binder11jun20

HARIAN

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Update Covid-19 Jatim

Kamis Pon, 11 JUNI 2020

10 Juni 2020

Confirm positif 6.798 Sembuh 1.793 Dirawat 4.351 Meninggal 553

PDP 7.735 Dalam pengawasan 3.596 Selesai Pengawasan 3.416 Meninggal 723

ODP Dipantau

Selesai Dipantau Meninggal

25.995 3.982

21.902 111

Update Zona Merah Kabupaten/Kota Positif

PDP ODP

Surabaya 3.627 3.512 4.040 Sidoarjo 818 553 1.193 Gresik 247 339 1.220 Kab Kediri 172 198 1.032 Lamongan 154 190 534 Kab Probolingo120 64 478 Kab Pasuruan118 183 278 Bangkalan 117 32 966 Kab Malang 110 343 495 Jombang 103 55 660 Magetan 87 82 337 Situbondo 75 47 444 Kota Malang 73 277 933 Kab Mojokerto 69 100 568 Bojonegoro 69 24 255 Tulungagung 66 649 1.330 Jember 66 192 1.285 Sampang 59 20 506 Tuban 57 77 639

Positif

Kota Kediri 55 Pamekasan 52 Lumajang 49 Kota Batu 39 Nganjuk 38 Ponorogo 34 Kab Madiun 33 Kota Pasuruan 33 Kota Probolinggo 24 Kota Mojokerto21 Bondowoso 19 Sumenep 16 Pacitan 16 Ngawi 16 Trenggalek 14 Banyuwangi 11 Kab Blitar 10 Kota Madiun 6 Kota Blitar 4

PDP

ODP

36 334 73 511 111 400 83 303 98 97 54 448 60 344 13 115 23 343 13 518 10 1.087 11 346 18 626 41 335 35 890 40 870 54 955 19 71 6 209

Polda Jatim Gagalkan Peredaran Narkoba di Tengah Pandemi Covid-19

Dokter PDSS FK Unair Gugur Karena Covid-19 Surabaya, Bhirawa Dunia kesehatan kembali berduka. Kali ini, mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PDSS) Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Airlangga (Unair) sekaligus dokter RS Dr Soetomo Surabaya gugur kar-

ena Covid-19. Ia adalah dr. Miftah Fawzy Sarengat yang dinyatakan meninggal hari ini (kemarin).

Seluruh keluarga besar FK Unair pun memberikan penghormatan terakhirnya atas dedikasi yang diberikan selama masa

pandemi ini. Prosesi pelepasan jenazah dilakukan di halaman FK Unair yang dihadiri oleh Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Surabaya dr Brahmana Askandar, Dekan FK  ke halaman 11

Sejumlah kerabat, keluarga, perwakilan IDI dan Keluarga besar FK Unair melepas kepergian dr Miftah Fawzy yang telah berjuang melawan Covid-19.

Tersisa 11 Daerah Berstatus Zona Merah Ist

Dirresnarkoba Polda Jatim, Kombes Pol Cornelis Mangarahon Simanjuntak menunjukkan bb sabu dari tersangka AK.

Polda Jatim, Bhirawa Pandemi Covid-19 tak menghalangi kinerja Ditresnarkoba Polda Jatim dalam mengungkap peredaran narkoba di wilayah hukumnya. Itu dibuktikan dengan penangkapan pengedar narkoba jenis sabu berinisial AK di Kediri.

Dirresnarkoba Polda Jatim, Kombes Pol Cornelis Mangarahon Simanjuntak menjelaskan, pengungkapan kasus ini berdasarkan informasi dari masyarakat.

Dimana di sekitar daerah Kecamatan Gurah, Kabupaten  ke halaman 11

MITRA

Muda Beda dan Berkarya GENERASI millenial memiliki peranan penting dalam pembangunan ini.

Untuk itu, banyak pihak menggantungkan harapan besar kepada mereka, seperti yang disampaikan Anna Mu’awanah, yang sehari-hari menjabat Bupati Bojonegoro ini.

D a l a m sebuah acara ngobrol bareng on-

line di Pendopo Malowopati bertema ‘Yang Muda Beda dan Berkarya, Anna Mu’awanah mengajak dan mengapresiasi atas segala kiprah pemuda-pemudi Bojonegoro di berbagai bidang, yang telah berkarya serta memberikan warna bagi Bojonegoro tercinta.

Bupati juga sampaikan terobosan-terobosan yang telah

Anna Mu’awanah

Sentil

Tersisa 11 Daerah Berstatus Zona Merah - Waspadai penyebaran gelombang kedua !!!

Dokter PDSS FK Unair Gugur Karena Covid-19 - Beliau pahlawan kemanusiaan Ponpes Nurul Jadid Percontohan Pesantren Tangguh - Semoga tak hanya sekadar contoh

 ke halaman 11

Gubernur: Jangan Lengah, Gelombang Kedua Bisa Saja Terjadi Probolinggo, Kab. Nganjuk, Pemprov, Bhirawa Pemkot dan Polres Masifkan Zona merah Covid-19 atau kategori resiko tinggi di Kab. Bangkalan, Kab. SumeProvinsi Jawa Timur saat ini menyisakan 11 Kabupaten/ nep, Kab. Tulungagung, Kab. Pembentukan Kampung Banyuwangi, Kab. Magetan, Kota. Kesebelas kabupaten/kota tersebut meliputi Kota Kab. Ngawi, Kota kediri, Kota Tangguh Wani Jogo Suroboyo Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kab. Gresik, Kab. Pamekasan, malang, Kab. Pacitan, Kota Kab. Jombang, Kab. Malang, Kab. Tuban, Kab. Lamongan, Kota mojokerto, Kota batu, dan Kab. Mojokerto.

Sedangkan, lima Kabupaten/Kota yakni Kab. Trenggalek, Kota Pasuruan, Kab. Ponorogo, Kab. Lumajang, dan Kota Blitar telah berganti status menjadi zona kuning atau risiko rendah.

Sementara itu, 22 Kabupaten/Kota lainnya berstatus zona orange atau resiko sedang yaitu Kab. Sampang, Kota probolinggo, Kab. Bondowoso, Kab. Madiun, Kab. Blitar, Kab. Jember, Kab.

madiun, Kab. Situbondo, Kab. Kediri, Kab. Bojonegoro, dan Kab. Pasuruan.

“Zonasi ini sesuai dengan indikator dari Gugus Tugas Pusat berdasarkan risiko tinggi, sedang dan rendah serta area tidak terdampak,” ungkap Gubernur Jawa Timur Khofifah In-

 ke halaman 11

Pesantren Tangguh Bersiap Sambut New Normal di Jatim Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat menghadiri peresmian pesantren tangguh di Pesantren Darul Ulum Gersempal Omben- Sampang.

Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim bekerja cepat dalam menyiapkan diri menghadapi era new normal.

Tak ketinggalan di lingkungan pesantren yang akan kembali menerima kedatangan santri pada 15 Juni mendatang. Tempat belajar para santri tersebut disiapkan menjadi pondok

pesantren tangguh dengan penerapan protokol Covid-19 secara ketat.

Kini sudah cukup banyak pesantren di kabupaten/ kota di Jatim yang sudah disiapkan sebagai pesantren tangguh bersama TNI - Polri dan juga pemerintah provinsi.

Diawali Pondok Pesantren

Lirboyo Kediri, Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri, Pondok Pesantren Darussalam Gontor, Pondok Pesantren Darul Ulum Garsempal Omben Sampang, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, juga Pondok  ke halaman 11

Surabaya, Bhirawa Seusai PSBB tidak diperpanjang, Pemkot Surabaya bersama jajaran kepolisian terus memasifkan pembentukan Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo ke seluruh RW se-Kota Sura-

baya. Bahkan, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini juga berkoordinasi dengan Polres Tanjung Perak dan Polrestabes Surabaya untuk terus memasifkan pemben ke halaman 11

Pangdam V/Brawijaya dan Kapolda Jatim Tinjau Protokol Kesehatan di Maspion I

achmad suprayogi/bhirawa

CEO Maspion Group Alim Markus memberi penjelasan kepada Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Widodo Iryansyah SSos MM dan Kapolda Jatim Irjen Dr Mohammad Fadil Imran MSi sebelum meninjua tempat kerja.

Sidoarjo, Bhirawa Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Widodo Iryansyah SSos MM bersama Kapolda Jatim Irjen Dr Mohammad Fadil Imran MSi, meninjau langsung penerapan tatanan new

normal di Maspion Unit I, Rabu (10/6). Kunjungan kedua petinggi TNI/Polri Jatim tersebut disambut langsung CEO Mapion Group Dr Alim Markus di  ke halaman 11

Putar Otak Tour Guide Wisata Bromo Imbas Covid-19

Bentuk Belanja Online Khusus Ikan Segar hingga Jasa Antar Jemput Karyawan Pandemi virus corona atau Covid-19 telah memukul sektor usaha pariwisata di Kabupaten Probolinggo. Terutama para guide wisata di Gunung Bromo. Sejumlah guide banting setir dengan menjadi mlijo penjual ikan. Mereka membentuk ‘Mlijo Ganteng’. Suasana sepanjang Jalan Raya Sukapura, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, tidak seramai tiga bulan lalu. Jika biasanya ramai dilintasi bus, kini bus jarang keluar dari terminal.

Wiwit Agus Pribadi, Kab Probolinggo

Kini tidak ada lagi wisatawan mancanegara yang hilir mudik di daerah Ketapang, Kecamatan Kademangan. Biasanya, ada saja wisatawan di daerah itu. Maklum, di sepanjang Jalan Raya Sukapura terdapat lebih dari lima jasa travel wisata menuju Gunung Bromo.

Beberapa agen travel yang menyediakan layanan wisata ke Bromo terlihat tutup. Bagitu juga minibus yang biasa mengangkut wisatawan ke Bromo, lengang.

Hanya ada dua mobil yang terparkir tanpa sopir.

Saat ini semua pelaku jasa wisata di Probolinggo terdampak Covid19. Penutupan tempat wisata Bro-

mo memukul berbagai sektor usaha yang bergerak di bidang wisata.

Mulai dari guide, tour leader, usaha rumah makan, hotel, maupun usaha transportasi wisata.

Salah satu yang merasakan dampaknya yaitu Mastur Rofiq Alfauzan, warga Desa Palangbesi, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo. Lelaki yang berprofesi sebagai pemandu wisata di Bromo itu, kini kehilangan pekerjaan.

“Sekarang semua wisata tutup.

Semua yang bergerak di bidang wisata, mulai hotel, restoran, agensi, tour guide Bromo, sama sekali tidak ada pendapatan,” ujar Rofiq, saat  ke halaman 11

wiwit agus pribadi/bhirawa

Mastur Rofiq Alfauzan (dua dari kiri) penggagas Mlijo Ganteng hingga antar jemput karyawan.

EKSEKUTIF

Kamis Pon, 11 Juni 2020

Halaman 2

KILAS BIROKRASI

achmad suprayogi/bhirawa

Wakil Bupati Sidoarjo saat memberikan penjelasan, dan membelakangi ruang-ruang isolasi baru.

Pemkab Sidoarjo Siapkan 129 Kamar Isolasi Baru

Sidoarjo, Bhirawa Upaya percepatan penaganan wabah Covid 19 dimasa transisi new normal telah disiapkan Pemkab Sidoarjo, sebanyak 129 kamar baru ber AC serta disediakan sarana olah raga ringan di Gedung MPP (Mall Pelayanan Publik) lantai II Jl Lingkar Timur Sidoarjo.

Kesiapannya ditinjau Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin dengan didampingi Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo dan Kepala BPBD Kabupaten Sidoarjo beserta jajaran terkait, termasuk Kades Bluru Kidul Tri Prasetyo pemilik wilayah, pada Selasa (10/6) kemarin. ‘’Kunjungan ini untuk memastikan kelengkapan fasilitas ruang isolasi, dengan 129 ruang isolasi ini akan digunakan mulai Rabu (11/6). Kondisinya sudah siap pakai, maka mulai Kamis (11/6) hari ini ruangan ini siap digunakan.

Gedung MPP Sidoarjo mempunyai tiga lantai, namun yang ditempati hanya lantai II saja. Dan dilengkapi fasilitas olah raga dan ber AC,’’ katanya.

Penggunaan Gedung MPP untuk ruang isolasi ini karena Pemkab Sidoarjo ingin memutus mata rantai penyebaran virus Covid 19, dengan cara mengkarantina pasien yang terpapar Covid 19, agar tak menular kepada orang lain. ‘’Kami telah bekerjasama dengan tenaga medis dari anggota TNI AL Pasmar II Gedangan Sidoarjo, karena pasukan medis ini pernah ditugaskan di Wisma Atlet Jakarta. Ada sekitar 50 petugas medis gabungan dari Pasmar dan dari tenaga medis Dinas Kesehatan Sidoarjo yang menangani. Serta akan dijaga ketat petugas TNI/Polri dan Sat Pol PP Kabupaten Sidoarjo,’’ pungkas Wakil Bupati Nur Ahmad. [ach]

Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar mengunjungi Gereja Baptis Indonesia (GBI) Getsemani dan Gereja Katolik Paroki Santo Yoseph, Rabu (10/6) kemarin.

irvan cholis/bhirawa

Wali Kota Cek Kesiapan Gereja Menggelar Ibadah di Era New Normal

Kota Kediri, Bhirawa Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar meninjau persiapan penerapan prosedur era kenormalan baru di rumah ibadah. Wali Kota Kediri mengunjungi Gereja Baptis Indonesia (GBI) Getsemani dan Gereja Katolik Paroki Santo Yoseph, Rabu (10/6) kemarin.

Sesampainya di GBI Getsemani wali kota yang populer disapa Mas Abu ini diberi hand sanitizer dan dicek suhu tubuh oleh petugas gereja.

Ini merupakan prosedur yang harus ditaati sebelum memasuki gereja. Di dalam gereja, wali kota melihat pengaturan tempat duduk antar jemaat yang sesuai dengan standar

protokol kesehatan. Hal ini untuk memastikan kesiapan gereja sehubungan dengan akan dibukanya rumah peribadahan. ‘’Menghimbau kepada seluruh masyarakat di Kota Kediri maupun di sekitarnya untuk mematuhi protokol kesehatan. Menjaga jarak walaupun di tempat peribadahan kita tetap harus wajib menjaga jarak. Perhatikan tanda - tanda yang ada di kursi. Tanda yang ada di lantai jadi memang itu dibuat jaraknya satu meteran,’’ ujarnya.

Wali Kota juga menghimbau agar masyarakat selalu menggunakan masker. ‘’Ini yang akan melindungi kita dan saudara - saudara kita semuanya. Jika

ini bisa kita jaga maka saya rasa kita bisa betul - betul mengurangi persebaran Virus Corona,’’ imbuhnya.

Wali kota berharap agar seluruh masyarakat dan tempat peribadahan yang ada di Kota Kediri. Baik Masjid, Gereja, Vihara, Klenteng, Pura ataupun Sanggar untuk berdoa memohon keselamatan. ‘’Mudah-mudahan kita dijauhkan dari Virus Corona ini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Pak pendeta saya terima kasih telah diberi waktu di sini mudah - mudahan ini bisa membantu sosialisasi kita semua yang ada di Kota Kediri,’’ pungkasnya.

Pendeta Timotius Kabul mengungkapkan, pihaknya akan menyampai-

kan kepada gereja - gereja yang lain agar bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan protokol kesehatan yang telah diatur. ‘’Dengan mulai dibukanya tempat ibadah saya ucapkan terima kasih banyak. Kami senantiasa mendoakan agar semua diberi keselamatan,’’ ujarnya.

Usai mengunjungi GBI Getsemani, Wali Kota Mas Abu juga meninjau penerapan protokol kesehatan di Gereja Katolik Paroki Santo Yoseph.

Wali kota juga melihat langsung persiapan penerapan protokol kesehatan dengan didampingi Romo Karyono Sapto Nugroho dan Pastor Adi Riyanto. [van]

Sempat Reaktif, Seorang ASN Rapid Kedua Non Reaktif Malang, Bhirawa Seoarang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Malang dinyatakan reaktif usai menjalani rapid test pada Selasa (9/6) lalu. Pasca rapid test kedua yang dilaksanakan hari Rabu (10/6) kemarin hasilnya ASN ini dinyatakan non reaktif.

Hal itu disampaikan Wali Kota Malang, Sutiaji, ditemui disela menemui Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, di Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang, Rabu kemarin. ‘’Usai rapid test, ada salah satu ASN dinyatakan reaktif, tapi tadi pagi disampaikan ke saya katanya hasilnya non-reaktif pasca jalani rapid test kedua,’’ katanya.

Sutiaji menyatakan, pasca dinyatakan reaktif, ASN yang bersangkutan memang diminta untuk melakukan aktivitas bekerja dari rumah dan menjalani isolasi mandiri. Selain itu, ASN yang bersangkutan juga diminta mengkonsumsi

obat herbal yang berupa suplemen.

Herbal itu hasil penelitian salah satu pakar di Kota Malang. Herbal ini sebelumnya juga sudah dikonsumsi dan telah memiliki BBPOM. Sehingga memiliki jaminan aman dikonsumsi.

Menurut Sutiaji, ada salah seorang pasien yang mengaku sulit mendapatkan kamar isolasi di beberapa RS rujukan Covid-19.

Karena saat itu, ia harus dirawat di rumah isolasi yang memiliki ventilator. Lantaran tak dapat kamar, pasien ini kemudian mengirimkan pesan melalui direct massage (DM) melalui akun resmi Wali Kota Malang. Kemudian dia diminta untuk menuju RSUD Kota Malang.

Sebelumnya seluruh pejabat mengikuti rapid test yang dilang-

m taufiq/bhirawa

Sebanyak 44 Anggota DPRD Kota Malang Ikuti rapid test, hasilnya semua non reaktif.

sungkan di Pusat Laboratorium Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang dilakukan oleh 35 pimpinan Perangkat Daerah (PD) dan 57 Lurah se-Kota Malang. Hasilnya, delapan orang diantaranya reaktif.

‘’Dari rapid test kemarin di Labkesda (Laboratorium Kesehatan Daerah) Kota Malang ada delapan ASN yang reaktif,’’ kata Kabag Humas Pemkot Malang, Nur Widianto Rabu (10/6) kemarin.

Sementara itu, Juru Bicara Gugus Satgas Covid-19, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, dr Husnul Muarif menyatakan rapid test dilakukan

sebagai deteksi awal, apakah ada persebaran Covid-19. ‘’Karena mereka juga bergerak di aktivitas sosial masyarakat dan menghadapi kerumunan. Sehingga dilakukan skrining. Dari skrining ini bisa kita ketahui ada atau tidaknya potensi paparan inveksi virus Covid-19,’’ terangnya.

Sementara itu, pelaksanaan rapid test bagi anggota dewan di Kantor DPRD Kota Malang, Rabu (10/6), Dari total 45 anggota dewan yang dijadwalkan hari ini, ada satu yang berhalangan hadir karena tengah berduka. Nantinya, akan menjalani rapid test susulan.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika mengungkapkan, rapid test kali ini, selain untuk seluruh anggota DPRD Kota Malang, juga dilakukan terhadap staf ASN dan TPOK (Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan) di kantor dewan. ‘’Hasil rapid test non-reaktif semua. Artinya, terindikasi tidak ada virus semua,’’ ungkapnya. [mut]

Refocusing Anggaran Tak Ganggu Kewajiban Pemkab Jombang Jombang, Bhirawa Bupati Jombang memastikan kewajiban Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang, seperti pembayaran tagihan listrik maupun biaya BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Pemkab Jombang tidak terganggu akibat refocusing anggaran yang dilakukan Pemkab Jombang menghadapi Pandemi Covid-19 seperti saat ini.

Menurut Bupati Jombang, Mudjidah Wahab, kewajiban Pemkab Jombang itu tetap dijalankan dengan baik. ‘’Kami tidak sampai tak bisa bayar (tagihan listrik dan BPJS), betul kami melakukan refocusing anggaran untuk Covid-19, tapi juga masih

bisa untuk melakukan kewajiban Pemkab (Jombang), ujarnya, Rabu (10/6) usai memantau proses penyaluran BLT-DD tahap ke-II di Desa Balongsari, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang.

Bupati menerangkan, ada sejumlah program pembangunan Pemkab Jombang yang dialihkan anggarannya untuk penanganan Pandemi Covid-19, salah satunya seperti rencana pembangunan/ pelebaran Jl Adityawarman dan penataan Jl KH Wahid Hasyim, Kota Jombang. ‘’Kemudian (pembangunan) Mall Pelayanan Terpadu juga kami pending semuanya,’’ tandas dia. [rif]

Jaga Imunitas Tubuh Warganya dengan Sosialisasikan Gemar Wedang Rempah

Bupati Lantik Kepala UPTD Satuan Pendidikan SD dan SMP Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Badan Kepegawaian Daerah menggelar Pelantikan dan Pengambilan Sumpah dan Janji, Kepala UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Kepala UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Pendopo Kabupaten Kediri, Selasa (9/6) lalu.

Hadir dalam acara ini Bupati Kediri, dr Hj Haryanti Sutrisno, Sekretaris Daerah, Dede Sujana SSos MSi, Kepala BKD, Dr Mohamad Solikin MAP, serta Kepala Dinas Drs Sujud Winarko MM. Menurut Bupati Kediri, dr Hj Haryanti Sutrisno, dunia pendidikan merupakan hal utama dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan diharapkan dapat menghasilkan generasi penerus yang unggul. Maka layanan pendidikan yang berkualitas mutlak diperlukan.

‘’Pada era sekarang ini kita harus menghargai kreatifitas anak - anak didik kita. Kepala sekolah sebagai unsur yang menjadi motor dalam melaksanakan tugas menagerial dan supervisi kepada guru dan lembaga pendidikan harus meningkatkan kinerja. Utamanya dalam hal pengelolaan sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan,’’ jelas Bupati.

Bupati berpesan agar anak didik tidak hanya diberi PR terkait mata pelajaran berhitung dan lainnya, namun juga tentang lingkungan

sekitar. Seperti mengenal tanaman, menanam biji tanaman hingga perawatan. Dengan mengenal alam, para siswa akan mendapatkan banyak hal yang bisa dipelajari serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat.

Dalam kegiatan ini tidak semua yang dilantik hadir di Pendopo, sebagian mengikuti proses pelantikan melalui video converence. Ini merupakan kali pertama kepala sekolah dikukuhkan dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Seluruh peserta memakai masker dan menjaga jarak.

Tempat duduk juga diberi jarak satu sama lain. Adapun 26 orang yang dilantik tersebut terdiri dari 20 orang Kepala UPTD SD dan enam orang Kepala UPTD SMP. [van.adv]

trie diana/bhirawa

Staf Kecamatan Asemrowo, Nanik Kristiani disaksikan Camat Asemrowo, Bambang Udi Ukoro memberikan sosialisasi Gemar Wedang Rempah secara Virtual.

Surabaya, Bhirawa Terus membangun dan mempertahankan imun atau daya tahan tubuh warganya terus terjaga, agar tidak terpapar Virus Corona atau Covid 19.

Kecamatan Asemrowo memberikan sosialisasi pembuatan wedang rempah atau minuman hangat dari bahan rempah – rempah. Sosialisasi diberikan secara virtual di Kantor Kecamatan Asemrowo dan diikuti beberapa perwakilan Kader PKK RW dan PKK Keluarahan.

Menurut Camat Asemrowo, Bambang Udi Ukoro, pada Rabu (10/6)

ini secara perdana ini menggelar sosialisasi bagi warga dan Kader PKK se Kecamatan Asemrowo yaitu Gerakan Masyarakat Wedang Rempah atau dikenal dengan Gemar Wedang Rempah. Maka diharapkan nantinya di masyarakat yang sudah terbentuk dalam Kampung Tangguh Semeru Wani Jogo Suroboyo, bisa betul – betul menjadi masyarakat yang tangguh dalam membangun imej tubuh masyarakat itu sendiri, membangun masyarakat yang berkualitas dan membangun

masyarakat yang sehat dengan Gemar Wedang Rempah. ‘’Kami menyadari yang namanya wedang rempah itu banyak jenisnya, sehingga dengan sosialisasi Gemar Wedang Rempah ini, walaupun dengan cukup dengan wedang tetapi menunya ada berbagai macam. Misalnya, bosan wedang pokak bisa membuat wedang secang, bosan wedang secang bisa membuat wedang uwuh. Atau setidaknya membuat wedang jahe. Inilah yang kami inginkan pada warga masyarakat Asemrowo ini untuk peduli untuk sehat, peduli lingkungan dalam rangka membangun imun tubuh yang akan hidup beriringan dengan situasi pandemic Covid 19,’’ jelas Bambang— sapaan akrab Camat Asemrowo di sela – sela sosialisasi.

Maka diharapkan dengan sosialisasi ini masyarakat bisa menyadari dengan pentingnya sehat, pentingnya bisa menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menerapkan disiplin protocol pencegahan Covid 19. Sehingga diharapkan dengan adanya Gemar Wedang Rempah ini masyarakat Asemrowo juga bisa memberikan pembelajaran kepada warga lain di Kota Surabaya lainnya. [fen]

LEGISLATIF KPUD Ajukan Tambahan Dana Rp7,2 M Kamis Pon, 11 Juni 2020

Halaman 3

Penuhi Kebutuhan APD, Pemkab Hanya Sanggup Rp2 M Situbondo, Bhirawa Pemkab Situbondo bersama jajaran KPUD dan Bawaslu Situbondo menggelar rakor membahas persiapan tahapan pelaksanaan pilkada 9 Desember tahun 2020.

Dalam rakor yang dihelat di lantai II IR Pemkab Situbondo, hadir diantaranya Bupati Dadang Wigiarto, Wabup Yoyok Mulyadi, Sekda Syaifullah dan Kepala Bakesbangpol Edi Wiyono serta Kepala BPPKAD Kabupaten Situbondo Hariyadi Tejo Laksono.

Dalam rakor tersebut Marwoto, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Situbondo mengaku membutuhkan tambahan dana sebesar Rp 7,2 miliar. Besaran dana tersebut, ujar Marwoto, dianggarkan untuk pengadaan alat pelindung diri (APD) bagi penyelenggara pilkada 2020, terutama yang bertugas di lapangan.

“Setelah melakukan restrukturisasi anggaran pilkada 2020, dite-

sawawi/bhirawa

Bupati Situbondo Dadang Wigiarto bersama Wabup Yoyok Mulyadi memimpin rakor bersama jajaran KPUD dan Bawaslu Situbondo membahas penambahan anggaran untuk APD penyelenggara pilkada 2020.

mukan efisiensi anggaran senilai Rp 980 juta dari total anggaran pilkada sebanyak Rp 32 miliar. Anggaran tersebut bisa dialokasikan untuk pengadaan APD,” tutur Marwoto.

KILAS DEWAN

Vincensius Awey Berpeluang Dampingi Machfud Arifin Surabaya, Bhirawa Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD Partai Nasdem Surabaya—Imam Syafi’i mengatakan, Vincensius Awey punya peluang besar diusulkan DPD Partai Nasdem Surabaya sebagai Cawawali pendamping Machfud Arifin (MA).

“Secara kelembagaan Partai Nasdem belum resmi menyodorkan nama, tapi melihat dinamika dibawah kakak Vincensius Awey berpeluang besar karena punya modal sosial. Beliau pernah menjadi anggota DPRD Surabaya yang bukan kaleng-kaleng tapi kritis membela masyarakat,” jelasnya Rabu (10/6).

Imam menyadari kalau Partai Nasdem tidak dominan di koalisi partai pengusung MA cawali Surabaya, karena hanya punya 3 kursi di legislatif.

“Tapi kita punya cawawali yang punya elektabilitas tinggi yang bisa jadi akan diterima oleh koalisi partai nantinya. Karena kita kan sama-sama ingin memenangkan Pak MA,” ungkapnya.

Politisi yang menjadi anggota DPRD Surabaya ini kembali menjelaskan, kalau sosok cawawali akan dipilih langsung oleh MA. Sedangkan partai-partai yang tergabung dalam koalisi pengusung akan menyodorkan figur.

“Siapapun boleh mencalonkan dan dicalonkan.

Yang penting menurut Pak MA cawawali itu nantinya mampu mendukung elektabilitas dan tidak nyrimpeti” terang Imam.

Dilanjutkannya Pilkada Surabaya di masa pandemi, disambut baik Partai Nasdem.

“Kita siap memenangkan Pak MA. Partai koalisi sudah sepakat untuk turun sampai ditingkat RT/RW dengan disiplin protokol kesehatan” urainya.

Menurut Imam koalisi partai sudah sepakat membentuk koordinator di tingkat Kelurahan sampai tingkat RT dan RW. [dre]

Sementara itu pemerintah daerah, tutur Marwoto hanya menyanggupi anggaran dana sebesar Rp 2 miliar.

Sehingga untuk kekurangannya, terang Marwoto lagi, lembaganya

harus melaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar dibantu menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pusat.

“Kami bersama-sama akan melaporkan kepada Kemendagri RI terkait kekurangan anggaran pilkada Situbondo. Tujuannya agar Situbondo dibantu dengan meng-

gunakan dana dari pusat,” terang Marwoto. Lebih jauh Marwoto menegaskan, sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), pemerintah setempat mengalokasikan sebesar Rp 32 miliar untuk biaya pilkada yang semula digelar pada 9 September 2020. Namun Karena ada pandemi COVID-19, kupas Marwoto, akhirnya pelaksanaan pilkada diundur pada 9 Desember 2020. “Mengingat pilkada dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19, maka anggaran sebesar Rp 32 miliar itu belum mencukupi. Kami mengajukan tambahan dana sebesar Rp 7,2 miliar untuk memenuhi kelengkapan APD,” jelas Marwoto.

Terpisah, Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo, Murtapik justru mengaku cukup, setelah melakukan restrukturisasi anggaran senilai Rp 13 miliar dalam penggunaan pengawasan. Lopa, sapaan akrab Murtapik menuturkan, Bawaslu Kabupaten Situbondo sampai saat ini masih belum menghitung kebutuhan APD untuk seluruh pengawas mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga tingkat desa. “Kami masih menunggu petunjuk Bawaslu Jatim, terkait standarisasi APD yang diharus digunakan dalam pengawasan pilkada 9 Desember 2020 mendatang,” jelas Lopa. [awi]

Neng Ufa Bantu Sembako Kampung Tangguh Desa Padasan Bondowoso, Bhirawa Sebagai wujud dukungan dan peran serta masyarakat dalam menghadapi pandemi virus corona atau Covid-19 ini. Anggota DPRD Bondowoso dari dapil III, Siti Masyarafatul Manna Wasalwa, S.HI, M.Pd melakukan bakti sosial dengan memberikan bantuan kepada Kampung Tangguh Desa Padasan, Kecamatan Pujer, Rabu (10/6).

Kunjungan Anggota DPRD Bondowoso Fraksi PPP itu disambut oleh Kepala Desa beserta perangkatnya.

Dan dilakukan penyerahan bantuan yang diberikan langsung kepada Kepala Desa Padasan, Bahrawi.

Adapun bantuan itu berupa, makanan balita dan ibu hamil. Serta baju rompi untuk relawan, juga sembako berupa beras dan mie instan untuk dimanfaatkan oleh Lumbung Pangan Kampung Tangguh Desa Padasan tersebut.

ihsan kholil/bhirawa

Anggota DPRD Bondowoso Fraksi PPP, Siti Masyarafatul Manna Wasalwa saat memberikan bantuan bahan sembako pada Kepala Desa Padasan.

“Dengan segala kekuatan, kami akan terus mengapresiasi dan mendukung langkah masyarakat yang sarat akan nilai gotong royong.

Hanya ini yang bisa kita lakukan sebagai bentuk perjuangan kemanusiaan,”ungkap putri Bupati Bondowoso itu.

Menurut perempuan yang akrab disapa Neng Ufa itu, bahwa Lumbung pangan merupakan salah satu bagian dari Kampung Tangguh yang didirikan. Dimana melalui kampung tangguh ini dapat mempercepat proses bencana pandemi Covid-19 ini cepat berakhir, dan warga pun kembali dapat beraktifitas dengan normal.

Dalam kesempatan itu, Neng Ufa pun mengajak kepada masyarakat, agar mengikuti anjuran pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam antisipasi penyebaran Covid-19.

“Kita ajak masyarakat untuk hidup disiplin dan menghidupkan kembali semangat gotong royong. Serta membiasakan diri dengan protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah, selalu menggunakan masker, sering cuci tangan, menjaga jarak dan penerapan pola hidup sehat lainnya,” Imbau Politisi PPP itu. [san]

DPRD Jatim Gagas Perda Satu Data Temukan Banyak Endapan Dana di OPD

DPRD Jatim, Bhirawa DPRD Jawa Timur mengusulkan pembentukan Perda satu data. Perda ini akan menjadi acuan pemerintah untuk mempermudah integrasi program antar perangkat daerah.

Hal ini disampaikan Anggota DPRD Jawa Timur, Ahmad Firdaus Fibrianto, Rabu (10/ 6). Ia mencontohkan masalah endapan anggaran Dinas Kesehatan Pemrov Jatim yang mencapai Rp213 miliar.

Anggaran untuk bantuan masyarakat miskin ini tidak terserap akibat tak tersedianya data penerima.

“Kami menyimak temuan Komisi E terkait dana nganggur di Dinas Kesehatan selama sekian tahun.

Ternyata, hal ini disebabkan Dinas Sosial tidak memberikan data,” kata Firdaus.

Pun demikian pula dengan penanganan Covid-19. Mengutip hasil hearing, ada beberapa OPD yang tidak bisa menjelaskan rincian program gugus tugas penanganan Covid-19.

Akibatnya, ada beberapa program tidak tersampaikan ke masyarakat.

“Hal ini menimbulkan pertanyaan, ‘bagaimana kordinasi antara OPD dengan gugus? Lantas bagaimana pula sinkronisasi data antara OPD hingga timbul persoalan di atas?’,” sindir Firdaus yang juga politisi Gerindra ini.

Belum lagi dengan penyaluran bantuan yang mengalami keruwetan akibat perbedaan data antara pusat dan daerah. “Yang mana, data pusat dan daerah banyak yang berbeda sehingga menimbulkan banyak perselisihan.

Hasilnya, dalam sinkronisasi data antar OPD, Pemprov juga keteteran,” terang Anggota Komisi A DPRD Jatim ini. Padahal, Jawa Timur sebenarnya memiliki acuan dasar hukum dalam pengelolaan data, yakni Pergub No. 68/2018 tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur. Pun demikian pula dengan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa yang juga mendengungkan program Big Data. [geh]

Komisi A Minta PT Adhi Karya Setop Proyek UINSA Surabaya, Bhirawa Komisi A DPRD Surabaya bidang Hukum dan Pemerintahan, meminta kepada PT. Adhi Karya selaku kontraktor pelaksana untuk tidak melanjutkan proyek pembangunan UINSA II di wilayah Gununganyar Surabaya.

Pernyataan ini disampaikan Pertiwi Ayu Krishna Ketua Komisi A DPRD Surabaya, saat memimpin rapat dengar pendapat (Hearing) dengan beberapa pihak terkait, diantaranya Dinas PRKP dan CKTR, Dinas Pengelolaan Bangunan, Dinas PU Bina Marga dan Pematusan, Dinas Lingkungan Hidup, Bagian Hukum, UINSA, LPMK, dan PT Adhi Karya.

“Kita akan menngecek perizinannya terlebih dahulu, karena kemarin saya sudah minta foto copy perijinan secara keseluruh ke PT Adhi Karya terkait pembangunan yang ada disana (UINSA),” ujar Ayu saat membuka hearing. Rabu (10/6)

Ayu menegaskan, bahwa aktifitas proyek pembangunan Kampus UINSA yang dilaksanakan oleh PT.Adhi Karya selaku kontraktor pelaksanan menjadi penyebab jebolnya pipa induk milik PDAM Surabaya.

“Jangan lantas menjadi beban PDAM,” tegas Ayu Penasehat Fraksi Golkar DPRD Surabaya ini mengatakan, jika pihaknya sebagai wakil rakyat tidak akan membela yang salah. Karena masyarakat sekitar proyek telah membuktikan insiden jebolnya pipa induk dan harus menanggung akibatnya.

Oleh karenanya, Ayu meminta penjelasan dari perwakilan PT.Adhi Karya sebelum memberikan kesempatan kepada pihak lain, agar persoalannya menjadi jelas dan dapat dipantau oleh masyarakat.

Terutama soal perijinannya. [dre]

Komisi E DPRD Jatim Tinjau Realisasi Bansos di Kota Malang alimun hakim/bhirawa

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur Drs H.Mohammad Yamin Awie, SH, MH saat di lokasi Klinik PKU Karangasem menyalurkan Alat Pelindung Diri untuk penanganan Covid-19 di Paciran,Lamongan.

PTA Jatim Ajak Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan Salurkan Bantuan Ratusan APD di Zona Merah Lamongan

Budaya gotong royong terus dipompa dan semakin meningkat dalam hal penanganan pandemi Covid - 19. Tak terkecuali Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur yang turut andil dalam penanganan Covid -19.

Sebagai satuan dibawah Mahkamah Agung RI,PTA Jawa Timur menyalurkan Alat Pelindung Medis (APD) ke Klinik PKU Karangasem, Paciran, Lamongan.

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jatim Drs. H.Mohammad Yamin Awie,S.H, M.H. di dampingi Sekretarisnya H.Agus Widyo Susanto,S.H.,M.H. saat menyalurkan datang secara langsung bersama ratusan paket APD dan di terima oleh Kepala Klinik Abdul Latif.

“Tentu ini adalah wujud Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jatim dalam upaya mendukung tenaga medis dan masyarakat dalam penanganan pandemi Covid-19,” ujar H.Agus Widyo usai menyalurkan ratusan paket APD, Rabu(10/6).

Ia menjelaskan, Total sebanyak 300 paket dan ini dari keluarga besar Mahkamah Agung untuk Jawa Timur.

“Mudah - mudahan pandemi ini segera berlalu dan kita selalu di berikan kesehatan,” jelasnya.

Di tambahkanya, Lamongan menjadi kota pertama dalam hal penyaluran program menyentuh masyarakat. Sebab daerah pantura Kecamatan Paciran ini termasuk zona merah, maka dari itu kita utamakan disini,”imbuhnya.

Dalam sudut pandang pimpinan PTA Jatim ini menyebutkan jika pandemi global harus di hadapi bersama - sama dengan memperkuat budaya yang sudah mengakar di masyrakat Indonesia.

“Ya,Kita harus saling gotong royong dan mentaati aturan yang sudah di tetapkan oleh pemerintah yang saat ini mengarah pada new normal.Namun masyarakat harus tetap jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Walaupun di beberapa wilayah Jatim sudah ada

pelonggaran PSBB tetapi kita harus tetap menjaga kesehatan,” terang Ketua Pengadilan Agama Jawa Timur tersebut.

Sementara itu Ketua Pengadilan Agama Lamongan Drs H Mubarok, M.H bersyukur, Kota Lamongan menjadi sasaran pertama oleh PTA Surabaya dalam hal penyaluran APD untuk tenaga medis. “Saya bersyukur, di tengah kasus Covid - 19 di Lamongan yang masih naik angkanya,Kita mampu hadir dengan jajaran stake holder kami. Saya kira ini sesuatu yang tepat yaitu dengan menyalurkan APD yang digunakan tenaga medis dalam hal penanganan,” ungkapnya.

Pihak Klinik PKU Karangasem melalui Kepalanya dR. Abdul Latif mengucapkan terimakasih atas kepedulian para petinggi Pengadilan Agama di daerah,provinsi dan pusat.

“Terimakasih atas kepedulian para petinggi PA,pemberian APD ini menjadi hal yang sangat urgent dalam penanganan Covid-19 dan menjadi kebutuhan dasar para medis,” tuturnya. [aha.adv]

Malang, Bhirawa Realisasi penerimaan bantuan sosial (bansos) dampak Covid 19, yang dilakukan Pemkot Malang, mendapat perhatian sejumlah Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur.

Tiga orang anggota Komisi E DPRD Jatim yang berasal dari Dapil Malang Raya, meninjau secara langsung realisasi bantuan yang dilakukan oleh Pemkot Malang, mereka adalah Dr. Sri Untari MAP, (PDIP) Hikmah Bafaqih (PKB) dan Jajuk Rendra Krisna (Nasdem).

Para anggota dewan itu, diterima langsung oleh Wali Kota Malang, Sutiaji dan Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko,di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Malang di Jalan Kiageng Gribik Kedungkandang, Kota Malang, Rabu (10/6) kemarin.

m taufiq/bhirawa

Tiga anggota Komisi E DPRD Jatim saat berada di Kota Malang, Rabu 10/6 kemarin.

Anggota Komisi E DPRD Jatim mendengar paparan langsung dari Wali Kota Malang, Sutiaji, Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko dan Kepala DP3AP2KB Penni Indriyani.

Pemaparan itu terkait dengan penyaluran bantuan sosial di

Kota Malang kepada warga penerima bantuan Dampak pandemi Covid-19.

“Realisasi dana Bansos di Kota Malang ini sudah terlihat cukup baik. Apalagi penyaluran sudah telah dilakukan kepada warga penerima,”ujar Sri Untari. [mut]

OPINI

Kamis Pon, 11 Juni 2020

TAJUK

“New Normal” Kependidikan DI seluruh dunia sedang gencar disosialisasikan “new normal,” sebagai pola hidup baru berbasis kesehatan lingkungan. Sekaligus sebagai relaksasi terhadap konsep lockdown (dan Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang terasa mencekam. Secara ke-ekonomi-an juga sangat merugikan seluruh lapisan masyarakat (dan pemerintahan). Tetapi konsep protokol “new normal,” memerlukan peng-khusus-an pada bidang pendidikan (umum dan ke-pesantren-an).

Tiada yang lebih memberatkan pemikiran, melebihi perawatan anak yang sakit. Sehingga setiap keluarga melindungi anak-anak. Termasuk anak-anak yang mulai memasuki jenjang pendidikan. Mulai tingkat PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), SD (Sekolah Dasar) hingga kelas X (mulai masuk SLTA). Kalangan Kependidikan, dan IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia), sepakat memperpanjang periode belajar di rumah. Sampai benar-benar telah ditemukan cara efektif penanggulangan pandemi virus corona.

Seluruh peserta didik di Indonesia telah melaksanakan proses “belajar di rumah” selama 12 pekan. Bahkan ujian nasional (Unas) jenjang SMA, MA, dan SMK, ditiadakan. Begitu pula Unas SMP (dan Madrasah Tsanawiyah) ditiadakan. Evaluasi belajar tahap akhir, kembali menjadi domain sekolah. Kelulusan ditentukan oleh sekolah, berdasar rapor selama 6 semester.

Surat Keterangan Kelulusan (SKK) sekaligus menjadi syarat utama mendaftar pada jenjang pendidikan lebih tinggi.

Pendaftaran peserta Didik Baru (PPDB) telah dimulai. Termasuk sekolah yang berada di dalam pondok pesantren. Bahkan pendidikan khusus di pesantren (antaralain penghafalan AlQuran), sebagian sudah ditutup (memenuhi jumlah kuota santri baru). Tetapi sekolah umum, SMA, MA, dan SMK di pesantren, juga baru memulai PPDB. Seluruh pesantren telah melaksanakan protokol PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).

Seluruh pesantren juga siaga melaksanakan “new normal,” dengan pembatasan penghuni pada setiap kamar.

Biasanya, kamar besar ukuran 72 meter persegi, diisi 24 santri (dengan tempat tidur susun). Saat ini dikurangi separuhnya. Begitu pula ruang belajar dikurangi kapasitas-nya hingga 50%. Sehingga banyak santri, dan calon santri baru harus menjalani “daftar tunggu” penyelesaian pembangunan gedung baru (ruang belajar dan asrama).

Pemerintah (dan pemerintah daerah) seyogianya merespons kegiatan pembangunan di pesantren. Karena cukup banyak sekolah negeri (SD, Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah, SMA, dan SMK) di dalam kawasan pesantren. Biasanya, pihak pesantren memperoleh kemudahan kredit perbankan untuk biaya pembangunan gedung. Realitanya, pembangunan gedung di pesantren bagai tak mengenal henti.

Kebutuhan yang sama juga wajib ditanggung oleh Pemerintah Daerah (Propinsi serta Kabupaten dan Kota). Sistem zonasi PPDB tahun lalu, menunjukkan realita kekurangan rombongan belajar (kelas) di tingkat SMP, dan SLTA. Realitanya pula, setiap kelas selama ini di-isi 40 peserta didik. Pada protokol “new normal,” kapasitas ruang kelas tidak memenuhi standar normal. Sehingga setiap kelas wajib dikurangi kapasitasnya, menjadi separuhnya (20 peserta didik).

Diperlukan kepedulian pemerintah daerah pada urusan pendidikan. Antara lain melalui penambahan anggaran sektor pendidikan, seperti diamanatkan konstitusi. UUD pada pasal 31 ayat (4), menyatakan, “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.”

Ironisnya, saat ini masih banyak Pemda belum mem-pagu anggaran pendidikan sebesar 20% dari total APBD. Tetapi dinyatakan telah 20% (dengan perhitungan yang menyimpang).

Patut disadari, bahwa indeks pendidikan (lama sekolah) masyarakat akan sangat berpengaruh pada kemajuan daerah.

Termasuk menentukan daya saing daerah. Seyogianya, pemerintah daerah mematuhi konstitusi. Agar bisa membangun sekolah baru, atau setidak ruang kelas baru, menyesuaikan standar “new normal.” [*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

New Normal dan Kesejahteraan Petani SAAT ini kondisi keberlangsungan menuju kehidupan norma baru (new normal), yang dicanangkan pemerintah Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19, masih menjadi perhatian khalayak publik. Termasuk tanpa kecuali para petani tanah air. Semua itu terjadi, sebab bagaimanapun juga dampak pandemi masih dirasakan masyarakat termasuk para petani.

Faktor yang mempengaruhi petani selama pandemi, bisa terasakan dari harga produk pertanian yang mengalami tekanan diakibatkan panen raya musim tanam pertama. Semua itu terjadi sebagai akibat dari PSBB yang telah menurunkan daya beli masyarakat. Semua itu seiring dengan melemahnya sektor ekonomi yang terkait dengan sektor pertanian seperti Horeka dan perkantoran. Kondisi tersebut menyebabkan deflasi kelompok bahan makanan dimana jumlah bahan pangan di lapangan banyak namun permintaan berkurang berakibat langsung dengan pendapatan petani.

Merujuk dari republika.co.id (7/6), di tengah digelorakannya new normal kali ini, pemerintah melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI) memberikan bantuan benih, alat mesin pertanian, asuransi pertanian dan pendampingan agar percepatan tanam sukses dan memberikan hasil yang tinggi. Melalui target luas tanam 2020 sebesar 11,66 juta ha yang berpotensi menghasilkan 33,6 juta ton beras. Sementara stok beras akhir Juni 2020 diperkirakan masih mencapai 6,84 juta ton. Lebih lanjut, potensi panen padi Mei 2020 mencapai 1,25 juta ha dengan hasil beras sebesar 3,43 juta ton. Sedangkan potensi panen padi Juni 2020 mencapai 0,74 juta ha, yang dapat menghasilkan beras sebesar 1,94 juta ton.

Melalui target data dan upaya pemerintah dalam bidang pertanian tersebut kiranya patut kita apresiasi bersama. Besar harapan melalui kebijakan new normal yang ditandai dengan dimulainya dengan berbagai aktifitas hotel, restoran, katering (Horeka) dan perkantoran denyut kehidupan petani melalui berbagai aktifitasnya bisa mengangkat tingkat kesejahteraan para petani Indonesia.

Gumoyo Mumpuni Ningsih Pengajar Universitas Muhammadiyah Malang

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

Halaman 4

Memperkuat Kelembagaan Inspektorat Daerah tersebut dapat menekan praktek-praktek moral hazard dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Secara spesifik, Raperda perubahan ketiga ini khusus terkait dengan perubahan struktur kelembagaan Organsiasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdapat dalam Perda No. 11 tahun 2016 70 persen dari total kepala Oleh : tentang Pembentukan Dan dan wakil kepala daerah Umar Sholahudin Susunan Perangkat Daerah diseret ke meja hijau.

Provisi Jawa Timur, yakni Anehnya, data statistik struktur kelembagaan insitu tidak membuat efek pektorat. Perubahan ketiga tersebt dilakujera pejabat-pejabat lain.

Sementara itu, berdasarkan catatan kan untuk menyesuaikan dengan Peraturan KPK, tindak pidana korupsi berdasarkan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang instansi (2004-2019), di antaranya DPR Perubahan Atas Peraturan Pemerintah dan DPRD sebanyak 70 kasus korupsi, Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Kementrian/lembaga sebanyak 347 ka- Daerah. Dengan ketentuan ini memberi sus, BUMN/BUMD sebanyak 61 kasus, konsekwensi pada perubahan struktur komisi sebagai 20 kasus, pemerintah kelembagaan OPD Inspektorat daerah provinsi sebanyak 128 kasus, dan Pem- Provinsi Jawa Timur. Setidaknya ada kab/Pemkot sebanyak 324 kasus korupsi. tiga kewenangan baru yang akan dimiliki Sementara itu, selama 2004-2019. Dari inspektorat daerah, yakni melaksanakan data ini, terlihat bahwa lembaga eksekutif koordinasi dalam pencegahan tindak piyang paling banyak terkena kasus korupsi, dana korupsi, melaksanakan pengawasan diikuti legslatif, dan yudikatif. Sementara pelaksanaan program reformasi birokrasi itu, berdasarkan profesi/ jabatan, dalam di lingkungan Pemerintah Provinsi, dan catatan KPK kembali jabatan eksekutif melaksanakan pengawasan penyelengmenjadi juaranya, yakni sebanyak 369 garaan Pemerintah Daerah Kabupaten/ pejabat, legislatif 255 pejabat, dan yudikatif Kota di Provinsi Jawa Timur. sebanyak 52 pejabat. Mengapa pajabat dan lembaga eksekutif yang paling banyak Kendala Struktural dan Kultural Berbagai kasus tindak pidana korupsi terkena kasus korupsi? Ini tak lepas dari dua hal, yakni besarnya kekuasaan politik angga- yang terjadi di lingkungan birokrasi peran yang dimiliki dan juga uang rakyat (baca: merintah daerah, baik provinsi maupun APBD) hampir 90% dikelola oleh pihak kab/kota di Indonesia, salah satunya tak eksekutif. Karena itu wajar jika data KPK lepas dari lemahnya fungsi pengawasan menunjukkan pejabat dan instansi yang (internal) yang dijalankan Inspektorat paling banyak terkena kasus korypsi adalah daerah. Inspektorat daerah dinilai tidak pejabat dan lembaga eksekutif. Kondisi ini berfungsi sebagaimana mestinya. Baik diperparah lagi ketika fungsi pengawsan fungsi pencegahan maupun penindakan DPRD juga tidak optimal, bahkan bagian tidak berjalan dengan baik dan optimal.

Ketidakefektifan Inspektorat Daerah ini dari masalah (baca: korupsi).

Atas data dan fakta di atas, penguatan cukup beralasan karena memang secara kelembagaan inspektorat daerah (baca: struktural posisi Inspektorat daerah itu pengawas internal) menjadi keniscayaan sendiri adalah bagian dari pemerintah dan kebutuhan daerah dalam memban- atau eksekutif. Bahkan dia adalah gun birokrasi daerah bersih dan bebas bawahannya kepala daerah (gubernur, KKN, baik di tingkat provinsi maupun bupati/walikota). Dalam konteks ini, kabupaten/kota. Setidaknya dengan pen- akan ada kendala serius ketika fungsi guatan kelembagan inspektorat dalam pengawasan internal akan dijalankan, bentuk penambahan kewenangan fungsi apalagi yang akan diawasi adalah atasan-

nya atau koleganya sendiri yang setara.

Dalam kondisi demikian, Inspektorat daerah dipastikan akan merasa ewuh pakewuh atau segan dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya sebagai lembaga pengawas. Kendala-kendala struktural dan kultural inilah yang harus dihilangkan sehingga inspektorat daerah dapat bekerja secara profesional dan proporsional.

Penambahan kewenangan fungsi pengawasan di tubuh Inspektorat menjadi sangat penting. Selain akan membantu dalam meningkatkan profesionalitas dan produktivitas kerja pengawasan internal, juga dapat mencegah munculnya moral hazard atau tindak pidana korupsi di lingkungan birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kewenangan fungsi baru ini diharapkan dapat dijadikan sebagai early warning system yang efektif. Dengan adanya penambahan organ dan kewenangan inspektorat dalam fungsi pengawasan melekat, khususnya pada aspek pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi, dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diharapkan mampu membangun ekosistem birokrasi yang lebih transparan dan akuntabel, memperbaiki dan memperkokoh zona integritas di lingkungan birokrasi pemerintah provinsi dan kab/kota.

Satu persoalan penting yang harus dijawab oleh gubernur terkait dengan penambahan kewenangan fungsi inspektorat ini adalah, bagaimana memastikan penambahan fungsi baru dan fungsi-fungsi yang sudah ada (lama) dari inspektorat ini dapat berjalan dengan baik? Bagaimana komitmen dan kebijakan dari gubernur untuk memastikan kelembagaan Inspektorat daerah berjalan dengan baik dan produktif? Dan bagaimana pemerintah provinsi mereduksi kendala-kendala yang sifatnya struktural dan kultural yang mungkin dihadapi oleh inspektorat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawas internal di lingungan birokrasi pemerintah Provinsi Jawa Timur?

sesungguhnya pada dasar terian Komunikasi dan hukum tersebut dalam Informatika (Kominfo), menanggapi kasus cyberpada tahun 2017 saja bullying khususnya body terdapat 800.000 situs shaming. Selain pernyataan yang mengandung hoax, akan hadirnya dasar huhate speech, dan kontenkum tersebut, pelaporan konten negatif. Bahkan terhadap penghinaan citra karena banyaknya ucapan tubuh ini sejatinya masih body shaming oleh pengtergolong minim di Indoguna media sosial saat ini, nesia sehingga terkadang, tentunya tak asing lagi Oleh : tidak menjadi sebuah kabahwa diberlakukannya Moh. Rifli Mubarak tegori ‘pencemaran nama dasar hukum bagi orang baik’ yang benar-benar yang melakukan body berbahaya di kalangan shaming dan dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat 3 Juncto Pasal 45 masyarakat pada umumnya. Kemudian, ayat 3 UU ITE (Informasi dan Transaksi jika mengkritisi dasar-dasar hukum diatas, Elektronik) sebagaimana yang telah sebenarnya tidak ada pernyataan yang diubah dalam UU No. 19 tahun 2016. secara eksplisit dan tegas bahwa pencePada pasal ini menyebutkan bahwa, maran nama baik yang dimaksud berupa “Setiap orang dengan sengaja dan body shaming secara spesifik sehingga tanpa hak mendistribusikan dan/atau masih dapat diartikan secara umum dan mentransmisikan dan/atau membuat terkadang memiliki interpretasi yang muldapat diaksesnya Informasi Elektronik titafsir. Oleh karenanya, terdapat banyak dan/atau Dokumen Elektronik yang artikel hukum dengan kutipan bahwa memiliki muatan penghinaan dan/atau pasal dalam UU ITE ini disebut ‘pasal pencemaran nama baik dapat dipidana karet’ karena interpretasi yang dimaksud paling lama 4 (empat) tahun dan/atau dalam substansi pasal ini masih cenderung denda paling banyak Rp 750 juta.”. bermakna ganda.

Kemudian jika ditilik lebih jauh, Bahkan, hadirnya pasal ini juga dinilai ketentuan ini masuk pada delik aduan menjadi pengekang kebebasan berekyang mengacu pada perbuatan pencespresi seseorang di media sosial yang pada maran nama baik dan/atau fitnah yang dasarnya, body shaming juga tergantung diatur dalam KUHP dan sejalan dengan dari respons setiap individu apakah alur kebijakan hukum pidana atau disebut mereka merasa dilecehkan secara tulisan dengan penal policy yang tak terpisahkan ataupun tidak. Maka ada kesulitan yang dari kebijakan penanggulangan kejahatan lahir dalam problematika ini begitupun atau disebut criminal policy. Hal ini juga dalam ranah hukum yang menanggapi menjadi dasar hukum yang sejalan dengan persoalan ini secara komprehensif.

Pasal 315 KUHP sebagai pasal penghinaan Dari penjabaran diatas, perlunya ringan yang tentunya berkaitan erat dengaris-garis batasan yang lebih spesifik gan penghinaan terhadap citra tubuh yang dan para penegak hukum harus bersikap berbunyi, “Tiap-tiap penghinaan dengan sebijak mungkin dalam melihat kasus sengaja yang tidak bersifat pencemaran serupa dengan menjunjung tinggi asas atau pencemaran tertulis yang dilakukan keadilan dan kemanusiaan yang bersiterhadap seseorang, baik di muka umum fat universal dan berusaha untuk tidak dengan lisan atau tulisan, maupun di muka memutuskan keputusan-keputusan orang itu sendiri dengan lisan atau perbuapengadilan yang bisa saja berakhir distan, atau dengan surat yang dikirimkan kriminatif. Begitupun dalam penentuan atau diterimakan kepadanya, diancam kejahatan body shaming, sebenarnya karena penghinaan ringan dengan pidana dapat dipidana apabila telah memenuhi penjara paling lama empat bulan dua persyaratan atau kualifikasi kejahatan minggu atau pidana denda paling banyak yang telah hadir sebelumnya. Dalam empat ribu lima ratus rupiah.”. arti, sesuai dengan prinsip dasar pemiNamun, dibalik adanya beragam dasar danaan yaitu ultimum remedium atau hukum tersebut, terdapat pro dan kontra upaya hukum terakhir, maka ada peneterkait eksistensi mengenai implementasi gasan bahwa jika ada kasus serupa yang

diadukan ke meja pengadilan, penegak hukum harus bisa melihat dan menilik kasus ini secara kontekstual dan apakah layak untuk diberikan hukuman pada pelaku yang bersangkutan.

Kemudian ada dilema lainnya bahwa pada dasarnya, tidak semua orang memiliki pandangan yang sama terkait ‘kerasnya’ body shaming ini.

Jika dikaitkan dengan sensitivitas pribadi yang berbeda-beda, maka body shaming dinilai hanya sebagai perbuatan mencela yang telah dianggap lumrah oleh masyarakat seharihari seperti halnya kita mengatakan “bodoh”, “tolol”, dan perkataan sejenis yang memang terdengar kasar namun terkadang hanya ditangkap sebagai gurauan semata dan tidak secara kritis menjadi sebuah perbuatan yang dimaksudkan untuk dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Oleh karena itu, mencela bukan kategori tindak pidana dan sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 dan 311 KUHP yang menjadi rujukan pasal 27 ayat (3) UU ITE terkait pencemaran nama baik. Sehingga dapat diketahui bersama bahwa body shaming yang dimaksud juga belum bisa memenuhi kriteria secara total terhadap kategori pencemaran nama baik yang dimaksud dalam pasal tersebut.

Ada sedikit dilema dan hal-hal yang perlu dikritisi baik dari body shaming itu sendiri maupun respons para legislator untuk bisa menyusun perundangundangan yang lebih jelas dan sesuai dengan kondisi perkembangan zaman dan urgensi yang terjadi saat ini.

Tujuan fundamental saya dalam opini ini selain mengkritisi eksistensi hukum dan penal policy mengenai body shaming, diharapkan bisa membentuk kesadaran internal untuk bisa saling menyebarkan virus positif dan bijak dalam berjejaring dan menggunakan fitur media sosial karena dari hal kecil itulah, proses perundungan di media sosial dapat diminimalisir karena atas kehendak dari setiap masingmasing individu untuk bisa mengontrol tindakan yang ia atau mereka lakukan kedepannya.

Saat ini, pemerintah provinsi bersama DPRD Jawa Timur sedang membahas Rancangan Perda Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Salah satu hal penting dalam Raperda perubahan ketiga tersebut adalah ikhtiar dari pemerintah pusat untuk memperkuat lembaga pengawas internal daerah atau inspektorat daerah

I

khtiar ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dengan substansi (salah satunya) perubahan kelembagaan Inspektorat.

Berdaaarkan Ketentuan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2019 memberikan penambahan kewenangan fungsi dari Inspektorat daerah yakni pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi, serta ketentuan Pasal 11A memberikan kewenangan pada Inspektorat Provinsi untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai salah satu pelaksanaan tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Memperkuat Kelembagaan Inspektorat Daerah Berdasarkan data Kemendagri, dari tahun 2004-2017 terdapat 392 kepala daerah yang tersangkut kasus hukum.

Dari jumlah itu, 313 kepala daerah tersangkut kasus korupsi. Angka ini akan terus meningkat menyusul hasil tangkapan baru dari KPK dalam satu tahun terakhir. Dengan kata lain, aktor utama pelaku korupsi di daerah, yaitu para elit daerah yang memegang kekuasaan, baik itu di lembaga birokrasi pemerintahan daerah maupun DPRD. Terakhir adalah Walikota Meda Dzulmi Eldin yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK, karena kasus jual beli jabatan. Dalam daftar KPK, Eldin (kepala daerah) ini menjadi pasien KPK yang ke 120. Sejak penerapan otonomi daerah, sekitar

J

Dosen Sosiologi Hukum FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Dilema UU Informasi dan Transaksi Elektronik

ika menilik pada pandangan Antony Mayfield (2008), media sosial adalah tentang menjadi manusia. Maka dari hal ini, media sosial bisa menjadi wujud personifikasi yang sangat luas. Terlebih lagi, ada enam jenis media sosial yang banyak digunakan oleh netizen dalam berinteraksi di dunia maya (Andres M. Kaplan dan Michael Haenlein, 2010) satu diantaranya tidak asing lagi yaitu Social Networking Sites yang terdiri dari Facebook, Twitter, Instagram, dan masih banyak lagi yang mengandung konten publikasi diri berupa foto, tulisan, dan semacamnya. Ironis, fiturfitur tersebut dapat menjadi tempat lahirnya ujaran kebencian dan bersifat potensial untuk bisa melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik pada aktivitas di dalamnya.

Seperti munculnya eksistensi hate speech dan hoaks yang bertebaran di media sosial adalah contoh konkritnya.

Latar belakang pengguna media sosial yang heterogen membuat komentar dan postingan yang muncul dari setiap individu semakin berwarna. Indonesia saat ini semakin darurat cyberbullying.

Ini menjadi urgensi dan kekhawatiran bagi kita selaku pengguna media sosial untuk bersama-sama melakukan langkah persuasif antar sesama untuk bisa menggunakan media sosial dengan bijak.

Terkait cyberbullying dan body shaming, pendiri PurpleCode, Dyhta Caturani, menyebut perempuan lebih rentan mengalami perundungan di media sosial. Mereka lebih kerap dan berpotensi untuk mendapatkan distraksi dan ucapan ofensif terkait atribut seksual atau referensi lain yang bertujuan untuk menghina atau menjatuhkan.

Dalam dunia psikologi juga mengatakan bahwa fenomena ini disebut sebagai Trolling Effect. Efek ini terjadi dalam media online dan disebabkan oleh beberapa faktor seperti anonimitas, minimnya otoritas, dan tidak bertemunya antar individu melahirkan budaya kebencian. Dalam hal inilah, ragam kebencian yang melahirkan cyberbullying dan body shaming merajalela dalam ruang media sosial kita tanpa mengenal batasan apapun yang melahirkan kebebasan dengan konotasi negatif.

Berdasarkan data dari Kemen-

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

PEMIMPIN UMUM/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI : Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN, Zainal Ibad REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah Fotografer: Trie Diana Indahwati Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

PELAYANAN PUBLIK

Kamis Pon, 11 Juni 2020

Halaman 5

Upaya Pemkot Surabaya Membuahkan Hasil

Sebanyak 923 Pasien Covid-19 Sembuh Surabaya, Bhirawa Kabar baik terus menghampiri Kota Surabaya. Sebab, kesembuhan pasien Covid-19 terus bertambah dari hari ke hari. Pasien yang resmi dinyatakan sembuh pada Selasa (9/6), sebanyak 56 pasien. Alhasil, total angka kesembuhan Covid-19 di Kota Surabaya mencapai 923 pasien atau 26,84 persen.

Angka kesembuhan ini menjadi bukti bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 telah membuahkan hasil. Terlebih dukungan dari BIN dan BNPB melalui

mobil PCR (polymerase chain reaction) menjadi salah satu indikator peningkatan kesembuhan pasien ini.

Koordinator Bidang Pencegahan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan 56 yang

baru sembuh itu terdiri dari 45 pasien Hotel Asrama Haji dan 11 pasien rawat jalan isolasi mandiri.

“Angka kesembuhan per 9 Juni 2020 sebesar 26,84 persen. Pasien yang sembuh ini pastinya sudah negatif swab berturut-turut selama dua kali,” kata Febria Rachmanita di Balai Kota, Rabu (10/6).

Febria memaparkan tren kesembuhan di Kota Pahlawan terus mengalami peningkatan. Terutama bagi orang tanpa gejala (OTG). Hampir setiap hari selalu ada angka kesembuhan dari pasien berstatus sebagai OTG tersebut.

“Kalau pasien yang OTG-OTG itu memang cepat. Sebab imunitas tubuhnya kuat dan tidak ada gejala. Meskipun dia juga terkonfirmasi,” lanjut Feny sapaan Febria Rachmanita.

Selain itu, Kepala Dinkes Kota Surabaya ini pun merinci dari 923 pasien sebagian besar dari usia 45 – 54 tahun. Tidak hanya itu, pasien Covid-19 yang sembuh lebih tinggi perempuan dibanding lak-laki dengan presentase 51 persen. “Paling banyak pada jenis kelamin perempuan (51%) pada rentang usia 45-54. Artinya pasien yang ter-

golong usia produktif,” urainya.

Meskipun pasien-pasien tersebut sudah dinyatakan sembuh, bukan berarti ia abai dengan kesehatannya.

Feny meminta agar mereka tetap disiplin dan mematuhi protokol kesehatan, seperti mengenakan masker, jaga jarak dan menjaga terus imunitasnya. “Tetap walaupun sembuh protokol kesehatan juga harus diperhatikan. Kalau yang sudah sembuh memang tidak dipantau lagi, makanya mereka harus menata dirinya sediri supaya terus sehat,” ungkapnya.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaha-

rini menjelaskan banyaknya pasien yang sembuh ini bisa menjadi bukti bahwa pasien Covid-19 itu bisa disembuhkan. Selain itu, tren kesembuhan yang terus meningkat ini akan menjadi penyemangat baru bagi para pasien Covid-19 yang sampai saat ini masih terus di rawat di rumah sakit. “Namun, meskipun sembuh kita harus selalu menjaga kesehatan kita dan yang paling penting harus terus menjaga protokol kesehatan, jangan sampai lalai dan ceroboh. Pasti kita bisa melewati ini semua,” pungkasnya.[iib]\

LINTAS PELAYANAN

Bupati Bondowoso Pastikan Dinas Pelayanan Publik Berjalan Normal Bondowoso, Bhirawa Untuk memastikan beberapa dinas yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat berjalan normal, Bupati Bondowoso Drs KH Salwa Arifin, melakukan peninjaun langsung kesiapan beberapa dinas, dalam penerapkan new normal, Rabu (10/6).

Pada kesempatan ini, Bupati Salwa bersama dengan Wabup Irwan, dan beberapa tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Bondowoso meninjau sedikitnya dua OPD, yakni Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Naker, dan Dispendukcapil.

Pantauan di lokasi, sebelum memasuki OPD Bupati dan Wabup beserta rombongan juga mengikuti protokoler Covid19, seperti cuci tangan dan pemeriksaan suhu badan. Usai meninjau, Bupati Bondowoso Drs KH Salwa Arifin menyampaikan, bahwa per hari ini, new normal di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur sudah diterapkan.

“Peninjauan kali ini, dalam rangka menghadapi new normal.

Alhamdulillah setelah dari beberapa dinas sudah bisa melakukan new normal ini. Termasuk kesiapan fasilitas,” kata Bupati saat di konfirmasi di Dispendukcapil setempat.[san]

Giripurno Gelar ‘Caring Day’, Sisir Perkuat Nutrisi Balita dan Lansia Batu, Bhirawa Warga Desa/ Kelurahan di Kota Batu memiliki cara masingmasing untuk memperkuat perkampungannya dalam mengantisipasi penularan covid-19. Di Desa Giripurno, warga menggelar ‘Caring Day’ PSBL untuk membunuh virus corona, Rabu (10/6). Adapun di Kelurahan Sisir, kader posyandu di sana membagi- bagikan sayuran, ikan, dan buah untuk para lansia dan balita.

Untuk caring day di Desa Giripurno dilaksanakan di halaman TPQ Dusun Krajan, desa setempat. Dalam giat tersebut, Pegawai Kecamatan Bumiaji ikut berbaur dengan warga untuk melakukan senam, ‘caring’ (berjemur), dan ‘jagongan’ (berkumpul) dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Camat Bumiaji, Aditya Prasaja SSTP MAP, Kapolsek Bumiaji, AKP Nyoto Gelar, Danramil Bumiaji, Kapten Inf Sujiono, Ka Puskesmas Bumiaji, dr Sachariano dan Kades Giripurno, Suntoro.

Lewat kegiatan ini diharapkan bisa menghapus keraguan banyak pihak terhadap kondisi Desa Giripurno dimana banyak pasien konfirm yang berasal dari desa ini. Mereka ingin menunjukkan bahwa kehidupan di desa ini tetap berjalan normal seperti biasa.[nas]

Warga Kelurahan Sisir tengah bersiap untuk membagikan sayuran, ikan, dan buah kepada para lansia dan balita.

Personel Polres Situbondo membantu menyalurkan bantuan sembako untuk anggota bhayangkari yang bertugas sebagai tenaga kesehatan di Puskesmas Panji.

sawawi/bhirawa

Bhayangkari Salurkan Bantuan Sembako

Situbondo, Bhirawa Jajaran Bhayangkari Cabang Situbondo tak pernah berhenti memberikan apresiasi dan dukungan ditengah pandemi virus corona atau Covid-19 di Kota Santri Situbondo. Misalnya saja yang dilakukan Rabu kemarin (10/6), Bhayangkari Polres Situbondo kembali menyalurkan bantuan paket sembako kepada para anggota Bhayangkari yang bertugas sebagai tenaga medis atau tenaga kesehatan (nakes) di sejumlah Puskesmas di Kabupaten Situbondo.

Ketua Bhayangkari Polres Situbondo, Roza Sugandi mengatakan, penyaluran bantuan paket sembako kemarin dilaksanakan oleh para anggota Polwan Polres Situbondo. Adapun jumlahnya, sebut Roza Sugandi, sebanyak 20 paket sembako yang berisi beras, gula, minyak goreng, kecap, madu, kacang hijau, biskuit, mie instan, kopi, teh celup dan vitamin.

“Penyaluran bantuan seperti ini sudah kesekian kalinya kami realisasikan,” ujar Roza Sugandi disela

sela pemberian bantuan kemarin.

Masih kata Roza Sugandi, pemberian paket sembako ini merupakan bentuk kepedulian, perhatian dan motivasi kepada anggota Bhayangkari yang khusus berprofesi sebagai tenaga kesehatan. Mereka, sebut Roza Sugandi, selama bertugas selalu berada di garda terdepan dalam penanganan pandemi Covid-19.

“Bantuan kemarin diserahkan kepada anggota Polwan untuk selanjutnya diberikan kepada anggota Bhay-

angkari yang berprofesi sebagai tenaga medis,” ungkap Roza Sugandi.

Roza Sugandi menambahkan, untuk bantuan paket sembako kali ini secara khusus diberikan Bhayangkari Polres Situbondo kepada tenaga kesehatan yang ada di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo. Selain itu, sebut Roza Sugandi, bantuan juga diberikan kepada tenaga kesehatan medis yang bertugas di Puskesmas Panji, Puskesmas Kapongan dan Puskesmas Kota Situbondo.[awi]

DPRD Jatim Disambati Kualitas Gedung EJSC Jember, Bhirawa Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur diwaduli kualitas bangunan East Java Super Coridor (EJSC) oleh Kepala Bakorwil V Jember R.Tjahjo Widodo.

Gedung yang dibangun di atas areal Bakorwil V Jember ini, menelan anggaran sebesar Rp.1,8 Miliar yang anggarannya melekat pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dibangun oleh CV. Dian Mandiri Perkasa sebagai pemenang tender.

Kepala Bakorwil V Jember R.Tjahjo Widodo kepada Komisi D Provinsi Jawa Timur saat monitoring masa transisi New Normal diwilayah Bakorwil V Jember, Rabu (10/6), mengatakan, gedung yang rencananya dijadikan pusat layanan pengurusan perijinan dan kegiatan lainya belum sesuai harapan. ”Kami melihat belum adanya akses bagi penyandang disabilitas. Seharusnya setiap gedung layanan publik harus dilengkapi fasilitas itu ( disabilitas),” ujarnya.

Selain itu, kata Tjahjo, di saat musim penghujan masih banyak titik kebocoran pada gedung EJSC, ada asbes yang rusak dan runtuh ini harus segera diperbaiki. Kondisi tangga pintu masuk gedung yang terlalu tinggi. Sehingga sangat menyulitkan bagi pengunjung usia lanjut ( manula).. Padahal gedung ini dibangun oleh Ibu Gubernur dipergunakan secara maksimal kepada masyarakat dan milenial,” katnya pula.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Bakorwil R.Tjahjo Widodo juga mengusulkan beberapa fasilitas yang ada di Bakorwil V Jember untuk diperbaiki. Salah satu diantraanya, sarana olahraga tenis yang saat ini tidak bisa digunakan karena rusak. Serta berbagai penambahan gedung baru untuk untuk rumah dinas dan transit.

Sementara, H.Satib salah satu anggota Komisi D DPRD Jawa Timur menyarakan kepada Kepala Bakorwil agar sebelum penyerahan gedung minta agar kerusakan dan kebocoran yang ada di ge-

dung EJSC untuk diperbaiki terlebih dahulu.

“Sebelum kunci diserahkan, Pak Tjahjo usulkan kepada rekanan untuk memperbaiki terlebih dahulu. Karena masih tanggung jawa rekanan.

Selain itu kami akan berkordinasi dengan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur yang selama ini menjadi mitra kerja kami ,” ujar Politisi Gerindra Dapil Jember-Lumajang kemarin.

Hal senada juga Ketua Tim Monitoring penanganan Covid -19 Eddy Paripurna. Menurut Eddy pihaknya siap untuk membantu apa yang menjadi usulan Bakorwil. “ Kami siap membantu percepatan kebutuhan Bakorwil terpenuhi dan segera dimanfaatkan oleh masyarakat dan para milenial,” ujar Politisi PDI Perjuangan ini menimpali.

Karena menurut Wakil Ketua Komisi D ini, Bakorwil V ini memiliki potensi luar biasa bila dibanding dengan Bakorwil lain di Jawa Timur. [efi] “

PELAKSANA PUBLIK

Pasien Positif Covid-19 Menurun di Tiga Desa di Sidoarjo

RSUD Moh Saleh Probolinggo Pulangkan Empat Pasien Sembuh Covid-19 Sejumlah kampung tangguh yang didirikan oleh Pemkab Sidoarjo bekerja sama dengan pihak TNI/Polri, untuk menanggulangi penyebaran pandemi Covid-19, berhasil menekan jumlah pasien positif Covid-19 di tingkat desa. Di Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo kota, pasien positip Covid-19 di desa yang padat penduduk itu, semula ada sebanyak 15 orang, saat ini tinggal menjadi 7 orang. Di Desa Wedoroklurak Kecamatan Candi, sebelumnya ada 5 pasien positip Covid-19 saat ini tinggal 1 saja, dan di Desa Jiken Kec Tulangan, yang semula ada 6 pasien, kini tinggal 2 pasien.

Menurut Kades Bluru Kidul, Tri Prasetyono, saat ini jumlah positip Covid-19 di desanya bisa berkurang sampai 50%, karena relawan yang bertugas di kampung tangguh di desa itu, bisa mengontrol keluar masuknya warga di desa itu. “Sehingga bisa mencegah penyebaran virus ini, setiap hari saya update untuk menge-

tahui kondisinya,” komentarnya, Rabu (10/6) kemarin.

Menurut Kades Wedoroklurak Kec Candi, Syaroni, saat ini kondisi desanya paling sedikit terdapat pasien Covid19. Padahal sebelumnya, desa ini termasuk paling banyak di Kec Candi. Satu pasien positip yang saat ini sedang menjalani masa isolasi itu,

dirawat di RSUD Sidoarjo.

“Yang kami lakukan untuk mencegah penyebaran virus ini dengan mengaktivkan kegiatan kampung tangguh dan ada lumbung pangan,” katanya.

Saat ini di desa yang berada di kawasan lingkar timur Sidoarjoitu, tidak ada lagi warganya yang sampai termasuk ODP maupun PDP. Pihaknya akan terus berusaha dan semangat, agar desa yang mempunyai 5000 KK itu menjadi zero Covid-19. Sedangkan di Desa Jiken Kec Tulangan, menurut M. Mujiadi, PJ Kadesnya, di desanya saat ini pasien positip Covid-19 tinggal dua. Empat pasien lainnya sudah sembuh. ”Semuanya sudah kembali ke rumah masing-maing menjalani masa isolasi habis selama 14 hari,” ujarnya.

Wakil Ketua I TPP PKK Kab Sidoarjo, Hj Ida Nur Ahmad Syaifudin, yang Rabu (10/6) kemarin, bersama tim PKK Kab Sidoarjo, melakukan Baksos untuk mendistribusikan bantuan paket Sembako dan masker kepada tiga desa tersebut, menyatakan senang dan bangga dengan para jajaran desa dan perangkat desa untuk mencegah penyebaran virus yang saat ini masih belum ditemukan obatnya tersebut.

Empat Pasien Sembuh Sementara itu, empat pasien COVID 19 yang sudah dinyatakan sembuh pada Senin (8/ 6) sore, akhirnya dipulangkan pada Selasa (9/6) pagi. Sebuah ceremonial sederhana melepas kepulangan mereka yang su-

dah berjuang melawan COVID 19 selama berpuluh-puluh hari di RSUD dr Mohamad Saleh Kota Probolinggo. Tiga pasien Covid-19 dari klaster pemudik dan klaster pasar di Kabupaten Probolinggo, dinyatakan sembuh. Mereka pun boleh pulang ke rumah masing-masing, Rabu (10/6).

Di gedung ruang isolasi, pemulangan empat pasien itu dilakukan Plt Direktur RSUD dr Mohamad Saleh, dr Abraar HS Kuddah disaksikan jajaran manajemen RSUD bersama dokter spesialis, tenaga kesehatan (nakes) yang menangani COVID 19 dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Mereka juga menerima bingkisan berupa kaos, kue dan surat keterangan sembuh COVID 19.

Dokter Abraar, Rabu 10/6/ 2020 menyampaikan, ke em-

alikus/bhirawa

Wakil Ketua I TP PKK Kabupaten Sidoarjo, Hj Ida Nur Ahmad Syaifudin, meninjau persediaan lumpung pangan di Desa Wedoroklurak Kecamatan Candi.

pat pasien yang sudah sembuh mendapat perawatan dalam kurun waktu yang bervariasi.

Yang paling lama dirawat adalah pasien dari Kecamatan Wonoasih, ia membutuhkan

59 hari perawatan. Sedangkan paling cepat 10 hari perawatan yaitu nakes yang bekerja di Surabaya, berasal dari Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan.[kus,wap]

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Kamis Pon,

PPDB 2020/2021, Calon P Diharapkan Segera Men Sidoarjo, Bhirawa Proses PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) 2020/2021 Jatim untuk jenjang SMA, SMK dan SLB Negeri sudah pada tahap pengambilan PIN (Personal Identivication Number), yang dimulai tanggal 8 Juni hingga 20 Juni 2020.

achmad suprayogi/bhirawa

Para orang tua calon murid sedang berkonsultasi tentang PPDB Inklusi di SMAN 4 Sidoarjo, kemarin (10/6).

Maka Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jatim Wilayah Sidoarjo Surabaya, Drs Lutfi Isa Andhori MM, mengharapkan kepada masyarakat atau calon peserta didik segera mengambil PIN. Karena PIN itu merupa-

kan salah syarat untuk mendaftarkan. Jadi sebelum mendaftar mereka harus mempunyai atau mengambil PIN terlebih dahulu.

Menurut Lutfi, PPDB saat ini ada empat jalur, yang pertama adalah

Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orangtua, Jalur Prestasi Hasil Perlombaan atau Penghargaan (SMA/ SMK) yang pendaftarannya dimulai tanggal 15 hingga 16 Juni 2020.

"Makanya saya sangat berharap kepada masyarakat segera mengambil PIN. Jika tidak bisa, setiap sekolah itu telah memfasilitasi call center, artinya tidak harus datang ke sekolah bisa menghubungi bisa menghubungi call center itu. Mereka bisa dipandu petugas yang di-

tunjuk,'' jelas Lutfi.

Tetapi masih ada orang tua calon wali murid yang kurang paham terhadap prosesnya pengambilan PIN melalui online. ''Selain di sekolah masing - masing, bisa juga melalui call center di Dinas Pendidikan Jawa Timur, juga telah disediakan,'' pungkas mantan Kacabdin Pendidikan Jatim Wilayah Jember - Lumajang ini.

Sementara itu, Kepala MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) SMA Negeri Sidoarjo, Drs Panoyo

Bosda Pelajar SD dan SMP Kota Pasuruan Cair Pasuruan, Bhirawa Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) untuk SD dan SMP, baik negeri maupun swasta dari Pemkot Pasuruan cair akhir Mei lalu. Bantuan itu tak lain sebagai upaya mensukseskan Program Wajib Belajar selama 12 tahun di Kota Pasuruan.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, Mualif Arif, total Bosda yang dialokasikan untuk SD dan SMP tahun ini mencapai Rp10,5 miliar. ''Harapan kami, Bosda ini bisa bermanfaat bagi lembaga dan siswa,'' katanya, Rabu (10/6).

Mualif menjelaskan, dengan rincian untuk lembaga SD/MI/Pondok Pesantren (Ponpes) baik negeri maupun swasta dialokasikan senilai Rp6.758.160.000. Setiap siswa menerima Rp230 ribu per tahun. Sedangkan untuk SMP/MTs/ponpes baik swasta maupun negeri dialokasikan senilai Rp3.797.420.000. Setiap siswa menerima Rp340 ribu per tahun. Sementara itu, dalam hal penggunaannya harus untuk program yang berkaitan dengan KBM siswa.

"Ini langkah Pemkot Pasuruan dalam ikut mensukseskan Program Wajib Belajar 12 tahun di Kota Pasuruan,'' jelas Mualif. [hil]

GELANGGGANG

Sejumlah atlet kano dan kayak berlatih di Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) Dayung, Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat

Pandemi Covid-19 Membuat Pembinaan Atlet Muda Dayung Terhambat Jakarta, Bhirawa Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PB PODSI) menyatakan pandemi COVID-19 yang merebak di Tanah Air membuat pembinaan atlet muda olahraga dayung terhambat.

"Semuanya jadi berantakan termasuk pembinaan atlet usia muda, semua agenda kejuaraan harus ditunda. Talent Scotingnya ditunda," ujar Wakil Ketua Umum PB PODSI Budiman Setiawan saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa.

Budiman mengatakan awalnya akan dilakukan beragam kejuaraan skala nasional untuk menjaring bibit-bibit muda potensial di olahraga dayung. Akan tetapi, pandemi membuat semua kejuaraan ditangguhkan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Pun demikian dengan persiapan atlet Pelatnas yang menargetkan bisa meraih tiket Olimpiade Tokyo.

Mereka yang awalnya direncanakan bertanding di kualifikasi Olimpiade Tokyo pada Maret dan April di Thailand dan Korea juga harus ditunda.

"Kebanyakan agenda diundur hingga tahun depan. Jadi tahun depan bakalan banyak kejuaraan-kejuaraan," kata dia.

Meski begitu, Pelatnas dayung tidak pernah berhenti dan kini dipusatkan di Waduk Jatiluhur agar para atlet mudah diawasi. Mereka dipersiapkan untuk menghadapi Asian Beach Games 2020 di Tiongkok pada November mendatang. "Asian Beach Games masih sesuai jadwal belum ada keputusan pengunduran. Namun event lain jadi tahun depan," kata dia. [ant]

LIPUTAN

hilmi husain/bhirawa

Para pelajar SMP di Kota Pasuruan saat mengikuti UNBK tahun lalu. Bantuan Bosda untuk SD dan SMP, baik negeri maupun swasta dari Pemkot Pasuruan sudah cair akhir Mei lalu.

UB Ciptakan Lemari Sterilisasi APD Tenaga UV Malang, Bhirawa Inovasi untuk menanggulangi pandemi Covid-19 terus dilakukan Universitas Brawijaya (UB), kali ini dibawa koordinasi UB Tech. UB membuat lemari sterilisasi untuk memudahkan kerja tenaga medis di RS, sekaligus memastikan keamanan Alat Pelindung Diri (APD) yang digunakan.

Menurut Koordinator Tim Mahasiswa UB Tech, Bayu Abi Pamungkas, lemari sterilisasi ini bekerja menggunakan sinar Ultra Violet yang dipancarkan oleh delapan buah lampu, dengan daya lampu masing-masing sebesar 40 watt. APD yang akan disterilisasi dimasukkan ke dalam lemari ini, untuk diputar dengan kecepatan tertentu agar seluruh permukaan terpapar lampu UV. "Kecepatan rotasi dapat diatur dalam tiga tiga tingkatan kecepatan, yakni

kecepatan lambat (1 Rpm), kecepatan sedang (5 Rpm) dan kecepatan tinggi (10 Rpm), tergantung kebutuhan. Lama prosesi sterilisasi juga dapat diatur. Pada pengujian terakhir, waktu 30 menit sudah cukup untuk sekali sterilisasi.

Durasi sterilisasi yang singkat ini juga dapat membantu tenaga medis bekerja dengan cepat tanpa harus menunggu lama untuk sterilisasi APD,'' jelas Bayu.

Lemari ini bermula dari munculnya kelangkaan APD pada saat pandemi Covid-19 di Kota Malang. Maka untuk membantu mengatasi masalah ini, UB Tech menghasilkan solusi berupa diciptakannya Lemari Sterilisasi APD ini. Dalam perkembangan saat ini, lemari ini masih dalam proses riset purwarupa dan pengujian efisiensi. ''Proses pembuatannya bisa sampai satu bulan,'' jelasnya. [mut]

Dindik Kota Surabaya beralasan penambahan jumlah pagu dalam PPDB tahun ini karena adanya pand

Terkait Rencana Dindik Kota Suraba

Rencana Tambah Pagu di Tengah Pan Surabaya, Bhirawa Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (SMP) swasta keluhkan kebijakan Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Surabaya yang mengusulkan penambahan jumlah pagu, dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2020 hingga 42 orang. Persoalan serupa juga terjadi dalam PPDB tahun lalu.

Ketua MKKS SMP Swasta wilayah Surabaya Timur, Wiwik Wahyuningsih mengungkapkan, Dindik Kota Surabaya beralasan penambahan jumlah pagu dalam PPDB tahun ini karena adanya pandemi. Sehingga banyak calon wali murid yang masuk data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Karena itu kuota di jalur afirmasi akan ditambahkan.

"Dari adanya pandemi ini, katanya masyarakat MBR bertambah

5 ribu sekian. Tapi kalau semua nya diambil dan tidak mengurangi kuota yang lain, terus gimana sekolah swasta ini? Sekolah swasta tidak menutup mata untuk keluarga yang tidak mampu. Kami juga mempunyai kuota khusus bagi mereka. Adanya pandemi tidak melulu dilihat dari masyarakat tidak mampu harus di sekolahkan di negeri,'' urainya dikonfirmasi Bhirawa, Rabu (10/6).

Sekalipun sebaran jumlah pagu akan dilakukan secara berimbang oleh Dindik Kota, menurut Wiwik, namun juga harus melihat jumlah satuan pendidikan antara negeri dan swasta.

"Kalau dilihat dari jumlah lulusan SD diperkirakan 45 ribu diambil 22 ribu untuk negeri dan 23 ribu di swasta ini berimbang menurut beliau. Tapi harus dilihat kembali.

Jumlah sekolah sedangkan swas sekolah. Berapa yang mondok in ikirkan,'' papar d Jika berkaca p tahun lalu, SMP mendapat 13 rib setidaknya ad sekolah swasta y karena tak mend Dikatakan perem menjabat sebaga Agustus 1945 S sekolah swasta t siapkan diri u sekolah yang t menghadapi pa penerapan prot akan diterapkan lingkungan seko "Tapi kalau jum dalam satu kelas

Lebih Baik Tambah Rombel Rencana penambahan pagu dalam PPDB tahun 2020 karena pandemi juga disoroti Ketua Dewan Pendidikan Kota Surabaya, Martadi. Menurutnya, dalam kondisi normal atau sebelum pandemi Covid-19 terjadi, jumlah pagu 42 siswa mungkin bisa dijalankan.

Tetapi dengan kondisi saat ini, yakni berjarak antar siswa dalam kelas, hal itu tak dapat dijalankan.

Karena jika ideal satu kelas berjarak 1 meter hingga 2 meter maka bisa menampung siswa hingga 24 anak. Sementara jika jumlah terlalu besar dan harus menggunakan protokol kesehatan Covid-19, dikhawatirkan

sekolah akan kesulitan dalam mengatur jarak.

"Jadi menurut saya ini perlu dipertimbangkan kembali. Kalau saya lebih baik menambah jumlah Rombel daripada menambah jumlah pagu. Kalau kemarin jumlahnya enam sekarang ditambah menjadi tujuh Rombel atau delapan Rombel tapi jumlah anaknya ideal. Kalau yang ditambah pagunya pasti akan berdampak pada pengaturan jarak yang sulit dan pengaturan manejemen kelas oleh guru,'' papar Martadi.

Martadi menambahkan, jika jumlah Rombel maksimal untuk jenjang SMP 33, maka hal itu tidak

Lemarin Seterilisasi APD buatan UB akan mempercepat proses penseterilan APD.

GALERI SISWA

LP Ma'arif Sidoarjo Terapkan Program Two in One Dimasa transisi menuju penerapan new normal. Pimpinan Cabang Lembaga Pendidikan (PC LP) Ma'arif Nahdlatul Ulama Sidoarjo akan menerapkan Program Two In One, model pembelajaran ini akan diterapkan pada 13 Juli 2020 mendatang, dengan skenario dua hari masuk sekolah, sehari di rumah, sehari Daring atau bentuk pembelajaran menggunakan shif pagi dan shif siang.

Oleh: Achmad Suprayogi, Kabupaten Sidoarjo

achmad suprayogi/bhirawa

Kepala MTs Muslimat NU Pucang Sidoarjo sedang memaparkan materinya.

"Namun metode ini dikembalikan kepada sekolah masing - masing, dan dalam penerapannya tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah diatur pemerintah,'' tutur Ketua PC LP Ma'arif NU Sidoarjo, Misbahuddin, usai membuka Loka Karya KKMM (Kelompok Kerja Kepala MTs Ma'arif) PC LP Ma'arif NU Sidoarjo, Rabu (10/6) kemarin.

Misbahuddin menjelaskan, dalam menyambut transisi new normal ini, LP Ma'arif Sidoarjo melalui KKMM Sidoarjo melakukan sharing bersama antar kepala MTs se Kabupaten Sidoarjo. Berkoordinasi bersama dalam loka karya yang bertemakan Menjadikan Madrasah Yang Siap Menjalankan Regulasi Kemendikbud dan Kemenag.

"Jadi, sharing bersama ini

merupakan upaya mempersiapkan pembelaran ajaran baru tahun 2020-2021, menuju ajaran madrasah yang lebih baik dimasa transisi new normal.

Salah satunya melalui loka karya bersama seperti sekarang ini untuk menjadikan madrasah yang unggul baik kualitas maupun kuantitas,'' tutur Misbahuddin.

Misbahuddin mengaku sudah merancang sejak dini dalam menuju regulasi Kemendikbud dan Kemenag pada masa transisi new normal, yakni menerapkan skenario diantaranya dua hari masuk sekolah, sehari di rumah, sehari Daring atau bentuk pembelajaran menggunakan shif pagi dan shif siang.

Sedangkan Ketua KKMM, M Syafulloh Asyari, mengaku juga akan menerapkan pembelajaran

Daring dan Luring, karena dinilai sangat efesien dan paling efektif hingga akhir ajaran. ''Kini ada 11 MTs dan SMP dibawa nungan LP Ma'arif NU Sidoarjo yang telah melakukan desiminasi. Sedangkan 50 MTs dan SMP di lingkungan LP Ma'arif Sidoarjo belum bergabung dalam desiminasi, sehingga perlu menginstrumenkan terlebih dahulu sebelum menjadi bahan ajar di sekolah.

Sementara itu, Kepala MTs Muslimat NU Pucang Sidoarjo, Syamsuhari mengatakan, dari sharing bersama ini, diharapkan paling tidak desiminasi yang sudah diawali LP Ma'arif Sidoarjo dan akan meningkatkan kuliatas. Baik di MTs maupun SMP di bawah naungan LP Ma'arif Sidoarjo. [*]

Mar

& OLAHRAGA Peserta Didik ngambil PIN

AYAAN

11 Juni 2020

Halaman 7

Dalam Situasi Pandemi Covid-19 Diharapkan KBM Tetap Optimal

MPd menambahkan, kalau di sekolah masing - masing juga memfasilitasi warga yang kurang paham pengambilan PIN melalui online. "Pihak sekolah biasanya sudah menunjuk petugas, yakni Waka Humas atau guru yang ditunjuk untuk memberi penjelasan atau memandu bagi yang kurang paham. Intinya masyarakat ini jangan sampai merasa kesulitan,'' jelas Panoyo yang juga sebagai Kepala SMAN 1 Gedangan Sidoarjo.

Terpisah, Kepala SMAN 4 Sidoar-

Kota Madiun, Bhirawa Salah satu upaya untuk mencapai kesuksesan dengan menciptakan inovasi, khususnya dalam dunia pendidikan. Sehingga, prestasi siswa dapat semakin ditingkatkan. Sehingga meningkatkan daya saing sekolah dengan lembaga pendidikan setara lainnya.

Hal lain yang perlu dilakukan, di tengah situasi pandemi Covid-19, diharapkan kegiatan belajar mengajar terhadap siswa tetap optimal. Tidak hanya pelajaran akademik. Tapi, juga pendidikan non akademik, khususnya pendidikan karakter.

"Karakter yang kuat ini merupakan modal untuk menggapai kesuksesan. Nantinya, para siswa ini juga akan ikut berkontribusi dalam pembangunan kota. Maka, pendidikan juga harus lebih ditingkatkan,'' kata Wali Kota Ma-

jo, Imam Jawahir juga menambahkan, kalau pihaknya juga menempatkan petugas untuk memfasilitasi warga terkait konsultasi PPDB. Bahkan konsultasi untuk PPDB bagi siswa inklusi juga telah disiapkan. ''Kami telah menyiapkan petugas khusus untuk konsultasi tentang PPDB bagi anak-anak inklusi. Dengan adanya petugas ini, diharapkan masyarakat tidak merasa kesulitan saat memilihkan sekolah bagi anakanaknya,'' jelas Imam Jawahir. [ach]

KHUSUS

sudarno/bhirawa

Wali Kota Madiun, H Maidi tengah foto bersama Kepala SMP Negeri 2 Madiun yang baru dan yang lama.

diun, H Maidi pada pisah kenal Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Madiun, Rabu (10/6).

Wali Kota Madiun, H Maidi memberikan sambutan pada acara perpisahan kepala sekolah SMP Negeri 2 Madiun.

Untuk diketahui, setelah menjabat selama dua periode, Fatchur Rahman menyelesaikan masa jabatannya sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Madiun. Sebagai gantinya, Suyatmun yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Sekolah SMPN 11 Madiun kini memimpin SMP Negeri 2 Madiun yang terletak di Jl H Agus Salim, Kota Madiun.

Prosesi pisah kenal Kepala Sekolah SMPN 2 Madiun, dihadiri Wali Kota Madiun, H Maidi yang juga menjabat sebagai ketua komite di sekolah ini. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Maidi memberikan ucapan selamat ke-

pada kepala sekolah baru.

"Terima kasih kepada kepala sekolah sebelumnya karena telah membawa perubahan yang lebih baik di SMPN 2 Madiun. Harapannya, yang baik ini bisa diteruskan,'' kata Wali Kota berharap.

Sementara itu, dalam giat ini juga dilaksanakan pisah kenal guru yang purna tugas. Yakni, Dwi Setyani dan Sri Lestari Rahayuningsih. '''Kepada guru yang purna tugas, saya mengucapkan terima kasih atas jasa - jasanya mendidik murid - murid. Pekerjaan yang dilakukan dengan ikhlas, kebaikannya akan kembali pada diri kita,'' pungkas Wali Kota. [dar]

Pola Pembelajaran di Trenggalek Menjelang New Normal

demi. Sehingga banyak calon wali murid yang masuk data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

aya Tambah Pagu hingga 42 Siswa

ndemi, SMP Swasta Minta Kaji Ulang

h negeri ada 63, sta ada 260 lebih siswa lulusan SD i juga harus dipia. pada PPDB tahun P swasta hanya bu siswa. Alhasil, a 5 hingga 10 yang harus tutup dapatkan siswa. mpuan yang juga ai Kepala SMP 17 urabaya ini, saat tengah memperuntuk menjadi tangguh dalam andemi. Artinya tokol kesehatan n secara ketat di olah. mlah siswanya 42 s bagaimana den-

gan (penerapan) protokol kesehatannya, bagaimana physical distancing diterapkan di sekolah negeri. Ini kan tidak bisa, sekalipun alasannya karena pandemi? Saya masih berharap Kadindik Surabaya memahami kondisi sekolah swasta sekaligus fenomena Covid-19 saat ini,'' tuturnya.

Sehingga Wiwik meminta agar Dindik Kota Surabaya dan Pemkot Surabaya mengkaji kembali aturan pagu dalam PPDB tahun ini.

Pihaknya juga menekankan agar pemerintah bisa mentaati aturan jumlah pagu.

"Kalau seruang 32 ya 32. Kalau tetap dilakukan, kasusnya akan sama seperti tahun lalu. Karena melanggar jumlah pagu dalam Permendikbud. Ini lagu lama yang kemudian akan diajukan ke Kemdikbud,'' kata dia.

Hal serupa juga diungkapkan Ketua MKKS SMP Swasta Surabaya, Erwin Darmogo. Dari hasil rapat yang dilakukan bersama Kepala Dindik Kota Surabaya, Supomo bahwa jalur afirmasi tidak sepenuhnya di tampung di sekolah negeri. Sebab, sekolah swasta juga berkomitmen memperhatikan mitra warga.

"Kalau swasta menerima 10 anak, dan masih ada yang belum tertampung maka diberikan,'' tambah dia. Erwin juga menambahkan, untuk Rombel (Rombongan Belajar), pihak Dindik Kota Surabaya sudah berkomitmen untuk tidak menambah. Yakni 32 siswa per Rombel dalam jalur PPDB. Sehingga, jika akan menambah 42 siswa, nantinya 10 kursi akan diisi oleh jalur afirmasi atau jalur mitra warga. [ina]

dengan Jumlah Siswa Ideal

rtadi

melanggar. Namun jika lebih dari jumlah itu, harus mengajukan izin khusus ke Kemdikbud. Artinya harus membuat surat permintaan khusus dengan pertimbangan tertentu untuk membuka kelas.

"Sehingga kalau tidak ingin disebut melanggar harus diizinkan dulu oleh Kemdikbud,'' tegasnya.

Jika hal itu tetap dilakukan, atau dengan jumlah per Rombelnya lebih dari 33 siswa atau mencapai 42 siswa per rombel, hal itu akan berdampak signifikan tak hanya pada pengurangan jatah siswa untuk sekolah swasta. Melainkan juga pada berdampak pada kualitas pelay-

anan sekolah negeri.

"Pada kelas yang jumlah siswanya lebih banyak, maka guru akan lebih ekstra keras untuk melakukan manajemem kelas, mengatur murid dan mengenali karakter anak ini akan sedikit lebih berat dibanding dengan jumlah tertentu. Ujungnya pada kualitas pembelajaran. Artinya harus dikoreksi kembali untuk kebijakan penambahan jumlah pagu. Karena yang agak krusial kan jarak antar anak harus diatur. Kalau dengan jumlah anak yang lebih berjarak satu meter belum tentu terpenuhi.

Saya khawatir ini akan memicu kluster lagi,'' pungkasnya. [ina]

Trenggalek, Bhirawa Pemberlakuan new normal (kondisi normal baru) di tengah pandemi Covid-19 terus mewabah, menjadi tantangan tersendiri bagi kalangan pendidikan. Sehingga situasi ini berdampak pada beberapa kebijakan termasuk pada - pola pembelajaran seperti mekanisme administrasi dan sistim komunikasi atau pertemuan individu.

Menurut Kepala Dinas pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Trenggalek, Totok Rudijanto, dengan pemberlakuan new normal Maka Disdikpora Kabupaten Trenggalek Melakukan serangkaian penyesuaian yang tak mudah, untuk melakukan kegiatan belajar mengajar seauai protokol pencegahan Covid-19 saat tahun ajaran baru dimulai.

"Sesuai dengan Surat Edaran (SE) sekarang ini proses belajar masih berjalan tapi dilakukan di rumah sampai dengan tanggal 20 Juni. Se-

lanjutnya tanggal 22 Juni sampai tanggal 12 Juli merupakan agenda libur nasional akhir semester,'' ungkap Totok saat ditemui di Kantor Disdikpora Trenggalek.

Selanjutnya saat mereka masuk pada tanggal 13 Juli ketika terjadi metode tatap muka pada saat kondisi pandemi belum mereda, maka akan lakukan dengan pola yang direkomendasikan oleh Gugus Tugas.

"Karena saat pandemi ini kita tidak boleh gegabah membuat kebijakan sendiri dan tetap kita sinkronkan dengan melihat kondisi Covid 19 saat ini,'' ujarnya. Lebih lanjut, Totok menegaskan, dalam mengahadapi new normal pihaknya berusaha semaksimal mungkin untuk menyambut tahun ajaran baru yang akan dimulai tanggal 13 Juli.

"Jika terjadi tatap muka, untuk antisipasinya kita tetap mengunakan metode daring bagi daerah yang terjangkau jaringan internet. Sedangkan untuk daerah yang

tidak terjangkau akan kita lakukan pola tatap muka dengan cara pembatasan metode pembelajaran yang sesuai dengan protokol kesehatan berskala psikal distancing maupun social distancing,'' tuturnya.

Yang lebih penting, Totok menghimbau, agar setiap sekolah wajib menyediakan tempat cuci tangan, kewajiban memakai masker, tempat duduk harus menjaga jarak, pengukur suhu badan ketika akan masuk kelas. Jika ada anak didik suhunya diatas 38 maka mereka diizinkan untuk pulang.

Ditambahkan Totok, semua itu masih menunggu regulasi dari Kemendiknas, jika ada aturan memperbolehkan pembelajaran dengan metode tatap muka, maka ia masih akan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Kabupaten Trenggalek.

"Apabila dilakukan dengan pola tatap muka. sebelum adanya kebijakan dari Kemendiknas maka akan dilakukan metode pembelajaran

dengan metode daring dan luring dengan mengatur jumlah siswa yang masuk sekolah, misalkan dengan sistim sif,'' tandasnya. [wek]

Untuk Santri Sehat Diperbolehkan Kembali ke Pesantren

Soal Pendidikan Baru, Bupati Ikuti Kebijakan Kemendikbud Situbondo, Bhirawa Menyikapi pelaksanaan sektor pendidikan di era new normal, Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto, berjanji akan selalu tunduk dan siap mengikuti kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan (Kemendikbud).

Hal ini ditegaskan Bupati Dadang, usai membahas perkembangan tata cara kepulangan santri ditiap Pondok Pesantren (Ponpes) di Kota Santri Rabu (10/6). Menurut Bupati Dadang, untuk pendidikan umum Pemkab Situbondo selalu mengiku-

Salah satu pesantren di Situbondo menerima kunjungan Kapolres AKBP Sugandi dan berbagai elemen.

Mereka menyatakan kesiapannya mengikuti protokol kesehatan soal pencegahan Covid-19.

ti kebijakan dan ketentuan yang dikeluarkan Kemendikud. Meski hingga kini ketetapan soal mulainya pendidikan baru di Tanah Air masih belum keluar. ''Ya kami siap menunggu apapun kebijakan pemerintah pusat,'' jelas Bupati Dadang.

Berbeda halnya dengan kebijakan santri yang akan kembali ke masing masing Ponpes, hingga kini Pemkab Situbondo sudah selesai membahas bersama sejumlah pesantren yang mengajukan usulan pelaksanaan Rapid Test. Sedangkan bagi pesantren yang tidak mengajukan rapid test kepada Pemkab, maka bupati meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Puskesmas untuk membantu menyediakan rekomendasi kesehatan para santri yang akan kembali ke Ponpes.

"Kalau santri itu sehat, ya tidak apa apa kembali ke Ponpes tempat dimana mereka menimba ilmu,'' tegas bupati dua periode itu.

Dalam pandangan bupati, keberadaan Ponpes berbeda dengan

Perpani Tunggu Lampu Hijau dari Kemenpora untuk Bisa Gelar Pelatnas Jakarta, Bhirawa Pengurus Besar Persatuan Panahan Indonesia (PB Perpani) menunggu lampu hijau dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk bisa menggelar pelatihan nasional (Pelatnas) yang ditunda akibat pandemi COVID-19 di Tanah Air. "Belum (menggelar Pelatnas), kami masih menunggu petunjuk dari Kemenpora," ujar Sekretaris Jenderal PB Perpani Nyak Amir saat dihubungi melalui pesan singkat, Rabu.

Awalnya, Perpani telah menyusun ulang program Pelatnas seiring dengan diundurnya Olimpiade Tokyo 2020 ke tahun depan. Mereka berharap bisa menggelar Pelatnas mulai April hingga Desember 2020. Perpani ingin memaksimalkan waktu panjang yang dimiliki demi mendapat tambahan tiket setelah sebelumnya mengantongi dua tiket atas nama Diananda Choirunisa dan Riau Ega Agatha.

Namun hingga Juni ini, mereka be-

Totok Rudijanto

lum mendapat kepastian kapan bisa menggelar Pelatnas. Seluruh atlet pun melakukan latihan mandiri di kam-

pung halamannya masing-masing.

"Sehingga dengan durasi yang lama sampai Desember kemudian hingga

Atlet Panahan Indonesia Yurike Nina Bonita melepas anak panah ke arah target saat final nomor compound tim putri pada 18th Asian Games Invitation Tournament

2021, kita berharap karena hari ini baru dua tiket Olympic yang kita dapat, kita harap dapat tiga tiket untuk beregu recurve artinya ada lima orang yang bisa maju ke Olympic," kata dia.

Di satu sisi, Kemenpora dan KOI akan segera menerbitkan protokol kesehatan bagi para atlet agar bisa kembali menggelar latihan maupun melanjutkan kompetisi olahraga nasional, menyusul wacana dimulainya era kenormalan baru atau new normal.

Ketua Umum KOI Raja Sapta Oktohari mengatakan pihaknya telah meminta masukan kepada setiap cabang olahraga perihal protokol kesehatan yang nantinya bakal menjadi rekomendasi bagi pemerintah dalam memulai kembali kegiatan olahraga nasional.

"Kami masih meminta masukan dari cabor (cabang olahraga) untuk nanti kami kompilasi dan kategorikan agar bisa menjadi rekomendasi resmi dari KOI kepada pemerintah. Waktunya selambatlambatnya dua pekan," kata dia. [ant]

sekolah umum, yang memiliki area yang bisa dikendalikan termasuk dengan kedatangan orang luar yang akan masuk ke pesantren. Sepanjang santri yang datang itu sehat dan tidak terinfeksi Virus Corona, maka santri yang bersangkutan diperbolehkan kembali ke Ponpes karena cara memproteksinya lebih mudah.

"Untuk sekolah umum kami masih menunggu kebijakan dari pusat.

Dimana kini Kemendikbud sedang menggodok dalam kebijakan new normal,'' urai bupati.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Situbondo, Imam Hidayat, justru mengapresiasi anjuran Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mengenai Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) siswa di tengah Pandemi Covid-19 ditunda.

Mantan Kabag TU RSUD Situbondo itu menilai, anjuran IDAI itu sangat tepat untuk ditaati para siswa agar tetap belajar secara daring selama pandemi Covid-19. [awi]

E-SPORT

72 Pemain Liga 1 Duel di Mobile Legends dan PUBG Mobile Jakarta, Bhirawa Sebanyak 72 pemain Liga 1 Indonesia akan bertanding dalam dua arena esports yakni Mobile Legends dan Player Unknown BattleGrounds (PUBG) Mobile yang diselenggarakan untuk mengisi kekosongan waktu imbas ditangguhkannya kompetisi akibat pandemi COVID-19.

Kejuaraan yang bertajuk "Esports Superstars Battle #BintangBolaLawanCovid19", ini diinisiasi oleh Mahaka Sports yang juga salah satu tujuannya untuk mengumpulkan donasi membantu para petugas medis dalam menangani virus berbahaya tersebut.

"Even ini kami inisiasi beberapa bulan lalu saat pandemi menyerang Indonesia. Banyak pihak yang terdampak COVID-19 ini tapi kita harus tetap berkreativitas tapi tetap di rumah saja," ujar CEO Mahaka Sports Group Cahyadi Wanda saat mengelar konferensi pers virtual, Rabu.

Adapun para pemain bola profesional yang ikut serta dalam kejuaraan itu seperti Hamka Hamzah, Gian Zola, Andritany Ardhiyasa, Ramdani Lestaluhu, Nadeo Argawinata, hingga Ricardo Salampessy. [ant]

JATIM MEMBANGUN Ponpes Nurul Jadid Percontohan Pesantren Tangguh Kamis Pon, 11 Juni 2020

Halaman 8

Balik ke Pondok, Santri Diminta Bawa Surat Keterangan Sehat Probolinggo, Bhirawa Pondok Pesantren Nurul Jadid, akan menjadi percontohan pondok pesantren tangguh semeru dalam menghadapi COVID-19 menjelang kegiatan belajar-mengajar di pesantren yang segera dimulai.

“Balik ke Pondok, santri diminta bawa surat keterangan sehat. Sejauh ini sudah kita siapkan Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton, akan menjadi pesantren percontohan Pesantren Tangguh Semeru di wilayah Kabupaten Probolinggo,” kata Kapolres Probolinggo AKBP Ferdy Irawan, Rabu (10/6).

Ferdy mengatakan, dipersiapkannya Pesantren Nurul Jadid Paiton sebagai pesantren Tangguh Semeru, karena segala sesuatunya sudah dipersiapkan.

“Saya melihat, Ponpes Nurul Jadid sudah siap dengan protokol kesehatannya. Dan begitu juga dengan Pondok Pesantren lain kita dorong,” paparnya. Selain itu, para pen-

gasuh pesantren yang santrinya akan kembali juga harus menyiapkan SOP sesuai protokol kesehatan.

“Kita juga menghimbau, bagi para pengasuh pondok pesantren agar menyiapkan betul protokol kesehatan. Supaya, para santri pada saat proses belajar mengajar merasakan aman dan sehat,” katanya. Lebih lanjut dikatakannya, ponpes sehat berarti memastikan bahwa santri menggunakan masker kemudian saat mencuci tangan menggunakan air yang mengalir dan cairan pembersih tangan. Namun, jika tidak ada antiseptik bisa memanfaatkan sabun yang ada busanya. Hal itu penting karena dengan sabun yang ada

wiwit agus pribadi/bhirawa

Kapolres Probolinggo AKBP Ferdy Irawan, bersama pengasuh ponpes.

busanya bisa membersihkan koloni-koloni virus COVID-19.

“Kemudian ponpes bersih. Kami harapkan tempat cuci tangan bisa diperbanyak dan ketiga di ponpes ada TOPP artinya tanaman obat untuk pondok pesantren,” tandasnya.

Adanya sejumlah santri yang telah

kembali di pondok pesantren wilayah Kabupaten Probolinggo jadi perhatian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Probolinggo.

Pemkab usai mengadakan rapat koordinasi dengan para pengasuh pondok pesantren di wilayah kabu-

paten Probolinggo. “Untuk menyosialisasikan surat edaran dari Bupati, “ujar Jubir Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid – 19 Kabupaten Probolinggo dr Anang Budi Yoelijanto, Rabu 10/6/2020.

Menurut Anang, Bupati telah mengeluarkan surat edaran terkait penerapan new normal di pesantren.

Ibu (Bupati) mengimbau agar tiap ponpes mempertimbangkan kembali kalau santrinya mau kembali. Kalau memang bisa ditunda, maka sebaiknya ditunda dulu, jelas Anang.

Namun, bila santri memang harus kembali, maka disebutkan harus membawa surat keterangan sehat dari tempat asalnya. “Selain itu, ponpes juga harus melengkapi dengan fasilitas protokol kesehatan berupa tempat cuci tangan dan lain sebagainya,” tutur Anang.

Pihak ponpes juga diminta proaktif untuk berkoordinasi. “Kalau ada sesuatu harus segera dikoordinasi-

kan dengan layanan kesehatan setempat,” beber Anang.

Sebagai upaya mengantisipasi penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) dari lingkungan pondok pesantren, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo bekerja sama dengan Polres Probolinggo melakukan rapat koordinasi (rakor) bersama para pengasuh pondok pesantren di aula Mapolres Probolinggo, Selasa (9/6) malam.

Rakor ini dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Tutug Edi Utomo didampingi oleh Kapolres Probolinggo AKBP Ferdy Irawan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo selaku Juru Bicara Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Probolinggo dr.

Anang Budi Yoelijanto serta Kabag Kesra Setda Kabupaten Probolinggo Didik Abdul Rohim. [wap]

KELANA JATIM

Koramil 0815/01 - Polsek Gelar Penyemprotan Fasum Mojokerto, Bhirawa Menjelang new normal diterapkan di wilayah Mojokerto, berbagai upaya telah dilakukan agar pencegahan sekaligus penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dapat diputus. jajaran TNI-Polri bersama pemerintah daerah di Kota Mojokerto terus melakukan langkah strategis Salah satunya Koramil 0815/01 Prajurit Kulon Kodim 0815/ Mojokerto melalui Babinsa, Serka Hernan dan Serda Wuliadi bersama Bhabinkamtibmas Aiptu Roy Kurniawan, Perangkat Kelurahan dan Relawan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mojokerto melakukan penyemprotan disinfektan fasilitas umum yakni 7 Masjid TPQ dan balai RW. di wilayah Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto.

Penyemprotan disinfektan menggunakan empat unit alat semprot (handsprayer) dan satu unit kendaraan roda tiga (Tosa).

Tampak Babinsa bersama Bhabinkamtibmas, Perangkat Kelurahan dan relawan melakukan penyemprotan menyasar sejumlah Fasum dan halaman rumah warga. Tujuh unit Masjid, TPQ dan Balai RW tak luput dari sasaran penyemprotan.

Danramil 0815/01 Prajurit Kulon Kapten Inf Budiyono, saat dihubungi, rabu 10/6/20. mengungkapkan, penyemprotan disinfektan yang dilakukan Tiga Pilar Kelurahan bersama Relawan DLH ini merupakan salah satu upaya pencegahan sekaligus untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 juga sebagai persiapan pembelakuan New Normal diterapkan.

Untuk itu tidak hanya sebatas melakukan penyemprotan disinfektan, pihak Tiga Pilar Kecamatan sampai dengan Kelurahan bersama UPT Puskesmas serta elemen masyarakat lainnya, aktif mengajak masyarakat agar disiplin dan mematuhi himbauan pemerintah dengan menerapkan protokol kesehatan.

“Apabila kita semua disiplin dan bergotongroyong, maka penyebaran Covid-19 dapat ditekan seminimal mungkin. Tentunya semua berharap agar Covid-19 ini segera berakhir,” jelas pria kelahiran Gondang Mojokerto. [min]

FKPMS Protes Keberadaan Tambak Udang Ilegal Sumenep, Bhirawa Sejumlah aktifis mahasiswa yang tergabung dalam Front Komunikasi Mahasiswa Sumenep (FKMS) melakukan aksi protes terhadap Pemerintah setempat yang dinilai kurang tegas dalam pengelolaan tambak udang.

Pasalnya, di Kabupaten ujung timur Pulau Garam Madura ini banyak tambak udang ilegal yang beroperasi. Protes sejumlah aktifis tersebut dilakukan dengan cara membentangkan poster di perempatan jalan jantung Kota Sumenep.

Ketua FKMS, Sutrisno menilai, pemerintah setempat tak serius melakukan pengawasan terhadap aktifitas pengelolaan tambak udang. Akibatnya banyak tambak udang ilegal beroperasi.

Padahal, hal tersebut merugikan masyarakat Sumenep.

Aksi yang dilakukan itu merupakan bentuk kekecewaan masyarakat Sumenep terhadap pemerintah yang kurang serius.

Sebab, akhir-akhir ini banyak investor yang datang ke Bumi Sumekar ini utamanya mereka yang bergerak di bidang usaha tambak udang. “Ini merupakan salah satu bentuk protes kami sebagai masyarakat terhadap pemerintah yang lemah dalam pengawasan tambak udang. Banyak tambak udang yang beroperasi tanpa melengkapi izinnya” kata Sutrisno, Rabu (10/6).

Menurutnya, salah satu bukti ketidak seriusan Pemkab Sumenep, waktu lalu pernah menutup tambak udang di Desa Pakandangan dengan alasan tidak memiliki izin operasi. Namun, berselang beberapa bulan, tambak udang ilegal itu kembali beroperasi. [sul]

Forkopimda Kabupaten Lamongan ajak masyarakat Lamongan untuk menggalakkan disiplin hidup sehat.

Alimun Hakim/Bhirawa

Forkopimda Ajak Masyarakat Lamongan Disiplin Hidup Sehat

Lamongan,Bhirawa Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Lamongan gencar mengajak untuk masyarakat disiplin mematuhi protokol kesehatan untuk persiapan menyambut tatanan normal baru atau new normal.

Upaya penegakan disiplin protokol kesehatan dilakukan di tiga titik, yaitu Jalan Veteran Lamongan, tepat di depan kantor Samsat, pertigaan Deket dan pertigaan Desa Soko, Kecamatan Glagah.

Sasarannya adalah para pengguna jalan yang mengabaikan protokol kesehatan, dengan tidak mengenakan masker saat berkendara.

“Kita terus mendisiplinkan masyarakat di Kabupaten Lamongan ini.

Tadi di jalan-jalan juga kita bagikan masker, kita berikan pemahaman agar mematuhi protokol kesehatan. Ini juga kami lakukan beberapa hari ini,” kata Bupati Lamongan, Fadeli saat mengajak masyarakat untuk disiplin akan protokol kesehatan, Rabu (10/ 6). Selain mendisiplinkan protokol kesehatan kepada para pengendara, Pemkab Lamongan bersama Kepolisian dan TNI juga meninjau desa-desa yang menjadi kampung tangguh.

“Memang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lamongan saat ini sedang menuju new normal, un-

tuk menuju new normal ini tentu berbagai persiapan kita lakukan. Salah satunya hari ini kita melihat ke desadesa, ke kampung-kampung tangguh,” tutur Fadeli.

Menurut Fadeli, dalam peninjauan tersebut terlihat bahwa kedisiplinan masyarakat terkait penerapan protokol kesehatan mulai meningkat, meskipun masih ada sebagian dari mereka yang belum disiplin.

“Ternyata di desa ini menurut saya tingkat kedisiplinannya sudah tambah bagus. Di Kecamatan Deket tadi ada 2 tempat yang kita lihat, di Desa Sugihwaras yang ada 2 pasien dan yang kedua di Desa Sidorejo, ini yang ternyata

Satgas Covid-19 Bondowoso Terima Puluhan Alat Rapid Test dari BTN Bondowoso, Bhirawa Gugus tugas percepatan penanggulangan Covid-19 Kabupaten Bondowoso menerima bantuan sedikitnya 280 alat Rapid Test yang diberikan oleh Bank Tabungan Negara (BTN). Secara simbolis, Ketua Satgas Covid-19 menerima puluhan alat rapid test tersebut di ruang Paringgitan Pendopo Bupati, Rabu (10/6).

Bupati Salwa Arifin menyampaikan, terimakasih atas nama Gugus

Tugas Pemerintah Kabupaten Bondowoso maupun pribadi kepada BTN yang telah memberikan sumbangsihnya kepada Gugus Tugas Covid-19.

“Terimakasih kepada BTN baik yang di Bondowoso ataupun di pusat karena terus terang banyak sekali yang mengusulkan atau meminta di Rapid Test, namun karena keterbatasan belom bisa dilaksanakan semua,”jelasnya.

Menurutnya, beberapa instansi

sudah mengusulkan agar di lakukan Rapid Test. Kendati demikian bupati bersama Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Bondowoso membuat skala prioritas tempat-tempat mana yang harus lebih dahulu ditangani.

“Dengan bantuan dari BTN ini saya berharap bisa bermanfaat untuk masyarakat Bondowoso, kita utamakan tempat-tempat yang memang harus didahulukan,” pungkasnya.[san]

sampai dengan saat ini desanya tetap tanggap, tetap tangguh dan masih zero Covid-19,” kata Fadeli. Lebih lanjut Fadeli menambahkan, saat ini Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19 Lamongan juga sedang mempersipkan penerapan new normal.

“Makanya Lamongan ini sedang melonggarkan, menuju new normal.

Beberapa kriteria sedang kami godok, sedang dibahas di tim gugus tugas dan pelan-pelan seperti di tempat-tempat terbuka mulai kita buka, memang ini fase pertama, fase kedua dalam setiap minggunya terus kita evaluasi sampai benar-benar menjadi new normal, dengan disiplin mematuhi protokol kesehatan,” ucapnya.

Sementara itu Kapolres Lamongan AKBP Harun dan Dandim 0812 Lamongan bersepakat, Hal yang di lakukanya adalah upaya untuk mendisiplinkan masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan.

“Petugas gabungan TNI - Polri di seluruh kecamatan di Lamongan akan terus melaksanakanya selama belasan hari. Kegiatan ini kita laksanakan serentak selama 14 hari, di depan Mako Polsek dan Koramil atau di tempat-tempat strategis. Apabila ditemukan pengguna jalan yang tidak mengenakan masker, maka akan ditegur dengan cara humanis,” ujar Kapolres Lamongan AKBP Harun di dampingi Dandim 0812 Letkol Inf Sidik Wiyono. [aha]

Penutupan PKP Angkatan 1 di Pemkot Madiun

Selesaikan Pelatihan, Dua Peserta Raih Predikat Sangat Memuaskan Sebanyak 30 pegawai eselon 4A dan 4B di lingkungan Pemkot Madiun telah menyelesaikan pelatihan kepemimpinan pengawas (PKP) angkatan I tahun 2020.

Prosesi penutupan pelatihan berlangsung di Gedung GCIO Dinas Komunikasi dan Informatika dengan menerapkan physical distancing, Rabu (10/6).

30 peserta tersebut melaksanakan pelatihan sejak 24 Februari 2020 hingga 10 Juni 2020.Materi yang dipelajari meliputi empat hal.Yakni, agenda kepemimpinan Pancasila dan bela negara, agenda kepemimpinan pelayanan, agenda pengendalian pekerjaan, dan agenda aktualisasi kepemimpinan.

Dari 30 orang peserta, dua di antaranya berhasil lulus dengan

predikat sangat memuaskan.

Sedangkan, 28 orang lainnya lulus dengan predikat memuaskan. Meski begitu, rentang nilai antara satu peserta dengan lainnya sangat tipis. Sehingga, seluruh peserta berhasil mendapatkan nilai yang terbaik.

Wali Kota Madiun, H. Maidi dalam sambutannya dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Madiun Rusdiyanto men-

gucapkan selamat kepada para peserta. ‘’Harapannya, nilai bagus ini tidak hanya pada saat diklat saja.Tapi juga diimplementasikan dalam kinerja sehari-hari,’’kata Sekda Rusdiyanto berharap.

Dikatakan oleh Sekda Rusdiyanto, Wali Kota juga berharap para peserta yang saat ini merupakan alumni pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan I tahun 2020 itu dapat membawa pemikiran dan inovasi baru untuk semakin meningkatkan pelayanan di dinasnya.”Melalui pelatihan ini diharapkan mampu melahirkan pegawai yang mempunyai pengetahuan, keahlian, dan keterampilan untuk me-

laksanakan tugas dan jabatannya,’’ungkap Sekda.

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur, Aries Agung P melalui siaran video conference mengatakan, penutupan pelatihan ini merupakan awal bagi peserta.Ke depannya, diharapkan para peserta dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya lebih optimal. ‘’Pendidikan seperti ini meningkatkan kompetensi.Dengan nilai yang sangat memuaskan, tentu ke depannya kami mengharap inovasi-inovasi yang dicetuskan bapak/ibu sekalian.Selamat atas kelulusannya. Semoga sukses,’’kata Aries Agung. (dar)

sudarno/bhirawa

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur, Aries Agung, melalui siaran video conference, pada penutupan PKP angkatan 1 tahun 2020, Rabu (10/6).

JATIM MEMBANGUN

Kamis Pon, 11 Juni 2020

Halaman 9

Ring Road Timur Ditarget Akhir Tahun Selesai Percepat Pertumbuhan ekonomi Sisi Timur Kota Madiun Kota Madiun, Bhirawa Wali Kota Madiun, H. Maidi bersama tim konsultan dari akademisi dan entrepreneur sengaja meninjau lokasi calon ring road timur di Kota Madiun, Rabu (10/6).

Peninjauan merupakan bagian tahapan perencanaan pembangunan ring road bantuan pemerintah pusat dengan nilai Rp 600 miliar tersebut. ‘’Ring road saat ini memang masih dalam perencanaan.Tetapi kita segera awali perencanaan itu dengan peninjauan lokasi. Hari ini saya pimpin langsung bersama tim

konsultan dan teman-teman OPD terkait,’’ kata Wali Kota H. Maidi disela peninjauan ring road timur.

Menurut Wali Kota, peninjauan ring road timur itu, untuk menentukan titik-titik mana yang akan dilalui jalur ring road timur tersebut.

Peninjauan dimulai dari titik simpang empat Rejo Agung dan sejum-

lah titik di Kelurahan Tawangrejo.Titik itu disebut sebagai pintu masuk ring road timur.

Artinya, kata Wali Kota, dalam masalah ini, bakal berhadapan dengan ring road barat. Rombongan juga menyusuri areal persawahan di kelurahan Tawangrejo tersebut.Jalur ring road memang sebagian besar melewati areal persawahan. ‘’Tentu kita maksimalkan dulu aset pemerintah kota. Kita kan punya beberapa tanah bengkok. Tetapi pastinya melewati tanah warga,’’jelas orang nomor satu di Pemkot

Madiun ini.

Kesempatan itu, rombongan melanjutkan peninjauannya ke daerah Sukosari, Pasar Kojo, hingga perempatan Jalan Kapten Tendean (Te’an).Rute ring road direncanakan melewati sejumlah titik tersebut.

Wali Kota menyatakan, sengaja melibatkan akademisi dan pengusaha untuk memetakan titik pertumbuhan ekonomi ke depan.

Ring road memang digadang menjadi sarana percepatan pertumbuhan ekonomi di sisi timur wilayah Kota Madiun.

‘’Sekalian kita lihat sekiranya titiktitik mana yang untuk rest area, SPBU, titik persimpangan jalan dan lain sebagainya.Makanya, kita libatkan konsultan dari entrepreneur juga.Artinya, kita tidak ingin pembangunan ini asal-asalan,’’ tegasnya.

Dalam hal ini, Wali Kota akan melibatkan Pemkab Madiun. Hal itu penting lantaran keberadaan ring road berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Madiun.

Daerah sekitar juga akan berdampak tentunya. Wali Kota mengatakan akan segera menyelesaikan

gambar rencana pembanguan ring road itu untuk dilakukan pembahasan bersama Pemkab Madiun.

Perencanaan ditargetkan selesai sebelum akhir tahun ini. ‘’Pak bupati, Bappeda beserta krunya akan kita ajak bicara untuk menentukan apa yang harus disiapkan masing-masing. Karena keberadaan ring road akan menumbuhkan perekonomian sisi timur kota dan Kabupaten Madiun bagian selatan. Karena itu berharap dukungan masyarakat daerah terlewati jalur ring road tersebut,’’tegas Wali Kota. [dar]

KELANA JATIM

Babinsa Koramil 0814/10 Mojoagung Pantau Perkembangan BumDes Jombang, Bhirawa Bintara Pembina Desa (Babinsa) Koramil 0814/10 Mojoagung, Jombang aktif melaksanakan pemantauan wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.

Koptu M Cahyo yang di beri tanggung jawab menjadi Babinsa Desa Karang Winongan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang memantau perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BumDes) di wilayahnya, Rabu (10/06).

“Kami juga memberikan masukan dan saran kepada pengelola BumDes demi perkembangan dan kemajuan BumDes Karang Winongan,” ujar Koptu M Cahyo.

Sekretaris BumDes Lentera Jaya, Desa Karang Winongan, Mokhamad Salamun menerangkan, BumDes Lentera Jaya, Desa Karang Winongan mulai berdiri pada tahun 2015. Di kepengurusan yang baru saat ini, BumDes Lentera Jaya, Desa Karang Winongan memiliki 3 (tiga) unit usaha yakni, Unit Usaha Keuangan, di mana pada unit usaha ini BumDes Karang Winongan fokus pada kegiatan pinjaman modal untuk meningkatkan usaha bagi warga masyarakat Desa Karangwinongan dengan Jasa yang terjangkau dan ringan bagi pelaku usaha.

“Kemudian Unit Usaha Catering, kami bekerja sama dengan ibu ibu di Desa Karangwinongan meningkatkan produktifitasnya. Selain itu dipaparkannya, ada satu unit usaha lagi yakni, Unit Usaha Sub Alkes. Pada unit usaha ini BumDes Karang Winongan hanya melakukan sub pekerjaan produksi Alkes (Alat Kesehatan) dari perusahaan Alkes yang ada di wilayah Desa Karangwinongan. [rif]

Kapolres Bojonegoro Kunjungi Kampung Tangguh Semeru Zona Merah Bojonegoro,Bhirawa Kampung Tangguh Semeru yang digagas oleh Kapolda Jatim Irjen Pol Dr. M. Fadil Imran diawal tugasnya memimpin Polda Jatim ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan mulai dari Elemen Masyarakat, DPR, Kapolri hingga Presiden Jokowi.

Kapolres Bojonegoro, AKBP M. Budi Hendrwan, SIK, MH didampangi Kabag Ops Polres Bojonegoro, Kompol Dani Rinawan, SH melaksanakan peninjauan Kampung Tangguh Semeru di desa yang berkategori zona merah, yakni Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kota dan Desa Ngablak Kecamatan Dander, kemarin (10/6) pukul 10.00 WIB. Selanjutnya Kapolres Bojonegoro melakukan peninjuan tempat atau rungan kesiapan Kampung Tangguh Semeru di dua desa tersebut.

Kapolres Bojonegoro, dalam sambutannya bahwa salah satu bukti apresiasi dari masyarakat terkait Kampung Tangguh Semeru adalah respon masyarakat yang secara mandiri di setiap lingkungannya mendirikan Kampung Tangguh Semeru untuk memutus mata rantai Covid-19.

Dalam Kampung Tangguh Semeru ini, adanya perangkat-perangkat seperti TNI-Polri, Pemerintah Desa, Masyarakat dan Relawan mempunyai peran yang besar dalam upaya pencegahan Covid 19.

Sehingga setiap ada permasalahan di Kampung Tagguh dikerjakan bersama-sama alias gotong royong, baik Pemerintah Desa, Babinsa-Bhabinkamtibmas dan masyarakat desa setempat. [bas]

Kapolres Bojonegoro, AKBP M. Budi Hendrwan, SIK, MH meninjau Kampung Tangguh Semeru Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kota dan Desa Ngablak Kecamatan Dander (10/6).

Pedagang Pasar Lawang, Kec Lawang, Kab Malang saat dilakukan rapid test oleh Tim Satgas Covid-19 kabupaten setempat, pada beberapa hari lalu

cahyono/Bhirawa

Kluster Malang Utara Menambah Jumlah Pasien Tertular Covid-19 Kab Malang, Bhirawa Penambahan Pasien Positif Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Malang, hal ini diduga dari kluster wilayah Malang Utara, Lawang, Singosari, dan Karangploso. Karena di wilayah tersebut kini menjadi zona merah. Sedangkan dalam masa transisi New Normal ini, terus terjadi penambahan jumlah pasien positif tertular Covid-19 di wilayah kabupaten setempat.

Komandan Satuan Tugas (Satgas) New Normal Kabupaten Malang Letkol (Inf) Ferry Muzawwad, Rabu (10/ 6), saat dikonfirmasi di Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, dengan terus bertambahnya pasien

terinveksi Covid-19 di Kabupaten Malang, maka pihaknya terus berupaya untuk meminimalisir jumlah penyebaran dengan lebih sigap dengan melakukan tracing, yakni sebuah metode untuk mendeteksi orang-orang yang berpotensi tertular virus dari pasien positif Covid-19.

“Perlunya kita melakukan tracing, agar cepat diketahui dari wilayah kecamatan mana terjadi penyebaran Covid-19. Karena dengan begitu, agar penyebaran virus corona itu tidak semakin meluas,” papar dia, yang kini juga menjabat sebagai Komandan Kodim 0818 Kabupaten Malang/Kota Batu.

Hal yang sama juga disampaikan, Wakil Komandan (Wadan) Satgas New Normal Kabupaten Malang, yang kini juga menjabat sebagai Kapolres Malang AKBP Hendri Umar, bahwa penambahan pasien Positif Covid-19 ini semuanya berasal dari wilayah Malang Utara. Karena sehari sebelumnya, jumlah pasien yang terinveksi virus corona tersebut sebanyak 103 orang. Namun, satu hari kemudian ada kenaikan 6 orang pasien positif Covid-19, sehingga totalnya kini mencapai 109 orang.

“Berdasarkan dari hasil tracing, penularan virus tersebut dari wilayah Malang Utara. Sehingga dengan se-

Pastikan Tepat Sasaran, Wabup Tinjau Pembayaran BST Tuban, Bhirawa Wakil Bupati Tuban, Ir. H. Noor Nahar Hussein, M.Si meninjau pelaksanaan pembayaran di Balai Desa Prunggahan Kulon Kecamatan Semanding, Rabu (10/6/20). Hal ini untuk memastikan pencairan Bantuan Sosial Tunai (BST) Tahap II pada 2.935 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) tepat sasaran dan sesuai jumlah.

Pencairan BST di Kecamatan Semanding ini di pusatkan di dua tempat, yaitu Desa Prunggahan Kulon dan Desa Genaharjo. Pada kesempatan ini Wabup menyampaikan bahwa pembayaran BST di laksanakan secara langsung oleh Kantor Pos, Pemkab Tuban melalui Dinsos, Kecamatan dan

Desa hanya memfasilitasi. ”Setelah saya lihat langsung, pembayaran yang dilaksanakan secara tunai ini diterima sesuai jumlah nominal yang didapatkan yaitu 600.000 rupiah per KPM, dan Penyerahan ini juga dijamin tepat sasaran karena dilaksanakan melalui kantor pos,” kata Wabup.

Namun dari alokasi BST untuk Kabupaten Tuban sejumlah 32.108 KPM, pada tahap I dan dipastikan pada tahap II ini terdapat 4.546 KPM yang tidak melaksanakan pengambilan BST karena setelah di laksanakan kroscek data, mereka sudah menerima bantuan lain sehingga double bentuan dalam satu KK, meninggal dunia tanpa ahli

waris, sudah hidup berkecukupan dan berpindah alamat.

“Bantuan ini adalah untuk masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 secara langsung, dan mereka belum menerima bantuan seperti PKH, BPNT dan lainnya,” terang Wabup.

Jenis bantuan yang beragam terkait pandemi Covid-19 dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten Tuban, mengharuskan adanya validasi data yang tepat. Mengingat ditemukannya data yang didrop dari pusat tidak sesuai dan tidak tepat sasaran.

Saat ini Pemkab Tuban menurut Wabup telah menyerahkan data susulan hasil usulan dari Desa, namun pada tahap II ini belum bisa dibagikan, kemungkinan pada tahap III nanti. [hud]

makin bertambahnya pasien yang terinveksi Covid-19 di Kabupaten Malang, maka fokus penanganannya Covid-19 di wilayah Malang Utara,” ujarnya. Dengan hasil tracing penyebaran virus corona di wilayah Malang Utara, lanjut Hendri, Tim Satgas New Normal fokus untuk menegakkan protokol kesehatan ditiga wilayah kecamatan tersebut. Sebab, jika penyebaran virus corona ditiga wilayah itu tidak secepatnya dikendalikan, maka dikhawatirkan penyebarannya bisa meluas. Namun, pihaknya tidak berharap terjadi menyebaran Covid-19 di Kabupaten Malang.

“Untuk itu, pihaknya meminta kepada masyarakat di wilayah yang kini berstatus zona merah, dan umumnya masyarakat Kabupaten Malang, agar mentaati protokol kesehatan. Dan mari kita sayangi keluarga, saudara, dan sahabat kita agar tidak tertular Covid-19, sehingga wajib menjaga kesehatan dan penuhi aturan protokol kesehatan,” pintahnya.

Sementara itu, Hendri juga menambahkan, Pasar Lawang yang berada di wilayah Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, saat ini juga menjadi atensi Tim Satgas Covid-19, karena dari hasil rapid test pada pedagang pasar setempat, pada 4 Juni 2020, terdapat 26 orang pedagang hasilnya reaktif. Dan jika nanti dilakukan swab test atau pemeriksaan medis untuk memastikan diagnosis infeksi virus corona, dan ternyata ada yang positif terinveksi Covid-19, maka Pasar Lawang akan dilakukan penutupan sementara selam 14 hari. [cyn]

Ciptakan Udara Bersih, PT PEPC Komitmen Tanam 25 Ribu Pohon PT Pertamina EP Cepu (PEPC) selaku pelaksana Proyek Strategis Nasional (PSN) Proyek Pengembangan Gas Lapangan Unitisasi Jambaran-Tiung Biru (JTB) yang memiliki komitmen dalam penerapan kegiatan operasi yang berwawasan lingkungan terus memperhatikan kelestarian lingkungan, termasuk juga menerapkan analisa dan dampak lingkungan secara tepat.

Sejak tahun 2018 hingga tahun 2020 ini, sedikitanya PEPC telah melakukan kegiatan penanaman pohon sebanyak 16 ribu pohon Trembesi di wilayah Bojonegoro.

Penanaman pohon Trembesi yang dikenal mampu menghasilkan oksigen hasil dari fotosintesa sekaligus bisa menyerap karbon dioksida ini juga berfungsi sebagai pohon peneduh saat musim panas.

PEPC juga terus melakukan pemantauan perkembangan ribuan pohon Trembesi ini secara rutin. Hal ini dilakukan agar manfaat penanaman pohon betul-betul berdampak baik bagi

kelestarian dan kesehatan lingkungan.

Perwakilan PEPC, Yudit Ratania melaksanakan kegiatan pemantauan, beserta Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bojonegoro, Hanafi yang didampingi oleh jajarannya. Dalam kegiatan nampak mitra program, LSM Ademos terjun langsung memantau pohon-pohon yang telah ditanam di sepanjang jalan raya Surabaya - Bojonegoro hingga perbatasan dengan Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, kemarin (9/6).

Menurut Kepala Dinas DLH Kabupaten Bojonegoro, Hanafi, kegiatan penanaman pohon ini bagian

dari hidup sehat, karena udara yang dihirup ini jika kualitas oksigennya bagus yang salah satunya dihasilkan oleh pohon tentu akan membantu terjaganya kesehatan dan lingkungan masyarakat.

Maka dari itu, penting bagi semua pihak untuk turut serta dalam menjaga kelestarian lingkungan termasuk program penghijauan.

Sementara itu, Direktur Utama PEPC, Jamsaton Nababan secara terpisah menegaskan, bahwa sinergitas baik antara PEPC dan Pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat akan terus ditingkatkan dalam rangka memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat Bojonegoro secara luas. Termasuk dalam program penanaman pohon ini.

“Dalam melaksanakan kebijakan dan program, PEPC selalu berbasis riset dari berbagai elemen masyarakat supaya program tersebut betul-betul

bermanfaat manfaat bagi masyarakat luas serta memiliki kelangsungan yang berkelanjutan,” tegas Jamsaton.

Setelah melakukan penanaman di sepanjang jalan raya utama antara Bojonegoro – Cepu – Ngawi, kedepan rencananya PEPC bersama stakeholdernya mitra program akan melakukan penanaman pohon di jalur jalan raya Bojonegoro – Surabaya.

Diharapkan program-program PEPC seperti penanaman 25 ribu pohon trembesi ini mampu menjadi legacy yang memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat secara luas.

Dalam pelaksanaan penanaman dan monitoring perawatan trembesi PT Pertamina EP Cepu (PEPC) bekerjasama dengan LSM di Bojonegoro seperti LSM Ademos, LSM IDFoS, LSM Bojonegoro Institut serta selalu berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro. [bas]

Perwakilan PEPC Yudit Ratania beserta Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bojonegoro Hanafi saat melaksanakan kegiatan pemantauan.

EKONOMI

Kamis Pon, 11 Juni 2020

Halaman 10

Nilai Tukar Petani Jawa Timur Bulan Mei Turun Karena Produk Hortikultura dan Pangan Tidak Bisa Dipasarkan Pemprov, Bhirawa Dalam rilis BPS Jatim, menyebutkan Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Timur Bulan Mei 2020 turun 0,42 persen dari 99,43 menjadi 99,01.

Subsektor yang mengalami penurunan NTP terbesar terjadi pada subsektor Hortikultura sebesar 2,44 persen dari 100,41 menjadi 97,96, diikuti subsektor Tanaman Pangan sebesar 0,20 persen dari 100,48 menjadi 100,28.

Secara umum indeks harga yang diterima petani (It) mengalami penurunan lebih tinggi dibandingkan dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib). Indeks harga yang diterima petani (It) turun sebesar 0,57 persen,

sedangkan indeks harga yang dibayar petani (Ib) sebesar 0,15 persen.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur (DipertaKP Jatim) Hadi Sulistyo menyampaikan, adanya penurunan inde-

ks harga, salah satunya diakibatkan tidak dapat dipasarkan produk hortikultura, maupun tanaman pangan sehingga petani sebagai produsen pangan lebih banyak mengeluarkan biaya produksi daripada pendapatan yang diterimanya.

Berkaitan dengan sepuluh komoditas utama yang mengalami penurunan terbesar indeks harga yang diterima petani adalah Cabai Rawit, Telur Ayam Ras, Jagung, Cabai Merah, Buncis, Tomat, Jeruk, Kopi, Sapi Perah, Dan Kacang Panjang.

Hadi juga menjelaskan, berdasarkan hasil survey harga di sentra cabai di

Jatim,diketahui bahwa harga cabai tingkat produsen / petani di bulan Mei mengalami penurunan Cabai Rawit sebasar 51,7 % ; dan Cabai Besar menurun sebesar 9,5 % dibading perkembangan harga di bulan April 2020.

Ia juga menyampaikan, kalau tidak hanya Jatim saja yang mengalami penurunan NTP sebesar 0,42 persen, tetapi ada provinsi lumbung pangan yang juga mengalami penurunan NTP, terbesar terjadi di Provinsi Banten sebesar 2,09 persen, diikuti Provinsi Jawa Barat sebesar 1,56 persen.

Bila diperhatikan NTP nasional Mei 2020 sebesar 99,47 atau turun

0,85 persen dibanding NTP bulan sebelumnya. Penurunan NTP dikarenakan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) turun sebesar 0,86 persen, lebih besar dari penurunan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) turun sebesar 0,01 persen.

“Hal ini menunjukkan pula pada skala nasional pun NTP sektor pertanian juga turun. Bahkan, pada Mei 2020, NTP Provinsi Jambi mengalami penurunan terbesar (3,53 persen) dibandingkan penurunan NTP provinsi lainnya,” ujarnya.

Begitupula terkait pada Mei 2020 terjadi perubahan Indeks Konsumsi

Rumah Tangga (IKRT) di Indonesia juga turun sebesar - 0,07 persen yang disebabkan turunnya indeks di Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau. “Hal ini menunjukkan adanya penurunan daya beli masyarakat pada bulan Mei 2020 di tengah puncak panen beberapa komoditi strategis,” katanya.

Hadi juga mengatakan, Kementerian Pertanian telah menargetkan pada tahun 2020 ini agar Jawa Timur dapat berkontribusi secara nasional untuk komoditi Cabai Rawit sebesar 33,94 % dan Cabai Besar 7,65 % dan Bawang Merah 23,28 %.[rac]

BURSA EKONOMI

BI Jatim Tantang Kaum Milenial Beternak Surabaya, Bhirawa Indonesia dengan kekayaan alamnya yang berlimpah sangat disayangkan kalau tidak dimanfaatkan secara maksimal karena hal itu akan terbuang dengan percuma. Alam yang subur bahasanya grup band Koesplus di Indonesia ‘Tongkat Kayu dan Batu Jadi Tanaman’, artinya saking suburnya tanah kita ini, demikian laut kita digambarkan sebagai ‘kolam susu’ karena betapa melimpahnya kekayaan biota laut yang ada di dalamnya dengan berbagai ragam.

Berangkat dari hal inilah Kepala perwakilan BI Jatim Difi Ahmad Johansyah mengetuk hati para kaum milenial untuk beternak. Bahkan orang nomor satu di jajaran BI Jatim tersebut menantang para kaum milenial menekuni dan tenjuni beternak.

“Memang beternak di negeri kita ini bagi kaum milenial sepertinya adalah pekerjaan yang kurang bergengsi, mereka lebih tertarik untuk bekerja di kantor-kantor, padahal beternak ini sangat menjanjkan. Selain ditunjang banyak faktor di antaranya adalah alam,” ungkapnya pada acara Teman Ngopi dengan tema, Wujudkan Mimpi dengan Beternak Sejak Dini, secara virtual lewat Meeting zoom Rabu (10/6) kemarin.[ma]

Ihsan Kholil/Bhirawa

Nunung Setyaningsih, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Ketenagakerjaan.

Investasi Emas Masih Diminati di Tengah Pandemi Covid-19 Malang, Bhirawa Meski perekonomian mengalami stagnan pada Pandemi Covid-19, seperti saat ini, masih ada peluang investasi emas menarik untuk para nasabah karena sifatnya yang safe haven.

Artinya bisnis ini, memiliki nilai yang stabil di tengah ketidakpastian ekonomi yang diakibatkan berbagai faktor. Itulah sebabnya, membuat antusiasme warga Malang berinvestasi masih tinggi.

PT Bestprofit Futures (BPF) cabang Malang, mencatat nilai positif, selama masa pandemi Covid-19, total volume transaksi yang dibukukan hingga 30 April 2020 mencapai 37.494 lot, atau melonjak 176,73 persen dibandingkan bulan April tahun 2019.

“Dengan pencapaian tersebut, BPF Malang menduduki peringkat pertama dari sisi pertumbuhan tertinggi dari 10 kantor BPF di seluruh Indonesia. Ini menunjukkan tingginya antusiasme warga Malang berinvestasi meski di tengah pandemi Covid-19,” kata pimpinan cabang BPF Malang, Andri, Rabu (10/6) kemarin.

Menurutnya, dalam pertumbuhan positif itu, volume transaksi bilateral masih mendominasi dengan kenaikan 178,41 persen menjadi 32.632 lot. Sementara volume transaksi multilateral sebesar 4.862 lot atau meningkat 165.97 persen.[mut]

KEHILANGAN SURABAYA HILANG STNK, Honda Vario, th 2016, Warna Biru, Nopol: L-4882-MN, a/n. RETNO DWI JAYANTI, alamat: Hayam Wuruk Baru 2/20 RT.006/011 Kel.Sawunggaling Kec.Wonokromo Surabaya No. 6989/IMB/BI-III/2020

TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda, Hitam, th. 2005, AG 2086 RA, a/n. Agus Fatchurrohman, Ds. Pandansari, Ngunut – T.Agung No. 6990/IMB/BI-III/2020 HILANG STNK, Yamaha, Merah Marun, th. 2008, AG 4937 TH, an. Yohanes Setiawan Rustanto, Ds/Kec. Kauman – T.Agung No. 6991/IMB/BI-III/2020

Selama Pandemi Covid-19

Ratusan Perusahaan Dihentikan Sementara Bondowoso, Bhirawa Selama masa pandemi virus corona atau Covid-19, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (DPMPTSP) Bondowoso mencatat ada sekitar 100an perusahaan yang dihentikan sementara untuk berproduksi atau usaha di wilayahnya.

Hal itu dilakukan bukan berfokus karena pandemi saja, akan tetapi ada beberapa faktor lain, seperti ketersediaan bahan baku yang juga menjadi alasannya. Kondisi ini membuat sekitar

1.000an pekerja terpaksa dirumahkan. Adapun perusahaan yang dimaksud tersebut adalah merupakan perusahaan yang sesuai dengan Undang-undang nomer 13 tahun 2003. Yakni salah satunya memiliki karyawan paling tidak 10 orang lebih.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Bondowoso, Totok Haryanto, mengatakan, telah ada surat edaran dari Kemenaker bah-

wa perusahaan mulai bisa membuka usahanya kembali selama masa new normal ini. Tentu, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. ”Temen-temen yang selama ini dirumahkan, bisa bekerja lagi,” ujarnya, Rabu (10/6).

Kata Totok, sejak surat edaran dari Kemenaker turun, pihaknya selama ini telah turun untuk menghimbau bahwa pengusaha bisa membuka usahanya kembali. Selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan surat edaran dari dinas. ”Kami sudah langsung

turun walaupun masih belum secara resmi. Setelah ini kami mau buat surat edaran itu,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Ketenagakerjaan, Nunung Setyaningsih, menambahkan, pihaknya mensupport perusahaan agar tidak serta merta memPHK karyawan. Sekaligus, terus memotivasi perusahaan agar tetap eksis namun tidak merugikan pekerja.”Tentu dengan tetap menerapkan protokol kesehatan,” jelasnya.[san]

Smartfren PowerUp Permudah Pelanggan Atur Kuota Internet yang Dibutuhkan Surabaya, Bhirawa Smartfren telah meluncurkan Eksklusif Membership Pertama di Indonesia PowerUp yang memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk mengatur sendiri pengalaman internet sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi para pelanggan tidak perlu khawatir lagi, karena tidak akan kehilangan kuota dengan fitur data rollover. Pelanggan akan diberikan dua pilihan kuota utama sesuai kebutuhan data dan tiga pilihan kuota addon ditambah dengan bonus kuota progresif yang berlimpah hingga 3 GB. Deputy CEO Smartfren, Djoko Tata

Ibrahim mengungkapkan Smartfren berharap PowerUp akan membantu pelanggan dalam memaksimalkan peluang mereka dalam dunia digital.

“PowerUp merupakan Eksklusif Membership plan yang mengutamakan metode keanggotaan dengan didasari paket utama yang memiliki masa aktif 168 hari, ketersediaan nomor favorit yang dapat dipilih oleh pelanggan, bonus kuota progresif yang didapatkan dari setiap transaksi pembelian paket add-on. PowerUp ditujukan untuk calon pelanggan yang mengedepankan penggunaan data yang bisa diatur sesuai keingi-

nan,” terangnya, Rabu (10/6).

Djoko menambahkan untuk bergabung dan mendaftar sebagai anggota PowerUp hanya bisa diperoleh secara online di www.smartfren.com/ powerup atau di aplikasi MySmartfren yang dapat diunduh di App Store ataupun Google Play Store.

“Kartu perdana yang sudah dipesan akan langsung dikirimkan ke alamat pelanggan. Paket keanggotaan PowerUp hadir dengan dua pilihan, yaitu PowerUp 12GB seharga Rp68.000,- pelanggan akan mendapatkan kuota 2GB selama 6 x 28 hari, sedangkan di periode keenam, pelanggan

akan mendapatkan 3GB,” ujarnya.

Sementara itu untuk PowerUp 24GB seharga Rp118.000,- pelanggan akan mendapatkan kuota 4GB selama 6 x 28 hari, di periode 28 hari terakhir pelanggan akan mendapatkan 5GB. Untuk pilihan paket addon yang disediakan, antara lain: Paket add-on 4GB seharga Rp28.000, Paket add-on 8GB sehargaRp48.000,- dan Paket add-on 16GB seharga Rp78.000,. Selain itu juga tersedia beberapa paket booster untuk aplikasi seperti Youtube, Zoom, TikTok, Instagram dan Netflix.[riq]

SELAYANG PANDANG

Di Tengah Pandemi Covid-19, Pemkot Malang Optimis PAD Akan Membaik Pandemi Covid 19, yang melanda Indonesia termasuk Kota Malang, telah merubah pola kehidupan disemua sektor. Ekonomi menjadi sektor paling berdampak.

Sumber pendapatan sektor pajak dari rumah makan, Restorn, Hotel dan tempat hiburan secara otomatis menyusut. Kondisi ini, membuat penurunan pendapatan di Kota Malang hingga hampir 21 persen. Wali Kota Sutiaji optimis penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak sampai di angka 50 persen.

Oleh M. Taufik, Kota Malang

Wali Kota Malang, Sutiaji tetap optomis, bahwa di masa Pandemi Covid 19 ini, PAD tidak sampai menyentuh angka 50 persen. Ini tidak terlepas dari semangat masyarakat Kota Malang yang tetap ingin perekonomiannya berjalan meski terjadi wabah.

Berdasarkan data, yang disampaikan Sutiaji, asumsi penurunan pendapatan akan

mencapai angka 50 persen, dan minimal pada angka 30 persen.

Tetapi pada realitanya penurunan pendapatan hanya pada angka 20,78 %. ”Angka itu masih jauh dari asumsi minimal, makannya kita optimis dimasa new normal nanti, perlahan ekonomi di Kota Malang akan bangkit,” tutur Sutiaji.

Menurut dia, seluruh elemen masyarakat harus meletakkan

Suasana pelayanan pajak Bapenda Kota Malang.

pada perspektif optimis, khususnya memasuki masa masa adatif bersama Covid 19. Tidak bisa tidak, roda ekonomi, harus berputar dengan membangun pola kehidupan baru.

Ada dua sektor, menurut Wali Kota yang juga seorang

Ustadz itu, yang survive dan menunjukkan trend positif selama masa covid yakni sektor e commerce dan produk makanan segar. ”Ada kenaikan permintaan yang cukup tinggi pada permintaan produk makanan segar, tidak kurang dari

123 %,” ujarnya.

Mengakselerasi masa transisi dan masa adaptif Covid 19, kepada perangkat daerahnya, Sutiaji menekankan agar mulai menggerakkan program kegiatan yang mulai melibatkan partisipasi publik. “Pada

masa adaptif, kita sudah tidak lagi social distancing, yang kita tekankan adalah physical distancing. Sehingga OPD jangan gamang apabila menggelar kegiatan yang melibatkan berbagai elemen,” tambahnya.

Kegiatan yang dimaksud itu, seperti gelar produk UMKM dan kegiatan lain yang mampu menstimulus ekonomi daerah. Namun tetap dipedomani secara ketat dan penuh kedisiplinan prinsip dasar protokol Covid 19.

Pengamat ekonomi dari Uni versitas Muhammadiyah Malang (UMM) Dr. Yunan Saifullah, mengemukakan Covid-19 bukan sekadar bencana global tetapi memiliki imbas pada ekonomi daerah, khususnya lahirnya multiplier efek pada PAD bagi ekonomi daerah. Dalam situasi normal, ketika pertumbuhan ekonomi turun, pajak masih bisa diandalkan untuk mengembalikan ekonomi. Teta-

pi Covid 19 pertumbuhan ekonomi nyaris terhenti.

Sementara itu, Dr. Umi Muawanan Dosen Universitas Gajayana (Uniga) Malang, menambahkan jika pajak daerah pasti menurun karena aktifitas ekonomi yang terkait pendapatan pajak tidak beroperasi.

“Retribusi pasar menurun, Retribusi Rumah Makan, Hotel juga turun karena sebagian mereka, tidak beroperasi, pastinya tidak ada pemasukan, dari sektor pajak,” tuturnya.

Apalagi, kata dia sebagai kota pendidikan,mahasiswa memilih pulang kampung, karena adanya sistem pembelajaran daring dari Perguruan Tinggi, Ini juga sangat berpengaruh dengan retrebusi pajak di Kota Malang. “Ada 300 ribu mahasiswa di Kota Malang, mereka saat ini pulang kampung. Pasti sangat berimbas pada roda perekonomian Kota Malang,” tukasnya.*

SAMBUNGAN

Kamis Pon, 11 Juni 2020

Pemkot dan Polres Masifkan Pembentukan Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo l

Sambungan hal 1

tukan kampung tangguh tersebut.

“Jadi, kami terus menciptakan Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo ini untuk menjaga supaya penyebarannya bisa terhambat. Karena Surabaya ini dibagi menjadi dua wilayah, sehingga ini saya membicarakan dulu dengan Polres Tanjung Perak lalu saya akan lanjutkan ke Polrestabes Surabaya,” kata Wali Kota Risma, Rabu (10/6).

Selain mendorong Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo, Wali Kota Risma bersama jajaran Polrestabes Surabaya juga mendiskusikan pembentukan Mal Tangguh, Tempat Ibadah Tangguh, dan Pasar Tangguh. Jika semua ini bisa dilakukan, dia sangat yakin bahwa penyebaran Covid-19 di Kota Surabaya akan bisa ditekan. “Saya percaya ini bisa ditekan, saya yakin itu,” ujarnya.

Menurut Wali Kota Risma, sebetulnya di Kota Surabaya ini memang ada penyebaran dan terus dicari dengan cara menggelar rapid test dan tes swab massal.

Namun, jika ditemukan ada yang reaktif atau positif, lalu apa yang harus dilakukan untuk menekan penyebarannya itu. “Nah, yang kita lakukan kalau ditemukan positif adalah diobati ke rumah sakit, atau diisolasi di hotel atau di Hotel Asrama Haji,” katanya.

Namun, yang paling penting adalah di sekitar kampung yang ditemukan positif Covid-19 itu, harus dijaga supaya tidak semakin menularkan kepada yang lainnya di lingkungannya. Sebab, di Surabaya ini sangat banyak kampung padat penduduk dan resiko penularannya sangat tinggi.

“Jadi, resikonya itu yang nanti kita cegah,” ujarnya.

Oleh karena itu, setelah PSBB ini tidak diperpanjang, ia berharap warga Kota Surabaya terus disiplin menjaga protokol kesehatan. Bukan malah rea-reo seakan-akan sudah terbebas dari pandemic Covid-19.

“Masih banyak saudara-saudara kita yang dirawat di rumah sakit, dan masih banyak pula tim medis yang merawat saudara-saudara kita itu, jadi ayo jangan ditambah beban mereka,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Surabaya Irvan Widyanto memastikan hingga saat ini memang sudah terbentuk sebanyak 1.340 Kampung Tangguh Wani Jogo Surabaya. Ia memastikan, jumlah itu akan bertambah setiap harinya. “Jadi, sudah hampir semuanya yang membentuk kampung tersebut,” kata Irvan.

Kepala BPB Linmas ini juga menjelaskan struktur ‘Kampung Wani Covid-19 itu. Nantinya, akan ada empat Satgas yang tugasnya berbeda-beda, yaitu Satgas Wani Sehat, Satgas Wani Sejahtera, Satgas Wani Jogo, dan Satgas Wani Ngandani.

Adapun tugas dari Satgas Wani Sehat adalah melakukan pemantauan terhadap pasien ODP, PDP, OTG, dan konfirm rawat jalan dari gugus tugas kota/kecamatan.

Kemudian melakukan pendataan terhadap warga yang kontak erat dengan pasien, dan bertugas melaporkan kepada puskesmas, kelurahan, dan kecamatan bila ada warganya yang terindikasi gejala Covid-19.

Sedangkan tugas Satgas Wani Sejahtera adalah mengidentifikasi kebutuhan permakanan pasien ODP, PDP, OTG, dan confirm rawat jalan dengan kriteria yang sudah ditentukan. Kemudian mengidentifikasi warga terdampak yang tidak mampu, dan melakukan upaya penanganan terhadap warga terdampak secara gotong-royong, serta memastikan bantuan sosial pemerintah sampai ke penerima.

Lalu tugas Satgas Wani Jogo adalah pembatasan dan pencatatan orang dan kendaraan yang keluar-masuk (one gate system). Kemudian membuat jadwal jaga kampung, dan memantau serta memastikan warga yang isolasi mandiri untuk tidak keluar lingkungan rumah kecuali untuk keperluan fasilitas kesehatan, menjaga dan memastikan semua warga terutama lansia, difabel, dan anak-anak terlindung dari resiko penularan, memastikan kegiatan sosial dan keamanan dilakukan secara gotong-royong, memastikan penerapan protocol kesehatan (physical distancing, pakai masker, cuci tangan pakai sabun), dan melaksanakan penyemprotan disinfektan.

Selanjutnya tugas Satgas Wani Ngandani adalah memberikan informasi dan edukasi kepada warga terkait pencegahan dan penanganan Covid-19, melakukan komunikasi dengan berbagai pihak terkait Covid-19, dan melaporkan perkembangan penanganan ODP, PDP, OTG, dan confirm rawat jalan melalui aplikasi lawancovid-19.surabaya.go.id.

“Jadi, sebenarnya Bu Wali (Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini) kan sudah mengeluarkan banyak SE (Surat Edaran), nah satgas ini nanti yang akan menjalankannya dan menertibkannya. Ketika di tingkat kampung sudah bisa dikendalikan, maka di hilir yang ditingkat kota akan lebih mudah terkendalikan, karena sudah selesai di tingkat kampungnya masing-masing,” pungkasnya. [iib]

Muda Beda dan Berkarya l

Sambungan hal 1

dilakukan Pemkab dalam upaya membranding Bojonegoro menjadi kota terusan wisata. Salah satunya dengan bekerja sama dengan PT KAI, karena Bojonegoro dilalui kereta api, seperti Kereta Api Argo Bromo Anggrek yang singgah di Stasiun Bojonegoro, kereta api tujuan Bojonegoro-Jogja Sancaka Utara, dan pembangunan Taman Lokomotif.

“Pada 2019 juga menyelenggarakan promosi budaya dengan beberapa Negara dalan even Bojonegoro Thengul International Folkolore Festival. Prioritas membangun kawasan juga menjadi prioritas pemkab dengan pembangunan jembatan Ngraho-Blora, Kanor-Rengel dan akses jalan cor,” ungkapnya.

Dengan menggandeng Amazon Web Service untuk mewujudkan Bojonegoro sebagai IT park, dengan memberikan pelatihan-pelatihan IT kepada kaum millenial Bojonegoro. Beberapa nara sumber juga turut memberikan respon dan masukan positif, Seperti Raka, seorang enterprainer muda ini harapannya ada konsistensi tagline yang berkearifan lokal.

Sementara Yanuar Panji yang menjelaskan bagaimana berbudaya menggunakan medsos dengan baik.

Begitupun Seniman Sandur Oky yang berharap dengan adanya diskusi online ini ada perhatian lebih dari Pemkab terhadap pelaku-pelaku seni demi melestarikan kesenian yang dimiliki Bojonegoro khususnya.

Mengakhiri sesi Ngobrol Virtual pemuda Bojonegoro ini, Bupati sempat memunculkan wacana baru bagi tagline Kabupaten yang dirasa tepat bagi Bojonegoro yakni Rakaprah. “Rakaprah, sepertinya cocok untuk tagline kita, ini bahasa khas Bojonegoroan yang artinya luar biasa,” ungkap Bupati. [bas]

Tersisa 11 Daerah Berstatus Zona Merah berturut- turut sehingga statusnya menjadi kuning atau resiko rendah. Pun dengan jumlah pasien dalam pengawasan (PDP), orang dalam pemantauan (ODP) dan angka kematian yang terkontrol.

Sementara angka kesembuhan secara prosentatif terus mengalami peningkatan.

“Kapasitas rumah sakit rujuk­ an di beberapa daerah di Jatim pun relatif mencukupi bahkan di beberapa daerah seperti Magetan, Madiun dan Ngawi jumlah bed yang tersedia masih lebih. Tetapi sebaliknya ada beberapa daerah seperti Surabaya dan Sidoarjo jumlah bednya masih belum mencukupi. InsyaAllah dalam seminggu ke depan jika kedisiplinan meningkat

kurva di Jatim bisa semakin melandai bahkan menurun dan seluruh kabupaten/kota di Jatim bisa segera masuk dalam tatanan hidup normal baru (new normal),” ujarnya.

Khofifah mengatakan, zonasi covid ini jangan sampai membuat masyarakat lengah sehingga mengurangi tingkat kewaspadaan. Jika itu terjadi, lanjut Khofifah, maka bukan tidak mungkin akan terjadi gelombang kedua penularan Covid-19. Ini yang harus kita hindari.

“Tetap waspada, disiplin, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan terapkan pola hidup bersih dan sehat. Patuhi protokol kesehatan demi kebaikan bersama,” pungkasnya. [tam]

aman dari penyebaran virus covid19. Selanjutnya dapat mencegah Pesantren Al - Falah Jeblog penyakit menular lainnya.

“Kami berharap makin hari Talun Blitar dan sebagainya.

Tetapi peran dan inisiatif pondok makin banyak pesantren yang pesantrenlah yang paling me- akan menjadi role model pesantnentukan percepatan berdirinya ren tangguh terutama di tengah pandemi covid-19. Namun kami pesantren tangguh ini.

Pondok pesantren tersebut telah ingin model Pesantren Tangguh menyiapkan kondisi pesantrennya ini nantinya berkelanjutan,” kata aman dari penyebaran covid-19. Gubernur Khofifah.

Karenanya, ada tiga item penerMulai dari kebersihan, penyiapan layanan kesehatan, penerapan pro- apan wajib di Pesantren Tangguh. tokol kesehatan, hingga protokol Yang pertama adalah Pesantren kegiatan belajar mengajar di pe- Sehat. Pesantren diharapkan mulai akrab dan tegas dalam menerapkan santren selama masa pandemi.

Gubernur Jatim Khofifah Indar protokol kesehatan. Mulai dari Parawansa menyampaikan, 21 menggunakan masker, dan juga persen total pesantren di Indonesia menyediakan hand sanitizer atau ada di Jawa Timur. Satu pesantren tempat cuci tangan menggunakan ada yang santrinya mencapai pu- air mengalir dan dengan sabun.

Kemudian kedua adalah peluhan ribu. Sebut saja Pesantren Lirboyo, jumlah santrinya menca- santren bersih. Yaitu pesantren pai 28 ribu. Pesantren Gontor juga mengupayakan santrinya untuk puluhan ribu santrinya. Sehingga terbiasa mencuci tangan dengan jelang kembalinya santri belajar air mengalir dan memperbanyak di pesantren, maka sangat penting akses cuci tangan dan sanitasinya dilakukan penyiapan protokol kes- terus ditingkatkan.

“Dan yang ketiga adalah pesantehatan, apakah disebut Pesantren ren TOPP. Ini akronim dari tanaman Tangguh atau yang lainnya.

“Di masa pandemi seperti ini, obat pondok pesantren. Jadi kami yang penularan virusnya sangat ingin agar pengembangan tanaman cepat dan terjadi dalam bentuk obat juga dilakukan lebih masif droplet atau percikan yang vak- di pesantren untuk mewujudkan sinnya hingga sekarang belum ketahanan pengobatan tradisional ditemukan, maka pencegahan di lingkup pesanteen,” ucap wanita yang paling efektif adalah ke- yang juga mantan Menteri Pemberdisiplinan dalam menerapkan dayaan Perempuan ini.

Dengan tiga item ini ditegakprotokol kesehatan. Maka kami terus mendorong pesantren-pe- kan di Pesantren Tangguh, maka santren di Jatim untuk disiapkan diharapkan juga bisa diterapkan protokol kesehatan yang baik di pondok pesantren lain di yang secara umum kami sebut Jatim bahkan juga kalau bisa sebagai pesantren tangguh,” menjadi inspirasi bagi pesantren kata Gubernur Khofifah usai di provinsi yang lain. Sebagai dumenghadiri peresmian pesantren kungan penerapan new normal di tangguh di Pesantren Darul Ulum lingkungan pesantren Gubernur Gersempal Omben- Sampang, Khofifah sudah menyiapkan bantuan guna mendukung pesantren Rabu (10/6).

Lebih lanjut mantan Menteri tangguh untuk bisa menegakkan Sosial RI ini mendukung digagas- protokol kesehatan.

Gubernur akan memberikan nya Pondok Pesantren Tangguh di berbagai pesantren dan berharap bantuan alat perlindungan diri agar pondok pesantren benar-benar (APD) ke setiap poskestren di

Jawa Timur dengan total 34.650 buah. Bantuan APD itu untuk 1.286 pondok yang di dalamnya terdapat poskestren. Selain itu Pemprov Jatim juga akan membagikan vitamin C pada santri dengan total bantuan sebanyak 92.836 blister. Dan juga untuk untuk ustadz dan ustadzah sebanyak 52.759 blister.

Masker juga menjadi item yang juga akan didistribusikan pada pondok pesantren yang siap untuk menyambut santrinya untuk memulai kegiatan belajar dan mengaji. Total bantuan masker yang akan disalurkan ke pondok pesantren ada sebanyak 464.182 buah untuk santri dan juga sebanyak 52.759 buah untuk ustadz dan ustadzah.

Selain itu bantuan berupa tempat cuci tangan sebanyak 18.564 buah juga akan didistribusikan ke pondok pesantren. Juga sebanyak 981.122 botol hand sanitizers untuk santri dan ustadz ustadzah yang ada di pesantren-pesantren di Jawa Timur.

Dan yang tak ketinggalan, agar pondok pesantren bisa selalu terjaga untuk kebersihannya dari virus, Pemprov Jatim juga akan menyebar sprayer dan desinfektan yang penyemprotannya diharapkan akan dilakukan oleh warga sekitar melalui program cash for work.

Terakhir, para ustadz dan ustadzah juga disiapkan bantuan sembako. Mereka adalah ustadz dan ustadzah yang bermukim.

Total ada sebanyak 44.845 orang ustadz dan ustadzah yang akan mendapat bantuan sembako.

“Bantuan ini kami rencanakan untuk mendukung penegakan protokol kesehatan. Agar setiap pesantren bisa melakukan persiapan untuk dimulainya proses belajar mengajar di pesantren,” kata Khofifah. Dengan begitu Khofifah berharap kegiatan belajar mengajar santri di pesantren bisa tetap terjaga dan aman dari penyebaran pandemi covid-19. [tam]

Sambungan hal 1

l

dar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (10/6).

Khofifah menerangkan, sesuai dengan 10 indikator yang ditetapkan Gugus Tugas Pusat dan BNPB, risiko kenaikan kasus Covid-19 terbagi menjadi empat.

Zona merah (Resiko Tinggi), zona orange (Resiko Sedang), zona kuning (Resiko Rendah) dan zona hijau (Tidak Terdampak).

Jatim sendiri, lanjut Khofifah, selama dua pekan terakhir mengalami penurunan kasus konfirmasi positif Covid-19 . Ada kenaikan di beberapa daerah sebaliknya juga ada penurunan bahkan tidak ada penambahan kasus tujuh hari

Pesantren Tangguh Bersiap Sambut New Normal di Jatim Sambungan hal 1

l

Pangdam V/Brawijaya dan Kapolda Jatim Tinjau Protokol Kesehatan di Maspion I l

Sambungan hal 1

Ruang Export Center, yang dilanjutkan dengan memantau langsung kondisi para pekerja.

Kapolda Jatim dan Pangdam V/Brawijaya juga sempat melihat ke dalam pabrik yang memproduksi peralatan dapur.

Kapolda Jatim juga melakukan tanya jawab kepada karyawan Maspion terkait dengan protokol kesehatan Covid-19.

Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Widodo Iryansyah menyebutkan, bahwa kedatangannya bersama Kapolda Jatim ke Maspion ini ingin melihat secara langsung penerapan disiplin protokol kesehatan yang ada di Maspion I. Karyawan disini harus patuhi penerapan protokol

kesehatan, satu saja kena maka akan dengan cepat menyebar, maka hal itu akan sangat berbahaya bagi seluruh karyawan yang lain.

“Saya dan Kapolda Jatim datang kesini ingin melihat secara langsung terkait dengan Penerapan Protokol Kesehatan yang dilakukan di Maspion I ini, karena disini banyak sekali jumlah karyawannya,” kata Widodo Iryansyah.

Sementara jajaran TNI/Polri, akan melakukan pembinaan kepada pihak keamanan yakni Security agar tidak ketergantungan kepada TNI/Polri terkait dengan Penerapan Protokol Kesehatan, tambahnya.

Sementara itu, Kapolda Jatim Irjen Dr Mohammad Fadil Imran MSi menyebutkan, bahwa dengan

berakhirnya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Surabaya Raya dan memasuki masa transisi selama 14 hari atau dua minggu ke depan. Tidak perlu dilakukan penindakan, namun kesadaran masyarakat yang utama dalam upaya menerapkan Protokol Kesehatan di masa transisi.

Selain itu, kedatangan Kapolda Jatim di perusahaan Maspion bersama Pangdam V/Brawijaya ini untuk mengecek dan memantau secara langsung Penerapan Protokol Kesehatan. “Kedatangan saya kesini untuk melakukan Pemantauan secara langsung di perusahaan sejauh mana kesiapan perusahaan dalam upaya menerapkan Protokol Kesehatan,” ucap Kapolda Jatim Mohammad Fadil Imran. [ach]

Halaman 11

Dokter PDSS FK Unair Gugur Karena Covid-19 Sambungan hal 1 Unair Prof Soetojo dan segenap keluarga juga kerabat.

Kendati begitu, pelaksanaan prosesi mengutamakan protokol pemulasaraan Covid-19, yakni jenazah tetap berada di dalam mobil ambulans dan prosesi penghormatan terakhir dilakukan secara terbatas dan dipimpin langsung Dekan FK Unair, Prof Soetojo.

Ketua IDI Surabaya, Dr Brahmana mengatakan dr Miftah merupakan dokter ketiga yang gugur sebagai pejuang medis dalam melawan Covid. “Kami harap mudah mudahan ini menjadi yang terakhir. Perjuangan beliau harus kami lanjutkan karena perjuangan belum selesai, mudah mudahan Covid-19 segera berakhir,” harapnya, Rabu (10/6).

Pihaknya pun tidak menjelaskan secara rinci kronologi terpaparnya dr Miftah karena hingga saat ini penyebab pastinya belum diketahui dan masih dilakukan tracing.

Namun, pihaknya mengatakan IDI akan terus melakukan himbauan dan mengevaluasi ulang bagaimana pencegahan penularan di kalangan dokter dan tenaga medis. “Kami terus melakukan evaluasi dan upgrade alat pelindung diri, prosedur prosedur kami perbaiki dan diperketat, agar kejadian serupa tidak terulang lagi,” tambahnya.

Sementara itu, Dekan FK Unair, Prof Soetojo menggambarkan sosok dr Miftah merupakan dokter pembelajar dan pekerja keras.

“Kami merasa kehilangan sekali, karena dokter Miftah merupakan dokter yang rajin, pekerja keras, calon dokter terbaik kami. Karena saat ini almarhum masih menempuh pendidikan spesialis. Memang beliaunya tidak menyerah dalam mengobati pasien Covid-19, tapi Tuhan berkehendak lain. Semoga almarhum diterima di sisi Nya dan diampuni semua dosanya,” ungkap Prof Soetojo haru.

Prof Soetojo pun mengatakan bahwa resiko menjadi dokter memang sangat tinggi di masa pandemi ini. Oleh karenanya FK dan Unair memberikan penghormatan yang sebesar besarnya atas perjuangan dr Miftah, dan menjadikannya sebagai representasi perjuangan ikhlas dokter mengobati pasien Covid-19.

“Meskipun di tengah belajar, dr Miftah tidak gentar jika harus melakukan tugasnya mengobati pasien Covid-19.

Oleh karenanya dr Miftah menjadi representasi perjuangan dokter yang ikhlas dan berdedikasi dalam penanggulangan Covid-19 ini,” pungkasnya. [ina] l

Polda Jatim Gagalkan Peredaran Narkoba di Tengah Pandemi Covid-19 Sambungan hal 1 Kediri sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis sabu.

Selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan mengamankan tersangka AK pada Rabu (3/6) lalu. “Dari tangan tersangka, Polisi mengamankan satu plastik klip berisi sabu-sabu seberat 50,79 gram yang disimpan di bungkus rokok dan 11 plastik klip sabu-sabu seberat 78,84 gram,” kata Kombes Pol Cornelis, Rabu (10/6).

Tak hanya barang bukti sabu, sambung Cornelis, petugas mengamankan 1 buah timbangan elektrik warna silver, 1 buah sendok plastik dan 1 unit Hp merk OPPO warna putih gold beserta 2 buah sim card. Pihaknya mengaku masih melalukan penggembangan terhadap pengungkapan kasus ini.

“Kepada petugas, tersangka mengaku mendapat sabusabu tersebut dari seseorang berinisial S alias Kembar, warga Karang Talun yang tidak diketahui alamat lengkapnya,” jelasnya.

Cornelis menambahkan, masa pandemi tidak menghentikan pihaknya beserta jajaran mengungkap kasus narkoba di Jatim. Justru masa pandemi ini, diakuinya sebagai celah bagi pengedar narkoba dalam menjalankan aksinya. Sehingga hal itu perlu mendapat pengawasan dari Ditresnarkoba Polda Jatim.

“Kami ingin membuktikan bahwa masa pandemi ini bukan halangan untuk kita mengungkap kasus narkoba.

Malah hal itu menjadi semangat kami untuk mengungkap kasus narkoba yang mencari celah di tengah pandemi,” tegasnya.

Terkait pengembangan kasus ini, masih kata Cornelis, pihaknya beserta jajaran tetap mencari keterangan dari tersangka. Sayangnya dari keterangan yang diberikan tersangka, ternyata yang bersangkutan (S, ref) tidak berhasil ditemukan dan ponselnya tidak aktif.

Meski begitu pihaknya tak menyerah untuk mengembangkan kasus ini. Sebab hal itu sudah menjadi komitmen Ditresnarkoba Polda Jatim dalam mengungkap kasus narkoba sampai ke akar-akarnya. Sehingga penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba di Jatim dapat ditekan seminimal mungkin.

“Tersangka S masih kami buru dan sudah ditetapkan dalam daftar pencarian orang (DPO). Sedangkan untuk tersangka AK kami persangkakan Pasal 114 ayat 2 dan atau Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan ancaman maksimal pidana 20 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar,” pungkasnya. [bed] l

Bentuk Belanja Online Khusus Ikan Segar hingga Jasa Antar Jemput Karyawan l

Sambungan hal 1

mangkal di pangkalan, Rabu (10/6).

Kondisi ini dirasakan sejak Maret 2020, ketika pemerintah menutup kawasan wisata Bromo. Bahkan, terhitung para pelaku jasa wisata hanya beraktivitas dua minggu setelah sebelumnya ada Car Free Month. “Sekarang temanteman guide tidak ada pekerjaan. Kami juga tidak bisa mengandalkan bantuan dari pemerintah,” tandasnya.

Tidak ingin berpangku tangan, Rofik bersama empat temannya sesama guide wisata Bromo membentuk belanja online yang khusus memasarkan ikan segar. Selain Rofik, anggotanya ada Sony Wahyu Priyanggana, Andri Dwi Putra, Bambang Effendy, dan Achmad Qusyairi.

“Kami beri nama ‘Mlijo Ganteng’‘Mlijo Milenial’. Salah satu teman inisiatif jual kebutuhan masyarakat sehari-hari. Kami lantas terpikir jualan

ikan,” tuturnya.

Dua orang yang tinggal di Kota Probolinggo bertugas belanja ikan di Pasar Ikan Mayangan. Kemudian tiga lainnya, bertugas membersihkan ikan dan mengemasnya. Mereka semua lantas mengantarkan ikan ke pemesan dengan free ongkir. “Hasilnya insyaallah cukup untuk memenuhi kebutuh­ an,” tuturnya.

Rofi Rahardian, guide wisata Bromo yang lain juga merasakan hal serupa.

Menurutnya, semua pelaku wisata se­ perti tour guide dan tour leader sedang tiarap. Mereka semua kini beralih pekerjaan. Ada yang jualan sembako, jual ikan, dan jualan barang lain.

“Pokoknya jualan yang bisa dijual.

Semua alih profesi. Berubah drastis kondisinya,” lanjut Rofi.

Dalam kondisi normal, menurut Rofi, dalam sebulan dirinya bisa mengantar sekitar seribu tamu ke kawasan Bromo.

Namu, dengan adanya wabah Covid-19, banyak yang di cancel. “Imbasnya pun beragam. Semua usaha yang berkaitan dengan wisata juga macet. Mulai biro travel, rental mobil, rental bus, rumah makan, pusat oleh-oleh, semua terdampak dengan penutupan kawasan Bromo,” ungkapnya.

Tidak ada pendapatan dari wisata, Rofi pun memanfaatkan mobil miliknya untuk jasa antar karyawan di wilayah Probolinggo-Pasuruan. Sementara istrinya buka toko kelontong di rumah.

“Sejak pandemi Covid-19ini, karyawan yang bekerja di Pasuruan kesulitan mendapatkan transportasi bus. Saya kebetulan ada permintaan jasa antar jemput karyawan ini,” paparnya.

Rofi pun berharap situasi segera pulih dan kawasan Bromo bisa kembali dibuka. Bahkan, komunitas pelaku jasa wisata seperti Himpunan Pramuwisata Indonesia, Probolinggo Tourism Com-

munity siap jika harus menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

“Misalnya dalam satu bus yang bisa menampung 55 orang hanya diisi 25 orang. Atau di jip idealnya diisi 6 orang hanya 4 orang, kami siap,” kilahnya.

Apa yang kami lakukan ini, akan tetap berjalan hingga pemerintah daerah membuka kembali tempat wisata yang telah 2 bulan lebih ditutupnya tersebut.

Tapi, tidak demikian dengan kawasan wisata Gunung Bromo.

Taman Balai Besar Bromo Tengger Semeru (TNBTS) memastikan belum ada rencana pariwisata Bromo akan dibuka dalam waktu dekat. Mengingat sampai saat ini belum ada penetap­ an dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) terkait pembukaan pariwisata. Kami tak akan menunggunbantuannkarena kami masih bisa bekerja seperti ini, tambahnya. [*]

UTAMA

Kamis Pon, 11 Juni 2020

Halaman 12

RS Diminta Tak Semua Pasien Didiagnosa Covid-19 DPRD Jatim, Bhirawa Anggota DPRD Jawa Timur dr Benjamin Kristianto meminta rumah sakit (RS) tidak hantam kromo terhadap pasien yang meminta pelayanan kesehatan dengan diagnosa Covid-19 atau virus corona.

Apalagi hasil rapid test negatif atau non reaktif. Akibatnya pasien yang akan memeriksakan kesehatan menjadi takut.

dr Benjamin Kristianto

Karena itu, Benjamin yang juga Anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sidoarjo ini menyatakan jangan semua kasus penyakit di diagnosa sebagai penderita Covid-19. "Saya berharap jangan semua kasus penya-

kit di diagnosa sebagai penderita atau terpapar covid-19. Karena kita tahu sebelum ada covid-19, pasien penyakit dengan gambaran kelainan rontgen paru bisa terjadi, spt Tb paru, bronchitis kronis, broncheaktasi, bah-

kan pneumoni itu sendiri. Jadi tidak selalu kelainan paru pasti covid19.

Perlu ada pendukung lain seperti rapid test, swab test atau darah lengkap untuk melihat limfosit atau rasionya," terang Benjamin, Rabu (10/6).

Politisi Gerindra yang juga seorang dokter ini menegaskan, dengan kasus yang ramai diperbincangkan masyarakat, terkesan pihak rumah sakit mengambil untung. Sebab biaya penangganan covid-19 dari pemerintah anggarannya besar.

Padahal, lanjut dia, biaya tersebut

bisa dilakukan efisiensi, sehingga dana pemerintah bisa digunakan untuk pemberian APD bagi tenaga medis, bantuan sembako atau bantuan dana untuk menghidupkan kembali ekonomi masyarakat.

Namun di sisi lain, masyarakat juga menjadi resah dan enggan mendapatkan pelayanan kesehatan, karena segala penyakit selalu didiagnosa terpapar positif Corona.

"Tidak seharusnya analisa medisnya gegabah. Toh nanti yang dirugikan pasien, jika ternyata analisis

medisnya tidak sesuai," terang dia.

Politisi Partai Gerindra Jatim ini, mendorong pelayanan kesehatan di Jawa Timur benar-benar memberikan kenyamanan bagi pasien. Karena membludaknya jumlah pasien yang didiaknosa covid-19, membuat kebutuhan kapasitas ruangan pelayanan tidak terpenuhi. Dia mengatakan, cara komunikasi rumah sakit jangan sampai salah. Apalagi, kondisi pasien tidak menujukan gejala parah meski masuk dalam kategori pasien dalam pengawasan (PDP). [geh]

KILAS DAERAH

Bupati Tulungagung Resmikan Terminal Tangguh Semeru Tulungagung, Bhirawa Mempersiapkan pemberlakukan new normal life di masa pandemi virus Covid-19, Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, Rabu (10/6) siang, melaunching Terminal Gayatri Kota Tulungagung menjadi Terminal Tangguh Semeru. Terminal tangguh tersebut diharapkan dapat kembali berjalan normal tanpa ada penularan virus corona.

Bupati Maryoto Birowo usai melakukan peresmian bersama Kapolres Tulungagung, AKBP Eva Guna Pandia, dan Dandim 0807 Tulungagung, Letkol Inf Wildan Bahtiar, mengungkapkan dengan telah dijadikannya Terminal Gayatri menjadi terminal tangguh maka setiap calon penumpang dan awak kendaraan umum harus selalu wajib memperhatikan tiga hal. Yakni cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak. "Kalau ada yang beruhu badan 37,5 derajat langsung akan dibawa ke tempat pemeriksaan di terminal dan diharuskan untuk istirahat," ujarnya.

Menurut dia, semua calon penumpang dan awak kendaraan umum harus menerapkan protokol kesehatan. Termasuk juga di Stasiun KA Tulungagung. "Saat ini sudah dipersiapkan semuanya. Menuju new normal semua harus memperhatikan protokol kesehatan. Jangan sampai ada pertambahan yang positif (konfirmasi positif). Apalagi untuk kesembuhan penyakit Covid-19 di Tulungagung sudah lebih dari 50 persen," paparnya. [wed]

Suasana di dalam bus di terminal Bojonegoro.

Bus Mulai Beroperasi, Patuhi Protokol Covid-19

Bupati Maryoto Birowo menempelkan stiker kewajiban calon penumpang selama pandemi Covid-19 di kaca bus yang parkir di Terminal Gayatri Kota Tulungagung.

SIG Hadirkan Layanan Ready Mix Go to Retail Berbasis Online Gresik, Bhirawa Saat ini, pemerintah mulai melakukan relaksasi atau pelonggaran kebijakan yang sebelumnya diterapkan di tengah pandemi Covid-19. "Masyarakat akan tetap menjalankan aktivitas normal, namun dengan menerapkan protokol kesehatan dengan tujuan mencegah terjadinya penularan virus," kata GM of Ready Mix SIG, Rudi Hartono, Rabu (10/6) kemarin.

Selaras dengan kebijakan pemerintah guna mencegah penyebaran Covid-19, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) menghadirkan layanan penjualan produk beton siap pakai secara online bernama Ready Mix Go to Retail. Layanan ini dapat di akses melalui aksestoko.id, bagi pelanggan retail pemilik rumah dalam pemenuhan kebutuhan pengecoran.

AksesToko.id, merupakan layanan berbasis digital yang menghubungkan konsumen ready mix concrete pada segmen individu dengan ready mix SIG melalui toko bangunan.

AksesToko.id, membantu memudahkan pelanggan dalam proses pemesanan. [kim]

Pengecoran rumah dengan menggunakan Mini Ready Mix.

Bojonegoro, Bhirawa Setelah tidak diperpanjangnya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah ( Surabaya, Sidoarjo dan Gresik) menjadikan bus jurusan Surabaya kembali beroperasi, khususnya di Terminal Type A Rajekwesi Bojonegoro, kemarin (10/6).

Dengan begitu Dinas Perhubungan (Dishub) Bojonegoro, bakal memperketat pengawasan bagi semua armada angkutan umum saat beroperasi kembali harus menerapkan aturan pelaksanaan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. "Transportasi umum di Bojonegoro, memang sudah mulai beroperasi kembali sejak beberapa waktu lalu, hanya untuk bus mulai baru beroperasi hari ini," ungkap Kepala Dishub Bojonegoro, Adie Witjaksono.

Meski begitu, sejak transportasi umum beroperasi, rata-rata sopir atau pemilik kendaraan umum sudah menjalankan protokol kesehatan yang telah ditetapkan seperti mengangkut penumpang 50 persen dari kapasitas tempat duduk hingga sopir atau penumpang sudah memakai masker. "Namun, untuk armada bus mulai beroperasi pada hari ini," tandasnya.

Sementara Kepala Terminal Type A

Rajekwesi Bojonegoro, Sentot Sugeng Waluyo menambahkan, pada hari ini baru ada 17 bus jurusan Tambak Oso Wilangun, Purabaya dan Malang, yang beroprasi. Hal tersebut sangat sedikit dibanding dengan pemberangkatan bus pada hari biasa sebelum adanya Pandemi Covid-19. "Hari ini tercatat baru ada 17 armada bus yang beroprasi, kalau untuk hari normal biasanya ada 135 bus yang berangkat setiap hari," imbuh Sentot.

Belum Normal Sementara itu, pergerakan armada bus dari kawasan tapal kuda, yakni arah

Pasuruan ke Jember hingga Banyuwangi atau sebaliknya Banyuwangi ke Surabaya ternyata kondisinya masih belum normal. Padahal, terminal Purabaya Bungurasih, sudah beroperasi di masa transisi menuju new normal.

Kasatgas Terminal Untung Suropati, Yulianto menyampaikan terminal Untung Suropati, di Kota Pasuruan kondisnya belum ada pergerakan kendaraan yang signifikan. "Kondisi bus hingga penumpangnya sepi. Baru ada kendaraan dari arah timur yang menuju Surabaya atau Malang masih baru satu dua bus, itupun penumpangnya hanya satu hingga dua

orang saja," ujar Yulianto, Rabu (10/6).

Menurut Yulianto, sepinya penumpang dikarenakan masyarakat menunda bepergian dulu disaat pandemi saat ini.

Faktor lain adalah kendaraan pribadi atau roda dua masih mendominasi. "Berbeda dengan bus kecil jurusan Pasuruan-Mojokerto tetap normal sejak awal. Walapun belum normal, kami tetap menjalankan protokol kesehatan pencegahan virus covid-19. Semua bus yang masuk ke terminal disemprot disinfektan. Sedangkan para penumpang juga diperiksa suhu tubuh dan diminta memakai masker," kata Yulianto. [bas.hil]

Terminal Untung Suropati di Kota Pasuruan kondisnya belum ada pergerakan kendaraan yang signifikan atau belum normal.

Koarmada II Bantu Stok PMI dengan Gelar Donor Darah Surabaya, Bhirawa Pandemi virus corona atau COV-

ID-19 tak membatasi Koarmada II menyumbangkan kantong-kantong

Donor darah yang dilakukan Koarmada II dalam membantu stok darah di PMI, Rabu (10/6).

darah ke Palang Merah Indonesia (PMI). Upaya itu dilakukan Koarmada II dalam memenuhi stok darah yang berimbas akibat COVID-19.

Aksi sosial donor darah Koarmada II ini di gelar di Gedung Panti Tjahaya Armada, Rabu (10/6). Kadiskes Koarmada II selaku Ketua Panitia Pelaksana, Kolonel Laut (K) dr. I.K.Tirka Nandaka menjelaskan aksi ini adalah wujud konsistensi Koarmada II dalam membantu Pemerintah menanggulangi dampak pandemi COVID-19 terhadap kehidupan masyarakat. "Kegiatan donor darah ini mengusung tema Peduli Sesama Di Tengah Krisis Darah Akibat Pandemi Co-

vid-19," kata de Tirka Nandaka.

Tirka menambahkan, kegiatan donor darah kali ini pihaknya menjalin kerja sama dengan Unit Transfusi Darah PMI Kota Surabaya, dan PMI Kabupaten Sidoarjo. Dan tetap mengedepankan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker dan mencuci tangan dengan sabun maupun hand sanitizer. "Didukungan 30 orang tenaga medis dari PMI, kita berhasil mengumpulkan sebanyak 288 kantong darah yang disumbangkan oleh para prajurit dan PNS Koarmada II. Dan tetap mengedepankan protokol kesehatan," jelasnya. [bed]

GALERI KESEHATAN

Risma Dorong Pengurus Tempat Ibadah Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini melakukan sosialisasi protokolprotokol kesehatan kepada para pengurus tempat ibadah di Surabaya, Rabu (10/6). Tujuannya untuk mendorong dan mengajak mereka agar tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya penularan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Oleh: Zainal Ibad, Kota Surabaya

Sosialisasi yang berlangsung melalui video teleconference (vidcon) di Balai Kota Surabaya tersebut, diikuti mulai tokoh agama, takmir masjid atau musala, serta para pengurus Gereja, Vihara, dan Kelenteng di Surabaya. Selain itu, diikuti pula Kapolrestabes Surabaya, Kapolres Tanjung Perak dan Danrem 084/Bhaskara Jaya beserta Dandim Surabaya Timur, Sela-

tan, dan Utara.

"Mulai kemarin kita sudah membuat protokol-protokol atau tatanan di tengah pandemi ini. Kita juga lakukan sosialisasi kepada kelompok yang lain. Kita sudah keluarkan pedoman nanti akan saya edarkan," kata Wali Kota Risma.

Dalam pedoman itu, salah satunya disebutkan bahwa pengurus tempat ibadah harus menyiapkan

petugas-petugas atau relawan untuk menjaga di pintu masuk area tempat ibadah. Mereka bertugas untuk melakukan screening atau pengecekan suhu tubuh serta mengatur jamaah yang akan melaksanakan ibadah. "Pertama kita harus menyiapkan petugas yang harus setiap akan melaksanakan sholat harus ada yang jaga. Karena ini penting, untuk bisa screening siapa yang tidak boleh berada di masjid atau musala kita," katanya.

Selain itu, wali kota perempuan pertama di Surabaya ini menyampaikan, pengurus tempat ibadah juga wajib untuk menyampaikan kepada para jamaahnya jika ada yang merasa sakit, seperti batuk, sesak nafas atau flu, diimbau agar salat di rumah. Hal ini penting un-

tuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya penularan Covid-19.

"Di Surabaya sudah terjadi sebelumnya, ada klaster yang berasal dari masjid. Karena itu ini jangan sampai terulang kembali. Sekali lagi kita harus berani menyampaikan kalau ada yang sakit agar tidak ikut salat di masjid," pesannya.

Menurut dia, di Surabaya ada beberapa orang yang masuk dalam kategori OTG (Orang Tanpa Gejala) Covid-19. Mereka secara fisik sehat dan tidak merasakan sakit apapun.

Namun di dalam tubuhnya itu ada carrier yang dapat menularkan ke yang lain. "Karena itu kita harus memiliki protokol-protokol yang ketat. Saya mohon dengan hormat mari kita patuhi protokol-protokol itu," paparnya. [*]

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini melakukan sosialisasi protokol-protokol kesehatan kepada para pengurus tempat ibadah di Surabaya.