Binder11sept2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Semua stiker TNI yang ditempel di kendaraan pribadi kami lepas untuk menghindari penyalahgunaan terhadap atribut TNI itu,”

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 9

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Komandan Satuan Pelaksana Pemeliharaan dan Ketertiban Denpom V/3 Kapten CPM Sutrisno

Jumat Pon, 11 SEPTEMBER 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

11 SEPTEMBER 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo Rapat APPSI di Bali

 Wagub H Saifullah Yusuf Di Ruang Kerja

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 06.30 Olahraga Bersama di Halaman Kantor Gubernur Jatim 08.00 Di Ruang Kerja

Disperindag Kediri Selidiki Penyebab Kelangkaan Elpiji 3 Kg Kediri, Bhirawa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi (Disperindagtamben) Kota Kediri hingga kini masih menyelidiki penyebab kelangkaan tabung elpiji ukuran 3 kilogram yang memicu harga naik hingga Rp 20 ribu per tabung. Padahal Harga Eceran Tertinggi (HET) telah ditetapkan pemerintah, yakni Rp 16 ribu per tabung di tingkat pengecer.

“Kami masih selidiki mengapa terjadi kelangkaan. Padahal, dari agen ke pangkalan normal dengan kuota tetap,” kata Kepala Disperindagtamben Kota Kediri Yetti Sisworini, Kamis (10/9).

Ia mengatakan sudah melakukan pemantauan langsung terkait dengan kelangkaan stok elpiji ukuran 3 kilogram di Kota Kediri ini, namun sampai saat ini belum menemukan penyebabnya.

Seperti diberitakan Bhirawa sebelumnya, terjadi kelangkaan elpiji tabung 3 kg di Kota Kediri.

Tak pelak harga elpiji melon di tingkat pengecer melonjak mencapai 19-20 ribu per tabung. Salah satu pemilik toko elpiji yang ada di Kelurahan Pakunden Kota Kediri menjelaskan pasokan elpiji ke pengecer sejak beberapa hari terakhir berkurang. Imbasnya terjadinya kelangkaan,

 ke halaman 11

Kepala Daerah Pegang Tanggungjawab Pertama dalam Bencana di Wilayahnya Jakarta, Bhirawa Kepala Daerah seperti gubernur, bupati/ wali kota memegang tanggungjawab pertama bila terjadi bencana di wilayahnya. Sedang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang sudah ada di 34 provinsi se-Indonesia, adalah pelaksana lapangan. Bila BPBD tak mampu mengatasi bencana, Kepala Daerah punya wewenang meminta bantuan pada pemerintah pusat.

“Para korban bencana harus diberi pengobatan gratis oleh pemerintah. Kepala daerah wajib secepatnya merespon bencana dengan kondisi tanggap darurat wilayahnya.Dengan kondisi tanggap darurat, perlengkapan penanganan bencana siap tersedia. Sehingga bila sewaktu-waktu bantuan datang, kesiapan itu bisa mempercepat penanganan bencana,” papar senator Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba menanggapi langkah Presiden Jokowi membentuk Satgas Asap di pressroom DPR RI, Kamis (10/9). Nara sumber lain, senator dari Kalimantan Permanasari, dari Maluku Latuconsina dan Junjunan Tambunan.

 ke halaman 11

Awas, Tak Registrasi e-PUPNS Dianggap Bukan PNS Pemprov, Bhirawa Perhatian bagi seluruh PNS di Jatim, mulai sekarang hingga akhir September diwajibkan melakukan registrasi Pendataan Ulang PNS secara elektronik (e-PUPNS). Jika tak melakukan registrasi dianggap bukan bagian dari PNS, sehingga akan kesulitan mengurus administrasi kepegawaian seperti kenaikan pangkat hingga mengurus pensiunan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim Siswo Heroetoto SH, MHum, MM menuturkan, kebijakan baru dari pemerintah pusat ini hukumnya wajib dilakukan seluruh PNS, bukan saja di Jatim tapi seluruh Indonesia. Oleh karena itu, mengingat pentingnya melaksanakan kebijakan ini seluruh PNS di Jatim segera melaku-

kan registrasi dan menghubungi pendamping yang sudah ditunjuk di masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). “e-PUPNS memiliki tahapantahapan. Yang pertama adalah registrasi yang dimulai sekarang hingga akhir September. Lalu tahapan

 ke halaman 11

Sidoarjo Ir Sigit Setyawan MT yang menyumbangkan sejumlah buku pribadi miliknya ke Perpustakaan Kab Sidoarjo beberapa waktu lalu.

Niat baik itu dilakukan pria berbintang Virgo ini karena berpikir agar manfaat isi buku yang telah ia baca, juga bisa berguna dan bermanfaat pula bagi mereka yang meminjam buku di Perpustakaan milik Pemkab Sidoarjo itu. ‘’ Satu saya sumbangkan ke perpustak a a n , satu lagi

Sigit Setyawan

 ke halaman 11

Sentil..  Datangi Pendapa, Ratusan Pekerja Meminta Perlindungan Hukum  Ekonomi lesu, daya beli masyarakat anjlok, musim PHK  Polisi Sita 18 Ekor Sapi Gelonggongan  Persiapan ambil untung besar jelang Idul Adha  Ada Disharmonisasi Antara Eksekutif dan Legislatif  Iklim dicontohkan dari pusat

Para PNS di seluruh Jatim diminta segera melakukan registrasi Pendataan Ulang PNS secara elektronik (e-PUPNS).

Proses registrasi hingga akhir September ini.

Dindik Ambil Langkah Tegas Tertibkan Laporan BOS SMA Dikumpulkan, Tiga Hari Harus Rampung

Dindik Jatim, Bhirawa Tak ingin disebut lepas tangan, Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim mengambil langkah tegas bagi sekolah-sekolah yang tak patuh aturan. Khususnya satuan pendidikan yang mbleler dalam pelaporan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA periode pertama.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr Saiful Rachman menuturkan, sanksi bagi sekolah-sekolah yang tidak tertib aturan itu perlu dan memang harus. Agar sekolah-sekolah tidak

menyepelekan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Apalagi terkait pertanggungjawaban BOS. Namun demikian, provinsi juga tidak boleh tinggal diam.

“Meskipun kita tidak punya wewenang untuk pengelolaan dana BOS SMA, tapi kita tidak boleh tinggal diam.

Kita harus ikut mendorong sekolahsekolah agar tertib pelaporan. Kalau ada kesulitan, kita akan fasilitasi,” tutur Saiful saat dikonfirmasi, Kamis (10/9).

Seperti diberitakan Bhirawa sebelumnya, Kemendikbud mengancam akan

memberi sanksi bagi sekolah-sekolah yang tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban BOS SMA semester pertama periode Januari – Juni 2015.

Ini lantaran sebagian besar sekolah penerima BOS SMA tidak menyampaikan laporan hingga kondisi entri data cut off per 1 Juli dan 31 Agustus lalu. Hanya 24 persen dari seluruh penerima BOS yang sudah memberikan laporan. Sehingga teguran ini pun disampaikan melalui su-

 ke halaman 11

Risma-Whisnu dan Rasiyo-Lucy Siap Tarung Gagal Dapat Rekom, Syamsul-Warsito Batal Daftar

Surabaya, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya telah menetapkan dua pasangan calon (paslon) yakni Tri RismahariniWhisnu Sakti Buana dan Dr Rasiyo-Lucy Kurniasari bertarung di Pilkada 2015.

Pasalnya, kedua paslon tersebut telah dipastikan Memenuhi Syarat (MS) meski ada berkas-berkas yang belum dilengkapi.

Namun, berkas tersebut tak membuat salah satu calon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Kepastian Pilkada Surabaya diikuti 2 paslon karena sampai batas waktu berakhirnya pendaftaran tahap tiga Pilkada 2015, Kamis (10/9) pukul 16.00 tidak ada calon lain yang

 ke halaman 11

Suasana KPU Kota Surabaya saat hari terakhir pendaftaran, Kamis (10/9).

Dr Saiful Rachman

Terbitkan Ijazah Palsu, Empat PT di Jatim Dibekukan Surabaya, Bhirawa Kementerian Riset dan Teknologi dan Perguruan Tinggi telah membekukan empat perguruan tinggi di Jatim karena diduga menerbitkan ijazah palsu. Keempat perguruan tinggi tersebut di antaranya Universitas Nusantara PGRI Kediri, Universitas Ronggolawe Tuban, IKIP PGRI Jember, dan IKIP Budi Utomo Malang.

“Mereka dibekukan karena menyalahi prosedur perguruan tinggi,” ungkap Menristek dan PT Mohammad Nasir saat di Surabaya, Kamis (10/9).

Keempat perguruan tinggi tersebut, kata Nasir, telah terbukti menyalahi prosedur penyelenggaraan perguruan tinggi. “Empat perguruan tinggi itu mengeluarkan ijazah yang tidak disertai blangko seri. Tak hanya itu jumlah dosen yang mengajar juga tidak memadai,” ungkap Nasir.

Berbagi Ilmu BANYAK cara yang bisa dilakukan untuk berbagi ilmu yang bermanfaat bagi banyak orang. Salah satunya dengan menyumbangkan buku yang dimiliki.

Cara i n i pernah d i lakukan oleh Kadis PU Bina Marga K a b

trie diana/bhirawa

gegeh/bhirawa

 ke halaman 11

Program Sertifikat Prona BPN

Meringankan Beban Warga, Cukup Rp 400 Ribu Sertifikat Sudah Jadi Program pemangkasan birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam mempercepat pelayanan masyarakat diapresiasi positif. Salah satunya masalah sertifikat tanah, masyarakat merasa senang dengan program tersebut karena meringankan beban mereka. Sebelumnya, untuk mengurus sendiri sertifikat tanah memerlukan waktu yang cukup lama, bahkan tahunan dengan biaya sekitar Rp 8 juga. Lewat Sertifikasi Prona, sekarang prosesnya cukup singkat dengan biaya hanya sekitar Rp 400 ribu.

Achmad Suprayogi, Kabupaten Sidoarjo Rasa gembira atas adanya program Sertifikasi Prona yang dilakukan oleh BPN Sidoarjo dilontarkan oleh Amiyah (45) warga Desa Seketi, Kecamatan Balongbendo usai menerima sertifikat tanahnya secara resmi.

Dia menceritakan dulu saat mengurus sertifikat waktunya sangat lama, bertahun-tahun juga belum bisa tuntas. Ditambah lagi biayanya juga cukup mahal, bisa mencapai sekitar Rp 8 juta.

Pemilik lahan seluas 370 meter persegi ini mengaku sangat senang dan aman karena lahan yang dimilikinya sekarang sudah bersertifikat resmi berkat program Sertifikasi Prona. Sebelumnya tanah yang dimiliki hanya berstatus petok D, walaupun petok D juga diakui di masyarakat.

“Tetapi tingkat legalitas lebih kuat sertifikat, dan resmi diakui oleh negara.

 ke halaman 11

achmad/bhirawa

Kepala Kanwil BPN Jatim Muchtar dan Kepala BPN Sidoarjo Nandhang Agus menunjukkan nama warga yang ada di sertifikat, Kamis (10/9).

SURABAYA

2

Jumat Pon 11 SEPTEMBER 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Pemotongan Anggaran Menuai Protes, KI Jatim Inginkan Kejelasan Anggaran Pemprov, Bhirawa Saat ini, Komisi Informasi (KI) Jawa Timur mempermasalahan pemotongan anggaran yang dilakukan Pemprov Jatim khususnya Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Jatim.

Dalam waktu dekat, komisioner akan melayangkan surat untuk meminta informasi selengkapnya dari Diskominfo Jatim.

Ketua KI Jawa Timur, Ketty Tri Setyorini mengatakan, permasalahan berkaitan dengan anggaran ini sudah beberapa kali dialami KI. “Kalau memang ada pemotongan dan perubahan anggaran dikomunikasikan dengan KI. Sayangnya Diskominfo mengubah anggaran tanpa pemberitahuan dan persetujuan KPA dan tim anggaran KI Jatim,” katanya, Kamis (10/9).

Dipaparkannya, sebelumnya Desember 2014 telah terjadi proses Pergeseran/Pengalihan Anggaran Program Fasilitasi Komisi Informasi Prov.Jatim pada Program Pengelolaan Ja-

ringan Komunikasi Dinas Kominfo Prov.Jatim.

Saat itu, lanjutnya, ada anggaran yang digeser atau dialihkan secara sepihak itu sebesar Rp.305.500.000,- dan dilakukan oleh tim anggaran Diskominfo Jatim tanpa pemberitahuan dan persetujuan KPA dan tim anggaran KI Jatim, dengan alasan untuk mendukung pembiayaan program Pekan Kelompok Informasi Masyarakat di Kabupaten Nganjuk, pada tanggal 20 s.d 24 April 2015.

Hal itu terulang lagi pada bulan Mei 2015 kembali dilakukan pemotongan anggaran KI Jatim oleh Diskominfo dengan alasan “penyesuaian anggaran” sebesar Rp 350.000.000,- atau sebesar 12.52% dari total anggaran KI Jatim.

“Saat itu, pihak Diskominfo Jatim berdalih pemotongan itu dilakukan berdasarkan surat edaran Sekdaprov Jatim tertanggal 30 April 2015 nomor 900/4301/213.2/ 2015 perihal Penyesuaian Anggaran

yang menyatakan bahwa adanya penyusutan pagu alokasi anggaran belanja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar 5% dari total belanja langsung,” katanya.

Selanjutnya, Ketty menjelaskan, pada 9 September 2015, Diskominfo Jatim melakukan rapat koordinasi dengan mengundang bendahara KI Jatim.

Dalam rapat diputuskan rencana akan dilakukan lagi pemotongan anggaran KI sebesar Rp 200.000.000 dengan alasan adanya surat Ketua Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait kebutuhan dana penanggulangan bencana kekeringan.

Namun, ketika Ketua KI Jatim meminta surat atau dokumen yang menjadi dasar rencana pemotongan anggaran tersebut, pihak Diskominfo Jatim melauli Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) KI menyatakan surat atau dokumen tersebut tidak bisa diberikan karena peruntukannya bukan untuk KI tetapi untuk

Diskominfo Jatim.

“Seharusnya Diskominfo Jatim memahami bahwa surat atau dokumen seperti itu harus disertakan jika dijadikan alasan untuk pemotongan atau pengurangan dana APBD,” katanya.

Sementara informasi yang diperoleh KI Jatim dari beberapa pejabat di SKPD Jatim menyatakan surat ketua Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait kebutuhan dana penanggulangan bencana kekeringan tahun 2015 diminta pemotongan anggaran sebesar 1 – 1,5 persen dari total anggaran.

“Jika hal itu memang benar, berarti yang mesti dipotong dari total anggara KI Jatim hanya sekitar Rp 20 jutaan,” katanya.

Menilik hal itu, lanjut Ketty, adanya pemotongan anggaran berkali-kali itu berdampak pada kinerja KI Jatim. Padahal menurut pasal 29 Undang Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi adalah lem-

baga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

“Begitupula kondisi obyektif selama ini, Diskominfo Jatim memperlakukan KI layaknya bidang-bidang yang ada di lingkungan dinas, termasuk dalam soal anggaran. Kondisi tersebut tidak pernah dilakukan pada periode tahun 2010-2014 atau KI Jatim periode pertama.

Padahal, KI Jatim dibentuk atas mandat Undang Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai sebuah lembaga mandiri dan independen, yang seharusnya anggaran untuk Komisi Informasi hanya “dititipkan” di Dinas Kominfo sesuai pasal 29 UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP,” jelasnya.

Akibat pemotongan anggaran dalam jumlah besar dan ber-

turut-turut dengan cara semenamena itu, beberapa kegiatan Komisi Informasi Jatim terpaksa dihentikan atau dikurangi. Beberapa kegiatan antara lain sosialisasi UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, bimbingan teknis PPID, sidang-sidang ajudikasi penyelesaian sengketa informasi hingga perawatan kendaraan dinas yang ada.

“Bisa saja, tindakan pemotongan berturut-turut dan rencana pemotongan (lagi) anggaran KI Jatim itu bisa dikatakan sebagai upaya sistematis pelemahan Komisi Informasi yang dilakukan Diskominfo Jatim,” katanya.

Ditegaskannya, Diskominfo Jatim yang seharusnya menjadi contoh dalam hal transparansi, justru bersikap dan bertindak tidak transparan. Bisa dikatakan wajar, ketika pemeringkatan PPID yang dilakukan Komisi Informasi Pusat tahun 2014 lalu, PPID Provinsi Jawa Timur melorot dari peringkat ke-2 di tahun 2013 Q rac menjadi peringkat ke-10.Q

Siapkan Pergantian Kepala Daerah, Komisi A Akan Panggil Pejabat Teras Pemkot DPRD Surabaya, Bhirawa Bersiap pergantian pimpinan daerah paska berakhirnya masa tugas Wali kota Tri Rismaharini, Komisi A berencana memanggil sejumlah pejabat Pemkot .

trie diana/bhirawa

Perlu Perhatian Cawali Terpilih

Puluhan sopir angkutan Lyn S dengan rute Joyoboyo, Bratang dan Kenjeran Surabaya sebagai pendukung paslon Rasiyo dan Lucy menggelar aksi keprihatinan di Terminal Bratang Surabaya, Kamis (10/9). Mereka meminta jika Paslon Rasiyo dan Lucy terpilih supaya lebih memperhatikan layanan kesehatan para sopir .

PANGGUNG BIROKRASI

Sertifikasi Tanah Selesai 95 Persen Surabaya, Bhirawa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur menyatakan telah menyelesaikan sebanyak 85 persen sertifikat tanah dari total target sekitar 99 ribu selama tahun 2015.

Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Timur, Muchtar D, Kamis, mengatakan, dari target sekitar 99 ribu sertifikat, saat ini sekitar 85 persen yang sudah diselesaikan.

“Kami optimistis dari target tersebut, pada Desember nanti sudah bisa diselesaikan semuanya. Dan itu yang menjadi harapan warga masyarakat,” katanya saat penyerahan sertifikat tanah kepada warga Desa Seketi, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Ia mengatakan, untuk Kabupaten Sidoarjo sendiri dirinya sangat mengapresiasi karena mampu menyelesaikan target pembuatan sertifikat dengan cepat.

“Kami sangat mengapresiasi Kabupaten Sidoarjo karena mampu menyelesaikan sertifikat sejak bulan Juli dan saat ini sedang proses penyerahan saja,” katanya.

Kabupaten Sidoarjo sendiri, ditargetkan mampu menyelesaikan sebanyak 3.500 sertifkat di 11 desa yang ada di Q ant kabupaten setempat.Q

KSAL: Dukung Poros Maritim dengan Dua Pilar Utama Surabaya, Bhirawa Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Ade Supandi menegaskan bahwa TNI AL mendukung visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dengan dua pilar, yakni diplomasi kemaritiman dan penguatan pertahanan maritim.

“Diplomasi merupakan salah satu tugas pokok TNI AL dan diplomasi maritim merupakan subsistem dari diplomasi,” katanya kepada setelah memimpin puncak peringatan HUT Ke-70 TNI AL di Dermaga Ujung, Markas Komando Armada RI Kawasan Timur, Surabaya, Kamis.

Untuk penguatan pertahanan maritim, katanya, berkaitan dengan validasi organisasi menuju TNI AL berkelas dunia dan peremajaan alutsista sesuai program MRLF (multi role light frigate).

“Untuk kapal perang, kita akan lakukan pengadaan puluhan kapal perang baru dan kita juga sedang pesan tiga kapal selam ke Korea yang akan selesai semuanya pada tahun 2017,” katanya.

Namun, pihaknya juga akan melakukan peremajaan sejumlah kapal perang, seperti KRI Ahmad Yani yang buatan Q ant tahun 1967.Q

Kontrol TB, Dinkes Terjunkan Tim TB ke Kampung-kampung Pemkot, Bhirawa Mengontrol penderita Tuberculosis (TB) agar tidak meningkat, Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya menerjunkan tim TB di setiap wilayah perkampungan melalui melalui Posyandu dan kelompok PKK. Kepala Dinkes Surabaya, Febria Rachmanita, Kamis (10/9) mengatakan, pihaknya berupaya menemukan sebanyak-banyaknya penderita TB agar penderita bisa diobati dan disembuhkan sehingga tidak menular.

“Kasus TB di Surabaya terus mengalami penurunan meski jumlahnya masih yang tertinggi di Jatim yakni sebanyak 4.028 kasus. Dari jumlah penderita tersebut, jumlah penderita baru sekitar 2.000 penderita dan sisanya penderita lama,” katanya.

Menurutnya, TB bisa semakin cepat berkembang di lingkungan kurang sehat yang dipicu perilaku hidup yang salah dari

warga. Pemkot melalui Dinas Sosial berupaya melakukan perbaikan di tempat-tempat kumuh yang rawan menimbulkan penyakit TB dan perbaikan lingkungan. Dan program tersebut hingga sekarang terus dijalankan.

Sedangkan untuk jumlah penderita TB yang meninggal dunia, menurut Febria, hingga tahun 2014 jumlahnya sebanyak 43 orang. Hal itu setelah Pemkot Surabaya secara intensif melakukan berbagai program penyembuhan.

Setiap saat, tim TB Dinkes Surabaya melakukan pendampingan terhadap penderita untuk minum obat secara rutin hingga enam bulan menuju sembuh. Hanya saja, para penderita TB biasanya kurang sabar, sehingga seringkali menghilang dari pendampingan tim TB. “Yang biasanya menjadi masalah adalah penderita merasa

bosan minum obat setiap hari tanpa henti selama enam bulan.

Padahal, hanya dengan cara minum obat rutin itu penyakit TB bisa disembuhkan. Jadi tidak benar kalau TB tidak bisa sembuhn,” ungkapnya .

Ketua tim TB RSU dr Soetomo, dr Soedarsono SpP (K) menuturkan, untuk medapatkan kesembuhan penderita harus rutin meminum obat. Secara umum, proses tersebut berlangsung kurang lebih minimal satu bulan. ‘’Jadi kenapa dibutuhkan kedisiplinan dan pengawasan yang ketat dalam memantau penderita TB dalam mengkonsumsi obat secara tepat. Agar tidak menjadi TB kebal,” jelasnya.

Menurutnya, gejala TB paru kebal sama seperti TB paru pada umumnya, yaitu batuk berdahak yang lama, badan hangat, keringat malam, nyeri dada, nafsu makan menurun, berat badan menurun, Q dna.inf dan malas beraktivitas.Q

BLH Siapkan Evaluasi Pengaduan Masyarakat Pemprov, Bhirawa Dalam waktu dekat, Badan Lingkungan Hidup Jawa Timur berencana akan melakukan evaluasi terhadap tindak lanjut pengaduan masyarakat akan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang ada di Kabupaten/Kota.

Hal ini berkaitan dengan posko pengaduan yang dibuka BLH Jatim untuk melayani pengaduan dari masyarakat yang berkenaan tindakan pelanggaran lingkungan. “Dari hasil pengaduan yang masuk ke kami, biasanya dibagi sesuai kewenangannya,” kata Kepala BLH Jatim, Bambang Sadono bersama Kabid Komunikasi Lingkungan dan Peningkatan Peran Serta

Masyarakat, Uda Hari Pantjoro, Kamis (10/9).

Dikatakannya, dari hasil pengaduan yang diterima posko pengaduan BLH Jatim, selama dua tahun berturut-turut telah menyelesaikan sebesar 100 persen. “Terkadang ada daerah yang langsung merespon dan ada yang lambat dalam merespon pengaduan,” katanya.

Di lain sisi, lanjutnya, pihaknya juga belum mengetahui alasan Pemkab/kota yang lamban memberikan respon terhadap pengaduan pelanggaran lingkungan hidup. “Nantinya dalam evaluasi tersebut akan diketahui alasannya.

Diantaranya memang bisa saja berkaitan Q rac dengan anggaran dan sebagainya,” katanya.Q

Pemanggilan ini domaksudkan untuk mengetahui persiapan pemkot untuk pergantian pimpinan daerah kepada Penjabat (Pj) Wali Kota yang merupakan pejabat pemerintah provinsi yang ditunjuk Gubernur.

“Kita akan memanggil beberapa pejabat teras Pemkot untuk melihat kesiapan internal Pemkot dalam pergantian pimpinan pemerintah daerah kepada penjabat sementara ini,” terang Wakil ketua Komisi A, Adi Sutarwijono, kamis(10/9).

Menurut Awi kesiapan Pemkot perlu mendapat perhatian mengingat adasetidaknya ada dua agenda penting pasca 28 September akan ada dua agenda penting yaitu pengesahan PAK 2015 dan RAPBD 2016.

Menurut Awi—sapaan Adi Sutarwijono, terkait dua agenda tersebut, pihak Komisi A ingin melihat sejauh mana kewenangan Pj, atas dua hal tersebut. “Kita ingin tahu sejauh mana batas kewenangan Pj wali kota dan persiapan internal Pemkot sendiri” ujr Awi. Memang Wali kota Tri Rismaharini dan Wakil wali

kota wishnu Sakti Buana dijadwalkan mengakhiri masa tugasnya tepat 28 September ini. Dan diperkirakan tanggal 29 September, Gubernur Jawa Timur Soekarwo telah melantik penjabat Sementara(PJ) wali kota Surabaya.

Menurut awi,selama masa jabatan Pj sampai terpilihnya wali kota baru harus berjalan dal kondisi yg kondusif tanpa gejolak.”Karena sejauh yg saya dengar sejumlah daerah timbul gejolak akibat kebijakan pj kepala daerah.

Jangan sampai surabaya itu” terangnya.

Awi juga mengemukkan sejauh ini dwan belum mendapatkan kabar resmi siapa yg ditunjuk gubernur sbg Pj. Hingga,terusnya,ada kemungkinan pimpinan kota akan diperintah Plt dalm hal ini Sekkota.

“Belum ada kabar resmi dari Gubernur terkait siapa yang akan dijadikan Pj di Surabaya, hingga bisa jadi selama beberapa hari akan dihandle oleh Plt dalam hal ini Sekkota. Jadi memang pemkot harus siap,” terangQ gat nya.Q

HUT Jatim Dipusatkan di Grahadi Pemprov, Bhirawa Peringatan Hari Jadi Pemprov Jatim ke-70 tahun bulan Oktober mendatang, bakal dilakukan di gedung Negara Grahadi. Upacara langsung dipimpin oleh Gubernur Jatim, Soekarwo, sebagai inspektur upacara.

“Upacara dilaksanakan tanggal 12 Oktober di Grahadi pukul 08.00 pagi (WIB) dengan melibatkan banyak pihak sebagai peserta upacara yakni 29 peleton pasukan dari berbagai unsur,” kata Kabag Aparatur Pemerintahan dan Otoda Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setdaprov Jatim, Indah Wahyuni, Kamis (10/9).

Adapun peserta upacara yang terlibat, yakni dari perwakilan lurah atau kepala desa se-Jatim, purna praja IPDN, Linmas, Korpri, dan Guru. Selain itu dilibatkan pula unsur dari pemadam kebakaran, Satpol PP, mahasiswa, perawat, siswa SMA dan SMK, Tagana, Pramuka, serikat pekerja, serta PNS Pemprov Jatim.

Sedangkan untuk undangan yakni sekitar 2.500 orang mulai dari Forpinda Jatim, mantan gubernur/wagub, mantan pejabat Pemprov Jatim setingkat Sekda dan Asisten Setda, dan anggota DPRD Jatim. Selain itu diundang pula para tokoh masyarakat, tokoh agama, pimpinan parpol, perwira tinggi dan menengah TNI Polri, pejabat struktural eselon I hingga IV di lingkungan Pemporv Jatim.

Undangan juga diberikan kepada konjen negara sahabat di Jatim, rector PTN dan PTS, pejabat BUMN/ BUMD, pengusaha, perbankan, pimpinan media massa, ormas kepemudaan dan wanita, serta 100 orang yang akan menerima penghargaan dari Gubernur Jatim.

Guna memeriahkan upacara, panitia juga menyiapkan grup paduan suara sebanyak 275 orang. Grup binaan Dinas Pendidikan Jatim tersebut bakal membawakan enam buah lagu. Selain itu, ada pula penampilan hiburan Q iib.inf drumband dari Gita Abdi Praja IPDN Jatnangor.Q

Festival Layang-layang Akan Dihadiri Peserta dari Luar Negeri Surabaya akan kembali menggelar Festival Layang-layang. Kali ini menggandeng Persatuan Layang-Layang Surabaya (Perlabaya), festival di gelar dengan kelas internasional pada hari Sabtu (12/9) dan Minggu (13/9).

Dengan memilih lokasi di Area Terbuka Side Area Long Beach Selatan Pakuwon City Surabaya, festival layanglayang ini akan diikuti sebanyak 36 partisipan yang datang dari 17 daerah di Indonesia dan 20 partisipan dari 5 Negara tetangga (Malaysia, Swedia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Macau).

Menurut Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Surabaya, Wiwiek Widayati

menjelaskan, festival yang digelar ini bukan semata-mata tentang hadiah, namun tujuan dari acara ini adalah melestarikan budaya permainan layang-layang yang ada di masyarakat. ‘’Gelaran kali ini adalah demi meningkatkan apresiasi masyarakat tentang kebudayaan, khususnya layanglayang. Sekarang susah menemui masyarakat yang bermain layang-layang di sore

hari. Selain itu, nantinya di acara ini masyarakat akan diberikan pengetahuan tentang membuat layang-layang,’’ imbuh Wiwiek.

Nantinya para partisipan ini akan memperebutkan total hadiah senilai Rp44 juta.

Di hari pertama, para penonton akan disuguhkan dengan lomba layang – layang dua dan tiga dimensi, layang – layang kereta naga dan layang – layang rokkaku challange, serta pertunjukan layang-layang dari luar negeri.

Sedangkan pada hari kedua, festival layang-layang akan dihadiri langsung oleh Wali Kota Surabaya, Tri Risma-

harini. Wali Kota akan ikut menerbangkan layang-layang sebagai seremonial dibukanya festival ini.

Sedangkan Kepala Bidang Rekreasi Hiburan Umum Dinas Pariwisata Kota Surabaya, Fauzie M Yos menjelaskan bahwa di hari kedua, tak hanya diisi dengan penerbangan layang-layang, namun juga akan ada pelatihan membuat layang-layang untuk pelajar sekolah menengan atas, bazaar layang-layang, kuliner, serta demo kegiatan Dirgantara Angkatan Laut berupa aeromodelling dan paramotor. ‘’Jika tahun kemarin pela-

tihan diikuti oleh siswa sekolah dasar, maka pelatihan kali ini akan diikuti oleh pelajar sekolah menengah atas. Nantinya mereka akan diberikan pelatihan membuat layang-layang dengan bentuk tiga dimensi,’’ imbuh Fauzie M Yos Festival layang-layang yang ke-18 ini diharapkan setiap tahunnya akan diikuti lebih banyak partisipan dan pengunjung. “Tahun ini menurut data, partisipan yang hadir berjumlah sekitar 120 partisipan, kami berharap tiap tahun akan naik jumlahnya baik untuk pengunjung dan partisipan,” imbuh pria yang akrab disapa Yos ini.Q dre

SURABAYA

Jumat Pon 11 SEPTEMBER 2015

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Terbukti Impor Sabu 6,1 Kilogram, WNA Belanda dan Indonesia Divonis Mati PN Surabaya, Bhirawa Ketua Majelis Hakim Musa Arief Nuraini menjatuhkan vonis pidana mati terhadap terdakwa Ali Tokman (54) Warga Negara Asing (WNA) Belanda, Kamis (10/9) di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Musa menilai Ali terbukti membawa narkoba jenis sabu seberat 6,1 kilogram.

tam/bhirawa

Kemenristek-Dikti M Natsir saat meninjau hasil inovasi karya mahasiswa di ITS, Kamis (10/9).

Kemenristek Dorong PTN Badan Hukum Jadi Technopark Surabaya, Bhirawa Kementerian Riset Dan Teknologi Perguruan Tinggi (KemenristekDikti) terus mendorong Perguruan Tinggi Negeri (PTN) untuk mengembangkan riset. Terutama PTN yang telah berstatus Berbadan Hukum (BH).

Untuk mewujudkan itu, Menristek-Dikti Mohammad Nasir menguraikan program hilirisasi produk inovasi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. Yaitu, PTN memiliki wadah untuk menampung seluruh riset yang dihasilkan lantas diubah menjadi produk industri. Salah satunya dengan mendirikan Techno Park seperti yang sudah dikembangkan oleh Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).

“Saya mendukung sekali Techno Park (Science and Technology Park) yang diusung ITS, karena bisa menjadi wadah atau pusat mengembangkan produk riset,” tutur Nasir saat berkunjung di kampus ITS, Kamis (10/9).

Nasir mengungkapkan, di Indonesia ada 11 PTN yang menjadi PTNBH. Semula hanya 7 PTN, kemudian ada tambahan 4 PTN yang baru, termasuk ITS ini. Status PTN-BH

adalah level paling tinggi. Karena itu, PTN- BH dituntut harus bisa mandiri dalam bidang akademik maupun non akademik.

“Tanggung jawab PTN-BH pastinya lebih tinggi dibandingkan PTN-BLU (Badan Layanan Umum).Termasuk dalam prestasi. Kalau tidak memiliki prestasi lebih, status PTN-BH bisa saja diturunkan kembali jadi PTN-BLU,” paparnya.

Tanggung jawab serta beban tinggi ditanggungkan dipundak PTN-BH. Kemenristek- Dikti memiliki target 11 PTN-BH tersebut bisa masuk peringkat 500 besar PTN terbaik di dunia. “Kami memiliki target bisa masuk 500 besar dalam 10 tahun mendatang,” katanya.

Namun, tidak dipungkiri oleh Nasir, masih banyak kendala menuju target tersebut. Riset ini menjadi kunci utama. “Saya lihat masih banyak riset yang dibiarkan begitu saja, tidak dikembangkan menjadi produk industri,” terang Nasir.

Kendala lainnya adalah sebagian besar PTN di Indonesia masih kurang dalam mutu laboratorium. Padahal menurut Nasir, laboratorium menjadi sarana yang paling penting dalam

pengembangan riset dan teknologi.

“Nantinya saya punya rencana, PTN bisa bekerjasama dengan industri dalam pengelolahan riset,” tambahnya. Dalam waktu dekat, Nasir bakal mengundang seluruh rektor PTN-BH. “Kami akan membahas rencana lebih lanjut untuk lebih mengembangkan riset,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Badan Inovasi dan Bisnis Ventura (BIBV) ITS Dr Raja Oloan Saut Gurning menjelaskan, ada empat komponen yang terdapat di Technopark ITS. Antara lain, sektor maritim, teknologi informasi dan komunikasi, otomotif, serta industri kretif.

Dia melanjutkan sebagian produk ITS sudah masuk dalam tahap hilirisasi. Pada bidang maritim misalnya, terdiri dari produk desain, komponen kapal, dan produk kontainer kecil, rancang bangun sistem perpipaan. Sedangkan dalam bidang energi dan otomotif antara lain bus listrik, motor listrik, komponen mobil, dan produk electric car. “Meski kami ridak memiliki prodi bidang pariwisata, namun industri kreatif, kami telah membantu desain pulau dan modifikasi sebagai objek wiQ tam sata,” terang Saut.Q

Adapun hal yang memberatkan, Musa menegaskan, terdakwa terbukti membawa atau mengimpor narkotika jenis sabu seberat 6,1 kilogram dari Belanda ke Indonesia. Selain itu, perbuatan terdakwa Ali Tokman tidak membantu program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika.

Dari perbuatan itu, lanjut Musa, tidak ada hal yang meringankan bagi terdakwa.

Tak hanya itu, Musa mengatakan bahwa perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 113 ayat 2 UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika, yakni mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I. Pihaknya menilai, terdakwa juga tidak dapat membuktikan bahwa narkoba tersebut bukanlah milik dia.

“Mengadili terdakwa Ali Tokman dengan pidana hukuman mati,” tegas Ketua Majelis Hakim Musa Arief Nuraini pada amar putusannya, Kamis (10/9).

Sambung Hakim Musa, jika pihak terdakwa tidak puas dengan putusan ini, bisa melakukan upaya banding. “Sudah jelas, terdakwa divonis pidana hukuman mati.

Jika tidak puas, terdakwa bisa melakukan upaya hukum banding,” terang Ketua Majelis Hakim Musa kepada terdakwa Ali Tokman yang didampingi pengacarnya.

Sementara itu, pengacara Ali Tokman, yakni Yudianto M Simbolon mengaku tidak terima atas putusan mati yang dijatuhkan pada kliennya. Selanjutnya, pihaknya akan melakukan upaya hukum banding. “Jelasjelas klien (Ali Tokman, red) saya tidak tahu bahkan tidak mengenal apa itu narkoba. Pastinya kami akan banding,” ungkap Yudianto.

Usai persidangan Ali Tokman, sidang berikutnya dilanjutkan dengan agenda putusan terhadap terdakwa Fredy Tedja Abdi yang merupakan satu kaitan dengan Ali Tokman (berkas terpisah). Senada Ali

Tokman, Hakim Musa menyatakan terdakwa Fredy terbukti bersalah atas kepemilikan narkotika seberat 6,1 kilogram.

Untuk itu, Musa menerapkan pasal yang sama, yakni terdakwa Fredy terbukti melanggar Pasal 113 ayat 2 UU No 35 tahun 2009 tentang narkotikan. Adapun hal yang memberatkan, terdakwa terbukti atas kepemilikan narkotika jenis sabu seberat 6,1 kilogram. Selain itu, terdakwa juga tidak membantu program Pemerintah dalam hal pemberantasan narkotika.

“Mengadili terdakwa Fredy Tedja Abdi dengan pidana hukuman mati,” ucap Hakim Musa dalam amar putusannya.

Lain halnya dengan dua terdakwa lainnya yang juga satu kasus dengan Ali dan Fredy.

Terdakwa Alfon dan Rendy yang sebelumnya dituntut pidana hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rahmat Harry Basuki. Kini hanya mendapat vonis pidana 20 tahun penjara, denda Rp 1,5 miliar untuk terdakwa Alfon. Sementara Rendy divonis pidana penjara 18 tahun, denda 1,5 miliar.

Kasus ini berawal dari kecurigaan petugas Terminal 2 Bandara Juanda terhadap koper hitam dan ransel milik WNA Belanda Ali Tokman yang diduga berisi narkotika. Saat pemeriksaan X-Ray, petugas Bandara Juanda menemukan bubuk berwarna coklat yang dicurigai sebagai MDMA, dengan berat bruto 6,145 gram atau 6,1 kilogram atau sekitar Rp 2 miliar, dan dengan nilai jual total Rp 17,220 miliar.

Akhirnya Kasus inipun akhirnya dikordinasikan ke Polda Jatim dan BNN Provinsi Jatim. Setelah dilakukan pengembangan, petugas berhasil menangkap tiga terdakwa lainnya, yakni Alfon (44), warga Pondok Laguna , Fredy Tedja Abdi (40), warga Darmo Satelit 2, dan Rendy (39) (berkas ketiga terdakwa lainnya displit dan dipisahkan).Q bed

Ali Tokman harus pasrah atas vonis hukuman mati oleh Ketua Majelis Hakim Musa Arief terkait kasus narkoba 6,1 kilogram, Kamis (10/9). bed/bhirawa

RAGAM INFO

Melalui Kuasa Hukumnya, Sumarso, MWC se Surabaya melayangkan gugatan terhadap PWNU Jatim, Kamis (10/9).

Kasus Rinitis Alergi Terus Meningkat Surabaya, Bhirawa Jumlah kasus rinititis alergi atau selaput hidung terus mengalami peningkatan. Terhitung sejak lima terakhir jumlah kasus rinitis alergi di Rumah Sakit Umum Daerah dr Soetomo Surabaya meningkat 10 persen. Terhitung mulai dari tahun 2009 hingga 2013. Dengan rincian, tahun 2009 terdapat 739 kasus. Tahun 2010 ada 802 kasus. Tahun 2011 ada 1.278 kasus. Tahun 2012 ada 1.287 kasus, tahun 2013 tercatat 1.165 kasus dan tahun 2014 mencapai lebih dari 1200 kasus.

Dokter Spesalis THT RSUD dr Soetomo Surabaya, dr Dwi Reno Pawarti mengatakan, rinitis disebabkan oleh beberapa faktor seperti bulu binatang, jamur, debu dan juga faktor keturunan.

Banyak kasus rinitis disebabkan karena faktor kurang bersihnya seseorang dalam menjaga lingkungan. Menurutnya lingkungan yang tidak bersih berpengaruh besar bagi kuman dan bakteri untuk berkembang biak. ‘’Jika lingkungan kotor maka kuman dan bakteri akan mudah masuk ke dalam tubuh manusia,’’ ucapnya.

Lebih lanjut ia menyatakan, rinitis alergi merupakan penyakit tidak mengenal musim dan penderita penyakit rinitis alergi menyerang semua golongan usia dan tidak mengenal jenis gender.

Gejala utama rinitis alergi adalah bersin, gatal, hidung buntu dan pilek encer. Pada beberapa kasus lainnya dapat disertai gejala pada mata, telinga, dan radang Q dna tenggorokan.Q

bed/bhirawa

Menyoal Didiskualifikasinya Rais Syuriah

MWC se-Surabaya Gugat PWNU Jatim di PN Surabaya PN Surabaya, Bhirawa Forum Majelis Wakil Cabang (MWC) se jatim menggugat PWNU Jatim ke PN Surabaya, Kamis(10/9). Gugatan ini terkait dengan surat rekomendasi tentang didiskualifikasikannya Rais Syuriah-Ketua Tandfidziyah yang dikeluarkan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim.

Kuasa Hukum MWC, yakni Sumarso mengaku, objek yang digugat ialah surat rekomendasi tentang diskualifikasi pengurus terpilih dan pembentukan karateker PCNU Surabaya oleh PWNU Jatim tertanggal 13 Juli 2015. Tak hanya PWNU Jatim, MWC turut menggugat PBNU terkait mengabulkan rekomendasi PWNU dengan dan disahkan SK. Sumarso menjelaskan, gugatan ini bermula dari pelaksanaan Konferensi Cabang (Konfercab) PCNU Surabaya di Pesantren Al-Fatih Osowilangon, 7 Juni 2015 lalu. Salah satu keputusan ialah memilih Rais Syuriah-Ketua Tanfidziyah. Dalam pemilihan, KH Mas

Sulaiman Nur terpilih sebagai Rais Syuriah (113, dari 214 suara) dan H. Ali Burhan terpilih sebagai Ketua Tanfdiziyah (121, dari 214 suara).

Pasangan KH. Mas Sulaiman-H. Ali Burhan ini mengalahkan inkumben, KH. Dzul Hilmi-H. Saiful Halim. Setelah pemilihan, konferensi lalu membentuk tim formatur pembentukan kepengurusan PCNU Surabaya baru. Hasil rapat formatur, 12 Juni 2015, lalu diserahkan ke PWNU Jatim untuk mendapatkan rekomendasi.“Yang kami permasalahkan yakni, bukannya mendapat rekomendasi, malah kepengurusan baru itu didiskualifikasi,” tegas Sumarso, Kamis (10/9).

Sekretaris PCNU Surabaya terpilih, Muchit Effendi, menjelaskan, sebenarnya jalannya konfercab tidak ada masalah. Bahkan, saat pemilihan hingga selesai penghitungan suara, pimpinan sidang pleno yang diketuai pengurus PWNU Jatim menawarkan kesempatan kepada peserta untuk menyatakan sikap jika ada pelanggaran.Q bed

Remaja Rawan Terserang Bipolar Surabaya, Bhirawa Banyaknya kasus bipolar akhir-akhir ini harus diwaspadai oleh banyak pihak. Penyakit bipolar saat ini mulai menyerang remaja Surabaya, bahkan kasus bipolar mulai banyak bermunculan di luar negeri.

Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya Adi Wirachjanto mengatakan, penyakit gangguan jiwa tersebut bukan disebabkan tekanan psikologis, melainkan karena terjadinya gangguan keseimbangan pada otak. “Bipolar terjadi secara biologis berupa gangguan di neurotransmitter otak yang berfungsi mengatur keseimbangan,” katanya.

Penyakit tersebut saat ini sudah menjangkiti sekitar 10 hingga 12 persen remaja di luar negeri.

“Di Surabaya pun saat ini sudah mulai muncul, terutama pada usia 16 tahun ke atas,” katanya.

Penyakit bipolar merupakan sebuah penyakit gangguan jiwa yang ditandai dengan kecenAdi Wirachjanto derungan untuk melakukan dua aktivitas yang berbeda. “Jika dia sedang mencapai klimaks maka dia akan cenderung untuk melakukan semua aktivitas dan tidak pernah berada di rumah. Namun, suatu saat ketika dia sedang mencapai tahap titik antiklimaks atau penurunan maka dia cenderung untuk selalu berdiam diri di rumah.” paparnya.

Menurutnya, penyakit bipolar bisa disembuhkan dengan menggunakan obat dan terapi. “Bipolar bisa sembuh melalui farmakoterapi dan psikoterapi,” katanya. Kedua penyembuhan tersebut juga harus bersinergi atau tidak cukup hanya diobati, tetapi juga harus ada terapi.

Kepala Seksi Gangguan Bipolar Instalasi Kedokteran Jiwa RSUD dr Soetomo dr. Handoko Daeng, SpKJ (K) menyatakan, gangguan bipolar adalah gangguan jiwa yang bersifat episodic dan ditandai gejalagejala manik, hipomanik, depresi, dan campuran. Biasanya kambuhkambuhan serta berlangsung seumur hidup. Penyakit ini disebabkan 2 hal. Yang dominan adalah faktor genetic, disusul psikososial, atau campuran keduanya. Kompleksnya tuntutan dan kebutuhan hidup individu maupun masyarakat dalam kehidupan modern dapat menyebabkan stress. Nah, stress yang tidak mampu dikelola dengan baik bisa mengakibatkan distress. Gangguan bipolar adalah diantara Q dna bentuk gangguan jiwa akibat distress itu, kata Handoko.Q

Pengungkapan Jaringan Prostitusi Princes Management

Mucikari Prostitusi Artis Ternyata Kalangan Mahasiswa Satuan Reskrim Polrestabes Surabaya berhasil menangkap mucikari artis AS, yakni Alfania Tiarsasila (23) asal Purwokerto domisili Semarang dan Alen Saputra (25) asal Palembang yang tinggal di Yogjakarta.

Kedua tersangka mucikari ini merupakan mahasiswa di Universitas tempat asalnya.

Bahkan, keduanya telah memiliki jaringan ke hampir seluruh kota besar di Indonesia. Tak tanggung tanggung, mereka sudah memiliki sekitar 65 anak buah berusia antara 20 sampai 26 tahun yang dibooking. Tersangka Alfania bertindak sebagai mucikari yang mencarikan pelanggan. Sedangkan satu lagi adalah Alen bertugas menghubungi para anak buahnya ketika ada orang yang membooking.

Kasat Reskrim Polres-

tabes Surabaya AKBP Takdi Mattanete mengatakan, keduanya merupakan seorang mahasiswa. Namun, pihaknya enggan menyebut Universitas tempat mereka kuliah. Terkait perbedaan inisial yang dulunya disebut sebagai BS dan YY, Takdir mengaku hal itu merupakan strategi penyelidikan.

“Kedua tersangka ditangkap di salah satu hotel di kawasan Menteng Jakarta Pusat. Keduanya masih berstatus sebagai mahasiswa,” terang Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Takdir Mattanete, Kamis (10/9).

Takdir menjelaskan, tersangka Alfania adalah pengelola Princess Management yang menyediakan wanita wanita muda siap booking. Jaringanya sudah cukup luas, bahkan hampir diseluruh kota di Indonesia sudah ada jaringan. Diantara jaringan yang cukup besar adalah di Jakarta, Surabaya, Yogjakarta, Semarang, serta Bandung.

Kelas prostitusi yang dikelolanya ini cukup lumayan, tarif paling rendah untuk sekali layananan adalah Rp 1 juta, sedangkan yang paling tinggi mencapai Rp 8,5 juta.

Wajar saja, mereka mamtok tarif tinggi, sebab wanita wanita yang dijual masih muda. Sebanyak 65 wanita tersebut ada dari kalangan SPG, mahasiswi, model serta

bed/bhirawa

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Takdir Mattanete menunjukkan mucikari Alfania Tiarsasila (kiri) dan Alen Saputra (kanan), Kamis (10/9). dari kalangan artis. yang didapat, yang paling ahnya adalah dari kalangan Berdasarkan informasi banyak menjadi anak bu- model. “Untuk sementara ini

yang artis baru satu yaitu AS saja, selain itu ada dari SPG, model dan juga mahasiswi.

Kami masih melakukan pengembangan lebih lanjut,” kata Takdir Mattanete.

Takdir juga mengaku tidak percaya dengan pengakuan tersangka yang mengatakan bahwa mereka baru beroperasi sekitar tiga bulan. Sebab jika melihat jumlah wanita yang akan dijual sudah cukup banyak dan jaringannya juga sudah cukup luas hingga hampir ke seluruh kota di Indonesia, maka diduga aktifitas mereka ini sudah cukup lama.

“Sebenarnya Princess Management bukan satu satunya management yang mengelola prostitusi online seperti itu, namun masih banyak management lainnya.Q bed

4

PUSTAKA Resensi Film :

Tajuk

Sepakbola Piala Presiden Pengharapan prestasi sepakbola Indonesia, mulai bersemi. “Dahaga” liga sepakbola mulai terobati. Pelatih dan pemain, bisa kembali memberi penghiburan kepada masyarakat. Maka pertandingan liga sepakbola Piala Presiden, tahun 2015, bagai titik tolak per-sepakbola-an. Namun masih diperlukan melobi FIFA, agar Indonesia bisa kembali diakui. Serta dapat berpartisipasi dalam ajang internasional, setidaknya pada even ASEAN Games.

Setelah pembekuan PSSI (dan seluruh pertandingan tidak diberi izin) oleh pemerintah, sepakbola Indonesia bagai mati suri. Beberapa pemain profesional coba beralih bermain pada ajang amatir, termasuk pertandingan antar kampung. Selain untuk mempertahankan ketrampilan, juga untuk mempertahankan “urusan dapur.” Sebab selama pembekuan liga, seluruh pemain tidak memperoleh penghasilan yang biasa diperoleh dri klub.

Piala Presiden, telah digelar sejak hari Ahad (30 Agustus 2015) lalu. Presiden Jokowi membuka langsung kompetisi itu di stadion Kapten Dipta di Desa Buruan, Gianyar. Liga terbagi secara teritorial pada empat kota: Gianyar (Bali), Malang (Jawa Timur), Bandung (Jawa Barat), dan Makasar (Sulawesi Selatan). Masing-masing grup diikuti empat klub.

Sistem kompetisi berjenjang dimulai dengan empat babak.

Yakni 16 besar, delapan besar (perempat final), empat besar (semi final), serta final.

Hasilnya, seluruh klub tuan rumah, melaju ke babak perempat final. Bali United (yang diasuh pelatih Indra Sjafire), di grup C, menjadi kesebelasan pertama memastikan diri melaju ke babak kedua. Disusul Persib Bandung (grup A), setelah memenangi dua pertandingan. Poin penuh (6) dipastikan setelah mengalahkan Persebaya United dengan skor 2-0 di stadion Jalak Harupat, Bandung. Di grup B, Arema meraih satu tiket ke perempatan final. Sedangkan di grup D, PSM Makasar juga memastikan diri maju ke delapan besar.

Dahaga sepakbola nampak ter-lipur. Sebanyak 16 klub mengikuti Piala Presiden, tiga diantaranya promosi dari Divisi Utama. Seluruh klub yang pernah menjuarai liga Indonesia (selama 20 tahun terakhir) turut berpartisipasi. Kecuali beberapa klub sudah bubar (antaralain Petro Kimia Putra, juara tahun 2001-2002). Selain animo klub, kerinduan terhadap liga sepakbola juga dibuktikan dengan jumlah penonton yang memadati tribun. Hampir seluruh stadion full-seat.

Animo besar lainnya, nampak pada banyak kartu kuning (bahkan kartu merah) diberikan kepada pemain. Ini menandakan “semangat” bermain yang berapi-api. Namun, yang paling “diharamkan” (dimulai pada Piala Presiden) adalah memukul wasit. Jika terjadi, akan diganjar kartu merah, serta denda Rp 100 juta. Juga masih dilanjutkan dengan pelaporan kepada polisi sebagai tindak pidana.

Beberapa mantan pelatih timnas (senior maupun U-23 dan U-21), juga nampak di lapangan, memberi semangat anak asuhnya. Yang paling “bersinar” adalah couch Indra Sjafrie, yang sukses menghantar Bali United. Namun nasib kurang baik dialami Rahmad Darmawan yang menangani Persija. Tetapi Piala Presiden tidak akan bermakna, manakala Indonesia tidak memiliki timnas yang mampu bertanding pada even internasional, karena tidak diakui FIFA. Maka pemerintah mesti berhasil melobi FIFA. Konon akan dilakukan oleh Menpora Imam Nahrowi hari ini pada forum OCA (Dewan Olimpiade Asia). OCA akan menyelenggarakan sidang di Turkmenistan, membahas pelaksanaan Asian Games di Indonesia. Ketua OCA, Syeikh Ahmad Al Fahad Al Sabah (sekaligus sebagai komite eksekutif FIFA), diminta “menjembatani.” Sehingga “dahaga” prestasi sepakbola bisa coba direguk kembali.

Selain itu, juga diperlukan kompetisi lain per-sepakbolaan. Boleh saja dilaksanakan dua liga. Sebagaimana di Spanyol, ada La-Liga BBVA, ada pula Copa del-Rey (Piala Raja). Di Inggris malah terdapat tiga liga berbeda. Diperlukan ke-lapangan hati untuk menghindari liga tunggal. Tapi ini demi revolusi per-spakbola-an Indonesia! n

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Dana Desa Butuh SKB Tiga Menteri Pemerintah sebaiknya membuat surat keputusan bersama tiga menteri untuk menyederhanakan prosedur pencairan dana desa sehingga dapat terserap optimal sebagai anggaran percepatan pembangunan infrastruktur desa.

Dana desa diamanahkan melalui UU No 6 tahun 2014 tentang Desa yang besarannnya sekitar Rp700 juta hingga Rp1,2 miliar per desa per tahun.

Anggaran desa dalam APBN 2015 dianggarkan sebesar Rp20 triliun dan dana tersebut saat ini sekitar 80 persen berada di kas daerah yakni di pemerintahan kabupaten serta 20 persen sudah berada di rekening desa.

Dari 20 persen dana desa itu, kata dia, sekitar lima persen sudah dicairkan dan mulai dumanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur desa, terutama desa-desa di Jawa.

Banyak kepala desa belum berani mencairkan dana desa, karena aturan perundangannya dinilai cukup sulit dan ada kekhawatiran terjerat persoalan hukum. Apalagi, KPK juga sudah mengingatkan para kepala desa agar berhatihati dalam memanfaatkan dana desa.

Dana desa diatur dalam UU Desa dan dalam Peraturan Presiden No 36 tahun 2015 tentang Rincian APBN tahun 2015. Namun dalam pencairannya, kata dia, ada tiga kementerian yang terkait yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, dan Kementerian Keuangan, sehingga dinilai para kepala desa cukup membingungkan.

Karena itu, agar ketiga menteri dari kementerian tersebut membuat SKB tiga menteri untuk lebih menyederhanakan proses oencairan dan pemanfataannya. Agar dalam pemanfaatan dana desa pada tahun 2015, jika masih ada kekeliruan pelaporan masih dimaklumi dan diberikan pelatih­an sehingga bisa lebih mengerti. Namun, pada 2016 dan seterusnya, jika kepala desa masih keliru membuat laporan keuangan, dapat disebut terindikasi penyimpangan.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

Pendiri : Alm. H. Moch. Said Dewan PenasIhat: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Jumat Pon, 11 SEPTEMBER 2015

Muhammad: Messenger of God “... Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku ridhai Islam sebagai agamamu... .” (Al-Quran surat AlMaidah, 4:3). Lalu, Kanjeng Nabi Muhammad SAW menengadahkan wajah seraya berkata dengan suara keras, “Wahai Allah, adakah aku telah menyampaikan pesan-pesan yang benar dan adakah aku telah sempurna dalam menjalan seruanku?

Dan orang-orang menjawab dengan berteriak pula, “Ya benar, demi Allah engkau telah melaksanakan semua itu.”

D

ua kalimat Al-Quran itu merupakan wahyu ayat yang terakhir. Disampaikan oleh Ruhul Kudus (malaikat Jibril a.s.) ketika Nabi Muhammad SAW melakukan haji yang pertama sekaligus terakhir (pada akhir Maret tahun 632 M).

Mendengar ayat tersebut, hampir seluruh sahabat Nabi SAW mencucurkan airmata. Dan tak lama setelah itu (sekitar dua bulan kemudian) Kanjeng Nabi SAW wafat, pada bulan Juni tahun 632 M. Ayat itu pula yang menyebabkan penonton film “Muhammad: Messenger of God,” publik Iran, menangis tersedu-sedu. Bahkan banyak pula yang menjerit. Walau sebenarnya, itu bukan pertanda film telah tamat. Melainkan film masih terus berlangsung, terutama untuk menjelaskan posisi dan heroisme sayyidina Ali bin Abi Thalib, karomallahu wajhah. Se­ pupu sekaligus menantu Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini, kelak, menjadireasoning dan penghulu aliran (sekte) Syiah.

Rakyat dan kritisi film di Iran, dikejutkan dengan munculnyarilis film bertajuk “Muhammad: Messenger of God” (Muhammad Utus­ an Allah). Film ini dirilis pertama pada pekan terakhir bulan Agustus 2015 di Teheran, Iran. Tiket terjual habis pada 143 gedung bioskop di Iran. Sehari setelah itu, film ini memperoleh rating view tinggi pada ajang festival film di Montreal, Kanada (27 Agustus 2015).

Tetapi banyak pula yang masygul, terutama kalangan Sunni Iran.

Konon, importir film di Indonesiajuga sangat tertarik dengan film ini (“Muhammad: Messenger of God.”). Sebab publik muslim di Indonesia sangat menunggu film bertema agama (terutama kisah-kisah nabi). Terbukti beberapa film layar lebar, dan film layar kaca (sinetron dan serial pendek F-TV) bertema agama juga menempati rating tinggi. Iklannya laris. Film layar lebar ke-agama-an yang laris, mi­ salnya, “Sang Kyai,”(tahun 2014).

Dua dekade sebelumnya terdapat

film“Tjoet Nja’ Dhien,”juga menjadi box office.

Biaya Termahal Film “Muhammad : Messenger of God,” memang memapar trilogi nabi Muhammad SAW. Walau bioskop merupakan deskripsi visul, namun niscaya, pada film ini tidak terdapat gambar Kanjeng Nabi SAW. Hanya deskripsi ketika Nabi SAW masih bayi digendong kakeknya, Abdul Muthalib, untuk ditasbihkan ke baitullah (Ka’bah). Serta visualisasi tak persis, yang mempertontonkan rambut bagian belakang kepala Nabi SAW ketika masih remaja.

Samasekali tidak ada visualisasi wajah Nabi Muhammad SAW. Sutradara Iran, Majid Majidi, kembali menyuguhkan karya fenomenal, setelah sebelumya pernah menghasilkan film “Children of Heaven,” sukses menjadi box office.

Kali iniMajidi, tidak ingin tanggung-tanggung, dengan membuat film tentang Kanjeng Nabi SAW. Disebut-sebut sebagai film termahal sepanjang sejarah Iran, dibuat dengan biaya US$ 40 juta (sekarang sekitar Rp 650 milyar). Bahkan film yang diproduksi di Hollywood pun, jarang yang mencapai biaya produksi diatas Rp 600 milyar.

Dengan durasinya hampir tiga jam non-stop (171 menit), tergolong cukup panjang. Karena itu film ini akan dibuat tiga seri, agar tidak mengganggu waktu shalat manakala diputar pada sore hari (antara waktu shalat ashar sampai isya’). Terutama bioskop di Indonesia, yang biasa mulai putar film jam 16:00, atau melewati (mengganggu) pelaksanaan saat shalat maghrib.

Boleh jadi, manakala diputar di Indonesia, akan terdapat jeda (istirahat) untuk melaksanakan shalat.

Meski telah putar perdana dan laris, menurut laporan kantor berita AFP,film ini jugamemperoleh kritisi dari pemerhati film di Iran. Antaralain tidak ditayangkan dalam Festival Film Iran. Konon itu demi menjaga nama baik nabi dan agama. Tahun lalu, screening Muhammad di Festival Film Fajr, Teheran, juga digagalkan. Imam besar Iran (sekaligus pemimpin spiritual Ayatollah Khomenei)syeh Ali Khamenei, tidak memberi izin.

Tetapi menurut sang sutradara (Majid Majidi), bahwa makin banyak film bertema nabi akan lebih baik. Kisah hidup dan pelajaran agama akan lebih banyak diterima, sehingga tidak menyalahkan agama. Dalam penggarapan pertama dari trilogi film Nabi Muhammad SAW tersebut, tim melakukan riset selama empat tahun. Meliputi kajian hadis, dan literatur yang digarap secara ekstra hati-hati (verbatim,per-kata), sampaimeneliti studi biografi kontemporer.

Seluruh studi tersebut dilakukan dari sudut pandang Islam Syiah dan Sunni dari lima negara.

Yakni, Lebanon, Aljazair, Iran, Iraq, dan Maroko. Karena ekstra hati-hati itu, maka konon dibutuhkan waktu tujuh tahun untuk menggarap film yang dibintangi sederet artis selebritas kesohor Iran itu. Di balik layar, tokohtokoh perfilman dedikatif juga disewa. Misalnya merekrut Barrie Orborne, produser film “Lord of The Rings,” sebagai penasihat.

Selain itu dilibatkan pula sinematografi Italia (yang memenangkan tiga piala Oscar), Vittorio Storaro. Serta pencatat score film, A.R. Rahman. Sebagai tukang catat adegan, Rahman telah memenangi dua Oscar melalui karya fenomenal-nya, “Slumdog Millionaire.” Nyata, produser ingin menggaransi, bahwa film ini bukan asal diproduksi. Pemandangan setting situasi abad ke-7 masehi, disiapkan di desa Al-Ahyar, 70 kilometer selatan Teheran. Lengkap dengan

tempat suci, baitullah (Ka’bah).

Kekalahan Kavaleri Abrahah Pada trilogi pertama, film ini bercerita tentang saat proses sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, sampai usia 12 tahun. Aktor utamanya, Ali Reza Shoja Nouri, yang memerankan tokoh kakek nabi, Abdul Muthalib. Kebanggaan kakek menyambut cucunya yang baru lahir ini (Nabi Muhammad SAW) juga membuat haru.

Ia menerima hak asuh bayi bakal pemimpin dunia itu, karena cucunya telah berstatus yatim (ayah Nabi Muhammad SAW, telah wafat 6 bulan sebelumnya).

Kakek Nabi Muhammad SAW, Abdul Muthalib, merupakan peng­ uasa pemeliharaan Ka’bah, Ka’bah sejak lama (beberapa abad sebelum tahun masehi) telah menjadi tempat peziarahan berbagai agama yang lahir di timur tengah (Yahudi, Nasrani dan Islam). Bahkan Ka’bah dijadikan “majalah dinding” untuk menempel puisi karya tokoh-tokoh sastra kaliber dunia (setelah dinyatakan sebagai yang terbaik dalam kompetisi kuno).

Itulah yang menyebabkan peng­ uasa Yaman kuna, membangun ka’bah tiruan, namun tidak laku.

Sehingga Abrahah (penguasa Yaman) menyerang kota Makkah dan ingin menghancurkan Ka’bah.

Peristiwanya, terjadi hanya beberapa hari menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kisah yang diceritakan dalam Al-Quran surat Al-Fil (QS 105:1-5) itu, menewaskan Abrahah dengan seluruh pasukan kavalerinya (menunggang gajah).

Kisah ini juga di-eksplor dalam film “Muhammad : Messenger of God.” Berlanjut pada kehidupan Nabi Muhammad SAW sampai jelang remaja. Namun tidak dijelaskan, tentang siapa pemeran Kanjeng Nabi SAW saat remaja.

Ini memang diharamkan, karena hanya peng-gambaran remaja secara umum (wajahnya juga tidak ditampakkan). Sebab remaja tersebut bukan berperan sebagai sosok identitas. n

Judul Film : Muhammad: Messenger of God Produser : Mohammed Mahdi Heidarian, dan Mohammad Reza Saberi Artis Pemeran : Mahdi Pakdel; Sareh Bayat; Ra’na Azadivar; dan Mina Sadati Sutradara dan Penulis : Majid Majidi, dan Kambuzia Partozi Sinematografi : Vittorio Storaro Rating Kritisi : Bintang empat (****) Peresensi : Yunus Supanto

Resensi Buku :

S

Ibadah Haji, Puncak Pengembaraan Rohani

ebagai rukun Islam kelima, haji sejatinya me­ rupakan puncak dari totalitas penyatuan antara tiga dimensi; kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Bukan sekedar efek dari kesanggupan ekonomi seseorang untuk berangkat ke Arab Saudi, juga lebih dari sekedar “romantisme pengembaraan kultural”. Terlebih-lebih haji bukan aksesoris keperluan politis, status, dan kebanggaan sosial. Tulis Emha Ainun Nadjib dalam esai bertajuk Haji: Peristiwa Agama dan Peristiwa Budaya, satu dari esai-esai bernas beliau yang terkumpul dalam buku ini.

Sehingga, tatkala para penempuh haji berpakain ihrom, mereka “melompat” naik ke taraf trasendental budaya: menanggalkan status sosial, kedudukan, tingkatan jabat­ an dan profesi. Melompat menuju a­ku primer yaitu aku manusia.

Dan dalam Islam, “aku manusia” meningkat dirinya menjadi “aku hamba Allah” kemudian “aku wakil Allah”, kemudian meningkat atau menginti lagi. Dan, tatkala mereka bersujud, yang mereka sembah bukan kakbah, melainkan simbolisasi ahad dan wahid. Ahad itu satu-Nya Allah, dan wahid itu penyatuan semua kuantitas individu manusia dan keumatan manusia, serta semua sistem kualitas dirinya, pada satu “mata air”, yang menjadi sumber sekaligus muara segala sistem eksistensi. Sementara, peristiwa haji merupakan puncak dari metode pengatmosfiran diri menuju kesadaran “ahad” dan keberadaan “wahid” Dengan begitu, bahwa menjalani ibadah haji adalah kesempatan “mencicipi” peristiwa percintaan langsung dengan Allah, melalui tahapan sublimasi, kristalisasi,

universalisasi, dan esensialisasi diri. Dengan demikian, mestinya haji adalah produk dari proses kualifikasi seseorang Muslim yang ditempuh melalui rutinitas intens peribadatan-peribadatan yang lain, seperti shalat, zakat, puasa, dan –tentu pada mulanya ikrar syahadat (hal.86).

Dalam esai lain berjudul Yang Tak Kunjung Haji Hingga Mati (1), Emha menilai, seandainya semua orang yang berhaji betulbetul menjiwai makna haji seperti di atas, sebagai suatu tahap tinggi pencapaian ruhani, maka mereka menjadi Manusia Haji, manusia yang paling berseri wajahnya di dalam sejarah, dalam arti sesungguhnya. Ada cahaya yang memancar dari wajahnya, yang bersumber langsung dari Allah yang bersemayam di lubuk kehidupannya.

Pada posisi itu, ibadah haji akan mengantar-

kan seseorang menjadi manusia pilihan, manusia yang amat bisa kita harapkan untuk mampu “meyarangkan gol-gol kemanfaatan sosial” di lingkungan hidupnya.

Dengan kata lain, orang menjadi haji artinya berhasil melahirkan kembali kepribadiannya, menjadi “makhluk” yang sama sekali baru. Kemudian mensyukurinya. Kemudian menikmatinya. Kemudian menaburkan kemanfaatannya ke lingkungannya, baik pada skala kampung, komunitas, negara, maupun universitas kemanusiaan (hal.96-99).

Namun jika titik orbit kesejarah­ an kaum haji tidak di situ, lanjut Emha dalam esai bertajuk Yang Tak Kunjung Haji Hingga Mati (II), kita kehilangan konteks haji, kehilangan logika dan rasionalitas haji, dan dengan demikian kehilangan hakekatnya. Jika menjadi haji berakhir pada kebanggaan primodial yang menyangkut status sosialnya yang baru, betapa tidak modernnya kita. Jika menjadi haji berorientasi pada kapitalisme karier apalagi political camouflage, telah berdustalah kita tatkala berbincang tentang kebaikan, kebenaran, keadilan, dan Tuhan.

Dan nyatanya fenomena itulah yang hari ini kita bersama lihat dan alami. Maka, menjadi sebuah fakta kehidupan bahwa ada orang

yang tak pernah punya kesanggupan ekonomi naik haji, tapi kualitas kepribadiannya mencapai tingkat haji. Bahkan, ada orang yang bertahun-tahun menabung untuk haji, tapi menjelang berangkat, ia terpanggil dan memilih memberikan tabungannya untuk membantu tetangganya yang mengalami keterdesakan darurat ekonomi. Sebaliknya, tidak sedikit orang yang rajin berkali-kali naik haji, tapi kualitas kepribadiannya, mentalitas pribadinya, dan moralitas sosialnya tak kunjung haji, hingga mati (hal.107).

Selain mengangkat tema masalah refleksi ibadah haji, dalam buku ini, masih terkumpul esai-esai lain Emha dengan aneka tema, seperti Islam dan prespektif sosial kemasyarakatan serta Islam dan prespektif kebudayaan.

Meskipun semua tulisan-tulisan itu telah berumur lebih dari satu dasarwarsa tapi persoalan-persoalan yang diangkat tetap aktual dan tetap memikat. Intinya, sepanjang buku ini, Emha mengajak pembaca untuk bertanya pada diri sendiri: Masihkah kita berislam “birokrasi” atau sudah sanggup berislam secara hati? Bukan karena “takut pada atasan” semata melainkan sudah karena cinta dan pengabdian pada Tuhan, Sang Maha Atasan. n

Judul Buku

: Anggukan Ritmis Kaki Kiai

Penyusun

: Emha Ainun Nadjib

Penerbit

: Bentang

Cetakan

: I, Januari 2015

Tebal

: 418 halaman

ISBN

: 978-602-291-077-0

Peresensi

: Moh. Romadlon

Penyuka buku. Tinggal di Kebumen

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Per­usahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

5

Jumat Pon 11 SEPTEMBER 2015

Saiful Ilah Janji Manfaatkan Kekayaan Sidoarjo untuk Rakyat Sidoarjo, Bhirawa Meski Kab Sidoarjo pernah mendapat bencana Lumpur Lapindo, tetapi Sidoarjo termasuk wilayah yang kaya raya.

Pada tahun 2015 ini, kekuatan APBD nya mencapai Rp4 triliun.

Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah SH MHum yang tahun ini kembali maju mencalonkan diri menjadi Cabup Sidoarjo periode 20162021 mengatakan, tak akan menyia-nyiakan kekayaan Sidoarjo itu agar bisa untuk digunakan meningkatkan pembangunan di kota penyangga Kota Metropolis Surabaya itu. ‘’Akan kami benahi infrastrukur untuk masyarakat seperti jalan,

membenahi pelayanan kesehatan, pendidikan harus gratis, pengurangan pengangguran, pokoknya Kab Sidoarjo harus lebih baik kedepan, maka masyarakat Sidoarjo jangan Golput, jangan sia-siakan untuk bisa memilih pemimpin Sidoarjo yang baik,’’ ujar Saiful Ilah saat menyampaikan visinya dalam suatu kegiatan yang digelar salah media cetak nasional bertempat di Unmuh Sidoarjo, Jl Mojopahit, Kamis (10/9) kemarin.

Paslon Bupati Sidoarjo yang mempunyai jargon Bersinar itu mengatakan, kalau dirinya sudah mempunyai banyak pengalaman memimpin Sidoarjo. Seperti dua

ali kusyanto/bhirawa

Empat Paslon Bupati Sidoarjo 2016-2021, Kamis (10/9) kemarin menyampaikan visinya di Unmuh Sidoarjo.

KELANA

PAPBD Mojokerto TA 2015 Surplus Rp 416 M Kab Mojokerto, Bhirawa DPRD Bersama Pemkab Mojokerto menyetujui penetapan P-APBD tahun anggaran 2015 dalam sidang paripurna yang digelar di gedung dewan, Kamis (10/ 9) kemarin. Dalam nota kesepakatan yang ditandatangani kemarin, tercatat P-APBD Kab Mojokerto mengalami surplus Rp416 miliar.

Sidang paripurna pengesahan P-APBD 2015 itu dipimpin Ketua DPRD Kab Mojokerto, Ismail Pribadi.

Sidang Paripurna juga dihadiri seluruh pimpinan dewan dan anggotanya. Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa dan Wakil Bupati Choirunnisa beserta jajaran Forpimda hadir dalam penetapan PAPBD Tahun 2015.

Bupati Mojokerto, MKP memberi apresiasi kepada pimpinan dan anggota dewan yang telah mengagendakan rapat paripurna itu hingga selesai menetapkan Raperda P-APBD 2015.

MKP merinci surplus P-APBD itu yakni pendapatan daerah tahun anggaran 2015 yang semula dianggarkan sebesar Rp2, 012 triliun, ada penambahan sebesar Rp107,4 miliar sehingga setelah perubahan menjadi sebesar Rp2,120 triliun atau mengalami kenaikan.

Kemudian belanja daerah pada tahun Anggaran 2015 semula dianggarkan sebesar Rp2,225 triliun ada penambahan sebesar Rp226.2 miliar sehingga setelah perubahan menjadi Rp2.5 triliun atau naik sebesar 12%.

Selanjutnya penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2015 semula dianggarkan sebesar Rp217,7 miliar direncanakan naik sebesar Rp228,8 miliar sehingga setelah perubahan menjadi Rp446,6 miliar atau mengalami kenaikan. Sedangkan, pengeluaran pembiayaan tahun anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp5 miliar dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015. Ini tak ada penambahan atau pengurangan.

Jumlah pembiayaan Netto P APBD 2015 Rp416,6 miliar. Sisa lebih pembiayaan setelah perubahan nol rupiah.Q kar

Lima Tahun PAD Gresik Mencapai Rp 842 M Gresik, Bhirawa Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto menerima peserta Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) tingkat III angkatan 2 Pemprov Kalimantan Timur.

Rombongan Benchmarking To Best Practice sebanyak 21 orang itu diterima Bupati Sambari didampingi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Nadhlif di Ruang Putri Cempo, Kamis (10/9) kemarin.

Syarifuddin Pernyata, ketua rombongan mengaku terharu karena pihaknya diterima langsung Bupati Sambari. ‘’Kami merasa terharu karena kedatangan kami diterima langsung Bupati Gresik. Biasanya, di sejumlah Pemkot dan Pemkab lain penerimaan tak seperti ini. Sering kami hanya diterima Kepala Bagian. Tapi di Gresik, kami justru diterima langsung bupatinya,’’ ujar Syarifuddin bangga.

Saat memberi sambutan, Bupati Sambari menyampaikan beberapa hari lagi akan berakhir masa baktinya.

Bupati Sambari juga menyampaikan sejumlah keberhasilan yang telah dicapai selama lima tahun membangun Gresik.

Dihadapan para peserta Diklat yang semuanya para pejabat eselon III di Pemprov Kalimantan Timur ini, Bupati Sambari menawarkan beberapa tempat yang layak dikunjungi di Gresik. ‘’Kami mempunyai dua tempat wisata religious, yaitu di Sunan Giri dan Maulana Malik Ibrahim. Wisata yang lain, yaitu Pulau Bawean yang sangat indahm’’ katanya berpromosi.

Sejumlah tempat dibanggakan Bupati Sambari didepan rombongan para peserta Diklatpim III Provinsi Kalimantan Timur yaitu adanya berbagai industri yang ada di Gresik. Q eri

periode menjadi Wakil Bupati Sidoarjo periode tahun 2000-2005 dan periode tahun 2005 -2010.

Serta menjadi Bupati Sidoarjo periode tahun 2010-2015. ‘’Dengan pengalaman saya ini, akan saya buktikan kalau saya bisa dan mampu memimpin Sidoarjo, itu sudah bisa dibutktikan dan hasilnya Sidoarjo sudah sangat bagus,’’ komentarnya.

Dalam kepemimpinannya sebagai Bupati Sidoarjo, dalam rencana panjang jangka menengah (RPJM) lima tahun, menurutnya sudah bisa dicapai hanya dalam waktu tiga tahun.

Itu menurutnya termasuk tanda kalau kepimpinannya sukses. ‘’Maka saya berkinginan kedepannya Sidoarjo tambah sukses lagi,’’ kata bupati kelahiran Desa Sawohan, Kec Buduran itu.

Saiful Ilah juga menyampaikan, walau Kab Sidoarjo pernah terkena bencana lumpur tahun 2006, tapi secara bertahab pelan tapi pasti, pertumbuhan ekonomi Sidoarjo yang sempat terpuruk, kembali bisa normal lagi, bahkan akhirnya sempat melebihi angka rata-rata pertumbhan ekonomi Nasional.Q kus

Para Kiai Mendoakan Pak Tjip Menjadi Bupati Disela-sela kesibukannya, Paslon bupati MG Hadi Sutjipto - Abdul Kholik masih menyempatkan diri menyambangi KH Abdus Salam Moejib pemangku Ponpes Al-Khozini, Buduran yang sedang dirawat di RS Siti Hajar Sidoarjo karena sakit usus buntu. Kedua tokoh itu saling mendoakan, Pak Tjip mendoakan lekas sembuh, Gus Salam mendoakan bisa menjadi bupati, karena banyak kiai yang juga mendoakan.

Kedatangan Pak Tjip membesuk Gus Salam bersama Cawabupnya Abdul Kholik, bersama Ketua DPC PDIP Sidoarjo, Tito Pradopo, Ketua DPC Nasdem Sidoarjo, Najid Martak dan tim sukses lainnya. Tentu saja kedatangan Paslon dengan nomor urut 1, Kamis (10/9) kemarin, membuat Gus Salam (sapaan akrab Abdus Salam) sangat kaget. ‘’Pak Tjip dan Pak Kholik kok tahu kalau saya dirawat disini. Ya, terimakasih atas perhatiannya,’’ ujar Gus Salam.

Gus Salam juga mengaku kalau sakit usus buntu dan sudah dua hari dirawat di Paviliun Lantai II RS Siti Hajar. Namun, belum tahu, apakah akan dioperasi atau tidak karena dia takut kalau operasi.

Kepada Gus Salam, Pak Tjip minta doa restunya agar bisa terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo. ‘’Tentu saja saya mendoakan agar Pak Cip dan Pak Kholik,’’ sahut Gus Salam.

Wakil Bupati ini juga mengaku semalam mendengar kabar kalau Gus Salam opname di RS Siti

Hajar. Sehingga pagi-pagi dia menyempatkan diri untuk membezuk ke RS. Dimata Pak Tjip dan Kholik, Gus Salam merupakan tokoh dan kiai yang harus dijadikan tauladan. ‘’Semoga lekas sembuh ya Gus, saya mohon pamit,’’ ujar Cabup-Cawabup dengan sebutan HatiKu ini.

Gus Salam juga menceritakan lebih lanjut, kalau para kiai sebenarnya berharap agar SuCi II berlanjut. Karena, di dalamnya ada Hadi Sutjipto sebagai Ca-

wabup. Namun, ketika SuCi II kandas, banyak kiai yang kecewa. ‘’Karena kiai banyak yang mendukung Pak Tjip,’’ ujarnya.

Andai saja SuCi II berlanjut, kyai akan sepenuhnya mendukung pasangan ini. Ketika Pak Tjip akhirnya maju Cabup sendiri, banyak kiai yang mendukungnya.

Apalagi kini juga muncul Cabup dari tokoh NU lainnya, seperti Utsman Ihsan. Tentunya, adapula kiai yang mendukung Utsman karena sama-sama dari NU. Meski demikian, Gus Salam mengaku silahkan saja masyarakat memilih Paslon yang ada. Namun, tokoh semacam Pak Tjip tak bisa dilupakan karena juga berjasa bagi pembangunan di Sidoarjo. Ketika Pak Tjip gandeng dengan Abdul Kholik yang sama-sama dari NU. ‘’Kalau memimpin Sidoarjo semoga lebih baik lagi,’’ ujarnya.Q ach

achmad suprayogi/bhirawa

Paslon Nomer 1 saat membezuk Gus Salam di RS Siti Hajar Sidoarjo.

PNS Ikut Kampanye, BKPP Bentuk Tim Pengawasan Kab Mojokerto, Bhirawa Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kab Mojokerto yang kedapatan ikut larut dalam kampanye Pemilihan Bupati (Pilbup). Hal ini karena baik bupati maupun wabupnya ikut bertarung secara terpisah dalam Pilbup yang bakal digelar 9 Desember mendatang. Untuk menyelesaikan PNS yang diduga tak netral itu, Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Pemkab Mojokerto melakukan pengawasan PNS dengan menggandeng inspektorat, Bakesbang Linmaspol dan Satpol PP

Khusnul Huluq duduk menghadap kamera memakan bubur bersama ulama tokoh setempat.

rokim/bhirawa

Berkah Sapa Wong Cilik

Tim Sukses SQ Pamer Perolehan Suara 71,6 Persen Gresik, Bhirawa Paslon Cabup Gresik Husnul Khuluq - Ahmad Rubaei yang memiliki slogan Berkah melakukan kampanye politiknya, langsung menyapa pada wong cilik. Sedangkan tim suskes Paslon Sambari - Qosim (SQ) telah mengugukuhkan peroleharan suara dalam Pilbub 9 Desember mendatang, pada tiap kecamatan mencapai 71,6% atau lebih unggul dari Paslon lainya.

Dengan didampinggi Ketua DPC PDIP Gresik, Siti Muafiyah, perwakilan dari PAN, Gerindra dan simpatisan.

Tanpa sungkan-sungkan melayani dan menyapa semua lapisan masyarakat yang ada, di sepanjang Jl Sindujoyo.

Selain di pusat oleh-oleh khas Gresik, juga melakukan blusukan ke rumah-rumah penduduk meminta doa restu.

Juga langsung melakukan tanya jawab, serta membeli beraneka ragam jajanan dan

makanan yang dijual masyarakat di sepanjang jalan itu. ‘’Bagaimana kabarnya, sehat-sehat saja kan? Dan usahanya lancar-lancar semua,’’ sapa Khusnul Huluq pada warga yang ditemuinya.

Terpisah Ketua DPC PDIP Gresik yang juga Tim Sukses Berkah, Siti Muafiyah yang memimpin rombongan blusukan mengatakan, tujuan calonnya turba (turun ke bawah), menyapa warga untuk memperkenalkan pasangannya. Supaya wong cilik mengerti dan mereka nanti tak salah pilih dalam mencoblos, kalau sudah kenal dengan sendirinya mereka juga akan mengerti. ‘’Kami ingin calon Khusnul Huluq - Ahmad Rubaie yang diusung PDIP, PAN, Gerindra dan partai pendukung PPP serta PKS. Selain sudah mempunyai visi dan misi yang jelas mensejahterakan masyarakat, yang prioritanya pada wong cilik. ‘’Kami tetap semangat bahwa

Berkah, nanti yang akan menang berapapun prosentasinya.

Yang penting bagi kami menang, dan hal ini tidak muluk-muluk obral pencapaian prosentasi perolehan suara,’’ ujarnya.

Sementara Chumaidi Ma’un, Ketua Forum PAC Kab Gresik mengatakan, sudah melakukan evaluasi perkembangan suara per tanggal 8 September lalu. Respon masyarakat kepada pasangan Sambari-Qosim (SQ) sangat tinggi, di tingkat kecamatan diprediksikan mendulang suara rata-rata sampai 71,6%.

Dengan rincian PAC Kec Manyar. Suara untuk SQ mencapai 85%, Sangkapura 80%, Bungah dan Sidayu 60%. Gresik Kota, Kebomas, Dukun, Duduk Sampeyan, Cerme, Benjeng dan Balong Panggang, Driyorejo, Wringin Anom mencapai 70%. Dan Kec Tambak, Ujung Pangkah, Panceng, Menganti dan Kedamean mencapai 75%. Q kim

‘’Dalam Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) sudah jelas. Kalau terbukti disiapkan sanksi sesuai bobot kesalahannya,’’ ujar Susantoso, Kepala BKPP Pemkab Mojokerto, Kamis (10/9) kemarin.

Dalam SE Nomor 131/ 17957/011/2015 tentang netralitas PNS selama masa kampanye yang diterbitkan 2 September, diatur soal bentuk pelanggaran dan sanksinya. ‘’Sudah ada tiga sampai lima PNS yang diduga melanggar ikut kampanye, sekarang sedang didalami,’’ tambah Susantoso.

Susantoso mengakui meski sudah ada SE atas netralitas, namun tak menyurutkan kalangan PNS untuk mendukung ke salah satu calon. ‘’Bahkan, dari laporan yang masuk kepada saya, tak sedikit PNS yang terlihat nimbrung dalam rombongan calon selama kampanye berlangsung,’’ imbuh pejabat berpostur tinggi besar ini.

Mantan Kepala BPBD ini menguraikan, lembaga yang dipimpinnya menemukan PNS yang mendukung salah satu calon dalam Pilbup.

Sanksi tegas pun bakal diberikan ke pegawai yang nakal itu. ‘’Kami menemukan PNS yang tak netral itu setelah tim monitoring melakukan pemantauan selama kampanye berlangsung,’’ imbuhnya.

Susantoso menjelaskan, jumlah PNS yang ditemukan larut dalam kampanye salah satu calon kepala

daerah itu terdapat sekitar tiga hingga lima orang. Nama-nama mereka sudah tercatat oleh tim dan akan dilakukan evaluasi serta dilanjutkan ke pemeriksaan. ‘’Kalau sampai terbukti PNS yang bersangkutan ikut dukung-mendukung, pasti ada sanksinya, mulai dari yang ringan hingga pemecatan,’’ tegasnya.

Untuk memastikan peran serta pegawai dalam suasana kampanye itu, Susantoso mengaku harus melibatkan banyak kalangan. Termasuk melakukan pemeriksaan saksi-saksi. ’’Setelah diyakini ternyata ada pelanggaran, baru akan kita proses lebih lanjut,’’ katanya.

Akan tetapi, proses pemberian sanksi akan melibatkan inspektorat dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. ’’Semua proses akan dilanjutkan ke inspektorat. Baru, kita yang akan lakukan pembinaan atau pemberian sanksi,’’ bebernya.

Diaz Roichan anggota Komisi I (Bidang Hukum dan Pemerintahan) mengaku terkejut melihat informasi soa tak netralnya PNS. Polikus PAN ini mendesak Pem kab Mojokerto melalui BKPP dan inspektorat bertindak tegas menerapkan sanksi jika menemukan pelanggaran PNS berkampanye. ‘’Jangan hanya menunggu laporan, BKPP harus aktif terjun ke lapangan untuk mengawasi netralitas PNS dalam Pilbup,’’ pungkas Diaz Roichan.Q kar

Polisi Sita 18 Ekor Sapi Gelonggongan

achmad suprayogi/bhirawa

Barang bukti pomba air yang berhasil diamankan petugas.

Sidoarjo, Bhirawa Walapun perbuatan warga melakukan praktek sapi gelonggongan sering digerebek aparat kepolisian, ternyata hingga kini masih marak.

Terbukti anggota Satreskrim Polsek Krian, telah berhasil gerebek praktek penjualan

sapi gelonggongan milik H Wakil, warga Dusun Klagen, Desa Tropodo, Kec Krian.

Pengerebekan dilakukan sekitar pukul 16.30 Wib dan Polisi berhasil mengamankan dua pegawai yang ada di kandang sapi dan pompa air milik H Wakil, sebagai alat bukti

untuk perbuatan penyiksaan sapi alias menggelonggong.

Dari hasil penggerebekan itu, anggota mengamankan 18 ekor sapi gelonggongan yang siap dijual dan tiga ekor sapi yang belum digelonggong. Serta satu unit mesin pompa air beserta perlengkapannya, yakni selang.

Menurut Kapolsek Krian, Kompol Agung Setiyono, Kamis (10/9) kemarin, kalau penggerebekan yang dilakukannya itu berdasarkan laporan dari masyarakat. Awalnya, banyak daging sapi beredar di pasar tradisional Krian cepat mengalami pembusukan. Setelah itu, salah satu pedagang ingin tahu tempat sapi yang dimiliki pelaku. ‘’Karena daging dari

pelaku menjelang sore hari selalu terjadi pembusukan,’’ tegasnya.

Waktu penggerebekan, di kandang sapi milik H Wakil, terdapat dua pegawai sedang melakukan penggelonggong sapi yang akan disembelih dan dagingnya dikirim ke pasar tradisional yang ada di sekitar Krian. Mengingat Hari Raya Idul Adha sudah dekat, kami terus melakukan antisipasi. ‘’Aparat kepolisian terus memantau atas terjadinya sapi gelonggongan itu,’’ jelas Agung Setiyono.

Menurut pengakuan pemilik, lanjut Agung Setiyono, sapi gelonggongan yang dilakukan dua anak buahnya itu , ca-

ranya sapi diisi air menggunakan selang yang langsung diarahkan ke mulut sapi. Agar air bisa masuk ke dalam tubuh sapi, air di pompa menggunakan pompa air. Akibatnya tubuh sapi langsung gemuk, membesar tak bisa bergerak dengan leluasa. ‘’Kalau sudah terlihat gemuk, kemudian sapi dijual kepedagang dan ada yang disembelih sendiri, dan dagingnya di jual ke pasar,’’ terangnya.

Kini perkaranya sedang diprosesnya, H Wakil pemilik kandang sapi dan dua anak buahnya sudah diamankan petugas untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Untuk proses penyelidikan lebih lanjut.Q ach

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Dinkes Kota Probolinggo Batasi Peran Dukun Bayi Probolinggo, Bhirawa Tingginya angka kematian bayi dalam proses persalinan, jadi perhatian serius Dinas Kesehatan Kota Probolinggo. Salah satu langkah antisipasi yang dilakukan adalah dengan membatasi peran dukun bayi yang masih jadi pilihan warga. “Kami berharap dukun bayi tidak dilibatkan dalam persalinan tapi mereka tetap harus dibina,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan kota Probolinggo, dr Ninik Ira Wibawati, Kamis 10/9.

Dukun bayi baru dilibatkan pasca kelahiran. Seperti untuk perawatan dan pemijatan ibu dan bayi. Sedangkan untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan di masyarakat, Dinkes Kota Probolinggo akan memaksimalkan puskesmas yang sudah ada di setiap kecamatan. Data Dinkes, ada 42 dukun bayi tahun ini, berkurang separuh lebih dari data tahun lalu pasca adanya kesepakatan antara pemkot dengan dukun bayi.

Lebih lanjut dikatakannya, sebagian besar masyarakat Kota Probolinggo belum menyadari akan pentingnya kesehatan, terutama terhadap persalinan aman dan pemberian ASI eksklusif. Di Kota Probolinggo pemberian ASI eksklusif terkendala oleh bidan swasta yang memberikan susu formula pada pasiennya. Meskipun demikian, persoalan tersebut dapat diatasi paska diterapkannya Keputusan Menteri Kesehatan nomor 450 Tahun 2004 tentang Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan ASI Eksklusif, ujarnya.

Regulasi tersebut berhasil menekan promosi susu formula yang dilakukan oleh bidan-bidan swasta. Sementara itu, jumlah kasus persalinan dengan menggunakan jasa dukun bayi di Kota Probolinggo masih tinggi. Masyarakat lebih percaya menggunakan jasa dukun untuk membantu proses persalinan.

“Sebaliknya, masyarakat enggan melahirkan di Puskesmas atau dengan bantuan bidan karena harus mengeluarkan biaya yang mahal, padahal tidak demikian,” katanya.Q wap

Gerbong Mutasi Kembali Bergerak, Bupati Bondowoso Lantik 275 Pejabat Bondowoso, Bhirawa Gerbong mutasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso kembali bergerak, berdalih untuk penyegaran kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Bupati Amin Said Husni melantik 275 pejabat eselon tiga dan empat, di pendopo, Kamis (10/9).

Dalam sambutannya di hadapan para pejabat yang dilantik, menurut Bupati, pelantikan ini sebagai bentuk penyegaran, apresiasi maupun promosi, terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Sehingga pihaknya berharap dengan upaya ini akan mampu meningkatkan kinerja dalam rangka meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

“Sebetulnya ini bagian dari pembinaan karir, saya berkepentingan untuk menjaga, agar setiap unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupa-

ten, tetap berada dalam speed yang tinggi, oleh karenanya diperlukan adanya penyegaran, dalam bentuk rotasi,” ungkap Bupati.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati berpesan, agar para pejabat tidak mencederai amanat yang diberikan. Pejabat diminta untuk melaksanakan tugas dengan baik, dengan bekerja profesional. Karena menurutnya jabatan tersebut adalah amanah yang harus dijalankan dengan terus meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan kedisiplinan serta meningkatkan etoskerja.

Selain itu, yang paling penting adalah menjalankan pekerjaan sesuai aturan perundangan yang berlaku. "Profesional terkait dengan kapasitas, disiplin, etos kerja, tanpa tiga hal tersebut maka profesional tidak akan dimiliki, kemudian harus segera beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru," pesan Bupati dalam sambutannya.

Selain tidak mencederai amanat undang-undang, dan bekerja profesional, para pejabat tersebut diminta untuk menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, serta berprinsip etik dan moral. Pejabat yang dilantik tersebut, terdiri dari pejabat fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan, dan bagian administrasi.

Hadir dalam acara pelantikan tersebut selain 275 pejabat yang dilantik juga tampak hadir lengkap jajaran Forkopimda Bondowoso diantara-

samsul tahar/bhirawa

Bupati Amin said Husni saat menyematkan tanda jabatan pada pelantikan 275 pejabat eselon 3 dan 4 kemarin. nya Kapolres, Dandim 0822 Sudrajat SH, Kajari Sri Sektiyanti SH jajaran pimpinan Satuan Kerja Pemerintah dae-

rah (SKPD) Bondowoso serta tampak mendampingi Bupati yaitu Wakil Bupati drs KH Salwa Arifin.Q har

Pergantian Kajari, PR Kasus Korupsi Tunggu Kajari Baru

Hadapi Kekeringan Petani Terpaksa Bikin Sumur Bor Sendiri Lumajang, Bhirawa Petani di Lumajang terpaksa membuat sumur bor sebagai alternatif menyelamatkan hasil panennya agar tidak puso karena belasan hektar sawah pertanian yang sudah tertanami padi menjadi kering. ‘’Sesuai data hasil verifikasi lapangan terdapat 15,7 hektar sawah yang saat ini telah terdampak kekeringan,’’ jelas Ir Paiman Kepala Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Lumajang.

Lebih lanjut Paiman mengungkapkan sawah yang terdampak kekeringan, di antaranya berada di wilayah Kecamatan Sukodono dengan luasan lahan 5,2 hektar untuk kategori ringan dan 0,7 hektar dengan kategori berat. "Namun demikian, untuk sawah yang terdampak kekeringan ini sudah teratasi dengan pembuatan sumur bor," paparnya.

Pembuatan sumur bor ini, kata Paiman dilakukan swadaya oleh petani sendiri.

Namun, Distan juga mengupayakan untuk memberikan bantuan pembuatan sumur bor dan pompa air kepada petani sebagai solusi mengatasi kekeringan yang rutin terjadi setiap tahunnya. "Sebab, setiap tahun rutin terjadi kekeringan sehingga perlu solusi permanen agar produktivitas lahan bisa terus dioptimalkan," tambahnya.

Paiman menambahkan kekeringan lainnya juga terjadi di wilayah Kecamatan Candipuro, dimana terdapat 7 hektar sawah yang terdampak. "Untuk kategori ringan luasannya 5 hektar dan kategori sedang mencapai 2 hektar,’’ imbuhnya. Di Kecamatan Candipuro, para petani masih bisa panen karena usia padinya sudah mencapai 85 hari setelah tanam, dalam arti bulirnya sudah menguning dan tinggal menunggu dipanen saja.Q yat

Jumat Pon 11 SEPTEMBER 2015

ristika/bhirawa

Anggota Subdenpom Nganjuk menyita jaket doreng yang dikenakan warga sipil saat menggelar razia dalam rangka pekan disiplin TNI.

Subdenpom Nganjuk Gelar Razia Nganjuk, Bhirawa Sub Detasemen Polisi Militer (Subdenpom) TNI-AD bersama Provost Polres Nganjuk menggelar razia di Jl Gatot Subroto. Sasarannya, anggota TNI muapun Polri yang melanggar disiplin maupun masyarakat sipil yang mengenakan atribut militer.

Dalam razia tersebut, berhasil diamankan jaket doreng yang dipakai Sumiran (55) warga Dusun Sambijajar Desa Kwagean Kecamatan Loceret. Selain itu, petugas gabungan juga melepas sticker TNI yang ditempelkan pada plat nomor sebuah mobil Avanza asal Madiun.

Pasalnya, selain memasang sticker pada plat nomor, pada dashboard mobil juga dihiasi baret dan menggantung kepangkatan pada spion tengah di atas dashboard mobil.

Komandan Sub Den POM Nganjuk, Pelda Surata mengatakan, kegiatan razia ini untuk menyambut peringatan HUT TNI ke 70. Bagi setiap anggota TNI, diwajibkan agar melaksanakan pekan disiplin TNI selama 7 hari kerja, yakni terhitung mulai tanggal 8 hingga 17 September 2015. "Operasi kita lakukan

serentak di wilayah hukum masing-masing," ujar Pelda Surata.

Tujuan dari razia, dikatakan Surata, untuk meningkatkan giat operasi penegakan hukum disiplin dan tata tertib, dengan prioritas sasaran mencegah penyalahgunaan nomor registrasi TNI- AD, mencegah pelanggaran marka jalan dan mencegah penyalahgunaan sticker TNI-AD serta mencegah pelanggaran kelengkapan administrasi surat kendaraan TNI-AD. Di samping itu, juga untuk mencegah penyalahgunaan senjata api, amunisi dan bahan peledak, memperkecil jumlah kecelakaan lalu lintas , serta meningkatkan kegiatan patroli dan razia untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang melibatkan oknum anggota TNI-AD. "Sesuai perintah, kegiatan ini harus terencana dan melibatkan unsur POM TNI serta aparat terkait," tukas Pelda Surata yang memimpin langsung razia sejak pukul 06.30.WIB hingga pukul 07.30.WIB.Q ris

Sampang, Bhirawa Pergantian kepala kejaksaan negeri (Kajari) Sampang dilakukan dalam acara lepas-Sabut di kantor kejaksaan negeri Sampang, disela-sela acara lepas-sambut Kajari Sampang Abdullah yang di pindah menjadi Kajari di Purwodadi Jawa Tengah, berharap kajari Sampang yang baru Adhi Prabowo bisa melanjutkan PR- yang masih belum diselesaikan di Kabupaten Sampang, khususnya kasus tindak pidana korupsi yang masih ditangani kejaksaan negeri Sampang.

Menurut Abdullah Kajari Sampang, Kamis (10/9) pihaknya menjabat Kajari Sampang kurang lebih dua tahun, “Awalnya saya hanya ingin membenai Kabupaten Sampang dalam perspektif hukum, mungkin karena bagi masyarakat sampang ini merupakan hal yang baru, maka kejaksaan terus didorong untuk menuntaskan kasus-kasus tindak pidana korupsi,” kata dia.

“Bahkan kejaksaan negeri Sampang menjadi salah satu percontohan di Jawa Timur, dalam hal penegakan hukum tindak pidana korupsi, oleh sebab itu, saya berharap Kajari Sampang yang baru Adhi Prabowo yang nantinya secara resmi pada hari Jumat (11/9) akan dilantik di Kajati Jawa Timur bisa melanjutkan PR yang berada di Kejaksaan negeri Sampang,” terang Abdullah.

Adhi Prabowo Kajari Sampang yang baru, yang sebelumnya menjabat kajari Manggar Kepulauan Bangka Blitung, ia berjanji akan melanjutkan pekerjaan rumah (PR) yang masih belum selesai yang ditinggalkan Abdullah, oleh sebab itu, pihaknya berharap dukungan dari sumua masyarakat dalam penegakan hukum di Kabupaten Sampang.

Acara lepas-sabut di kantor Kajari Sampang tak terlihat kehadiran Bupati Sampang KH. A. Fannan Hasib atau Fadilah Budiono wakil Bupati Sampang, yang terlihat hadir dari Forpimda ketua pengadilan negeri Sampang, wakil ketua DPRD, perwakilan Polres Sampang, Kasdim, LSM, Wartawan dan sejumlah tokoh masyarakat Sampang.

Berdasarkana data di kejaksaan negeri Sampang, ada beberapa kasus tindak pidana korupsi yang sudah ditetapkan tersangka selama kepemimpinan Abdullah, diantaranya Kasus tindak pidana koruspsi pembanguan rumah tidak layak huni atau bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di PU Cikatarung Sampang, Dana Pesangun DPRD Sampang jilid 2, pembelian mobil pemadam kebakaran (Damkar) badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Sampang, dan kasus Tebu di dinas perkebunan Kabupaten Sampang.Q lis

nurkholis/bhirawa

Saat Lepas-Sambut kepala kejaksaan negeri (Kajari) Sampang.

Debit Air Mengecil, Petani di Dua Kecamatan Terancam Gagal Panen Sejumlah petani di Kab Situbondo yang ada di dua desa, yakni Desa Panji Lor, Kec Panji dan Desa Pategalan, Kec. Kendit mengeluhkan berkurangnya debit air untuk mengairi persawahan mereka. Salah satu di antaranya dialami Ahmad Zaini seorang petani asal Desa Panji Kidul, Kec. Panji, Kab Situbondo, kemarin (10/9).

sawawi/bhirawa

Salah satu petani Desa Panji Kidul, Kecamatan Panji, mengeluhkan kecilnya debit air untuk mengairi tanaman sawahnya.

Ia mengatakan, kurangnya debit air ini sudah berlangsung selama dua bulan terakhir ini.

Kata Zaini, kejadian ini dikawatirkan akan memicu perselisihan antara sesama petani. “ Biasanya petani membutuhakn air yang cukup untuk mengairi lahan sawahnya. Itu agar tanamannya dapat menghasilkan hasil panen yang melimpah,” tutur Zaini.

Terpisah, H. Latif, seorang petani asal Desa Padegan, Kecamatan Kendit, Situbondo juga

mengaku mengalami hal yang sama. Padahal, kata dia, jauh sebelumnya para petani sudah meminta Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Situbondo, agar dapat memberi solusi yang dialami petani. “Namun hingga satu bulan ini, belum ada tanggapan apapun dari Dinas tersebut. Padahal jaringan irigasi baru saja dinormalisasi, namun debit airnya tetap tidak normal,” keluh H Latif.

Menurut H Latif, ke depan ia

bersama petani lainnya meminta dinas terkait untuk memperbaiki saluran irigasi yang rusak, sehingga debit air disaluran irigasi menjadi lancar. “Kalau tetap tidak dibantu, mungkin lahan sawah milik petani akan kering. Selain itu saluran irigasi juga mengalami kekeringan total,” tambahnya.

Tak hanya itu yang dikeluhkan H Latif, rendahnya petugas turun ke lapangan juga menjadi salah satu sebab mengeringnya saluran irigasi di Situbondo tidak segera teratasi. “Coba maksimalkan pemantauan saluran irigasi yang sudah rusak. Sehingga sawah petani dapat dialiri air dengan normal kembali,” desak H Latif.

Jika kondisi itu tetap dibiarkan, lanjut H Latif, para petani

mengancam akan mengalihkan jenis tanaman selain padi. Ujungujungnya program swsembada pangan yang digagas pemerintah akan mengalami gangguan yang serius. “Kami tidak bisa menyalahkan petani. Sebab aliran air dari irigasi belakangan ini kian mengecil. Ini kalau tetap dibiarkan akan mengganggu upaya ketersedian pangan di Kab. Situbondo.

H Latif juga mendesak Dinas Pertanian bisa turun langsung ke lapangan guna mengatasi masalah pelik yang dialami petani Situbondo. Sehingga kondisi yang dialami petani di dua kecamatan tersebut segera teratasi. “Lakukan langkah-langka kongkrit untuk mengatasi berkurangnya debit air ini,” pungkas H Latif.Q awi

Jumat Pon 11 SEPTEMBER 2015

KILAS JATIM

Kekeringan di Kabupaten Blitar Meluas di 17 Desa Kabupaten Blitar, Bhirawa Dampak kemarau yang cukup panjang sejak awal tahun 2015 ini berdampak terhadap bencana kekeringan yang terjadi di 17 Desa se-Kabupaten Blitar.

Diungkapkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar, Heru Irawan, saat ini sudah ada 17 Desa di enam Kecamatan seKabupaten Blitar yang mengalami kekeringan akibat musim kamarau yang cukup panjang pada tahun ini. “Berdasarkan data dan laporan yang kami terima ada 17 Desa yang mengalami kekeringan dan meminta bantuan droping air bersih untuk kebutuhan rumah tangga,” kata Heru Irawan.

Ditambahkan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar, Mustofa mengatakan hingga saat ini laporan yang sudah masuk di BPBD sudah ada 17 Desa di 6 Kecamatan yang mengalami kekringan, dimana ke enam Kecamatan ini meliputi Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Binangun, Kecamatan Wates, Kecamatan Wonotirto, Kecamatan Bakung dan Kecamatan Kademangan.

“Saat ini 17 Desa tersebut mengalami kekeringan dan membutuhkan droping air bersih yang sudah kami lakukan sejakada laporan dari masyarakat dan perangkat Desa,” ujar Mustofa.

Menurut Mustofa saat ini setiap harinya BPBD Kabupaten Blitar telah mengirimkan droping air bersih sebanyak 6 tanki atau 24 ribu liter untuk dua Desa.

Namun pihaknya mengatakan belum bisa memprediksikan hingga kapan bencana kekeringan terjadi di wilayah Blitar Selatan utamanya.

“Selama musim kemarau, kami akan siapkan kebutuhan air bersih sesuai dengan kapasitas dan kemampuan angkut kami, namun kami juga berharap kepada masyarakat untuk menggunakan kebutuhan air bersih secukupnya sebagai efisiensi di Blitar Selatan khususnya,” jelasnya.Q htn

JAWA TIMUR

APK Molor, KPUK Minta Maaf Lamongan, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan meminta maaf atas kinerjanya dalam pemasangan APK (Atribut Kampanye) yang molor dari date line. Anggota komisioner melaksanakan pertemuan di ruang Media Center KPU setempat Kamis (10/9). Awak media sengaja dihadirkan untuk berdiskusi agar tetap terciptanya suasana kondusif, sehingga pilkada 2015 lebih berkualitas.

Ketua KPU Imam Ghazali didampimgi oleh Divisi sosialisasi Fatkur Rahman kepada awak media mengatakan, pihaknya minta maaf atas pemasangan Alat Peraga Kampanye(APK) yang tidak tepat waktu. Hal ini dikarenakan terlalu sibuk dengan kegiatan di lapangan. Tetapi semua APK secepatnya segera dipasang. “Sebab, APK ini merupakan tanggung jawab KPU,"

terangnya.

Selain itu, Imam juga meminta kerjasamanya ke depan lebih bersinergi. Pihaknya mengakui bahwa kurang intensnya komunikasi dengan awak media menyebabkan Pilkada di Lamongan terkesan senyap. “Saya berharap tidak sekali ini saja pertemuan dengan media. Kami berhaarap support dari teman-teman media untuk kelancaran ta-

hapan-tahapan Pilkada," jelas dia.

Sementara itu, Nur Salam dalam kesempatan yang sama juga memaparkan pemutahiran DPS setelah beberapa bulan yang lalu coklit selama 36 hari, proses rekapitulasi TPS, PPK sudah dilakukan. Dari data yang disampaikan, di antaranya, jumlah Daftar pemilih Awal DPS laki-laki berjumlah 575.597 Pemilih dan perempuan berjumlah 586.427 pemilih, sehingga total berjumlah 1.162.024 Pemilih.

Sementara itu, setelah dilaksanakan Pencocokan dan Penelitian DPS, hasilnya untuk laki-laki berjumlah 537.908 pemilih dan perempuan berjumlah 551.829 pemilih, sehingga total berjumlah 1.089.737 pemilih.Q mb9

mb9/bhirawa

Anggota komisioner saat melaksanakan pertemuan di ruang Media Center KPU setempat Kamis (10/9).

Kendala Server Error, 7 Ribu e-KTP Belum Tercetak

Oknum PNS Sumenep Tipu Warga Lenteng Sumenep, Bhirawa Seorang oknum pegawai negeri sipil (PNS) dilingkungan Pemkab Sumenep diduga melakukan penipuan terhadap warga Desa Lenteng Timur, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep berinisial JHT. Modus yang digunakan oknum PNS itu, korban dijanjikan mau diloloskan menjadi PNS pengangkatan tahun 2015 ini.

JHT, korban penipuan oknum PNS itu mengatakan, sekitar bulan Februari 2015, oknum PNS itu meminta uang ke korban sebesar Rp7 juta dengan dibayarkan dua kali. Pertama kali sebesar Rp2 juta, kemudian Rp5 juta, total Rp7 juta.

"Saya tidak sendirian, ada satu orang teman saya juga yang ditipu dengan nominal yang sama. Sedangkan yang sudah membayar Rp1 jutaan sebanyak 5 orang, jadi semuanya 7 orang," kata JHT yang tidak mau disebutkan nama terangnya, Kamis (10/9).

Ia mengatakan, pihaknya percaya terhadap iming-iming itu karena oknum PNS tersebut menunjukkan berkas yang berisi kosongnya lowongan CPNS tersebut.

Selain itu, yang bersangkutan merupakan PNS dilingkungan Pemkab Sumenep.

"Uang yang diberikan itu merupakan DP, sisanya diminta pada saat menerima SK CPNS nanti, totalnya Rp100 juta.

Untuk yang bayar Rp1 juta itu akan melalui jalur tes katanya, sisanya juga diberikan setelah diketahui kelulusannya," ungkapnya.

Karena tidak kunjung ada hasil, korban mencoba meminta uang tersebut untuk dikembalikan, namun oknum PNS itu justru hanya berjanji-janji, bahkan hingga saat ini uang tersebut tidak dikembalikan.

"Saat membayar, pelaku memberi kwitansi kekami sebagai bukti bahwa uang tersebut sudah masuk. Kwitansinya masih kami simpan," tuturnya.

Sementara itu, kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Pemkab Sumenep, Titik Suryati memaparkan, hingga saat ini belum menerima laporan atas dugaan penipuan tersebut.

Jika ada, pihaknya berjanji akan menindak lanjutinya sesuai hukum yang berlaku.

"Kami tetap akan menindak lanjuti kalau memang ada laporan. Tentunya melalui pemeriksaan di Inspektorat dulu, kalau benar-benar terbukti, kami baru berikan sanksinya," jawab Titik Suryati.Q sul

7

mb8/bhirawa

Gempa, Saat melakukan audiensi dengan anggota dewan DPRD Bangkalan.

Ada Disharmonisasi Antara Eksekutif dan Legislatif Bangkalan, Bhirawa Gerakan Pemuda Madura (Gempa) mengamati adanya disharmonisasi antara legislatif dan eksekutif. Hal ini terungkap saat hearing antara aktivis Gempa dengan seluruh wakil Komisi DPRD Bangkalan di Ruang rapat Komisi A DPRD Bangkalan, Kamis (10/9).

"Sebaiknya DPRD Bangkalan menjalankan funginya secara normatif dan prosedural," amat Adi Putro, juru bicara Gempa.

Menurut Adi, DPRD lebih sering menggunakan media untuk menjalankan fungsi pengawasannya daripada memanfaatkan forum hearing sebagai bagian dari mekanisme organisasinya. "Naifnya, eksekutif-pun menjawab kritikan DPRD Bangkalan di media massa juga," lanjutnya.

Tak pelak, menurut Adi, hal ini menyebabkan kebingungan opini di masyarakat. "Isu yang berkembang di opini publik adalah adanya disharmoni antara DPRD dan Eksekutif Kabupaten Bangkalan," ujar Adi Putro. "Kami berharap kedepan DPRD lebih mengutamakan kepentingan pembentukan opini publik dan menjadikan hal tersebut sebagai pertimbangan sebelum melakukan kritik," kritiknya.

Mahmudi, SE, Sekretaris Komisi A yang memimpin jalannya sidang membantah adanya disharmoni antara DPRD dan Eksekutif Bangkalan. "Kalau kita mengkritik Bupati atau eksekutif kemudian dianggap salah, maka saya juga heran. Padahal hanya menjalankan fungsi pengawasan sebagai salah satu tugas kita di DPRD," ketusnya.

Senada, Muhlis Assyuryani dari Komisi B DPRD Bangkalan mengungkapkan bahwa isu disharmonisasi DPRD dan Eksekutif tidak ada.

"Justru yang ingin saya tanyakan kepada teman-

teman ini adalah parameter disharmonisasi yang dimaksud teman-teman ini?" tanyanya.

Karena, menurut Muhlis, hubungan kami (DPRD) dan eksekutif sejauh ini baik-baik saja.

"Justru yang harus dibanggakan adalah Dewan sekarang sudah mulai berani mengkritik eksekutif. Artinya fungsi legislatif sudah mulai jalan," ujar Muhlis.

Selanjutnya, Gempa juga mengkritik kinerja Dewan yang dianggapnya mandul. "Berapa Perda yang dihasilkan selama ini ? Trus, Perda inisiatif yang bisa menjadi otoritas dari Dewan juga mana ?" tanya Adi Putro, juru bicara Gempa. Kinerja Dewan sebenarnya sangat ditunggu oleh masyarakat Bangkalan daripada perang opini di media massa.

"Apresiasi juga kami berikan kepada para anggota Dewan yang sudah mulai berani mengkritik kinerja eksekutif," pujinya. Apalagi, menurutnya, sekarang ini banyak aktivis dadakan yang mengaku aktivis dan kerap melakukan kritikannya dengan mengi-atasnamakan kepentingan rakyat. "Namun saya khawatir bahwa rakyat akan menjadi bingung dengan opini yang berkembang dan justru tidak menciptakan kondusifitas pembangunan di Kabupaten Bangkalan," sesal Adi Putra.

Menanggapi ini Nur Hasan, anggota Komisi C DPRD Bangkalan, membantah. "Tahun ini saja kami sudah menghasilkan satu perda inisiatif tentang Desa. Perda ini kemudian dijadikan dasar hukum pelaksanaan Pilkades serentak yang sudah sukses dilaksanakan bulan Juli kemarin," jelas Nur Hasan. "Belum lagi Perda pendidikan Agama yang sedang digodok tahun ini bakal menjadi titik tolak kurikulum pendidikan Agama di Kabupaten Bangkalan," lanjutnya.Q mb8

Bojonegoro, Bhirawa Gangguan pada sistem server yang terjadi dalam dua pekan terakhir membuat proses percetakan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP di Kabupaten Bojonegoro terhenti.

Sehingga E-KTP banyak yang tidak tercetak, menumpuk sampai 7 ribuan.

Kepala Bidang (Kabid) Pendaftaran Penduduk, Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan (Dispendukcapil) Kabupaten Bojonegoro, Andriyanto menyatakan, sejak dua pekan lalu server dimatikan dari Jakarta. Sehingga Dispendukcapil Bojonegoro tidak bisa mencetak e-KTP. “Sekarang hanya direkam dulu, kalau sudah tersambung lagi bisa dicetak,” kata Andri kepada Bhirawa, Kamis (10/9).

Server percetakan dimatikan dari pusat, walaupun begitu rekaman seluruh eKTP masih tersimpan di masing-masing kecamatan.

Kata Andri, sebagai pengganti sementara diberi Surat Keterangan (SK) dari Dinas terkait. “Mereka yang belum punya e-KTP bisa menggunkan surat keterangan dari masing-masing kecamatan dan berlaku hingga e-KTP jadi,” jelas Dia. Kondisi ini, kata Andri membuat masyarakat gelisah dan marah. “Banyak warga yang komplain dan marah ke kami karena eKTP-nya tidak jadi-jadi,”

ujarnya.

Dijelaskan, saat ini jumlah pemohon e-KTP yang belum tercetak ada sekitar 7 ribu. Padahal kalau tidak ada masalah, jumlah tersebut dapat terselesaikan dalam waktu dua sampai tiga Minggu untuk cetak.

“Sudah mengusulkan sekitar 135 ribu, tapi sampai sekarang tidak turun-turun.

Masyarakat harus sabar, sebab kita telah berupaya,” tuturnya.

Diterangkan, jika tidak semua server di kecamatan mati, namun sampai saat ini juga tidak dapat mencetak e-KTP. Selain jumlah yang sedikit dan terbatas, prosesnya juga tidak bisa langsung. Karena, matinya server sudah terjadi sejak dua minggu lalu. “Kemungkinan peralihan konsorsium.

Sebab, Dirjen dan Sekjen dimutasi dua Minggu lalu.

Rencananya Minggu depan, kami akan ke Jakarta untuk meminta kejelasan,” tambahnya.

Terpisah, salah satu warga desa Sukowati Kecamatan Kapas Bojonegoro, Idris mengaku belum punya eKTP kita menggunakan surat keterangan sakti dari Kecamatan Kapas. Sebagai penggati e-KTP. “Selama belum jadi e-KTP kita menggunakan selembar surat sakti yang dikeluarkan dari Kecamatan,” jelasnya. Q bas

Penyerapan Anggaran Diperkirakan Optimal Oktober–November Lumajang, Bhirawa Proses penyerapan anggaran pada seluruh SKPD di Kabupaten Lumajang sangat variatif prosentase penyerapannya ada yang sangat rendah yang hanya belasan persen saja tetapi ada yang tertinggi hingga mencapai 73 persen penyerapan anggarannya.

Hal tersebut disampaikan Bupati Lumajang Drs. As’at Malik,Mag, yang menyebutkan bahwa dari evaluasi terhadap penyerapan anggaran di masing-masing satuan Kerja (Satker) pada Agustus lalu, terungkap masih lambatnya penyerapan anggaran tersebut.

Menurut As’at Malik, setelah diterbitkannya keppres Percepatan Pembangunan oleh Joko Widodo Presiden RI, membuat daerah menjadi termotivasi untuk lebih meningkatkan program kerja masing-masing satker untuk lebih mengoptimalkan untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan program kerja yang sudah ditetapkan.

Presiden juga telah mengingatkan jajaran samping terkait hal ini. Menurut As’at, rata-rata pekerjaan sejak akhir Agustus sudah mulai berjalan tetapi tahapannya belum pada serapan dan pada bulan Oktober-November diperkirakan sudah lebih maksimal.Q mb10

Perpustakaan Tulungagung Tidak Layani Pengunjung Sudah sepekan terakhir Perpustakaan Tulungagung tidak beroperasi.

Akibatnya, banyak pengunjung yang kecele saat datang ke perpustakaan yang berada di dekat Aun-Alun Kota Tulungagung itu.

wed/bhirawa

Perpustakaan Tulungagung yang berada dekat Alun-Alun Kota Tulungagung untuk sementara tutup dan rencananya buka kembali pada Senin (14/9) pekan depan.

Tidak sedikit warga Tulungagung yang merasa kecewa dengan ditutupnya perpustakaan tersebut.

Kebanyakan para pelajar. Mereka terpaksa pulang kembali karena perpustakaan tutup. “Mau bagaimana lagi. Perpustakaannya tutup, jadi pulang saja,” ujar Nita, salah seorang pengunjung Perpustakaan Tulungagung, Kamis (10/9).

Ia tidak sendiri beberapa rekannya yang ikut bersamanya juga kemudian meninggalkan area perpustakaan. Mereka semua tidak bisa masuk ke dalam ruang perpustakaan karena di

pintu masuk sudah tertulis jika perpustakaan tutup.

Seorang penjaga parkir di depan Perpustakaan Tulungagung mengatakan banyak pengunjung yang kecele dengan tutupnya perpustakaan. “Banyak yang datang tapi langsung pulang.

Yang banyak pelajar,” tuturnya.

Ia mengakui jika Perpustakaan Tulungagung sudah tutup sejak sepekan lalu. “Kalau bukanya lagi saya tidak tahu. Saya sekarang banyak mengatur parkir kendaraan yang orangnya melihat pameran buku,” katanya.

Memang, di depan Perpustaka-

an Tulungagung kerap diselenggarakan pameran buku. Kemarin pun masih ada salah satu stand yang masih buka dan menggelar buku-bukunya.

Kepala Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Tulungagung, Drs Mardjaji ketika dikonfirmasi Bhirawa mengakui jika Perpustakaan Daerah Tulungagung untuk sementara ditutup.

Penutupan dilakukan bagi peminjaman buku dan baca buku.

“Tetapi untuk yang mengembalikan buku kami tetap buka.

Rencananya, perpustakaan buka kembali secara normal mulai Senin (14/9) minggu depan,” ujarnya.

Menurut Mardjaji, penutupan sementara operasional perpustakaan karena sedang dilakukan

penataan untuk lebih memaksimalkan pelayanan pada pengunjung. “Dulu kalau mau pinjam buku bisa memakan waktu lebih dari 10 menit. Nanti akan kami buat kurang dari itu. Jadi peminjam dapat segera mendapatkan buku yang ingin dipinjamnya. Ini membutuhkan penataan,” papar mantan Kabag Humas Setda Kabupaten Tulungagung itu.

Penataan perpustakaan, lanjut dia, bakal memakan waktu sekitar 10 hari. Apalagi masih ada banyak buku yang belum dikembalikan oleh peminjam. “Dengan tertatanya buku-buku yang ada di perpustakaan nanti peminjam tidak akan menunggu lama melakukan peminjaman,” tandasnya.Q wed

EKONOMI - BISNIS

8

Harga Lelang Gula di Jatim di Atas HPP

Kurs JUAL

BELI

USD

14,068.00

13,928.00

SGD

9,937.84

9,836.85

EUR

16,106.45

15,940.60

JPY

11,612.05

11,491.75

GBP

22,064.25

21,836.32

Produksi Diperkirakan Hanya 2,5 Juta Ton Pemprov, Bhirawa Harga lelang gula sekarang ini memang masih cukup bagus, berkisar Rp 9.700 per kg. Ini masih diatas HPP (Harga Pokok Penjualan) dan ini cukup menguntungkan bagi petani tebu setelah harga lelang awal tahun lalu jatuh di bawah HPP.

Sumber: Bank Indonesia (9 SEPTEMBER 2015)

RAGAM EKBIS

Kepala Dinas Perkebunan Jawa Timur, Moch Samsul Arifien mengatakan, saat harga lelang gula tinggi, di sisi lain areal tebu di Jatim tidak susut terlalu besar. Dari luas tahun 2014 sekitar 219 ribu hektare kini berkurang hanya 4.000 hektare dan tersisa 215 ribu hektare. “Tidak banyak petani tebu yang beralih ke komoditi lain seperti padi dan jagung.

Jadi petani tebu masih banyak yang militan menanam tebu walaupun tahun lalu rugi cukup besar dan baru sekarang bisa merasakan untung,” ungkap Samsul, Kamis (10/9).

Sementara, sejak awal musim giling tebu pada bulan Mei lalu, pemerintah sudah menargetkan produksi gula tahun ini bisa mencapai 2,7 juta ton. Hingga pertengahan Agustus lalu produksi gula secara nasional baru mencapai 1,24 juta ton yang dihasikan dari penggilingan sebanyak 16,3 juta ton tebu. Diprediksi, produksi gula hingga akhir tahun maksimal mencapai 2,5 juta ton.

“Target produksi gula bisa meleset karena produktivitas perkebunan tebu mengalami penurunan di hampir seluruh wilayah. Penyebabnya adalah berkurangnya minat petani tebu menanam lantaran harga pada tahun lalu relatif rendah,” kata Direktur Eksekutif Asosiasi Gula Indonesia (AGI), Tito Pranolo).

Tahun 2014 lalu, total produksi

Wiyono Pontjoharyo, Drs, MM, Ak.

Paket September 1 Efektif Perkuat Ekonomi Surabaya, Bhirawa Kebijakan pemerintah yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo, Rabu (9/10), patut mendapatkan apresiasi. Pasalnya kebijakan tersebut dinilai oleh pengamat ekonomi memang memberikan penguatan ekonomi kepada masyarakat lapisan menengah kebawah, selain itu dapat menyiapkan persaingan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Paket yang dikenal dengan September 1 adalah penguatan perekonomian dalam negeri, khususnya dari sektor industri. Sehingga bisa kuat ketika ada gejolak perekonomian eksternal. Salah satunya membagikan konverter gas kepada nelayan untuk pengganti solar, artinya kebijakan tersebut mengajak nelayan untuk berpindah dari solar ke gas.

Menurut pemerhati ekonomi, Wiyono Pontjoharyo, Drs, MM, Ak, mengutarakan kebijakan yang dibuat kepala pemerintahan dianggapnya cukup meng-cover dalam meningkatkan kegiatan ekonomi dimasyarakat lapisan menengah kebawah. Akan tetapi, program pemberian konverter secara gratis kepada nelayan masih diperlukan pengkajian, selain itu terkait ketersedian elpiji 3 kg yang masih kerap terjadi kelangkaan. “ Mengajak nelayan untuk menggunakan gas memang baik, artinya nelayan bisa mendapatkan ekstra pendapatan. Tetapi perlu di pahami, apabila konverter tersebut mengalami kerusakan apakah nelayan berhak mendapatkan pengganti atau perlu perbaikan. Karena harga konverter saya percaya harganya tidak murah. Selain itu, dengan menggunakan bahan bakar gas elpiji apakah ketersediaan gas tersebut dapat dijamin ?,” ujarnya dengan tanda tanya Kamis (10/9) kemarin di Surabaya.

Ia melanjutkan, kelangkaan elpiji yang masih terjadi dikhawatirkan akan menganggu musim tangkap nelayan. Ia meyakini bahwa rencana tersebut masih bersifat jangka pendek, sedangkan rencana jangka panjangnya masih dalam penggodokan. Q wil

Saat harga lelang gula tinggi, di sisi lain areal tebu di Jatim tidak susut terlalu besar. Dari luas tahun 2014 sekitar 219 ribu hektare kini berkurang hanya 4.000 hektare dan tersisa 215 ribu hektare.

gula nasional masih mencapai 2,54 juta ton. Produksi gula itu dihasilkan dari luas lahan tebu yang dipanen mencapai 473.000 hektare (ha). Sementara tahun ini lahan tebu yang dipanen untuk giling sampai Oktober mendatang mengalami penurunan yakni hanya sekitar 462.000 ha.

Dari produksi gula saat ini sebanyak 1,24 juta ton dari tebu 16,3 juta ton disumbangkan dari areal 225.000 ha dengan produktivitas 5,51 ton hablur per ha. Pulau Jawa masih menjadi daerah penyumbang kontribusi terbesar, yakni 686.000 ton gula yang berasal dari areal 127.000 ha, tebu giling 9,4 juta ton dan produk-

tivitas 5,42 ton hablur per ha.

Sementara luar Jawa memberikan kontribusi produksi sebesar 554.000 ton gula yang diperoleh dari areal tertebang 98.000 ha, tebu tergiling 6,9 juta ton, dan produktivitas 5,63 ton hablur per ha. Dengan kondisi tersebut sangat memungkinkan dilakukan impor gula namun hal itu dianggapnya tidak terlalu mendesak.

Tito mengatakan, pada tahun ini harga komoditas gula relatif tenang dibandingkan dengan komoditas lain. Hal itu tak terlepas dari minimnya rembesan gula rafinasi ke pasar. Selain itu, faktor lainnya ad-

Tak Terpengaruh Dollar, Tetap Pasarkan 500 Ribu Liter Surabaya, Bhirawa Kondisi ekonomi yang lesu tidak membuat industri oli pelumas kendaraan semakin terpuruk akan tetapi semakin yakin bisa tetap bertahan, bahkan mereka juga memastikan tidak akan menaikkan harga walaupun nilai dollar terus naik.

Menurut President dan CEO PT Topindo Atlas Asia, Arief Goenadibrata usai meluncurkan produk terbarunya oli Top 1 Classic Auto di Ciputra World Surabaya, Kamis (10/9) kemarin mengungkapkan, pihaknya sangat optimistis hingga akhir tahun ini akan mampu mendistribusikan sekitar 85 persen atau sekitar 500 ribu liter. “Meskipun dollar menguat begitu tingginya, tetapi kami bisa membelinya dengan harga yang bersaing sebab harga minyak dunia saat ini juga sedang murahnya, sementara bahan dari oli ini 99,2 persen dari minyak mentah,” ujarnya.

Sementara itu Arief juga menjelaskan pembelian dengan harga murah sebenarnya merupakan pemberian diskon khusus kepada pihaknya.

“Pemberian diskon khusus ini bukan tanpa alasan, sebab berkembangnya penjualan motor maupun mobil ditanah air membuat Indonesia menjadi pasar terbesar Top 1 di dunia,” katanya.

Selain itu pihaknya juga melihat pangsa pasar di Surabaya sangat tinggi untuk itu produk yang baru dilaunching ini dikenalkan terlebih dahulu di Surabaya.

“Salah satu daerah yang berkontribusi tinggi terhadap penjualan oli kami

adalah Surabaya yakni sekitar 20 hingga 25 persen dari total penjualan nasional. Itu sebabnya kami mulai mengenalkan produk ini dari Surabaya dulu,” ucapnya.

Sedangkan Kehadiran oli dengan SAE 10W-40 ini adalah untuk memenuhi kebutuhan mobil-mobil yang banyak di Indonesia seperti mobil dari Jepang. Namun, tak hanya untuk mobil Jepang, oli ini juga bisa digunakan untuk mobil lainnya dengan kapasitas mesin kecil. Q riq

KEHILANGAN TULUNGAGUNG

BOJONEGORO

HILANG STNK, Mobil Daihatsu, th. 1995, Perak Metalik, AG675RR, a/n. Triyan Priyadi, Ds. Tunggulsari, Kedungwaru-T.Agung No. 1662/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda Win, th. 2005, Hitam, AG2490RI, a/n. Dedy Prasetyo Winarto, Perum Wisma Indah C11, Ds/Kec. Kedungwaru-T.Agung No. 1663/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2013, Hitam, AG3934RAH, a/n.

Wardi M Mansyur, Ds. Sumberagung, Rejotangan-T.Agung No. 1664/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2010, Hitam, AG6017RF, a/n.

Sutami, Ds. Tenggong, Rejotangan-T.Agung No. 1665/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2013, Putih, AG5137QA, a/n.

Budi Wahyu Purwanto, Kel. Jepun-T.Agung No. 1666/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2008, Merah, AG3623TG, a/n.

Moch Andi Sutrisno, Ds. Ketanon, Kedungwaru-T.Agung No. 1667/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2011, Hitam, AG6008OF, a/n.

Watini, Ds. Geger, Sendang-T.Agung No. 1668/IMB/BI-II/2015

HILANG STNK nopol S 4446 BC, a/n Guntoro, Ds Ngablak, Kec Dander Bjn No. 1677/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 4129 CO, a/n Murtaji, Ds Kedungprimpen 5/2, Kec Kanor Bjn No. 1678/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 5117 CW, a/n Ali Bahtiar, Desa/ Kecamatan Sugihwaras 10/4 Bjn No. 1679/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 6594 DJ, a/n Suntoro, Jl Panglima Polim Bjn No. 1680/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 6695 DU, a/n Sugianto, Desa/ Kecamatan Kedungadem Bjn No. 1681/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 5924 DZ, a/n Tri Maryono, Ds Brangkal, Kec Kephbaru Bjn No. 1682/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 6643 DJ, a/n Mani, Jalan Veteran Bjn No. 1683/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 4086 DZ, a/n Abdul M, Ds Sengon, Kec Ngambon Bjn No. 1684/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 5608 DT, a/n Pipintari Tri, Spd, Jl Serma Abdullah Bjn No. 1685/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 3367 DA, a/n Suwarli, Jl Letda Suradji Ds Pacul Bjn No. 1686/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 5015 DI, a/n Munawar, Ds Pucangarum, Kec Baureno Bjn No. 1687/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 5856 CL, a/n Sasminto, Ds Leran, Kec Kalitidu Bjn No. 1688/IMB/BI-II/2015 HILANG BPKB nopol S 2034 AW, a/n BUDI SANTOSO, Karangpacar RT 10/2 Bojonegoro No. 1689/IMB/BI-II/2015 HILANG BPKB nopol S 1818 CV, a/n EDI MULYONO, Mulyoagung RT 15/4 Bojonegoro No. 1690/IMB/BI-II/2015 HILANG BPKB nopol S 1233 AI, a/n Persh Rokok 369, Jl Raya Baureno, Desa /Kec Baureno Bojonegoro No. 1691/IMB/BI-II/2015 HILANG BPKB nopol S 2772 CV, a/n BUDI SANTOSO, Karangpacar RT10/2 Bojonegoro No. 1692/IMB/BI-II/2015 HILANG BPKB nopol S 5423 DS, a/n EDI MULYONO, Mulyoagung RT 15/4 Bojonegoro No. 1693/IMB/BI-II/2015

BOJONEGORO HILANG STNK nopol S 6583 DI, a/n Sarjan, Ds Kapas Kec Kapas Bjn No. 1669/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 2835 CT, a/n Sujak, Desa / Kec Bubulan Bjn No. 1670/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 6356 DF, a/n Dayat, Ds Ngunut, Kec Dander Bjn No. 1671/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 5378 CG, a/n Mujiono, Ds Ngujung, Kec Temayang Bjn No. 1672/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 2351 AY, a/n Sogol, Ds Kepohkidul, Kec Kedungadem Bjn No. 1673/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 3473 DS, a/n Landri, Ds JumokndriSdemdul,ander, Kec Ngraho Bjn No. 1674/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 2455 BY, a/n Muryati, Ds Cengungklung, Kec Kalitidu Bjn No. 1675/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 2855 CW, a/n Muhammad K, Ds Wadang, Kec Ngasem Bjn No. 1676/IMB/BI-II/2015

Jumat Pon, 11 SEPTEMBER 2015

achmad tauriq/bhirawa

President dan CEO PT Topindo Atlas Asia, Arief Goenadibrata saat memperkenalkan produk barunya yakni Top 1 classic khusus untuk mobil di Ciputra World Surabaya.

alah masa giling yang masih berjalan sampai akhir tahun nanti. Di sisi lain kondisi ekonomi yang masih lemah membuat konsumsi gula langsung juga berkurang. Dengan begitu, permintaan gula bisa saja berkurang.

Senior Advisor AGI, Adig Suwandi mengatakan, harga gula pada level prdousen saat ini sekitar Rp 9.450 - Rp 9.800 per kg. Harga tersebut sudah di atas patokan harga yang ditetapkan pemerintah (HPP) yakni Rp 8.900 per kg. “Walau harga sudah diatas HPP tapi harga itu masih jauh dari harapan petani untuk mendapatkan keuntungan yang wajar,” ujar Adig. Q rac

TNI Diperbantukan di Dinas Pertanian Amankan Distribusi Pupuk Pemkot, Bhirawa Dinas Pertanian kota Surabaya memperbantukan sekitar 288 Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk pengawasan distribusi pupuk untuk petani di Surabaya.

Mereka diminta untuk menjaga distribusi pupuk yang setiap musim kemarau dikabarkan langka. Pengawasan itu sudah dilakukan lebih dari sebulan lalu, yakni sejak gonjang-ganjing kelangkaan pupuk menggelinding.

Kepala Dinas Pertanian (Distan) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Yustamaji mengatakan, masalah pengawaan pupuk itu sebenarnya sudah sekitar dua bulan yang lalu dilakukan Pemkot Surabaya.

Hasil pengawasan awal Pemkot dan anggota TNI sudah pernah berhasil menemukan tindak penyelewengan pupuk subsidi pemerintah ke petani. Pelakunya ada di Surabaya utara, tapi kini pelakunya sudah ditindak dan permasalahan serupa sudah tidak terjadi lagi.

Namun pengawasan oleh TNI dan petugas Dinas Pertanian tetap dijalankan sampai masalah penyebaran pupuk itu aman dan lancar. Sebab, tanpa ada kelancaran penyebaran pupuk itu petani di Surabaya sempat keibingungan dalam bercocok tanam. Apalagi hamper seluruh petani masih mengandalkan pupuk buatan untuk bercocok tanam. “Sementara ini penyebaran pupuk itu masih aman dan terkendali, dan kami tetap mengawasi pendistribusiannya ke petani,” ungkapnya.

Menurutnya, petani di Surabaya pada saat ini terbanyak hanya ada di Surabaya Barat dan sebagaian di Surabaya utara serta Selatan, Sementara di Surabaya pusat dan timur hamper sudah tidak ada lahan persawahan. Petani di Surabaya barat dan utara serta selatan pun bukan pemilik lahan asli, tapi mereka sewa lahan ke pengembang perumahan di sekitarnya. Meski demikian Pemkot Surabaya sebagai pengayom masyarakat tetap memperhatikan nasib petani di kota pahlawan ini. Pasalnya mereka tidak bisa memiliki pekerjaan lain selain bertani. Q dre

Stok Sapi Cukup, Pedagang Mengeluh Tuban, Bhirawa Pemkab Tuban melalui Dinas Pertanian dan Peternakan menjamin stok sapi aman untuk memenuhi kebutuhan hari raya kurban.

Namun pedagang sapi malah mengeluh karena sepinya pembeli. Padahal Hari Raya Idhul Adha kurang 14 hari lagi. Kepala Bidang Pertanian dan Peternakan Tuban dr.Pipin Diah Larasati, menjelaskan, kalau populasi sapi di Tuban saat ini mencapai 314,000 ekor, jumlah tersebut merupakan hasil pendataan akhir 2014.

“Populasi sapi masih cukup banyak dan kami rasa cukup untk kebutuhan perayaan idul adha, bahkan lebih,” katanya, Kamis (10/9).

Lebih lanjut diterangkan, kebutuhan sapi untuk kurban di Tuban, sebenarnya tidak terlalu banyak, akan tetapi, sapi dari Kabupaten Tuban, lebih banyak yang keluar atau dikirim ke daerah lain guna memenuhi kebutuhan sapi didaerah tersebut. “Sebenarnya yang lebih banyak adalah sapi yang keluar untuk memenihi kebutuhan daerah lain. Sekali kirim dari Tuban sekitar 30 ekor, laporan yang kami terima bulan ini ada sekitar 200 ekor,” terang Pipin.

Sesuai kriteria untuk hewan kurban, sapi harus memenuhi beberapa ketentuan,

salah satunya adalah sapi kurban harus jantan. Jika berdasarkan hal tersebut, populasi sapi jantan di Kabupaten Tuban sekitar 80.000 dari total populasi sapi secara keseluruhan 314.000 ekor sapi. “Kalau pulasi siap kurban ada sekitar 80.000 ekor, jumlah itu kami prediksi akan terserap sekitar 30 sampai 40 persen untuk keperluan kurban, termasuk yang dikirim ke luar daerah,” katanya.

Ia juga menghimbau kepada para peternak sapi, khusus untuk keperluan kurban, hanya menjual sapi dengan kriteria tertentu, terutama yang sah secara syar’i sebagai hewan kurban. “Penting bah-

wa sapi yang akan digunakan kurban harus cukup umur, sudah koel dan tidak cacat. Selain itu, kami minta peternak hanya menjual sapi dengan ukuran minimal, diatas 300 kilo gram, dan sapi merah diatas 400 kilogram,” Kata Pipin.

Sementara itu, penjualan kambing kurban di pasar Tuban masih lesu, transaksi penjualan hewan diakui sejumlah pedagang hingga saat ini masih sepi.

Kondisi seperti ini diakui oleh para pedagangan berbeda dari tahun sebelumnya, satu bulan menjelang hari raya kurban sudah banyak pembeli dan harga kambing juga sudah mulai

Salah satu peternak sapi di Kabupaten Tuban.

membaik. “Padahal hari raya kurban sudah dekat, tapi pasar kambing masih sepi, ini ramai juga pedagang semua, kalau tahun lalu kurang satu bulan juga sadah ramai,” Kata Pakis, pedagang kambing asal Kecamatan Merakurak.

Menurut Pakis, harga kambing saat ini paling mahal masih kisaran Rp2,5 Juta hingga Rp2,7 Juta/ekor, padahal kambing dengan harga tersebut jelang hari rada Idul Adha tahun lalu (2014) sebenarnya mampu menembus Rp3 Juta hingga Rp3,5 Juta/ ekor. “Sekarang paling mahal baru dua juta tujuh ratus.

Semoga mendekati lebaran bias sampai tiga setengah juta, kalau sekarang ini harganya baru naik sekitar dua ratusan,” terang Pakis.

Pakis mengugkapkan, harga kambing masih dibawah rata-rata, untuk ukuran kecil yang sudah memenuhi syarat untuk dibuat kurban Rp1,8Juta/ekor. Sementara kambing ukuran sedang yang biasanya Rp2,7 Juta/Ekor sekarang masih Rp2 Juta hingga Rp2,5 Juta/Ekor.

“Kambing diprediksi baru akan naik sekitar minggu depan mas, ini kebanyakan masih pedagang, pembeli kambing untuk kurban masi sedikit. Yang banyak itu jasa pencari kambing,” ungkap Pakis. Q hud

Jumat Pon 11 SEPTEMBER 2015

KILAS AREMANIA

Alat Peraga Kampanye Non KPU Harus Diturunkan Kabupaten Malang, Bhirawa Alat Peraga Kampanye (APK) resmi yang dikeluarkan oleh KPU Kab Malang sudah diserahkan, Kamis (10/9). Terkait dengan hal itu, Panwaslu Kabupaten Malang meminta agar APK yang dipasang tim pemenangan agar diturunkan.

APK yang harus diturunkan yaitu yang berada di jalan umum dan fasilitas umum, serta yang terpasang di kendaraan umum.

“Itu sesuai hasil kordinasi bersama tanggal 3 Agustus 2015 lalu, yang juga dihadiri dari Satpol PP, Kejaksaan dan Polres Malang. Salah satu risalah pertemuan itu terkait APK di tempat umum dan angkutan umum sudah diatur, yaitu diberi toleransi hingga 10 September,” kata Ketua Panwaslu Kabupaten Malang Wahyudi, Kamis (10/9).

Sehingga setelah 10 September 2015 APK dan bahan kampanye seperti termasuk stiker yang menjadi branding pasangan calon, dalam hal ini yang terpasang di kendaraan umum maupun di tempat umum harus dilepas juga.

“Harus dilepaskan milik publik, kecuali untuk kendaraan pribadi roda dua dan roda empat,” imbuhnya. Bahkan, dalam koordinasi dengan Sentra Gakumdu yang juga dihadiri Panwaslu Kabupaten Malang ada statement dari salah satu Komisioner KPU RI, bahwa di ruang privat juga harus ditertibkan.

“Aturan di KPU itu menganut administrasi sempurna, berlaku sepenuhnya,” tegasnya. Lebih lanjut, ditegaskan bahwa di Kabupaten Malang terdapat kesepahaman bahwa alat angkutan umum adalah sarana dan prasarana milik publik, tidak boleh untuk kampanye.Q sup

Kasus Penyerangan Preman Bukan Motif Politik Kab Malang, Bhirawa Kasus penyerangan seorang preman membawa senjata tajam (sajam) saat kampanye Calon Bupati (Cabup) Malang nomor urut dua Dewanti Rompoko, di PT Bumi Menara Internusa (BMI) yang berada di wilayah Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, pada Rabu (8/9) kemarin, tidak ada motif politis. Demikian dikatakan, Kapolres Malang AKBP Aris Hariyanto, Kamis (10/9), kepada Bhirawa setelah dilakukan pemeriksaan kepada pelaku pembawa sajam Hobairi.

“Kejadian itu murni kriminal, sehingga Hobairi kita tetapkan sebagai tersangka karena membawa sajam tanpa dilengkapi surat izin, dan saat ini masih menjalani proses hukum,” ungkapnya.

Menurutnya, dari keterangan Hobairi, dirinya merasa kesal karena ada kegiatan di tempat perusahaan BMI, dia tidak diberitahu. Dan biasanya dia yang mengelola parkir, disetiap ada kegiatan di wilayahnya. Sehingga kasus tersebut tidak ada sama sekali yang mengarah pada politik, dan itu murni tindak kriminal.

Hal yang sama juga disampaikan, Komisioner Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Malang George da Silva, bahwa Panwaslu juga sudah memeriksa Hobairi, terkait membawa sajam saat Dewanti Rumpoko melakukan kampanye dengan pekerja PT BMI Dampit, pada Rabu (9/9) kemarin siang, tidak ada unsur politik.

“Murni kriminal, sehingga Hobairi kita serahkan kembali kepada pihak Kepolisian, untuk menjalani proses hukum,” terangnya. Q cyn

Hindari Silpa, Buat Penyelarasan P-APBD 2015 Batu, Bhirawa Hari ini, Jumat (11/9), Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran (Timgar) segera membuat penyelarasan terkait Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD). Hal ini dilakukan setelah mereka memeriksa dn memastikan kesanggupan SKPD dalam melaksanakan program kegiatannya.

“Proses pembahasan P-APBD sudah tidak ada masalah. Hari Jumat besok (11/9) sudah kita lakukan penyelarasan.

Dengan demikian pada hari Senin sudah ada sidang paripurna,”ujar Wakil Walikota Batu, Punjul Santoso, Kamis (10/9).

Ia menegaskan sudah banyak proyek yang direncanakan SKPD terpaksa harus dihapus. Karena dalam pemeriksaan program kegiatan SKPD oleh Banggar dan Timgar, banyak SKPD yang tidak mampu merealisasikan atau melaksanakan program kegiatannya. Karena itu pula maka anggaran yang ada dalam kegiatan tersebut terpaksa digeser untuk kebutuhan lain.

Dewan telah meminta kejujuran pimpinan SKPD untuk menyatakan kesanggupannya terkait pelaksanaan program. ”Sudah banyak yang kita geser, seperti di Cipta Karya ada pembangunan GOR senilai Rp 20 milyar kita hapus, ada juga pengadaan mesin pencacah sampah, pembangunan gedung SMK, sudah kita geser untuk kebutuhan lain,” terang Punjul.

Sementara, Ketua DPRD Kota Batu, Bahkan Cahyo Edi Purnomo mengatakan, saat ini masih banyak proyek yang tidak bisa dilaksanakan. Dan jumlahnya cukup besar, yakni berkisar 5 hingga 10 persen proyek SKPD ternyata belum terlaksana.

Karena itu anggaran yang ada bisa digeser untuk membiayai proyek fisik sekala kecil di perkampungan. Misalnya, perbaikan jalan kampung, ataupun pembangunan skala kecil di kampong. Waktu yang tersisa masih mencukupi untuk pelaksanaan proyek seperti itu.Q nas

MALANG RAYA

9

Datangi Pendapa, Ratusan Pekerja Meminta Perlindungan Hukum Ratusan pekerja PT Surya Sentra Sarana yang berada di wilayah Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, pada Kamis (10/9), melakukan aksi unjukrasa di depan Pendapa Agung Kabupaten Malang.

Kedatangan para pekerja ini menuntut Pengawas Ketenagakerjaan Kabupaten Malang agar mengubah status pekerja kontrak menjadi pekerja tetap.

Koordinator Aksi Unjukrasa Imam Mahmudi, Kamis (10/9), disela-sela aksi unjukrasa di depan pagar Pendapa Agung Kabupaten Malang, juga mempertanyakan lima orang pekerja yang diputus Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak oleh perusahaan. Sebab, lanjut dia, kelima orang pekerja tersebut dianggap oleh perusahaan sebagai pekerja kontrak. Padahal, mereka sudah bekerja selama tujuh tahun.

Kelima orang itu, di PHK secara sepihak pada bulan Juli 2015.

“Seharusnya, mereka sudah menjadi pekerja tetap dan bukan lagi pekerja kontrak,” jelasnya.

Mahmudi yang juga Ketua Persatuan Serikat Buruh (PSB) PT Surya Sentra Sarana ini menegaskan, jika kebijakan perusahaan dalam memberikan tali asih kepada lima orang karyawan telah melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sebab, per-

usahaan hanya memberikan tali asih kepada mereka hanya Rp 18 juta. Dan berdasarkan UU tersebut, mereka seha rusnya menerima pesangon sebesar Rp 30 juta.

Secara terpisah, Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Malang H Hadi Mustofa mengatakan, seharusnya Pemkab Malang

membantu untuk memberikan solusi terkait persoalan yang dihadapi para pekerja PT Surya Sentra Sarana. Wajar jika para pekerja menuntut haknya karena diberlakukan secara sepihak oleh perusahaan.

“Karena masalah PHK yang tidak sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, lalu para pekerja

menuntut perusahaan dengan melakukan aksi turun jalan, hal yang sangat wajar,” ujarnya.

Menurutnya, meski para pekerja tersebut belum mengadukan ke anggota DPRD Kabupaten Malang, maka pihaknya tetap akan berupaya untuk membantu dalam memediasi agar para pekerja

Kendaraan Berstiker Atribut TNI Dirazia Gelar Operasi Gabungan, Libatkan 105 Personel Kota Malang, Bhirawa Operasi Gabungan yang melibatkan Dinas Perhubungan, Polresta Malang, dan Denpom, Kamis (10/9) kemarin, selain menertibkan surat-surat kendaraan bermotor, juga melakukan pelepasan stiker atribut TNI yang dipasang di plat nomor kendaraan bermotor.

Komandan Satuan Pelaksana Pemeliharaan dan Ketertiban Denpom V/3, Kapten CPM Sutrisno mengatakan TNI menerjunkan personel dari POM AD, POM AL, dan POM AU. Denpom menertibkan anggota, TNI dan melakukan pelepasan stiker atribut TNI yang ada di kendaraan pribadi. Karena saat ini, menurutnya, marak kendaraan pribadi yang ditempeli stiker TNI. Agar tidak disalahgunakan, TNI melepas semua atribut yang melekat di kendaraan pribadi. Setidaknya ada 15 kendaraan pribadi yang ditempeli stiker.

“Semua stiker TNI yang ditempel dikendaraan pribadi kami lepas, untuk menghindari penyalahgunaan terhadap at-

cahyono/bhirawa

Ratusan pekerja PT Surya Sentra Sarana, saat gelar aksi di depan Pendapa Agung Kab Malang.

ribut TNI itu,”tuturnya.

Ditegaskan dia, sebenarnya, kendaraan pribadi dilarang ditempeli stiker TNI. Tapi, stiker atribut TNI banyak dijual di pasaran, makanya harus ditertibkan.

Razia yang dilakukan tim gabungan ini, sasarannya adalah angkutan umum dan angkutan barang yang melintas di depan GOR Ken Arok. Sedikitnya, ada 17 unit kendaraan yang kena tilang dalam razia tersebut. Operasi gabungan kendaraan itu melibatkan 105 personel. Yang terdiri dari, Dishub ada 30 personel, TNI ada 60 personel, dan dari Satlantas Polres Malang Kota ada 15 personel. Dalam operasi ini, Dishub konsentrasi memeriksa kelengkapan angkutan barang

muhammad taufiq/bhirawa

Operasi Gabungan yang melibatkan Dinas Perhubungan, Polresta Malang, dan Denpom, Kamis (10/9) kemarin, menertibkan surat-surat kendaraan bermotor dan pelepasan stiker atribut TNI yang dipasang di plat nomor kendaraan bermotor.

dan angkutan umum.

Pihak Lantas melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan pribadi, sedangkan TNI membantu sekaligus memeriksa anggotanya yang keluar di luar jam kerja. Para anggota TNI harus membawa surat tugas saat keluar di luar jam kerja.

Kepala Bidang Pengendalian dan Ketertiban Jalan Dishub Kota Malang, Raymond Matondang mengatakan dalam operasi ini, Dishub menjaring sekitar 200 kendaraan. Dari total itu, hanya 23 kendaraan yang terkena tilang. Kendaraan yang terkena tilang rata-rata surat izin kir-nya mati. Selain memeriksa kelengkapan suratsurat, pihaknya juga mengecek perlengkapan kendaraan. Kalau ada ban kendaraan yang gundul (tipis) langsung ditilang.

“JIka ada yang suratnya tidak lengkap, uji kirnya mati atau banya sudah halus, langsung kami tilang sebab ini membahayakan keselamatan penumpang maupun orang lain,” tegasnya.

Menurutnya, jumlah pelanggar dalam razia ini berkurang jika dibandingkan operasi sebelumnya. Biasanya, setia dilakukan operasi, ada sekitar 25-30 kendaraan yang kena tilang.

“Ada penurunan pelanggaran, setelah sering kami lakukan razia, sekarang jumlah kendaraan yang melanggar berkurang. Para pengendara sudah mulai melengkapi surat-surat kendaraan,”tuturnya. Q mut

mendapatkan haknya sesuai dengan UU Ketenagakerjaan.

Sebab, pekerja pabrik yang ada di wilayah Kabupaten Malang merupakan aset Kabupaten Malang. Karena mereka secara tidak langsung juga membantu dalam menyumbangkan di sektor pajak kepada negara. Q cyn

Ajak Masyarakat Tidak Tergantung dengan Beras Malang, Bhirawa Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Malang, Sri Winarni mengajak masyarakat Kota Malang untuk tidak tergantung dengan nasi (beras). Tetapi mulai memanfaatkan makanan olahan sebagai pengganti nasi.

Menurut Winarni, mengubah kebiasaan makan nasi, memang butuh waktu, karena pola pokir masyarakat sudah terlanjur terbiasa dengan nasi, namun jika diganti dengan makanan olahan lainya dampaknya sangat positif.

“Kebiasaan kita makan nasi tiga kali sehari. Nah kita akan memberikan pengertian kepada masyarakat, agar makan nasinya dua kali saja, sedangkan yang satu kali diganti dengan makanan olahan,”tutur Winarni, Kamis (10/9) dikantornya kemarin.

Makanan olahan berbahan umbi-umbian, dikatakan dia, memiliki karbohidrat yang cukup untuk mengantikan nasi. Makanya pihaknya akan terus mengakapanyekan makanan olahan ini sebagai pengganti nasi.

“Makan nasi terus, dampaknya juga kurang baik, karena karbohidratnya terlalu tinggi. Ini jika diteruskan akan berdampak pada penyakit diabetes,”tuturnya.

Kampanye itu, gencar dilakukan oleh Kantor Ketahan Pangan, kepada, ibu-ibu PKK, karena mereka yang memiliki kendali terhadap makanan di keluarga.

Apalagi, saat ini, jumlah beras terbatas. Kalau saja setiap rumah tangga berhasil menganti satu kali makan dengan bahan olahan, maka akan mengurangi beras secara signivikan.

Diakui dia, sosialisasi eduksi masyarakat, terhadap bahan-bahan makanan non beras, agak sulit, namun dia optimis lambat laun akan diterima oleh masyarakat.

Selain, melakukan kampanye makanan olahan non beras, pihaknya, juga menggalakan Kawasan Rumah Pangan Lestari, (KRPL), dengan memanfaatkan lahan atau lingkungan yang kosong, dengan sistem polybag.

Saat ini, sudah ada kelompok masyarakat di kelurahan-kelurahan yang gencar menanam sayuran polybag. Bahkan mereka juga melakukan inovasi menanam umbi-umbian.

“Masyarakat, manfaatkan lahan kosong dilingkunganya dengan budi daya tanaman pangan. Mereka menikmati karena bisa membantu, meringankan kebutuhan keluarga,”imbuhnya.Q mut

muhammad taufiq/bhirawa

Kepala Kantor Ketahanan Pangan Sri Winarni saat memetik buah labu hasil inovasi masyarakat, dalam memanfaatkan lahan

Jutaan Material Gunung Kelud Masih Ancam Keselamatan Warga Berdasarkan data dari Balai Besar Wilayah Sungai Brantas (BBWS Brantas) masih ada jutaan meter kubik kandungan material pasir sisa erupsi gunung Kelud. Jika sewaktu-waktu terkena hujan akan berpotensi menimbulkan lahar hujan.

Hal ini akan menyebabkan beberapa alur sungai yang ada hampir dipastikan tidak dapat menampung aliran lahar hujan tersebut.

Sehubungan dengan adanya ancaman lahar hujan Gunung Kelud, United Nations Development Programme (UNDP) bekerjasama dengan BPBD Kabupaten Malang, menyusun Dokumen Rencana Kontijensi (Renkon) Lahar Hujan Gunung Kelud. Renkon lahar hujan merupakan rencana darurat ketika terjadi bencana lahar hujan, siapa berbuat dimana dan bagaimana yang merupakan tanggung jawab bersama para pihak.

BPBD Kabupaten Malang

mengadakan kegiatan Lokakarya Sosialisasi Penyusunan Rencana Kontijensi Lahar Hujan Gunung Kelud yang dibuka oleh Asisten Kesejahteraan Rakyat, Drs. Prihadi Waskito, MM, mewakili Bupati Kabupaten Malang, di Hotel Swiss Bellin Malang, Kamis (10/9).

Sebanyak 50 orang peserta terdiri dari dinas, lembaga dan instansi terkait, TNI-Polri, universitas, organisasi masyarakat sipil, jaringan relawan, jaringan komunitas penanggulangan bencana dan perwakilan masyarakat.

Dalam laporannya Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang Drs. Ek. Hafi Lutfi, MM, menyampaikan, BPBD

supriyanto/bhirawa

Asisten Kesra Setdakab Malang Drs Prihadi Waskito,MM saat membuka Lokakarya sosialisasi rekon lahar hujan gunung Kelud.

Kabupaten Malang dan UNDP akan memfasilitasi penyusunan dokumen rencana kontijensi banjir lahar hujan Gunung Kelud pada aliran Sungai Konto, Sambong dan

Nogo yang melintasi wilayah Kecamatan Ngantang dan Kasembon. Kegiatan ini diharapkan dapat mengakomodasi berbagai inisiatif pengurangan risiko bencana.

Dua orang narasumber dari Pusat Studi Managemen Bencana (PSMB) UPN “Veteran” Yogyakarta dengan tema Metode dan prinsip penyusunan rencana kontijensi partisipatif dan dari UNDP dengan tema Rencana kerja penyusunan rencana kontijensi lahar hujan G. Kelud.

Selain itu juga ada tiga orang narasumber dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Geologi, Kementerian ESDM dengan tema Mengenal karakter dan ancaman erupsi Gunung Kelud, dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas dengan tema Mengenal karakter sungai dan kandungan material Gunung Kelud dan dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika dengan tema Mengenal karakter dan proyeksi curah di daerah Gunung Kelud. Q sup

OLAHRAGA

10

Jumat Pon 10 SEPTEMBER 2015

Pra PON Balap Sepeda

LINTASAN

35 Atlet Disabilitas Papua Ikuti Kejurnas Solo Jayapura, Bhirawa Sebanyak 35 atlet disabilitas yang tergabung dalam kontingen National Paralympic Commitee (NPC) Papua akan mengikuti Kejuaraan Nasional (Kejurnas) di Solo, Jawa Tengah pada 12-17 September 2015.

Gubernur Papua Lukas Enembe, di Jayapura, Kamis, mengatakan ke-35 atlet NPC ini harus dapat menunjukkan prestasi demi membanggakan Bumi Cenderawasih.

"Kalian adalah duta dari Papua sehingga harus dapat mengharumkan olahraga Papua, saya berharap atlet NPC walaupun cacat karena kecelakaan dan cacat sejak lahir dapat menunjukkan banyak prestasi, dan memiliki kemampuan sama dengan atlet normal lainnya," katanya.

Lukas Enembe menjelaskan meskipun merupakan atlet cacat, namun harus dapat menunjukkan prestasi harga diri dan martabat.

"Saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua telah menempatkan olahraga sebagai harkat dan martabat Papua, sesuai visi misi Gubernur Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera, kita juga sudah tempatkan olahraga sebagai bagian harkat dan martabat," ujarnya.

Dia menuturkan para atlet diharapkan dapat menjadi juara, paling tidak membawa pulang medali yang merupakan harapan pemerintah dan orang tua di Papua, karena olahraga adalah perjuangan kebangkitan.

"Kita menjadi tuan rumah PON, siap penyelenggaraan PON, baru pertama kali kita dipercayakan jadi tuan rumah sehingga harus tunjukkan prestasi, pada semua level dan tingkatan menjadi juara sekaligus mempersiapkan diri untuk menghadapi PON 2016," katanya lagi.

Senada dengan Gubernur Papua, Ketua NPC Papua H. Jayakusuma mengatakan tujuan kejurnas ini untuk melakukan optimalisasi kompetisi dan menghasilkan atlet paralympian yang berjenjang mulai dari daerah, nasional dan internasional.Q ant

PBSI Sulsel Gelar Penataran Wasit Lisensi D Makassar, Bhirawa Pengurus Provinsi Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Sulawesi Selatan menggelar penataran wasit lisensi D untuk meningkatkan kualitas pengadil lapangan demi perkembangan cabang olah raga itu ke depan.

Ketua Bidang Perwasitan PBSI Sulawesi Selatan Andi Purnama di Makassar, Kamis, mengatakan untuk penataran wasit kali ini diikuti sebanyak 20 peserta yang berasal dari sejumlah daerah di Sulsel seperti Makassar, Kabupaten Gowa, Maros, Bone, Bulukumba, Palopo hingga Luwu.

"Penataran ini tentu kita maksudkan untuk menjaring lebih banyak wasit yang bisa memimpin pertandingan. Ini juga berkaitan dengan banyaknya agenda kejuaraan yang kita lakukan sejauh ini," jelasnya.

Untuk penataran wasit ini, kata dia, telah dimulai pada 7 September untuk ujian kelas. Sementara untuk praktek langsung diturunkan memimpin pertandingan di Kejurprov Bulutangkis Sulsel di GOR Dafest Daya Makassar, 1013 September 2015.

Pada ujian praktek tersebut, menurut dia, para peserta penataran ini akan bertugas bersama sejumlah wasit senior yang telah punya pengalaman memimpin pertandingan baik lokal, regional dan nasional.

Para peserta penataran wasit ini selanjutnya akan dinilai apakah layak menyandang status lisensi D atau tidak.

Pihaknya juga akan melakukan seleksi ketat mengingat wasit menjadi salah satu pendukung perkembangan bulu tangkis di Sulsel.

Mengenai status lisensi D itu sendiri, dirinya mengaku sudah bisa memimpin kejuaraan lokal termasuk Porda di Sulsel.

Bahkan wasit itu juga tetap memungkinkan untuk dilibatkan dalam kejurnas jika memang keterbatasan wasit dari luar.

"Selain pembinaan atlet, fokus kita memang bagaimana meningkatkan kualitas wasit atau memperbanyak wasit untuk bisa memimpin kejuaraan. Ini tentu saling ketergantungan sehingga penting digelar," katanya.

Sementara Ketua PBSI Sulsel Devo Khaddafi mengatakan untuk kejurprov 2015 ini diikuti sebanyak 96 atlet terbaik Sulawesi Selatan. Pihaknya memang hanya mengundang atlet yang punya peringkat teratas dari setiap daerah untuk mengikuti kejuaraan tersebut.Q ant

Juara Umum, Tapi Gagal Penuhi Target Surabaya, Bhirawa Tim balap sepeda Jawa Timur (Jatim) keluar sebagai juara umum kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON) yang digelar di Jawa Barat (Jabar) dengan meraih 5 emas, 1 perak dan 4 perunggu. Sayangnya mereka gagal merealisasikan target tujuh emas dari KONI Jatim.

Pada Pra PON yang digelar di 2-10 September di Cimahi Jabar, dari total 15 nomor yang dilombakan, perolehan medali emas Jatim sama dengan tuan rumah. "Tapi Jabar kan tidak dihitung. Jadinya Jatim yang meraih gelar juara umum," tutur koordinator pelatih untuk nomor BMX dan MTB,

Sugeng Trihartono, Kamis (10/ 9).

Kegagalan tim balap sepeda memenuhi harapan KONI Jatim tak luput dari hasil kurang memuaskan pada nomor track dan road. Di dua nomor ini, Jatim hanya mendulang satu emas yang dipersembahkan Azizah Farchana pada nomor

road race putri.

Selain itu, Jatim juga gagal mendulang satu medali pun pada hari terakhir pra-PON, Kamis (10/9) hari ini yang melombakan nomor track Keirin Putra, Point Race Putra dan Point Race Putri. Untuk Keirin Putra, medali emas disabet Reno Yudho Sasonko dari DKI Jakarta. Disusul Nur Fathoni dan Samai. Keduanya dari Yogyakarta.

Sedangkan di nomor track point race putra, medali emas menjadi milik Projo Waseso dari Kalimantan Timur (Kaltim). Ongky Setiawan dari Yogyakarta dan Heksa Prya

Prasetya asal Kepulauan Riau masing-masing meraih medali perak dan perunggu.

Liontine Angeline dari Yogyakarta merebut emas di nomor track point race putri.

Riska Agustine yang merebut posisi kedua, berhak atas medali perak. Sedangkan medali perunggu menjadi milik Ayustina Delia Priatna dari Jawa Barat (Jabar).

"Meski menjadi juara umum, kami tidak boleh jumawa.

Melangkah kedepan juga harus lebih berhati-hati. Apalagi Jawa Barat juga belum menggelar TC," papar Tono, sapaan akrabnya. Q wwn

Klasemen Akhir Medali pra PON Balap Sepeda: 1. Jawa Timur: 5 emas, 1 perak, 4 perunggu 2. Jawa Barat: 5 emas, 1 perak, 4 perunggu 3. Yogyakarta: 2 emas, 6 perak, 4 perunggu 4. Jawa Tengah: 1 emas, 2 perak, 0 perunggu 5. Kalimantan Timur: 1 emas, 1 perak, 2 perunggu 6. DKI Jakarta: 1 emas, 1 perak, 0 perunggu 7. Riau: 0 emas, 2 perak, 1 perunggu 8. NTB: 0 emas, 1 perak, 0 perunggu 9. Kepulauan Riau: 0 emas, 0 perak, 1 perunggu

53 Atlet SMANOR Perkuat Jatim di Popnas VII

wawan triyanto/bhirawa

Kontingen Popnas Jatim berambisi untuk kembali merebut juara umum.

Jatim Berburu Juara Umum Popnas Surabaya, Bhirawa Perjuangan berat harus dilakoni oleh atlet pelajar Jatim untuk bisa merebut kembali supremasi juara umum Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) XIII Jabar 10-18 September. Sebab tuan rumah juga memiliki ambisi yang sama untuk meraih medali terbanyak.

Persaingan di ajang dua tahunan itu akan terjadi pada atlet Jabar, DKI Jakarta dan Jatim.

DKI Jakarta selaku juara bertahan tentunya akan berupaya semaksimal mungkin untuk mempertahankan gelar, demikian juga dengan Jabar akan berupaya untuk bisa meraih juara umum di Popnas setelah mereka gagal merealisasikan target juara umum di ajang Pekan Paralympic Pelajar Nasional (Peparpenas) VII Bulan Juni di Jabar.

Sedangkan Jatim juga memiliki ambisi yang sama, karena

kehilangan gelar juara umum saat Popnas VI digelar di Jakarta 2013 lalu. "Kita pernah mempertahankan juara umum empat kali secara beruntun, tapi lepas saat Popnas VI Jakarta, kini saatnya untuk merebut kembali," kata Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan (Dispora) Jatim, Dr Sugeng Riyono, saat dihungi kemarin, Kamis (10/9).

Ia berharap para atlet mengeluarkan semua kemampuan yang dimiliki agar mampu meraih medali emas. "Anakanak harus fokus pada pertandingan, saya juga berharap peran pelatih maupun official agar mampu menjaga kondisi atlet," katanya.

Pada Popnas VII mempertandingkan 20 cabang olahraga (cabor) yakni, atletik, renang, senam, panahan, tenis meja, tenis lapangan, bulu tangkis,

sepak bola, pencak silat, karate, gulat, dayung, judo, taekwondo, angkat besi, bola voli pasir dan tarung derjat (eksibisi). Medali yang diperebutkan 249 emas, 249 perak dan 333 perunggu.

Untuk bisa merealisasikan target juara umum, Jatim mengirimkan 158 atlet putra dan 127 atlet putri. Mereka akan didampingi 61 pelatih dan official. "Para atlet itu sudah melalui hasi seleksi diajang, Popda, Popwil, Kejurnas dan pengamatan pemandu bakat," terang Kepala Bidang Olahraga Prestasi Dispora Jatim, Haris Ramadhan.

Lebih lanjut Haris mengatakan, seluruh atlet sudah menjalani pemusatan latihan yang digelar di pengprov cabor masing-masing di berbagai daerah sesuai domisilil atlet. "Kami juga menerjunkan tim pemantau untuk melihat latihan atlet," kata Haris. Q wwn

PSM Istirahatkan Pemain Usai Lolos Delapan Besar Makassar, Bhirawa Tim pelatih PSM mengistirahatkan seluruh pemain selama dua hari kedepan setelah memastikan diri lolos delapan besar turnamen Piala Presiden Grup D di Makassar, Sulawesi Selatan.

Pelatih PSM, Assegaf Razak di Makassar, Kamis, mengatakan pemain akan kembali melanjutkan latihan sebagai persiapan tampil di babak delapan besar pada 12 September 2015.

"Kita berikan libur selama dua hari yakni 10-11 September.

Kami juga meminta seluruh atlet sudah harus bergabung pada Sabtu pagi untuk menjalani latihan persiapan menuju babak delapan besar," katanya.

Untuk program latihan jelang tampil di delapan besar, tim pelatih akan memfokuskan untuk mengasah dan mematangkan kerja sama khususnya di lini depan.

Hal ini, menurut dia, memang cukup berdasar mengingat dalam tiga pertandingan pada babak penyisihan Grup D ternyata kejasama dan saling pengertian antarpeain belum maksimal. Kondisi itu pun yang membuat minimnya gol melalui sebuah skema permainan.

Dari enam gol yang berhasil disarangkan tim "Juku Eja" pada tiga pertandingan awal, lima diantaranya memang berasal dari bola mati. Artinya kontribusi para penyerang yang dimiliki PSM belum terlalu teruji pada dua pertandingan tersebut.

Padahal tim pelatih telah beberapa kali melakukan perubahan komposisi pemai seperti menduetkan Ferdinand Sinaga dengan M Rahmat atau Ferdinand dengan Muchlis Hadi Ning seperti saat menghadapi Pusamania Borneo FC

(PBFC) dilaga terakhir.

"Kita akan fokuskan untuk mengasah lini depan PSM. Kita tentu berharap pada babak delapan besar nanti bisa lebih baik," ujarnya.

Sementara itu, tim PSM Makassar menyatakan tidak memilih atau menghindari lawan manapun yang akan dihadapi pada babak delapan besar turnamen Piala Presiden 2015.

Dirinya mengakui jika seluruh tim yang lolos kebabak selanjutnya dipastikan memiliki kualitas yang maksimal sehingga sepatutnya diwaspadai saat bertemu timnya ada pertandingan nanti.

Melihat kondisi kekuatan tim yang lolos delapan besar, kata dia, salah satu upaya yang bisa dilakukan tim pelatih tentu dengan mempersiapkan diri secara maksimal.Q ant

Surabaya, Bhirawa Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga (SMANOR) mengirimkan 53 atlet pelajar terbaiknya untuk memperkuat Kontingen Popnas Jatim. Mereka akan turun di cabor, judo, gulat, pencak silat, bola voli pasir, sepak takraw, karate dan atletik.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Dr Saiful Rachman, siswa SMANOR yang terjun di Popnas beberapa diantaranya memiliki prestasi nasional, seperti Burhan Wardani maupun Teuku Tegar Abadi (atletik). Bahkan beberapa diantara mereka juga sudah berprestasi di level internasional.

Bekal prestasi itulah diharapkan siswa SMANOR mampu mendulang medali agar bisa mengantarkan Jatim merebut juara umum.

"Selama ini siswa kami sudah bertanding baik didalam maupun di luar negeri.

Jadi mereka sudah memiliki

pengalaman. Saya berharap mereka bisa merebut emas," tegas Saiful Rachman, Kamis (10/9).

Lebih lanjut mantan Kepala Badiklat Jatim itu juga mengatakan, ada bonus istimewa yang akan didapat para atlet jika mereka bisa meraih juara, bonus itu tidak berupa uang, namun mereka bisa melanjutkan pendidikan ke universitas negeri melalui jalur prestasi.

"Kami sudah menjalin kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi negeri, seperti Unesa. Dan ini peluang atlet untuk bisa melanjutkan pendidikan," katanya.

Sementar itu, Kepala UPT SMANOR, Zaenal Arifin mengatakan, sebelum berangkat ke Bandung-Jabar, para atlet sudah menjalani semua program latihan dari pelatih. "Semua porsi latihan sudah dijalani oleh siswa kami, semoga mereka bisa meraih prestasi terbaik bagi Jatim," katanya. Q wwn

wawam triyanto/bhirawa

Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Saiful Rachman (kanan) bersama, Sekretaris Sucipto (tengah) dan Kepala UPT SMANOR Zaenal Arifin (kiri).

Cabor Paralayang Papua Berada di Posisi Tujuh Jayapura, Bhirawa Tim paralayang Papua lolos kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON) dan berada di posisi ketujuh setelah Provinsi Jabar, Jatim, Jateng, DKI Jakarta, Banten dan Riau.

Steve Dumbon, pendamping tim paralayang Papua, di Jayapura, Kamis, mengatakan perjuangan tujuh atlet paralayang dengan peralatan seadanya bisa membuat Papua bersaing dan mengalahkan tim-tim besar seperti Sulawesi Selatan serta Bali.

"Setelah berada di peringkat ketujuh klasemen akhir, maka kuota maksimal untuk Papua yakni lima tiket untuk PON XIX 2016 Jawa Barat berhasil dikantongi," katanya.

Steve menjelaskan keberhasilan tim paralayang Papua cukup mengejutkan, pasalnya, tim ini masih harus

menggunakan peralatan yang lama.

"Kami masih menggunakan peralatan lama yang dibeli KONI Papua pada 2008 lalu, sementara lawan kami sudah menggunakan peralatan baru," ujarnya.

Dia menuturkan di PON Jawa Barat nanti, terdapat tiga nomor yang dipertandingkan yakni Ketepatan Mendarat, Crouss Country terbuka dan Crouss Country terbatas.

"Dan tujuh atlet yang ada akan dilakukan seleksi untuk mengambil lima atlet terbaik mewakili Papua di PON 2016," katanya lagi.

Dia menambahkan Pra PON Paralayang diikuti 13 provinsi antara lain Jabar, Sumatera Barat, Riau, Banten, DKI Jakarta, Jateng, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jatim, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur dan Papua.Q ant

Atlet Terbaik Sulsel Bersaing di Kejurprov PBSI Makassar, Bhirawa Sebanyak 96 atlet terbaik Sulawesi Selatan saling bersaing di kejurprov bulu tangkis PBSI Sulsel untuk menjadi yang terbaik sekaligus mewakili tim menghadapi babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON) 2015.

Ketua PBSI Sulsel, Devo Khaddafi di Makassar, Kamis, mengatakan pihaknya memang hanya mengundang atlet yang punya peringkat teratas dari setiap daerah untuk tampil pada kejuara-

an yang dilaksanakan di GOR Dafest Makassar, 1013 September 2015.

"Kejurprov ini memang penting karena menjadi pembuktian bagi atlet apakah layak masuk tim bayangan Pra-PON Sulsel atau tidak. Kami tentu berharap seluruh atlet memanfaatkan kesempatan ini secara maksimal," katanya.

Kepala Bidang Humas Pemprov Sulsel itu menjelaskan, Kejurprov yang mempertandingkan nomor taruna

dan dewasa putra putri ini bukan hanya sebagai ajang seleksi Pra-PON 2015 namun juga persiapan tim Sulsel menghadapi Kejurnas Jakarta pada Desember 2015.

Untuk itu dirinya meminta agar seluruh atlet bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya jika memang ingin memperkuat Sulsel di tingkat nasional.

Terkait peringkat atlet Sulsel apakah memberikan pengaruh terhadap penentuan atlet, dirinya mengakui

masih akan melakukan kalkulasi. Namun demikian para juara di Kejurprov Sulsel tentu memiliki prioritas untuk bergabung dalam kerangka tim Sulsel.

Pihaknya juga meminta wasit dan hakim garis untuk menjunjung tinggi sportifitas agar atlet yang keluar sebagai juara memang karena memiliki kualitas.

Apalagi ini akan berpengaruh langsung pada peluang Sulsel kedepan.

"Kami khususnya Kabid

pembinaan tentu sudah punya hitung-hitungan sendiri dalam menentukan siapa yang layak dipanggil. Salah satunya tentu harus menunjukkan kemampuannya di kejurprov demi mengangkat peringkat setiap atlet," jelasnya.

Setelah pelaksanaan kejurprov 2015, lanjut dia, Pengprov PBSI Sulsel selanjuutnya memanggil para atlet terbaik untuk masuk dan mengikuti pemusatan latihan yang direncanakan pada Oktober 2015.Q ant

Tim paralayang Papua lolos kualifikasi PON)dan berada di posisi ketujuh setelah Provinsi Jabar, Jatim, Jateng, DKI Jakarta, Banten dan Riau.

Jumat Pon, 11 SEPTEMBER 2015

Risma-Whisnu dan Rasiyo-Lucy Siap Tarung

Disperindag Kediri Selidiki Penyebab Kelangkaan Elpiji 3 Kg

l Sambungan hal 1

l Sambungan hal 1

padahal permintaan tinggi. Dengan kelangkaan stok ini dia menjual elpiji antara Rp 19 ribu hingga 20 ribu per tabung karena memang barangnya sulit didapat.

Lebih jauh Yetti menduga, kelangkaan itu karena dipicu tingginya permintaan masyarakat, terutama saat Agustus karena banyak agenda masyarakat. Kondisi itu juga memicu semakin tingginya permintaan tabung elpiji ukuran 3 kilogram tersebut.

Namun, saat dikonfirmasi adanya kemungkinan tabung elpiji itu digunakan untuk aktivitas di warung besar bukan di pedagang kecil ataupun pedagang kaki lima, Yetti mengatakan belum mengetahui.

Sesuai dengan aturan, untuk penggunaan tabung bersubsidi itu hanya boleh digunakan untuk warga ataupun untuk pedagang kaki lima, sementara untuk warung besar tidak diperbolehkan.

Pihaknya juga sudah meminta kepada Himpunan Pengusaha Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Kediri untuk mengajukan tambahan kuota tabung elpiji ukuran 3 kilogram tersebut. Dari informasi yang didapat, Pertamina bersedia untuk menambah alokasinya.n van

gegeh/bhirawa

Syamsul Arifin dan Warsito tak jadi mendaftarkan diri karena gagal mendapatkan surat rekomendasi di hari terakhir pendaftaran, Kamis (10/9).

Kelangkaan elpiji 3 kg di Kota Kediri yang diiringi dengan kenaikan harga menyusahkan masyarakat. Saat ini Disperindagtamben Kota Kediri masih menyelidiki penyebab kelangkaan ini dan mencari solusi.

Kepala Daerah Pegang Tanggungjawab Pertama dalam Bencana di Wilayahnya l Sambungan hal 1

Parlindungan mengeluhkan lambatnya perolehan izin mengoperasikan pesawat dan crew asing untuk mengatasi bencana asap.

Padahal pesawat waterboom asing yang belum dimiliki Indonesia tersebut, disewa de­ ngan harga mahal. Kelambatan penanganan bencana selain memperlambat perekonomian juga memperparah gangguan kesehatan masyarakat di wilayah bencana.

“Penanganan bencana asap hingga kini belum maksimal. Sementara, sanksi ringan pada para pelaku pembakaran hutan, tidak membuat jera pelakunya. Padahal bencana asap Parlindungan Purba yang menyebar ke negara tetangga telah mengundang protes keras Singapura dan Malaysia. Korban bencana Gunung Sinabung bahkan sudah 3 tahun masih bertahan di tempat penampungan.

Padahal, sesuai aturan yang berlaku, korban bencana tidak boleh terlalu lama tinggal di penampungan,” ungkap Parlindungan.

Tidak jauh beda, senator asal Kalimantan Permanasari juga mengeluhkan leletnya penanganan bencana asap di Kalimantan Tengah. Tebalnya kabut asap bukan hanya menghambat transportasi, tapi juga memperlambat perekonomian dan merusak kesehatan masyarakat. Dia minta, pemerintah pusat dan daerah secepatnya mengatasi bencana dengan mempermudah perizinan pesawat asing waterboom, agar segera bisa menghentikan bencana asap. n ira

Berbagi Ilmu l Sambungan hal 1

saya simpan di rumah untuk koleksi pribadi,’’ ujarnya baru-baru ini saat mampir ke Perpustakaan Sidorjo yang berada di Jl Jaksa Agung Suprapto.

Sigit mengakui, karena senang membaca buku, akhirnya muncul ide-ide yang banyak ia tuangkan dalam sebuah tulisan-tulisan ke sejumlah media. Misalnya ada yang dimuat di media internal milik Pemkab ataupun ke sejumlah media massa umum.

Menurut warga perumahan Bluru Kidul Permai itu, kesukaannya menulis itu kadang ia lakukan di sela-sela kesibukannya sebagai seorang pejabat yang cukup sibuk dalam memberikan pelayanan yang baik soal fasilitas jalan di Kab Sidoarjo.

Sigit berkeinginan juga untuk menyumbangkan buku-buku bacaan ilmu pengetahuan milik anak-anaknya saat mereka masih kecil, yang jumlahnya lumayan banyak ke perpustakaan Kab Sidoarjo.

Menurutnya daripada di rumah sudah tidak dibaca lagi, lebih baik bila disumbangkan ke perpustakaan umum agar bisa bermanfaat bagi orang banyak. ‘’Anak- anak saya sejak kecil juga suka baca buku,’’ ujar pria kelahiran Kediri, 54 tahun itu. n kus

11

SAMBUNGAN

Awas, Tak Registrasi e-PUPNS Dianggap Bukan PNS l Sambungan hal 1

selanjutnya pengumpulan data, validasi dan verifikasi.

Kebijakan ini ditaget bisa selesai Desember mendatang,” kata Siswo, Kamis (10/9).

Kebijakan e-PUPNS ini berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendataan Ulang PNS Secara Elektronik Tahun 2015. Tujuan dari program ini adalah sebagai pedoman bagi pejabat yang bertanggung jawab di bidang informasi kepegawaian untuk memperoleh data yang akurat, terpercaya dan terintegrasi.

“Setiap PNS yang registrasi nanti akan memiliki password sendiri-sendiri. Setelah registrasi, nanti PNS akan mengisi data-data seperti data utama PNS, data posisi dan data riwayat. Setiap data yang dimasukkan harus benar dan tidak boleh bohong. Sebab nanti akan diverifikasi oleh BKN, jika ada yang tidak benar akan langsung didelete,” ungkapnya.

Untuk PNS yang gaptek, kata Siswo, di setiap SKPD nanti akan ada pendampingnya, sehingga bisa dibimbing untuk mengisi data tersebut.

Sebab banyak PNS yang tidak

menguasai TI (Teknologi Informasi) dengan baik.

“Saya akui tidak semua PNS itu melek IT. Khususnya usianya yang sudah tua-tua itu tidak terlalu bisa menguasai internet. Padahal e-PUPNS ini sangat penting, makanya kita siapkan pendamping. Kalau tidak mengisi e-PUPNS dianggap bukan PNS. Kalau bukan PNS berarti kan ya tidak bisa urus kenaikan pangkat, urus pensiunan dan dianggap keluar dari database kepegawai­ an,” paparnya.

Untuk memberikan kemudahan PNS pelaksanaan e-PUPNS ini, lanjutnya, BKN telah menyusun buku petunjuk pelaksanaan e-PUPNS dalam format softcopy, yang dapat diunduh di website www.bkn.go.id serta portal e-PUPNS. “Jika e-PUPNS ini sudah jadi, nanti mencari data mudah ka­r ena tinggal klik saja. e-PUPNS ini juga untuk menjaring pemalsuan ijazah juga. Sebab data yang dimasukkan harus benar dan akan dilakukan verifikasi,” tandasnya.

Sementara itu banyak PNS gagal untuk mengakses website BKN. Di sisi lain banyak juga PNS yang menilai sosialisasi tentang e-PUPNS di lingkung­ an instansi tempatnya bekerja sangat minim.

“Jadi kalang kabut sebab kurangnya sosialisasi di tempat kerja,” kata salah satu PNS di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Jatim yang enggan disebut namanya.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) sendiri tak menampik website e-PUPNS BKN memang sering down sebab tingkat kunjungan PNS sangat banyak.

Sejak diumumkan wajib pendaftaran e-PUPNS per 1 September, tercatat 4,36 juta PNS di pusat dan daerah semua serentak mengakses website PUPNS maupun melalui website BKN. Karo selaku Humas BKN Tumpak Hutabarat menjelaskan bahwa website yang digunakan untuk pendaftaran PNS telah dibuka oleh ribuan sampai jutaan orang, apalagi pada saat jam – jam kerja pastinya lalulintas untuk mengakses website ini sangat padat. “Ini yang menjadi penyebab website menjadi down,” katanya.

Karena itu dia menyarankan para PNS mendaftarkan pada malam hari atau ketika saat santai seperti Sabtu dan Minggu, serta pendaftaran ini tidak mesti harus menggunakan komputer ataupun laptop. Pendaftaran juga bisa dilakukan melalui Smartphone. n iib

Dindik Ambil Langkah Tegas Tertibkan Laporan BOS SMA l Sambungan hal 1

rat Direktur Pendidikan SMA kepada Dindik kabupaten/kota agar ikut mendorong sekolah menyampaikan laporan BOS periode pertama.

Saiful menuturkan, bahkan sejak surat teguran itu belum terbit dari Kemendikbud, Dindik Jatim telah mengumpulkan kepala dan bendahara SMA di Jatim. Total ada 1.344 lembaga yang dipanggil untuk verifikasi laporan dan bimbingan teknis pengelolaan BOS SMA. “Surat teguran dari Kemendikbud terbit 20 Agustus, kita sejak 13 Agustus sudah mulai mengumpulkan kepala dan bendahara SMA,” tutur Saiful.

Sementara itu, Kabid Pendidikan Menengah Pertama dan Menengah Atas Bambang Sudarto menambahkan, verifikasi dan bimtek itu digelar

secara bertahap. Hingga saat ini, kegiatan tersebut masih berlangsung. “Pelaksanaannya bertahap hingga delapan angkatan. Semua dipusatkan di Kota Batu dan sekarang sudah sampai tahap ke enam,” ungkap Bambang.

Setiap angkatan, lanjut Bambang, terdapat 168 lembaga yang dipanggil. Terakhir, angkatan ke enam itu diikuti oleh sekolah-sekolah dari Kabupaten Magetan, Nganjuk, Pamekasan, Situbondo, Tuban dan Kota Madiun. Masih ada sembilan daerah yang belum mengikuti verifikasi ini. Di antaranya Jombang, Kabupaten Malang, Gresik, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Jember, Kabupaten Blitar, Kota Batu dan Kota Probolinggo. “Kita mengundang sekolah-sekolah untuk bimtek selama tiga hari sekaligus memintanya untuk

menyelesaikan laporan bagi yang belum melaporkan,” tutur dia.

Selama tiga hari itu, sekolah yang ternyata belum menyelesaikan laporan harus menyelesaikan di tempat. “Kita tidak beri toleransi, laporan harus selesai saat itu juga.

Kita bantu kalau memang ada kesulitan,” tandasnya.

Selain verifikasi, bimtek dilakukan untuk menyosialisasikan aturan-aturan baru penggunaan dana BOS SMA. Di antaranya BOS tidak diperbolehkan untuk pembiayaan personalia dan pengadaan barang inventaris. Dalam aturan sebelumnya, kedua item ini masih diperbolehkan. Tapi kini sudah dilarang. “Kita sudah berusaha pro aktif. Bahkan langkah untuk memanggil bendahara sekolah ini belum pernah dilakukan oleh provinsi lain,” pungkas Bambang. n tam

mendaftar.

“Sampai batas waktu ber­ akhirnya pendaftaran sore hari, tidak ada pasangan calon yang mendaftar lagi,” kata Ketua KPU Surabaya Robiyan Arifin, Kamis (10/9) sore.

Menurut dia, dengan ditutupnya masa pendaftaran calon, maka untuk saat ini sudah ada dua paslon yang akan bersaing dalam Pilkada yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2015.

Dua pasangan calon itu adalah pasangan petahana Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana yang diusung PDI Perjuangan, serta pasangan Rasiyo dan Lucy Kurniasari yang diusung gabungan Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN). “Jadi untuk sementara ini pelaksanaan Pilkada tidak ditunda sampai 2017. Tetapi tahapan belum selesai karena syarat pencalonan dan syarat calon masih akan diteliti ,” ujarnya.

Penelitian dokumen syarat pencalonan dan syarat calon akan berlangsung pada 11 hingga 15 September 2015. Berita acara hasil penelitian tersebut, akan disampaikan antara 15 September atau 16 September 2015.

“Kalau ada yang kurang, akan ada masa perbaikan berkas mulai 17-19 September. Hasil perbaikan akan diteliti pada 20-23 September. Baru kalau sudah di­ nyatakan lengkap, kami akan melakukan penetapan pada 24 September dan pengundian nomer urut pada 25 September. Semua penelitian ini akan kami lakukan bersama Panwaslu Kota Surabaya,” katanya.

Divisi Hukum dan Pe­ nanganan Pelanggaran Panwaslu Surabaya Shofwan mengapresiasi kinerja KPU Surabaya yang cukup keras sehingga akhirnya Pilkada Surabaya bisa memunculkan dua pasangan calon.

“Kami mengapresiasi KPU yang sudah bekerja keras se­ hingga pasangan calon tidak hanya satu dan Surabaya memenuhi syarat untuk Pilkada serentak,” ujar Shofwan.

Apakah ada masalah pada ijazah Lucy, Shofwan menerangkan bahwa tidak ada masalah bila ijazah Lucy digantikan dengan surat keterangan dari sekolah. “Tidak ada persoalan. Berkas aslinya (Ijazah SMA Lucy, red) memang hilang diganti surat keterangan dari SMA Negeri 5 Surabaya,” ujarnya.

Meski demikian, dia meng­ atakan bahwa ijazah SMA tersebut merupakan syarat wajib yang melekat pada calon. Karena itu, berkas syarat tetap akan diteliti.

“Insya Allah besok (hari ini) kami periksa berkas Lucy Kurniasari, karena berkas Rasiyo sudah. Kalau diperlukan kami akan verifikasi faktual ke lapangan,” katanya.

Kendala Rekom Gabungan koalisi parpol PKB, Golkar, Hanura ak­ hirnya batal mendaftarkan Syamsul Arifin-Warsito sebagai Calon Wali Kota dan

Wakil Wali Kota di Pilkada Surabaya 2015. Syamsul Arifin dan Warsito hingga pukul 15.30 kemarin masih menunggu kabar rekomendasi dari Golkar. Padahal keduanya sudah siap sedia untuk mendaftar ke KPU Surabaya pada hari terakhir pendaftaran kemarin.

Mereka sudah berpakaian rapi. Syamsul mengenakan kemeja cokelat bergaris dan memakai peci, sedangkan Warsito mengenakan kemeja batik.

Keduanya menunggu di Kantor DPC PKB Surabaya Jalan Karah Agung Surabaya dan mengklaim seluruh berkas syarat calon sudah siap disetorkan ke KPU Kota Surabaya.

“Belum, sengaja tidak koordinasi dengan Pak Andi (Plt Ketua DPD Golkar kubu Agung Laksono, red). Kami sengaja wait and see saja,” katanya kemarin sore atau di detik-detik penutupan masa pendaftaran.

Syamsul mengatakan apabila Andi Budi Sulistijanto menghubunginya, baru dia akan berangkat ke KPU. Namun, hingga pukul 16.00 tak kunjung ada kabar terkait surat rekomendasi dari Golkar yang turun.

“Sampai sore ternyata belum ada kabar. Padahal kita serius dan sungguh-sungguh ingin ikut di Pilkada kali ini,” ujarnya.

Sementara Calon Wa­ kilnya Warsito mengatakan, dia sendiri yang berangkat ke Jakarta bertemu Agung Laksono. “Saya ketemu langsung, juga bersama Mas Andi,” kata Warsito sembari menunjukkan foto-foto bersama Agung Laksono (AL), serta foto rekomendasi Golkar dari kubu AL. Meski DPD Partai Golkar Surabaya Kubu Agung Laksono (AL) menyatakan surat rekomendasi sudah turun, tanpa rekomendasi dari kubu Aburizal Bakrie, maka pendaftaran Syamsul Arifin dan Warsito tak akan jadi.

Komisioner KPU Kota Surabaya Bidang Hukum, Pengawasan, dan SDM Purnomo Satriyo menegaskan KPU masih membuka lebar kesempatan daftar untuk pasangan calon dari parpol maupun gabungan parpol hingga hari terakhir kemarin sore. Khusus Partai Golkar yang saat ini ada dualisme kepemimpinan, paslon harus melampirkan surat rekomendasi dari dua kubu. Baik kubu ARB maupun kubu AL. Sebelumnya, Andi Budi Sulistijanto Plt Ketua DPD Golkar Surabaya kubu AL ketika dihubungi mengatakan bahwa surat rekomendasi untuk Syamsul-Warsito sudah ada di tangannya.

Di lain pihak, Dwi Oetomo Sekretaris DPD Golkar Surabaya kubu ARB mengatakan hingga Kamis (10/9) kemarin belum ada kabar mengenai turunnya rekomendasi dari DPP kubu ARB. “Saya belum dengar soal rekomendasi dari DPP itu, tapi kami masih menunggu. Kalau memang nanti ada, ya kami di DPD siap untuk mendaftarkan,” ujarnya. n geh

Terbitkan Ijazah Palsu, Empat PT di Jatim Dibekukan l Sambungan hal 1

Dikatakan oleh Nasir, meski dilakukan pembekuan namun tidak serta dilakukan penutupan. “Kami non aktifkan terlebih dahulu dan Dirjen Dikti nanti yang akan membantu memperbaiki sistemnya di empat perguruan tinggi itu,” sambungnya.

Nasir mengatakan dalam penindakan di empat perguruan tinggi tersebut,

pihaknya telah memecat dua rektor dari empat perguruan tinggi tersebut.

“Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri dan Universitas Ronggolawe Tuban sudah dipecat karena tidak berusaha untuk memperbaiki sistemnya.

Jika nantinya dalam pemeriksaan ada indikasi mengeluarkan ijazah palsu, otomatis kami tutup perguruan tingginya,” tandasnya. n tam

Meringankan Beban Warga, Cukup Rp 400 Ribu Sertifikat Sudah Jadi l Sambungan hal 1

Karena itulah saya ikut program Sertifikasi Prona. Selain prosesnya cepat dan mendapat keabsahan tanah, dari segi biaya juga ringan,” katanya usai menerima sertifikat tanah miliknya dari Kepala Kanwil BPN Jatim Ir Muchtar di Balai Desa Seketi, Kec Balongbendo Sidoarjo, Kamis(10/9).

Rasa senang juga diutarakan oleh Ny Darmi (78) yang datang dengan didampingi puteranya, Abdul Azis. Dia mengaku program yang digulirkan BPN sangat bermanfaat untuk masyarakat seperti dirinya. “Apalagi bagi

warga yang tidak mampu bisa mengangsur dengan bunga cukup ringan,” ujar Darmi usai menerima sertifikat tanah seluas 160 meter persegi miliknya.

Kades Seketi Seger Purwanto juga mengaku sangat senang ka­ rena warganya banyak mendapat fasilitas Sertifikat Prona BPN. Apalagi mayoritas warga yang menikmati program ini adalah warga yang kurang mampu.

“Memang program sertifikasi ini diutamakan bagi warga yang kurang mampu. Program ini sudah dilakukan sejak setahun lalu. Hari ini (kemarin) yang telah terealisasi sebanyak 460 sertifikat dari pengajuan sekitar

600 bidang,” katanya.

Kepala BPN Sidoarjo Ir Nandhang Agus Taruna usai menyerahkan sertifikat menegaskan, kalau sukses program Sertifikasi Prona ini merupakan buah dari kerja keras dan kerjasama yang cukup baik dari masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanahnya. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada kalangan mahasiswa yang turut andil dalam proses sertifikat Prona ini.

Selain menuntaskan 460 sertifikat tanah warga Desa Seketi, BPN Sidoarjo juga telah menuntaskan sebanyak 3.500 sertifikat tanah dari 11 desa di Sidoarjo

pada akhir Juli 2015 lalu. “Tahun lalu program Prona yang kita gagas selesai 100 persen, dan pada 2015 ini kita juga berharap target 100 persen bisa terealisasi,” harap Nandhang Agus.

Sementara itu Kakanwil BPN Jawa Timur Ir Muchtar yang menyerahkan secara simbolis sertifikat tanah kepada warga, berpesan agar warga Seketi bisa menyimpan sertifikatnya dengan aman.

“Sertifikat ini sangat pen­ ting, karena bisa menghindari gugatan-gugatan dari pihak yang ingin menguasai bidang tanah,” jelas Muchtar.

Jika pemilik merasa tidak

bisa menyimpan sertifikat tanah di rumah, bisa disimpan di kantor BPN setempat. Sertifikat ini akan disimpan di lemari anti terbakar, sehingga jaminan keselamatan sertifikat itu benar-benar terjamin. Selain itu, dengan sertifikat ini warga jangan sampai tersejerumus untuk ‘menyekolahkan’ sertifikatnya secara berlebihan. Misalnya dibuat jaminan pinjam ke bank dengan nilai terlalu banyak, sehingga tidak mampu untuk membayar angsurannya. “Akhirnya rumahnya disita oleh bank. Saya berpesan jangan sampai terjadi seperti itu,” pesan Muchtar.*

UTAMA

12

Jumat Pon, 11 SEPTEMBER 2015

20 Pejabat Jatim Jalani ToT di KPK Terkait Integritas dan Komitmen Anti Korupsi Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menggembleng 20 anak buahnya untuk meningkatkan komitmen anti korupsi. Pelatihan khusus yang dikemas dalam program TOT (Training-of Trainers) ini bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dilaksanakan selama lima hari.

“Pelatihan ini adalah bentuk kerjasama antara Pemprov Jatim dengan KPK, sebagai wujud kepedulian Pak Gubernur (Soekarwo) dalam meningkatkan integritas para pejabatnya. Kita ingin para birokrat di daerah memiliki kepercayaan diri untuk anti korupsi,” kata Fungsional Pendidikan Pelayanan Masyarakat Deputi Pencegahan KPK, Anto Ikayadi, ditemui disela-sela TOT di Hotel Novotel Surabaya, Kamis (10/9).

Pelatihan yang dibentuk dalam beberapa sesi motifasi kali ini, diikuti sebanyak 20 kepala dinas maupun kepala biro di lingkungan Pemprov Jatim. Mereka diantaranya, Kepala Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jatim, Wahid Wahyudi, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbupar) Provinsi Jatim, Jarianto dan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan (Disnakertransduk) Provinsi Jatim Sukardo, dan Kepala Di-

nas Kesehatan Harsono.

Sedangkan yang dari lingkungan biro diantaranya, Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Masyarakat (Kemas) Setdaprov Jatim, Bawon Adhiyitoni, Kepala Administrasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Hizbul Wathon, Kepala Biro Umum Setdaprov Jatim Riang Sudarmanto, dan Kepala Biro Humas dan Protokol Setdaprov Jatim Supratomo, Kepala Biro Hukum Himawan Estu Subagijo, Kepala Biro SDA Lies Idawati.

Menurut Anto, materi yang disampaikan adalah bagaimana para kepala dinas dan biro ini mampu mengatasi persoalan diri mereka sendiri dalam memutuskan sesuatu bukan berdasarkan nilai tapi lebih pada aturan. Para kepala dinas dan biro sengaja dibidik untuk ikut pelatihan karena mereka ini adalah kepala unit teknis. Usai pelatihan, para kepala SKPD ini juga akan menandatangani komitmen pencegahan

anti korupsi. Dia mengatakan, untuk tahap awal ini, baru 20 kepala SKPD yang dilatih, untuk selanjutnya secara bertahap seluruh kepala SKPD akan ikut pelatihan serupa. “Kami juga telah melatih tidak hanya Jatim, tapi Jateng, Bali, Banten, serta beberapa kabupaten/kota juga telah kita latih,” ungkapnya.

Sementara itu, selain pelatihan, KPK juga telah mendorong Pemprov Jatim membentuk unit pengendali gratifikasi yang ditaruh di Inspektorat Provinsi Jatim.

Unit inilah yang nantinya dijadikan sebagai posko pengaduhan gratifikasi. “Setiap pengelola negara di sini yang menerima gratifikasi, dalam jangka waktu 30 hari kerja harus segera melapor ke unit ini. Kita mulai berperilaku tidak melakukan korupsi dari hal-hal yang terkecil dulu.

Itu dampaknya sudah luar biasa,” kata Fungsional Gratifikasi Direktorat Gratifikasi KPK, Asyril ditemui ditempat yang sama.

Dalam kesempatan itu, seluruh pejabat juga diminta menandatangani komitmen pengendalian gratifikasi dengan harapan mereka secara sadar, bisa melaporkan gratifikasi yang mereka terima jika gratifikasi tersebut berhubungan dengan jabatan atau

Para kepala SKPD di lingkungan Pemprov Jatim yang sedang digembleng KPK untuk meningkatkan integritas kinerjanya. Tampak para kepala SKPD sedang melakukan yel-yel sebagai wujud kekompakan antar pejabat.

pekerjaan mereka. Salah seorang peserta yang mengikuti TOT ini, Kepala Disnakertransduk Provinsi Jatim, Sukardo mengatakan, pelatihannya sangat bermanfaat dalam menunjang kinerjanya.

Sebab KPK memberikan materi dan langsung memberikan contoh bentuk dari anti korupsi tersebut.

“Materinya banyak, seperti kaitannya dengan karakter manusia, kebiasaan-kebiasaan

dalam berperilaku dan berfikir.

Dan yang terpenting adalah pencegahan korupsi. Dalam pelatihan ini langsung diberikan contoh dan cara mengatasi masalahnya,” tandasnya. iib

Ngonthel, Dandim Mantan Kepala Bappeda Jatim Ungguli Petahana 0826 Diperiksa Gaktib Survei Jelang Pilkada Sumenep

LINTAS PERISTIWA

Drs H Hidayat MSi saat melakukan sosialisasi ASN di Kecamatan Tapen kemarin.

Sekda Bondowoso Sosialisasikan Jiwa Korsa Korpri dan ASN Bondowoso, Bhirawa Sekretaris Daerah Bondowoso Drs H Hidayat MSI mensosialisikan Jiwa Korsa Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana diamanatkan Kopri Jatim dan Pusat ke seluruh kecamatan. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kerja para abdi negara. H Hidayat meminta jajaran PNS di Pemkab Bondowoso untuk terus meningkatkan komitmennya dalam rangka meningkatkan pelayanan pada masyarakat sesuai sumpah janji saat diangkat sebagai PNS serta meningkatkan persatuan dan kesatuan untuk menjaga NKRI Ia meminta agar seluruh PNS bisa memberikan pelayanan pada masyarakat . “Saya merasa perlu untuk terus mengingkatkan hal ini, karena demi suksesnya pembangunan sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa ini,” kata Hidayat saat ditemui di Pendopo Kecamatan Tapen, Kamis (10/9).

Sementara itu Wawan Setiawan Kepala Badan Kepegawaian daerah (BKD) Bondowoso juga mengingatkan untuk terus membina kebersamaan dan persatuan serta netralitas pada jajaran PNS, sehingga tidak terlibat dalam politik praktis serta memfungsikan diri sebagai pelayan masyarakat sesuai tingkatan dan jenjang yang dimiliki. “Membangun rasa kebersamaan ini sangat penting diingkatkan, karena dengan kekompakan yang dimiliki PNS maka pelayanan akan bisa diberikan secara maksimal,” katanya.

Selain itu menurutnya pihaknya menghimbau pada jajaran PNS untuk terus meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki dengan terus mengikuti pendidikan dan pelatihan serta meningkatkan jenjang pendidikan sehingga bisa memperbaiki pelayanan yang dimiliki. har

Surabaya, Bhirawa Peluang mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jatim, Zainal Abidin, dalam pertarungan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumenep terbuka lebar. Sebab berdasarkan hasil survey yang dilakukan Lembaga survey Indepth, menempatkan pasangan Zainal Abidin-Dewi Khalifah pada urutan pertama, disusul pasangan incumbent Abuya Busyro Karim-Ahmad Fauzi.

Survey ini telah dilakukan pada 25 Agustus hingga 5 September 2015. Jumlah responden yang disurvey sebanyak 1000 responden yang tersebar di 27 kecamatan dengan metode sampling Multistage Random Sampling dan metode survey wawancara tatap muka.

Head of Consultant Indepth Andri Riswandi mengatakan, hasil surveinya untuk pilkada Sumenep adalah tingkat elektabilitas (dengan swing voter) Zainal Abidin (ZA)-Hj Dewi Khalifah (Nyi Eva) 46,3 persen dan KH Abuya Busyro Karim-Ahmad

Zainal Abidin

Fauzi 42,3 persen. “Sedangkan, elektabilitas pasangan calon tanpa swing voter adalah ZA-Nyi Eva 52,3 persen dan BusyroFauzi 47,7 persen. Saat ini ada 11,4 persen masyarakat belum menentukan pilhan pasangan calon,” tuturnya, Kamis (10/9).

Untuk summary popularitas dan like-abilitas (tingkat kesukaan) masing-masing calon adalah incumbent Busyro dikenal 99,1 persen, disuka 77,7 persen, tidak disuka 22,1 persen. Zainal

Abidin dikenal 81,5 persen, disuka 86,7 persen, tidak disuka 6,3 persen. Sedangkan, Nyi Eva dikenal 93,3 persen, disuka 89,1 persen, tidak disuka 5,8 persen.

Dan, Ahmad Fauzi dikenal 58,2 persen, disuka 33,3 persen dan tidak disuka 29,1 persen.

Menurut dia, incumbent Busyro tidak disuka masyarakat karena suka menikah (18,4 persen), tidak tepat janji (14,2 persen), belum ada perubahan (9,8 persen), kurang merakyat (5,2 persen) dan jarang turun ke masyarakat (4,9 persen).

Sedangkan, masyarakat suka Zainal Abidin karena menginginkan perubahan (24,2 persenn), gambar ada dimana-mana (19,5 persen), pintar (15,3 persen), berwibawa (9,2 persen) dan kharismatik (7,2 persen. Wakilnya Nyi Eva disuka karena ketua Muslimat NU, tokoh agama, ustadzah/penceramah, mewakili perempuan dan pintar. “Survei juga menunjukkan bahwa jika Busyro mencalonkan kembali, ada 50,90 persen tidak memilih kembali, akan memilih kembali 47,60 persen, tidak menjawab 1,50 persen. iib

Pamekasan, Bhirawa Operasi penegakkan ketertiban (Gaktib) yang dilakukan Sub Detasemen Polisi Militer (Sub Denpom) V/4-3 Pamekasan, tidak pandang bulu. Terbukti Komandan Kodim 0826 Pamekasan, Letkol Arm Mawardi, S.A.P juga wajib menunjukkan surat kelengkapan saat petugas memeriksanya.

Seperti biasanya Mawardi, berangkat dinas pagi mengendarai sepeda ontel miliknya. Saat melintas di depan Kantor Bakorwil IV Pamekasan, sejumlah anggota TNI dari Sub Denpom V/4-3 sedang menggelar operasi Gaktib, seketika Dandim dihentikan dan diperiksa kelengkapan surat-surat administrasi pribadi seperti Kartu Tanda Anggota (KTA) TNI. “Kegiatan Gaktib ini sebagai tindak lanjut perintah Komandan Denpom V/4 melalui ST/46/2015 tanggal

8 September 2015 dalam rangka HUT TNI ke 70 untuk meningkatkan kegiatan operasi Gaktib dalam sepekan kedepan” jelas Lettu CPM Aminuddin Rahmat, Kamis (10/9).

Dandim 0826 Pamekasan, menyambut positif operasi Gatib tersebut, bahkan ia harus menunjukkan surat KTA saat petugas memintanya.

“Saya dicek KTA, masih berlaku apa tidak. Ternyata belum kadaluwarsa,” katanya sambil tersenyum.

Operasi Gaktib digelar Sub Denpom V/4-3 Pamekasan ini, dimulai dari hari Selasa, 8 September 2015.

Disamping menertibkan kelengkapan administrasi dan surat kendaraan anggota TNI/TNI AD juga menertibkan atribut dan kelengkapan TNI yang dipakai oleh masyarakat sipil serta pelat nomor sipil yang dipasangi stiker atribut TNI. din

Wagub Tutup Diklatpim II

Inovasi Berskala Internasional Surabaya, Bhirawa Pola pikir pejabat eselon II saat ini tidak hanya dituntut untuk melakukan inovasi tingkat daerah, tapi mereka harus berani menjadi inovator berskala internasional. Karena nantinya persaingan tidak hanya terjadi di antar provinsi, tapi bisa berkembang antar negara. Karena pada Bulan Desember mendatang akan diterapkan masyarakat ekonomi Asean (MEA).

“Pejabat eselon II itu tidak hanya dituntut untuk bekerja berdasarkan norma, namun mereka harus mampu membuat terobosan untuk memberikan layanan prima kepada masyarakat. Inovasi yang diciptakan juga harus berskala internasional karena tidak lama lagi kita akan memasuk era MEA,” kata Wakil Gubernur Jatim, Drs H Saiful-

lah Yusuf saat menutup Diklatpim II di Badiklat Jatim, Kamis (10/9).

Pejabat yang akrab disapa Gus Ipul itu juga meminta agar para pejabat eselon II mampu untuk mencetak kader atau calon pemimpin.

“Proses untuk menjadi pemimpin tidak muda, perlu proses dan itu menjadi tanggung jawab kita,” kata Gus Ipul dihadapan 60 peserta Diklat dari beberapa provinsi di In-

donesia. Sementara itu, Kepala Badiklat Jatim, Dr Akmal Boedianto menjelaskan, seluruh peserta Diklat sudah menjalani semua program pembelajaran. Mereka diharapkan mampu menerapkan perubahan di lingkungan kerja masing-masing. “Semua peserta lulus dan ada enam peserta yang lulus dengan kategori sangat memuaskan,” katanya. wwn Wakil Gubernur Jatim, Saifullah Yusuf didampingi Kepala Badiklat Jatim, Akmal Boedianto memberikan ucapan selama kepada peserta yang lulus dengan kategori sangat memuaskan. wawan triyanto/bhirawa

Komandan Kodim 0826, Letkol Arm Mawardi, S.A.P, ketika diperiksa kelengkapan surat-surat oleh petugas Sub Denpom V-4-3 Pamekasan, dalam Gaktib.

Baperpusip Ajak Mahasiswa Bangun Kesadaran Kearsipan Kembangkan Masyarakat Sadar Arsip Berbasis mahasiswa Usai menyabet gelar juara pertama nasional bidang kearsipan, Badan Perpustakaan dan Kearsipan (Baperpusip) Provinsi Jawa Timur terus bersemangat membangun kesadaran kearsipan masyarakat.

Kali ini dengan menggandeng komponen mahasiswa dari 12 perguruan tinggi di Jawa Timur. Dari 12 per-

guruan tinggi yang digandeng memberikan respon positif dan antusias dengan membentuk Forum Komuni-

Kepala Baperpusip Jatim Drs Soedjono MM saat menyerahkan hadiah kepada para pemenang.

tas Masyarakat Sadar Arsip (FKMSA) berbasis mahasiswa. Forum Komunitas yang terdiri 5-6 orang dengan didampingi 1 dosen pembimbing ini memiliki kinerja yang jauh lebih baik dari ekspektasi Baperpusip.

Betapa tidak, hanya dalam waktu 4 (empat) bulan, 12 FKMSA tersebut,

telah menjalankan berbagai macam ide, kreasi dan inovasi dalam memberikan penyadaran kearsipan kepada masyarakat diwilayah pilihannya, tanpa difasilitasi oleh Baperpusip Jatim.

Berbagai macam bentuk kegiatan yang diprogramkan dan dilakukan kelompok komunitas ini antara lain

Anggota Dewan Juri, Kepala baperpusip Jatim berfoto bersama dengan tim juara I dari Universitas Brawijaya.

pembuatan dan penyebaran leafleat, brosur, spanduk, backdrop, seminar, sosialisasi dari rumah ke rumah, sosialisasi melalui ibu-ibu PKK, lomba penataan arsip keluarga, pembuatan dan lomba homepage kearsipan, lomba menyanyikan lagu-lagu kearsipan, pembuatan dan pengenalan aplikasi penataan arsip keluarga, bahkan pembuatan jingle lagu kearsipan. Aktifitas 12 FKMSA itulah yang coba digelar dan dilombakan oleh Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.

Setelah melalui presentasi dari setiap kelompok komunitas, dewan juri, Prof. Dr. Mustadji, M.Pd, Ketua program Doktor Teknologi Pendidikan UNESA, Rudi Anton, SH, MH., Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan Arsip Nasional RI, dan Tidor Arif T. Djati, Ketua Asosiasi Arsiparis Indonesia Wilayah Jawa Timur, ketiga dewan juri memutuskan 5 (lima) pemenang: yaitu Juara I, FKMSA Universitas Brawijaya, Juara II Univesitas Pembangunan Nasional Surabaya, Juara III, FKMSA STAIN Tulungagung, Juara Harapan I, FKMSA Universitas Bhayangkara

Surabaya, dan juara harapan II adalah IAIN Jember. Salah satu dewan juri Rudi Anton, SH, MH mengatakan pelibatan mahasiswa dengan model FKMSA ini hanya ada di Jawa Timur.

Menurutnya pola penyadaranan dan pelibatan peran serta mahasiswa seperti ini harus menjadi pola yang perlu dilakukan secara nasional.

Kepala Baperpusip Jatim Drs Soedjono MM saat sambutan penutupan, menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setulusnya dengan semua aktivtas FKMSA. Menurutnya apa yang dilakukan adalah aneka prestasi yang luar biasa, Potensi tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki kemampuan, kapasitas dan kretifitas dalam membantu pemerintah daerah mencari solusi dari setiap problema yang dihadapi oleh pemerintah daerah khususnya.

Beberapa peserta yang sempat diminta komentarnya dengan program Bapersip jatim ini sangat berterima kasih, telah difasilitasi dan diberi kesempatan untuk membentuk FKMSA sebagai wadah untuk berkreasi dan berekspresi. adv