binder12ags21

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Kamis Kliwon, 12 AGUSTUS 2021

Gubernur Khofifah Minta Bupati dan Wali Kota Percepat Vaksinasi bagi Pelajar Pasuruan, Bhirawa Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa memantau vaksinasi santri usia 12-17 tahun di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Yasini ArengAreng, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, Rabu (11/8). Dalam kunjungannya, pejabat nomer satu di Jatim ini meminta agar bupati dan wali kota di Jatim melakukan percepatan vaksinasi bagi pelajar.

Menurut Khofifah, khusus vaksinasi santri, remaja usia 12-17 tahun tidak hanya didominasi para pelajar SD atau SMP maupun SMA sederajat, melainkan para santri yang mondok di berbagai Ponpes di Jatim.

Hal itu sejalan dengan arahan Presiden Jokowi untuk memprioritaskan dan memaksimalkan vaksinasi bagi pelajar. “Saya minta kepada bupati dan wali kota agar sama-sama melakukan

akselerasi atau percepatan vaksinasi. Pondok pesantren itu include dengan sasaran anak, di atas 12 sampai 17 tahun,” ujar Khofifah Indar Parawansa.

Dalam mendukung percepatan pencapaian target vaksinasi, ia mengharapkan ada percepatan suplai vaksin dari pemerintah pusat.

Pasalnya, masing-masing kabupaten atau kota beserta masyarakatnya saat ini memiliki semangat yang luar biasa untuk vaksinasi.

“Semuanya sudah sangat intens melakukan percepatan vaksinanasi. Tapi, itu kembali pada pusat. Karena, stok yang diberikan tergantung dari pusat saja. Dan ketika proses pengiriman, sudah ada notice daerah mana saja,” urai Khofifah Indar Parawansa.

Khofifah menjelaskan bah ke halaman 11 hilmi husain/bhirawan

Pemprov Luncurkan Mobil Reaksi Cepat Oksigen Gratis

Pemprov, Bhirawa Layanan kuratif pada pasien covid-19 terus dioptimalkah jajaran Pemprov Jatim bersama Satgas Covid-19. Setelah meluncurkan titik-titik depo pengisian oksigen gratis di sejumlah wilayah di Jatim, terbaru, kini Pemprov Jatim meluncurkan Mobil Reaksi Cepat Layanan Oksigen Gratis.

Mobil yang memberikan layanan yang sifatnya mobile dan cepat itu kini telah diposisikan stand by di Kota Madiun.

Mobil ini akan keliling ke titik-titik puskesmas, rumah sakit, ataupun rumah-rumah penduduk yang membutuhkan oksigen dengan cepat hingga ke pelosok Jatim.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa layanan mobil ini berfungsi ganda. Selain sebagai  ke halaman 11

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa bersama Wabub Pasuruan, KH A Mujib Imron saat memantau vaksinasi santri usia 1217 tahun di Ponpes Al Yasini Areng-Areng, Kabupaten Pasuruan, Rabu (11/8).

Melandai, RS Lapangan Tembak Nihil Pasien Covid-19 Surabaya, Bhirawa Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 berdampak pada menurunnya kasus Covid19 di Kota Surabaya. Bahkan, sejak Senin (9/8) lalu, Rumah Sakit Lapangan Tembak (RSLT) Surabaya telah nihil pasien Covid-19.

“Terkait RSLT, Alhamdulillah mulai dari kemarin Senin lalu sudah tidak dihuni oleh orang-orang yang terkena Covid-19,” kata Kepala Bagian

Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara di kantornya, Rabu (11/8).

Ia menjelaskan, sebelumnya RSLT yang dikelola Pemkot

Surabaya pernah dihuni sampai 100 pasien. Namun, dengan adanya pelaksanaan PPKM Level 4, serta meningkatnya disiplin warga terhadap protokol kesehatan (prokes), sehingga kasus Covid-19 di Surabaya bisa terus melandai.

“Alhamdulillah karena memang pelaksanaan PPKM Level 4 ini dan juga bantuan dari

Tahun Baru Hijriah Saatnya Move On dari Pandemi

 ke halaman 11

antara

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat meninjau kesiapan Rumah Sakit Lapangan Tembak (RSLT) Surabaya beberapa waktu lalu.

Pemprov Jatim meluncurkan layanan mobil reaksi cepat untuk isi ulang oksigen gratis bagi masyarakat terdampak Covid-19.

MITRA

Harus Rutin Minum Obat

SELAIN virus corona atau Covid-19 yang saat ini menjadi wabah, ada satu lagi penyakit yang juga menjadi perhatian serius Pemkab Sidoarjo. Penyakit itu adalah Tuberculosis atau lebih terkenal dengan singkatan TBC. Berbeda dengan Covid-19 yang belum ada obatnya, TBC sudah ditemudrg Syaf Satriawarman kan obatnya.  ke halaman 11

Sentil

Melandai, RS Lapangan Tembak Nihil Pasien Covid-19 - Ingat, pandemi belum berakhir Pengelola Wisata Kota Batu Gigit Jari PPKM Batal Berakhir - Kembali harus bersabar Januari-Juni 2021, Warga Ramai Gadaikan Perhiasan Emas - Akibat tabungan sudah menipis

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat mengikuti dzikir dan sholawat menyambut 76 tahun kemerdekaan RI dan Tahun Baru Islam 1443 H secara virtual dari Gedung Negara Grahadi.

Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengajak masyarakat Jatim untuk menjadikan peringatan Tahun Baru Hijriah 1 Muharam 1443 Hijriah sebagai momentum move on dari Pandemi Covid-19.

Menurut Khofifah, semangat Tahun Baru Islam harus dimaknai sebagai format hijrah atau dalam istilah kekinian move on dari masa-masa sulit akibat pandemi Covid-19. Caranya, dengan menguatkan semangat bangkit, gotong royong dan solidaritas serta saling bantu antar sesama umat manusia.  ke halaman 11

108 Pendaftar Bersaing Berebut Kursi 18 OPD Kosong Pemprov, Bhirawa Persaingan menuju 18 kursi kosong Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemprov Jatim semakin ketat. Hingga ditutup pada Selasa (10/8) pukul 24.00, total pendaftar yang akan mengikuti seleksi mencapai 108 orang. Pendaftar tidak hanya berasa dari PNS di Pemprov melainkan juga Pemkab

/ Pemkot di wilayah Jatim.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Indah Wahyuni mengatakan, pendaftar yang sudah melakukan registrasi seleksi terbuka kali ini datang dari berbagai kalangan. Tidak hanya diramaikan oleh ASN Pemprov Jatim saja, melainkan juga ASN dari luar Pemprov Jatim.

“Persaingannya ketat, semua jabatan yang dibuka ada pendaftarnya,” tutur Indah Wahyuni yang akrab disapa Yuyun tersebut, Rabu (11/8).

Dikatakannya dalam seleksi terbuka Pemprov Jatim kali ini, memang utamanya adalah untuk ASN Pemprov Jatim. Namun tidak menutup peluang juga untuk pendaftar dari luar untuk mengisi sejumlah posisi yang lowong.

Misalnya, untuk Kadinkes, direktur rumah sakit, wakil direktur rumah sakit, maupun posisi asisten.

Sebab, sebagaimana diketahui bahwa dalam seleksi terbuka atau lelang jabatan Pemprov Jatim kali ini, ada sebanyak 18 JPT yang kosong, yai untuk jabatan Asisten Pemerintahan Dan  ke halaman 11

Saat Ibu-ibu Mengubah Sampah menjadi Berkah

Hasilnya Diwujudkan Sembako, Dibagikan Warga Terdampak Covid-19

Dampak pandemi virus corona atau Covid-19 sangat dirasakan warga yang kurang mampu. Melihat kondisi tersebut, ibu-ibu warga Desa Ngaresrejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo tersentuh hatinya untuk membantu sesama. Mereka berhasil mengelola bank sampah, dan menghasilnya diwujudkan dalam bentuk sembako terus dibagikan kepada warga yang terdampak.

Achmad Suprayogi, Kab Sidoarjo

Bermula dari permasalahan tersebut, menginspirasi komunitas wanita dan ibu-ibu yang tergabung dalam PAC LDII Ngaresrejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, menggagas memberikan solusi untuk warga sekitarnya dimasa pandemi.Yaitu dengan membagikan dana sosial kepada keluarga yang terdampak Covid-

19. Kini sudah terkumpul sekitar Rp2,3 juta dari hasil pengelolaan bank sampah diwujudkan dalam bentuk Sembako.

Wakil Ketua DPD LDII Kabupaten Sidoarjo, H Mohammad Fauzi SH mengatakan, bantuan itu berupa paket Sembako dan bantuan biaya pengobatan kepada warga desa setempat yang sedang sakit diamasa. “Dana ini diperoleh dari Bank Sampah yang dikelola

oleh ibu-ibu LDII Ngaresrejo,” ungkapnya saat mendampingi Wanhat PAC LDII Ngaresrejo menyerahkan bantuan sosial.

Ia jelaskan, kegiatan ini muncul saat pengajian, para jamaah ibu-ibu mengungkapkan keprihatinannya terhadap warga sekitar yang terkena dampak ekonomi.

Kemudian menjadi gagasan untuk memanfaatkan barang bekas/ rongsokan dan minyak jelantah yang dijual untuk membantu warga yang terkena dampak pandemi.

“Termasuk warga yang sedang isolasi mandiri dan warga yang kurang mampu,” jelasnya.

achmad suprayogi/bhirawa

Ibu-ibu sedang memanfaatkan sampah yang dijual untuk membantu warga yang membutuhkan.

 ke halaman 11

EKSEKUTIF Bupati Kesal, Lontarkan Kalimat Agar ASN Pensiun Dini Kamis Kliwon, 12 Agustus 2021

Halaman 2

Pemkab Pamekasan Di tengah pelantikan Sebelas orang pejabat eselon III, Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam, melontarkan kekesalannya dihadapan hadirin. Termasuk Sekda Pamekasan, Totok Hartono, sejumlah pimpinan SKPD yang hadir di acara itu. Ada Apa ?

Bahkan saking kesalnya, Bupati sampai melontar kalimat, “agar ASN (Aparatur Sipil Negara) itu, hendaknya mengajukan pensiun dini saja”. Sebab seorang ASN punya tugas dan tanggungjawab, apalagi setiap pekerjaan yang diembannya semua punya resiko sangat besar.

Dia mencontohkan, dirinya sebagai bupati memiliki resiko yang sangat besar sejak mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai calon bupati, dengan segala dinamika dan ancamannya. Namun, resiko itu harus dijalani, karena setiap keputusan dan tindakan yang diambil memiliki konsekuensi masing-masing.

“Kita datang ke pendopo punya resiko, entah diserempat mobil, motor dan lain-lain, bahkan kita diam di rumah ada resikonya. Tidak ada hidup ini yang tidak beresiko,” tandas Bupati yang akrab dipanggil Mas Tamam.

Bupati yang masuk dalam bursa tokoh layak memimpin Jawa Timur ini menegaskan, seseorang yang bisa mengatasi resiko serta mengelola hati dan pikiran merupakan orang yang senantiasa memiliki tempat terhormat di sisi Allah SWT. Seseorang yang memiliki jabatan tinggi, tentu konsekuensi dan tanggung jawabnya lebih tinggi daripada mereka yang tanggung jawabnya lebih rendah. Tetapi, apabila jabatan yang tinggi tersebut dijalani dengan ikhlas dan penuh dengan tanggung jawab, tentu reward surga di sisi Allah lebih tinggi pula.

“Seberapa besar kontribusi kita kepada negara, sementara, hidup kita, yang kita makan, buat kredit rumah, beli rumah, pendidikan anak-anak kita semuanya ditanggung oleh negara. Belum lagi kita masih dapat harga diri, penghormatan dari keluarga kita, dan

syamsudin/bhirawa

Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam saat menyerahkan SK pelantikan pejabat eselon III.

tetangga kita. Kalau gaji dan penghormatannya kita mau terima, sementara konsekuensi perjuangan dan pengabdian kita tidak mau terima, kan sanksi jadinya,” tambahnya.

Mengapa ? Tutur Bupati Baddrut Tamam, ada beberapa pejabat yang meminta untuk pindah kepada jabatan yang dianggapnya lebih santai dan tidak beresiko tinggi.

Tentu, menurutnya, permintaan

tersebut tidak masuk akal, bahkan bisa menunjukkan bahwa yang bersangkutan aparatur sipil negara (ASN) yang malas bekerja.

“Kalau hanya pekerjaan yang diembannya beresiko. Karena,

Ibu rumah tangga saja memiliki resiko, resiko kepemimpinan dan ketauladanan. Jika kita tidak siap menghadapi dinamika, saya usul pensiun dini, lebih terhormat.

Dari pada gajinya mau, fasilitasnya mau, pekerjaannya tidak mau,” tandasnya.

Bupati yang layak sebagai tokoh dalam masuk bursa pimpin Jawa Timur meminta kepada para pejabat dan ASN agar bersungguh-sungguh dalam mengabdikan diri kepada bangsa dan negara.

Terutama untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Pamekasan dengan melakukan akselerasi dengan cara berkebaruan agar bisa bersaing dengan kabupaten/kota maju di Indonesia.

“Sungguh saya bangga sekali kepada bapak ibu yang mau bertanggung jawab, dan mau bekerja luar biasa. Sungguh saya hormat sekali. Mudahmudahan Allah senantiasa mem berikan pertolongan kepada kita,” pungkas Baddrut Tamam, anggota DPRD Jawa Timur dari PKB hasil Pemilu 2009 dan 2014. [din]

KILAS BIROKRASI

Wakil Bupati Bondowoso H Irwan Bachtiar Rahmat, S.E, M.Si.

ihsan kholil/bhirawa

Camat Diwajibkan Tempati Rumah Dinas Pemkab Bondowoso, Bhirawa Guna mempercepat pelayanan bagi masyarakat, para camat di Kabupaten Bondowoso Jawa Timur bakal diwajibkan menempati rumah dinas yang telah disiapkan oleh pemerintah.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Wakil Bupati Bondowoso H Irwan Bachtiar Rahmat saat dikonfirmasi awak media, Rabu, (11/8).

Wabup Irwan menguraikan, wacana tersebut dimaksudkan agar masyarakat Bondowoso segera mendapatkan pelayanan yang cepat terutama di era pandemi Covid-19 saat ini.

“Ya, nanti memang semua camat itu harus dan wajib tinggal di rumah dinas yang sudah disiapkan,” ungkapnya.

Menurutnya, jika para camat berada di rumah dinas, dinilainya akan mempermudah berkomunikasi dengan para kepala desa, Danramil, Kapolsek maupun Babinsa dan Babhinkamtibmas setempat.

“Apalagi sekarang di pandemi Covid banyak yang meninggal dan ini butuh keamanan, butuh penanganan cepat,” terangnya.

Dijelaskannya bahwa camat sebagai pemangku di berbagai wilayah yang harus dapat memudahkan segala urusan warga baik dalam hal koordinasi dan inovasi.

Namun, kata Politisi PDI Perjuangan tersebut tidak mengatakan secara pasti kapan kebijakan itu akan diberlakukan. “Ya nanti lah ya, alon-alon (pelan-pelan) lah,” jelasnya singkat. [san]

Bupati Mundjidah Wahab bersama Kapolres Jombang, AKBP Agung Setyo Nugroho dan Pejabat Kodim 0814 Jombang saat kegiatan vaksinasi Covid-19 bagi penyandang disabilitas di Satlantas Polres Jombang, Selasa (10/08).

Bupati Apresiasi Vaksinasi Disabilitas Polres Jombang Pemkab Jombang, Bhirawa Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab menghadiri kegiatan vaksinasi Covid-19 bagi penyandang disabilitas yang digelar oleh Polres Jombang di Satlantas Polres Jombang, Selasa (10/08) kemarin.

Orang nomor satu di jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang tersebut memberikan apresiasi kepada Polres Jombang yang menggelar vaksinasi Covid-19 bagi penyandang disabilitas pada pelaksanaan Program Vaksinasi Merdeka Semeru ini.

Sekdakab Sidoarjo, Ahmad Zaini, melaunching layanan pembayaran pajak daerah Kab Sidoarjo secara drive thru di parkir barat MPP Sidoarjo.

ali kusyanto/bhirawa

Di Kabupaten Sidoarjo Bayar Pajak Kini Bisa dengan Cara Drive Thru Mendongkrak Peningkatan Penerimaan Sembilan Pajak Daerah Tahun 2021 Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kab Sidoarjo membuat inovasi mempermudah pelayanan pembayaran pajak daerah secara drive thru, menempati lokasi parkir barat Mal Pelayanan Publik (MPP) Sidoarjo, di kawasan jalan lingkar timur.

Salah satu inovasi baru BPPD Sidoarjo untuk pembayaran sembilan pajak daerah di Kab Sidoarjo ini, dilaunching, Selasa (10/ 8) kemarin, oleh Sekda Kab Sidoarjo, Drs Ahmad Zaini MM, didampingi Plt Kepala BPPD Sidoarjo, Ari Suryono Ssos MSi. Juga hadir dalam kesempatan itu, Asisten Administrasi, Sri Witarsih SH, Asisten Perekonomian, Beny Airlangga SH, sejumlah pimpinan OPD dan kalangan wajib pajak di Kab Sidoarjo.

“Berbagai cara akan terus kita lakukan untuk mempermudah masyarakat dalam pembayaran pajak daerah. Karena peranan pajak daerah ini sangat vital bagi pembangunan di Kab Sidoarjo,” komentar Ahmad Zaini, disela-sela melaunching inovasi pelayanan publik tersebut.

Dirinya sempat memberikan data, pada tahun 2020 lalu pendapatan dari pajak daerah sebesar Rp.929,2 miliar. Pendapatan dari pajak daerah, menyumbang 60% dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun 2020 lalu yang sebesar Rp.1,8 triliun.

Dengan pelayanan secara drive thru tersebut, otomatis masyarakat yang akan membayar sembilan pajak daerah di Sidoarjo itu, tidak perlu lagi harus turun dari kendaraannya. Baik yang mengendarai roda empat maupun roda dua. Menurut Zaini, pola seperti ini nanti dimungkinkan bisa dilakukan pada tempat lain di Kab Sidoarjo.

arif yulianto/bhirawa

Sejumlah 50 orang penyandang disabilitas mengikuti vaksinasi Covid-19 yang digelar di Satlantas Jombang kali ini. Kegiatan vaksinasi tersebut dilakukan serentak di seluruh Jawa Timur (Jatim) yang dibuka melalui Video Conference oleh Gubernur Jawa Timur, Hj Khofifah Indar Parawansa, Kapolda Jatim, Irjen Pol Nico Afinta dan Pangdam V Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto.

Pada kesempatan itu, Bupati Mundjidah Wahab bersama Kapolres Jombang, AKBP Agung Setyo Nu-

groho dan pejabat dari Kodim 0814 Jombang juga menyerahkan bantuan paket sembako dan uang kepada para penyandang disabilitas yang menjalani vaksinasi.

Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab mengapresiasi positif sinergitas pelaksanaan vaksinasi oleh Forkopimda Kabupaten Jombang yang dilaksanakan dalam rangka percepatan capaian vaksinasi Covid-19.

Terlebih pada hari itu, Polres Jombang menjadikan penyandang disabilitas menjadi prioritas dalam

Program Vaksinasi Merdeka di Kabupaten Jombang.

“Sebagaimana kebijakan pemerintah untuk memulai vaksinasi kepada kaum disabilitas, maka hari ini Forkopimda Jombang melakukan vaksinasi kepada saudara kita dari kaum difabel sekaligus menyerahkan bantuan Sembako dan santunan. Semoga bantuan yang tidak banyak ini, setidaknya bisa meringankan beban hidup saudara kita penyandang disabilitas,” papar Bupati Jombang. [rif]

PPKM Lanjutan, Tugas Satpol PP Mengawal Kebijakan Pemkot Pemkot Malang, Bhirawa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akibat lonjakan kasus Covid-19 di Jawa dan Bali menjadi sorotan masyarakat. Salah satunya adalah penertiban para pedang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Melihat isu tersebut, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) berusaha mengambil sudut pandang lain dengan mengundang pakar manajemen organisasi pelayanan sosial UMM dan Satpol PP Kota Malang.

Sekretaris Satpol PP Kota Malang Tri Oky Rudianto P.,S.E.,M.Si., mengatakan bahwa tugas dari Satpol PP adalah mengawal kebijakan pemerintah untuk menertibkan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Satpol PP kota Malang berusaha untuk tidak menimbulkan konflik dengan masyarakat terkait.

“Kami berkaca dari kejadian di daerah lain agar tidak berbuat semena-mena dan menyimpang dari aturan.

Kami selalu menghimbau para anggota yang akan

turun ke lapangan untuk tidak menggunakan kekuatan saat berkomunikasi dan tetap sopan. Namun juga harus tegas dalam menindak masyarakat yang melanggar aturan PPKM,” terang Oky. Ia menjelaskan bahwa ketika menertibkan masyarakat terutama para pedagang, tak jarang harus melakukan pengambilan kursi atau bangku dari pedagang kaki lima.

“Ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kerumunan. Namun bangku dan meja tersebut dapat diambil kembali dalam jangka waktu empat sampai tujuh hari setelahnya,” tuturnya.

Jadi pihaknya memastikan tidak menutup usahanya tetapi mengambil beberapa hal yang akan menimbulkan kerumunan. “Pun barangbarang tersebut bisa diambil kembali oleh pedagang. Dengan begitu usaha dapat tetap berjalan dengan sistem take away atau dibawa pulang,” sambung Oky. [mut]

Pemkot Pasuruan Hapus Denda Keterlambatan PBB

ali kusyanto/bhirawa

Sekdakab Sidoarjo, Ahmad Zaini, menunjukkan bukti tanda pembayaran pajak daerah secara drive thru.

Pelayanan pembayaran pajak daerah di Kab Sidoarjo, selama ini telah dilakukan dengan berbagai cara. Selain bisa langsung di Kantor BPPD Sidoarjo, jalan Pahlawan Sidoarjo, juga bisa membayar di sejumlah bank. Seperti Bank Jatim, BNI, BRI, OCBC Bank. Juga bisa membayar lewat Kantor Pos, juga bisa lewat di Alfamart dan di Indomart.

“Bahkan dalam masa pandemi Covid-19 ini pembayaran juga bisa dilakukan secara online. Selain mudah, juga bisa menghindarkan dari penularan Covid-19,” lanjutnya.

Sembilan pajak daerah di Kab Sidoarjo itu diantaranya, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, pajak air tanah, pajak penerangan jalan

umum, pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Bupati Sidoarjo, Ahmad Mudhlor Ali, dalam kesempatan berbeda menyampaikan pada tahun 2021 ini target pendapatan pajak daerah Kab Sidoarjo, nilainya mencapai Rp.957,9 miliar. Sedangkan realisasi yang sudah masuk ke kas daerah sampai dengan tanggal 9 Agustus, sudah mencapai 533 miliar rupiah atau 55,64 persen.

Diakui adanya pandemi Covid - 19 cukup berimbas pada penerimaan pajak daerah.

Sehingga dirinya berharap pandemi segera berakhir sehingga realisasi penerimaan pajak bisa meningkat kembali. [kus/adv]

Pasuruan, Bhirawa Pemkot Pasuruan mengeluarkan kebijakan tentang penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Kota Pasuruan.

Kebijakan spesial tersebut untuk meringankan beban akibat pandemi Covid-19 menjelang HUT Republik Indonesia ke-76. Keputusan itu dikeluarkan oleh Wali Kota Pasuruan nomer 188/168/423.011/ 2021 tertanggal 14 Juli 2021.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan Siti Zuniati menyampaikan kebijakan tersebut sudah dituangkan dalam surat edaran.

Ada dua poin yang dituangkan dalam kebijakan itu, diantaranya adalah penghapusan denda PBB untuk tahun pajak sebelum 2020.

hilmi husain/bhirawa

Wali Kota Pasuruan, H Saifullah Yusuf bersama Kepala Disperindag Kota Pasuruan, Zanuar Arfiansyah di Pendopo Surga-surgi Kota Pasuruan.

Periodenya tanggal 1 agustus 2021 sampai dengan 31 Oktober 2021.

Kedua, jatuh tempo pembayaran PBB tahun berjalan yang sedianya jatuh pada tanggal 31 Agustus 2021 ditunda menjadi 31 Oktober 2021.

“Ini adalah kebijakan Bapak Wali Kota Pasuruan, dan saya langsung tidak lanjuti. Surat edaran sudah kami buat dan sudah kami distribusikan ke para camat,” urai Sini Zuniati, Rabu (11/8). [hil]

Kamis Kliwon, 12 Agustus 2021

LEGISLATIF Refocusing Perdin DPRD Dinilai Berpengaruh Halaman 3

Wali Kota Optimistis Dewan Bisa Bahas P-APBD–APBD Probolinggo, Bhirawa Refocusing anggaran perjalanan dinas (perdin) DPRD hingga Rp 4 miliar, dinilai akan berbuntut. Salah satunya terhadap pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (PAPBD) 2021 dan Rencana APBD 2022.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Probolinggo Sibro Malisi mengatakan, pihaknya tidak dalam ranah mengancam untuk tidak membahas PAK dan Rencana APBD 2022.

“Namun, melihat dari anggaran yang di-refocusing, kan yang menginginkan Wali Kota untuk tidak membahas. Bukan DPRD,” ujarnya Rabu (11/8).

Menurutnya, dari 38 kota dan kabupaten di Jawa Timur, yang melakukan refocusing anggaran dewan hingga 40 persen baru Kota Probolinggo.

“Daerah lain, seperti Jombang, bahkan satu persen pun tidak dilakukan pemotongan atau refocusing. Pemerintah Jombang, paham betul terhadap tugas dan fungsi kinerja DPRD,” jelasnya.

Menurutnya, pembahasan PAK dan APBD 2022 kewajiban le-

gislatif dan eksekutif. Drafnya disusun oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dibahas bersama di DPRD. Mekanismenya, melalui rapat pimpinan dan Badan Musyawarah (Bamus). Kemudian didistribusikan ke setiap komisi dan dibahas di Banggar. “Yang jelas, saya selaku anggota Banggar menunggu hasil dari Bamus,” katanya.

Dengan memangkas anggaran DPRD, kata Sibro, Wali Kota telah mereduksi peran dan tugas DPRD. Karena, bisa jadi tidak dapat membahas PAK dan Rancangan APBD 2022. “Tapi, jika anggarannya dari hasil refocusing masih ada, kami akan tetap membahas,” ungkapnya, beberapa waktu lalu.

Refocusing anggaran perdin DPRD ini diawali dari adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di

Kota Probolinggo, 3 Juli lalu. Saat itu, sejumlah anggota DPRD, menyebutkan adanya PPKM harus dibarengi dengan penyaluran bantuan sosial (bansos).

Apalagi, Pemkot telah mengalokasikan anggaran untuk bansos Covid-19 sekitar Rp 15 miliar.

Bahkan, anggaran tahun kemarin masih tersisa Rp 43 miliar. Bila kurang, dewan menyarankan bisa dilakukan refocusing.

Pemkot bereaksi. Menanggapi usulan dewan untuk melakukan refocusing. Yang dialihkan anggaran perdin DPRD. Anggaran perdin yang tersisa sekitar Rp 5,2 miliar, di-refocusing sekitar Rp 4 miliar.

Meski ada anggota DPRD yang pesimistis bisa membahas PAPBD dan Rancangan APBD 2022, Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin tetap optimistis. Karena, kata Hadi, PAD dan APBD merupakan kepentingan masyarakat.

“Ber-khuznudzon saja. Insyaallah dewan pasti akan membahasnya. Karena, bagaimana pun perubahan dan rencana anggaran muaranya untuk masyarakat juga,” tambahnya. [wap]

Hari Veteran Nasional, Gerindra Jatim Bertemu LVRI di Gedung Juang Gerindra Jatim, Bhirawa Ketua DPD Partai Gerindra Jatim, Anwar Sadad, berkunjung ke DPD Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) di Gedung Juang Jl. Mayjend Sungkono Surabaya, Selasa (10/8) kemarin.

Kunjungan itu bertepatan dengan Hari Veteran Nasional.

Hadir pula Ketua Dewan Penasehat Gerindra Jatim, Bambang Haryo Soekartono; Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Kader, Hidayat, Wakil Ketua Bidang Pengembangan UMKM, Kusriyanto, serta pengurus DPC Gerindra Surabaya, Bagiyon.

Kedatangan rombongan disambut langsung Ketua LVRI, Ismadi, Wakil Ketua Sugiarto dan Brigjen TNI (Pur) Drs. Ismadi. Penyambutan dibuka dengan pemotongan tumpeng yang diserahkan langsung pada Anwar Sadad.

“Kunjungan ini sebagai wujud perhatian Partai Gerindra kepada para veteran yang jauh berjuang lebih dahulu untuk kita. Tentunya spirit

gegeh bagus setiadi/bhirawa

Ketua DPD Partai Gerindra Jatim, Anwar Sadad, berkunjung ke DPD Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) di Gedung Juang Jl. Mayjend Sungkono Surabaya, Selasa (10/8) kemarin.

beliau-beliau patut kita serap dan kita teladani,” ucap Anwar Sadad.

Selain itu, beberapa aspirasi juga diutarakan kepada Wakil Ketua DPRD Jatim, tersebut diantaranya pemakaman bagi veteran hingga asuransi jaminan kesehatan yang dimiliki oleh para veteran.

Seperti halnya hak pemakaman yang tak semuanya mendapatkan jatah di Taman Makam Pahlawan

(TMP) serta fasilitas BPJS yang masih kelas 3.

“Mereka ini kan singa tua kalau kata pak Prabowo, banyak sekali ilmu dan pengalaman yang telah dilakukan untuk kemakmuran bangsa kita,” kata Sadad.

“Dari sini kita tahu kesejahteraan mereka kurang. Kita telah tampung aspirasi mereka, kita akan tindak lanjuti secepat mungkin,” imbuh Sadad. [geh]

Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Jatim

Gubernur Khofifah Ajak Move On dari Pandemi Sambut Kemerdekaan RI dan Tahun Baru Hijriah, Pemprov Gelar Dzikir dan Sholawat Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengajak masyarakat Jawa Timur untuk menjadikan peringatan Tahun Baru Hijriah 1 Muharam 1443 Hijriah sebagai momentum “move on” dari Pandemi Covid-19.

Gubernur Khofifah menyampaikan sambutan dari Gedung Negara Grahadi dalam Jatim Berdzikir dan Bersholawat yang digelar secara hybrid.

Menurut Khofifah, semangat Tahun Baru Islam harus dimaknai sebagai format hijrah atau dalam istilah kekinian “move on” dari masa-masa sulit akibat pandemi Covid-19.

Caranya, dengan menguatkan semangat bangkit, gotong royong dan solidaritas serta saling bantu antar sesama umat manusia.

“Rasa empati dan solidaritas kita benarbenar diuji selama satu tahun setengah ini. Jangan kendor, sebaliknya justru harus semakin diperkuat mengingat dampak pandemi ini memukul semua sektor dan lapisan masyarakat,” ungkap Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya (10/8).

Ajakan ini juga disampaikan Gubernur Khofifah di sela kegiatan Jatim Berdzikir dan Bersholawat memperingati HUT ke-76 Kemerdekaan RI dan Peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1443 H secara hybrid dari Gedung Negara Grahadi, Senin (9/8) malam.

Dengan penuh haru, Khofifah menyampaikan kesedihan karena telah kehilangan banyak orang-orang dekat, ulama’ dan para habaib serta ASN maupun keluarga ASN di lingkungan Pemprov Jatim. Khofifah mengakui bahwa ujian tersebut tidak ringan, tapi jika ujian itu diberseiringkan dengan banyaknya dzikir dan sholawat, mudah-mudahan ada siraman ketenangan

Jatim Berdzikir dan Bersholawat dalam hati masing-masing yang ditinggalkan.

Khofifah mengungkapkan, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam menyelesaikan persoalan akibat pandemi Covid-19. Perlu dukungan, kerjasama, dan kerja keras seluruh lapisan dan elemen masyarakat agar membuahkan hasil yang optimal.

Khofifah menyebut, pandemi Covid-19 telah memaksa seluruh manusia di dunia melakukan penyesuaian dan perubahan menuju bentuk kenormalan baru. Salah satu semangat Hijrah dalam konteks pandemi adalah juga mendisiplinkan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. “Konteks hijrah kekinian berbeda.

Saat ini kita dituntut untuk mampu beradaptasi dan dengan cepat merespons situasi dan kondisi. Semangat solidaritas kita sebagai sebuah bangsa pun dituntut untuk lebih kuat dan tinggi lagi,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Khofifah mengungkapkan semangat move on yang Ia maksud berlaku di semua sektor kehidupan. Dalam hal berusaha atau berbisnis misalnya, kata dia. Pandemi Covid-19 selayaknya dapat dijadikan ajang move on dari cara-cara pemasaran tradisonal menjadi cara pemasaran yang lebih modern dengan memanfaatkan teknologi. “Jika dulu pemasaran serba offline, maka sekarang cobalah untuk mengaktivasi penjualan secara online. Manfaatkan media sosial dan internet yang mudah diakses untuk memperluas jangkauan pasar,” ujarnya.

diikuti Forkopimda Jatim dan Forkopimda kabupaten/ kota se Jatim secara hybrid.

“Konsumen saat ini berubah, jadi tidak dengan peringatan bulan yang mulia ini, bisa kemudian menyalahkan Covid-19 yang kita juga dimuliakan Allah SW,” tutur notabene merupakan ujian dari Allah SWT. Hudiyono yang juga Kepala Biro Kesra Sebaliknya alih-alih mengeluh maka lebih Setdaprov Jatim tersebut. baik beradaptasi dengan cara-cara yang Selain dzikir dan sholawat, peringatan juga baru. Ini semua agar bisa tetap sur1 Muharram ini juga dilaksanakan khataman vive,” tutup Khofifah.

Qur’an bersama Gubernur Khofifah yang Sementara itu, Panitia Pelaksana Peringatan dilanjutkan dengan do’a akhir tahun serta Hari Besar Islam Pemprov Jatim Hudiyono do’a awal tahun 1443 H. Sementara dzikir menambahkan, kegiatan Jatim Berdzikir dan dan sholawat yang digelar bersama Bersholawat ini dilaksanakan sebagai rasa Forkopimda Jatim serta Forkopimda syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang kabupaten/ kota se Jatim secara virtual ini diberikan kepada bangsa ini sekaligus momendipimpin secara langsung oleh Imam Besar tum untuk introspeksi dan evaluasi diri.

Masjid Nasional Al Akbar KH Akhmad “Melalui kegiatan ini juga dilakukan Muzakki Al Hafidz serta ceramah agama munajat do’a untuk keselamatan dan oleh Prof Dr KH Abdul Halim Subahar kemaslahatan seluruh bangsa. Semoga Direktur Pasca Sarjana UIN Jember. [tam*]

Kepala Biro Kesra Setdaprov Jatim menyampaikan laporan pelaksanaan Jatim Berdzikir dan Sholawat menyambut HUT ke-76 Kemerdekaan RI dan Peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah.

Kamis Kliwon, 12 Agustus 2021

TAJUK

Menurunkan Level PPKM Kedaruratan pandemi berangsur menurun seiring upaya sistemik pemerintah melakukan 3T, dan vaksinasi kolosal.

Sekaligus “buah” ketaatan masyarakat melaksanakan protokol kesehatan (Prokes) 3M. Selama dua pekan berturut-turut, angka kesembuhan telah melebihi angka kematian. Serta tingkat hunian rawat inap di rumah sakit semakin menurun. Maka pemerintah perlu mempertimbangkan pelonggaran level assesmen PPKM sesuai realita ke-pandemi-an.

Tidak mudah meyakinkan masyarakat mentaati Prokes. Pemerintah telah menggalang kerjasama dengan berbagai tokoh masyarakat, tokoh adat, serta ulama dan kyai. Di Jawa Timur misalnya, Menko Polhukam, Mahfud MD, turut berkampanye menggunakan bahasa daerah (Madura). Terutama Prokes 3M (mengenakan masker secara baik dan benar, mencuci tangan dengan sabun, serta menjaga jarak dan mencegah kerumunan).

Misi kampanye 3M sukses. Ulama, kyai, ustadz, dan pejabat pemerintahan desa, bersama-sama menyarankan masyarakat kukuh melaksanakan Prokes. Juga diikuti kinerja kinerja lebih “berkeringat” aparat negara. Terutama bidang ketertiban umum, dan keamanan. tidak gamang dalam penegakan hukum Prokes. Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian CoViD-19.

Sukses Prokes oleh masyarakat, dan kinerja Satgas CoViD19, secara nyata terbukti di Madura. Hasilnya, 3 daerah di Madura (Sumenep, Sampang, dan Bangkalan) tergolong zona oranye. Hanya 4 kabupaten di Jawa Timur tergolong zona oranye (risiko sedang). Sisanya 34 daerah (terdiri 25 kabupaten dan 9 kota) masih zona merah. Saat ini Jawa Timur menempati posisi ke-3 sebaran CoViD-19 dengan kasus sebanyak 3.618 positif baru harian (per-10 Agustus). Di bawah Jawa Tengah (4.560 kasus), dan Jawa Barat (4.163 kasus).

Kinerja Satgas penanganan CoViD-19, terutama jajaran tenaga kesehatan (Nakes) patut diapresiasi. Angka ke-sembuh-an terus naik pesat melebihi angka kematian. Pemerintah mencatat kasus baru harian CoViD-19 sebanyak 32.081 orang. Angka kematian sebanyak 2.048 jiwa. Sedangkan ke-sembuh-an mencapai 41.486 orang. Namun angka kematian tidak lagi sebagai kategori assesmen level ke-darurat-an. Karena dikhawatirkan tidak valid.

Ironis, bagai terdapat “dikhotomi” tentang validitas angka kematian. Masih banyak masyarakat menduga rumahsakit telah “meng-CoViD-kan” sanak keluarga yang meninggal di rumahsakit. Begitu pula sebaliknya, Satgas CoViD-19 menduga banyak kematian (akibat CoViD-19) di tengah masyarakat yang “disembunyikan.” Sehingga masih banyak terjadi “rebutan” jenazah. Tak jarang berkonsekuensi hukum terhadap masyarakat.

Sesuai guideline Badan Kesehatan Dunia (WHO, World Health Organization), angka kematian menjadi salahsatu tolok ukur kedarurat-an. Assesemen level 4, meliputi lebih dari 5 kasus meninggal per-100 ribu penduduk (0, 005%). Di Surabaya misalnya (per-10 Agustus), dilaporkan jumlah kematian akibat CoViD-19 sebanyak 11 jiwa. Seharusnya berdasar assesmen level 4, mencapai 148 jiwa. Artinya, Surabaya jauh di bawah assesmen level 4. Bahkan Surabaya masih di bawah level 1 (kematian sebanyak 1 kasus per-100 ribu penduduk).

Guideline WHO tentang level ke-darurat-an, juga meliputi tingkat hunian rumahsakit (dan tampungan yang dianggap setara rumahsakit). Sudah semakin banyak bed kosong yang ditinggal pulang pasien yang sembuh. BOR assesmen level 1 sebanyak 5 kasus per-100 ribu penduduk. Serta jumlah kasus positif harian sebanyak 20 orang per-100 ribu penduduk. Berdasar kalkulasi guideline WHO, di Jawa Timur, tidak terdapat assesmen level 2.

Seyogianya pemerintah menurunkan level ke-darurat-an, sebagai apresiasi ketaatan masyarakat terhadap Prokes. Sekaligus apresiasi kinerja tanpa lelah Nakes. Juga menurunkan kegelisahan (dan kegaduhan) sosial akibat terkungkung PPKM level 4. Pemerintah dapat tetap melaksanakan PPKM lebih ramah. [*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359.

Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Atasi Kesenjangan Pendidikan di Indonesia Di masa pandemi saat ini, salah satu aspek yang perlu penanganan serius selain kesehatan dan ekonomi adalah pendidikan. Kualitas pendidikan di Indonesia haruslah tetap terkawalkan dengan baik dan maksimal, demi menciptakan generasi masa depan yang berkualitas. Mewujudkan hal tersebut, tentu tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Terlebih dalam pemberlakuan pembelajaran jarak-jauh (PJJ) yang berlangsung lebih dari setahun terakhir melahirkan tingginya kesenjangan pendidikan (learning gap) di Indonesia.

Berdasarkan prediksi World Bank pada Agustus 2020, sebanyak 91.000 siswa di Indonesia memiliki kemungkinan untuk putus sekolah akibat tantangan ekonomi selama pandemi. World Bank juga memprediksi bahwa skor Programme for International Student Assessment (PISA) Indonesia akan semakin memburuk. Padahal pada 2018, Indonesia sudah berada di ranking ke-72 dari 78 negara untuk bidang matematika, (Kompas, 3/8/2021).

Merujuk dari data tersebut, semakin menegaskan bahwa tantangan masa depan pendidikan adalah pengkualitasan peserta didik menjadi hal yang penting dalam capaian pembelajaran. Namun, persoalannya tantangan utama yang terjadi selama PJJ adalah guru dan staf pengajar kesulitan memantau performa murid satu per satu secara mendalam. Berbeda halnya, dengan proses pembelajaran yang terselenggarakan di ruang kelas. Pasalnya, komunikasi yang terjadi di layanan virtual sangat terbatas dan mayoritas berjalan satu arah, sehingga guru memiliki keterbatasan untuk memberikan materi pelajaran yang berbeda-beda sesuai kemampuan para siswa. Kondisi “learning learning” akibat ketidakmampuan mengakses pembelajaran online juga berpotensi membawa dampak pada stagnansi bahkan turunnya kemampuan siswa.

Persoalan itulah, yang saat ini perlu dicarikan solusinya. Sebab, jika terbiarkan dan pemerintah tidak mengambil kebijakan yang strategis, maka bukan tidak mungkin jurang ketimpangan pendidikan di negeri ini semakin mengangah, hanya siswa dari kalangan ‘kaya’ dan elite saja yang nantinya akan memiliki keahlian, daya saing, serta kesiapan menghadapi persaingan global.

Pada gilirannya, tentu saja akan berpengaruh pula pada masa depan Indonesia yang digadang-gadang akan merayakan 100 tahun (Golden age) kemerdekaannya pada tahun 2045.

Masyhud Pengajar FKIP Universitas Muhammadiyah Malang

OPINI

Halaman 4

Ringkasan Disertasi (Telah Diujikan pada 9 Agustus 2021)

Formalisme Hukum dan Gagalnya Hukum Negara dalam Konflik Agraria Pertentangan dan perebutan kepentingan di antara para pihak (negara, korporasi, dan masyarakat lokal) dalam konflik agraria berlangsung sangat kompleks. Selain terkait dengan masalah sosial, politik, dan ekonomi, juga masalah hukum.

Ada konflik hukum dalam persoalan konflik agraria, yakni antara hukum negara dan hukum rakyat.

Realitas ini yang terjadi di konflik agraria tanah Bongkoran Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi. Di satu sisi, negara (pemerintah) dan perangkat lainnya menggunakan ketentuan-ketentuan hukum yang dituangkan dalam undang-undang (hukum negara) yang dianggap benar dan legitimate. Di sisi lain, masyarakat Bongkoran sudah bertahun-tahun hidup dan mendiami tanahnya, berbasis pada hukum rakyat untuk memperoleh hak penguasaan dan kepemilikan atas tanahnya.

Dalam konflik agraria tanah Bongkoran, negara/pemerintah dan aparatus di bawahnya menganggap dirinya adalah lembaga resmi yang berwenang untuk menentukan sesuatu itu legal atau tidak legal, benar atau salah dengan berdasarkan pada peraturan perundangan-undangan. Aspek legalitas dan formalitas hukum lebih mengedepan daripada legitimasi sosial dan etis. Secara teoritis, dalam bukunya Etika Politik, dengan mengutip Miriam Budiardjo, Frans Magnis Suseno (2016:70-72) menjelaskan sebuah kewenangan atau kekuasaan tindakan negara dapat disebut absah jika mengandung tiga aspek yang bersifat integratif, pertama, legitimasi sosiologis. Legitimasi ini terkait dengan pengakuan dan penerimaan masyarakat atas kewenangan yang dijalankan negara/pemerintah.

Kewenangan yang dijalankan secara wajar dan patut dihormati. Jika suatu kewenangan yang dijalankan pemerintah/ penguasa mendapat resistensi dari masyarakat karena berlawanan dengan kepentingan masyarakat, maka kewenangan dan produk yang dihasilkan (baca; hukum)

dianggap lemah. Kedua, leBongkoran. Petani dan galitas sebuah aturan humasyarakat kampung kum, tidak saja legitimate Bongkoran sebenarnya secara sosiologis, tetapi juga memiliki dokumen dan legitimate secara legal. bukti-bukti sosio-historis Suatu tindakan negara/peterkait atas hak penguamerintah dianggap legal jika saan, kepemilikan, dan sesuai dengan hukum yang pemanfaatan tanah berlaku. Ketiga, legitimasi Bongkoran. Petani dan etis, bahwa tindakan hukum warga kampung Bongkoyang dilakukan negara/peran memiliki dasar yurimerintah tidak akan berdis-sosiologis dan hisOLEH : makna jika tidak mengandtoris yang sudah berlangung nilai etis atau nilai-nilai sung secara komunal dan Umar Sholahudin moral. Artinya, setiap tindaturun-temurun, dna dikan negara harus mengandwariskan dari generasi ke ung aspek moralitas dan kegenerasi berikutnya, manusiaan. Nilai-nilai etis dan moralitas yang dapat dijadikan sebagai dasar keini merupakan unsur terpenting dalam absahan kepemiikan dan pemanfaatan penggunaan kekuasaan dan hukum yang tanah, tetapi semua itu tidak negara. sesuai dengan tuntutan-tuntutan kemanuSentralisme dan formalisme hukum sesiaan yang adil dan beradab. makin mengukuhkan dominasi negara/ pemerintah dalam melakukan tindakan Formalisme Hukum Selektif hukum dan marginalisasi terhadap keDalam menghadapi dan menangani hidupan petani dan masyarakat kampung konflik agraria tanah Bongkoran, pemer- Bongkoran. Bagi negara/pemerintah intah daerah menggunakan paradigma seolah-olah hanya satu hukum yang berformalisme hukum, di mana hukum laku di bidang agraria, yaitu hukum posiharus dipandang dari aspek formalnya tif yang bersifat nasional. Di luar hukum daripada materialnya. Hukum yang di- negara yang resmi, bukan hukum dan anggap absah dan resmi, dan karenanya karenanya tidak absah dan legitimate. harus dipatuhi masyarakat adalah hukum Dalam secara historis dan faktual, negara. Bagi pemerintah, kebasahan dan masyarakat lokal, termasuk warga kamlegalitas atas hak penguasaan, kepemil- pung Bangkoran sudah terbiasa dengan ikan, dan pemanfaatan tanah diukur den- aturan tata kelola sumber-sumber agrargan menggunakan kaca mata hukum ia, sebelum kehadiran negara. Pemerinnegara yang resmi dan tertulis. Karena tah tidak mengakui kenyataan sosio-hisitu, hanya bukti-bukti tertulis yang for- toris masyarakat kampung Bongkoran mal yang diakui negara yang dianggap atas penguasaan dan pemanfaatan tanah absah dan benar. Namun demikian, for- Bongkoran tersebut. Hukum rakyat ini malisme hukum ini digunakan pemerin- sudah menjadi bagian inheren, tertib sostah/negara dilakukan secara selektif, di- al, dan fungsional bagi masyarakat mana pengunaan dan dominasi formal- Bongkoran dalam pengalolaan tanah. Petisme hukum ini lebih berorientasi pada ani dan masyarakat Bongkoran sudah kepentingan negara dan korporasi, dan menikmati dan merasakan apa yang praktek birokratisasi politik yang ramah mereka lakukan dengan tanahnya untuk bagi pemilik modal. Karena itu, wajar, kehidupannya. Kehadiran PT. Wongsoretindakan sentralisme dan formalisme jo yang difasilitasi dan diproteksi dengan hukum ini mengesampingkan hak tradi- hukum negara, yang mengakibatkan konsional masyarakat Bongkoran yang flik. Intervensi hukum negara dalam konsudah bertahun-tahun mendiami, dan flik agraria tanah Bongkoran - tidak otomenguasai, dan memanfaatkan tanah matis merupakan hukum yang sesuai den-

gan cita-cita keadilan masyarakat, bahkan sering kali merupakan produk yang dirasa asing oleh masyarakat.

Gagalnya Hukum Negara Dalam praktiknya, pendekatan formalisme hukum dinilai gagal dalam menyelesaikan konflik agraria di berbagai daerah, termasuk dalam konflik agraria di tanah Bongkoran. Menurut Haryatmoko (2015), keprihatinan utama dari formalisme hukum adalah hukum yang dianggap absah dan benar adalah yang tertulis, tetapi secara substansial kurang mengenali jiwa/substansi hukum. Akibatnya, faham formalisme hukum menjadikan hukum menjadi sistem yang eksklusif dan represif. Menafsirkan hanya menggunakan logika hukum formal/negara, tanpa memperhatikan aspek non-hukum, seperti sosial, ekonomi, budaya dan politik. Karena itu, menghamba dan mengikuti aturan demi aturan (formalisme hukum), akan mengabaikan rasa keadilan dalam menilai kasus khusus.

Padahal menilai pada kasus-kasus khusus akan dapat ditemukan hal yang substansial yang dapat mengantarkan pada pengembangan proses yang adil.

Hukum yang berkeadilan yang lebih substansial, bukanlah hukum yang beroperasi dalam pasal-pasal yang kaku (rigid), dan eksklusif, tetapi hukum yang bergerak dan beroperasi dalam dinamikanya yang aktual dan faktual dalam sebuah jaringan sosial-kemasyarakatan.

Dari penjelasan ini, memberi pesan bahwa penggunaan hukum negara dalam penyelesaian konflik agraria senantiasa perlu memperhatikan dan menggali hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat lokal. Pendekatan hukum yang berbasis pada aspek sosio-kultural masyarakat jauh lebih memberikan solusi yang berkeadilan dalam memecahkan persoalan konflik agraria yang terjadi dalam masyarakat. [*] Doktor Sosiologi FISIP Univ Airlangga Surabaya, menulis Disertasi tentang Konflik Agraria dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Merumahkan Edukasi Ramah Siswa Autistik Seorang anak duduk menghadap komputernya. Mengejar titik tempuh pembelajaran yang dipimpin oleh seorang guru. Tertatih-tatih. Berusaha bangkit. Berdiri tegak lalu mengejar pelarian teman-teman sekelasnya. Ah! Tak kunjung terkejar! Kembali jatuh; dalam lubang yang lebih dalam. Teman-temannya sudah sampai di titik akhir. Ia tetap saja terjebak!

Sebuah ilustrasi yang tepat menggambarkan kondisi sekelompok wong cilik di era new normal atau kenormalan baru, lebih tepatnya sekelompok siswa autistik. Dengan kondisi neurologis yang membuat individunya menyukai rutinitas dan menghabiskan waktu untuk minat mendalam, new normal dengan ketidakpastiannya membuat siswa-siswa autistik rentan akan autistic burnout, autistic meltdown, ataupun autistic shutdown.

Mengingat new normal bisa memiliki beberapa interpretasi, seperti: apakah penduduk di seluruh Indonesia akan terus dirumahkan? Jika benar demikian, maka siswa-siswa autistik tidak akan mendapatkan masalah yang berarti selama mengikuti pembelajaran. Pasalnya sistem pendidikan ini terus berlangsung dari awal pandemi hingga sekarang, sehingga rutinitas pembelajaran siswa-siswa autistik pun tetap sama secara terus-menerus.

Namun apabila new normal diartikan sebagai kehidupan dengan porsi aktivitas di dalam rumah - di luar rumah yang tidak beimbang, maka siswa-siswa autistik akan kesulitan mengikuti proses pembelajaran. Terjadi perubahan rutinitas mereka sehingga menyebabkan peningkatan angka stres di diri siswa-siswa autistik.

Prediksi New Normal Untuk menjawab interpretasi tadi, bolehlah kita mengutip laman Tempo.co, yang menyebutkan bahwa selama masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Beberapa daerah yang mendapatkan imbauan ini diharapkan dapat menerapkan prinsip kehati-hatian selama menjalankan kegiatan pembelajaran.

Kendati demikian, survei milik Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menunjukkan bahwa mayoritas orang tua menginginkan pembelajaran tatap muka (PTM) setelah masa PPKM. Alasannya sederhana: orang tua

dalam mempromosikan mendambakan anakpengetahuan autisme di anak dengan kondisi ruang lingkup sekolah seyang bisa dikontrol dendari masa PPKM, PTM, gan baik. Mulai dari hingga di masa mendamampu menjaga ketang. Dengan memasukmampuan interaksi soskan topik ini ke dalam ial anak dengan teman kurikulum pendidikan sebayanya, memeroleh khusus autisme. bimbingan mengenai caAkan ditunjuk seseorra beradaptasi dengan keang sebagai koordinator biasaan baru, hingga departemen pendidikan mempelajari cara menOLEH : autisme. Bertanggung gelola waktu dengan baik.

Habibah Auni jawab dalam menciptakan Mengingat selama strategi instruksional bermasa pembelajaran darbasis kekuatan terhadap ing berlangsung siswa autistik kesulitan mengikuti pembelajaran siswa autistik. Di departemen tersebut, dan bersosialisasi dengan teman sepant- terlibat pula psikolog sekolah yang akan arannya. Dengan mengasumsikan new mengambil peran lebih dari sekadar senormal sebagai integrasi antara PPKM bagai konselor. Berkewajiban dalam dengan PTM, maka bisa disimpulkan mendata kebutuhan siswa autistik — bahwa masa PPKM memberlakukan apakah bisa berbaur dengan siswa-siswa pembelajaran daring, sementara masa non disabilitas atau tidak. Tak lupa PTM mewajibkan pembelajaran luring. mendiskusikannya dengan orang tua.

Departemen pendidikan autisme juga Menuju Pendidikan Ramah Autisme bisa merekrut milenial autistik ke tim Prediksi akan new normal dengan mereka. Biar bisa menjadi think tank terpenuh kepastian ini bisa menjadi acuan baik dalam menyusun kegiatan belajar dalam menetapkan standar kegiatan be- mengajar berbasis pendidikan autisme. lajar mengajar yang cocok untuk siswa Tambah lagi menjadi tenaga bantuan autistik. Dengan mengacu pada dua me- guru dan orang tua dalam melakukan tode pembelajaran di era new normal, pendekatan ke siswa-siswa autistik.

Guna menciptakan titik temu antmaka sekolah dapat memberlakukan dua standar kegiatan belajar mengajar yang ara ekspektasi orang tua dengan kedilakukan secara bertahap dan berurutan. butuhan emosi dan akses pendidikan Sebelum berangkat lebih jauh, ada siswa autistik. Secara rutin, departebaiknya pemerintah merumuskan kebi- men pendidikan autisme akan menjajakan mengenai pendidikan berbasis au- lin pertemuan dengan guru, terapis, tisme terlebih dahulu dengan milenial dan orang tua. Ditemani guru, deparautisme. Suatu konsep pendidikan yang temen tersebut akan mendiskusikan bertujuan untuk memaksimalkan poten- siswa autistik bersama terapis.

Berselang beberapa hari berikutnya, si siswa autistik.

Balik ke soal kebijakan; lantas, men- departemen ini bakal mengadakan pergapa perumusan kebijakan pendidikan temuan rutin dengan orang tua. Memini harus melibatkan peran milenial au- bahas seputar strategi pembelajaran pada tistik? Alasannya sederhana. Milenial masa PPKM dan PTM, tak lupa penanautistik mempunyai otak dengan spek- ganan yang diberikan kepada siswa autrum yang serupa dengan anak-anak au- tistik. Pembelajaran akan diambil alih tistik. Berbeda dengan orang tua, tera- oleh guru-orang tua selama masa PPKM pis, ataupun guru dengan saraf serupa dan guru sepenuhnya semasa PTM. Pertama, masa PPKM. Orang tua di— yang memiliki cara berpikir berbeda, sehingga kerap kali kurang tepat harapkan mampu membimbing anak dalam melihat dan menyuarakan kebu- autistiknya selama menjalani rutinitas yang telah disusun bersama pihak tuhan siswa-siswa autistik.

Sesudah mendapatkan kepastian ke- sekolah. Adapun kegiatan sehari-hari bijakan dari pemerintah, langkah anak autis melibatkan kegiatan-kegiaberikutnya diserahkan kepada pihak tan utama mereka, seperti waktu sekolah. Di sini, pihak sekolah akan mengikuti pembelajaran di sekolah via membentuk departemen pendidikan au- daring, jadwal makan, mandi, olahratisme di struktur kepengurusan sekolah. ga, dan masih banyak lagi. Kegiatan Departemen ini bertanggung jawab sehari-hari juga disesuaikan dengan

minat mendalam mereka, sehingga mereka tidak tertekan tatkala mengikuti rutinitas yang terprogram.

Rutinitas siswa-siswa autistik di rumah dimulai dengan melakukan role play kegiatan sehari-hari selama masa pandemi, yang menerapkan pembelajaran daring. Jika anak sudah menunjukkan ‘tanda kesulitan’ dalam mengikuti pembelajaran, maka sebaiknya orang tua melakukan intervensi perilaku, dengan keputusan yang dirundingkan bersama departemen pendidikan autisme dan terapis.

Tidak lupa departemen pendidikan autisme untuk membentuk online support group untuk siswa-siswa autistik di sekolah mereka. Dengan milenial autistik sebagai pemandu proses bersosialisasi mereka.

Berikutnya, masa PTM. Sebelum membuka sekolah, ada baiknya seluruh siswa autistik diajak keliling sekolah mereka yang kini menerapkan protokol kesehatan. Kegiatan ini sebaiknya dilakukan secara rutin dan sesuai jadwal belajar siswa autistik. Berlangsung dari masa pandemi hingga tepat sebelum masa PTM, untuk membiasakan siswa autistik dengan pola pembelajaran terintegrasi seperti ini.

Jika siswa autistik sudah dipastikan merasa aman dengan pola pembelajaran ini, maka porsi pembelajaran luring bisa ditambahkan secara perlahan seiring berjalannya waktu. Tentunya dengan berkomunikasi dengan siswa autistik. Barulah kemudian sekolah menerapkan pembelajaran luring secara menyeluruh. Adapun departemen pendidikan autisme akan melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran luring, dan membandingkannya dengan pembelajaran daring. Sebagai catatan, evaluasi dilakukan dengan dua tahap.

Tahap pertama adalah mengevaluasi efektivitas pembelajaran berbasis autisme. Apakah pada praktiknya sudah mengakomodasi siswa autistik atau malah menciptakan rasa stres pada siswa autistik lantaran masalah sensorik.

Tahap terakhir ialah mencari tahu apakah evaluasi pada tahap sebelumnya bisa dijadikan referensi peremajaan kebijakan pendidikan. Entah itu di tingkat sekolah maupun nasional. [*] Alumni S1 Teknik Fisika Universitas Gadjah Mada ; Penulis aktif sebagai aktivis Pemuda Autisme Indonesia.

PELAYANAN PUBLIK Vaksinasi Dosis ke-2 Kejati Jatim Dibanjiri 2.500 Orang

Halaman 5

Kamis Kliwon, 12 Agustus 2021

Kejati Jatim, Bhirawa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim kembali menggelar vaksinasi massal dosis ke-2. Kegiatan yang masuk dalam gelaran ‘Adhyaksa Peduli Vaksinasi’ ini menyedot animo masyarakat, yakni sebanyak 2.500 orang mengikuti vaksinasi di Islamic Center Surabaya, Rabu (11/8).

Istimewa

Gubernur Jatim bersama Kajati Jatim meninjau gelaran Adhyaksa Peduli Vaksinasi di Islamic Center Surabaya, Rabu (11/8).

Kegitan yang menerapkan protokol kesehatan ini dihadiri Forkopimda Jatim. Diantaranya Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa; Kepala Kejati (Kajati) Jatim, M Dofir; Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto; Kapolda Jatim, Irjen Pol Nico Afin-

ta dan Pangkoarmada II, Laksda TNI Iwan Isnurwanto.

“Kegiatan ‘Adhyaksa Peduli Vaksinasi’ ini merupakan yang kedua. Dan vaksinasi massal ini diperuntukan kepada masyarakat secara cumacuma, tanpa dipungut biaya alias gratis,” kata Kajati Jatim,

M Dofir.

Upaya penanganan Covid19, sambung Dofir, tidak hanya dilakukan Kejati Jatim.

Dalam hal ini pihaknya juga menginstruksikan Kejaksaan Negeri (Kejari) jajaran untuk mendukung penanganan Covid-19 di Kabupaten/Kota di Jatim. Seperti mendukung pelaksanaan PPKM, baik kegiatan yang dilaksanakan secara daring maupun turun langsung bersama-sama unsur Pemerintah setempat.

Jajaran Kejati Jatim, lanjut Dofir, ikut andil dalam keg-

iatan sosialisasi prokes maupun operasi yustisi. Namun masih juga ditemukan pelanggaran prokes dan ketentuan PPKM. Pihaknya pun mengimbau kerjasama masyarakat dalam upaya pencegahan maupun menimalisir penyebaran Covid-19. “Dalam situasi dan kondisi seperti ini, kami juga memerlukan kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat. Terutama dalam hal pencegahan penyebaran Covid-19,” imbaunya.

Dofir berpesan kepada masyarakat untuk terus menerap-

kan prokes 5M. Yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Sehingga vaksinasi yang sudah dilakukan dapat bekerja maksimal dengan bantuan penerapan protokol kesehatan.

“Meski sudah divaksin, saya mengimbau masyarakat untuk tetap taati protokol kesehatan.

Dengan harapan seluruh warga Jawa Timur, khususnya Surabaya diberikan kesehatan dan selalu dalam lindunggan Allah SWT,” pungkasnya.[bed]

LINTAS PELAYANAN

Masa Pandemi Covid-19, Posyandu Balita Tetap Aman dan Lancar Sidoarjo, Bhirawa Masa pandemi Covid-19 yang sudah berjalan hampir dua tahun ini, tidak sampai menghentikan usaha dari para tenaga kesehatan di Kab Sidoarjo dan kader kesehatan, untuk terus mengevaluasi kesehatan Balita yang ada di Kabupaten Sidoarjo lewat kegiatan Posyandu Balita.

Di wilayah kerja Puskesmas Krian misalnya, menurut dr Amrosidah, dokter umum yang bertugas di Fasyankes milik Pemkab Sidoarjo itu, selama ini proses kegiatan Posyandu Balita tetap berjalan lancar dan aman. “Cuma ada sedikit cara yang berbeda, antara sebelum masa pandemi dan saat pandemi ini,” komentar dr Amrosidah, Rabu (11/8) kemarin.

Ia menyebut, sebelum ada pandemi Covid ini, orang tua dan Balita saat datang ke tempat Posyandu yang ada di desa, tidak ada aturan-aturan yang ketat. Namun saat masa pandemi, orang tua Balita wajib mengikuti aturan protokol kesehatan yang ketat.

Selain itu, kini para orang tua Balita disarankan membawa sarung timbang Balita sendiri-sendiri. “Supaya aman demi kesehatan masing-masing,” jelasnya.[kus] alikus/bhirawa

Penimbangan badan saat kegiatan Posyandu Balita di Kabupaten Sidoarjo.

Para penyandang kaum disabilitas saat mengikuti kegiatan vaksinasi di ruang indoor Mapolres Situbondo, Selasa (10/8).

sawawi/bhirawa

Sasar Penyandang Kaum Disabilitas untuk Vaksinasi Pemkab Apresiasi Polres Gelar Vaksinasi Penyandang Disabilitas Bondowoso, Bhirawa Dalam rangka menyambut HUT ke-76 RI, Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, menggelar vaksinasi Covid-19 untuk penyandang disabilitas di Mapolres setempat, Selasa (10/8). Yang bekerja sama dengan Pemkab setempat dalam hal ini Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan sejumlah pihak terkait lainnya.

Selain menggelar kegiatan vaksinasi Covid-19 tersebut, Polres Bondowoso juga memberikan bantuan sosial (Bansos) kepada penyandang disabilitas, hal ini pun sama yakni dalam rangka memperingati HUT ke-76 RI tersebut. Akan hal tersebut, Wakil Bupati Bondowoso H Irwan Bachtiar Rachmat, mengapresiasi kegiatan vaksinasi Covid-19 untuk penyandang disabilitas tersebut.

Kata Wabup Irwan, ini merupakan kegiatan Polri dalam rangka HUT ke-76 RI. Pihaknya menyampaikan terima kasih kepada Polri yang selalu bersinergi dengan Pemkab Bondowoso, dalam rangka menanggulangi penyebaran Covid-19. “Dalam kegiatan vaksinasi kali ini, terkait data disabilitas Polres bekerja sama dengan kita, pemerintah daerah,” ujarnya.

Diterangkannya, sementara untuk capaian vaksinasi Covid19 sudah dilakukan untuk pelajar disabilitas di Bondowoso, beberapa waktu lalu. “Total ada 48 disabilitas yang kemarin.

Tetapi yang datang baru 28 siswa. Selain itu juga ada ODGJ (orang dalam gangguan kejiwaan) juga menjadi sasaran kita,” terangnya.[san]

Ihsan Kholil/Bhirawa

Usai divaksin, secara simbolis Bupati Salwa Arifin menyerahkan bantuan sosial kepada penyandang disabilitas yang diselenggarakan Polres Bondowoso di Mapolres setempat.

Situbondo, Bhirawa Setelah menyasar kalangan lanjut usia (lansia) dan masyarakat umum, program percepatan vaksinasi nasional yang dicanangkan Pemerintah kini menyasar kalangan penyandang kaum disabilitas. Ini terealisasi melalui kegiatan Vaksinasi Merdeka Semeru yang dibuka langsung oleh jajaran Forkopimda Jatim secara serentak secara virtual, Selasa (10/8).

Dalam kesempatan tersebut Forkopimda Jawa timur yang diwakili Gubernur dan Kapolda Jatim berkesempatan menyapa para tenaga kesehatan dan Kapolres jajaran yang sedang melaksanakn vaksinasi bagi difable

di wilayah masing-masing.

Hadir dalam kegiatan pembukaan vaksinasi bagi penyandang disabilitas yang digelar digedung Indoor Polres Situbondo diantaranya Kapolres Situbondo, AKBP Achmad Imam Rifai, Kasdim 0823 Mayor Inf Sampak, Ketua DPRD Edy Wahyudi, Kasi Barang Bukti Kejaksaan Negeri Amir Nurrahman, Asisten II Setdakab Situbondo M Imam Darmadji, perwakilan Dinas Kesehatan dan penyandang disabilitas yang mengikuti vaksinasi.

Kapolres Situbondo AKBP Achmad Imam Rifai membenarkan pernyataan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bahwa program

vaksinasi untuk difabel di inisiasi oleh Kapolda Jatim yang dilaksanakan serentak oleh Polres se-Jatim.

“Polres bersinergi dengan Kodim 0823 dan Pemerintah Daerah serta instansi terkait untuk mensukseskan program serbuan vaksin nasional dari pusat melalui pelayanan vaksin di gerai Vaksinasi Merdeka Semeru yang dibuka di Polres Situbondo,” ujar Kapolres Imam.

Dari data di posko Gerai Vaksinasi Merdeka Semeru, sebut Kapolres Imam, untuk vaksinasi ada sekitar 15 orang difabel. Setelah divaksin Kapolres Imam bersama perwakilan Forkopimda memberikan tali asih berupa

sembako. Kapolres Imam sangat mengapresiasi atas dukungan dari kalangan penyandang disabilitas yang ikut mensukseskan program vaksinasi nasional. “Ini untuk percepatan pembentukan kekebalan kelompok atau herd immunity,” kupas Kapolres Imam.

Masih kata Kapolres Imam, dirinya juga patut merasa bangga kepada penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Situbondo karena memiliki semangat yang tinggi untuk melawan sebaran Covid-19. Dengan keterbatasan yang dimiliki meski kini masih berada ditengah pandemi Covid-19, mereka tetap mampu berkarya dan bekerja demi keluarga.[awi]

CCEP Indonesia Terus Dukung Edukasi Kelola Sampah di Kabupaten Pasuruan Pasuruan, Bhirawa Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) Indonesia area operasi Jawa Timur terus melanjutkan dukungannya untuk pengembangan positif komunitas di area sekitar Pabrik Pasuruan. Sejak 2019, CCEP Indonesia bersama mitra terdekat, Pemerintah Desa Kepulungan, Gempol, Kabupaten Pasuruan berkolaborasi mengatasi permasalahan sampah di lingkungan melalui program keberlanjutan, manajemen pengelolaan sampah skala desa.

Pada tahun ketiga pelaksanaannya di dua dusun yang berada di area zona-1 perusahaan yaitu Dusun Betas dan Dusun Gondang mendapatkan kesempatan untuk pelatihan dan pendampingan manajemen pengelolaan sampah skala dusun selama enam bulan sejak Februari 2021. Kedua dusun ini mendapatkan pelatihan dan pendampingan yang berbeda, disesuaikan dengan kondisi pengelolaan sampah di area tersebut.

“Tahun ini kami berfokus pada program keberlanjutan manajemen pengelolaan sampah yang dilakukan di

Proses Pemindahan Sampah ke TPS oleh Komunitas Pengelola Sampah binaan CCEP Indonesia.

Dusun Betas dan Gondang, Desa Kepulungan, Kabupaten Pasuruan.

Khusus untuk Dusun Betas, kami berikan pelatihan dan pendampingan dari awal sedangkan untuk Dusun Gondang yang telah memiliki kelompok pengelola sampah kami berikan pendampingan untuk memperkuat organisasi mereka dan kesesuaiannya dengan kebijakan persampahan daerah. Kami bersyukur bahwa dengan

kedua kegiatan ini berjalan dengan lancar dan dapat diterima dengan baik meski dijalankan di tengah pandemi, dengan protokol kesehatan yang ketat,” ungkap Corporate Affairs Executive CCEP Indonesia, Adipurno Widi Putranto.

Sementara Dusun Betas, yang terletak tidak jauh dari kantor Pemerintah Desa Kepulungan sebelumnya tidak memiliki kelompok pengelola sampah

skala dusun namun sejak Januari tahun ini telah terbangun Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah milik pemerintah desa di area tersebut.

Menurut Adipurno, kondisi tersebut yang mendorong CCEP Indonesia bergerak cepat. Melalui kolaborasi bersama pemerintah desa, CCEP Indonesia melanjutkan program manajemen pengelolaan sampah skala desa yang telah berjalan sebelumnya.

“Sejak Februari 2021, kami diberikan pendampingan dan pelatihan secara rutin dari CCEP Indonesia melalui fasilitatornya yaitu Forum Komunikasi Peduli Lingkungan (FKPL) Kabupaten Pasuruan. Mulai dari edukasi dan praktik mengumpulkan, memilah hingga kaitannya dengan administrasi keuangan hingga pendataan timbulan sampah semua diberikan. Kini di akhir program pendampingan, kami mendapatkan legalitas kelompok swadaya masyarakat (KSM) pengelolaan sampah rumah tangga dari desa,” ujar Feri Ferdian yang kini didapuk sebagai Ketua Betas Recycle Project (BRP). [riq]

Pemprov Sediakan Layanan Isi Ulang Oksigen Gratis di Bakorwil Madiun Masyarakat Madiun Raya, kini memiliki tempat pengisian oksigen gratis bagi pasien terkonfirmasi Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri (isoman). Lokasi pengisian oksigen gratis itu bertempat di halaman Kantor Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) I, Jalan Pahlawan, Kota Madiun.

Menurut Kasubbid Kemasyarakatan 1 Bakorwil I Madiun, Wardoyo mengatakan masyarakat di Madiun Raya bisa mendapatkan pengisian oksigen gratis dengan mendaftar terlebih dahulu di website resmi infocovid1-

9.jatimprov.go.id.

Setelah mendaftar, warga akan mendapatkan nomor pengisian. Lalu, keluarga warga yang membutuhkan oksigen itu bisa datang ke Bakorwil I Madiun untuk mendapatkan pengisian oksigen gratis. “Daftar dulu se-

cara online. Nanti daftar, kemudian didata dan datang kesini membawa KTP pasien yang bersangkutan,” kata Wardoyo dihubungi, Rabu sore (11/8).

Dijelaskannya, bagi warga yang ingin mendapatkan pengisian oksigen gratis harus menunjukkan bukti terinfeksi Covid-19 dan menjalani isolasi mandiri. Pengisian oksigen gratis itu untuk tabung berukuran 1 hingga 2 meter kubik. Setiap hari, tidak ada batasnya pengambilan oksi-

gen grtais tersebut.

Pemberian oksigen gratis dibuka mulai Selasa (10/8) hingga satu bulan kedepan. Sampai hari ini (Rabu 11/8) baru tercatat 39 orang sebanya 51 tabung gas. Karena ada satu orang membawa dua tabung gas.

“Karena itu memang diperbolehkan. Tujuan pemberian gas oksigen gratis tis ini, untuk meringankan beban warga yang menjalani isolasi mandiri (isoman) di Madiun Raya,”ungkap Wardoyo menjelaskan.

Sebenarnya, dalam hal pemberian gas oksigen gratis ini sudah diiformasikan ke daerah di Wilayah Bakorwil I Madiun dengan cara menyebarkan selebaran melalui RT, RW, kantor Keluarahanh/Desa juga perkantoran Dinas, Badan Kabag di Pemkot dan Pemkab Madiun. “Atau kemungkinan warga di Madiun Raya yang keluarganya menjalan isoman belum mengetahui cara pengambilan gas oksigen gratis tersebut,” katanya. [dar]

sudarno/bhirawa

Tampak warga saat pengambilan gas oksigen gratis dari Pemprov Jatim di halam Bakorwil I Madiun, Rabu sore (11/8).

Bhir

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Kamis Kliwon, 1

Gubernur Tinjau Pelaksanaan Vaksin Mah Sidoarjo, Bhirawa Saat meninjau pelaksanaan 5 ribu vaksin di Univertas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), Gubernur Jawa Timur berjanji akan menambah lagi sebanyak 5 ribu dosis vaksin untuk keluarga besar Umsida. Agar program pecepatan pelaksanaan vaksin secara nasional bisa berjalan dengan baik, sehingga segera mewujudkan Herd Immunity.

Gubernur Jatim, Kadis Pendidikan Jatim dan Rektor Umsida melihat langsung pemeriksaan mahasiswa sebelum divaksin.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa berjanji menambah 5 ribu dosis vaksin saat mengunjungi pelaksanaan vaksin keluarga besar Umsida di Kampus I Umsida Sidoarjo pada, Selasa (10/8) dengan didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Dr Wahid Wahyudi serta Rektor Umsida Dr

achmad suprayogi/ bhirawa

Hidayatulloh MSi. Khofifah juga menegaskan dalam menangani pandemi Covid 19 terus berikhtiar secara lahir. Diantaranya, kolaborasi seperti yang dilakukan dengan Umsida ini bisa lebih menambah percepatan vaksinasi yang efektif.

"Kita bisanya membangun ekosistem, kapan ada vaksin masuk,

vaksin cepat keluar begitu seterusnya. Maka kini sudah ada 5 ribu dosis vaksin, nanti akan kami tambah lagi sebanyak 5 ribu dosis vaksin. Supaya program percepatan bisa kita lakukan dengan baik,'' jelas Khofifah.

Khififah menambahkan, Surabaya, Sidoarjo dan Gresik ini merupakan tiga wilayah Aglomelerasi strategis bagi Jawa Timur. Kalau Surabaya sudah 70%, sementara Sidoarjo dan Gresik belum, itu tidak bisa, sebab harus jadi satu. Makanya harus dilakukan secara Aglomerasi. Dan elemen - elemen yang menjadi penguat percepatan vaksinasi ini sangat dibutuhkan,'' tegas

SMKN 6 Surabaya Salurkan Bantuan Sosial untuk Siswa Yatim-Piatu Surabaya, Bhirawa Pandemi Covid 19 berdampak pada segala sektor. Tak hanya di sektor kesehatan, tapi juga ekonomi, kehidupan sosial masyarakat, hingga pendidikan. Angka kemiskinan pun cukup tinggi, karena banyak yang diberhentikan akibat seretnya roda perekenomi.

Tak sedikit anak - anak yang kehilangan orangtua nya akibat wabah Virus Corona ini.

Atas dasar itulah, guru dan karyawan SMKN 6 Surabaya, gotong royong untuk membantu siswanya yang terkena dampak serius akibat pandemi Covid 19. Kegiatan berbentuk bantuan sosial berupa sembako, yang terdiri dari beras 5 kilogram, minyak goreng 2 liter, gula 2 kilogram, kecap, mie, teh dan permen.

"Baksos ini merupakan bentuk

empati dan kepedulian sosial di era pandemi saat ini,'' ujar Kepala SMKN 6 Surabaya, Bahrun, Rabu (11/8).

Kegiatan peduli sosial ini menyasar para siswa yatim piatu. Total 24 siswa yang menerima bantuan sosial sembako ini. Pihak sekolah juga menambahkan uang tunai.

"Ada sebagian siswa juga yang kehilangan orangtuanya akibat pandemi. Kebetulan juga ini berkaitan dengan awal Tahun Baru 1 Muharrom 1443 Hijriah,'' jelas dia.

Selain Sembako dan uang tunai, SMKN 6 Surabaya juga memberikan seragam gratis bagi siswa yang tidak mampu. ''Saat tahun ajaran baru lalu kita beri keringanan berupa seragam gratis untuk 10 siswa.

Semoga ini bermanfaat bagi mereka dan dapat membantu di tengah kesulitan ini,'' tandasnya. [ina]

BANGKU POJOK

Kepala SMPN 1 Situbondo Hj Tatik Krisnawati saat mendampingi Wabup Hj Khoirani dalam vaksinasi bagi pelajar setempat Selasa (10/8).

Selangkah Lagi SMPN 1 Terapkan PTM Situbondo, Bhirawa Dalam rangka mendukung program vaksinasi, SMPN 1 Situbondo telah melakukan vaksinasi para siswa dan pendidik.

Buktinya, 60% lebih siswa SMPN 1 Situbondo telah divaksin.

Wabup Situbondo, Hj Khoirani dan Kepala Sekolah SMPN 1 Situbondo, Tatik Krisnawati meresmikan vaksinasi disaksikan beberapa Pimpinan OPD. Menurut Tatik, vaksin siswa didukung orang tua sebelumnya sudah diikuti 150 anak. Untuk vaksin kemarin diikuti sebanyak 450 siswa dari jumlah keseluruahn 930 siswa. Jadi total siswa yang mengikuti vaksinasi kini sudah melebihi 60%.

"Kami terus melakukan upaya meski tak melakukan sosialisasi kepada keluarga siswa. Namun sudah ada 10 siswa yang sudah menjalani vaksin dengan membuat video dan dimasukkan google class room. Selanjutnya video itu dimasukkan melalui WA kepada siswa yang lain agar semua siswa mengikuti dan mendukung vaksin,'' ujar Tatik.

Tatik menjelaskan, vaksin banyak memiliki nilai positif. Diantaranya, vaksin tidak menimbulkan efek samping dan justru membuat seseorang bertambah sehat dan membuat antibodi bagi para siswa SMP. Jika ada penularan Covid 19, maka siswa sudah bisa mencegah karena dalam tubuhnya sudah memiliki antibodi yang kuat setelah divaksin. ''Ya strategi yang belum dijalankan secepatnya akan kami lakukan. Kami berharap kepada semua siswa segera mengikuti vaksinasi kecuali bagi siswa yang memiliki penyakit bawaan,'' ulas Tatik. Dengan mengikuti vaksinasi, lanjut Tatik, rencana PTM (Pembelajaran Tatap Muka) akan berjalan dengan lancar karena ditunjang siswa dan guru yang sudah berhasil menjalani vaksinasi. [awi]

Kepala SMKN 6 Surabaya, Bahrun menyerahkan bansos berupa Sembako pada siswa Yatim Piatu.

Sebanyak 2 Ribu Vaksin untuk Anggota Pramuka Probolinggo, Bhirawa Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Probolinggo mendapatkan alokasi 2 ribu dosis vaksin, untuk mendukung 60 ribu vaksinasi dalam rangka memperingati Hari Pramuka ke 60 tahun 2021 yang digelar Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Jawa Timur.

Rencananya, Program 2 Ribu vaksin ini dipusatkan bagi anggota Pramuka di wilayah Kecamatan Dringu dan Leces. Pencanangannya akan dilakukan Gubernur Jawa Timur, Hj Khofifah Indar Parawansa secara virtual pada Jumat (13/8) pagi. Untuk Kabupaten Probolinggo akan mengikuti dari halaman SDN Kedungdalem 2 Kecamatan Dringu.

Persiapannya Kwarcab Gerakan Pramuka Probolinggo menggelar rapat koordinasi di ruang pertemuan Rumah Dinas Wakil Bupati Probolinggo, Rabu (11/8), kemarin dipimpin Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo, Drs HA Timbul Prihanjoko selaku Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Probolinggo, dihadiri Kepala Dinas Kesehatan, dr Shodiq Tjahjono, Kepala Dinas Pendidikan Fathur Rozi, Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Yulius Christian, Cabang Dinas Pen-

didikan Probolinggo, perwakilan TNI/ Polri serta jajaran Kwarcab Gerakan Pramuka Probolinggo.

Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Probolinggo, Kak Timbul Prihanjoko mengatakan, vaksin ini bertujuan memberikan daya imun bagi anggota Pramuka, menambah jumlah masyarakat yang telah divaksin serta memberikan kepedulian dan pengabdian kepada masyarakat.

"Dalam rangka Hari Pramuka, Kwarcab Gerakan Pramuka Probolinggo mendapatkan amanah vaksin dengan jatah 2 ribu dosis. Sasarannya anggota Pramuka di Kabupaten Probolinggo.

Hari ini saya ingin tahu kesiapan dari Program 2 Ribu vaksin ini,'' katanya.

Meskipun sasarannya siswa dan anggota Pramuka, Kak Timbul mengharapkan, agar dalam pelaksanaannya bisa menyamakan frekuensi yang sudah dijalankan Satgas Penanganan Covid 19 Kabupaten Probolinggo.

"Diharapkan tidak ada tumpang tindih sasaran. Untuk data sasarannya bisa melibatkan Dinas Pendidikan, sementara Dinas Kesehatan menyiapkan petugas dan sarana prasarananya. Untuk teknisnya nanti Pramuka yang akan bergerak,'' jelasnya. [wap]

wiwit agus pribadi/bhirawa

Paskibraka Tulungagung terus berlatih setiap hari sebelum

Paskibraka Tulungagung Divaksin Tulungagung, Bhirawa Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Tulungagung bakal divaksin Covid 19 dosis dua sebelum dikukuhkan pada Sabtu (14/8) mendatang.

Penyuntikan vaksin dosis dua itu diharapkan tidak sampai membuat mereka tertular Covid 19 saat dikarantina.

Menurut Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Tulungagung, Ahmad Mugiyono, Rabu (11/8), sudah ada rencana untuk melakukan vaksinasi dosis dua terhadap para anggota Paskibara tersebut. ''Rencananya, sebelum dilakukan karantina setelah pengukuhan sudah dilakukan vaksinasi dosis dua pada semua anggota Paskibraka,'' ujarnya.

Selain itu, untuk mencegah penularan Covid 19 di kalangan Pasibraka, menurut Ahmad Mugiyono yang akrab disapa dengan sebutan Mamad ini juga akan dilakukan tes usap atau swab antigen sekali lagi pada seluruh anggota Paskibraka.

"Ini agar mereka semua terjamin tidak terpapar Covid-19 saat menjalankan tugas sebagai pengibar bendera saat upacara Hari Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus mendatang,'' paparnya.

Mamad menyebut antisipasi penularan Covid-19 di kalangan Paskibraka sudah di-

lakukan sejak Bahkan sejak perekrutan tiga "Saat itu su swab antigen. mang ada delap positif dan me tidak bisa masu gota Paskibrak Setelah dilaku

Kwarcab Pramuka bahas kegiatan 2000 vaksinasi bagi anggota Pramuka.

GALERI

SISWA

IKA UB Siapkan Tempat Tidur untuk Alumni Isoman Ikatan Alumni Universitas Brawijaya (IKA UB) melakukan sosialisasi program dan kegiatan Satgas Covid 19 melalui webinar. Sosialisasi bertajuk Menyatukan Daya Melarung Wabah kegiatan kemanusiaan IKA UB untuk pandemi Covid 19 menghadirkan pembicara dari relawan Satgas Covid baik dari area Malang Raya maupun Jabodetabek dan juga tim telekonsultasi medis alumni FK UB. Oleh: M Taufik, Kota Malang

Appisoman ini merupakan 3 aplikasi yang dilebur menjadi satu yaitu appisoman, Satgas UB dan Nursecare Apps.

Menurut Ahmad Syauqi, Ketua Satgas Covid IKA UB, gambaran seluruh kegiatan yang dilaksanakan IKA UB selama pandemi ini. Penyediaan karantina sehat sebanyak 22 bed di Sitirejo dan 25 bed di Rusunawa Dieng yang berkolaborasi dengan UB. "Layanan logistik isoman di wilayah Malang raya sejak awal Juli hingga saat ini hampir 100 KK yang sudah diban-

tu, hampir 50 alumni yang dibantu logistik di wilayah Jabodetabek,''tuturnya. Layanan telekonsultasi medis juga dia lakukan melalui https:// appisoman.com, peminjaman tabung oksigen, hingga mendorong percepatan vaksinasi.

"Kami dari Sagtas IKA UB stand by 24 jam untuk menangani alumni UB, keluarga besar UB dan juga masyarakat sekitar yang sedang terpapar

Covid 19,'' ujar Syauqi.

Disusul dengan pemaparan tata cara telekonsultasi medis hingga penangannnya untuk pasien isoman Covid 19 oleh dr Rodhyan Rahmatiar SpS. ''Banyaknya informasi yang tidak benar menyebar di masyarakat terkait penanganan Covid 19 menjadikan telemedicine menjadi penting pada saat ini,'' tambah dr Rodhyan.

Sementara itu, Reddy Eko Prasetyo yang merupakan Founder Appisoman menjelaskan, terkait kinerja aplikasi ini dalam membantu pasien isoman. Appisoman ini merupakan 3 aplikasi yang dilebur menjadi satu yaitu appisoman, Satgas UB dan Nursecare Apps.

Untuk sistem tracking penyebaran Covid 19 secara medis dipaparkan dr Nuretha

yang merupakan Satgas Covid UB dan juga tim medis Apps Isoman.

Satgas IKA UB wilayah Jabodetabek diwakili Dina F Husna menjelaskan, program pengiriman bantuan logistik dan vaksinasi jabodetabek. Bantuan logistik berupa makanan dan obat - obatan yang menyasar seluruh alumni isoman yang bertempat tinggal di wilayah Jabodetabek. Untuk vaksinasi Jabodetabek periode 2 hingga 6 Agustus 2021 sudah sebanyak 2.329 orang dengan vaksin Sinovac yang bekerjasama dengan PDF dan EMT IDI. Sejalan dengan program ini, Satgas IKA UB wilayah Malang Raya juga menjelaskan, terkait program bantuan logistik Isoman dan vaksinasi wilayah Malang Raya. [*]

rawa

& OLAHRAGA hasiswa Umsida

AYAAN

12 Agustus 2021

Gubernur Jatim.

Saat mendampingi Gubernur Jatim, Dr Hidayatulloh MSi menambahkan, di Umsida ada sekitar 100 orang yang menjalani Isoman, mulai dosen, mahasiswa maupun keluarga Umsida. Namun kali ini sudah tinggal 6 orang dan semuanya sudah sehat kembali seperti semula. ''Saya tegaskan, kalau Umsida siap mendukung program pemerintah untuk melakukan percepatan vaksinasi untuk seluruh kalangan masyarakat,'' tegas Hidayatulloh.

Program Herd Immunity terus diupayakan berbagai instansi untuk mendukung program pemerintah

Halaman 7

dalam percepatan program vaksinasi. Diantaranya, Umsida yang sementara ini telah melaksanakan vaksinasi secara internal, yakni untuk Civitas Academica Umsida dan Keluarga.

Ketua Panitia Pelaksana Umsida COVID-19 Command Center (UC3), Eko Hardiansyah MPsi menambahkan, vaksinasi ini memang dikhususkan untuk keluarga besar Umsida agar bisa tercapai Herd immunity di lingkungan Kampus Umsida. '''Dengan pelaksanaan ini, diharapkan terjadi percepatan perkuliahan secara tatap muka dan aman,'' kata Eko. [ach] Penyerahan bantuan Emergency Ventilator dari IA ITB ke Pemprov Jatim pada Selasa (10/8) di Gedung Negara Grahadi Surabaya.

Emergency Ventilator IA ITB Segera Didistribusikan Pemprov Jatim ke RS Surabaya, Bhirawa Penanganan Covid 19 yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim banjir dukungan. Diantaranya, datang dari Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA ITB) yang memberikan bantuan berupa dua Unit PM-01 Emergency Ventilator.

Dengan menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes), penyerahan Emergency Ventilator dilakukan Ketua IA ITB, Saritomo kepada Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi Surabaya pada Selasa (10/8). Gubernur Khofifah menyampaikan terima kasihnya dan mengapresiasi kepedulian dari Ikatan

Alumni ITB. "Terima kasih banyak atas perhatiannya (bantuan, red) kepada masyarakat Jatim. Bantuan ini akan segera didistribusikan pada RS,'' kata Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa. Dengan bantuan ini, Khofifah berharap dapat mempercepat penanganan Covid-19 di Jatim.

Sehingga upaya penanganan, baik berupa pemutusan mata rantai Covid-19 maupun serbuan vaksinasi untuk herd immunity di Jatim.

"Pemprov Jatim berupaya semaksimal mungkin dalam penananganan Covid-19 di Jatim,'' ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris BPBD Ja-

tim, Erwin Indra Widjaja menambahkan, BPBD Jatim siap mendukung penuh semua kebijakan Pemerintah dalam hal penanganan Covid 19.

Sama seperti bencana yang harus ditangani secara pentahelix, pandemi ini dikatakan Erwin, juga harus didukung peran serta elemen masyarakat dan semua instansi terkait.

Dengan bantuan Emergency Ventilator, pihaknya berharap dapat mendukung Rumah Sakit dalam penanganan Covid 19. Sehingga para pasien yang terpapar dapat segera ditangani dengan cepat. Fungsi Emergency Ventilator, sambung Erwin, sangat penting untuk keadaan darurat.

"Dari penjelasan Ketua IA ITB, Emergency Ventilator ini dilengkapi dengan battery emergency. Apabila ditenpatkan di dalam ambulance, bisa bertahan atau digunakan selama 30 hingga 45 menit,'' pungkasnya.

Diketahui, turut hadir dalam kegiatan ini, yakni Direktur RSUD dr Soetomo, Joni Wahyuhadi; Direktur RSU Haji Surabaya, Herlin Ferliana; Kepala Dinas Pendidikan, Wahid Wahyudi dan Sekretaris BPBD Jatim, Erwin Indra Widjaja. Serta diantaranya Direktur Peti Kemas PT Terminal Petikemas Surabaya, Robby Dayoh dan Perwakilan dari Pertamina Direktur Operasi Pertamina Fundation, Yulius. [bed]

Sebanyak 7.414 Anak Yatim di Bojonegoro Terima Bansos Bojonegoro, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Dinas Sosial (Dinsos) mengalokasikan anggaran Rp 11,1 miliar Bantuan Sosial (Bansos) bagi anak yatim dan anak terlantar non panti pada 2021. Ditargetkan sebanyak 7.414 anak akan menjadi sasaran penerima dan masing - masing menerima Rp1, 5 juta.

Calon penerima Bansos berdasarkan usulan dari Pemerintah Desa (Pemdes) setempat melalui Dinsos Bojonegoro. Data kemudian diverifikasi dan divalidasi kelengkapan administrasi dan besaran bantuan yang diusulkan.

Menurut Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinsos Bojonegoro,

Murti Asih, calon penerima dibuktikan dengan menujukkan Kartu Keluarga (KK), lalu berada di luar panti atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), serta orang tua atau wali ber e KTP Bojonegoro.

"Umur anak calon penerima per 1 Juni 2021 tidak boleh melebihi 15 tahun,'' katanya, kemarin (11/8).

Murti Asih menjelaskan, nantin-

ya Dinas Sosial akan menyalurkan bantuan itu sebanyak satu kali ke rekening masing - masing penerima sebesar Rp1,5 juta. Sementara untuk pembukaan rekening setelah ada sosialisasi dan edukasi penyaluran bantuan itu. "Setelah dana ditransfer, penerima bantuan dapat melakukan penarikan dana Bansos seutuhnya secara langsung,'' ujarnya. [bas]

Unusa Vaksinasi 1.500 Civitas Akademika dan Masyarakat

Harlah ke-8, Undang Peneliti Pengembang Vaksin AstraZaneca sawawi/bhirawa

melaksanakan tugasnya pada Selasa (17/8) pekan depan.

n Dosis Dua Sebelum Dikarantina

jauh-jauh hari. k saat dalam a bulan lalu. dah dilakukan Hasilnya mepan peserta yang ereka kemudian uk sebagai anga,'' bebernya. ukan seleksi dan

menjalani latihan, para anggota Paskibraka Tulungagung itu pun lanjut Mamad juga sudah dilakukan vaksinasi dosis pertama. ''Semoga saja dengan segala upaya yang telah kami lakukan tidak akan ada yang terpapar Covid 19. Bahkan kami setiap hari terus meminta para anggota Paskibaraka yang

saat ini pulang ke rumahnya masing - masing setelah latihan untuk tetap menjaga Prokes,'' sambungnya.

Sesuai jadwal, para anggota Paskibraka Tulungagung akan menjalani tugas sebagai pengibar Bendera Merah Putih dalam Upacara Bendera Hari Kemerdekaan RI ke-76 di Kantor Bupati Tulungagung pada Selasa (17/8) pagi. Mereka akan melakukan pengibaran bendera dengan jumlah pasukan penuh, yakni dengan formasi 17, 8 dan 45.

Mamad juga mengungkapkan, meski dilakukan pengibaran bendera oleh Paskibraka dengan pasukan penuh, namun untuk peserta upacara tetap dibatasi. ASN Pemkab Tulungagung sebagian besar akan mengikuti upacara bendera secara virtual dari kantornya masing-masing.

"Upacara bendera juga hanya berlangsung pagi hari saja. Sedang untuk detik-detik proklamasi dan upacara penurunan bendera dilakukan secara virtual di pendopo,'' ucapnya. [wed]

Surabaya, Bhirawa Universits Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) menggelar vaksin Covid 19 jenis AstraZaneca gratis bagi 1.500 orang, terdiri dari civitas akademika dan masyarakat sekitar kampus. Vaksin ini sebagai rangkaian Hari Ulang Tahun (Harlah) Unusa ke-8. Menurut Rektor Unusa, Prof Achmad Jazidie, kegiatan ini merupakan bentuk kepercayaan dari pemerintah untuk turut serta dalam memberikan vaksimasi kepada masyarakat.

"Tentu vaksinnya bukan dari Unusa, tapi vaksinatornya dari Unusa dan dua RS yang dimiliki Yayasan RS Islam Surabaya (Yarsis) yang menaungi Unusa,'' kata Prof Jazidie di kampus setempat, Rabu (11/8).

Prof Jazidie bersyukur kegiatan vaksinasi hari ini berjalan lancar dan tertib sesuai rencana. Kegiatan tersebut akan dilanjutkan dengan pemberian vaksin kedua berikutnya sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Tak hanya vaksinasi gartis, oada Harlah Unusa tahun ini juga akan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk telemedicine.

Juga ada seminar ilmiah internasional Surabaya International Health Conference (SIHC), Unusa bersholawat bersama Gus Ali dan banyak lagi.

"Kami sedang menyiapkan dokter dan perawat untuk memberi pelayanan ini selama kegiatan Harlah.

Tahun ini juga tahun lalu kami tidak menyelenggarakan kegiatan olah raga secara Luring, tapi kami sedang mempersiapkan olah raga dalam permainan e-sport untuk berbagai

jenjang pendidikan dari mulai SD hingga perguruan tinggi,'' katanya.

Pada bagian lain, Prof Jazidie juga mengungkapkan, beberapa prestasi Unusa selama tahun 2020-2021.

Di tengah pandemi, Unusa juga melakukan berbagai inovasi dalam mendukung kemajuan institusi, sivitas akademika, serta masyarakat Indonesia khususnya.

"Di tengah Pandemi Covid 19 ini tidak menjadi kendala lantaran Unusa sudah memiliki aplikasi e-sorogan yang telah diterapkan sejak 2017 lalu dan laboratorium virtual reality serta laboratorium micro teaching. Dengan modal yang telah dimiliki ini, Unusa sudah dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk pembelajaran daring dan praktikum Daring,'' katanya.

Prof Jazidie juga mengungkapkan, jika Unusa telah mempersiapkan dan menerapkan pembelajaran berbasis merdeka belajar yang sinkron dengan kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di tengah Covid 19.

"Karena itu di tahun 2021 Unusa memperoleh banyak hibah program MBKM, seperti Hibah Program Kompetisi Kampus Merdeka, Hibah Kerjasama Kurikulum dan Implementasi (KSKI MBKM), Hibah Inovasi Pembelajaran dan Teknologi Bantu (Teknologi Asistif) untuk mahasiswa berkebutuhan khusus di perguruan tinggi, dan berbagai hibah lainnya," tandasnya.

Yang istimewa Harlah Unusa tahun ini, yakni rencana pihak ka-

mpus untuk mengundang Indra Rudiansyah pada puncak Harlah, 28 Agustus 2021 mendatang. Rudi merupakan mahasiswa Indonesia di Universitas Oxford yang turut dalam penelitian pengembangan vaksin merek AstraZaneca yang dipimpin Profesor Sarah Gilbert.

"Kami sudah meluncurkan undangan pada Rudi dan sudah menyanggupinya untuk hadir memberikan orasi ilmiah, meski secara virtual,'' ujarnya. Diundangnya Rudi, menurut Prof Jazidie, selain karena seluruh dunia sedang difokuskan pada kebutuhan vaksin juga karena tema Harlah berkaitan dengan Vaksin: Daulat Kesehatan dan Potensi Pengembangannya di Indonesia.

Tema ini pula yang akan menjadi judul orasi ilmiahnya. Indra Rudi-

ansyah kini tergabung dalam Tim Jenner Institute Pimpinan Profesor Sarah Gilbert 20 Januari 2020, tim ini dan Oxford Vaccine Group bekerja sama menguji coba Vaksin Virus Corona di Pusat Vaksin Oxford.

"Bangsa ini tentu harus bangga ada putra terbaiknya yang bisa tergabung dalam tim untuk uji klinis vaksin Covid 19, meskipun bukan sebagai penelitian utama. Kami berharap dia bisa menceritrakan pengalamannya selama dalam tim itu dalam orasi ilmiahnya,'' katanya.

Indra merupakan mahasiswa penerima beasiswa LPDP, bergabung dengan tim tersebut ketika wabah Covid-19 mengalami eskalasi menjadi pandemi. Semua aktivitas di kampus ditutup kecuali untuk bidang yang terkait Covid-19. [ina]

Rektor Unusa, Prof Jazidie memantau giat vaksinasi gratis untuk civitas akademika dan masyarakat sekitar kampus.

Puluhan Klien UPT RSBD dan UPT RSBRW Vaksin Covid-19 Pemprov, Bhirawa Vaksinasi bagi penyandang disabilitas di kedua UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Fimur digelar Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (kmRSBD), dan UPT Rehabilitasi Sosial Bina Rungu Wicara (RSBRW) Pasuruan, diikuti sekira 89 klien UPT. Menurut Kepala UPT RSBD Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur di Pasuruan, Yusmanu, sebelumnya pihaknya bekerja sama dengan Polres Pasuruan untuk menggelar vaksinasi dosis 1. Kini kembali kerjasama untuk dosis 2.

"Di sini istimewa. Kalau di wilayah lain hari ini serentak vaksin pertama, kami vaksin kedua. Oleh karena itu, kami menggunakan vaksin Sinovac, bukan Sinopharm seperti yang digunakan di tempat lain,'' katanya dalam keiatan yang digelar di aula UPT RSBD Pasuruan ini Yusmanu menjelaskan, jumlah klien UPT RSBD Pasuruan yang

mengikuti vaksin ini sebanyak 54 orang. ''Total klien kami 75 orang.

54 klien mengikuti vaksin, lainnya belum vaksin karena sebagian penyintas Covid-19 dan harus menunggu tiga bulan untuk divaksin, ada pula yang belum cukup umur,'' paparnya.

Bagi klien yang belum vaksin, Yusmanu memastikan mereka akan tetap divaksin setelah menunggu waktu yang tepat. Yakni, tiga bulan usai terpapar Covid-19 dan klien telah cukup umur. Diharapkan seluruh penyandang disabilitas, bukan hanya klien UPT, harus siap vaksin. Karena penyandang disabilitas saja berani vaksin, apalagi yang normal harus berani.

Yusmanu menambahkan, pihaknya selalu mengedukasi tentang pentingnya vaksin. Sehingga, semua klien UPT RSBD antusias divaksin. Klien UPT RSBRW Pasuruan juga sebelumnya diberi sosialisasi tentang vaksin. Akhirn-

ya, semua klien bersedia divaksin.

Bahkan, klien yang awalnya takut vaksin menjadi berani.

"Kami juga meminta izin orang tua klien dan meminta mereka membuat surat pernyataan,'' tutur Kepala UPT RSBRW Pasuruan, Lilik Sofia

Suryaningsih.

Dijelaskan, dari 60 klien, saat ini baru sekitar 34 klien yang divaksin.

Lainnya belum divaksin karena baru sembuh dari Covid-19. Semoga vaksin kedua ini lebih memberi semangat klien untuk selalu sehat dan

semoga klien UPT RSBRW tidak ada lagi yang terkena Covid 19.

Selanjutnya klien UPT RSBD Pasuruan, Hendra Kristanto, yang mengikuti vaksinasi mengungkapkan rasa syukurnya telah tuntas vaksin Covid-19. Dia juga men-

Kepala UPT RSBD Dinsos Jatim di Pasuruan melihat vaksinasi penyandang disabilitas. rahmad caesar/ bhirawa

gaku tidak merasakan keluhan apapun setelah vaksin, baik dosis pertama maupun kedua.

"Senang bisa ikut vaksin biar tambah sehat dan terhindar dari Covid19. Semoga kegiatan ini bisa berjalan terus agar teman-teman lainnya yang belum vaksin juga dapat divaksin,'' pungkasnya. Sekedar diketahui, kegiatan vaksin yang diselenggarakan ini bekerjasama dengan Polda Jatim menggelar vaksinasi serentak bagi penyandang disabilitas di seluruh wilayah Polda Jatim.

Di Kabupaten Pasuruan, kegiatan itu juga ditinjau secara langsung oleh Kapolres Pasuruan AKBP Erick Frendriz. Turut hadir, Kasatlantas Polres Pasuruan, Kodim 0819 Pasuruan, Asisten 1 Pemerintahan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan, Kepala Bidang Dinsos Kab. Pasuruan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Satpol PP, Kepala BNN, Kejaksaan, dan lima Kepala UPT Dinsos Jatim Pasuruan Raya. [rac]

JATIM MEMBANGUN Terima 97 Lulusan IPDN, Gubernur Titip Merah Putih Kamis Kliwon, 12 Agustus 2021

Halaman 8

Pemprov, Bhirawa Sebanyak 97 lulusan Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) asal Jatim mendapat pengarahan dari Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Para purna praja tersebut telah berhasil menyelesaikan proses pendidikannya dan akan bertugas sebagai ASN di berbagai instansi pemerintahan.

Secara khusus, Gubernur Khofifah menghadiahkan bendera Merah Putih kepada masing-masing purna praja asal Jatim tersebut. Selain itu, Gubernur Khofifah juga memberikan rompi berlogo CETTAR sebagai spirit Pemprov Jatim dalam bekerja secara Cepat, Efektif, Tanggap, Transparan, Akuntabel dan Responsif.

Bendera itu diberikan Khofifah sekaligus menjadi momentum dalam rangka menyambut HUT ke 76 Kemerdekaan RI. Secara simbolik, Khofifah menyerahkan pataka bendera Merah Putih kepada satu persatu lulusan IPDN angkatan XVIII di Auditorium Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jatim, Selasa (10/8).

Mantan Menteri Sosial RI

tersebut berpesan kepada masing-masing purna praja agar menempatkan bendera itu setinggi-tingginya di mana pun mereka ditugaskan. Artinya, sebagai ASN, NKRI adalah harga mati dan merah putih harus selalu di hati.

“Saya ingin touching heart mereka dengan memberi bendera itu satu per satu. Pesan saya, bahwa mereka sudah purna praja dari IPDN dan sekarang sudah siap melaksanakan tugas menjadi ASN. Kalau ASN, maka NKRI harga mati dan merah putih harus ada dihati, kibarkan setinggi-tingginya dimanapun berada,” tutur gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut.

Lebih lanjut Khofifah juga berpesan agar para calon ASN lulusan IPDN ini turut menja-

Gubernur Jatim menyerahkan pataka bendera Merah Putih kepada purna praja alumni IPDN XVIII asal Jatim.

ga negeri ini dengan memberikan dedikasi terbaik dari seluruh energi dan produktifitas yang mereka miliki. Di Pemprov Jatim sendiri, para lulus-

Kota Madiun, Bhirawa Semua pihak bahu membahu agar tercipta herd immunity di Kota Madiun lewat vaksinasi Covid-19. Seperti yang dilaksanakan Polres Madiun Kota menggelar Vaksinasi Merdeka Semeru menyasar 24 penyandang disabilitas, Selasa (10/8). Jika dijumlah selama ini, sudah 200 difabel telah divaksinasi “Kegiatan ini serentak di seluruh Jawa Timur. Semoga meningkatkan kekebalan di masyarakat,” ujar Kapolres Madiun Kota AKBP Dewa Eka Putu Darmawan.

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Madiun. Kapolres Madiun Kota, mengungkapkan, 24 difabel diimunisasi menggunakan vaksin Sinopharm.

“Ini sekaligus melanjutkan rangkaian vaksinasi terhadap adik-adik difabel yang sudah dilaksanakan pemkot sebelumnya,” tuturnya.

Di kesempatan yang sama, juga diberikan bingkisan kepada peserta vaksinasi. Walikota Madiun Maidi yang hadir dalam kegiatan tersebut mengapresiasi langkah kepolisian. Berkat dukungan Polres Madiun Kota, total sudah hampir 200 difabel diimunisasi. [dar]

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, AG 3949 RB, a/n. Nurhamid, Jl. Basuki Rahmad l/11, RT 2/3 Kel. Kampungdalem – T.Agung No. 8122/IMB/BI-IV/2021

SITUBONDO HILANG STNK, nopol P 5390 FW a/n AGUNG WINARNO, KP KRAJAN RT03 RW01 WRINGIN ANOM KEC. PANARUKAN Situbondo No. 8123/IMB/BI-IV/2021

Sumenep, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Sumenep menyiapkan program Call Center 112 dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Call center tersebut merupakan salah satu program Bupati dan Wakil Bupati Sumenep, Achmad Fauzi dan Dewi Khalifah yang disediakan bagi masyarakat untuk mengadukan berbagai persoalan yang terjadi.

Bupati Sumenep, Ach. Fauzi mengatakan, program tersebut saat ini sedang dipersiapkan oleh tim yang diberi mandat. Program tersebut dinilai sangat penting demi peningkatan dan percepatan pelayanan masyarakat. Dengan program tersebut masyarakat bisa menyampaikan keluhan atau hal apapun yang berkenaan dengan kondisi riil di masyarakat.

“Kami saat ini telah melakukan persiapan program Call Center 112. Ini sebagai salah satu instrumen untuk merespon aduan masyarakat tentang kejadian yang mengancam keselamatan masyarakat,” kata Bupati Sume-

Achmad Fauzi Bupati Sumenep

nep, Achmad Fauzi, Rabu (11/08).

Ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep ini menyampaikan, Pemkab Sumenep menyediakan layanan darurat Call Center 112 ini untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan kejadian atau peristiwa di tengah-tengah masyarakat. Layanan Call Center itu, akan sangat membantu masyarakat.

Pemprov, Bhirawa Satuan Tugas Covid 19 Jawa Timur membantu melayani karantina dan kepulangan 134, Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dianggarkan Rp 20 Miliar Untuk Mengatasi Pemulihan Sosial Ekonomi Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021 antara Pemkot Madiun dengan Pimpinan DPRD Kota Madiun telah sepakat dan menandatanganinya bersama di gedung DPRD Kota Madiun, Selasa (10/8).

Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya BMS, SH didampingi Wakil Ketua I, II DPRD Kota Madiun, Drs. Istono, M.Pd dan Drs. H. Armaya disaksikan Wali Kota Madiun, Maidi bersama Wakil Wali Kota Madiun, Inda Raya AMS, menandatangani Nota Kesepakatan KUPA-PPAS 2021, Selasa (10/8).

penting untuk dimiliki para purna praja. Saya sendiri tidak pernah menganggap para ASN di Pemprov ini sebagai bawahan saya. Tetapi, ASN Pem-

prov adalah tim yang kedudukannya setara untuk saling bersinergi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” pungkas Khofifah.[tam]

Karena nantinya, dengan adanya layanan itu masyarakat dengan mudah menghubungi tim yang sudah dipersiapkan dan selalu siaga.

“Layanan Call Center ini beroperasi selama 24 jam. Jadi kapan pun masyarakat akan menyampaikan kejadian di bawah akan langsung ditanggapi oleh petugas. Karena tim sudah disiapkan,”ucapnya.

Lebih lanjut Fauzi memaparkan, penyelenggaraan panggilan darurat tersebut, antara lain layanan ambulance gawat darurat, penanganan kebakaran, penanganan kejadian kecelakaan lalu lintas, penanganan kejadian tindak kriminal seperti pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, penanganan kejadian terorisme, dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Ada juga layanan penanganan kejadian terkait kebencanaan, penanganan pohon tumbang dengan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat, penanganan hama pengganggu manusia, hewan buas atau

berbisa, penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat, penanganan masalah sosial masyarakat, permintaan penyelamatan manusia.

“Di tim layanan Call Center 122 itu ada dari berbagai instansi, baik tenaga kesehatan, kepolisian, kebencanaan dan berbagai kebutuhan lain yang ada pada pelayanan penanganan tersebut,” tuturnya.

Sementara itu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumenep, Ferdiansyah Tetrajaya, menyampaikan, masyarakat bisa mengakses Call Center 112 melalui semua operator telepon baik dari handphone maupun telepon rumah.

“Yang jelas, panggilan darurat 112 merupakan panggilan bebas biaya, sehingga telepon seluler tidak ada pulsa bisa mengakses layanan ini. Semoga layanan panggilan darurat 112 bisa mencegah kejadian yang lebih parah atau mencegah jatuhnya korban lebih banyak,” pungkasnya. [sul]

Satgas Covid19 Jatim Bantu Layani Karantina dan Kepulangan 134 PMI asal NTB

Wali Kota-Pimpinan DPRD Kota Madiun Tandatangani KUPA-PPAS 2021

Rapat Paripurna itu dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Madiun, Drs. Istono, M.Pd didampingi Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya BMS, SH dan Wakil Ketua II DPRD Kota Madiun Drs. H. Armaya juga dihadiri Wali Kota Madiun, Maidi, Wakil Wali Kota Madiun, Inda Raya AMS dan Forkopimda, Plt Sekda Kota Madiun serta kepala OPD Pemkot Madiun.

Wali Kota Madiun, Maidi dalam sambutannya menyatakan, Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) Kota Madiun Tahun 2021 merupakan pedomanan penyusunan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Kota Madiun tahun 2021 berisi program prioritas dan plafon pagu anggaran yang ada di masing-masing perangkat daerah dan urusan yang menjadi kewenangan Pemkot Madiun. Selanjutnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Kota Madiun tahun 2021 ditetapkan secara bersama-sama antara Kepala Daerah dan DPRD. Demikian halnya lanjutnya, mengacu kepada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Madiun 2019-2024 dan tema, prioritas dan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RKP tahun 2021 serta tema, prioritas dan arah kebijakan pembangunan provinsi Jawa Timur yang tertuang dalam RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2021 dengan menetapkan 6 prioritas pembangunan.

Yakni Penguatan ketahanan ekonomi dan daya saing daerah untuk pertumbuhan berkualitas serta penurunan kemiskinan. Peningkatan kualiats pendidikan, kesehatan untuk meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing.

Pelestarian dan pengembangan budaya daerah untuk pengembangan pariwisata.

Peningkatan insfrastruktur untuk menopang pengembangan ekonomi daerah. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahan bencana. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Diutarakan oleh Wali Kota Madiun, karena itu, pro-

ASN baik lulusan IPDN maupun lulusan dari perguruan tinggi lain.

“Saya juga ingin sampaikan tentang sikap egaliter yang

Pemkab Sumenep Siapkan Program Call Center 112

KELANA JATIM

Polres Madiun Kota-Pemkot Bersinergi Laksanakan Vaksinasi 200 Difabel

an IPDN juga telah menunjukkan kinerja terbaik mereka. Di samping itu, mereka juga dituntut untuk mampu bersinergi dengan seluruh komponen

Wali Kota Madiun, Maidi didampingi Wakil Wali Kota Madiun, Inda Raya AMS disaksikan Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya BMS, SH, Wakil Ketua I, II DPRD Kota Madiun, Drs. Istono, M.Pd dan Drs. H. Armaya menandatangani Nota Kesepakatan KUPAPPAS 2021, Selasa (10/ 8) sudarno/bhirawa gram dan kegiatan akan dilaksanakan pada perubahan APBD tahun 2021 ini tetap berpedoman pada RPJMD Kota Madiun 2019-2024. Dimana selain fokus penanganan Covid-19 tetap melaksanakan program kegiatan sesuai skala prioritas dan pencapaian visi dan misi kepala daerah serta mengkomodir aspirasi dan usulan masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD. Kepada wartawan usai sidang paripurna,Wali Kota Maidi menyatakan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi dipastikan tetap menjadi prioritas dalam APBD perubahan nanti. Sebab, kondis pandemi Covid-19 diprediksi masih menyelimuti tahun ini. Belum dapat dipastikan kapan akan berakhir.

Selain itu, penambahan kasus konfirmasi juga masih terjadi. Tak salah, jika perhatian pemerintah masih terkait Covid-19 tersebut. ‘’Penanganan Covid, tentu saja terkait bidang kesehatan sama pemulihan ekonomi jelas menjadi prioritas. Setelahnya, bagaimana angka kemiskinan tidak naik karena pandemi ini,’’ kata Wali Kota.

Wali Kota menambahkan pendidikan dan infrastruktur menjadi prioritas selanjutnya. Infrastruktur hanya yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi. Karenanya, pembangunan di Kota Madiun selalu berkaitan dengan peningkatan perekonomian. Seperti Lapak UMKM Kelurahan, tempat-tempat transaksi jual-beli, dan tempat-tempat menarik yang dimaksudkan akan mengundang kedatangan wisatawan usai pandemi nanti. ‘’Setiap perubahan yang kita lihat itu tidak terlepas dari ilmu pengetahuan. Artinya, pendidikan. Karenanya bidang pendidikan juga tidak boleh dikesampingkan biarpun tengah fokus penanganan pandemi,’’ jelasnya.

Wali Kota menyebut program dan kegiatan dalam APBD perubahan bakal menyempurnakan upaya pen-

Wali Kota Madiun, Maidi bersama Wakil Wali Kota Madiun, Inda Raya AMS dan Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya BMS, SH didampingi Wakil Ketua I, II DPRD Kota Madiun, Drs. Istono, M.Pd dan Drs. H. Armaya memperlihatkan memori Penandatanganan Nota Kesepakatan KUPA-PPAS 2021, Selasa (10/8).

gereman Covid-19 dan peningkatan perekonomian. Wali kota berharap masyarakat turut berjuang melawan Covid-19. Hal itu penting agar penanganan semakin optimal dan pandemi segera berlalu. ‘’Pemerintah terus berupaya menangani pandemi ini. Salah satunya melalui program kegiatan, kebijakan, sampai dengan doa.

Masyarakat juga harus membantu dengan selalu disiplin protokol kesehatan dan mengikuti aturan serta anjuran pemerintah,’’ pungkas Wali Kota.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya BMS, SH kepada wartawan usai sidang menyatakan secara ggaris besar ada tiga poin inti fokus langkah kedepan. Yakni penanganan korona, pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial (JPS). Sekarang terdapat 400 RT yang menjadi fokus dengan zona sebaran cukup tinggi.

Karena itu lanjut Andi Raya, masalah pemulihan ekonomi, dalam hal ini, pihaknya mendorong eksekutif mengelontor bantuan bagu UMKM di keluarah. Bantuan itu sebagai stimulus agar pelaku usaha disektor akar rumput dapat bertahan di masa pandemi yang serba sulit ini. Juma soal JPS, legislatif menekankan pemberian bantuan kepada warga yang sedang menjalani isolasi mandiri (isoman) juga masyarakat kurang mampu karena terdampak penyebaran covid-19.

Menurut Ketua DPRD Kota Madiun ini, masalah penanganannya (maksudnya penanganan penyebaran virus covid-19. red), selama ini sudah masif tetapi perlu ditingkatkan. Diutarakan pula, dalam masalah ini, dianggarkan Rp 20 miliar disiapkan untuk mengatasi pandemi dan pemulihan sosial ekonomi. “Anggaran itu diambilkan dari biaya tak terduga (BTT) sebagaimana aturan dari pemerintah pusat,”kata wakil rakyat itu menjelaskan.[dar.adv]

Wakil Ketua I DPRD Kota Madiun, Drs. Istono, M.Pd (tengah) tampak memimpin Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUPA-PPAS 2021, di dampingi Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya BMS, SH dan Wakil Ketua II DPRD Kota Madiun, Drs. H. Armaya, juga dihadiri Wali Kota Madiun, Maidi bersama Wakil Wali Kota Madiun, Inda Raya AMS, Jumat (6/8).

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Himawan Estu Bagijo mengatakan, sebelumnya dari tim satgas covid19 telah menerima dan menyampaikan kesiapan menerima kedatangan dan layanan karantina di debarkasi Juanda Surabaya.

Hal tersebut berkaitan dengan surat pemberitahuan perihal manifest dari maskapai Malaysia Airline dari 147 orang menjadi 134 orang dengan keterangan 13 orang tidak jadi terbang karena positif covid19.

“Adanya laporan itu, rencananya flight charter ini dari Kuala Lumpur menuju Lombok namun karena sesuatu hal mengalihkan ke Bandara Juanda. Kemudian, tim counter helpdesk PMI Disnakertrans Jatim me-

laporkan Kedatangan pesawat berkode MH 873 di bandara Juanda dengan membawa 134 orang WNI/ PMI,” katanya, kemarin (11/8).

Layanan untuk PMI yang datang di Juanda tersebut langsung menggunakan angkutan, menuju gedung karantina asrama Haji Sukolilo Surabaya untuk melakukan uji swab/PCR ke 1.

Selanjutnya karena masuk group non warga Jatim, maka melanjutkan karantina di Wisma Badan Diklat Depag Ketintang Surabaya selama 8 hari sesuai SOP SE Satgas Covid19 No 8 Tahun 2021.

Untuk kepulangan WNI/PMI asal NTB yang dibantu satgas covid19 wisma Badan Diklat Depag, untuk Tanggal 09/08/2021 Kelompok1 sebanyak 59 orang menggunakan pe-

sawat citilink dan 15 orang menggunakan Bus. Kemudian, Tanggal 10/ 08/2021 Kelompok2 sebanyak 34 orang menggunakan pesawat citilink dan 4 orang menggunakan lion air.

Selain itu, Tim covid19 Jatim melaporkan masih ada 25 orang WNI/PMI asal NTB yang hasil swab/ PCR positif meneruskan karantina di RS Lapangan Surabaya sampai dengan hasil test swab/PCR negatif. “ Perihal kepulangan WNI/PMI Asal NTB dan yang melanjutkan karantina disampaikan ke Satgas Covid19 dan Disnakertrans Provinsi NTB. Seluruh WNI/PMI asal NTB yang dipulangkan perusahaan sawit di Malaysia ini telah dibekali sertifikat vaksin sebagai syarat melakukan perjalanan,” katanya. [rac]

41 Ribu KPM BPNT Sebentar Lagi Dapat Bantuan Beras Tulungagung, Bhirawa Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tulungagung menyebut dalam waktu dekat ini sebanya 41 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) di Tulungagung akan menerima bantuan sosial beras. Setiap KPM akan menerima masing-masing 10 kg beras.

Kepala Dinsos Kabupaten Tulungagung, Suyanto, Rabu (11/8), mengungkapkan pemberian bansos berupa beras tersebut bagi PKM penerima BPNT. “Rencananya bulan Agustus ini sudah dapat diterimakan oleh para KPM,” ujarnya.

Menurut dia, Bansos dari Kemensos RI tersebut terus tergelontor ke Kabupaten Tulungagung. Seperti sebelumnya, yakni bantuan serupa pada 68 ribu KPM penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan penerima Bantuan Sosial Tunai (BST).

“Di Tulungagung juga ada 3 ribu KPM diluar penerima PKH, BST dan BPNT yang telah menerima pula bantuan dari Kemensos RI berupa beras

Suyanto

masing-masing 10 kg,” tuturnya.

Selain itu, lanjut Suyanto, Pemkab Tulungagung ikut pula dalam pemberian bansos pada warga yang terdampak Covid-19. Utamanya, para pedagang kaki lima yang usahanya tutup total saat pemberlakuan PPKM Darurat dan PPKM Level 4.

“Mereka yang mendapat bansos dari Pemkab Tulungagung adalah para pedagang di GOR Lembu Peteng sebanyak 112 orang. Kemudian peda-

gang di Pantai Gemah sebanyak 100 orang. Mereka semua mendapat paket sembako,” paparnya.

Rencananya, jika masih ada anggaran para pedagang lainnya yang mengalami nasib serupa akan pula mendapat bantuan dari Pemkab Tulungagung. Terlebih bagi mereka yang terdampak langsung akibat penutupan tempat dagangnya secara total akibat pemberlakuan PPKM Darurat dan PPKM Level 4.

Lebih lanjut, mantan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Tulungagung ini membeberkan pada pekan lalu, Pemprov Jatim juga melakukan bantuan berupa layanan psiko sosiologi pada 25 anak yatim yang orangtuanya meninggal dunia akibat terpapar Covid-19.

Layanan psiko sosilogi tersebut berlangsung di Panti Werdha milik Dinsos Provinsi Jatim di Tulungagung.

“Anak-anak itu diberi penguatan mental dan agar merasa terayomi.

Selain juga diberi bantuan paket sembako,” paparnya lagi. [wed]

Kamis Kliwon, 12 Agustus 2021

JATIM MEMBANGUN

Halaman 9

Depo Isi Ulang Oksigen di Bakorwil V Jember Sediakan 500 M3 Setiap Hari Jember , Bhirawa Gubenur Jawa Timur terus membuka tempat isi ulang (depo) oksigen gratis disejumlah titik diwilayah Jawa Timur. Salah satunya di halaman gedung Bakorwil V Jember Jalan Kalimantan 42 Jember. Pengisian ulang oksigen secara gratis untuk membantu masyarakat yang melakukan isolasi mandiri (Isoman).

Plt. Kepala Bakorwil V Jember Drs. Benny Sampirwanto, MSi mengatakan, depo isi ulang oksigen gratis ini untuk melayani kebutuhan masyarakat yang ada di wilayah kerja Bakorwil V Jember(7 Kabupaten/ kota). Yakni Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Lumajang dan Kab/Kota Probolinggo.

“Caranya mudah, yakni dapat datang langsung ke lokasi depo atau terlebih dahulu mengisi form yang tersedia dilaman www.oksigen.infocovid19.jatimprov.go.id sebagai web resmi layanan. Cukup menunjukkan identitas diri atau bukti pendaftaran secara online, mereka langsung kita layani,” ujar Benny kepada sejumlah media, Selasa (10/8).

Menurut Benny, depo yang tersedia di Bakorwil V Jember menyedikan 500 meter kubik per hari. Untuk mendapatkan oksigen gratis, masyarakat diminta membawa tabung gas sendiri ukuran isi 1 meter kubik (1m3).” Maksimal dua tabung ukuran 1M2 perorang sehari. Kami melayani mulai pukul 09.00 hingga pukul 21.00,” ujar Benny yang juga Kepala Kominfo Pemprov Jatim ini kemarin.

Benny menjelaskan, Pemprov Jatim melakukan hal ini untuk membantu pasien covid yang melakukan isoman kesulitan mendapatkan oksigen.” Semoga ini sangat membantu dan bermanfaat bagi masyarakat Jember dan kabupaten lain wilayah kerja kami” pungkasnya.

Sementara, Sofyan warga Desa Klompangan Kec.Ajung Jember mengaku sejak kemarin ia kesulitan mendapat-

kan oksigen untuk keluarganya yang melakukan isoman.” Setelah mendapat informasi dari teman-teman bahwa di Bakorwil ada pengisian ulang gratis, saya langsung mendaftar secara online, dan alhamdulillah diterima,” ujar Sofyan kemarin.

Dikatakan oleh Sofyan, bahwa saat ini ada tiga orang keluarganya yang sedang melakukan isoman mandiri. Namun dari tiga orang tersebut, hanya satu orang yang membutuhkan oksigen.” Ada tiga orang keluarga kami yang isoman, satu orang yang membutuhkan oksigen,”ungkapnya.

Oleh sebab itu, pria muda ini mengaku sangat terbantu dengan adanya program isi ulang oksigen gratis dari Pemprof Jawa Timur.” Kami sangat terbantu, dan mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Terima kasih Ibu Gubernur, mudahmudahan barokah,” tandanya pula.

Ketua Satgas Penanganan Covid 19 Kab. Jember Ir. H.Hendy Siswanto masifkan penerapkan PPKM berbasis RT/RW hingga ke pelosok kota. Didampingi Wakil Bupati Jember H.Balya Firjaun Barlaman, Hendy yang juga Bupati Jember ini kembali melakukan mengecek penerapan PPKM Berbasis RT/RW di Kelurahan Banjarsengon Kec.Patrang Jember, Selasa (10/8).

‘Kita akan tekan terus angka kasus baru dengan langkah ini, kita masifkan tracing dari kampung ke kampung, saya optimis Jember bisa masuk level 2 supaya pergerakan kita lebih longgar lagi,” kata Ketua

KELANA JATIM

Dinkes Kabupaten Blitar Siapkan 1.000 Dosis Vaksin Ibu Hamil Kabupaten Blitar, Bhirawa Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Blitar mulai siapkan Vaksin sebanyak 1.000 dosis khusus untuk Ibu hamil di Kabupaten Blitar.

Plt Juru Bicara Satgas Covid-19 Kabupaten Blitar, Eko Wahyudi mengatakan Kementererian Kesehatan (Kemenkes) telah mengizinkan vaksinasi Covid-19 bagi ibu hamil, sehingga Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Blitar sudah merencanakan untuk melakukan vaksinasi terhadap ibu hamil dalam waktu dekat.

“Karena sudah diperbolehkan, kami mulai siapkan vaksin bagi Ibu hamil di Kabupaten Blitar,” kata Eko Wahyudi.

Lanjut Eko Wahyudi, vaksinasi bagi ibu hamil segera dilakukan karena vaksin juga baru dating, dimana untuk tahap awal pihaknya menyiapkan seribu dosis vaksin sinovac untuk ibu hamil. [htn]

Tahap Pertama 50 Penyandang Disabilitas, di Mojokerto Telah di Vaksin Covid-19 Mojokerto. Bhirawa Sedikitnya 50 orang penyandang Disabilitas yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto, kini mulai divaksin Covid-19.

Secara massal.

Kapolres Mojokerto AKBP. Dony Alexander yang menjadi tuan rumah kegiatan vaksin, bersama Forkopimda Mojokerto yakni Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, Dandim 0815 letkol Inf Beni Asman dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto Gaos Wicaksono, yang mengawal langsung giat “Vaksinasi Merdeka Semeru” ini. Rabu 11/8/21. antara lain mengatakan, jika vaksin yng diberikan kepada penyandang Disabilitas kali ini berjenis vaksin Sinovac. Dengan vaksin ini diharapkan mampu mempercepat terbentuknya herd immunity.

“Vaksin ini akan diberikan setiap hari, secara bertahap sesuai yang diberikan Polri. Kami harap masyarakat yang belum vaksin, segera datang ke gerai-gerai vaksin di 14 titik tersebar di wilayah kami. Masyarakat juga bisa datang ke Koramil masing-masing.

Pemda, TNI, Polri, kami semua bersinergi untuk langkah mempercepat herd immunity,” kata AKBP Dony Alexander. [min]

Plt.Kepala Bakorwil V Jember Drs. Benny Sampirwanto, MSi saat menyerahkan tabung oksigen isi ulang kepada warga sebagai tanda dibukanya depo isi ulang oksigen gratis di wilayah Bakorwil V Jember, Selasa (10/8).

Satgas Hendy Siswanto.

Hendy menyampaikan, meski Jember masuk level 3 namun masih tertinggi dalam kasusnya. Dia menerangkan bahwa data terakhir terdapat 125 kasus baru atau positif Covid-19, 57 orang pasien sembuh dan 17 meninggal baru.

Dalam kunjungan tersebut, Ketua Satgas Hendy Siswanto menjelaskan kepada warga mengenai langkah Pemkab Jember menetapkan PPKM Berbasis RT/RW secara rinci sebagai langkah penanganan Covid-19 dari sektor hulu.

Dalam yustisi ini, Hendy menya-

pa para warga yang terpapar Covid19 dan sedang menjalani isolasi mandiri, memberikan sembako dan vitamin dan menginformasikan bahwa pihak Pemkab Jember menyiagakan tenaga kesehatan yang siap kapan saja diperlukan. Para petugas kesehatan juga melakukan swab ke-

pada warga yang memiliki kontak erat dengan pasien Covid-19. “ Ayo warga Jember semua warga Jember kompak. Tetap menjaga keselamatan bersama, dengan cara menjalankan protokol kesehatan dan mematuhi aturan pemerintah,” pungkasnya. [efi]

Masuk Lagi PPKM Level 4, Tulungagung Belum Lakukan Pelonggaran Tulungagung, Bhirawa Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, memastikan belum akan melakukan pelonggaran atau relaksasi terhadap kegiatan masyarakat setelah Kabupaten Tulungagung tetap masuk dalam penerapan PPKM Level 4 yang pemberlakukannya diperpanjang sampai tanggal 16 Agustus mendatang.

“Belum ada untuk pelonggaran. Ini karena kita masih kriterianya PPKM Level 4,” ujarnya di sela peninjauan pelaksanaan Vaksinasi Merdeka Semeru bagi penyandang disabilitas di Kantor Satpas SIM Polres Tulungagung, Selasa (10/8).

Bupati Maryoto menyebut dengan tetapnya Kabupaten Tulungagung melakukan PPKM Level 4 justru seluruh warga Tulungagung diharuskan lebih disiplin lagi dalam penerapan protokol kesehatan (prokes).

“Kembali harus disiplin. Utamanya, 5 M dan 3 T,” sambungnya.

Selanjutnya, orang nomor satu di Kota Marmer ini menandaskan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kantor Satpas SIM Polres Tulungagung juga

Bupati Maryoto bersama Forkopimda saat melihat salah satu penyandang disabilitas yang disuntik vaksin Covid-19 di Kantor Satpas SIM Polres Tulungagung, Selasa (10/8).

sebagai upaya untuk mempercepat tercapainya herd imunity di Tulungagung dalam masa pandemi Covid-19.

Apalagi selama ini ada sinergi antara Pemkab Tulungagung dengan Polres Tulungagung, Kodim 0807 Tulungagung dan Kejaksaan Negeri Tulun-

gagung dalam gerakan mempercepat vaksinasi Covid-19 pada warga.

Sementara itu, Kabag Sumda Polres Tulungagung, Kompol Sucipto, menyatakan dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi penyandang disabilitas diikuti 49 orang. Meski

Polres Tulungagung telah menyiapkan sebanyak 55 dosis vaksin.

“Ada sebagian penyandang disabilitas yang tidak bisa divaksin. Setelah dilakukan pemeriksaan mereka ada yang tensinya tinggi dan punya komorbid,” ujarnya.

Pelaksanaan vaksinasi di Kantor Satpas SIM tersebut, menurut Kompol Sucipto juga diperuntukkan bagi keluarga penyandang disabilitas. Harapannya dapat terbentuk kekebalan di keluarga terhadap penyakit Covid-19.

Dalam pelaksanaan vaksinasi bagi penyandang disabilitas ini, Polres Tulungagung juga menggandeng tenaga penerjemah isyarat. Penerjemah itu untuk memudahkan komunikasi dengan bagi penyandang disabilitas tuna rungu dan tuna wicara.

Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung mendata sebanyak 593 penyandang disabilitas yang sudah terverifikasi akan mendapat vaksinasi Covid-19. Sebelumnya, sudah ada 81 orang penyandang disabilitas yang divaksinasi Covid-19 di salah satu rumah sakit swasta di Tulungagung. [wed]

Kanwil DJBC Jatim II Target Empat Persen Nasional Musnahkan Rokok Ilegal Kab Malang, Bhirawa Maraknya rokok ilegal di wilayah Jawa Timur (Jatim), telah membuat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) II Jatim terus melakukan pemusnahan barang bukti rokok ilegal yang tidak dilengkapi pita cukai.

Mencapai target tersebut Kantor Wilayah DJBC Jatim II terus melakukan operasi rokok ilegal, termasuk di wilayah Malang Raya.

Kepala Kantor Wilayah DJBC Bea dan Cukai Jatim II Oentarto Wibowo, Rabu (11/8), kepada wartawan mengatakan, target nasional dalam pemusnahan rokok illegal adalah 4 persen dari kese-

luruhan jumlah rokok legal yang beredar.

Dan upaya yang diakukan itu, hal ini sebagai langkah nyata yang dilakukan Bea dan Cukai guna untuk penertiban nilai keamanan dan kenyamanan di masyarakat terkait adanya rokok ilegal. Dan DJBC II Jatin ini juga melakukan pengawasan kegiatan keluar masuknya barang-barang yang bercukai agar kondisi di dalam negara tetap kondusif.

“Karena kegiatan tersebut sangat penting dalam menekan peredaran barang ilegal, khususnya pengurangan semaksimal mungkin peredaran rokok ilegal. Sehingga target sebesar 4 persen harus kita maksimalkan dari jumlah rokok legal yang beredar,” ujarnya.

Menurut Oentarto, pihaknya sudah sering kali melakukan pemusnahan rokok ilegal dari hasil sitaan dengan cara dibakar. Sedangkan rokok ilegal yang kita musnahkan itu, yakni merupakan Barang Milik Negara (BMN).

Dan hal itu juga termasuk minuman beralkohol, komponen senjata, anak panah, sex toys, liquid vape dan barang hasil sitaan lainnya, yang mana tidak dilengkapai cukai. Sehingga barang-barang ilegal itu dimusnahkan dengan cara dibakar dengan menggunakan mesin pembakaran bersuhu tinggi, sehingga barang-barang tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis. [cyn]

Sinergi TNI dan Petrokimia Bantu Tempat Tidur Pasien di Rumah Sakit Soepraoen Malang Petrokimia memberikan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR), berupa 20 tempat tidur pasien senilai Rp204 juta untuk Rumah Sakit Tentara (RST) dr. Soepraoen, Kota Malang. Secara simbolis bantuan diserahkan oleh Direktur Utama Petrokimia Gresik, Dwi Satriyo Annurogo kepada Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto, di Kodam V/ Brawijaya Surabaya selasa ( 8/9 ).

Dwi Satriyo menyatakan, bantuan ini merupakan bagian dari program.

“Petrokimia Gresik Peduli & Berbagi”, sebagai wujud kepedulian dan pemenuhan tanggung jawab sosial perusahaan kepada stakeholder.

Dalam hal ini, Kodam V/Brawijaya, yang telah berkontribusi aktif dalam penanggulangan Covid-19 di Jatim.

Mulai dari penyediaan layanan vaksinasi, hingga penambahan tenaga bantuan untuk tenaga kesehatan di RS Rujukan Covid-19.

Seperti diketahui, untuk mengatasi keterbatasan tempat tidur bagi pasien Covid-19. TNI AD mendirikan rumah sakit lapangan di RST dr.

Soepraoen, yang diperuntukkan bagi pasien Covid-19 di wilayah Jatim.

“Dengan penambahan tempat tidur pasien ini, kami berharap BOR

(Bed Occupancy Rate) di RST dr.

Soepraoen dapat menurun, sehingga dapat melayani lebih banyak pasien Covid-19. Dengan demikian kasus penularan Covid-19 dapat segera ditangani dan tingkat kesembuhan pasien pun diharapkan meningkat,” ujar Dwi Satriyo.

Lebih lanjut Dwi Satriyo mengatakan, bahwa bantuan ini juga selaras dengan upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim. Yang saat ini, terus berupaya menambah ketersediaan tempat tidur pasien di berbagai rumah sakit di Jatim untuk melayani pasien Covid-19. Terlebih, berdasarkan data Satgas Covid-19 Provinsi Jatim, sebagian besar wilayah di Jatim hingga hari ini masih berstatus Zona Merah atau Risiko Tinggi.

“Untuk itu Petrokimia Gresik, sebagai Koordinator Satgas Tanggap Bencana Nasional BUMN Wilayah Jatim. Akan terus melakukan berbagai upaya untuk membantu pemerintah dan Forkopimda Pemprov Jatim, dalam percepatan penanganan Covid-19, khususnya di Jatim,” tandas Dwi Satriyo.

Sebelumnya, petrokimia bersama Satgas Tanggap Bencana Nasional BUMN Wilayah Jatim. Juga telah menyalurkan bantuan oksigen medis sebanyak 46,61 ton, untuk RS di Jatim melalui BPBD Provinsi Jatim. Kemudian bantuan 11.812 paket imun senilai Rp1,2 Miliar, untuk masyarakat sekitar perusahaan dan terdekat akan melakukan reaktivasi unit Air Separation Plant (ASP) berkapasitas 23 ton oksigen liquid per hari. Pabrik ini nantinya, akan menyuplai kebutuhan oksigen medis untuk rumah sakit di Jatim pada khususnya, dan Jawa-Bali pada umumnya.

Terakhir, Dwi Satriyo berharap semakin banyak sinergi yang dapat dilakukan Petrokimia Gresik dengan TNI AD pada umumnya dan

Kodam V/Brawijaya pada khususnya, terlebih di tengah pandemi Covid-19, mengingat keduanya memiliki sasaran yang sama yaitu mendukung ketahanan pangan nasional, utamanya di Jatim.

Berbagai program kolaboratif antara petrokimia dengan TNI AD telah dilaksanakan, untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Salah satunya adalah program “Demplot Dambaan”, sinergi antara Petrokimia Gresik dengan Kodim 0817/ Gresik dan Dinas Pertanian Kab. Gresik. Dimana peran Babinsa berkontribusi besar, turut memberikan penyuluhan pertanian di tingkat desa. Dan program ini, telah terbukti mampu meningkatkan hasil panen hingga 30%.

“Kami berharap program ini, dapat disinergikan dengan seluruh Kodim di wilayah Jawa Timur, sehingga penerima manfaatnya pun semakin luas,” ujar Dwi Satriyo.

Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto, sebagai ikhtiar bersama dan wujud sinergi antara BUMN bersama Forkopimda dalam

Dirut PG, Dwi Satriyo Annurogo (kiri) menyerahkan simbolis bantuan 20 Tempat Tidur Pasien kepada Pangdam V Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto (kanan), di Kodam V Brawijaya Surabaya.

menanggulangi pandemi Covid19. Terutama di wilayah Jatim, dengan semangat keberanian dan gotong royong.

“Saya mengucapkan terima kasih atas bantuan yang sangat berhaga,

yang diberikan oleh Petrokimia Gresik melalui Kodam V/Brawijaya.

Dan semoga bantuan tersebut dapat dioptimalkan oleh rumah sakit tentara, yang tersebar di Jawa Timur,” tandasnya. [kim]

EKONOMI Januari-Juni 2021, Warga Ramai Gadaikan Perhiasan Emas Kamis Kliwon, 12 Agustus 2021

Halaman 10

Situbondo, Bhirawa Akibat dampak PPKM Darurat di tengah masa pandemi Covid-19, sejumlah warga Kota Santri ramai menggadaikan harta benda miliknya ke Kantor Cabang Pegadaian Kabupaten Situbondo.

Sebagian besar harta benda yang digadaikan berupa perhiasan dan barang kebutuhan rumah tangga. Sedikitnya ada 90 persen lebih warga yang menjaminkan perhiasan di Kantor Pegadaian setempat.

Penjamin harta benda ini dilakukan warga murni untuk bertahap hidup di tengah gempuran pandemi covid-19 serta sebagian lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup seharihari. Mulai dari emas, kendaraan dan barang berharga lainnya ikut di jaminkan sesuai dengan tenggat waktu yang diatur Kantor Pegadaian Situbondo. Mereka rela antri untuk mendapatkan giliran penjam-

inan barang-barangnya.

Sulastri, salah satu warga Kota Santri Situbondo tampak sedang antri untuk menggadaikan barang miliknya mengatakan, ia terpaksa menggadaikan emas untuk memenuhi kebutuhan hidup seharihari. Ini karena, aku dia, saat ini sudah tidak bekerja lagi ditempat kerjanya. “Ya terpaksa kami menggadaikan barang yang ada demi

sawawi/bhirawa

Sejumlah warga antri menggadaikan harta bendanya di Kantor Cabang Pegadaian Kabupaten Situbondo.

untuk menyambung hidup. Karena pekerjaan yang sebelumnya ditekuni sudah tidak menghasilkan apa

apa,” terang Sulastri.

Bahri, salah satu penjual emas di komplek Pasar Mimbaan juga men-

gaku pusing akibat dampak pemberlakukan PPKM. Bahri mengaku, pada musim tanam tahun ini, sejumlah warga ikut datang ke pasar Mimbaan untuk menjual barang berharga, guna untuk kebutuhan biaya tanam. Namun, saat ini pasar tempat ia bekerja sedang sepi pengunjung. “Biasanya pada musim panen, warga ramai datang ke pasar. Ada yang membeli perhiasan, belanja kebutuhan rumah tangga serta memenuhi kebutuhan pokok lainnya,” terang pria asal Desa/ Kecamatan Kapongan itu.

Terpisah, Kepala Pegadaian Situbondo, Agus Ari Prabowo, mengatakan, pada musim panen biasanya kebutuhan dana relatif berkurang.

Bahkan dua bulan terakhir ini, sebagian besar masyarakat sudah mampu melunasi cicilan di Kantor

Pegadaian Situbondo. “Kebetulan saat ini memasuki musim panen.

Mereka mengaku kebutuhan dana berkurang dan warga lebih cenderung untuk melunasi cicilan,” ungkap Agung.

Sebaliknya, imbuh Agung, sejak Januari-Juni 2021, justeru masyarakat Situbondo ramai mengadaikan barang berharga miliknya ke Kantor Pegadaian. Selain untuk memenuhi kebutuhan biaya tanam dan kebutuhan lain, mereka rela menjaminkan barangnya untuk memenuhi kebutuhan hidup seharihari. “Dari catatan yang ada, 90 persen masyarakat itu menggadaikan perhiasan. Sedangkan 10 persen sisanya menggadaikan jenis kendaraan serta aneka barang elektronik,” pungkas Agung.[awi]

BURSA EKONOMI

Pengelola Wisata Kota Batu Gigit Jari PPKM Batal Berakhir Kota Batu, Bhirawa Para pemilik ataupun pengelola tempat wisata di Kota Batu masih harus menahan diri untuk membuka lagi usahanya. Mereka masih dilarang buka karena Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 diperpanjang Pemerintah Pusat hingga 16 Agustus 2021. Akibatnya, beberapa pengelola tempat wisata mulai mengkhawatirkan eksistensi tempat usahanya yang terusmenerus nol pendapatan. “Ternyata kita semua harus memperpanjang sabar. PPKM Level 4 ini masih dilanjutkan sedikit lagi,” ujar Wali Kota Batu, Dra Hj Dewanti Rumpoko, Rabu (11/8).

Wali kota menegaskan bahwa pemkot harus mematuhi keputusan yang diambil Pemerintah Pusat. Apalagi saat ini Kota Batu masuk kategori zona merah menyusul bahwa data terakhir menunjukkan tingkat keterisian tempat tidur pasien Covid-19 di sejumlah rumah sakit rujukan masih penuh semuanya.

Namun demikian, Dewanti juga menyadari bahwa perpanjangan PPKM merupakan keputusan yang berat bagi Kota Batu.

Karena hal ini harus diikuti dengan penutupan semua tempat wisata yang menjadi sektor utama penggerak ekonomi Kota Batu. “Tempat wisata menjadi andalan sektor perekonomian Kota Batu, namun demikian keselamatan masyarakat tetap harus diutamakan,” tambah Dewanti.[nas]

Wali Kota Cek Belanja ASN di UMKM Lokal Lewat Aplikasi Pemkot Madiun, Bhirawa Sekarang ini berbagai macam kegiatan apa saja semuanya serba menggunakan peralatan modern serta serba ganggih. Misalnya, pelaporan terkait kewajiban ASN untuk berbelanja kebutuhan di tempat UMKM sekitar tempat tinggal tak lagi repot lagi. Karena, sekarang Pemkot Madiun menyediakan aplikasi pelaporan berbasis web. Laporan tersebut nantinya bisa langsung dilihat sewaktu-waktu oleh Wali Kota Madiun Maidi. ‘’Jadi seperti rapat Senin kemarin saya minta untuk ditampilkan laporan dari aplikasi itu. Jadi tinggal klik sudah ada belanja dimana, apa saja, nominalnya habis berapa,’’ kata Wali Kota Maidi kepada wartawan usai sidang DPRD, Selasa (10/8).

Dengan demikian lanjutnya, dirinya (Wali Kota Maidi.red) bisa mengecek setiap saat. Artinya, ASN mana yang belum menjalankan himbauan atau ajakan Wali Kota Madiun tersebut bisa terlihat. Tidak hanya itu, Wali Kota juga memastikan kebenaran laporan dengan turun ke pelaku UMKM lokal. Hal itu dilakukan bersamaan giat keliling penyaluran bantuan atau lainnya.[dar]

Pemaparan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) saat pemaparan inovasi pengelolahan limbah diruang kerja Bupati Yuhronur.

Alimun Hakim/Bhirawa

Manfaatkan Limbah TPST Samtaku Jadi Bahan Kaos Lamongan, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Lamongan bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terus mengembangkan inovasinya dalam pengolahan limbah. Limbah yang berada di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Samtaku bakal dijadikan bahan untuk pembuatan kaos.

Kepala DLH Anang Taufik kepada wartawan , Rabu (11/8 ) menyampaikan, “Saat ini kita mengembangkan pengolahan limbah plastik untuk dijadikan bahan kaos. Jadi potensi ini akan kita maksimalkan lagi. Limbah sampah tidak hanya bisa ditukar dengan uang tapi nilai ekonomisnya kita tingkatkan lagi,” ungkap Anag Taufik.

Lebih lanjut Anang Taufik menjelaskan bahwa polimer bahan kaos tersebut berbahan dasar plastik daur ulang lewat proses polimerasi.”Biasanya kain kaos spandex produknya yang tetap dicampur dengan bahan pem-

buat kain lain seperti selulosa polietilen dan lainnya. Yang membedakan bahwa polimer yang ada berbahan plastik daur ulang atau disebut Poli Etilen Tereftalat (PET) dari produk Danone dan beberapa vendornya,” tambah Anak Taufik.

Anang menuturkan, TPST Samtaku ini mempunyai kapasitas maksimal 100 ton per hari, dan saat ini masih mengolah sampah kurang lebih 40 ton per hari.”Tak hanya limbah plastik, TPST Samtaku juga telah dapat mengubah limbah pampers atau pembalut menjadi bahan sumur resapan,” tuturnya.

Pemaparan inovasi pengelolahan sampa tersebut disampaika saat Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ini secara rutin.Itu dilakukan untuk mengetahui bagaimana kinerja OPD di tahun berjalandalam pencapaian target RPJMD Tahun 2016-2021.

Pemaparan Evaluasi Kinerja diawal jalanya Pemkab ang dinahkodai Buoati Yuhronur dilakukan secara bergiliran oleh tiap Kepala PD dihadapan Bupati dan hal itu disaksikan langsung oleh Tim Penilai dan Tim Independen yang akan dilaksanakan sampai dengan Akhir Bulan Agustus 2021.[aha,yit]

SIG Salurkan Bantuan 30 Laptop

Beroperasinya Mall Diharapkan Gairahkan Ekonomi Kota Surabaya DPRD Surabaya, Bhirawa Komisi B DPRD Kota Surabaya menilai, dengan kembali beroperasinya pusat perbelanjaan seperti Mall ataupun Plaza, diharapkan dapat menggairahkan sektor ekonomi ritel di Surabaya yang terpuruk sejak penerapan PPKM Darurat hingga Level 4.

Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Alfian Limardi mengatakan, beroperasinya Mall tentu bisa menggairahkan kembali sektor ekonomi ritel yang terpuruk akibat PPKM. “Tapi pengunjung Mall kan hanya dibatasi 25%, jadi harus dilihat meski Mall beroperasi namun apakah omset para tenant atau stand Mall seimbang dengan biaya operasional stand.

Kalau tidak imbang ya percuma saja, artinya pemilik tenant tetap merugi,” ujarnya via telepon, Selasa (10/8).

Ia menambahkan, dirinya seringkali sharing dengan para pengusaha kafe dan restoran di Surabaya, keluhan pengusaha mayoritas adalah, beratnya biaya operasional listrik. Kita tahu sendiri di Indonesia listrik itu ada abonemennya.

Nah, tambah Alfian Limardi, sejumlah pengusaha yang memiliki outlet di Mall, sejak tidak beroperasi karena PPKM, pembayaran abodemen listrik tetap tidak berubah.

“Meteran listriknya berubah turun, karena memang restoran dan kafe di Mall ataupun di luar area Mall tidak beroperasi kare-

na PPKM. Tapi biaya abonemen listriknya tidak berubah, ini yang banyak dikeluhkan pengusaha,” tegasnya.

Bayangkan, jelas Alfian Limardi, jika pengusaha restoran dan kafe harus bayar abodemen listrik setiap bulan minimal Rp11 juta saja, sementara usaha restorannya tutup karena Mall juga tidak beroperasi, bukankah membuat pusing tujuh keliling pengusaha restoran dan kafe untuk bayar listrik.

“Nah kalau memang Mall boleh beroperasi lagi dengan catatan pengunjung sudah vaksin, maka kalau bisa jumlah pengunjung jangan hanya dibatasi 25%, tapi harus 30-40% biar antara omset dan biaya operasional imbang,” tegas politisi muda PSI Kota Surabaya ini.

Terkait beroperasinya Mall walaupun PPKM Level 4 Jawa-Bali dilonggarkan, Alfian Limardi menjelaskan, sejak awal PPKM Darurat sebenarnya dirinya punya ide bagaimana Pemkot Surabaya sharing dengan pemerintah pusat agar Mall tetap dibuka dengan catatan pengunjungnya harus

Alfian Limardi Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya

sudah vaksin Covid-19 bahkan karyawan Mall juga wajib di vaksin.

“Dengan begitu percepatan program vaksinasi nasional Covid-19 segera terealisasi. Karena kita tahu pihak swasta pun juga bisa menjalankan program vaksinasi, jadi tidak hanya berharap dari Dinas Kesehatan daerah saja. Artinya masyarakat banyak peluang bisa melakukan vaksinasi Covid-19,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jawa Timur, Sutandi Purnomosidi mengatakan, pada Selasa (10/8/21) Mal di Kota Surabaya buka setiap hari mulai pukul 10.00-20.00 WIB. “Kami akan menyiapkan QR Code.

Sebelum masuk mal, pegawai dan pengunjung harus scan barcode lewat aplikasi PeduliLindungi. Semua orang yang masuk mal minimal harus sudah vaksin dosis pertama,” kata Sutandi.[dre*]

Gresik, Bhirawa PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG), melalui program SIG Peduli. Menyalurkan bantuan senilai Rp400 juta, yang terdiri dari 30 komputer jinjing (laptop) dan dana pembangunan untuk sarana pendidikan. Penyerahan bantuan dilakukan oleh General Manager of CSR SIG, Edy Saraya didampingi Wakil Bupati Gresik, Aminatun Habibah, di SMK Qomarudin.

Bantuan laptop diberikan kepada MI Nurul Ulum, Desa Betoyoguci dan MI Al Hidayah Betoyokauman, sedangkan bantuan dana pembangunan sarana pendidikan diberikan kepada pondok pesantren Qomarudin. Musala Arrohman Desa Petisbenem di Kabupaten Gresik, dan Musala Roudlotul Jannah serta Musala Baiturrohman Desa Keyongan di Kabupaten Lamongan.

General Manager of CSR SIG, Edy Saraya menjelaskan. Pemberian bantuan laptop yang dilakukan SIG, pada masa pandemi Covid-19. Bertujuan untuk menunjang proses belajar mengajar, yang saat ini dilakukan secara virtual. “Kami berharap, semoga dengan adanya laptop ini.

Dapat meningkatkan kualitas pendidikan, di MI Nurul Ulum dan MI Al Hidayah.” ujarnya.

Kepala Sekolah MI Nurul Ulum Desa Betoyoguci, Sholih sangat bersyukur atas bantuan laptop dari SIG. Laptop tersebut, dapat melengkapi komputer PC yang sudah dimiliki sekolah. MI Nurul Ulum merupakan sekolah gratis yang memiliki 160 siswa, dalam operasionalnya sekolah hanya mengandalkan dana dari Pemerintah.

Dengan adanya bantuan laptop ini, sangat berguna dalam memenuhi sarana pendidikan di sekolah.

Terlebih di era digital saat ini, dimana siswa dituntut untuk dapat menggunakan perangkat komputer ataupun laptop. “Bantuan laptop akan kita gunakan sebagai sarana mengajar bagi guru, namun jika proses belajar mengajar kembali normal atau tatap muka maka laptop ini akan digunakan siswa sebagai pendukung dalam proses belajar. Terima kasih atas bantuan SIG, dengan adanya bantuan ini proses belajar mengajar di sekolah kami dapat lebih berkualitas”, kata Sholih.

Sementara itu wakil bupati Gresik, Aminatun Habibah mengapresiasi bantuan yang diberikan oleh SIG. Semoga bantuan ini, memberi manfaat dan berkah bagi masyarakat. “Kedepan kami berharap, bisa terus bersinergi guna pembangunan kota Gresik yang berkesinambungan,” kata Aminatun Habibah.[kim,riq]

General Manager of CSR SIG Edy Saraya (dua dari kiri), Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah (tiga dari kiri) saat menyerahkan bantuan di SMK Qomarudin.

SAMBUNGAN

Kamis Kliwon, 12 Agustus 2021

Pemprov Luncurkan Mobil Reaksi Cepat Oksigen Gratis l

Sambungan hal 1

sarana isi ulang keliling, mobil ini dapat jemput bola untuk kebutuhan oksigen masyarakat dan puskesmas.

“Mobil ini dilengkapi tabung kecil 1 m3 beserta regulatornya sejumlah 20 buah. Juga ada tabungnya yang besar untuk menukarkan tabung oksigen yang kosong misalnya di puskesmas atau rumah-rumah warga yang isoman,” tegas Khofifah.

Layanan mobil ini akan memberikan layanan gratis bersifat emergency yang akan lebih cepat menjangkau ke masyarakat. Dengan harapan agar masyarakat yang membutuhkan oksigen bisa segera terpenuhi dan kondisi pasien bisa segera membaik.

Selain itu, sejak hari selasa (10/8) juga diluncurkan depo pengisian oksigen gratis di Madiun dan Jember. Di dua wilayah ini, layanan isi ulang oksigen dipusatkan di Kantor Bakorwil Pronvinsi Jatim. Untuk lokasi Madiun, juga dimulai layanan depo isi ulang oksigen gratis, Depo ini dapat melayani masyarakat di Wilayah Kab/Kota Madiun, Kab ngawi, Kab Magetan dan Kab Ponorogo.

Sedangkan di Jember, telah dimulai pelayanan isi ulang oksigen 24 jam setiap harinya. Depo layanan pengisian ulang oksigen secara gratis di Bakorwil Jember ini dapat melayani masyarakat untuk Kab Jember, Kab Lumajang, Kab Bondowoso, Kab Situbondo, dan wilayah Banyuwangi Barat.

Bagi yang ingin memanfaatkan layanan ini mereka hanya cukup mendaftar secara online, di http://infocovid19.jatimprov.go.id/. Di web itu akan langsung terbuka form refill oksigen gratis.

Di form tersebut akan diwajibkan mengisi nama, NIK, alamat domisili, dan kewajiban mengunggah hasil tes PCR atau antigen. Lewat website itu pula nanti akan terdapat pilihan tempat dan waktu pengambilan oksigen agar tidak terjadi antrian.

Atau juga bisa menghubungi call center di 1500117. Dengan mendaftar tersebut maka petugas akan menginfokan pada pukul berapa warga bisa mengambil refill oksigen ke lokasi yang ditentukan. Prinsipnya pemprov ingin memudahkan akses, jika kesulitan akses aplikasi silahkan datang langsung dengan membawa identitas yang diperlukan khususnya KTP dan bukti swab positif atau keterangan sedang isoman atau isoter.

“Kita terus berikhtiar untuk memberikan yang terbaik bagi warga masyarakat Jatim yang membutuhkan, dalam hal ini oksigen. Alhamdulillah saat ini pertambahan kasus harian covid-19 di Jatim sudah mulai menurun, dan semoga akan terus menurun,” pungkas Khofifah. [tam]

Tahun Baru Hijriah Saatnya Move On dari Pandemi

Sambungan hal 1 “Rasa empati dan solidaritas kita benar-benar diuji selama satu tahun setengah ini. Jangan kendor, sebaliknya justru harus semakin diperkuat mengingat dampak pandemi ini memukul semua sektor dan lapisan masyarakat,” ungkap Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya Selasa (10/8).

Khofifah mengungkapkan, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam menyelesaikan persoalan akibat pandemi Covid-19. Perlu dukungan, kerjasama, dan kerja keras seluruh lapisan dan elemen masyarakat agar membuahkan hasil yang optimal.

Khofifah menyebut, pandemi Covid-19 telah memaksa seluruh manusia di dunia melakukan penyesuaian dan perubahan menuju bentuk kenormalan baru. Salah satu semangat Hijrah dalam konteks pandemi adalah juga mendisiplinkan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

“Konteks hijrah kekinian berbeda. Saat ini kita dituntut untuk mampu beradaptasi dan dengan cepat merespons situasi dan kondisi. Semangat solidaritas kita sebagai sebuah bangsa pun dituntut untuk lebih kuat dan tinggi lagi,” imbuhnya.[tam] l

Harus Rutin Minum Obat l

Sambungan hal 1

“Masyarakat saat ini jangan mengabaikan kasus TBC karena lagi ramai ada kasus Covid-19. Karena TBC adalah penyakit infeksi pembunuh nomor satu di Indonesia. Tapi bisa sembuh. Dengan rutin minum obatnya,” pesan Kepala Dinas Kesehatan Kab Sidoarjo, drg Syaf Satriawarman, belum lama ini.

Warga Sidoarjo yang sedang menderita TBC, lanjutnya, diinfokan agar tidak takut soal biaya obat dan pemeriksaannya. Sebab, semua ditanggung oleh pemerintah secara gratis. dr Syaf sempat mengutarakan kasus TBC di Kabupaten Sidoarjo di tingkat Jawa Timur menduduki kasus nomor dua setelah Kota Surabaya. Tadinya nomor tiga setelah Kabupaten Jember.

Dijelaskannya, TBC yang disebabkan oleh kuman ini sama dengan penyakit HIV. De­ ngan semakin banyak ditemukan kasus TBC di masyarakat, maka menurutnya pemerintah akan bisa bergerak cepat mengatasinya dengan segera memberikan pengobatan kepada masyarakat.

Pada 2020, target penemuan kasus TBC di Kabupaten Sidoarjo diestimasi sebesar lima ribuan.

Namun menurut drg Syaf, yang berhasil ditemukan sebesar dua ribu lima ratusan. “Di masa pandemi Covid ini, banyak orang menjadi takut berobat ke Fasyankes. Mereka takut kalau nanti dicovidkan. Sehingga yang kita temukan saat berobat, jumlahnya tidak banyak,” katanya.

Untuk menekan kasus TBC, pesan yang ia berikan kepada warga Sidoarjo yang saat ini kebetulan menderita kasus TBC, diantaranya jangan sampai makan bareng dengan anak-anaknya. Karena populasi yang paling beresiko adalah anak an Balita.

“Jangan sampai generasi kita kedepan akan menjadi penyakitan semua,” lanjut pria 58 tahun itu.

Pesannya yang lain, kalau sudah terkena jangan masih ada menjadi perokok. Sebab akan semakin memperburuk situasi. “Perlu juga diingat, semua upaya pencegahan jangan hanya dibebankan kepada Dinkes saja. Sebab nanti angka berhasilnya tidak bisa akan maksimal. Tapi harus kompak bersamasama. Semua masyarakat juga punya peran aktiv.

Temukan kasus TBC dan ajak minum obat secara rutin. Insya Allah bisa sembuh,” katanya. [kus]

DP3AK Jatim Pastikan Mengurus KTP-el Tak Perlu Sertifikat Vaksinasi Pemprov, Bhirawa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jatim memastikan jika syarat mengurus Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) tidak perlu dilengkapi dengan sertifikat vaksin Covid-19.

Kepastian itu disampaikan karena adanya unggahan di media sosial yang menyebut salah satu syarat membuat KTP-el adalah sertifikat vaksinasi. “Terlepas maksud narasi tersebut adalah kelakar atau ekspresi kejengkelan seseorang, pastinya bahwa narasi tersebut adalah tidak benar, tidak tepat, dan tidak berdasar sama sekali,” ujar Kepala DP3AK Provinsi Jatim, Andriyanto, saat dikonfirmasi, Rabu (11/8).

Dalam kepengurusan penerbitan KTP-el, baik itu baru, ganti karena hilang atau rusak, karena pindah, Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota menerbitkannya dengan taat asas, sesuai dengan peraturan yang ada. Yaitu Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Permendagri nomor 108 tahun 2019, untuk tidak diperbolehkan menambah persyaratan tambahan apapun juga, apalagi persyaratan sertifikat vaksinasi.

Menurut Andriyanto, penerbitan sertifikat vaksinasi bagi masyarakat yang sudah divaksin, dalam aplikasinya memang dibutuhkan NIK. NIK ini dapat dilihat pada KTP-el dan/atau kartu keluarga. Satu penduduk, satu NIK. NIK penduduk satu dengan yang lainnya dapat dipastikan tidak sama, dan bila dijumpai ada NIK ganda atau NIK seseorang telah dipakai orang lain, maka segera datang dan melapor ke

Dr Andriyanto SH MKes

Dinas Dukcapil setempat untuk dilakukan pembetulan.

“Dan bila ada penduduk yang merasa belum mempunyai NIK, maka silahkan lapor ke Disdukcapil setempat untuk konfirmasi, gratis tanpa dipungut biaya. Pada prinsipnya, Penduduk atau bayi yang baru lahir di Indonesia berhak mendapatkan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA) dan KK yang didalamnya tercantum NIK, nama, tanggal lahir, jenis kelamin dan lain-lain,” ungkapnya.

Andriyanto mengatakan, Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota se-Indonesia telah meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan. Antara lain; mengurus dokumen kependudukan seperti KK, KTP-el, Akta Kelahiran, Surat Keterangan Pindah, dll diselesaikan paling lama 24 jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap.

Menambah persyaratan untuk memperoleh dokumen itu pun tidak dibenarkan. Bahkan, diamanahkan oleh Permendagri 19 tahun 2019 untuk dilakukan pelayanan jemput bola terhadap penduduk yang memiliki kendala seperti sakit, disabilitas, lansia, dalam Lembaga Pemasyarakatan dan terkendala

lainnya.

Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri RI, lanjutnya, juga telah mengatur pula bagaimana pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan. Seperti daerah bencana alam; daerah terpencil; kerusuhan sosial dan lain sebagainya.

Selain itu, mengatur pula bagaimana di masa pandemi Covid-19 saat ini Dinas Dukcapil melakukan pelayanan administrasi kependudukan secara online dan membuat inovasi Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) yang ditempatkan di mall pelayanan publik di daerahdaerah. Dimana sangat mempermudah masyarakat mendapatkan dokumen kependudukan.

“Dinas Dukcapil dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan 100 persen gratis tanpa dipungut biaya. Disdukcapil juga berusaha untuk memberantas calo kepengurusan dokumen kependudukan,” tegasnya.

Kesemuanya ini, kata Andriyanto, telah dilakukan oleh Dinas Dukcapil seluruh Indonesia semata-mata untuk membahagiakan masyarakat; membuat masyarakat atau penduduk Indonesia memperoleh hak-hak sipilnya dengan mudah. Kemudian membuat masyarakat mendapatkan pelayanan publik, perbankan, kesehatan dan bantuan sosial lainnya dengan nyaman.

“Sungguh tidak elok, bila integritas apa yang telah dilakukan Dinas Dukcapil Daerah tersebut diganggu dengan narasi-narasi yang tidak tepat, bahkan cenderung berita hoax. Tapi, mudahmudahan narasi tersebut hanya kelakar atau gurauan semata,” pungkasnya. [iib]

Halaman 11

Sasaran PPKM Level 4 Berkurang Jadi 18 Daerah Pemprov, Bhirawa Perpanjangan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, Level 3, dan Level 2 Covid19 di Wilayah Jawa dan Bali kembali dilakukan hingga 16 Agustus 2021 mendatang. Hal ini didasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmedagri) Nomor 30 tahun 2021 yang ditindaklanjuti dengan adanya Keputusan Gubernur Jatim No. 188/450/KPTS/013/2021.

Atas perpanjangan PPKM ini, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, pemberlakuan PPKM terbukti efektif menurunkan angka penyebaran Covid-19 di Jatim. Hal ini terlihat dari data Kementerian Kesehatan yang dinilai dari laju pertumbuhan kasus maupun kapasitas respon penanganan Covid-19 di Jatim.

Dimana, berdasarkan data per 9 Agustus 2021, jumlah kabupaten/kota di Jatim yang berada PPKM level 4 yang awalnya 30 turun menjadi 18 daerah.

“Alhamdullilah, pemberlakuan PPKM berlevel di Jatim ini terbukti efektif. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Jatim dan semua pihak yang telah disiplin menjalankan prokes dan kerja keras melakukan vaksinasi selama PPKM berlevel ini,” ungkap Gubernur Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (10/8).

Khofifah berharap semua pihak bersedia dan bersabar menaati aturan, dan kembali bersabar sedikit lagi agar keadaan semakin kondusif dan terkendali. 18 daerah yang berada di level 4 saat ini yaitu Kab. Tulungagung, Kab Sidoarjo, Kab. Madiun, Kab. Gresik, Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Kediri, Kota Blitar, dan Kota Batu. Kemudian, Kab. Trenggalek, Kab. Nganjuk, Kab.

Melandai, RS Lapangan Tembak Nihil Pasien Covid-19 l

Sambungan hal 1

warga Kota Surabaya yang disiplin terhadap prokes, sehingga kondisi Covid-19 di Surabaya mulai melandai,” jelasnya.

Meski nihil pasien, Febri menyebut, sekarang ini RSLT Surabaya masih dalam posisi standby. Artinya, sarana prasarana yang ada tetap disiagakan untuk mengantisipasi apabila sewaktu-waktu dibutuhkan. Apalagi penularan Covid-19 ini bisa saja terjadi karena adanya pergerakan antar manusia. “Asalkan kita bisa tetap menjaga prokes, menjaga jarak, kebersihan dan juga mengikuti vaksin, Insya Allah akan terjadi suatu perlindungan di Surabaya,” tuturnya.

Febri juga menyatakan, bahwa kasus Covid-19 di Surabaya dapat melandai karena dilatarbelakangi dengan meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap warga di sekitar. Hal ini tentu didukung oleh satgas dari kecamatan dan ke-

lurahan yang responsif melakukan mediasi dan evakuasi ketika ada warga yang terpapar Covid-19.

“Ketika ada yang terpapar Covid-19 di Surabaya, temanteman dari satgas kecamatan maupun kelurahan melakukan mediasi untuk bisa ditaruh di rumah sehat maupun Hotel Asrama Haji (HAH). Kalau seandainya gejala agak sedang maupun ke arah berat, maka akan langsung dirujuk ke RSUD dr Soewandhie,” terangnya.

Di samping itu, kasus Covid-19 di Kota Surabaya terus melandai karena pihaknya juga terus masif melakukan penanggulangan di tingkat hulu. Makanya, setiap ada warga yang terpapar langsung dilakukan perawatan secara terpadu di rumah sehat.

“Jadi kenapa ini (kasus) bisa landai, karena kami mencoba untuk melakukan pemutusan mata rantai di awal (hulu). Karena sebanyak apapun hilir ketika luapan dari

hulu banyak, maka akan jebol juga.

Karena itulah ditampung di rumah sehat atau di HAH,” ungkap dia.

Febri mengungkapkan, per tanggal 9 Agustus 2021, ada sebanyak 2.090 warga di Surabaya yang melakukan isolasi mandiri. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.696 warga dapat dimediasi ke rumah sehat untuk isolasi terpadu (isoter).

“Satgas dari pemkot kemudian dibantu TNI POLRI juga kemampuan dari Pak Camat dan Lurah itu berhasil melakukan mediasi kepada 1.696 orang dari total 2.090 (isoman) untuk bisa dilakukan isolasi terpadu,” jelasnya.

Sedangkan untuk sisanya, mereka melakukan isoman di rumah.

Menurut Febri, ini berdasarkan hasil asesmen Satgas Covid-19 yang merekomendasi bahwa rumah mereka layak digunakan untuk isoman. Tentunya warga yang isoman tersebut di bawah pantauan atau monitoring tenaga kesehatan di puskesmas setempat. [iib]

108 Pendaftar Bersaing Berebut Kursi 18 OPD Kosong l

Sambungan hal 1

Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Asisten Perekonomian Dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Jatim, Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jatim dan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jatim.

Selanjutnya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jatim, Kepala Bakesbangpol Provinsi Jatim, Kepala Bakorwil Madiun Provinsi Jatim, Kepala Bakorwil Jember Provinsi Jatim, Kepala Bakorwil Malang Provinsi Jatim, Wadir

Penunjang Pelayanan RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jatim dan Wadir Penunjang dan Pendidikan Penelitian RSUD Dr. Soedono Provinsi Jatim.

Berikutnya, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jatim, Kepala Biro Pengadaan Barang/ Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jatim, Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jatim, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jatim, Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jatim, serta Direktur RSUD Karsa Husada Batu.

“Setelah penutupan pendaftaran, kita akan rapat dengan pansel. Yang jelas, setelah pendaftaran ditutup akan langsung digelar seleksi administrasi dan dilanjut dengan seleksi kompetensi managerial atau assessment,” tegas Yuyun.

Untuk pelaksanaan asessment, akan dilakukan dengan bantuan tim independent. Pansel akan menunjuk siapa yang akan menjadi tim assessment. Namun ditegaskan Yuyun bahwa tim assessment akan menjalankan tugas yang menjunjung tinggi kredibilitas, akuntabilitas dan transparansi. [tam]

Malang, Kab. Lumajang, Kab. Bangkalan, Kabu. Lamongan, dan Kab. Mojokerto.

Sementara yang berada di level 3 dari yang sebelumnya ada 8 kabupaten/kota saat meningkat menjadi 19 kabupaten/kota.

Antara lain Kab. Pasuruan,Kab. Pamekasan, Kab. Pacitan, Kab. Kediri, Kab. Sumenep, Kab. Probolinggo, Kab. Tuban, Kab. Jember, Kab. Bojonegoro, Kab. Jombang, dan Kab. Ponorogo.

Selanjutnya Kab. Blitar, Kab. Banyuwangi, Kab. Situbondo, Kab. Ngawi, Kab. Bondowoso, Kab. Magetan, Kota Probolinggo, dam Kota Pasuruan. Disamping itu, di Jatim terdapat 1 daerah yang saat ini berada di level 2, yaitu Kabupaten Sampang.

“Mari kita tunjukkan bahwa kita mampu melewati ini semua, mari terus berupaya dan berusaha untuk mempertahankan pencapaian hari ini untuk makin ditingkatkan. Berbagai upaya harus terus ditingkatkan agar penyebaran Covid-19 bisa semakin ditekan.

Jangan sampai kendor dan kembali turun level,” ajaknya.

Khofifah menambahkan, bahwa pemberlakuan PPKM berlevel ini juga berdampak signifikan pada penurunan Bed Occupancy Rate (BOR) atau tingkat keterisian bed di rumah sakit. Utamanya untuk BOR isolasi rumah sakit maupun rumah sakit darurat serta rumah karantina telah berada di bawah standar WHO yaitu di bawah 60%.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Jatim, bila diban­dingkan dengan awal PPKM 3 Juli hingga 9 Agustus 2021 kondisi BOR isolasi RS di Jatim turun dari 81% menjadi 59%. Kemudian, untuk BOR RS Darurat dari 69% menjadi 49% atau turun 20%, dan BOR rumah isolasi turun menjadi 38% dari yang sebelumnya 50%.

Sedangkan untuk ICU penurunan BORnya dari sebelumnya 78% menjadi 73%. [tam]

Gubernur Khofifah Minta Bupati dan Wali Kota Percepat Vaksinasi bagi Pelajar l

Sambungan hal 1

wa kebutuhan vaksinasi bagi warga Jatim, diperkirakan sebanyak 31 juta. Namun hingga saat ini, total vaksin yang disuntikkan kepada masyarakat di Jatim mencapai 8 juta dosis alias 25,15 dari target sasaran vaksinasi di 38 Kota/Kabupaten se-Jatim. “Datangnya vaksin sebanyak dua kali seminggu dan langsung didistribusikan ke 38 kabupaten kota. Begitu datang, langsung distribusikan,” tambah Khofifah.

Sementara itu, Wakil Bupati Pasuruan, KH A Mujib Imron menyatakan sebanyak 5.600 santri usia 12-17 tahun dari berbagai Ponpes di Kabupaten Pasuruan, mulai divaksin. Vaksinasi di gelar di Ponpes Al Yasini Areng-Areng.

Ribuan santri yang di vaksin itu berasal dari berbagai Ponpes di wilayah Kabupaten Pasuruan. Yaitu Ponpes Al Yasini, Ponpes Roudhotul Ulum Besuk, Ponpes Hidayatulloh Gondangwetan, Ponpes Wachid Hasyim Bangil hingga lainnya.

“Vaksinansi dilakukan hari ini dan besok. Kegiatan ini merupakan kerja sama Pemprov Jatim dengan LKKNU dan Pemkab Pasuruan yang memback up seluruh tenaga kesehatan yang terlibat dalam vaksinasi,” urai KH A Mujib Imron di sela-sela vaksinasi.

Khusus vaksinasi yang digelar di Ponpes Al Yasini, para nakes disebar ke beberapa titik yang sudah disiapkan.

Vaksinasi bagi para santri laki-laki dipusatkan di aula 4 dan 5 dengan total 1.050 santri.

Sedangkan vaksinasi santri perempuan dilaksanakan di aula 1, 2 dan 3 dengan total 2.700 anak. Para santri yang akan divaksin tidak dalam keadaan sakit ataupun tidak memiliki komorbit (penyakit penyerta) serta siap untuk menerima vaksin.

“Saya terus mengedukasi mereka untuk mau divaksin demi menyelamatkan nyawa kita. Sebagai pertahanan agar kita lebih percaya diri dalam berperang melawan Covid19,” kata KH A Mujib Imron.

Gus Mujib panggilan akrabnya menambahkan vaksinasi merupakan ikhtiar dalam rangka memerangi wabah Covid-19.

Untuk itu, ia menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berbondong-bondong datang ke puskesmas guna menanyakan informasi ketersediaan vaksin Sinovac.

“Persediaan vaksin di Kabupaten Pasuruan terus bertambah, meskipun ketika datang langsung disebar. Dalam artian stok kosong, karena seketika didistribusikan ke seluruh puskesmas,” papar KH A Mujib Imron. [hil]

Hasilnya Diwujudkan Sembako, Dibagikan Warga Terdampak Covid-19 l

Sambungan hal 1

Ketua kegiatan, Sukino mengatakan, pelaksanaan kegiatan ini dilakukan sebulan sekali pada hari Minggu. Para anggota dan warga masyarakat yang bersedia untuk berpartisipasi mengumpulkan barang dan minyak bekas di depan musala yang merupakan binaan PAC LDII Ngaresrejo.

“Bantuan sosial tidak hanya dihasilkan dari dana hasil penjualan barang dan minyak bekas, tetapi juga dari sedekah warga LDII Ngaresrejo. Dari keseluruhan hasil yang diakumulasi, dana yang didapatkan dari penjualan barang dan minyak bekas sebesar 60%. Sedang-

kan sisanya didapat dari dana sedekah warga LDII Ngaresrejo sebesar 40%,” ungkapnya.

“Warga penerima bantuan sosial akan mendapatkan bantuan berupa sembako dan uang untuk obat-obatan. Hal ini didasari atas pertimbangan kebutuhan yang berbeda untuk setiap warga masyarakat. Tentunya melalui pendataan yang akurat terlebih dahulu, agar tidak salah sasaran,” katanya.

Sementara itu, Ny. Yulia, salah satu pengagas kegiatan juga menambahkan, “Walaupun kegiatan sebagai ibu rumah tangga cukup berat, tapi kami masih menyempatkan waktu untuk bisa membantu orang lain,” ungkapnya.

PC (Pimpinan Cabang) LDII Sukodono, Iswanto sangat mengapresiasi bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PAC (Pimpinan Anak Cabang) LDII Ngareserejo dan berharap bahwa PAC lain di wilayah Sukodono dapat mencontoh kegiatan ini. Demikian pula dengan Ketua PAC LDII Ngaresrejo, Khoirul Anam, sangat mendukung kegiatan yang dipelopori oleh ibu-ibu tersebut.

Mohammad Fauzi juga menambahkan kalau programnya kedepan akan lebih intens dalam mensosialisasikan kepada warga, khususnya ibu-ibu tentang manfaat pengelolaan dan pemberdayaan bank sampah, dari sisi ekonomi serta

kegiatan yang ramah lingkungan. “Kami akan melibatkan seluruh unsur dalam masyarakat, sehingga kegiatan tersebut bisa berkesinambungan, konsisten dan asas manfaatnya bisa dirasakan seluruh warga, khususnya untuk membantu warga yang kurang mampu dan membutuhkan,” tambahnya.

Sementara petugas Satgas Covid 19 setempat Ika Pratiwiningsih mengatakan kalau kegiatan tersebut lebih banyak manfaatnya untuk sosial. “Alhamdulillah, karena hasil penjualan bisa dipakai untuk membantu warga yang terdampak, termasuk untuk warga yang menjalani Isoman,” jelas Perawat Puskesmas Sukodono ini. [*]

DERAP NUSANTARA

KOMINFO

Halaman 12

Kamis Kliwon, 12 Agustus 2021

Malioboro Yogyakarta Jadi Kawasan Wajib Vaksinasi

Yogyakarta, (ANTARA) - Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan berbagai cara untuk mengendalikan penularan Covid-19, termasuk di antaranya dengan menetapkan Malioboro dan Stasiun Tugu sebagai kawasan wajib vaksinasi dan wajib pakai masker.

“Jadi pengunjung atau wisatawan jangan terkejut jika nanti ada petugas yang menanyakan apakah sudah vaksin atau belum dan diminta menunjukkan kartu vaksin saat berada di Malioboro,” kata Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti di sela pencanangan Malioboro dan Stasiun Tugu sebagai kawasan wajib vaksinasi dan pakai masker di Yogyakarta, Rabu.

Ia mengatakan bahwa petugas pengamanan Kawasan Malioboro atau Jogoboro akan rutin melakukan pemeriksaan secara acak kepada pengunjung kawasan wisata tersebut untuk mengecek apakah mereka sudah menjalani vaksinasi Covid-19.

Pengunjung yang belum mendapat suntikan vaksin Covid-19 akan

ANTARA

Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti (tengah) bersama Wakil Presiden Eksekutif PT KAI Daop 6 Yogyakarta Asdo Artriviyanto dan Kepala Polresta Yogyakarta Kombes Pol Purwadi Wahyu Anggoro pada acara pencanangan Malioboro dan Stasiun Tugu sebagai kawasan wajib vaksinasi pada Rabu (11/8).

diarahkan untuk menjalani vaksinasi di Stasiun Tugu.

“Sebagai kawasan wajib vaksin, maka kami pun memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan vaksinasi yang bisa diakses mudah oleh masyarakat,” kata Haryadi.

Ia mengatakan bahwa Malioboro ditetapkan sebagai kawasan wajib pakai masker dan vaksinasi karena sering didatangi banyak wisatawan dari luar daerah dan para pedagang di kawasan itu juga sudah divaksinasi.

“Jadi, kalau ada orang dari luar yang masuk Malioboro maka wajib ditanya apakah sudah vaksin atau belum. Dengan menjadi kawasan wajib masker dan vaksin, maka diharapkan potensi penularan Covid19 bisa ditekan,” katanya.

Menurut Haryadi, dalam penanganan Covid-19, tidak ada hal terbaik yang bisa dilakukan saat ini selain mewajibkan seluruh masyarakat menjalani vaksinasi.

Pemerintah Kota Yogyakarta berencana memperbanyak kawasan wajib masker dan vaksinasi di wilayahnya.

“Nantinya, kami akan tetapkan Kota Yogyakarta sebagai kota wajib masker dan vaksin. Jadi, siapa saja yang masuk ke Yogyakarta sudah harus divaksin dan selalu memakai masker,” katanya.

Di beberapa jalan masuk ke Kota Yogyakarta, Haryadi meng­ atakan, nantinya akan dipasang informasi bahwa Yogyakarta adalah kota wajib vaksinasi dan pakai masker. [*]

Presiden Apresiasi Pameran Foto Bulan Kemerdekaan HUT Ke-76 RI Jakarta, (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo mengapresiasi pelaksanaan Pameran Foto Bulan Kemerdekaan HUT ke-76 RI, yang diselenggarakan oleh Pewarta Foto Istana Kepresidenan dan Pewarta Foto Indonesia di Jakarta.

“Presiden kemarin bertemu mas Randi (Ketua Pelaksana pameran), beliau mengapresiasi,” ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmu-

din saat menghadiri pembukaan pameran tersebut di Mall Central Park, Jakarta, Rabu, sebagaimana disaksikan secara virtual.

Bey menyampaikan, pameran yang menampilkan ratusan karya foto pewarta Indonesia tersebut turut menyampaikan secara nyata bukti kerja pemerintah khususnya dalam penanganan pandemi Covid-19.

“Jadi beliau (Presiden) sangat mengapresiasi. Sebaiknya diada-

kan setiap tahun,” ujar Bey. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono juga mengapresiasi penyelenggaraan pameran foto tersebut. Heru berharap pameran foto dapat diselenggarakan lebih besar dengan peserta yang lebih banyak di tahun berikutnya.

“Hari ini tanggal 11 Agustus 2021 saya Heru Budi Hartono Kepala Sekretariat Presiden, menyatakan per hari ini pameran foto

di Central Park dibuka, dan bisa dinikmati. Selamat menikmati,” ujar Heru.

Pameran Foto Bulan Kemerdekaan HUT ke-76 RI diselenggarakan di Mall Central Park, Jakarta, dan dapat dinikmati baik secara langsung di lokasi maupun secara virtual melalui website www.indonesiamembangun.id. Pameran akan berlangsung mulai tanggal 11-22 Agustus 2021. [*]

SEKILAS JAWA TIMUR

Puluhan Ibu Hamil di Kediri Suspek Covid-19

Kediri, (ANTARA) Puluhan ibu hamil diketahui suspek Covid-19 saat berkunjung untuk cek ke­ sehatan di RSUD Gambiran, Kota Kediri, Jawa Timur, sehingga mereka harus mendapatkan perhatian lebih.

Dokter Jaga Poliklinik Obgyn dokter Sutoko Andrianto Sp.OG. mengemukakan, data kunjungan ibu hamil di RSUD Gambiran Kediri per Juli 2021 terdapat 95 kunjungan dengan 53 ibu hamil di antaranya merupakan suspek Covid-19.

“Bagi ibu yang terpapar Covid-19 dan melakukan pemeriksaan masih kami terima dengan protokol kesehatan yang ketat dan kami lakukan screening terlebih dahulu.

Bahkan kami beranggapan selalu sedang berhadapan dengan suspect Covid, sehingga kami selalu berwaspada,” kata dokter Sutoko Andrianto di Kediri, Rabu.

Pihaknya memang memberikan pelayanan prima untuk melayani ibu hamil yang terpapar Covid-19.

Sebagai rumah sakit rujukan maternal Covid-19 se-Eks Karesidenan Kediri, rumah sakit ini menerima ibu hamil yang terpapar Covid-19 baik untuk pemeriksaan hingga persalinan.

Ia menambahkan, ibu hamil memiliki potensi 40 persen lebih cepat terpapar Covid-19 dan tidak bergejala. Kejadian ini karena perubahan hormon di tubuh

ibu hamil.

“Hal ini terjadi karena perubahan hormon yang ada di dalam tubuhnya.

Pada awalnya tubuh ibu menolak ketika ada janin di dalam kandungan. Namun dengan adanya perubahan hormon, tubuh ibu lebih adaptif. Sama halnya dengan virus yang masuk tubuh ibu hamil, tidak akan ada gejala,” kata Sutoko.

Dirinya juga mengatakan khusus bagi suspek Covid19, RSUD Gambiran Kota Kediri telah menyiapkan dua ruang bersalin yang disediakan Hepa Filter atau penyaring udara.

“Ruang bersalin suspek Covid-19 diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada aerosol a t a u partikel gelem-

Pemeriksaan ibu hamil di rumah sakit Kediri, Jawa Timur.

bung udara yang beredar di sana. Selain itu, tersedia 12 ruang isolasi khusus ibu hamil,” kata dia.

Selain RSUD Gambiran, Kota Kediri, beberapa rumah sakit ibu dan anak serta klinik rawat jalan bagi ibu hamil di Kota Kediri juga siap melayani ibu hamil terpapar Covid-19. Salah satunya RSIA Nirmala dan

ANTARA

Klinik Utama Sayang Ibu. Dokter Kebidanan dan Kandungan RSIA Nirmala Kediri dokter Heru Tribawono, Sp.OG menyampaikan RSIA Nirmala sempat membantu proses melahirkan seorang ibu hamil dengan Covid-19 karena sudah pembukaan lengkap dan ditolong dengan prokes yang ketat. [*]

INFO GRAFIS

Pendamping Sosial Penyeleweng Bansos Diatur di Permensos Baru

Jakarta, (ANTARA) - Staf Khusus Menteri Sosial Luhur Budijarso mengatakan aturan mengenai pendamping sosial, termasuk sanksi jika melakukan penyelewengan bantuan sosial (bansos), akan diatur dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) terbaru yang sedang dalam proses revisi.

Hal tersebut menurut Luhur Budijarso guna memperbaiki kelemahan di lapangan supaya tidak ada lagi celah yang dimanfaatkan pendamping sosial.

“Kalau dari kami, langsung diberhentikan, kami akan atur di Permensos yang baru supaya dikembalikan kerugiannya. Kalau masih enggak bisa juga kita serahkan ke hukum,” ujar Luhur kepada wartawan saat mengunjungi Sentra Vaksinasi IPSM di Universitas Negeri Jakarta, Rabu.

Program Keluarga Harapan (PKH), menurut Luhur, adalah yang paling rawan ditemukan pemotongan, karena masalah penguasaan kartu ATM oleh pendamping sosial di lapangan atas alasanalasan tertentu. Dibandingkan dengan BPNT yang bermasalah dalam penyalurannya.

Luhur mengatakan sampai saat ini aturan mengenai pendamping PKH menggunakan Permensos No-

mor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Sedangkan untuk Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) menggunakan Permensos Nomor 20 Tahun 2019.

Namun pihaknya juga mengacu pada aturan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

“Semua aturan bisa ada celahnya yang penting bagaimana kita semua sebagai bagian dari ‘civil society’ untuk sama-sama bisa membantu mengawasi. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk penerima,” ujar Luhur.

Dia juga mendorong media maupun masyarakat untuk terus mengawasi pelaksanaan bantuan sosial di sekitarnya. “Sampaikan saja kami kami Buka hotlinenya.

‘Whistleblower’ itu sekarang sudah terintegrasi dengan KPK Jadi silakan kalau ada apa-apa kita buka semua, tidak ada yang kita tutupi,” kata dia. [*]

Wakil Ketua DPR Harapkan Pemerintah Pacu UMKM Jakarta,(ANTARA) pada pelaku UMKM Wakil Ketua DPR RI kuliner tersebut.

Rachmat Gobel meng“Pemerintah harharapkan pemerintah us bisa memberikan daerah memacu bangkitpembinaan bimbinnya Usaha Mikro Kecil gan kepada UMKM. Menengah (UMKM).

Dari menjual makanan Menurut dia, UMKM yang lebih sehat, lebih harus jadi roda pengbaik. Nah ini harus gerak ekonomi di daerah didorong, diberikan selama Pemberlakuan kepada masyarakat,” Pembatasan Kegiatan Wakil Ketua DPR RI kata politisi Fraksi Masyarakat (PPKM). Rachmat Gobe Nasdem itu.

Banyak warga mene­ Dengan demikian, ngah ke bawah menggantungkan Rachmat Gobel yakin perekononasibnya sebagai pengusaha kecil. mian warga menengah ke bawah “Yang penting adalah UMKM akan bertahan selama PPKM. level bawah harus ada insentif, Sebelumnya, Kepala Suku Dinas nah insentif ini pemerintah harus Perindustrian Perdagangan, Koppikirkan,” kata Rachmat Gobel erasi, Usaha Kecil dan Menengah saat ditemui di program vaksinasi (Sudin PPKUKM) Jakarta Barat massal kawasan Kalideres, Jakarta Nuraini Silviana mengimbau warga Barat, Rabu. untuk jadi pelaku UMKM saat Kalau ada perusahaan besar menghadapi pandemi Covid-19. dapat insentif, kata dia, tentu peruSilviana mengatakan, menjadi sahaan kecil harus diperhatikan. pelaku UMKM dapat membantu Gobel mencontohkan UMKM perekonomian warga terutama yang banyak digandrungi warga korban Pemutusan Hubungan Kerja yakni di bidang kuliner. Pemerintah (PHK) pada masa pandemi Covidharus aktif memberi dukungan ke- 19. [*]

LINTAS NUSANTARA Mal di Depok Belum Diizinkan Buka Kembali Depok, (ANTARA) Pemerintah Kota (Pemkot) Depok Jawa Barat belum mengizinkan pusat perbelanjaan atau mal untuk dibuka kembali karena masih adanya perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 hingga 16 Agustus 2021.

“Pusat perbelanjaan, mal, pusat perdagangan ditutup sementara. Kecuali toko yang melayani penjualan online dengan maksimal tiga orang setiap toko. Untuk akses pegawai restoran, supermarket, dan pasar swalayan diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan di atas,” kata Wali Kota Depok Mohammad Idris dalam keterangan tertulis yang diterima di Depok, Jawa Barat, Rabu.

Pemerintah Kota Depok mengeluarkan Keputusan Wali Kota Depok Nomor 443/336/Kpts/Satgas/Huk/2021

tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 Corona Virus Disease 2019.

Dalam keputusan tersebut juga dijelaskan bila supermarket, minimarket, pasar tradisional dan toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi buka hingga pukul 20.00 WIB dengan kapasitas 50 persen. Untuk pasar rakyat non kebutuhan sehari-hari, diizinkan beroperasi hingga pukul 15.00 WIB dengan kapasitas 50 persen.

Kemudian, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen atau outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis, diizinkan buka dengan protokol kesehat­an ketat hingga pukul 20.00 WIB. [*]

Pasien Aktif Covid-19 di Maluku Utara Menurun Ternate, (ANTARA) Dinas Kesehatan (Dinkes) Maluku Utara menyatakan angka pasien terkonfirmasi positif Covid-19 tersebar di 10 kabupaten/kota menunjukkan penurunan, menyusul tingginya kasus sembuh dalam sepekan terakhir.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Malut, dr Rosita Alkatiri di Ternate, Rabu, menyatakan, angka pasien aktif terkonfirmasi positif Covid19 Malut terus menurun jika dibandingkan sepekan lalu.

“Saat ini, untuk angka pasien aktif terkonfirmasi positif Covid-19 di Malut sebanyak 1.784 orang, artinya telah terjadi penurunan sangat signifikan dan jika dibandingkan dengan pe-

kan lalu mencapai mencapai 2.359 orang,” katanya.

Dia menyebut, pasien kasus aktif positif Covid-19 terbanyak Kabupaten Halmahera Utara sebanyak 682 orang, disusul Halmahera Selatan 293 orang dan sebagian besar diantaranya merupakan pekerja tambang yang beroperasi di kabupaten itu.

Sementara itu, berdasarkan lapor­an harian Dinas Kesehatan Malut untuk jumlah keseluruhan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 untuk 10 kabupaten/ kota mencapai 10.937 orang dan secara kumulatif terbanyak di Kota Ternate sebanyak 2794 orang, Halmahera Utara 2.404 orang, Tidore Kepulauan 1.462 orang dan paling rendah Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 200 orang. [*]