapa waktu lalu melakukan aksi copot sekretaris daerah (sekda) Sampang di kantor Bupati Sampang tak diindahkan.

Kini puluhan mahasiswa yang mengatasnakaman himpunan mahasiswa dan pemuda sampang (HIMAPESA), mendatangi komisi I DPRD Sampang, agar segera membentuk pansus terhadap kinerja sekda Sampang yang dinilai gagal sejak tiga tahun menjabat.

Mahasiswa menyampaikan langsung pada komisi I DPRD Sampang yang membidangi hukum dan pemerintahan, prestasi Sekda Sampang Putut Budi Santosa selama kurang lebih tiga tahun menjabat dianggap gagal melaksanakan fungsinya.

Salah satu indikatornya Sekda selaku ketua tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) gagal dan tidak efektif melakukan managerial terhadap penyerapan anggaran di Kabupaten Sampang. “Sehingga berdampak pada lambatnya pembangunan di Kabupaten Sampang,” pungkas Samsul Ketua HIMAPESA, Rabu (9/ 9) di hadapan komisi I DPRD Sampang.

Lebih lanjut Samsul mengatakan, berdasarkan data yang ada penyerapan tahun anggaran sejak 2013- 2014, ada miliraan rupiah dana di kembalikan pada kas dae-

rah (KASDA) karena tidak terserap, bahkan untuk tahun 2015 ini per September 2015 penyerapan anggaran baru berjalan 35 persen.

“Bahkan belakangan ini beredar luas di media sosial Sekda Puthut Budi Santosa melakukan kampanye terselubung untuk maju menjadi Bupati Magetan tahun 2017 mendatang. Hal ini membuat dirinya tidak fokus dalam tugas-tugas pemerintah yang berada di Kabupaten Sampang.

Oleh sebab itu, kami menyampaikan tiga tuntutan yang harus dilakukan DPRD Sampang sebagai wakil rakyat. Pertama dewan segera membentuk pansus terhadap kinerja Sekda, kedua Dewan mendesak Sekda untuk menutup video kampanye yang beredar di youtube, dan ketiga Dewan mengusulkan pada Bupati untuk mencopot Puthut dari jabatan sekda,” tegasnya.

Agus Husnul Yakin anggota komisi I yang memimpin rapat dengan perwakilan mahasiswa, berterima kasih atas aspirasinya yang disampaikan pada komisi I, terkait tiga tuntutan mahasiswa tersebut, pihaknya akan segera melakukan rapat internal dengan beberapa fraksi, sebab untuk membentuk pansus terkait kinerja Sekda, minimal harus diusulkan 3 fraksi yang berada di DPRD Sampang.Q lis

Sekda Instruksikan Semua Instansi Bersinergi Dorong Pengembangan Pariwisata Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso Drs H Hidayat MSi menginstruksikan seluruh instansi yang ada di Bondowoso terus berkreasi dalam mendorong upaya pengembangan sector pariwisata.

Bahkan dalam kesempatan tersebut Sekda juga meminta pada beberapa instansi Vertikal untuk mendukung program yang saat ini dikembangan Bondowoso tersebut.

Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi Pengembangan Pariwisata Bondowoso yang dilakukan Pemkab Bondowoso bersama seluruh instansi bertempat di aula Dinas Pariwisata, Pemuda, Olah Raga dan Perhubungan (Disparporahub), Selasa (8/9) kemarin.

Dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung Sekda tersebut bertindak sebagai pembicara diantaranya Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda Olah raga dan Perhubungan Drs Sigit Purnomo, MM, Asisten II Ir Misnadi MM serta tampak hadir diantaranya Kepala Dinas Pendidikan Endang Hardiyanti, Kepala Dinas Pertanian Hindarto, Kepala Diskoperindag Harimas para pegiat pariwisata di Bondowoso serta BKSDA, Perhutani, PTPNI XII, Bank Jatim dan Bank Indonesia Jem-

ber.

“Dalam kesempatan ini saya menginstruksikan kepada suluruh instansi yang ada untuk terus mendukung dan berkreasi dalam upaya pengembangan sector pariwisata di Bondowoso, paling minim yang bisa kita lakukan adalah membantu promosinya,” kata Hidayat dihadapan seluruh Instansi kemarin.

Khusus untuk instansi yang terkait diantaranya Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan dengan terus mengembangkan pertanian organik atau bahkan menjadikan petik kopi sebagai obyek wisata yang bisa dikembangkan.

“Saat ini seluruh obyek Wisata kita terus berbenah mulai dari ujung barat hingga ujung timur yang nantinya akan kita jadikan satu paket wisata yang bisa menarik wisatawan dan meni-

ngkatkan pendapatan dari sektor ekonomi kreatif,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Kantor Ketahanan Pangan Aris Wasiyanto mengusulkan untuk menjadikan Bondowoso sebagai obyek wisata terpadu, sehingga anak-anak Bondowoso tidak perlu lagi keluar daerah untuk menikmati pariwisata dengan catatan didukung oleh infrastruktur yang memadahi dan dukungan konsep yang matang.

Atas Usul tersebut Kepala Dinas Pendidikan Dra Endang Hardiyanti mengungkapkan jika saat ini pihaknya pada beberapa lembaga sekolah sedang mengembangkan berbagai tarian tradisional seperti tari petik kopi yang bisa dimanfaatkan untuk menyambut tamu baik tamu resmi pemerintah maupun wisatawan, karena hal itu merupakan ekstra kurikuler yang memang menjadi salah satu kebanggaan siswa. “Sebenarnya kita punya potensi yang belum termanfaatkan yaitu tim penari yang ada di sekolah dan bisa digunakan untuk menyambut tamu,” katanya.

Sementara itu, beberapa ins-

tansi vertikal yang hadir diantaranya Perhutani, PTPN XII serta BKSDA menyatakan dukungannya untuk membantu Bondowoso meningkatkan pendapatan dari sektor ekonomi kreatif, apalagi menurut Gani selaku Humas Perhutani Bondowoso, sebelumnya sudah dilakukan MoU antara berbagai pihak untuk pengembangan wisata Bondowoso.

Senada dengan Instansi Vertikal, utusan dari BI Jember Galih Utomo mengungkapkan jika BI jember sangat mendukung khususnya untuk pengembangan eko wisata yang berbasis kluster, sehingga nantinya bentuk intervensi yang dilakukan BI jember adalah melalui program kluster tersebut yang didalamnya terdapat dua manfaat yaitu untuk pengembangan wisata dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Sesuai dengan Kerja sama antar Daerah yang digagas BI Jember beberpa waktu lalu menurut Galih, pihaknya berharap untuk meningkatkan kerjasama dengan Kabupaten lain dengan

samsul tahar/bhirawa

Sekda Hidayat saat memimpin rapat koordinasi kemarin. menjadikan satu paket wisata yang menarik agar bisa saling mendukung. “Tentu kita berharap bentuk komunikasi yang dibangun

dengan daerah lain tidak berbasis rivalitas, tetapi lebih pada sinergi untuk pengembangan bersama,” katanya.Q har

EKONOMI - BISNIS

8

Kamis Pahing, 10 SEPTEMBER 2015

Dollar Menguat

Kurs JUAL

BELI

USD

14,068.00

13,928.00

SGD

9,937.84

9,836.85

EUR

16,106.45

15,940.60

JPY

11,612.05

11,491.75

GBP

22,064.25

21,836.32

Sumber: Bank Indonesia (9 SEPTEMBER 2015)

RAGAM EKBIS

Air bersih di saat kemarau sangat langka, sehingga masyarakat membeli air di desa-desa lain dengan harga yang sangat mahal.

Harga Air Bersih Capai Rp 250 Ribu Pamekasan, Bhirawa Harga air bersih di Pamekasan, Pulau Madura, Jawa Timur, menembus Rp250.000 per tangki pada kemarau seperti sekarang ini. “Harga seperti ini terjadi di desa saya, dan sekitarnya,” kata anggota DPRD dari Desa Bujur Timur, Kecamatan Batumarmar, Pamekasan Munaji Santoso di Pamekasan, Rabu (9/9).

Di desanya, kata Munaji, air bersih di saat kemarau sangat langka, sehingga masyarakat membeli air di desa-desa lain dengan harga yang sangat mahal. “Tapi harga yang mencapai Rp250.000 per tangki ini yang lokasinya sulit, dan jalannya rusak,” kata dia. Sedangkan yang lokasinya di pinggir jalan raya, biasanya warga membeli air paling mahal hingga Rp200.000 per tangki.

Ia menuturkan di desanya, semua sumber air sumur sudah mengering, dan warga kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Bantuan dari pemkab melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memang ada, akan tetapi terbatas.

“Bantuan memang ada, tapi tidak semuanya. Karena kan kita tahu armada yang tersedia terbatas, sedangkan yang dilayani se-Kabupaten Pamekasan,” kata Munaji.

Munaji yang juga anggota komisi I DPRD Pamekasan ini menuturkan, kekurangan air bersih yang terjadi di desanya itu telah menyebabkan masyarakat peternak sapi kesulitan pakan ternak mereka.

Untuk menyiasati kelangkaan pakan ternak, para peternak umumnya memberi makan sapi mereka dengan pohon pisang. “Pohon pisang itu diiris kecil-kecil lalu dikasihkan. Ada juga yang terpaksa memberi makan ternak sapi mereka dengan daun bambu kering,” tuturnya.

Sementara, produksi pertanian terhenti, dan tak satu pun warga yang menanam tanaman pangan, seperti jagung atau padi.

“Bagaimana mau nanam, wong air untuk kebutuhan sehari-sehari saja kesulitan,” ucap Munaji. Q din,ant

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda, th. 2012, Merah Putih, AG2192OJ, a/n. Sutinah, Ds. Srikaton, Ngantru-T.Agung No. 1658/IMB/BI-II/2015

TULUNGAGUNG HILANG STNK nopol P 5291.G, a/n M.ARDIANSYAH DS.TALKANDANG RW.01/02 KEC. Kota SITUBONDO. No. 1659/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P.5292.FE, a/n INDAH EDYNING TIAS DS.TRIGONCO RW.02/03 KEC.ASEMBAGUS, SITubondo.

No. 1660/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P.4370.EW, a/n KUSNADI DS.KLATAKAN RW.02/01 KEC.KENDIT, SITubondo.

No. 1661/IMB/BI-II/2015

Harga Kopi dan Kakao Merangkak Naik Pemprov, Bhirawa Melemahnya rupiah dan meningkatnya harga dollar ternyata berpengaruh pada harga jual komoditi perkebunan, yakni kopi dan kakao yang mulai merangkak naik. Apalagi, adanya musim yang tegas maka diperkirakan produktivitas petani diharapkan turut meningkat.

Kepala Dinas Perkebunan Jatim, Ir Moch Samsul Arifien MMA mengatakan, kalau komoditi perkebunan harganya mengikuti perkembangan harga dollar. “Sebenarnya kopi dan kakao peningkatannya sebenarnya tidak terlalu tinggi, tapi karena dollar terus menguat dan rupiah melemah sampai Rp 14 ribu lebih, maka harga jual jadi lebih mahal,” katanya, Rabu (9/9).

Samsul memaparkan, saat ini harga kopi dunia untuk jenis arabika mencapai lebih dari 5 Dollar AS. Jika dikurskan pada nilai rupiah harganya bisa mencapai Rp 70 ribu per kilogram (kg). Sedangkan kopi jenis robusta nilainya sekitar U2,83 Dollar AS atau nilainya hampir sekitar Rp 45 ribu per kg. Namun, saat ini panen komoditi kopi sudah hampir selesai dilakukan.

Sementara komoditi kakao dunia bisa jauh lebih tinggi dari harga kopi. Untuk kakao jenis edel harganya mencapai 7 Dollar AS atau jika dikurskan dalam rupiah mencapai hampir Rp 100 ribu per kg. Sedangkan kakao rakyat kini harganya masih di kisaran 3 Dollar AS atau sekitar Rp 42 ribu per kg. Namun, lanjutnya, harga kakao di tingkat petani lokal kini masih sekitar Rp 31 ribu per kg.

Disisi lain, Samsul optimistis adanya iklim yang tegas dengan panas cuaca baik serta tidak ada hujan masih sangat bagus untuk komoditi perkebunan seperti kopi dan

Sebenarnya kopi dan kakao peningkatannya sebenarnya tidak terlalu tinggi, tapi karena dollar terus menguat dan rupiah melemah sampai Rp 14 ribu lebih, maka harga jual jadi lebih mahal.

kakao. “Kalau cuaca tetap tegas seperti saat ini, maka produktivitas bisa lebih meningkat dan akan sangat menguntungkan petani, baik kopi ataupun kakao,” katanya.

Guna meningkatkan produksi kakao, pihaknya juga terus mencanangkan program kakao belt di sepanjang pantai Selatan diawali dari Donomulyo Malang, Udanawu Blitar, Nganjuk, Ngawi dan Pacitan. Dari Banyuwangi sampai Pacitan dalam kurun lima tahun terakhir target sebesar 35 ribu ton per tahun diyakininya tidak sulit untuk dicapai.

Sementara pengembangan kopi,

saat ini lebih diprioritakan pada jenis arabika. Sejak tiga tahuh lalu, pihaknya juga mulai mengembangkan kopi arabika dengan menanam sebanyak dua juta bibit baru.

Pengembangan itu dilakukan di enam daerah yang memiliki dataran tinggi di atas 800 meter di atas permukaan air laut (mdpl), yakni di Situbondo, Bondowoso, Jember, Malang, Lumajang, dan Probolinggo.

Pengembangan produksi kopi Arabika diupayakannya hingga mencapai 2.000 hektare. Pengembangan kopi arabika itu, juga mendapat rekomendasi dari Gubernur Jatim, Soekarwo untuk

ditingkatkan lebih besar lagi, karena permintaan pasar yang masih cukup tinggi. Upaya dengan memperluas areal tanam itu juga mendapatkan dukungan dari Asosiasi Petani dan dilakukan dengan menggandeng Perhutani.

Ia menambahkan, permintaan kopi arabika yang harganya tergolong lebih mahal dari pada kopi robusta ini masih cukup tinggi, sehingga potensi pengembangannya kini tetap akan diupayakan. Jika dipersentasekan dari total produksi kopi Jatim, Kopi Robusta mampu mencapai 93 persen dan sisanya 7 persen jenis Arabika. Q rac

Petani Melon Anggap Dinas Pertanian Tak Peduli Tuban, Bhirawa Sejumlah petani buah melon dikabupaten Tuban berharap Pemkab Tuban bisa memberikan dukungan dengan memberikan batuan berupa subsidi bibit, pupuk dan bantuan obat-obatan yang dirasa hingga saat ini belum pernah ada pada para petani melon.

“Memang hasilnya cukup bagus, namun sampai saat ini Dinas Pertanian, sepertinya belum memperhatikan potensi petani buah seperti melon dan semangka, “ Kata Afandi, salah seoang petani melon warga Desa Sumber Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban (8/9).

Lebih lanjut diterangkan, dalam perawatan buah melon, mulai dari tanam hingga berbuah, petani membutuhkan sedikitnya Rp6.000 untuk satu batang buah melon. Jumlah tersebut dirasa petani cukup mahal, apalagi saat musim panen, tengkulak yang biasanya memborong hasil panen menatok harga cukup rendah.

“Itu pun kita belum menghitung tenaga perawatan, seperti pe-

Hery Prasetyo

nyemprotan, pengolahan lahan dan proses lainya, karena dlakukan sendiri,” terang Afandi.

Petani berharap, pemerinta dalam hal ini Dinas Pertanian tidak hanya memperhatikan petani jagung dan padi saja, namun juga petani lain seperti melon, semangka, atau jenis buah lainya. “Bupati Tuban, pernah mencanangkan Kabupaten Tuban, harus memiliki

tanaman lain, malah duluh juga sempat tiap kecamatan dihimbau memiliki pertanian melon, tapi sayang pencanangan itu tidak didorong dengan dukungan dari Dinas terkait,” kata Afandi. Sebab, lanjut Petani itu, potensi hama juga dapat menimpa para petani melon dan jika mengalami kerugian tidak pernah menerima bantuan apapun dari pemerintah.

“Kalau petani jagung atau padi, gagal panen saja ada bantuan dari pemerintah, paling tidak mereka masih diperhatikan dengan diberikan ganti bibit, kalau kita petani buah ya tidak mas, rugi ditanggung sendiri,” keluh Afandi.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Hery Prasetyo saat dikonfirmasi Bhirawa mengungkapkan, jika para petani buah melon ingin mendapat bantuan subsidi dari pemerintah diharapkan mereka proaktif. “Silahkan ulsulkan, yang diinginkan apa ? sepanjang itu kewenangan Disperta, insya Allah akan kita anggarkan,” Kata Hery Prasetyo. Q hud

Dollar Tembus 14 Ribu, Pengusaha Angkutan Pilih Kanibal Sparepart Surabaya, Bhirawa Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang menembus Rp.14 ribu lebih berdampak negatif terhadap peremajaan dan pemeliharaan angkutan. Khususnya untuk jenis truk dan bus, yang sangat berdampak dengan ketidakmampuan rupiah untuk bangkit dari keterpurukannya. Melemahnya rupiah, membuat semua cuku cadang truk dan bus meningkat tajam hingga mencapai 30%.

Tony Riswahyudi, kepala mekanik, Balrich Logistik yang mengelola 200 truk ukuran be-

sar mengungkapkan, patokan harga suku cadang yang di patok perusahaan dalam kisaran Rp.12-13 ribu per dolar Amerika. Sedangkan posisi rupiah, sudah melebihi ambang batas dari kemampuan perusahaan.

Akhirnya sistem kanibal adalah salah satu pilihan pahit yang harus diambil.

“Pilihan mengkanibalkan dari bagian truk yang masih layak jalan memang tidak mengenakkan. Secara otomatis, truk yang beroperasi juga berkurang akhirnya banyak barang yang menumpuk di warehouse (

red gudang) meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak tapi akan mempengaruhi jadwal pengiriman,” ujarnya, Rabu (9/ 10) kemarin. Ia mencontohkan, untuk gear box milik Mitsubhisi Fuso enam roda satu set harganya Rp.20 juta lebih, dengan kondisi rupiah saat ini, harganya bisa menjadi Rp.26 juta bahkan lebih. Hal tersebut belum biaya paking seal dan perlengkapan lainnya yang ikut mengalami kenaikan. Belum termasuk ban, yang juga sebagaian besar di impor dari negara tetangga. Q wil

PT. Telekomunikasi Indonesia akan mempercepat sambungan kabel serat optic ke rumah-rumah atau fiber to the home.

Telkom Percepat Sambungan Serat Optik Surabaya, Bhirawa PT. Telekomunikasi Indonesia terus berupaya untuk memberikan layanan kepada masyarakat, kali ini perusahaan milik negara itu (BUMN) akan mempercepat sambungan kabel serat optic ke rumah-rumah atau fiber to the home. Tingginya permintaan ini juga dipicu dengan obsesi semua kota/ kabupaten untuk menjadikan kotanya menjadi smart city, dan ICT menjadi salah satu enabler untuk mewujudkan hal tersebut.

Mewujudkan hal tersebut, saat ini Telkom tengah mempercepat penggelaran jaringan kabel serat optik dan melakukan modernisasi jaringan dengan mengganti kabel tembaga menjadi kabel serat optik di hampir seluruh kota kabupaten.

Kelebihan jaringan kabel serat optik ini dibanding teknologi yang sudah ada sebelumnya terutama adalah dari sisi kecepatan mengantarkan data yang

jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kabel tembaga, ADSL atau kabel Coaxial.

Kecepatan trannsfer data atau internet dengan teknologi FTTH ini mencapai 100 Mbps, sangat berbeda jauh dengan kabel tembaga yang hanya mampu mengantarkan data maksimal sebesar 5 Mbps.Dari sisi panggilan, kabel tembaga hanya mampu menangani 6 panggilan telepon secera bersamaan sedangkan 1 kabel serat optik mampu melakukan panggilan hingga 2,5 juta panggilan telpon secara bersamaan.

Dengan teknologi FTTH ini masyarakat dapat menikmati kejernihan telepon, layanan televisi yang berkelas dan internet berkecepatan tinggi sekaligus atau biasa disebut dengan triple play. Upaya Telkom membantu kota/kabupaten menjadi smart city diantarnya adalah dengan memperbanyak titik-titik akses internet Q ma di publik-publik area.Q

Berbekal 2 Sapi, Warga Binaaan Pertamina EP Rintis Koperasi dan Toko Pertanian Berawal dari mimpi ingin memiliki koperasi dan toko pertanian, tiga tahun yang lalu, akhirnya mimpin Kardi, Salah satu warga Wonosari Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, dengan binaan dari PT Pertamina EP akhirnya sedikit demi sedikit mulai terwujud.

khoirul Huda/bhirawa

Kardi, satu warga Wonosari Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban yang mendapatkan manfaat budidaya sapi bantuan dan binaan dari PT Pertaminan EP.

Sebagaimana masyarakat pedesaan lainya, selain bertani mereka juga berternak. Yang berbeda, bentuk kandang di Desa Wonosari dan Banyuurip di sana hampir sama, yakni berukuran sekitar 3x6 meter dengan atap yang terbuat dari asbes.

“Awalnya kami dibentuk menjadi 2 kelompok dengan 10 anggota dari Karang Taruna, 10 anggota kelompok masyarakat oleh Yayasan Sekar Mandiri dan PT. Pertamina EP, masing-masing kelompok diberikan 1 ekor sapi betina,” Kata

Kardi (9/9). Sebelum diberikan sapi dan 20 kandang untuk semua anggota oleh PT Pertamina EP, warga yang awalnya memelihara sapi dengan kandang menjadi satu dengan rumah, mulai memindahkan sapi ke kandang yang baru.

Sementara itu, Sekretaris kelompok, Hariyanto menjelaskan sistem pengelolaan dari 2 ekor sapi yang telah diberikan PT Pertamina EP, ditempatkan pada kandang warga masing-masing 1 ekor jenis sapi unggul yang sudah bunting alias hamil 6 bulan. “Ini

hanya merawat induknya saja.

Setelah melahirkan, baru anaknya yang kami rawat, sedangkan induknya akan digulirkan ke warga yang lain dengan cara seperti arisan,” Kata Hariyanto.

Induk sapi yang sudah digulirkan, akan terus dikawinkan sehingga bisa terus berkembang.

Namun jika sudah terlalu tua dan tidak produktif, induk sapi itu akan dijual dan dibelikan indukan baru lagi yang lebih berkualitas. “Dari 2 ekor sapi yang diberikan 3 tahun lalu, sampai saat ini sudah menjadi 6 ekor. Yang terakhir baru lahir itu pas tanggal 17 Agustus 2015 ini,” Terang Hari.

Saat ini, jumlah anggota dalam kelompok budi daya sapi Desa Binaan PT Pertamina EP sudah berkembang menjadi 25 orang.

Kedepannya, akan difokuskan untuk semua anggota ini mendapat jatah memelihara sapi.

Setelah itu, jika semua sudah kebagian, sapi-sapi akan dijual dengan pembagian untung beberapa persen untuk anggota, sisanya akan dipakai untuk mendirikan koperasi dan toko pertanian bersama yang saat ini sudah mulai dirintis.

“Kami sudah mempunyai koperasi simpan pinjam yang kami rintis 2 tahun lalu, walaupun masih kecil-kecilan. Rencanaya juga akan membuat toko pertanian, agar warga juga mudah untuk mendapatkan keperluan tani, selain Pertamina telah mensuport etalase kaca dan rak,” Kata Hari warga Dusun Kenongo, Desa Wonosari ini. Q hud

MALANG RAYA

Kamis Pahing 10 SEPTEMBER 2015

9

Desak Pemkot Batu Bentuk Komda Lansia Batu, Bhirawa Praktisi Sosial dan Karang Taruna Provinsi Jatim, Simon Purwoali, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Batu untuk segera merealisasikan pembentukan Komisi Daerah (Komda) Perlindungan Lanjut Usia (Lansia). Hal ini mengingat masih banyaknya lansia terlantar yang ada di kota ini. Sementara keberadaan panti jompo milik Provinsi Jatim Pembentukan Komisi Lansia ini telah diamanatkan oleh UU Nomor 13 tahun 1998 dan Perpres No 52 tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia.

“Pemkot Batu harus memfasilitasi pembentukan Komda tersebut. Selain karena perintah undang-undang, lansia juga membutuhkan perlindungan,”ujar Simon yang pernah menjadi anggota DPRD Kota Batu ini, Rabu (9/9).

Keberadaan Komda ini, katanya, akan meringankan tugas SKPD dalam penanganan lansia terlantar. Anggota Komda ini merupakan unsur organisasi masyarakat yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial lanjut usia, baik dari unsur perguruan tinggi dan dunia usaha.

Masa jabatan Komda ini adalah selama 3 tahun dan

bisa diperpanjang 1 kali masa jabatan lagi. Komda ini akan memberikan pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, kesempatan kerja, pendidikan dan pelatihan, pelayanan untuk men dapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum.

Diketahui, saat ini jumlah warga lansia terlantar di Kota Batu masih cukup banyak. Data Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker), tahun 2015 ini masih terdapat 189 lansia terlantar di kota ini.

Para lansia ini tinggal seorang diri karena tidak memiliki sanak saudara, tidak bekerja dan tidak mempunyai kemampuan untuk menghidupi diri sendiri. Bahkan tidak sedikit yang hidup bergantung pada belas ka-

Wawalikota - DPRD Segera Siapkan Aturan Turunan

anas bachtiar/bhirawa

Kader Posyandu diberikan wawasan tentang lansia agar dapat memberikan pendampingan kepada para lansia yang ada di Kota Batu sihan para tetangga.

Selama ini Pemkot Batu sudah mengalokasikan anggaran untuk para lansia terlantar. Setiap bulan Dinas Sosial sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 300 ribu untuk diberikan kepada para lansia. “Kita juga berupaya menempatkan para lansia terlantar ini di panti-panti jompo milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur,”tambah Kasi Rehabilitasi Sosial di Dinsos-

naker Kota Batu, Yuliati Purwaningsih.

Hanya saja kendala yang ada saat ini, semua Panti Jompo milik Dinas Sosial Provinsi Jatim dalam kondisi overload. UPT Lansia di Wlingi Blitar, Banyuwangi, Pandaan Pasuruan dan Surabaya semuanya dalam kondisi penuh. Sehingga banyak sekali lansia yang masuk dalam daftar tunggu untuk masuk ke Panti Jompo tersebut. Q nas

Pemerintah Kota (Pemkot) Batu segera menyiapkan aturan turunan seperti peraturan daerah atau peraturan walikota. Hal ini sebagai tindak lanjut dari desakan pembentukan Komisis Daerah (Komda) Perlindungan Lansia di Kota Batu. Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso, disela peringatan HUT Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) ke 53 di Gedung Graha Wangsa Kota Batu, Rabu (9/9) kemarin.

Punjul mengatakan bahwa Pemkot Batu berjanji akan segera membentuk Komda Perlindungan Lansia.

Hanya saja sebelum membentuk komisi yang bertugas menangani lansia ini, ada beberapa tahap yang harus dilakukan oleh Pemkot Batu dan DPRD Kota Batu.

“Intinya Pemkot Batu wellcome terkait rencana pembentukan KOmda Lansia. Karena ini perintah undang-undang, tapi butuh waktu dan butuh persiapan, kita akan duduk satu meja dulu dengan tokoh masyarakat termasuk dewan,”ujar Punjul, Rabu (9/9).

Pemkot Batu akan melakukan telaah dan meminta saran dari tokoh-tokoh masyarakat untuk dimintai saran terkait dengan pembentukan Komda Perlindungan Lanjut Usia tersebut.

Selama ini Pemkot Batu sudah memberikan berbagai program untuk organisasi yang mewadahi warganya yang lanjut usia, seperti PWRI. Salah satu adalah dana bantuan untuk organisasi ini.

Sejalan dengan eksekutif, Ketua DPRD Kota Batu, Cahyo Edi Purnomo juga mendukung pembentukan Komda Lansia sebagai pelaksanaan amanah undang-undang. “Pemkot Batu harus segera membentuknya, pembentukan komisi ini salah satu bentuk penghargaan kita kepada para lansia, karena Kota Batu seperti sekarang ini berkat jasa mereka,”ujar Cahyo.

Sebagai gantinya, DPRD Kota Batu siap memberikan dukungan, termasuk saat Pemkot Batu melempar draft raperda Komda. Bahkan Cahyo mendorong Banlegda DPRD untuk membuat raperda inisiatif pembentukan Komda Perlindungan Lanjut Usia ini.

Sementara, Ketua PWRI Kota Batu, Rifai, mengatakan bahwa selama ini perhatian pemerintah terhadap para lanjut usia cukup bagus. Berbagai program sudah dilaksanakan dan menyeluruh pada seluruh aspek pelayanan.”Sudah cukup bagus, anas bachtiar/bhirawa pelayanan kesehatan juga ada pelayanan khusus untuk lansia, jalan-jalan dibangun Wakil Walikota Batu, Punjul Santoso (kiri) saat menerima dengan pendekatan kebutuhan lansia, kita cindera mata dalam HUT PWRI ke-53 di Gedung Graha Sangsa Kota Batu, Rabu (9/9) kemarin. berterima kasih,” ujar Rifai. Q nas

Tahun Ini IKIP BU Moratorium Maba

KILAS AREMANIA

Relokasi Pasar Oro-oro Dowo Segera Dimulai Malang, Bhirawa Relokasi pedagang Pasar Oro-oro Dowo ditenggat waktu hingga Kamis (10/9) hari ini. Lapak sementara di kawasan relokasi sudah berdiri dan sedang dilakukan perbaikan oleh pemilik yang dibantu beberapa pekerja. Sedangkan, kondisi di dalam pasar, kini sudah dimulai persiapan pembangunan, beberapa pekerja bangunan sudah menyiapkan besi cor dan perlengkapan lainya.

Salah satu pedagang bernama Pasar Orooro Dowo Yulianto saat ditemui di bedaknya, mengatakan sudah berpindah ke kawasan relokasi sejak (Rabu 9/9) kemarin.

“Kami dapat informasi besok (hari ini, red) dalam lokasi sudah dibangun jadi hari ini sudah menata lapak, diluar,” kata Yuli, Rabu (9/9) kemarin.

Pedagang lain, Sugira, juga kini memperbaiki kondisi lapak yang berada di dalam pasar untuk keperluan relokasi.

“Ini sedang persiapan, karena besok katanya sudah dimulai pengerjaan,” kata Sugira.

Sementara itu kordinator pedagang pasar, Sampun mengaku tidak ada masalah dalam proses relokasi pedagang. Saat ini mereka fokus menyiapkan penataan dagangan, karena barang mereka sebagian besar sudah dikeluarkan.

“Hanya sebagian kecil saja yang barang dagangannya masih berada dalam pasar,” kata Sampun. Q mut

SBSI Dukung Raperda Perlindungan Pekerja Kabupaten Malang, Bhirawa Serikat Buruh Sejatera Indonesia (SBSI) Malang mendukung DPRD) Jatim untuk segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perlindungan pekerja sebagai Perda.

Ketua SBSI Malang Syafril M, Rabu (9/9), kepada Bhirawa mengatakan, pembahasan Raperda tentang perlindungan pekerja oleh anggota DPRD Jatim, ini terkait masuknya tenaga kerja asing di Jatim. “Salah satu isinya yakni Tenaga Kerja Asing (TKA) yang berada di Jatim wajib bisa berbahasa Indonesia dan bahasa lokal,” ujarnya.

Dengan begitu, ia melanjutkan, para pekerja di Jatim akan terlindungi, khususnya ketika menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang nanti resmi diberlakuan akhir tahun ini.

Sehingga dirinya sangat berharap, Perda yang akan ditetapkan nanti berisi syaratsyarat yang harus dimiliki oleh pekerja asing, yang akan bekerja di Jatim di semua jenis pekerjaan. Salah satunya, mereka harus bisa berbahasa Indonesia dan bahasa lokal tempatnya bekerja.

Selain itu, Syafril juga mengatakan, Penanam Modal Asing (PMA) yang mempekerjakan tenaga kerja asing juga harus memberikan kesempatan bagi warga sekitar pabrik untuk dapat bekerja di perusahaan itu.

“Jangan sampai semua pekerja hingga tenaga kuli-kulinya orang asing. Jika itu terjadi, maka akan terjadi masalah, karena masyarakat kita juga butuh pekerjaan,” terangnya. Ditegaskan, hukum memang harus ditegakkan, namun kesejahteraan rakyat harus diutamakan. Sehingga pemerintah perlu mencari jalan tengah agar hukum bisa berjalan dengan baik. Selain hukum harus ditegakkan, juga harus mempertahankan budaya agar tidak hilang.

Sehingga antara penegakkan hukum dan budaya harus berjalan beriringan. Dan masyarakat harus turut dibina untuk kesejahteraan bersama. Karena masyarakat adalah subjek hukum, bukan objek hukum.Q cyn

cahyono/bhirawa

Cabup PDIP Dewanti Rumpoko saat melakukan kampanye di PT BMI Dampit, Kec Dampit, Kab Malang.

Kampanye Dewanti Diserang Preman Bersajam Kab Malang, Bhirawa Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kabupaten Malang Eddy Rumpoko menyayangkan pihak keamanan terkait seorang preman membawa pedang menyerang H Zaini di area kampanye Calon Bupati (Cabup) Malang nomor urut dua Dewanti Rumpoko, di pabrik PT Bumi Menara Internusa (BMI) Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang.

“Bagaimana pihak keamanan bisa kecolongan masuknya seorang preman masuk di area kampanye. Dan apalagi seorang tersebut membawa senta tajam (sajam). Sehingga hal ini sudah masuk pada teror yang sangat erat hubungannya dengan politik,” ujar Eddy Rumpoko, Rabu (9/9), kepada Bhirawa.

Menurut dia, kampanye yang dilakukan di perusahaan pengalengan udang dan kepiting, karena perusahaan tersebut mayoritas pekerjanya adalah wanita. Sedangkan

dalam kampanye itu Dewanti bersama H Zaini, yang tak lain adalah salah satu tim sukses pasangan calon (paslon) Bupati Malang Dewanti-Masrifah (Anyar), yang asli warga Dampit. Meski, penyerangan yang dilakukan preman tersbut bukan ke Dewanti secara langsung, namun hal itu sebagai teror.

“Kami mendesak Polres Malang agar pelaku penyerangan H Zaini di area kampanye Dewanti, diusut dan di proses secara hukum. Karena kami menganggap bahwa peneyerangan tersebut dalam bentuk teror, yang bermotif politik, dan pasti ada yang menyuruh,” ujar Eddy, yang kini juga masih menjabat Wali Kota Batu.

Sementara itu, Kapolsek Dampit AKP Yatmo membenarkan, jika di area kampaye Cabup Malang nomor urut dua di PT BMI Dampit, diserang oleh seorang preman yang bernama Hobairi. Dan

dalam penyerangan itu, dia membawa senjata tajam berupa pedang. Namun, penyerangan itu ditujukkan kepada H Zaini, yang salah satu tim sukses Dewanti Rumpoko.

Ditegaskan, sebelum Hobairi kita tangkap dan amankan, dia telah mendapatkan perlawanan dari H Sholeh yang saat itu berada di area kampanye. Sebab, pedang yang dibawah Hobairi diminta H Sholeh tidak diberikan, lalu dia dipukul dan pedangnya bisa direbut H Sholeh. Dan saat ini, Hobairi sudah diamankan di Polres Malang untuk selanjutnya diproses secara hukum, serta juga dijadikan tersangka.

“Tapi pihaknya belum bisa memastikan apakah penyerangan itu ada motif politik atau murni kriminal. Sehingga untuk mengetahui apa motif penyerangan tersebut, kita menunggu hasil pemeriksaan dan penyidikan,” papar Yatmo. Q sup.cyn

Malang, Bhirawa Rektor IKIP Budi Utomo (IBU), Nucholis Sunuyeko, disela-sela peresmian Kam pus C, di Jalan Citandui Malang, Rabu (9/9) kemarin, mengungkapkan jika tahun 2015 ini, pihaknya melakukan moratorium Mahasiswa Baru, dan akan kembali menerima mahasiswa pada tahun 2016 mendatang.

Hal itu dilakukan demi memenuhi, ketentuan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, (Kemenristek Dikti) terkait dengan rasio jumlah dosen dan mahasiswa. Karena jika tahun ini menerima mahasiwa rasio dosen dan mahasiswa tidak bisa terpenuhi.

“Kami dalam kesempatan ini mohon maaf atas moratorium yang diberlakukan pada tahun 2015 ini, sehingga mengakibatkan masyarakat untuk sementaran tidak dapat mendaftar di IKIP BU,” tutur Norcholis.

Hal itu sengaja dilakukan pada tahun akademik 2015 ini demi memberikan pelayanan yang maksimal pada mahasiswa serta untuk menjaga rasio jumlah mahasiswa dan dosen. Karena tahun ini, lanjut Nurchholis, IKIP Budi Utomo (IBU), secara resmi sudah memiliki 232 dosen, bahkan 11 orang di antaranya sudah S3.

IKIP Budi Utomo dalam beberapa waktu lalu, telah melakukan pembenahan administrasi, termasuk menambah jumlah dosen se-

hingga tahun ini secara resmi telah memiliki dosen yang ideal denngan jumlah mahasiswa. Tapi jika tahun ini menerima mahasiswa, maka akan terjadi persoalan lagi, karena jumlah dosen menjadi tidak ideal lagi.

“Kami harus rasional dan mengikuti aturan Kemenristekdikti,” tambahnya.

Namun demikian pihaknya memastikan jika IKIP Budi Utomo akan kembali menerima mahasiswa baru pada tahun depan.

Sementara itu, Kampus C IBU sejak Selasa 9/9 kemarin telah di resmikan penggunaanya. Kampus yang dibangun sejak Bulan Desember 2014 akan di lengkapi dengan fasilitas Dome, Fasilitas olaharaga, dan sejumlah sarana dan prasarana lainnya.

Kampus C yang berada di wilayah Citandui Kelurahan Purwantoro Malang ini terdiri dari Gedung berlantai empat dan diproyeksikan dapat menampung 6 ribu mahasiswa.

Kampus juga akan akan dipergunakan proses perkuliahan Fakultas Sejarah dan Sosiologi, Matematika, Bahasa, Biologi, Bahasa dan Sastra Indonesia, erta Fakultas Ekonomi dan Kewirausahaan.

Norcholis, memastikan kampus IKIP BU ini, dibangun secara mandiri dan tidak ada dana hibah dari pihak manapun termasuk anggaran pemerintah.Q mut

muhammad taufiq/bhirawa

Rektor IKIP Budi Utomo (IBU), Nucholis Sunuyeko saat peresmian Kampus C, di Jalan Citandui Malang, Rabu (9/9) kemarin

Guru Diberi Pelatihan Permudah Pahami Soal Teks Matematika Kerjasama Universitas Negeri Malang – USAID Prioritas Untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran serta membantu memberdayakan guru dalam memecahkan masalah pembelajaran di sekolah, Universitas Negeri Malang (UM) menggelar Kegiatan Penelitian Tindakan kelas (PTK) bersama LPTK Mitra USAID Prioritas.

Dalam kegiatan PTK di Jatim ini, UM mendampingi sekolah mitra mereka yakni SDN percobaan 2 dimana Guru Kelas V SDN percobaan 2 Malang mendapatkan Materi Penerapan RTN (Read, Think and take a Note) dalam Meningkatkan Pemahaman Siswa Kelas 5 Membaca Teks Matematika dengan didampingi langsung dari Dosen UM yakni Edy Budiono dan Erry Hidayanto. Sedangkan kolaborasi guru, dan dosen ini menghasilkan pendidikan tindakan kelas seputar peningkatan pemahaman siswa membaca teks matematika.

“Selama ini banyak siswa yang kesulitan menyelesaikan soal cerita matematika. bah-

kan siswa tidak dapat menceritakan kembali isi teks dengan bahasa mereka,” kata Edy Budiono, Rabu (9/9) kemarin. Selain itu mereka menerapkan metode Read Think and Take a Note atau disingkat RTN di dalam penelitian.

Hasilnya, mereka mendapati siswa kelas V SDN Percobaan 2 Malang menjadi lebih mampu memahami teks Matematika, dengan memperoleh nilai minimal 70 dari skala 0-100.

“Mengapa kegiatan PTK ini diperlukan dalam kegiatan pembelajaran Matematika? Seperti yang banyak dialami siswa bahwa membaca teks matematika memerlukan pengetahuan dan keterampilan yang tidak diajarkan di mata pelajaran lain.

M ali/bhirawa

Guru saat membimbing siswa kelas V memahami soal matematika dengan metode RTN pada kegiatan PTK di SDN Percobaan 2 malang yang dibimbing langsung oleh para Dosen UM. Selain itu teks matematika mengandung lebih banyak konsep per kata, per kalimat, dan per paragraf dari pada jenis teks lainnya,” jelasnya.

Awalnya kegiatan PTK dalam pembelajaran Matematika yang didampingi oleh 2 Dosen UM ini dibagi dalam 2

siklus dimana setiap siklus terdapat 3 kali pertemuan tatap muka. Guru kemudian diminta membuat teks matematika yang lebih mudah dipahami oleh siswa, terutama di lembar Kerja (LK). Hasil dari siklus 1 dievaluasi dan dikaji ulang, kemudian diterapkan

kembali di siklus 2.

“Dengan menggunakan strategi RTN, ternyata guru mampu meningkatkan pemahaman siswa dalam membaca teks matematika. Dimana dalam membuat soal matematika dan LK, guru harus memilih kalimat yang mudah dibaca dan dipahami (read & think) serta dilaksanakan sesuai tugas yang dibebankan (take a note),” pungkasnya.

Hasil yang dicapai dari Penerapan RTN (Read, Think and take a Note) dalam Meningkatkan Pemahaman Siswa Kelas 5 Membaca Teks Matematika, indikator keberhasilan penelitian sudah tercapai, yaitu 30 persen siswa dalam satu kelas memiliki kemampuan memahami teks matematika dengan memperoleh skor minimal 70.

“Sehingga PTK ini sudah dianggap berhasil dan membantu guru memecahkan masalah dalam pembelajaran” tandasnya. Q mut.riq

OLAHRAGA

10

Arema Siapkan Strategi Redam Kolektivitas PSGC Ciamis

Menpora Gelorakan Budaya Olahraga di Puncak Haornas Jakarta, Bhirawa Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi terus menggelorakan budaya olahraga kepada masyarakat Indonesia, apalagi momen ini bersamaan dengan puncak peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) 2015.

“Haornas adalah momen sejarah bagi olahraga Indonesia. Hari ini adalah momentum untuk mengingatkan budaya olahraga bagi masyarakat,” kata Menpora Imam Nahrawi pada peringatan Haornas di halaman Kemenpora, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, Kemenpora sebagai “leading” sektor dalam membangkitkan olahraga harus memiliki peran proaktif dalam memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Apalagi untuk membudayakan olahraga tidak bisa dilakukan secara instan.

“Budaya olahraga harus dilakukan berkesinambungan mulai tingkatan yang terendah hingga yang tinggi. Untuk itu dibutuhkan keseriusan dan perlu diketahui olahraga dapat menjadi model bagi masyarakat untuk disiplin dan sportif,” ujarnya, menambahkan.

Haornas tahun ini mengusung tema “Gelorakan Budaya Olahraga Indonesia Hebat” ini diharapkan menjadi tonggak untuk kemajuan olahraga Indonesia.

Apalagi saat ini banyak permasalahan yang dihadapi mulai masalah federasi cabang olahraga hingga menurunnya prestasi ditingkat internasional.

Pria yang akrab dipanggil Cak Imam itu menjelaskan, demi membangkitkan budaya olahraga dan prestasi pihaknya meminta kepada seluruh daerah untuk memetakan cabang olahraga unggulan.

Dengan adanya pemetaan ini diharapkan pembinaan akan lebih fokus.

Apalagi Indonesia diharapkan dengan beberapa kejuaraan internasional mulai dari Olimpiade Rio de Janeiro 2016, SEA Games 2017, Asian Games 2018 hingga Asian Paragames 2018. Selain itu, juga dihadapkan dengan Olimpiade olahraga rekreasi yaitu TAFISA 2016 di Jakarta dan sekitarnya.

“Mari kita bersamasama bekerja cerdas untuk mensukseskan kegiatan ini demi mengharumkan Indonesia dengan olahraga. Apalagi Indonesia juga dihadapkan sebagai tuan rumah kejuaraan olahraga dunia. Kegiatan ini juga harus mampu meningkatkan ekonomi masyarakat,” ujar pria kelahiran Bangkalan Madura itu.

Haornas 2015 wajib dijadikan momen untuk lebih baik. Selama satu tahun terakhir permasalahan olahraga terus terjadi termasuk dibekukaannya PSSI oleh Kemenpora dan berdampak pada sanksi FIFA. Timnas Indonesia-pun tidak bisa unjuk gigi dikancah inQ ant ternasional.Q

Malang, Bhirawa Arema Cronus Indonesia Malang sudah menyiapkan startegi untuk meredam kerja sama dan kolektivitas permainan PSGC Ciamis dalam lanjutan laga Piala Presiden 2015 di Stadion Kanjuruhan Kepanjen, Kabuapten Malang, Rabu (9/9).

Pelatih Arema Joko Susilo di Malang, Rabu, mengatakan pergerakan para pemain PSGC Ciamis cukup dinamis, terutama Osah Saha. Keberadaan Osah Saha pasti akan merepotkan Arema, sehingga harus ada strategi khusus untuk meredam pemain asing tersebut, bahkan kolektivitas tim secara keseluruhan.

“Harapan kami, seluruh pemain Arema siap untuk diturunkan dan mampu memenangkan pertandingan di laga terakhir babak penyisihan grup B, apalagi kita bermain di kandang,” ujarnya.

Pada laga terakhir babak penyisihan grup B, Arema hanya membutuhkan hasil seri melawan PSGC

kyo seperti dilansir Tim Humas dan Media Sosial Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia dalam situs resmi mereka, Rabu.

Pada pertandingan putaran pertama, pasangan pelatnas PBSI itu mengalahkan pasangan campuran Malaysia Aik Quan Tan/Pei Jing Lai 21-17, 21-17 dalam waktu 34 Q ant menit.Q

Imam Nahrawi

Bengkulu, Bhirawa Kontingen Bengkulu menarget dua medali dari cabang olahraga angkat besi yang mulai diperlombakan pada hari ke empat Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) 2015 di Bandung, Jawa Barat.

Koordinator pelatih cabang olahraga angkat besi Kosmas Manik mengatakan target dua medali tersebut yakni masing-masing satu emas dan satu perunggu.

“Kami optimistis dua medali akan dibawa pulang,” katanya saat dihubungi dari Bengkulu, Rabu.

Sebanyak tujuh orang atlet angkat besi yang turun di

Piala Gubernur Jatim 2015

LINTASAN

Bengkulu Unggulkan Empat Cabang Olahraga Porwil Bengkulu, Bhirawa Provinsi Bengkulu mengunggulkan empat cabang olahraga dalam Pekan Olahraga Wilayah Sumatera IX tahun 2015 di Bangka Balitung pada November 2015.

Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu Yuan Rasugi Sang usai mengikuti upacara Hari Olahraga Nasional (Haornas) di Bengkulu, Rabu, mengatakan empat cabang olahraga tersebut, yakni pencak silat, atletik, gulat, dan angkat besi.

“Sekarang sudah masuk pelatda dan kejurnas untuk persiapan menuju Porwil Sumatera,” katanya di Bengkulu.

Selain empat cabang olahraga tersebut, Bengkulu juga mengunggulkan cabang olahraga wushu.Sebanyak 150 orang atlet Bengkulu diturunkan untuk mengikuti 18 cabang olahraga (cabor) yang dipertandingkan di Porwil yang menjadi kualifikasi PON XIX pada 2016 itu.

Tentang target medali, Yuan mengatakan belum bisa menetapkan, namun seluruh atlet sudah dipersiapkan optimal untuk menuju Porwil 2015.

Ia berharap seluruh cabang olahraga yang dipertandingkan di Porwil Sumatera dapat meloloskan atlet untuk mengikuti Pra-PON 2015.

Asisten II Sekretaris Provinsi Bengkul Edy Waluyo usai memimpin upacara Haornas ke-32 yang digelar di halaman Kantor Gubernur Bengkulu mengatakan pemerintah daerah memang diimbau fokus membina cabang olahraga Q ant unggulan.Q

Ciamis karena saat ini tim berjuluk Singo Edan itu sudah mengantongi 4 poin dari dua laga sebelumnya.

Hanya saja, sepertinya Arema tidak akan menyia-nyiakan laga terakhirnya dengan merebut poin sempurna dan menjadi juara grup.

Selain itu, laga terakhir babak penyisihan tesrebut juga akan menjadi ajang pembuktian bagi Arema akan kedigdayaannya. Bukan hanya sekedar lolos babak 8 besar, tapi akan membuktikan bahwa Arema merupakan tim terbaik di grup B. “Kami akan sangat berhati-hati dan pemain yang sebelumnya tidak diturunkan punya peluang besar untuk diturunkan pada laga terakhir babak penyisihan ini,” katanya.

Sementara itu manajer PSGC Ciamis Herdiat juga tak mau kalah untuk memotivasi pemainnya. “Bermain melawan tim besar seperti Arema, tentu menjadi pengalaman tersendiri dan kami ingin membuktikan kemampuan kami di kancah persepakbolaan nasional dengan bermain bagus,” kata Herdiat.

Dengan nada merendah, Herdiat mengatakan PSGC Ciamis merupakan tim kampung, namun seluruh pemain didoktrin untuk tidak maun kampungan, bahkan akan memberikan perlawanan maksimal ketika menghadapi Arema.

“Kami sudah instruksikan pada pemain untuk memberikan permainan terbaik sekaligus membuktikan kemampuan kami,” ucapnya.

Pada dua laga sebelumnya dalam babak penyisihan grup B, PSGC Ciamis mampu menahan imbang Persela Lamongan dengan skor 1-1 dan kalah tipis 0-1 atas Q ant Sriwijaya FC.Q

Bengkulu Target Dua Medali Angkat Besi

Owi/Butet Lewati Putaran Pertama Jepang Terbuka 2015 Jakarta, Bhirawa Ganda campuran unggulan Indonesia Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir atau akrab disapa Owi/Butet melewati pertandingan putaran pertama Turnamen Jepang Tebuka 2015 di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Tokyo, Jepang, Rabu.

“Pertahanan lawan bagus dan mereka tidak mudah dikalahkan.

Sudah tiga tahun kami tidak bermain di Jepang. Jadi, hari ini (Rabu) kami lebih banyak menyesuaikan lapangan,” kata Butet selepas pertandingan di To-

Kamis Pahing 10 SEPTEMBER 2015

enam kelas saat ini sudah berada di Bandung.

Para atlet yang bertanding masingmasing satu orang untuk kelas angkatan 45 kilogram, 62 kilogram, 77 kilogram dan 85 kilogram serta dua orang atlet yang maju di kelas 69 kilogram.

Selain enam lifter putra tersebut, seorang lifter putri juga bertanding untuk kelas 53 kilogram.

Bengkulu menurunkan 56 orang atlet yang berlaga di 10 cabang olahraga di Popnas 2015 Jawa Barat.

Kepala Seksi Bidang Prestasi dan Iptek Olahraga, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Bengkulu, Indra Jaya Syam mengatakan dalam pelatda tahun ini, Bengkulu hanya mengirim atlet dari Q ant cabor unggulan.Q

Semifinal Piala Kemerdekaan 2015

Kabupaten Mojokerto dan Pacitan Rebut Juara Persinga Ubah Strategi Tim Bola Voli Putri Kabupaten Mojokerto berhak memboyong piala Gubernur Jatim setelah mengalahkan Kabupaten Kediri 3-0 di GOR Bola Voli Indoor Dinas Pendidikan Jatim. wwn/bhirawa

Surabaya, Bhirawa Strategi jitu yang diterapkan oleh pelatih putri Kabupaten Mojokerto, Muhammad Alfan, menjadi kunci timnya untuk bisa merebut Piala Gubernur Jatim 2015, setelah di babak final menaklukkan Kabupaten Kediri dengan skor telak 3-0

(25-16,25-15,27-25).

Sedangkan di kelompok putra, tim kuda hitam Pacitan berhasil merebut juara setelah menaklukkan juara bertahan Sidoarjo dengan skor tipis (3-2), Pada pertandingan yang digelar di Gor Bola Voli Indoor Dinas Pendidikan Jatim,Rabu (9/9).

Tim Putri Kabupaten Mojokerto yang tampil dengan seragam kuning-kuning terus berupaya membongkar pertahanan lawan dengan spike keras. Namun Kediri yang tampil dengan jersey orange-orange juga memberikan perlawanan tak kalah sengit.

Permainan Mojokerto sempat down justru di set ketiga ketika unggul 23-20. Permainan Santi dan kawan-kawan malah tidak berani melakukan serangan dengan spike tajam dan memilih untuk menempatkan bola di pertahanan lawan.

Kondisi ini membuat tim Kediri bangkit dan berupaya mengejar ketinggalan, haslinya Khoirun Nadia malah sempat memimpin 24-25. Namun tidak berselang lama Mojokerto berhasil menuntup pertandingan Q wwn dengan 27-25.Q

Linda Mundur di Jepang karena Diare Jakarta, Bhirawa Pemain tunggal putri pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Linda Wenifanetri mundur dari turnamen Jepang Terbuka 2015 karena terserang diare selama dua hari.

“Linda sudah terserang diare sejak dua hari lalu. Kami sudah menghubungi dokter pertandingan dan memberikan obat untuk Linda. Dia tidak dapat mengikuti pertandingan dan harus mundur,” kata pelatih tunggal putri pelatnas PBSI Bambang Suprianto seperti dilansir Tim Humas dan Media Sosial PBSI dalam situs resmi

mereka, Rabu.

Linda sedianya akan menghadapi pemain putri Tiongkok Li Xuerui yang merupakan pemain unggulan tiga dalam pertandingan pertama turnamen tingkat super series itu.

“Dari Jakarta, kondisi tubuh Linda bagus. Pada Senin (7/9) dan Selasa (8/9), dia berlatih seperti biasa di Tokyo. Tapi, semalam dia muntah dan diare semakin parah,” kata Bambang.

Selain turnamen Jepang Terbuka, Linda juga akan mengikuti turnamen tingkat super series di Korea Q ant Selatan pada pekan ketiga September.Q

Surabaya, Bhirawa Tak puas lolos di babak semifinal Piala Kemerdekaan 2015, Persinga Ngawi terobsesi untuk bisa mengukir prestasi lebih tinggi dengan menembus babak final. Untuk merealisasikan target tim asal Kota Bambu itu akan merubah strategi saat melawan Persiba Bantul sore hari ini di stadion Gelora Bung Tomo, malam ini (siaran langsung TVRI, pukul 19:00 WIB).

Asisten pelatih Persinga Dullah menyatakan setelah melawan Cilegon United pekan lalu, timnya benar-benar memulihkan kondisi dengan memperbaiki permainan dan membenahi kelemahan. “Kami perbaiki permainan terutama pada tempo penyerangan. Sebab kami menjadi tim yang minim gol di laga perempat final lalu,” ujarnya, Rabu (9/9).

Laskar Ketonggo memastikan akan tampil all out dalam laga nanti. Menurut Dullah, arsitek tim M Hasan telah menyiapkan strategi berbeda sebagai penentu lolos tidaknya Persinga ke partai puncak. “Kalau dengan laga besok berarti sudah tiga kali bertemu dengan Persiba. Pastinya akan ada strategi berbeda,” jelasnya sembari mengunci rapat strategi berbeda yang disiapkan M Hasan itu.

Sementara Persiba Bantul juga hanya mampu mencetak satu gol saat menghempaskan Perserang Serang di babak perempat final. Persamaannya dengan Persinga, gol tunggal Laskar Sultan Agung juga diceploskan pada babak kedua melalui aksi Johan Manaji. Kini, Persiba Bantul sudah memetakan kekuatan Persinga berkaca dari pertemuan di fase sebelumnya.

Menurut asisten pelatih Persiba Bantul Sambudiana dari pertemuan sebelumnya, kekuatan tim asal Jatim itu lebih banyak bertumpu pada kemampuan individu dua pemainnya, yakni striker Slamet Hariyadi dan gelandang M Fatthurozi.

“Dari referensi yang diterima dan kemudian dianalisa, kami sudah tahu kekuatan dari Persinga,” ungkapnya.

Sambudiana menilai untuk Slamet punya kecepatan dan finishing yang cukup bagus. Apalagi pemain tersebut mampu menjebol gawang Persiba saat kedua tim berbagi angka setelah bermain imbang 1-1 di babak penyisihan grup C. Sementara rekannya Fathurozi yang kerap memprovokasi wasit dinilainya punya kemampuan Q wwn sebagai pembagi bola yang sangat baik.Q

Dewan Bentuk Tiga Pansus Selesaikan 8 Ranperda Dalam rapat paripurna pembentukan panitia kusus ( pansus ), dalam pembahasan delapan rancangan peraturan daeran ( ranperda ).

Menjadi peraturan daerah ( perda ), terbentuk tiga ketua pansus.

Yang akan bekerja secara marathon, menyelesaikan dalam waktu kurang dari tiga minggu.

Pansus satu dengan Ketua Fagih Usman, Wakil Ketua Abdulah Munir Sekretaris Lilik Hidayati. Dengan ranperda yang dibahas adalah, ranperda pemberdayaan koperasi usaha mikro,kecil dan menengah. Ranperda pengelolaan keuangan desa, ranperda rukun tetangga dan rukun warga.

Pansus dua dengan Ketua Moh Syafi’ AM, Wakil Ketua Asro’in Widiyana, Sekretaris Mujid Riduan.

Dengan rancangan peraturan daerah ( ranperda ), tentang penyertaan

modal kepada PDAM Giri Tirta kabupaten Gresik. Ranperda tentang sistem perencanaan pembangunan desa, ranperda tentang penataan kawasan perumahan rakyat dan pemukiman.

Pansus tiga dengan Ketua Suberi, Wakil Ketua Tri Purwito, Sekretaris Muntarifi. Dengan rancangan peraturan daerah ( ranperda ) tentang, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Ranperda tentang pelayanan kesehatan.

Wakil Ketua DPRD Greyang di berikan cukup sik, Nur Qolib mengatakan, mepet. Dan pansus harus setelah pansus dibentuk kerja ekstra, apa lagi nanti diharapkan 8 ranperda kena hari raya Idul Adha. yang menjadi usulan dari Dengan waktu mepet ini, eksekutif dan hak inisiatif pansus tetap akan jeli dewan. Bisa diselesaikan dalam melakukan setiap cara marathon oleh mapembahasan materi yang sing-masing pansus, seada dalan ranperda tercara marathon hingga sebut. Sebab, yang kita akhir bulan September inginkan dalam penetapan 2015. Setelah ini pansus ranperda menjadi perda rapat interen melakukan bisa berjalan dengan baik.

Nur Qolib pendalaman materi. Se“Kita ingin, perda nanti telah itu, melakukan studi banding atau bisa mensejaterakan masyarakat dan kunjungan kerja luar daerah ( KKLD bisa menambah pendapatan asli ).”Mengenai tempat tujuanya, terdaerah ( PAD ). Dan runtutan agengantung kesepakatan masing-masing danya, setelah rapat internal pansus pansus,’’jelasnya. melakukan pendalaman materi. KeTerpisah Ketua Pansus satu Faqih mudian mengumpulkan daftar interes Usman mengatakan, bahwa waktu masalah ( dim ), rapat internal dengan

Sidang paripurna pembentukan pansus. eksekutif. Setelah itu melakukan studi banding, terhadap daerah yang sudah memberlakukan peraturan tersebut.

Selanjutnya melakukan konsultasi

pada Kemendagri, ini dilakukan agar penetapanya tidak terjadi tumpang tindih terhadap peraturan yang lebih Q kim.adv tinggi,’’ ujarnya.Q

Kamis Pahing, 10 SEPTEMBER 2015

Kucuran Dana Desa Harus Dibarengi Pendampingan dan BUM Desa l Sambungan hal 1

teri Desa Lukman Edy dalam dialog kenegaraan tentang Perpres Dana Desa yang diselenggarakan DPD RI, Rabu (9/9).

Nara sumber lain senator asal Maluku anggota Komite II DPD RI Jenderal Purn Nono Sampono dan mantan Dirjen Otoda Kemndagri Prof Djohermansyah Djohan (mantan Gubernur Riau).

Lukman Edy menyatakan, saat ini 80% dana desa sudah berada di kas para bupati. Dari jumlah itu baru 20% yang mengalir ke kas desa, dan yang sudah cair ke masyarakat baru 5% saja. Kondisi ini disebabkan, kepala desa takut salah menggunakan dana desa oleh adanya 3 rambu-rambu aturan penggunaan dana desa dari 3 kementerian. Yakni Kemenkeu, Kemendagri dan Kemendes, yang ketiganya saling berbenturan dalam mengatur dana desa.

“Mengatasi kerancuan peraturan dan untuk memudahkan pencairan dana desa, dibuatlah Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri. Namun SKB belum cukup juga memperlancar aliran dana desa ke kas desa. Maka diterbitkan Per­aturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2015 dengan tujuan dana desa bisa cepat meluncur ke sasaran,”tandas Lukman.

Sementara itu Prof Djohermansyah menilai langkah pemerintah yang mendahulukan pembangunan desa dan wilayah perbatasan sudah benar dan sesuai dengan Nawacita. Jika berhasil, maka kepadatan penduduk di kota akan berangsur berkurang. Hidupnya perekonomian desa oleh dana desa, akan menarik kembali penduduknya yang berada di kota-kota.

Namun harus diingat, 2015 ini adalah tahun pertama gerakan pembangunan desa dengan dukungan dana desa. Jadi masyarakat harus maklum adanya gesekan dari perubahan kebiasaan. “Pada 2015 awal pengucuran dana desa ini adalah masa transisi. Jadi masyarakat harus menyadari dan memaklumi, jangan asal menyalahkan dan saling tuding. Perubahan yang pasti menimbulkan gejolak ini harus kita hadapi bersama,” pesan Djohermansyah.

Senator Nono Sampono mndukung langkah pemerintah mengutamakan pembangunan wilayah perbatasan dan memberdayakan masyarakat desa dengan mengucurkan dana desa. Dia juga sepaham dengan rencana pembangunan tol laut untuk mendukung pembangunan pelosok Indonesia. Khusus persoalan pertanggungjawaban keuangan yang harus dibuat kepala desa, dia minta waktunya diperpanjang hingga 1 tahun. Batas waktu 3 bulan untuk pertanggungjawaban keuangan oleh kepala desa, menurutnya tidak layak.

“Tempo 3 bulan, itu masih awal kerja, jauh dari selesai. Apa yang harus dilaporkan? Apalagi dituntut lapor keuangan, ya tentu saja kepala desa jadi bingung dan takut menggunakan dana desa. Pertanggungjawaban keuangan yang pantas itu, setelah kerja rampung, sekitar 1 tahun lah,” pinta Nono Sampono. n ira

Komisi C Temukan Embung Senilai Rp 7 M Tak Berfungsi Maksimal l Sambungan hal 1

pertanian yang ada di desa kami, wilayah barat seluas 66 hektare, wilayah timur 58,9 hektare. Biasanya waduk ini berfungsi hingga September. Untuk tahun ini, Waduk Grojogan ini sudah tidak berfungsi mulai Juni lalu,” terangnya.

Petani, lanjut Suyanto berharap Pemkab Jombang terus melakukan pemeliharaan sehingga fungsi embung tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh para petani yang ada di sekitar embung dan khususnya di kawasan Utara Sungai Brantas. “ Jangan sampai dilakukan perbaikan bangunan namun fungsi embung ini tidak berjalan. Yang jelas, bagaimana kebutuhan air para petani di sini dapat terpenuhi,” ujarnya kepada para wakil rakyat seraya mengatakan agar keluhan para petani ini disampaikan kepada eksekutif untuk mencari solusi kekeringan yang sudah melanda sejak Juni lalu.

Sekadar diketahui, embung Grojogan di Desa Pelabuhan Plandaan Jombang ini dibangun sejak 2007 dari APBD Provinsi Jawa Timur dengan menyedot anggaran sebesar Rp 7 miliar. n rur

Tak Takut Jeroan l Sambungan hal 1

terima lesehan di teras rumah yang sempit itu.

Bu Kades sudah menyiapkan aneka menu sederhana mulai kudapan ontong (bakal) pisang, sate, opor ayam kampung, sup kaki kambing, lento, daging empal.

Ketahuan, rupanya yang disasar Abah Saiful adalah opor ayam. Mulai dari jeroan hati, rempelo ayam kampung ludes disantap. “Jukokno jeroan iku Cak (Ambilkan jeroan itu Cak,” pintanya kepada Bhirawa.

Rupanya bupati yang berusia 66 tahun ini tidak selesai dengan satu porsi, masih nambah jeroan ati yang tampak nikmat itu. Satu menu unik juga dicoba, apa itu?

Ontong pisang yang diramu menjadi kudapan yang lezat. Konon kudapan ini untuk penguat ginjal. Ontong ini dicincang atau diiris kecil kemudian direbus.

“Semua nikmat. Alhamdulillah tidak ada pantangan makanan,”katanya.

Bupati tampak puas menerima pelayanan sederhana dari Kades Kejaksen yang kediamannya dikepung persawahan di Kec Tulangan. Dengan tergesa gesa ia pamitan untuk paripurna.

Hari-hari belakangan ini Saiful super sibuk. Setiap harinya ada 15 kegiatan yang menunggunya. Dia mengaku keluar rumah dinas jam 6 pagi dan pulang sampai larut malam. n hds

11

SAMBUNGAN Kemendikbud Tahan BOS SMA Semester Dua l Sambungan hal 1

Sudarminto mengaku, terdapat 63 lembaga SMA yang tercatat sebagai penerima BOS dari Kemendikbud. Setiap semester, satuan pendidikan menerima bantuan sebesar Rp 600 ribu per siswa atau Rp 1,2 juta per siswa per tahun. Ditanya sekolah mana saja yang belum melaporkan, Sudarminto tidak bisa memastikan.

Sebab laporan tersebut langsung ditujukan ke Kemendikbud dan Dindik Provinsi Jatim. “Kita sudah mengingatkan sekolah. Tapi kita akan kroscek lagi barangkali ada yang belum,” ungkap dia.

Jika memang ada sekolah yang belum menyampaikan laporan, pihaknya mengaku akan memfasilitasi sekolah untuk mengirimkan laporan.

“Masih ada waktu sampai 15 September. Kalau ada yang belum, laporannya bisa dititipkan ke kita untuk dibawa ke pusat. Kebetulan tanggal itu kita ada pertemuan nasional,” tandasnya.

Sementara itu, pihak Dindik Jatim ogah ikut campur terkait ancaman sanksi yang diluncurkan Kemendikbud. Hal itu lantaran telah menjadi tanggung jawab pusat dan sekolah. Sebab,

pencairannya juga dilakukan oleh pusat langsung ke sekolah tanpa melibatkan provinsi. Dalih ini cukup bertentangan dengan isi surat Direktorat PSMA yang menegaskan bahwa sekolah berkewajiban untuk menyampaikan laporan ke Kemendikbud dan Dindik Provinsi.

“Kita tidak tahu sekolah mana saja yang sudah menyetorkan laporan dan belum setor. Kita juga tidak punya wewenang untuk menagih laporannya. Semua itu urusannya pusat dengan sekolah langsung,” ungkap staf Pendidikan Menegah Dindik Jatim Wagiyo. n tam

Satpol PP Copoti Banner Mantan Bupati l Sambungan hal 1

melakukan penertiban gambar dan banner mantan orang pertama dan orang kedua di jajaran Pemkab Situbondo.

Koordinator personel Satpol PP Pemkab Situbondo Jakfar mengatakan penertiban, pembersihan gambar dan banner Dadang Wigiarto dan Rakhmat sudah dilakukan di sejumlah titik perkotaan. Mulai Jalan PB Sudirman, Jalan Ahmad Yani, Jalan Diponegoro, Jalan Argopuro, Jalan Pemuda, Jalan Ahmad Jakfar, Jalan WR Supratman, Jalan

Wijayakusuma dan Jalan Kartini.

Semua jalan protokol ini harus bersih dari gambar dan banner mantan Bupati Dadang yang mencalonkan kembali untuk periode kedua. “Semuanya harus bersih,” aku Jakfar saat ditemui di Lingkungan Karang asem kemarin.

Tak hanya banner dan gambar yang ada di pinggir jalan yang ditertibkan, Satpol PP juga melakukan penertiban di seluruh kantor pemerintah dan lembaga SKPD di lingkungan Pemkab Situbondo. Menurut Jakfar, dalam penertiban tersebut, pihaknya menerjunkan puluhan personel

Satpol PP, baik dari petugas pria dan personel wanita. “Termasuk juga yang ada di titik luar jalan raya perkotaan akan kami bersihkan,” imbuh Jakfar.

Setelah banner dan gambar mantan Bupati-Wakil Bupati Situbondo selesai ditertibkan, jelas Jakfar selanjutnya barang bukti tersebut akan ditempatkan di Satpol PP guna disimpan. “Kalau sudah beres semua, kami akan melaporkan kepada pimpinan.

Saya yakin dalam waktu dekat, penertiban banner dan semua gambar ini akan segera tuntas,” pungkas Jakfar. n awi

Langka, Harga Elpiji Melon di Kediri Tembus Rp 20 Ribu l Sambungan hal 1

Sepekan lalu Rp 18 ribu, kemarin beli sudah Rp 20 ribu. Nggak tahu nanti apa naik lagi, susah kalau semuanya naik,” kata Yadi, PKL di Kota Kediri.

Pangkalan di elpiji di Kota Kediri juga diserbu masyarakat.

Setiap kali ada kiriman ke pangkalan, antrean mengular.

Nurna, salah seorang pemilik pangkalan elpiji, membenarkan adanya serbuan pembeli itu dan sudah terjadi sejak beberapa hari terakhir. Setiap hari pangkalannya mendapatkan kiriman dari agen elpiji sebanyak 150-200 tabung elpiji, dalam sekejap langsung ludes. “Tiap kali kiriman datang, nggak sampai satu jam,

sudah habis,” ujar Nurna.

Menanggapi kelangkaan tersebut Disperindag Kota Kediri bersama Hiswana Migas Kediri melakukan sidak di beberapa pangkalan. Namun dari sidak tersebut mereka belum mengetahui penyebab kelangkaan elpiji 3 kg yang terjadi di Kota Kediri.

Kepala Disperindag Kota Kediri Yetty Setyorini mengatakan untuk mengatasi kelangkaan ini pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pihak Pertamina untuk menambah persediaan elpiji 3 kg .

“Kita sudah minta ke Pertamina untuk menggelontor kembali elpiji 3 kg, kasihan orang orang kecil . Kita masih mencari penyebabnya, padahal di agen tidak ada masalah namun kenapa di

tingkat pengecer terjadi kelangkaan,” ungkapnya.

Sementara Ketua Hiswana Migas Kediri David Tompo juga mengaku belum tahu penyebab kelangkaan elpiji 3 kg. “ Kita belum bisa memberikan jawab­an terkait dengan kelangkaan elpiji 3kg di Kota Kediri,” ungkap David .

David juga mengatakan tidak ada pengurangan jatah atau stok untuk Kota Kediri. Namun dimungkinkan permintaan elpiji 3 kg dalam beberapa hari terakhir bertambah dan menjadikan elpiji langka. Akibatnya harga elpiji melon di Kota Kediri mencapai Rp 20 ribu per tabung. Jika kelangkaan tak segera diatasi, dikhawatirkan harga akan terus melambung. n van

Dewan Sesalkan Minimnya Perempuan yang Lolos dalam Lelang Jabatan l Sambungan hal 1

Ketua Komisi A DPRD Jatim Freddy Poernomo mengakui jika dalam UU ASN disebutkan adanya lelang jabatan.

Namun demikian harus ada kebijakan tersendiri yang dilakukan oleh gubernur dalam memberikan peluang bagi para perempuan untuk dapat menduduki jabatan di eselon dua atau Kepala Dinas (Kadis). Mengingat dalam setiap lelang jabatan yang menentukan tetap tangan gubernur tentunya dengan tidak meninggalkan batasanbatasan yang telah ditentukan dalam sebuah lelang jabatan di lingkup Pemprov Jatim.

“Seperti di partai politik, di sini ada yang namanya kuota untuk perempuan sebesar 30 persen. Demikian pula dengan di Pemprov Jatim seharusnya menganut azas tersebut meskipun tak sampai 30 persen.

Hal ini sebagai upaya menghapus diskriminasi terhadap para kaum perempuan yang selama ini banyak yang mampu duduk di jabatan strategis. Termasuk dalam lelang jabatan seharusnya kaum perempuan mendapatkan perhatian, namun dengan tidak meninggalkan batasan-batasan yang ada,”tegas politisi asal Partai Golkar, Rabu (9/9).

Lebih lanjut diungkapkan Freddy jika Pemprov Jatim tidak memiliki kebijakan lain, maka dipastikan tidak ada lagi pejabat perempuan yang duduk sebagai Kadis. Mengingat pejabat perempuan yang ada sekarang ini dua sampai tiga tahun ke depan memasuki usia pensiun.

Sementara itu, Wakil

Ketua Komisi E DPRD Jatim Suli Da’I’m mengaku mendukung penuh lelang jabatan yang ada di Pemprov Jatim. Namun dengan catatan, mereka yang lolos seharusnya diprioritaskan kepada pejabat yang berasal dari lingkup Pemprov Jatim sendiri yang lama menunggu untuk dapat meraih kursi Kepala Dinas (Kadis).

Dengan begitu regenerasi dapat berjalan maksimal dan tidak ada lagi yang disebut ‘anak emas’.

“Jujur saya bilang seperti ini, karena masih ada jabatan di Kadis yang diduduki oleh mantan bupati atau pejabat yang berasal dari luar provinsi. Padahal di lingkup provinsi saja, banyak yang antri. Itupun banyak dari mereka yang memiliki kredibilitas dan kapabilitas yang tinggi.

Namun karena tidak memiliki kedekatan de­ ngan yang di atas, membuat mereka terlempar.

Terkecuali jika jabatan yang dilelang tersebut minim SDMnya,”tegas politisi asal PAN ini.

Terkait soal minimnya perempuan yang lolos dalam lelang jabatan, menurut Suli harus dilakukan evaluasi kembali oleh gubernur. Apakah ini dikarenakan SDM yang memiliki kredibilitas dan kapabilitas yang sangat sedikit, atau jenjang karir yang tidak berjalan optimal. “Karenanya ini perlu dilakukan evaluasi. Kami berharap akan muncul perempuan yang memang mampu menguasai dalam jabatannya dan mampu berkomunikasi dengan partai politik. Mengingat namanya pemerintah tidak saja eksekutif tapi juga legislatif,”paparnya. n cty

Siapkan Sekoci, Syamsul-Warsito Akan Muncul di Detik Terakhir l Sambungan hal 1

mencalonkan. Pasangan yang siap bertarung itu disebutsebut adalah Syamsul Arifin dan Warsito yang rencananya mendaftarkan diri, Kamis (10/9) hari ini atau hari terakhir masa pendaftaran calon tahap tiga.

Diam-diam Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Hanura tengah menggalang kekuatan untuk menggolkan paslon ini untuk menantang Risma-Whisnu dan Rasiyo-Lucy. Tentunya jika duet Rasiyo-Lucy dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU Surabaya. “Ada niatan itu. Saat ini Pak Andi (Andi Budi Sulistijanto Ketua DPD Golkar Surabaya kubu Agung Laksono, red) sedang di Jakarta. Saya kebagian di Surabaya menunggu perintah dari DPP sampai nanti malam (kemarin malam, red),” ujar Sekretaris DPD Golkar Surabaya Dwi Oetomo, Rabu (9/9) kemarin.

Dwi Oetomo mengatakan, wacana mengusung Syamsul - Warsito mulai menguat sejak tiga hari yang lalu. Hal itu karena komunikasi sudah sampai tataran DPP baik PKB, Hanura dan Golkar.

Untuk waktu yang tinggal sehari ini, Dwi menilai masalah rekomendasi sejatinya tidak membutuhkan waktu lama jika DPP Gollkar dua kubu sudah sepakat.

“Buat rekomendasi itu kan hitungan jam. Tinggal buat dan ditandatangani. Yang lama itu penyamaan persepsi,” katanya.

Mengenai persyaratan pencalonan untuk pasangan Syamsul-Warsito, Dwi mengatakan semua sudah diselesaikan sejak lama. Karena jauh hari Syamsul-Warsito sudah siap maju. Hanya saja kala itu PKB dan Hanura hanya memiliki delapan kursi sehingga kurang dua kursi untuk bisa mencalonkan.

Sementara itu, Ketua DPC PKB Surabaya Syamsul Ari-

kata Ketua Panwaslu Surabaya Wahyu Hariyadi.

Mengenai hal ini, Komisioner KPU Kota Surabaya Bidang Hukum, Pengawasan, dan SDM, Purnomo Satriyo mengatakan, saat pendaftaran kemarin yang bersangkutan sudah menyerahkan surat pernyataan terkait hilangnya ijazah SMA-nya. ”Yang penting sudah terverifikasi sekolah yang bersangkutan,” kata Purnomo, Rabu (9/9) kemarin.

Pendaftaran pasangan Rasiyo-Lucy relatif aman, meski sebelumnya ada temuan Berdasarkan berupa perbedaan identitas milik bakal Calon Wakil Wali Kota Surabaya Lucy dari surat pengganti surat pengganti ijazah SMAN 5 dengan KTP. Rasiyo dan Lucy bersama pasangan ijazah yang dikemasing-masing saat pendaftaran di KPU Surabaya. luarkan SMAN 5 Surabaya Nomor fin saat dikonfirmasi Bhi- memberi kesempatan pada rawa mengatakan, saat ini pasangan calon yang diusung 421.7/ 500/ 436.5.6.1.205/2015 pihaknya tengah berkoordi- partai mendaftar. Mengingat yang dikeluarkan pada 8 Sepnasi secara intensif dengan elit besok (hari ini, red) hari ter­ tember 2015 menyebutkan parpol baik DPP PKB, Golkar akhir masa pendaftaran bakal Lucie Kurniasari merupakan lulusan SMA 5 pada tahun dan Hanura. Bahkan, setiap calon,” katanya. malam dia menggelar rapat Dia menegaskan terkait su- 1986 dengan Nomor Ijazah 04 untuk masalah ini. “Insyaal- rat rekomendasi khususnya OC oh 0513753.

Dia menegaskan, selain lah, doakan saja. Kita lagi untuk partai Golkar harus meberupaya terus,” katanya di nyerahkan dua-duanya baik itu sudah menyerahkan surat ujung telepon. dari kubu ARB dan kubu Agung keterangan bahwa ijazahSyamsul optimistis jika Laksono. “Kalau satu saja yang nya hilang, surat pernyataan akan ada kejutan untuk di- diserahkan (surat rekomendasi, terkait kepailitan Pengadilan rinya. Tapi, meski begitu dia red) tidak akan sah dan belum Niaga juga sudah diserahkan. tidak mau membeberkan ter- mewakili. Itu harus diserahkan “Kemarin (waktu pendaftaran, lalu jauh kepada publik ten- secara bersamaan, kalau me- red) Bu Lucy sudah membuat tang pencalonannya. “Nanti nyusul tidak akan kita terima,” surat keterangan terkait kepailitan Pengadilan Niaga. kalau sudah dikonkritkan tegasnya.

Dan nanti saat masa perbaiakan kita informasikan, nanti kan berkas yakni 17 sampai 19 saya kabari kalau sudah final. Rasiyo-Lucy Lolos Saya tidak ingin menyebar Pendaftaran pasangan September harus diserahkan. kabar yang belum jelas kebe- Rasiyo - Lucy berjalan lan- Kalau tidak menyerahkan bisa narannya,” ujarnya. car. Meski Panitia Peng­awas jadi TMS (Tidak Memenuhi KPU Kota Surabaya masih Pemilu (Panwaslu) Kota Sura- Syarat),” tegasnya.

Di tempat yang sama, Didik membuka lebar pintu jika ada baya sempat mempersoalkan pasangan calon yang diusung adanya temuan berupa identi- Darmadi selaku Liaison Ofpartai lain untuk mendaf- tas berbeda milik bakal Calon ficer (LO) pasangan Rasiyotarkan diri dalam Pilkada Wakil Wali Kota Surabaya Lucy Kurniasari mengatakan, Surabaya. Purnomo Satriyo Lucy Kurniasari dari surat tidak ada kendala yang berarti selaku Bidang Hukum, Peng­ pengganti ijazah SMA 5 de­ bagi pasangan yang telah diusung gabungan partai dari awasan, dan SDM meng­ ngan KTP. atakan, pihaknya selalu siap “Di ijazah SMA 5 tertulis Demokrat dan Partai Amanat untuk menerimanya. “Kami nama Lucie Kurniasari, sedan- Nasional (PAN).

“Terkait ijazah Bu Lucy selalu membuka lebar untuk gkan di KTP Lucy Kurniasari,”

yang hilang saya kira tidak ada masalah karena kita sudah minta surat keterangan dari sekolahnya dan diterima KPU,” kata Didik Darmadi.

Di hari yang sama, Lucy Kurniasari menjalani tahapan tes kejiwaan di Graha Amerta RSUD dr Soetomo. Dalam proses tes kejiwaan, Lucy mengatakan tidak mengalami kesulitan saat menjawab 550 pertanyaan psikotes dari tim dokter. “Yang paling susah mungkin tes konsentrasi,” ujar Lucy.

Lucy mengklaim bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Maka dari itu, dia optimistis lolos dan bisa ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Kota Surabaya. “Sehat aku rek, ngawur ae (Saya sehat, red),” ujarnya.

Ketua Pokja Tim Koalisi Majapahit AH Thony mengatakan bahwa perpanjangan pendaftaran Pilkada Surabaya tahap tiga ini sangat berpotensi menuai permasalahan, sebab pada dasarnya Bawaslu oleh Undang-Undang diberikan kewenangan. Hanya untuk mengeluarkan keputusan yang terkait dengan pelanggaran dan sengketa Pilkada .

Bahkan Tony juga mengaku telah mengingatkan hal itu kepada KPU dan Panwaslu Surabaya bahwa memberikan perpanjangan waktu pendaftaran merupakan keputusan yang rawan.

“Kita sejak awal sudah mengingatkan, bahwa penggunaan surat KPU sebagai alas dasar untuk membuka pendaftaran adalah rawan. Sejauh ini kami melihat, banyak pihak yang lupa dengan masalah itu,” ujarnya.

Dikatakannya pikiran semua orang terjebak dalam isu-isu populer yang muncul dalam tahapan pendaftaran Pilkada. Yaitu seputar memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat , padahal permasalahan utamanya adalah bukan itu. n geh

Berharap Tak Diganggu Hama Tikus dan Panen Lancar l Sambungan hal 1

Tentu saja, prosesi rebutan gunungan tersebut mengundang perhatian rombongan turis Amerika yang sedang menuju Gunung Bromo. Apa­ lagi saat itu rombongan turis kebetulan melewati jalan desa setempat.

“Rebutan gunungan tadi sangatlah menarik. Karena

hal seperti itu tidak ada di negara kami. Kami sangatlah beruntung bisa menyaksikannya,” kata Jane Adams, turis asal California yang diartikan pemandu wisata yang mendampinginya.

Rangkaian ruwatan diawali dengan khataman AlQuran di enam dusun sebanyak 60 hafidz/hafidza. Selanjutnya akan dilaksanakan pementasan

wayang yang dibawakan oleh dalang Ki Rokhmad dari Mojokerto, Minggu (13/9).

Dalam lakon wayang tersebut, Humaidi dan warganya percaya gelaran itu menjadi simbol harapan panen pertanian di desanya makin melimpah. Selain itu, ruwatan ini hanyalah simbol pengharapan panen melimpah kar en a sudah memasu ki

musim tanam. “Untuk langkah-langkah selanjutnya, kami pasti akan melakukan langkah swadaya. Misalnya razia massal hama tikus dan lain sebagainya. Harapan kami Pemkab Pasuruan bisa memberi bantuan untuk membasmi hama tikus ini,” papar Humaidi.

Sementara itu, Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf me-

nyampaikan akan membantu menyelesaikan persoalan hama tikus tersebut. Termasuk juga pemberian bantuan obat hama tikusnya.

“Apa yang dibutuhkan warga Desa Rejoso Lor akan saya upayakan, termasuk meme­ rangi hama tikus. Saya juga menginginkan warga di sini panennya lancar,” jelas Irsyad Yusuf. *

UTAMA

12

Kamis Pahing, 10 SEPTEMBER 2015

Pemprov Gandeng LPTQ Salurkan Bantuan untuk Huffadz Pemprov, Bhirawa Rencana Pemprov Jatim yang berniat memberikan bantuan bagi para penghafal Al Quran (huffadz), yang mengabdikan dirinya dengan menjadi pengajar ternyata bukan sekedar wacana.

Buktinya, Pemprov telah menggandeng LPTQ (Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran) Jatim untuk ikut bergabung melaksanakan program tersebut agar bisa bejalan dengan baik.

Menurut Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Masyarakat (Kesmas) Setdaprov Jatim, Bawon Adhiyitoni, pihaknya kini

tengah menyiapkan program bantuan bagi huffadz yang memenuhi syarat bisa mendapat bantuan dari pemprov. Seperti menjaring data para huffadz by name by address by instituition yang dilakukan bersama LPTQ. “Kami tak hanya menggandeng LPTQ, tapi juga bekerjasama dengan LPPD (Lembaga Pengem-

bangan Pendidikan Diniyah).

Khusus untuk LPTQ selama ini kami sudah bekerjasama dalam bidang kegiatan MTQ (Musabaqoh Tilawatil Quran) dan program lainnya,” kata Bawon, dikonfirmasi, Rabu (9/9).

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Pemprov Jatim berencana memberikan bantuan dana simulan kepada ribuan huffadz di Jatim. Bantuan tersebut diusahakan bisa turun tahun ini, namun jika tidak akan dilaksanakan pada anggaran APBD 2016 mendatang. Q iib

Pansus Harus Tetap Masukkan Larangan Penjualan Mihol di Minimarket dan Toko Pengecer Pansus DPRD Surabaya yang membahas Penyempurnaan Perda Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Mihol di Surabaya tegaskan tetap akan memasukkan larangan penjualan mihol di minimarket dan toko pengecer.

A

nggota Pansus DPRD Surabaya, Achmad Zakaria dari PKS men gatakan aturan pelarangan itu tidak akan hilang di revisi perda. “Jadi perda 6/2014 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran mihol ini kan sudah diklarifikasi gubernur setahun lalu, dan draft penyempurnaannya dikirim pemkot ke dewan, baru Agustus 2015 mulai dibahas lagi di pansus. Nah di draft itu yang dikirim setahun lalu itu belum mengakomodasi permendag terbaru yang melarang mihol di minimarket”.

Hasil konsultasi pansus ke biro hukum Kemendagri hari ini, pansus perda mihol harus memasukkan permendag 06-/M-DAG/PER/1/2015 tentang perubahan kedua permendag 20/M-DAG/PER/4/2014. “Baik dalam diktum mengingat, maupun dalam

Zakaria

pasal-pasal, harus dimasukkan. Jadi Mihol tetap dilarang dijual di minimarket, termasuk juga dilarang di toko pengecer lainnya di Surabaya”, papar zakaria, legislator dari PKS. Waktu periode lalu, perda itu disusun masih mendasarkan ke perpres 74/2013 dan permendag lama, sekarang harus memasukkan permendag 20 tahun 2014 dan permendag 6 tahun 2015 itu.

“Kami akan undang pemkot nanti, dan meminta segera menyesuikan isi perda dengan permendag baru, dan juga mendesak pemkot mema-

sukkan raperda retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol (ITPMB), karena retribusi ini sudah amanat UU 28/2009.

Meskipun di UU 23/2014 sudah tidak mengatur istilah klarifikasi perda kabupaten/kota oleh Gubernur, DPRD tetap dapat membahas penyempurnaan perda 6/2014 ini untuk direvisi dan disesuaikan dengan permendag terbaru itu. Selain larangan mihol di minimarket dan toko pengecer, pansus akan mencermati pasal-pasal lainnya.

Zakaria menambahkan, Draft penyempurnaan perda dari pemkot yang diterima pansus, belum memasukkan pasal 14, 15 dan 28 permendag terbaru tentang laranganlarangan. Yakni, lanjut sekretaris Fraksi PKS ini, larangan memperdagangkan mihol di lokasi yang berdekatan dengan gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios, tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan tempat tertentu yang dilarang. “Saya sebagai anggota pansus akan minta kepada pansus untuk memasukkan larangan-larangan ini ke perda.

Ini demi untuk menyelamatkan warga surabaya, khususnya anakanak muda, generasi yang akan datang dari penyalahgunaan mihol”. papar anggota komisi B ini. Q gat*

Lomba Perpustakaan Tingkat Jawa Timur Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jatim

Tingkatkan Kinerja Perpustakaan Lewat Berbagai Lomba Berbagai lomba digelar Badan Perpustakaan dan Kearsipan (Bapersip) Provinsi Jatim dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan perpustakaan di Jawa Timur.

L

omba- lomba tersebut di antaranya adalah lomba Perpustakaan terbaik tingkat SLTP, Lomba perpustakaan terbaik tingkat SLTA, Lomba Pustakawan Berprestasi, Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan, Lomba implementasi budaya baca dan Lomba Perpustakaan Khusus SKPD. Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Drs Soedjono, MM menjelaskan dari lomba-lomba tersebut, pihaknya memang memberi porsi yang lebih banyak untuk lomba yang melibatkan sekolah.

“Untuk menambah wawasan dan kemampuan siswa dan guru dalam mengembangkan dan mengimplementasikan materi pelajaran yang diberikan, perlu adanya dukungan referensi buku dari koleksi Perpustakaan Sekolah. Keberadaan Perpustakaan Sekolah merupakan bagian integral dalam pembelajaran,” jelas Soedjono saat dikonfirmasi Bhirawa Rabu (9/9) kemarin. Salah satu langkah

Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jatim Drs Soedjono, MM saat final Lomba Implementasi Budaya Baca Tingkat Provinsi Jawa Timur (atas). Perpustakaan Badan Pendidikan Dan Pelatihan (Badiklat) Prov. Jatim yang berhasil menjadi yang terbaik dalam Lomba Perpustakaan Khusus Instansi Pemerintah (Skpd) Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 (kiri).

strategis untuk meningkatkan mutu penyelenggaran Perpustakaan Sekolah, lanjut Soedjono adalah dengan menyelenggarakan Lomba Perpustakaan Sekolah.

“Kegiatan ini dapat memotivasi dan menggerakkan masyarakat sekolah dalammenjadikan perpustakaan sekolah sebagai Pusat Sumber Belajar dalam rangka pengem-

PEMENANG LOMBA PERPUSTAKAAN SE JAWA TIMUR TAHUN 2015 LOMBA PUSTAKAWAN BERPRESTASI Juara I .

Muhamamad Rotmianto, AMd SKom (SD Negeri Unggulan Kab Magetan) Juara II. Amelia Marihesya, S.Sos dari IALF (Indonesia Australia Language Fondation-Surabaya) Juara III. Hesthiyono Sukoadhi, S.Sos (Kantor Perpustakaan Umum Daerah Kab. Probolinggo) Harapan 1. Fatchur Rochman, S.Sos (Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Jember) Harapan 2. Sugeng Wahyu Ariyadi, S.Sos, MM (Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur)

Harapan 1 Harapan 2

Ds. Gadungsari, Kec. Tirtoyudo Kab. Malang Perpustakaan “LESTA WACANA” Ds. Gendol, Kec. Sine Kab. Ngawi Perpustakaan “BUAH HATI’’ Ds. Kalibendo Kec. Pasirian Kab. Lumajang

LOMBA IMPLEMENTASI BUDAYA BACA MELALUI UJI CERDAS SISWA SLTA Juara I. SMA Negeri 1 Bangil Kab. Pasuruhan Juara II. SMA Negeri 3 Kota Madiun Juara III SMA Negeri 2 Buduran Kab. Sidoarjo Juara IV SMA Negeri 1 Sooko Kab. Mojokerto

LOMBA PERPUSTAKAAN SEKOLAH TERBAIK TINGKAT SLTA Juara I. Perpustakaan SMA NU 1 Kab. Gresik Juara II. Perpustakaan SMK St. Louis Kota Surabaya Juara III. Perpustakaan SMA Negeri 1 Kepanjen Kab. Malang Harapan 1 Perpustakaan SMK St. Albertus Kota Malang Harapan 2 Perpustakaan SMK Negeri 1 Kademangan Kab. Bondowoso

LOMBA PERPUSTAKAA SEKOLAH TINGKAT SLTP Juara I Perpustakaan SMP Negeri 1 Kab. Lamongan Juara II Perpustakaan SMP Negeri 23 Kota Surabaya Juara III Perpustakaan SMP Negeri 1 Tumpang Kab. Malang Harapan 1 Perpustakaan SMP Negeri 1 Kab. Gresik Harapan 2 Perpustakaan SMP Negeri 2 Kota Madiun

LOMBA PERPUSTAKAAN DESA / KELURAHAN Juara I. Perpustakaan “TUNAS ASA” Ds. Margomulyo, Kec. Margomulyo Kab. Bojonegoro Juara II. Perpustakaan Kelurahan Wonorejo, Kec. Rungkut Kota Surabaya Juara III. Perpustakaan “GENERASI CERDAS”

LOMBA PERPUSTAKAAN KHUSUS SKPD Juara I Perpustakaan Badan Diklat Provinsi Jawa Timur Juara II Perpustakaan Dinas Pengairan Provinsi Jawa Timur Juara III Perpustakaan Balitbang Provinsi Jawa Timur Harapan 1 Perpustakaan RSUD Saiful Anwar Kota Malang Harapan 2 Perpustakaan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

bangan dan peningkatan minat baca, (literasi informasi, bakat dan kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual) serta kemampuan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan,” tambah Soedjono lagi.

Menurut Soedjono, selain memacu kinerja perpustakaan sekolah dirinya juga mendorong SKPD di Lingkup Pemerintahan Provinsi Jawa Timur untuk ikut serta memfaislitasi layanan peprpustakan. “Banyak sebenarnya sumber informasi yang ada di SKPD, sehngga kalau dikelola secara baik akan bermanfaat bukan saja untuk meningkatkan kinerja SKPD yang bersangkutan tetapi juga untuk meningkatkan SDM di masing-masing SKPD,” jelas Soedjono.

Dalam kesempatan tersebut Soedjono juga mengungkapkan bahwa dari beberapa lomba tersebut ada tiga jenis lomba perpustakaan

Tingkat Provinsi yang akan dilanjutkan mengikuti lomba ke Tingkat Nasional. Ketiga jenis lomba tersebut adalah Lomba Pustakawan Berprestasi, Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan dan Lomba Perpustakaan SLTA Terbaik. Ketua panitia lomba yang juga Bidang Pembinaan Perpustakaan Bapersip Jatim Dra Elminah, MM menambahkan penyelenggaraan berbagai lomba Perpustakaan se Jawa Timur Tahun 2015 telah berhasil meningkatkan apresiasi semua elemen dunia kependidikan di daerah tentang perlunya peningkatan kualitas penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah di Jawa Timur.

“Lomba Perpustakaan Sekolah ini telah mampu menggerakkan dan meningkatkan minat baca para murid dan guru dalam rangka mewujudkan budaya Gemar Membaca Masyarakat Jawa Timur,” tutur Elminah. Q adv

Layanan Perpustakaan SLTP Negeri 1 Kabupaten Lamongan yang menjadi perpustakaan terbaik dalam Lomba Perpustakaan Sekolah Tingkat SLTP Provinsi Jawa Timur Tahun 2015.