binder11jan21

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Senin Pahing, 11 JANUARI 2021

Perketat Keluar-Masuk di Perbatasan Surabaya

Surabaya, Bhirawa Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana menyatakan jika Pemkot Surabaya bakal memperketat keluar-masuk warga disetiap perbatasan. Bahkan, operasi yustisi dengan tindakan tegas juga akan terus dilakukan, sehingga warga semakin disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan (Prokes).

“Kami juga akan terus melakukan reaktivasi Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo, supaya lebih efektif dalam melakukan pencegahan pandemi Covid-19 ini. Jadi, ayo kita bersama-sama disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan,” ujar Whisnu, Minggu (10/1).

Menurut dia, pemkot sudah menyiapkan berbagai hal untuk menjalankan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) itu dan sudah dikaji semuanya. Artinya,  ke halaman 11

oki abdul sholeh/bhirawa

Pemkot Surabaya mulai hari, Senin (11/1) akan menerapkan PPKM dengan cara memperketat keluar masuk warga di berberapa titik perbatasan. Selain itu juga pengunjung rumah makan, restoran dan warung kopi juga dibatasi 25 persen.

Bupati Magetan Suprawoto Jalani Isolasi Mandiri

Hari Ini, 11 Daerah Jatim Jalankan PPKM Gubernur Imbau Semua Pihak Patuhi Ketentuan PPKM 11 Daerah di Jatim Kota/Kabupaten

antara

Bupati Magetan Suprawoto menjalani isolasi mandiri di rumah dinas, Sabtu (9/1).

Magetan, Bhirawa Bupati Magetan Suprawoto menjalani isolasi mandiri di rumah dinas setelah kontak erat dengan sang istri, Titik Sudarti Suprawoto yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Anggota Satgas Covid-19 Magetan Venly Tomi Nicholas mengatakan Bupati Suprawoto meski menjalani isolasi mandiri, secara umum kesehatan orang nomor satu di Kabu-

Surabaya

Kota Batu

Kab. Sidoarjo

Kota Madiun

Kab. Gresik

Kab. Madiun

Kota Malang

Kab. Lamongan

Kab. Malang

Kab. Ngawi

Kab. Blitar

 ke halaman 11

MITRA

Batasi Kegiatan Masyarakat

PEMKAB Pasuruan mulai membatasi mobilitas masyarakat.

Pembatasan itu dimulai tanggal 11-25 Januari 2021 untuk mengendalian penyebaran Covid-19.

Pembatasan mobilitas masyarakat dituangkan dalam surat edaran (SE) Satgas Penanganan Covid19 Kabupaten Pasuruan Nomor 100/01/Covid-19/2021 pada 8 Januari.

Di dalam SE itu juga terdapat pembatasan kegiatan masyarakat. Total ada tujuh poin kegiatan yang diatur.

Yaitu, melakukan kegiatan belajar mengajar secara

Hilmi Husain/Bhirawa

HM Irsyad Yusuf

Sentil

Hari Ini, 11 Daerah Jatim Jalankan PPKM - Semoga tidak bertambah BLT DD Diperpanjang Hingga Desember 2021 - Kabar yang menyejukkan 75 Persen ASN Sidoarjo akan Work From Home - Ini bukan untuk liburan lho

 ke halaman 11

Pemprov, Bhirawa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) resmi dilaksanakan mulai hari ini, Senin (11/1) hingga 25 Januari mendatang. Dari 38 daerah, 11 kabupaten/kota di antaranya telah ditetapkan sebagai daerah yang akan menerapkan PPKM.

Sebelas kabupaten / kota tersebut yakni Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kab. Gresik, Kota Malang, Kab. Malang, Kota Batu, Kota Madiun, Kab. Madiun, Kab. Lamongan, Kab. Ngawi dan Kab. Blitar. Penetapan kesebelas daerah tersebut berdasarkan sejumlah pertimbangan antara lain, Instruksi Kemendagri Nomor 1 Tahun 2021 yaitu Surabaya Raya yang meliputi

Kota Surabaya, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo. Kedua, daerah yang masuk zona merah dalam peta BNPB yaitu Kabupaten Blitar, Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Ngawi. Kemudian kategori daerah dengan empat indikator yang ditetapkan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi

han dan kesabaran atas musibah ini. Mantan Menteri Sosial itu meyakini semua regulasi dan operasional penerbangan selama ini sudah dimaksimalkan.

“Bagaimanapun keamanan dan keselamatan adalah yang paling utama. Saya yakin semua sudah pada posisi menjaga tingkat kehatihatian yang tinggi. Setelah kotak hitam  ke halaman 11

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa

Sidoarjo, Bhirawa Hasil Rakor Forkopimda Sidoarjo, Pemkab Sidoarjo secara resmi memberlakukan PPKM (Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) selama 14 hari, mulai tanggal 11-25 Januari 2021. Penetapan tersebut berdasarkan Instruksi Kemendagri No. 1 Tahun 2021 yaitu Surabaya Raya meliputi Kota Surabaya, Gresik dan Sidoarjo masuk zona merah.  ke halaman 11

 ke halaman 11

Gubernur Ucapkan Belasungkawa Kecelakaan Sriwijaya Air

Surabaya, Bhirawa Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyampaikan belasungkawa atas kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ 182 di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta, Sabtu (9/1) dan berharap seluruh penumpang dan awak pesawat segera ditemukan.

“Kejadian ini menjadi duka cita kita bersama. Saya turut berbelasungkawa dan semoga proses evakuasi dan penyelamatan berjalan lancar. Semoga ada mukjizat dari Allah SWT dan seluruh korban bisa ditemukan,” katanya melalui siaran pers yang diterima wartawan di Surabaya, Minggu (10/1).

Kepada keluarga korban, Khofifah turut mendoakan agar senantiasa diberikan kekuatan, ketaba-

Sidoarjo Terapkan Jam Malam Hingga Lockdown Desa

achmad suprayogi/bhirawa

Suasana rapat persiapan pelaksanaan PPKM di Sidoarjo yang dihardiri oleh Forkopimda.

Usut Tuntas Dugaan Kasus Korupsi di Kota Batu Kota Batu,Bhirawa Pegiat anti korupsi, Malang Corruption Watch (MCW) mendorong penuntasan kasus dugaan korupsi perkara penerimaan gratifikasi di Pemkot Batu pada 2011-2017. Mereka memiliki dugaan kuat bahwa praktik tindak korupsi di masa pemerintahan 2011- 2017 melibatkan kepala daerah saat itu. Hal ini dikarenakan masifnya praktik korupsi yang terjadi di Kota Batu pada masa itu.

Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan MCW, Raymond Tobing mengatakan bahwa tak hanya kasus gratifikasi yang diduga terjadi di Kota Batu. Ia juga menduga adanya  ke halaman 11

Kampung 1001 Malam di Surabaya

Terisolasi, Kurang Perhatian, Berjuang Hidup Sendiri

Hidup di kolong jembatan dan bantaran sugai memang bukanlah pilihan yang diidamkan, keterpaksaan akibat biaya hidup yang tinggi di kota besar seperti Surabaya menjadikan sejumlah masyarakat yang tidak beruntung memilih tempattempat tak layak menjadi hunian.

Gatot Suryo Widodo, Surabaya

Salah satu wilayah kota Surabaya yang menjadi situs kekurang beruntungan sebagian masyarakat adalah Kampung 1001 Malam. Kampung yang konon dihuni setidaknya 180 orang ini terisolasi oleh jalan tol Dupak-Gresik dan Kali Asemrowo serta Bozem Morokrembangan.

Bhirawa dan sejumlah

awak media ,Jumat(8/1) lalu berkesempatan diajak Wakil Ketua DPRD Surabaya, Reni Astuti blusukan di Kampung 1001 Malam untuk mengecek sejauh mana bantuan pemerintah terkait Covid-19 bisa diterima masyarakat.

Jika anda melihat peta Google Map, memang tidak akan ada jalan langsung menuju kampung kumuh. Bila ditarik dari titik pengenal jalan Demak, sehar-

usnya bisa masuk ke Kampung 1001 Malam melalui jalan Lasem. Tapi terputus oleh jalur Tol Dupak-Gresik.

“Lha apa sampean mau nyebrang jalan tol?,” ujar salah satu warga di sekitar Jalan Lasem yang sempat ditanya Bhirawa arah ke Kampung 1001 Malam.

Memang kenyataannya untuk masuk ke Kampung 1001 Malam, kita harus menyusuri dulu kolong jembatan tol Dupak yang ada di jalan Tambakasri dan melanjutkannya menyeberang Kali Asemrowo dengan

 ke halaman 11

gato/Bhirawa

Kawasan kolong jembatan tol Dupak banyak hunian tak layak yang sudah ada sejak 20 tahun lalu.

EKSEKUTIF

Senin Pahing, 11 Januari 2021

Halaman 2

Bupati Mundjidah Wahab Melantik 491 Pejabat Secara Virtual Jombang, Bhirawa Sebanyak 491 pejabat dilantik oleh Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab dan disaksikan oleh pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jombang, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang, Wakil Bupati Jombang, dan Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Jombang.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang ditahun 2021 ditengah pandemi Covid-19 ini menggelar Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan diawal tahun 2021 secara virtual.

Bupati Jombang menyampaikan bahwa, pelantikan di tengah pandemi ini merujuk pada Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 10/ SE/IV/2020 tentang Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji PNS atau Sumpah/Janji Jabatan Melalui Media Elektronik/Teleconference Pada Masa Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona.

Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Pejabat Pimpinan, Pejabat Administrasi dan Pengawas, Pejabat Fungsional Kepala Puskesmas dan Kepala Sekolah Lingkup Pemerintah Kabupaten

Jombang secara virtual dilaksanakan pada Jumat pagi (08/01) untuk Pejabat Pimpinan dilaksanakan di Gedung Bung Tomo, Pemkab Jombang.

Yang lain terbagi di ruang Media Center Sekretariat Pemkab Jombang, dan selebihnya para pejabat berada di kantor masing-masing, mengikuti secara virtual.

Bupati Mundjidah Wahab menyebutkan bahwa, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan merupakan suatu ketentuan normatif kepegawaian yang dilaksanakan terhadap pejabat struktural yang menduduki jabatan baru, baik karena mutasi horizontal seperti pergeseran dari suatu jabatan ke jabatan yang lain yang setingkat, maupun mutasi vertikal yakni pergeseran dari suatu jabatan lain yang lebih tinggi atau promosi dan perubahan nomenklatur kelembagaan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2020, tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang yang berdampak pada perubahan struktur kelembagaan pada perangkat daerah di

Kabupaten Jombang yang kiranya hal ini harus diiringi dengan penyesuaian nomenklatur jabatan dan pengisian jabatan sesuai dengan kelembagaan yang baru.

Selain dalam rangka pengisian jabatan sesuai kelembagaan baru, kebijakan dilaksanakannya alih tugas dan pengisian kekosongan jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrasi sekarang ini dikarenakan adanya pejabat yang telah mencapai batas usia pensiun, pensiun atas permintaan sendiri, meninggal dunia dan mengambil masa persiapan pensiun.

Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk menghindari stagnasi dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan publik agar tetap berjalan dengan baik.

Bupati juga meminta para pejabat yang dilantik dapat bergerak lebih cepat untuk mewujudkan berbagai program yang ada. ”Saya percaya, dengan potensi dari saudara - saudara yang baru dilantik ini, disertai dengan kinerja baik yang berintegritas dan profesional, mampu membawa perubahan yang positif dalam pelaksanaan pemerintahan. Mari bekerjasama memberikan peran serta terbaik dalam setiap bidang

Bupati Mundjidah Wahab saat melantik 491 pejabat secara virtual, Jumat pagi (08/01).

yang dipercayakan pada saudara masing-masing,” kata Bupati Mundjidah Wahab.

Disinggung juga oleh Bupati bahwa pandemi ini berpengaruh pada setiap sektor kehidupan, termasuk pemerintahan. Seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah melakukan pemangkasan anggaran, sehingga

banyak kegiatan yang perlu dilakukan penyesuaian.

Namun, hal ini bukan menjadi alasan untuk tidak memberikan pelayanan publik secara optimal.

Para Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai dari Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) sampai administrator, pengawas dan fungsional, dituntut untuk melakukan kreativitas dan

istimewa

inovasi dalam menjalankan birokrasi di masa pandemi.

“Inovasi itu tentunya harus bermanfaat bagi masyarakat luas dan kemajuan kinerja organisasi. Saya optimis, jika setiap pejabat mampu menginisiasi inovasi serta menjadi penggerak inovasi, maka proses birokrasi indonesia bisa lebih cepat lagi,” imbuh Bupati Jombang. [rif]

Bupati Fadeli Instruksikan PPKM di Lamongan Lamongan, Bhirawa Menindaklanjuti Surat Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2021, serta Keputusan Gubernur No. 7 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19, Bupati Fadeli, Kapolres AKBP Miko Indrayana, Dandim 0812 Letkol Inf Sidik Wiyono, bersama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat menggelar rapat Satgas Penanganan Covid-19 di Ruang Command Center Pemkab Lamongan, Minggu (10/1).

trie diana/bhirawa

Rumah Duka Co Pilot

Karangan bunga mulai memenuhi depan kediaman salah satu kru Co Pilot Sriwijaya Air SJ-182, Fadly Satrianto di kawasan Jl Pagesangan Baru, Surabaya, Minggu (10/1). Fadly Satrianto yang ikut dalam penerbangan Jakarta-Pontianak yang kemudian jatuh di Kepulauan Seribu.

KILAS BIROKRASI

ASN di Setda Sidoarjo Mulai Bersih-bersih Pindah Tempat Kerja Sidoarjo, Bhirawa ASN Pemkab Sidoarjo yang berada di lingkungan Setda Kab Sidoarjo, mulai terlihat bersih-bersih ruangannya, sejak Jum at (8/1) hingga Sabtu (9/1) akhir pekan lalu.

Sebab mereka diberi jadwal waktu Januari dan Pebruari 2021 untuk bersih-bersih ruangan, dokumen dan mencari ruangan kerja baru. Karena pada Bulan Maret 2021, jadwal pembongkaran fisik gedung Pemkab Sidoarjo sisi sebelah barat akan sudah dilakukan.

Seperti yang dilakukan oleh ASN di Bagian Organisasi dan Bagian Hukum Setda Sidoarjo . Jum at dan Sabtu itu, para ASN dibantu tenaga OB mengangkati berkas, barang untuk pindah sementara di ruangan baru.

Kasubag Kepegawaian Bagian Organisasi Pemkab Sidoarjo, Mustofi Al Mahali, sempat menuturkan ruangan Bagian Organisasi akan digeser menempati sejumlah ruangan kosong di sebelah timur Bagian Organisasi.

Para karyawan dan pejabat pagi itu kerja bakti bareng-bareng mengangkuti berkas dan barang mebelair kantor. Bahkan dilanjut pada Hari Sabtu.

Menurut Mustofi, pada Hari Senin (11/1) masih belum bisa menempati ruangan baru, karena masih harus mengangkati barang-barang yang lain.

Hal serupa disampaikan oleh Bendahara Bagian Hukum, Suprapti, pada Hari Senin (11/1) juga masih belum bisa menempati ruangan baru, karena masih juga harus mengangkati barang-barang lainnya.

Di Bagian Hukum, kata Prapti, untuk dokumen kantor yang lama akan dititipkan di gudang arsip Dinas Perpusip Kab Sidoarjo yang berada di pergudangan Save Lock lingkar timur Sidoarjo.

Informasi lainnya, untuk Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, nantinya akan pindah sementara menempati ruangan di guest house atau rumah tamu milik Pemkab yang ada di Jl. A.Yani Sidoarjo. Sedangkan Bagian Perekonomian, akan pindah menempati ruangan rapat Delta Wicaksana.

Dalam kesempatan sebekumnya, disampaikan Sekdakab Sidoarjo, Ahmad Zaini, gedung Pemkab Sidoarjo sisi sebelah barat, mulai tahun ini akan dibongkar untuk dijadikan gedung 8 lantai. Sedangkan gedung Pemkab Sidoarjo sisi sebelah timur tidak dilakukan pembongkaran. [kus]

Tahun 2020, 52 ASN Lakukan Pelanggaran Disiplin Situbondo, Bhirawa Selama kurun waktu kinerja tahun 2020 lalu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Situbondo berhasil mencatat sediktinya ada 52 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin kerja.

Dari 52 ASN tersebut, tiga orang abdi negara diantaranya telah diberhentikan sementara karena kesandung kasus pidana. Sanksi dari kasus ini sebagai bukti Pemkab Situbondo tidak main main dalam menciptakan aparatur yang disiplin dan taat aturan.

Menurut Kepala Bidang (Kabid) Mutasi dan Pengembangan BKPSDM Kabupaten Situbondo, Muhammad Hasan, jumlah pelanggaran ASN yang ada di Pemkab Situbondo pada tahun 2020 mening-

sawawi/bhirawa

Para ASN baru saat menerima SK pengangkatan yang diserahkan almarhum Bupati Situbondo Dadang Wigiarto dihalaman belakang Pemkab belum lama ini.

kat dibandingkan dengan tahun 2019. Pada tahun 2019 ini, ada 41 kasus pelanggaran disiplin yang berhasil dicatat.

“Mereka semua selain kesandung kasus pidana juga sebagian besar terbukti melakukan pelanggaran disiplin. Diantaranya kedapatan tidak masuk kerja lebih dari 46 hari la-

manya,” ujar Muhammad Hasan Jumat (8/1).

Masih kata Muhammad Hasan, dari 52 kasus pelanggaran disipilin ASN, ada tiga ASN statusnya diberhentikan sementara. Mereka, tegas Muhammad Hasan, diberhentikan sementara karena proses hukumnya masih belum inkrah (berkekuatan hukum tetap). [awi]

Melalui video confrence, seluruh stakeholder diajak untuk bersinergi bersama mensosialisasikan dan menginstruksikan Surat Bupati Lamongan Nomor 1 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 kepada seluruh Camat bersama Forkopimcam, tokoh agama, dan tokoh masyarakat kecamayan hingga desa melalui video conference.

Menurut Fadeli, angka kesembuhan di Lamongan masih di atas Jatim bahkan nasional, kasus konfirmasi dan kematian juga masih berada di bawah nasional dan Jatim.

Hanya saja BOR ( Bed Occupancy Rate) atau tingkat hunian tempat tidur di RS rujukan Covid19 cukup tinggi, yakni di atas 80 persen, yang artinya jumlah suspek masih cukup tinggi.

“Langkah yang akan kita lakukan terkait jumlah BOR yang cukup tinggi, kami akan menambah ruang isolasi, 29 bed di ruang seroja, serta menambahkan 4 Puskesmas yakni Kembangbahu, Mantup, Paciran, Karangkembang (total 157 bed) sebagai RS lapangan”, tambahnya.

Bupati Fadeli mengintruksikan agar dilakukan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dengan membatasi tempat kerja dengan menerapkan WFH 75 persen dan WFO 25 persen, melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring, sektor esensial terkait kebutuhan pokok tetap beroperasi 100 persen, kegiatan restoran, rumah makan, warung cafe sebesar 25 persen dengan layanan pesan antar atau take home tetap diijinkan dengan jam operasional sampai 19.00 WIB. Selain itu, kegiatan konstruksi tetap beroperasi 100

persen. Kapasitas tempat ibadah, tempat wisata atau fasilitas umum sebesar 50 persen.

Kegiatan budaya, hajatan, dan keagamaan maksimal sebanyak 50 orang, serta tidak mengijinkan pelaksanaan lomba keolahragaan secara kontak fisik dan yang menghadirkan banyak orang. Hal ini tentu dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Bupati juga mengintruksikan untuk mengoptimalkan Posko Satgas Kabupaten hingga tingkat RT, memperkuat penanganan tracing, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment dan fasilitas kesehatan. Juga mencegah dan menghindari kerumunan melalui upaya persuasif.

Kepala Dinas Kesehatan, Taufik Hidayat menyambut positif pemberlakuan PPKM. Menurutnya selain PPKM, vaksinasi juga merupakan bagian dari upaya pencegahan, menciptakan kekebalan bersama terhadap Covid-19.

“Vaksin adalah pilihan realistis dan utama. MUI juga sudah menyampaikan vaksin ini halal. Ini aman, sebagaimana imunisasi yang sudah berlaku lama.

Efek demam ringan, gatal.

Uji klinis di Bandung juga tidak ada efek yang fatal,” tambahnya. dr. Taufik menyatakan bahwa sasaran awal vaksin adalah nakes. Ia juga mengungkapkan bahwa Bupati Lamongan telah berinisiatif untuk menjadi percontohan vaksin, hanya saja hasil skrining tidak memenuhi dari sisi usia (di atas 60 tahun).

Selanjutnya aturan PPKM ini akan berlaku mulai 11 sampai 25 Januari 2021. Aturan setelah tanggal 25 Januari akan disesuaikan dengan kondisi perkembangan Covid-19 Kabupaten Lamongan. [aha]

Pemprov Jatim Gelar Rakor Penanganan dan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Pemkot Madiun, Bhirawa Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa bersama segenap jajaran Forkopimda Jawa Timur menggelar rapat koordinasi penanganan dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Provinsi Jawa Timur, bersama bupati/walikota se Jatim, pada Jumat (8/1) secara virtual.

Dalam kesempatan itu, berbagai hal terkait penanganan serta kesiapan dalam vaksinasi Covid-19 di Jawa Timur dibahas. Salah satunya yakni terkait dengan pendataan dan penetapan fasilitas pelayanan ke-

sehatan (Fasyankes) pelaksana vaksinasi Covid-19.

Dalam rakor tersebut dijelaskan bahwa Dinas Kesehatan kabupaten atau kota yang ada diharapkan melakukan pendataan fasyankes yang akan menjadi tempat pelaksanaan vaksin, melalui upaya koordinasi dengan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang ada.

Meliputi, pendataan tenaga pelaksana, pendataan jadwal pelayanan, dan pendataan peralatan rantai dingin yang tersedia di setiap fasilitas pelayanan kesehatan di daerah tersebut.

Sedangkan terkait waktu dan tempat pelaksanaan, disebutkan bahwa waktu pelaksanaan secara bertahap akan dilakukan dengan mempertimbangkan kajian epidemologi, ketersediaan vaksin Covid-19 dan sarana pendukung lainnya.

Untuk tempat pelaksanaan, tertulis bahwa pelayanan vaksinasi Covid-19 dapat dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan yang dimiliki pemerintah ataupun swasta. Berupa, puskesmas ataupun puskesmas pembantu, klinik, rumah sakit, dan klinik kantor kesehatan pelabuhan.

Dalam rakor tersebur, Gubernur Jawa TimurKhofifahIndarParawansamengimbau kepada seluruh kepala daerah beserta jajaran Forkopimda se Jawa Timur yang hadir dalam rakor, untuk bahu membahu, bersama-sama dalam memerangi pandemi.

“Saya mohon kepada kepala daerah beserta forkopimda untuk mengawal proses vaksinasi Covid-19 agar selalu dikawal, dari hulu ke hilir agar semua proses dan pelaksanaannya dapat berjalan efektif. Juga untuk kepala daerah agar mengecek dan mengkoordinasikan kesiapan dan teknis dengan pihak-pihak terkait,” pungkas Gubernur Khofifah. [dar]

LEGISLATIF

Senin Pahing, 11 Januari 2021

Halaman 3

Legislator Demokrat Jatim Pimpin Perbaikan Infrastruktur Rusak Surabaya, Bhirawa Aksi turun gunung dalam pengabdian masyarakat digelar oleh legislator Demokrat Jatim, Subianto ketika adanya banjir bandang di Desa Besowo, Kecamatan Kepung wilayah kabupaten Kediri, Minggu (10/1).

Subianto mengatakan dua hari lalu di desa tersebut diterjang banjir bandang yang berdampak rusaknya saluran air bersih di desa tersebut.

“Karena rusak, saat ini dilakukan kembali pembangunan saluran air bersih yang hancur karena diterjang

banjir bandang tersebut,” jelas pria asal Kediri ini.

Dalam kerja bakti tersebut, Subianto bersama warga dan relawannya memanfaatkan material sisa letusan gunung kelud untuk digunakan membangun infrastrutur yang mengalami kerusakan.

“Selain saluran air bersih, kami upayakan infrastruktur lainnya yang rusak dengan material sisa letusan gunung Kelud kita perbaiki. Semua bersinergi untuk bersama-sama membangun dampak banjir bandang tersebut,” jelasnya.

Diungkapkan oleh Subianto, di Desa Besowo setidaknya ada tiga jembatan yang rusak setelah diterjang banjir bandang dari lereng Gunung Kelud tersebut. Yakni Jembatan Kali Tengah di

Dusun Besowo Timur; Jembatan Jaban; dan Jembatan Sekuning.

“Sekarang ini sedang juga diupayakan pengerjaannya, karena untuk pengangkut hasil pertanian ke pasar dan juga distribusi air bersih,” terang Subianto yang juga Anggota DPRD Jatim ini.

Bencana hidrometeorologi akhirnya benar-benar jadi ancaman di awal tahun. Seperti banjir yang terjadi Rabu (6/1). Banjir yang ter-

jadi hampir merata di daerahdaerah Kabupaten Kediri ini terjadi akibat hujan deras yang turun hingga berjam-jam tanpa henti. [geh] gegeh bagus setiadi/bhirawa

Aksi turun gunung dalam pengabdian masyarakat digelar oleh legislator Demokrat Jatim, Subianto ketika adanya banjir bandang di Desa Besowo, Kecamatan Kepung wilayah kabupaten Kediri, Minggu (10/1).

Fraksi PKB Berikan Bantuan Korban Longsor di Bantaran Sungai Kampung Teplek

KILAS DEWAN

hilmi husain/bhirawa

Rapat musyawarah wilayah DPW PKB Jawa Timur digelar di Hotel Royal Senyiur, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Sabtu (9/1).

Gus Halim Pimpin Kembali DPW PKB Jatim Pasuruan, Bhirawa Rapat musyawarah wilayah DPW PKB Jawa Timur digelar di Hotel Royal Senyiur, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Sabtu (9/1).

Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) kembali terpilih sebagai Ketua Umum DPW PKB Jatim periode 2021-2026. Anik Maslachah sebagai Sekretaris dan Fauzan Fuadi sebagai Bendahara.

Ketua DPC PKB Kabupaten Pasuruan, HM Irsyad Yusuf mandapatkan mandat sebagai Wakil Ketua DPW PKB Provinsi Jawa Timur.

“Gus Halim sebagai Ketua dan saya mendapatkan tugas baru di jajaran DPW PKB Jawa Timur sebagai Wakil Ketua,” ujar HM Irsyad Yusuf, yang juga sebagai Bupati Pasuruan.

Sesuai pesan Ketua DPW PKB Jatim terpilih, kata Irsyad, dibutuhkan kolaborasi dan rekonsiliasi semua kekuatan yang dimiliki. Ia juga akan menjalankan tugas yang diberikan dari Ketua DPW. “Nantinya di Jawa Timur dibutuhkan kolaborasi dan rekonsiliasi, termasuk dari bupati dan wali kota yang terpilih dari gelaran pilkada serentak pada 9 Desember 2020 kemarin,” kata Irsyad Yusuf. [hil]

Wakil Rakyat Sarankan Evakuasi Secepatnya Terhadap Jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air Jakarta, Bhirawa Pesawat Sriwijaya Air SJ 182, mengalami kecelakaan dan jatuh di sekitar Pulau Seribu provinsi DKI Jakarta, saat terbang dari Bandara Soekarno Hatta Cengkareng-Banten menuju Pontianak-Kalimantan Barat, Sabtu siang pukul 14.40 WIB. Pesawat tersebut dikabarkan menghilang di sekitar wilayah kepulauan Seribu provinsi DKI Jakarta. Pencarian terhadap penumpang dan kru pesawat sekaligus pencarian dan pengumpulan bagian pesawat, khususnya Black box, terus dilakukan.

Duka cita mendalam disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani dan berharap proses pencarian pesawat beserta penumpang ya, berjalan lancar.

Pihak berwenang diminta mengerahkan kekuatannya untuk mendukung proses pencarian. Dia mendoakan keluarga korban diberi ketabahan dan kekuatan.

“Saya minta komponen-komponen SAR menerbitkan kekuatannya, untuk proses pencarian korban. Saya harap tidak ada yang berspekulasi tentang penyebab jatuhnya pesawat.

Sampai ada hasil penyelidikan KNKT (Komisi Nasional Keselamatan Kerja),” ujar Puan Maharani.

Hal yang sama diungkapkan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan mengajak masyarakat untuk tidak berspekulasi terhadap terjadinya musibah pesawat Sriwijaya Air ini.Dia meminta untuk menyerahkan sepenuhnya masalah ini pada Kementerian Perhubungan dan KNKT. “Biarkan Kemenhub dan KNKT bekerja menelusuri penyebab musibah ini. Disana banyak pakar penerbangan yang memiliki kompetensi. Kinerjanya tidak perlu diragukan. Masyarakat hendaknya berhari-hari, khususnya terhadap info yang beredar di media sosial. Janganlah menambah duka cita ini dengan info yang menyesatkan dan meresahkan,” tandas Bambang Soesatyo. [ira]

Bondowoso, Bhirawa Rombongan pengurus dan anggota DPC PKB Bondowoso beserta anggota fraksi PKB DPRD merasa terpanggil untuk melihat kondisi korban terdampak longsor yang terjadi di bantaran sungai Kampung Teplek, Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur beberapa waktu lalu.

Mereka datang ke lokasi tersebut sambil melakukan Bakti Sosial (Baksos) dengan memberikan bantuan berupa sembako kepada korban terdampak.

Berikut juga mereka ingin mengetahui langsung status bangunan yang berada di RT29 kelurahan Dabasah Bondowoso itu. Yang mana bangunan tersebut disebut sebagai bangunan liar oleh Pemkab Bondowoso yang disampaikan melalui Plt Kepala BPBD Bondowoso waktu lalu.

Setelah bertemu warga terdampak longsor melakukan konfirmasi dan mengecek pada warga terkait status bangunan, ternyata Fraksi PKB menemukan bahwa warga tersebut mempunya sertifikat induk, ada akta jual beli tanah, ada surat pembayaran pajak berupa SPPT. “Setelah kami cek, ada sertifikat induk, akta jual beli, ada SPPT. Tentu itu bukti sah kepemilikan tanah. Jadi tanah ini hak milik satu orang yang mungkin belum dipecah sertifikatnya. Mungkin oleh ahli warisnya sudah di jual,” kata Sutriono, Sekretaris Fraksi PKB DPRD Bondowoso saat dikonfirmasi, Sabtu (9/1) Setelah mengetahui hal itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

ihsan kholil/bhirawa

Rombongan pengurus dan anggota DPC PKB Bondowoso beserta anggota fraksi PKB DPRD berikan sembako pada warga Kampung Templek Kelurahan Dabasah yang terdampak longsor.

(DPRD) meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso mengambil tindakan konkrit.

Sutriyono mengatakan, sebetulnya kewajiban pemerintah buka soal bangunan liar tidaknya soal bencana ini. Namun, bagaimana kewajiban pemerintah untuk tetap memperhatikan kondisi dan keselamatan warganya yang harus diutamakan.

“Kemanusiaan itu di atas segalanya.

Kami juga memahami ada prosedur dan mekanisme di pemda, tapi kami juga melihat secara langsung, ternyata ada berkas hak kepemilikan atas tanah ini, jadi tidak ada persoalan ini liar atau tidak liar, pemerintah wajib segera mengambil tindakan,” ujarnya.

Dia menuturkan, adanya sertifikat, akta jual beli, dan SPPT, tentu dengan berkas-berkas itu sebagai bukti bahwa bangunan tersebut bukan banguna liar, sehingga pemerintah berkewajiban untuk segera diurusnya.

Menurutnya, mungkin kepala BPBD kemarin belum mendapat laporan dari Kepala Kelurahan Dabasah. Sebab Lurah Dabasah pun juga baru tau, jika pemilik rumah ini memiliki sertifikat dan akta jual beli tanah.

Dia meminta secepatnya, agar berkas-berkas bukti kepemilikan tanah ini difoto kopi, kemudian disampaikan kepada pemerintah daerah agar supaya segera mengambil tindakan.

“Kita sudah lihat sendiri, itu ada sertifikat , akta jual beli, ada SPPT. Untuk dengan berkas ini kami minta untuk segera diurus, pemerintah daerah untuk membantu cepat tanggap terhadap bencana longsor yang ini sudah dua kali,” jelasnya.

Katanya, sebenarnya surat permohonan penetapan sebagai status bencana dari kecamatan kepada bupati sudah masuk pada tanggal (5/ 1/2021), mungkin karena ada status liar tidak liar itu, tidak diurus.

Sementara terkait banguanan liar menurut Sutriyono, yang dimaksud itu tanah milik pemerintah atau negara yang di atasnya berdiri bangunan tanpa izin. [san]

Pengurus PPP Jombang Ziarah Makam Mbah Wahab dan Mbah Bisri Jombang, Bhirawa Sejumlah Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Jombang yang dipimpin Ketua DPC PPP Jombang yang juga merupakan Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dari Fraksi PPP, Ema Umiyyatul Chusnah, anggota DPRD Jatim dari Fraksi PPP, Ahmad Sillahhuddin dan Wakil Ketua DPRD Jombang, Farid Alfarisi beserta anggota Fraksi PPP DPRD Kabupaten Jombang berziarah ke makam pendiri Nahdlatul Ulama (NU).

Mereka berziarah ke makam KH Wahab Hasbullah (Mbah Wahab) di kompleks makam keluarga Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang dan makam KH Bisri Syansuri (Mbah Bisri) di kompleks makam keluarga Pesantren Mambaul Ma’arif, Denanyar, Jombang, Sabtu (09/01).

Ziarah ke makam Mbah Wahab dan Mbah Bisri ini merupakan rangkaian kegiatan Harlah PPP ke-48 yang diperingati DPC PPP Jombang. Masih dalam rangkaian kegiatan Harlah ini, di kantor DPC PPP Jombang juga diisi kegiatan doa bersama dan istighosah.

arif yulianto/bhirawa

Pengurus PPP Jombang bersama anggota DPR-RI, DPRD Jatim dan DPRD Jombang dari Fraksi PPP berziarah di makam KH Bisri Syansuri (Mbah Bisri), Sabtu (09/01).

“Ziarah kami lakukan untuk mengenang jasa dan meneladani j e j a k p e r j u a n g a n t o k o h b a n gsa,” kata Ketua DPC PPP Jombang, Hj Mundjidah.

Sekadar diketahui, KH Wahab Hasbullah atau Mbah Wahab merupakan salah satu tokoh besar yang dimiliki Bangsa Indonesia. Mbah Wahab juga dikenal sebagai tokoh ulama inisiator, pendiri, dan penggerak Nahdlatul Ulama (NU).

Di makam Mbah Wahab, rombongan melaksanakan doa bersama dan tabur bunga di pusara makam pendiri NU tersebut. Menurut Hj Mundjidah Wahab, banyak hal yang bisa diteladani dari Mbah Wahab.

“Beliau dikenal teguh memegang prinsip. Namun kalau urusan kebangsaan, beliau akan menomorsatukannya,” ucap Hj Mundjidah Wahab.

Sementara, KH Bisri Syansuri atau Mbah Bisri juga dikenal sebagai ulama pendiri Nahdlatul Ulama. Di makam kompleks makam keluarga Pesantren Mambaul Ma’arif, Denanyar, Jombang, rombongan langsung menggelar doa dilanjutkan tabur bunga di pusara makam KH Bisri Syansuri di samping kanan Masjid Pesantren Mambaul Ma’arif.

Bupati Jombang itu juga menyampaikan, Kiai Bisri Syansuri merupakan tokoh pencetus lambang Ka’bah untuk PPP. Dalam perjalanan politik, PPP dilahirkan oleh peran ulama dan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama (NU).

Di antaranya KH Idham Chalid, dan KH Bisri Syansuri yang merupakan penggabungan atau disebut fusi partai-partai Islam yang termasuk Partai Nahdlatul Ulama (PNU).

“Beliau (Kiai Bisri) merupakan fusi dari unsur Nahdlatul Ulama (NU),” kata Hj Mundjidah Wahab. Kiai Bisri merupakan ulama besar dan pendiri Pondok Pesantren (PP) Mambaul Maarif, Denanyar Jombang yang disegani semasa hidupnya. Kiai Bisri Syansuri juga merupakan kakek Presiden RI ke-4, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. [rif]

OPINI

Senin Pahing, 11 Januari 2021

TAJUK

PPKM Jawa – Bali BERSAMAAN dengan awal vaksinasi, pemerintah memberlakukan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) serentak seantero Jawa dan Bali, selama dua pekan.

Akan menjadi PPKM terbesar di dunia dengan melibatkan 165 juta jiwa penduduk. Juga terasa lebih berat dibanding masa transisi, karena berbagai kegiatan perekonomian masyarakat mulai dibuka. PSBB akan berdampak bertambahnya keparahan kemiskinan penduduk. Serta konsekuensi penggelontoran bantuan social (Bansos) lebih besar.

Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dimulai 11 Januari 2021. Berlaku pembatasan kegiatan di enam propinsi (Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogya, dan Jawa Timur). Merupakan pulau dengan populasi penduduk terbesar di dunia. Setara dengan seperempat jumlah penduduk benua Eropa. Sekaligus memiliki kasus CoViD-19 terbesar tingkat kawasan di Indonesia. Kasus terkonfirmasi di pulau Jawa sebesar 62,8% total nasional. Ditambah propinsi Bali menyumbang 2,3% kasus nasional.

Mobilitas orang di Jawa dan Bali meliputi 60% pergerakan perkonomian nasional. Sehingga dampak PPKM akan sangat menyusutkan perekonomian. Terutama pergerakan PDB (Produk Domestik Bruto) dari sektor perindustrian, serta perdagangan berskala nasional, dan global. Berdasar data BPS (Badan Pusat Statistik) sampai kuartal ketiga, perekonomian propinsi Bali menempati peringkat paling terdampak, dengan penyusutan sebesar 12%.

Kontraksi pertumbuhan ekonomi (minus) propinsi di Jawa, berturut-turut, Banten (-5,77%), Jawa Barat (-4,08%), Jawa Tengah (-3,93%), DKI Jakarta (-3,83%). Serta Jawa Timur (-3,75%), dan DI Yogya lebih “lebih beruntung” karena susut terendah (-2,84%). Pada masa pandemi (dan pemberlakuan (PSBB) banyak masyarakat kehilangan nafkah. Niscaya menambah penduduk miskin (termasuk rentan miskin dan hampir miskin).

Dengan pemberlakuan PPKM lebih luas (se-Jawa dan Bali) pertambahan penduduk miskin masuk dalam kategori perkiraan (skenario) paling berat. Bisa mencapai 12,80% dari total populasi (setara 33,9 juta jiwa). PPKM menjadi roadmap status darurat disesuaikan dengan UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Karena kurva paparan CoViD-19 selalu membubung dalam sepekan terakhir. Kasus baru per-hari, lebih dari 8 ribu orang dinyatakan positif.

Walau bagai buah simalakama, PPKM menjadi pilihan terbaik melaksanakan visi “prioritas keselamatan rakyat.” Senelumnya, PSBB pertama dilaksanakan secara nasional, pada bulan Mei 2020. Terasa pedih secara psikis, fisik, ekonomi, dan sosial.

Seluruh bandara di Indonesia ditutup sementara sampai 1 Juni, sebagai upaya memutus rantai pewabahan virus corona. Juga seluruh stasiun kereta api, dan di pelabuhan (angkutan laut dan penyeberangan).

PPKM yang merupakan penyesuaian dari PSBB akan secara ketat melaksanakan protokol kesehatan (Prokes), meliputi penggunaan masker secara baik dan benar. Juga social distancing, dan physical distancing. Operasional pusat perbelanjaan dibatasi jam malam. Sedangkan pasar yang menjual bahan pangan di-izinkan buka terbatas. Warung makan (dan warung kopi) boleh buka, tetapi dilarang melayani dine-in (makan di tempat berkerumun). Serta layanan pesanan secara online.

Walau transportasi dibatasi, namun pelaksanaan PSBB tetap menjaga alur distribusi, terutama sektor pangan, dan obatobatan. Serta mempertimbangkan sektor manufaktur (industri pengolahan) yang telah mulai bangkit. Pemerintah (pusat) wajib melindungi kepentingan nasional, dengan mencermati seksama PPKM. Termasuk pelaksanaan Bansos yang tepat sasaran, sebagai konsekuensi penetapan keadaan darurat.

UU Penanggulangan Bencana pada pasal 26 ayat (2), menyatakan, “Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.” Berdasar pasal 48 huruf d, pemenuhan kebutuhan dasar merupakan prosedur tetap penyelenggaraan penanggulangan bencana.

PPKM seyogianya bukan sekadar memperketat dan penegakan hukum Prokes. Melainkan juga memberi kesempatan lebih panjang pemerintah menggencarkan Bansos. Sekaligus sosialisasi pra-kondisi vaksinasi kolosal nasional. [*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Istilah PSBB Menjadi PPKM Membuat Bingung BELAKANGAN ini, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan baru terkait pembatasan sosial akibat pandemi Covid-19.

Kebijakan yang awalnya biasa dikenal oleh masyarakat dengan istilah pembatasan sosial berskala besar (PSBB), kini menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sejatinya, bukan sekali ini saja Pemerintah bermain-main dengan istilah di masa pandemi.

Saat kasus Covid-19 baru mencapai puluhan orang, pada Maret 2020, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak menerapkan lockdown atau karantina wilayah secara total dan lebih memilih PSBB, terus berlanjut dengan istilah New Normal, PSBB transisi, PSBB diperketat dan terakhir PPKM. Istilah-istilah pembatasan sosial selama ini bisa dibilang sangat membingukan publik.

PPKM adalah pembatasan berskala mikro. Dari sisi regulasi, PPKM tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 kepada seluruh kepala daerah di Jawa dan Bali. Selanjutnya, PPKM menyasar pada pembatasan kegiatan masyarakat secara terbatas berbasis pada kota dan kabupaten. Bukan secara keseluruhan provinsi, kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Bali.

Inisiatif kebijakan PPKM ini ada di tangan pemerintah pusat yang selebihnya pemerintah pusat menetapkan kriteria-kriteria tertentu terhadap daerah-daerah untuk melakukan penerapan PPKM. Kriteria itu antara lain, tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional sebesar 3 persen. Kemudian tingkat kesembuhan di bawah nasional sebesar 82 persen. Selanjutnya, kasus aktif harus di bawah kasus aktif nasional sebesar 14 persen, dan keterisian RS untuk tempat tidur isolasi dan ICU di atas 70 persen. Daerah yang masuk dalam kriteria itu harus menerapkan kebijakan PPKM, (CNBC Indonesia. Com, 9/1) Penerapan, PPKM itu sebetulnya tidak berbeda jauh dengan PSBB. Sejatinya, negeri ini sudah cukup dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB yang merujuk dari UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Justru adanya gonta-ganti istilah saat ini seakan membuktikan pemerintah tidak ada pola yang strategis dalam membuat kebijakan dalam penanganan Pandemi Covid-19 ini.

Masyhud Pengajar FKIP Universitas Muhammadiyah Malang

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

Halaman 4

Stop Ketergantungan Impor Kedelai Permintaan kedelai untuk kebutuhan dalam negeri hingga saat ini jauh melampaui produksi nasional. Konsekuensinya adalah volume impor kedelai yang relatif tinggi dari waktu ke waktu yang terus meningkat atau secara relatif mencapai hampir 70 persen dari kebutuhan nasional.

B

erbagai program untuk meningkatkan produsi kedelelai sudah dilauncurkan oleh pemerintah. Bahkan sasaran pencapaian swasembada kedelai sudah ditetapkan, tetapi karena berbagai hambatan maka sasaran tersebut belum tercapai.

Membaca Data Impor Kedelai Kenaikan harga bahan baku kedelai impor saat ini terbilang menyulitkan produsen tahu dan tempe di Tanah Air. Fakta itupun, membuat para perajin tahu dan tempe melakukan aksi mogok nasional menuntut pemerintah menyelesaikan permasalahan melambungnya harga kedelai impor. Data Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo), harga kedelai impor melonjak dari kisaran Rp 6.000 per kg menjadi sekitar Rp 9.500 per kg, (Kontan, 5/1).

Selama ini, sebagian besar dari kebutuhan kedelai Indonesia memang dipenuhi dari impor. Para perajin tahu tempe bukannya tidak ingin membeli kedelai lokal. Masalahnya, harga kedelai lokal atau domestik dinilai belum kompetitif. Berbeda dengan dengan kedelai impor bisa sampai ke Indonesia dengan harga sekitar Rp 6.500. Sedangkan, petani lokal juga menjual dengan harga Rp 6.500, tapi baru di ladang. Setelah diangkut ke perajin, harganya menjadi lebih mahal. Itulah, yang sekiranya menjadi alasan produsen tahu dan tempe mengandalkan kedelai impor.

Merujuk catatat dari Badan Pusat Statistik (BPS), impor kedelai Indonesia sepanjang semester-I 2020 mencapai 1,27 juta ton atau senilai 510,2 juta dollar AS atau sekitar Rp 7,24 triliun (kurs Rp 14.200). Sebanyak 1,14 juta

P

negara memilih impor untuk menutupi kekurangan kedelai dalam negeri.

Menuju Swasembada Kedelai Rencana mulia swasembada kedelai sebeton di antaranya berasal narnya bukan barang baru dari Amerika Serikat (AS). di negeri ini. GembarRata-rata impor kedelai gembor target memenuhi Indonesia mencapai 2 juOleh : kebutuhan kedelai secara ta-2,5 juta ton per tahun.

Harun Rasyid mandiri sudah dicetusDari total volume impor kan sejak era Presiden itu, sekitar 70 persen di RI ke-6 Susilo Bambang antaranya dialokasikan untuk produksi tempe, 25 persen untuk Yudhoyono (SBY). Namun dalam produksi tahu, dan sisanya untuk produk 10 tahun, swasembada kedelai belum lain. Sementara itu, rata-rata kebutuhan sekalipun terealisasi. Begitupun dengan kedelai di Indonesia mencapai 2,8 juta Presiden Jokowi menargetkan swasembada kedelai terjadi pada 2017. Bahkan, ton per tahun.

Sejatinya berbicara masalah ketergan- Presiden Joko Widodo (Jokowi) semtungan impor dan dampaknya terhadap pat melontarkan janji mengupayakan harga merupakan masalah global yang swasembada kedelai saat menjabat di berimbas dari negara asal produsen, periode pertamanya tahun 2014-2019. yakni Amerika Serikat. Dikutip dari data Namun sayang, justru kini yang terjadi Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang impor kedelai makin tinggi.

Namun, kendati demikian bukan beJanuari-Oktober 2020 saja, Indonesia sudah mengimpor lebih dari 2,11 juta rarti situasi tersebut harus kita salahkan, ton kedelai dengan nilai 842 juta dollar karena pada dasarnya semua cita-cita, AS atau sekitar Rp 11,7 triliun (kurs Rp target atau sasaran biasanya memang 14.000). Hampir seluruh kedelai impor sangat bersebrangan dengan kenyataan dikapalkan dari Amerika Serikat (AS) dilapangan. Regulasi tataniaga pun yakni sebesar 1,92 juta ton. Selebihnya sejatinya sudah dilakukan oleh pemerberasal dari Kanada, Uruguai, Argentina, intah, diantaranya meliputi meliputi dan Perancis. Itu artinya, masalah kedelai regulasi harga, kadar dan pengendalian impor. Seperti halnya, sesuai dengan ini adalah bener-bener masalah global.

Kendati demikian, bukan berarti pe- amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun merintah tidak mengambil sikap konkret 2014 tentang Perdagangan, khususnya atas berbagai persoalan impor, termasuk pada pasal 54 ayat (3), pemerintah dapat impor kedelai ini. Apalagi, melihat membatasi impor barang dengan alasan rekam jejak catatan Badan Penelitian untuk membangun, mempercepat, dan dan Pengembangan Pertanian ( Badan melindungi industri tertentu di dalam Litbang Pertanian), pada tahun 1992 In- negeri, atau untuk menjaga neraca pemdonesia pernah melakukan swasembada bayaran maupun neraca perdagangan. kedelai, saat itu produksi dari petani Intinya, semua cara ditempuh guna kedelai Indonesia mencapai 1,8 juta mengurangi ketergantungan impor.

Pemenuhan kedelai secara mandiri ton per tahun. Namun, seiring dengan berjalannya waktu konsumsi kedelai na- memang diperlukan, mengingat kesional mengalami trend peningkatan pada butuhan kedelai sebagai bahan baku setiap tahunnya sebagai konsekwensinya untuk produksi tempe dan tahu setiap

tahunnya semakin bertambah. Pemerintah harus memiliki langkah yang sangat drastis untuk menuju swasembada kedelai ini. Berikut ini, sekiranya beberapa langkah konkret yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menekan angka impor kedelai.

Pertama, pemerintah harus segera mengambil kebijakan stabilisasi harga kedelai untuk menyelamatkan keberlangsungan usaha dari produksi tahu dan tempe apalagi pada masa pandemi ini harus ada prioritas untuk membantu ribuan usaha kecil menengah berbasis pemberdayaan produk lokal agar ekonomi nasional segera pulih Kedua, pemerintah harus mampu memposisikan kedelai sebagai tanaman pokok. Peningkatan produksi kedelai diakui memang tidak mudah untuk dilakukan, mengingat kedelai masih diposisikan sebagai tanaman penyelang atau selingan bagi tanaman utama seperti padi, jagung, tebu, tembakau, dan bawang merah.

Ketiga, pemerintah harus sadar kalau ketergantungan impor pasti berdampak serius terhadap stabilitas harga dan ketahanan pangan. Maka, pemerintah harus segera mengambil langkah cepat dengan cara memberdayakan para petani kedelai lokal serta mengelola harga jualnya agar tidak kalah bersaing dengan produk impor.

Keempat, pemerintah harus memberikan perhatian serius kepada petani kedelai lokal dan fokus mengembangkan kawasan komoditas kedelai. Dengan begitu, petani kedelai local bisa meningkatan produktivitas dan melakukan ekstensifikasi agar mampu memotong ketergantung dengan impor kedelai.

Target menuju swasembada kedelai bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai. Sekiranya, melalui empat langkah konkret tersebut diatas, besar kemungkinan jika terealisasikan dengan baik maka negara ini bisa mencapai swasembada kedelai di masa depan.

Dosen FPP Universitas Muhmammadiyah Malang

Eksploitasi Seksual Anak dalam Bingkai “SDGs”

embangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) atau Agenda 2030 yang telah dideklarasikan bertepatan dengan berlangsungnya United Nations General Assembly (UNGA) di Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat (BAPPENAS, 2020). Dalam pelaksanaan tujuan pembangunan tersebut sejak 2020 hingga memasuki tahun 2021 atau tahun ke enam sejak dideklarasikan pada 2015 telah memasuki periode “Decade of Action”.

Pada periode Decade of Action ini, khususnya Tahun 2020-2021, Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (selanjutnya disebut “SDGs”) dihadapkan dengan ancaman Pandemi COVID-19 yang tidak kunjung berhenti. Kondisi ini telah lama menyebabkan perubahan pola hidup sosial masyarakat khususnya bagi kalangan anak-anak serta remaja yang telah ditutup sekolahnya dengan lebih banyak menghabiskan waktu secara daring ataupun online. Perubahan pada pola hidup bagi masyarakat di tengah Pandemi COVID-19, berdampak pada bidang kriminalitas yaitu meningkatnya kejahatan dunia maya (cyber crime), baik anak sebagai pelaku kejahatan seperti illegal contents, ataupun anak sebagai korban seperti online child sexual exploitation (eksploitasi seksual anak online).

Dalam data yang diperoleh dari NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children), telah terjadi peningkatan angka kekerasan dan eksploitasi seksual anak pada Januari-September 2020 secara global, dengan terjadi peningkatan sekitar 98,66 persen. ECPAT Indonesia, sebuah organisasi jaringan nasional untuk menentang eksploitasi seksual komersial anak (ESKA), menyebutkan bahwa secara umum global, tren yang menjadi korban eksploitasi seksual anak di ranah online terus meningkat secara signifikan (Media Indonesia, 23/01/2020). Bahkan pada hasil survey yang dilakukan oleh ECPAT Indonesia terhadap 1.203 respon anak terkait kerentanan anak terhadap eksploitasi seksual anak di masa Pandemi COVID-19, yaitu dengan hasil 25 persen atau sekitar 287 anak telah mengalami pengalaman buruk tersebut (Suara.com, 23/12/2020).

benefitt-nya. Implikasinya, Peningkatan ini dikarpemerintah memiliki dua enakan Internet telah alternatif pilihan kebijakan menjadi ruang besar bagi yaitu menentukan hukuanak-anak untuk saling man yang berat dengan terhubung, bersosialisasi probabilitas penangkapan dan belajar, sehingga sankecil, atau menentukan gat rentan anak sebagai hukuman yang ringan nakorban eksploitasi seksual mun dengan probabilitas online. ECPAT Internapenangkapan yang besar sional, (2017) menulis Oleh : (Pradiptyo, 2011). bahwa bentuk kejahatKholilur Rahman an eksploitasi seksual Pada dasarnya bentuk ekspoitasi seksual anak anak online dapat berupa yang dilakukan dengan grooming online (pendekacara lama, tidak diatur tan dengan tujuan seksual online), sexting, (pembuatan gambar dalam satu perundang-undangan, seksual sendiri), sextortion (pemerasan melainkan tersebar dalam beberapa seksual), hingga live streaming atau peraturan perundang-undangan seperti siaran langsung kekerasan seksual pada seperti UU TPPO dan UU Perlindunanak di saat itu juga. gan Anak. Dalam Pasal 76 I UU No. Pada dasarnya, dalam upaya meng17 Tahun 2016 tentang Perlindungan hentikan perlakuan eksploitasi terhadap Anak, bahwa “Setiap Orang dilarang anak telah tertuang dalam agenda SDGs menempatkan, membiarkan, melakuyang terdiri dari 17 Tujuan dan 169 kan, menyuruh melakukan, atau turut target, pada Pilar Pembangunan serta melakukan eksploitasi secara Hukum dan Tata Kelola khususnya ekonomi dan/ atau seksual terhadap dalam target ke 16.2 yaitu menghAnak’’, dengan ancaman pidananya entikan perlakuan kejam, eksploitasi, di atur dalam pasal 88 “yaitu dipidana perdagangan, dan segala bentuk kekdengan pidana penjara paling lama 10 erasan dan penyiksaan terhadap anak. (sepuluh) tahun dan/atau denda paling Sejalan dengan tujuan tersebut, perlu di banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus respon dengan cepat terkait eksploitasi juta rupiah). Yang dimaksud anak dalam seksual anak online untuk menwujudpengertian ini adalah anak berdasarkan kan Agenda 2030 yang pada saat ini Pasal 1 ayat (1) yaitu belum berusia 18 telah memasuki periode “Decade of (delapan belas) Tahun, termasuk anak Action”. Mengingat bahwa kejahatan yang masih di dalam kandungan. eksploitasi seksual anak ini meningkat Sedangkan dalam UU No. 21 Tahun secara signifikan.

2007 tentang Pemberantasan Tindak Dalam ECPAT Indonesia (2015), Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 komitment untuk mengakhiri kekerasan ayat (8) memberikan definsi tentang terhadap anak harus di wujudkan dalam Eksploitasi Seksual sebagai segala upaya Pencegahan dan penanganan bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual kekerasan yang harus didorong untuk atau organ tubuh lain dari korban untuk menjadi bagian integral dari agenda mendapatkan keuntungan, termasuk pembangunan global dan juga agenda tetapi tidak terbatas pada semua kegiapembangunan nasional Indonesia. Hal tan pelacuran dan pencabulan, dengan ini telah disebutkan dalam agenda SDGs ketentuan pidana nya di atur dalam dengan komitment untuk perlindungan Pasal 2 ayat (1) “setiap orang yang anak dari bentuk kekerasan dan Ekmelakukan perekrutan, pengangkutan, sploitasi. penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaKekosongan Hukum man kekerasan, penggunaan kekerasan, Dalam rangka mensukseskan Agenda penculikan, penyekapan, pemalsuan, SDGs pada target 16.2, dibutuhkan penipuan, penyalahgunaan kekuasaan struktur hukum yang lengkap untuk atau posisi rentan, penjeratan utang atau menangkal segala jenis kejahatan ekmemberi bayaran atau manfaat walaupun sploitasi anak. Menurut Becker (1968), memperoleh persetujuan dari orang yang tindak kriminalitas dapat diminimasi memegang kendali atas orang lain, untuk dengan cara menciptakan aturan hukum tujuan mengeksploitasi orang tersebut yang menyebabkan expected cost dari di wilayah negara Republik indonesia, tiap individu untuk melakukan kejadipidana dengan pidana penjara paling hatan lebih tinggi dari pada expected singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama

15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)”.

Melihat penjelasan ketentuan diatas mengenai definisi Eksploitasi Seksual, tidak mengatur dengan jelas terkait konsep eksploitasi seksual melalui online, seperti halnya grooming, sexting, sextortion, live streaming, ataupun yang lebih kerap di temukan di Indonesia mengenai Video Call Sex (VCS).

Bahkan dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE maupun UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juga tidak ditemukan ketentuan yang mengatur kejahatan ekspoitasi seksual dengan menggunakan cara baru ini.

Dengan adanya kekosongan hukum yaitu belum diaturnya ketentuan mengenai ekspoitasi seksual anak online, menyebabkan permasalahan ataupun kesulitan dalam penegakan hukum (law enforcement), yaitu tidak dapat dipidananya pelaku eksploitasi seksual anak online dengan argumentasi bahwa Indonesia belum mengatur ketentuan mengenai terkait eksploitasi seksual anak online, serta menghambat agenda PDGs untuk mengakhiri pelecehan, eksploitasi, perdagangan dan segala macem bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.

Untuk itu, demi membendung kejahatan eksploitasi jenis baru ini, dalam rangka mewujudkan agenda Pembangunan Hukum dalam pembangunan berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs).

Langkah pertama pemerintah harus segera merespon kejahatan tersebut dengan melakukan perubahan ataupun pembentukan peraturan perundangundangan mengenai eksploitasi seksual anak online, dan mempertegas rumusan mengenai bentuk ekspoitasi seksual anak dan juga unsur-unsur pidananya, sehingga mempermudah penegak hukum dalam penanganan kejahatan eksploitasi seksual online. Kedua, dengan dorongan dari orang tua dan juga pemerintah untuk melakukan kajian komprehensif dan melakukan pembinaan terhadap anak dalam menggunakan cyber atau internet untuk menghindari penyalahgunaan internet atau mendia sosial seperti eksploitasi seksual anak online.

Dewan Pengarah ALIMKA Sumenep, dan Alumni FH Universitas Bhayangkara Surabaya

PEMIMPIN UMUM: Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB: Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Zainal Ibad Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Arif Yulianto Mojokerto: Hasan Amin, Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

PELAYANAN PUBLIK Pemkot Siapkan Aplikasi Pencatatan Vaksinasi Covid-19 Halaman 5

Senin Pahing, 11 Januari 2021

Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya tengah menyiapkan aplikasi pencatatan vaksinasi Covid-19. Aplikasi tersebut bertujuan untuk mempermudah proses pekerjaan petugas di lapangan agar lebih simpel dan rapi dalam pendataan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya, M Fikser menyatakan, aplikasi ini dibuat untuk memudahkan petugas melaksanakan vaksinasi.

Dengan harapan, warga penerima vaksin itu dapat tersisir dengan baik. “Supaya rapi dalam pendataan bagi penerima vaksin, den-

gan harapan semua bisa tersisir dengan baik. Karena tidak bisa kita secara manual harus by sistem,” kata Fikser, Minggu (10/1).

Fikser menjelaskan, aplikasi yang tengah dirancang ini bakal dilengkapi data daftar penerima vaksin yang terkoneksi dengan database kependudukan (by name and by address). Selebihnya, melalui aplikasi itu juga dapat diketahui kelompok mana saja yang menjadi prioritas awal penerima vaksin Covid-19.

“Jangan sampai juga orang itu belum divaksin dibilang sudah vaksin, atau dia sudah divaksin tapi dibilang belum.

Makanya kita siapkan aplikasi ini untuk mempermudah petugas,” jelas Fikser.

Apalagi, kata Fikser, Kota Surabaya dihuni sekitar 3,3 juta penduduk. Dengan jumlah sebesar itu tentunya sangat dibutuhkan sebuah sistem yang dapat mempermudah dan mempercepat proses pekerjaan tenaga vaksinator.

“Jadi misal dia (penerima vaksin), untuk vaksinasi berikutnya dia sudah ada (jadwalnya). Nah seperti ini kan harus by sistem,” ungkap dia.

Menurut Fikser, sebelumnya aplikasi serupa juga diterapkan pemkot dalam pendataan Covid-19 di Surabaya. Mulai dari pendataan pasien konfirmasi Covid-19 maupun yang sudah sembuh.

Bahkan, di aplikasi yang sudah ada sebelumnya juga dapat diketahui warga yang pernah kontak erat dengan pasien. “Selama ini seperti yang sudah kita lakukan seperti pada data Covid-19,” terang dia.

Pria yang pernah menjabat

Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya ini memastikan, bahwa aplikasi ini dapat mulai digunakan ketika proses vaksinasi Covid-19 di Surabaya berjalan. Saat ini pihaknya mengaku sedang menyelesaikan aplikasi pencatatan vaksinasi Covid-19 tersebut.

“Kita siap ketika nanti vaksin itu didistribusikan dan dilakukan proses vaksiniasi di Surabaya, maka aplikasi ini sudah bisa berjalan,” pungkasnya.[iib]

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya, M Fikser

LINTAS PELAYANAN

Meski Ada Vaksin, Masyarakat Diminta Tetap Disiplin 3M Surabaya, Bhirawa Datangnya vaksin Covid-19 buatan perusagaan biofarmasi Sinovac, China menambah optimisme pemerintah dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin sudah diterima pemerintah beberapa waktu yang lalu. Kendati begitu, hal tersebut harus dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan secara disiplin.

Ahli Epidemiologi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Dr Windhu Purnomo mengingatkan meski vaksinasi dijalankan masyarakat harus tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19. ”Masyarakat jangan hanya mengandalkan vaksin. Protokol kesehatan seperti 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak) harus tetap dipatuhi agar pandemi ini segera berlalu,” tegas Windhu, Minggu (10/1).

Pasalnya, lanjut Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Unair ini program vaksinasi yang dicanangkan pemerintah baru efektif mengendalikan pandemi jika cakupannya minimal mencapai 70 persen populasi. Itupun, imbuh Windhu, jika tidak ada varian baru Covid-19 yang lebih ganas. Dengan kata lain, semakin tinggi kemungkinan penularan Covid-19, maka herd imunity harus semakin tinggi proporsi yang harus divaksin.

“Masalahnya kita tidak tahu kapan akan tercapai 70 persen atau 189 juta orang yang divaksin itu. Padahal ketersediaan vaksin kita tergantung dari luar negeri karena kita belum bisa memproduksi vaksin sendiri. Kita baru bisa memproduksi (vaksin merah putih) di tahun 2022,” jelasnya.[ina] sudarno/bhirawa

Tujuh Ribu Tenaga Medis di Kota Malang Akan Jalani Vaksin Perdana Malang, Bhirawa Pemerintah Kota (Pemkot) Malang telah mendata vaksinasi tahap pertama pada 15 Januari 2021 mendatang, akan ada sekitar tujuh ribu tenaga medis yang akan disuntik vaksin Covid-19. Vaksinasi tahap pertama akan dilaksanakan oleh Kota Malang selama dua bulan yaitu sejak Januari hingga Februari 2021. Wali Kota Malang, H.Sutiaji, Ahad 10/1 kemarin mengutarakan,, untuk jumlah finalnya masih belum, jadi yang disampaikan ke pusat itu tujuh ribu tenaga medis dan yang masih proses itu sekitar 6 ribu lebih.

Pemkot Malang juga ujar Sutiaji sudah menyiapkan tenaga vaksinator dengan melakukan pelatihan di masing-masing puskesmas yang ada. Tiap puskesmas nantinya akan diisi oleh dua orang vaksinator. “Dari puskesmas ada dua vaksinator yang diberi pelatihan. Kalau perlu ditambah, dipersilakan. Ini untuk pelaksanaan tahap pertama yang rencananya dimulai pada 14 Januari 2021,” katanya.

Untuk tempat penyimpanan vaksin kata Sutiaji juga sudah disiapkan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes). Sehingga keamanan dan higienitas dari barang tersebut tetap terjaga. “Tempat penyimpanan ada di Dinkes, lalu ketika nanti dibutuhkan langsung kami salurkan kepada setiap tenaga kesehatan medis yang menjadi prioritas di vaksinasi tahap pertama,” ujarnya.

Sedangkan vaksinasi tahap kedua, kata Sutiaji pihaknya masih belum melakukan pendataan kepada pejabat di pelayanan publik karena masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia (RI). “Makanya sampai saat ini kami juga belum mendata petugas-petugas yang sering berhuhungan dengan masyarakat, pelayanan publik, karena belum ada perintah,” terangnya.[mut]

Sebagai upaya antisipasi lonjakan pasien yang terpapar COVID-19 di wilayah Jatim khususnya sekitar Madiun, Bupati Madiun H. Ahmad Dawami tinjau Rumah Sakit Paru Dungus, Sabtu (9/1).Tampak Bupati Madiun berbincang-bincang dengan Direktur RS Paru Dungus, Asmaul Husna.

Antisipasi Lonjakan Pasien Covid-19

Bupati Tinjau RS Paru Dungus Bangun Ruang Isolasi Kabupaten Madiun, Bhirawa Sebagai upaya antisipasi lonjakan pasien yang terpapar COVID-19 di wilayah Jatim khususnya sekitar Madiun, Bupati Madiun H. Ahmad

Dawami tinjau Rumah Sakit Paru Dungus, Sabtu (9/1). Meski Kabupaten Madiun telah memiliki dua rumah sakit rujukan pasien COVID-19, namun hal itu dirasa kurang mencuku-

pi. Saat ini, Rumah Sakit di Kecamatan Wungu tersebut sedang melakukan pembangunan tempat isolasi untuk pasien rujukan COVID-19.

Bupati Madiun kunjungi Rumah

Bupati Bolehkan Hajatan dan Hiburan

sudarno/bhirawa

Tampak Bupati Madiun H. Ahmad Dawami (tengah) menerima perwakilan Seniman di Kabupataen Madiun untuk membahas hajadan dan hiburan di Kabupaten Madiun di Pendopo Muda Graha Pemkab Madiun, Sabtu (9/1).

Kabupaten Madiun, Bhirawa Di awal pandemi, kegiatan masyarakat seperti hajatan dan hiburan sempat dilarang untuk mencegah penyebaran covid-19 yang meluas. Kemudian

di masa tatanan kehidupan baru, kegiatan tersebut sudah diperbolehkan kembali dengan catatan agar digelar sesuai protokol kesehatan.

Dengan kondisi yang kurang me-

nentu seperti ini, perwakilan seniman se Kabupaten Madiun bersilaturahmi dengan Bupati Madiun H. Ahmad Dawami, Sabtu (9/1). Kedatangan mereka di Pendopo Muda Graha untuk membahas jalannya kegiatan hajatan dan hiburan, disambut baik oleh Bupati Madiun.

“Saya berharap kegiatan hajatan dan hiburan di Kabupaten Madiun bisa tetap berjalan di masa pandemi ini, karena hanya inilah mata pencaharian kami. Yang penting harus taat dengan protokol kesehatan”, ungkap Ketua Koordinator Seniman Kabupaten Madiun Edi Purnomo, mengawali pertemuan dengan Bupati Madiun.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Madiun mengatakan bahwa dalam penanganan covid-19, dirinya tetap memperhatikan sisi ekonomi. “Di masa pandemi ini, semua negara mengalami krisis ekonomi.

Namun yang terpenting kesehatan masyarakat juga harus diperhatikan. Jadi ekonomi tetap berajalan meskipun sulit dan kesehatan masyarakat tetap diutamakan,” jelasnya. [dar]

Sakit Paru milik Provinsi Jatim itu guna memastikan kelayakan bangunan sehingga aman dan tidak mengganggu masyarakat sekitar.

“Pembangunan ruang isolasi untuk rujukan pasien COVID-19 ini merupakan langkah cepat Ibu Gubernur dalam penanganan pandemi di Jatim,” jelas Bupati.

Menurut keterangan Direktur RS Paru Dungus, Asmaul Husna, tempat isolasi pasien berada di belakang Rumah Sakit dan nantinya juga memenuhi standar ketat penanganan COVID19. “Ruang isolasi nanti bentuknya seperti cottage yang bisa menampung sekitar 140 pasien. Ada fasilitas olahraga dan banyak pepohonan rindang, sehingga pasien pasien bisa merasa nyaman untuk meningkatkan kembali imunnya,” jelasnya.

Dengan tingginya tren penyebaran COVID-19 belakangan ini, Bupati berharap agar masyarakat selalu waspada, “Saya harap masyarakat memahami kondisi saat ini. Kita kekurangan tempat tidur dan ruangan untuk rujukan pasien COVID-19. Saya himbau masyarakat selalu waspada dan patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak dan sering cuci tangan pakai sabun,” tegas Bupati Madiun.[dar]

PELAKSANA PUBLIK

Perumda Tirta Kanjuruhan Bangun SPAM Dapat Suntikan Dana dari Kemen PUPR Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang akan segera mendapatkan suntikan dana dari Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) untuk pembangunan Sistem Penyedian Air Minum (SPAM) di wilayah Malang Selatan.

Hal tersebut dibenarkan, Direktur Utama (Dirut) Perumda Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang Syamsul Hadi, Minggu (10/1), kepada wartawan, bahwa perusahaannya akan mendapatkan anggaran dari Kemen PUPR yakni guna untuk membangun SPM di wilayah Malang Selatan. “Memang sebelumnya, kami telah mengajukan proposal kepada Menteri PUPR M Basuki Hadimuljono. Hal ini agar untuk mengatasi masalah kekeringan di wilayah Malang Selatan,” jelasnya.

Pembangunan SPAM itu, lanjut dia, akan dibangun di enam kecamatan yang tersebar di wilayah Malang Sela-

tan, yakni Kecamatan Bantur, Pagak, Donomulyo, Subermanjing Wetan, Gedangan dan Kalipare. Proposal yang kita ajukan ke Menteri PUPR tersebut sudah ada Detail Engineering Design (DED) serta sudah dilakukan kajian dan survei tentang SPAM tersebut.

Sehingga kini pihaknya menunggu tim verivikasi dari pusat.

“Setelah diverifikasi baru bisa dikerjakan, jika di kerjakan pada tahun 2021 ini, maka baru bisa difungsikan pada tahun 2023 mendatang. Pembangunan SPAM tersebut dibangun secara pertahap, karena tiga tahun anggaran, yang akan menghabiskan dana sebesar Rp 380

miliar,” ungkap Syamsul.

Dalam pembangunan SPAM itu, lanjut dia, menggunanakan anggaran dengan sistem pendanaan sering dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan dari Perumda Tirta Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Sedangkan untuk SPAM Malang Selatan ada dua titik, yang memanfaatkan air Sungai Kaligoro, Desa Druju, Kecamatan, Sumbermanjing Wetan.

Setelah pembangunan SPAM itu selesai dibangun, Syamsul menegaskan, akan memberikan pelayanan air bersih pada warga di wilayah Kecamatan Sumbermanjing Wetan dan Gedangan. Sementara, untuk pemanfaatan air Sungai Lesti di Desa Rejoyoso, Kecamatan Bantur, untuk memberikan pelayanan air bersih pada empat kecamatan, yakni Ban-

tur, Pagak, Donomulyo, dan Kalipare. “Sehingga diharapkan pembangunan SPAM itu, dapat memenuhi kebutuhan air bersih pada masyarakat yang berada di wilayah Malang Selatan,” tuturnya.

Dia mengaku, jika anggaran dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi (Pemprov), dan Perumda Tirta Kanjuruhan, namun dirinya masih belum paham terkait sistemnya. Tapi yang jelas Perumda Tirta Kanjuruhan menyediakan lahan atau membebaskan lahan. Dan untuk bangunan fisiknya mestinya dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Dirinya sangat berharap agar pembangunan SPAM tersebut secepatnya terealisasi, agar dapat memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat di wilayah Malang Selatan.

“Target kami secepatnya terealisasi, agar bisa memenuhi kebutu-

cahyono/Bhirawa

Salah satu bangunan penangkap air Sumber Kemuning milik Perumda Tirta Kanjuruhan kab Malang, di Desa Sukoanyar Kec Pakis, kabupaten setempat, yang mana telah memenuhi kebutuhan air bersih pada warga Desa Sukoanyar

han air bersih pada masyarakat yang berada di wilayah Malang Selatan.

Karena di wilayah enam kecamatan tersebut, setiap musim kemarau se-

lalu kekeringan. Sehingga warga setempat butuh air bersih untuk kegiatan rumah tangga,” pungkas Syamsul.[cyn]

Bhir

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Senin Pahing, 1

Rayakan HUT SIG ke-8

SBI Berbagi Santunan Anak Yatim dan Beasiswa Pendidikan Tuban, Bhirawa Mampu mewujudkan cita-cita masa depan menjadi impian setiap anak. Hal itu bisa dicapai dengan mengenyam pendidikan yang cukup. Sementara pemerataan pendidikan layak dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) masih menjadi salah satu tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini terutama di wilayah pedesaan.

Dengan semangat perayaan Hari Ulang Tahun yang ke-8, PT Semen Indonesia Group (SIG) melalui unit usahanya PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Tuban (SBI Tuban), memberikan santunan pada 140 anak yatim dan pembagian beasiswa pendidikan GOTA kepada 377 anak yang berasal dari keluarga tidak mampu.

Santunan dan beasiswa diserahkan pada pelajaran dari desa di sekitar Pabrik Tuban (wilayah Ring 1- Glondonggede, Sawir, Karangasem, Merkawang, Kedungrejo, Mliwang) dengan nilai total Rp336 juta setiap tahunnya. Penyaluran beasiswa ini

dikelola Pusat Kegiatan Masyarakat (PKM) yang merupakan Community Based Organization binaan SBI. GOTA atau Gerakan Orang Tua Asuh merupakan salah satu program kerelawanan karyawan (Employee Voluntary Program) SBI Tuban, dimana setiap karyawan SBI dihimbau untuk memiliki minimal satu anak asuh dari sekitar pabrik.

Saat ini lebih 200 karyawan telah menjadi orang tua asuh dan meny-

isihkan sebagian pendapatannya untuk beasiswa pendidikan siswa yatim, dari keluarga tidak mampu yang sedang menempuh pendidikan tingkat SD, SLTP dan SLTA. GOTA merupakan wujud kepedulian karyawan SBI dalam bidang pendidikan, bagi anak - anak di sekitar Pabrik Tuban, untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak di sekitar pabrik, tidak hanya membantu pelajar

mengenyam pendidikan hingga lulus sekolah, namun bisa mengantarkan mereka menuju babak baru dalam dunia kerja. "Pemberian bantuan ini merupakan salah satu Program Corporate Social Responsibility (CSR) yang bertujuan memberikan kontribusi terhadap pengembangan lingkungan dan masyarakat sekitar,'' ungkap Trayudi Darma, GA and Community Relations Manager SBI Tuban, Minggu (10/1). [hud]

Perwakilan Karyawan PT SBI dan PKM saat menyerahkan bantuan dan beasiswa pada pelajar sekitar perusahan yang kurang mampu.

LIPUTAN

Rektor Unair Sampaikan Belasungkawa

Alumni Jadi Korban Pesawat Sriwijaya Air SJ-182 Surabaya, Bhirawa Jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182 di wilayah Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, Sabtu (1/9) sore, membawa duka mendalam bagi keluarga korban. Tak terkecuali bagi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Pasalnya alumni Fakultas Hukum (FH) Unair angkatan 2011, Fadly Satrianto turut menjadi korban.

"Rektor dan civitas akademika Universitas Airlangga berbela sungkawa atas gugurnya saudara

kita Fadly Satrianto,'' ujar Rektor Unair Prof Nasih, Minggu (10/1).

Prof Nasih mengungkapkan, Fadly dikenal aktif berorganisasi selama menjadi mahasiswa. Ia juga pernah ikut Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) periode 2013-2014.

Fadly tergolong mahasiswa dengan masa tempuh studi yang cepat.

"Dia menyelesaikan pendidikannya 3,5 tahun pada program studi Ilmu Hukum tahun 2015,'' imbuh Nasih.

Lebih lanjut, Nasih menjelaskan,

BANGKU POJOK

Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko saat menanam pohon Pule di SMP 24 Malang, Ahad (10/1) kemarin.

Wawali Hijaukan SMPN 24 Malang dengan Pohon Pule Malang, Bhirawa Penghijuan di lingkungan sekolah terus digalakan Wakil Walikota Malang, Ir H Sofyan Edi Jarwoko. SMPN 24 Malang, juga kawasan Jl LA Sucipto Gang Makam, juga menjadi sasaran penghijuan. Prosesi penanaman pohon di SMP Negeri 24 Malang didahului dengan tampilan peserta didik sekolah jenjang SMP, yang merupakan salah satu satuan pendidikan Pengembang Peminat Seni Tradisi (PPST) di Kota Malang dengan menampilkan Tari Beskalan atau tarian selamat datang.

Sofyan Edi menyampakain terima kasih atas inisiasi keluarga besar SMP Negeri 24 Malang yang turut pula mengikutsertakan seluruh stakeholder mulai dari RT, RW, LPMK. ''Luar biasa inovasi yang digagas SMPN 24. Kegiatan ini juga dilakukan tahapan penanaman di rumah peserta didik yang kemudian di foto, di Vidio serta di posting di Instagram,'' tutur wawali.

Secara tidak langsung mengajarkan dan mengajak semua untuk sadar serta peduli lingkungan. Hingga nantinya tidak ada lagi yang membuang sampah sembarangan terlebih di saluran pembuangan yang dapat dirasakan akibatnya dengan banjir saat hujan tiba. Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Bung Edi inipun menambahkan, penanaman pohon pada hari ini akan di rasakan manfaatnya secara jangka panjang. Penanaman pohon akan menjadi sangat luar biasa dan sangat berdaya guna maksimal, sebab gerakan ini tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun merupakan gerakan nyata yang muncul dari masyarakat.

Sehingga kecintaaan , kesadaran, serta kepedulian pada lingkungan tumbuh dan berkembang dengan baik. [mut]

setelah lulus dari Unair Fadly langsung meneruskan studi di sekolah penerbangan. Statusnya saat ini bekerja di NAM Air yang merupakan anak perusahaan dari Sriwijaya Air yang dijadwalkan akan melakukan penerbangan melalui Pontianak ke Solo, hari ini (Kemarin).

"Fadly juga salah satu penumpang atau kru yang bertolak dari Jakarta ke Pontianak dengan menggunakan Sriwijaya Air SJ182 bersama lima rekan NAM Air lainnya,'' ujar Nasih.

Seperti diketahui, Pesawat Sriwijaya Air SJ-182 dari Bandara Soekarno Hatta menuju Pontianak mengalami kecelakaan, Sabtu (9/1). Sesaat setelah terbang, pesawat itu hilang kontak dengan menara kontrol.

Pesawat dengan nomor registrasi PK-CLC itu total membawa 12 kru dan 50 penumpang, tujuh di antaranya anak-anak dan tiga lainnya bayi. Hingga saat ini, bangkai pesawat tersebut masih dalam proses pencarian di perairan Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. [ina]

SDN 3 Olean Wakili Jatim untuk Adiwiyata Tingkat Nasional Situbondo, Bhirawa SDN 3 Olean Kecamatan Kota, Situbondo kembali berhasil menorehkan prestasi gemilang di level regional Jawa Timur. Setelah Jumat (8/1) lalu sekolah yang dipimpin Sawiyati MPd ini meraih penghargaan adiwiyata tingkat Provinsi Jatim tahun 2020.

Selanjutnya sekolah yang bernuansa asri dan rindang itu akan berlaga dalam event lomba adiwiyata tingkat nasional, untuk mewakili Provinsi Jatim untuk katagori SD tahun 2021.

Menurut Kepala SDN 3 Olean, Sawiyati MPd, keberhasilan ini bermula dari adanya Verlap (Verifikasi Lapangan) Bulan Oktober 2020 lalu. Langkah itu ditempuh sebagai tindak lanjut dari penilaian tahap pertama yakni penilaian administratur secara online.

"Pada penilaian tahap pertama kami mampu mendapatkan nilai 80. Penghargaan ini sebagai kado emas bagi keluarga besar SDN 3 Olean Situbondo. Semoga bisa terus dipertahankan,'' ujar Sawiyati Jumat (8/1) kemarin.

Sawiyati juga menjelaskan, karena kini masih dalam masa pandemi Covid-19, penerimaan penghargaan diwakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Situbondo, Kholil di Kabupaten Banyuwangi baru baru ini.

Selanjutnya, penghargaan itu diserahterimakan kepada SDN 3 Olean Situbondo. ''Yang menerima dari Kadis LH kabupaten Situbondo adalah Korwil Pendidikan Kecamatan Kota Situbondo,'' papar Sawiyati.

Sawiyati optimis, usai meraih piala adiwiyata tingkat Provinsi Jatim akan menjadi wakil dalam event adiwiyata tingkat nasional tahun 2021. Ada berbagai persiapan yang akan dilakukan SDN 3 Olean, diantaranya, melakukan koordinasi dengan DLH Kabupaten Situbondo dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kabupaten Situbondo. "Dalam koordinasi itu nanti kami akan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan jika sudah melangkah ke level adiwiyata nasional,'' ungkap Sawiyati. [awi]

sawawi/bhirawa

Kepala SDN 3 Olean, Sawiyati MPd saat menerima penghargaan adiwiyata tingkat Provinsi Jatim dari Hj Ririn, Koordinator Pendidikan Kecamatan Kota Situbondo.

Kampung Markisa Nginden Baru Jadi T

Pandemi Covid-19 Mengharuskan Mahasis Surabaya, Bhirawa Pandemi Covid 19 mengakibatkan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tahun Ajaran 2020 - 2021 yang digelar Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya ini dilaksanakan secara individu di tempat domisili masing - masing. Tujuannya agar mahasiswa tetap dapat melaksanakan KKN dengan mengurangi risiko terjadinya penularan Covid 19.

Mewabahnya Covid 19 di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia, membuat pemerintah maupun warga masyarakat melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi penularan dari virus berbahaya ini. Bagi orang dewasa tentunya sudah bisa mengedukasi diri sendiri dan memilah berbagai informasi yang tersebar di berbagai media, baik media online, media massa, bah-

kan sosial media.

Sedangkan untuk anak - anak belum bisa memilah antara berita hoax dan berita benar. Maka mereka juga harus diberi pemahaman mengenai Covid 19 sesuai dengan tingkatan usianya, karena apabila mereka keliru mendapatkan informasi maka akan semakin membuat anak -anak panik, stress, ketakutan, atau bahkan bisa jadi menyepelekan.

Salah satu mahasiswa Untag 45 Surabaya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Olivia Yuniar Parinussa, dengan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), Fitri Norhabiba SI Kom MI Kom, pada 12 hingga 13 Desember 2020 lalu, melakukan KKN atau Pengabdian Masyarakat (Abdimas) di Nginden Baru VIII, RT 06 RW 03, Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya yang

dikenal dengan K (Mari Kita Bersa lakukan dengan sialisasi dan edu makan ''Tingka dan ketahanan m awan wabah Co aya mewujudk Tangguh, sehat Menurut Olivi gadis cantik ini, sa kegiatan ini ada Mitra yang tepat alah anak - ana Dasar (SD) yan Pesantren Bisma "Mengapa say anak dalam Abd pada dasarnya a sia mereka belum mengenai baha sehingga sering mentaati Proto (Porkes), karena

Olivia Yuniar Parinussa saat memberikan edukasi dan sosialisasi tentang

Dibantu Ketua RT Memperkenalkan Dalam KKN yang mendapat antusiasme dari masyarakat dan anak - anak ini. Olivia dibantu Ketua RT 06 Nginden Baru VIII, Ibu Dwi Watiningsih dan Pak Sholeh (Pengurus RT). Anak - anak juga dikenalkan dengan berbagai tanaman produksi seperti Markisa, mentimun, nangka, serta tumbuhan - tumbuhan lain yang ada di lahan yanga ada, serta diberi pengetahuan mengenai bagaimana proses menanamnya dan jangka waktu bertumbuhnya.

Olivia dibantu Ibu Dwi dan Pak Sholeh mengajak anak - anak satu persatu untuk mencoba menanam dengan memindahkan bibit terong yang umurnya masih kecil dari polybag ke tanah. Anakanak tampak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga mereka tidak sabar menunggu gilirannya untuk praktek menanam,

"Mereka semangat sekali, malah saling berteriak untuk rebutan giliran selanjutnya, ternyata mereka senang diajak aktivitas seperti ini,'' ujar Olivia yang juga senang karena Abdimas mendapat perhatian dari anak - anak.

Pada penutupan kegiatan KKN, Olivia mendapat respon yang

positif dari anak saya tanya kepa bagaimana aca gak? Atau memb yata anak - anak jawab dengan ra sambil sedikit be seru banget kak hal baru,'' jawab

Olivia Yuniar Parinussa dibantu Pak Sholeh mengajak anak

GALERI KAMPUS

Sebanyak 13 Dekan FK se-Jatim Ajak Masyarakat Terapkan 5M dan 3T Sebanyak 13 Dekan Fakultas Kedokteran se Jatim menyatakan sikap keprihatinan langkah promotif preventif Covid 19 dalam menghadapi pendemi Covid-19.

Oleh: Diana Rahmatus Sholichah, Kota Surabaya

Diana Rahmatus Sholichah/bhirawa

Dipimpin oleh Dekan FK Unair Prof Budi Santoso, dr SpOG K, 12 Dekan FK se Jatim nyatakan sikap promotif preventif hadapi pandemi.

Para pimpinan FK se Jatim ini yakni FK Universitas Airlangga, FK Universitas Brawijaya, FK Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, FK Universitas Hang Tuah, FK Universitas Negeri Jember, FK Universitas Muhammadiyah Malang, FK Universitas Islam Malang, FK Universitas Katolik Widya Mandala, FK Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, FK Universitas Ciputra, FK Universitas Surabaya, FK Universitas Muhammadiyah Surabaya, dan FK Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dipimpin Dekan FK Unair, Prof Budi Santoso dr SpOG K, memaparkan pernyataan sikap yang berisi keprihatinan dan duka cita atas meningkatnya kasus Covid 19, yang telah banyak memakan korban jiwa baik dari tenaga kesehatan maupun masyarakat umum di Indonesia.

"Kami juga mengapresiasi dan mendukung seluruh tenaga Kesehatan baik medis maupun non medis yang telah berjuang dalam penanganan kasus Covid 19,'' ungkap Prof Budi usai menyatakan sikap secara daring bersama 13 dekan FK lain-

nya, Sabtu (9/1) lalu. Dalam pernyataan sikap ini juga, pihaknya mengimbau kepada para tokoh masyarakat untuk tetap menjadi panutan kepada komunitasnya dalam hal pencegahan penularan dan penanganan Covid 19 "Kami juga mendorong kepada masyarakat untuk tetap Waspada dan Disiplin serta senantiasa menerapkan protokol 5M (Memakai Masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, Membatasi Mobilitas dan Interaksi),'' tegas dia. Tak hanya itu, pihaknya juga mendukung upaya pemerintah dan mendorong masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam pelaksanaan 3T (Test, Trace, Treat) dan vaksinasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tera-

khir, mengimbau kepada seluruh institusi Pendidikan tetap mengutamakan keselamatan peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

"Gerakan yang dilakukan 13 Dekan ini merupakan gerakan moral, menyatukan pendapat, yang menjadi sasaran kami adalah tentu masyarakat untuk kita imbau tetap melaksanakan 5M dan 3T,'' tegasnya.

Kendati merupakan gerakan moral, dikatakan Prof Budi pernyataan sikap ini diharapkan mampu memberi motivasi agar semua lapisan masyarakat mau melakukan yang terbaik dalam penanggulangan Covid 19.

"Imbauan ini akan disebarkan secara resmi ke berbagai instansi, stake holder, pemuka agama dan tokoh masyarakat, '' tandasnya. [*]

rawa

AYAAN

11 Januari 2021

& OLAHRAGA Anggota DPR RI dan PGRI Berharap Pemerintah Perhatikan Nasib GTT-PTT

Halaman 7

Sidoarjo, Bhirawa Mencuatnya keluhan para guru honorer atau GTT-PTT (Guru Tidak Tetap - Pegawai Tidak Tetap) di SMAN 4 Sidoarjo, efek dari pemerintah yang akan merekrutmen P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) mendapatkan tanggapan dari berbagai pihak. Diantaranya Anggota Komisi X DPR RI, Rahmat Muhajirin SH dan Ketua PGRI Sidoarjo, Drs Edy Wurwanto MPd MM.

KHUSUS

Target KKN Mahasiswa Untag Surabaya

swa KKN di Tempat Domisili Masing-masing

Kampung Markisa atu). Abdimas dimemberikan soukasi yang bertetkan kesadaran masyarakat melvid 19 dalam upan masyarakat dan sejahtera''. a-sapaan akrab asaran utama dari alah anak-anak. dari KKN nya adak usia Sekolah ng dinaungi oleh ar Al-Mustaqim. ya memilih anak imas ini? Karena anak - anak seum terlalu mengerti aya dari virus ini gkali sulit untuk okol Kesehatan a mereka harus

melakukan kebiasaan baru yang sebelumnya belum pernah mereka lakukan. Maka perlu diberikan pemahaman dengan metode penyampaian yang sesuai dengan usia mereka,'' jelas Olivia ketika ditemui di tempat Abdimas.

Media yang digunakan Olivia dalam penyampaian sosialisasi dan edukasi adalah buku panduan yang sudah di desain semenarik mungkin sesuai dengan usia mereka. Buku panduan ini berisi penjelasan mengenai Covid-19, gejala klinis, cara penangannya, serta cara mentaati Prokes di era new normal ini. Tidak hanya itu, Olivia juga menyiapkan Activity Book yang dikeluarkan oleh KPPPA dengan judul Gembira Bersama Ibu dan Ayah, sehingga anakanak tidak akan bosan, mereka bisa belajar sambil bermain, mewarnai, bahkan dengan mengisi

Activity Book itu akan melatih ingatan mereka tentang Covid 19.

Tidak hanya memberikan sosialisasi dan edukasi seputar Covid 19, agar menarik Olivia juga mengajak anak - anak untuk mengenal lebih dalam mengenai tanaman. Pasalnya sejak Covid 19 masuk ke Indonesia, banyak sekali orang yang melampiaskan rasa bosannya dengan berkebun.

"Menurut saya berkebun merupakan suatu aktivitas yang positif untuk menghindari rasa bosan pada anak - anak akibat pandemi ini, terlebih lagi RT 06 Nginden Baru VIII ini merupakan Kampung Tangguh dan memiliki julukan Kampung Markisa (Mari Kita Bersatu), jadi saya ingin mengajak anak - anak bersatu untuk mempercantik lagi kampung ini tentunya di lahan yang sudah tersedia dekat balai RT,'' kata Olivia. [fen]

pengetahuan Covid 19 kepada anak - anak di wilayah Nginden Baru VIII.

Tanaman Produksi pada Anak-anak

k - anak, ''Waktu ada anak - anak, ranya? Seru ngbosankan? Ternk langsung menaut wajah senang erteriak, katanya k, kita jadi belajar b salah satu anak

yang ikut menanam.

Kegiatan KKN ini juga mendapat respon yang positif dari Ibu Dw Watiningsih, Ketua RT 06, Nginden Baru VIII. ''Alhamdulillah saya terkesan karena Olivia sukses membina anak - anak di Pesantren Bismar Al-Mustaqim, dan saya lihat juga cukup tanggap dan baik sekali

- anak berkebun di lahan dekat Balai RT 06, Nginden Baru.

membimbing anak - anak, sehingga mereka banyak mendapat pengetahuan yang lebih baik berbagai macam soal tanaman dan wawasan tentang Covid 19 yang saat ini sedang gencar - gencarnya diberantas oleh pemerintah. Alhamdulillah saya terkesan sekali baik untuk pembelajaran anak anak kedepannya,'' ujar Ibu Dwi. Olivia berharap Abdimas yang dilakukan selama kegiatan KKN ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, dan menjadikan anak - anak lebih semangat lagi dalam belajar, dalam menjalankan aktivitas selama pandemi, dan lebih konsisten dalam mentaati Prokes di era new normal ini sehingga tidak menambah angka penyebaran Covid 19 di Kota Surabaya dan Jawa Timur pada khususnya dan di seluruh Indonesia pada umumnya. [fen]

Rahmat Muhajirin yang juga warga Sidoarjo menegaskan, kalau pemerintah sudah mengambil kebijakan/keputusan itu tentunya sudah melalui kajian yang mendalam. Karena semua kekuatan politik. Kementrian dan lembaga terkait, pasti sudah dikerahkan guna suksusesnya kebijakan ini.

Walau ada gejolak di masyarakat.

Tapi sebagai konsekuensi Pemilu secara langsung. Dimana Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan dengan UU. Menurutnya, RUU ASN kemarin sudah digedok di tingkat Pertama.

Dalam RUU ini sebenarnya sudah diakomodasi Tenaga Honorer dari Tenaga Kesehatan, Tenaga Pendidik termasuk Satpol PP. Di RUU ASN itu sebetulnya tenaga honorer yang tercatat sebelum Januari 2005 sudah dilindungi untuk dipertimbangkan untuk diangkat sebagai ASN. "Tapi saya tidak tahu, kenapa RUU ASN ini, belum jadi diajukan ke

pembicaraan tingkat kedua untuk diputuskan menjadi UU ? "Nah, kalau tenaga pendidik diserahkan kepada swasta/kontrak, bagaimana nasib anak didik kita kedepan ? Harusnya, negara hadir dalam semua sendi - sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk pendidikan,'' tegas Anggota MPR/DPR RI dari Fraksi Gerindra, Sabtu (9/1) lalu.

Lanjutnya, kalau saya lebih substantif lagi. Negara harus hadir dalam sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama tenaga guru yang disiapkan generasi mudanya untuk masa depan bangsa.

"Saya tidak bisa membayangan kalau tenaga guru diarahkan ke swasta/ pegawai pemerintah dengan sistem kontrak ? Karena akan menyangkut jaminan pensiun para guru. Bagaimana bisa mempunyai dedikasi yang baik, kalau mereka masih memikirkan jaminan untuk hidupnya sendiri yang masih belum ada kepastian?,'' ungkap Rahmat dengan nada tanya.

Anggota Komisi X DPR RI, Rahmat Muhajirin SH

Sementara itu, Ketua PGRI Sidoarjo, Edy Wuryanto juga mempertanyakan kebijakan pemerintah ini, Insya Allah PB PGRI Pusat sudah berkomunikasi dengan pemeritah pusat, per surat tanggal 1 Januari 2021.

Diantara isi surat meminta Perekrutan PPPK diharapkan dapat memberikan kesempatan dan sebagai penghargaan kepada para guru honorer yang berusia di atas 35 tahun, sehingga memperoleh kepastian status kepegawaiannya. Sedangkan formasi guru CPNS diharapkan memberikan kesempatan bagi lulusan pendidikan di bawah usia 35 tahun yang berminat menjadi ASN

Pesantren Nurul Jadid Dinobatkan Pesantren Terbaik Penanganan Covid-19 Probolinggo, Bhirawa Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Kabupaten Probolinggo dinobatkan sebagai Pesantren Terbaik Dalam Penanganan Covid 19 dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Penganugerahan diserahkan secara virtual oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siroj di aula Pesantren Nurul Jadid, Kamis (7/1).

Penyerahan dihadiri Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid, KH Zuhri Zaini dan Kepala Pesantren Nurul Jadid, KH Abdul Hamid Wahid. Sementara Bupati Probolinggo, Hj P Tantriana Sari SE hadir secara virtual dari Pendopo Kabupaten Probolinggo. Kepala Pesantren Nurul Jadid, KH Abdul Hamid Wahid,

Minggu (10/1) menyampaikan ucapan terima kasih, karena Pondok Pesantren Nurul Jadid diberikan kesempatan menjadi pesantren terbaik dalam penanganan Covid-19.

"Prestasi ini juga berkat dukungan dan bantuan dari Pemkab Probolinggo, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan PBNU. Penghargaan pesantren terbaik ini merupakan hasil kerja sama dan kerja keras pesantren yang juga didukung alumni, wali santri dan masyarakat,'' katanya.

Sementara Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siroj, mengaku bangga, bersyukur dan terharu atas prestasi yang diraih oleh Pondok Pesantren Nurul Jadid. Harapannya nanti bisa ditiru oleh pondok pesantren yang lain. "Dari 22 ribu pesantren

NU, hanya Pesantren Nurul Jadid yang berhasil menanggulangi Covid 19. Mari mensosialisasikan bahwa Covid 19 itu ada dan bahaya bukan omong kosong,'' katanya.

Kiai Said menambahkan, wabah Covid 19 ini merupakan ujian dari Allah SWT, sehingga masyarakat harus lebih meningkatkan iman dan harus semakin bertambah keimanan kepada Allah SWT. "Dengan Covid 19, ternyata semua kebingungan dan tidak mampu menghadapi ancaman Covid 19. Semua ketakutan, semua merasa kalah, semua merasa lemah menghadapi Covid 19. Semua dunia berusaha menangani Covid 19. Bagi kita orang beriman tidak boleh takut, tidak boleh kecil hati. Kita harus mengandalkan

Allah SWT dan jangan mengandalkan teknologi,'' tegasnya.

Sementara itu, Bupati Probolinggo, Hj P Tantriana Sari SE, mengaku bangga terhadap Pondok Pesantren Nurul Jadid yang telah mendapatkan penghargaan Pesantren Terbaik dalam penanganan Covid 19 dari PBNU. "Saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton, yang telah ikut andil membantu Pemerintah Daerah dalam penanganan Covid 19,'' ungkapnya.

Menurut Bupati Tantri, penanganan Covid 19 akan tampak nyata hasilnya apabila ada kolaborasi dan sinergi antar berbagai elemen masyarakat dengan Pemerintah Daerah dan Satgas Penanganan Covid 19. [wap]

Pembagian Rapor Drive Thru Efektif Hindari Kerumunan Sidoarjo, Bhirawa Pembagian rapor beberapa sekolah dikawatirkan terjadi kerumuman yang tidak disengaja, maka untuk menghindari kerumunan pembagian rapor dilakukan secara drive thru. Wali murid mengambil, turun dari kendaraan satu per satu bergantian mengambil rapor dan hasilnya sangat efektif.

Seperti dilakukan SDN Pangkemiri 1 Tulangan, Sidoarjo, saat membagikan 197 rapor siswanya kepada orangtua wali murid, pada Jumat (8/ 1) pagi dilakukan dengan drive thru.

Menurut Kasek SDN Pangkemiri 1 Tulangan Sidoarjo, Didik Purwanto SPd, pembagian rapor dengan drive thru ini dilakukan untuk mentaati Surat Edaran (SE) pemerintah bahwa Pembelajaran Tatap Muka (PTM) ditunda terlebih dahulu.

"Mulai kelas I hingga kelas VI berhak menerima rapor pada semester ganjil 2020/2021 ini. Namun pen-

gambilannya wajib diwakili orangtuanya dan dilakukan secara drive thru, serta melakukan Protokol Kesehatan (Porkes) secara ketat,'' tegasnya.

Selain, proses pembagian rapor

diwajibkan kepada orang tuanya dengan cara drive thru, pembagian jadwal pengambilan rapor berdasarkan nomor absen siswanya yang dilaksanakan dalam tiga gelombang

achmad suprayogi/bhirawa

Suasana pembagian rapor di SDN Pangkemiri 1 Tulangan penuh dengan protokol kesehatan.

Mahasiswa UMM Rancang Pengatur Suhu Otomatis untuk Peternak Ayam Malang, Bhirawa Peternak telur ayam yang masih kesulitan dalam mengatur temperatur kandang ayam, membuat Tim Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menciptakan alat yang mempermudah proses penetasan dan diberi nama Smart Chicken Cage Based on Android.

Ketiga mahasiswa itu Deny Fajar Hidayat, Yogi Hardika Pratama Putra, dan Andalusia Trisna Salsabila, mahasiswa yang berhasil menciptakan alat pemanas.

Menurut Deny, awalnya ia sering berkunjung ke rumah Yogi. Hingga akhirnya dia mengenal dan sering mengobrol dengan ayah Yogi. Dari situlah ia tahu bahwa peternak telur merasa kesusahan dalam mengatur suhu kandang ayam. Mereka harus mengecek suhunya secara berkala untuk memastikan keadaan kandang tetap normal.

"Saya mendapat cerita peternak harus bolak - balik ke kandang un-

(Aparatur Sipil Negara).

"Doakan saja semoga berhasil.

Kami tentunya menghendaki tetap ada seleksi CPNS untuk mereka yang berusia di bawah 35 tahun.

Sedangkan bagi yang sudah mengabdi sebagaimana dalam Dapodik (Data Pokok Pendidik) harus diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi PPPK, dengan mempertimbangkan masa kerja mereka di satuan pendidikan untuk mendapat poin nilai tambahan. Pemerintah harus menghargai jerih payah teman - teman GTT - PTT yang sudah puluhan tahun mengabdi demi pendidikan,'' ungkap Edi Wuryanto. [ach]

tuk menyalakan atau mematikan kipas angin. Cara mengatur suhu ruang juga masih berdasarkan pada

perkiraan si peternak, jadi tidak akurat,'' jelas Deny.

Deny menjelaskan, Smart Chick-

m taufiq/bhirawa

Tiga mahasiswa UMM menciptakan pemanas untuk penetas telur.

en Cage Based on Android ini bekerja untuk mengendalikan suhu kandang secara otomatis. Mereka akan memasang arduino di kandang sebagai sistem kontrol, sensor suhu, dan kelembaban. Selanjutya data dari arduino akan otomatis terbaca di smartphone peternak.

"Kami merancang agar alat ini secara otomatis bisa menghidupkan pemanas ketika suhu berada di bawah 25?. Selain itu juga mampu menghidupkan kipas pendingin apabila suhu terpantau di atas 30?. Dengan begitu suhu di dalam kandang akan tetap stabil dan peternak tidak perlu bolak balik ke kandang,'' imbuh mahasiswa kelahiran Sulawesi ini.

Ide dan Rancangan alat ini sendiri sudah pernah dilombakan dalam Pekan Kreativitas Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta Tingkat Nasional (PIMTANAS) pada akhir November tahun lalu. Mereka bertiga mampu lolos di skema Program Kreativitas Mahasiswa di Bidang Teknologi. [mut]

agar tidak terjadi kerumunan.

Untuk itu, pembagian rapor tidak diberikan kepada para siswa sendiri agar tidak terjadi kerumunan. Sebab para siswa sudah lama tidak bertemu dengan teman - temannya sehingga ada perasaan rindu diantara mereka yang dikawatirkan mereka banyak bercandaria dan membuat kerumunan.

"Maka orang tuanya yang mengambil dan pasti tidak terjadi kerumunan, karena lebih mudah memberikan penjelasan kepada orang dewasa mengenai Prokes,'' jelasnya.

Dalam kesempatan itu, pihak sekolah sekaligus memberikan sosialisasi tentang PTM kepada orang tua siswa, termasuk memberikan surat pernyataan seandainnya diberlakukan kelak dikemudian hari. ''Kami, pihak sekolah sudah siap dengan pernyataan orang tua yang diperkuat dengan tandatangan bermaterai. Jadi lebih mudah dan tidak dua kali melakukan sosialisasi,'' tandasnya. [ach]

POJOK SEKOLAH

Wigatiningsih Terpilih Sebagai Ketua MKKS SMA Swasta Sidoarjo Sidoarjo, Bhirawa Pasca meninggalnya Ketua MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) SMA Swasta Sidoarjo, Drs Sukarno MPd pada 29 Desember 2020 lalu. Agar proses kepengurusan, atau program-program kegiatan dan pelaksanaan koordinasi antar kepala sekolah tetap bisa berjalan dengan baik.

Karena kondisinya sudah mendesak sehingga sangat diperlukan adanya pimpinan yang baru. Maka para pengurus mengundang semua anggota MKKS SMA Swasta Sidoarjo untuk memilih ketua yang baru, untuk kepentingan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak. Dan Terpilihlah, Wigatiningsih MPd Kelapa SMA Muhammadiyah 2 (SMAMDA) Sidoarjo.

"Ada sekitar 15 orang perwakilan Kepsek SMA Swasta Sidoarjo yang hadir. Kerena penunjukan kepada pengurus secara aklamasi tidak ada yang bersedia. Akhirnya dilakukan voting, dan saya dapat suara lebih banyak daripada kandidat lain,'' ungkap Wigatiningsih, pada Minggu (10/1) kemarin. Menurut Wigatiningsih, tugas MKKS SMA Swasta Sidoarjo itu hanya mengkoordinasikan kegiatan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Guna meningkatkan mutu, dan komunikasi dengan dinas terkait yang harus mewakili Kepsek SMA Swasta. [ach]

JATIM MEMBANGUN Penentuan Rute Jalan Tol Bojonegoro - Tuban Belum Ada Titik Temu Senin Pahing, 11 Januari 2021

Halaman 8

Bojonegoro,Bhirawa Hingga saat ini rencana pembangunan jalan tol Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan dan Gresik masih terus kaji. Namun, penentuan rute jalan tol antara Kabupaten Bojonegoro dengan Kabupaten Tuban belum ada titik temu.

Kabid Sarana dan Prasarana (Sarpras) Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Bojonegoro Ramses Panjaitan mengungkapkan, kedua Kabupaten tersebut memiliki pendapat masing-masing berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Karena itu, rute tol menyambung ini masih dikaji. “ Untuk Kabupaten Bojonegoro menginginkan pembangunan rute jalan tol mengikuti jalur Solo Valley Werken, dari Kecamatan Ngra-

ho sampai Baureno. Sedangkan, Kabupaten Tuban sendiri menginginkan melewati Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, lalu Kacamatan Parengan hingga ke Kacamatan Jenu Kabupaten Tuban,” ujarnya, kemarin (10/1).

Ramses Panjahitan mengatakan, dipilihnya rute jalan tol mengikuti jalur Solo Valley Werken lantaran dirasa lebih mudah karena berada di tanah negara dan tidak perlu dilakukan pembebasan lahan. Selain

Ramses Panjaitan

itu, rute tersebut juga bakal mempermudah pertumbuhan ekonomi wilayah Bojonegoro selatan yang digadang-gadang akan menjadi tempat industri.

“ Kalau Kabupaten Lamongan tidak begitu mempermasalahkan, karena sudah diapit oleh dua tol, yaitu Pantura dan juga tol dari Surabaya sampai Solo. Sedangkan untuk jalur gerbang exit tol, keinginan dari Pemkab Bojonegoro nantinya bakal melalui Kecamatan Widang Kabupaten Tuban,” terangnya.

Untuk lahan Solo Valley sendiri menurutnya, memilik panjang sekitar 120 kilometer dengan lebar antara 70 meter sampai 150 meter yang melewati kabupaten Tuban, Bojonegoro, Lamongan, dan Gresik. Sedangkan untuk Solo Valley di Bojonegoro melewati Kecamatan Ngraho, Padangan, Kalitidu, Ngasem, Purwosari, Dander, Kapas, Sumberejo, Balen, Kepohbaru, dan Baureno.

“ Jika nanti disetujui bakal melalui rute Solo Velley di Bojonegoro, panjang tol yang melewati Bojonegoro sekitar 89 Kilometer,” ujarnya.

Berbeda dengan Pemkab Tuban.

Pemkab Tuban menginginkan tol melalui wilayah barat, yang merupakan sentra industri. Keberadaan jalan tol bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

Sehingga sentra industri tumbuh.

Karena akses kendaraan mudah dan mengangkat hasil daerah tersebut. “ Dari Kabupaten Tuban menginginkan melalui wilayah Tuban bagian barat, mengingat daerah Tuban barat juga memiliki potensi besar terhadap pengembangan ekonomi. Selain itu, juga terdapat industri besar disana,” lanjut Ramses.

Akan tetapi semua keputusan terkahir tentang rute tol, bakal diputuskan oleh Kementerian PUPR. Ramses menjelaskan, pembangunan jalan tol merupakan program presiden sesuai Perpres Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gerbang kertosusila. Sehingga pembangunan direncanakan selesai 2024. “ Kalau untuk rencana kapan pembangunanya kita belum tau secara pasti, tetapi rencananya ditargetkan bisa selesai pada tahun 2024 dan rencananya kita akan melakukan pertemuan lagi sekitar pada Bulan Februari mendatang dengan mengundang semua stake holder terkait untuk melakukan pembahasan,” pungkasnya.[bas]

KELANA JATIM

Polres Gelar Konferensi Pers, Kamtibmas Operasi Lilin Semeru Aman Situbondo, Bhirawa Polres Situbondo menggelar konferensi pers dalam rangka evaluasi hasil operasi lilin semeru 2020, Jumat (8/1). Konferensi pers dipimpin Kapolres Situbondo AKBP Achmad Imam Rifai dengan didampingi Wakapolres Kompol Zein Mawardi, Kabag Ops Kompol Yatno Mardi, Kasat Lantas AKP Indah Citra Fitriani dan Paur Humas Iptu Nanang Priyambodo berikut staf Humas Polres Situbondo.

Menurut Kapolres Achmad Imam Rifai, pelaksanaan operasi lilin semeru 2020 dalam rangka pengamanan libur natal dan tahun baru (nataru) yang dilaksanakan pada akhir tahun 2020 sampai awal tahun 2021. Kegiatan ini, aku Kapolres Imam, sifatnya khusus karena ditekankan untuk pencegahan penyebaran Covid-19.

“Kegiatan ini dalam rangka untuk mengamankan kebijakan pemerintah pusat dan daerah serta untuk melakukan pembatasan sosial atas kegiatan masyarakat,” jelas Kapolres Imam.

Dari data kamtibmas, aku Kapolres Imam, selama pelaksanaan operasi Lilin Semeru 2020, angka laka lantas (kecelakaan lalu lintas) mengalami kenaikan sebanyak 5 kasus jika dibandingan dengan saat operasi tahun 2019 yaitu sebanyak 8 kasus.

“Ya ada kenaikan dari prosentasenya,” ujar Kapolres Imam.

Sedangkan untuk angka kriminalitas mengalami penurunan, kupas Kapolres Imam, sekitar 50 persen jika dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini disebabkan, tegasnya, pada oeprasi kali ini dilaksanakan ditengah pandemi Covid-19 dimana pelaksanaan operasi ditekankan pada pencegahan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Secara garis besar situasi kamtibmas selama operasi Lilin Semeru mulai akhir tahun 2020 hingga awal tahun 2021 berjalan kondusif,” ulasnya. [awi]

Rp 14,7 M untuk Insentif RT Dan RW Pasuruan, Bhirawa Keberadaan RT dan RW di wilayah Kabupaten Pasuruan terus diperhatikan oleh Pemkab Pasuruan. RT dan RW garda terdepan dalam pembangunan.

Perhatian itu dituangkan dalam insentif RT dan RW se Kabupaten Pasuruan untuk tahun 2021 dengan anggaran sebesar Rp 14,7 miliar.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pasuruan, Nurul Huda menyatakan total ada 8.237 RT di wilayah Kabupaten Pasuruan. Sedangkan, jumlah RW di Kabupaten Pasuruan sebanyak 2.687 orang.

“Bila ditotal, jumlah RT dan RW mencapai 10.924 orang.

Insentif ini adalah abgian apresiasi Pemkab Pasuruan kepada para ketua RT dan RW, yang sudah bertugas menyosialisasikan berbagai program pemerintah di lingkungannya,” ujar Nurul Huda, Minggu (10/1).

Adapun besaran insentif itu memang tak terlalu besar. Untuk RT, setiap orangnya hanya mendapatkan Rp 100 ribu per bulannya. Sementara untuk RW, mendapatkan insentif sebesar Rp 150 ribu per bulannya.

“Kenaikan insentif ini sesuai dengan kemampuan daerah.

Selain itu, peran RT dan RW merupakan ujung tombak pelayanan di tingkat desa,” jelas Nurul Huda. [hil]

Hilmi Husain/Bhirawa

Sebuah kawasan perkantoran Pemkab Pasuruan. Tahun ini, Pemkab Pasuruan memberikan insentif untuk RT dan RW se-Kabupaten Pasuruan untuk tahun 2021 sebesar Rp 14,7 miliar.

Tampak dalam foto walikota saat memberikan bantuan dan bingkisan kepada salah satu warga yang rumahnya bagian depan rusak berat akibat sapuan angin puting beliung.

Wali Kota Salurkan Bantuan Perbaikan Rumah Warga Akibat Puting Beliung Mojokerto. Bhirawa Kota Mojokerto yang masuk dalam 22 Daerah di Jatim yang bakal dilanda fenomena La-nina dan hidrometeorologi pada awal tahun 2021. Nampaknya telah menjadi kenyataan.

Hujan deras disertai angin kencang sejak seminggu terakhir ini yang pada puncaknya terjadi Kamis sore lalu menimbulkan 11 rumah warga flamboyan Kelurahan Wates mengalami kerusakan.

Berbagai langkah telah ditempuh Menyikapi hal ini, Wali kota Mojokerto, Ika Puspitasari menginstruksikan saat itu kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) untuk segera melakukan asesmen atas rumah warga yang rusak pada Jumat esoknya.

Sementara itu Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita ini, juga turun langsung meninjau rumah warga yang rusak.

Sekaligus, memberikan bantuan beru-

pa perbaikan rumah pada Sabtu (9/1).

Dengan didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinsos PPPA, Heru Setyadi, Kepala Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Mojokerto KH Ma’shum Maulani, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Hatta Amrulloh, Camat serta lurah, Ning Ita menyusuri satu persatu bangunan rumah yang rusak.

Wali kota Mojokerto,IKa Puspitasari dalam keterangannya antara lain mengatakan, jika Kota Mojokerto merupakan salah satu daerah dari 22 daerah di Jawa Timur yang dilanda fenomena La Nina dan Hidrometeorologi. Untuk itu, kewaspadaan dari masyarakat sangat dibutuhkan. Kami mengimbau, agar semua masyarakat lebih waspada diri saat hujan deras.

Dari sebelas rumah yang mengalami kerusakan bangunan, lanjut Ning Ita, tiga di antaranya mengalami kerusakan berat, tiga lainnya rusak den-

gan kategori sedang dan sisanya mengalami kerusakan ringan.

Kendati demikian, Pemerintah Kota Mojokerto bersama Baznas Kota Mojokerto tetap memberikan bantuan berupa renovasi atau perbaikan pada bangunan yang rusak milik masyarakat senilai Rp 7.810.000.

“Kerusakan setiap rumah berbedabeda. Namun, tetap kami berikan bantuan sesuai dengan yang dibutuhkan.

Semoga bantuan ini, dapat meringankan beban warga di Jalan Flamboyan RT 3 RW 2, di Lingkungan Wates.

Dengan adanya bantuan ini, semoga perbaikan rumah yang rusak segera diperbaiki, sehingga saat hujan kembali melanda mereka bisa mendapatkan perlindungan yang layak, tanpa ada kebocoran,” tegasnya.

Menyikapi upaya Wali kota, Minto ( 45 ) salah seorang warga yang terdampak angin puting beliung, mengucapkan terimakasihnya kepada

Wali Kota Mojokerto Ning Ita. Khususnya, atas perhatian dan kecepatan dalam menanggapi permasalahan di masyarakat. Terlebih, kepada warga yang menjadi korban akibat angin puting beliung.

“Matur nuwun Ning Ita, atas perhatian dan kepeduliannya kepada warga Kota Mojokerto. Bantuan ini, sangat berarti buat kami,” ungkapnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Kota Mojokerto masuk pada 22 daerah di Jawa Timur yang mengalami fenomena La Nina dan Hidrometeorologi saat musim penghujan. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Juanda Surabaya, fenomena La Nina bukanlah badai. Akan tetapi merupakan fenomena perubahan cuaca karena naiknya suhu di laut pasifik sehingga mengakibatkan bencana hidrometeorologi. [min]

Hadiri Musrenbangkel Nambangan Kidul, Wali Kota Imbau Usulan Sesuai Kebutuhan Kota Madiun, Bhirawa Wali kota Maidi menghadiri langsung Musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan (Musrenbangkel) untuk pembangunan tahun 2022. Kali ini, giliran warga Kelurahan Nambangan Kidul yang menyampaikan aspirasi langsung mereka terkait pembangunan fisik maupun non fisik di daerahnya.

Seperti yang terlihat pada Minggu (10/1). Perwakilan warga menyampaikan usulan-usulan pembangunan di tahun depan, langsung dihadapan Wali Kota Maidi, didampingi dengan Camat Manguharjo dan Kapolres Madiun Kota.

Dalam kesempatan tersebut, salah seorang warga menyampaikan hasil usulan pra musrenbang yang sebelumnya sudah dilaksanakan oleh masyarakat

Kelurahan Nambangan Kidul. Total jumlah usulan yang diajukan yaitu, pembangunan fisik sebanyak 253 usulan dan non fisik sebanyak 42 usulan.

Beberapa usulan tersebut diantaranya terkait pengerjaan saluran, RTLH, jambanisasi, hingga penerangan jalan umum. Sedangkan usulan non fisik terkait bansos untuk lansia, posyandu, serta pengadaan kursus pelatihan keterampilan kerja yang diharapkan mampu menghasilkan masyarakat yang terampil serta mandiri.

Menyikapi hal tersebut, Wali Kota Madiun Maidi mengatakan adanya kegiatan musrenbangkel sebagai upaya pemerintah daerah dalam menampung aspirasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dirinya mengatakan, usulan-usulan

yang disampaikan masyarakat akan ditindaklanjuti, sejauh usulan tersebut tidak menyalahi aturan dan benar-benar sesuai kebutuhan.

“Silahkan beri masukan ke pemerintah. Saya minta semua saling menyempurnakan. Usulan-usulan yang ada disini, sama apa kekurangan, kita sempurnakan untuk kehidupan yang lebih baik di Nambangan Kidul. Silahkan usulan pembangunan disampaikan, asalkan harus terkonsep,” jelasnya.

Wali Kota menambahkan, OPD yang menangani untuk membuka kembali usulan-usulan yang sudah masuk di tahun sebelumnya. Harapannya, tidak terjadi dobel usulan dan guna menentukan skala prioritas. Wali Kota mewanti-wanti agar tidak mengesampingkan pembangunan

yang termasuk skala prioritas.

Sebagaimana diketahui, dalam musrenbangkel ini, Pemkot Madiun mengangkat tema tentang peningkatan ketahanan ekonomi dan sosial menuju masyarakat sejahtera melalui keunggulan lokal. Mulai dari penguatan ketahanan ekonomi, peningkatan pembangunan infrastruktur, peningkatan ketahanan masyarakat, dan percepatan reformasi birokrasi.

Melalui pelaksanaan musrenbangkel tahun ini, diharapkan kegiatan tersebut dapat berjalan lancar di seluruh kelurahan yang ada di Kota Madiun. Serta, dapat menghasilkan rumusan rencana kegiatan 2022 yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan yang tepat sasaran.[dar]

Sambut Kapolres Baru Lamongan,Dandim 0812 : Sinergitas TNI-Polri Tetap Terjaga Lamongan,Bhirawa Dandim 0812 Lamongan Letkol Inf Sidik Wiyono menyambut hangat Kapolres Lamongan yang baru AKBP Miko Indrayana. Tak hanya itu, Dandim juga melepas AKBP Harun yang kini mengemban tugas sebagai Kapolres Bogor.

“Alhamdulillah selama Pak AKBP Harun bertugas di Lamongan, sinergitas antara TNI – Polri di Kabupaten Lamongan tejalin dengan baik,”ujar Dandim Letkol Sidik Wiyono,Minggu(10/1).

Mengenai sosok AKBP Harun beserta jajaranya, Dandim mengungkapkan kan jika selama setahun terakhir dirinya merasa sangat berkesan dalam membangun kerjasama, utamanya dalam penanganan Covid-19 di Lamongan.”Semoga

pengabdian di Lamongan menjadi catatan amal baik,” ungkapnya.

Menurut Dandim, apa yang telah dilakukan bersama AKBP Harun merupakan sebuah pengabdian yang penting.”Selamat dan sukses di tempat tugas yang baru,kami anggota Kodim 0812 Lamongan merasa bangga.Saya berharap jangan melupakan kita yang ada di Kabupaten Lamongan.Mewakili seluruh jajaran Kodim 0812 mohon maaf selama ini apa bila ada kata dan tindakan yang

tidak berkenan,” ucap Sidik.

Sementara itu, ucapan selamat datang untuk Kapolres Lamongan AKBP Miko Indrayana juga terunngkap daei pimpinan TNI Lamongan ini.

Dirinya berharap Kapolres yang baru juga menjadikan Makodim 0812 Lamongan menjadi kantor bersama dengan tetap menjaga sinergitas.

Sementara itu, AKBP Harun juga mengucapkan rasa syukur karena selama 1 tahun 6 hari sudah bekerjasama dengan seluruh elemen di Lamongan.

“Dan cukup banyak kegiatan yang sama-sama kita laksanakan antara Polres dan Kodim 0812 Lamongan yang selalu bersinergi,” ucapnya.

Harun melanjutkan, dalam kegiatan apapun khusus penanganan

Covid 19 kita selalu berkolaborasi dengan Kodim Lamongan dan ini merupakan wujud sinergitas kita selama ini.”Baru hari ini serah terima Kapolres diadakan di Makodim 0812 Lamongan, semoga tradisi ini bisa berlanjut dan saya sangat mengapresiasi kegiatan ini untuk meningkatkan sinergitas TNI - Polri,” ucap Harun.

Ditempat yang sama, Kapolres Lamongan AKBP Miko Indrayana,S.I.K memastikan sinergi yang sudah terjalin dengan baik senantiasa akan terus dilaksanakanya.Sebab dirinya berkeyakinan situasi kondisi di Lamongan sangat kondusif.

“Akan saya berikan yang terbaik dalam pengabdiannya sebagai Kapolres Lamongan,” tegasnya.[aha]

Alimun Hakim/Bhirawa

Sambutan dan pelepasan hangat oleh Dandim 0812 Lamongan Letkol Sidik Wiyono kepada Kapolres baru AKBP Miko Indrayana dan sekaligus melepas AKBP Harun yang berpindah tugas ke Bogor.

JATIM MEMBANGUN

Senin Pahing, 11 Januari 2021

Halaman 9

Kabupaten Malang Terapkan PPKM Linier Sesuai Intruksi Mendagri Kab Malang, Bhirawa Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) telah memutuskan jika pada tanggal 11 Januari25 Januari 2021, 11 Kabupaten/ Kota di Jatim harus menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), agar mencegah meluasnya Corona Virus Disease (Covid-19) di Jatim. Sedangkan dari kesebelas daerah tersebut juga termasuk Kabupaten Malang akan menerapkan PPKM. Hal ini dibenarkan, Bupati Malang HM Sanusi, Minggu (10/1), kepada Bhirawa, jika Kabupaten Malang pada Senin (11/1), siap menerapkan PPKM. Sedangkan penerapan PPKM tersebut telah berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Sedangkan Intruksi Mendagri tersebut, berlaku untuk Jawa Timur, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jawa-Bali yang hanya difokuskan di Surabaya Raya dan Malang Raya. Karena kedua kawasan ini dianggap rawan terhadap penyebaran kasus Covid-19.

“PPKM yang akan dilaksanakan di Kabupaten Malang secara linier dengan Instruksi Mendagri. Untuk itu, dirinya selaku Bupati Malang telah melakukan pemantapan dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Bupati Malang HM Sanusi (kiri) bersama Kapolres Malang AKBP Hendri Umar (tengah), saat di Pendapa Agung Kabupaten Malang

(Forkompinda) Kabupaten Malang agar pelaksanaan PPKM bisa dilakukan secara utuh,” terangnya.

Sedangkan, tegas dia. Dengan pelaksanaan dengan kita lakukan secara linier, agar di bawah tidak

Jombang, Bhirawa Sebanyak 48 warga yang melanggar Protokol Kesehatan (Prokes) Pencegehan Penyebaran Covid-19 terjaring Operasi Yustisi yang dilakukan petugas gabungan TNI-Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan (Dishub) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang di Simpang Empat Alun-Alun Jombang, Minggu (10/01).

Operasi Yustisi gabungan kali ini melibatkan 56 petugas yang dipimpin oleh Perwira Pengawas (Pawas), AKP Moch Mukid.

Operasi Yustisi ini merupakan kegiatan dalam rangka penegakan Prokes yang dilakukan kesekian kalinya dilakukan oleh petugas gabungan di Kabupaten Jombang.

Ke 48 warga yang terjaring pada Operasi Yustisi ini karena mereka kedapatan sedang tidak menggunakan masker.

“Pelanggar Prokes yang terjaring kali ini 48 orang dengan rincian 1 KTP disita, 4 disanksi sosial di tempat, dan 43 diberikan teguran lisan,” ungkap AKP Moch Mukid.

AKP Moch Mukid yang juga merupakan Kasatresnarkoba Polres Jombang ini menambahkan, Operasi Yustisi dilaksanakan karena banyak masyarakat yang terpapar Covid-19.

“Kita sebagai garda utama pencegahan Covid-19 hendaknya kita melaksanakan dengan iklas dan semangat,” ucap AKP Moch Mukid kepada petugas yang melaksanakan Operasi Yustisi. [rif]

Tahap Awal, Kabupaten Malang Bakal Terima Puluhan Ribu Vaksin Covid-19 Kab Malang, Bhirawa Pemerintah Indonesia pada beberapa hari lalu sudah mendatangkan vaksin Corona Virus Disease (Covid-19), sehingga vaksin tersebut didistribusikan ke beberapa daerah. Seperti Kabupaten Malang dalam tahap awal akan menerima sebanyak 10.556 dosis vaksin.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang drg Arbani Mukti Wibowo, Minggu (10/1), kepada wartawan mengatakan, vaksin Covid-19 yang akan kita terima tahap pertama terlebih dahulu diperuntukkan kepada 5.278 tenaga kesehatan (nakes) se-Kabupaten Malang. Karena pemerintah telah memprioritaskan kepada nakes, karena nakes sebagai petugas kesehatan yang terdepan dalam penanganan Covid-19. “Jika garda terdepan terinveksi Covid19, maka dikhawatirkan penanganan Covid-19 akan terganggu,” ujarnya.

Menurut dia, selain nakes terlebih dahulu mendapatkan vaksin tersebut, TNI/Polri serta petugas pelayanan publik juga diprioritaskan untuk di vaksin pertama kali agar tidak tertular virus. Karena jika ada petugas dari tiga tiga unsur itu terinveksi Covid-19, maka tugas negara terbelengkai. Contoh, jika TNI/ Polri terpapar virus, tentunya akan berdampak pada masalah sosial, sehingga pelayanan publik akan terganggu. [cyn]

gan Intruksi Mendagri. Dan saat dimulainya PPKM di Kabupaten Malang, maka ada pemberlakukan jam malam, seperti kegiatan di restoran, kegiatan di perkantoran, kegiatan pariwisata, hingga kegiatan di

tempat tempat ibadah.

“Untuk melancarkan pelaksanaan PPKM pada 11-25 Januari 2021, setiap Kecamatan dialokasi anggaran Rp 10 juta, hal ini sebagai biaya operasional pengamanan dan penga-

Gresik Tetap Berlakukan Kembali PSBB

KELANA JATIM

48 Pelanggar Terjaring Operasi Yustisi Di Simpang Empat Alun-Alun Jombang

boleh menafsirkan dan tidak boleh interpretasi instruksi itu. Karena semua itu sudah dituangkan dalam Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2021. Sehingga dalam pelaksanaan PPKM harus dijalankan sesuai den-

cahyono/Bhirawa

wasan serta koordinasi untuk melaksnakaan PPKM tersebut,” paparnya.

Sementara itu, Kapolres Malang AKBP Hendri Umar mengatakan, dalam pelaksanaan PPKM JawaBali, pada Senin (11/1) hingga Senin (25/1), maka pihaknya akan mengoptimalkan kampung tangguh. Dan selain kampung tangguh, dirinya juga telah menyiapkan 9 langkah strategis untuk pelaksanaan PPKM di Kabupaten Malang.

“Yang jelas kami akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten (Malang untuk mengetahui penyebaran Covid-19, yakni untuk menentukan program kerja serta penentuan sasaran operasi, setelah itu baru kami lakukan pemetaan,” ujarnya.

Setelah itu, lanjut dia, dirinya juga akan menggiatkan personel Polres Malang untuk melakukan patroli secara rutin agar masyarakat bisa menerapkan protokol kesehatan, serta dan melakukan penyemprotan disinfektan. Dan pihaknya pun juga akan membentu pos dan penempatan beberapa personel, sedangkan untuk patroli sudah jelas akan dilakukan secara rutin. Selain itu, dirinya juga akan memaksimalkan Tim Covid-19 Hunter.

“Dan tim tersebut untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara masif, baik itu tentang Peraturan Daerah (Perda) ataupun Instruksi Mendagri Nomor.1 Tahun 2021, dan hal-hal apa yang dilarang selama PPKM yang disertai penerapan sanksi tegas terhadap pelanggar protokol kesehatan,” ujar Hendri. [cyn]

Gresik,Bhirawa Meski tidak masuk sebagai prioritas data yang ditetapkan Kabupaten Kota masuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jawa Timur, namun Kabupaten Gresik tetap mendukung kebijakan pemerintah pusat yang kembali memberlakukan PSBB mulai 11 hingga 25 Januari 2021.

Wakil Bupati (Wabup) Gresik, Moh.Qosim menegaskan, Pemkab Gresik sangat mendukung kebijakan pemerintah pusat.

“Kami juga memantau perkembangan data kasus Covid di Gresik yang akhir akhir ini juga semakin tinggi.

Dari pantauan saya sejak tanggal 3,4,5,6 dan 7 Januari 2021, jumlah kasus Covid bertambah dua kali lipat dibanding yang sembuh,” kata Wabup Wosim.

Pada saat rapat Satgas Covid-19 Pemkab Gresik beserta para pimpinan OPD terkait yang berlangsung di Ruang Rapat Graita Eka Praja pada Kamis (7/1), Wabup Qosim membahas langkah langkah persiapan pemberlakuan PSBB di Kabupaten Gresik.

Pada rapat itu Wabup Qosim memutuskan untuk mengaktifkan kembali chek point di beberapa wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Gresik, Kebomas, Manyar, Menganti dan Driyorejo.”Kami masih akan mengkaji kembali beberapa wilayah kecamatan lain yang dipandang rawan, untuk kita aktifkan kembali pos chek point tersebut” katanya.

Selain itu, Wabup Wosim juga memerintahkan kembali melakukan operasi yustisi serta razia jam malam pada warung-warung kopi dimana banyak kerumunan masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Pemkab Gresik, Syaifudin Ghozali mendukung kebijakan yang diambil Wabup Gresik untuk memberlakukan PSBB. Dalam paparannya, Ghozali menyatakan jumlah pasien Covid 19 di Gresik saat ini meningkat tajam. Semua rumah sakit rujukan Covid-19 di Gresik kata Ghozali, hampir penuh. Termasuk di Stadion Gelora Joko Samudro (GJS) yang dieruntukkan untuk pasien OTG

kerin ikanto/bhirawa

Wabup Gresik Moh.Qosim saat memimpin rapat koordinasi pemberlakuan kembali PSBB.

dan pasien Covid ringan.

Dari 16 rumah sakit rujukan Covid di Gresik dengan kapasitas 500 tempat tidur, sudah terisi 400 tempat tidur.

Sedangkan 100 tempat tidur disiapkan untuk isolasi khusus, misalnya pasien anak, bedah dan melahirkan.

Pernyataan Kadinkes itu juga di

dukung oleh PLT Direktur RS Ibnu Sina Gresik, dr. Zainul Arifin, Sp.OT. Menurutnya, saat ini pihaknya tengah merawat 75 pasien Covid 19 yang parah dan sedang. Bahkan saat ini katanya, di Pelayanan UGD RS Ibnu Sina Gresik sudah ada 13 antrian pasien Covid 19. [eri]

Masuk Zona Merah, Pemkab Himbau Masyarakat Lebih Waspada Kabupaten Blitar, Bhirawa Masuknya Kabupaten Blitar dalam Zona Merah Covid-19 membuat Gugus Tugas Kabupaten Blitar kembali mengimbau kepada masyarakat untuk lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Blitar, Krisna Yekti mengatakan saat ini Kabupaten Blitar kembali berstatus zona merah (risiko tinggi)

dalam level kewaspadaan penyebaran Covid-19 di Provinsi Jawa Timur.

“Untuk itu, segala kegiatan yang melibatkan banyak orang harus dikurangi dan dibatasi,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Blitar, Krisna Yekti.

Lanjut Krisna Yekti, pihaknya menghimbau masyarakat supaya disiplin menerapkan langkah-langkah pencegahan peredaran virus corona sesuai pro-

tokol kesehatan. Karena sejauh ini persebarannya masih meningkat.

“Sehingga perlu diwaspadai oleh masyarakat agar kasus Covid-19 segera menurun,” jelasnya.

Selain itu menurutnya dengan adanya fenomena ini semua kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Blitar sudah mulai menerapkan pembatasan kegiatan.

“Kami berharap kebijakan ini juga

dapat diterapkan di lingkungan warga Kabupaten Blitar,” ujarnya.

Tambah Krisna, sesuai update terakhir perkembangan Covid-19, hingga tanggal 9 Januari 2021 jumlah komulatif pasien positif sebanyak 2.276 orang dengan pasien sembuh mencapai 1.826 orang, menjalani observasi 264 orang dan pasien yang meninggal dunia 164 orang. [htn]

Sampang Akan Terima Ribuan Vaksin Covid-19 Sampang, Bhirawa Ribuan vaksin covid-19 akan diterima Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang pada Minggu ke tiga bulan Januari 2021 mendatang.

Berdasarkan data gugus tugas covid-19, Kabupaten Sampang tertanggal 9 Januari 2021, peta penyebaran covid-19 di Kabupaten Sampang yang terconfirm mencapai 598 dengan angka tertinggi berada di Kecamatan Sampang Kota.

Hal itu untuk merespons antibodi sistem kekebalan tubuh, dan mencegah agar tidak terkena virus

Covid-19 yang hingga kini masih terus masive.

Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 Sampang, Agus Mulyadi mengatakan, berdasarkan Vaksinasi covid-19 tahap pertama, Kabupaten Sampang akan mendapatkan sebanyak 2500 vaksin covid-19.

Ribuan vaksin tersebut diperkirakan akan tiba di Kota Bahari pada pekan ke tiga di Januari 2021 ini.

“Jadi saat ini kami masih menunggu distribusi vaksin covid-19 ini, diperkirakan akan datang pekan ke tiga atau empat bulan ini,” ujarnya, Minggu (10/1).

Adapun sasaran vaksin covid-19 tahap awal itu

diprioritaskan terhadap tenaga kesehatan (Nakes) dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.

Sebab, Nakes merupakan pihak yang paling sering kontak langsung dengan orang, termasuk menangani pasien Covid-19.

“Pelaksanaan vaksinasi secara bertahap, kemudian yang juga menjadi prioritas selanjutnya adalah TNI/Polri.dan pelayanan publik lainnya” tuturnya “Jadi untuk TNI/Polri kami juga mengusulkan ada 1700 vaksin covid-19,” imbuh dia. [Lis]

Koramil Jetis-BPBD Karya Bakti Benahi Rumah Korban Puting Beliung di Jetis Sedikitnya 8 rumah warga Dusun Sidokalang Desa Penompo. Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, yang disapu angin puting beliung Fenomena La- Nina, kamis lalu.

Sebagian besar Kini telah kembali dapat dihuni oleh pemiliknya, setelah Koramil Jetis dibantu BPBD. Polsek dàn warga telah melakukan kerja bakti melakukan pembersihan puing puing bangunan rusak dan perbaikan rumah yang rusak tersebut.

Danramil Jetis diwakili Bati komsos. Peltu Nur Riwayat minggu 10/ 1/21. Menjelaskan, kawasan wilayah Jetis, sesuai prakiraan BGKG. Juanda, sekitar seminggu terakhir ini hampir setiap hari terjadi hujan yang dibarengi dengan angin kencang.

Ini ada fenomena La-Nina

Hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur wilayah Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto,terbesar terjadi Kamis petang kemarin, hingga mengakibatkan terendamnya ruas Jalan utama di Desa Kupang dan jalan raya Desa Parengan hingga mengakibatkan terhambatnya arus lalu lintas dalam beberapa jam.

Disamping itu puting beliung ini juga telah mengakibatkan kerusakan sedikitnya 8 rumah warga di Dusun Sidokalang Desa Penompo, Jetis. Dengan tingkat kerusakan ringan dan berat pada bagian atap dan

teras. Jelas Nur Riwayat.

Lebih lanjut ditambahkan Nur riwayat, sedangkan banjir menggenangi beberapa ruas jalan di Desa Kupang dan Desa Parengan tersebut juga diakibatkan adanya kiriman air dari hutan Watublorok Jetis, sehingga arus lalu lintas sempat terhambat dan mengalami kemacetan bahkan banyak pengguna jalan yang kendaraannya mogok.

Untuk membantu kesulitan warga, pada Jum’at (08/01) pagi, sedikitnya 20 orang Aparat Gabungan dari TNI (Koramil 0815/07 Jetis Kodim 0815/Mojokerto), Polri dan BPBD bersama warga setempat terjun langsung membantu membersihkan puing–puing sisa-sisa materi-

al atap dan genting rumah warga korban puting beliung, di Dusun Sidokalang RT 19 RW 05 Desa Penompo, Jetis.

Bersamaan dengan karya bakti tersebut, aparat gabungan juga memberikan bantuan Sembako bagi warga yang terdampak bencana alam. Disamping memperbaiki yang sifatnya ringan.

Kegiatan karya bakti ini merupakan bentuk kepedulian dan empati Aparat Komando Kewilayahan (TNI), bersama Polri dan BPBD dengan dibantu warga setempat.

“Semoga melalui karya bakti ini dapat membantu sekaligus meringankan kesulitan warga yang terdampak puting beliung”, pungkasnya.Jetis [min]

Tampak dalam foto segenap anggota Koramil Jetis. Polsek. BPBD dan warga bergotong royong membersihan puing puing bangunan yg rusak, selain memperbaiki juga memberikan bantuan sembako.

EKONOMI Desember 2020, Hanya Jatim Alami Kenaikan NTP Senin Pahing, 11 Januari 2021

Halaman 10

Pemprov, Bhirawa Dari lima provinsi di Pulau Jawa yang melakukan penghitungan NTP (Nilai Tukar Petani) pada bulan Desember 2020, hanya satu provinsi yang mengalami kenaikan NTP yaitu Jawa Timur sebesar 0,26 persen, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Dadang Hardiwan mengatakan, jika dilihat perkembangan masing-masing subsektor pada bulan Desember 2020, tiga subsektor pertanian mengalami kenaikan NTP dan dua subsektor mengalami penurunan.

Subsektor yang mengalami kenaikan NTP terbesar terjadi pada subsektor Hortikultura sebesar 2,22 persen dari 95,70 menjadi 97,82, diikuti subsektor Perikanan sebesar 0,95 persen dari 97,69 menjadi 98,62 dan

subsektor peternakan sebesar 0,49 persen dari 99,01 menjadi 99,49.

Subsektor yang mengalami penurunan NTP adalah subsektor Tanaman Pangan sebesar 0,19 persen dari 102,68 menjadi 102,48, diikuti sub-

sektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 0,04 persen dari 98,07 menjadi 98,03 persen.

“NTP ini, salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani di daerah perdesaan adalah indikator NTP. NTP Jatim naik sebesar 0,26 persen disebabkan indeks harga yang diterima petani (It) mengalami kenaikan lebih tinggi dibandingkan indeks harga yang dibayar petani (Ib). Indeks harga yang diterima petani (It) naik sebesar 0,67 persen, sedangkan indeks harga yang dibayar petani (Ib) naik sebesar 0,40 persen,” paparnya.

Ada sepuluh komoditas utama

yang mengalami kenaikan terbesar indeks harga yang diterima petani bulan Desember 2020 adalah cabai rawit, jagung, telur ayam ras, kentang, cabai merah, ayam ras pedaging, tomat, cengkeh, wortel dan gabah.

Sedangkan sepuluh komoditas utama yang mengalami penurunan terbesar indeks harga yang diterima petani adalah bawang merah, ketela pohon, ketela rambat, apel, kambing, tembakau, mangga, bawang daun, kacang tanah dan salak. Di sisi lain dijelaskan juga, indeks harga yang dibayar petani terdiri dari 2 golongan yaitu golongan konsumsi rumah tangga dan golongan bi-

aya produksi dan pembentukan barang modal (BPPBM).

Golongan konsumsi rumah tangga dibagi menjadi kelompok makanan dan kelompok non makanan. Pada bulan Desember 2020, indeks harga yang dibayar petani naik sebesar 0,40 persen dibanding bulan November 2020 yaitu dari 107,24 menjadi 107,68.

Kenaikan indeks ini disebabkan karena indeks harga konsumsi rumah tangga mengalami kenaikan sebesar 0,63 persen, dari 106,93 pada bulan November 2020 menjadi 107,61 dan BPPBM naik sebesar 0,08 persen dari 107,38 menjadi 107,47.

Ada sepuluh komoditas utama yang mengalami kenaikan terbesar indeks harga yang dibayar petani adalah telur ayam ras, cabai rawit, tomat sayur, daging ayam ras, cabai merah, terung, kacang panjang, kubis/kol, beras dan sawi hijau.

Sedangkan sepuluh komoditas utama yang mengalami penurunan terbesar indeks harga yang dibayar petani bulan Desember 2020 adalah bawang merah, bibit bawang merah, rumput segar, salak, gula pasir, bekatul, bibit sapi (umur 2 bulan s/ d 12 bulan), bakalan sapi (umur > 12 bulan), ikan pindang tongkol dan kelengkeng.[rac]

BURSA EKONOMI

Terdampak Tol dan Perumahan Lahan Pertanian Berkurang Probolinggo, Bhirawa Ketersediaan lahan pertanian di Kabupaten Probolinggo kian menyusut. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) menyebut target luas areal tanam padi dan jagung tahun depan akan mengalami pengurangan. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura DKPP Kabupaten Probolinggo Didik Tulus Prasetyo, Minggu (10/1) mengatakan bahwa ada beberapa lahan pertanian yang telah dialihfungsikan. Sehingga berdampak pula pada ketersediaan lahan pertanian.

Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian target luasan lahan yang masih bisa dimanfaatkan untuk menggenjot produktivitas pertanian. “Lahan pertanian dibeberapa daerah sudah beralih fungsi.

Hal ini terjadi karena dampak proyek jalan tol. Ada juga lahan pertanian yang dialih fungsikan menjadi pemukiman,” katanya.

Didik menjelaskan bahwa pada tahun ini DKPP memiliki target areal tanam jagung seluas 59.000 hektare. Pada tahun depan akan berkurang menjadi 51.000 hektare. Sedangkan untuk luas areal tanam padi tahun ini 58.000 hektare akan turun menjadi 57.000 hektare. “Dua lahan akan mengalami penyusutan. Area tanam jagung menyusut cukup banyak mencapai 8.000 hektare. Sedangkan padi menyusut jadi 1.000 hektare,” ujarnya.

Namun demikian pihaknya masih menunggu surat resmi dari Pemprov Jatim. Sebab kebijakan sepenuhnya menjadi menjadi kewanangan Pemprov. Target yang ditentukan juga berhubungan erat dengan ketahanan pangan yang ada di Provinsi Jawa Timur. Dengan adanya penyusutan target area tanam, dimungkinkan daerah lain akan mengalami kenaikan target.[wap]

wiwit agus pribadi/bhirawa

Priyadi, selaku PPK Tol Paspro-Probowangi lakukan pemetaan.

Doc. Ihsan Kholil/Bhirawa

Suasana produksi tahu di Bondowoso tetap beroperasi meski harga kedelai kian melambung.

Diskoperindag Berupaya Stabilkan Harga Kedelai Bondowoso, Bhirawa Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Bondowoso tengah melakukan sejumlah upaya untuk menstabilkan harga kedelai yang kian melambung.

Hal tersebut dilakukan karena diketahuinya, Produsen tahu dan tempe di Kabupaten Bondowoso merana karena harga bahan baku kedelai meroket.

Mereka terpaksa turut menaikkan harga tahu dan tempe agar tak menelan kerugian.

“Kami telah melakukan koordinasi dengan Disperindag Jatim untuk terus memantau harga dan mengumpulkan

data kebutuhan kedelai setiap kabupaten/kota,” kata Kepala Bidang (Kabid) Usaha Perdagangan dan Pengembangan Ekspor Diskoperindag Bondowoso, Ida Kurnia Theolita, Jumat (8/1).

Ida Kurnia Theolita mengaku bahwa pihaknya bersama Disperindag Jatim juga meminta distributor pengimpor kedelai di wilayah Jawa Timur memberikan harga di bawah pasaran, yakni Rp 8.500. Dimana harga itu diperuntukkan bagi industri kecil saja. “Tetapi untuk saat ini masih belum bisa mencakup semua wilayah.

Sebab, terkendala biaya pengiriman.

Walhasil di sejumlah daerah harga

kedelai masih tinggi, seperti di Bondowoso,” urainya.

Ia mengungkapkan, harga kedelai di Kabupaten Bondowoso melambung sejak 3 minggu lalu. Dimana penyebabnya, permintaan kedelai negara produsen meningkat. Sehingga mempengaruhi pemenuhan kuota di negara-negara pengimpor kedelai lainnya. Diterangkannya, bahwa harga kedelai di level ecer berkisar Rp 10.000 - Rp 11.000 per kg.

Sedangkan di tingkat agen sekitar Rp 9.500 per kg. Sebelumnya, harga kedelai dibanderol Rp 6.400 - Rp 7.600 per kg. “Harga kedelai yang naik adalah

kedelai impor. Rata-rata memang produsen di Kabupaten Bondowoso menggunakan kedelai impor, karena jenis atau bentuknya lebih besar,” terangnya.

Ia pun mengaku, jika beberapa waktu lalu pelaku industri tahu dan tempe mendatangi Diskoperindag Bondowoso untuk curhat terkait kenaikan kedelai. Akibat kenaikan kedelai, mereka mengurangi jumlah produksi dan ukuran produk. Sampai saat ini produsen tahu dan tempe belum ada yang gulung tikar. “Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi masalah kenaikan harga kedelai,” tandasnya.[san]

Perdagangan Bursa di Era Pandemi Justeru Berjaya

KEHILANGAN GRESIK HILANG STNK, BENELLI, SPORT (BS 2500), Tahun 2016, Putih, Nopol : W –

2336-CE, a/n. DRS. INDRA SIBARANI, alamat: Jalan Manggis No.16 Rt 005 Rw 003 Kel. Karang Turi Kec. Gresik Kab. Gresik No. 7750/IMB/BI-IV/2021

TULUNGAGUNG HILANG STNK, AG 4520 RBK, Honda, Th.2016, a/n. Riyati, LK 06 Ds/Kec. Ngunut – T.Agung No. 7751/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, AG 3387 RED, Honda, Th.2020, Putih, a/n. Masniah, Ds.Betak,

Kalidawir – T.Agung No. 7752/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, AG 2594 RDI, Honda, Th.2020, Merah Hitam, a/n. Aries Kur-

niawan, Ds. Tenggur, Rejotangan – T.Agung No. 7753/IMB/BI-IV/2021

Sirabaya, Bhirawa Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sepanjang tahun 2020 yang nyaris membekukan kegiatan belajar mengajar secara fisik di lingkungan kampus tak menyurutkan upaya PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama dengan beberapa Perusahaan Efek Anggota Bursa (AB) Mitra Galeri Investasi (GI) BEI untuk terus melakukan sosialisasi, edukasi, dan menambah jumlah investor di Pasar Modal Indonesia melalui GI BEI. Sekretaris Prrusahaan PT Bursa Efek Infonesia, Yulianto Aji Sadono, lebih jauh menjelaskan, terbukti den-

gan tetap dilaksanakannya 4 periode Kompetisi 10 Days Challenge 2020 , dan periode keempat yang baru saja berakhir ini tetap melahirkan ribuan investor baru dari kalangan civitas akademika.

10 Days Challenge adalah kompetisi yang diselenggarakan oleh BEI bagi seluruh GI BEI di Indonesia, berupa tantangan dalam melakukan pembukaan rekening efek saham sebanyak-banyaknya dalam jangka waktu 10 hari kerja. Selain untuk memberikan apresiasi kepada GI BEI dan AB Mitra GI BEI, tujuan lain dari kompetisi ini adalah untuk meningkatkan im-

plementasi pembukaan rekening efek yang saat ini sudah semakin cepat dan mudah.

Selain itu, kompetisi ini juga merupakan sarana edukasi yang dapat mendorong terciptanya inklusi pasar modal dalam bentuk peningkatan jumlah investor dalam negeri. Selama pandemi, BEI menambahkan kebijakan perpanjangan durasi kompetisi setiap periodenya selama 10 hari kerja, dan periode keempat ini telah dimulai sejak 5 November hingga 2 Desember 2020. Selama periode tersebut, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) telah memvalidasi 2.254

Single Investor Identification (SID) dari 43 GI BEI yang mengikuti kompetisi pada periode ini, dengan dukungan total 7 AB Mitra GI BEI. Berikut ini adalah hasil pencapaian AB Mitra GI BEI pada Kompetisi 10 Days Challenge 2020 Periode Keempat: Anggota Bursa Mitra Jumlah GI Berpartisipasi Jumlah SID Baru PT Indo Premier Sekuritas 4 791 PT Phintraco Sekuritas 12 772 PT MNC Sekuritas 16 497 PT Phillip Sekuritas Indonesia 7 159 PT BRI Danareksa Sekuritas 1 31 PT FAC Sekuritas Indonesia 2 2 PT Panin Sekuritas Tbk 1 2.[ma]

SELAYANG PANDANG

Rapid Test Antigen Sasar Pasar Banyak Pedagang Tutup Rapid test antigen tengah masif dilaksanakan di tujuh kecamatan zona merah di Kabupaten Probolinggo.

Termasuk di pasar. Namun, tes ini masih menakutkan bagi sebagian pedagang pasar. Mereka pun banyak yang menutup kios untuk menghindari test antigen. Pasar sangat identik dengan keramaian.

Namun, tiga hari belakangan aktivitas di Pasar Desa Ketompen, Kecamatan Pajarakan, pasar Semampir kecamatan Kraksaan, Pasar Sebaung kecamatan Gendingh dan pasar Dringu kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, tidak seperti biasanya.

Pasar jauh lebih sepi. Pedagang yang berjualan tidak sampai 10 orang. Padahal, total ada sekitar 67 pedagang di pasar Ketompen. Yang terlihat kemarin, Sabtu (9/1) banyak kios tertutup rapat. Bahkan, banyak terlihat meja dan kursi lapak yang ditata rapi.

Kondisi ini bukan tanpa sebab. Pedagang dan pembeli rupanya takut pada pemeriksaan rapid test antigen yang gencar digelar di tujuh kecamatan zona merah oleh Pemkab Probolinggo. Dan salah satunya menyasar pasar tradisional.

Pagi itu petugas menggelar rapid test antigen di Pasar Sukok-

erto, Pajarakan. Namun, pemeriksaan itu bocor. Banyak pedagang tidak berjualan. Dan hanya 31 orang yang dites.

Petugas lantas geser ke Pasar Ketompen. Namun, di sini kondisinya jauh lebih sepi. Hampir semua lapak dan kios tutup.

Tidak sampai 10 yang buka.

Salah satunya Jumali, pemasok dan pedagang ikan di Pasar Desa Ketompen. Menurutnya, pemeriksaan rapid test antigen membuat banyak pedagang menutup kios. “Saya sudah lama jadi pedagang dan pemasok ikan. Baru kali ini merasakan pasar seperti kuburan di pagi hari,” katanya.

Sesekali tampak pedagang datang untuk mengecek kondisi kios miliknya di Pasar Ketompen. Namun, tidak berani mendekat dan pergi lagi. “Ada pedagang datang, namun hanya mengecek kios mereka. Jangankan berjualan, mendengar akan ada pemeriksaan pun sudah

takut,” ujarnya. Jumali sendiri kena imbas sepinya pasar. Ikan segar yang dijualnya pun tidak banyak yang laku. Dirinya harus memutar otak agar ikannya terjual semua hari itu.

“Sebelumnya sudah disimpan di boks berisi es. Ini bisa bertahan dua hari, asalkan kondisi tetap dingin. Lebih dari itu akan diasap atau diasinkan. Tapi harganya tidak semahal ikan segar,” ujar warga Desa Kalibuntu, Kecamatan Kraksaan ini.

Hal serupa dirasakan Saipah, pedagang peralatan rumah tangga di Pasar Desa Ketompen.

Saipah kemarin tetap berjualan karena tidak takut rapid test antigen. “Ada pemeriksaan ya biar saja. Kalau sehat kenapa takut. Itu kan untuk kebaikan bersama. Saya sudah ikut rapid test antigen dan hasilnya negatif. Ini kan untuk kebaikan bersama,” jawabnya enteng.

Kendati tetap membuka kiosnya, dagangannya sepi pembeli. Hanya sesekali pembeli datang untuk menawar. Saat tahu akan ada rapid test antigen, pembeli itu pun segera pulang. Akibatnya, omzetnya turun drastis.

Bahkan, turun 80 persen dari biasanya. “Meskipun kios buka, tapi sepi pembeli. Masa pandemi begini susah. Untung da-

gangan saya tidak ada kedaluwarsanya,” ungkapnya.

Saipah menceritakan, beberapa rekannya yang tidak tahu ada rapid test antigen sempat datang ke pasar. Namun, mereka langsung kabur saat tahu ada tes. Barang yang sedianya akan dijual pun sampai jatuh berceceran. Pedagang lain yang merasa kasihan pun berinisiatif merapikan dagangan mereka. “Tadi pagi ada penjual sayur di dekat lokasi pemeriksaan. Pas melihat ambulans dan banyak petugas datang, dia kabur. Sayurnya ditinggal begitu saja. Ada lagi pedagang ikan yang meninggalkan dagangannya,” tuturnya.

Bukan takut diperiksa, tetapi takut dikarantina. Keluarga di rumah mau dikasih makan apa.

Sedangkan saya tiap hari harus bekerja,” jawabnya singkat.

Kepala Puskesmas Pajarakan dr. Maulida Rahmani mengatakan, rapid test antigen pada prinsipnya untuk mengetahui kondisi kesehatan masyarakat.

Sekaligus memberikan keamanan pada masyarakat. Dengan adanya pemeriksaan dan dinyatakan aman, maka kasus Covid19 yang tengah melanda dapat ditekan seminim mungkin.

“Informasi yang didapat ban-

yak yang tidak benar, bahkan terkesan menakut-nakuti. Pemeriksaan yang dilakukan juga untuk kebaikan bersama. Menyelesaikan pandemi harus dilakukan bersama, tidak hanya petugas. Jumlah petugas hanya sedikit dibandingkan dengan jumlah masyarakat,” ujar Maulida.

Hal sertupa terjadi di pasar Semampir Kraksaan, demikian pula di pasar Dringu, kondisinya sepi, jauh lebih sepi di saat hari Raya Idulfitri. “Pedagang tidak mau melakukan Rapid test Antigen. Jika seperti ini ini bagai mana mau laku ikan saya ini,” kata Jumiati.

“Pedagang sepakat jika nantinya dirapid test, dan dinyatakan reaktif maka kami tidak akan mau di karantinya pihak pemerintah. Kami akan karantina mandiri di rumah. Dengan begitu maka lebih nyaman jika dekat dengan keluarga walaupun harus berada di kamar khusus,” tandasnya.

“Tujuan dari rapid test massal di pasar besar ini atas dasar dari Ibu Bupati karena pendekatan pasar di tempat pertemuan banyak orang. Dan sekarang dalam suasana seperti ini tidak lebih tetapi lebih banyak,” kata Juru Bicara Ketua Pelaksana Satgas Penanganan Covid-19 Kabupat-

Rapid test di pasar pedagang banyak yang tutup.

en Probolinggo dr. Dewi Vironica.

Menurut Dewi Vironica, pihaknya sudah melakukan tes cepat kepada pedagang di 3 pasar besar seperti Pasar Semampir Kecamatan Kraksaan, Pasar Paiton Kecamatan Paiton dan Pasar Maron Kecamatan Maron. “Hasilnya cukup lumayan banyak yang reaktif walaupun belum pasti. Beberapa reaktif Cukup banyak dan kemudian kita laporkan kepada tim kuratif untuk dilakukan isolasi. Hal ini sesuai dengan peraturan dari Ibu Bupati agar mereka yang reaktif cepat untuk dilakukan isolasi. Sebagai tindak lanjut nanti akan dilakukan swab,” terangnya.

Dewi Vironica menghimbau

wiwit agus pribadi/bhirawa

kepada masyarakat terutama yang berada di daerah zona merah agar jangan sampai masyarakat lupa bahwa di era pandemi Covid-19 ini walaupun masih ingin belanja, physical distancing harus dijaga serta APD (Alat Pelindung Diri) harus dipakai apalagi di daerah-daerah zona merah.

“Karena belum tentu yang nampaknya kemarin yang sudah kita observasi mungkin ada yang sudah sembuh. Tapi tetap kita tidak jamin bahwa masyarakat lain tidak terinfeksi, maka kita jaga kontak-kontaknya, jaga kalau keluar rumah, jangan keluar rumah kalau perlu dan selalu pakai APD dimanapun kita berada,” tambahnya.[wap]

SAMBUNGAN

Senin Pahing, 11 Januari 2021

Usut Tuntas Dugaan Kasus Korupsi di Kota Batu l

Sambungan hal 1

kasus korupsi lain yang juga perlu untuk diungkap.

Meliputi, dugaan penggelapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dugaan korupsi PT BWR yang merupakan BUMD milik Pemkot Batu, serta dugaan korupsi pajak hiburan.

“Setiap perkara korupsi selalu menyisakan sejumlah dugaan korupsi lainnya. Selain karena watak kekuasaan sebuah rezim korup, juga berkaitan erat dengan kepen­ tingan pertahanan dan pelipatgandaan kekayaan oleh segelintir elit,”ujar Raymond, Minggu (10/1).

Ia menjelaskan bahwa kasus korupsi mantan Wali Kota Batu pada 2017 lalu, secara gamblang mem­ perlihatkan proses pelipatgandaan kekayaan dengan memanfaatkan kekuasaan sebagai kepala daerah.

“Dengan cara korup, dugaan suap, gratifikasi, jual beli jabatan serta memperoleh fee dari se­ jumlah proyek menjadi pola lazim sepanjang periode kepemimpinannya,” papar Raymond.

Ditambahkan koordinator Badan Pekerja MCW, Atta Nursasi mengatakan bahwa saat ini masyarakat berharap KPK bisa secara tuntas mengungkap kasus korupsi yang terjadi di Kota Batu selama periode 2011- 2017.

Menurut Atta saat ini tentu publik berharap bahwa ada pengungkapan dan penuntasan dari kasus grati­ fikasi yang melibatkan mantan Wali Kota Batu. Dan dari hasil penggeledahan yang dilakukan KPK ini diharapkan bisa mengungkapkan siapa saja aktor baru yang terlibat.

“Termasuk serta aliran dana yang digunakan siapa saja lalu untuk apa,” ujar Atta. Adanya penggelada­ han ini, lanjutnya, menjadi signal positif bagi upaya pemberantasan korupsi di Kota Batu.

Seperti diketahui KPK melakukan penggeleda­ han di enam OPD Pemkot Batu. Kemudian pada Hari Jumat (8/1), KPK kembali mendatangi gedung Balai Kota Batu untuk melanjutkan pemeriksaan dan juga menggeledah ruang kerja Wali Kota Batu Hj Dewanti Rumpoko.

Plt Jubir KPK, Ali Fikri membenarkan adanya lanjutan giat penyidikan kasus dugaan Tindak Pi­ dana Korupsi (TPK) Gratifikasi di Pemkot Batu tahun 2011-2017 pada Jumat (8/1) di Balai Kota Batu yang sekaligus berfungsi sebagai perkantoran terpadu. Adapun penggeledahan dilakukan di dua tempat. Yakni, Kantor Bappelitbangda dan Kantor Wali Kota Batu.

“Benar hari ini (8/1) tim penyidik KPK kembali melanjutkan kegiatan penggeledahan di 2 lokasi.

Yaitu di Kantor Wali Kota Batu dan kantor Bappeda (sekarang Bapelitbangda) Kota Batu,” ujar Fikri saat dikonfirmasi awak media melakui pesan singkat Whatsapp, Jumat (8/1). [nas]

Gubernur Ucapkan Belasungkawa Kecelakaan Sriwijaya Air

Sambungan hal 1 ditemukan, kita akan mendapatkan penjelasan lebih detail apa penyebab jatuhnya pesawat,” tuturnya.

Pesawat Sriwijaya Air SJ 182 rute penerbangan dari Bandara Soekarno Hatta Jakarta menuju Ponti­ anak Provinsi Kalimantan Barat mengalami kecela­ kaan. Sesaat setelah terbang, pesawat tersebut hilang kontak dengan menara kontrol.

Pesawat dengan nomor registrasi PK-CLC itu total membawa 12 kru dan 50 penumpang, 7 di antaranya anak-anak dan 3 lainnya bayi. Hingga saat ini, bang­ kai pesawat tersebut masih dalam proses pencarian di Perairan Kepulauan Seribu, Jakarta. [ant] l

Batasi Kegiatan Masyarakat l

Sambungan hal 1

daring atau online di semua lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal.

Selain itu, membatasi tempat kerja perkantoran dan BUMD dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 50 persen dan Work From Office (WFO) sebe­ sar 50 persen atau pengaturan jam kerja.

Sedangkan, kebutuhan pokok masyarakat tetap beroperasi 100 persen. Dengan syarat yakni meng­ atur jam operasional, kapasitas dan penerapan pro­ tokol kesehatan secara lebih ketat.

Lalu, untuk restoran, cafe, rumah makan tetap melayani minum dan makan di tempat sebesar 50 persen dan untuk layanan melalui antar atau dibawa pulang tetap diijinkan sesuai dengan jam operasion­ al, yakni maksimal pukul 21.00. Begitu pula berlaku untuk pusat perbelanjaan dan pertokoan.

“Tamu hotel, penginapan dan sejenisnya yang menginap lebih dari 3 hari, wajib melakukan rapid test antigen dengan hasil negatif atau non reaktif.

Hasilnya, dilaporkan pada Satgas Covid-19 di ting­ kat Kecamatan,” ujar Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf, Minggu (10/1).

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Pasuruan ini menambahkan tempat wisata dan tem­ pat hiburan, hanya boleh buka mulai pukul 10.00 dan tutup pukul 20.00. Satgas, mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Kegiatan di fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya disesuaikan dengan Peraturan Bupati Pa­ suruan Nomor 36 Tahun 2020 tentang SOP Penye­ lenggaraan Pembelajaran TPQ, Madin dan sejenis­ nya. Juga disesuaikan dengan Surat Edaran Bupati Pasuruan Nomor 451/136/424.011/2020 tentang Kegiatan Rutin Keagamaan dalam Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Pasuruan.

Tempat ibadah diizinkan dengan membatasi kapasitas 50 persen saja dan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Serta dilakukan pen­ gaturan kapasitas dan jam operasional untuk trans­ portasi umum. Adapun pelaksanaannya ditentukan oleh Dinas Perhubungan dan Kepolisian.

Adanya pengetatan pengawasan dalam penerapan protokol kesehatan, Gus Irsyad panggilan akrabnya mengharapkan adanya peningkatan kedisiplinan masyarakat. Tujuannya supaya penyebaran Covid19 di Kabupaten Pasuruan bisa ditekan.

“Penerapan protokol kesehatan harus terus dilakukan, karena kita tidak tahu sampai kapan Pandemi ini berakhir. Makanya, masyarakat harus terus diingatkan supaya 5 M selalu diterapkan,” papar Gus Irsyad. [hil]

Halaman 11

75 Persen ASN Sidoarjo akan Work From Home Sidoarjo Terapkan Jam Malam Pemkab Sidoarjo, Bhirawa Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang dulu dikenal masyarakat dengan nama PSBB akan diterapkan kembali di Ka­ bupaten Sidoarjo mulai Senin 11 Januari hingga 25 Januari 2021 mendatang.

Pertimbangan PPKM diter­ apkan agar maksimal menekan angka penularan Covid -19 dan perekonomian bisa berjalan nor­ mal kembali seperti semula.

Sekretaris Daerah Sidoarjo, Ahmad Zaini menuturkan, mu­ lai Senin 11 Januari 2021, juga mulai diterapkan kembali sistem kerja pegawai work from home (WFH) bagi ASN. Bila dulu 50% di kantor 50% di rumah, nanti akan menjadi 75% di rumah 25% di kantor.

“Untuk ASN dan non ASN Pemkab Sidoarjo sudah siap karena secara sistem, pelayanan surat menyurat dan kinerja saat ini di Pemkab Sidoarjo sudah by android,” jelas Zaini, Minggu

(10/1) kemarin.

Meski WFH, ASN tetap akan bekerja dari rumah. Tidak boleh meninggalkan rumah.

Jangan dianggap WFH itu libur atau cuti. Dalam WFH, ASN juga dilarang mematikan alat komunikasi supaya tetap da­ pat dihubungi. ASN juga wajib absensi, secara online dengan aplikasi e-buddy.

“Untuk kegiatan rapat dan pertemuan bisa melakukan caracara video conference,”ujar Zaini. Penerapan WFH bagi ASN, BUMD dan Desa itu, diatur dalam SE Bupati Sidoarjo nomor 065/131/438.1.1.1/2021 tertanggal 8 Januari 2021.

Untuk menekan angka trend Covid-19, lanjut Zaini, nanti­ nya peran kampung tangguh saat PSBB yang kemarin, akan digalakkan kembali. Karena dievakuasi sangat efektif mampu menekan penyebaran Covid-19.

Pihaknya berharap kepada masyarakat berpartisipasi den­ gan keberadaan kampung tang­

guh. Dalam kesempatan ber­ beda, dijelaskan oleh Kadinkes Sidoarjo, dr Syaf Satriawarman, penerapan PPKM dinilainya sudah tepat.

Karena angka kematian aki­ bat Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo masih di atas rata-rata di tingkat nasional. Saat ini masih 6,9 persen, sementara itu tingkat nasional 3 persen.

“Angka kematian kita masih 6,9 persen, di atas angka na­ sional 3 persen. Jumlah tempat tidur untuk ruang isolasi khusus di Sidoarjo sudah terisi lebih dari 91 persen. Padahal syarat agar tidak PSBB, yang seka­ rang disebut PPKM, harus di bawah 70 persen. Selain itu pasien aktif Covid-19 harus di bawah 50 orang, sedangkan di Sidoarjo masih sekitar 100 orang,” papar dr Syaf.

Oleh karena itu, menurut­ nya PPKM di Sidoarjo wajar dilaksanakan, karena angkaangkanya memenuhi syarat untuk penerapan PPKM. [kus]

Hari Ini, 11 Daerah Jatim Jalankan PPKM l

Sambungan hal 1

Nasional (KPC PEN) yaitu Kabupaten Madiun dan Kota Madiun.

Empat kriteria pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebaran Covid-19 yakni diukur dari tingkat kematian di atas rata-rata nasional 3 persen, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata nasional 82 persen, tingkat kasus aktif di atas rata rata Nasional 14 persen serta tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit (BOR) ICU dan isolasi di atas 70 persen.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengata­ kan, berdasarkan Inmendagri 1/2021 diktum 1 disebutkan bahwa daerah prioritas adalah Surabaya Raya dan Malang Raya. Sedangkan diktum 3 yang menyebutkan bahwa Gu­ bernur juga dapat menetapkan kabupaten - kota lain.

“Berdasarkan berbagai per­ timbangan tersebut baik In­ struksi Kemendagri, kemudian 4 indikator serta peta resiko Covid-19 yang diterbitkan Gugus Tugas pusat, maka

ditetapkan 11 kab/kota di Jatim diberlakukan PPKM mulai 11 hingga 25 Januari 2021,” ung­ kap Khofifah di Surabaya.

Untuk itu, Khofifah meng­ ajak semua pihak termasuk masyarakat ikut mematuhi pelaksanaan PPKM tersebut.

Dengan kerjasama semua pihak, ia berharap penyebaran Covid-19 dapat terus ditekan sehingga kegiatan masyarakat termasuk pemulihan ekonomi dapat berjalan maksimal.

“Salah satu penyebab pen­ ingkatan kasus Covid-19 ini adalah peningkatan mobilitas manusia sehingga penularan Covid-19 terus berjalan dan belum bisa dihentikan. Pa­ dahal, penurunan mobilitas akan sangat berpengaruh ter­ hadap proses penularan Covid19. Dengan diberlakukannya PPKM ini diharapkan dapat menekan penularan Covid-19,” terangnya.

Saat ini kasus Covid-19 di Jatim menujukkan tren yang cukup signifikan. Dimana per Sabtu , 9 Januari 2020, kasus Covid-19 di Jatim mencapai 91.609 kasus dengan kasus

konfirmasi sembuh sebanyak 78.602 kasus (85,80%), kasus yang dirawat sebanyak 6.627 kasus (7,24%) dan meninggal 6.380 kasus (6.96%).

Sementara berdasarkan data kapasitas TT Covid-19 di Jatim, terdapat peningkatan jumlah BOR ICU isolasi maupun iso­ lasi biasa untuk pasien Covid19. Saat ini, BOR ICU COVID19 telah mencapai 72% dan Isolasi COVID-19 mencapai 79%. Angka ini tentunya perlu diwaspadai karena standar dari WHO adalah 60%. ”Tidak hanya itu, tren kasus mingguan baru Covid-19 di Jatim mengalami peningka­ tan yang signifikan sejak mi­ nggu kedua November sampai Januari. Tampak bawa kasus COVID-19 maupun kematian belum menunjukkan tren penu­ runan sehingga dibutuhkan pembatasan mobilitas guna mencegah penyebaran Covid19 di Jatim, harapannya PPKM ini menjadi upaya yang masif dan terstruktur untuk meng­ hambat penyebaran COVID-19 di bumi Jatim ini,” pungkas­ nya. [tam]

Bupati Magetan Suprawoto Jalani Isolasi Mandiri l

Sambungan hal 1

paten Magetan tersebut dalam keadaan baik.

“Bupati Suprawoto sudah melakukan tes swab yang pertama dan dinyatakan negatif. Namun, beliau tetap melakukan isolasi mandiri karena masih menunggu hasil tes swab selanjutnya,” ujar Venly kepada wartawan di Ma­ getan, Sabtu (9/1).

Selain Bupati Suprawoto, lanjutnya, sekretaris pribadi, sopir, dan pembantu rumah tangga juga melakukan iso­ lasi mandiri. Sedangkan sang istri Bupati, Titik Sudarti Su­ prawoto, saat ini menjalani perawaatan di RSUD dr. Sayi­ diman Magetan karena menun­ jukkan gejala demam.

“Surya Graha untuk se­ mentara kami kosongkan dan sterilkan agar tidak ada kontak dengan Pak Bupati. Bapak Bupati tidak libur, namun tetap work from home,” kata Venly.

Petugas satgas juga melaku­ kan penyemprotan disinfektan di rumah dinas Bupati Magetan yang berada di belakang Pen­ dopo Surya Graha Magetan

pada Sabtu siang ini. Hal itu bertujuan agar rumah dinas dalam kondisi steril.

Sementara, dalam video yang diunggah di laman resmi media sosial Protokol dan Ko­ munikasi Pimpinan (Prokopim) Pemkab Magetan disebutkan Bupati Suprawoto menjalani isolasi mandiri di rumah dinas sejak Jumat (8/1).

“Kepada masyarakat, khusus­ nya masyarakat Magetan, saya sampaikan bahwa mulai hari ini 8 Januari 2021 saya isolasi mandiri, bekerja dari rumah. Mengapa, karena saya kontak dengan istri yang hari ini tadi melakukan swab dan hasilnya positif,” kata Bupati Suprawoto.

Mantan Sekjen Kementerian Kominfo itu menyampaikan sang istri dinyatakan positif terkonfirmasi setelah kontak dengan saudaranya yang positif terpapar Covid-19.

Ia terus meminta warga Magetan untuk disiplin men­ erapkan protokol kesehatan 3 M dalam kehidupan sehari-hari untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang masih masif.

“Saya terus mengingatkan

warga untuk menerapkan pro­ tokol kesehatan, minimal 3 M. Yakni memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak,” katanya.

Dalam video tersebut, bupati yang akrab disapa Kang Woto itu juga memohon doa kepada masyarakat agar keluarganya yang sakit segera diberi kesem­ buhan. “Mohon doanya agar istri Saya segera sembuh dari Covid-19 dan semoga hasil swab kedua saya juga negatif. Semen­ tara ini saya menjalani pekerjaan dari rumah,” kata Bupati.

Data Satgas Covid-19 Ma­ getan mencatat, jumlah kasus konfirmasi positif Covid-19 di Magetan hingga Jumat (8/1) mencapai 1.068 orang. Dari 1.068 orang tersebut, 885 orang dinyatakan sembuh, 51 orang meninggal, dan 132 orang masih menjalani perawatan dan isolasi.

Kabupaten Magetan saat ini masuk kategori zona oranye atau risiko sedang penularan Covid-19 di Jatim dengan tingkat kesembuhan mencapai 82,87 persen dan tingkat kema­ tian 4,78 persen. [ant]

Hingga Lockdown Desa l

Sambungan hal 1

Rapat dipimpin langsung Pj Bupati Sidoarjo Hudiyono dan dihadiri jajaran Forkopimda mulai dari Komisi B DPRD, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Sumardji, Dandim 0816 Letkol Inf. M. Iswan Nusi, Kajari Sidoarjo Setiawan Budi Cahy­ ono, perwakilan dari Lanud dan Lanudal, Sekda A. Zaini, Kepala OPD dan Camat. Rapat juga menghadirkan Ketua MUI KH. Salim Imron, Ketua FKUB H. Kirom, Ketua Dewan Masjid In­ donesia (DMI), PCNU, Pimpinan Daerah Muhammadiyah, LDII dan tokoh masyarakat, pada (9/1) malam di Pendopo Delta Wibawa Pemkab Sidoarjo.

Selama PPKM Satgas Covid-19 Pemkab Sidoarjo akan membatasi pergerakan kegiatan masyarakat.

Seperti jam malam, diberlakukan mulai pukul 22.00 wib-04.00 wib.

Kegiatan belajar mengajar dilaku­ kan secara Daring.

Pusat perbelanjaan/mall buka sampai pukul 19.00 wib.

Mini market buka mulai pukul 07.00 - 22.00 wib dengan catatan penerapan protokol kesehatan (Prokes) ketat. Keg­ iatan restoran makan/minum ditempat dibatasi maksimal pengunjung 25 persen. Sedan­ gkan layanan pesan antar atau take away dilaksanakan sampai batas jam 22.00 wib.

Untuk toko kebutuhan bahan pokok (Sembako) beroperasi biasa dengan penerapan Prokes ketat. Kegiatan keagamaan dibatasi maksimal 50 persen dengan penerapan Prokes ketat.

Pembatasan tempat kerja/per­ kantoran dengan menerapkan WFH (Work From Home) 75 persen dan WFO (Work From Office) 25 persen dengan pen­ gaturan jam kerja diserahkan ke instansi masing-masing.

PJ Bupati Hudiyono men­ egaskan PPKM dipatuhi semua pihak. “Instruksi Kemendagri

dan gubernur Jatim kita patuhi bersama. Kita semua berharap dengan diterapkan PPKM penye­ baran covid-19 terkendali,” tegas Hudiyono, Minggu (10/1).

Terkait wacana lockdown desa, Hudiyono menjelaskan, untuk mengetahui desa terse­ but termasuk zona merah atau tidak, ia meminta dinas kes­ ehatan untuk mengecek setiap desa yang warganya terkonfir­ masi positif covid. “Nanti yang akan menentukan apakah desa tersebut masuk dalam kategori zona merah atau tidak biar kepala dinas kesehatan yang mengecek,” katanya.

“Masih kita pelajari lagi, apakah nanti akan kita terapkan lock down tingkat desa atau operasi yustisi yang lebih dimasifkan sampai ke tingkat desa. Kita menunggu dulu data laporan sebaran pasien covid dari dinas kesehatan,” pungkas tambahnya.

Sementara itu, hari pertama PPKM jug akan digelar operasi yustisi serentak, yang dipusatkan di Alun-alun Sidoarjo sampai tingkat kecamatan. TNI-Polri bersama Satpol PP akan menger­ ahkan ratusan personil dalam operasi yustisi serentak tersebut.

Kapolresta Sidoarjo Komb­ espol Sumardji menyampaikan senjata paling ampuh menekan penyebaran Covid-19 den­ gan melakukan operasi yus­ tisi. Dengan masifnya operasi yustisi tingkat kedisiplinan warga meningkat. “Selama kami melaksanakan operasi yustisi hasilnya jelas, banyak masyarakat yang akhirnya patuh Prokes,” tegasnya.

Dandim 0816 Letkol Inf. M. Iswan Nusi mendukung diber­ lakukannya operasi yustisi. “Kar­ ena untuk menegakkan Prokes harus ada penekanan,” katanya.

Begitu juga Kepala Satpol PP Widiantoro menyampaikan op­ erasi yustisi bukan hanya di ting­ kat kabupaten saja tapi sampai pada tingkat kecamatan. [ach]

Perketat Keluar-Masuk di Perbatasan Surabaya l

Sambungan hal 1

di lapangan juga sudah disiapkan, baik jajaran Satpol PP, BPB Linmas, Lurah dan Camat. “Bahkan, saya sudah meminta lurah dan camat untuk mensosialisasikan PPKM ini ke warga Kota Surabaya,” ujarnya.

Whisnu mengatakan, sebenarnya Surabaya sudah menerapkan instruksi Mendagri itu. Sebab, Perwali nomor 67 tahun 2020 tidak jauh beda dengan instruksi Mendagri tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebaran Covid-19.

Namun, memang masih ada beberapa hal yang perlu ditambahkan untuk menyesuaikan dengan instruksi Mendagri.

“Yang perlu ditambahkan itu hanya di Bab V dengan menam­ bahkan bahwa Perwali ini tetap mengacu pada Mendagri atau keputusan yang berlaku di atasnya, sehingga kalau ada keputus­ an lagi yang berlaku di atasnya, kita tidak perlu merubah-ubah Perwali-nya lagi. Cukup itu diatur dalam keputusan wali kota, ma­ kanya nanti kita akan buatkan keputusan wali kota terkait dengan perbedaan Perwali 67 dengan instruksi Mendagri,” katanya.

Adapun salah satu perbedaannya adalah pengaturan WFH (work from home) harus 75 persen dan itu tidak diatur dalam Perwali.

Kemudian soal pusat perbelanjaan harus tutup pukul 19.00 WIB. Lalu kapasitas rumah makan, restoran dan warung kopi juga di­ batasi 25 persen, sedangkan di Perwali dibatasi 50 persen.

“Makanya nanti kita buatkan surat edaran juga supaya ka­ pasitasnya hanya 25 persen saja. Bahkan, nanti H-1 mungkin juga bisa dilakukan sweeping ke seluruh tempat-tempat rumah makan, restoran dan warkop untuk mengecek kesiapan pem­ berlakuan pembatasan kegiatan ini, yang rencananya dimulai tanggal 11 Januari,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Whisnu berharap kepada seluruh warga Kota Surabaya untuk tidak trauma dengan PPKM ini, karena ini berbeda dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sudah dilakukan sebelumnya. Bahkan, sebenarnya pem­ batasan kegiatan kali ini sudah hampir sama dengan keadaan warga sehari-hari di Surabaya, yang mana warga sudah bisa memasuki new normal yang sesungguhnya.

“Jadi, kegiatan perekonomian tetap jalan terus, tapi protokol kesehatannya kita perketat dengan adanya sedikit perbedaan dari sebelumnya. Makanya saya berharap warga tidak perlu trauma dengan pembatasan ini,” tandanya. [iib]

Terisolasi, Kurang Perhatian, Berjuang Hidup Sendiri l

Sambungan hal 1

“nambangan”—perahu gethek yang ditarik tali tambang dari ujung ke ujung kali. Itupun jarak dengan kampung aslinya masih sekitar sepenimun teh masuk kolong jembatan tol dan menyu­ suri bantaran sungai.

“Karena lewat kolong jembatan tol yang gelap seperti terowongan Minna, maka kampung ini dinamai Kampung 1001 Malam. Kan habis terowongan Minna langsung Arab Saudi tempat cer­ ita 1001 Malam,” ujar salah satu warga yang mengantar rombongan kami.

Terowongan Minna adalah salah satu terowongan di area lempar jumroh di Mekkah yang sempat terjadi tragedi menewaskan ratusan orang di tahun 1990-an. Mungkin karena gelap, maka kolong jembatan Tol Dupak ini dinama­ kan demikian.

Di bantaran sungai inipun---sebelum

masuk kampung, banyak sekali bedengbedeng tak layak huni dibangun orangorang yang entah terdaftar sebagai warga ber KTP mana. Entah mereka berpenghidupan , mendapat penghasilan sebagai apa tidak banyak yang tahu.

Namun dari wajah-wajah orang-orang penghuni kawasan ini sepertinya tidak satupun wajah mengeluh. Hidup memang harus “dilakoni” tanpa banyak protes.

Mulai masuk kampung , kita disapa oleh gapura kecil yang bertuliskan “Kampung 1001 Malam” yang letaknya persis di bawah pagar tol Dupak. Tu­ lisan “NKRI Harga Mati” juga terpam­ pang di beton penopang gapura, tanda mereka masih merasa sebagai warga negara Indonesia.

Secara hukum mestinya lahan yang menjadi Kampung 1001 Malam adalah lahan milik PT Jasa marga yang mengop­ erasikan Tol Dupak-Gresik karena berapa persis mepet dengan badan jalan tol.

Tetapi ujung kampung ini masuk di ping­ gir wilayah Bozem Morokrembangan.

Dari cerita warga setempat, dahulu area Kampung 1001 malam adalah wilayah tak penuh dengan pepohonan atau bahkan bisa dibilang hutan. Jadi memang bukan sebuah kampung yang sudah lama ada.

Sekitar tahun 1999-an orang –orang mulai membangun pemukiman per­ manen sebagai tempat terakhir akibat harga-harga melambung tinggi karena kejatuhan ekonomi termasuk tempat kos yang menjadi andalan kaum urban di Surabaya.

Lama kelamaan, wilayah tak berpen­ ghuni itu ramai dan menjadi kampung, meski untuk sampai di sana harus melewati jalur yang tak masuk akal.

Cukup banyak pula hunian yang sudah berupa tembok dari batu bata putih atau batu bata kapur. Namun lebih banyak yang berupa hunian semi permanen dari

bahan sekedarnya.

Tidak pula terlihat wajah-wajah mu­ ram dan kesedihan di warga kampung 1001 Malam. Sepertinya hidup memang sudah dinikmati dan diniati.

Reni sendiri menyikapi “blusukannya’ kali ini memandang masyarakat kam­ pung 1001 Malam adalah masyarakat yang hanya karena kurang beruntung dalam kehidupan. Ia meminta agara pemerintah kota segera membuat per­ encanaan agar masyarakat di kampung tersebut mendapat perhatian lebih.

“Kalau mau direlokasi ke Rusun . kita legislatif siap mendukung penuh.

Tapi janga menyalahkan merak. Perlu edukasi dan perlindungan saja,” kata perempaun legislator yang akrab disapa Mbak reni ini.

Selanjutnya , kiat hanya menung­ gu kebijakan Pemkot surabaya. Ba­ gaimanapun uga mereka adalah warga kota. [*]

Bhirawa

UTAMA

Senin Pahing, 11 Januari 2021

Halaman 12

Jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Kapas, Bojonegoro, melaksanakan karya bakti bersama masyarakat Desa Bangilan membersihkan Kali Pirang dan Avoor, kemarin (10/1).

Karya Bakti, Koramil Kapas Bersama Masyarakat Bersihkan Kali Pirang dan Avoor Bojonegoro, Bhirawa Jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Kapas, Bojonegoro, melaksanakan karya bakti bersama masyarakat Desa Bangilan membersihkan Kali Pirang dan Avoor, kemarin (10/1).

Selain jajaran Forkopimcam, karya bakti ber-

sama ini juga melibatkan anggota Koramil 081302/Kapas, Dinas Perkerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA), Linmas dan masyarakat setempat. Karya bakti bersama ini dihadiri Kepala Dinas PU SDA Kabupaten Bojonegoro, Tedjo Sukmono, Forkopimcam Kapas, Kades beserta perangkat Desa Bangilan.

Danramil 0813-02/Kapas, mengatakan bahwa karya bakti tersebut membersihkan aliran sungai dari sampah atau limbah rumah tangga, rumput liar dan tanaman air lainnya. Agar tidak terjadi sumbatan pada aliran sungai yang membawa dampak banjir di sekitarnya, terlebih saat ini musim penghujan dengan intensitas yang tinggi. “Agar

aliran Kali Pirang dan Avoor ini berjalan dengan lancar, serta tidak menyebabkan banjir,” ujar Kapten Inf Hari Warsono dilokasi kegiatan. Pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan khususnya di aliran Kali Pirang dan Avoor.

Selain untuk menjaga kebersihan lingku-

ngan, karya bakti bersama dengan elemen masyarakat ini juga sebagai sarana untuk meningkatkan tali silaturrahmi, kekompakan dan keakraban antara TNI dan masyarakat.

“Sehingga sinergitas TNI dan masyarakat tetap terjaga, dan tentunya semakin solid dan kokoh,” pungkasnya. [bas]

Data Post Mortem Keluarga Korban Pesawat Sriwijaya Air

KILAS DAERAH

Polda Jatim Pastikan Sampel DNA Ibu Fadly Dikirim ke DVI Polri Polda Jatim, Bhirawa Polda Jatim akan mengirim sampel DNA ibunda Fadly Satrianto, seorang ekstra kru Pesawat Sriwijaya Air SJ-182. Itu setelah ibunda Fadly datang ke Polda Jatim dan memberikan sampel DNA ke Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jatim, Minggu (10/1).

Wawali Sofyan Edi Jarwoko saat menghadiri acara JCI, Ahad (10/1) kemarin.

Wawali Berharap Pemuda Berperan Dalam Membangun Kota Malang Malang, Bhirawa Wakil Walikota Malang, H. Sofyan Edi Jarwoko, berharap pemuda ambil peranan dalam pembangunan Kota Malang. Pernyataan tersebut, disampaikan Sofyan Edi saat memberikan sambutan pada kegiatan Inaguration Junior Chamber International (JCI) Brawijaya, di Hotel Atria Malang, Ahad (10/1) kemarin.

Sofyan Edi, lebih jauh menyampaikan kepada pada seluruh pemuda untuk bersama-sama membangun Kota Malang.

Ia mengajak para pemuda untuk menjadi bagian dari kolaborasi pembangunan di Kota Malang melalui sistem pentahelix yang selama ini telah dijalankan. "Jangan hanya menjadi penonton di negeri sendiri, turun dan ambilah peran sebagai pemain dan mari bersama-sama kita membangun Kota Malang," ujar pria yang kerap di sapa Bung Edi itu.

Menurutnya, peran pemuda dianggap penting dan krusial sebagai subyek bagi masa depan bangsa. Terlebih, dalam dekade ini Indonesia mendapat bonus demografi usia produktif; sehingga penting untuk membentuk kapasitas sejak dini dan pelibatan kelompok pemuda disegala bidang kehidupan.

"Pemuda harus aktif mengembangkan diri dalam berbagai organisasi kepemudaan" tambahnya.

Bung Edi juga mengapresiasi positif atas adanya JCI Brawijaya sebagai salah satu organisasi kepemudaan berskala internasional di Kota Malang. Ia berharap organisasi ini bisa melatih dan melahirkan para pemuda yang memiliki kualitas kepemimpinan yang handal.

Ucapan selamat juga disampaikan Bung Edi pada para pengurus yang baru saja dikukuhkan. "Semoga pada masa kepengurusannya yang cuma satu tahun ini, Nur Maulana Wahyu selaku local presiden JCI Brawijaya yang baru dikukuhkan mampu memberikan sumbangsih positif pada pembangunan di Kota Malang" tandasnya.

Dalam kegiatan itu nampak turut hadir Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang, Miskat; Ketua Karang Taruna Kota Malang yang juga anggota DPRD Kota Malang, Suryadi dan Ketua Umum KNPI Provinsi Jawa Timur, Ahmad Fajar Ridwan Hisjam. [mut]

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko mengatakan, sekitar pukul 11.00 WIB ibunda almarhum Fadly datang ke Polda Jatim.

Yang bersangkutan membantu upaya pengumpulan data post mortem (data yang diambil setelah penemuan dan evakuasi korban) yang dilakukan di Posko Ante Mortem RS Polri.

"Polda Jatim turut berbelasungkawa atas tragedi Sriwijaya Air SJ-182.

Tim DVI Polda Jatim turut dalam pengambilan DNA ibu dari almarhum Fadly yang merupakan kru Sriwijaya asal Surabaya," kata Kombes Pol Gatot Repli Handoko.

Mantan Kasat Sabhraa Polrestabes Surabaya ini menjelaskan, pengam-

bilan sampel DNA ini mendukung proses pencarian penumpang maupun kru pesawat. Terutama dalam pengumpulan data post mortem yang diantaranya meliputi sidik jari, golongan darah, konstruksi gigi dan foto diri korban pada saat ditemukan lengkap dengan barang-barang yang melekat

di tubuhnya dan sekitarnya.

Gatot menambahkan, apabila ada yang ditemukan, maka langsung dicocokkan dengan sampel yang tersedia. Sehingga hasil sampel DNA Ibunda Fadly akan dikirim ke Jakarta, yakni di Posko Antem Mortem RS Polri maupun di Labolato-

Pengambilan sampel DNA salah satu keluarga korban kecelakaan Pesawat Sriwijaya Air SJ-182, Minggu (10/1) oleh Tim DVI Polda Jatim.

rium DVI Dokkes Polri di Jakarta.

"DNA dari ibunda Fadly secepatnya akan dibawa ke Labolatorium DVI Dokkes Polri di Jakarta. Guna mendukung pengumpulan data post mortem di Posko Antem Mortem RS Polri," pungkasnya.

Seperti diketahui, Pesawat Sriwijaya Air SJ-182 dari Bandara Soekarno Hatta menuju Pontianak mengalami kecelakaan, Sabtu (9/1). Sesaat setelah terbang, pesawat tersebut hilang kontak dengan menara kontrol.

Pesawat dengan nomor registrasi PKCLC itu total membawa 12 kru dan 50 penumpang, tujuh di antaranya anakanak dan tiga lainnya bayi. Hingga saat ini, bangkai pesawat tersebut masih dalam proses pencarian di perairan Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.

Sementara itu, Fadly Satrianto yang juga kru Pesawat Sriwijaya Air ini merupakan alumnus Fakultas Hukum (FH) Universitas Airlangga (Unair) angkatan 2011. Dalam dunia pendidikan, Fadly dikenal aktif berorganisasi selama menjadi mahasiswa. Diantaranya menjadi anggota Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) periode 2013-2014. [bed]

PLN Berduka, Karyawan Jadi Korban Jatuhnya Pesawat SJ182 Surabaya, Bhirawa Keluarga besar PT PLN (Persero) menyampaikan duka mendalam atas musibah jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 Jakarta - Pontianak.

Apalagi, menurut informasi yang diterima PLN, salah satu pegawai atas nama Ricko juga masuk dalam daftar penumpang pesawat SJ182 yang jatuh tersebut.

Ricko adalah pegawai PLN yang bertugas di PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) Kalimantan Bagian Barat dan sehari-hari berdinas di Kota Pontianak. Sebelumnya Ricko bertolak ke Jakarta untuk bertugas menyelesaikan program Sertifikasi Manajemen Mutu ISO 9001 dan Kinerja, sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai Asisten Manajer Perencanaan

Sipil pada Unit PLN tersebut.

"Ricko adalah pegawai yang sangat berdedikasi dalam menjalankan tugasnya sehari-hari," ungkap Executive Vice President Corporate Communication and CSR PLN, Agung Murdifi.

Ricko bergabung dengan PLN sejak 2013 dan saat ini menduduki jabatan sebagai Asisten Manager Perencanaan Sipil. "Sejumlah prestasi membanggakan berhasil diraih oleh saudara Ricko selama bergabung dengan PLN," lanjutnya.

"Kami keluarga besar PLN sungguh berduka atas musibah yang menimpa pegawai kami dan para penumpang serta awak pesawat Sriwijaya Air. Semoga semua keluarga korban diberi ketabahan dan kekuatan oleh Allah SWT."tutup Agung Mutdifi. [ma]

Almarhum Ricko (kiri) saat menerima Sertifikat di Pusertif.

GALERI PUBLIK

Pelanggan KA Jarak Jauh Wajib Tunjukkan Hasil Negatif Rapid Test Antigen Sesuai Surat Edaran Kemenhub No 4 Th 2021, pada masa periode 9 sampai dengan 25 Januari 2021 para pelanggan KA Jarak Menengah/ Jauh di Wilayah PT KAI Daop 8 Surabaya diharuskan untuk menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR atau hasil negatif Rapid Test Antigen sebagai syarat untuk naik Kereta Api jarak Menengah/Jauh.

Oleh: Achmad Tauriq, Kota Surabaya

Alimun Hakim/Bhirawa

Merujuk Surat Edaran Kemenhub No 4 Th 2021, bagi para pengguna KA diwajibkan menunjukkan Hasil Negatif Rapid Test Antigen.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Suprapto mengungkapkan aturan tersebut sesuai dengan Surat Edaran Kemenhub No 4 Th 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang dengan Transportasi Perkeretaapian dalam Masa Pandemi Covid-19, tertanggal 9 Januari 2021.

"PT KAI Daop 8 Surabaya selalu mendukung penuh kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 melalui moda transportasi kere-

ta api," terangnya, Minggu (10/1).

Suprapto menambahkan pelanggan KA Jarak Menengah/Jauh diharuskan menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR atau hasil negatif Rapid Test Antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3x24 jam sebelum jam keberangkatan.

Adapun syarat tersebut tidak diwajibkan untuk pelanggan dengan usia dibawah 12 Tahun.

Selain itu pelanggan KA Jarak

Menengah/Jauh harus dalam kondisi sehat (tidak menderita flu, pilek, batuk, hilang daya penciuman, diare, dan demam), suhu badan tidak lebih dari 37,3 derajat celsius, memakai masker kain 3 lapis atau masker medis yang menutupi hidung dan mulut, memakai face shield, dan diimbau menggunakan pakaian lengan panjang.

Sementara itu bagi pelanggan KA yang perjalanannya kurang dari dua jam, tidak diperkenankan untuk makan dan minum terkecuali bagi individu yang wajib mengkonsumsi obat-obatan dalam rangka pengobatan yang jika tidak dilakukan dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan orang tersebut.

Menurut Suprapto, jika di dalam perjalanan pelanggan menunjukan gejala covid, menderita flu, pilek, batuk, hilang daya penciuman, di-

are dan demam atau suhu badan lebih dari 37,3 derajat celsius maka pelanggan tidak boleh melanjutkan perjalanan selanjutnya diturunkan di stasiun terdekat untuk dilakukan pemeriksaan.

"Untuk mencegah penyebaran Covid-19, setiap pelanggan KA wajib untuk mematuhi protokol Kesehatan dan menerapkan 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan," ujar Suprapto.

Dan guna memudahkan para penumpang KA dalam memenuhi persyaratan Surat bebas covid-19, PT KAI Daop 8 Surabaya bekerja sama dengan pihak ketiga mengadakan pelayanan Rapid Test Antigen dengan biaya Rp 105 ribu di lima Stasiun, yaitu Stasiun Surabaya Gubeng, Stasiun Surabaya Pasar Turi, Stasiun Malang, Stasiun Sidoarjo dan Stasiun Mojokerto. [*]