Binder11agustus2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Dari 35 SD ini ada sebanyak 12 sekolah yang mengalami kerusakan berat dan harus segera diperbaiki, dan hanya 10 yang mengalami kerusakan sedang,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 8

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan Kota Batu Esty Dwi Astuti

Selasa Pahing, 11 AGUSTUS 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

11 AGUSTUS 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo

09.00 Menerima Penghargaan di Jakarta

 Wagub H Saifullah Yusuf

09.00 Menghadiri Hari Keluarga Nasional dan Menerima Penghargaan Manunggal Karya Kencana di Taman Candra Wilwatikta Pasuruan

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 08.00 Rapat Berkaitan PNS Tenaga Kesehatan dan BLUD di Kantor Dinas Pendidikan Jatim

PDIP dan Hanura Daftarkan Pasangan Calon di Pacitan Jakarta , Bhirawa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Hanura memastikan mengusung calon bupati dan wakil bupati dalam Pilkada Kabupaten Pacitan. PDIP dan Hanura akan mendorong pasangan Bambang Susanto-Sri Retno Dhewanti untuk menghadang pasangan calon petahana.

“Di Pacitan, PDIP demi tanggungjawabnya terhadap hak rakyat yang berdaulat untuk menentukan pemimpinnya, PDIP mengusung calon dan menjadi pelopor di dalam mengatasi calon tunggal,” kata Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto di Jakarta, Senin (10/8).

PDIP berkomitmen dan siap bekerja keras memenangi pasangan Bambang-Retno di Pilkada Pacitan. Bambang berkarir sebagai penilik SMP

 ke halaman 11

Rayakan HUT Kemerdekaan, Pawai Sepeda Hias Gunakan Kostum Warna -warni Pasuruan, Bhirawa Sebanyak 37 sepeda hias memadati ruas jalan protokol di Kota Pasuruan.

Pawai sepeda hias dalam rangkaian kegiatan HUT Kemerdekaan RI ke-70 di Kota Pasuruan disambut antusias warga

Kota Pasuruan maupun daerah lainnya.

Pantauan Bhirawa di lokasi, Senin (10/8) sore, ratusan warga mulai anakanak hingga dewasa berjejer di pinggir jalan sesuai rute 7 km pawai sembari menikmati pawai sepeda hias yang

menyajikan beragam kreativitas. Meski memacetkan jalan, para pengguna jalan tetaplah terhibur dengan aksi mereka.

“Saya terjebak pawai sepeda hias

 ke halaman 11

hilmi husain/bhirawa

Para peserta pawai sepeda hias pelajar SD/MI di Kota Pasuruan saat mengelilingi rute sepanjang 7 km di Kota Pasuruan, Senin (10/8) sore.

Jatim Tak Terimbas Kenaikan Harga Daging di Jakarta anas/bhirawa

Seorang warga menunjukkan foto copy dari KTP palsu yang ditemukan dalam pengajuan IKRAP, Senin (10/8).

Pemalsuan KTP dalam Pengajuan IKRAP Batu,Bhirawa Demi untuk memperoleh Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP) terjadi aksi pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kota Batu.

Meskipun belum dipastikan siapa pelaku pemalsuan tersebut, kasus ini membuat para anggota Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) di Malang Raya menjadi kelabakan dan kesulitan menemukan oknum tidak bertanggung jawab tersebut.

Aksi pemalsuan KTP ini ditemukan pertama kali oleh anggota RAPI berinisial i. Tanpa sengaja ia mendapatkan adanya kejanggalan atas KTP miliki CA. Saat itu CA mengajukan izin untuk memperoleh IKRAP. Namun ditemukan ada tiga kejanggalan dari KTP milik CA ini. Yaitu, kesalahan dalam NIK pada KTP, adanya keterangan dua kota yang berbeda pada KTP, dan adanya font atau bentuk huruf yang berbeda dari KTP tersebut. “Untuk

DPRD Desak Pemprov Antisipasi Pemprov, Bhirawa Fenomena kenaikan harga daging sapi di DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat yang tak terkendali ditambah mogoknya para pedagang daging untuk berjualan, ternyata hingga kini masih belum terjadi di Jatim. Harga daging sapi di pasaran di Jatim masih normal di kisaran Rp 99.800 per kg dan stok daging juga masih aman.

Menurut Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, jika di Jatim nantinya tetap terimbas dengan kenaikan harga daging seperti di Jakarta dan pedagang melakukan mogok jualan, Pemprov Jatim akan menyembelih sapi

sendiri. Sebab pemerintah harus tetap memberikan pelayanan dan memenuhi kebutuhan daging kepada masyarakat.

“Kalau pedagang mau mogok, itu haknya untuk mogok. Tapi kita sebagai pemerintah harus

 ke halaman 11

Pedagang Daging Diharap Tak Terprovokasi

Bojonegoro-Sumenep Harga Stabil, Jombang Mulai Naik

 ke halaman 11

Jaga Keseimbangan MENJAGA kesehatan tubuh sangat diperlukan supaya tidak mudah sakit apalagi di tengah padatnya pekerjaan. Untuk itu penting menjaga keseimbangan antara pekerjaan dengan batin dan pikiran. Inilah yang dilakukan oleh General Manager Sales & Marketing PT

tetap memberikan pelayanan pada masyarakat. Kalau perlu kita akan menyembelih sendiri sapinya untuk memenuhi kebutuhan,” tegas Gubernur Soekarwo ditemui usai Rapat Paripurna DPRD Jatim, Senin (10/8).

Berdasarkan rumus ekonomi, kata Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Soekarwo, jika ada kenaikan harga pasti suplai akan ditahan dengan harapan harga akan naik lagi. “Pedagang pasti menunggu waktu yang pas

ramadlan/bhirawa

Harga daging sapi di pasar tradisional Jombang, Citra Niaga sejak sepekan terakhir terus naik, saat ini mencapai Rp 95 ribu per kg. Namun kenaikan harga ini berdampak pada penurunan omset para pedagang hingga mencapai 50 persen. Masyarakat kini beralih ke daging bercampur lemak karena harga lebih murah.

Pemprov, Bhirawa Dinas Peternakan (Disnak) Jatim mengimbau agar pedagang sapi di Jawa Timur tidak terprovokasi ancaman aksi demo yang akan dilakukan pedagang sapi di luar Jawa Timur seperti di wilayah se-Jabodetabek (Jakarta Bogor Depok Tangerang dan Bekasi, red).

Kepala Disnak Jatim Ir Maskur MM mengatakan di Jatim pedagang daging tidak perlu resah mengingat ketersediaan sapi masih tercukupi. Dari segi harga, saat ini juga dinilai masih dalam taraf wajar.

Rasiyo-Dhimam Abror Daftar KPU Hari Ini Pemprov, Bhiraw Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Surabaya kemungkinan besar tidak akan diundur hingga 2017 mendatang.

Sebab pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya, Rasiyo-Dhimam Abror dipastikan bakal mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya, Selasa (11/8) hari ini atau hari terakhir masa perpanjangan kedua pendaftaran Pilkada.

 ke halaman 11

Ujian Paket A Gelombang Dua Gagal Digelar Dindik Jatim, Bhirawa Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim tampaknya harus lebih gencar menyosiasialisasikan keberadaan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK). Khususnya ujian kejar Paket A yang kian sepi peminat setiap tahunnya. Bahkan tahun ini, ujian paket yang setara dengan sekolah dasar ini gagal digelar untuk gelombang kedua.

Kabid Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dindik Surabaya Abdun Nasor mengakui kekurangan itu. Dia

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Pengabdian Masyarakat Mahasiswa Kedokteran Hewan

 ke halaman 11

Sepekan Dampingi Peternak Banyuwangi, Mahasiswa Asing Ikut Tularkan Ilmu Sebanyak 240 mahasiswa jurusan kedokteran hewan dari sejumlah perguruan tinggi, di antaranya berasal dari Taiwan dan Malaysia mendampingi para peternak di Kabupaten Banyuwangi selama sepakan.

Mereka belajar terkait masalah hewan.

Diananta Putra, Banyuwangi Ir Purnomo

Sentil..  Wali Kota Minta Lahan Pertanian Dipertahankan  Jika tidak, ke depan anak cucu makan genteng dan beton  Rekanan KKP Setor Fee Proyek 15 Persen  Permainan lama  Kejaksaan Sita Uang Barang Bukti Kasus PIK  Jangan main sita, tapi barang bukti menguap tak berbekas

Ratusan mahasiswa tersebut berasal dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Universitas Mataram (Nusa Tenggara Barat) dan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Sementara mahasiswa asing merupakan mahasiswa program pertukaran.

“Para mahasiswa melakukan pengabdian masyarakat selama seminggu. Di sini mereka banyak belajar menangani berbagai masalah terkait hewan. Tak hanya hewan komoditas dan hewan peliharaan, tapi juga hewan di kehidupan liar mengingat Banyuwangi ada taman nasional,” ujar Dekan Fakultas Kedokteran

Hewan Unair Prof Romziah Siddiq PhD akhir pekan lalu.

Ia menjelaskan Banyuwangi yang dipilih sebagai lokasi karena terdapat sejumlah sentra ternak dengan potensi yang cukup besar dan ke depan jika terus dikembangkan bisa menjadi andalan Jawa Timur dan bahkan nasional.

Berdasarkan data Dinas Peternakan Banyuwangi, populasi sapi potong di Banyuwangi hingga triwulan II/2015 mencapai 107.949 ekor. Adapun sapi perah sebesar 868 ekor, kerbau 3.895

 ke halaman 11

Aktivitas peternakan sapi di Wongsorejo. Para mahasiswa kedokteran hewan melakukan pengabdian masyarakat selama seminggu di Banyuwangi, salah satunya di Kecamatan Wongsorejo. Mereka banyak belajar menangani berbagai masalah terkait hewan.

SURABAYA

2

Selasa Pahing 11 AGUSTUS 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Perpanjangan Pendaftaran Cacat Hukum Berbagai perubahan kebijakan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini rentan terhadap gugatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat maupun partai politik (parpol). Utamanya di daerah-daerah yang memperpanjang pendaftaran pasangan calon (paslon) hingga gelombang tiga.

Ahli Hukum Administrasi dan Tata Negara Prof Sadjiono mengatakan, konsep hukum di Indonesia cukup normatif dan sedikit empiris. Sehingga, hukum dipandang sesuai norma-norma dan kaidah yang ditetapkan. Bila melanggar norma tersebut dinamakan tindakan ilegal.

“Ketidakpastian hukum ini terdapat dalam PKPU No 12/ 2015. Jadi perpanjangan itu bisa ditafsirkan satu kali saja, dan bisa lebih satu kali ketika calon tunggal itu tetap ada. Hasilnya, dalam menerapkan hukum itu menjadi tidak pasti. Ini salah satu cerminan tidak ada kepastian hukum di dalam suatu aturan,” katanya dalam diskusi bertema Membangun Kepastian Hukum dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah untuk Menciptakan Iklim Demokrasi yang Baik, Berkualitas dan Bermartabat yang digelar Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Surabaya, Senin (10/8) kemarin.

Guru Besar Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya ini menjelaskan, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota, KPU RI diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan pemilihan.

Instruksi ini diwujudkan KPU RI dengan menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) nomor 9 tentang Pen-

calonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Aturan ini kemudian diubah menjadi nomor 12.

Dalam PKPU 12/2015 pasal 89 disebutkan, bila sampai akhir masa pendaftaran pasangan calon (paslon) hanya terdapat satu paslon atau tidak ada paslon yang mendaftar, KPU memperpanjang masa pendaftaran paling lama tiga hari. Sadjiono melanjutkan, sampai dengan berakhirnya perpanjangan pendaftaran tetap satu paslon atau tidak ada yang mendaftar, KPU menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan pemilihan dilakukan pada pemilihan serentak berikutnya.

“Tapi yang terjadi di tujuh daerah, termasuk Surabaya, saat ini tidak sesuai norma alias inkonstitusional. Karena KPU atas rekomendasi Bawaslu RI memperpanjang pendaftaran kembali pada 9-11 Agustus,” tegasnya.

Sesuai aturan PKPU itu, kata Sadjiono, perpanjangan pendaftaran hanya dibuka satu kali.

Namun saat ini dibuka lebih dari satu kali. Ketentuan tersebut perlu diuji secara hukum dan tidak bisa dibiarkan berjalan begitu saja. Jika terbukti perpanjangan pendaftaran itu cacat hukum, pelaksanaan Pilkada di

Prof Sadjiono tujuh daerah itu bisa dikatakan tidak sah.

“Namun demikian, apapun adanya keputusan KPU itu adalah sah. Maka tadi saya menyarankan untuk diuji secara hukum, terkait dengan norma yang ada didalam PKPU itu. Jadi tidak bisa kemudian dibiarkan begitu saja sehingga mewujudkan rasa keadilan didalam menerapkan hukum dan tidak ada kepastian,” tambahnya.

Ditanya, Kalau semisal Pilkada tetap berlanjut, menurut Sadjiono harus diuji dulu terkait dengan keabsahan perpanjangan waktu itu. Jadi, kalau nanti perpanjangan waktu itu menjadi tidak sah, maka calon yang ada minimal dua calon, itu nanti dipertanyakan legitimasinya.

“Menurut saya itu mengandung cacat hukum kalau tetap ber-

geh/bhirawa

Ahli Hukum Administrasi dan Tata Negara Prof Sadjiono (kiri) memaparkan dalam diskusi di rumah makan Agis Jalan A Yani, Senin (10/8) kemarin. jalan. Cacat hukumnya tidak nimbulkan masalah hukum. calon kepala daerah yang akan mencantumkan secara normatif “Sampai sekarang sikap koa- maju pada Pilkada serentak. itu diperpanjang tiga kali, tapi lisi jelas, tidak ikut mencalonkan Perpanjangan masa pendaftaran hanya diperpanjangan saja,” karena landasan hukumnya tidak calon kepala daerah itu berlaku jelasnya. jelas. Ada indikasi cacat hukum,” pada 9-11 Agustus 2015.

Sementara itu, Ketua Pokja terangnya seusai diskusi.

Hingga saat ini calon petahana Koalisi Majapahit AH Thony yang Ketika disinggung mengenai Tri Rismaharini-Wisnu Sakti turut dalam diskusi itu menga- sikap Koalisi Majapahit yang Buana belum juga mendapatkan takan, sejak awal masa per- memutuskan tidak ambil bagian pesaing pada Pilkada serentak panjangan pendaftaran dibuka, ini mengindikasikan bahwa Pil- Desember mendatang. AkibatKoalisi Majapahit menyatakan wali Surabaya bakal terseleng- nya, Pilkada serentak di Suratidak akan mendaftarkan paslon. gara 2015, Sekretaris DPC Ge- baya 2015 terancam mundur Sebab, surat KPU Bernomor 449/ rindra Surabaya itu menjawab hingga 2017.

KPUVIII/2015 yang memerin- diplomatis. “Peluangnya 50 perKetua KPU Kota Surabaya tahkan KPUD di tujuh kabu- sen berbanding 50 persen. Antara Robiyan Arifin mengaku tidak paten/kota untuk membuka kem- hari pendaftaran terakhir ter- ambil pusing jika memang tidak bali pendaftaran paslon, berten- dapat satu paslon yang daftar ada calon pesaing pasangan tangan dengan hukum. dan tidak,” tandasnya. petahana. “Kami enggak repotSurat KPU itu, lanjut Thony, Seperti diketahui, Kota Su- repot. Kalau memang enggak ada tak didasari pijakan hukum yang rabaya merupakan satu dari tujuh ya mau gimana lagi. Kami juga jelas sehingga jika perintah di daerah yang mendapat perpan- sudah sosialisasi. Sampai saat dalam surat tersebut tetap di- jangan masa pendaftaran calon ini (kemarin, red) kami juga laksanakan oleh KPU Surabaya, kepala daerah. Sebab ketujuh belum mendapat bocoran adanya Q geh maka dimungkinkan rentan me- daerah itu baru memiliki sepasang calon,” kata Robiyan.Q

Wali Kota Hapus Dana Hibah Usulan Jasmas Dewan Keterlambatan Material STNK dan INKB Samsat Ketintang Surabaya Wilayah Jawa Timur mengalami krisis bahan material Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau plat nomor. Untuk itu pihaknya telah memberikan imbauan permintaan maaf dengan memasang banner di pintu masuk bagi warga Surabaya yang melakukan pengurusan pembaruan STNK dan INKB baru, Senin (10/8).

trie diana/bhirawa

PANGGUNG BIROKRASI

Masalah TKI, Selain Pemprov Dibutuhkan Peran Pusat Pemprov, Bhirawa Banyaknya jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tersandung kasus di luar negeri membuat Pemprov mengingatkan pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan. Sebab permasalahan TKI banyak didominasi masalah administrasi yang seringkali menjadi kewenangan pusat.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jatim, Drs Sukardo MSi menjelaskan untuk menangani TKI, tidak hanya butuh peran dari Pemprov Jatim namun juga pemerintah pusat seperti Kemenakertrans RI, BNP2TKI, dan Kementeria Luar Negeri.

Menurutnya, permasalahan TKI kebanyakan dialami TKI yang informal.

Untuk itulah, saat ini Jatim berupaya agar mengirimkan TKI formal ke luar Q rac negeri.Q

Legislatif Minta Pemprov Kawal Penuh PAPBD 2015 DPRD Jatim, Bhirawa Legislatif meminta eksekutif Jawa Timur untuk mengawal penuh Perubahan Aanggaran pendapatan dan Belanja Daerah(PAPBD) 2015 yang disahkan menjadi menjadi Peraturan Daerah (perda, Senin(10/8). PABPD 2015 ini mengalami perubahan dan penurunan yang sebelumnya diproyeksikan Rp22 triliun berubah menjadi Rp22 triliun 246 Miliar 180 juta 607 ribu 897.

Juru Bicara Fraksi Demokrat, H. Hisan, SE di rapat paripurna DPRD Jatim, mengatakan Fraksi Demokrat dapat menyetujui dan mengesahkan perubahan APBD 2015 tersebut menjadi peraturan daerah. “Dengan disahkan PAPBD 2015 ini pihaknya berharap semua stakeholder di Jatim baik secara politik serta administratif pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan pe-

ngawasan atas realisasi pengesahan PAPBD 2015,”ujarnya.

Lebih lanjut, Hisan juga memberikan rekomendasi dan catatan terhadap PPBD 2015 yaitu pertama pemerintah provinsi Jatim harus terus bertekad meningkatkan alokasi anggaran yang diprioritaskan untuk penanggulangan masalah kehidupan publik terutama kemiskinan, Yang kedua yaitu pemerintah provinsi Jatim harus membuat job - Planing - Strategic mengenai pengaruh perubahan sturktur perangkaan anggaran tersebut dengan langkah penanggulangan kemiskinan, Ketenagakerjaan, kesehatan, dam upaya peningkatan kemakmuran rakyat di Jatim.Yang ketiga meskipun APBD mengalami penurunan.

Karena itu, fraksi berharap agar tetap terus meningkatkan pelayanan serta mempersiap-

kan sarana dan prasarana yang dibutuhkan setiap unit layanan di Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam membuat pelayanan publik berbasis teknologi Informasi.

Juru bicara Fraksi PKS Jatim, Yusuf Rohana mengatakan meskipun mengalami penurunan dan perubahan PABD 2015 ini diharapkan PAPBD 2015 tetap mempriotaskan tiga hal yaitu merespon krisis ekonomi, menstimulus stabilisasi pertumbuhan ekonomi, dan berortentasi pada kesejehteraan masyarakat.

“Praktik inefisiensi anggaran harus dihapuskan, belanja daerah yang tidak perlu atau tidak penting, dan tidak berorientasi pada pertumbuhan dam kesejahteraan masyarakat, agar segera diahlikan untuk kepentingan yang lebih utama dam Q cty prioritas,”ujarnya.Q

DPRD Surabaya, Bhirawa Kebijakan berbau politis digelar Pemkot Surabaya. Sekretaris Daerah kota (Sekkota) Surabaya resmi menghentikan dana hibah yang diajukan melalui Jaring Aspirasi (Jasmas) legislative yang tidak sesuai dengan UU 23/2014.

Padahal undang-undang tentang pemerintah daerah ini sebelumnya dipastikan baru berlaku pada tahun 2016 mendatang.

“Ini jelas sangat politis, dalam rapat Badan Anggaran tertanggal 7 Januari pihak Pemkot dalam hal ini Sekkota menyatakan UU 23/2014 baru diberlakukan pada APBD 2016. Sementara untuk PAK 2015 masih menggunakan aturan lama,” ungkap salah satu ketua Fraksi yang dihubungi Bhirawa, Senin(10/8).

Anggota legislative ini menyayangkan pihak Pemkot tidak pernah menginformasikan telah mengirim surat kepada Kemendagri terkait pelaksanaan Undang-undang Pemerintah Daerah tersebut pada pertemuan rapat Banggar.

“Kalau Pemkot punya niat baik mengapa dalam rapat banggar tidak diinformasikan. Kalu begini yang kasihan masyarakat yang mengajukan anggaran Jasmas.

Mereka tidak sempat memperbaiki proposal pengajuan.

Ini juga sangat disayangkan, banyak dari kelompok masyarakat yang mengajukan justru tidak berbadan hukum karena sifatnya UKM ataupun tempat-tempat ibadah,” terangnya.

Memang surat Sekkota Surabaya terkait dana hibah Jasmas ini baru disampaikan kepada legislative pada Senin(10/8) kemarin dengan disertai surat Sekretaris Jendral Kemendagri tertanggal 7 Agustus 2015 yang berisi jawaban atas surat Wali kota Surabaya tertanggal 4 Agustus 2015.

Surat Sekjend Kemendagri

itu menyebut jawaban atas pertanyaan Wali kota terkait kriteria berbadan hokum bagi penerima dana hibah pemerintah daerah. Sekjend Kemendagri menyatakan badan hukum yang dimaksud adalah perusahaan berbentuk PT, BUMN, BUMD, yayasan, koperasi dan yang terdaftar dalam lembaga peradilan sesuai dengan 17/2003.

Berdasarkan surat Sekkota tersebut pula pengajuan dana hibah Jasmas yang dihentikan termasuk pengajuan yang bakal masukkan dalam PAK 2015. Padahal sebagaimana konfirmasi pada sejumlah anggota Dewan, proposal pengajuan Jasmas banyak yang baru masuk per tanggal 3 Januri 2015.

“Dari konfirmasi yang kami tanyakan ke Bappeko, saat ini pengajuan yang resmi ditolak Pemkot berjumlah lebih dari 1100 proposal masyarakat.Kami tak bisa berbuat banyak, karena kami hanya menyalurkan aspirasi masyarakat,” terang Wakil ketua DPRD Surabaya, Masduki Toha yang dikonfirmasi. Masduki juga mengakui telah menerima surat dari Sekkota .

Masduki sendiri mengaku pihak legislative belum bisa memberikan tanggapan mengingat surat dari Pemkot sangat mendadak. Sementara sejauh ini belum ada pertemuan terkait hal tersebut meski dalam tingkat pimpinan.

Sementara anggoita Dewan yang lain dari Fraksi Demokrat mempertanyakan surat edaran dari Sekkota tersebut disampaikan tanpa sepengetahuan pimpinan termasuk ketua deQ gat wan, Armudji.Q

Pemetaan Kemampuan Calistung Siswa Kelas IV SD Diuji Tiga kompetensi dasar yang sudah harus dimiliki siswa kelas IV SD/MI ialah membaca, menulis dan menghitung (Calistung). Ketiga kompetensi ini harus dikuasai lantaran untuk mendukung proses belajar siswa di kelas.

tam/bhirawa

45.232 siswa kelas IV SD mengikuti ujian membaca, menulis dan menghitung yang digelar Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya kemarin, Senin (10/8).

Untuk mengukur keberhasilan itu, Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya menggelar ujian Calistung serentak di sekolah masingmasing, Senin (10/8). Kepala SDN Kalirungkut 1 Siti Fatonah menjelaskan sebanyak 157 siswa kelas IV mengikuti tes calistung dengan tertib. Pada hari pertama, siswa menjalani tes membaca dan menulis. Sedangkan pada hari kedua, siswa kelas IV menjalani tes menghitung.

Jumlah soal tes membaca sebanyak 40 soal dengan

waktu 90 menit. Begitu juga dengan tes menulis. Sedangkan tes menghitung terdiri dari 30 soal dengan waktu 90 menit. “Bentuk soal ada tigas jenis. Antara lain pilihan ganda, isian, dan uraian singkat,” kata Siti.

Sebelum menjalani tes, siswa telah dipersiapkan melalui pembelajaran. Dia melanjutkan, tidak ada kata tidak lulus dalam hasil tes calistung. Hasil tes digunakan sebagai pemetaan untuk siswa maupun guru.

Apabila ada siswa berkemampuan kurang, guru se-

kolah wajib memberikan intensif sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dindik Surabaya Eko Prasetyoningsih menerangkan, tes calistung berfungsi sebagai peningkatan mutu pendidikan. Dari hasil tes, pemetaan kemampuan siswa sekolah dasar dapat diketahui. Dengan begitu, dapat segera dievaluasi lantas mengambil kebijakan untuk solusinya.

Eko melanjutkan hasil tes calistung dapat digunakan sebagai pemetaan oleh pihak sekolah maupun Dindik.

Apabila memiliki peta kemampuan siswa, seorang guru dapat memberikan pengajaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing

siswa. “Kemampuan satu siswa dengan siswa lainnya itu berbeda. Kalau guru punya peta hasil tes ini, mereka dapat lebih mudah memberikan intensif,” terang perempuan asli Ponorogo ini.

Lebih lanjut, Dindik menggunakan hasil tes ini untuk memetakan pendidikan di masing-masing sekolah.

“Hasilnya juga dapat digunakan sebagai bahan pembinaan guru mata pelajaran.

Kebutuhan sekolah juga beda-beda,” katanya. Tes calistung, imbuhnya, juga dapat memberikan umpan yang baik bagi guru kelas I, II, dan III dalam mempersiapkan peserta didik dan memotivasi prestasi ke jenQ tam jang berikutnya.Q

SURABAYA

Selasa Pahing 11 AGUSTUS 2015

3

Wujudkan Profesionalisme Prajurit TNI AD

Pangdam V Brawijaya Ancam Pecat Oknum TNI Calo Penerimaan Bintara Kodam V Brawijaya, Bhirawa Pendaftaran penerimaan Calon Prajutit Bintara PK TNI TA 2015 di Jatim, diterpa isu tak sedap. Banyak dijumpai oknum anggota TNI, PNS, dan mantan anggota TNI yang diduga menjadi calo penerimaan Bintara PK TNI AD. Dalam amanat pertamanya sebagai Pangdam V Brawijaya, Mayjen TNI Sumardi selaku inspekstur upacara menegaskan, siapapun oknum anggota maupun PNS TNI AD yang diduga praktik calo, sanksi tegasnya adalah pemecatan. Selain memalukan satuan tugasnya, sifat oknum tersebut tidak mencerminkan keprofesionalan prajurit TNI. “Sering dijumpai oknum TNI, PNS maupun mantan

anggota TNI yang jadi calo penerimaan Bintara di TNI AD. Sanksi tegasnya kita pecat dari satuan tugasnya,” tegas Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Sumardi usai upacara di Makodam V Brawijaya, Senin (10/8).

Dijelaskan Pangdam, siapapun yang ingin menjadi prajurit TNI tidak dipungut biaya alias gratis. Sebab, hal itu sudah dibiayai oleh negara. Jika ditemukan calo dalam penerimaan Bintara TNI, terlebih yang menjadi

calo adalah oknum TNI, sanksi tegasnya pemecatan. “Ini sudah mempermalukan kesatuan dan merugikan korbannya. Dengan pemecatan, diharapkan kejadian seperti itu tidak terulang lagi,” jelasnya.

Disinggung terkait berapa oknum yang melakukan pelanggaran (calo), mantan Gubernur Akmil ini mengaku belum mengetahui siapa saja yang terlibat. Begitu juga mengenai jumlah pelanggaran terkait calo Bintara, Sumardi belum mengetahui berapa jumlah pastinya. Namun, pihaknya berharap agar tidak lagi terulang kejadian yang memalukan institusi TNI AD. “Karena dampaknya sangat besar di lingkungan institusi TNI AD, ke depan harapannya tidak ada lagi hal seperti ini,” ungkapnya.

Sebagai pilar pertahanan negara, lanjut Sumardi, prajurit TNI AD harus dapat menciptakan stabilitas keamanan wilayah dan profesionaliame kerja.

Profeaionalisme anggota Kodam V Brawijaya dapat dijaga dengan cara, yakni semangat kedisiplinan, dedikasi, loyalitas, dan soliditas serta solidaritas antar anggota.

“Dengan berbekal nilai-nilai tersebut, saya yakin tugas seberat apapun dapat diselesaikan. Upaya menciptakan stabilitas keamanan di wilayah Jatim dapat terwujud dengan baik,” pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan, Kodam V Brawijaya membuka Calon

Prajurit Bintara PK TNI AD TA 2015.

Pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 3-22 Agustus 2015, secara online.

Melalui website http://rekrutmentni.mil.id, para calon Bintara Prajurit TNI AD dapat mendaftatkan diri. Bila pendaftaran online terganggu, pendaftaran bisa langsung ke Ajen Korem terdekat si wilayah masing-masing.

Adapun wilayah pendaftaran diantaranya, Ajenrem 081/DSJ Madiun, Ajenrem 082 Mojokerto, Ajenrem 083 Malang, Ajendam V/Brawijaya Malang, dan Ajenrem 084/BJ Surabaya.Q bed

bed/bhirawa

Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Sumardi dalam amanat pertamanya selaku inspektur upacara, Senin (10/ 8) di Makodam V Brawijaya.

Optimistis Jatim Bebas Endemis Filariasis Surabaya, Bhirawa Dinkes optimis Jatim bebas dari endemi filariasis atau kaki gajah. Data yang dihimpun di Dinkes Jatim memyebutkan jumlah kasus filariasis tahun 2010 sebanyak 30 orang, tahun 2011 sebanyak 25 orang, tahun 2012 sebanyak 22 orang, tahun 2013 sebanyak 17 orang dan tahun 2014 sebanyak 6 orang. ‘’Meski jumlahnya turun, Dinkes Jatim berusaha keras agar pasien filariasis dapat segera diobati dan menemukan kasus filariasis baru,’’ kata Kasi Pemberantasan Penyakit Dinkes Ja-

tim, Setyo Budiono.

Menurutnya, sampai saat ini jumlah kasus kaki gajah terbanyak ada di Lamongan dengan 56 kasus, Malang 39 kasus, Ponorogo 32 kasus, Trenggalek 32 kasus, Kediri 22 kasus, Sodoarjo 19 kasus.

Sedangkan untuk daerah yang bebas dari kasus filariasis terjadi di empat daerah yaitu Batu, Blitar, Gresik, dan Mojokerto. “Di empat daerah ini belum ditemukan kasus kaki gajah,” katanya.

Lebih lanjut Setyo menyatakan, sesuai dengan kesepakatan global pada tahun 2000, WHO menetapkan

eliminasi kaki gajah hingga tahun 2020. Sedangkan di Indonesia pemerintah mulai bertahap menetapkan eliminasi pada tahun 2002. Untuk Jatim pihaknya memastikan tidak akan terjadi peningkatan yang sigbifikan. ‘’Status eliminasi ini diperuntukan bagi daerah-daerah yang berstatus endemis, Sedangkan untuk Jatim sendiri kondisinya masih aman dan terkendali,’’ ucapnya.

Sementara itu Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan dr Mohamad Subuh, MPPM

mengemukakan, Indonesia ditargetkan menjadi negara yang bebas penyakit kaki gajah atau filariasis pada tahun 2020. “Target bebas penyakit itu dicapai melalui pelaksanaan Bulan Eliminasi Kaki Gajah (Belkaga) setiap Oktober selama lima tahun mulai 2015,” katanya.

“Indonesia menjadi negara dengan penderita kaki gajah terbesar kedua di dunia setelah India. India sudah melakukan eliminasi sejak tahun 2000, dan penderitanya semakin berkurang. Jangan sampai kita menjadi yang noQ dna mor satu,” katanya.Q

Pengguntingan rangkaian bunga sebagai simbul dimulainnya pameran ‘Ragam Pesona Kain Tradisional Nusantara’ dan pengunjung pembukaan yang berdoa dengan khusyuk.

Disbudpar Jatim Pamerkan Kain Tradisional Pesisir

Dalam ‘Ragam Pesona Kain Tradisional Nusantara’ 2015 Kondisi kain tradisional yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur banyak sekali ragamnya, juga banyak keunikannya. Diantaranya kain tradisioanal dari wilayah pesisir, yakni Gresik, Lamongan dan Tuban.

Karena keunggulan dan keunikannya, akhirnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jawa Timur melaui UPT Museum Negeri Mpu Tantular Jatim, ikut dipamerkan dalam ‘Ragam Pesona Kain Tradisional Nusantara’ 2015 di Padang Sumatra.

Pameran yang di gelar mulai tanggal 5 hingga 8 Agustus 2015 di Museum Adityawarman, Padang, Sumatra tersebut telah diikuti oleh 34 provinsi se Indonesia dengan jumlah kain tradisional yang dipamerkan sebanyak 270 kain. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kepala Museum Nasional Indonesia Intan Mardina.

Kepala Disbudpar Jatim yang diwakili oleh Kepala UPT Museum Negeri Mpu Tantular Drs. Edi Iriyanto MM mengatakan kalau jumlah kain yang dikoleksi museum Tantular ini sangat banyak jenisnya. Hampir semua kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur ini ada kain tradisional.

Namun kali ini yang ikut dipamerkan dalam ‘Ragam Pesona Kain Tradisional Nusan-

Kepala Museum Nasional Indonesia Intan Mardina mendapat penjelasan dari petugas Museum Mpu Tantular Jatim. tara’ kami memilih kain tradisional pesisiran, yakni Gresik, Lamongan dan Tuban.

Menurut Pak Edi, sapaan akrab sehariharinya, diantara kain tradisional yang dipamerkan adalah kain sarung taman bunga dari Gresik. Kain saru ini mempunyai kelebihan bagian badan sarung ini mempunyai kelebihan dengan ragam hias bunga, dengan menggunakan teknik ikat pakan. Sedangkan tepi bawah sarung berupa belah ketupat yang dikerjakan dengan teknik ikat lungsi.

Masih ada lagi kain sarung rambat

kawung, kain sarung ini dibuat dari benang katun India, dengan teknik ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin). Warna dasar cokelat, dihiasi dengan motif hias jajaran jenjang dari benang warna putih. Dibuat dengan cara teknik ikat, yaitu mengikat benang pakan dalam pembuatan motif hias. Kain ini bisa digunakan sebagai keperluan sehari-hari.

“Selain itu, masih ada lagi kain sarung boket, kain sarung timbul rambatan, yang keduanya pembuatannya mengQ ach* gunakan ATBM,” jelas Pak Edi.Q

Kasubdit Regident Ditlantas Polda Jatim AKBP Budi Mulyanto menjelaskan terkait kelangkaan TNKB dan material SIM di Jatim, Senin (10/8). bed/bhirawa

Januari Sampai Agustus 2015

Jatim Krisis Plat Nomor Sebanyak 1,2 Juta Polda Jatim, Bhirawa Stok tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) atau plat nomor sepeda motor dan mobil di seluruh Jawa Timur mengalami kelangkaan. Sampai saat ini krisis TNKB kendaraan roda dua dan roda empat mencapai minus (kurang) 1,2 juta.

Berdasarkan data di Polda Jatim, terhitung sejak bulan Januari hingga Agustus 2015 terdapat kekurangan 1.056.217 plat nomor untuk sepeda motor, dan 177.071 plat nomor untuk roda empat (mobil dan sebagainya). Kelangkahan ini merupakan data jumlah pemohon plat nomor untuk kendaraan baru dan perpanjangan lima tahunan yang belum bisa dilayani.

Bagi pemohon atau masyarakat yang membutuhkan plat nomor kendaraan, harus bersabar menunggu dan mendapat surat keterangan serta bukti pengurusan saja. Kelangkaan ini dikarenakan stok plat nomor memang sudah habis sejak awal tahun lalu. Selain itu, Korps lalu Lintas (Korlantas) Polri juga belum mendistribusi-

kan plat nomor.

“Kelangkaan itu terjadi di seluruh wilayah di Indonesia, bukan hanya di Jawa Timur. Masalahnya yakni pengadaan TNKB di Korlantas Polri yang belum tuntas. Serta masih proses-proses yang sedang berjalan sehingga belum ada distribusi,” ungkap Kasubdit Regident Ditlantas Polda Jatim AKBP Budi Mulyanto, Senin (10/8).

Informasi yang berhasil dihimpun, proses di Korlantas yang dimaksud adalah adanya proses hukum terkait pengadaan TNKB yang dilakkukan di sana. Saat ini, proses hukum itu masih berlangsung dan belum bisa dipastikan kapan Korlantas mulai mendistribusikan TNKB ke daerah. Hal itu mengakibatkan pelayanan pembuatan TNKB baru di semua Samsat belum terlayani.

Terkait jika adanya penindakan dikarenakan tidak ada plat nomor pada kendaraan, Budi mengaskan, masyarakat janQ bed gan khawatir atas hal tersebut.Q

Penyebab Bayi Kembar Siam Masih Teka-Teki Banyaknya kejadian bayi kembar siam, membuat tim medis dan ahli kandungan binggung dalam menentukan penyebab utama terjadinya bayi kembar siam.

Dari beberapa kasus di lapangan ditemukan banyak penyebab kembar siam diantaranya adalah pemisahan sel yang tidak sempurna, saat hamil sang ibu terpapar radiasi atau gelombang elektromagnetik, tidak rutinnya ibu dalam melakukan pemeriksaan kandungan hingga kurang asupan gizi ke bayi.

Anggota tim kembar siam RSUD dr Soetomo dr Poerwadi SpBA menjelaskan pembuahan sel telur oleh sel sperma hingga memungkinkan terjadinya kembar siam. Pembuahan itu akan berkembang ke proses blastosis. Jika terjadi trauma dari luar, segumpal daging tersebut bisa pisah sama sekali. Diduga, pemisahan yang tidak sempurna itu lalu menyebabkan kembar siam.

“Seharusnya pada hari ke10-14 sudah terjadi pemisahan, namun pada kasus bayi kembar siam keduanya tetap lengket dan tak terja-

dna/bhirawa

Agar bayi sehat seorang ibu rutin melakukan pemeriksaan. di pemisahan yang sempur- bidan sehingga kondisi janin na,’’ tambahnya. tidak diketahui apakah Selain itu diduga, salah kembar siam atau normal. satu penyebabnya adalah ‘’Ada yang tahu bahwa baysaat hamil sang ibu terpapar inya kembar, namun tidak radiasi atau gelombang ele- tahu kalau ternyata kembar ktromagnetik. Menurutnya, siam,’’ ucapnya. jika asupan gizi sang ibu cukLebih lanjut ia mengataup saat mengandung, dia kan, secara implisit, ada beakan bertahan dari paparan berapa faktor pemicu terjadgelombang elektromagnetik inya dempet pada bayi kemtersebut. Namun, jika gum- bar selama masih berada palan daging itu lemah dan dalam kandungan. Diduga, terkena paparan, pemisahan salah satu pemicunya admenjadi tidak sempurna. alah kekurangan gizi. BukPoerwadi mengungkapkan, tinya, ibu bayi kembar siam hampir 90 persen kasus dari Banyuwangi, Sika perkembar siam terjadi pada nah mengaku bahwa selama masyarakat kurang mampu hamil dirinya jarang menyang notabene belum menda- gonsumsi makanan empat pat akses pelayanan keseha- sehat lima sempurna. “Saya tan maksimal. Biasanya, lebih sering makan buah mereka memilih untuk me- karena bila makan nasi saya Q dna meriksakan kandungan ke mual,” ujarnya.Q

4

OPINI Celah UU Pilkada

Tajuk

Hujan Mulai Turun MUSIM hujan, boleh jadi, datang lebih awal. Sebagian daerah di Jawa Timur (Malang, dan Surabaya) sudah mulai turun hujan, walau dengan intensitas rendah. Cuma kepyur, sporadis pula. Namun meski sesaat, ini telah menjadi tanda penglipur, bahwa hujan segera tiba. Juga harus diwaspadai, intensitas hujan yang tinggi sering berdampak banjir.

Karena daya dukung lingkungan makin susut, tidak mampu meresapkan air.

Di pedesaan di seluruh pulau Jawa (sebagai sentra padi), banyak tanah dan ladang merekah. Padahal puncak musim kemarau, lazimnya baru akan terjadi pada bulan September. Saat itu diperkirakan, musim kemarau yang kering dengan situasi udara panas menyengat. Kerusakan tanah (mengeras dan pecah-pecah) telah semakin mengeras.

Antaralain disebabkan ketahanan tanah makin rapuh, karena penumpukan sisa pupuk dan pestisida yang terurai.

Hanya dengan siraman hujan ber-insensitas tinggi (dan cukup lama) bisa meng-gemburkan tanah yang merekah.

Namun kondisi tanah telah terlanjur kritis, tak mampu menjadi resapan. Hujan yang tidak seberapa besar pun sudah meluap, menyebabkan banjir. Sehingga hujan bagai buah simalakama: diharapkan kedatangannya, tetapi kehadirannya sering berdampak pedih, bukan hanya kerugian keekonomian. Melainkan juga korban jiwa, serta ribuan jiwa lainnya harus diungsikan.

Karena itu diperlukan inovasi teknologi bagai “spons” dalam tanah, yang berfungsi ganda. Yakni untuk menyerap dan meyimpan air hujan sebanyak-banyaknya pada musim hujan, agar tidak terbuang sebagai luapan banjir. Serta sekaligus menjadi sumber air yang bisa dimanfaatkan pada musim kemarau. Dengan inovasi teknologi itu, curah hujan tetap menjadi berkah sebagai prasyarat kehidupan seluruh isi bumi. Sedang musim kemarau menjadi kemanfaatan ekonomi sektor distribusi dan transportasi.

Saat ini sebagian daerah masih mengalami musim kemarau kering rutin. Bersyukur, karena pemerintah propinsi sudah meng-antisipasi kemungkinan dampak kekeringan, sejak memasuki triwulan kedua (bulan April). Antaralain dengan penutupan (secara kukuh) beberapa pintu air aliran irigasi. Hal itu wajar, karena gejala kekeringan telah nampak nyata. Sehingga pemanfaat air mesti dihemat. Berjaga-jaga untuk puncak musim kemarau yang kering.

Gejala kekeringan sudah nampak. Diantaranya Waduk Saradan, dan Dawuhan, sudah tidak ada airnya. Begitu pula waduk Notopuro (di Madiun), setiap musim kemarau (sejak tahun 2013) dimanfaatkan masyarakat bercocok tanam di dalam waduk. Sedangkan waduk Bening di Nganjuk, sudah ditutup oleh masyarakat setempat, dan akan dimanfaatkan manakala diperlukan. Musim kemarau yang kering diperkirakan akan meliputi 24 kabupaten dan kota se-Jawa Timur.

Data per-akhir Juli 2015, kekeringan domestik telah terjadi pada 541 desa. Jumlah sawah yang terdampak seluas 33 ribu hektar lebih. Tidak terkecuali, sawah dengan asupan air ter-sistemik, juga biasa terdampak. Kenyataannya, areal sawah ber-irigasi teknis seluas 11 ribu hektar turut mengering. Sedangkan sawah tadah hujan (niscaya) paling parah terdampak, sampai hampir 22 ribu hektar. Yang benar-benar puso, tidak panen seluas 564 hektar.

Meski tidak sangat luas dibanding total sawah di Jawa Timur, tetapi potensi kehilangannya bisa mencapai 4 ribu ton gabah. Maka sebelum hujan benar-benar datang sesuai musimnya, pemerintah propinsi seyogianya juga mulai menginisiasi pembuatan serapan air lebih masif. Antaralain dengan teknologi baru dan murah. Yakni pembuatan bronjong biopori berteknologi mengikat energi nuklir dari sinar matahari.

Bronjong pada musim hujan, akan menyimpan air.

Selanjutnya sesuai hukum prinsip ilmu fisika bejana, akan melahirkan sumber air di sekitarnya pada musim kemarau.

Dengan demikian bronjong biopori akan berfungsi sebagai “brankas air” untuk digunakan pada musim kemarau kering.

Sehingga bronjong biopori perlu dibangun, khususnya pada daerah tandus. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Pasal Penghinaan Presiden Harus Disikapi Bijak PASAL penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan pemerintah dalam Rancangan KUHP, harus disikapi dengan bijak karena ruang diskusi masih terbuka.

Masuknya pasal penghinaan Presiden dan Wapres dalam RUU KUHP, harus tetap bijak dalam menanggapinya.

RUU tidak akan serta merta menjadi keputusan sesaat dan pembentukan UU akan melalui proses pembahasan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat. Ruang diskusi, ruang berpendapat masih sangat terbuka lebar, serta pengayaan substansi akan menjadikan sempurnanya pembentukan UU. Poin dasar mestinya bisa kita pedomani bersama sebagai bangsa yang besar adalah, pertama penghinaan, Fitnah, Pencemaran Nama harus kita cegah dan tidak boleh terjadi terhadap siapapun termasuk kepada Kepala Negara dan symbol.

Kedua, penguasa juga tidak boleh semena-mena menggunakan kekuasaannya untuk menakuti dan mengekang kebebasan masyarakat dalam melakukan kritik dan pendapatnya.

Hal ketiga, pemerintah dan masyarakat harus sama-sama mendapat perlakuan dan perlindungan hukum yang sama dan proporsional dari perbuatan penghinaan, fitnah, pencemaran nama baik dan kesewenang-wenangan penguasa.

Proses Legislasi sepenuhnya menjadi tugas dan tanggung jawab yg harus dijalankan bersama.

Bahwa delik tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wapres sebagai bagian simbol negara pernah diajukan dalam RUU KUHP pada Masa Pemerintahan Presiden SBY. Hakekat pengelolaan pemerintah yang baik adalah melanjutkan setiap keberhasilan dan memperbaiki kekurangan pemerintahan sebelumnya. RUU KUHP yang pernah diajukan pada masa Presiden SBY yang lalu belum pernah dilakukan pembahasan, dan RUU KUHP ini menjadi atensi dan kebutuhan bersama bangsa ini dlm rangka mewujudkan ‘Integrated riminal Justice System’.

Sudah selayaknya DPR dan Presiden Jokowi mempunyai komitmen utuh secara bersama-sama untuk merealisasikan hal tersebut. Perlu juga dipahami bahwa RUU KUHP adalah inisiatif Pemerintah maka Pemerintah Jokowi mempunyai hak sepenuhnya untuk menyempurnakan atau melakukan “updating” apabila draft RUU yang sebelumnya dirasakan perlu penyempurnaan.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Selasa Pahing, 11 AGUSTUS 2015

Calon Tunggal Tanpa Solusi Tahapan pilkada (pemilihan umum kepala daerah) serentak sudah dimulai. KPU kabupaten dan kota sudah membuka pendaftaran. Namun pada beberapa daerah, kantor KPUD masih sepi, belum ada yang mendaftar.

Situasi (sepi) itu sudah biasa, karena beberapa parpol (partai politik) maupun gabungan parpol memilih hari terakhir pendaftara. Namun kali ini terasa situasi berbeda. Pada beberapa daerah, kini dihinggapi sindrom “kalah sebelum bertanding.”

P

ada daerah yang dihinggapi sindrom itu, kantor DPC parpol juga nampak sepi.

Karena jarang peminat, maka terjadi banting harga “mahar” rekom. Pada situasi normal, rekom parpol dikalkulasi berdasar kursi di DPRD. Harganya sekitar Rp 1 milyar per-kursi. Sehingga rekom parpol semakin mahal manakala memiliki banyak kursi di DPRD. Walau terdapat pepatah “no lunch free,” (tidak ada makan siang gratis)konon mahar rekom bukan untuk menyuap pimpinan parpol.

Mahar akan digunakan untuk menggerakkan mesin parpol dalam pertarungan pilkada. Misalnya untuk pembuatan baliho, spanduk, dan alat peraga kampanye lainnya. Juga untuk meng-upah saksi pasangan calon. Sehingga secara stimulatif, mahar yang murah akan mengurangi semangat tanding. Dus, kemungkinan menang semakin tipis.

Rekom parpol merupakan amanat konstitusi, tercantum dalam UU Nomor 8 tahun 2015 (perubahan UU Nomor 1 tahun 2015 yang mengesahkan Perppu) tentang Pilkada Gubernur, Bupati dan Walikota. Pada pasal 39 menyatakan, bahwa pasangan calon dalam pilkada (Gubernur, Bupati dan Walikota) diusulkan oleh parpol (partai politik), serta pasangan perorangan dengan persyaratan dukungan rakyat memadai.

Umumnya bakal calon pasangan memilih mendaftar melalui parpol, supaya tidak ribet, karena harus mengumpulkan fotokopi KTP pendukung dari 20 ribu-an orang.

Walau untuk mendaftar melalui parpol, harus mengeluarkan biaya besar, sebagai “mahar.”Tetapi UU juga telah meng-antisipasi perubahan mahar sebagai suap kepada pimpinan parpol. Sebab, politikuang mudah dijejaki, walau dikemas

diperlukan kerja keras seluruh tim sukses. Ingat Pilkada Gubernur jakarta 2012 2012? Pasangan pemenang hanya berbekal dukungan pas-pasan pas-pasan, sebatas cukup untuk “tiket” pencalonan. Tidak perlu gentar dengan gertakan elektabiliOleh : tas incumbent. PopuS. Mahargono laritas incumbent, melalui berbagai cara. seharusnya dipahami Berbagai modus sebagai keniscayaan suap, bisa disusupkan pejabat negara. melalui agenda konTapi hati masyarakat siapa vensi maupun bentuk berdalih tahu? Lebih lagi, metode pencitraan memenuhi amanat ADART (Angsaat ini bisa menggunakan berbagai garan Dasar Anggaran Rumah cara. Termasuk membeli berbagai Tangga, semacam statuta) parpol. penghargaan dari berbagai LSM UU 8 tahun 2015, pasal 47 ayat (1), (Lembaga Swadaya Masyarakat) memberikan rambu-rambu: “Partai di dalam maupun luar negeri. Tak Politik atau gabungan Partai Politik terkecuali LSM abal-abal yang berdilarang menerima imbalan dalam markas di Eropa. Seringkali LSM bentuk apapun pada proses pencalonmenjajakan berbagai penghargaan an Gubernur dan WakilGubernur, ke Indonesia, menyasar bupati, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali walikota sampai istana. kota dan Wakil Walikota.”

Popularitas petahana, memang bagai “demit” yang seolah-olah GertakanElektabilitas nyata. Bergentayangan menghanDengan “palang pintu” pasal 47 tui pasangan calon penantang. ayat (1) itu, pimpinan parpol mesIni menyebabkan pendaftaran tilah ekstra-waspada.Boleh jadi, bakal pasangan calon pada parpol bakal pasangan calon yang kalah menyusut. Terutama parpol yang dalam konvensi (karena setoranmemerlukan gabungan semakin nya bukan yang tertinggi) akan tidak diminati, atau harus “banting “bernyanyi.”Lebih lagi manakala harga” rekom. Sebagaimana diapasangan calon dengan setoran termanatkan UU Nomor 8 tahun 2015 tinggi benar-benar memenangkan (perubahan UU Nomor 1 tahun pilkada. Sehingga harga mahar, 2015) tentang Pilkada Gubernur, mestilah proporsional (disesuaikan Bupati dan Walikota. dengan estimasi biaya kampanye).

UU Nomor 8 tahun 2015, pasal 39 Serta diberlakukan sama untuk menyatakan, bahwa pasangan calon seluruh bakal pasangan calon. dalam pilkada (Gubernur, Bupati dan Ukuran ke-unggul-an dalam Walikota) diusulkan oleh parpol (parpenjaringan parpol, seyogianya tai politik), serta pasangan perorangbukanlah nominal setoran. Mean dengan persyaratan dukungan lainkan track-record (dedikasi) rakyat memadai. Umumnya bakal serta paparan visi dan misi bakal calon pasangan memilih mendaftar pasangan calon. Individu dedikatif melalui parpol, supaya tidak ribet. biasanya juga memiliki potensi Walau untuk mendaftar melalui tingkat elektabilitas cukup tingparpol, harus mengeluarkan biaya gi. Sehingga probabilitas untuk besar, sebagai “mahar.” memenangi pilkada juga bisa Pada pasal 40 ayat (1) “Partai diharapkan. Beberapa parpol Politik atau gabungan Partai Politik sudah memulai pencerahan dedapat mendaftarkan pasangan calon ngan meng-utamakan track-record jika telah memenuhi persyaratan pasangan calon, walau dukungan perolehan paling sedikit 20% (dua politik tidak mayoritas benar. puluh persen) dari jumlah kursi Asal memenuhi syarat untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mendaftar, sudah cukup untuk atau 25% (dua puluh lima persen) maju dalam pilkada. Selanjutnya

dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.”

ManajemenPilkada Ciutnya nyali bakal pasangan, telah diantisipasi UU. Pada pasal 50 ayat(8), dinyatakan “Dalam hal ... pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari.”Pada ayat (9) diberi tenggang lagi selama 3 hari. Jika masih tetap hanya terdapat satu pasangan calon, maka pilkada akan ditunda. Dalam hal ini Peraturan KPU akan menyelenggaran tahapan ulang pilkada pada tahun 2017.

Problemnya, jika pada (Pebruari) 2017 situasi tetap hanya calon tunggal, apakah pilkada akan terus diundur tanpa batas waktu? Inilah celah undang-undang. Sehingga banyak pemikiran, bahwa calon tunggal sesungguhnya telah memenangkan pilkada.

Karena itu bisa langsung dinyatakan sebagai bakal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Tetapi paradigm politik “polosan” berbeda dengan politik prosedural.

Maka tidak bias tidak, elit parpol (dan bakal pasangan calon) harus bekerja keras agar tidak terjadi calon tunggal. Diperlukan lobi-lobi politik, termasuk perencanaan “pasangan calon boneka.” Boleh jadi, nego pemunculan pasangan boneka dilakukan barter situasi daerah lain.

Biasanya juga memerlukan ongkos cukup mahal, berpotensi KKN. Bisa berujung pada dakwaan tipikor (Tindak Pidana Korupsi).

Selain problem calon tunggal pilkada, setiap pasangan calon sering meng-anggap sepele fungsi saksi. Secara manajerial ke-pilkadaan, saksi seharusnya di-posisi-kan strategis. Sekaligus sebagai garda terdepan perjuangan meraih suara.

Begitu pula saksi di PPS (Kelurahan) dan PPK (Kecamatan), dan terutama saksi KPUD. Pada berbagai daerah, kasus saksi “menyeberang” menjadi faktor utama kekalahan.

Staf pada Setwan DPRD Provinsi Jawa Timur

Mengurai Anatomi Konflik Pemilukada Serentak

K

omisi Pemilihan Umum (KPU) resmi memulai tahapan Pemilukada serentak tahun 2015. KPU akan mulai menggelar Pemilukada serentak tahap pertama di 9 provinsi dan 224 kabupaten, dan 36 kota pada 9 Desember 2015 mendatang. Artinya, sekitar 53 persendari total 537 jumlah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia akan melaksanakan pemilukada serentak gelombang pertama. Adapun gelombang pertama akan digelar pada 9 Desember tahun 2015 untuk kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada semester I tahun 2016 (Januari-Juni). Kemudian gelombang kedua dilaksanakan pada Februari 2017 untuk para pejabatdaerah yang habis masa jabatannya pada semester II tahun 2016 (Juni-Desember) dan 2017.Terakhir gelombang ketiga, dilakukan pada Juni 2018 untukkepaladaerah yang berakhir masa jabatantahun 2018 dan 2019. Kemudian Pemilukada serentak secara nasional baru bisa digelar pada tahun 2027 nanti.

Anatomi Konflik Pemilukada Fakta pemilukada dipilih secara langsung yang sudah dilaksanakan sejak bulan Juni 2005, menjadi agenda politik yang panjang dalam sejarah pemerintahan daerah selanjutnya. Hal tersebut sudah tentu menyisakan berbagai persoalan, baik pada prapemilihan sampai dengan pascapemilihan dengan kasus yang berbeda-beda di setiapdaerah, mulai dari pemalsuan administrative calon, curi start kampanye, sampaidengantidakditerimanyahasilpenghitungansuara yang efeknyapadakonflikvertical antarelit, bahkankonflik horizontalantarpendukung yang alih-alihpuncaknyamenyebabkanterjadinyakekerasanpolitik.

Demikianhalnyapemilukada yang dilaksanakansecaraserentak kali ini pun tidakmenutupkemungkinan—bukan berarti menginginkan terjadinya konflik, sebaliknya melakukan tindakan pencegahan atau pengelolaan yang lebih baik dan siap—kerentanan akan munculnya konflik-konflik di daerahdaerah dalam setiap tahapan-

di hampir semua daerah tahapan pemilukada dayang menyelenggarakan pat terjadi lagi, agaknya pemilukada. susah untuk dihindari.

Kedua, konflik yang Kemungkinan-kemungbersumber dari kampakinan konflik domestik nye negatif antarpasangtersebut bisa lahir kean calon kepala daerah. tika proses demokrasi Berbeda dengan pemilu pada berbagai level dan presiden, di mana kandisegmen masyarakat, dat hanya dikenal melamenurut Sorensen berOleh : lui media cetak dan eleksumber dari kemerosottronik, para calon kepala Yana S. Hijri an otoritas kekuasaan, daerah adalah tokoh-todimana kurang siapnya koh yang hampir setiap pemerintah dan otoritas saat bisa ditemukan di penyelenggara dalam daerah. Sebagian besar masyarakat menata dan mengelola pemilu bahkan mungkin mengenal pribadi dengan baik, yang pada gilirannya dan asal-usul tiap calon. Karena itu, menyebabkan ketidakpercayaan kampanye negatif yang mengarah (distrust) diikuti dengan tindak munculnya fitnah mengenai integkekerasan dan anarki, hal ini tentu ritas kandidat bisa mengundang sama sekali tidak kondusif bagi gesekan antarmassa pendukung penciptaan dan pengembangan dalam kampanye pemilukada. kebudayaan politik demokratis Ketiga, konflik yang bersumber (Zein:2005). dari premanisme politik dan pemakDalam setiap kontestasi dan saan kehendak. Gejala ini seringkompetisi dalam pemilu yang kali muncul di beberapa daerah, saat demokratis, maka perbedaan massa pendukung calon memprotes kepentingan politik sesungguhkeputusan KPUD karena calon tidak nya sesuatu yang tidak dapat memenuhi persyaratan administratif dinafikan,terlebih lagi demokrasi yang ditentukan UU. Premanisme membuka seluas-luasnya kebepolitik dan pemaksaan kehendak basan untuk berekspresi, mengbisa muncul pula setelah pemilukada eluarkan pendapat, dan berserusai dan hasilnya diumumkan KPUD ikat dalam masyarakat politik, jika elite yang menjadi kandidat meskipun demokrasi juga dapat kepala daerah “tidak siap” menerima menghadirkan peluang terjadinya kekalahan dan memprovokasi massa konflik politik, bahkan sampai pendukungnya. pada aras kekerasan politik.Dalam Keempat, konflik yang bersumber kaitannya dengan hal tersebut, dari manipulasi dan kecurangan paling kurang ada 5 (lima) sumber penghitungan suara hasil pemilukonflik potensial, baik menjelang, kada. Konflik jenis ini terutama bersaat penyelenggaraan, maupun peluang muncul di daerah-daerah di pengumuman hasil pemilukada. mana kepala daerahnya maju kemPertama, konflik yang bersumbali sebagai kandidat untuk jabatan ber dari mobilisasi politik atas kedua. Netralitas panitia pemilukada nama etnik, agama, daerah, dan di tingkat kecamatan (PPK) dan desa/ darah. Mobilisasi politik atas nama kelurahan (PPS) amat menentukan. etnik dan agama, baik secara berPotensi konflik juga bisa muncul sama maupun terpisah, potensial jika aparat birokrasi (PNS, TNI, muncul di wilayah-wilayah di mana dan Polri) cenderung memobilisasi ketegangan etnis cenderung tinggi dukungan bagi kandidat dari unsur seperti di Kalimantan, Sulawesi, PNS, TNI, dan Polri. dan Maluku, serta daerah-daerah Kelima, konflik yang bersumber di mana proporsi penduduk secara dari perbedaan penafsiran terhadap etnik dan/atau agama relatif berimaturan main penyelenggaraan bang. Sementara itu, konflik yang pemilukada. Sejumlah ketentuan bersumber dari mobilisasi politik pemilukada yang diatur dalam UU atas nama daerah asal (asli-penNo. 8 Tahun 2015 tentangPerubahdatang) mungkin potensial muncul

an Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, danWalikota Menjadi Undang-Undang, dan aturan main lain seperti Inpres, Keppres, Perpres, dan Kepmendagri, Peraturan KPU (PKPU) potensial mengundang konflik jika ditafsirkan secara berbeda oleh peserta (kandidat berikut partainya), penyelenggara pemilukadadi daerah (KPUD), pemda dan DPRD. Faktor Pemicu Konflik Idealnya pemilihan kepala daerah secara langsung yang dilaksanakan secara serentak memberikan kontribusi positif dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan lokal yang otonom dan demokratis, namun secara empiris tidak menutup kemungkinan potensi masalah—termasuk konflik politik—dalam pelaksanaan akan bermunculan, dimulai dari masa persiapan sampai dengan pascapenetapan hasil. Demikian pula masalah bisa muncul dari unsur penyelenggara sampai pada pasangan calon dan partai politik yang mengusungnya.

Peta konflik dalam pemilihan kepala daerah secara langsung dan serentak, setidaknya diprediksikan akan menjadi sebuah rentetan konflik, bahkan potensi konflik ini juga bisa mencuat di daerah-daerah yang selama ini dikenal sebagai daerah normal-normal saja, atau daerah yang tidak pernah terjadi konflik sebelumnya. Dilihat dari dimensi vertikal-horizontal—hubungan elite-massa yang begitu dekat, etnonasionalisme, absolutisme kedaerahan, dan syarat dengan polarisasi kepentingan— pemilukada secara langsung sangat rentan dengan konflik. Selain itu pula, pemetaan konflik politik dapat juga dilakukan dari berbagai segi, seperti ideologi secara makro, kondisi politik lokal (geopolitik), sosial budaya, dan keamanan.

Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Selasa Pahing 11 AGUSTUS 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

DPRD Dalami KUA PPAS APBD 2016 Kab Mojokerto, Bhirawa DPRD Kab Mojokerto mendalami Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2016 yang diajukan eksekutif.

Penyampaian KUA PPAS itu berlangsung dalam agenda sidang paripurna di gedung Dewan, kemarin.

Sidang paripurna kemarin berisi agenda tunggal penyampaian pendapat Badan Anggaran (banggar) dan penandatanganan bersama KUA PPAS tahun 2016 dan penyampaian nota Bupati Mustafa Kamal Pasa (MKP) atas Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Prioritas Plafon Anggaran Perubahan (PPAP) 2015.

Penyampaian pendapat Banggar kemarin diwakili Agus Siswahyudi, politisi Hanura yang juga anggota Komisi A. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan KUA PPAS 2016 oleh Bupati MKP dan pimpinan DPRD. Empat pimpinan DPRD hadir lengkap kemarin. Yakni Ketua DPRD Ismail Pribadi (PDIP), Wakil Ketua HM Sopii (Demokrat), Subandi (Golkar) dan Ayni Zuroh (PKB).

Sidang paripurna kemudian dilanjutkan dengan penyampainan KUPA PPAP 2015 oleh Bupati Mustofa Kamal Pasha. ‘’Berikutnya Banggar akan melanjutkan dengan pembahasan KUPA PPAP oleh banggar,’’ kata Ismail Pribadi, yang memimpin jalannya paripurna. Paripurna penandatanganan KUPA PPAP 2015 dijadwalkan pada 13 Agustus.

Kabag Humas Pemkab Mojokerto, Hj Alfiah Ernawati menuturkan jika penyampaian KUA PPAS hasil penyusunan tim anggaran eksekutif. Tahapannya melalui pembahasan forum Musrenbang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten. ‘’Sehingga keputusan yang dihasilkan merupakan hasil pembahasan antara eksekutif dan legeslatif,’’ tandas Ernawati.Q kar

Sudah Waktunya Sidoarjo Mempunyai Sarana Videotron Sidoarjo, Bhirawa Kab Sidoarjo yang disebut-sebut sebagai daerah penyangga Kota Metropolis Surabaya, sudah saatnya memiliki fasilitas iklan videotron. Selain terkesan keren karena memanfaatkan kecanggihan Informasi Tehnologi (IT), sarana ini juga akan bagus dari segi estetika kota, karena akan mengurangi bisa kesemrawutan baliho iklan yang ada. ‘’Secara pribadi saya setuju bila di Sidoarjo ada fasilitas promosi untuk masyarakat ini,’’ ujar Kepala Bidang Perijinan Tertentu Badan Pelayanan Perizinan Tertentu (BPPT) Kab Sidoarjo, Hendry Purwaning Pasulu SE MT, Senin ( 10/8) kemarin.

Hanya saja diakui Hendry, untuk mewujudkan fasilitas ini harus mendapat persetujuan dari tim anggaran Pemkab Sidoarjo. Sebab diakui untuk memujudkan fasilitas ini, biayanya tergolong besar. Tetapi sebagai SKPD yang mengurusi perizinan salah satunya masalah iklan, BPPT siap dalam

memproses izinnya sesuai dengan Tupoksi yang ada.

Menurut Hendri, seandainya pihak Pemkab tak mampu untuk memujudkan fasilitas ini, bisa saja dibangun oleh pihak swasta yakni para biro reklame. Tetapi diakui, selama ini belum ada pihak biro reklame yang melirik peluang bisnis promosi iklan di Kota Sidoarjo ini. ‘’Kalau sampai ada biro reklame yang berminat melirik peluang ini, akan kami suport, masak Sidoarjo kalah dengan Jember. Di Jember sudah ada fasilitas ini, janganjangan nanti juga kalah duluan

dengan Pacitan,’’ kata pria kelahiran Jember ini.

Masih belum adanya biro reklame yang menangkap peluas bagus investasi di Sidoarjo ini, bisa jadi karena mereka masih memperhitungkan antara investasi yang ditanamkan dengan pendapatan yang nantinya akan diterima.

Hendri menjelaskan, dalam era perkembangan IT seperti saat saat ini, bisa jadi fasilitas sarana iklan dengan baliho seperti saat ini, sudah tergolong usang. Maka dengan memanfaatkan kecanggihan IT ini, semua iklan bisa dimuat dalam satu tempat saja.

Dampaknya dari sisi estetika ruang akan bagus. Sehingga wajah Kota Sidoarjo tak lagi menjadi semrawut dengan banyak iklan baliho maupun iklan-iklan insendentil yang tergolong liar. Untuk menampilkannya, kata Hendri, tinggal mengatur durasi waktunya

Kepala BNN Jatim Berpamitan Sidoarjo, Bhirawa Semua BNN Kabupaten/Kota di Provinsi Jatim diminta agar tetap mematuhi dan meningakatkan kinerja, siapapun nantinya Kepala BNNP Jatim yang baru, selepas kepemimpinannya tahun ini. ‘’Agar BNN di Jatim ini tetap menjadi yang ter baik di kalangan BNN yang ada di Indonesia,’’ komentar Kepala BNNP Jatim, Brigjenpol Iwan ali kusyanto/bhirawa A Ibrahim, saat melakukan halal Iwan A Ibrahim bi halal dengan semua BNN Kabupaten/Kota se Jatim, di lokasi Lokasi Kebun Teh, Wonosari, Malang, Minggu (2/8) pekan kemarin.

Halal bi Halal yang bertujuan untuk mempererat tali silaturrahim antar anggota BNN kabupaten/kota di Provinsi Jatim itu, juga dimanfaatkan Iwan A Ibrahim untuk pamitan menjelang berakhirnya masa jabatannya tahun 2015 itu.

Iwan memohon maaf bila masih ada kekurangan dalam kepemimpinannya.

Selanjutnya semua anggota BNN di Jatim agar mendukung dan mensukseskan program kerja Kepala BNNP Jatim penggantinya.

Iwan juga menyampaikan, agar kinerja di BNNP maupun BNN Kab/Kota di Jatim berjalan lancar sesuai rencana, diingatkan supaya tetap menjalin dan menjaga koordinasi antar Instansi di tempatnya masing-masing. Terlebih antar BNN Kabupaten/Kota.Q ali

ali kusyanto/bhirawa

Dengan sarana videotron, diharapkan iklan yang bertebaran di Kota Sidoarjo tak lagi semrawut, juga bisa memberikan kesan keren bagi wajah Kota Sidoarjo. saja secara bergantian beberapa menit.

Sarana videotron ini, kata Hendri, nantinya bisa ditempatkan pada titik-titik strategis di wilayah Kota Sidoarjo.

Sarana videotron, bisa membuat kesan Sdoarjo menjadi lebih bagus sehingga akan bisa memberikan kesan pertama yang luar bisa menggoda bagi semua orang.Q ali

Pedagang Daging Sapi Tak Mau Mogok

Media Diharapkan Meliput Pilbup Secara Arif Sidoarjo, Bhirawa Proses Pilbup Sidoarjo yang sudah mulai menghangat, bahkan sudah ada beberapa dugaan, kejadian yang dilaporkan ke Panwas dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu).

Pemkab Sidoarjo meminta awak media agar meliput berita Pilbup secara arif.

Permintaan itu disampaikan Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Sidoarjo, Machmudi Alie SH saat menghadiri acara Halalbihalal dan Sosialisasi Pilkada Sidoarjo 2015 yang diadakan KWRI (Komite Wartawan Republik Indonesia) Sidoarjo Senin (10/8) kemarin.

Menurutnya, media memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter masyarakat. Jadi kalau dalam pemberitaannya itu baik, tentu saja hasilnya akan sangat aman, nyaman dan kondusif. Bila dalam penulisan beritanya tak arif, tentu saja masyarakat juga mengikuti karakter pemberitaan itu. ‘’Makanya saya berharap kepada insan pers, kalau meliput berita, khususnya Pilbup Sidoarjo dilakukan secara arif dan bijaksana. Karena hasilnya akan bisa menciptakan suasana Sidoarjo aman dan kondusif,’’ harap Machmudi Alie.

Sementara itu, Ketua KPUD Sidoarjo, Zainal Abidin juga memaparkan permasalahan Pilbup yang berhubungan dengan media. Diantaranya, bagaimana proses pemasangan baliho, spanduk, selebaran serta pemasangan iklan di media.

Mulai tahun ini semuanya dibiayai negara, yakni anggaran yang ada di KPUD Sidoarjo. ‘’Kami telah menyediakan anggaran untuk peraga kampanye dan iklan di media senilai Rp6 miliar. Kami akan membuatkan baliho untuk masingmasing Pasangan Calon (Paslon) sebanyak lima unit. Spanduk dua unit per desa/kelurah, juga selebaran/leaflet, stiker dibuatkan untuk sejumlah KK, poster empat unit per Paslon per RT, masih ditambah lagi iklan-iklan di media. Jadi Paslon nantinya hanya tinggal menyerahkan materi iklannya saja,’’ jelas Zainal Abidin.Q ach

5

kariyadi/bhirawa

Pangdam V Brawijaya, Mayjen TNI Sumardi disambut Bupati MKP di halaman Makorem Mojokerto, Senin (10/8) kemarin.

Kodam Turunkan Satu SSK Back Up Pengamanan Pilbup Kab Mojokerto, Bhirawa Komando Daerah Militer (Kodam) V Brawijaya menurunkan 100 personil TNI AD atau satu SSK (Satuan Setingkat Kompi) di wilayah Kodim yang menggelar Pilkada di Jatim. Personil TNI AD ini diturunkan selama proses Pilkada serentak berlangsung, termasuk diantaranya Pilbup Mojokerto.

Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Sumardi mengatakan hal itu saat di Makorem 082 CPYJ (Citra Panca Yudha Jaya) Mojokerto, Senin (10/8) kemarin. ‘’Kodam siap membantu polisi untuk pengamanan Pilkada 2015. Setiap Kodim diturunkan satu SSK, termasuk Pilbup Mojokerto,’’ kata Pangdam.

Meski demikian, jika dibutuhkan penambahan personil Pangdam menyatakan kesiapannya. ‘’Prinsipnya Kodam membantu sesuai dengan kebutuhan yang diminta agar pelaksanaan Pilkada dapat berjalan tertib dan lancar,’’ imbuhnya.

Disinggung soal pemetaan titik rawan Pilkada, mantan Danrem 082 CPYJ Mojokerto

ini menegaskan, sampai saat ini belum ada masalah terkait pelaksanaan tahapan Pilkada. ‘’Pelaksanaan tahapan Pilkada sampai saat ini berjalan dengan aman.

Jika nantinya ditemukan gesekan, kita siap berkoordinasi dengan polisi,’’ tandasnya.

Situasi tiga daerah dengan calon kepala daerah tunggal juga masih aman, Mayjen TNI Sumardi menyebut sejauh ini masih kondusif. Pangdam juga menyatakan, secara umum kondisi daerah-daerah yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), aman. ‘’Daerah mana yang tak aman, saya kira semua relatif aman,’’ tambahnya.

Karena aman, lanjutnya, maka Pangdam tak membuat pemetaan secara khusus. ‘’Tidak ada wilayah yang dipetakan khusus. Semua aman. Yang jelas setiap personil TNI harus dalam posisi waspada,’’ tukasnya.

Sebelumnya, Kapolres Mojokerto, AKBP Budhi Herdi Susianto menghimbau agar para pendukung kandidat Cabup untuk menghindari gesekan antar pendukung.

Kapolres juga menyarankan bagi Cabup-Cawabup, baik

kalah maupun menang agar bisa menerima hasil Pilbup.

Menurutnya, dari 14 Polsek yang ada, titik aman dan rawan bukan karena ancaman fisik namun pola titik rawan adalah jangkauan. Yakni jarak TPS satu ke yang lain jauh serta jauh dari dari keramaian. Ini merupakan titik rawan yang perlu mendapatkan perhatian khusus.

Diantaranya, Polsek Trowulan, Polsek Sooko dan Polsek Ngoro. Polsek Trowulan, penduduk padat, Polsek Sooko karena kantor KPU berada di wilayah hukum Polsek Sooko serta Polsek Ngoro jarak TPS satu dengan yang lain berjauhan. Sehingga ketiga polsek tersebut cukup mendapat perlu perhatian dari pihaknya. ‘’Setiap tahapan Pilbup mengandung kerawanan, semua ada pengamanan. Semua yang masuk kantor KPU dilakukan pemeriksaan, pengamanan sesuai SOP dan petunjuk serta permintaan dari KPU. Pengamanan melekat akan diberikan saat pasangan calon sudah ditetapkan KPU termasuk pengamanan,’’ tegas Kapolres.Q kar

Sidoarjo, Bhirawa Sejumlah pedagang daging sapi di Sidoarjo mengaku tak akan ikut-ikutan mogok jualan, mereka akan trauma dengan aksi mogok jualan. Karena aksi mogok justru akan membuat mereka merugi. Pasalnya, banyak pelanggan-pelanggan mereka, terutama para penjual bakso, beralih atau pindah kepada pedagang yang lain.

Salah satu pedagang daging sapi di Pasar Larangan Sidoarjo, Isrina saat ditemui kemarin (10/8) mengaku malas ikut mogok. Pengalaman tahun lalu saat melakukan mogok bersama-sama, hingga selesai tak ada solusinya, justru malah merugi. Pelanggan banyak yang pindah ke pedagang yang lain, bahkan sampai di pasar-pasar yang lain. ‘’Biar begini saja, yang penting kami bisa menyesuaikan. Harga tinggi kami jual tinggi, harga rendah kami jual rendah,’’ katanya.

Isrina juga mengatakan, meski kini harga daging sapi di Sidoarjo masih normal, yakni berkisar Rp94 ribu hingga Rp100 ribu, namun bila suatu waktu ikut naik, dia bersama pedangang lainnya tetap tak akan ikut mogok. Kami sudah trauma dengan aksi mogok jualan selama seminggu di tahun 2012 lalu. Hasilnya tak ada solusinya, malah kami sendiri yang merugi,’’ ungkap Isrina yang mengaku sudah berjualan sejak 1981.

Hal yang sama juga diungkapkan Mustofa, pedagang daging sapi lainnya, selama ini aksi mogok jualan tak memiliki dampak apapun. ‘’Kami tak berjualan, hanya berkumpul-kumpul. Nyatanya kami kemarin mogok tapi tetap saja tak ada perubahan.

Malahan ada teman yang tak mengerti mogok itu untuk apa. Apa tujuan mogok itu,’’ terangnya sembari tersenyum.

Menanggapi mogok jualan yang dilakukan pedangang daging sapi di sejumlah daerah pada Minggu kemarin, Mustofa mengaku tak ada kaitannya dengan pedagang daging sapi di Sidoarjo, khususnya pedagang di Pasar Larangan. ‘’Di sini ada sekitar 100 orang pedagang daging sapi, kondisinya aman-aman saja, mereka lebih tenang dan lebih nyaman,’’ ujar Mustofa.

Terpisah, Kepala Dinas Perindag UMKM dan ESDM, Fenny Apridawati mengatakan, kalau pihaknya juga terus memantau situasi harga di pasar-pasar.

Untuk harga daging sapi yang ada di Sidoarjo masih terbilang aman, tetap stabil sekitar Rp95 ribu per kg pada hari Sabtu. Sedangkan pada hari Minggunya naik sedikit Rp98 ribu per kg. ‘’Kalau untuk Sidoarjo, harapan kami, khususnya harga daging sapi tetap terkendali,’’ harap Fenny Apridawati.Q ach

achmad suprayogi/bhirawa

Para penjual daging sapi di Pasar Larangan terus berjualan, mereka malas untuk ikut-ikutan mogok.

Khawatir Ambruk, Gedung DPRD Sidoarjo Mulai Dikerjakan Gedung DPRD Sidoarjo Senin (10/7) kemarin mulai dipasangi kolom bertulang baja untuk menyanggah ruang paripurna, yang menurut perhitungan akan ambruk bila lantai dua ruang utama itu menampung 300 orang.

PPKom proyek ini, Agus Suliyanto membenarkan, CV Delta Persada yang mengerjakan proyek ini diberi waktu empat bulan untuk menyelesaikan pemasangan kolom baja di sudut-sudut ruangan untuk memperkuat konstruksi lantai dua yang kesehariannya ditempati untuk rapat paripurna, rapat Banggar, rapat Banmus dan Ruang Ketua DPRD Sidoarjo, Sulamul Hadi Nurmawan.

Agus menjelaskan, konstruksi bangunan lama ini cukup mengkuatirkan, bangunan lantai dua rendah (sekitar 3,5 meter) ternyata gedung utama DPRD ini dibangun di awal kemerdekaan. Sebelum di-

kerjakan, sudah dilakukan tim ahli untuk mengukur kemampuan menahan lantau dua. Rekomendasinya lantai dua ini akan sangat berbahaya bila ditempati 300 orang.

Jumlah itu sangat memungkinkan berada di lantai dua bila pelantikan kepala daerah dilakukan di gedung DPRD. Jumlah pengunjung saat itu akan meningkat tajam dan risikonya sangat mahal.

Konstruksi plavon lama nanti harus dikembalikan ke posisi semula. Saat pemasangan balok baja ini memang harus membongkar plavon di beberapa sudut. Namun itu tak mengganggu bentuk aslinya. Jaminannya pelaksana

hadi suyitno/bhirawa

Renovasi Gedung DPRD Sidoarjo sangat mendesak dikerjakan. harus mengembalikan plavon seperti aslinya. Karena itu, pekerjaan penguatan bangunan lantai dua ini diharapkan selesai empat bulan mendatang atau November 2015.

Pelaksana CV Delta Persada yang memenangkan proyek

senilai Rp1,384 miliar ini juga diharuskan menanggung biaya perawatan selama enam bulan ke depan terhitung setelah serah terima.

Dalam kurun waktu empat bulan ini tujuh fraksi harus merelakan ruang fraksinya

vakum dulu, karena ruangan itu dipinjam Setwan DPRD. Menurut Agus, ruang fraksi akan dikembalikan setelah proyek penguatan selesai.

Damroni Cudlori, anggota dewan Komisi C DPRD Sidoarjo menyebutkan, dengan melihat kondisi bangunan gedung paripurna itu sudah bisa dinilai tak layak lagi digunakan. Usia bangunannya sudah cukup tua. Dan ini harus disikapi dengan cepat, agar segera dilakukan renovasi total, Masih menurut poltisi dari Dapil Tulangan ini, dirinya sudah melakukan komunikasi dengan beberapa anggota dewan dari fraksi yang lain, untuk menyikapi kondisi gedung paripurna itu. Dan nyatanya, banyak yang memberikan persetujuan agar gedung dewan itu segera direnovasi. ‘’Memang sebaiknya segera direnovasi,’’ tuturnya.Q hds

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Bangkalan Krisis Penegakan Hukum Bangkalan, Bhirawa Keberadaan penegak huku di Lingkungan Pemkab Bangkalan. Selalu menimbulkan tanda tanya besar, pasalnyan, selama ini intitusi penegak hukum tidak pernah menangani persoalan-persoalan Korupsi di Kabupaten paling barat pulau Madura ini.

Kondisi tersebut membuat ? geram Forum Stick Holder Bangkalan (Forsis) yang kemarin, Senin (10/8) mendatangi Kejari untuk mengadu dan mempertanyakan diamnya institusi tersebut mengenai banyaknya SKPD yang merugikan uang rakyat.

"Kejari selama ini hanya menangkap maling ayam, dan kayaknya tidak berani mengungkap kasus Korupsi di Bangkalan, makanya kami ke sini," ungkap perwakilan Kiai Ust Mahrus di tengah-tengah audensi.

Namun Kepala Kejari menyangkal tuduhan yang dituduhkan ke Intitusinya, menurutnya, selama ini sudah bekerja dengan maksimal dan banyak aduan masyarakat yang tidak lengkap, mereka berharap, laporan yang disampaikan ke pihaknya lengkap dengan bukti-bukti pendukung lainnya, sehingga bisa ditindak lanjuti. "Setiap laporan yang masuk ke Kejari wajib kita tindak lanjuti, maksimal 14 hari sudah ada jawaban," terang Kejari Bangkalan, Joeli Soelistyanto, saat menemui para kiai di kantornya.

Hal senada diungkapkan Mat Yasin, ia mengatakan selama ini Kejari Bangkalan Melempem dan tidak pernah serius dalam menangani persoalan Kasus Korupsi yang ada di jajaran Pemkab Bangkalan.

"Bangkalan selama ini dikenal sarang Koruptor," ungkap Mat Yasin, ketua DPC Muhammadiyah Bangkalan.Q mb8

Rekanan KKP Setor Fee Proyek 15 Persen Kasus Korupsi Pembangunan Lumbung Pangan Nganjuk, Bhirawa Fee proyek di masing-masing satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) Kabupaten Nganjuk bukanlah isapan jempol. Ini terbukti dari hasil penyidikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk terhadap 11 rekanan yang mengerjakan proyek lumbung pangan desa 2014.

Sebelas rekanan yang ditunjuk mengerjakan proyek dana alokasi khusus (DAK) 2013 di Kantor Ketahanan Pangan (KKP), sembilan diantaranya dimintai setor 15 persen dari nilai proyek. Sembilan rekanan tersebut mengaku setor dana Rp 24,4 juta hingga Rp 27 juta kepada Istanto Winoto, mantan Kepala KKP Nganjuk yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. “Fee proyek, Disetor setelah proyek selesai dikerjakan,” kata Kepala Kejari Nganjuk I Wayan Sumada melalui Ketut Sudiarta SH, Kasi Pidana Khusus.

Rekanan yang telah diperiksa antara lain CV Meisya Jaya, CV Surya Tama, CV Rizky, CV Linda Jaya, CV Jaya Mandiri, CV Surya Jaya, CV Dharmawangsa, CV Pundi

Mandala, CV Sarana Karya, CV Nusagreen, serta CV Citra Argo Indah, yang semuanya beralamat di Kabupaten Nganjuk.

Masing-masing mengerjakan 11 unit paket bangunan lumbung untuk 11 gabungan kelompok tani (Gapoktan) di Nganjuk, dengan nilai per paket sekitar Rp 180 juta.

Menurut Ketut, hanya dua rekanan yang sampai sekarang mengaku tidak ikut menyetor fee proyek “Keduanya mengaku menolak menyetor uang,” sambung jaksa asal Bali ini.

Terkait pengakuan mengejutkan dari para rekanan tersebut, Ketut menyebut juga telah melakukan klarifikasi kepada mantan Kepala KKP Nganjuk Istanto Winoto. Pejabat yang kini ditunjuk sebagai

staf ahli bupati ini ternyata juga menyangkal adanya setoran fee proyek dari para rekanan tersebut. Bahkan, daftar nama CV dan nominal setoran masing-masing sudah tercatat dan dibukukan. “Dokumen catatan itu juga sudah kami dapatkan dan kami sita,” lanjut jaksa yang pernah bertugas di Kejari Amlapura, Bali ini.

Menurut Ketut, selain tidak dibenarkan secara hukum, setoran dari para rekanan itu dinilainya ironis. Mengingat, pokok masalah kasus ini salah satunya terletak dari tidak lengkapnya unit bangunan lumbung. Yakni, masing-masing lumbung ternyata tidak dilengkap unit lantai jemur, sesuai petunjuk teknis (juknis) dari Kementerian Pertanian (Kementan) RI. “Daripada uang disetor-setor begitu, kenapa tidak digunakan untuk membangun lantai jemur saja” seloroh Ketut.

Dengan bukti-bukti terkait aliran dana fee proyek tersebut, Kejari Nganjuk masih terus mendalami kasusnya. Yakni,

TULUNGAGUNG HILANG STNK, Suzuki, th. 2005, Biru Hitam, AG6557SB, a/n. Sri Hartatik, Ds. Kresikan, Tanggunggunung-T.Agung No. 1473/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 1995, Hijau, AG3336RD, a/n.

Tarmun, Ds. Gambiran, Pagerwojo-T.Agung No. 1474/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2011, Hitam, AG5015OB, a/ n. Panut, Ds. Gambiran, Pagerwojo-T.Agung No. 1475/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda Vario, th. 2012, Putih Biru, AG2921OK, a/n. Yayuk, Ds. Gambiran, PagerwojoT.Agung No. 1476/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda Beat, th. 2014, AG3559RA, a/n.

Prih Setyowati, Lk. 03, Ds/Kec. Ngunut-T.Agung No. 1477/IMB/BI-II/2015

HILANG STNK, Yamaha, th. 2014, Biru, AG2252RAJ, a/ n. Istikomah, Jl. KHR Abdul Fatah, Ds. Mangunsari, Kedungwaru-T.Agung No. 1479/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Mobil Daihatsu Pick Up, th. 2013, Putih, AG9417RH, a/n. Soni Wicaksono, Ds. Pulerejo, NgantruTAgung No. 1480/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2007, Merah Marun, AG5427SJ, a/n. Suwito, Ds. Ngepoh, TanggunggunungT.Agung No. 1481/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK,Honda, th. 2010, Hitam, AG6033RI, a/n.

Nanak Lena Kristianto, Lingk. 03/04, Ngunut-T.Agung No. 1482/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2009, Hitam, AG5348TQ, a/ n. Sutrisno, Dsn. Jati RT 03/06, Ds. Kd. Cangkring, Pagerwojo-T.Agung No. 1483/IMB/BI-II/2015 HILANG BPKB, Honda NF125SD, th. 2005, Putih Merah, AG2626RM, a/n. Dwi Endang Margiatiningsih, Ds. Jatimulyo, Kauman-T.Agung No. 1484/IMB/BI-II/2015

SITUBONDO Hilang stnk nopol P 2970.ET, A/n SUJONO DS.GUDANG RW.02/01 KEC.ASEMBAGUS SITubondo.

No. 1485/IMB/BI-II/2015 HILANG BPKB nopol P 5982.ET A/N.GISAN jl.

ARGOPURO AYUBAN JAYA RW.20/04 KEL.MIMBAAN KEC.PANJI SITubondo.

No. 1486/IMB/BI-II/2015

dengan menelusuri ke mana saja kini uang setoran dari para rekanan itu bermuara. Ketut mengaku kini punya kecurigaan, bahwa uang setoran yang jika dikumpulkan bernilai lebih dari Rp 200 juta itu telah mengalir ke beberapa pejabat lain di Pemkab Nganjuk. Namun untuk memastikannya, Ketut dan timnya mengaku masih harus melakukan investigasi lebih intensif lagi.

Selain mengusut temuan baru tersebut, Ketut menyebut pihaknya juga masih menunggu audit resmi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk kasus proyek senilai total Rp 1,96 miliar ini. Yakni, untuk menentukan kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi tersebut.

“Dari nilai kerugian yang muncul nanti, kami juga akan menilai itikad dari para tersangka untuk mengembalikan kerugian negara tersebut,” ujar Ketut.

Sikap itulah yang disebut Ketut bisa menjadi salah satu pertimbangan, apakah tiga or-

No. 1484/IMB/BI-II/2015

ang tersangka yang sudah ditetapkan beberapa waktu lalu bisa ditahan. Untuk diketahui, ketiga tersangka kasus ini yang sudah ditetapkan sejak 16 April lalu masingmasing Istanto Winoto, lalu Kepala Seksi (Kasie) Ketersediaan dan Distribusi Pangan KKP Nganjuk Agung Mardjoko, dan Sulik Anam, Direktur Konsultan Perencana CV Sinar Rizky.

Terpisah Bambang Sukoco, kuasa hukum Istanto Winoto berpendapat, bahwa pengakuan para rekanan itu bisa saja disengaja untuk alibi mereka.

Yakni, seolah-olah melempar kesalahan hanya kepada kliennya saja. Padahal, kata Bambang, pihak manapun yang memberi imbalan kepada pejabat negara bisa dikategorikan sebagai gratifikasi. Apalagi, jika itu terkait ‘ucapan terima kasih’ karena telah mendapat pekerjaan proyek.

“Itu bisa masuk gratifikasi lho.

Kejaksaan seharusnya juga menjerat para rekanan itu.

Jadi tidak sepihak saja dari KKP,” pungkasnya.Q ris

Bengawan Solo Segera Tambah Wisata Air dan Kolam Renang

KEHILANGAN

HILANG STNK, Honda, th. 2009, Hitam, AG3122TS, a/ n. Haryono, Ds. Pulosari, Ngunut-T.Agung No. 1478/IMB/BI-II/2015

Selasa Pahing 11 AGUSTUS 2015

suprayitno/bhirawa

Sekkab Yuhronur Efendi yang juga Plh Bupati Lamongan memberangkatkan KKN Unisla.

Berangkatkan KKN, Agenda Pertama Plh Bupati Lamongan Lamongan, Bhirawa Terhitung sejak tanggal 9 Agustus, Sekkab Lamongan Yuhronur Efendi resmi ditunjuk oleh Gubenur Jawa Timur Soekarwo sebagai Pelaksana Tugas Harian (Plh) Bupati Lamongan. Agenda pertama yang dilakukan Yuhronur sebagai Plh Bupati Lamongan adalah menghadiri pemberangkatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Islam Lamongan (Unisla), Senin (10/8).

Gubernur Jawa Timur Soekarwo melalui surat keputusannya bernomor 131.413/584/ 011/2015 secara resmi menunjuk Yuhronur Efendi sebagai Plh Bupati Lamongan per 9 Agustus 2015. Itu dilakukan untuk menghindari kekosongan pimpinan pemerintahan di Kabupaten Lamongan seiring berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan.

“Sesuai SK Gubernur Jatim, Pak Sekda ditunjuk sebagai Plh Bupati Lamongan untuk melaksanakan tugas sehari-hari Bupati Lamongan. Penunjukan itu karena pada 9 Agustus lalu, masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan sudah berakhir, “ ujar Kabag Humas dan Infokom Sugeng Widodo.

Plh Bupati Lamongan, jelas Sugeng, selan-

jutnya akan melaksanakan tugas sehari-hari Bupati Lamongan yang bersifat rutin dan memerlukan penanganan segera. Beliau juga diharuskan melaporkan pelaksanaan tugasnya tersebut kepada Gubenur Jatim.

“Penunjukan Pak Yuhronur ini akan berlaku sampai dengan dilantiknya Pejabat Bupati Lamongan oleh Gubernur Jatim. Jadwal pelantikannya sendiri menunggu dari Pemprov Jatim, “ imbuh dia.

Sementara itu, mengawali tugasnya sebagai PLH Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi memberangkatkan KKN dan Praktek Kerja Lapangan (PKL) D III Kebidanan Unisla di halaman Unisla.

Ada 1.186 mahasiswa yang rencananya akan melaksanakan KKN selama 3 minggu di 22 desa di Kecamatan Sambeng/Lamongan.

Yuhronur effendi berpesan agar mahasiswa Unisla bangga dengan Lamongan yang kini maju dan berkinerja tinggi. “Karena faktanya memang begitu, “ ujar Yuhronur.

Menurut dia, Lamongan maju karena Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 71,81, lebih tinggi dari kabupaten tetangga seperti Tuban dan Bojonegoro.

Sedangkan IPM sendiri adalah alat ukur untuk menilai majunya suatu daerah.Q yit

Bojonegoro, Bhirawa Dalam waktu dekat, Sungai Bengawan Solo terpanjang di pulau jawa yang berada di samping agrowisata kebun belimbing Desa Ringenrejo Kecamtan Kalitidu Bojonegoro akan segera dimanfaatkan untuk wisata air. Tak hanya itu, nantinya juga akan dibangun kolam renang di sekitar kebun belimbing untuk memanjakan para wisatawan.

Penambahan wisata air disungai bengawan solo ini dilakukan agar masyarakat sekitar dan pengunjung mempunyai nuasa baru untuk menikmati panorama alam. Setelah itu semua rampung, dilokasi wisata air akan disediakan satu unit parahu oleh pemerintah Desa Ringinrejo, Kecamatan Kalitidu Bojonegoro. “Saat ini kita sudah mendatangkan satu perahu boot yang dibeli dari swadaya,” kata Kepala Dusun Jayan, Desa Ringinrejo, Kecamatan Kalitidu Bojonegoro, Suwoto Senin (10/8).

Menurut Suwoto, perahu boot itu akan digunakan untuk mengantarkan para wisatawan di Kebung Belimbing yang ingin menjelajahi Sungai Terpanjang di Pulau Jawa Tersebut.

Kedepan jumlah perahu boot itu akan ditambah secara bertahap. “Harapan kami, selain pengunjung bisa memetik sendiri belimbing di kebun, mereka juga bisa melihat keindahan Bengawan Solo dengan perahu boot,” ujarnya Suwoto.

Selain wisata air Sungai Bengawan Solo, Pemdes Ngringinrejo juga berencana membangun kolam renang di sekitar kebun belimbing untuk memanjakan para wisatawan. Saat ini, lahan untuk kolam renang sudah disediakan oleh kepala desa (Kades) setempat. “Hanya saja, masih mencari investor yang mau diajak bekerjasama untuk membangun kolam renang tersebut,” jelasnya.

Dia menambahkan, agro wisata kebun belimbing ini juga akan dilengkapi dengan kuliner khas. Yakni makanan yang menyajikan ikan bengawan dengan minuman dari bahan belimbing. “Ke depan kami ingin membangun warung makanan di atas kerumbu di pinggir bengawan. Selain pengunjung bisa menikmati ikan bengawan, juga ikan segar lainnya seperti gurami, lele, nila, dan jambal,” paparnya.Q bas

basir/bhirawa

Sejumlah pengunjung saat berlibur di agrowista Blimbing, Bojonegoro.

Cara TP-PKK Ikut Memajukan Pembangunan Situbondo

Launching PKK-TV, Adakan Lomba Membaca Berita Agar tepat sasaran dan berhasil maksimal, Tim Penggerak (TP) PKK Kab Situbondo punya cara dan strategi tersendiri dalam kiprah memajukan hasil pembangunan dimasa mendatang. Bahkan langkah brilian ini patut ditiru oleh elemen lain yang ada di Kota Santri Situbondo.

sawawi/bhirawa

Salah satu peserta lomba membaca berita dengan materi pembangunan Kab Situbondo, di pendopo pagi kemarin.

Itu terlihat, setelah TP PKK dibawah tangan dingin Ketuanya, Hj Ummi Kulsum Dadang Wigiarto berhasil melaunching PKK-TV, di pendopo Kabupaten pagi kemarin (10/8). Yang unik, usai PKK-TV dilaunching, langsung menggelar lomba membaca berita pembangunan dengan peserta ibu-ibu dari Kecamatan se-Kab Situbondo.

Dengan didampingi Bupati Situbondo Dadang Wigiarto dan sejumlah pimpinan SKPD berikut deretan undangan, Ketua TP PKK Kab Situbondo Hj. Ummi Kulsum tampak percaya diri membuka

peresmian PKK-TV, kemarin.

Wanita yang dikenal pandai dalam berpidato itu dengan tegas dan optimis keberadaan PKK-TV akan cepat dikenal masyarakat Kota Santri. “Pendirian PKK-TV Ini, muaranya sebagai media penyambung keberhasilan pembangunan yang ada di Kab Situbondo,” ujar Ummi Kulsum dalam sambutan singkatnya.

Dalam launching perdana PKKTV kemarin, ujar Hj Ummi Kulsum, pihaknya sengaja menggelar lomba membaca berita agar semua kalangan perempuan Kab Situ-

bondo, termasuk PKK Kecamatan dan perempuan penggiat pembangunan bisa menguasai hal terbaru yang berkembang di Kabupaten yang berjuluk Bumi Sholawat Nariyah ini. “Jumlah peserta mencapai belasan yang diikuti dari kaum peempuan yang tersebar di 17 Kecamatan se-Kab Situbondo,” papar Hj Ummi Kulsum.

Pengamatan Bhirawa, sejak pukul 08.00 Wib pagi kemarin, tampak satu persatu seluruh peserta lomba membaca berita PKKTV, tampil dengan gaya dan pesona menarik. Dengan disediakan mikrofon dan disiarkan salah satu TV lokal, para peserta tampak dengan serius membacakan materi berita pembangunan dihadapan ratusan pengunjung. “Untuk materinya, disediakan oleh TP PKK Kabupaten Situbondo. Para peserta hanya

tinggal menguasai materi dan mimik dalam membacakan berita,” aku Tofan, salah satu juri yang diundang oleh PKK-TV, kemarin.

Untuk materi lomba membaca berita, lanjut Tofan, semuanya berisikan tentang strategi SKPDSKPD dalam memajukan program-program unggulan yang digagasnya. Diantaranya, sebut pria yang kini menjabat sebagai Kasubag Protokol Bagian Humas Pemkab Situbondo itu, pengelolaan sampah, bank sampah, strategi meraih piala adipura, lomba adiwiyata, lomba desa, dan sejumlah kegiatan unggulan lainnya. “Kegiatan ini saya nilai sangat tepat dalam membantu peningkatan SDM kalangan perempuan, melalui lomba membaca berita yang disokong PKK-TV,” pungkas Tofan.Q awi

Selasa Pahing 11 AGUSTUS 2015

KILAS JATIM

Pemprov Jatim Perbaiki Jalan Wisata Menuju Gunung Bromo Lewat Pasuruan Pasuruan, Bhirawa Pemerintah Provinsi Jatim terus melakukan perbaikan jalan wisata di Jatim sebagai jalan yang dinaunginya. Salah satunya perbaikan di jalan wisata menuju kawasan Gunung Bromo. Anggota DPRD Provinsi Jatim, Edy Paripurna menyampaikan perbaikan itu tak lain agar jalur wisata di Gunung Bromo lewat Kabupaten Pasuruan sebanding dengan jalur di wilayah Kabupaten Probolinggo.

Pasalnya selama ini banyak keluhan dari masyarakat bahwa jalur wisata Gunung Bromo dari Pasuruan kurang baik. “Kami menginginkan agar jalan wisata menuju Gunung Bromo lewat Pasuruan mulus seperi halnya lewat Probolinggo,” kata Edy Paripurna, Senin (10/8).

Mantan Wabub Pasuruan menjelaskan perbaikannya itu terfokus pada perbaikan jalan rusak dan pelebaran. Proyek perbaikan jalan ini nilainya sekitar Rp130 miliar. “Pelaksanaanya sudah berjalan, atau sekitar empat bulan yang lalu. Kami menargetkan perbaikan ini selesai September nanti,” jelasnya.

Sedangkan untuk pengerjaannya proyek tersebut digarap oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jatim. “Perbaikannya mulai dari Desa Rangge hingga Gondangwetan. Untuk perbaikan adalah perawatan rutin dan perbaikan jalan,” papar Edy Paripurna.Q hil

JAWA TIMUR

Satpol PP Turunkan Paksa Alat Peraga Pasangan Cabup Sumenep, Bhirawa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sumenep menurunkan paksa 44 alat peraga sosialisasi pasangan cabup-cawabub setempat. Pasalnya, 44 alat peraga sosialisasi itu sudah habis masa izinnya dan dipasang di tempat yang dilarang, seperti di jalan protokol kota Sumenep.

Kasi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sumenep, Moh Saleh mengatakan, dalam kegiatan yang merupakan rutinitas penegak perda itu menurunkan paksa alat peraga sosialisasi pasangan cabup dan cawabup yang sudah masa ijinnya habis dan ditempatkan dilokasi ter-

larang. "Sebanyak 44 alat peraga sosialisasi pasangan cabup diturunkan karena habis masa ijinnya dan berada dizona terlarang," kata Moh Saleh, Senin (10/8).

Dituturkan, mayoritas alat peraga sosialisasi cabup-cawabup yang diturunkan paksa disekitar kecamatan Kota Sume-

nep itu masa ijinnya habis, sedangkan poster yang terpasang dizona terlarang lebih sedikit.

Semua poster atau alat peraga sosialisasi pasangan cabup itu langsung dibawa ke kantor Satpol PP setempat. "Kami sudah memberitahukan kepada pemasang alat peraga sosialisasi pasangan cabup-cawabup itu. Kalau mau diambil silahkan dikantor dan sebelum dipasang lagi, silahkan urus lagi surat ijin yang baru," terangnya.

Saleh menyampaikan, alat peraga sosialisasi itu dari pasangan Busyro-Fauzi, pasangan Zainal Abidin-Dewi Khalifah, Faisal Muhlis, Azasi Ha-

san dan Moh Sahnan. "Kami tidak merusak alat peraga itu karena siapa tahu masih akan dipasang lagi," ucapnya.

Ia berharap, tim pasangan cabup-cawabup yang mau berlaga dipesta demokrasi 9 Desember 2015 ini bisa sportif dalam memasang alat peraga sosialisasi pasangan cabup itu dengan mengurus ijin sebelum memasang dan memperpanjang sebelum masa ijinnya habis serta tidak menempatkan dizona yang dilarang oleh peraturan daerah (perda). "Kalau memang salah penempatan dan masa izinnya sudah habis, ya kami sebagai penegak perda

TN BTS Larang Upacara HUT RI di Mahameru Lumajang, Bhirawa TNBTS (Taman Nasional Bromo Tengger Semeru) melarang pendaki menggelar acara di puncak Mahameru. ‘’Pendaki tetap kita larang menggelar upacara 17 Agustus di Puncak Mahameru," jelas DR Ir Ayu Dewi Utari, Msi Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Hal ini sesuai rekomendasi vulkanologi, bahwa batas pendakian tetap sampai titik Kalimati.

Lebih lanjut Ayu mengungkapkan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Antara lain, TNI dan Polri, BPBD Kabupaten Lumajang, Bakesbangpol Linmas, Tim SAR, aparat Kecamatan Senduro dan Desa Ranupane.

"Dalam rakor itu akan dibicarakan seluruh persiapannya. Terutama untuk menentukan titik pelaksanaan upacara peringatan 17 Agustus. Pada dasarnya ditetapkan di 3 titik berbeda. Yakni di Kalimati, Ranu Kumbolo dan Ranupane,’’ imbuhnya.

Meski sudah melakukan koordinasi, Ayu Dewi Utama mengaku tidak bisa memastikan pendaki tidak akan menerobos batas pendakian dan tetap menggelar upacara di Puncak Mahameru. "Jika itu dilakukan, maka risikonya tetap harus ditanggung sendiri karena pendaki yang menerobos batas pendakian adalah liar. Pendaki diharapkan mengerti rekomendasi pendakian sampai Kalimati. ‘’Kebijakan pelarangan ditetapkan bukannya tanpa pertimbangan dan alasan," terangnya.Q yat

harus menurunkan karena kami bekerja memang berdasarkan aturan yang ada," tegasnya.

Di Kabupaten Sumenep bakal dilaksanakan pilkada serentak pada 9 Desember. Hingga haru terahir masa pendaftaran yang ditentukan KPU, ada dua pasangan cabup-cawabup yang mendaftar diantaranya, pasangan A Busyro KarimA Fauzi dan pasangan Zainal Abidin-Dewi Kgalifah. Masa jabatan bupati dan wakil bupati periode 2010-2015 akan berahir pada bulan Oktober 2015, sedangkan pelaksanaan Pilkada serentak akan digelar pada 9 Desember 2015.Q sul

Warga Keluhkan Jalan Rusak Penghubung Antar Kecamatan

Peternak Tuban Dapat Berkah dari Aksi Mogok Pedagang Daging Tuban, Bhirawa Di tengah-tengah aksi mogok yang dilakukan oleh para pedagang daging di Jakarta beberap hari terakhir, sejumah peternak sapi yang ada di Kabupaten Tuban mendaptkan berkah order untuk mengirim ternak mereka ke wilayah Jakarta.

Seperti yang disampikan oleh Joko Utomo pemilik Bumi Peternakan Wahyu Utama, yang berada di Desa Sukolilo, Kecamatan Bancar, mengaku kembali mendapatkan pesanan dari Jakarta. Ia mengatakan sudah menyiapkan 49 ekor sapi pesanan untuk Jakarta. “Iya, ini ada pesanan lagi 49 ekor untuk ke Jakarta,” kata Pengelola Bumi Peternakan Wahyu Utama, Joko Utomo, ketika dihubungi melalui ponselnya (10/08).

Lebih lanjut diterangkan, sebenarnya sudah lama peternakan terbesar di Kabupaten Tuban yang ia kelola ini tidak mendapatkan pesanan dari Jakarta dan selama ini hanya memnuhi pasok untuk wilayah Tuban dan Bojonegoro saja.

“Di Jakarta sudah lama tidak minta, kemarin baru menghubungi meminta lagi, selama ini hanya memasok wilayah Tuban dan Bojonegoro saja. Kalau untuk di Tuban kita hanya memotong sekitar 3 ekor sapi untuk setiap harinya,” lanjut peternak 1.000 ekor sapi ini menjelaskan.

Di tempat terpisah, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tuban, Pipin Dwi Larasati, membenarkan kalau sudah lama Jakarta tidak pernah meminta pasokan ternak dari Tuban. “Sudah ada sekitar tiga tahunan Tuban tidak memasok ternak ke Jakarta, alasannya karena ternak dari sekitar Jawa Tengah dan daging impor lebih murah,” kata Pipin.Q hud

7

irvan/bhirawa

Bupati Kediri Haryanti Sutrisno saat membuka event Pekan Budaya dan Pariwisata kabupaten Kediri Tahun 2015.

PBP 2015 Kabupaten Kediri sebagai Ajang Promosi Budaya dan Wisata Kab Kediri, Bhirawa Pekan Budaya dan Pariwisata (PBP) 2015 Pemerintah Kabupaten Kediri sebagai media yang sangat bagus untuk ajang promosi Budaya dan potensi Parwisata yang ada Kabupaten Kediri. Sehingga kegiatan PBP ini menjadi agenda rutin Pemkab Kediri disetiap tahunnya.

Bupati Kediri Haryanti Sutrisno mengatakan event Pekan Budaya dan Pariwisata kabupaten Kediri Tahun 2015 merupakan salah satu media yang sangat positif dalam mempromosikan budaya serta potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Kediri. "Terlebih kegiatan ini dilakukan disetiap tahun, sehingga hal ini sangat baik untuk ajang promosi budaya dan pariwisata kita kepada dunia," kata Bupati.

Dalam PBP, tidak hanya memamerkan, Pameran pariwisata, budaya , namun juga lebih banyak memamerkan produk Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) sehingga juga menjadi wahana atau wadah bagi seluruh pelaku industri UMKM Kabupaten Kediri.

"Melalui Pekan Budaya dan Pariwisata, pameran Pariwisata dan ekonomi kreatif lainnya baik dari dalam maupun luar daerah

bisa kita lihat, Hal ini menunjukan bahwa Provinsi Jawa Timur umumya dan Kabupaten Kediri khususnya kaya akan produk unggulan yang perlu dikembangkan dan diporomosikan.” terang Haryanti Sutrisno.

Bupati Kediri menambahkan, diharapkan dari digelarnya pekan budaya dan pariwisata dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke sejumlah tujuan wisata di Kabupaten Kediri.

“Pekan Budaya dan Pariwisata ini menunjukkan Kabupaten Kediri siap menjadi tuan rumah event-event baik tingkat regional dan nasional.” tambah Bupati Kediri.

Yang menarik dalam pembukaan gelaran pekan Budaya dan Pariwisata ini, adalah pementasan fragmen tari ‘Panji Laras’.dan adanya parade budaya dan pawai mobil hias dengan peserta dari berbagai daerah, seperti defile Drumband dari akademi teknik Surabaya.

Sementara Pekan Budaya dan Pariwisata Kabupaten Kediri Tahun 2015 ini berisi rangkaian kegiatan diantaranya Pameran Pariwisata, Budaya, dan Bazaar UMKM di sebelah timur Gumul Paradise Island mulai tanggal 9 sd15 Agustus. Pameran setiap harinya dibuka mulai pukul 10.00 sampai dengan 21.00 WIB.Q van

Sampang, Bhirawa Warga keluhkan rusaknya akses jalan penghubung antar kecamatan penghubung Kecamatan PengarenganKecamatan Torjun Kabupaten Sampang. Kerusakan jalan tersebut banyak di keluhkan pengguna jalan yang melintas, namun kondisi tersebut hingga saat ini masih belum ada perbaikan. Kerusakan jalan penghubung dua Kecamatan tersebut, kondisinya sangat membahayakan karena dipenuhi lubang besar, tepatnya di perbatasan Desa Pacanggaan dan Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Sampang.

Salah satu pengguna jalan Moh.Syafiih (40 th) warga Desa Pangarengan mengatakan. "Jalan tembus Pangarengan-Torjun sudah lama rusak, namun hingga kini belum ada perbaikan dari pihak pemerintah. Kalau siang masih lumayan kelihatan, tapi kalau malam sangat membahayakan karena jalan banyak yang berlubang,” kata dia Senin (10/

8).

Hal yang sama di katakan H.Munji (45 th),mengatakan. "Jalan tembus Pangarengan-Torjun merupakan jalan alternatif yang lebih dekat menuju ke Pangarengan, namun sayang, kondisi jalan tersebut hingga saat ini masih belum ada perbaikan. Jika nanti musim hujan banyak kubangan air yang mengendap di lubang jalan yang menganga sehingga membahayakan pengguna jalan yang melintas,” kata Munji.

Sementara di tempat terpisah, Moh Zis, kepala PU Bina Marga Kabupaten Sampang di sela-sela pelantikan Direktur PDAM Sampang, mengatakan, dalam tahun 2015 ini ada proyek perbaikan jalan antara Pangarengan Torjun.

Namun saat disinggung besaran dananya, pihaknya belum mengtahui dengan pasti dengan alasan lupa.

“Tapi yang jelas ada perbaikan jalan tembus yang rusak antar Torjun-Pangarengan,” kata dia.Q lis

nurkholis/bhirawa

Pengendara saat melintas jalan penghubung Kecamatan PengarenganKecamatan Torjun Sampang.

Kejaksaan Sita Uang Barang Bukti Kasus PIK Kab. Madiun, Bhirawa Kejaksaan Negeri Mejayan Kabupaten Madiun, mengajukan penyitaan uang barang bukti kasus dugaan dana Peningkatan Idustri Kecil (PIK) ke Bank Jatim cabang Madiun, Senin 10 Agustus 2015. Pengajuan penyitaan ke Bank plat merah milik Pemerintah Privinsi (Pempov) Jatim ini, karena saat ini uang tersebut sudah disimpan di

Bank Jatim sebagai uang kas daerah (Kasda) milik Pemerintah Kabupaten Madiun.

Menurut Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Mejayan, Wartajiono Hadi, sebenarnya pihaknya sudah mendatangi BPKAD Kabupaten Madiun Jumat (7/8) kemarin untuk melakukan penyitaan. Namun karena uang berada di Bank Jatim, ada kendala administrasi.

"Kita sudah mengajukan permohonan tadi ke Bank Jatim.

Nanti sistem transfer. Kita minta agar ditransfer ke rekening penampungan non bunga milik kejaksaan di BRI Cabang Madiun," kata Wartajiono Hadi, kepada wartawan, Senin (10/8).

Sementara itu mantan Kadiskop Kabupaten Madiun yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Suhardi, menjalani

pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus PIK. Saat diperiksa penyidik kejaksaan, ia disodori 20 pertanyaan seputar dana PIK. "Kalau pak Hardi kita periksa dalam kapasitas sebagai saksi. Ada 20 pertanyaan yang kita ajukan seputar PIK," pungkasnya.

Untuk diketahui, dana sisa program PIK tahun 2012 sebesar Rp.105 juta, menyeret dua

nama pejabat Pemkab Madiun sebagai tersangka. Yakni mantan Kabag Perekonimian, Komari dan mantan Asisten Perekonomian, Budi Tjahyono.

Saat itu, secara diam-diam Komari mencairkan dana tersebut dengan persetujuan Budi Tjahyono. Namun saat kejaksaan melakukan penyelidikan, dana itu kemudian dikembalikan ke Kasda Pemkab Madiun.Q dar

Hadapi Pasar Bebas, Diskoperindag Promosi Industri Mebel ke Luar Daerah Dalam menghadapi era pasar bebas ASEAN (MEA), Pemkot Pasuruan terus melakukan sebuah invovasi maupun trobosan, sehingga di saat MEA bergulir produk unggulan Kota Pasuruan bisa bertahan. Kepala Koperasi Perindutrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Pasuruan Sumarni menyampaikan produk unggulan yang dipersiapkan Pemkot Pasuruan adalah industri mebel yang berada di Kecamatan Gadingrejo.

hilmi husain/bhirawa

Indutri mebel yang berpusat di Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, Senin (10/ 8). Pemkot Pasuruan dalam menghadapi pasar bebas melakukan sebuah trobosan, diantaranya dengan gencar mempromosikan produk unggulan tersebut.

Karena, selain sudah menjadi tumpuhan kota, indutri unggulan tersebut juga menghasilkan puluhan juta rupiah dalam setiap tahunnya. “Industri mebel di wilayah Gadingrejo yang merupakan produk unggulan Kota Pasuruan sudah kami persiapkan untuk menjadi tandem disaat MEA bergulir. Salah satunya dengan gencar promosi hingga luar Jawa,” kata Su-

marni, Senin (10/8).

Tak hanya itu, langkah cadangan juga di persiapkan Diskoperindag. Opsi dilayangkan jika cara yang sudah dilakukan kurang maksimal hasilnya. “Dalam pasar bebas tersebut tentu kami tak bisa memfilter produk dari luar negeri. Untuk media promosi, menghasilkan hal yang positif seperti didaerah Makasar sudah melakukan MOu yang

menjadikan mebel Kota Pasuruan sebagai produk penjualan disana,” kata Sumarni.

Namun yang menjadi pekerjaan rumah Disperindag adalah naiknya harga bahan pokok baku mebel, terjadi kelangkaan kayu yang merupakan bahan dasar mebel.

Termasuk juga terjadinya pengurangan tenaga kerja (PHK). “Semuanya masalah itu harus segera dicarikan jalan keluarnya. Pekan ini, kami berencana melakukan diloag dengan pemilik mebel untuk menampung keluhan mereka. Sekaligus bersamasama mencarikan solusi yang terbaik dalam sejumlah masalah yang dialami pengusaha mebel yang ada di Kota Pasuruan,” paparnya.Q hil

MALANG RAYA

8 KILAS AREMANIA

KPU Verifikasi Tambahan Dukungan Calon Perseorangan Kabupaten Malang, Bhirawa KPU Kabupaten Malang mulai melakukan verifikasi tambahan dukungan yang diserahkan pasangan calon Perseorangan Nurcholis - Mufidz. Setelah melakukan verifikasi administrasi, berupa analisa syarat dukungan dan dukungan ganda, selanjutnya berkas dukungan tersebut diserahkan ke PPS melalui PPK masing-masing.

Demikian diungkapkan Ketua KPU Kab Malang Santoko kepada bhirawa, Senin kemarin (10/8). Lebih lanjut dikatakan, untuk verifikasi dukungan tersebut, pihak pasangan calon atau penghubung harus mengumpulkan pendukungnya di masing-masing desa untuk diverifikasi oleh PPS. “Tempat mengumpulkan pendukung ditetapkan sesuai kesepakatan antara penghubung dengan PPS. Pada prinsipnya pendukung harus dihadirkan di suatu tempat. PPS tidak lagi mendatang pendukung dari rumah ke rumah,” tutur Santoko.

Sebagaimana diketahui, pasangan Nurcholis - Mufidz menyerahkan tambahan dukungan sebanyak 109 ribu lebih di masa perbaikan. Penyerahan dukungan dilakukan dua kali, yaitu di awal masa perbaikan sebanyak 109 ribu, namun karena dari hasil verifikasi yang diakui KPU hanya 98 ribu lebih. Kemudian pasangan ini menambah lagi di akhir masa perbaikan 7 Agustus lalu sebanyak 11 ribu lebih foto copy KTP. Pasangan ini dinyatakan KPU memiliki kekurangan 18 ribu lebih dukungan untuk lolos. Sehingga kalau saat verifikasi ternyata dukungannya tidak terpenuhi, maka pasangan ini dinyatakan tidak lolos.

Walaupun masih dinyatakan belum memenuhi syarat dukungan, pasangan ini sudah melakukan perbaikan berkas pencalonan. Rencananya KPU Kab Malang akan menetapkan pasangan calon pada 24 Agustus mendatang. Sedangkan pengundian nomor urut akan dilakukan 26 Agustus. Q sup

Fortuner Club Malang Fokus Kegiatan Sosial Malang, Bhirawa Ketua Fortuner Club Malang Distrik, Dodik Setiawan, usai dikukuhkan sebagai pengurus Minggu (9/8) malam, mengatakan Fortuner Club Malang, bertekat untuk fokus pada kegiatan sosial.

“Misi kami adalah dalam jangka dekat ini, melakukan kegiatan sosial dengan sasaran Panti Asuhan, dan Rumah Jompo, diwilayah Malang Raya,”tutur Dodik Setiawan.

Menurutnya, Fortuner Club Malang ini, baru berdiri dan dikukuhkan, namun demikian pihaknya ingin, langsung melakukan kegiatan yang menyentuh kepada masayarakat kecil. Dengan cara seperti itu, pihaknya memiliki kepentingan untuk menghilangkan kesan kepada masyarakat bahwa anggota Fortuner Club ini, terbatas untuk kelompok tertentu.

“Kita ingin menghilangkan image jika, Fortuner Club ini, hanya kegiatan elitis tertutup pada orang kaya saja. Tapi kita ingin berbaur dengan masyarakat kecil, utamanya mereka yang berada di panti asuhan, atau panti jompo,” tambah pria yang juga dokter bedah itu.

Di Kota Malang, jumlah anggota resmi Fortuner Club, sebanyak 44 orang, sedangkan anggota non aktif diperkirakan sebanyak 100 orang. Bahkan berdasarkan hitungan dia, jumlah itu masih akan bertambah, karena jumlah pemilik Fortuner sangat banyak.

Diakui dia, mayoritas pemilik Fortuner adalah pengusaha, bahkan dari data yang dia miliki sebanyak 430. Hanya saja mereka jarang memiliki waktu. Namun setiap kali diajak untuk kegiatan sosial semua pasti memberikan dukungan. Q mut

muhammad taufiq/bhirawa

Suasana pengukuhan pengurus Fortuner Club Malang Distrik, Minggu (9/8) malam.

Selasa Pahing 11 AGUSTUS 2015

KPU dan Panwas ke Jakarta

Verifikasi Ijazah dan Parpol Pengusung Kabupaten Malang, Bhirawa KPU Kabupaten Malang melakukan verifikasi faktual parpol pengusung dan Ijazah Pasangan Calon. Dalam verifikasi tersebut, KPU Kabupaten Malang mendatangi seluruh Kantor DPP Parpol Pengusung yaitu DPP Golkar versi Munas Bali dan Munas Jakarta, DPP PKB, DPP Gerindra, DPP Nasdem dan DPP PKB yang mengusung pasangan Dr Rendra Kresna - H Sanusi. Selain itu juga mendatangi kantor DPP PDIP yang mengusung pasangan Dra Hj Dewanti Rumpoko, MSi dan Dra Hj Masrifah Hadi MPd.

muhammad taufiq/bhirawa

Wali Kota Malang Muhammad Anton saat berdialog dengan para petani penerima bantuan alat-alat pertanian.

Wali Kota Minta Lahan Pertanian Dipertahankan Malang, Bhirawa Wali Kota Malang Muhammad Anton meminta kepada petani di Kota Malang, untuk mempertahankan lahan pertanian milik petani.

“Kami berharap, para petani untuk mempertahankan lahan pertanian yang mereka miliki, agar produktifiktas pertanian di Kota Malang, tidak berkurang,” kata Muhammad Anton kepada sejumlah wartawan, di Balaikota Malang, Senin (9/8) kemarin.

Pemkot Malang jelas Abah Anton, akan berusaha memberikan dukungan kepada para petani dengan memberikan bantuan alat mesin pertanian.

Alat ini diberikan agar para petani lebih simpel dalam melakukan proses tanam.

“Kalau menggunakan tenaga manusia, ongkosnya terlalu besar, dan prosesnya lama, dan tenaga pertanian semakin berkurang. Tetapi jika menggunakan alat proses tanam lebih simpel, murah dan tepat waktu,”jelas Abah Anton.

Tidak hanya itu, kalau proses tanam bisa tepat waktu, maka hasil pertanian juga tepat waktu, dan harganya juga tinggi. Karena selama ini sistem pertanian dengan cara

manual membuat harga tidak stabil bahkan cenderung rugi.

Di samping itu, pihaknya juga mendorong petani untuk lebih mudah mendapatkan akses mendapatkan permodalan, melalui perbankan.

“Kepentingan pertanian harus menjadi lebih utama, jangan sampai petani mudah melepas tanahnya, demi uang, ini sangat merugikan mereka, karena lahan di Kota Malang itu sangat subur, dibandingkan dengan tempat lain,” imbuhnya. Apalagi saat ini sektor pertanian tengah menjadi perhatian pemerintah pusat. Makanya merupakan kesempatan emas bagi petani untuk berkarya, dan menjadi pemeran di bidang pangan.

Sementara itu, Senin (10/8) kemarin, Pemkot Malang, melalui Dinas Pertanian, menyerahkan bantuan alat mesin pertanian berupa Rice Taransplenters, sebanyak 7 unit.

Untuk kelompok tani Saribumi III, Kelompok Tani Sejahtera, Kelompok Tani Sukamaju Sari Murini, Kelompok Tani Wulungkencana, Kelompok Tani Muki, II. Dan Kelompok Tani Mukti V. Selain Rice Transplaters, dua buah Hand Traktor, dise-

rahkan kepada kelompok tani Rukun agawe Santoso dan Pandanwangi.

Pada kesempatan tersebut, juga diserahkan dua unit mesin pembuat pelet, makanan ikan lele kepada petani kelompok budidaya lele Panti Asuhan Muhammadiyah.

Sementara itu Kepala Dinas Pertanian (Disperta) Kota Malang Hadi Santoso menambahkan bantuan alat mesin pertanian ini adalah untuk memajukan sektor pertanian di Kota Malang. Dengan adanya bantuan mesin pertanian, sebut peria yang karib dipanggil Soni itu, ongkos produksi bisa semakin berkurang. Dengan begitu para petani bisa memiliki penghasilan yang semakin melimpah, apalagi lahan pertanian di kota Malang, merupakan lahan yang menghasilkan padi berkualitas premium.

Alat pertanian itu, tambah Soni, juga bisa menjadi sarana untuk mensiasti kekurangan air di Kota Malang, disaat musim kemarau. Sebab meskipupun lahan pertanian di Kota Malang ini merupakan lahan irigasi, tetapi ada penyusutan debit air pada saat musim kemarau. Q mut

Hasil Operasi Yustisi, Banyak PKL Bukan Warga Malang Malang, Bhirawa Tekad Walikota Malang untuk membersihkan Pedagang Kaki Lima (PKL) ditempuh dengan berbagai cara. Upaya persuasif dengan menempatkan petugas keamanan di beberapa titik sebenarnya sudah berhasil menghalau PKL. Namun langkah tersebut tidak hanya berhenti disitu, Pemkot Malang mengambil langkah taktis dengan melakukan operasi Yustisi kepada PKL yang sering mangkal ditempat terlarang.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) menggelar operasi yustisi terhadap pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Pasar Besar mulai Senin (10/8) kemarin. Dispendukcapil hanya melakukan pendataan kependudukan terhadap PKL, tapi kenyataannya PKL ini banyak sekali yang tidak memiliki KTP Kota Malang.

Operasi yustisi terhadap PKL akan dilakukan mulai Jl Pasar Besar, Jl Merdeka Selatan, Jl Merdeka Utara, Jl Zainul Arifin, dan Jl Ade Irma Suryani. Pada hari pertama operasi yustisi, petugas menyasar PKL di Jl Pasar Besar.

Dikatakannya, saat melakukan operasi yustisi di Jl Pasar Besar, petugas mendata lebih dari 38 PKL yang masih berjualan di lokasi. Rata-rata, para

PKL memang tidak membawa kartu identitas. Mereka yang tidak membawa kartu identitas sementara hanya diperingatkan dan diberi surat pernyataan agar segera melengkapi data kependudukan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, Metawati Ikawardani menjelaskan, PKL yang dari luar kota dan belum memiliki kelengkapan administrasi kependudukan agar segera mengurus di daerah asalnya. Kalau tidak segera mengurus, petugas akan melakukan penindakan. Sedangkan bagi PKL asli warga Kota Malang, didata jenis dagangannya dan domisilinya.

Sementara pihak Satpol PP Kota Malang, akan menindak para PKL yang tidak bisa menunjukan KTP, akan dikenakan tipiring. Tetapi untuk sementara hanya diperingatkan saja.

Petugas Satpol PP Kota Malang Heri Mulyono menyatakan pihaknya masih melakukan peringatan kepada PKL yang belum membawa kartu identitas.

“Kalau dalam operasi berikutnya, para PKL itu tetap belum dapat menunjukkan kartu identitas, petugas akan melakukan penindakan. Petugas akan menjerat dengan pasal tindak pindana ringan,”terangnya.

Sementara itu, Dinas Pasar

Kota Malang juga melakukan penertiban PKL yang berjualan di teras atau di tangga masuk depan Pasar Besar Malang.

Seluruh PKL yang berjualan di teras maupun tangga masuk Pasar Besar harus pindah dari lokasi.Meski sebenarnya keberadaan mereka sebenarnya cukup lama. Kepala Dinas Pasar Wahyu Setianto, mengutarakan, Keberadaan PKL dianggap mengganggu pengunjung yang hendak belanja di Pasar Besar.

Pengunjung yang hendak masuk ke pasar terhalang barang dagangan milik PKL yang digelar di tangga masuk.

“Kami sering mendapat laporan, keberadaan PKL ini mengganggu masyarakat yang hendak berbelanja. Tidak hanya itu kondisi yang padat dimanfaatkan oknum tertentu yang akan berbuat jahat,”tutur Wahyu Setianto. Demi menjaga rasa nyaman, para pengunjung, semua PKL akan ditertibkan, biar bersih, dan indah. Q mut

Sedangkan untuk ijasah, KPU hanya memverifikasi ijasah SMA seluruh calon.

Karena sesuai UU Pilkada dan PKPU, persyaratan untuk menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah SMA. “Kita hanya memverifikasi Ijasah SMA saja, sedangkan untuk ijasah SD, SMP dan PT diputuskan tidak perlu diverifikasi,” ungkap Komisioner KPU Kabupaten Malang yang membidangi Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Hubmas, Sofi Rahma Dewi, Senin kemarin (10/8).

Hasil verifikasi faktual tersebut masih dibahas dalam proses penelitian berkas di masa perbaikan yang saat ini sedang berlangsung.

Sementara itu, Panwas Pilkada Kab Malang juga melakukan langkah serupa.

Mereka mulai melakukan verifikasi faktual parpol pendukung dan Ijasah mulai kemarin.

Hal ini sebagaimana diungkapkan anggota Panwaslu bidang Pengawasan George Da Silva saat dihubungi Bhirawa, kemarin.

“Saya bersama Ketua (Wahyudi, red) sedang di Jakarta untuk verifikasi Parpol dan Ijasah Dewanti Rumpoko. Sedangkan untuk

ijasah SMA calon lainnya ada di Malang,” ungkap George.

Langkah verifikasi dilakukan untuk menjadi pembanding atas verifikasi yang dilakukan oleh KPU sebelumnya.

“Kita kan juga perlu mengetahui kebenaran atas dokumen yang diserahkan calon dan parpol pengusung.

Kalau memang ditemukan ketidakbenaran, maka Panwas akan mengeluarkan rekomendasi ke KPU,” tegasnya. Rencananya verifikasi bakal dilaksanakan hingga 13 Agustus mendatang.

Sama seperti KPU, Panwas juga melakukan verifikasi ke lima parpol pengusung Rendra Kresna Sanusi yaitu Partai Nasdem, PKB, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Golkar baik kubu Agung Laksono (versi Munas Ancol) dan kubu Aburizal Bakrie (versi Munas Bali). Selain itu, dia juga bakal melakukan verifikasi ke kubu PDIP sebagai pengusung pasangan Dewanti Rumpoko-Masrifah Hadi.

“Kami nanti juga akan melakukan verifikasi faktual ke SMAN 1 Jakarta, di mana Dewanti memperoleh ijazah SMA-nya,” tandas George. Q sup

Perbaiki 35 SD, Siapkan DAK Rp 4,5 M Batu, Bhirawa Pemerintah Kota (Pemkot) Batu menyediakan anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 4,5 miliar untuk memperbaiki 35 Sekolah Dasar (SD) di Kota Batu. Dan 12 di antara SD tersebut mengalami kerusakan parah, sedangkan 13 SD harus mendapatkan penambahan Ruang Kelas Baru (RKB).

Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas) pada Dinas Pendidikan Kota Batu, Esty Dwi Astuti, mengatakan jumlah SD/MI di Kota Batu saat ini mencapai 81 sekolah. Dan tahun ini ada sebanyak 35 SD yang memiliki prioritas untuk segera diperbaiki.

“Dari 35 SD ini ada sebanyak 12 sekolah yang mengalami kerusakan berat dan harus segera diperbaiki, dan hanya 10 yang mengalami kerusakan sedang,”ujar Esty ditemui usai mengikuti Rapat Kopi Morning, Senin (10/8).

Tak hanya perbaikan gedung sekolah, lanjutnya, ada juga SD yang mendesak untuk segera mendapatkan penambahan RKB. Ada 13 SD yang segera mendapatkan penambahan RKB. Tiga di antaranya adalah SDN Pendem 2, SDN Punten 1, dan SDN Torongrejo 4. Sedangkan di antara 12 SD yang mengalami kerusakan berat adalah SDN Sumber Rejo 3, SDN Mojorejo 1, dan SDN Torongrejo 1.

“Sedangkan sekolah yang mengalami kerusakan sedang namun juga akan tetap kita perbaiki di antaranya, SDN Sisir 1, SDN Sisir 5, dan SDN

anas bachtiar/bhirawa

Esty Dwi Astuti

Torongrejo 3,”tambah Esty.

Untuk menentukan sebuah sekolah mengalami kerusakan parah ada kriteria yang digunakan Dindik Kota Batu.

Yaitu, gedung dari sekolah tersebut mengalami kerusakan mencapai 45 - 65 persen.

Sedangkan dinyatakan rusak sedang jika kerusakannya hanya 30 – 45 persen, dan di bawah 30 persen dinyatakan mengalami kerusakan ringan.

Mengetahui banyaknya gedung sekolah SD yang mengalami kerusakan, Pem kot Batu melalui Dinas Pen didikan tak tinggal diam. Merekapun mengalokasikan anggaran dari DAK sebesar Rp 4,5 miliar untuk melakukan perbaikan sekolah tersebut secara swakelola.

“Pada bulan Agustus ini perbaikan sekolah sudah akan mulai dilaksanakan.

Dan sebelum akhir tahun, diharapkan semua gedung sekolah khususnya SD semuanya sudah layak untuk digunakan,”pungkas Asty.

Q nas

Pasar Hewan Sisir Disatukan dengan RPH Kota Batu, Bhirawa Pasar Hewan Kota Batu yang ada di kelurahan Sisir akan segera dipindah. Selain karena keberadaannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan wilayah, Pasar Hewan ini akan disatulkan dengan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) untuk mempermudah pengelolaannya.

Menurut Wakil Walikota Batu, Punjul Santoso, Pasar Hewan Sisir sudah saatnya direlokasi ke tempat baru.

Sebab, pasar hewan tersebut sekarang ini berada di tengah kota dan permukiman penduduk.

“Permukiman di sekitar pasar hewan telah berkembang pesat. Sehingga keberadaannya sudah mengganggu penduduk. Makanya, pasar hewan tersebut sudah sepatutnya dipindah agar lingkungan permukiman menjadi bersih dan sehat,”

kata Punjul Santoso kepada Bhirawa, Senin (10/8).

Ditambahkan, Pemkot Batu berencana menjadikan satu antara pasar hewan dengan RPH. Pasalnya, jika antara pasar hewan dan RPH terpisah maka tidak akan ada satu kesatuan dalam operasional.

“Pemindahan pasar hewan tersebut juga bertujuan untuk memperbaiki pengelolaannya.

Sehingga kita rancang RPH dan Pasar Hewan menjadi satu kawasan,” tegasnya.

Apabila RPH dan pasar hewan bisa disatukan maka akan ada jaminan kualitas daging dari hewan yang dipotong.

Ini dikarenakan hewan akan memiliki waktu istirahat yang cukup antara 5 - 12 jam sebelum disembelih. Dan hal itu juga akan bisa menghilangkan terjadinya stres pada hewan sapi yang akan disembelih nantinya.

“Saat ini sedang dilakukan

pembangunan RPH di Junrejo. Mudah-mudahan saja, setelah RPH itu selesai nantinya pasar hewan yang ada di pusat kota Batu bisa dipindahkan ke sekitar RPH yang ada di luar Kota,” tutur Punjul.

Dijelaskan Punjul, saat ini untuk menuju ke arah mempersatukan pasar hewan dengan RPH terus dilakukan sosialisasi oleh Diskopindag. Setidaknya, sampai akhir tahun ini sudah ada persetujuan pedagang untuk mau pindah ke pasar hewan yang ada di sebelah RPH. Memang, diakui Punjul, upaya mempersatukan pasar hewan dengan RPH sedikit ada kendala. Yakni masih belum adanya kesadaran dari semua pedagang hewan.

Mereka masih mengkhawatirkan konsumen akan hilang jika harus pindah ke pasar hewan baru yang ada di dekat RPH.Q sup

OLAHRAGA

Selasa Pahing 11 AGUSTUS 2015

9

Persebaya Incar Piala Presiden

LINTASAN

Perbasi Tingkatkan Pembinaan Usia Dini Medan, Bhirawa Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) akan terus meningkatkan pembinaan terhadap atlet usia muda, dalam upaya tetap menjaga kesinambungan munculnya atlet-atlet pelapis yang dipersiapkan menggantikan seniornya.

Ketua PP Perbasi, Danny Kosasih di Medan, Senin, mengatakan, pihaknya menyadari untuk melahirkan seorang atlet yang berkualitas tidak dapat diciptakan dalam serta merta dan instan, melainkan harus melalui waktu yang cukup panjang dan kerja keras.

Atas dasar itu, pembinaan terhadap atlet usia dini, akan terus menjadi program andalan dan utama, sehingga Indonesia kedepannya tidak akan pernah kekurangan atlet handal yang siap membawa harum nama bangsa dikancah internasional.

Selain itu, lanjut dia, kompetisi yang rutin juga akan terus digelar dalam berbagai jenjang usia, karena sangat disadari bahwa tanpa adanya kompetisi atlet juga akan jenuh.

Selain itu juga, kompetisi juga akan dijadikan sebagai ajang evaluasi dan mengasah kemampuan atas latihan yang selama ini telah digelar.

"Artinya, rutunya suatu turnamen juga snagat penting, karena bisa dijadikan sebagai ajang evaluasi bagi atlet dan pelatih," katanya.

Sementara ditanya tentang hasil yang diraih timnas U-16 putri dalam kejuaraan bola basket putri Asia U-16 yang digelar di Medan baru-baru ini, ia menilai dari sisi permainan timnas sudah lumayan baik, hanya saja stamina yang perlu terus dibenahi.Q ant

Surabaya, Bhirawa Walau hanya bersifat turnamen, namun Persebaya sangat serius mempersiapkan tim turun di Piala Presiden. Bahkan tim kebanggaan Arek-arek Suroboyo itu menargetkan bisa merebut juara.

Penegasan itu disampaikan oleh Bos Persebaya, Gede Widiade yang menegaskan kalau tim yang dilatih oleh Ibnu Grahan tidak hanya berpartisipasi di turnamen tersebut, melainkan harus bisa merebut juara.

"Targetnya juara lah. Masa kita gagal di penyisihan," tegas Gede, Senin (10/8) pagi. Gede cukup yakin timnya bisa menjadi juara. Apalagi Persebaya memiliki catatan yang cukup baik jika turun di sebuah turnamen.

Pada turnamen SCM Cup yang dilangsungkan awal 2015 lalu, Fandi Eko Utomo dan kawan-kawan berhasil mengamankan posisi tiga besar.

Sedangkan pada turnamen segitiga di Ciamis, Persebaya menjadi juaranya.

Tommy Sugiarto

Untuk memuluskan jalan sebagai juara Piala Presiden, maka Gede berharap timnya mendapat lawan mudah di babak grup nanti. Pembagian grup akan dilakukan di Jakarta, (13/8) atau sekitar tiga hari lagi. "Saya ingin masuk grup yang bisa membuat Persebaya lolos," ucap Gede.

Bila melihat letak geografis,

Persebaya diprediksi akan bergabung di Grup Denpasar yang dihuni oleh tuan rumah Pusam-Bali United. Hanya saja, Persebaya tidak bisa tampil dengan kekuatan terbaik di Piala Presiden. Sekitar 10 pemain dari total 28 penggawa, harus absen karena berbagai sebab. Satu di antaranya adalah Evan Dimas yang tengah berada di Spanyol.

Pada kesempatan itu, pria yang juga pengusaha itu menyinggung soal Evan Dimas yang saat ini mengadu nasib di Spanyol. Hanya saja ia masih merahasikan klub ma-

na yang dituju mantan Kapten Timnas U19 itu.

Gede hanya membeberkan fakta baru tentang Evan Dimas yang saat ini sedang trial di Unio Esportiva Llagostera.

Menurut Gede, ada satu tim lain yang berminat terhadap Evan. Sama seperti Llagostera, klub tersebut juga berasal dari Provinsi Catalonia.

Siapa klub yang dimaksud Gede. Masalahnya, pengusaha asal Surabaya ini gemar main 'petak umpet'. Ketika ditanya mengenai klub peminat tersebut, Gede memilih mengatifkan mode silent. Alias enggan berbicara.

Ia hanya memberikan satu clue bahwa klub tersebut juga berasal dari Catalonia. "Nanti setelah balik dari Amerika, saya akan cerita masalah Evan," ucap Gede. Pada dua kasta tertinggi sepakbola Spanyol, yakni La Liga dan Segunda Division, ada lima klub Katalan.

Barcelona dan Espanyol adalah dua wakil di La Liga.

Sedangkan di Segunda Division ada nama Llagostera, Girona FC dan Gimnastic de Tarragona. Evan sendiri saat ini tengah trial di Llagostera.

"Doakan saja semoga trialnya sukses," tutup Gede. Q wwn

Pertina Medan Berencana Buka Sekolah Tinju Medan,Bhirawa Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) Kota Medan, berencana membuka sekolah tinju dalam upaya untuk terus melahirkan petinju-petinju handal dan juga bagian dari upaya pembinaan atlet usia dini.

Ketua Pertina Medan, Budiman, Senin, mengatakan, tujuan sekolah itu dibuka semata-mata untuk merekrut para kawula muda yang memiliki bakat tinju untuk dibina dan dilatih menjadi petinju tangguh dan handal.

"Hal ini juga akan membuktikan bahwa Medan merupakan salah satu kota di Indonesia khususnya di Sumatra sebagai barometer perkembangan tinju nasional," katanya.

Kota Medan sampai sejauh ini memang masih membuktikan sebagai kiblatnya dunia tinju di

Sumatra Utara, yang dibuktikan dengan keberhasilan meraih juara umum pada beberapa kali kejuaraan daerah di provinsi itu.

"Namun tentunya apa yang telah diraih selama ini, tidak harus membuat kita terlena, melainkan harus tetap bekerja keras, apalagi tidak lama lagi akan digelar Pra PON," kata Ketua Pertina Medan, Budiman, Senin.

Baru-baru ini, pada kejurda elit yang digelar di Medan, 6-9 Agustus 2015, Kota Medan tampil sebagai juara umum dengan torehan enam medali emas, tiga perak dan enam perunggu.

Medali emas disumbangkan Indri German Hutagaol (kelas 49 kg), Rahmad Febriansyah (kelas 56 kg), Rico Bambang Lubis (kelas 60 kg), Nurmala Deli (kelas 52 kg, Ayu Anggraini Hutabarat (kelas 54 kg) dan Maduma Simbolon (kelas 60 kg).

Sedangkan medali perak diperoleh Daniel Pasaribu

Tommy: Saya Lebih Mandiri Setelah Keluar Jakarta,Bhirawa Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Tommy Sugiarto mengaku lebih mandiri saat akan mengikuti turnamen-turnamen internasional setelah keluar dari pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) pada awal 2015.

"Pengaruh yang paling terasa setelah keluar adalah mental saat akan bertanding dan lebih mandiri untuk mengikuti turnamen-turnamen di luar negeri," kata Tommy selepas pertandingan putaran pertama Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2015 di Stadion Istora Senayan, Jakarta, Senin.

Tommy mengaku sempat kelelahan sebelum bertanding karena harus mengatur tiket perjalanan, pesanan hotel, hingga jumlah uang saku yang dibutuhkan saat akan mengikuti turnamen internasional di luar negeri.

"Tapi saya masih dibantu orang tua saat akan mencari tiket pesawat. Sisanya saya atur sendiri," kata Tommy merujuk pada turnamen Rusia Terbuka 2015 dan Taiwan Terbuka 2015.

Atlet Indonesia yang menempati peringkat 13 dunia itu mengaku hanya punya waktu delapan hingga sembilan hari untuk menyiapkan diri mengikuti Kejuaraan Dunia di Jakarta.

"Saya belum tahu setelah ini akan mengikuti pertandingan di mana karena saya harus mengatur lagi. Saya masih fokus untuk mengikuti babak demi babak dalam Kejuaraan Dunia ini," kata Tommy.

Pada putaran pertama Kejuaraan Dunia 2015, Tommy berhasil menyingkirkan wakil Spanyol Pablo Abian dengan skor 21-16, 2113 selama 41 menit.

Tommy akan menghadapi pebulu tangkis Hong Kong Wei Nan pada putaran kedua yang akan berlangsung Rabu (12/8).

Selain Tommy, Indonesia juga menempatkan satu wakilnya pada Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2015 nomor tunggal putra Dionysius Hayom Rumbaka.

Hayom langsung melangkah ke putaran kedua setelah lawannya pada putaran pertama asal Guatemala Kevin Cordon mengundurkan diri.Q ant

Pertina Kota Medan rencananya membuka sekolah tinju untuk melahirkan petinju-petinju handal dan juga bagian dari upaya pembinaan atlet usia dini. (kelas 69), Nico Purba (kelas 81 kg) dan Iqbal Sani (kelas 91 kg).

Sementara medali perunggu dipersembahkan Mutiara Purti Suliva (kelas 48 kg), Syah-

putri Prambudi (kelas 57 kg), Abel Silaban (kelas 52 kg), Kahfi Ichwan Batubara (kelas 64 kg), Benget Simorangkir (kelas 75 kg), dan Fredi Ismoyo (kelas 49 kg).Q ant

Solok Selatan Miliki Dua Alternatif Start TdS Padang Aro, Bhirawa Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat (Sumbar), memiliki dua alternatif lokasi start Tour de Singkarak 2015, yaitu Pasar semi modern Padang Aro dan kantor bupati.

"Tahun ini kita dapat jatah start TdS dan lokasinya ada dua alternatif yang sekarang masih dilakukan analisis oleh tim TdS," kata Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Solok Selatan Doni Hendra melalui Kepala Bidang (Kabid) Pariwisata Asniati di Padang Aro, Senin.

Ia mengatakan pada tahun ini Solok Selatan masuk etape IV TdS dengan rute Solok Selatan-Sawahlunto yang akan digelar pada 6 Oktober.

Start TdS etape IV, kata dia, akan dilakukan pada pukul 11.00 WIB dan Bidang Pariwisata sendiri sudah mengalokasikan dana Rp350 juta untuk mempersiapkannya.

"Kami sudah menggelar rapat koordinasi dengan SKPD lainnya untuk memper-

siapkan event TdS tahun ini," ujarnya.

Ia menjelaskan, untuk para pebalap dan ofisial nantinya akan menginap di Kabupaten Dharmasraya dan paginya mereka berangkat ke Solok Selatan lewat jalur perkebunan.

"Kami hanya menjemput para pebalap dan ofisial di batas Solok Selatan-Dharmasraya," katanya.

Ia menyebutkan, supaya para pebalap dan ofisial menginap di Solok Selatan maka pemerintah harus menyediakan setidaknya 500 kamar.

Sedangkan di Solok Selatan, kata dia, masih belum mencukupi jumlah tersebut sehingga mereka menginap di Dharmasraya.

Untuk TdS sendiri rencananya akan dilaksanakan pada 3-11 Oktober.

Tokoh masyarakat Sangir Erizal Mandaro Kayo mengatakan, jika event TdS ini akan sangat menguntungkan bagi daerah karena akan terjadi geliat ekonomi selama pelaksanaan.Q ant

Kejuaraan Renang Lintas Laut ASEAN Digelar November Makassar, Bhirawa Persatuan Renang Seluruh Indonesia Sulawesi Selatan selaku penyelenggara menetapkan untuk kejuaraan renang lintas laut se-ASEAN dilaksanakan di Makassar, Sulsel, 1 November 2015.

Ketua Harian PRSI Sulsel, Abdul Muin di Makassar, Senin, mengatakan penentuan jadwal itu berdasarkan hasil pertemuan antara Ketua PRSI Sulsel Unggul Attas dan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto.

"Kita telah sepakati untuk melaksanakan pada 1 November nanti. Untuk saat ini kita telah menyusun kepanitian demi kelancaran dan kesuksesan kejuaraan internasional ini," katanya.

Selain penentuan waktu pelaksanaan, pihaknya juga memutuskan untuk pelaksanaan nanti akan mempertandingkan dua kategori masing-masing renang

terbuka 10 kilometer (khusus atlet) dan renang rakyat yang diperuntukkan bagi kalangan TNI/Polri, mahasiswa, pelajar, dan usia dibawah 12 tahun serta umum.

Khusus untuk renang lintas laut seASEAN, pihaknya telah meminta bantuan PB PRSI untuk menyebarkan undangan ke berbagai negara di Asia Tenggara dan pengprov PRSI di seluruh daerah di Indonesia.

Pihaknya juga optimistis bisa mendatangkan banyak peserta mengingat kejuaraan yang lebih unik dan lebih menantang serta jarak yang lebih jauh.

"Kejuaraan lintas laut ini memang butuh energi ekstra untuk bisa melaluinya. Intinya setiap daerah yang berencana ikut sudah sepatutnya mempersiapkan diri lebih maksimal.

Apalagi jarak lomba nanti memang cukup jauh," katanya.Q ant

Meriahkan HUT RI ke-70 Tahun, Bupati Berangkatkan Ribuan Peserta Gerak Jalan SD Situbondo, Bhirawa Dalam rangka untuk ikut memeriahkan peringatan hari ulang tahun (HUT) RI ke 70 tahun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo menggelar lomba gerak jalan tingkat SD se Kab Situbondo, kemarin (10/8). Acara yang rutin digelar setiap tahun itu berjalan sangat meriah karena dilepas Bupati Situbondo H Dadang Wigiarto dan mendapat atensi dari ribuan warga di sepanjang jalan protokol Kab Situbondo.

Selain dihadiri Bupati Dadang Wigiarto, sejumlah pimpinan SKPD, Kabag dilingkungan Pemkab serta seluruh Camat ikut memeriahkan kegiatan lomba gerak jalan kemarin. Dalam kegiatan tersebut Sekda Syaifullah beserta jajaran pengurus TP PKK Kab Situbondo juga ambil bagian da-

lam acara peningkatan jiwa kebangsaan bagi pemuda generasi penerusu bangsa di Kota Santri tersebut.

Dalam sambutannya Bupati Situbondo H Dadang Wigiarto meminta kegiatan gerak jalan dalam rangka memperingati HUT RI, baik tingkat SD, SMP, SMA dan umum

selalu diselenggarakan pada setiap tahunnya."Ini merupakan kegiatan yang tepat untuk terus digalakkan di Kota Situbondo.

Terlebih bagi anak generasi muda agar menjadi penerus bangsa yang disiplin dan penuh dedikasi yang tinggi bagi tanar air Indonesia," ujar Bupati Dadang Wigiarto.

Masih kata Bupati Dadang, kegiatan lomba gerak jalan bagi siswa juga sangat tepat bagi sarana mengenang jasa pahlawan yang telah mengorban jiwa dan raga dalam memperebutkan kemerdekaan dari para penjajah Belanda dan negara lainnya."Mari kita bersama-sama menggalakkan kegiatan lomba dalam rangka kemeriahan HUT RI ke 70 tahun.

Semoga para siswa yang ikut lomba dapat mewarisi jiwa para pahlawan kemerdekaan," papar Bupati Dadang kemarin.

Selain menggelar lomba gerak jalan, Pemkab Situbondo juga menggelar aneka lomba dan kegiatan. DiantarĂ nya, lomba lari karung, tarik tambang, lomba dayung, kanu dan enggrang. Selain itu, TP PKK Kab Situbondo juga ambil bagian dengan lomba membaca berita dengan peserta dari kaum perempuan di 17 Kecamatan sr Kab Situbondo. "Rangkaian acara HUT RI ke 70 tahun 2015 ini harus lebih semarak dari tahun sebelumnya," tegas Kabag Humas Pemkab Situbondo, H Sugeng Yuwono, lemarin. Q awi, adv

sawawi/bhirawa

Bupati Situbondo H Dadang Wigiarto saat memberangkatkan kontingen SD dalam rangka lomba gerak jalan HUT RI ke 70 tahun kemarin.

EKONOMI - BISNIS

10 Kurs JUAL

BELI

USD

13,354.00

13,222.00

SGD

9,912.41

9,807.15

EUR

14,977.85

14,824.51

JPY

10,732.14

10,625.20

GBP

20,511.74

20,307.67

Sumber: Bank Indonesia (5 JUNI 2015)

RAGAM EKBIS

Selasa Pahing, 11 AGUSTUS 2015

Sinergitas Jadi Kunci Tangani Masalah Gula Pemprov, Bhirawa Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf mengatakan, bahwa ada tiga kunci sukses dalam menangani komoditas gula agar terus berkontribusi bagi masyarakat.

Ketiga kunci sukses tersebut yakni pabrik, petani tebu dan kebijakan pemerintah harus berjalan bersinergi. “Kita tahu bahwa Jatim dikenal sebagai basisnya Gula.

Dahulu, orang mengenal tebu pasti berasal dari Jatim. Begitu haln-

ya dengan tembakau pasti membicarakan Pulau Madura dari Jatim,” ungkapnya saat menghadiri halal bihalal Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Senin (10/8).

Gus Ipul sapaan akrabnya mengatakan, kata kunci dari kesuksesan pergulaan maupun pertebuan di Jatim adalah sinergitas. Pabrik, petani dan kebijakan pemerintah akan menentukan perkembangan gula di Jatim. Tidak boleh ketiganya tidak bersinerg. Semuanya harus berjalan bersama-sama memajukan pergulaan maupun pertebuan.

Menurutnya, pemerintah tidak boleh membuat kepu-

tusan yang merugikan petani maupun pabrik. Atau petani yang memberatkan pabrik dan menyulitkan pemerintah.

“Tiga kunci sukses ini harus bersinergi, tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Kompetisi yang menggunakan teori dagang saat ini banyak ditinggalkan. Akan tetapi, saat ini banyak perusahaan yang memilih untuk bermitra dan bergabung untuk melakukan kerjasama,” imbuhnya. Q iib

Dari kiri, Dr Leni Kimalasari Dokter of Marketing Emde, Johannes awibisono managing director Emde Clinic, Titi Harahap Bisnis Development Manager.

Perkenalkan Paket Perawatan Terbaru Surabaya, Bhirawa Tampil cantik dan anggung menjadi dambaan semua kaum hawa. Itulah mengapa The Emde Skin Clinic memperkenalkan paket perawatan yakni Emde Insta Natural Body Whitening. Selama dua tahun ini Emde telah berinovasi untuk mengembangkan produknya dan juga membuka cabang di cabang di beberapa kota besar, seperti Batam, Surabaya, menyusul Sorong, Palembang, Jakarta dan Bali.

Johannes Wibisono mewakili corporrate marketing director Emde grup mengatakan, selain menjaga kualitas produk, pihaknya juga akan memberikan pelayanan prima bagi para konsumen agar merasa nyaman untuk memanjakan tubuhnya.

“Dalam waktu singkat para konsumen kami akan merasa kan perubahan pada wajah maupun kulit yang tentunya lebih cerah,” katanya saat ditemui di Surabaya, Senin (10/8). Bahan yang digunakan juga tidak berbahaya karena terbuat dari jeruk lemon, tebu, apel, anggur dan susu yang sangat bermanfaat bagi tubuh. “Selain membuat cerah warna kulit juga mengurangi kerut di wajah maupun dibagian tubuh lainnya,” katanya. Q ma

Penuhi Kebutuhan Konsumen dengan Inovasi Pelumas Gas Bumi Surabaya, Bhirawa Pertumbuhan populasi motor dengan mesin modern berkapasitas mesin besar saat ini cukup tinggi di Indonesia. Untuk itu PT Shell Lubricants Indonesiamenghadirkan oli terbaru yang bakal mampu memenuhi kebutuhan pelumas berkualitas tinggi untuk mesin motor modern berkapasitas mesin besar.

Adapun salah satu inovasi yang diusung yakni memanfaatkan pelumas dari gas bumi yang dikemas dalam produk Shell PurePlus Technology di Indonesia. Pelumas sintetis yang diolah dari bahan dasar gas alam ini diklaim bisa memacu kinerja mesin menjadi lebih maksimal.

Menurut Shell Helix & Advance Brand Manager PT Shell Indonesia, Edward Satrio, Senin (10/8) kemarin di Surabaya, mengungkapkan akan senantiasa berkomitmen memberikan produk berkualitas terbaik yang bisa memenuhi kebutuhan konsumen demi kenyamanan berkendara di atas motornya. Sebab dengan inovasi pelumas dari gas bumi ini, kerja mesin menjadi lebih irit dan maksimal.

“Melalui ajang pertemuan seperti Shell Advance Ultra Zone ini, kami berharap bisa mengetahui secara langsung kebutuhan para pengendara motor di Indonesia sekaligus memperkenalkan berbagai keunggulan dari produk pelumas terbaru kami yaitu Shell Advance Ultra with PurePlus Technology yang terbuat dari gas alam yang ramah lingkungan,” ujar Edward. Selain itu Shell PurePlus Technology ditujukan untuk mobil berteknologi tinggi yang pasarnya mulai meningkat di Indonesia. Q riq

Wagub Jatim Drs H Saifullah Yusuf menyapa petani tebu yang hadir dalam acara halal bihalal APTRI di Masjid Al Akbar Surabaya.

PTPN X Catatkan Rendemen Terbaik di Indonesia Surabaya, Bhirawa PT Perkebunan Nusantara X mencatatkan rendemen terbaik di Indonesia karena salah satu badan usaha milik negara tersebut mampu menerapkan sejumlah langkah bisnis terbaiknya pada 2015.

“Dengan kinerja yang terus meningkat, kami optimistis bisa memproduksi 507.000 ton gula pada 2015 dengan rendemen 8,29 persen. Hal itu sekaligus menjaga posisi kami sebagai produsen gula terbesar di Indonesia sejak enam tahun

terakhir,” kata Direktur Utama PTPN X Subiyono di Surabaya, Senin (10/8).

Ia mencontohkan per 31 Juli 2015 Pabrik Gula Pesantren Baru (Kediri) milik PTPN X mencapai predikat sebagai PG dengan rendemen (kadar gula dalam tebu) tertinggi di Indonesia atau sebesar 8,03 persen.

Hal itu menjadikan PTPN X mendominasi jajaran 10 besar PG terbaik dengan menempatkan enam PG milik perusahaan tersebut. “Dengan begitu, kinerja PG mi-

lik kami masih unggul dibandingkan pabrik gula lain di Tanah Air,” ujarnya.

Mengenai produksi, jelas dia, per 31 Juli 2015 pihaknya telah mencapai posisi 144.145 ton gula. Produktivitas lahan yang dikelola PTPN X mencapai 82,64 ton tebu per hektare atau sudah melampaui target 2015 sebesar 81,6 ton tebu per hektar.

“Produktivitas gula telah mencapai 5,91 ton gula per hektare. Adapun tebu yang telah digiling mencapai 2,016 juta ton dari target 6,11 juta

ton hingga akhir musim giling pada November mendatang,” katanya. Untuk mencapai target produksi, tambah dia, PTPN X telah melakukan sejumlah langkah di antaranya dengan mengoptimalkan kapasitas giling yang saat ini mencapai 42.000 ton tebu per hari (ton cane per day/TCD).

Bahkan, ada sejumlah pabrik yang telah selesai program peningkatan efisiensi dan elektrifikasinya.

“Misal PG Kremboong (Sidoarjo) dari 1.500 TCD menjadi 2.400 TCD, PG Tjoekir

September, SPBU di Tulungagung Sediakan Pertalite Tulungagung, Bhirawa Bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite yang kini hanya tersedia di beberapa kota besar di Jatim sebentar lagi bakal bisa juga digunakan oleh warga Tulungagung. Rencananya, sebagian SPBU di Tulungagung akan menyediakan Pertalite pada Bulan September 2015 mendatang. “Kami sudah berencana untuk menyediakan BBM jenis Pertalite pada bulan depan. Sekarang kami sedang persiapan,” ujar Verry, pengelola SPBU di Jl Mayor Sujadi Kelurahan Jepun Kota Tulungagung pada, Senin (10/8).

Menurut dia, diperkirakan ada sejumlah SPBU di Kota Marmer yang akan menyediakan BBM ber-oktan 90 tersebut.

“Yang pasti untuk SPBU kami, memang sudah merencanakan bulan depan,” tandasnya. Saat ini, lanjut Verry, SPBU yang dikelolanya sudah berkoordinasi dengan depo Pertamina yang berada di Malang, Dan sebentar lagi bisa menjual BBM jenis Pertalite. “Sementara ini yang menjual Pertalite baru SPBU milik Pertamina. Yang swasta belum.

Termasuk kami yang baru bisa menjualnya pada Bulan September mendatang,” paparnya.

Diakui Verry dengan SPBU-

nya menjual Pertalite konsekuensinya bakal ada pengurangan jatah BBM jenis Premium.

Pengurannya bisa sampai 50 persen. “Kabarnya memang begitu. Jika menjual Pertalite, maka jatah Premium akan dikurangioleh Pertamina sampai separuhnya. Padahal setiap hari kami mendapat jatah Premium sebanyak 8-9 ton,” bebernya.

Sementara itu, Pramono, pengguna kendaraan bermotor, mengapresiasi rencana SPBU di Tulungagung bakal menyediakan BBM jenis Per-

talite. Menurut dia, dengan adanya Pertalite akan memberi pilihan pada pengguna kendaraan bermotor.

“Apalagi sekarang BBM jenis Pertamax harganya terus naik.

Kalau ada pilihan yang lebih murah tentu akan semakin memberi keleluasaan bagi konsumen untuk memilih yang dibutuhkan,” terangnya. Seperti diketahui, Pertamina saat ini mematok harga BBM jenis Pertalite Rp 8.400 perliter. Sedang harga Premium Rp 7.400 perliter dan Pertamax Rp 9.400 perliter. Q wed

(Jombang) dari 3.600 TCD menjadi 4.200 TCD, dan PG Djombang Baru (Jombang) dari 2.400 TCD menjadi 3.000 TCD,” katanya.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga telah melakukan penggantian peralatan dan elektrifikasi di delapan PG lain di Mojokerto, Sidoarjo, Kediri, Jombang, Tulungagung, dan Nganjuk. Peningkatan efisiensi dan elektrifikasi yang dilaksanakan dalam lima tahun terakhir mengeluarkan biaya investasi senilai Rp1,44 triliun. Q wwn,ant

Jatim Bertekat Jadi Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Pamekasan, Bhirawa Pemprov Jatim telah bertekad menjadi pusat pengembangan ekonomi syariah sebagai komitmen dalam mengimplementasikan syariat Islam, kata Direktur Inkubator Bisnis Universitas Madura (Unira) Pamekasan Dr Gazali MM. “Komitmen untuk mengembangkan ekonomi syariah ini sesuai dengan hasil pertemuan para pelaku usaha, akademisi, dan pengurus koperasi syariah se-Jawa Timur pada beberapa hari lalu,” katanya kepada Antara di Pamekasan, Senin (10/8). Dalam upaya menyukseskan program itu, pemprov juga telah menggandeng beberapa pondok pesantren di Jatim yang telah sukses mengembangkan bisnis syariah dan sukses mengelola lembaga keuangan berbasis syariah.

Pengembangan lembaga keuangan syariah melalui koperasi, kata dia, nantinya juga akan menjadi fokus perhatian pemerintah, sehingga ia berharap para pelaku usaha ekonomi di Pamekasan bisa memanfaatkan komitmen baik pemerintah ini secara maksimal. “Ada 17 pondok pesantren di Jatim yang telah berkomitmen mendukung dan menyukseskan program pengembangan ekonomi syariah ini,” katanya.

Oleh karenanya, kata Gazali yang juga Wakil Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan pada Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Pamekasan ini, apabila ada pembentukan bank baru, maka nantinya akan diarahkan pada pembentukan bank dengan pola dan manajemen syariah oleh para pemegang kebijakan, sesuai dengan hasil kesepakatan itu. “Dalam bidang koperasi, juga seperti itu, yakni diarahkan pada koperasi syariah,” kata dosen Fakultas Ekonomi Unira itu. Sebelumnya, dalam acara serap informasi dengan jajaran pengurus Kadin Pamekasan, ia berharap agar pelaku usaha di Pamekasan bisa memanfaatkan momentum pengembangan ekonomi berbasis syariah itu, karena berdasarkan kajian dan penelitian, pengelolaan ekonomi berbasis syariah ini, mampu bersaing dengan lembaga keuangan yang menerapkan pola pengelolaan dengan sistem manajemen konvensional apabila dikelola secara profesional dan tertib administrasi. Q din,ant

BBM jenis Pertalite akan membuat SPBU mengurangi penyediaan BBM jenis Premium.

Penjual Makanan Terdampak Krisis Daging Sapi

Dinaikkan Takut Tak Laku, Harga Tetap Khawatir Rugi Krisis kebutuhan daging sapi yang terjadi di Jabodetabek dan Bandung mulai berimbas terhadap penjualan menu daging di sejumlah tempat makan yang berada di Surabaya.

william/bhirawa

Harga daging sapi yang mulai mahal membuat sejumlah tempat makan kesulitan untuk menawarkan produk olahan daging sapi.

Sejumlah pedagang terpaksa harus menaikkan harga untuk lauk daging sekitar Rp.1000-2000 per potong, dasar menaikkan harga karena dari pasarnya juga sudah mengalami kenaikan sebesar Rp.120.000 per kilogramnya dari yang sesudah lebaran berkisar Rp.95.000-100.000 per kilogramnya. Namun beberapa pedagang lainnya justru merasa takut untuk menaikkan harga karena khawatir ditinggal pelanggan. Jika hal ini terjadi maka kerugian yang dialami bakal semakin besar.

Prianto, pemilik warung makanan prasmanan di kawasan Jl.Ir. Soekarno membenarkan untuk mencari daging sapi yang memiliki kualitas terbaik mulai langka mencarinya. Kebanyakan

daging sapi yang dijual di pasar adalah daging sapi yang mulai keras karena belum terjual.

“Saya kemarin keliling sampai ke pasar Keputran untuk cari daging sapi dengan kualitas yang terbaik, artinya daging masih merah dan kenyal sudah susah carinya. Kalau pun ada stoknya juga tidak terlalu banyak. Yang ada memang daging sapi yang agak keras, dan warnanya sudah tidak segar.

Kalau di konsumsi memang tidak masalah, tetapi kualitas rasa juga mempengaruhi,” ujar pria yang telah menekuni bisnis kuliner selama 10 tahun.

Lain pula, denga Romlah, wanita yang memasuki usia senja pemilik warung di kawasan Tenggi-

lis Mejoyo dirinya sudah tidak berjualan menu empal daging. Karena ia sudah tidak mampu untuk membelinya, selain itu warung dimilikinya adalah warung untuk kelas menengah kebawah.

“Menu nasi sayur lodeh harganya memang masih terjangkau, tetapi kalau tambah lauk daging tambah sekitar Rp.5000, kalau harus menaikkan lagi sampai Rp.2000 pasti orang-orang tidak mau membeli. Karena sudah terlalu mahal,” jelasnya dengan keluhan.

Sementara itu menurut Muthowif, Ketua Paguyuban Pedagang Sapi dan Daging Sapi (PPSDS) Jatim menuturkan untuk mengikuti langkah teman-teman di Jabodetabek dan Bandung perlu musyawarah dengan anggota yang tersebar di beberapa kota di Jatim.

“Kita selaku pengurus tidak bisa semena-mena mengeluarkan kebijakan memboikot penjualan daging sapi. Semuanya masih

kita bicarakan dengan teman-teman yang ada di luar Surabaya terutama yang di Jatim. Tapi jika kondisi masih tetap seperti ini, kita bisa melakukan langkah yang sama. Pada intinya kita harus satu suara, bahwa mencari daging sapi sekarang susah,” jelasnya dengan semangat.

Muthowif melanjutkan, untuk saat ini para pedagang hewan sapi dan daging sapi lebih memilih untuk mendatangkan sapi dari luar Jatim. Daerah yang menjadi pilihan adalah Lampung, karena dari segi harga memang masih lebih murah di bandingkan sapi yang dijual di Jatim.

Karena stok sapi dari luar Jatim juga bermasalah, akhirnya merembetnya mulai ke banyak daerah. Kalau pemerintah hanya berencana untuk mengimpor 50.000 ekor sapi pada kuartal pertama, saya rasa harga daging sapi masih tetap tinggi. Q wil

Selasa Pahing, 11 AGUSTUS 2015

11

SAMBUNGAN

Ujian Paket A Gelombang Dua Gagal Digelar

Jatim Tak Terimbas Kenaikan Harga Daging di Jakarta

l Sambungan hal 1

l Sambungan hal 1

menuturkan, tak satu pun dari 38 kabupat­ en/kota di Jatim yang mengusulkan daftar nominasi peserta ujian Paket A gelombang kedua. Sehingga ujian negara yang semes­ tinya dijadwal akhir bulan lalu terpaksa ditiadakan untuk seluruh Jatim.

“Padahal ini peluang bagi peserta yang nilainya kurang pada ujian Paket A gelom­ bang satu untuk melakukan perbaikan.

Tapi nyatanya dari daerah tidak ada yang mengusulkan,” sesal Nasor saat ditemui di Kantor Dindik Jatim Jalan Gentengkali 33 Surabaya, Senin (10/8).

Terkait kegagalan ini, Dindik Jatim tidak dapat memberikan toleransi. Lantaran jadwal yang direncanakan sudah lewat, maka warga belajar yang ingin melakukan perbaikan hanya bisa mengikuti tahun depan. “Ya diikutkan tahun depan. Tahun ini sudah tidak ada lagi,” kata dia.

Ditanya soal pelaksanaan ujian tiga kali pada tahun depan, Nasor belum bisa men­ jawab pasti. Hanya saja jika rencana itu berlaku untuk UN formal, maka ujian paket pun akan mengikuti. “Kita masih menunggu petunjuk teknis dari pusat,” tutur dia.

Sementara itu, Ketua DPD Forum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kota Surabaya Imam Rochani menjelaskan, Sura­ baya tidak menggelar ujian Paket A lantaran peserta yang terlalu minim. “Kalau peserta yang hadir sedikit, ya tentu saja biaya yang dikeluarkan tetap banyak. Jadi bisa dikata­ kan rugi. Jadi sekalian tidak diadakan saja atau dilanjutkan tahun depan,” terang Ketua PKBM Budi Utama tersebut.

Kondisi tersebut jika dipaksakan akan membuat kerugian. Karena itu, pihaknya memilih untuk meniadakan tahun ini. Ini berbeda dengan UNPK Paket C dan B yang sempat menggelar ujian susulan. “Susulan Paket B dan C saja sudah banyak yang tidak ikut. Karena itu, Paket A kita tiada­ kan saja,” tambahnya.

Peserta susulan adalah peserta yang sudah mendaftarkan diri sebagai peserta ujian namun tidak bisa hadir saat ujian ber­ langsung. “Bukan pendaftar baru. Peserta susulan adalah peserta yang sudah daftar di ujian kejar paket utama, namun mereka tidak bisa hadir,” imbuhnya.

Karena tidak ada UNPK Paket A susul­ an, peserta tetap memiliki kesempatan untuk mengikuti ujian kesetaraan pada tahun depan. Tentu saja, mereka harus mendaftarkan diri lagi sebagai peserta ujian. Imam mengimbau kepada seluruh peserta untuk memanfaatkan kesempatan ujian dengan sebaik-baiknya. Karena un­ tuk ikut ujian, peserta tidak ditarik biaya sepeser pun. n tam

untuk mengeluarkan dagingnya. Ma­ kanya dagingnya langka,” katanya.

Mantan Sekdaprov Jatim ini mem­ prediksi, imbas isu kenaikan harga da­ ging di Jakarta bisa saja terjadi di Jatim dalam waktu dekat. Sebab pedagang pasti ingin merasakan kenaikan harga seperti di Jakarta yang kini telah men­ capai harga Rp 140-145 ribu per kg.

“Agar hal itu tidak terjadi, kita akan melakukan beberapa langkah strategi. Salah satunya ya tadi, kalau perlu kita menyembelih sapi sendiri.

Namun yang pasti, hingga kini stok sapi masih aman mencapai 4,1 juta ekor. Jatim juga masih surplus dan biasanya dikirim ke Jakarta dan Jawa Barat. Tapi pengiriman itu sekarang berhenti karena adanya kenaikan harga,” pungkasnya.

Sementara itu, berdasarkan data dari website resmi Pemprov Jatim terkait update harga-harga kebutuhan pokok http://www.siskaperbapo.com/ menyebutkan, harga daging sapi murni update 10 Agustus sebesar Rp 99.800 per kg. Kemudian harga daging ayam

Pemalsuan KTP dalam Pengajuan IKRAP l Sambungan hal 1

keterangan kota, KTP tersebut dikeluarkan Pemerintah Kota Batu, namun keterangan di bawahnya KTP itu dikeluarkan Pemkot Malang,”ujar narasumber yang tidak ingin namanya dipublikasikan, Senin (10/8).

Dalam KTP palsu tersebut, CA din­ yatakan sebagai warga Dusun Ngujung, Desa Pandan Rejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Namun setelah dilakukan konfirmasi, ternyata CA diketahui sebagai warga Kelurahan Balearjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang.

Namun demikian, temuan ini bisa dika­ takan sedikit terlambat. Karena saat ini CA telah mendapatkan izin IKRAP dari pengu­ rus Rapi Jawa Timur. “Namun kita belum bisa memastikan apakah CA ini adalah pelaku pemalsuan atau justru merupakan korban pemalsuan,”ujarnya.

Ketika masalah ini dikonfirmasikan kepada Pengurus RAPI Kota Malang sebagai tempat tinggal CA, mereka mengaku tidak mengelu­ arkan rekomendasi kepada yang bersangkutan (CA) untuk mengurus IKRAP di Kota Batu.

Diketahui, sebuah daerah kota/ kabu­ paten bisa mengurus IKRAP dari anggota yang berasal dari daerah lain. Namun ada syarat jika pihak pengaju tersebut telah mendapatkan surat rekomendasi dari daerah tempat asalnya.

“Untuk itu, kita akan melakukan me­ diasi dan memanggil CA. Dari keterangan yang diperoleh nanti akan diketahui siapa sebenarnya pelaku dari pemalsuan KTP tersebut,”ujar Wakil Ketua RAPI Kota Malang Yudi Lukman. n nas

Jaga Keseimbangan l Sambungan hal 1

Matahari Sakti Ir Purnomo untuk menjaga pikiran sehingga terhindar dari penyakit seperti jantung maupun stroke.

“Supaya tidak monoton kerja terus. Meski­pun pekerjaan di kantor sangat padat, perlu juga pikiran ini diberi hiburan supaya rileks,” ungkap suami dari Anik Hidayati belum lama ini.

Untuk itu sesibuk apapun ia bekerja tetap membagi waktu baik berkumpul dengan keluarga maupun sekadar me­ nyalurkan hobi. “Berkumpul dengan keluarga, jalan-jalan bersama maupun me­ nyalurkan hobi mendengarkan musik jazz dan merawat tanaman merupakan salah satu upaya untuk menjaga keseimbangan menghindari stres,” ujar ayah dua putera yakni Dinan Muhammad Amiendiartha dan Muhammad Naufal Azkadarajat.

Selain itu ia memiliki hari tertentu dalam me­ nyalurkan hobinya dengan menanam maupun menyirami tanaman. “Kalau sudah menanam atau menyirami tumbuhan rasanya itu memiliki kepuasan tersendiri, seakan beban kerja sejenak terlupakan sehingga pikiran jadi lebih fresh,” kata pria asli Banyuwangi kelahiran 1964.

Setidaknya baginya dengan mendapatkan kepuasan ini bisa menjaga kondisi tubuh supaya selalu sehat baik batin maupun pikiran, se­hingga saat kembali ke pekerjaan sudah tidak ada lagi beban. Semua dilakukan dengan enjoy.

“Kalau hanya memikirkan pekerjaan saja tidak akan ada habisnya, padahal banyak kegiatan positif lain yang bisa dilakukan untuk menenangkan jiwa serta pikiran,” tandasnya. n riq

broiler Rp 33.300 per kg dan daging ayam kampung Rp 58.100 per kg.

Sementara itu, Kepala Dinas Per­ industrian dan Perdagangan (Disper­ indag) Provinsi Jatim Warno Harisa­ sono memastikan, harga daging sapi di Jatim sangat stabil dan normal. Harga daging di luar Surabaya berkisar antara Rp 90 – Rp 95 ribu, sedangkan di Sura­ baya berkisar Rp 100.00 per kg.

“Di Surabaya memang ada kenaikan harga daging yaitu mencapai Rp 100 ribu per kg. Itu pun hanya terjadi di Pasar Wonokromo dan Pasar Genteng.

Sementara untuk di pasar Tambakrejo masih stabil di bawah Rp 100 ribu per kg. Kenaikan ini terjadi karena ter­ bawa isu kenaikan harga di Jakarta, Banten dan Jawa Barat,” ungkapnya.

Masih normalnya harga daging di Ja­ tim, kata Warno, karena kebutuhan daging di Jatim tidak tergantung pada impor. Se­ dangkan kota-kota besar seperti di Jakarta, Jawa Barat dan Banten stok daging sapi masih tergantung pada impor.

“Kita itu masih surplus daging sapi, makanya berdasarkan informasi Dinas Peternakan, sapi kita itu juga dibawa keluar Jatim seperti Jakarta dan Kali­

mantan. Kita berharap kenaikan harga di Jakarta tidak berimbas di Jatim,” pungkasnya.

Stok Aman Sementara itu Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim Ka’bil Mubarok me­ minta agar Pemprov Jatim segera melakukan antisipasi. Di antaranya dengan mendata pedagang sapi serta tidak menjual sapi Jatim keluar seperti yang terjadi sebelumnya.

Meski demikian pedagang daging di Jatim diminta tidak ikut bergejolak dan jangan memainkan harga daging dikarenakan stok sapi dan daging di Jatim sangat aman. Di mana stok sapi Jatim pada 2015 sebesar 4.125.000 ekor sapi dan pada Agustus ini mengalami kenaikan 100 ribu jadi total stok saat ini sebanyak 4.250.000 ekor sapi. Sedangkan kebutuhan daging di Jatim 310.000 ton per tahun dan telah terpenuhi.

“Mendekati Idul Adha, kebutuhan daging meningkat, itu yang menjadikan para pedagang atau importir memainkan harga dengan menahan stoknya. Dengan begitu harga akan mengalami kenaikan.

Tapi yang terjadi di Jatim sebaliknya,

Rasiyo-Dhimam Abror Daftar KPU Hari Ini l Sambungan hal 1

Kepastian adanya calon se­ lain pasangan petahana Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana ini disampaikan Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Dr H Soekarwo usai Rapat Paripur­ na DPRD Jatim, Senin (10/8) kemarin. Menurut Soekarwo, partainya sangat serius untuk memajukan calon guna bertar­ ung dalam Pilkada Surabaya.

Menunjukkan keseriusan itu, Pakde Karwo mengatakan, rekomendasi untuk calon yang bakal diusung telah ditentu­ kan dan langsung dikirim ke DPP Partai Demokrat untuk mendapatkan rekomendasi resmi. “Rekomendasi itu final hari ini (kemarin, red),” kata Soekarwo yang juga menjabat Gubernur Jatim ini.

Terkait nama calon, Pakde Karwo, sapaan lekat Soekarwo, tidak membantah jika nama mantan Sekdaprov Jatim Dr H Rasiyo adalah salah satu nama yang berpeluang besar menda­patkan rekomendasi un­ tuk maju sebagai calon wali kota yang diusung Partai Demokrat.

Sedangkan untuk wakilnya,

akan diambilkan dari calon yang direkomendasikan oleh Partai Amanat Nasional (PAN).

Dalam Pilkada Kota Sura­ baya, katanya, Partai Demokrat memang ingin bertarung sehing­ ga mencari figur yang memang petarung tangguh, dan mampu mengalahkan calon incumbent.

“Seperti yang saya sampaikan kita ingin tarung betul, cari petarung yang tangguh untuk Pilkada Surabaya,” tegas man­ tan Sekdaprov Jatim itu.

Perlu diketahui, Partai Demokrat dan PAN awalnya sempat merekomendasikan pasangan Dimam Abror-Haries Purwoko. Pasangan ini bahkan sudah mendatangi kantor KPU Kota Surabaya untuk mendaf­ tar hingga akhirnya Haries tiba-tiba membatalkan diri dan menolak dicalonkan dengan alasan keluarga.

Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Demokrat Jatim Bonnie Laksmana menegaskan Partai Demokrat bersama PAN bakal mengusung pasangan Rasiyo-Dhimam Abror. “Iya betul. Kami akan mengusung pasangan Rasiyo-Dhimam Abror. Kami saat ini bersama

Pak Rasiyo dan Mas Abror berada di kantor DPD Partai Demokrat Jatim. Sebentar lagi kami akan berangkat menuju Jakarta mengambil rekom di DPP,” ungkapnya.

Bonnie juga memastikan pihaknya akan mendaftarkan pasangan Rasiyo-Dhimam Abror pada Selasa hari ini yang merupakan hari terakhir pendaftaran pada masa per­ panjangan kedua.

Dikonfirmasi melalui pon­ selnya, Rasiyo masih terke­ san malu-malu jika dirinya pasti akan bertarung dalam Pilkada Kota Surabaya. Dia hanya berkata akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa me­ menangkan Pilkada Surabaya 9 Desember mendatang.

“Saya mohon doa restunya saja. Saya tidak berani berko­ mentar banyak karena belum mendaftar. Kalau tanya soal rekomendasi lebih baik ke par­ tai saja. Namun yang pasti, jika memang nanti maju, saya pasti akan bekerja keras mengam­ bil simpati masyarakat Kota Surabaya dan bergerak cepat untuk melakukan sosialisasi,” pungkasnya. n iib

stok sapi dan daging di Jatim sangat aman, bahkan berlebih, sehingga peda­ gang ataupun importir jangan sampai menahan stok hingga mengakibatkan gejolak harga,” tutur politisi dari Fraksi PKB ini, Senin (10/8).

Khabil menegaskan, permasalahan di tiga daerah di luar Jatim pasti akan ber­ imbas ke Jatim dikarenakan stok Jatim yang aman. Mereka akan meminta Jatim menyuplai tiga daerah tersebut. “Jika ada pedagang ingin menjual sapinya ke luar Jatim harus ada aturan yang tegas.

Jika itu dilakukan maka pedagang harus mengamankan stok di Jatim dulu, jan­ gan sampai mempengaruhi stok dalam provinsi,”tambah politisi asal PKB ini.

Selain itu, Pemprov Jatim juga harus melakukan langkah antisipasi agar jangan sampai terjadi permainan harga. Pemprov harus mendata stok sapi di seluruh kabupaten/kota, jangan sampai ada yang ditutup-tutupi. “Dan Komisi B akan mengawal proses ini, jika ada pedagang atau importir yang memainkan stok, maka Komisi B tidak ragu memanggil pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi,” tuturnya. n iib, cty

Rayakan HUT Kemerdekaan, Pawai Sepeda Hias Gunakan Kostum Warna -warni l Sambungan hal 1

Tapi tidak apa-apalah, walaupun terjebak macet yang terpenting saya bisa melihat kreativitas anak-anak pelajar ini,” ujar Melani, warga Probo­ linggo yang terkena imbas macet pawai sepeda hias.

Melani bersama pengun­ jung lainnya pun terhibur oleh pawai sepeda hias. Kar­ ena pawai tersebut menggu­ nakan kostum-kostum yang unik, seperti kostum hewan, bunga dan lain sebagainya.

“Warna-warni sepeda hias yang melewati jalan pro­ tokol ini menjadikan suasana di Kota Pasuruan berbeda.

Lucu-lucu banget, tadi ada pula peserta yang tiba-tiba berhenti karena haus. Tadi

saya pun sempat mengabadi­ kan momen itu lewat ponsel saya,” ujar Melani.

Dalam pawai sepeda hias itu pesertanya berasal dari siswa-siswi SD/MI se-Kota Pasuruan. Wali Kota Pa­ suruan H Hasani didaulat mengibarkan bendera start dari depan GOR Untung Surapati di Jalan Sultan Agung. “Pawai sepeda hias dalam rangkaian HUT RI ke70 di Kota Pasuruan ini un­ tuk menyalurkan kreativitas siswa SD di Kota Pasuruan.

Dengan berkreativitas untuk merangkai konstum pawai setidaknya para anak didik bisa menyalurkan ide-ide me­ nariknya untuk dituangkan langsung dalam pawai sepeda hias,” kata H Hasani. n hil

Pedagang Daging Diharap Tak Terprovokasi l Sambungan hal 1

“Jadi pedagang daging sapi tidak perlu risau dan jangan terprovokasi. Sehar­ usnya pedagang sapi di Jatim lebih cerdas sebab di Jatim semuanya masih dalam batas wajar dan mencukupi. Jatim sendiri merupakan produsen dan gudangnya ternak,” kata Maskur didampingi beberapa Kabidnya, Senin (10/8).

Dikatakan pula, kalaupun ada aksi demo di Jatim, lan­ jutnya, lebih dikarenakan aksi solidaritas sesama pedagang saja. Namun, sebenarnya seba­ gai gudang ternak maka Jatim tidak akan pernah melakukan impor sapi potong. Sebab popu­ lasi sapi di Jatim saat ini masih 4,250 juta ekor, sedangkan pada 2014 lalu sebanyak 4,125 juta ekor. “Kita tidak punya kuota impor,” katanya.

Untuk harga daging sapi di Jatim masih dalam batas wajar, saat ini di kisaran Rp 90 ribu - 95 ribu per kg. Harga tersebut juga terpantau dari sebelum dan sesudah Hari Raya Idul Fitri beberapa pekan lalu. “Terkadang ada kenaikan harga hingga Rp 98-99 ribu.

Sedangkan saat ini daging sapi di Jabodetabek sudah dalam kisaran Rp 120 ribu sampai Rp 140 ribu,” katanya.

Adanya potensi kenaikan harga pada September men­ datang bersamaan dengan da­ tangnya Hari Raya Idul Adha, Maskur tidak menampiknya.

“Itu juga menjadi salah satu faktor kenaikan karena ada momen,” katanya.

Masih Normal Harga daging sapi di Pasar Anom Baru Kabupaten Sume­ nep tetap normal yakni Rp 110 ribu per kg. Para pedagang dag­ ing sapi pun tetap beraktivitas seperti hari-hari biasa. Kepala Dinas Perindustrian dan Perda­ gangan (Disperindag) Sumenep

Syaiful Bahri melalui Kepala Bidang Perdagangan Disper­ indag R Heni Yulianto menya­ takan, sesuai hasil pemantauan di pasar induk, Pasar Anom Baru Sumenep, harga daging sapi masih tetap. Sejak perten­ gahan hingga akhir pekan lalu, harga daging Rp 110 ribu per kg.

“Harga daging sapi sejak satu pekan terahir ini Rp 110 ribu per kilogram. Harga tersebut memang masih di atas rata-ra­ ta. Berdasarkan data sejak awal tahun ini hingga Ramadan 1436 H, harga rata-rata daging sapi Rp100 ribu per kilogram,” kata Heni Yulianto, Senin (10/8).

Heni memaparkan, sesuai hasil pemantauan di pasar induk itu, harga daging ayam kampung dan broiler juga tidak men­ galami perubahan, yakni Rp 75 ribu per kg dan Rp 35 ribu per kg.

Hal yang sama juga terjadi di Bojonegoro. Di sejumlah pasar tradisional Kota Bojonegoro, harga daging sapi masih stabil Rp 90 -100 ribu per kg. “ Tidak ada kenaikan. Untuk harga daging super stabil dari Rp 90 ribu hingga Rp 100 ribu per kg.

Sedangkan harga daging sapi rawonan sebesar Rp 85 ribu per kg,” kata Bawono pedagang daging sapi di Pasar kota Bojo­ negoro, Senin (10/8) dilokasi.

Menurutnya, sudah sepe­ kan terakhir pembeli dag­ ing sapi menurun. Akibatnya persediaan daging sapi di Bojonegoro masih cukup.

“Biasanya menjelang hari be­ sar Idul Adha kurang 1 sampai 1,5 bulan harga daging mulai naik karena banyak orang punya hajatan,” ungkap Bowono.

Bawono menduga kenaikan harga daging sapi di sejumlah daerah khususnya Jakarta, Bo­ gor, Depok, Tangerang, Bekasi, Banten dan Bandung Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Beka­ si, Banten dan Bandung terjadi akibat permainan harga dari oknum importir, peternak, dan

distributor. “ Di wilayah lain harga daging sapi naik namun di Bojonegoro masih stabil. Ya kalau di pemo­ tongnya naik, kita naik. Kalau tidak ya tidak,” ucapnya.

Di Jombang sudah sejak se­ pekan terakhir ini, harga daging sapi di pasar tradisional terus merambat naik. Bahkan, Senin (10/8) harga daging yang awalnya Rp 80 ribu kini sudah menembus Rp 95 ribu per kilogramnya. “ Hari ini (kemarin) harg­ anya mencapai Rp 95 ribu per kilogram, memang ada kenaikan sedikit demi sedikit hampir set­ iap harinya,”ujar Budi Santoso, salah satu pedagang daging sapi di pasar Tradisional Citra Niaga Jombang kemarin.

Dikatakan Budi Santoso, kenaikan harga daging terus terjadi sejak seminggu terakh­ ir ini, mulai dari harga Rp 80 ribu, naik menjadi Rp 85 ribu dan terakhir tembus menjadi Rp 95 ribu per kg.

Akibat kenaikan harga dag­ ing ini, lanjut Budi, omset pedagang di pasar menurun.

Banyak pembeli yang memi­ lih daging kualitas jelek. “ Mereka yang biasa membeli daging bagus kini membeli daging bercampur lemak yang harganya jauh lebih murah,” katanya.

Sebelum dihantam kenai­ kan harga, dirinya mampu menjual 1 kuintal daging per hari. Namun untuk saat ini hanya 50 kilogram per hari.

“Pembeli lebih memilih daging bercampur lemak. Harganya lebih murah, yakni Rp 70 ribu per kilogram,” tandasnya.

Para pedagang berharap ada tindakan pemerintah agar ke­ naikan harga tidak terus melam­ bung. Karena akan mengurangi daya beli masyarakat.” Kalau daya beli menurun, maka omset pedagang jelas akan turun, ini harus ada tindakan cepat dari pemerintah,”pungkasnya. n rac, sul, bas, rur

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto memastikan PDIP dan Partai Hanura mengusung calon bupati dan wakil bupati dalam Pilkada Kabupaten Pacitan. PDIP dan Hanura akan mendorong pasangan Bambang Susanto-Sri Retno Dhewanti untuk menghadang pasangan calon petahana.

PDIP dan Hanura Daftarkan Pasangan Calon di Pacitan l Sambungan hal 1

yang merupakan putera asli dari Kecamatan Punung yang diharapkan bisa menggarap jaringan tertata lewat profesi guru.

Bambang juga sudah berkomitmen untuk pensiun dini demi mengabdi kepada masyarakat Pacitan. Semen­ tara Retno adalah sosok jujur, luwes, dan ulet yang selama ini punya pengaruh kuat di Pacitan.

Dalam mengusung pasang­ an Bambang-Retno, PDIP berkoalisi dengan Partai Hanura karena PDIP me­ mang harus menjalin ko­ munikasi mengingat hanya punya enam kursi di DPRD. Sebab, batas minimalnya adalah delapan dari 40 kursi anggota dewan.

“Di Kota Surabaya, Kabu­ paten Blitar, juga memiliki semangat yang sama, bahwa di balik Pilkada, kemenangan memang menjadi target. Na­ mun aspek konsolidasi partai, militansi, dan ideologi juga dipertaruhkan,” ujarnya.

KPU resmi memperpan­ jang waktu pendaftaran di tujuh daerah yang punya calon tunggal. KPU mengi­ kuti rekomendasi Bawaslu untuk memperpanjang waktu pendaftaran mulai 9-11 Agus­ tus 2015.

Dengan diterimanya pasangan calon baru di Ka­ bupaten Pacitan, maka ter­ sisa 6 daerah yang pasangan calonnya masih tunggal dan terancam ditunda Pilkadan­ ya ke 2017. Batas terakhir pendaftaran itu Selasa (11/8) hari ini. n ira

Sepekan Dampingi Peternak Banyuwangi, Mahasiswa Asing Ikut Tularkan Ilmu l Sambungan hal 1

ekor, kuda 526 ekor.

Romziah mengatakan, para mahasiswa disebar di tujuh desa di Kecamatan Kalipuro dan 12 desa di Kecamatan Wongsorejo. Wongsorejo dan Kalipuro merupakan dua wilayah dengan populasi sapi

potong cukup tinggi. Di Ka­ lipuro, jumlah sapi potong total mencapai 18.004 ekor, sedangkan di Wongsorejo men­ capai 24.162 ekor.

Sementara Bupati Banyu­ wangi Abdullah Azwar Anas memberikan apresiasinya terh­ adap program dari mahasiswa tersebut. “Ini adalah langkah

yang bagus. Saya berharap, le­ wat program ini dunia kampus bisa terlibat sungguh-sungguh, supaya ini jadi pengalaman dalam memecahkan masalah,” katanya.

Apalagi, tambah Anas, pada 2016 Pemkab Banyuwangi akan fokus pada pengemban­ gan ekonomi dan pengemban­

gan SDM. “Semoga kehadiran ratusan anak muda hebat tersebut bisa menjadi inspirasi dan menyuntikkan semangat bagi warga yang tinggal di desa-desa,” katanya.

Salah seorang mahasiswa asal Taiwan yang mengikuti program tersebut, Chiahfu mengatakan, dirinya ingin

memberikan ilmunya kepada masyarakat. “Sekaligus saya jadi belajar mengenal kultur daerah lain yang bermacammacam dalam menangani ternaknya,” ujar mahasiswa kedokteran hewan dari Na­ tional Pingtung University of Science and Technology (NPUST) Taiwan itu. *

12

Selasa Pahing, 11 AGUSTUS 2015

Bupati: Terima Kasih Atas Dukungan Semua Pihak Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama (NU) yang digelar di Kabupaten Jombang selama lima hari, dari tanggal 1 Agustus hingga 5 Agustus 2015 telah usai. Bupati Jombang Drs Ec Nyono Suharli Wihandoko, selaku tuan rumah perhelatan sekaligus mewakili masyarakat Jombang memyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah mendukung pelaksanaan muktamar hingga berjalan sukses, aman dan lancar.

Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko, bersama KH Said Agil Siraj dan Gus Ipul, Ketua Panitia Daerah shalat Jumat bersama di Masjid Agung Baitul Mukminin Jombang.

B

upati berharap muktamar NU yang telah usai ini bisa membawa barokah bagi masyarakay Jombang pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya dalam upaya meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik. “Nahdlatul Ulama adalah salah satu mitra pemerintah yang ikut serta menjaga keutuhan NKRI serta selalu mempelopori demi mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Karena itu, kami menaruh harapan bisa bersinergi mengatasi kemiskinan dan ketimpangan yang menjadi problem di masyarakat, melalui program-program kemaslahatan umat. Diantaranya peningkatan mutu pendidikan, kesehatan dan ekonomi ke-

rakyatan,” tutur bupati berharap.

Secara khusus, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan turut serta mensukseskan penyelenggaraan Muktamar ke 33 NU di kota santri ini, sehingga perhelatan akbar itu berjalan sukses dan lancar hingga penutupan muktamar ini dilakukan. “Khusus kepada Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Jombang, DPRD, TNI-Polri, Dishub, Satpol PP maupun Banser saya sampaikan terima kasih karena telah menjadikan Muktamar NU ini berjalan aman, tertib dan lancar,” tegasnya.

Demikian juga kepada seluruh masyarakat

Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko (batik hijau) didampingi istri, Ny. Tjaturina Wihandoko, ketika menghadiri pembukaan muktamar ke 33 NU.

Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko mendampingi Gus Ipul, selaku Ketua Penitia Daerah menghadiri doa bersama dan tahlil qubro di Alon-alon Jombang.

Kabupaten Jombang, Bupato Nyono Suharli menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas peran serta bantuannya dalam mensukseskan Kabupaten Jombang sebagai tuan rumah muktamar NU ke 33. Sehingga perhelatan akbar itu berlangsung meriah, namun tetap dalam kondisi aman, tertib dan terkendali. “Kepada seluruh masyarakat Jombang, saya sampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi tingginya karena telah mendukung dan bersama-sama berbuat menjadi tuan rumah yang baik,” tegasnya bupati, Selain itu, Bupati Nyono Suharli juga menyampaikan terimakasih kepada para muktami-

Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko menyalami KH.Mustofa Bisri sesaat sebelum pembukaan Muktamar ke 33 NU.

Bupati Naik Dokar Ikut Kirab Budaya Menyambut Muktamar ke 33 NU di Jombang 1-5 Agustus 2015, seluruh Badan Otonom (Banom) NU menggelar kirab budaya.

Kirab dimulai dari lokasi utama Muktamar, yakni Alun-alun Jombang menyusuri jalanan kota dan berakhir di stadion Jombang.

Ikut kirab budaya antara lain Bupati Jombang, Drs Ec Nyono Suharli Wihandoko, Wakil Bupati, Hj Mundjidah Wahab serta pimpinan DPRD dengan naik dokar.

Berbagai kesenian budaya masyarakat ikut ditampilkan. Diantaranya seni hadrah, jaranan, musik patrol hingga group Drum Band Ansor. Tidak ketinggalan kesenian warga tionghua, barongsai dan wayang potehi. Ikut pula memeriahkan kirab bersama Muslimat NU, Fatayat NU, IPNU-IPPNU serta kalangan pesantren.

Rombongan kirab diawalai oleh Ketua PC GP Ansor, Zulfikar D Ikhwanto yang mengendarai Jeep terbuka disusul rombongan bupati dan jajaran Forpimda yang menumpang kendaraan dokar bersama pimpinan DPRD. Di belakang rombongan Bupati Nyono Suharli dan Ketua DPRD, Joko Triono, grup drum band dan diikuti ratusan pasukan Banser yang membawa spanduk bertuliskan sukseskan Muktamar ke 33 NU. Kegiatan kirab budaya menyongsong Muktamar ke 33 NU di kota santri ini mendapat perhatian luas dari masyarakat umum.

Sepanjang jalan KH Wahid Hasyim hingga Jalan Gus Dur mereka berderet menyaksikan seni budaya yang ditampilkan. “Sengaja kita menampilkan seni budaya asli nusantara pada kirab ini, untuk menyambut Muktamar ke 33 NU di Jombang,” ujar Ketua PC GP Ansor, Zulfikar.

Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko dan Ketua DPRD Jombang Joko Triono ikut kirab budaya menyambut Muktamar ke 33 NU di Jombang dengan naik dokar.

Kirab, tambahnya, juga sebagai ajang mensosialisaikan bahwa di kota santri akan digelar kegiatan besar yakni muktamar ke 33 NU yang dihadiri ribuan peserta dan juga tamu undangan dari seluruh penjuru nusantara. “Kita mengajak masyarakat Jombang menyambut mereka dan menjadi tuan rumah yang ramah. Karena tamu tamu datang dari berbagai penjuru Indonesia dan manca Negara,” imbuhnya.

Kirab budaya berakhir di stadion Merdeka Jombang dan ditutup dengan pembukan Bazar Rakyat oleh Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko. “Alhamdulillah antusias masyarakt menymabut Muktamar NU ke 33 ini sangat tinggi. Pemkab bersama panitia Muktamar juga meramaikan dengan digelarnya pamrean potensi Jombang yang dimulai sejak hari ini 25 Juli hingga 5 Agustus,” tutur Bupati Nyono. Q rur*

Alun-alun dan Empat Pesantren Difogging

Petugas fogging dari Dinas Kesehetan Jombang melakukan pengasapan lokasi muktamar di Alun-alun Jombang.

rin maupun penggembira Muktamar ke 33 NU dari seluruh pelosok negeri dan bahkan luar negeri, yang telah datang ke Kabupaten Jombang. Ia berharap para muktamirin khususnya dan seluruh tamu yang datang ke Jombang pada umumnya mempunyai kesan yang baik selama lima hari berada di Jombang, sehingga mereka senantiasa ingin berkunjung kembali ke Jombang. Apalagi Kabupaten Jombang adalah kabupaten dimana para pendiri NU yang sekarang menjadi ormas Islama terbesar di Indonesia ini dilahirkan. “Makam para pendiri NU berada di sini (makusdnya Jombang,red) semua. Saya berharap para nahdliyin, khususnya dan masyarakat Indo-

Pemerintah Kabupaten Jombang dalam mendukung persiapan pelaksanaan muktamar NU ke 33 agar berjalan lancar dan sukses dilakukan secermat mungkin. Diantaranya dengan melakukan fogging di empat lokasi pondok pesantren yang digunakan menginap muktamirin serta lokasi utama Muktamar NU di Alun-alun Jombang. Petugas dari Dinas Kesehatan melakukan pengasapan hampir seluruh sudut lapangan. Tidak terkecuali panggung yang akan digunakan presiden jokowi.”Fogging ini hanya untuk mengurangi populasi nyamuk saja, kalau soal bahaya DBD tidak ada,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Heri Wibowo.

Tidak hanya Alun-alun, fogging juga dilakukan di empat pesantren yang juga digunakan sebagai penginapan peserta

Muktamar ke 33 NU. Empat pesantren itu adalah Bahrul Ulum Tambakberas, Mambaul Maarif Denanyar, Darul Ulum Rejoso dan Pesantren tebuireng.

Fogging di empat lokasi Ponpes dilakukan sehari menjelang para muktamirin masuk pemondokan.

Sementara itu, Ketua Panitia Daerah, Gus Ipul terus melakukan pemantauan di berbagai sudut arena muktamar NU ke 33, beberapa jam sebelum Presiden Joko Widodo membuka resmi muktamar.

Didampingi Bapati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko, ,Wakil Bupati, Hj Mundjidah Wahab serta Komandan Kodim 0814 serta jajaran pengaman internal dari Banser, Gus Ipul nampak serius dan detail melihat panitia yang mempersiapkan lokasi utama yang bakal digunakan presiden Jokowi. Q rur*

nesia pada umumnya, bisa kembali untuk berziarah ke makam-makam pendiri NU di Kabupaten Jombang,” harapnya.

Seperti diketahui, Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama (NU) yang digelar 1-5 Agustus lalu di Kabupaten Jombang telah menghasilkan pemimpin baru warga NU. Duet pasangan terpilih tersebut adalah KH Ma’ruf Amin ditetapkan sebagai Rais Aam dan Prof Dr KH Said Aqil Siradj terpilih menjadi Ketua Umum PBNU periode 2015-2020. Perhelatan muktamar ke 33 NU ditutup secara sederhana oleh KH.Ma’ruf Amin, selaku Rois Aam PBNU diawali dengan membaca surat Al-fatihah dan doa bersama. Q rur*

Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko, mendampingi Kepala BIN Sutiyoso melakukan cek venue muktamar sehari menjelang pembukaan.

Bupati Cek Kesiapan Lokasi Muktamar Ketua Umum PBNU, Said Agil Syirad didampingi Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko, melakukan pemeriksaan ke lokasi muktamar di Alun-alun Jombang, sehari menjelang pembukaan, Itu dilakukan untuk memastikan pembukaan muktamar yang dibuka presiden Joko Widodo, siap dilaksanakan.

Bersama Ketua Umum PBNU Said Agil Siraj, Yenny Wahid, Ketua SC Muktamar ke 33 NU Slamet Efendy Yusuf, Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko juga melihat langsung gladi bersih paduan suara dari Fatayat

NU dan santriwati pesantren. “Paduan suara pembukaan Muktamar ke 33 NU diikuti sebanyak 1000 orang,” ujar Ketua Panitia Daerah Syaifullah Yusuf. Dalam kesempatan gladi bersih pembukaan, Yenny juga memberikan support kepada paduan suara Fatayat NU yang dipimpin Neng Ely, cucu pendiri NU, KH Wahab Hasbullah. Rombongan PBNU juga melihat lokasi pembukaan muktamar yang berada di selatan Alun-alun. “Alhamdulillah semuanya sudah siap, “ujar Syaifullah Yusuf, selaku Ketua Penitia Daerah. Q rur*

Wakil Gubernur Jatim, Syaifullah Yusuf yang juga Ketua Panitia Daerah meninjau kesiapan Alun-alun Jombang yang menjadi lokasi pembukaan Muktamar ke 33 NU.

Wabup Pimpin Istighosah Jelang Muktamar Wakil Bupati Jombang, Hj Mundjdiah Wahab yang juga Ketua Muslimat NU Jombang memimpin langsung istighosah akbar di Alunalun, dua hari menjelang pembukaan muktamar. Istighosah dan doa bersama dalam rangka Sukses Muktamar ke 33 NU diikuti sekitar 40 ribu jamaah. Dengan mengenakan pakaian serba putih, puluhan ribu kaum perempuan memadati Alun- alun yang telah tepasang tenda untuk acara Muktamar NU. Para jamaah ini berasal dari berbagai pelosok desa anggota muslimat dan fatayat NU se Kabupaten Jombang. Ketua pelaksana istigosah Farid Al Farisi mengatakan, gelaran acara dilaksanakan demi suksesnya pelaksanaan muktamar ke 33 NU di Kabupaten Jombang.

“Untuk para jamaah yang hadir didominasi oleh jamaah muslimat yang ada di Kabupaten Jombang. Dan acara ini murni ada karena in-

esiatif dari sahabat-sahabat muslimat dan fatayat yang ada di Kabupaten Jombang,” ujarnya di sela-sela acara. Saat disinggung mengenai pendanaan acara doa bersama ini, lelaki yang akrab disapa Gus Farid ini mengatakan, gelaran ini merupakan dana pribadi dari muslimat dalam pelaksanaannya. “Setahu saya tidak ada bantuan dari panitia daerah, hanya sebatas difasilitasi tempat yang digunakan acara istigotsah,” pungkasnya.

Hadir dalam kegiatan istighosah dan doa bersama muslimat NU, Ketua Panitia Daerah (Panda) Muktamar, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko. “Ini dalam rangka mensukseskan Muktamar, pesertanya ibu ibu muslimat dan fatayat,”tandas Syaifullah Yusuf seraya mengatakan kesiapan seluruh pesantren yang akan ditempati peserta muktamar. Q rur*

Dua hari menjelang pembukaan muktamar. Istighosah dan doa bersama dalam rangka Sukses Muktamar ke 33 NU diikuti sekitar 40 ribu jamaah.