Binder11des2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Namun secara de facto, ITS belum merealisasikan hal ini (menambah tiga fakultas baru),”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

Baca Hal 2

031-5615454

Wakil Rektor II Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sarana Prasarana ITS Heppy Kristijanto

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

http://www.harianbhirawa.co.id

Jumat Wage, 11 DESEMBER 2015

11 DESEMBER 2015

Golput Melambung di Pilkada Serentak Jatim

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo Di Ruang Kerja

 Wagub H Saifullah Yusuf

08.00 Menghadiri Diskusi Panel di Klub Bunga Batu 14.00 Penutupan RTLH di Sendang Biru Malang 20.00 Menghadiri Madiun Bersalawat di Alun-alun Mejayan Madiun

KPU Klaim Sudah Maksimal dalam Sosialisasi

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 06.30 Senam Bersama di Halaman Kantor Gubernur Jatim 10.00 Menghadiri HUT DWP di Lantai VIII Kantor Gubernur Jatim 19.00 Gelar Seni Budaya Kab Blitar di Taman Budaya Ket : Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu

Beri Kesempatan PNS, Pengisian Jabatan Sekda Diundur Kab Madiun, Bhirawa Untuk memberikan kesempatan kepada PNS Pemkab Madiun lainnya mendaftar seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka di lingkup Pemkab Madiun, pendaftaran yang semestinya ditutup 8 Desember 2015 diundur hingga 11 Desember 2015.

Lelang jabatan pimpinan tinggi pratama di Pemkab Madiun meliputi Sekda Kab Madiun, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan. Juga Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan serta Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata.

Sampai dengan Kamis sudarno/bhirawa (10/12) baru tiga orang Drs H Iswanto MSi pendaftar mengisi jabatan Sekda Kab Madiun. Yakni Dr H Suhardi MM (Kepala Dinas Pendidikan Kab Madiun), Ir Wijanto Djoko Poernomo MM (Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Madiun) dan

 ke halaman 11

Peralihan Dikmen Melenceng dari UU Sisdiknas Daerah Berhak Tak Serahkan SMA/SMK ke Provinsi Surabaya, Bhirawa Proses peralihan pendidikan menengah (Dikmen) SMA-SMK dari kabupaten/kota ke provinsi ternyata masih belum clear dari sisi aturan. Sebab, pengelolaan Dikmen oleh provinsi yang diatur dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemda sejatinya telah melenceng dari aturan perundang-undangan Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 50 ayat 4 dijelaskan, kewenangan pemerintah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah. Sementara pada ayat berikutnya dipertegas fungsi pemerintah kabupaten/kota adalah mengelola pendidikan dasar dan Dikmen serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

Menanggapi pertentangan dua aturan tersebut, sejumlah pakar hukum tata negara menilainya sebagai sesuatu yang lumrah. Seperti diungkapkan dosen hukum tata negara Universitas Muhammadiyah Surabaya Ahmad Labib, perselisihan antar aturan perundang-undangan kerap terjadi.

Karena itu, dalam asas hukum ditetapkan tiga

Dua pasangan calon peserta Pilkada Sumenep 2015, A Busyro Karim-A Fauzi dan Zainal Abidin-Dewi Khalifah saat mengambil nomor urut. Saat ini mereka saling klaim memenangi Pilkada setempat sesuai hasil penghitungan internal.

Dua Paslon di Ponorogo dan Sumenep Saling Klaim Kemenangan DATA SEMENTARA HASIL QUICK QOUNT PARPOL DI JATIM

1. Trenggalek : Emil Elestianto-Mochammad Nur Arifin Parpol pengusung : PDIP, PD, PG, PAN dan Gerindra.

2. Sidoarjo : Saiful Illah-Nur Achmad Syaiffudin Parpol pengusung : PKB 3. Ngawi : H Budi Sulistiyono-Ony Anwar Parpol pengusung : PDIP, PG, Gerindra, PKS, PKB, NasDem, PAN, Hanura dan PD. 4. Kota Surabaya : Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana Parpol pengusung : PDIP

 ke halaman 11

Untuk Pilkada Ponorogo, pernyataan klaim kemenangan aktif disuarakan kubu pasangan calon nomor urut 1, Sugiri SancokoSukirno, serta pasangan nomor urut 4, Ipong Muclissoni-Sujarno.

“Hingga saat ini, kami sudah menang dengan selisih sekitar 4 ribu suara dibanding

Dr Heri Susanto

 ke halaman 11

Sentil..  Gubernur Proyeksikan Jatim Jadi Provinsi Industri  Perlu dukungan infrastruktur yang memadai  Fitra dan KPR Tuban Masih Beri Rapor Merah Kejaksaan  Rapornya malah makin merah  Jumlah Golput Pilkada Tuban Capai 57 Persen  Yang menang berarti golput

 ke halaman 11

Rekapitulasi perolehan suara Bakesbangpol Ponorogo yang beredari luas melalui media sosial. Namun instansi ini membantah membocorkan hasil Pilkada Ponorogo.

PDIP Jatim Penuhi Target, Disusul Gerindra dan PAN Surabaya, Bhirawa Target PDI Perjuangan memenangkan Pilkada di 19 kabupaten/kota se-Jawa Timur terpenuhi. Hasil hitungan cepat yang dilakukan

internal sampai, Rabu (9/12) malam, jago PDIP unggul suara di 13 kabupaten/kota.

Menurut Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim Kusnadi, sejak awal pihaknya men-

Gubernur Ajak Masyarakat Awasi Pelayanan Publik melalui Media Sosial

Tukang Sapu Raih Doktor awal karirnya hanya sebagai tukang sapu, yang tiap hari harus me bersihkan lingkungan Gedung Wanita yang kini berubah menjadi Hotel Sinar Delta Mayang di Jl Diponegoro Sidoarjo, kini mampu meraih gelar doktor Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya Malang dengan hasil cumlaude.

PNS tersebut yang tak lain adalah Kabag Hukum Pemkab Sidoarjo Dr Heri Susanto. Dia mengaku sangat bersyu-

 ke halaman 11

Bakesbang Bantah Bocorkan Rekapitulasi Suara Pilkada

Ponorogo, Bhirawa Dua dari empat kubu pasangan calon yang maju bursa Pilkada Ponorogo sama-sama mengklaim telah memenangi Pilkada setempat, mengacu hasil hitung cepat rekapitulasi suara yang dilakukan internal tim pemenangan masing-masing. Hal yang sama juga dilakukan dua paslon peserta Pilkada Sumenep 2015, A Busyro Karim-A Fauzi dan Zainal Abidin-Dewi Khalifah yang saling klaim memenangi Pilkada setempat sesuai hasil penghitungan internal.

 ke halaman 11

NASIB orang hanya Tuhan yang tahu. Siapa sangka seorang PNS rendahan di Pemkab Sidoarjo yang

Surabaya, Bhirawa Meski Pilkada serentak di Jatim relatif berjalan aman, namun belum diikuti tingkat partisipasi maksimal masyarakat. Tingkat kehadiran pemilih di TPS masih jauh di bawah target KPU yang secara nasional mematok angka 78%.

Seperti di Kota Surabaya, pada 2010 partisipasi masyarakat hanya mencapai 43,46 persen. Dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 2.142.898 dan yang menggunakan hak pilihnya 932.291. Sementara itu, di Pilkada serentak 2015, DPT Kota Surabaya tercatat 2.034.307 dan yang sudah terinput yakni 1.352.827.

Sedangkan yang menggunakan hak pilihnya hanya mencapai 705.416 dengan persentase pemilihnya hanya 52,14 persen. Atau partisipasi pemilih masih jauh dari target KPU Surabaya yang menargetkan angka 70%.

Pengamat komunikasi politik asal Universitas Airlangga (Unair) Sura-

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo didampingi istri Dra Hj Nina Soekarwo MSi menerima pin anti korupsi dari perwakilan siswi SD yang ikut dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Gedung Negara Grahadi, Kamis (10/12).

Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo mengajak masyarakat untuk mengawasi pelayanan publik melalui media sosial. Seluruh elemen masyarakat, termasuk anak muda bisa melakukan proses monitoring dan evaluasi (monev) pada Pemprov Jatim melalui media sosial dan media elektronik lainnya.

“Kontrol terhadap pelayanan publik tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga bisa melalui media sosial.

Mari kita teguhkan komitmen kita lewat sistem IT, anakanak muda melakukan kontrol lewat media sosial. Kita semua sepakat kontrol pelayanan publik bisa dilakukan dengan media sosial,” kata Gubernur Soekarwo saat peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di

canangkan target kemenangan maksimal di 15 Pilkada, dan minimal 13. “Sampai saat ini, yang sudah fix menang 13

 ke halaman 11

PDAM Tulungagung Masih Terlilit Utang Rp 5,1 Miliar Tulungagung, Bhirawa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tulungagung sampai saat ini masih belum bisa menghasilkan laba yang diharapkan. Bahkan mereka masih terlilit utang sebesar Rp 5,1 miliar.

Direktur PDAM Tulungagung Drs Haryono MSi mengakui jika perusahaan daerah yang dipimpinnya belum dapat mencetak laba. “Ini karena kami masih harus membayar utang. Akibatnya setiap pendapatan yang kami punya langsung dibayar untuk mencicil utang,” ujarnya, Kamis (10/12).

Sampai 2015 ini, menurut dia, utang PDAM Tulungagung sebesar Rp 5,1 miliar. Dan utang tersebut jauh menurun jika dibanding pada 2010 yang mencapai Rp 22,4 miliar.

“Semua bermula dari utang pada 1996 yang saat itu senilai Rp 7,1 miliar, kemudian membengkak menjadi Rp

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Ujian Terbuka Doktoral Kabiro Adpum Jatim Dr Suprianto SH, MH

Angkat Masalah Perbatasan Gunung Kelud sebagai Disertasi, IPK Capai 3,93 Berkat ketekunannya untuk terus mau belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, akhirnya Dr Suprianto SH, MH kini berhasil menyelesaikan kuliah strata tiga (S3) dan berhak menyandang gelar doktor di depan namanya. Butuh waktu hingga tiga tahun empat bulan untuk menyelesaikan program studi doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Gegeh, Kota Surabaya Memang butuh waktu cukup lama bagi Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Umum (Kabiro Adpum) Setdaprov Jatim ini untuk menuntaskan kuliah S3-nya. Penyebabnya karena tugas sebagai pejabat teras di lingkungan Pemprov Jatim sangat menyita waktunya. Untuk itu, ia harus pandai mengatur dan membagi waktu antara kerja, keluarga dan kuliah.

Meski sempat pontang-panting, akhirnya Suprianto sukses menyelesaikan disertasinya sebagai syarat utama dia berhak menyandang gelar doktor.

Ujian terbuka yang dilaksanakan di

Ruang Auditorium Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Selasa (8/12) lalu ini pun berlangsung lancar. Yang sangat membanggakan, ia memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,93 dengan nilai ujian terbuka A dan predikat kelulusan ‘Dengan Pujian’.

Mantan Kepala Biro Hukum Setdaprov Jatim ini pun mengangkat disertasi yang tak jauh dari pekerjaannya saat ini. Judulnya yakni ‘Penyelesaian Sengketa Batas Daerah Kabupaten Kediri dan Kabupaten

 ke halaman 11

Kepala Biro Adpum Setdaprov Jatim Dr Suprianto SH, MH saat membacakan disertasinya saat ujian terbuka doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

SURABAYA

2

Jumat Wage 11 DESEMBER 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Kultur dan Struktur Jatim Kuat, Modal Ciptakan Kerukunan Umat Pemprov, Bhirawa Kekuatan kultur dan struktur yang baik di Jatim merupakan modal besar dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Jatim, Drs H Saifullah Yusuf, saat menghadiri acara pembinaan pejabat di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jatim, di Aula Bir Ali lantai 2, Asrama Haji Sukolilo Wagub yang biasa disapa Gus Ipul ini mengatakan, peran tokoh agama dan tokoh masyarakat juga sangat berperan dalam menciptakan kerukunan umat beragama.

“Alhamdulillah Jatim memiliki banyak tokoh agama dan tokoh masyarakat yang mendukung pemerintah menjaga kerukunan umat beragama,” ujarnya.

Menurutnya, komunikasi menjadi kunci penting dalam menjaga hubungan baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat, terutama dalam menjaga kerukunan umat beragama di Jatim.

“Sikap saling mengerti, memahami, menghormati dan menghargai satu sama lain harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

iib/bhirawa

Wagub Jatim Drs H Saifullah Yusuf bersama Menteri Agama Lukman Hakim Sarifuddin berbincang-bincang disela acara pembinaan pejabat di lingkungan Kanwil Kemenag Jatim.

Ia menambahkan, keberadaan bagi pemerintah agar sampai ke yang telah banyak melakukan katkan kinerja Pemprov Jatim ormas Islam juga berperan da- masyarakat,” tambahnya. perubahan ke arah yang lebih menjadi lebih baik lagi,” ujarnya. lam menjaga kerukunan antar Pada kesempatan itu, Gus Ipul baik. “Kinerja Kementerian AgaGus Ipul mengatakan, peruumat beragama. “Ormas me- berterima kasih dan menga- ma dalam hal ini Kanwil sangat bahan pelayanan publik yang rupakan kekuatan dan jembatan presiasi Kementerian Agama baik sehingga turut mening- dilakukan Kementerian Agama

PANGGUNG BIROKRASI

Selama 2015, Banyak Tekanan pada Kebebasan Bereksprasi Surabaya, Bhirawa Serikat Pengajar HAM Indonesia (SEPAHAM) menilai 2015 merupakan tahun dengan banyak tekanan ancaman kebebasan berekspresi dan kebebasan akademik.

Ketua SEPAHAM, Dr. R. Herlambang P. Wiratraman, Kamis, mengatakan pembubaran diskusi dan pemutaran film di berbagai kampus dan kota, terutama terkait film Senyap, Samin v. Semen, Prahara Tanah Bongkaran, memperlihatkan pembungkaman dinamika ekspresi itu.

“UU ITE yang menjerat ekspresi melalui media sosial, terutama dalam kasus pencemaran nama baik (cyber defamation), Surat Edaran Kapolri soal Hate Speech, serta penggunaan kriminalisasi, menjadi isu dominan atas tekanan dan ancaman itu,” katanya.

Dalam siaran pers menyikapi Peringatan Hari HAM Internasional 2015, ia mengatakan stigmatisasi komunisme memperlihatkan ideologi dan karakter otoritarianisme Orde Baru masih kuat diusung.

“Di sisi lain, kampus masih belum menunjukkan posisi pentingnya sebagai praesidium libertatis (benteng pertahanan kebebasan), karena selalu takut di bawah ancaman premanisme atas nama agama maupun pendidikan,” katanya.

Sebaliknya, kata dia, kampus justru terlibat merepresi sebagaimana terlihat dalam pemaksaan majalah mahasiswa Lentera di UKSW. “Belum lagi, kampus melahirkan proses pendisiplinan pendidik dan mahasiswa dalam skema komersialisasi yang disponsori negara sehingga menjadikan kampus-kampus di Tanah Air tak ubahnya seperti mesin industri sebuah korporasi pendidikan (state sponsored higher education corporatism),” katanya.

Menurutnya, tekanan dan ancaman itu jelas persoalan pelanggaran hak asasi manusia yang akan berdampak terhadap upaya pendidikan tinggi sebagai upaya Q ant kesejahteraan sosial yang meluas.Q

Pangdam Apresiasi Masyarakat Mampu Pemkot Surabaya Seriusi Kasus Jaga Situasi Kondusif Pilkada Serentak Kekerasan Seksual Anak Kodam Brawijaya,,Bhirawa Panglima Daerah Militer V/ Brawijaya Mayor Jenderal TNI Sumardi mengapresiasi masyarakat se-Jawa Timur karena mampu menjaga situasi keamanan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang digelar Rabu (9/12).

“Suasana keseluruhan di Jatim aman dan ini tidak lepas dari masyarakat yang turut membantu pelaksanaan di lapangan,” ujarnya ketika ditemui setelah menghadiri peringatan Hari Antikorupsi se-Dunia di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Kamis.

Ia menegaskan, selama sehari penuh pelaksanaan, mulai proses pemungutan suara hingga penghitungan di tempat pemungutan suara sampai ke proses berikutnya situasi di Jatim kondusif.

Menurut dia, semakin de-

wasanya masyarakat dalam berdemokrasi menjadi faktor terpenting sehingga mampu membuat Jawa Timur terkendali, terutama di 19 daerah yang melaksanakan Pilkada serentak.

“Faktor rakyat yang sudah dewasa sangat penting. Semua sudah melihat bahwa hari H pelaksanaan Pilkada serentak di Jatim situasinya aman dan kondusif,” ucap jenderal berpangkat dua bintang tersebut.

Disinggung keamanan di Kabupaten Mojokerto yang sebelumnya masuk sebagai salah satu prioritas pengamanan, Gubernur Akademi Militer 2013-2015 itu menegaskan bahwa suasananya yang kondusif tidak jauh beda dengan daerah-daerah lainnya.

“Saya bersama Kapolda Jatim Irjen Pol Anton Setiadji dan Gubernur Jatim Soekarwo memantau langsung Pilkada di

Mojokerto, bahwa menggelar telekonferensi jarak jauh dengan Menkopolhukam beserta Kapolri,” katanya.

Pilkada di Kabupaten Mojokerto menjadi salah satu daerah yang dinilai perlu mendapat perhatian khusus karena terdapat satu pasangan calon yang dicoret oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas dasar putusan Mahkamah Agung (MA).

Meski sudah memiliki nomor urut, namun pasangan Choirun Nisa-Arifudinsjah dicoret keikutsertaannya berdasarkan amar putusan Mahkamah Agung (MA) atas perkara Tata Usaha Negara (TUN) nomor 539 K/ TUN/PILKADA /2015 yang diajukan calon petahana Mustofa Kamal Pasa-Pungkasiadi.

Selanjutnya, kata dia, TNI masih tetap bersiaga di daerahdaerah yang menggelar Pilkada serentak sampai selesainya Q ant seluruh proses tahapan.Q

ITS Segera Tambah Tiga Fakultas Baru Surabaya, Bhirawa Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya segera menambah tiga fakultas baru yakni Fakultas Desain dan Industri Kreatif (FDIK), Fakultas Teknologi dan Sains Terapan (FTST), dan Fakultas Teknologi dan Ilmu Kebumian (FTIK). Terdapat beberapa jurusan di lima fakultas lama yang rencananya akan dikumpulkan dalam rumpun baru.

Wakil Rektor II Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sarana Prasarana ITS, Heppy Kristijanto mengatakan dari tiga fakultas baru tersebut saat ini FDIK telah diakui secara de jure oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

“Namun secara de facto, ITS belum merealisasikan hal ini,” tuturnya, Kamis (10/12) di ITS. Heppy menjelaskan melalui pengakuan secara de jure Kemendikbud itu, FDIK rencananya diisi oleh jurusan Desain Produk Industri dan Desain Interior.

Sementara Desain Komunikasi Visual (DKV) masih

digolongkan dalam lingkup jurusan Desain Produk.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan keterlambatan pembentukan fakultas FDIK dikarenakan ITS sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) akan melakukan restrukturisasi secara holistik. Ditambah lagi, saat ini ITS masih menunggu terbentuknya struktur Organisasi dan Tata Kelola (OTK) yang baru. “Pembentukan OTK ini pun harus menunggu keputusan Majelis Wali Amanah (MWA).

Setelah OTK terbentuk, ITS akan segera realisasikan tiga fakultas baru ini,” ujar dosen Teknik Sipil ini.

Meski FDIK tinggal menunggu realisasi, menurutnya, ITS masih memiliki dua tugas besar yaitu, pembentukan FTIK dan FTST. Pasalnya, pembentukan kedua fakultas ini telah mendapat persetujuan dari senat. “Rencananya FTIK akan diisi jurusan yang berhubungan dengan kebumian seperti Jurusan Teknik Geomatika dan Jurusan Teknik Geofisika, sedangkan FTST akan menjadi Q tam.inf wadah program vokasi,” terangnya.Q

Anggarkan Rp 5 Miliar untuk Surabaya - Gresik Pemkot, Bhirawa Pemkot Surabaya menganggarkan Rp5 miliar untuk pengerjaan fisik jalan kembar Wiyung Kota Surabaya yang merupakan akses regional yang menghubungkan Kota Surabaya dengan Gresik.

Kabid Perancangan dan Pemanfaatan Dinas Pekerjaan

terlihat di berbagai bidang. Diantaranya pelayanan haji, pelayanan Kantor Urusan Agama (KUA), serta sekolah-sekolah Islam yang ada di Jatim.

“Saya lihat tahun ini pemberangkatan haji sudah lebih baik, antrean lebih tertib dengan sistem komputerisasi dan berkurangnya keluhan masyarakat,” ujarnya.

Kedepannya, Gus Ipul berharap agar Kementerian Agama meningkatkan lagi pelayanannya, terutama soal perbaikan kualitas guru di sekolah-sekolah Islam, perbaikan tempat ibadah, serta perbaikan sarana prasarana dan fasilitas utama terutama gedung asrama haji.

Sementara itu, Menteri Agama RI Lukman Hakim Sarifuddin, meminta seluruh PNS di bawah Kementerian Agama untuk menerapkan lima budaya kerja, yakni integritas, profesionalitas, inovasi, tanggungjawab, dan keteladanan.

“Saya berharap setiap PNS di Kementerian Agama dapat membawa perubahan yang baik bagi institusi,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh PNS di bawah Kementerian Agama untuk menerapkan nilai-nilai kejujuran, memiliki keteladanan, bertanggung jawab, memiliki inovasi, serta meninggalkan halhal yang tidak terpuji seperti manipulasi, korupsi, serta peQ iib nyimpangan lain.Q

Umum Bina Marga Pematusan (DPUBMP) Surabaya Ganjar Siswo Pramono, di Surabaya, Kamis, mengatakan pembebasan lahan untuk jalan kembar Wiyung menunjukkan perkembangan positif.

“Satu per satu warga bersedia merelakan persilnya untuk pembangunan jalan sepanjang

3,2 kilometer itu,” katanya.

Terbaru, lanjut dia, sebanyak tujuh warga menandatangani persetujuan ganti untung di kantor Dinas PU Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Surabaya pada Kamis (10/12).

Ketujuh persil yang sudah dibebaskan itu menyusul 12 persil yang sebelumnya

sudah ditebus Pemkot Surabaya sehingga total hingga saat ini terdapat 19 persil yang telah dibebaskan.

Ganjar mengatakan jika mengacu pada penetapan lokasi (penlok) proyek Jalan Wiyung mulai Jajartunggal hingga perempatan ke arah Citraland dan Unesa, sedikitnya ada 75

persil yang perlu dibebaskan.

Rinciannya, kata dia, 68 persil berada di wilayah Kelurahan Babatan dan tujuh persil di Kelurahan Wiyung, sedangkan 49 di antaranya sudah diumumkan nilai taksiran-nya, sisanya masih menunggu peta bidang dari Badan Pertanahan NasiQ dre.ant onal (BPN).Q

Pemkot, Bhirawa Maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi kepada anak–anak setiap harinya, tentu menjadi perhatian khusus bagi segala pihak. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sejak 2010 telah menginisiasi program Surabaya Kota Layak Anak.

Visi dan misinya untuk mencipatakan lingkungan terbaik bagi anak, dalam hal tumbuh kembang dan perlindungan. Pemkot Surabaya terus menerus mengajak partisipasi berbagai stakeholder untuk bersinergi dalam perlindungan anak, terutama dalam mengantisipasi kejahatan seksual yang bisa terjadi di berbagai tempat.

Salah satunya dengan mengadakan kampanye yang bertujuan menghadirkan peran serta segala elemen masyarakat terhadap perlindungan anak.

Deklarasi tersebut nantinya melibatkan berbagai komponen yang terkait dengan anak (siswa, anak AMPK (Anak Memerlukan Perlindungan Khusus), orang tua, guru/bunda PAUD, tokoh masyarakat, unsur pemuda, FORPIMDA, tokoh agama, media, SKPD, RT/RW, organisasi perempuan, dunia usaha, akademisi, LSM, Forum Anak Surabaya, Organisasi Pelajar Surabaya (ORPES).

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (Bapemas KB) Surabaya Nanis Chairani saat mengadakan konferensi pers di Bagian Humas menjelaskan, merespon darurat kejahatan seksual sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia No. 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (GN-AKSA), Pemkot Surabaya menginisiasi kampanye yang nantinya akan dilakukan di beberapa titik di Kota Surabaya.

“Kampanye dan pembacaan deklarasi GN-AKSA oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Surabaya pada hari minggu (13/ 12) besok di Taman Bungkul, akan dijadikan sebagai start, dan nantinya akan disambung dengan kampanye yang berisi sosialisasi GN-AKSA di beberapa titik di Kota Surabaya selama tujuh hari berturut-turut.

Harapannya dengan cara ini, gaung untuk menyadarkan agar segera melakukan aksi dalam mencipatakan Kota Surabaya sebagai kota yang aman untuk anak akan terus menurus berbunyi,” tegas Nanis.

Nanang Abdul Chanan, aktivis perlindungan anak menyebutkan, berbagai pihak turut serta menindaklanjuti instruksi dari Presiden RI, segala lapisan mulai dari tingkat kementrian seperti Menko Polhulkam, hingga kepala daerah seperti gubernur turut serta mengapresiasi niat baik ini.

Menurutnya, 2014 adalah tahun terburuk tentang angka tertinggi kejahatan terhadap anak. “Iconnya adalah kasus yang terjadi di sekolah Internasional di Jakarta, oleh karena itu inpres ini disambut dengan penuh tanggung jawab oleh Pemkot Surabaya,” imbuh pria yang juga menjabat sebagai fasilitator pengembangan program kota/kabupaten layak anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Didik Yudi Ranu Prasetyo, pengurus dewan pendidikan Surabaya menjelaskan kasus kekerasan seksual terhadap anak biasanya terjadi pada bulan Desember saat libur sekolah, hingga 14 Februari.

Sejak tahun 2014, para orang tua diajak turut berpartisipasi untuk melapor jika ditemui tindak kekerasan, dan tidak melakukan negoisasi dengan keluarga pelaku, sehingga proses hukum terus berjalan.

“Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang aman anak, karena pelaku kekerasan biasanya adalah orang yang kita kenal.Q dre

Kunjungi KBS, Siswa SD SAIM Belajar Lingkungan Sebanyak 400 siswa Sekolah Dasar (SD) Sekolah Alam Insan Mulia Surabaya (SAIMS), Kamis, mengunjungi Kebun Binatang Surabaya (KBS).

“Senang bisa belajar langsung tentang lingkungan,” tutur salah seorang siswi SD SAIMS Lunetta Alea di sela mengikuti perjalanan mengenal lebih dekat klasifikasi hewan di KBS. Dalam kesempatan itu, Plt Dirut KBS Aschta Boestani Tajudin ikut mendampingi langsung para murid.

Selain membagikan buku satwa, dia juga ikut menjadi pemandu anak-anak pada sesi pemberian pakan gajah.

“Kedatangan anak-anak ke KBS itu merupakan bagian dari Leadership Camp 2015.

Selain camping di sekolahan, mereka juga mendatangi

KBS,” kata Kepala SD SAIMS, Agus Anang Fathoni.

Ia menjelaskan kunjungan ratusan siswa kelas I-V ke ikon Kota Pahlawan yang akan berusia 100 tahun itu bertujuan untuk menguatkan cinta lingkungan.

“SAIMS merupakan sekolah alam, karena itu muridnya harus mengenal lingkungan terlebih dulu untuk bisa peduli lingkungan,” katanya.

Selama di KBS, anakanak dibagi dalam beberapa kelompok. Nama-nama satwa dipakai untuk membedakan kelompok yang satu dengan lainnya.

Selain menerima pemba-

gian buku tentang satwa dan denah KBS, para siswa yang dikukuhkan sebagai Sahabat Satwa juga memberi makan gajah, seperti pisang.

Mereka juga melakukan pengecatan kandang gajah.

Bukti peduli lingkungan lainnya adalah mencari sampah, terutama tas atau bungkus plastik yang dibuang sembarangan dalam areal KBS. Tas kresek itu diganti dengan tas kain untuk pengunjung.

“Ke depan kegiatan ini akan ada tindak lanjut, berupa adopsi satwa. Artinya, siswa menjadi orang tua asuh satwa.

Siswa akan menyisihkan uang sakunya, untuk dikumpulkan dan selanjutnya diinfaqkan untuk pakan satwa, membeli peralatan kandang maupun keperluan satwa lainnya,”

katanya.

Sementara itu, Humas SD SAIMS Hamdiyatur Rohmah mengatakan hal itu merupakan pembelajaran secara langsung dan sebuah proses yang mampu memberikan pengalaman nyata bagi para siswa.

“Pengalaman nyata adalah sebuah miniatur kehidupan yang menjadi bagian dari proses pendidikan karakter,” katanya.

Ia menambahkan Surabaya merupakan tempat tinggal yang nyaman dan kondusif. KBS yang merupakan sumber oksigen (O2) kota sekaligus cagar budaya kota itu sudah seharusnya dipedulikan.

“Karena itu, SD SAIMS menjalin kerja sama dengan KBS untuk mendesain se-

ist

Siswa sekolah dasar Alam Insan Mulia Surabaya (SAIMS) saat mengunjungi Kebun Binatang Surabaya (KBS). buah iklim edukasi yang untuk misi penyelamatan buah tempat perlindungan dibutuhkan lembaga pen- satwa di Indonesia,” katanya. satwa, namun juga berperan didikan untuk menciptakan Dengan demikian, KBS sebagai lembaga edukatif Q ant generasi yang lebih sadar tidak sekadar menjadi se- yang menyenangkan.Q

SURABAYA

Jumat Wage 11 DESEMBER 2015

3

Tekan DB, Gubernur Instruksikan Satu Rumah Satu Jumantik Surabaya, Bhirawa Untuk mencegah peningkatan kasus Demam Berdarah (DB) di tahun 2016, Gubernur Jatim melalui Dinkes Jatim mengintruksikan kepada masyarakat untuk merealisasikan satu rumah satu Juru Pematau Jentik (Jumantik). ‘’Jadi setiap rumah ada satu Jumatik, tujuannya untuk memantau agar di dalam dan sekitar rumah tidak ada bibit atau jentik nyamuk,’’ Kepala Dinkes Jatim dr Harsono.

Harsono mengaku, jika dilihat kasus DB setiap tahun mengalami peningkatan. Tahun 2010, 2011, dan 2012 jumlah penderita DBD di Jatim mengalami pasang surut.

Tahun 2010 kasus DB mencapai 26.059 orang, tahun 2011 sebanyak 5.420 orang dan tahun 2012 sebanyak 8.257 orang. Sementara itu tahun 2014 jumlah kasus DBD sebesar 6.560 orang, sedangkan 2013 mencapai 14.936 orang. ‘’Jika dilihat jumlahnya cenderung naik, jika tidak dikendalikan maka jumlah kasusnya akan tinggi,’’ ucapnya.

Mantan Bupati Ngawi ini mengingatkan, ada beberapa cara yang dapat dilakukan masyarakat agar kasus DB tidak meningkat, yaitu dengan menutup tempat penampungan air, menguras tempat penampungan air minimal satu minggu sekali, menggunakan obat pembunuh jentik pada penampungan air terbuka dan mencegah gigitan

bed/bhirawa

Asintel Kejati Jatim Abdul Azis membagikan kaos dan stiker Anti Korupsi kepada pengendara di Jl Diponegoro, Surabaya, Kamis (10/12).

Berantas Korupsi Demi Kelangsungan, Kejayaan dan Kesejahteraan Negeri

Kejati Jatim Sebar 8 Ribu Stiker Anti Korupsi kepada Pengguna Jalan

Untuk mengatasi perkembangbiakan jentik nyamuk, warga melakukan kerja bakti. nyamuk dengan kelambu atau anti tasan Penyakit Dinkes Jatim, Setnyamuk (bakar, oles, semprot), segyo Budiono menyatakan, saat ini era membawa penderita demam ke penularan penyakit DBD di beberfasilitias kesehatan terdekat. apa daerah mengalami peningkaSelain itu untuk mengatasi agar tan, hal ini disebabkan karena benyamuk tidak cepat berkembang berapa faktor diantaranya adalah biak, Dinkes Jatim akan berkordipertumbuhan populasi nyamuk nasi dengan semua pihak dalam yang sangat tinggi. “Penambahan menggalakkan program Pemberanpopulasi nyamuk ini tidak lain tasan Sarang Nyamuk (PSN), karena didukung oleh faktor hujan, menggalakan fogging, penyediaan sehingga musim penghujan perlogistik berupa insektisida, larvasikembangbiakan nyamuk sangat da dan mesin fogging. “Kami berutinggi,” ucapnya. saha semaksimal mungkin karena Pihaknya memprediksi untuk kasus DBD dapat menyebabkan jumlah kasus DB tertinggi tahun kematian,” tuturnya.

2016 akan berada pada bulan FebSementara Kasi Pemberanruari. Menurutnya, dengan per-

dna/bhirawa

geseran awal hujan pada Bulan Oktober 2015 menjadikan kasus DB di Jatim akan berada di bulan Februari. Jika awal hujan bulan September maka puncak kasus DB akan berada di Januari 2016.

Menurutnya, banyaknya kasus DB di bulan Januari dan Februari selain disebabkan faktor hujan juga dikarenakan faktor kebersihan warga dalam menjaga lingkungan sekitar. ‘’Jika dilihat Bulan September Desember kasus DB cenderung menurun, sehingga banyak masyarakat yang lalai untuk menjaga keQ dna bersihan lingkungan.Q

Dugaan Korupsi Bulog Ponorogo Rp 1,3 Miliar

Kepala UPGB Bulog Ponorogo Ditetapkan sebagai Tersangka Kejati Jatim, Bhirawa Tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim menetapkan Kepala Unit Pengelolaan Gabah Beras (UPGB) di Bulog Ponorogo, Nowo Usmanto sebagai tersangka dugaan korupsi di UPGB Bulog Po-

norogo yang diduga merugikan negara sebesar Rp 1,3 miliar.

Kepala Penyidikan Pidana Khusus (Kasidik Pidsus) Kejati Jatim Dandeni Herdiana membenarkan hal itu. Menurutnya, penetapan tersangka merupakan hasil dari pemer-

iksaan saksi-saksi dan penambahan alat bukti yang didapat penyidik. Dari hal itu, selanjutnya penyidik melakukan pendalaman dan didapati nama Nowo Usmanto sebagai pihak yang bertanggungjawab atas kasus ini.

“Kepala UPGB di Bulog

Ponorogo, Nowo Usmanto telah kami tetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi yang terjadi di UPGB Bulog Ponorogo,” tegas Kasidik Pidsus Kejati Jatim Dandeni Herdiana kepada Bhirawa, Kamis (10/12).

Dijelaskan Dandeni, sam-

pai saat ini penyidik masih menetapkan satu orang tersangka dalam kasus ini. Selanjutnya penyidik akan memeriksa saksi-saksi yang akan diperuntukan bagi tersangka. “Saksi-saksi masih sama seperti yang kami Q bed periksa dahulu.Q

Kejati Jatim, Bhirawa Memperingati Hari Anti Korupsi(HAK) yang jatuh 9 Desember lalu Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim melakukan upacara peringatan dan membagikan sebanyak 8 ribu stiker anti korupsi kepada pengguna jalan, Kamis (10/12).Pembagian stiker dilaksanakan usai upacara peringatan HAK halaman Kantor Kejati Jatim.

Dalam upacara kemarin bertindak sebagai Inspekrut Upacara (Irup), Kepala Kejati (Kajati) Jatim Elvis Johnny membacakan amanat Jaksa Agung Republik Indonesia, HM Prasetyo.

Dalam amanatnya tertulis, peringatan Hari Anti Korupsi se dunia merupakan momentum untuk menyatukan barisan, merapatkan lagkah dan selalu mengevaluasi diri dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

“HAK tahun ini mengambil tema ‘Berantas Korupsi Demi Kelangsungan, Kejayaan dan Kesejahteraan Negeri’. Artinya, tema tersebut menggambarkan suatu arah dan tujuan pemberantasan korupsi yang terukur.

Karena usaha pemberantasan korupsi merupakan bagian dan ikhtiar untuk membangun sebuah negeri agar terbebas dari korupsi,” tegas Elvis Johnny saat membacakan amanat Jaksa Agung RI HM Prasetyo, Kamis (10/12).

Usai upacara peringatan

HAK, sekitar pukul 09.00 pagi seluruh Pejabat Kejati Jatim turun ke jalan membagikan stiker Anti Korupsi kepada pengguna jalan. Adapun sasaran pembagian stiker ini dimulai di depan Kantor Kejati Jatim Jl A Yani. Kemudian pembagian dilanjutkan disekitaran Jl Diponegoro dan Jl Raya Darmo.

Adapun himbauan Anti Korupsi yang tertulis dalam stiker adalah ‘Berantas Korupsi Demi Masa Depan Bangsa’, ‘Berantas Korupsi Demi Kelangsungan, Kejayaan dan Kesejahteraan Negeri’ dan ‘Sederhana Bukan Berati Merana, Gak Pake Korupsi’.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim Romy Arizyanto mengatakan, sebanyak 8 ribu stiker Anti Korupsi dibagikan kepada pengguna jalan. Stiker ini, lanjut Romy, bertuliskan himbauan bagi masyarakat untuk tidak mencoba maupun tersangkut pada kasus korupsi. Tak hanya itu, stiker Anti Korupsi ini juga menghimbau agar masyarakat turut memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

“Dengan dibagikannya stiker Anti Korupsi ini, kami (Kejaksaan) menghimbau agar masyarakat tidak tersangkut maupun berurusan dengan korupsi. Melainkan harus turut serta dalam pemberantasan korupsi di negeri Q bed ini,” ungkap Romy.Q

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur Seminar Hasil Penelitian Bidang Pemerintahan

Kabalitbang Jatim, Dr Ir Priyo Darmawan MSc didampingi Kepala Bidang Pemerintahan, Dr Turmudji SH MM MBA menyapa para peserta usai membuka kegiatan Seminar Hasil Penelitian.

Ke Depan, Seminar Hasil Litbang Lebih Detail dan Efektif Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Jatim, Dr Ir Priyo Darmawan MSc mengatakan, nantinya seminar hasil penelitian lebih fokus dalam membahas satu per satu hasil penelitian secara detail.

“Jika biasanya seminar ada empat hasil penelitian berlangsung dalam satu ruangan, namun ke depannya saya akan berlakukan seminar hasil penelitian dengan satu judul hasil litbang satu ruangan supaya lebih efektif. Selain itu diharapkan setiap hasil penelitian yang dibahas bisa langsung ditindaklanjuti dan diterapkan bagi lembaga yang membutuhkan,” katanya.

Priyo juga menambahkan, kedepan dirinya akan mengubah pelaksanaan seminar yang biasanya dilakukan menjelang akhir tahun, menjadi bulan Agustus-September. “Alangkah lebih baik kalau seminar dilaksanakan dengan tuntas pada Agustus-September, karena itu nantinya akan dimampatkan jadwalnya. Sebab, jika dilakukan pada Desember kurang maksimal,” ujarnya.

Sebelumnya, Kabid Pemerintahan Balitbang Jatim, Dr Turmudji SH MM MBA mengatakan, seminar hasil penelitian ini bermaksud untuk menyampaikan hasil penelitian atau kajian sesuai tupoksi masing-masing, dan juga menghimpun umpan balik dari sektor kajian yang ada hingga mengeluarkan rekomendasi yang bisa dimanfaatkan.

“Selain itu seminar ini juga menjaring masukkan dan kritikan yang ber-

Kabid Pemerintahan Balitbang Jatim bersama jajarannya dalam pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian. sifat konstruktif untuk melakukan perbaikan dan menjadikan hasil seminar lebih baik lagi,” katanya Dalam seminar hasil penelitian kali ini membahas empat bahasan yang berkaitan dengan kesehatan, yaitu ‘Penelitian Optimalisasi Kerjasama antar Daerah dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan di Daerah Perbatasan di Jatim’ yang dipaparkan Ratna Dwi Wulandari SKM Mkes dari FKM Universitas Airlangga Surabaya.

Permasalahan kesehatan di daerah yang saling berbatasan yang memerlukan penangan bersama, terpadu, dan terkoordinir dengan melibatkan berbagai sektor terkait agar masalah bisa diselesaikan secara optimal.

Selanjutnya, ‘Kajian Strategi Model Inovasi Pelayanan pada Puskesmas Rawat Inap di Jatim’ dipaparkan juga Erna Setiyaningrum SIP MSi dari LPPM Universitas Airlangga Surabaya. Seperti diketahui Puskesmas merupakan Gate Keeper atau kontak pertama pada pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Disisi lain, kualitas pelayanan juga

tidak terlepas dari kebijakan yang ditentukan Dinas Kesehatan sebagai induk dari institusi puskesmas. Menilik hal itu, diperlukan dukungan penuh dari Dinas Kesehatan dalam menerapkan model dan strategi inovasi pelayanan kesehatan puskesmas.

Kemudian ‘Kajian Optimalisasi Pelayanan BPJS pada RSU di Provinsi Jatim’ dipaparkan Gita Arasy Harwida SE Ak MTIX. Dalam paparan itu, masyarakat BPJS cenderung langsung ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Untuk itu, RSUD harus beradaptasi dengan melakukan perubahan dengan menata ulang pola pelayanan sehingga bisa memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat.

Terakhir, ‘Kajian Implementasi Kebijakan Peralihan ASKES ke BPJS terhadap Kinerja Lembaga Pelayanan Kesehatan di Jatim’ dari peneliti Balitbang Jatim, Dr Ir Herrukmi Septa R MM. Selain itu, ada dua narasumber yang turut memberikan masukan dan kritikan dari UNESA Prof Warsono dan perwakilan dari Dinas KesehaQ rac* tan provinsi Jatim.Q

4

PUSTAKA Resensi Buku :

Tajuk

Bumbung Kosong Sukses Besar Coblosan pilkada serentak 2015, mengakhiri hirukpikuk demokrasi di daerah. Hasilnya bisa diketahui sore hari setelah coblosan, melalui hitung cepat lembaga survei independen (berdedikasi). Bahkan perangkaan (persentase perolehan suara) tak jauh beda dengan perkiraan masyarakat luas. Hanya sebagian daerah tergolong “panas” tidak menampilkan hasil akhir, agar tidak menyulut ketegangan sosial. Namun terdapat pula daerah paling “sejuk” karena hanya menampilkan calon tunggal.

Pilkada dengan calon tunggal, merupakan fenomena baru dalam perhelatan demokrasi di daerah. Ini merupakan inovasi hukum hasil ketetapan MK (Mahkamah Konstitusi), setelah menguji materi gugatan terhadap UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada. MK telah mengabulkan gugatan terhadap pasal 49 ayat (9), pasal 50 ayat (9), pasal 51 ayat (2) dan pasal 52 ayat (2). Ke-empat pasal tersebut dinyatakan “inkonstitusional bersyarat.” Khusus pasal 51 ayat (2) dan pasal 52 ayat (2), yang berhubungan dengan calon tunggal.

Dus pilkada dengan calon tunggal, tidak perlu diundur sampai tahun 2017. Melainkan dilaksanakan dengan cara semacam referendum. Semula, UU (Undang-Undang) Pilkada meng-antisipasi situasi calon tunggal, dengan cara mengundur jadwal pilkada. Cara itu dianggap bukan jalan keluar yang logis (dan manjur) mencegah ke-tidak menentukan pilkada. Syukur MK menetapkan jalan lebih logis, sesuai paradigma “lomba” demokrasi.

Pilkada dengan paslon (pasangan calon) tunggal, biasanya disebabkan incumbent sangat kuat, mendominasi popuilaritas (dan kemungkinan elektabilitas). Berbagai survei oleh lembaga survei yang dipublikasikan, maupun survei internal parpol, selalu meng-unggulkan incumbent. Kepala Daerah dengan perkiraan keterpilihan sampai 80%, dan ingin mencalonkan lagi, telah menjadi “momok” pilkada. Akibatnya, tidak ada paslon lain yang berani mencalonkan diri.

Tiga daerah dengan calon tunggal tetap bisa bersamasama melaksanakan pilkada serentak pada 9 Desember 2015. Ketiga daerah itu adalah kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), Blitar (Jawa Timur), dan Timor Tengah Utara (Nusa Tenggara Timur. Ketiganya memenangi pilkada secara telak, dengan perolehan dukungan (mencoblos kotak) SETUJU, lebih dari 80%. Pilkada dengan calon tunggal, juga terkesan lebih sederhana, tidak perlu memajang spanduk dan baliho pasangan calon.

Pada surat suara pilkada calon tunggal, juga tidak ada foto pasangan calon. Pada kertas suara bagian atas tertulis, “APAKAH ANDA SETUJU ATAU TIDAK SETUJU PASANGAN CALON… DAN… MENJADI BUPATI DAN WAKIL BUPATI PERIODE 2015 – 2020.” Dibawah pernyataan tersebut terdapat dua kotak pilihan, masing-masing bertuliskan SETUJU dan TIDAK SETUJU. Kedua kotak itulah yang harus dicoblos salahsatunya.

Hasilnya, seluruh incumbent di tiga daerah memperoleh persetujuan masyarakat. Misalnya, pasangan RijantoMarhaenis Urip Widodo (Ridho), menang telak di Blitar.

Begitu pula di Tasikmalaya, Uu Ruzhanul Ulum (kader PPP) yang berpasangan dengan Ade Sugianto (kader PDIP).

Pasangan ini juga didukung Partai Golkar, PAN, dan PKS. Walau partisipasi masyarakat Tasikmalaya sangat kecil (sekitar 30-an persen) yang hadir di TPS. Pilkada, memang bagai sirkuit lomba, adu meraih suara suara pemilih sebanyak-banyaknya. Sirkuit lomba dibatasi dengan rambu-rambu, berupa UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada (Gubernur, Bupati dan Walikota). Tetapi UU yang diproduksi bersama oleh DPR dan pemerintah, itu memiliki celah. Problemnya, adalah manakala sampai tahun 2017, situasinya tetap calon tunggal. Apakah pilkada akan diundur sampai tahun 2022?

Pengunduran pilkada, pasti tidak elok, dan mengganggu pelaksanaan pemerintahan daerah. UU Pilkada, tidak memiliki cara merespons calon tunggal. Walau secara adagium ke-demokrasi-an, calon tunggal berarti tiada yang berani maju dalam gelanggang pilkada. Mestinya, calon tunggal bisa dikukuhkan sebagai pemenang. Agaknya, politik (demokrasi pilkada) memiliki paradigm lain. n

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Demokrasi Mesti Sejalan Kesejahteraan Masyarakat Demokrasi politik merupakan sarana atau upaya yang harus sejalan dengan tujuan yang harus dicapai yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya. Bagi kita semua, demokrasi bukanlah tujuan, tetapi cara untuk mencapai tujuan bagaimana mensejahterakan rakyat.

Bahwa Indonesia pada Rabu (9/12) lalu juga baru saja menyelenggarakan pemilu kepala daerah secara serentak di sekitar 264 daerah yang tersebar di berbagai wilayah di Tanah Air. Patut disyukuri bahwa pelaksanaan seluruh pilkada serentak pertama di Indonesia itu berlangsung secara aman, tertib, serta tidak ada masalah.

Bahwa kajian Bank Dunia baru-baru ini juga mengumumkan tentang kemiskinan dan ketimpangan perekonomian di dunia, termasuk di Indonesia. Selain itu, setiap hari juga didengar tentang aktivitas terorisme dan radikalisme, se­hingga semakin penting pula bagi demokrasi guna mengatasi beragam hal tersebut. Demokrasi dapat mengatasi hal-hal seperti kemiskinan, ketimpangan, terorisme, dan juga masalah pemerintahan yang efektif.

Pengalaman Indonesia, yang sejak tahun 1950-an meng­ alami demokrasi parlementer yang kemudian dilanjutkan dengan demokrasi terpimpin hingga demokrasi terbuka seperti sekarang ini. Pengalaman Indonesia juga menjadi pengalaman masing-masing negara yg hrs diambil manfaat sebak-baiknya. Demokrasi harus memberikan manfaat.

Demokrasi ekonomi tidak terpisah dengan demo politik.

Bahwa untuk menyelaraskan demokrasi ekonomi yang sejalan dengan demokrasi politik memiliki sejumlah hal yang menjadi kendala seperti korupsi dan kebijakan keliru yang tidak demokratis. Untuk itu, demokrasi juga harus memberikan inovasi dan dorongan serta juga bisa memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga untuk maju.

Apalagi, kajian Bank Dunia juga menunjukkan bahwa satu persen dari golongan terkaya di RI ternyata menguasai lebih dari 50 persen kekayaan nasional. Demokrasi harus menuju kesejahteraan, bukan saja deokrasi untuk demokrasi.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

Pendiri : Alm. H. Moch. Said Dewan PenasIhat: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Jumat Wage, 11 DESEMBER 2015

Mengubah Takdir di Kehidupan Kedua Kita mengenalnya sebagai mati suri. Para pakar mengatakan bahwa orang yang mati suri pada hakikatnya belum mati. Orang yang mati suri memang mengalami berhentinya detak jantung dan napas layaknya orang mati, namun sesungguhnya ada sedikit aktivitas dalam saraf di otak yang membuatnya tersadar dari mati suri. Sebagian ilmuwan menganggap mati suri sebagai peristiwa masuknya manusia ke alam mimpi yang sangat dalam (hal. 12).

M

aka tak berlebihan kiranya jika kita men­ ganggap orang yang mengalami mati suri sama halnya dengan berwisata ke alam kubur. Tentunya, se­ telah mengalami kesempatan kehidupan kedua, manusia akan memanfaatkan kesempatan terse­ but untuk senantiasa berbuat kebajikan. Sehingga terjadilah perubahan besar dalam hidupnya lan­ taran ia su­ dah mengeta­ hui apa yang kelak akan terjadi pa­ danya setelah ia benar-benar mati. Buku ini akan banyak menceritakan kisah-kisah mereka yang pernah menga­ lami mati suri, baik dari me­ reka yang bisa mengambil hik­ mahnya maupun yang kemudian masih kukuh dengan keyaki­ nannya semula.

Sebutlah saja kisahnya Wati, seorang perem­ puan asal Jawa Barat yang tergoda perselingkuhan de­ ngan pemuda yang kerap nongkrong di dekat rumahnya.

Perbuatan buruknya ini berakhir dengan kehamilan yang tak

pernah diketahui suami pertama.

Titik balik terjadi ketika Wati akhirnya mengalami kesulit­an dalam proses persalinan yang mengakibatkan kematiannya.

Tak ada yang mengira bahwa dalam kematiannya tersebut Wati mengalami sebuah siksaan berat di sebuah tempat yang tak ia ketahui di mana.

Ia berjuang keras untuk bisa keluar dari ruang penyiksaan tersebut. Dan ketika akhirnya ia berhasil lepas dari ruang penyiksaan tersebut, keluarga yang dulu pernah dikhianat­ inya menangis tersedu-sedu di hadapan jasadnya yang katanya hendak dikubur. Wati pun buruburu meminta maaf kepada suaminya dan berjanji tak akan mengulani perbuatan nistanya (hal. 42).

Buku ini menyajikan kisah-ki­ sah mati suri dari beragam orang yang tak hanya memiliki beragam masa lalu yang kelam. Orangorang yang sering berbuat baik selama hidupnya, dikisahkan se­ lalu mendapatkan pengalaman yang menyenangkan ketika mengalami mati suri. Entah itu tiba-tiba memiliki istana dan taman yang luas, menemukan cinta sejati dalam perjalanan ke alam kematian, mendapat­ kan jamuan di sebuah tempat yang menyenangkan, ada juga yang bertemu leluhur dan mendapatkan nasihat-nasi­ hat bijak yang bisa mengubah hidupnya menjadi lebih baik.

Semua kejadian yang dialami oleh mereka yang pernah mati suri—buruk maupun baik, merupakan cerminan balasan atas segala per­ buatan buruk yang pernah dilakukan. Demikian pula sebaliknya.

Ternyata tak semua orang bisa mengambil pela­ jaran dari kematian (suri) yang pernah dialaminya.

James Randi, seorang pesulap ternama asal Kanada, menutur­ kan pernah mengalami mati suri setelah mabuk berat. Namun ternyata kejadian itu hanya dianggapnya sekadar ketidak sa­ daran diri yang bisa dialami oleh siapa pun. Setelah pensiun dari profesinya, Randi bahkan rajin mengisi seminar dan menulis buku tentang penolakan terh­ adap hal-hal mistis baik hantu, takhayul, hingga ajaran agama (hal. 98).

Serupa dengan kisah Carl Gustav Jung, salah satu tokoh penyusun teori kesadaran emo­ sional manusia. Pada Januari 1944, Jung mengaku pernah men­ galami mati suri ketika menderita serangan jantung. Selama be­ berapa jam, Jung mengaku telah mengunjungi beberapa tempat di dunia hingga akhirnya sampai di luar bumi. Pada saat itu belum ada misi ruang angkasa, namun Jung dapat menggambarkan wujud planet kita yang bulat, dipenuhi warna biru samudera, dsb. Meski ia kemudian menulis­ kan semua pengalaman ajaibnya itu secara detail, namun Jung tetap tidak meyakini Tuhan se­ bagaimana yang diajarkan agama (hal. 105).

Dengan menghadirkan kisahkisah mati suri dari dua perspektif berbeda seperti di atas, tampaknya buku ini coba meletakkan kembali penilaian kritis terhadap pem­ baca. Kepercayaan akan adanya kehidupan setelah kematian, tetap menjadi kualitas penentu kadar iman seseorang. n

Judul Buku : Pelajaran dari Alam Kubur Penerjemah : Syamsuddin bin Salim al-Qalyubi Penerbit

: Penerbit DIVA Press

Cetakan

: Pertama, September 2015

Tebal

: 188 halaman

ISBN

: 978-602-0806-33-4

Peresensi : Nur Hadi

Resensi Buku :

S

Landasan Menjadi Perempuan Mulia

osok perempuan tak per­ nah lenyap oleh perbin­ cangan zaman dan pole­ mik di dalam lingkungan masyarakat. Perempuan tak lain merupakan makhluk terindah dan sangat berharga. Namun, jika salah dalam merawat dan men­ jaganya, maka perempuan akan menjadi sangat jelek dan tiada nilainya. Ibarat batu akik yang belum diasah. Jika batu terse­ but diasah oleh ahlinya, maka akan menjadi cincin yang sangat menawan dengan harga yang sangat mahal. Tapi, jika yang mengasah batu itu bukan ahlinya, maka batu itu akan jelek dan tidak sempurna. Begitulah ibarat kaum perempuan secara seder­ hana. Maka dari itu, perempuan harus pandai-pandai menjaga diri agar ke­ muliaannya tidak sirna dari dalam dirinya.

Buku ini hadir di te­ ngah-tengah kita sebagai upaya untuk memelihara dan menambah kemuliaan so­ sok perempuan di dunia hingga akhirat. Karya ini dimulai dengan sebuah permenungan tentang hakikat perjuangan se­ orang ibu sebagai seorang perem­ puan yang te­ lah melahirkan umat manusia.

Tanpa seorang perempuan se­ bagai perantara, umat manusia tidak mungkin ada di dunia ini. Atau jika bukan seorang perempuan yang melahirkan, tak mungkin seorang

manusia ingin lahir dari seekor binatang. Begitulah, perempuan pada hakikatnya sangat mulai dan harus dimuliakan.

Sejarah mencatat bagaimana Hawa diciptakan bukan hanya untuk menemani nabi Adam, tapi lebih dari itu demi masa depan kehidupan umat manusia.

Dunia pun tak bisa bungkam tentang sosok Khadijah yang senantiasa menopang perjuang­ an dan perjalanan Rasulullah Saw. dalam menegakkan kalimat tahlil. Selain itu, masih banyak perempuan hebat yang tercatat dalam sejarah peradaban manu­ sia (hlm. 11).

Melihat fakta sejarah yang pernah terjadi di masa yang lalu, tentu

banyak kaum perempuan yang terinspirasi dan ingin menjadi seperti mereka pada zamannya.

Namun, apalah daya, perg­ erakan zaman selalu membawa ujian dan cobaan yang berat bagi kaum perempuan untuk menjadi mutiara yang sangat berharga.

Berbagai persoalan dan tan­ tangan harus dihadapi dengan niat kuat dan tekad yang bulat.

Menjadi seorang perempuan yang mulai tak lain satu dari sekian kunci kerukunan umat manusia.

Kiprah wanita dewasa ini di bidang profesional kerja cukup terbilang mengalami perubahan yang drastis. Tidak sedikit dari mereka yang memilih profesi seperti para pria pada umum­ nya. Dahulu, mungkin janggal kita melihat wanita menjadi kondektur. Kini, pemandangan itu sering kita jumpai di tengah lalu lintas ibu kota dan tidak menjadi hal yang janggal bagi kita semua (hlm. 47).

Bukan hanya menjadi se­ orang kondektur, tapi ban­ yak di antara mereka yang menjadi pengusaha sukses.

Sebenarnya hal ini bukan persoalan yang mendasar, dulu Khadijah juga seorang pengusaha. Tetapi, di era modern saat ini kaum perem­ puan gagal dalam memahami karakter putra-putrinya.

Sehingga, mereka telan­ tar dan hidupnya kurang terurus serta tak banyak mendapat perhatian sebagai arah perjalanan hidup agar

lebih cemerlang. Maka dari itu, suatu cerminan perempuan mulia kembang bidadari surga adalah jangan sampai lengah untuk tahu tentang kehidupan anak-anak, beban yang mereka rasakan, te­ kanan hidup yang mereka alami, dan akhirnya mereka memilih jalan yang salah.

Kodrat seorang perempuan tidak boleh dihindari, karena hal itu akan berdampak buruk, baik bagi dirinya sendiri atau bahkan kepada orang lain dan lingkungan sekitar. Misalkan memberikan perhatian penuh kepada anak-anaknya agar men­ jadi generasi yang gemilang dan pribadi yang mulia. Kenakalan remaja bukan serta-merta kare­ na mereka bergaul dengan orang yang salah. Tapi, umumnya mer­ eka kurang perhatian dari orang tua, khususnya seorang ibu. Dari itulah, seorang perempuan harus berada di jalur kewajibannya agar mereka menjadi perempuan mulai, baik di mata Tuhan atau manusia.

Karya ini berisi tentang suatu nasihat yang perlu diejawantah­ kan dan diimplementasikan oleh kaum perempuan dalam kehidu­ pan sehari-harinya. Wejanganwejangan di dalam buku ini akan memandu para kaum perempuan agar menyadari kodratnya seba­ gai seorang yang memiliki emas permata dalam dirinya. Peringa­ tan yang disajikan dalam buku ini merupakan sebuah permenungan diri bagi kaum perempuan demi untuk melihat dirinya sebagai ibu generasi muda dan bangsa. n

Judul

: Tutorial Menjadi Bidadari Dunia Akhirat

Penulis

: Emha Al Bana

Penerbit

: DIVA Press

Cetakan

: I, Oktober 2015

Tebal

: 180 hlm; 14 x 20 cm

ISBN

: 978-602-255-949-8

Peresensi

: Junaidi Khab

Pecinta Baca Buku Asal Sumenep, Lulusan UIN Sunan Ampel Surabaya.

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Per­usahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Jumat Wage 11 DESEMBER 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

5

Kalah, Berkah Tempuh Jalur Hukum

KELANA

Kejari Bagi Botol Minuman dan Brosur Gresik, Bhirawa Peringatan Hari Anti Korupsi yang jatuh pada Kamis (10/12), kemarin, Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik, telah membagi minuman yang ditempel brosur kepada para pengguna jalan baik anak sekolah, pengendara mobil maupun sepeda montor.

Kegiatan dilakukan sekitar pukul 10.00 Wib, di perempatan lampu merah di bunderan GKB Gresik. Dipimpin oleh Lutchas Rohman Kasi Intel Kejari Gresik, yang di ikuti oleh puluhan pegawai kejari. Pembagian botol minuman yang di tempel brosur bertuliskan “Sedikit atau banyak tetap aja namanya korupsi” dibagikan setiap pengguna jalan yang berhentin di lampu merah.

“Awalnya tadi saya kaget, karena kami mengira ada operasi sehingga sedikit waswas. Setelah tahu dikasih botol minuman yang di tempeli brosur anti korupsi, saya jadi lega. Pada dasarnya kami sepakat penuntasan dan pemberantasan korupsi, sebab itu musuh negara. Kami berharap penegak hukum serius, sehingga negara ini bisa bebas dari korupsi,” kata Inul pengendara sepeda montor yang akan menuju kerjanya di Jalan Veteran.

Menurut Kasi Intel Kejari Gresik, Lutchas Rohman, peringatan hari anti korupsi yang diperingati setiap tahun. Pada tahun ini berbeda, yaitu dengan mebagikan botol minuman dibungkus brosur.

Harapannya setelah minum, masyarakat bisa membaca brosur, bila menemukan atau mengetahui tindak korupsi bisa langsung dilaporkan ke kejaksaan.

“Masyarakat sebagai partner, dimanapun mereka menemukanya bisa melapor dan mengimformasikan pada kami.

Kami berharap informasi ini, nantinya bisa disebarluaskan masyarakat hingga pelosok daerah. Sehingga bila ada yang akan bertidak korupsi menjadi takut, karena takut akan di proses dan masuk penjara,” ujarnya.Q kim

Gresik, Bhirawa Kekalahan pasangan calon (Paslon), Husnul Khuluq-Achmad Rubaie ( Berkah ), atas penghitungan cepat (quick count) Pilbup Rabu (9/12) kemarin atas pasangan Sambari-Qosim (SQ) berbuntut panjang.

Pihak Berkah menolak hasil pemilihan Kepala Daerah (Pilkada Gresik), karena banyak terjadi pelanggaran saat berlangsungnya coblosan sehingga pilbup berlangsung tidak jujur dan adil. Karena persoalan tersebut, pihak Berkah akan menempuh jalur hukum.

Ahmad Rubaie pada wartawan mengatakan menolak hasil pilbup tersebut setelah

pihaknya menemukan politik uang yang tersistem, terstruktur di tempat pemungutan suara (TPS).

Bukti nyata dengan tertangkapnya, dua pelaku pembagi uang yang kini masih dalam proses di Panwaslu Gresik.

“Perkara itu akan kami terus ke pengadilan. Kami menganggap proses pelaksanaan Pilkada Gresik. Jelas-

jelas melanggar konstitusi, dan keluar dari azas luber dan jurdil. Sehingga kita tidak bisa terima, apapun hasilnya,” tegas Rubaie.

Atas peristiwa tersebut, kepada tim Rubaie mengimbau agar tim pemenangannya (saksi) tetap selektif dan fokus, memantau hasil rekapitulasi suara yang saat ini dilakukan di tingkat kecamatan, atau panitia pemilihan kecamatan (PPK), juga mengimbau tidak usah menandatangani hasil tersebut, karena banyak ditemukan kecurangan di tiap-tiap TPS. “Apapun hasilnya nanti,

tim Berkah tetap tidak terima dan akan menempuh jalur hukum dengan melakukan gugatan. Semoga dalam gugatan tersebut, nanti ada keadilan bisa berpihak pada Berkah. Karena kecurangan yang dilakukan, sudah tersetruktur,” ujarnya.

Menurut Rubaie, pelaksanaan coblosan kemarin semua paslon berjalan sesuai koridor demokrasi, apapun hasil pihak nya akan menerinya secara lapang dada. Namun yang terjadi dilapangan beda, proses pilkada belum berjalan kecurangan secara struktur dan masif sudah terjadi. “Se-

Pemkab Hidupkan Citizen Jurnalism

Kembangkan Kawasan Barat, Pemkot Bangun Jalan Lingkar Kota Mojokerto, Bhirawa Pemkot Mojokerto membidik mengembangkan pembangunan kawasan barat. Selama ini kondisi Kota Mojokerto bagian barat masih menjadi kawasan sepi dibanding kawasan timur..

“Tahun depan, kita rencanakan sekaligus pemetaan untuk pembangunan jalan lingkar barat,” papar Kepala Bappeko Mojokerto Harlistyati, Kamis (10/12) kemarin.

Kawasan barat yang bakal dikembangkan tersebut meliputi Kelurahan Surodinawan, Blooto dan Kelurahan Pulorejo yang ketiganya masuk dalam wilayah Kecamatan Prajurit Kulon.

Kawasan ini akan dibuka dengan membuka jembatan Pulorejo-Blooto yang menjadi jalan pintas selesai dibangun.

Harlis tidak menampik program pembukaan jalan itu butuh anggaran besar.

Untuk menekan biaya tersebut, lanjut Harlis, Bappeko merubah set plant yang sudah sempat disusun.

“Sebenarnya pembangunan kawasan barat itu telah menjadi set plant pemda.

Jika diterapkan sesuai rencana maka menguras anggaran daerah. Karenanya Pak Wali meminta agar sedikit mengubah rancangan awal dengan meminimkan pembebasan lahan warga,” tambahnya.

Karenanya, pemkot memprioritaskan pengalihan alur jalan yang melalui lahan warga dengan jalur baru di lahan milik pemkot. “Alur yang melewati tanah warga kita rubah dengan mengganti jalur di lahan kita sendiri. Tahun 2017 kita pastikan dimulai,” ujarnya.

Dengan dimulainya pengembangan kawasan barat, ia berharap tujuan pemerataan keramaian, investasi dan menyerap tenaga kerja bisa terwujud.Q kar

hingga dalam waktu dekat akan melakukan gugatan, sekarang masih dilakukan penyusunan,” tuturnya.

Perlu diketahui, bahwa dari lingkaran Surve Indonesia ditampilkan di pos pemenangan SQ dijalan Proklamasi Gresik. Sambari Halim Radianto-Mohammad Qosim (SQ), yang di berangkatkan oleh PKB dan partai Demokrat unggul dengan angka 70.08 persen. Paslon Husnul KhuluqRubaie (Berkah) dengan angka 28.18 persen dan 1.74 persen untuk paslon nomor urut 3, Ahmad Nurhamim- Junaidi (Arjuna). Q kim

Salah satu petugas kepolisian melakukan razia mamin di salah satu hiper market, Kamis(10/12) kemarin.

kariyadi/bhirawa

Dinkes Razia Mamin Jelang Natal Temukan Makanan Kadaluwarsa dan Kerupuk Berkutu Kota Mojokerto, Bhirawa Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Mojokerto menggelar razia makanan dan minuman (mamin) yang dijual di sejumlah super market, Kamis (10/12) kemarin. Razia yang digelar bersama tim gabungan itu, dilakukan menjelang natal dan tahun baru yang biasanya penjualan mamin melonjak.

Sejumlah swalayan, minimarket, supermaket hingga toko roti di wilayah Kota Mojokerto tak luput dari razia yang digelar petugas gabungan yang terdiri dari dinkes, Satpol PP, Polisi, Perijinan dan bagian hukum.

Dari sasaran yang disusun, terdapat 22 swalayan, minimarket, supermaket hingga toko roti di dua kecamatan ini menjadi sasaran razia.

Kabid Pelayanan Kesehatan (Yankes) Dinkes Kota Mojokerto,

Rini Utami menjelaskan, tujuan razia mamin untuk mengamankan masyarakat dari segala bentuk makanan tidak kayak konsumsi.

“Terutama menjelang Natal dan tahun baru, banyak beredar makanan dalam bentuk parcel,” ungkapnya usai razia kemarin.

Jika ditemukan mamin kadaluarsa, lanjut Rini, petugas membawa sebagai barang bukti. Sementara pengelola akan dipanggil untuk dilakukan pembinaan terkait penemuan petugas tersebut. Pihaknya yakin masyarakat akan semakin berhati-hati serta teliti sebelum membeli mamin.

“Perhatikan tanggal kadaluwarsa, kondisi kemasan serta tabel kelengkapan bahan baku yang digunakan,” tegasnya.

Dalam razia kemarin, petugas menemukan sejumlah makanan dalam kemasan kaleng rusak.

Tak hanya makanan dalam kemasan kaleng rusak, petugas gabungan juga menemukan krupuk produksi home industri dalam keadaan berkutu.

Di minimarket Jalan Empu Nala, petugas juga menemukan kecap kemasan plastik dan botol rusak serta roti kadaluarsa.

Sementara di swalayan Kranggan, Kecamatan Prajuritkulon, petugas juga menemukan 10 bungkus krupuk berkutu produksi home industri meski belum kadaluarsa.

Dari 22 swalayan, minimarket, supermaket hingga toko roti yang dirazia, tujuh diantaranya ditemukan makanan yang tidak layak konsumsi. “Diantaranya, kemasan bocor, telur izin habis, izin edar tidak sesuai dan rusak, kaleng penyok, tidak ada tanggal kadaluarsa, krupuk berkutu,” ungkapnya. Q kar

Sidoarjo, Bhirawa Kebutuhan masyarakat akan informasi semakin hari semakin berkembang. Munculnya teknologiteknologi maju saat ini juga mempengaruhi ketergantungan individu akan informasi di sekitarya. Oleh karena itu, mengakses media massa menjadi bagian dari rutinitas harian penting masyarakat.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui P3M (Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat) mendorong kepada masyarakat untuk bersama-sama ikut mengontrol program pemerintah, dengan cara memanfaatkan media informasi dan komunikasi yang ada, dengan menghidupkan program pelatihan citizen jurnalism.

Permasalahan tersebut telah dibahas oleh Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Pemkab Sidorajo dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi P3M di Gedung Balai Diklat Sidoarjo, yang dibuka secara langsung oleh Kabag Humas dan Protokol Sekretariat Pemkab Sidoarjo Machmudi Alie SH. Kabag Humas dan Protokol Machmudi Alie, Kamis (10/12) mengatakan peran masyarakat melalui kritik tulisan dalam pengawasan program pembangunan perlu dihidupkan kembali. Tujuannya agar muncul kontrol dan pengawasan langsung dari masyarakat, karena hal ini sangat baik bagi proses demokrasi pembangunan.

Lanjutnya, Pemkab Sidoarjo melalui P3M saat ini sedang melakukan pelatihan kepada masyarakat bagaimana cara menjadi ‘citizen jurnalism’ dan apa manfaatnya bagi masyarakat. “Jadi Monev dan pelatihan ini akan dilakukan di kecamatankecamatan bersamaan dengan program Kelompok Informasi Masyarakat (KIM),” jelas Machmudi Alie.

Penyiar radio Suara Surabaya (SS) Aries Widojoko yang narasumber menjelaskan kalau dulu media massa terbagi menjadi dua media cetak dan media elektronik, namun saat ini muncul media baru (new media) yang membawa perubahan pula dalam masyarakat.

Kondisi sekarang ini, setiap warga negara dapat menjadi citizen journalism melalui media online.

Namun, siapkah kita menjadi citizen journalism yang tetap bisa menjaga keakuratan berita ?

“Berbekal pengetahuan dan keingintahuan yang tinggi setiap orang dapat menjadi citizen journalism yang baik,” katanya. Q ach

achmad suprayogi/bhirawa

Narasumber saat memaparkan meteri citizen jurnalism dihadapan peserta.

BNN Sidoarjo Membentuk Relawan Anti Saiful Ilah Siap Akomodir Visi Misi Paslon Lain Narkoba di Tenggulunan Masyarakat Desa Ental Sewu, Buduran, diimbau oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sidoarjo, juga ikut terlibat dalam Program Pencegahan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Ini dikarenakan, saat ini negara Indonesia sedang dalam kondisi darurat Narkoba.

Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNK Sidoarjo, Kompol Agus Suwandi SH, mengatakan karena itu dalam masalah P4GN, maka tidak bisa dibebankan pada petugas BNN dan Polisi saja.

Namun semua kalangan masyarakat juga harus terlibat. ‘’Maka semua masyarakat di Sidoarjo harus bisa ikut dalam program P4GN, misalnya lewat menjadi relawan Satgas anti Narkoba,’’ kata Agus, saat menyampaikan arahannya saat pelatihan penanggulangan Narkoba kepada Satgas anti Narkoba pada kelompok masyarakat rentan di Desa Tenggulunan, Candi, belum lama ini.

Narkoba di Indonesia harus dicegah. Sebab menurut anggota Polisi ini tidak ada yang tidak mungkin saat ini untuk tidak pakai Narkoba.

Fakta telah membuktikan seorang in-

Kasi Pencegahan dan Pemberantasan BNNK Sidoarjo, Kompol Agus Suwandi, mengajak para warga desa Tenggulunan , Candi, turut serta dalam memberantas Narkoba jadi relawan anti Narkoba ali kusyanto/bhirawa

telektual di negara ini juga ada yang tertangkap karena memakai Narkoba. ‘’Banyak anak sekolah pakai pil koplo, juga ada oknum guru, Polisi anggota dewan juga memakai, saat ini memang sudah darurat Narkoba, siapa yang memakai akan diproses hokum, maka awas kecanduan,’’ tegasnya.

Maka bagi yang kecanduan Narkoba, harus direhabilitasi supaya sembuh. Sebab pecandu itu orang sakit. Orang yang jadi pecandu dan pengedar itu awalnya tidak tahu, mereka dibohongi, kena bujuk rayu. ‘’Maka mari kerja sama yag baik, dalam mencegah dan memberantas Narkoba, saat ini yang menjadi pahlwan adalah mereka yang dengan sukarela tanpa pamrih mengorbankan semangat untuk menjadi pahlawan anti Narkoba,’’ katanya.

Makai Narkoba memang bisa untuk pengobatan, tapi jangan sampai disalahgunakan. Supaya kita selamat dunia akhirat. Bagi yang kena kasus Narkoba, sesuai UU 35/

2009 hukuman paling rendah vonis 4 tahun bahkan bisa kena vonis hukuman mati. Disampaikan, dari 3 Lapas yang berada di Kab Sidoarjo, rata-rata sekitar 60 persen banyak karena kasus Narkoba.

Dari kejadian, selama ini Indonesia banyak dapat selundupan Narkoba diantaranya dari Tiongkok, Malaysia, Singapura dan India. Barang bahaya ini lewat terminal udara dan laut. Di Jawa Timur, semua barang yang akan terdistribusi harus lewat Sidoarjo. Baik itu udara, darat dan laut.

Agus Suwandi SH, mengimbau pada para anggota anggota relawan anti Narkoba, bila ada teman, saudara dan tetangga ada indikasi mempakai Narkoba, maka disilakan untuk menghubungi BNNK Sidoarjo, agar bisa segera di rehabilitasi.

Disampaikan Agus, untuk membentuk Satgas Anti Narkoba, sedikitnya perlu anggota 20 personil.

Untuk menjadi Satgas Anti Narkoba ini, kata Agus perlu peran serta dan komitmen masyarakat. Q kus.adv

Sidoarjo, Bhirawa Setelah dinyatakan menang secara Quick Count dengan suara mutlak 59.20 persen, Paslon Saiful Ilah-Nur Ahmad Syaifuddin, siap mengakomodir program dan visi misi yang dianggap baik dari para Paslon lain untuk dilaksanakan demi kepentingan rakyat Sidoarjo.

Komentar tersebut disampaikan oleh Calon Bupati Saiful Ilah SH M Hum usai dikunjungi oleh Paslon yang kalah. Diantaranya Paslon nomor 4 (Warih Andono-Imam Sugiri), Paslon Nomor 1 (MG Hadi Sutjipto SH MM-Abdul Kholik MM) di kediaman Saiful Ilah, kemarin(10/ 12) di Jl. Malik Ibrahim no. 45 Sidoarjo.

Usai mengucapkan selamat atas kemenangan Saiful Ilah, MG Hadi Sutjipto bersama istrinya Nanik Trisnaini dan beberapa timnya mengatakan, tujuan ketemu Saiful Ilah dalam rangka ingin mengucapkan selamat kepada Saiful Ilah.

“Bagaimanapun juga kami telah bersama-sama membangun dan memimpin Sidoarjo.

Oleh karena itu kami berkewajiban memberikan ucapan selama dan dukungan moral kepada pemenang, agar bisa memimpin Sidoarjo dengan baik hingga lima tahun mendatang,” jelas MG Hadi Sutjipto.

Sebelumnya, kedatangan Warih Andono yang didampingi Ketua Fraksi Golkar di DPRD,

achmad suprayogi/bhirawa

Saiful Ilah saat menyambut kedatangan MG Hadi Sutjipto bersama istrinya Nanik Trisnaini, kemarin.

Khoirul Huda juga ingin memberikan selamat sekaligus bersilaturahmi. Kita sudah melalui kompetisi Pilkada yang fair, kehendak rakyat sudah terlihat.

Kita legowo, Pilkada sudah berjalan lancar dan kondusif. “Sekarang sudah saatnya untuk segera bersama-sama membangun Sidoarjo lebih maju lagi,” katanya.

Sedangkan Saiful Ilah sendiri juga menyambut baik atas kedatangan para Paslon lain yang belum mendapatkan kesempatan untuk memimpin Sidoarjo. Ia juga menyampaikan kalau program dan visi misi Paslon yang lain juga cukup baik, oleh karena itu dirinya siap mengakomodir untuk membangun Sidoarjo menuju masa depan yang lebih baik lagi. “Banyak program-progam yang baik, perlu kita pakai untuk kebaikan Sidoarjo,” katanya.

Disamping siap mengakomodir program atau visi misi para Paslon, Saiful Ilah juga mengaku masih akan melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang belum dituntaskan. Diantaranya akan melanjutkan gedung serbaguna, juga membangun gedung Dharmawanita dan gedung kesenian yang selalu diminta oleh warga.

Karena dulunya sudah pernah ada dengan wanita, sekarang masyarakat minta untuk diwujutkan lagi. “Makanya nanti akan kita bangunkan gedunggedung yang diminta oleh masyarakat itu,” katanya.Q ach

JAWA TIMUR

6

Jumat Wage 11 DESEMBER 2015

Jumlah Golput Pilkada Tuban Capai 57 Persen Panwaslih Salahkan KPUK Tuban, Bhirawa Mengejutkan memang, hampir sebagian besar warga wilayah yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 9 Desember 2015 kemarin partisapiasi pemilihnya menurun, bahkan ada yang sampai dua kali lipat dibanding pilkada sebelumnya, tak terkecuali di Kabupaten Tuban.

Masyarakat yang memiliki hal pilih tapi tidak digunakan atau Golongan Putih (Golput) dari data perhitungan sementara yang dilakukan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Tuban diperkirakan mencapai 57 persen atau partisipasi pemilih di Pilkada Tuban kali ini sangat rendah. "Hitungan sementara kami, angka golput sekarang masih dikisaran 57 persen," kata Ketua KIPP Tuban, Aris Deni, (10/12).

Data sementara KIPP, selain Golput, perhitungan suara yang sah (kurang dari 43 persen) masih diungguli Pasangan Calon (Paslon) Petahana (Incumbent), H. Fathul Huda dan Ir.H.Noor Nahar Hussein, M.Si (HudaNoor) sebanyak 61 persen, dan sisanya paslon jalur independen, Zakky Mahbub,SH.I dan Dra. Dwi Susiantin Budiarti (Zadit) dengan prosentase 38,8 persen. "Masih sangat dimungkinkan untuk berubah dan berkembang, karena ini hitungan sementara kami, " jelas Aris Deni.

Penyebab banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih dalam analisa KIPP, di antaranya faktor ketidakpuasan publik atas jalannya pemerintahan. Selain itu, yang cukup berpengaruh adalah berkembangnya isu, bahwa paslon independen disinyalir merupakan paslon bayangan dari paslon

petahana. Sehingga masyarakat semakin enggan menggunakan hak pilihnya. "Dengan hal tersebut, membuat warga berpikir percuma mempergunakan hak pilihnya," terang Aris Deni.

Sementara dalam hitungan sementara Tim Pemenangan HudaNoor di Kantor DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Tuban, Jl. Wahidin Sudorohusodo mendapatkan 60,83 %, sementara Zadit mendapat 39% dari 936.768 daftar pemilih tatap (DPT). "Alhamdulillah, itu data sementara dari rekap tim kami, untuk kepastianya kita nunggu hasil rekap dan keputusan KPUD Tuban," kata HM. Miyadi, S.Ag, MM ketua Tim Pemenangan HudaNoor (10/ 12).

Miyadi juga mengungkapkan, data tersebut belum termasuk tiga kecamatan yang belum selesai melakukan penghitungan yang direkap tim kecamatan. Tiga kecamatan tersebut diantaranya Kecamatan Kerek, Kecamatan Tuban, dan Kecamatan Plumpang.

Sementara itu, hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari Tim Zadit terkait klaim suara yang didapat Timnya, Ketua Tim Zadit, Mastain, berulang kali saat dikonfirmasi terdengar nada sambung aktif, tapi tidak diangkat. Begitu pula pesan singkat yang dikirim tak dibalas.

KILAS JATIM

Gubernur Kembali Coret Usulan Mobdin Dewan Kota Kediri, Bhirawa Gubernur Jawa Timur Soekarwo kembali mencoret usulan anggaran untuk pengadaan Mobil Dinas (Mobdin) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kediri dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016.

Pencoretan ini dilakukan setelah Gubernur memberikan evaluasi terkait hasil pembahasan APBD 2016 . Diungkapkan Sekretaris Kota Kediri Bu Dwi Sunu bahwa dari hasil evaluasi Gubernur Jawa Timur tidak ada perubahan yang spesifik.

"Hanya saja gubernur meminta alokasi anggaran untuk pengadaan mobil dinas sebanyak 19 unit senilai 4 koma 3 milyar untuk dialihkan ke kebutuhan lain yang lebih penting dan bermanfaat bagi masyarakat," ungkap Sekota.

Namun meskipun Mobdin Dewan dicoret, Gubernur Jatim menyetujui untuk lanjutan pembangunan tiga mega proyek yang sempat beberapa tahun mandeg akibat proses hukum, Sekkota mengaku Gubernur menyetujui untuk dilanjutkan proses pembangunannya. "Sementara untuk kelanjutan proses pembangunan tiga mega proyek Gubernur menyetujui untuk melanjutkan pembaangunannya," terangnya.

Sementara itu diketahui, sebelumnya pengadaan Mobdin untuk anggota DPRD dulu sempat diusulkan dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2015 bahkan saat itu , usulan mencapai 6 milyar lebih namun ditolak Gubernur.Q van

Salahkan KPUK Sementara itu, muncul anggapan, rendahnya partisipasi disebabkan sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Tuban tidak efektif sehingga tidak mampu menjaring partisipasi warga Tuban yang hampir setengah dari umlah warga yang memiliki hak pilih.

“Dari pandangan kami sebagai pengawas, tingginya Golput bisa jadi dari segi sosialisasi yang tidak banyak atau belum mampu memberikan pengaruh kepada warga agar datang ke TPS, Ini termasuk rendah, dibanding Pilkada tahun 2011. Saat itu Golput hanya 23,76 persen dan warga yang menggunakan hak pilihnya mencapai 76,24 persen,” kata Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Tuban Sulamul Hadi.

Terpisah, komisioner KPUD Tuban Divisi Sosialisasi, Yayuk Dwi Agus Sulistyo Rini yang dikonfirmasi soal sosialisasi yang dinilai belum mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat, pihaknya memastikan jika sosialisasi yang dilakukan sudah maksimal. Selain itu sosialisasi juga sudah dilakukan oleh jajaranya hingga tingkat bawah hingga hari pelaksanaan coblosan.

“Saya pikir sosialisasi yang dilakukan KPU sudah maksimal, bahkan kami masih sosialisasi dihari yang sama coblosan dan meminta warga menggunakan hak pilihnya melalui Mushola dan Masjid, setelah berkeliling di sore hari sebelumnya,” jawab Yayuk.

Pernyataan berbeda justru diungkapkan Ketua DPRD Tuban

khoirul huda/bhirawa

Sosiliasi yang tidak mkasimal yang dilakukan oleh KPUK disinyalir sebagai penyebab rendanya partisipasi pemilih.

Miyadi, menyikapi minimnya partisipasi masyarakat, menurutnya minimnya partisipasi lebih disebabkan kurangnya kesadaran berpolitik masyarakat.

Sehingga mereka enggan datang ke TPS dan memilih melakuka aktifitasnya masing-masing daripada menyalurkan hak pilihnya.

“Kalau saya menyikapi kesada-

ran berpolitik masyarakat yang masih rendah,” kata Miyadi.

Namun begitu Miyadi cukup bangga dengan sebagian warga Tuban yang masih mau datang ke TPPS, sebab pilkada Tuban tahun ini menurut pengamatanya cukup bersih dari aksi kecurangan, bahkan tidak diketahui indkasi politik uang.

Dia menyimpulkan partisipasi warga sebanyak 52 persen itu murni atas kesadaran sendiri.

“Saya mengapresiasi 52 persen warga Tuban yang mau datang ke TPS, dan yang saya ketahui tahun ini bersih sehingga yang ke TPS itu murni kesadaran bukan karena ada Vitamin (politik uang),” kata Miyadi.Q hud

PLN Area Bojongeoro Selesaikan Korban Puting Beliung Tidak Dapat Bantuan Dana 78 Persen Rasio Desa Berlistrik Nganjuk, Bhirawa Bantuan korban bencana alam tidak kunjung diterima hingga 8 bulan, Nur Iksan (40) warga Desa Kerep Kidul Kecamatan Bagor, mendatangi kantor Bandan penanggulangan bancana daerah (BPBD) Kabupaten Nganjuk. Lelaki pemilik took kelontong ini meminta kejelasan terkait proposal bantuan yang diajukan pada bulan April 2015 lalu.

Dari penuturan Nur Iksan, kios miliknya pada bulan April lalu terkena bencana puting beliung.

Akibatnya kios yang berada di jalan Madiun-Surabaya tepatnya di Desa Kerep Kidul Kecamatan

Bagor porak poranda, terutama pada bagian atap yang terbuat dari asbes hancur.

Atas petunjuk salah seorang pegawai BPBD, Nur Iksan diminta untuk mengajukan proposal guna mendapatkan bantuan bencana yang menimpa kiosnya. Mendapatkan saran tersebut Nur Iksan langsung memfoto kiosnya dan juga membuat proposal yang telah disetujui kepala desa dan juga camat Bagor.”Saya harus bolakbalik tiga kali ke kantor BPBD untuk melengkapi proposal saya” ungkapnya.

Berkali-kali ditanyakan pengajuan proposalnya kepada petu-

ristika/bhirawa

Nur Iksan warga Desa Kerep Kidul Kecamatan Bagor, mendatangi kantor BPBD ditemui Sukonyono saat menanyakan bantuan korban bencana alam.

gas BPBD dia hanya mendapat jawaban, kalau pihak BPBD akan segera melakukan survey lokasi. Namun hingga 8 bulan berlalu, tidak ada bantuan yang diterimanya. Hilang kesabaran, Nur Iksan langsung mendatangi kantor BPBD untuk meminta kepastian proposal yang telah diajukan.”Saya sudah mengganti asbes kios saya sebanyak 50 lembar, biaya yang saya keluarkan sekitar 5 juta” jelas Iksan.

Menanggapi hal tersebut, Sukonjono Kepala BPBD Nganjuk menjelaskan bahwa dirinya hingga saat ini belum menerima proposal yang diajukan Nur Iksan. Ditambahkan oleh Sukonyono, seharusnya proposal bantuan bencana tersebut ditujukan kepada bupati yang tembusanya kepada Dinas Sosial dan BPBD. Kalau melihat dari lokasi kejadian, tanah yang ditempati kios yang terkena bencana tersebut adalah tanah milik desa.

Karena itu, lanjut Sukonyono, Nur Iksan seharusnya berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk membenahi kios tersebut. ”BPBD dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat sesuai petunjuk dari bupati.

Seharusnya yang bersangkutan berkoordinasi dulu dengan pemerintah desa soal pembenahan kios, karena kios tersebut berada di tanah desa” terang Sukonyono.Q ris

Bojonegoro, Bhirawa PT PLN (Persero) Area Bojonegoro menyatakan, sejauh ini rasio desa berlistrik di wilayah Bojonegoro baru capai 78 persen yang sudah menikmati listrik.

Sedangkan sisanya 22 persen desa lainnya belum menikmati listrik, sebab lokasinya susah terjangkau.

Humas PLN Area Bojonegoro, Widianto mengatakan, saat ini sudah menyelesaikan kurang lebih sekitar 78 persen ratio desa berlistrik (elektrifikasi).

Dari 78% ratio elektrifikasi atau jumlah kepala keluarga yang sudah menikmati listrik. Tentu pemerintah berharap agar dari tahun ketahun semakin meningkat.

“Untuk tingkat desa, baru 78% yang berlistrik. Sedangkan 22% desa lainnya belum tersentuh listrik,” ungkap Humas PLN Area Bojonegoro, Widianto, Kamis (10/12) kemarin.

Dia mengemukakan hal itu terkait ratio elektrifikasi di wilayah kerjanya yakni Kabupaten Bojonegoro, Tuban dan Lamongan, dan upaya mengatasi masalah

listrik di masa datang.

Untuk mencapai target itu, PLN akan berupaya dengan pelaksanakan pembangunan jaringan listrik pedesaan yang dilaksanakan oleh masing-masing pemerintah daerah. Kemudian juga akan ada perluasan jaringan yang dilaksanakan oleh PLN Area Bojonegoro. “Selain itu dari kantor distribusi jatim juga setiap tahunnya mengalokasikan anggaran untuk pembangunan listrik desa yang ada di wilayah Kabupaten Bojonegoro,Tuban dan Lamongan,” jelas Widianto.

Dan saat ini pemerintah juga tengah mempersiapkan projek 35 ribu watt dalam rangka untuk pesiapan energy dan salah satunya ingin mengejar rasio elektrifikasi.

“Untuk mencukupi kebutuhan pelanggan di wilayah Bojonegoro. PLN Area Bojonegoro mempunyai dua gardu induk yang berada di Desa Pacul Kecamatan kota Bojoiengoro dan di Desa gajah bolong Kecamatan Baureno,” imbuhnya.Q bas

Meretas Jalan Menuju Desa yang Berdaya Mengamati fenomena perkembangan pemberdayaan desa dari aspek historis, sosiologis, yuridis maupun aspek politis, cukup menarik. Ini karena penuh dengan dinamika, problematika serta karakteristiknya yang unik. Demikian dikatakan Tursilowanto Hariogi, S.IP, MM, Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkab Gresik.

Dikatakan Tursilo, biasa lelaki ini dipanggil, pada masa sebelum kemerdekaan oleh pemerintah kolonial Belanda dikenal dengan sebutan ‘selfbestuur’ atau swatantra yang dalam perkembangannya bahkan hampir mengarah kepada terbentuknya daerah tingkat III pada kurun waktu rezim orde lama.

Disebut demikian karena memang sistem pemerintahan sendiri (otonom) dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah, adat istiadat atau kebiasaan serta adanya sistem pranata sosial yang merupakan kesepakatan warganya dalam keseharian. ”Itulah cikal bakal mendasari pengakuan otonomi desa yang bersifat khusus dan diakui secara turun temurun sampai sekarang,” jelas Tursilo.

Agar upaya pemberdayaan desa tetap menarik dengan berbagai keunikannya, maka halhal yang perlu dilakukan kajian diantaranya tentang pengaturan hukum otonomi desa, kelem-

bagaan desa, sumber daya manusia dan sumber pendanaan desa.

Untuk pengaturan hukum otonomi desa era baru dalam penyelenggaraan pemerintahan desa telah dimulai sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang secara operasional ditindaklanjuti dengan beberapa Peraturan Pemerintah (PP).

Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2014 tentang Desa.”Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN,” jelas mantan Kabag Pemerintahan Pemkab Gresik ini.

Selanjutnya, dari kedua peraturan pemerintah itu terdapat beberapa pasal yang memberi amanat kepada Menteri Dalam

kerin ikanto/bhirawa

Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkab Gresik Tursilowanto Hariogi, S.IP, MM Negeri untuk membentuk peraturan menteri dan kemudian lahirlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, Permendagri nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendagri 114 tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Desa.

Melengkapi pranata hukum yang digunakan sebagai pedoman dalam upaya pember-

dayaan pemerintah Desa itu oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi dikeluarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2015 tentang Penetapan prioritas Pembangunan Dana Desa tahun 2015.

Menurut Tursilo, di Kabupaten Gresik pemberdayaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa menuju Desa mandiri telah menjadi komitmen bersama antara Bupati selaku Kepala Daerah dengan segenap Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimulai ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa yang ditindak lanjuti Peraturan Bupati Gresik nomor24 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gresik nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa.

Teknis Pengelolaan Dana Desa, Bagi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah serta Alokasi Dana Desa tahun 2015, Peraturan Bupati nomor 9 tahun

2015 tentang Pedoman Penyesuaian Masa jabatan Perangkat Desa, Peraturan Bupati Gresik nomor 34 tentang Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dalam rangka evaluasi APBDesa dan Peraturan Bupati Gresik nomor 35 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Dari apa yang disajikan itu dapat diperoleh gambaran bahwa sebagai kesatuan wilayah hukum penyelenggara pemerintahan yang diakui keberadaannya sesuai hak asal usul kewenangannya sebagaimana dimaksud pada penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 maka sesungguhnya upaya pemberdayaan desa itu adalah merupakan bentuk nyata pengakuan pemerintah terhadap otonomi desa.

Sementara, sebagai lembaga penyelenggara Pemerintahan terendah yang langsung berhadapan dengan masyarakat, Pemerintah Desa memiliki posisi strategis dalam statusnya sebagai entitas pengelola keuangan desa, penyusun regulasi bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan penjaga kelestarian nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat (local wisdom) serta upaya peningkatan kesejahteraan dan pem-

berdayaan masyarakat.

Dalam kapasitasnya sebagai entitas pengelola keuangan, pemerintah desa dituntut berperilaku transparan dan akuntabel dalam mengelola dana baik yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten maupun hasil usaha desa sendiri yang merupakan pendapatan asli desa yang dituangkan dalam Anggran Pendapatan dan Belanja Desa. ”APB Desa sesungguhnya merupakan implementasi program kerja tahunan pemerintah desa sekaligus realisasi aspirasi masyarakat yang diagregasikan saat musrenbangdes,” jelas Tursilo.

Ditambahkan Tursilo, sebagai penyusun sekaligus pelaksana regulasi desa bersama BPD, pemerintah desa harus mampu menampung berbagai aspirasi masyarakat yang sedang berkembang, menjaga serta melestarikan nilai-nilai yang ada dalam wilayah desanya.

Selain itu menyusun kerangka strategis bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memaduserasikan perencanaan pembangunan wilayah desa sekitar, baik yang tercermin melalui program jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang dalam bingkai konsep pembangunan lokal, regional maupun nasional.Q eri,adv

JAWA TIMUR

Jumat Wage 11 DESEMBER 2015

7

Fitra dan KPR Tuban Masih Beri Rapor Merah Kejaksaan Peringati Hari Anti Korupsi, Kejari Lamongan Bagikan 1.000 Stiker, Sampang Prioritaskan Tiga Kasus Korupsi Tuban, Bhirawa Memperingati hari anti korupsi sedunia, Kejaksan Negeri (Kejari) Tuban, membagikan seribu stiker ke kantor-kantor pemerintah dan pengguna jalan. Peringatan yang sejatinya jatuh setiap 9 Desember ini baru dilaksanakan sehari setelahnya, karena bersamaan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak 9 Desember kemarin. “Iya, karena bersamaan dengan Pilkada seretak akhirnya kita undur, tapi maknanya sama,” kata Kasi Intelijen, Kejari Tuban, I Made Hendra setelah kegiatan (10/12).

I Made Hendra, juga mengajak masyarakat dan instansi pemerintah tidak melakukan dan menjauhi segala bentuk tindak korupsi, peringatan hari anti korupsi sedunia juga menjadi pendorong dan semangat Kejaksaan untuk semakin komitmen memberantas segala bentuk korupsi. “Jauhi halhal yang berbau korupsi dan tidak jujur, ini juga menjadi penyemangat kami di kejaksaan agar lebih komit memberantaas Korupsi,” terang I Made.

Sementara itu sejumlah kalangan kalangan masyarakat menilai, penegakan dan pemberantasan dugaan tindak korupsi di Bumi Wali Tuban ‘mandul’ dan jalan ditempat. Anggapan dan penilai tersebut muncul dari kalangan para aktifis lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan aktifis mahasiwa di Kabupaten Tuban.

“Selama ini kami belum melihat keseriusan institusi itu. Kejaksaan cenderung tajam pada kasus yang melibatkan perangkat desa, tapi tumpul pada kasus-kasus besar,” kata Miftahul Huda Koordinator Divisi Advokasi Forum In-

donesia Untuk Trasparansi Anggran (Fitra) Jatim (10/12).

Mantan Ketua PC PMII Kabupaten Tuban juga berharap pemberantasan tindak korupsi dilakukan pada internal isntitusi mereka terlebih dahulu, karena masyarakat belum percaya bahwa kejaksaan bebas dari mafia hukum. “Sapu yang kotor tidak akan bisa diharapkan bisa membersihkan kotoran. Bagi kami raport Kejaksaan masih merah dalam penegakan hukum dalam menangani kasus-kasus kurupsi di Tuban,” terang Miftah.

Berbeda dengan LSM Fitra, Koalisi Perempuan Ronggolawe (KPR) lebih menfokuskan pada upaya pencegahan mulai dini atau tindakan prefentif dalam penangulangan tindak korupsi. “Kami memiliki SPAK (Saya Perempuan anti korupsi) yang berjaring dengan KPK dan Komnas Perempuan, dan sudah melakukan dan mentrasformasikan nilai-nilai kejujuran dan hal-hal kecil pada anak-anak dan menghindari tindak korupsi pada komunitas perempuan di tuban,” kata Nunuk Fauziyah dari KPR Tuban.

Dalam diskusi yang dilakukan KPR, institusi pengambil kebijakan seperti Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kepolisian dan Kejaksaan belum maksimal dalam melakukan pencegahan tindak korupsi. “Meraka (pengambil kebijakan.red) juga memiliki peran, mana sampai saat ini ada penyelesaian kasus-kasus besar, seperti kasus mantan Bupati Haeny, BLT, Raskin dll yang pernah terekspos di media,” tanya Nunuk.

Bagikan 1000 Stiker Sementara itu, peringatan Hari Anti Korupsi yang bersamaan dengan Pelaksaanaan coblosn Pilkada 2015 membuat Lembaga Adhyaksa menunda sehari dalam memperingatinya. Kejari Lamongan memeperingatinya dengan menggelar kampanye Hari Anti Korupsi se-dunia 9 Desember dengan kegiatan bagi-bagi stiker Kamis (10/12).

Kampanye dengan membagikan stiker kepada pengguna jalan tersebut dilaksanakan di empat titik salah satunya di depan kantor Kejari Lamongan Jl.Veteran, Jl. Basuki Rahmad, Jl Lamongrejo,Jl Sumargo, dan Jl Sunan Drajat.

Sebanyak 1.000 lembar stiker dibagikan oleh Kejakasaan Negeri Lamongan dalam melakukan aksi tersebut yang disebar di empat titik jalan dalam Kota Lamongan. Seluruh perangkat kerja kejari turut serta membagikn stiker kepada pengguna jalan kendaraan bermotor.

Jaksa, dan dua kasi antaralain Kasi Pidsus, Edy Subhan dan

Kasi Intel Budiyanto ikut turun lapangan dalam membagikan selebaran dan stiker berisi ajakan agar berbuat jujur dan berani melawan korupsi.Pengguna kendaraan dan juga pejalan kaki menjadi target dalam pembagian stiker ini.Ada yang bertugas menempelkan stiker di kaca mobil, ada juga yang sekedar membagi – bagikan stiker dan selebaran.

“Hari ini kami membagikan sebanyak 1.000 lembar selebaran dan stiker untuk mengisi dan memperingati Hari Anti Korupsi se dunia. Meski terlambat sehari, karena Rabu (9/12) hari libur ada Pilkada serentak,” ungkap Kasi Pidsus, Edy Subhan.

Tiga Kasus Korupsi Sementara itu, momentum peringatan hari anti korupsi sedunia, diperingati dengan sangat sederhana oleh kejaksaan negeri Sampang. Namun diperingatan tersebut, Kejaksaan negeri Sampang berkometman akan prioritaskan penyelesaian tiga kasus tindak pidana korupsi di Kabupaten Sampang yang saat ini sedang ditangani kejaksaan negeri Sampang.

Joko Suharyanto, Kasi Intel Kejaksaan negeri Sampang di sela-sela peringatan hari anti korupsi di Kejaksaan negeri Sampang, mengatakan momentum peringat hari anti korupsi ini kejaksaan negeri Sampang akan meningkatkan kinerja terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Kabupaten Sampang.

“Ada tiga kasus tindak pidana korupsi yang saat ini menjadi

khoirul huda/bhirawa

Pejabat dan pegawai Kejaksaan saat membagikan dan menempelkan stiker anti korupi pada peringan hari anti korupsi se dunia. prioritas penyelesaian di Kejaksaan negeri Sampang, di antaranya kasus tindak pidana korupsi pesangan dewan periode 19992004 jilid II, kedua kasus tindak pidana korupsi bantuan rumah tidak layak huni (RTLH)/ bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS), dan ketiga tindak pidana koruspi bantuan Tebu,” kata dia, Kamis (10/12).

Ketiga kasus tersebut, kata dia, sudah ada tersangkanya masingmasing, tinggal meningkatakn peyidikan dan pelimpahan berkas perkaranya ke pengadilan.jelas kasi intel kejaksaan negeri Sampang yang sekaligus ketua panitia pelaksanaan peringatan hari anti korupsi di kantor Kejaksaan Sampang.

Masih dikatakan Joko Suhar-

Pilih Setuju, Calon Tunggal Rijanto-Marhanie Unggul

KILAS JATIM

Antisipasi Musim Hujan, DKP Rapikan Pohon Banyuwangi, Bhirawa Mengantisipasi kemungkinan terjadinya musibah warga masyarakat tertimpa dahan, ranting dan pohon tumbang pada saat melintas di jalan selama musim penghujan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) kabupaten Banyuwangi melaksanaka kegiatan perempesan dan pemotongan pohon yang dinilai berbahaya di wilayah Banyuwangi.

Menurut Arief Setiawan, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Banyuwangi, kegiatan perempesan dan pemotongan pohon yang dilaksanakan merupakan upaya untuk merapikan tanaman penghijauan agar tumbuhnya menjadi lebih baik.

Sebagian pohon yang dinilai terlalu besar dan tinggi yang ada dipinggir jalan, menurut Arief terpaksa dilakukan pemotongan pada sebagian batang yang dimaksudkan untuk mengurangi beban pohon karena terlalu tinggi dan berbahaya apabila terkena terpaan angin di musim hujan bagi warga yang melintas di bawahnya.

Untuk program perempesan, imbuh Arief kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan rutin yag dikakukan oleh petugas dan berdasarkan permohonan dari warga masyarakat yang merasa keberadaan pohon di depan kantor atau toko menghalangi brand merk kantor atau tempat usaha mereka.

“Khusus untuk permohonan dari warga masyarakat sebagian besar tidak direalisasi karena kalau satu dikabulkan banyak warga yang akan mengajukan permohonan yang sama,” tegas Arief. Q mb12 TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda, th. 2014, Merah, AG5787RAJ, a/ n. Suroso, Ds. Loderesan, Kedungwaru-T.Agung No. 2557/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2010, Hitam, AG6566RG, a/n.

Agus Salim, Ds. Sanggrahan, Boyolangu-T.Agung No. 2558/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2008, Hijau Hitam, AG4635TH, a/n. Irawati, Ds. Tanjungsari, Karangrejo-T.Agung No. 2559/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Mitsubishi, th. 2007, Kuning Kombinasi, AG8737UR, a/n. Subagio, Jl P Diponegoro, Kel. TamananT.Agung No. 2560/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Toyota Pick Up, th. 1980, Hijau, AG8894RC, a/n. Binti Masroin, Ds. Blimbing, RejotanganT.Agung No. 2561/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Suzuki, th. 2001, Hitam, AG3195RV, a/n.

Suwarsih, Dsn Krajan RT 03/04, DS/Kec. Gondang-Tagung No. 2562/IMB/BI-II/2015

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 3888.FY a/n CHOLIFATIN RISQIANA KEL.DAWUHAN RW.03/03 KEC.SITUBONDO SITubondo No. 2563/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK mopol P.4554.J a/n SRI ISWARI KEL.PATOKAN RW.02/03 KEC. Kota SITUBONDO No. 2564/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P.6424.ER a/n MOH.DARSO KEL.MIMBAAN RW.17/02 KEC.PANJI SITubondo No. 2565/IMB/BI-II/2015

yanto, ketidak hadiran Kajari Adhi Prabowo diperingatan hari anti korupsi di Kabupaten Sampang ini, karena ada acara pertemuan Kajari se-Jawa Timur di Malang yang tidak bisa diwakili, namun intinya kometman Kajari Sampang tegas terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Kabupaten Sampang.

Juhaini Kabag Hukum Pemkab Sampang yang ikut menghadiri peringatan hari anti korupsi sedunia di Kejaksaan negeri Sampang dalam sambutannya, peringatan hari anti korupsi ini pihak pemkab Sampang akan mendukung penuh langkah Kejaksaan untuk memberantas tindak pidana korupsi di Kabupaten Sampang.Q hud,mb9,lis

hilmi husain/bhirawa

Para pendukung pasangan H Setiyono-Raharto Teno Prasetyo langsung melakukan aksi cukur gundul di kediaman rumah H Setiyono, Rabu (9/12) malam.

Kapolres Pasuruan Kota Imbau Semua Pihak Jaga Kondusivitas Pasuruan, Bhirawa Pilwali di Kota Pasuruan berlangsung kondusif. Untuk menjaga kondusifitas itu, pihak kepolisian dari Polres Pasuruan Kota mengharapkan agar tim sukses pasangan calon yang mengklaim unggul agar bisa mengarahkan pendukungnya.

“Kami berharap agar semua saling menghormati demi menjaga ketertiban dan keamanan. Semua pihak harus bisa saling menghormati dan saling mendukung demi pembangunan Kota Pasuruan yang berkelanjutan,” ujar AKBP Yong Ferrydjon, Kapolres Pasuruan Kota, Kamis (10/12).

Tentusaja, kondusifitas harus dipertahankan demi kelangsungan pembangunan di Kota Pasuruan. Tak hanya itu, euforia dan pengerahan massa termasuk berkonvoi harus diredam.

Sementara itu, pasangan H Setiyono-Raharto Teno Prasetyo (Sehat) unggul pada Pilwali Kota Pasuruan. Berdasarkan hasil perhitungan cepat atau riel count lembaga survei-nya, pasangan Sehat yang diusung Golkar, PDIP, Gerindra, PAN dan PPP unggul pada posisi puncak dengan raihan suara sekitar 55,79 persen, H Hasani-Moh Yasin (Berhasil) meraih 40,74 persen disusul pasangan independent

yakni Yus Syamsul Hadi Subakir-Agus Wibowo (Iya) meraih 1,53 persen.

Mengetahui hasil penghitungan cepat tersebut, tim sukses dan pendukung Sehat, langsung mendatangi rumahnya di Jalan Margo Utomo, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan. “Kami mengumumkan kemenangan ini dengan penuh kesadaran, karena perolehan suara ini sudah tidak mungkin berubah, Pasangan Sehat memperoleh suara sekitar 55,79 persen hari ini. Kami pun berterima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Pasuruan yang mendukung pasangan Sehat, partai pendukung, relawan dan tokoh masyarakat, para ustad maupun kiai yang terus memotivasi selama massa pencalonan,” ujar M Misbakhun, tim pemenangan pasangan Sehat, saat jumpa pers bersama sejumlah wartawan, Rabu (9/12) malam.

Menurutnya, kemenangan pasangan Sehat ini merupakan kemenangan rakyat Kota Pasuruan.

Kemenangan ini tak dijadikan sebagai ajang pesta pora. Tantangan kedepan adalah mewujudkan janji-janji pasangan Sehat untuk mewujudkan Kota Pasuruan yang lebih baik dari sebelumnya serta berpihak pada kepentingan rakyat. Q hil

Kabupaten Blitar, Bhirawa Pasangan Calon Tunggal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Blitar, pasangan Rijanto-Marheinis Urip Widodo (RIDO) di Pilkada Kabupaten Blitar unggul. Dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilbup Blitar sebanyak 964.928 pemilih, data masuk di Tim Pemenangan RIDO jumlah pemilih setuju sebanyak 421.702 suara atau 78 persen.

Sedangkan pemilih tidak setuju sebanyak 76.941 suara atau 14 %. Untuk suara tidak sah sebanyak 8 persen atau 41.362 suara dengan tingkat kehadiran 540.005 suara. “Alhamdulillah banyak masyarakat Kabupaten Blitar yang memilih setuju, sehingga kami akan siap melanjutkan amanah masyarakat Kabupaten Blitar,” kata Calon Bupati Blitar, Rijanto.

Lanjut Rijanto, mengacu DPT sebanyak 964.928 suara, tingkat kehadiran di pilkada paslon tunggal hanya 56 persen dan angka tidak hadir atau golput sebesar 44 persen yang merupakan cukup tinggi dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya. Namun demikian masih banyak warga Kabupaten Blitar yang mencoblos setuju daripada tidak setuju.

Sehingga hasil sementara pasangan RIDO sangat unggul. “Ini masih hasil perhitungan sementara real count, nantinya akan kami buktikan pada rekapitulasi

ditingkat KPU Kabupaten Blitar,” ujarnya.

Selain itu dikatakan Rijanto,angka golput yang ada di Kabupaten Blitar lebih besar dikarenakan dikarenakan faktor buruh migrant, dimana di Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah kantong TKI/TKW terbesar di Jawa Timur. “Sehingga banyak warga Kabupaten Blitar masih bekerja diluar negeri maupun luar daerah tidak bias ikut mencoblos,” terangnya.

Anggota KPU Kabupaten Blitar Divisi Teknis Data, Masrukin juga mengakui tingginya angka golput di Kabupaten Blitar yang mencapai 40 persen lebih.

Hal ini dikarenakan libur sehari pada tengah-tengah hari kerja, juga karena banyaknya masyarakat Kabupaten Blitar sebagai TKI/ TKW diluar negeri. Namun demikian tidak mempengaruhi mekanisme pemilihan calon tunggal yang pertama kalinya dilaksanakan di Kabupaten Blitar. “Kehadiran pemiliha memang tidak sebesar Pileg maupun Pilpres yang mencapai 70 persen, namun demikian yang kami harapkan bias berjalan dengan lancar dan aman,” jelasnya.

Sedangkan untuk tahapan, dikatakan Masrukin sampai saat ini mulai tanggal 10 sampai 15 Desember KPU melaksanakan Rekapitulasi ditingkat PPK atau Kecamatan untuk melakukan penghitungan ulang dari masing-masing TPS.Q htn

Kemendagri Siapkan Diklat, Kemendes Siapkan Pendamping Desa 2016, Tiap Desa di Kabupaten Pasuruan Dapat Rp 1,12 Miliar Pemerintah pusat terus meningkatkan anggaran yang disalurkan untuk desa. Dengan total anggaran Rp1,12 milliar untuk masingmasing desa di Kabupaten Pasuruan tahun 2016 diharapkan agar setiap desa fokus terhadap penyerapan dana itu.

“Kepala desa mempunyai kuasa penuh dalam pengelolaan anggaran desa. Mengelola dana desa yang mencapai miliaran rupiah itu bukan hanya menjadi tanggungjawab keuangan, melainkan juga merupakan tanggung jawab moral. Untuk menyerapannya harus fokus,” ujar Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangan saat sosialisasi kebijakan dana desa di Pendopo Kabupaten Pasuruan, Kamis (10/12).

Menurutnya, pada tahun 2015 setiap desa rata-rata menerima Rp200 juta. Sedang-

kan tahun tahun 2016 akan bertambah menjadi Rp628 juta dan setiap desa akan menerima rata-rata Rp1,12 miliar. Untuk menghindari permasalahan administrasi dan pidana, Kemendagri sudah menyiapkan aparaturnya sampai diklat desa. Sedangkan Kemendes juga menyiapkan pendamping desa.

“Besaran anggaran itu tal lain hanya untuk meningkatkan peran aparat pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam pembangunan dan ke-

masyarakatan. Tentunya, penyaluran dana desa itu akan diikuti dengan pembentukan tim pendamping desa oleh Kemendes, supaya membantu Bapak-Ibu sekalian dalam pengelolaan dana,” jelas Bambang Brodjonegoro.

Di tahun 2015, anggaran serapan dana desa dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah belum maksimal. Itu karena serapannya masih mencapai 86 persen. Selain akan menyiapkan aturan tentang hal itu, pihaknya juga akan melakukan pendampingan yang dilakukan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. “Kami akan melakukan sosialisasi dan pelatihan secara teknis.

Supaya serapannya bisa maksimal,” jelasnya.Q hil

hilmi husain/bhirawa

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro di dampingi Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf dan Anggota DPR RI Mukhammad Misbakhun usai bersosialisasi kebijakan dana desa di Pendopo Kabupaten Pasuruan, Kamis (10/12).

MALANG RAYA

8 KILAS AREMANIA

Kepala SKPD Tak Dukung, Rendra Mulai Resah Kab Malang, Bhirawa Hasil perhitungan cepat yang memenangkan Calon Bupati Malang incumbent H Rendra Kresna telah membuat sebagian Kepala SKPD di Lingkup Pemkab Malang resah. Pasalnya, pimpinan SKPD yang tidak mendukung kemenangan Rendra akan terancam kehilangan jabatan. Sehingga posisi mereka akan tergeser ketika Bupati Malang terpilih dan menjabat kembali untuk memimpin Pemkab Malang jelid dua.

“Iya mas, ada beberapa SKPD termasuk Camat, saat berlangsungnya Pemilukada Kabupaten Malang mendukung pasangan calon Nomor 2 Hj Dewanti Rumpoko-Hj Masrifah Hadi.

Sehingga sekarang ketakutan dan resah, karena takut tak diberi jabatan,” ungkap salah satu staf PNS Pemkab Malang, yang berinisial NS, Kamis (10/12) kemarin.

Ia menjelaskan, sejak masa jabatan Bupati Malang H Rendra Kresna dan Wakil Bupati Malang H Subhan, Periode 2010-2015, berakhir pada 26 Oktober 2015, sebagian Kepala SKPD Pemkab Malang mendukung kemenangan Cabup Dewanti Rumpoko di Pemilihan Bupati (Pilbup) Malang. Padahal, saat itu Pejabat (Pj) Bupati Malang Hadi Prasetyo sudah berkali-kali mengingatkan agar PNS di lingkungan Pemkab Malang netral terhadap Pilbup.

“Dengan pilihan mereka mendukung Cabup Nomor Urut 2, maka itu sebuah resiko yang mereka tanggung ketika jagonya kalah. Sehingga sebagian Kepala SKPD tersebut harus siap menghadapi segala resikonya, termasuk akan mendapatkan hadiah mutasi atau jabatannya dilengserkan oleh bupati terpilih yaitu Rendra Kresna,” tegas NS. Dirinya mengaku, jika Kepala SKPD juga terang-terangan membantu baik itu secara moril maupun material terhadap calon yang didukungnya. Sehingga dengan tidak mendukung paslon Nomor Urut 1 di Pemilukada Kabupaten Malang, maka posisi jabatan mereka berakhir menunggu dilantiknya pasangan Bupati Malang H Rendra Kresna dan Wakil Bupati Malang HM Sanusi.

Secara terpisah, Koordinator Badan Pekerja ProDesa Kabupaten Malang Ahmad Kusaeri mengatakan, dalam hak mendukung paslon, itu hak masingmasing orang termasuk Kepala SKPD. Sehingga Bupati Malang terpilih yang juga incumbent yakni Rendra Kresna, tidak boleh begitu saja memutasi atau mencopot jabatan Kepala SKPD yang tidak mendukung dirinya di Pemilukada.

“Karena di era demokrasi seperti ini, bebas dalam mendukung siapa pun di Pemilukada. Jika ada Kepala SKPD yang nantinya digeser dengan alasan tidak mendukung, maka hal itu tidak bijaksana,” tandasnya. Q cyn

MCW Sesalkan Kehadiran Pemilih di TPS Rendah Kab Malang, Bhirawa Meski pemilihan pasangan calon (paslon) Bupati Malang usai digelar Rabu (9/ 12) kemarin, namun masih ada yang dipersoalkan yakni terkait minimnya partisipasi masyarakat. Tim Monitoring Pemilukada Malang Corruption Watch (MCW) Zakariya Wiyahya, Kamis (10/ 12), menyatakan jika ada sekitar 60 persen warga Kabupaten Malang yang memiliki hak pilih, namun tidak menggunakan hak pilihnya.

“Hal ini dipicu kurangnya antusiasme masyarakat, karena banyak masyarakat yang apatis terhadap pelaksanaan Pemilukada,” ujarnya.

Ia menegaskan, penilaian MCW itu didasarkan pada pantauan di 50 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 8 kecamatan, yakni Kecamatan Karangploso, Kromengan, Pakis, Pakisaji, Kepanjen, Ngantang, Jabung, dan Ngajum.

“Masyarakat Kabupaten Malang apatis terhadap Pemilukada tersebut, karena masyarakat bosan dengan janji kampanye yang isinya monoton. Dan warga juga apatis dengan digelarnya debat public paslon, karena dalam debat tersebut saling menyerang diantara para paslon,” terang Zakaria. Dengan rendahnya tingkat kehadiran masyarakat ke TPS, dirinya menilai jika KPU kurang sosialisasi. Di kesempatan itu, Zakaria juga menyebutkan, jika MCW telah menemukan beberapa temuan, diantaranya KPU Kabupaten Malang tidak maksimal dalam mengakomodir pasien rawat inap di tiga rumah sakit dan 1 Puskesmas, yakni dua Rumah Sakit (RS) di wilayah Kecamatan Turen, seperti RS Bokor dan RS Chakra Husada, dan satu RS Gondanglegi di Kecamatan Gondanglegi, sert satu Puskesmas di wilayah Kecamatan Turen.

“MCW juga mendata, masih ada TPS yang tidak menampung Daftar Pemilih Tetap (DPT), seperti di TPS wilayah Kecamatan Sumberpucung, TPS Jabung, dan beberapa TPS lainnya,” ungkapnya. Q cyn

cahyono/bhirawa

Tim Monitoring Pemilukada MCW Zakariya Wiyahya (kiri), saat menunjukkan data ketidakhadiran pemilih di TPS dalam Pemilukada 2015 Kabupaten Malang

Jumat Wage 11 DESEMBER 2015

Pemkot Tak Miliki Acuan Data Kemiskinan Malang, Bhirawa Pemerintah Kota Malang hingga saat ini belum memiliki acuan data yang pasti terkait kemiskinan di daerah itu sebagai acuan yang pasti bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemkot setempat.

“Sampai sekarang SKPD memiliki data sendiri-sendiri dan berbeda-beda, sehingga tidak ada acuan yang pasti karena belum adanya ‘data base’ yang jelas dan menjadi patokan. Kondisi ini mengakibatkan ketidakefektifan dalam upaya pengentasan kemiskinan,” kata Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota

Malang Wasto di Malang, Kamis (10/12) kemarin.

Menurut dia, dengan adanya data yang tidak sama dan tidak bisa dijadikan acuan, otomatis penerapan program dan upaya dilakukan antarSKPD menjadi tidak bisa saling membantu. Namun demikian, dengan waktu yang tersisa ini, sebelum data baru keluar, sinergisitas perlu di-

perkuat dan harus terus ditingkatkan. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), katanya, harus berjalan optimal dalam setahun ke depan sebagai forum koordinasi seluruh SKPD. Ia mengakui pada tahun ini dan sebelum-sebelumnya, TKPK belum efektif dan sempurna. Jumlah penduduk miskin di tiap-tiap SKPD selama ini ternyata berbeda, sehingga sinkronisasi perlu dilakukan, baik untuk program maupun anggaran. Jumlah penduduk miskin di Kota Malang ditargetkan turun menjadi 3,1 persen dari total penduduk sekitar 900.000 jiwa pada 2018. Dalam

survei Badan Pusat Statistik (BPS) 2013, penduduk miskin tercatat 4,8 persen.

Banyak kendala dalam menanggulangi kemiskinan di daerah itu. Salah satunya belum terkoordinasinya data antar-SKPD. “Penyelarasan data penting agar program pemberantasan kemiskinan efektif. Bappeda memberi tenggat waktu kepada seluruh SKPD untuk melaporkan rencana anggaran yang berhubungan dan berefek terhadap pemberantasan kemiskinan pada Januari 2016,” tuturnya.

Semua laporan harus sudah masuk ke Bappeda, jika tidak,

tegas Wasto, Bappeda akan menagihnya dengan lebih keras.

Sementara itu Wakil Wali Kota Malang Sutiaji mencontohkan bentuk ketidaksinergian antara satu SKPD dengan SKPD lain di antaranya adalah program pelatihan.

SKPD yang bertugas menjalankan program tersebut adalah Dinas Sosial, sedangkan pembinaan setelahnya dilakukan Dinas Perindustrian dan Pergadangan (Disperindag). Jika keduanya memiliki data yang tak sama, dapat dipastikan proses pelatihan pada warga miskin tak bisa berjalan maksimal. Q ant

Polres Malang Amankan Rekapitulasi Surat Suara

muhammad taufiq/bhirawa

Kordinator Kota Malang pada pameran anti korupsi di Bandung Indri Ardoyo saat menunjukan rompi Aku Siap Disiplin di stan Kota Malang

Kota Malang Wakili Jatim di Festival Anti Korupsi Malang, Bhirawa Kota Malang dipercaya mewakili Provinsi Jawa Timur dalam Festival Anti Korupsi di Sasana Budaya Ganesha Bandung, 10-11 Desember 2015 ini. Kepala Bagian Humas Pemkot Malang, Nurwidianto, menyampaikan jika pelayanan Publik di Kota Malang, menarik perhatian tersendiri bagi pemerintah pusat, karena itu ditunjuk oleh Provinsi Jawa Timur untuk menjadi peserta.

Salah satu faktor yang dinilai keberhasilannya adalah Kota Malang mampu meraih indeks integritas ujian nasional 2015 tertinggi di Jawa Timur, terbangunnya zona integritas anti korupsi, dan kurikulum lokal peningkatan pembelajaran terintegrasi dengan pendidikan anti korupsi.

Dalam pameran itu, kata Wiwid panggilan Nurwidianto, Kota Malang menarik perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga stan Kota malang menjadi jujugan peserta dalam pameran bertema pencegahan tersebut.

Lebih lanjut dikatakan Wiwid, dalam hal ini panitia

tidak melibatkan, atau menghadirkan semua provinsi atau kota dan kabupaten di Indonesia, hanya 10 daerah saja yang diundang.

Kesepuluh daereh itu adalah Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi DKI, Provinsi DIY, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sumsel, Kota Malang, Kabupaten Badung Bali, Kota Kupang dan Kota Bandung. Pameran yang bertajuk membangun budaya bersih korupsi dibuka oleh Menko Polhukam RI, Luhut Binsar Panjaitan, serta dimeriahkan penampilan grup band kenamaan Slank.

Menurut Wiwid, festival sebagaimana diinformasikan Ketua KPK RI Taufikurrohman Ruqie juga akan diisi dengan serangkaian seminar dan dialog dialog, terkait dengan upaya penanggulangan korupsi.

Sementara itu, Koordinator Kota Malang, Indri Ardoyo, menyampaikan, pada pameran kali ini, Kota Malang mengikutkan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T), Dinas Pendapatan (Dispenda), Dinas Pendidikan (Dindik), Dinas Kependudukan dan Ca-

tatan Sipil (Dispendukcapil) dan Inspektorat.

Yang paling menarik pengunjung adalah rompi “Aku Siap Disiplin” rompi ini menginspirasi daerah daerah lain. Bahkan KPK tertarik untuk menjadikan rompi siap disiplin ini sebagai sarana dan langkah mengedukasi para pelajar untuk membangun budaya disiplin dan jujur.

“Rompi itu disematkan ke siswa dan siswi yang terlambat datang ke sekolah atau melakukan pelanggaran disiplin lainnya, sehingga muncul budaya malu, dari situlah akan terbangun budaya disiplin dengan sendirinya “ujar Indri Ardoyo.

Menurut Indri, kedisipilinan itu harus dibangun disemua lini, termasuk lembaga pendidikan. Sebab jika para siswa sudah terbiasa berdisiplin, maka pada saat mereka terjun dimasyarakat kelak budaya tersebut akan terbawa. Jadi lanjutnya, disiplin waktu sebagai cerminan awal bagi diri manusia, untuk tidak megambil atau mengunakan benda orang lain yang bukan haknya.

Sehingga mereka terhindar dari budaya korupsi. Q mut

Kab Malang, Bhirawa Mengantisipasi terjadinya konflik sosial pasca pencoblosan Pemilihan Bupati (Pilbup) Malang, maka Polres Malang bersama sejumlah instansi terkait seperti TNI menyiapkan personil untuk mengamankan jalannya proses rekapitulasi surat suara.

“Kita sudah siapkan dua Kompi Pengendalian Massa (Dalmas), Dua Kompi Brimob, dan dibantu dari Kodim 0818 Kabupaten Malang/Kota Batu, dengan menurunkan personel Kompi Pasukan Pengendali Huru-hara (PPH),” ungkap Kapolres Malan, AKBP Yudo Nugroho, Kamis, (10/12), kepada wartawan.

Selain itu, lanjut Yudo Nugroho pihaknya juga menyiapkan satu Kompi Pasukan Khusus (Paskas) TNI Angkatan Udara (AU), dan beberapa Kesatuan TNI/Polri untuk membantu dalam mengamankan rekapitulasi hingga masa pelantikan Bupati Malang dan Wakil Bupati Malang terpilih. Dengan pengamanan yang berlapis tersebut, maka wilayah Kabupaten Malang akan lebih kondusif.

Yudo menegaskan, sampai saat ini pasca Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), Kabupaten Malang tetap kondusif.

“Ini bukti jika TNI/Polri bersama masyarakat samasama menciptakan Kabupaten Malang ini aman, tentram, dan damai,” paparnya.

Meski demikian, masih dia katakan, Polisi dan TNI tetap antisipasi dan tetap waspada terhadap situasi yang bisa saja terjadi gejolak. Namun, pihaknya berharap agar masyarakat untuk tetap tenang, tidak perlu terprovokasi agar wilayah Kabupaten Malang ini betul-betul aman. Sehingga KPU dalam melakukan rekapitulasi surat suara pemilih hingga tanggal 18 Desember 2015 bisa berjalan dengan baik. Q cyn

Profauna Temukan Jaring Jerat Burung di TNBTS Malang, Bhirawa Organisasi Protection of Forest and Fauna (ProFauna) menemukan sejumlah jaring penjerat burung di kawasan konservasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang seharusnya menjadi tempat aman bagi burung-burung liar tersebut.

“Perburuan satwa liar ilegal di kawasan TNBTS masih cukup tinggi, bahkan kami menemukan jaring untuk menjerat burung di jalur menuju bukit B29 di kawasan TNBTS pada Selasa (8/12). Ada empat sampai lima jaring berukuran panjang 4 meter dan tinggi 2 meter yang dibentangkan dengan batang kayu setinggi 3 meter,” kata Direktur ProFauna Indonesia Rosek Nursahid ketika melaporkan kejadian tersebut di kantor TNBTS di Malang, Kamis.

Ia mengemukakan para aktivis ProFauna menemukan burung yang terjerat dalam jaring dan langsung melepaskannya. Selain menemukan burung yang terjerat, ProFauna juga men-

jumpai dua orang yang diduga memasang jaring tersebut. Mereka mengaku berasal dari Desa Ranupani, Kabupaten Lumajang.

Menurut Rosek, temuan ProFauna tentang perburuan satwa liar di kawasan TNTBS itu bukan yang pertama kalinya. Selain di jalur menuju B29, perburuan satwa liar juga sering terjadi di kawasan hutan dekat Desa Ngadirejo dan hutan Ireng-Ireng. Perburuan atau penangkapan satwa liar di kawasan konservasi alam adalah perbuatan melanggar hukum.

Sesuai UU nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pelaku perburuan satwa liar itu bisa diancam dengan hukuman penjara 5 tahun dan denda Rp 100 juta.

“Masih maraknya penangkapan burung di kawasan TNBTS itu sangat disayangkan karena bisa menganggu keseimbangan ekositem yang ada di kawasan konservasi alam,” kata Rosek.Q ant

Soft Opening The Shalimar Boutique Hotel

Tawarkan Perpaduan Kemegahan Gaya Eropa dan Budaya Indonesia Direktur The Salimar Hotel, Lily Jessica Tjokrosetio, disela-sela acara Soft opening The Shalimar Hotel, Kamis (10/12) kemarin, menjanjikan jika hotel yang dikelola itu menawarkan kenyamanan di mellennium baru dalam kemegahan tahun 1930-an, yang memadukan gaya Eropa, dan budaya Indonesia untuk menciptakan pengalaman mengesankan bagi para tamunya.

“Hotel ini merupakan hotel bintang lima, yang secara khusus kami rancang untuk memberikan pelayanan personal baik untuk tamu rekreasi maupun bisnis dengan tradisi keramahtamahan Indonesia,”tutur Lily Jessica.

Ditambahkan dia, hotel yang memiliki 44 kamar ini sejatinya merupakan hotel yang modern, tetapi sentuhan kolonialnya sangat terasa.

Pasalnya seluruh bangunan merupakan bangunan lama, yang didesain oleh arsitektur Belanda Ir. Muller ketika itu.

Sebelum menjadi The Shalimar Hotel, sebelumnya bernama Graha Cakra hotel bintang tiga, dan merupakan hotel yang berada dikawasan mewah di Kota Malang, pasalnya paling dekat dengan Jalan Ijen.

Dalam sejarah juga disebut

sebagai tempat freemason yang dibuka pertama kalinya pada tahun 1933, setelah itu menjadi sebuah societeit, para warga Negara Belanda dan penduduk Kota Malang, berkumpul dengan teman dan menghibur diri dengan makanan music dan tarian.

“Ruanganya masih seperti jaman dulu, bahkan kami mengurangi jumlah kamar untuk menambah fasilitas, ruang belanja eksekutif Soga Boutique, ruang bisnis dan perpustakaan, yang merupakan fasilitas bagi pengunjungnya,”imbuhnya.

Terkait dengan keberadaan Soga Boutique, pihaknya menjelaskan bahwa di Soga Butigue itu, memiliki koleksi dari designer lokal, aksesoris karya tangan, kerajinan tangan dan kain cenderamata yang etnik

muhammad taufiq/bhirawa

Isteri Walikota Malang Ny Hj Umi Farida Anton bersama Direktur The Shalimar Hotel Lily Jessica Tjokrosetio saat melakukan pemotongan pita menandai soft opening Shalimar Hotel Kamis (10/12) kemarin. dan tardisional.

Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan penghuninya, The Shalimar Hotel juga menyiapkan 100 jenis makanan tradisional dan modern. Karena kata dia penghuni hotel itu selain untuk beristirahat mereka juga berkeinginan untuk menikmati kuliner khas daerah.

“Yang kita bidik memang tamu-tamu dari manca Negara, dari Eropa, Belanda, dan

Negara-negara lainya, meskipun tidak menutup kemungkinan tamu-tamu lokal juga ada. Makanya kami siapkan masakan khas Indonesia, baik yang modern maupun makanan tempo doeloe,”jelasnya.

Terkait dengan harga kamar, pihaknya membandrol Rp. 1.200.000 perkamar, selama masa soft opening sampai dengan 10 Februari 2016 mendatang. Dia optimis ting-

kat hunian hotel di Jalan Cerme Malang ini, sangat tinggi karena semasa masih bernama Graha Cakra, hunianya mencapi 70 persen pada hari biasa dan selalu penuh pada momen liburan.

Semenetara itu Ketua Perhimpunan Hotel dan Resort Indonesia (PHRI) Malang, Herman Maryono, menyatakan kehadiran The Shalimar Hotel, mampu memberikan alternative bagi pengunjung di Kota Malang. Meski sebenarnya, The Salimar itu, bukan hotel yang baru, karena sebelum merupakan Hotel Graha Cakra. The Salimar hanya meningkatkan pelayanan kepada tamunya, bukan hotel baru berdiri.

“Ini trobosan yang positif untuk peningkatan pelayanan, bukan hotel baru, jadi kami melihatnya sangat postif, untuk bersaing mendapatkan konsumen atau tamu. Hanya saja jika ingin mendapatkan status sebagai hotel bintang lima, nanti ada tim yang menilai berdasarkan standart pelayanan yang dilakukan,”ujar Herman. Q mut

Jumat Wage 11 DESEMBER 2015

LINTASAN

Gubernur Sulsel Dijadwalkan Lepas Peserta Lomba Bimp-Eaga Makassar,Bhirawa Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo dijadwalkan melepas secara langsung para peserta lomba lari marathon 10K BIMP-EAGA (Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area), di Makassar, Sulsel, 13 Desember 2015.

Sekretaris Panitia 10K BIMP-EAGA, Nukhrawi Nawir di Makassar, Kamis, mengatakan untuk acara pembukaan dijadwalkan pada pukul 05.30 WITA. "Gubernur Sulsel direncanakan hadir secara langsung. Berdasarkan petunjuk pihak keamanan lomba, maka memang diharapkan bisa dilepas lebih cepat sehingga penutupan jalan tidak terlalu lama," katanya.

Berdasarkan konfirmasi terakhir, kata dia, mantan Bupati Gowa dua periode itu dinyatakan bersedia membuka dan melepas secara langsung seluruh peserta lomba lari BIMP-EAGA 2015 Pada pelaksanaan lomba lari 10 K BIMPEAGA 2015 ini, kata dia, memang akan melintasi sejumlah ruas jalan di Makassar diantaranya Jalan Jenderal Sudirman, Jl Ratulangi, Jl Kakatua, Jl Cenderawasih, Jl Metro Tanjung Bunga, lalu balik ke Jl Penghibur, Jl Ujung Pandang, Jl Ribuarne, dan finis di Lapangan Karebosi Makassar.

"Sejumlah ruas jalan yang akan dilintasi ini memang akan ditutup sementara demi kelencaran kegiatan.

Namun untuk penutupannya juga tidak lama maksimal sudah dibuka pukul 09.00 WITA,"jelasnya.Q ant

Sumut Gagal Loloskan Atlet ke PON Medan, Bhirawa Perpani Sumatera Utara gagal meloloskan atletnya ke Pekan Olahraga Nasional (PON) 2016 di Jawa barat setelah gagal dalam babak prakualifikasi yang digelar di Lapangan Panahan Senayan, November 2015.

Pelatih tim panahan Sumatera Utara Rahmat Purba di Medan, Kamis, mengatakan, berbekal latihan keras selama ini, anak-anak asuhnya sudah berupaya secara maksimal tampil sebagai yang terbaik di kejurnas/prakualifikasi PON tersebut.

Namun upaya keras tersebut belum bisa menandingi kehebatan atlet dari daerah lainnya yang memang lebih kaya pengalaman dan didukung sarana latihan yang cukup lumayan baik.

"Sebenarnya kalau melihat kualitas, atlet kita tidak kalah, namun memang kita akui mental bertanding mereka masih sangat lemah. Nah inilah yang tentunya akan menjadi perhatian kami untuk selanjutnya," katanya.

Salah satu upaya yang dilakukan kedepannya, lanjut pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Pengprov Perpani Sumut itu, adalah dengan memperbanyak "try out" bagi atlet, sehingga akan memperbanyak jam terbang atlet.

"Try out itu kami nilai sangat penting, selain menambah jam terbang, juga akan memperkuat mental bertanding atlet.

Kalau bicara soal sarana latihan, yang ada saja yang kita padakan," katanya.

Pada prakualifikasi PON tersebut, Sumut mengirimkan tujuh atlet yakni Dede Amir Fhadilla nomor FITA Divisi Recurve Putra, Nasdi, Johan Candra, Juni Ray Hartanta Barus, Dio Anggi Saragih (ronde nasional putra), Irna Alisha Nasution, dan Lisa Amirah Mutiara (ronde nasional putri).Q ant

OLAHRAGA

Pra PON Bukan Tolak Ukur Main di PON Surabaya, Bhirawa Atlet Jatim yang berhasil meraih medali perak maupun perunggu di Pra Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (Pra PON) dan meraih tiket berlaga di PON Jabar 2016 masih belum bisa tenang. Karena KONI Jatim menganggap hasil Pra PON bukan tolak ukur utama untuk bertanding di PON, karena masih ada beberapa pertimbangan lain.

"Banyak pertimbangan hasil Pra PON kemarin tidak bisa dijadikan tolok ukur bahwa prestasi itu yang sesungguhnya," kata Wakil Ketua KONI Jatim, M Nabil kepada wartawan pada acara Evaluasi Hasil Pra Kualifikasi PON dan Capaian Kontingen Jatim pada PON XIX/2016 di Jawa Barat (Jabar) di Hotel Simpang, Surabaya, Kamis (10/12).

Menurutnya, ada beberapa cabang olahraga (cabor) yang berlaga di babak kualifikasi PON berhasil memenuhi target emas KONI Jatim. Misalnya, ada cabor yang ditarget tiga emas dapat lima emas.

"Raihan prestasi ini bisa jadi karena kebetulan, prestasi luar biasa atau lawan main tidak maksimal," ujarnya.

Kedua, sistem yang dipakai Pra PON ada yang by number,

by name, kuota dan wilayah.

"Yang ketiga, tentunya ketidakikutsertaan Jabar tidak ikut Pra PON. Tidak tampilnya atlet Jabar di Pra PON menjadi pertimbangan sendiri," ucapnya.

Selama mengikuti Pra PON, Jatim telah meloloskan 43 cabor dari 56 cabor yang dipertandingkan di PON Jabar. Dari 43 cabor itu, Jatim tampil di 550 nomor dari 755 nomor yang dilagakan di PON tahun depan itu. Sedangkan, cabor yang tidak lolos yaitu Drumband, Softball putri dan Hoki putra.

KONI Jatim akan mengawal betul atlet-atletnya yang berhasil meraih emas di Pra PON. Mereka dikawal dengan program tes fisik, kesehatan dan psikologi yang dilakukan pakar di bidangnya masing-masing.

"Bagaimana bisa mengawal

ist

Para pelatih dan pengurus cabor saat mengikuti Evaluasi Hasil Pra Kualifikasi PON dan Capaian Kontingen Jatim pada PON XIX/2016 di Jawa Barat (Jabar) di Hotel Simpang, Surabaya, Kamis (10/12). emas itu di PON dengan tiga pilar itu. Jangan kemudian emas turun jadi perak. Itu jadi prioritas kita. Yang meraih perak diupayakan bisa naik

menjadi emas," paparnya.

Untuk itu, KONI Jatim akan memusatkan seluruh atlet yang lolos ke PON dalam Puslatda sentralisasi. "Kalau su-

dah masuk puslatda sentralisasi, maka sangat mudah bagi Satlak KONI melakukan kontrol.

Beda dengan puslatda desentralisasi," ungkapnya. Q wwn

Gelar Workshop Manajemen Kegiatan Alumni dan Siswa SMANOR Perkuat Tim Judo Jatim Non Akademik di Bidang Olahraga Banyuwangi, Bhirawa Dalam upaya melakukan sosialisasi keberadaan cabang olahraga di wilayah Banyuwangi, Paguyuban Cabang Olahraga Kabupaten Banyuwangi bekerja sama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga dan Dinas Pendidikan kabupaten Banyuwangi akan menggelar Workshop Managemen Kegiatan Non Akademik di Bidang Olahraga di aula Dinas Pendidikan kabupaten Banyuwangi pada Senin (14/12) mendatang.

Menurut Mukayin, ketua Paguyuban Cabang Olahraga Kabupaten Banyuwangi, kegiatan workshop yang digelar akan diikuti oleh guru olahraga SD/ MI/SMP/MTS/SMASMK/MA baik negeri maupun swasta se wilayah Banyuwangi.

Selanjutnya Mukayin menyatakan Paguyuban cabor berupaya membantu pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) kabupaten Banyuwangi untuk lebih mengenalkan cabang olahraga yang tumbuh dan berkembang di

wilayah Banyuwangi khususnya kepada lembaga sekolah yang ada di Banyuwangi.

“Saat ini terkadang ada sekolah yang ingin mengadakan kegiatan ekstrakulikoler / ekskul satu cabang olahraga, akan tetapi tidak tahu pengurus yang bisa dikontak atau bisa membantu menyiapkan tenaga pelatih untuk membina di sekolah,”ujar Mukayin.

Adapun nara sumber yang akan menyampaikan materi dalam acara workshop yang digelar, imbun Mukayin, antara lain; Kepala Dinas Pendidikan, Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dan Ketua PGRI Kabupaten Banyuwangi serta ketua atau perwakilan pengurus cabang olahraga yang ada di Banyuwangi.

Lebih lanjut Mukayin berharap para guru olah raga utamanya yang berasal dari SD/MI dan SMP/MTs bisa mengikuti kegiatan workshop yang digelar karena pada kelompok tersebut pembianaan cabang olahraga bisa dilaksnakan lebih panjang

dibandingkan dengan kelompok pelajar usia SMA/SMK atau MA yang relative lebih singkat.

Mukayin menegaskan dengan menggelar workshop olahraga bagi guru olahraga mulai SD hingga SMA, pihaknya ingin membuktikan bahwa keberadaan paguyuban cabang olah raga di Banyuwangi bukan sekedar untuk kepentingan sesaat atau untuk dukung mendukung dalam pencalonan ketua umum KONI kabupaten Banyuwangi namun lebih untuk mengisi kekosongan program kerja yang belum mampu dilaksanakan pengurus KONI kabupaten Banyuwangi.

“Kami berharap dengan menggelar workshop mampu menjadi momentum untuk menumbuh kembangkan semangat untuk melakukan pembinaan dan peningkatan prestasi cabang olahraga di Banyuwangi agar mampu bersaing di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional,”tegas Mukayin. Q mb12

Sumbar Turunkan Lima Petinju di STE 2015

Jabar Matangkan Kerjasama Tim Bandung, Bhirawa Tim balap motor PON XIX/2015 Jawa Barat melakukan latihan untuk mematangkan kerja sama tim dan melakukan adaptasi dengan jenis motor yang akan digunakan pada ajang PON XIX/2016.

"Kerjas sama tim sangat diperlukan meski pembalap turun di lain kelas.

Maksudnya agar ada satu visi disamping juga melakukan adaptasi dengan karakter motor yang akan digunakan pada PON nanti," kata Pelatih Balap Motor Jabar Irvan Oktaian di Bandung, Kamis.

Ia menyebutkan, para pembalapnya saat ini masih bergabung dengan tim masing-masing untuk menyelesaikan seri balapan tahun ini baik pada road race maupun sport race.

Tim Pelatda balap motor Jabar saat ini diperkuat sebanyak 14 pembalap yang nantinya akan turun di empat kelas yang dipertandingkan. Nantinya enam pembalap disiapkan untuk bertanding di kelas under 20 tahun, dan sisanya akan turun di kelas bebas atau senior.

Irvan mengatakan, pada PON XIX/2016 cabang olah raga balap sepeda motor ini akan mempertandingkan kelas 125 cc perorangan, 125 cc beregu, 150 cc perorangan, dan 150 cc beregu.

"Jabar menargetkan dua emas, sekaligus mempertahankan juara umum di cabang balap motor," katanya.

Tim Jabar nantinya akan berjumlah 12 pembalap, dimana delapan pembalap yang akan main dan empat pembalap menjadi cadangan.

Terkait peta kekuatan pembalapnya, Irvan menuturkan untuk para pembalap senior dari segi kemampuan sudah sangat baik karena mereka setiap minggu mengikuti balapan bersama timnya saat ini. Sementara bagi para pembalap under 20 tahun, masih harus dipoles kembali.Q ant

9

Pertina Sumbar turunkan lima petinju di Kejurnas STE di Bogor.

Padang, Bhirawa Persatuan Tinju Amatir Nasional (Pertina) Sumatera Barat (Sumbar), menurunkan lima petinju pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Sarung Tinju Emas (STE) di Bogor, Jawa Barat, 13 hingga 19 Desember 2015.

"Sumbar menurunkan lima petinju, terdiri dari tiga petinju puteri dan dua petinju putera untuk mengikuti STE 2015," kata Sekretaris Umum Pertina Sumbar, Fazril Ale di Padang, Kamis.

Ia menyebutkan, lima petinju tersebut yakni, Sutini kelas 51 Kg puteri, May Yulis (57 Kg puteri), Weni Sasmitha (60 Kg puteri), Miftah Rifai Lubis (64 Kg putera), dan Yudi Candra kelas 81 Kg putera.

Menurut dia, Kejurnas STE 2015 merupakan ajang bagi petinju-petinju papan atas nasional yang sudah memastikan lolos ke PON 2016 dengan predikat finalis pada ajang babak kualifikasi.

"Artinya, ajang itu hanya diikuti petinju yang meraih

medali emas dan perak pada babak kualifikasi lalu," katanya.

Ia menambahkan, Kejurnas STE merupakan ajang yang bagus untuk diikuti bagi petinju Sumbar. Selain mengukur hasil latihan selama ini, ajang itu juga bisa memantau kekuatan lawan yang akan dihadapi di PON 2016.

"Dengan melibatkan petinju dari 34 provinsi, ini menjadi momen yang bagus untuk bisa memantau kekuatan lawan dari kelas yang akan diikuti," katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, dalam menghadapi PON 2016, petinju harus banyak melakukan uji tanding untuk menambah pengalaman dan mematangkan persiapan fisik serta teknik.

Pertina Sumbar katanya, sebelum turun di PON 2016, selain STE 2015, pihaknya juga mengagendakan untuk bisa mengikuti kejuaraan tinju di Penang, Malaysia yang dijadwalkan pada 20 Desember 2015.

"Kami berharap, dengan adanya uji tanding dan mengikuti berbagai kejuaraan tentunya berdampak positif terhadap kemampuan petinju sebelum turun di PON 2016," katanya.Q ant

Surabaya, Bhirawa Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga (SMANOR) kembali mengirimkan siswa atau atletnya untuk memperkuat Jatim diajang Kejurnas. Kali satu siswa dan alumni akan berjuang untuk merebut emas dan sekaligus tiket untuk berlaga di PON Jatim.

Keduanya adalah Diah Ayu Retno yang turun di kelas -78kg putri (alumni) dan Muhammad Sendy Evansyah (-90 kg) putra siswa yang masih duduk di kelas XII IPS. Kepala UPT SMANOR, Zaenal Arifin mengatakan, keduanya sudah memiliki prestasi di level nasional, seperti Sendy yang tahun 2014 berhasil meraih emas di Kejurnas Piala Kartika.

"Saya berharap keduanya tidak hanya lolos PON, tapi bisa meraih medali emas," katanya, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (10/12).

Lebih lanjut Zaenal mengatakan, hingga saat ini sudah banyak siswa mau-

Zaenal Arifin pun SMANOR yang meraih medali dan meraih tiket berlaga di PON. Seperti cabang olahraga gulat ada empat alumni dan satu siswa yang meraih emas di Pra PON. "Kami berharapa baik siswa maupun alumni SMANOR bisa meraih medali emas untuk Jatim di PON Jabar nanti," katanya. Qwwn

Kejurnas Judo

Kata Putera Absen, Jatim Andalkan Sektor Puteri Surabaya, Bhirawa Pengprov Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI) optimis bisa mendulang emas di ajang Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Judo di Bandung 11-13 Desember walaupun tanpa diperkuat dua atlet andalan.

Pada Kejurnas yang digelar di Bikasoga, Jatim mengandalkan sektor puteri untuk bisa meraih dua emas. Dua atlet yang menjadi andalan adalah Dewinda di kelas 48kg dan Yuliati kelas 52kg.

Sebenarnya Jatim memiliki andalan di kelompok putera yakni pasangan Suliswanto-Embun Cahyono yang turun di nomor kata (kerapian teknik). Sayang keduanya tidak bisa memperkuat tim Jatim karena tidak mendapat izin dari kesatuannya.

Menurut Pelatih Wisnu Sri Basuki, pasangan Suliswanto-Embun Cahyono memiliki peluang yang sangat besar untuk bisa meraih emas, prestasi terbaik kedua anggota TNI AD itu adalah

meraih emas SEA Games Jakarta 2011. "Dengan absennya dua altet itu makan kekuatan disektor putera jelas berkurang, namun kami akan mengoptimalkan atlet yang ada," katanya saat dihubungi melalui telepon genggamnya.

Lebih lanjut Wisnu mengatakan, jika keduanya tidak turun di Kejurnas, maka peluang untuk berlaga di PON tertutup. "Khusus untuk nomor kata, atletnya harus turun di Kejurnas," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum PJSI Jatim, Kombes POL Yoyok Subagiono membenarkan kalau pasangan Suliswanto-Embun Cahyono tidak bisa memperkuat tim Jatim karena tidak mendapat izin. "Benar, ada atlet kami yang juga anggota TNI AD tidak bisa memperkuat Jatim di Kejurnas," katanya.

Pada Kejurnas kali ini, Jatim diperkuat 13 atlet yang terdiri dari empat putera dan sembilan puteri.

Q wwn

Puteri Jambi Melaju ke Semifinal Prakualifikasi PON Jambi, Bhirawa Regu puteri Jambi berhasil melaju ke babak semifinal Kejurnas polo air babak prakualifikasi PON XIX/2016 yang berlangsung di Buleleng, Bali, pada 8-11 Desember 2015.

Kabid Binpres Pengprov PRSI Jambi, Olsen Tiger, saat dihubungi Kamis, mengatakan, setelah meraih dua kali kemenangan dan satu kali kalah pada laga di grup B membawa regu Jambi berada pada posisi runer up dan lolos

ke babak semifinal pada Kejurnas tahun ini.

Anak asuh Mulyadi dan Alfonso Robert Pelo itu, meraih dua kali kemenangan dari regu Sumatera Utara dan Sumatera barat, hanya kalah dari Sumatera Selatan yang jadi juara grup B. Pemain Jambi dengan kapten Andi Tendri Nola itu, saat melawan Sumatera Utara (Sumut) meraih angka kemenangan perdananya dengan skor cukup telak 24-1 untuk kemenangan Jambi.

Kemudian pada laga keduanya Jambi harus tunduk dari peraih medali perak PON 2012, Sumatera Selatan dengan skor tipis 4-5.

Pada laga ketiga regu Jambi berhasil meraih kemenangan dari Sumatera Barat, dengan skor 21-0.

Regu putri Jambi pada Kejurnas babak prakualifikasi PON itu berada di grup B dengan regu dari Pulau Sumatera semuanya yakni Sumatera Selatan peraih medali perak PON 2012, Sumatera

Utara dan Sumatera Barat.

Sedangkan di grup A ada peraih medali emas PON 2012, DKI Jakarta, Jawa Timur, Yogyakarta dan Sulawesi Selatan dengan sistem pertandingan setengah kompetisi final dan yang akan berhasil tampil di PON nanti hanya empat regu ditambah tuan rumah PON 2016, Jawa Barat maka ada lima regu yang akan berlaga di PON XIX/2016.

Olsen mantan pemain nasional era tahun 1990 an itu,

mengatakan peluang regu putri Jambi untuk lolos ke PON mendatang cukup terbuka karena sudah berhasil meraih angka kemenangan pertamanya di ajang prakualifikasi tersebut.

"Mohon doanya agar regu putri Jambi juga bisa menyusul regu putranya yang lebih dahulu lolos ke PON 2016 dengan meraih medali perak atau pada peringkat dua nasional pada kejurnas prakualifikasi PON di Sumatera Barat akhir November lalu," kata Olsen Tiger.Q ant

EKONOMI - BISNIS

10

Jumat Wage, 11 DESEMBER 2015

Percepat Sertifikasi, UMKM Dilatih Berkompetisi Pemprov Jatim bekerjasama dengan Badan Nasional Sertifikasi menggelar percepatan sertifikasi kompetensi yang berbasis koperasi dan UMKM. Propinsi Jatim mendapat kuota sebanyak 1.250 paket dimana tiap paket terdiri dari 20 asesi.

suprayitno/bhirawa

Sambut persaingan bebas, pengusaha kecil di Lamongan dapatkan sertifikasi kompetensi.

Kurs JUAL

BELI

USD

14,024.00

13,884.00

SGD

10,001.43

9,898.76

EUR

15,446.03

15,286.28

JPY

11,543.34

11,423.40

GBP

21,284.22

21,064.80

Sumber: Bank Indonesia (10 DESEMBER 2015)

RAGAM EKBIS

sudarno/bhirawa

Manager Humas PT KAI Daop 7 Madiun, Eko Budiyanto didampingi Kepala Stasiun KA Madiun, Budiyono, saat diwawancari wartawan, Kamis (10/12).

PT KAI Daop Madiun Siapkan Angkutan Nataru Madiun, Bhirawa Menyambut liburan Natal 2015 dan Tahun Baru 2016 (Nataru), PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 7 Madiun, menyiapkan kereta extra tambahan ekonomi jurusan Pasar Senen dengan kapasitas 1.696 tempat duduk.

Menurut Manager Humas PT KAI Daop 7 Madiun, Eko Budiyanto, kereta tambahan ini akan mulai dioperasikan mulai 22 Desember 2015 hingga 3 Januari 2016 dengan tarif Rp.175 ribu. Kereta jurusan Pasar Senen ini, setelah berangkat dari Madiun akan berhenti di stasiun Paron dan Walikukun (Ngawi), stasiun Jebres (Solo) dan Semarang.

“Kereta juga berhenti di Poncol, Tegal, Cirebon dan Jatinegara dan terakhir Pasar Senen Jakarta. Kalau berangkat dari Madiun pukul 15 WIB dan tiba di Pasar Senen pukul 01.39 WIB. Sedangkan berangkat dari Pasar Senen pukul ,23.45 WIB dan tiba di Madiun pukul 11.45 WIB”, jelas Eko Budiyanto dengan didampingi Kepala Stasiun Madiun, Budiyono, kepada wartawan, Kamis (10/12).

Selain itu, lanjutnya, PT KAI Daop 7 juga menyediakan layanan non subsidi dengan tarif khusus jurusan Madiun-Surabaya, Madiun-Malang, Madiun-Semarang dan Madiun-Yogjakarta, dengan harga tiket antara Rp.50 ribu-Rp.100 ribu. “Namun layanan khusus ini tiketnya hanya bisa dibeli dua jam menjelang keberangkatan di stasiun. Jadi tidak bisa dibeli di tempat lain,” tambahnya. Q dar

Gus Ipul: Bisnis Otomotif Tidak Boleh Lesu Surabaya, Bharawa Besarnya jumlah pengguna kendaraan bermotor membuat ruas jalan di Surabaya dan kota besar di Indonesia mengalami kemacetan. Namun Wakil Gubernur Jatim, Saifullah Yusuf tetap mendorong agar industri otomotif tidak boleh lesu namun harus tetap berkembang. “ Pokoknya jangan sampai dunia otomotif mati,” tegas Saifullah Yusuf atau yang biasa disapa Gus Ipul itu saat meresmikan pameran terbesar otomotif di Grand City Kamis (10/12).

Rangkaian Pameran Otomotif Nasional GIIAS terakhir pada tahun 2015 ini dihadirkan di Jawa Timur, pameran GIIAS Surabaya Auto Show 2015 akan berlangsung mulai tanggal 9 hingga 13 Desember 2015, dengan mengambil tempat di Grand City Exhibition and Convention Hall, Surabaya.

Pameran GIIAS Surabaya Auto Show 2015 akan menghadirkan 15 (APM) yakni, Daihatsu, Datsun, Honda, Hyundai, Isuzu, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi FUSO, Mitsubishi Motors, Nissan, Renault, Tata Motors, Toyota dan Suzuki. Para APM ternama ini akan membawa produk serta teknologi terbaru yang diperkenalkan pada saat GIIAS 2015 di Jakarta pada bulan Agustus yang lalu, akan hadir juga The All New Toyota Kijang lnnova yang peluncurannya di Indonesia baru dilaksanakan pada bulan November yang lalu, Suzuki Ciaz yang baru saja diluncurkan resmi. Q ma

Ketua Dewan Pengarah LSP Manajmeen Produktivitas Jatim Hari Sugiri dalam Uji Sertifikasi Kompetensi Pelaksanaan Pemasaran UMKM bagi UMK di Lamongan, di Pendopo Lokatantra, Kamis (10/12).

“Sehingga jika ditotal Propinsi Jatim mendapat kuota sejumlah 25.000 asesi. Alhamdulillah di Kabupaten Lamongan mendapat kuota sebanyak 100 paket atau sebanyak 2.000 asesi, namun karena banyaknya antusias

dari para pelaku koperasi dan UMKM, Kabupaten Lamongan mendapat kuota 3.000 asesi. Tak hanya itu, Kabupaten Lamongan juga mempunyai banyak asesor yakni sebanyak 44 asesor yang biasanya di Kabupaten lain belum tentu mempunyai asesor”, jelas Hari Sugiri.

Dijelaskan oleh Kepala Diskopindag Kabupaten Lamongan Gunadi, uji kompetensi dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 14 Desember 2015.

Yakni tahap I di Pendopo Lokatantra sebanyak 200 asesi, tahap II sampai V di Unisla sebanyak masing-masing 800 asesi yang dilaksanakan tiga kali dan yang terakhir 400 asesi.

Di Kabupaten Lamongan terdapat 256.000 UMKM, khusus untuk perdagangan dan industri sebnayak 56.000 dan yang potensial sebanyak 15.000 dan terdapat tujuh yang aktif sampai dengan ekspor ke luar negeri seperti ekspor tenun ikat parengan, sepatu tas enceng gondok dan batok kelapa, snack dan meja kursi.

Menurut Ketua Asosiasi Asesor Kompetensi Indonesia Khaerul Jaelani, kompetensi adala suatu keniscayaan yakni suatu keharu-

san di jaman modern ini. Para pengusaha harus mempunyai keahlian terutama dalam menghadapi MEA yang sudah di depan mata. Pj Bupati Wahid Wahyudi mengatakan bahwa MEA adalah pertarungan ekonomi dengan 10 negara ASEAN. Sehingga UMKM Lamongan perlu mempersiapkan diri agar tidak tergilas persaingan ekonomi bebas.

“Jangan menjadi orang biasa karena tidak akan terlihat. Tetapi juga jangan menjadi orang yang berambisi menjadi orang yang luar biasa karena akan sangat suli.

Maka jadilah orang yang berkompeten agar dapat eksis dalam menghadapi keadaan apapun”, pesan Wahid Wahyudi. Q yit

Gubernur Proyeksikan Jatim Jadi Provinsi Industri Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo memproyeksikan provinsi yang dipimpinya akan menjadi provinsi industri argo on farm pada 2016. Itulah ia mendorong masyarakat terutama petani untuk tidak menjual hasil panen secara langsung, namun mengolahnya terlebih dahulu.

Jika sebelumnya petani menjual pisang, maka ke depan tidak diperbolehkan lagi menjual hasil pertanian yang masih mentah ke pasar melainkan harus menjual sudah dalam bentuk makanan olahan.

“Jangan menjual pisang mentah tetapi juallah keripik pisang atau jangan menjual nangka tapi jullah keripik nangka, sehingga petani memiliki nilai tambah, karena hasil pertanian dalam bentuk olahan bisa diterima langsung oleh produsen. Petani jual hasil pertania tidak lagi pada konsumen atau tengkulak,” kata Soekarwo pada arahan pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2015 di Hotel JW. Marriot Surabaya, Kamis (10/12) Lebih lanjut pejabat yang akrab disapa Pakde Karwo itu mengatakan, jika itu bisa terlaksana maka income generiknya naik sehingga kemampuan untuk belanja petanipun naik, tapi jangan lupa sebagaian dari tambahan pendapatan harus disimpan dan ditabung sebagai bekal dikemudian hari. Jdi, jangan samapi dihabiskan semuanya untuk belanja konsumsi.

Saat ini pertumbuhan industri pengolahan di Jatim dari tahun 2010 hingga 2015 triwulan III kondisinya terus naik.

Tahun 2010 pertumbuhan nasional 3,79 %, Jatim pada posisi 2,23% dan tahun 2011, nasional 6,26 %, Jatim 4,57 % serta Tahun 2012 nasional 5,62 %, Jatim naik menjadi 6,73 %. Sedangkan tahun 2013, nasional 4,49, jatim tetap diatasnya yaitu 5,85 % dan tahun 2014, nasional sebesar 4,63 %, jatim pada posisi 7,66 % serta tahun 2015 semester III, nasional sebesar 4,22 %, jatim masih pada posisi 5,60 %.

“Jadi, pertumbuhan industri pengolahan di prov. Jatim hing-

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo ketika memberikan sambutan sekaligus paparan pada acara Pertemuan Tahunan dengan Bank Indonesia Tahun 2015 di JW Marriot Surabaya.

ga semester III tahun 2015 ini sebesar 5,6 %,” tegasnya.

Sementara kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim terhadap Produk Domistik Bruto (PDB) Nasional, kata Pakde Karwo, terus meningkat, yakni tahun 2012, Nasional sebesar Rp 8.615,70 triliun, PDRB Jatim sebesar Rp1.247.77 triliun atau share 14,47 %. Tahun 2013, PDB Nasional sebesar 9.524,74 triliun, PDRB Jatim sebesar Rp1.382,43 triliun (share) 14,51 %, dan tahun 2014, PDB nasional 10.542,69 triliun dan PDRB jatim Rp 1.540,69 triliun (share) 14,60 % serta tahun 2015 triwulan III, PDB nasional sebesar Rp 8.578,30 triliun sedangkan PDRB jatim sebesar Rp 1.260,02 triliun atau share 14,68 %.

Untuk memperlancar investasi di jatim, maka pemprov. Jatim memberikan empat kemudahan atau garamsi yakni mempermudah pengadaan tanah, mempermudah masalah perijinan dan yang ketiga mempermudah masalah listrik dan yang keempat menyediakan tenaga kerja dengan SDM yang mumpuni. Ia mencontohkan, kalau sebelumnya mengurus ijin masalah limbah itu sampai memakan waktu hingga dua bulan, maka setelah menggunakan IT maka waktunya

tinggal 14 hari saja.

Sebelum mengakhiri pengarahannya, Gubernur menjelaskan, Jatim telah membangun infrastruktur sangat memadai guna memperlancar arus transportasi serta pengembangan investasi di Jatim, Pembangunan infrastruktur antara lain dengan

membangunan jalan darat ( Tol an Ateri): Rute Utara mulai dari Tuban, Surabaya – Banyuwangi sepanjang 218 Km. Rute Tengah mulai dari Ngawi, Jombang – Surabaya sepanjang 251 Km dan JLS mulai dari Pacitan, - Trenggalek (selesai) dan pembangunan sarana jalan ini menda-

pat dukungan dari APBN 2015 sebesar Rp 180 Miliar.

Selain jalan Tol, Jatim juga telah membangun 29 stasiun Kereta Api se Jatim dan membangun double trak jurusan Bojonegoro – Surabaya dengan total keseluruhan sepanjang 895,750 Km. Bandara Udara, di Juanda Surabaya, Abdul Rahman Salah Malang, Blimbingsari Banyuwangi, Trunojoyo Sumenep dan Kuthohardinegoro Jember. Khusus untuk Airport Juada kapasitas kargo sebanyak 152 juta ton. Ditambah dermaga laut yang ada di Tanjung Perak Surabaya, Tanjungwangi Banyuwangi Tanjung Probolinggo dan di Teluk Lamong, Lamongan. Semua ini dibangun untuk menyambut Investor untuk menanamkan modalnya di Jatim .

Pada kesempatan yang sama Kepala Perwakilan BI Prov.

Jatim, Benny Siswanto, mengatakan, antara BI Jatim dengan Pemprov. Jatim telah menjalin kerjasama yang baik untuk saling bersinergi dalam memperjuangkan tujuan bersama yakni pertumbuhan ekonomi Jatim pada khususnya dan nasional umumnya, agar semakin baik, kuat dan mandiri serta mampu mensejahterakan masyarakat. Q ma,iib

Syukuri Kemenangan, Puluhan Pendukung DADI Cukur Gundul Situbondo, Bhirawa Sedikitnya puluhan pendukung calon Bupati dan calon Wakil Bupati Situbondo nomor urut 3 (Dadang Yoyok) melakukan syukuran dengan aksi unik yakni cukur gundul di kediaman H Yoyok Mulyadi, di Dusun Paser, Desa Tanjung Kamal, Kec. Mangaran, Situbondo, Kamis pagi (10/12). Aksi solidaritas tersebut mendapat simpati luar biasa dari para warga yang setia kepada pasangan yang akrab di sapa DADI (Dadang Yoyok)itu. Pengamatan Bhirawa, aksi cukur gundul dimulai sekitar pukul 15.00 wib. Pemandangan unik itu memantik para simpatisan dan pendukung yang datang satu persatu untuk melakulan syukuran dengan cukur gundul. “Ini merupakan ungkapan kegembiraan dari para pendukung DADI dengan melakukan cukur gundul. Kami sangat mendukung aksi ini,” terang mantan Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) Kab.Situbondo itu.

H Yoyok menambahkan, untuk mengantisipasi adanya antrian ia mendatangkan tukang cukur handal dan muda sebanyak tiga orang yang berasal dari desa setempat. Saat para pendukung dicukur gundul tampak dibagian wajah mereka penuh suka cita dan raut wajah gembira. Ini menandakan para pendukung sangat setia atas sosok H Yoyok untuk menjadi orang nomor dua dilingkungan Pemkab Situbondo mendampingi H Dadang Wigiarto. “Sekali lagi ini merupakan ungkapan kegembiraan yang dirasakan warga,” tutur H Yoyok.

Salah satu pendukung berat paslon DADI, Heru Hartanto Ronggolawe mengaku sangat bangga dan senang atas ung-

gulnya suara yang diraih DADI pada pilkada Situbondo tahun 2015. Pria yang juga berprofesi sebagai jurnalis harian itu rela dan ikhlas untuk mencukur gundul demi orang yang ia kagumi paslon cabup cawabup Situbondo meraih kemenangan sementara dari dua paslon lain. “Ini saya mencukur gundul murni dari hati yang paling dalam. Semoga nanti paslon DADI menjadi pasangan yang amanah,” ungkap Heru dengan senyum penuh kegembiraan. Q awi/adv

sawawi/ bhirawa

H Yoyok Mulyadi saat melakukan cukur gundul kepada salah satu pendukung dikediamannya kemarin.

Jumat Wage, 11 DESEMBER 2015

Beri Kesempatan PNS, Pengisian Jabatan Sekda Diundur l Sambungan hal 1

Dr H Akhmad Jazuli SH, MSi (Asisten I Pemerintahan dan Kesra Pemkab Mojokerto).

Jazuli merupakan peserta pendaftar Sekda Kab Madiun dari luar kota.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab Madiun Endang Setiowati yang juga panitia seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka Kabupaten Madiun saat dihubungi via HP tidak diangkat meski ada nada panggilnya. Demikian juga saat diSMS perihal diundurnya pendaftaran seleksi pengisian Sekda Kab Madiun juga tidak ada jawaban.

Namun Wabup Madiun Drs H Iswanto MSi membenarkan kalau pendaftaran pengisian Sekda Kab Madiun diundur sampai dengan 11 Desember 2015. “Pendaftaran pengisian Sekda Kab Madiun yang semestinya ditutup 8 Desember 2015 diundur. Saat itu pendaftar baru 3 orang.

Padahal, dari sejumlah kepala SKPD di Kab Madiun masih banyak yang layak menduduki jabatan Sekda Kab Madiun, tetapi mereka belum mandaftar. Karena itu, untuk memberikan kesempatan mereka untuk mendaftar, akhirnya pendaftaran pengisian jabatan Sekda Kab Madiun diundur sampai 11 Desember 2015,”tegasnya.

Menurut Iswanto, diharapkan kalau bisa pengisian jabatan Sekda Kab Madiun diisi dari kalangan dalam Pemkab Madiun sendiri yang dinilai lebih mengetahui seluk beluk Pemkab Madiun. Kecuali, kalau dari intern Pemkab Madiun sudah tidak ada yang layak mengisi jabatan Sekda Kab Madiun, apa boleh buat terpaksa diisi pejabat dari luar daerah.

“Tetapi dalam hal ini, kami (termasuk Bupati Madiun H Muhtarom SSos) sudah sepakat kalau bisa pengisian jabatan Sekda Kab Madiun dari kalangan intern Pemkab Madiun sendiri saja. Karena para kepala SKPD Kab Madiun banyak yang mumpuni menjabat sebagai Sekda Kab Madiun,”terangnya.

Alasan lainnya, lanjut Iswanto, diduga para kepala SKPD Kab Madiun baru mengetahui informasi ini sehingga mereka masih sibuk melengkapi berkas-berkas persyaratan untuk mendaftar pengisian jabatan Sekda Kab Madiun.

Diperoleh keterangan dari para calon pendaftar pengisian jabatan Sekda Kab Madiun, mereka umumnya kesulitan mencari surat rekomendasi dari dokter jiwa untuk mendapat keterangan sehat jasmani dan rohani. n dar

Peralihan Dikmen Melenceng dari UU Sisdiknas l Sambungan hal 1

prinsip untuk memecahkan perselisihan tersebut. Di antaranya ialah asas lex superiore derogat legi inferiore yang berarti aturan yang dibuat penguasa lebih tinggi memiliki kedudukan lebih tinggi pula. Kedua asas lex spesialis derogat legi generali yang berarti UU yang bersifat khusus mengesampingkan UU yang bersifat umum. Terakhir, asas lex posteriore derogat legi priori artinya UU yang baru mengalahkan UU yang lebih lama. “Kalau melihat masalah peralihan kewenangan SMA/SMK ini, berarti ada dua sudut pandang yang bisa dipakai. Jika menggunakan lex spesialis maka UU Sisdiknas yang seharusnya digunakan,” kata Labib, Kamis, (10/12).

Tetapi, lanjut akademisi yang juga duduk sebagai Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Bidang Hukum, Advokasi dan Ham itu, asas lex posteriore juga bisa dipakai dan mengalahkan pasal dalam UU Sisdiknas.

“Perselisihan ini sering terjadi. Ini karena pembuat undang-undang kita seringkali mengabaikan aturan lama yang sudah ada,” kata dia.

Kendati ada dua asas yang sama-sama, Labib menilai pemerintah akan cenderung menggunakan aturan baru dan segera melakukan perubahan atas UU Sisdiknas. Padahal, jika pemerintah kabupaten/kota menolak untuk menyerahkan pengelolaan SMA/SMK ke provinsi itu tidak melanggar aturan. “Mereka berhak melimpahkan (SMA/SMK) karena payung hukumnya jelas. Mereka juga berhak mengikuti aturan yang baru,” kata dia.

Hal senada diungkapkan pakar hukum tata negara Universitas Dr Soetomo (Unitomo) Surabaya Bachrul Amiq. Pertentangan antar UU beberapa kali terjadi di negeri ini. Namun pihaknya lebih cenderung UU 23 akan mengalahkan UU Sisdiknas. Karena UU yang baru akan mengalahkan UU yang lama.

Rektor Unitomo ini menjelaskan, jika kabupaten/kota yang ngotot mempertahankan pengelolaan Dikmen disebut melanggar UU. “Kabupaten/kota salah bila mempertahankan Dikmen,” ujarnya.

Dia melanjutkan, logika yang dibangun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pusat tidak bisa menyelenggarakan sendiri semua hal hingga pelosok daerah. Untuk itu dibagi kewenangan mengelola melalui UU 23 tentang Pemda.

Berbagai urusan di pusat kemudian dibagi pengelolaannya ke tingkat kabupaten/kota hingga provinsi. Nah, UU 23 itu mengamanatkan pengelolaan Dikmen dilakukan provinsi. Sementara kabupaten/kota mengelola Dikdas. “Jadi sebenarnya semuanya milik Indonesia. Karena pemerintah pusat tidak bisa mengurus sendiri, sehingga dibagi ke daerah,” ungkapnya.

Ke depannya UU Sisdiknas dipastikan bakal menyesuaikan. “Bisa jadi pada 2017 nanti keluar UU Sisdiknas baru yang sudah menyesuaikan dengan UU 23,” jelasnya. n tam

Tukang Sapu Raih Doktor l Sambungan hal 1

kur dengan hidayah dari Allah SWT itu. ‘’Saya bersyukur dengan ini semua, sebab semuanya saya mulai dari nol,”ujarnya usai rapat terbuka menyampaikan disertasinya belum lama ini.

Untuk meraih semua itu di tengah kesibukan kerja, menurut pria 47 tahun itu memang butuh komitmen. Selain itu ia juga mengucapkan terima kasih pada anak buah, pimpinannya di Pemkab Sidoarjo serta keluarga, sehingga semua itu bisa diwujudkan. “Semoga pendidikan yang saya raih ini bermanfaat bagi saya pribadi, Pemkab Sidoarjo dan masyarakat banyak,” katanya. n kus

11

SAMBUNGAN Dua Paslon di Ponorogo dan Sumenep Saling Klaim Kemenangan l Sambungan hal 1

(suara) Ipong-Sujarno,” klaim Sugiri Sancoko, Calon Bupati Ponorogo yang diusung koalisi Partai Demokrat, Golkar, Hanura, dan PKS kepada wartawan, Kamis (10/12).

Di hadapan wartawan maupun pendukungnya, Sugiri maupun tim suksesnya selalu memberi pernyataan dengan nada meyakinkan dan bersemangat, namun mereka tidak memberikan data rinci perolehan suara berdasar hasil hitung cepat yang dilakukan.

“Bisa dilihat berapa persentase maupun angka pastinya. Berapa perolehan suara kami, silakan cek langsung di Bakesbangpol Linmas Ponorogo. Kalau tidak coba ke lembaga independen lain yang melakukan penghitungan cepat,” kata Sugiri yang sebelumnya duduk sebagai anggota DPRD Jatim dari Partai Demokrat.

Ia menegaskan, bahwa tim pemenangannya masih terus melakukan kroscek dan verifikasi data hitungan suara agar rekapitulasi versi hitung cepat yang dilakukan valid serta lengkap.

Di pihak lain, pasangan calon Ipong Muclissoni-Sujarno yang diusung koalisi Partai Gerindra, PAN dan PND juga meyakini mendulang suara terbanyak dalam Pilkada Ponorogo.

“Untuk hasil persentasenya dari hitung cepat yang kami lakukan, Ipong Muclisooni-Sujarno 39 persen, disusul Sugiri Sancoko-Sukirno 36 persen, Amin-Agus Widodo 23 persen dan Misranto-Isnen Supriyono 1,7 persen,” papar Supriyadi, anggota tim media center pasangan calon Ipong MuclissoniSujarno kepada wartawan.

Hasil quick count atau hitung cepat perolehan sementara Pilkada Ponorogo simpang siur. Memasuki proses pengitungan suara sementara, sejumlah lembaga survei baik internal pasangan calon maupun independen memunculkan hasil hitungan berbeda-beda. Kondisi makin runyam, karena saat ini mulai bermunculan website-website ‘dadakan’ yang merilis hasil perhitungan cepat dari sumber yang patut dipertanyakan validasinya.

Beberapa lembaga yang melakukan penghitungan sementara di Ponorogo di antaranya Pusdeham, Bakesbang, Kodim dan Lembaga Survei Sarwani Indonesia (LSSI). Berdasarkan rekapitulasi jumlah perolehan suara sementara dari Bakesbangpol Limnas tercatat, pasangan calon nomor

urut 1 Sugiri Sancoko-Sukirno memperoleh 206,530 suara atau 36,92%, paslon nomor 2 AminAgus Widodo mendapat 124,036 suara atau 22,17%, paslon nomor 3 Misranto-Isnen Supriyono memperoleh 9,590 suara atau 1,71%, sedangkan paslon nomo 4 Ipong Muchlissonu-Soedjarno unggul dengan perolehan 219,259 suara atau 39,19%.

Sedangkan penghitungan sementara Kodim, paslon nomor 1 Sugiri Sancoko-Sukirno memperoleh 208.161 suara atau 37%, paslon nomor 2 Amin-Agus Widodo meraih 126.749 suara atau 22%, paslon nomor 3 Misranto-Isnen Supriyono mendapat 9.761 suara atau 1,74% dan paslon nomo 4 Ipong Muchlissonu-Soedjarno memperoleh 215.343 suara atau 39, 48%.

Diseret instansinya dalam klaim kemenangan, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpol Linmas) Kabupaten Ponorogo ikut angkat suara. Bakesbangpol membantah telah mengeluarkan hasil rekapitulasi Pilkada Ponorogo 2015.

Plh Bakesbangpol Linmas Kabupaten Ponorogo Murdijanto menegaskan, pihaknya tidak pernah sekalipun mengeluarkan laporan hasil pemilu kecuali kepada Gubernur, Bakorwil Madiun dan Pj Bupati.

“Kami tidak pernah mengeluarkan hasil rekapitulasi suara Pilkada dalam bentuk apa pun. Apalagi yang ada kop surat dan tanda tangannya,” tandas Murdijanto dalam menanggapi beredarnya hasil rekapitulasi suara sementara Pilkada atas nama Bakesbangpol Linmas Ponorogo di tengah masyarakat, Kamis (10/12).

Murdijanto juga tidak membenarkan bila pihaknya disebut melakukan pengitungan cepat perolehan suara Pilkada. “Kami tidak melakukan quick count. Tetapi di sini memang ada Tim Pengendali Pelaporan Hasil Pemilihan Umum, yang hasil pelaporannya hanya diserahkan kepada unsur pimpinan, bukan untuk publik,” jelasnya.

Sumenep Rawan Konflik Kondisi di Ponorogo juga terjadi di Sumenep. Dua pasangan calon peserta Pilkada Sumenep 2015, A Busyro Karim-A Fauzi dan Zainal Abidin-Dewi Khalifah, saling klaim memenangi Pilkada setempat sesuai hasil penghitungan internal.

“Kami tidak dalam posisi ingin mendahului rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pilkada yang akan dilakukan KPU Sumenep.

Namun, sesuai hasil hitung cepat maupun hitung riil, perolehan suara

kami memang unggul,” ujar Busyro di Sumenep, Kamis (10/12).

Pada Kamis siang, tim pemenangan Busyro-Fauzi menggelar jumpa pers tentang hasil hitung cepat yang dilakukan konsultannya dan hasil hitung riil berbasis laporan saksi di masing-masing TPS. “Saat ini memang terjadi saling klaim memenangi Pilkada dan itu boleh-boleh saja. Sekali lagi, kami siap menunggu rekapitulasi perolehan suara di KPU Sumenep yang merupakan hitungan resmi.

Namun, klaim kami didukung dengan data riil,” kata Busyro.

Direktur Lembaga Survei Terukur A Hasan Ubaid menjelaskan, sesuai hasil hitung cepat berdasar hasil perolehan suara di 400 TPS yang menjadi sampel, pasangan Busyro-Fauzi meraih 50,97 persen dan Zainal Abidin-Dewi Khalifah meraih 49,03 persen. “Hasil hitung cepat tersebut linier dengan hasil hitung riil berdasar fomulir hasil penghitungan perolehan suara di masing-masing TPS dari saksi pasangan Busyro-Fauzi,” ujarnya.

Sesuai hasil hitung riil dari saksi di 2.400 TPS itu, pasangan Busyro-Fauzi memperoleh 299.274 suara atau 50,79 persen dan Zainal Abidin-Dewi Khalifah memperoleh 289.884 suara atau 49,21 persen.

“Dalam konteks itu, kami optimistis pasangan Busyro-Fauzi yang akan memenangi Pilkada.

Kami juga telah meminta pasangan Busyro-Fauzi untuk benar-benar mengawal proses yang berlangsung di KPU Sumenep dan jajarannya guna mengamankan perolehan suara tersebut,” kata Hasan yang lembaga surveinya menjadi konsultan pasangan Busyro-Fauzi.

Sementara Sekretaris Tim Pemenangan Zainal Abidin-Dewi Khalifah, A Zahrir Ridla memastikan perolehan suara kandidatnya unggul dibanding pasangan Busyro-Fauzi.

“Perolehan suaranya pada posisi 52,7 persen untuk pasangan Zainal Abidin-Dewi Khalifah dan 47,3 persen untuk Busyro-Fauzi,” ujarnya.

Ia berharap warga Sumenep tidak terpengaruh dengan adanya saling klaim memenangi Pilkada, karena hitungan resmi atas hasil Pilkada adalah rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan KPU Sumenep sebagai penyelenggara Pilkada. “Mari bersama-sama menunggu rekapitulasi perolehan suara hasil Pilkada tingkat kabupaten di KPU Sumenep. Saling klaim itu merupakan hal yang wajar,” kata Iir, sapaan A Zahrir Ridla. n cty, sul

Gubernur Ajak Masyarakat Awasi Pelayanan Publik melalui Media Sosial l Sambungan hal 1

halaman Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (10/12).

Menurut dia, kalau ada yang tidak beres dengan pelayanan publik di Jatim seperti jalan rusak, trotoar rusak, atau lampu mati, anak-anak muda dan seluruh masyarakat bisa melaporkan keluhan melalui media sosial.

Jika anak-anak tidak melakukan kontrol pada pelayanan publik, maka jalannya pembangunan menjadi kurang bagus.

Dijelaskannya, kontrol masyarakat atau yang biasa disebut monitoring dan evaluasi (monev) merupakan salah satu elemen penting dalam pembentukan reformasi birokrasi selain regulasi, pemimpin yang mempunyai komitmen, dan sistem IT. “Ada rumusnya dalam reformasi birokrasi harus ada aturannya (regulasi), pemimpin yang punya komitmen (leadership), IT dan sistem yang dibangun, serta monev yang salah satunya bisa

dilakukan melalui media sosial,” kata Pakde Karwo sapaan lekat Gubernur Soekarwo.

Dia mengatakan, dalam melakukan pencegahan terhadap korupsi di Jatim, pemprov membangun sistem online IT dengan tracking system di beberapa instansi seperti pada Samsat, Jembatan Timbang, Sistem Lelang dengan e-Procurement (e-Proc).

Di tempat sama, Kapolda Jatim Irjen Pol Anton Setiadji juga berikrar dan mendukung melalui pernyataan perang terhadap korupsi. “Kepolisian sangat mendukung pencegahan korupsi, bahkan penegakan kasus hukum korupsi harus semakin ditingkatkan,” katanya.

Sedangkan, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Sumardi juga mengaku sangat mendukung perang terhadap korupsi yang memang menjadi penyakit dan dampaknya sangat menyakiti masyarakat. “TNI berkomitmen anti korupsi dan mendukung pene-

gakan maupun penindakan hukum terhadap pelakunya,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Panitia Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Provinsi Jatim 2015 Ir Wisnu Iriawan W Widodo SH mengatakan, tema peringatan tahun ini adalah ‘Tingkatkan Integritas Aparatur untuk Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi Guna Kemakmuran Rakyat’. Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Provinsi Jatim 2015 diikuti sekitar 1.400 orang mulai dari pelajar SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi, Forpimda Jatim hingga Kepala SKPD Provinsi Jatim.

Pembacaan Ikrar Deklarasi Pelajar Anti Korupsi dilakukan tiga mahasiswa ITS Surabaya, tiga pelajar SMA UNTAG dan SMA Bhayangkari. Selain itu, Ikrar Pengusaha Anti Suap juga dibacakan oleh Pengacara Tiga Pilar yakni Taufik SH dan Didit SH, MA serta Notaris Tiga Pilar Hartono Wibowo SH. n iib

PDAM Tulungagung Masih Terlilit Utang Rp 5,1 Miliar l Sambungan hal 1

22,4 miliar. Sekarang sudah turun menjadi Rp 5,1 miliar,” paparnya.

Menurut Haryono, PDAM Tulungagung terus melakukan pembayaran cicilan utang pada Kementerian Keuangan begitu mendapat pendapatan. “Setiap bulan kami mencicil rata-rata Rp 25 juta. Pembayaran cicilan ini yang tidak membuat kami meraih laba,” terangnya lagi.

Namun demikian, Haryono optimistis pada 2015 PDAM Tulungagung mulai dapat mencetak laba kendati tidak besar. “Yang penting

tahun ini kami targetkan dapat laba dulu. Tidak muluk-muluk ratusan juta atau miliaran. Mungkin Rp 26 juta. Ini akan mencatatkan diri jika PDAM baru untung,” ucapnya sembari tersenyum.

Ada beberapa langkah penghematan yang dilakukan sepanjang 2015 yang diharapkan dapat mencetak laba. Di antaranya, lanjut Haryono adalah meniadakan kegiatan-kegiatan yang tidak perlu.

Selama ini PDAM Tulungagung memang tercatat sebagai perusahaan daerah yang selalu tidak dapat mencetak laba. Apalagi lilitan utang yang mendera

mereka tidak dapat diputihkan oleh Pemerintah Pusat.

Haryono membeberkan rencananya dalam dua tahun terakhir utang sebesar Rp 5,1 miliar dapat segera terlunasi. Apalagi Pemkab Tulungagung dan DPRD Tulungagung sudah berkomitmen untuk membantu pelunasan utang tersebut.

“Kalau bisa membayar pada 2016 atau 2017 nanti kami hanya membayar pokok pinjaman saja yakni Rp 3,6 miliar. Sedang non pokoknya akan dibebaskan. Kemenkeu akan menghapus Rp 1,5 miliar non pokoknya itu,” tuturnya. n wed

Golput Melambung di Pilkada Serentak Jatim l Sambungan hal 1

baya Drs Suko Widodo menyayangkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada Jatim tahun ini yang dinilai makin turun dibandingkan dengan hajatan demokrasi sebelum-sebelumnya.

Menurutnya, ketidaksertaan masyarakat pada pemungutan suara dikarenakan para politisi maupun KPU tidak melibatkan publik secara sungguh-sungguh. “Saya melihat prosesproses dan aturan yang tidak menentu diterapkan oleh KPU ketika terjadi kasus Pacitan, Surabaya, dan Blitar. Tiga kab/kota ini sebagai sampling yang terus saya pantau. Saya melihat Surabaya dan Pacitan kalau merujuk dengan Blitar memungkinkan untuk calon tunggal sebetulnya,” katanya saat ditemui Bhirawa di Kantornya Jalan Sukodami II-17, Kamis (10/12) kemarin.

Ia menilai KPU tidak memiliki pengalaman yang memadai untuk menjalankan peraturan Nomor 7 tahun 2015 tentang Peraturan Kampanye. Kalau sosialisasi, menurut Suko, KPU mungkin sudah pengalaman.

Namun, kalau terkait kampanye harus dipikirkan secara matang. “Sosialisasi dan kampanye berbeda. Sosialisasi itu untuk informasi yang netral, ada pengumuman di situ. Tapi kalau kampanye itu menyangkut strategi, cara mempengaruhi untuk mendukung,” jelasnya.

Suko memprediksi partisipasi masyarakat ini akan terus turun manakala penyelenggara Pemilu tidak mau menggandeng

universitas, LSM, dan Ormas yang dianggap institusi netral dalam politik.

Apalagi KPU, tambahnya, masih disibukkan dengan urusan DPT dan Alat Peraga Kampanye (APK) yang kemudian hak-hak publik untuk memperoleh informasi diabaikan.

“KPU tidak bisa bekerja sendiri, kita harus bantu KPU. Mereka (Universitas, LSM, Ormas) harus digandeng untuk sosialisasi di dalam memasifkan informasi tentang Pemilukada. KPU jangan membawa beban sendiri, harus membagi peran dan tugas.

Kuncinya kalau ingin berhasil harus melibatkan publik,” paparnya.

Klaim Sudah Maksimal Sementara itu KPU Surabaya menyatakan angka golput pada Pilkada 2015 sekitar 48% dan lebih rendah jika dibandingkan dengan Pilkada 2010 yakni 52%.

“Sedangkan untuk tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2015 sekitar 51,63 persen, sedangkan pada Pilkada sebelumnya berkisar 48 persen,” kata Komisioner Divisi Hukum, Pengawasan, dan SDM KPU Surabaya Purnomo Satriyo Pringgodigdo kepada wartawan kemarin.

Menurut dia, masih minimnya partisipasi masyarakat pada Pilkada akibat minimnya preferensi masyarakat terhadap pasangan calon dan banyaknya batasan dalam proses penyelenggaraannya. “Adanya batasan kampanye yang menjadi instrumen yang dianggap Pilkada di daerah kurang ada gregetnya,” katanya. n geh

5. Kota Pasuruan : H Setiyono-Raharto Teno Prasetyo

Parpol Pengusung : PDIP, PG, PAN, Gerindra dan PPP 6. Lamongan : H Fadeli-Hj Kartika Hidayati

Parpol pengusung : PD, PKB, PDIP, PAN, PG, Gerindra,

PKS, dan Hanura.

7. Kota Blitar : Samanhudi Anwar-Santoso

Parpol pengusung : PDIP 8. Malang : H Rendra Kresna - HM Sanusi

Parpol pengusung : PG, PKB, NasDem, PD, dan Gerindra 9. Ponorogo : H Ipong Muchlissoni-H.Soedjarno

Parpol pengusung : Gerindra, PAN dan NasDem 10. Situbondo : KH Abdul Hamid Wahid-KH Ach Fadil Muzakki Syah

Parpol pengusung : PPP dan Gerindra 11. Pacitan : H Indarto-Yudi Sumbogo

Parpol pengusung : Partai Demokrat (PD) 12. Mojokerto ; Mustofa Kamal Pasa-Pungkasiadi

Parpol pengusung : PDIP, PD, PAN, PKS, Gerindra, PG, NasDem 13. Sumenep : KH A Busyro Karim-Achmad Fauzi

Parpol pengusung : PKB dan PDIP 14. Jember : dr Faida-Muqid Arif

Parpol pengusung : NasDem, PDIP, Hanura dan PAN 15. Kediri : Hj Hariyanti Sutrisno-H. Masykuri

Parpol pengusung : PDIP, Gerindra, NasDem, PKS dan PAN. 16. Banyuwangi : Abdullah Azwar Anas- Yusuf Widiatmoko

Parpol pengusung : PDIP, Gerindra, NasDem, PKS dan PAN 17. Tuban : H Fathul Huda-H Noor Nahar Hussein

Parpol pengusung : PKB, PKS, PAN, PDIP, Gerindra, NasDem,

Hanura dan PD 18. Gresik ; Sambari Halim Radianto-M.Qosim

Parpol pengusung : PKB dan PD 19. Blitar : Rijanto-Marhaenis

Parpol pengusung : PDIP dan Gerindra.

PDIP Jatim Penuhi Target, Disusul Gerindra dan PAN l Sambungan hal 1

Pilkada. Bagi kami, ini luar biasa, karena DPP membebani kita menang di 11 kabupaten/kota,” kata Kusnadi, Kamis (10/12).

Ke-13 daerah yang sudah fix menang sesuai hasil hitung cepat, sebut Kusnadi, yakni Kota Surabaya, Kota Blitar, Kota Pasuruan, serta Kabupaten Banyuwangi, Mojokerto, Ngawi, Trenggalek, Blitar, Kediri, Jember, Sumenep, Lamongan, dan Tuban.

Kemenangan PDIP di Jatim bisa bertambah lagi, tidak hanya di 13 kabupaten/ kota. Sebab masih ada daerah yang proses hitung cepat masih berlangsung. Seperti di Kabupaten Malang.

Politisi yang juga Wakil Ketua DPRD Jatim itu menyebutkan, kemenangan calon yangdiusungnyakarenafaktor mesinpartaiyang sudahbekerja maksimal. “Meski akhirnya ada yang kalah, tapi mesin partai sudah bekerja luar biasa siang malam,” jelasnya.

Faktor yang tak kalah

pentingnya, tambah Kusnadi, yakni pergerakan calon, yang bergerak bersama-sama dengan mesin partai. Faktor pergerakan calon dan partai ini, ujarnya, menjadi faktor utama kemenangan paslon yang diusung PDIP. Sementara itu, sebagai partai pendatang ternyata Gerindra mampu menempatkan posisi kedua sebagai jawara dalam Pilkada Jatim setelah PDIP. Menurut Ketua DPD Partai Gerindra Jarim Soepriyatno pihaknya tidak menyangka jika Gerindra mampu menempatkan kadernya di sejumlah wilayah di Jatim untuk menjadi wakil kepala daerah. Menurutnya hal ini tidak lepas dari kerja tim yang sangat solid. Mulai dari tingkat atas hingga bawah.

“Sebelumnya saya mengucapkan terimakasih kepada para pengurus dari tingkat atas hingga bawah yang telah bekerja keras memenangkan Pilkada di Jatim. Apalagi ini sangat suprise Gerindra mampu menempati urutan kedua setelah PDIP. n cty

Angkat Masalah Perbatasan Gunung Kelud sebagai Disertasi, IPK Capai 3,93 l Sambungan hal 1

Blitar Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus di Wilayah Kabupaten Kediri dan Blitar)’.

Suprianto mengaku, mengangkat masalah batas wilayah ini menjadi disertasi telah melalui berbagai pertimbangan matang. Menurut dia, pemahaman terkait batas daerah saat ini masih sangat kurang. Kondisi ini diperparah dengan munculnya egosentris kedaerahan terhadap perbedaan penafsiran peraturan perundangan menyangkut batas antar daerah.

Ketidakjelasan batas daerah ini akhirnya dapat memunculkan konflik sosial di masyarakat.

Supriato menjelaskan batas

daerah merupakan salah satu unsur yang dijadikan dasar bagi eksistensi suatu daerah, baik itu dalam lingkup negara maupun daerah administrasi yang tingkatannya lebih rendah, termasuk dalam perselisihan sengketa batas daerah antara Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar.

“Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa batas daerah Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar berpotensi konflik? Dan bagaimana penyelesaian sengketa batas daerah Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar. Gunung Kelud sebagai objek yang diperebutkan terkait batas wilayah pemerintahan daerah terletak di antara tiga kabupaten yaitu Kabupaten

Kediri, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Malang,” tuturnya.

Dijelaskannya, sengketa batas daerah antara Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar sebagai batas kedua daerah mengalami perubahan pasca letusan gunung meletus. Penegasan dan penentuan batas daerah pasca letusan Gunung Kelud itu merubah lempeng batas daerah karena tercipta kubangan baru terhadap Gunung Kelud.

Titik kordinat yang mendasar oleh kedua kabupaten di atas berubah pasca letusan Gunung Kelud. Ini awal menjadi sengketa batas daerah kedua kabupaten yang penyelesaiannya terus dilakukan namun sengketa tetap ada sampai sekarang.

“Terkait penyelesaian sengketa batas daerah antara Kabupaten Kediri dan Blitar secara hukum peran Pemprov Jatim dan pemerintah pusat sudah melakukan kewenangannya dengan melakukan musyawarah kedua pihak,” katanya.

Potensi sengketa batas daerah Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar secara khusus disebabkan antara lain masalah kepemilikan wilayah pada kawasan Gunung Kelud, masalah penarikan garis batas, peta wilayah kerja kabupaten, masalah perluasan daerah dengan terbentuknya kawah Gunung Kelud secara alamiah, potensi konflik akibat kepentingan pemerintah daerah dalam penentuan Dana Alokasi

Umum (DAU).

“Secara umum potensi konflik batas daerah dikarenakan pengembangan kawasan Gunung kelud sebagai daerah wisata oleh kedua Kabupaten dan kedua daerah berkeinginan untuk mempertahankan adat istiadat hukum pranata lokal yang sudah berkembang selama ini,” jelasnya.

Rekomendasi yang bisa diberikan yaitu, proses penetapan dan penegasan batas daerah dalam penyelesaian perselisihan konflik batas daerah dilakukan secara berjenjang dimulai dari penegasan pada batas wilayah desa yang diatur dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

12

Jumat Wage, 11 DESEMBER 2015

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Penganugrahan Bursa Kerja Khusus SMK Surabaya, 8 Desember 2015

BKK, Jalan Tol Lulusan SMK Temukan Peluang Kerja Link and match pendidikan kejuruan dengan Dunia Usaha dan Dunias Industri (DUDI) terus berjalan dengan harmonis. Tidak hanya dalam mengintegrasikan kurikulum di SMK. Lebih dari itu, supply and demand lulusan SMK terhadap kebutuhan tenaga kerja di industri juga semakin bergairah.

P

enyelarasan SMK dengan DUDI adalah strategi untuk menjadikan SMK sebagai produsen tenaga kerja kelas menengah yang dibutuhkan industri. Sedangkan langkah riil yang dilakukan ialah melalui Forum Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK. Sebuah wadah di mana lembaga pendidikan kejuruan dapat menemukan peluang kerja di industri seperti melewati ‘jalan tol’.

“Orientasi BKK ini adalah memberikan jalan khusus untuk siswa SMK dalam menemukan peluang kerja. Di sini, perusahaan sudah berkumpul dan berkomitmen untuk menampung lulusan SMK,” tutur Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr Syaiful Rachman MM, MPd di sela acara Penganugrahan BKK SMK Jatim 2015, Selasa (8/ 12). Para siswa, lanjut dia, tidak perlu susah payah antri di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) untuk mencari lowongan kerja yang mereka harapkan. “Tidak perlu juga minta kartu kuning. Disnaker sudah mengakui kompetensi siswa SMK yang tergabung dalam forum BKK ini,” imbuhnya.

Syaiful menegaskan, BKK SMK telah ada sejak lama. Namun, dengan perkembangan teknologi informasi, BKK semakin mudah dijangkau. Sehingga, hasil yang diharapkan pun semakin signifikan. “Kita sudah fasilitasi lewat website forumbkkjatim.or.id. Di sana, informasi peluang langsung bisa diterima sekolah,” kata Syaiful. Kabid Pendidikan Menengah Kejuruan Dindik Jatim Drs Hudiyono MSi menambahkan, sekolah-sekolah yang berada dalam BKK SMK Jatim merupakan pilihan kabupaten/kota. Mereka terpilih kare-

Kepala Dindik Jatim Dr Syaiful Rachman, Kepala SMK Muhammadiyah 7 Gondanglegi Fahri dan Kabid Dikmenjur Dindik Jatim Drs Hudiyono MSi menunjukkan trophy yang berhasil di raih dalam pameran produk unggulan SMK tingkat nasional (atas). Kepala Dindik Jatim Dr Syaiful Rachman MM MPd memberikan penghargaan kepada SMK yang memiliki penilaian kinerja BKK terbaik se Jatim 2015 (kiri).

na memiliki jaringan dengan industri yang kuat. Karena itu, Dindik Jatim secara khusus memberikan apresiasi sebuah penghargaan agar memacu SMK lain di Jatim.

“Kita bisa menilai kualitas lembaga pendidikan kejuruan itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan link and match dengan industri sampai sejauh mana tenaga kerja yang terserap,” kata Hudiyono. Tak bisa dipungkiri, lanjut dia, Disnaker Jatim telah mencatat tak kurang dari 61 persen lulusan SMK menguasai peluang kerja di Jatim.

Dalam kesempatan itu, SMKN 3 Boyolangu Tulungagung sukses membawa pulang juara satu anugerah BKK SMK Jatim kelompok akreditasi A. Keberhasilan ini tentu tidak di raih dengan mudah. “Kami harus memasarkan tamatan sekolah kami sekaligus SMK-

Kepala SMKN 3 Boyolangu Tulungagung (membawa trophy) mendapat sambutan hangat dari sejumlah kepala SMK di Jatim atas prestasinya sebagai juara I kinerja BKK terbaik se Jatim.

SMK di Tulungagung untuk memperoleh pekerjaan. Jadi, harus pandai membangun kerjasama dengan industri,” tutur Kepala SMKN 3 Boyolangu MA Hamzah.

Selain memberi penghargaan kepada SMK yang memiliki kinerja terbaik melaksanakan BKK. Kesempatan tersebut juga dimanfaatkan Dindik Jatim untuk mengapresiasi SMK berprestasi tingkat Jatim. Salah satu SMK

yang berhasil membawa pulang SMK berprestasi ialah SMK Muhammadiyah 7 Gondanglegi, Malang. Sekolah tersebut berhasil meraih penghargaan dari Dindik Jatim lantaran konsisten dengan pengembangan energi alternatif tenaga matahari.

Kepala SMK Muhammadiyah 7 Gondanglegi Fahri mengakui, ada tiga karya yang menjadi fokus sekolahnya. Diantaranya ialah home

Dr Syaiful Rachman MM MPd

solar sistem, solar car, sepeda motor listrik.

Tidak hanya di tingkat provinsi, dengan karyakarya itu, SMK ini juga berhasil menjadi yang terbaik dalam pameran produk unggul SMK yang digelar Kemendikbud, Kemenpora dan Kementerian Koperasi. “Kami sudah mendapat tawaran dari PT Suryatech untuk menghitung perencanaan pembuatan home solar system,” pungkas Fahri. Q tam*

Drs Hudiyono MSi

Kepala Dindik Jatim

Kabid Dikmenjur Dindik Jatim

Perlu Apresiasi untuk Industri

SMK Harus Bisa Three in One

Pemberian apresiasi terhadap kinerja SMK yang sukses melaksanakan BKK merupakan cara untuk memacu SMK agar lebih peduli terhadap masa depan lulusannya. Hal ini akan semakin terpacu jika pihak industri juga terus meningkatkan perhatiannya terhadap lembaga pendidikan kejuruan. “Ke depan, kita juga perlu memberi apresiasi anugerah terhadap industri yang peduli terhadap lulusan SMK,” tutur Kepala Dindik Jatim Dr Syaiful Rachman MM, MPd. Q tam*

Keberhasilan mendidik siswa SMK tidak sebatas mereka lulus dari satuan pendidikan. Ini memang berbeda dengan jenjang pendidikan lain. Karena SMK, punya kewajiban sampai pada tataran kemana lulusan itu akan diterima bekerja. Otomatis, ada tiga tugas utama yang harus bisa dipenuhi lembaga SMK. “SMK harus mampu menjadi lembaga three in one. Mendidik, meluluskan dan menyalurkan lulusan,” ungkap Kabid Pendidikan Menengah Kejuruan Dindik Jatim Drs Hudiyono MSi. Q tam*