Binder12agustus2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Sejak awal kita minta untuk kembali ke KTSP. Tapi beberapa daerah nekat tetap melanjutkan dan mendoro

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 2

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Kepala Dindik Jatim Saiful Rachman

Rabu Pon, 12 AGUSTUS 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

12 AGUSTUS 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo

09.00 Menerima KKDN Peserta Diksespimti Polri di Gedung Negara Grahadi

 Wagub H Saifullah Yusuf

Rasiyo – Abror Resmi Jadi Pesaing Incumbent

10.00 Halal Bihalal RS Citra Medika Tjiwie Kimia Mojokerto 13.00 Resepsi Pernikahan Puteri KH Anim di Lirboyo Kediri 19.00 Pembukaan Final EJSC di Yonkab Tank Beji Pasuruan 21.30 Haul Haromain di PP Al Khozini Buduran Sidoarjo

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 13.00 Rapat Anggota Korpri di Ruang Kerja Sekretariat Korpri Jatim 19.00 Rakor Sosialisasi Keanggotaan JKN se-Jatim di Hotel Utami

Calon Perorangan Lamongan Dibacok Orang Tak Dikenal Surabaya, Bhirawa Meski pelaksanaan Pilkada (Pemilukada) serentak belum dimulai, namun calon perorangan (independen) yang maju dalam Pilkada Lamongan asal Dusun Bulak, Desa Sumberaji, Kec Sukodadi Lamongan, H Mujianto (45) menjadi korban pembacokan seseorang yang kini masih dikejar oleh aparat kepolisian. Motifnya sendiri, hingga kini masih dalam penelusuran pihak kepolisian. Na-

 ke halaman 11

trie diana/bhirawa

DPC Partai Demokrat dan PAN Kota Surabaya resmi mendaftarkan Rasiyo dan Dhimam Abror sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota ke KPU Kota Surabaya, Selasa (11/8).

Rekomendasi DPP PAN Disoal karena Belum Asli H Mujianto, calon independen Pilkada Lamongan 2015 menjadi pembacokan orang tak dikenal. Saat ini dia dirawat di RS Muhammadiyah Lamongan.

SKPD Berubah, 88 Pejabat Pemprov Dilantik Ulang Pemprov, Bhirawa Sebanyak 88 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemprov Jatim dilantik ulang Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi. Penyebabnya ada beberapa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang berubah namanya, sehingga harus menyesuaikan nomenklaturnya.

Pelantikan yang digelar di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim itu, prosesnya sama persis dengan pelantikan pada umumnya. Semua pejabat yang hadir diwajibkan mengucapkan sumpah dan janji jabatan sesuai agamanya yang dipimpin Sukardi.

Ke-88 pejabat itu rinciannya, untuk eselon IV sejumlah 63 orang dan eselon III sebanyak 25 orang yang bertugas di Dinas Kesehatan dan Dinas PU Pengairan, serta pejabat yang tidak dapat hadir di pelantikan sebelumnya pada 7 Mei 20015.

Dalam kesempatan itu, Sukardi menyampaikan, pelantikan tersebut dalam kerangka restrukturisasi sesuai dengan Peraturan Gubernur

Surabaya, Bhirawa Proses Pilkada di Kota Surabaya akhirnya terselamatkan terkait adanya pasangan calon (paslon) yang mendaftarkan di hari terakhir perpanjangan pendaftaran.

DPC Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Surabaya akhirnya mendaftarkan Rasiyo dan Dhimam Abror sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota ke KPU Kota Surabaya, Selasa (11/8). Masing-masing partai ini memiliki enam kursi dan empat kursi di DPRD Kota Surabaya.

Pasangan yang akan menjadi pesaing pasangan incumbent Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana ini datang dengan mengendarai mobil dengan nopol L 1954 AY dan diiringi ratusan pendukung mereka dan dikawal puluhan pengurus partai Demokrat dan PAN Surabaya. Mengenakan kemeja koko putih berkopyah hitam, mereka tiba

di kantor KPU dan langsung mengisi buku tamu, kemudian diarahkan untuk naik ke lantai tiga guna melakukan pendaftaran.

Sesampainya di KPU Surabaya mereka disamput puluhan wartawan dan fotografer yang mengabadikannya. Keduanya menebar senyum kepada setiap orang yang ada di KPU Surabaya.

Ketua KPU Surabaya Robiyan Arifin mengungkapkan dengan mendaftarnya pasangan ini, maka sudah ada dua pasangan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya yang akan berkompetisi dalam Pilkada Surabaya 2015 yang proses

 ke halaman 11

hartono/bhirawa

Bacawabup Blitar Alfis didampingi Ketua Tim Kampanye Wasis Kunto Atmojo saat mendaftarkan diri di KPU Kabupaten Blitar, Selasa (11/8) kemarin.

ditemui Pemimpin Redaksi sekaligus Pemimpin Umum Harian Bhirawa Nawang Esthi Lestari dan seluruh awak redaksi.

 ke halaman 11

trie diana/bhirawa

Rasiyo saat berkunjung ke Harian Bhirawa dan ngobrol gayeng dengan jajaran redaksi, Selasa (11/8) petang.

Blitar Resmi Undurkan Jadwal Pilkada

Pencipta Senam Udeng

 ke halaman 11

SETELAH mendaftarkan diri ke KPU Surabaya, bakal Calon Wali Kota Surabaya Rasiyo mendatangi kantor Harian Bhirawa yang tak jauh dari lokasi pendaftaran, Selasa (11/8). Rasiyo

Berkas dan Calon Tak Lengkap, Hengki-Alfis Ditolak KPU

 ke halaman 11

UNTUK menciptakan ikon Sidoarjo yang sudah dikenal dengan udang dan bandeng, ada warga yang peduli dengan menciptakan senam Udeng (Udang dan Bandeng). Harapannya agar Sidoarjo dikenal terus oleh masyarakatnya dan warga dari daerah lain.

Penc i p t a senam Udeng itu adalah Ny H j Nan i k

Kangen, Ngobrol Gayeng dengan Awak Redaksi Bhirawa

Kabupaten Blitar, Bhirawa Menjelang detik-detik pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Blitar 2015, pasangan Hengki Kurniawan dan Ferdian Reza Alfiza yang diusung Partai Gerindra dan Golkar mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Blitar, Selasa (11/8) pukul 15.45.

Namun kedatangan mereka ke KPU Kabupaten Blitar ditolak karena tidak mengantongi berkas apapun serta salah satu pasangan calon, yakni Hengki Kurniawan yang diajukan sebagai Bakal Calon Bupati Blitar tidak menunjukkan diri hingga batas waktu penutupan pendaftaran pada pukul 16.00.

Ketua KPU Kabupaten Blitar Imron Nafifah yang memimpin lang-

Diwarnai Kericuhan, Kubu Kuswiyanto Akhirnya Kuasai Formatur DPW PAN Jatim DPD PAN Jatim, Bhirawa Meski sempat diwarnai kericuhan akhirnya pelaksanaan Muswil IV DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Jatim yang digelar di Kediri tuntas dengan memutuskan empat nama formatur.

Selanjutnya sesuai peraturan partai empat formatur tersebut menyusun kepengurusan termasuk Ketua DPW PAN Jatim periode 2015-2010. Menariknya, kubu Masfuk yang sebelumnya dikabarkan menang ternyata dikalahkan oleh kubu Kuswiyanto

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Senapan Microcontroller dengan Penginderaan Jarak Jauh

Tembak Sasaran Gunakan Joy Stick dan Layar Ponsel Perkembangan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) terus mengalami pergeseran dari masa ke masa. Serba otomatis dan tanpa awak adalah cirinya kini. Sebuah teknologi yang dilekatkan agar senjata bekerja lebih efekif dan efisien. Seperti itulah karya milik Achmad Jainudin, berupa senapan berbasis microcontroller dengan penginderaan jarak jauh.

Adit Hananta Utama, Kota Surabaya Ny Hj Nanik Trisnaeni

Sentil..  Tidak Seluruh Pendapatan Parkir Disetor ke Kas Daerah  Bocor kemana-mana  Warga Gaji Ancam Boikot Pilkada  Tak diboikot pun partisipasi mencoblos masyarakat rendah  Serapan Rendah, DBHCT Rp 24 M Belum Dimanfaatkan  Malas kesandung hukum

Inovasi anak-anak muda, khususnya mahasiswa terus bermunculan. Dengan inisiatifnya, berupaya mempercepat program pemerintah, mewujudkan program kemandirian produksi Alutsista. Inovasi demi inovasi pun lahir dari banyak inspirasi, termasuk menonton film tokoh protogonis maupun antagonis menggunakan senjata laras panjang.

Shooter atau Sniper adalah dua judul film yang begitu menarik perhatian para pecinta sinema.

Jainudin, mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945

(Untag) Surabaya, adalah satu di antara penikmat film-film yang di dalamnya menampilkan penggunaan senjata, utamanya laras panjang.

Dari film-film yang ditonton, bungsu dua bersaudara dari pasangan Nasrun dan Susiani ini, akhirnya muncul inspirasi membuat senjata berbasis mikrocontroller disertai penginderaan. Karya nyata ini bagian Tugas Akhir (TA) bagi alumni SMA Negeri 1, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik itu.

 ke halaman 11

adit hananta utama/bhirawa

Achmad Jainudin menunjukkan hasil karyanya di halaman kampus Universitas 17 Agustus Surabaya, Selasa (11/8).

SURABAYA

2

Rabu Pon 12 AGUSTUS 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Taman Perumahan Dibongkar Pemkot, PT Darmo Greenland Lapor Komnasham Surabaya, Bhirawa Akibat taman dan pagar perumahannya dibongkar pemkot Surabaya, PT Darmo Greenland (GD) lapor kepada Komnasham. Terkait laporan tersebut tim Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham) mendatangi perumahan Darmo Green Garden yang dikelolah oleh PT DG yang terletak di jalan Patimura Surabaya, Selasa (11/8).

Tim yang berjumlah empat orang ini ditemui Ong Helen Wijaya selaku Direktur PT DG dan Malvin Reynaldi SH, MH, selaku Kuasa Hukum PT DG. Ketua Tim Komisioner Komnasham bidan pemantauan dan penyelidikan DR Maneger Nasution MA mengatakan, kedatangannya merupakan tindak lanjut dari laporan Helen selaku Direktur PT DG. “Kami menindaklanjuti laporan ibu Helen sebagai upaya pelayanan publik. Selanjutnya kita akan mendatangi pihak Pemkot untuk klarifikasi laporan tersebut. Terkait soal hak milik, ini diatur dalam UU nomor 39 tahun 99 Pasal 36, kita bakal mendalami hal itu, apakah ada pelanggaran yang dilakukan pihak Pemkot,” tegas

bed/bhirawa

Ketua Tim Komisioner Komnasham bidang pemantauan dan penyelidikan DR Maneger Nasution MA menanggapi laporan PT DG, Selasa (11/8).

Ketua Tim Komisioner Kom- Pemkot. Apabila hal itu benar- gansi pihak Pemkot Surabaya oleh Pemkot walaupun sudah nasham DR Maneger Nasution benar dilanggar, jelas-jelas terkait pembongkaran taman ada dua putusan pengadilan MA, Selasa (11/8).

Pemkot salah besar,” katanya. dan pagar perumahan pada Ok- yang inkracht isinya memeTerkait pembongkaran yang Semnari meninjau lokasi, tim tober 2014 lalu. nangkan gugatan PT DG. dilakukan setelah adanya pu- juga menanyakan kronologis Lanjut Helen, saat pembong“Dengan memaksakan pemtusan Pengadilan yang meme- kasus yang dilaporkan PT DG ke karan petugas gabungan Satuan bongkaran tersebut, pihak Pemnangkan gugatan PT GG, Na- pihaknya. Secara bergantian, Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kot seakan-akan tak menghorsution dengan tegas mengatakan akhirnya Helen dan Malvin dan Dinas Cipta Karya dan Tata mati produk hukum berupa puhal itu tidak dibenarkan. “Sia- menjelaskan kepada tim. Dalam Ruang (DCKTR) Pemkot Su- tusan PTUN yang sudah berkepapun harus tunduk kepada keterangannya, Malvin menga- rabaya berdalih menegakkan kuatan hukum tetap,” ungkap produk hukum (putusan Pe- takan, pihaknya melaporkan Perda no 7 tahun 2009 tentang Helen. ngadilan, red), tak terkecuali kasus ini karena tindakan aro- bangunan. Hal itu dilakukan Helen mengaku, selama ini

PANGGUNG BIROKRASI

Jambore Film Animasi Hasilkan Lima Nominator Pemprov, Bhirawa Lima film akhirnya terpilih sebagai nominasi Jambore Film Animasi ,diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jatim bersama Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer (STIKOM) Surabaya ,menyisihkan 21 peserta lainnya.

Kelima nominasi tersebut yaitu Sam S Munir asal Surabaya dengan karya film ‘Babad Alas Mojopahit’, Arif Sutrisno asal Malang (Diponegoro), Gunawan Plaosan asal Malang (Bung Tomo), SMKN 1 Surabaya (RA Kartini), dan Daru J B dari Tulungagung (Jenderal Sudirman).

Nantinya penyerahan penghargaan rencananya akan diserahkan langsung Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo SH MHum pada saat upacara Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2015 di gedung negara Grahadi, Surabaya.

Sebelumnya, Jambore Film Animasi kali ini dalam upaya menggugah semangat nasionalisme dan kesadaran bela negara agar masyarakat terutama generasi muda dapat berperan aktif mempererat persatuan bangsa.

Kepala Bakesbangpol Jatim melalui Kepala Bidang Integrasi Bangsa Bakesbangpol Jatim, Tjahjo Widodo mengatakan, nantinya lima nominasi ini mendapatkan uang pembinaan dan hasil karyanya akan ditampilkan di TVRI. Lebih lanjut Tjahjo menuturkan, melalui film animasi ini maka pihaknya ingin mendorong siswa SMK, mahasiswa dan masyarakat umum untuk lebih mencintai sejarah kepahlawanan bangsa Q rac Indonesia.Q

pihak pengembang sudah kooperatif dan tidak mempermasalahkan soal rencana jalan sesuai set plan Pemkot Surabaya. “Selama proses itu ditempuh secara aturan yang berlaku, kita bakal mendukung upaya Pemkot,” pungkasnya.

Seperti diketahui, polemik ini berawal sejak tahun 2012. Diawali dengan hearing di DPRD kota Surabaya, pihak penggembang mendapat panggilan dari DCKTR, terkait rencana jalan yang melintasi perumahan tersebut. Tidak ada masalah dengan rencana jalan yang digagas oleh Pemkot, pihak penggembang mengaku menyetujui.

Namun, soal ganti rugi, tidak ada titik temu antar kedua pihak. Bertameng pada Pasal 11 ayat 1 Perda no 7 tahun 2009 tentang bangunan, pihak Pemkot akhirnya nekat menerbitkan surat peringatan untuk membongkar pagar pembatas perumahan. Tak seberapa lama dari penerbitan surat tersebut, akhirnya pihak pengembang mengajukan gugatan di PTUN. Oleh Majelis Hakim tunggal DR Dani Elpah, SH, MH sekaligus ketua PTUN, berdasarkan putusan bernomor 12/G/ 2013/PTUN.SBY akhirnya memenangkan pihak pengembang dan menghukum pihak Pemkot untuk membatalkan dan mencabut surat tergugat I Kadis Cipta Karya dan Tata Ruang serta tergugat II Kasatpol PP Pemkot Surabaya.Q bed

Terkait Penolakan Rekom Pilkada, PPP Buku K-13 Langka, Daerah Berencana Gugat KPU dan Bawaslu Wajib Tanggung Jawab KPU Jatim, Bhirawa Dualisme kepengurusan di tubuh PPP ternyata masih terus berlanjut, walaupun pemerintah telah mengakui salah satu kepengurusan yaitu PPP hasil muktamar Surabaya dengan Ketua Umum Romahurmuzy, ternyata dalam pelaksanaan Pilkada serentak, surat rekomendasi calon kepala daerah dari partai berlambang Kabah ini di sejumlah daerah ditolak.

Ketua DPW PPP Jatim, Musyaffa Noer, menegaskan KPU kabupaten/ kota di sejumlah daerah menolak surat rekomendasi yang dikeluarkan PPP diantaranya Lamongan, Tuban, Trenggalek, Pacitan, Banyuwangi, Jember, Gresik dengan alasan partai sedang berkonflik

sehingga harus ditandatangani kedua belah pihak dengan calon yang sama.

“Alasan penolakan rekom bertentangan dengan UU pemilukada yaitu parpol yang bisa mengusung calon yang mendapat pengakuaan dari Pemerintah dan PPP sudah mendapatkan SK Menkumham. Untuk itu PPP J atim akan menggungat KPU yang menolak rekom PPP,” tegas politisi yang duduk sebagai anggota Komisi C DPRD Jatim ini, Selasa (11/8).

Musyaffa menambahkan, dalam waktu dekat PPP akan melapor ke Bawaslu terkait penolakan sejumlah rekom PPP yang dilakukan KPU Kabupaten/ kota sekaligus mengajukan gugatan ke pengadilan negeri.

“Saat ini partai sedang mempersiapkan berbagai berkas untuk pengajuan gugatan. Yang pasti secepatnya gugatan akan diajukan karena ini menyangkut legalitas partai yang sudah diakui pemerintah, tapi KPU malah tidak mengakui itu sangat tidak benar,” tegas ketua fraksi PPP DPRD Jatim ini.

Terpisah, Komisioner KPU Jatim, Choirul Anam menegaskan jika pihaknya cuma menjalankan regulasi yang ada. Sementara yang membuat kebijakan adalah KPU RI. “Sah-sah saja mereka menggugat, tapi yang pasti kami hanya menjalankan regulasi.

Sedang kewenangan penuh ada di KPU RI,”tegasnya yang diklarifikasi lewat telepon gengQ cty gamnya.Q

Lawan Penghapusan Dana Hibah Jasmas, Paripurna Ditunda DPRD Surabaya, Bhirawa Perlawanan legislatif atas kebijakan politis Wali kota terkait penghapusan hibah Jaring aspirasi masyarakat(Jasmas) mulai dilakukan. Rapat paripurna dengan agenda penetapan KUA PPAS APBD 2016 , Selasa(11/8) kemarin batal dilakukan karena tidak kuorumnya peserta rapat.

Sejumlah anggota legislative yang dikonfirmasi, enggan disebut nama, mengaku batalnya sidang paripurna kemarin memang disengaja sebagai protes adanya surat Sekkota tentang p[enghapusan dana hibah Jasmas yang dikeluarkan secara mendadadak.

Menurut salah satu anggota dewan dari fraksi Demokrat, dengan tertundanya rapat paripurna ini maka harus ada rapat Badan Musyawarah

kembali untuk menetapkan jadwal baru.”nah dalam rapat Banmus tersebut akan kita tanyakan mengapa surat tersebut muncul,” tegasnya.

Anggota Dewan ini juga memastikan bakal menanyakan posisi ketua Dewan, Armudji yang saat surat tersebut disampaikan kepada fraksi tidak memberikan acc apapun. “Artinya memang pak Armudji juga tidak tahu tentang surat tersebut atau disengaja tidak tahu,” terangnya.

Kasak – kusuk di internal Dewan juga menyebut sejumlah anggota Dewan telah melakukan konfirmasi kepada pihak Kemendagri terkait surat balasan Sekjend Kemendagri yang melampiri surat Sekkota tersebut dan dijadikan dasar Q gat penghap[usan dana hibah Jasmas.Q

Dindik Jatim, Bhirawa Keberadaan buku Kurikulum 2013 (K-13) seakan telah langka. Khususnya bagi siswa kelas 3 dan 6 SD/MI serta kelas 11 SMP/MTs di sekolah yang melaksanakan K-13 secara mandiri belum satu pun menerima buku. Padahal, proses belajar mengajar tahun ajaran 2015/2016 telah dimulai sejak Juli lalu.

Hal ini pun memantik keprihatinan Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim yang sejak awal meminta kabupaten/kota untuk patuh terhadap aturan, dan meminta sekolah kembali menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006. Karena itu, tidak adanya jatah buku dari pusat ini pun harus menjadi perhatian serius dari daerah.

“Sejak awal kita minta untuk kembali ke KTSP. Tapi beberapa daerah nekat tetap melanjutkan dan mendorong sekolah untuk mengajukan diri secara mandiri ke Puskur (Pusat Kurikulum),” tutur Kepala Dindik Jatim Saiful Rachman saat dihubungi, Selasa (11/8).

Keputusan daerah yang nekat untuk melanjutkan K-13 tidak diperhitungkan secara matang. Misalnya terkait buku pegangan siswa maupun buku pegangan guru yang nyatanya tidak ada jatah dari pusat. Karena itu, daerah harus bertanggung jawab. Salah satunya ialah pengadaan buku dengan menggunakan anggaran APBD dua.

“Kita tidak menganggarkan untuk pengadaan buku karena kita sepakat kembali ke KTSP. Tapi bagi daerah yang nekat melanjutkan K-13 seharusnya memperhitungkan keperluan ini,” tutur dia. Karena tidak diperhitungkan, Saiful khawatir wali murid yang akan dikorbankan. Mereka harus membeli sendiri buku di pasaran. Sementara soft copy buku K-13 yang tidak bisa selamanya diandalkan. Sebab, soft copy sifatnya hanya sementara untuk mengantisipasi jika buku terlambat datang.

“Provinsi akan melakukan evaluasi lagi dengan kabupaten/kota. Jangan sampai, persoalan seperti ini dilepas begitu saja ke sekolah dan wali murid lalu menjadi Q tam beban mereka,” tutur dia.Q

Hasil Ungkap Satreskoba Polrestabes Surabaya

Rutan Jadi ‘Supermarket’ Peredaran Narkoba Rumor penjara atau Rumah Tahanan (Rutan) sebagai ‘supermarket’ bagi pengedar narkoba terus bermunculan.

Kabar miring ini mencuat dari pengakuan Sawari (29) warga Jl Ketabang, Genteng, Surabaya yang dibekuk petugas Polisi pecan lalu.

Sawari mengaku memesan narkoba jenis pil ekstasi dari salah seorang penghuni Rutan Kelas I Surabaya di Medaeng, Sidoarjo. Kasus ini terungkap saat petugas Satreskoba Polrestabes Surabaya berhasil mengamankan Cahyo Santoso (29), warga Jl Kedung Rukem, Surabaya, Senin (3/8) pekan lalu.

“Peranan tersangka CS yakni sebagai kurir,” kata Wakasat Reskoba Polresta-

bes Surabaya Kompol I Wayan Winaya, Selasa (11/8).

Wayan menjelaskan, Cahyo ditangkap petugas saat mengambil 10 butir pil ekstasi di Jl Imam Bonjol yang akan dikirimnya kepada pemesannya. Saat itu, Cahyo yang dalam kondisi mabuk dan sempat melawan.

Kepada petugas, ia mengaku hanya sebagai kurir saja.

Setiap mengirim barang, Ia mendapatkan upah sebesar

Rp 100 ribu. “Tugas saya hanya mengirim barang saja,” ungkap Cahyo.

Saat memeriksa Cahyo, muncullah nama Sawari sebagai pemesan. Cahyo digiring untuk mengantar petugas ke rumah Sawari di Perum Menganti, Gresik.

Sawari tak bisa mengelak setelah dipertemukan petugas dengan Cahyo, si kurir.

Keduanya lantas digiring ke Mapolrestabes. “Keduanya mengakui saling kenal,” jelas Kompol Wayan.

Sementara itu, Sawari menolak dikatakan sebagai pengedar. Ia mengaku hanya sebagai pengguna narkoba.

Selama ini, Sawari mengaku memesan pil ekstasi kepada

pria bernama Hengky, penghuni Rutan Medaeng dalam kasus narkoba. Dalam bertransaksi, barang haram itu dinamai dengan istilah ‘ikan’. “Pembayaran dilakukan dengan cara transfer,” kata Sawari di hadapan petugas.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Rutan Kelas I Surabaya Bambang Irawan, tidak membenarkan dan tidak membantah soal masih maraknya peredaran narkoba yang dikendalikan dari dalam rutan yang dipimpinnya. Namun, pihaknya mengaku berupaya keras dalam memberantas peredaran narQ bed koba di Ruta.Q

bed/bhirawa

Wakasat Reskoba Polrestabes Surabaya Kompol I Wayan Winaya saat menunjukkan dua tersangka narkoba jaringan Rutan Medaeng, Selasa (11/8).

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

3

Rabu Pon, 12 AGUSTUS 2015

Puncak Acara Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2015 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Provinsi Jatim

Pakde Karwo Raih Penghargaan Penggerak Pengembangan KLA Tahun 2015, Kab/Kota Layak Anak (KLA) Naik 100% Gubernur Jawa Timur Dr H Soekarwo, Selasa (11/8) pagi, menerima penghargaan sebagai Penggerak Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Jatim Tahun 2015.

Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Ir H Joko Widodo (Jokowi) saat Puncak Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2015 di Istana Kepresidenan Bogor.

T

erpilihnya Pakde Karwo sebagai penerima penghargaan dikarenakan provinsi Jawa Timur telah menjadi provinsi yang layak anak, baik kondisi fisik dan non fisiknya, dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian, kabupaten/kota di Jatim juga telah menerapkan Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA), yang memiliki sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh

dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.

“Artinya, anak-anak di Jatim mendapatkan tempat yang nyaman, aman, dan kondusif untuk tumbuh dan berkembang. Kami harap penghargaan ini semakin memacu kami untuk terus memberikan yang terbaik bagi anakanak yang merupakan calon pemimpin bangsa di masa depan” kata Pakde Karwo.

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi menitipkan harapannya kepada Gubernur, Bupati/Walikota se-Indonesia untuk berkomitmen dalam melindungi, menjaga, dan memberikan yang terbaik bagi anak-anak Indonesia. “Setelah acara ini dan kembali ke provinsi masing-masing, saya titip agar anak-anak ini bisa mendapat pelajaran yang terbaik, tidak lupa beribadah, dan olahraga” pesannya.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mengatakan, tema peringatan HAN 2015 adalah “Wujudkan Lingkungan dan Keluarga Ramah Anak” dengan tiga sub tema, yaitu bangun karakter anak Indonesia yang berkualitas dan berahklak mulia, wujudkan ketahanan keluarga untuk mendorong tumbuh kembang anak Indonesia yang sehat dan berprestasi, serta wujudkan rekonstruksi sosial dalam menciptakan lingkungan yang melindungi hak anak.

“Saya berharap tema ini mampu menjadi pengingat dan pendorong bagi segenap

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo saat menerima penghargaan sebagai Penggerak Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Jatim yang diserahkan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Ir H Joko Widodo pada puncak Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2015 di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (11/8) kemarin.

komponen bangsa bahwa lingkungan dan keluarga yang ramah anak sangat diperlu-

kan dalam proses tumbuh kembang anak,” katanya. Q adv

Raih KLA, Harus Penuhi 31 Indikator

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo dan Kepala BPPKB Jatim Dr Sukesi Apt MARS saat menunjukkan piagam penghargaan yang diterima dari Presiden Joko Widodo.

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Provinsi Jatim Dr Sukesi Apt MARS ketika dikonfirmasi terkait penghargaan yang diterima Gubernur Jatim Dr Soekarwo menjelaskan Gubernur Jatim dinilai pemerintah pusat berhasil memacu kepala daerah (bupati/walikota) di Jawa Timur untuk mengembangkan wilayahnya menjadi layak anak.

“Banyak kebijakan dan langkah – langkah yang diambil Bapak Gubernur untuk untuk mendorong para kepala pemerintah daerah untuk mengembangkan wilayahnya sebagai layak anak,” kata Sukesi. Langkah dan kebijakan tersebut jelas Sukesi, di antaranya adalah dengan membuat kebijakan sebagai payung dari komitmen gubernur dalam mengembangkan kota layak anak seperti Perda 2 tahun 2014, Pergub ten-

tang Gugus Tugas Kab/Kota Layak Anak, Rencana Aksi Daerah, surat keputusan Gubernur tentang akta kelahir gratis, melaksanakan gerakan nasional anti kejahatan seksual anak dll.

“Hasilnya, kalau tahun 2014 jumlah Kab/ kota Layak Anak sebanyak 7 daerah, maka tahun ini menjadi 14 daerah atau naik 100%,” jelas Sukesi lagi.

Dalam penghargaan tahun ini, Gubernur Jatim tidak sendirian namun ada 5 gubernur yang mendapat yakni Jatim, Jateng, DIY, DKI dan Bali.

“Jatim urutan pertana karena ada kab/ kota di Jatim yang mendapat penghargaan KLA dengan kategori Nindya,” kata Sukesi. Kategori Nindya lanjut Sukesi adalah kategori tertinggi untuk KLA, dibawahnya ada kategori Madya dan Pratama.

Menurut Sukesi, Kab/kota yang ingin

mendapatkan piagam KLA dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) harus memenuhi 31 indikator yang telah ditetapkan.

Ke 31 indikator tersebut bukan hal mudah karena melibatkan pihak-pihak lain, di antaranya Jumlah Peraturan Perundang-undangan atau kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak, persentase anggaran pemenuhan hak dan perlindungan anak, keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak, persentase anak yang diregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran, persentase ASI eksklusif, persentase rumah tangga dengan akses air bersih, tersedia kawasan tanpa rokok, jumlah proses diversi yang diupayakan bagi anak yang berkonflik dengan hukum dan sebagainya. Q adv

DAFT AR KAB/KO TA DAFTAR KAB/KOT PENERIMA PENGHARGAAN KLA TTAHUN AHUN 20 15 201 1. Surabaya 2. Kabupaten Jombang 3. Kota Malang 4. Kabupaten Malang 5. Kabupaten Ngawi 6. Kabupaten Pacitan 7. Kabupaten Sidoarjo 8. Kabupaten Trenggalek 9. Kabupaten Tulungagung 10. Kabupaten Bojonegoro 11. Kota Batu 12. Kota Blitar 13. Kota Kediri 14. Kota Pasuruan

Presiden Nobatkan Jombang sebagai Kabupaten Layak Anak Kerja keras seluruh Satuan Kerja Perangkar Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten yang dinahkodai Bupati, Drs Ec H. Nyono Suharli Wihandoko dan Hj. Munidah Wahab, Wakil Bupati berbuah manis. Pemkab Jombang dinobatkan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2015.

P

enghargaan tersebut diterima langsung Bu pati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko dari Presiden Joko Widodo, bertepatan dengan acara pada puncak peringatan Hari Anak Nasional (HAN), di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (11/8).Penghargaan KLA ini merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang telah memperhatikan hak-hak anak. Dengan penghargaan yang diperoleh ini diharapkan semakin memotivasi seluruh SKPD termasuk stakeholders dan masyarakat Jombang dalam memenuhi hak-hak anak, seperti hak untuk bermain, hak mendapatkan pendidikan, perlindungan dan mendapat identitas (nama) serta status kebangsaan.

Selain itu, hak dasar lainnya adalah hak untuk mendapatkan makanan, akses kesehatan, rekreasi serta hak untuk mendapatkan kesamaan. Hak lainnya yang tak kalah pentingnya adalah hak untuk memiliki peran dalam

Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko bersama Presiden RI dan para penerima Penghargaan KLA 2015, usai peringatan Hari Anak Nasional di Istana Bogor, (atas). Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko, menerima Penghargaan Kabupaten layak Anak (KLA) dari Presiden RI, Joko Widodo, pada puncak peringatan Hari Anak Nasional di Istana Bogor (kiri).

pembangunan. Sebab, adalah merupakan masa depan, yang pada akhirnya akan menjadi generasi penerus bangsa. Karena itu, mereka harus dipersiapkan agar mempunyai karakter dan akhlak yang mulia.

Bupati Jombang, Drs Ec Nyono Suharli Wiahndoko menyambut baik atas penobatan Kabupaten Jombang sebagai Kabupaten Layak Anak. ”Ini sangat luar biasa, Jombang sebagai KLA. Namun penghargaan ini bukanlah semata-mata tujuan yang ingin kita raih, tetapi meruBupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko, bersama Gubernur Jatim, Pakde Karwo dan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang, sesaat setelah dinobatkan sebagai Kabupaten Layak Anak.

pakan komitmen Pemkab Jombang dalam penyelenggaraan KLA, yakni dengan memberikan fasilitas untuk tumbuh kembang anak. sehingga kita mampu menciptakan generasi penerus yang ber SDM baik,” tutur Bupati Nyono Suharli usai menerima penghargaan langsung dari Presiden RI, Joko Widodo.

Ia menjelaskan, keberhasilan Pemkab Jombang meraih penghargaan KLA itu tidak lepas dari peran aktif masyarakat dan adanya peraturan daerah (Perda) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak yang sudah diterapkan.

Seperti adanya Perda tentang pemberian ASI, yakni ibu yang baru melahirkan wajib memberikan ASI eksklusif pada bayinya hingga usia 6 bulan. Dalam melaksanakan Perda tersebut, bupati tidak sekadar memberikan himbauan tetapi juga menginstruksikan agar seluruh instansi pemerintah maupun swasta serta perusahaan-persuahaan menyediakan Pondok ASI. Tujuannya agar para ibu yang sedang menyusui dapat leluasa dan lebih nyaman serta bebas memberikan ASI pada bayinya.

“Dan, untuk mendukung program pemerintah khususnya yang terkait anak usia dini, Pemkab Jombang juga membentuk Forum PAUD. Melalui Forum PAUD Kabupaten Jombang ini tujuannya adalah dapat mewujudkan pemberdayaan dan pengembangan anak usia dini. Forum PAUD ini juga untuk memperjuangkan keberlangsungan dan pengembangan organisasi forum pengembangan anak usia dini di seluruh pelosok desa,” jelas Bupati Nyono Suharli didampingi Bunda PAUD Kabupaten Jombang, Ir Tjaturina Wihandoko,

Ditambahkan bupati, banyak sekali hal hal yang melibatkan anak anak dalam program yang diijalankan oleh Pemkab Jombang, seperti keterlibatan anak dalam musrenbang, adanya taman ramah anak maupun sekolah ramah anak yang ada di Kabupatn Jombang.

“Dan Pemkab sangat mendukung program dari dewan perwakilan anak yang ada di Kabupaten Jombang,” tegasnya. Program yang sangat peduli terhadap anak semisal Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA), maupun layanan jemput bola bagi anak anak yang belum punya akte, juga menjadi program yang terus di galakkan Pemkab Jombang.

“Keberhasilan ini juga sebagai bentuk komitmen Pemkab Jombang melalui instansi terkait, yang terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan perempuan dan anak, sehingga terhindar dari tindak kekerasan,” jelasnya Kedepan, tambah bupati, sosialisasi terhadap perlindungan perempuan dan anak akan terus digencarkan. Bahkan, telah diprogramkan untuk masuk ke sekolah-sekolah. Tujuannya, agar para siswa di sekolah bukan hanya belajar, tetapi bisa menjadikan sekolah yang ramah, baik melalui kegiatan olahraga, kesenian dan lainnya yang mendorong sekolah menjadi ramah. “Kami berharap tokoh-tokoh masyarakat di Kabupaten Jombang juga bisa bekerja sama dengan BPP dan KB untuk menekan angka kekerasan perempuan dan anak, sehingga tewujudnya Jombang sebagai Kabupaten Layak Anak dan ini akan terus berkembang positif,” pungkasnya. Q rur*

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

4

Rabo Pon 12 AGUSTUS 2015

RPH Sepi, Dampak Kenaikan Harga Sapi Kota Mojokerto, Bhirawa Kenaikan harga sapi hidup dipasaran, berdampak pada turunnya jumlah sapi yang dipotong pada Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Kota Mojokerto. Akibatnya harga jual daging di pasar mengalami kenaikan harga dan stock daging di pasar menurun.

Sepekan sebelumnya jumlah sapi yang dipotong setiap harinya stabil, berada pada kisaran 18 ekor sapi per hari. Tapi sejak awal pekan lalu, jumah sapi yang dipotong di RPH tak bisa ditentukan jumlahnya dan cenderung mengalami penurunan. ‘’Jumlah sapi yang dipotong dalam beberapa hari ini mengalami penurunan. Kondisi ini dipicu naiknya harga sapi hidup,’’ kata Machfur, Kepala Unit Pelayanan Terpadu Daerah Rumah Pemotongan Hewan (UPTD RPH), Kota Mojokerto, Selasa (11/8) kemarin.

Turunnya jumlah sapi yang dipotong itu, menurut Machfur, berpengaruh secara signifikan terhadap retribusi RPH. Selain itu pasokan daging di pasar juga berkurang, dampaknya bisa pada kenaikan harga daging sapi.

Dadang Nurarifin, salah satu jagal sapi mengatakan, kini harga satu ekor sapi berada pada kisaran Rp28 juta dari harga

sebelumnya Rp26 juta. Tren kenaikan harga sapi itu mulai terasa sejak Bulan Ramadan lalu. ‘’Harga sapi hidup terus mengalami kenaikan,’’ tegasnya.

Tak hanya soal harga, stok sapi di pasaran lokal pun terus berkurang. ‘’Tidak saja mahal, tapi sapi di pasar lokal makin sedikit.

Sekarang hanya didapat dari Blitar. Harga sapi dari luar daerah jatuhnya lebih mahal lagi karena ada tambahan biaya angkut,’’ ungkap pria yang mengaku sudah lima tahun berprofesi sebagai jagal.

Menurutnya, biasanya satu hari ia menyembeli satu ekor per hari, namun sejak harga sapi mahal, penyembelian di UPTD RPH Magersari tak menentu. ;;Sebelum harga sapi naik, setiap hari kami menyembeli satu ekor sapi tapi karena harga sapi mahal jadi tak tentu. Selain itu, permintaan daging merosot dari biasanya,’’ katanya.

Terpisah, Imron Rosidu salah

pedagang daging di Pasar Tanjung Anyar, Kota Mojokerto, menuturkan, sejak Lebaran lalu, harga daging sapi sudah mulai mengalami kenaikan. ‘’Harga daging sapi biasa Rp95 ribu per kilogram, super Rp98 ribu per kilogram tapi kini Rp110 ribu per kilogram. Dulu, sehari bisa habis satu ekor tapi sekarang dua hari sekali satu ekor,’’ keluhnya.

Terkait pasokan daging sapi ke pasar Tanjung Anyar juga mengalami penurunan sejak mencuatnya kelangkaan daging sapi. ‘’Karena pasokan dagingnya menurun, otomatis harganya ikut naik,’’ pungkas Imron.

Penjual Bakso Beralih pada Daging Bandeng Mahalnya harga daging sapi kini mencapai Rp100 ribua per kg, bisa disiasati pedagang bakso di wilayah Sidoarjo, untuk beralih dengan menggunakan bahan daging ikan bandeng.

Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperasi Perdagangan Perindag Kab Sidoarjo, Yayuk Puji Rahayu SH MH, mengaku sangat setuju, sebab selain harganya lebih murah, juga kandungan daging ikan bandeng tergolong makanan yang non kolesterol sehingga baik untuk kesehatan. ‘’Saya sangat setuju bila pen-

kariyadi/bhirawa

Sejumlah sapi yang siap dipotong di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Kota Mojokerto, Selasa (11/8) kemarin.

ali kusyanto/bhirawa

Yayuk Puji Rahayu jual bakso di Sidoarjo mencoba beralih menggunakan bahan ikan bandeng ini,’’ komentarnya, Selasa (11/8) kemarin.

Yayuk menyampaikan, barubaru ini telah memberikan kegiatan pelatihan mengolah tepung berbahan ikan bandeng kepada puluhan IKM pengolahan makanan di Sidoarjo. Menurut Yayuk, setelah mendapat pelatihan itu para IKM diharapkan bisa membuka depot bakso berbahan ikan bandeng.

Yayuk juga memberikan pelatihan cara membuat bakso dari bahan baku ikan bandeng itu.

Alasanya, selain karena ikan bandeng dari Sidoarjo rasanya yang khas, juga bakso rasa ban-

KELANA

Terjaring Razia, Puluhan PSK Dites HIV/AIDS

Pidato Kenegaraan Dimajukan, Kegiatan Dewan Mundur Gresik, Bhirawa Dimajukannya pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo menjadi tanggal 14 Agustus mendatang, membuat beberapa jadwal kegiatan yang telah direncanakan anggota DPRD Gresik.

Untuk melakukan Kunjungan Kerja Luar Daerah (KKLD) terpaksa ditunda, dan diubah jadwalkan pada minggu depan.

Beberapa kegiatan yang sebelumnya telah disusun Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Gresik, pada tanggal 13 hingga 15 Agustus direncanakan melakukan KKLD. Yang dilakukan empat komisi yakni A, B, C dan D, ke berbagai wilayah di Jatim. Karena ada Surat Edaran (SE) dari Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg), yang menjelaskan pidato kenegaraan dimajukan pada 14 Agustus dari biasanya pada 16 Agustus.

Menurut Wakil Ketua DPRD Gresik, Sholihuddin SHi mengatakan, dengan adanya SE dari Mensesneg. Pada selasa (11/8), Banmus DPRD melakukan rapat ulang lagi untuk menjadwalkan berbagai kegiatan. Karena jadwal KKLD yang ditunda. Dan akan dilaksanakan pada Hari Selasa (18/8) hingga Kamis (20/8) minggu depan, kemudian dilanjutkan Hari Jumat hingga Sabtu untuk Rapat Banggar dan Tim-Ang. Kemudian dilakukan rapat fraksi untuk menyusun pandangan umum pada Minggu dan Senin dilanjutkan dengan penyampaian PU. Perubahan ini memang cukup mendadak, maka dengan turunnya SE dari Mensesneg. Sehingga, terpaksa pimpinan menggelar Banmus ulang untuk mengatur kembali jadwal pembahasan KUPA PPAS APBD 2015.

Hal senada juga diungkapkan anggota Banmus DPRD Gresik, Wafiroh Ma’sum yang mengatakan, kegiatan KKLD yang rencananya dilakukan pada Kamis hingga Jumat mendatang tertunda. Ini setelah dilakukan rapat Banmus di ruang pimpinan, penundaan itu karena adanya SE dari Mensegneg. Terkait dengan dimajukanya pidato kenegaraan oleh Prisiden Joko Widodo, sehingga tak bisa berbuat apa-apa dan harus merubahnya.Q kim

Stadion Gunung Lengis Berubah Nama Menjadi Gelora Joko Samudro Gresik, Bhirawa Setelah melalui proses perdebatan sengit, akhirnya semua sepakat Stadion Gunung Lengis berubah nama menjadi Stadion Gelora Joko Samudro. Pemilihan nama itu dinilai paling tepat. Sebab, Joko Samudro (sebutan lain Sunan Giri) merupakan salah satu maskot Kota Gresik.

Sebelum disepakati memang muncul banyak nama. Nama itu kesemuanya mengarah sebutan Sunan Giri. Nama-nama itu Stadion Prabu Satmoto, Stadion Joko Samudro, Stadion Ainul Yakin, Stadion Raden Paku, Stadion Sunan Giri, Stadion Sultan Abdul Faqih, Stadion Gunung Lengis dan Stadion Gelora Joko Samudro. Akhirnya para ulama, kiai, budayawan, serta unsur olahragawan sepakat untuk memberi nama Gelora Joko Samudro untuk stadion yang bakal soft opening pada 9 September 2015 mendatang itu.

Meski Wakil Bupati Gresik Drs Mohammad Qosim MSi sebagai pemimpin rapat ikut unjuk jari dalam pooling untuk sebuah nama, yaitu Stadion Joko Samudro yang berlangsung di Ruang Rapat Graita Eka Praja pada Senin (10/8). Namun, tampaknya hanya 12 orang yang sepakat dari 50 orang undangan yang hadir.

Sementara, Bupati Gresik, Dr Sambari Halim Radianto dan Sekdakab Gresik, M Najib memilih abstain. Saya memberi kesempatan kepada semua hadirin untuk menentukan nama stadion itu. Saya sepakat saja kepada suara terbanyak,’’ kata Sambari.

Akhirnya stadion yang selama ini bernama Stadion Gunung Lengis ini akan berubah nama menjadi Gelora Joko Samudro. Seketika nama Gelora Joko Samudro disepakati semua undangan yang hadir yaitu para ulama, Kiai perwakilan NU dan Muhammadiyah, Seniman dan Budayawan, serta unsur olahragawan baik dari PSSI, perwakilan supporter Gresik Ultras, serta dari KONI dan beberapa pihak terkait. ‘’Setelah keluar dari sini hendaknya tak ada lagi pro dan kontra terkait nama itu,’’ harap Sambari.Q eri

deng itu selama ini belum ada.

Karena biasanya bakso dibuat dari daging sapi. ‘’Apalagi kini harga daging sapi sedang melambung tinggi,’’ katanya.

Diakui Yayuk, pihaknya harus membantu mempromosikan bak so bandeng ini, sebab kasihan bila pedagang berpromosi sendiri dengan biaya besar. Maka diharapkan, ada kepedulian Pemkab Sidoarjo bisa ikut membantu dalam mempromosikan kuliner baru bakso bandeng ini. ‘’Bisa dibuat ada sentra kulinernya, ada yang menjual bakso bandeng, kupang, rujak di Sidoarjo, mudah-mudahan bisa menarik minat kuliner warga luar kota seperti dari Surabaya, Malang dan sekitarnya untuk mencoba jajan ke Sidoarjo,’’ ujarnya.

Sementara itu, menurut Ludi Gunadi, salah satu Direktur PT Finna Sekar Laut beberapa waktu lalu, dengan adanya bakso berbahan ikan bandeng itu, mudah-mudahan di Sidoarjo ada tambahan kulinernya, selain kupang, rujak dan bandeng asapnya. ‘’Mudah-mudahan di Sidoarjo nanti bisa terkenal juga dengan adanya bakso bandengnya,’’ kata Ludi, ditemui disela-sela kegiatan pelatihan pada IKM olahan makanan di Sidoarjo.Q kar, ali

rokim/bhirawa

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Jatim, Gentur Sandjoyo Prihantono (berbaju sapari) bersama PT Semen Indonesia dan perwakilan dari Pemkab Gresik.

Hadapi MEA, PT SI Sertifikasi Tenaga Konstruksi Gresik, Bhirawa PT Semen Indonesia (PT SI) (Persero) Tbk memberikan pelatihan sertifikasi kepada tenaga kerja konstruksi terampil se Jatim. Pelatihan dilaksanakan di Warung Legen di Jl Veteran, Gresik, hal itu sebagai upaya pembekalan terhadap tenaga terampil yang siap kerja.

Ini dilakukan menjelang pemberlakuan perdagangan bebas Asean atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015.

Menurut Gatut Wicaksono, Kepala Biro Pelayanan Pelanggan PT SI, kegiatan sertifikasi tenaga konstruksi merupakan program Coorporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan setiap tahun. Program ini dilakukan PT SI sejak tahun 2007 hingga kini dan total yang telah mendapat sertifikasi berjumlah 5 ribu orang di Jatim. ‘’Kami berharap seluruh kabupaten atau kota ada tenaga konstruksi yang telah mendapat sertifikasi. Dan sebelum lulus mendapat ser-

tifikasi, tukang itu diuji dengan berbagai persyaratan.

Diantaranya, berpengalaman di bidangnya minimal lima tahun. Pasalnya, dalam ujian ada tes tulis dan praktek. Tim akan selektif pada peserta yang ikut dan nanti yang mengeluarkan sertifikat bukan dari PT SI, melainkan LPJKD, Dinas PU Jatim,’’ ujarnya.

Ditambahkan Gatut, dalam kegiatan ini tak semua tenaga konstruksi bisa ikut program ini.

Karena sebelum mereka bisa masuk dalam pelatihan ini, ada aturan yang disyaratkan. Mereka yang kin, telah mewakili dari kabupaten yang ada di Jatim. Meski ada beberapa kabupaten yang tak ada keterwakilannya karena tak lolos seleksi. Dan dalam skala nasional sudah puluhan ribu tenaga konstruksi yang tersertifikasi.

Terpisah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Jatim, Gentur Sandjoyo Prihantono mengatakan, kegiatan yang tiap tahun dilakukan PT SI ini sangat bagus.

Dan harus bisa diikuti perusahaan lainya, karena kalau mengenai bahan yang dibutuhkan sudah mampu dan siap. ‘’Namun kalau tenaga yang profesional kita masih butuh banyak, kelanjutanya dalam kegiatan ini masih butuh manajemen yang bagus. Agar tenaga itu penyebaranya bisa diketahui dan selama ini mereka belum diketahui seusai mendapat sertifikat,’’ katanya.

Gentur juga menjelaskan, dengan adanya pemberlakuan MEA 2015, kegiatan sertifikasi merupakan jawaban mempersiapkan tenaga terampil yang siap kerja. Karena selama ini, tenaga konstruksi hanya memikirkan yang penting dibayar dan bisa makan. Padahal, dengan adanya MEA 2015 mereka bisa bargaining dengan dibayar tinggi kalau sudah profesional. ‘’Kami harapkan mereka bisa bersaing sehingga bisa menjawab tantangan MEA 2015,’’ pungkasnya.Q kim

Kab Mojokerto, Bhirawa Puluhan Pekerja Seks Komersial (PSK) yang terjaring razia Dinas Sosial Kab Mojokerto di tes HIV/ AIDS, Selasa (11/8) kemarin. Meski belum diketahui hasilnya, pemeriksaan HIV/AIDS itu dipastikan bakal menambah panjang jumlah pengidap HIV/AIDs di Kab Mojokerto.

Dari data yang dimiliki Dinas Sosial Kab Mojokerto, jumlah penderita HIV/AIDS untuk kalangan PSK di Mojokerto mencapai 22 orang. Keberadaan mereka kini tak diketahui dan tak terpantau secara pasti.

Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kab Mojokerto, Hariyono, menuturkan jumlah PSK yang terindikasi HIV/AIDS pada 2014 jumlahnya mencapai 15 orang dan tahun 2015 ada tujuh orang. Jumlah penderita itu diketahui saat PSK digaruk dan dites darahnya (VCT) di Dinsos Pemkab Mojokerto. ‘’Jumlah pengidap itu hasil tes yang dilakukan Dinsos setiap usai razia,’’ terang Kadinsos, Hariyono, usai razia PSK yang dilakukan Dinsos, Selasa (11/8) kemarin.

Menurut Hariyono, saat ada razia PSK pada Bulan Ramadan lalu ada dua orang yang terindikasi setelah menjalani Test VCT. ‘’PSK yang terindikasi saat penangkapan lalu itu kini tak terjaring lagi. Saya tidak tahu dimana posisinya sekarang,’’ jelas Hariyono.

Hariyono mengaku, selama ini terus berupaya memerangi penularan HIV/AIDS lewat PSK. Mengingat penularan penyakit mematikan itu cukup mudah lewat hubungan seksual. ‘’Bisa jadi satu orang penderita HIV/AIDS bisa menularkan pada puluhan orang. Makanya warung remang-remang yang menyuguhkan perempuan sering kami gerebek,’’ terangnya.

Dalam razia kemarin, PSK di lima wilayah yakni Desa Awang awang dan Pasar Sapi, Mojosari, Dawar, Kemlagi dan Jetis ada 21 PSK yang terjaring. Dari 21 PSK hampir separo wajah lama yang pernah ditangkap. ‘’Kalau mereka tertangkap tiga kali langsung kami kirim ke Panti Rehabilitasi di Kediri. Sementara PSK yang baru tertangkap identitasnya di data dan dipulangkan,’’ terangngya.

Ketika penggerebekan berlangsung di Dawar, PSK ada yang lari ke areal persawahan dan bersembunyi di semak-semak. Namun upaya yang dilakukan salah seorang PSK yang mengenakan kaos singlet itu diketahui petugas.Q kar

kariyadi/bhirawa

Sejumlah PSK hasil razia ketika didata di Kantor Dinas Sosial Pemkab Mojokerto, Selasa (11/8) kemarin.

Pembayaran Tertunda, MLJ Belum Serahkan Jaminan Aset Hingga kini PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) belum memberikan jaminan aset sehingga berkas ganti rugi korban lumpur ditolak Bendahara Kementerian Keuangan. Sesuai jadwal berkas milik korban lumpur harusnya mulai dikirim ke Jakarta akhir Juli lalu dan pembayaran bisa cair pertengahan Bulan Agustus ini.

Belum diberikannya jaminan aset dari MLJ itu terungkap setelah Humas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Dwinanto Hesti Prasetyo membeberkan semuanya. ‘’Pencairan ganti rugi korban belum bisa terealisasi karena MLJ belum menyerahterimakan jaminan aset,’’ ujarnya saat di Pendopo Delta Wibawa, Senin kemarin.

Serah terima jaminan aset ini merupakan syarat dari pemberian dana talangan sebesar Rp781 miliar oleh pemerintah pusat ke MLJ. Dana talangan inilah yang dipakai untuk mengganti kerugian warga atas tanah

dan asetnya yang terendam lumpur.

Penyerahan jaminan aset, lanjut Dwinanto terkait dengan dengan pinjam meminjam antara pemerintah pusat dengan MLJ. Satu masalah lain yang menjadi faktor tertundanya pengiriman berkas ini adalah belum disepakati siapa wakil pemerintah yang ditunjuk untuk menerima jaminan aset milik MLJ. Dwinanto mengungkapkan, pada rapat bersama antara BPLS dan Menteri Keuangan, disepakati kalau BPLS yang diberi kuasa untuk menerima jaminan aset dari MLJ. Hanya saja dia mengklaim baru

istimewa

Ribuan korban lumpur masih menunggu ganti rugi dari PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ). menerima kuasa pada Jumat, pekan lalu. BPLS belum bisa memastikan kapan penyerahan jaminan aset itu dilaksanakan. Dwinanto hanya menyatakan kalau draf penyerahan telah disepakati de-

ngan MLJ. Jaminan aset meliputi sekitar 10 ribu sertifikat warga korban lumpur yang sudah dibayar MLJ. Sempat terjadi tarik ulur berapa jumlah aset yang dijami-

nkan kepada pemerintah pusat. Awalnya, MLJ mengklaim telah memberi ganti rugi aset warga senilai Rp3,5 triliun. Namun, angka itu terkoreksi setelah adanya audit BPKP yang menyebutkan nilai ganti rugi ‘hanya’ Rp2,7 triliun.

Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo menilai jika lambatnya pembayaran ganti rugi korban lumpur, karena kurang siapnya tim validasi berkas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Pasalnya, setelah validasi selesai ternyata masih ada kelengkapan administrasi yang belum dipenuhi. ‘’Harusnya, tim validasi berkas BPLS sudah memahami kelengkapan administrasi yang dibutuhkan agar berkas warga korban lumpur bisa segera dibayar,’’ ujar Wakil Ketua Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo, Ainun Jariyah.Q hds

JAWA TIMUR

Rabu Pon 12 AGUSTUS 2015

5

Pembentukan P2KD Molor

KILAS JATIM

Dua Eks Kades Korupsi Diciduk

Di Desa Kamuning Diprotes Sekdes

Probolinggo, Bhirawa Dua eks kepala desa diciduk Polres Probolinggo dengan dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor). Mereka yakni Syaiful Bahri eks Kades Opo-Opo Kecamatan Krejengan dan Bukacong eks Kades Kramat Agung Kecamatan Bantaran.

Wakapolres Probolinggo, Kompol Sujiono mengatakan, Selasa (11/8) tersangka Bukacong diduga korupsi bantuan beras miskin (raskin) sejak 2013-Juni 2014.

Diduga, tersangka Bukacong, telah melanggar aturan dalam penyaluran raskin tersebut. Akibatnya, negara mengalami kerugian mencapai sekitar Rp 1,172 miliar.

Berbeda dengan tersangka Syaiful Bahri. Eks Kades Opo-Opo itu diduga menyelewengkan dana ADD (alokasi dana desa) mulai 2010-2014. Seharusnya, dana ADD itu diperuntukkan pembangunan fisik kantor desa. Namun dalam pelaksanaannya, diduga tidak sesuai dengan RAB (rencana anggaran belanja).

Akibat penyelewengan itu, mengakibat kerugian negara sekitar Rp 162 juta.

Kedua eks kades tersebut ditangkap adanya informasi yang dilaporkan warga, sehingga petugas menyelidiki dan mengumpulkan barang bukti dan para saksi.

Barang bukti yang berhasil diamanakan petugas dari Bukacong, berupa beras miskin, tanda terima pembayaran, daftar RTSM dan daftar KK. Sedangkan barang bukti dari tersangka Saiful Bahri, berupa LPJ tahun 2010-2014, SP2D, Rekening kas desa dan kwitansi penerimaan uang," jelas Kompol Sujiono.Q wap

Giliran Kades Dipanggil Polres

Sampang, Bhirawa Pembentukan panitia pemilihan kepala desa (P2KD) di 109 Desa se-Kabupaten Sampang, molor dari jadwal semula yang direncanakan Pemkab Sampang tuntas 10 Agustus 2015 lalu, namun hingga saat ini pembentukan P2KD se-kabupaten Sampang masih tersisa 10 Desa yang masih terjadi perdebatan di level Desa.

Kepala Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) pemerintahan Kabupaten Sampang, Didik Adi Pribadi saat dikonfirmasi melalui stafnya Fatah, mengatakan memang berdasarkan jadwal yang dikeluarkan pemkab Sampang, pembentukan P2KD di 109 Desa yang akan melaksanakan Pilkades serentak, hingga saat ini masih ada 10 desa yang masih belum final.

“Persoalan pembentukan P2KD tersebut, masih menjadi kewenangan pemerintah Desa melalui badan permusyawaratan desa (BPD) masing-masing, kami pihak Kabupaten tidak bisa melakukan intervensi, kami hanya melakukan pembinaan sesuai peraturan yang ada,” jelas dia, Selasa (11/ 8).

Masih dikatakan Fatah, belum finalnya pembentukan P2KD di 10 Desa tersebut, membuat pihak pemerintah Kabupaten Sampang mela-

kukan perpanjangan waktu selama sepekan ke depan. Diharapkan sepuluh Desa tersebut segera menyelesaikan pembentukan P2KD, agar pelaksanaan pilkades serentak bisa dilakukan sesuai rencana awal yang dilaksanakan di 109 Desa se-kabupaten sampang pada 28 Oktober 2015 mendatang.

Seperti yang diberitakan beberapa waktu lalu, belum finalnya pembentukan P2KD karena ditingkat Desa belum ada kesepakatan di forum BPD terhadap komposisi yang duduk di P2KD Desa setempat, salah satunya Desa Pangongsean, Kecamatan Sampang Kota, yang hingga saat ini masih belum juga final pembentukan P2KD. Diprotes Sekdes Sementara itu, pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) di Desa Kamuning Kecamatan Sam-

pang, menuai protes dari Sekretaris Desa Kamuning. Pasalnya Sekdes saat pembentukan P2KD Kamuning, tidak di libatkan serta tidak di undang dalam acara pembentukan.

Pembentukan P2KD Desa Kamuning, tampak lengkap mulai dari Camat Sampang, Kapolsek Kota, Koramel, anggota BPD dan warga, menyaksikan jalannya pembentukan, akan tetapi, salah satu warga mempertanyakan legalitas Ketua BPD Desa Kamuning dan tentang undangan pembentukan P2KD. Khoirul Anam Sekdes Desa Kamuning saat di konfirmasi, menyatakan sangat kecewa dengan adanya pembentukan P2KD yang terkesan tertiutup, saya selaku Sekdes tidak di libatkan dan tidak di undang, sehingga saat mendegar ada acara tersebut, saya memprotes karena tidak di undang.

Khoirul menambahkan dalam pembentukan P2KD terkesan sudah di setting, sehingga orang-orang yang menjadi anggota P2KD sebanyak 21 orang tidak ada orang-orang kami yang menjadi anggota P2KD. Sementara Suryanto, Camat Sampang menanggapi soal masalah salah satu warga yang menanyakan legalitas Ketua BPD dan protes Sekdes

Tuban, Bhirawa Setelah beberapa pelapor dimintai keterangan oleh Polres Tuban terkait dengan dugaan penjualan beras bantua korban banjir tahun 2013, saat ini giliran Supriyono, Kepala Desa (Kades) Tegalsari, Kecamatan Widang yang diperiksa.

Sebelumnya Kades Supriyono dilaporkan warganya karena diduga memalsu tandatangan warga dan membuat laporan palsu soal penerima bantuan beras tersebut. “Ya, Kades Tegalsari memang kami panggil,’’ kata Kasatreskrim Polres Tuban AKP Suharyono (11/8).

Lebih lanjut Kasatreskrim mejelaskan, kalau pemanggilan yang dilakukan itu belum pada tahapan pemeriksaan. Kades Supriyono juga belum berstatus apa-apa, misalnya saksi atau tersangka. karena, pemanggilan itu baru sebatas klarifikasi atas laporan yang diterima polisi. “Masih klarifikasi, bukan pemeriksaan,” tambah AKP Suharyono.

Dilakukan klarifikasi terlebih dahulu tersebut untuk mencari kejelasan mengenai kasusnya. Semua hasil klarifikasi tersebut masih akan dipelajari untuk menyimpulkan apakah kasus itu lanjut atau tidak. “Masih didalami dulu. Jadi, hasilnya seperti apa belum bisa disampaikan,” tandasnya.

Sementara itu, Kades Supriyono sampai berita ini ditulis belum bisa dikonfirmasi. Saat dihubungi melalui handphonenya tidak diangkat meski terdengar nada sambung. Dikirimi pesan pendek (SMS) juga tidak dibalas.Q hud

Dandim dan Forpimda Madiun Ziarah ke Makam Mantan Bupati Madiun, Bhirawa Memperingati Hari Jadi Kabupaten Madiun ke-447 Tahun 2015, Komandan Kodim 0803 Madiun bersama Forpimda Kab. Madiun melaksanakan ziarah ke makam mantan Bupati Madiun di makam Kuncen Kota Madiun, di makam kuncen Caruban dan di makam Taman Kota Madiun serta ke makam Ds. Giripurno (Gunung Bancak) Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan.

Mengingat lokasi makan yang berjauhan, maka rombongan dibagi menjadi dua.

Rombongan pertama dipimpin lansung oleh Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos berziarah ke makam Kuncen Kota Madiun (Demangan), dilanjutkan menuju ke makam Kuncen Caruban dan berakhir di makam Taman Kota Madiun.

Sedangkan rombongan kedua yang dipimpin oleh Wakil Bupati Madiun Drs. H. Iswanto, M.Si berziarah ke makan Giripurno (Gunung Bancak) di Ds. Giripurno Kec. Kawedanan Kab. Magetan. Selanjutnya rombongan Wakil Bupati Madiun juga menuju ke makam Taman Kota Madiun untuk bergabung dengan rombongan Bupati Madiun.Q ca

nurkholis/bhirawa

Pembentukan P2KD Desa Kamuning di Protes Sekdes.

Kamuning, ia mengatakan sudah menunjukkan di forum tersebut, bahwa SK Ketua BPD Desa Kamuning itu sah dan berwenang membentuk P2KD. Alasan Sekdes tidak di libatkan, karena, Sekdes selama ini tidak aktif dan domisilinya tidak tetap di mungkinkan kalau di undang tidak hadir.

Lebih lanjut Suryanto, mengatakan meski tidak di undang, Sekdes dan warga tetap hadir dan sayangnya mereka belum selesai acara sudah

meninggalkan tempat pembentukan sehingga dalam menentukan dan mengumumkan 21 anggota P2KD Desa Kamuning tidak ada yang keberatan, semestinya kalau ada yang tidak setuju, waktu itu, bisa mengusulkan nama, sampai pengumuman di bacakan 2 kali tidak ada yang memprotes. Sementara Ketua terpilih P2KD Desa Kamuning adalah Zainal Abidin, Wakil Kettua Dainuri, Sekretaris Abd Rouf dan Bendahara Ainur Pratama.Q lis

Tidak Seluruh Pendapatan Parkir Disetor ke Kas Daerah Ratusan Juta Mengalir ke Polres Nganjuk

khoirul huda/bhirawa

Para pedagang daging ayam di pasar baru tuban yang mendapat berkah dari mahalnya daging sapi sepekat terakhir.

Masyarakat Beralih ke Daging Ayam Potong Tuban, Bhirawa Mahalnya harga daging sapi di pasaran yang saat ini mencapai Rp105.000/Kg dari semula Rp 80.000 hingga Rp95.000/Kg, membuat sejumlah konsmuen daging sapi beralih membeli daging ayam. Hal tersebut menjadi berkah tersendiri bagi pedagang ayam lantaran menjadi pelarian sejumlah konsumen daging sapi selama tingginya harga daging sapi brapa hari terakhir imbas dari boikot pedagang daging di Jakarta. ”Banyak yang membeli daging ayam, tumben sekali mungkin karena harga daging yang sekarang mahal mas,” kata Mariyam pedagang daging ayam di pasar Baru Tuban (11/8).

Disampikan juga, tidak hanya ibu rumah tangga yang membeli daging ayam, sejumlah pemilik warung juga menambah jumlah pembelian lantaran sebagian pedagang sudah tidak menjual olahan daging sapi diwarung mereka karena harganya tidak terjangkau.

“Pemilik warung langganan saya juga membeli

ayam lebih banyak, kata mereka sejak kemarin sudah tidak menjual masakan daging sapi karna harganya mahal,” terang Maryam.

Saat ini harga daging ayam potong dipasar Rp32.000/Kg, harga ayam kampung Rp49.000. harga dua jenis daging ayam tersbut tidak mengalami perubahan meski permintaan cukup tinggi. Sejumlah pembeli mengaku, harga daging ayam yang lebih terjangkau menjadi pilihan-nya. Selain itu, dirinya juga tidak terlalu sering mengkonsumsi dagig sapi, lantaran sebelum ada kenaikan pun harga komuditi tersebut sudah cukup mahal untuk dijangkau masyarakah menengah.

“Biasanya juga jarang mas, paling kalau beli daging sapi yang biasa bukan yang murni, itu juga gak mesti, apalagi sekarang diberita-berita itu harganya mahal, mending ayam saja lebih terjangkau,” Kata Novi salah sati ibu ibu rumah tangga saat dikonfirmasi bhirawa.Q hud

Nganjuk, Bhirawa Parkir berlangganan di Kabupaten Nganjuk telah diberlakukan lebih dari 10 tahun dan merupakan salah satu penyumbang dana terbesar dalam pendapatan asli daerah (PAD). Namun apakah masyarakat Nganjuk mengetahui bahwa tidak semua pendapatan parkir, baik yang berlangganan maupun yang tidak berlangganan masuk ke kas daerah.

Ternyata, sebagian besar masyarakat Kabupaten Nganjuk tidak mengetahui kemana uang yang telah mereka setorkan ke pemerintah berupa pajak retribusi parkir tersebut. “Saya tidak tahu ke mana dana parkir mengalir. Saya punya dua sepeda motor, setiap bayar pajak tahunan dikenai retribusi parkir berlangganan Rp 15 ribu untuk setiap unitnya,” ujar Sukadi, seorang guru asal Desa Ngrengket Kecamatan Sukomoro.

Demikian juga dengan pengakuan Edi Susilo pemilik mobil warga Kelurahan Bogo, Nganjuk yang juga tidak tahu aliran dana parkir di Nganjuk. “Setahu saya, dana parkir ya masuk kas daerah. Mobil sedan saya dikenakan tarif parkir berlangganan Rp 20 ribu/ tahun,” aku Edi Susilo.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Pemkab Nganjuk melalui Kabid Lalu Lintas, Harmono tidak menyangkal jika pendapatan parkir tidak seluruhnya masuk ke kas daerah. Hal itu karena adanya nota kesepakatan antara Pemkab Nganjuk, Pemprov Jatim dan Kepolisian terkait pembagian pendapatan dana retribusi parkir.

Dikatakan Harmono, dalam nota kesepakatan tersebut dari retribusi parkir

Pemkab Nganjuk melalui Dishubkominfo mendapat bagian 87 persen yang masuk ke kas daerah dan menjadi target dalam PAD. Kemudian Pemprov melalui Dispendaprov mendapat bagian 8 persen, sedangkan Kepolisian dalam hal ini Polres Nganjuk dijatah 5 persen dari total pendapatan parkir.

“Pemkab Nganjuk sebagai yang memiliki lahan parkir, Dispendaprov sebagai petugas pungut retribusi parkir saat warga bayar pajak kendaraan dan Kepolisian selaku eksekutor jika ada pelanggaran parkir,” papar Harmono saat ditanya Bhirawa.

Dari pembagian 87 persen tersebut, Dishubkominfo menargetkan pendapatan dari retribusi parkir untuk tahun anggaran 2015 sebesar Rp 5.072.795.000. Jika demikian, dalam setahun dana parkir yang masuk ke Dispendaprov sekitar Rp 466,55 juta sedangkan yang masuk ke Polres Nganjuk sekitar Rp 291, 55 juta.

“Untuk Polres Nganjuk, pembagian dana parkir saya setorkan ke bendahara Polres,” kata Harmono.

Lebih lanjut Harmono mengatakan, penyumbang retribusi terbesar di kabupaten Nganjuk adalah jenis kendaraan sepeda motor yang jumlahnya mencapai 298.634 unit. Dari jumlah tersebut kendaraan roda dua mampu mencapai target perolehan pajak Rp 4.479.510.000.

“Saya dapat memastikan, bahwa untuk parkir berlangganan selalu memenuhi target. Namun tidak demikian dengan parkir yang tidak berlangganan yang dikenakan pada kendaraan luar kota, targetnya terkadang kurang,” jelas Harmono.Q ris

Perhutani Serahkan Sharing Kayu dan Getah Pinus LMDH Untuk yang kesekian kalinya Kantor Pemangku Hutan (KPH) Perhutani Bondowoso menyerahkan dana sharing (bagi hasil) kayu dan getah pinus kepada puluhan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang ada di Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Bondowoso. Kemarin (11/ 8) misalnya, giliran 30 lebih LMDH mendapatkan pembagian hasil dari dua komoditas unggulan KPH Perhutani Bondowoso dan Situbondo yakni produk kayu maupun non kayu.

Penyerahan dana sharing LMDH dipimpin langsung Administratur KPH Perhutani Bondowoso, Adi Winarno bersama jajaran Wakil Administratur dan Kasi PSDH. Tak ketinggalan pula, sejumlah pimpinan SKPD (Dinas Kehutanan) dan kalangan perbankan ikut memeriahkan acara penyaluran dana sharing tersebut. Ratusan pengurus LMDH yang tersebar di dua wilayah Kabupaten juga tampak antusias

mengikuti tahapan acara yang diselenggarakan di auditorium setempat.

Administratur KPH Perhutani Bondowoso, Adi Winarno, dalam sambutannya meminta kepada seluruh mitra kerja LMDH di Kabupaten Situbondo dan Bondowoso untuk terus meningkatkan kinerja serta kebersamaan dianatara kedua belah pihak.

Dengan demikian, kata mantan Administratur KPH Perhutani

Banyuwangi Barat itu, para pengurus LMDH bisa meningkatkan pembagian sharingnya. “Kami minta kerjasama baiknya antara Perhutani dan LMDH, sehingga mengalami kinerja dan hasil yang membanggakan,” tutur pria murah senyum itu kmarin.

Adi yang asli kelahiran Kab Situbondo itu menambahkan, penyerahan dana sharing hasil kayu dan getah pinus rutin diberikan kepada pengurus LMDH pada setiap tahunnya. Tiap LMDH, lanjut Adi Winarno, memiliki hasil sharing yang berbeda karena didasarkan pada perolehan produktifitas dan keamanan wilayahnya.

“Kami (Perhutani) selalu konsisten untuk terus meningkatkan nilai dana sharing kepada LMDH. Semoga niat baik kami ini dibarengi dengan semangat dan kedisiplinan para pengurus LM-

DH di Kab Situbondo dan Bondowoso,” pungkas Adi Winarno.

Sementara itu, secara terpisah koordinator LMDH Situbondo, Ulunggono, berharap adanya peningkatan sinergitas antara Perhutani dan LMDH dimasa mendatang. Sebab, aku Ulunggono, hingga saat ini hubungan kedua belah pihak masih belum terbangun dengan maksimal.

“Dari 30 lebih LMDH yang menerima dana sharing kemarin, nilainya sangat bervariasi. Untuk LMDH terkecil menerima dana Rp 1 jutaan dan terbesar berkisar Rp 34 jutaan. Untuk itu, kami sangat berharap adanya jalinan kebersamaan yang lebih erat lagi antara Perhutani dan LMDH,” harap warga Desa Silomukti, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo usai acara penyerahan dana sharing kemarin.Q awi

sawawi/bhirawa

Administratur KPH Perhutani Bondowoso, Adi Winarno, didampingi pejabat SKPD dan perwakilan LMDH dalam pembagian dana sharing, kemarin.

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Blangko e-KTP Telat Masyarakat Mengeluh Bojonegoro, Bhirawa Selama tiga bulan kehabisan blangko eKTP yang dialami oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Bojonegoro, mengakibatkan masyarakat Bojonegoro yang ingin memperpanjang e-KTP mengeluh keterlambatan blangko tersebut. Pasalnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menunda pengiriman blangko e-KTP. “Kami juga tidak tahu. Yang jelas keluhan itu sudah kami sampaikan ke Kemendagri bahwa kami kehabisan blangko,” ungkap Kepala Bidang (Kabid) Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Bojonegoro Andriyanto, Selasa (11/8).

Andri menjelaskan, awalnya Kemendagri berjanji mengirimkan blanko tersebut pada Juli lalu. Sebab, blanko e-KTP sudah habis sejak Mei. Namun, hingga kini blanko tersebut belum juga dikirim. “Kabar terbaru, blangko e-KTP tersebut akan dikirim pertengahan bulan ini. Namun, apakah ada penundaan pengiriman lagi atau tidak, sejauh ini pihaknya tidak bisa memastikan terkait dengan kapan blangko itu akan datang,” jelasnya.Q bas

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Yamaha, th. 2009, Merah Maron, AG5445TW, a/n. Endrig Swandaru, Ds. Mirigambar RT 03/ 03, Sumbergempol-T.Agung No. 1487/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Suzuki, th. 2007, Biru, AG6595SR, a/n.

Dwi Susmiati, Ds. Panjerejo, Rejotangan-T.Agung No. 1488/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2010, Merah Marun, AG6436RI, a/n. Pingah, Ds. Punjul, Karangrejo-T.Agung No. 1489/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2010, Merah Marun, AG6324RO, a/n. Richayasi Villatama, Ds. RejotanganT.Agung No. 1490/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2014, Merah, AG4560RAM, a/n.

Supiyan, Ds. Tawing, Gondang-T.Agung No. 1491/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2009, Hitam, AG6501TB, a/n.

Sudarwoto, Ds. Beji, Boyolangu-T.Agung No. 1492/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2007, Hitam Merah, AG3654SN, a/n. Kaslan, Ds. Winong, Kalidawir-T.Agung No. 1493/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2013, Hitam, AG2218OH, a/n.

Dilar, Ds. Gondosuli, Gondang-TAgung No. 1494/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2012, Hitam, AG6210OK, a/n.

Agus Suprianto, Ds. Tanen, Rejotangan-T.Agung No. 1495/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Suzuki, th. 2011, Putih Hitam, AG5951OC, a/n. Lilin Lindari, Ds. Baran RT 02/05, Banyu Urip, KalidawirT.Agung No. 1496/IMB/BI-II/2015 HILANG BPKB, Honda NF125SD, th. 2005, Putih Merah, AG2626RM, a/n. Dwi Endang Margiatiningsih, Ds. Jatimulyo, Kauman-T.Agung No. 1497/IMB/BI-II/2015

SITUBONDO Hilang stnk nopol P 2041.EZ, a/n MOH.ASIM KEL.MIMBAAN RW.13/02 KEC.PANJI SITubondo.

No. 1498/IMB/BI-II/2015 Hilang stnk nopol P.6744.EZ, a/n ERRIFDA DS.ARJASA RW.02/01, KEC.ARJASA SITubondo.

No. 1499/IMB/BI-II/2015 Hilang stnk nopol P.P5841.FD, a/n SYAFIK DS.KALIREJO RW.06/17 KEC.SumberMALANG SITubondo.

No. 1500/IMB/BI-II/2015

Warga Gaji Ancam Boikot Pilkada 12 Tahun Tak Ada Penyelesaian Tuban, Bhirawa Lebih dari 12 (Dua belas) tahun kasus tanah warga seluas 30,6 hektar tak kunjung ada penyelesain, puluhan warga Desa Gaji Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban kemarin melakukan aksi dan mengancam akan memboikot Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tanggal 9 Desember 2015 mendatang.

Aksi yang dilakukan di depan kantor Pemkab Tuban dengan membubuhkan tanda tangan di atas kain putih yang bertuliskan tuntutan penyelesaian kasus mereka, serta akan memboikot Pilkada apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi. “Kami boikot Pilkada karena apa? Karena kasus tanah kami sudah diabaikan selama 12 tahun ,” kata Abu Nasir, perwakilan warga Desa Gaji, usai melakukan aksi demonstrasi (11/08).

Diketahui, sekitar 30,6 hektar tanah Desa Gaji sekarang dalam sengketa antara warga setempat dengan salah satu badan usaha milik negara (BUMN) yang berada di Kabupaten Tuban dalam hal ini PT

Semen Indonesia Tbk (PT SI).

Kasus ini bermula adanya penjualan tanah milik puluhan kepala keluarga (KK) oleh mantan kepala desa Gaji pada ke PT SI (saat itu PT Semen Gresik) pada kisaran tahun 1998 lalu.

Dari pengakuan warga, mereka tidak tahu menahu penjualan tanah tersebut, dan baru sadar pada kisaran tahun 2003 ketika salah satu warga bermaksud mengurus sertifikat tanah. Setelah dicek, ternyata puluhan KK lain mengalami hal serupa. Para warga ini menuding saat itu ada pemalsuan dokumen pada proses jual beli, lantaran mereka tidak pernah menjual tanah mereka. Selain itu, di dokumen

buku C tertera tanah-tanah tersebut masih milik mereka.

Karena sudah terlalu lama kasus ini tidak kunjung diselesaikan, mereka mengaku sudah tidak percaya lagi dengan pemilik kebijakan serta aparat hukum di Tuban. Sejak kasus ini mencuat, terhitung sudah ada tiga kali Pilkada dan pemimpin yang terpilih tidak pernah ada maksud menyelesaikan ini. “Kalau dihitung sudah tiga kali Pilkada, tetapi tidak pernah ada yang peduli dengan nasib kami yang tanahnya terampas,” kata Sodiq, salah satu warga yang lain.

Selain membubuhkan tandatangan, puluhan warga juga melakukan aksi dengan orasi dan membentangkan spanduk.

Untuk kesekian kalinya, mereka mengingatkan sengketa tanah gaji yang masih menggantung sampai sekarang. Serta meminta supaya bertemu dengan Bupati Tuban, H. Fatchul Huda agar bisa membantu untuk menyelesaikan hal tersebut.

khoirul huda/bhirawa

Puluhan warga Desa Gaji Kecamatan Kerek Tuban saat melakukan Aksi di Depan Kantor Pemkab Tuban (11/8).

Aksi mereka didepan Pemkab Tuban bubar setelah Asisten Pemerintahan Kabupaten Tuban, Amin Sutoyo, menemui mereka dan berjanji akan menyampaikan tuntutan mereka kepada Bupati Tuban.

“Kami akan kembali lagi kesi-

ni untuk bertemu dengan Bupati, dan menuntut supaya permasalahan tanah kami diselesaikan, kalau tidak kami kan melakukan aksi lagi dan memilih tidak mengunakan suara dalam Pilkada mendatang ” kata Abu Nasir.Q hud

KPU Siapkan Rp 1,2 M untuk Sosialisasi dan Kampanye Jember, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Jember mengalokasikan Rp.1,2 Miliar untuk kepentingan sosialisasi dan publikasi kampanye pasangan calon Bupati Jember 2015-2020. Hal ini diungkapkan dalam kegiatan koordinasi dan sosialisasi mengenai kampanye melalui media, Selasa (11/8) di aula KPU Jember.

Komisioner KPU Jember, Achmad Hanafi, seusai acara, kepada sejumlah wartawan, menjelaskan, kebijakan tadi berdasarkan ketetapan yang tertuang dalam Peraturan KPU (P-KPU). Dalam aturan tadi, disebutkan, seluruh pengadaan alat peraga kampanye dan publikasi dari kandidat Pilkada di media massa, menjadi tanggungan KPU. “Untuk Kabupaten Jember, KPU telah menganggarkan alokasi dana sebesar Rp. 1,2 Miliar, untuk kepentingan sosialisasi dan publikasi di media. Selain itu, kebijakan ini sekaligus menghilangkan stigma, jika hanya Pasangan Calon (Paslon) dengan modal ekonomi yang kuat saja, yang mendominasi pencitraan kepada masyarakat. Kegiatan pencitraan itu tandasnya, dilakukan dengan menggunakan alat peraga kampanye, maupun publikasi melalui media,” ujar Hanafi kemarin.

Dengan ditanggungnya biaya kampanye tadi, maka seluruh kandidat yang akan bertarung dalam Pilkada nanti, diharapkan lebih menggunakan pendekatan secara langsung kepada masyarakat. Q efi

Jalan Hasim Asyari Jadi Satu Arah Mulai Diuji Coba Dinas Perhubungan (Dishub) Bojonegoro melakukan sosialisasi penerapan satu arah untuk kendaraan roda dua maupun empat.

Seperti sepanjang jalan hasim asyari, sekeliling Masjid Agung Darusalam Bojonegoro yang biasanya dua arah, akan dijadikan satu arah, Selasa (11/8). Hal ini dilakukan untuk mengurangi kemacetan disekitar jalan tersebut.

Rabu Pon 12 AGUSTUS 2015

Polim, berlaku untuk kendaraan roda empat mulai pukul 06. 00 WIB hingga pukul 08.00 WIB. Pada jam-jam tersebut berlaku satu arah mulai pertigaan Jalan Patimura, sampai traffic light Jalan Untung Suropati.

Selain itu, Dishub juga akan meminta masukan terkait perubahan jalur sebagai dampak dari diterapkannya uji coba jalur satu arah di Jalan Rajawali, Kartini, Hasyim Ashari dan Panglima Polim. Iskandar menambahkan, perubahan ini bertujuan untuk mengurai kemacetan di empat ruas jalan tersebut. Dijelaskan pula, dalam pelaksanaan uji coba jalur satu arah apabila ternyata banyak kekurangan, akan dilakukan dievaluasi menyeluruh. “Yang pasti gagasan jalur satu arah di dua jalan protokol ini masih belum final karena masih diupayakan alternatif terbaik, tidak merugikan masyarakat dan tidak mengalihkan kemacetan di kawasan itu ke lokasi lain,” pungkasnya.

Sementara itu, dalam pelaksanaan sosialisasi banyak pengendara bingung dengan aturan baru tersebut, hal itu terjadi dijalan hasim asyari. Karena baru perdana banyak yang bingung dan mengeluh lantaran harus memutar. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa setelah petugas memberikan saran.Q bas

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub)Bojonegoro, Iskandar mengatakan, penerapan uji coba jalur satu arah yang berada di empat titik dalam kota, masih akan dievaluasi kembali setelah uji coba selama sebulan dan belum final. “Selain melakukan evaluasi, kami juga tidak memberikan sanksi bagi masyarakat yang melanggar,” ungkap Iskandar melalui ponselnya kepada Bhirawa, Selasa (11/8).

Sosialisasi perdana dimulai kemarin sampai satu bulan kedepan, dan dia berharap masyarakat segera tahu. Adapun Jalan yang dialihkan menjadi satu arah antara lain Jalan KH. Hasyim Ashari, dari selatan, mulai pertigaan Jalan Pahlwan ke utara. Pengendara dari selatan tidak boleh lurus melainkan harus belok ke kanan masuk Jalan Pahlawan atau belok ke keri lewat gang calak desa Kauman.

“Jalur ini hanya diperuntukkan kendaraan dari utara. Uji coba ini berlaku selama 24 jam,” kata Iskandar.

Selain itu Jalan RA. Kartini juga jalur satu arah dari selatan, mulai perempatan Jalan Panjaitan ke arah utara. Sedangkan untuk Jalan Rajawali ke barat yang sebelum dua arah kini akan diberlakukan satu arah. “Jika pengendara dari Jalan RA. Kartini tidak bisa ke utara melainkan harus belok kiri ke Jalan Panjaitan atau ke kanan ke Jalan Dewi Sartika. Jika pengendara dari Jalan imam Bonjol dilarang melintas jalan rajawali ke arah timur. Sementara untuk Jalan basir/bhirawa Rajawali ke timur, masih diberPetugas Dishub sedang melakukan sosialisasi jalur satu arah di lakukan dua arah,” jelasnya.

Kemudian Jalan Panglima tengah kota Bojonegoro.

hilmi husain/bhirawa

Wali Kota Pasuruan H Hasani saat melihat sekaligus menggendong kondisi bayi penderita bibir sumbing di rusunawa Pantai Mas di Jl Halmahera, Kelurahan Tambakan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.

Kota Pasuruan Raih Penghargaan Kota Layak Anak Kategori Sedang Pasuruan, Bhirawa Tahun 2015 merupakan tahun berprestasi bagi kepemimpinan Wali Kota Pasuruan H Hasani dan Wawali H Setiyono. Berjuluk kota santri, akhirnya Kota Pasuruan mendapatkan penghargaan sebagai Kota Layak Anak (KLA) kategori sedang.

Wali Kota Pasuruan H Hasani penghargaan ini tak lepas peran dari masyarakat dalam menangani peduli terhadap hak-hak anak.

Rencananya, penghargaan itu akan ia diterima langsung oleh Wali Kota Pasuruan H Hasani pekan ini di

Bogor Jawa Barat.

“Penghargaan ini merupakan wujud kepedulian masyarakat Kota Pasuruan yang peduli terhadap hak-hak anak. Sebab, anak merupakan asset masa depan bangsa.

Disinilah anak-anak harus punya ruang agar merasa terlindungi,” ujar H Hasani, Selasa (11/8).

Selain sudah lama diidamkan, persiapannya juga dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu. Hanya saja, perlu ada perbaikan-perbaikan yang perlu dibenahi, khususnya menyangkut hak-hak anak. Misalnya rumah singgah anak jalanan

yang hingga saat ini belum bisa direalisasikan.

“Yang menjadi pekerjaan rumah kita adalah tanggungan anak jalanan. Karena jika anjal terjaring razia mau ditaruh dimana. Sedangkan saat ini yang kami lakukan yakni menunggu peran dari ruangan pembinaan di dinsos. Ke depan kami berencana membangun rumah singgah, tapi masih menunggu pemanfaatan ruang di Dinas Sosial tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pasuruan yang kini masih dalam tahap pembangunan,” jelas Hasani.Q hil

Anggota Paskibraka Dapat Pelajaran Politik dari Dewan Tulungagung, Bhirawa Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tulungagung tidak hanya melulu mendapat pelajaran baris berbaris, tetapi juga wawasan tentang perpolitikan. Pelajaran ini mereka dapatkan saat berkunjung ke Kantor DPRD Tulungagung, Selasa (11/8) siang.

Para anggota Paskibraka yang berjumlah 79 orang tersebut sempat pula melakukan kunjungan yang sama ke Mapolres Tulungagung dan Makodim 0807 Tulungagung, selain pada Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE MSi. Di Kantor DPRD Tulungagung para anggota Paski-

braka yang merupakan perwakilan dari berbagai sekolah tingkat SMA di Kabupaten Tulungagung ini disambut oleh pimpinan dewan.

Termasuk para ketua komisi yang ada di DPRD Tulungagung.

Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono SE MSi, mengapresiasi kedatangan anggota Paskibraka ke gedung wakil rakyat. Apalagi kunjungan tersebut baru pertama kali dilakukan oleh anggota Paskibraka.

“Anggota Paskibraka ke DPRD ini baru pertama kalinya. Anggota Paskibraka memang perlu untuk menambah wawasan kebangsaannya de-

ngan berkunjung ke rumah wakil rakyat ini,” paparnya.

Supriyono kemarin juga mengajak anggota Paskibraka untuk bersantai sejenak. Ia bahkan menyelingi sambutannya dengan lelucon-lelucon. Termasuk ketika menanyakan tentang anggota Paskibraka yang dilihatnya berkumis.

“Itu kok ada anggota Paskibraka berkumis. Apa gak disuruh cukur dulu kumisnya. Tapi, setelah saya tanya ke Kasatpol PP katanya itu pelatihnya. Ngapunten (maaf), saya kira anggota Paskibraka. Pakaiannya sama sih,” katanya sembari tertawa.

Kasatpol PP Kabupaten Tulungagung, Bagus Kuncoro SE dan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung, Drs Heru Santoso MSi yang berada di samping Supriyono ikut tertawa pula.

Mereka berdua datang ke Kantor DPRD mendampingi anggota Paskibraka.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Adib Makarim MH, memberi pengetahuan pada anggota Paskibaraka tentang tugas pokok dan fungsi anggota dewan. Ia menjelaskan terkait tugas dewan yang berhubungan dengan anggaran, pengawasan dan legislasi.Q wed

EKONOMI BISNIS

Rabu Pon 12 PON 2015

Kurs Jual

Beli

USD

13,609.00

13,473.00

SGD

9,773.77

9,668.46

EUR

14,941.32

14,789.31

JPY

10,911.64

10,800.87

GBP

21,191.93

20,973.42

NTP Jatim Juli 2015 Naik 0,80 persen Pemprov, Bhirawa Nilai Tukar Petani (NTP) Jatim bulan Juli 2015 naik 0,80 persen dari 103,05 menjadi 103,87. Kenaikan NTP ini disebabkan kenaikan indeks harga yang diterima petani (It) lebih tinggi dari pada kenaikan indeks harga yang dibayar petani (Ib).

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, M Sairi MA mengatakan, pada Juli 2015, semua sub sektor pertanian mengalami kenaikan NTP. Kenaikan NTP terbesar terjadi pada sub sektor Tanaman Pangan sebesar 1,25 persen dari 96,44 menjadi 97,64.

Selanjutnya, NTP diikuti sub sektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 0,95 persen dari 99,74 menjadi 100,69, sub sektor Hortikultura sebesar 0,84 persen dari 103,25 menjadi 104,11, sub sektor Peternakan sebesar 0,29 persen dari 112,01 menjadi 112,34 dan sub sektor Perikanan sebesar 0,07 persen dari 105,80 menjadi 105,87.

“Semua sub sektor mengalami kenaikan menandakan kesejahteraan petani lebih baik,” kata Sairi, Selasa (11/8).

Dijelaskannya, indeks har ga yang diterima petani naik 1,45 persen dibanding bulan Juni 2015 yaitu dari 123,32 menjadi 125,10. Kenaikan indeks ini disebabkan oleh naiknya indeks harga yang diterima petani pada semua sub sektor pertanian. Sub sektor Tanaman Pangan mengalami kenaikan terbesar yaitu 1,93 persen, diikuti sub sektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 1,56 persen, sub sektor Hortikultura sebesar 1,46 persen, sub sektor Peternakan sebesar 0,95 persen, dan sub sektor Perikanan sebesar 0,72 persen.

Sepuluh komoditas utama yang menyebabkan kenaikan indeks harga yang diterima petani pada Juli 2015 adalah gabah, sapi potong, cabai rawit, nilam, buah apel, kakao, buah pisang, tongkol, biji jambu mete, dan ikan swanggi.

Sedangkan sepuluh komoditas utama yang meng-

Sumber : Bank Indonesia ( 11 AGUSTUS 2015 )

RAGAM EKBIS

PPSDS Minta Pemerintah Jaga Pasokan Sapi Jatim Surabaya, Bhirawa Meskipun kelangkaan daging sapi telah terjadi, harga daging sapi di Jatim dianggap masih jauh lebih stabil di bandingkan daerah lainnya. Namun kondisi ini patut diwaspadai agar tidak sampai merambat ke Jatim.

Ketua Paguyuban Pedagang Sapi dan Daging Sapi (PPSDS) Jatim Muthowif mengatakan stok daging di Jatim saat ini masih tergolong aman sehingga harganya masih stabil. “Tapi kalau satu minggu nanti daging sapi langka, dan harga berlomba-lomba naik tidak terkontrol dan sampai membuat tidak ada yang membeli, ya kami akan mogok jual,” katanya kepada, Selasa (11/8/) kemarin.

Meski begitu, terhitung mulai 11 Agustus 2015, para pedagang daging sapi Jatim bakal tetap menaikkan harga secara bertahap yakni mulai Rp2.000 sampai Rp5.000/kg. Adapun saat ini harga daging sapi di Jatim sudah sekitar Rp100.000/kg atau bertahan sejak Ramadan lalu.

“Namun ada beberapa pedagang yang tidak masuk anggota memang sudah mulai menaikkan. Karena keadaan yang sudah mulai langka. Tetapi jika dalam dua minggu kedepan, pusat sudah memiliki berhasil mendatangkan sapi, harga daging sapi di Jatim saya rasa tetap stabil. Kalau pun ada kenaikkan jumlahnya juga tidak besar. Meskipun ada aturan yang melarang sapi dari luar negeri masuk Jatim.,” katanya.

Ia mengungkapkan, pemerintah Jatim harus waspada terhadap suplai daging sapi yang keluar dari Jatim. Meskipun saat ini, stok daging sapi Jatim disuplai dari sapi Bali ataupun Lampung.

“Pemerintah harus kontrol, jangan sampai ada sapi yang keluar dari Jatim.

Misalnya dibeli oleh pedagang Jakarta untuk dijual di sana karena di sana langka. Kalau kejadian seperti ini dibiarkan, bahkan tidak menutup kemungkinan pedagang juga ikut berhenti berjualan. Yang rugi bukan hanya pedagang, tetapi banyak pihak termasuk konsumen daging sapi,” imbuhnya. wil

istimewa

Kekeringan yang terjadi di beberapa wilayah Bojonegoro membuat produksi tembakau diprediksi menurun.

Produksi Tembakau Diprediksi Menurun Bojonegoro, Bhirawa Dinas Perhutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Bojonegoro memperkirakan produksi tanaman tembakau musim tanam tahun ini akan menurun, disebabkan pengaruh kemarau dengan produksi rata-rata sekitar 9 kuintal tembakau kering/hektare.

“Pengaruh kemarau tahun ini mengakibatkan pertumbuhan tanaman tembakau tidak maksimal, sehingga produksi tembakau yang biasanya rata-rata bisa 1,2 ton/ hektare, akan berkurang hanya sekitar 9 kuintal/hektare,” kata Kepala Bidang Usaha Perkebunan Dishutbun Bojonegoro Khoirul Insan, di Bojonegoro, Jatim, Selasa (12/8).

Menurut dia, para petani yang menanam tembakau kesulitan memperoleh air, karena potensi air di desanya menyusut drastis. “Bagaimanapun juga kalau tanaman tembakau kekurangan air tetap pertumbuhannya ter-

ganggu, tidak bisa normal yang mengakibatkan menurunnya produksi,” katanya, menegaskan.

Ia juga memperkirakan kualitas tanaman tembakau juga tidak bisa bagus, karena kemarau juga memengaruhi tanaman tembakau dalam menyerap pupuk.

Meski demikian, ia mengharapkan kualitas tanaman tembakau di daerahnya tidak terlalu jelek, karena dalam kondisi kering lebih memberikan kesempatan kualitas tanaman tembakau menjadi bagus. “Kalau pupuk bisa terserap maksimal, ya kualitasnya bagus. Sebaliknya kalau tidak maksimal, ya kualitasnya jelek,” tandasnya.

Sesuai data, lanjut dia, luas areal tanaman tembakau di daerahnya pada musim tanam tahun ini mencapai 6.337 hektere, dengan rincian tembakau Virginia Voor Oogst (VO) 4.044,5 hektare dan Jawa 2.292,5 hektare.

Dari luas tanaman tembakau itu, jelas dia, ada tanaman tembakau rajangan amil (RAM), jenis perancak 95 asal Madura seluas 512 hektare yang bermitra dengan PT Sadana Ngawi. “Petani memperoleh bantuan benih dan pupuk.

Produksi semua tembakau dibeli PT Sadana,” ucapnya.

Ia menambahkan petani di sejumlah desa di Kecamatan Sugihwaras, mulai memanen tanaman tembakau, sejak sepekan lalu. “Harga tembakau Virginia VO daun basah petikan bawah berkisar Rp1.000-Rp1.500/kilogram,” jelas dia.

Ia juga menyebutkan kebutuhan pabrikan pada musim tanam tembakau tahun ini mencapai 5.967 ton tembakau kering rajangan dan krosok.

Rinciannya, antara lain, Djarum Kudus 4.000 ton, PT Noroyono Solo 267 ton, dan PT Putra Bakti Utama 150 ton, UD Sumber Mulyo 750 ton, dan STTC 800 ton. bas,ant

Pelabuhan Gresik Hentikan Semua Pelayaran Kapal

Bulog Dapat Izin Impor Sapi 50 Ribu Ekor Jakarta, Bhirawa Perum Bulog kini mulai menjalankan peran sebagai stabilitator harga pangan.

Melihat gejolak harga daging sapi yang melonjak tajam sehingga berbuntut aksi mogok para pedagang di sejumlah pasar tradisional membuat pemerintah melalui Kementerian Perdagangan ambil sikap.

Kebijakan yang diambil yakni dengan mengizinkan Bulog mengimpor 50.000 ekor sapi bulan Agustus ini.

“Kami mendapat izin impor dan langsung mengurus administrasi impor ke instansi terkait. Saat ini pengurusan administrasi izin impor masih di ke Direktorat Jenderal Peternakan di Kementerian Pertanian (Kemtan). Setelah itu kami akan ke Kemdag untuk mendapatkan izin resmi impor,” kata Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti, Selasa (11/8).

Sekarang, kata dia, pihaknya belum tahu bentuknya apakah sapi bakalan atau sapi siap potong. “Bentuknya izin impor sapi seperti apa saya belum tahu karena belum saya urus. Mudah-mudahan dalam satu dua hari bisa clear,” ujar Djarot. Ia berharap, pekan ini semua masalah menyangkut perizinan tuntas sehingga bisa langsung impor.

Selain perizinan, Bulog juga langsung menjajaki kerjasama dengan perusahaan peternakan sapi di Australia. Penjajakan dilakukan untuk memastikan ketersediaan sapi yang akan diimpor. Menurut Djarot, impor sapi butuh waktu sekitar dua minggu perjalanan dari Australia menuju Indonesia.

Dengan izin impor itu, diharapkannya Bulog bisa segera melakukan operasi pasar agar gejolak harga bisa segera stabil. Meskipun ada impor daging sapi, ia memperkirakan tidak akan menggerus harga daging sapi lokal karena pasokan impor sapi ini hanya untuk styabilisasi harga di wilayah yang terjadi lonjakan tajam.

Dari data Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kemtan, saat ini masih ada defisit daging sapi di tiga provinsi konsumsi daging sapi terbesar, yakni DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Namun di wilayah lain seperti Jawa Timur stok sapi masih cukup melimpah dan tidak terkena dampak lonjakan harga. kmf

7

istimewa

Pelabuhan Gresik terpaksa menghentikan seluruh aktivitas pelayaran karena tingginya gelombang laut.

Gresik, Bhirawa Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Gresik, Jawa Timur menghentikan seluruh aktivitas pelayaran semua kapal termasuk kapal penumpang ke Pulau Bawean, karena adanya gelombang tinggi antara 3,5 meter hingga empat meter yang melanda kawasan laut wilayah itu.

Kasi Kepelabuhanan Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Gresik Nanang Afandi, Selasa, mengatakan penghentian pelayaran penumpang merupakan rekomendasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Tanjung

Perak yang memberikan data terkait adanya gelombang tinggi di tengah laut.

“Sesuai aturan, apabila gelombang mencapai di atas tiga meter maka seluruh aktivitas pelayaran penumpang harus dihentikan karena bisa membahayakan,” ucapnya di Gresik, Selasa (11/8).

Nanang mengatakan, tingginya gelombang laut di sekitar perairan Laut Jawa diperkirakan terjadi sampai tanggal 17 Agustus 2015, dengan kecepatan angin mencapai 32 knot yang menunjukkan data di posisi merah, atau masih membahayakan bagi semua pelayaran.

“Meski prediksi BMKG terjadi sampai tanggal 17 Agustus 2015, namun akan tetap kita pantau untuk perbarui datanya setiap hari, sebab penghentian pelayaran sudah berlangsung cukup lama mulai Kami 6 Agustus 2015,” ucapnya di Gresik.

Ia mengatakan, untuk data yang berada di Timur Laut Jawa tinggi gelombang terpantau mencapai cukup tinggi, yakni hingga lima meter, sehingga cukup membahayakan. “Untuk pelayaran barang masih kita lihat bobot dan kapalnya, yakni harus diatas 1.000 Gross tonnage (GT),” katanya.

Salah satu penumpang yang akan berlayar ke Pulau Bawean, Kasbi mengaku sudah dua hari tidak bisa berangkat akibat adanya larangan berlayar. “Sudah dua hari saya bertahan di Pelabuhan Gresik dan masih menunggu adanya kabar terbaru terkait gelombang,” ucapnya saat ditemui di Pelabuhan Gresik.

Ia berharap cuaca dan gelombang bisa kembali normal serta pelayaran penumpang ke Pulau Bawean dibuka, karena semakin lama bertahan di pelabuhan biaya yang dibutuhkan semakin banyak. eri,ant

hambat kenaikan indeks harga yang diterima petani adalah buah jeruk, bawang merah, rumput laut, ikan kuwe/bubara, ikan lemuru, kopi, telur ayam ras, sapi perah, ikan tawes, dan ikan nila.

Indeks harga yang dibayar petani mengalami kenaikan sebesar 0,65 persen dari 119,67 pada bulan Juni menjadi 120,44 pada bulan Juli 2015. Kenaikan indeks ini disebabkan oleh naiknya indeks harga konsumsi rumah tangga (inflasi pedesaan) sebesar 0,81 persen, dan kenaikan indeks harga biaya produksi dan pembentukan barang modal (BPPBM) sebesar 0,28 persen.

Sepuluh komoditas utama yang menyebabkan kenaikan indeks harga yang dibayar petani bulan Juli 2015 adalah cabai rawit, beras, petelur layer, cabai merah, daging ayam ras, upah sortir, benih bandeng/ nener, daging sapi, tongkol, dan kacang panjang. Sedangkan sepuluh komoditas utama yang menghambat kenaikan indeks harga yang dibayar petani adalah bawang merah, telur ayam ras, tomat sayur, upah angkut ke TPI, bekatul, bibit ayam buras/kampung, buah jeruk, benih udang, ikan pindang kembung, dan ketimun.

Dari lima Provinsi di Pulau Jawa yang melakukan penghitungan NTP pada bulan Juli 2015, semua Provinsi mengalami kenaikan NTP. Kenaikan NTP terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 1,06 persen, diikuti Provinsi Jatim sebesar 0,80 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 0,60 persen, Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,52 persen, dan Provinsi Banten sebesar 0,06 persen. rac

El Nino dan Raung Tak Pengaruhi Inflasi di Jatim Surabaya, Bhirawa Badai El Nino dan erupsi Gunung Raung, tidak terlalu berpengaruh terhadap inflasi perbankan di Jatim. Hal itu ditegaskan oleh Hadi Prastyo Asisten ll yang juga Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jatim, kondisi ini karena semua pihak melakukan koordinasi untuk mengendalikan maupun memonitoring kondisi dilapangan.

“Inflasi sampai dengan Juli 0,96%,” papar pejabar yang akrab disapa Hadi Pras iru disela sela acara Rapat Pleno (High Level Meeting) TPID Jatim JW Mariot Hotel, Selasa (11/8) kemarin.

Lebih jauh dikatakan, bahwa pada Januari sampai awal Juli ada sesikit kenaikan namun masih di bawah Jabar, yakni 1 41 ,%. Namun ia berjanji akan terus menekan laju inflasi mulai Agustus sampai dengan Desember, dengan harapan tidak ada kenaikan apa apa, baik itu Sembako maupun BBM. Diakuinya anomali cuaca yang terjadi saat ini cukup kuat sehingga banyak menimbulkan kekeringan di bebera daerah. Tapi Pemprov Jatim dengan tanggap sudah memberikan bantuan berupa pompa air maupun air bersih yang dibutuhkan warga.

Disinggung soal dampak erupsi Gunung Raung, dijelaaskan bahwa Raung juga banyak dampak positifnya, abu yang disemburkan itu sangat ma bermanfaat bagi tanaman.

ma/bhirawa

Rapat Pleno yang digelar di Hotel JW Marrot Surabaya.

Jaga Kualitas dan Produksi, Gelar Kontes Ternak Pemkab Madiun, Jatim, terus mendorong para peternak di wilayahnya untuk meningkatkan kualitas hewan ternaknya agar memiliki nilai jual yang tinggi dan layak dikonsumsi bagi masyarakat.

Bupati Madiun Muhtarom di Madiun, menjelaskan salah satu upaya untuk mendorong peningkatan kualitas ternak tersebut adalah dengan menggelar Kontes Ternak Kabupaten Madiun 2015 di Pasar Hewan Desa Bajulan, Kecamatan Saradan.

“Tujuan utama dari kontes ternak ini adalah mengapresiasi para peternak di Kabupaten Madiun yang telah bersungguh-sungguh dalam bekerja sehingga memiliki ternak yang berkualitas. Selain itu, juga memotivasi warga lainnya untuk beternak dan berinovasi agar hewan ternaknya sehat dan memiliki nilai jual tinggi,” ujar Bupati saat mengunjungi acara tersebut.

Menurut dia, beternak dapat meningkatkan nilai eko-

nomi masyarakat dan mendukung keanekaragaman pangan dalam keluarga. Selain itu, semakin banyak warga Kabupaten Madiun yang beternak, maka semakin banyak pula populasi hewan ternak yang ada.

Data Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Madiun mencatat, populasi sapi potong di daerah itu hingga tahun 2015 mencapai 57.321 ekor.

Sedangkan populasi kambing sebanyak 65.771 ekor, domba 21.425 ekor, dan unggas sebanyak 2.028069 ekor.

Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Madiun Lilin Syarifah mengatakan selain mendorong masyarakat untuk beternak dan memiliki ternak yang berkualitas, Kontes Ternak Ka-

istimeaw

Pemkab Madiun menggelar kontes ternak dengan tujuan agar peternak terus berupaya meningkatkan produksi daging. bupaten Madiun 2015 juga untuk mengembangkan jiwa agribisnis di kalangan peternak. “Dengan inovasi agribisnis, peternak mampu didorong mendapatkan hasil tambahan untuk kesejahteraan keluarganya,” katanya.

Karena itu, pihanya dengan

menggandeng dinas dan lembaga terkait, terus melakukan sosialisasi dan penyuluhan lapangan kepada masyarakat agar bersedia beternak. “Kegiatan beternak juga dapat mendorong peningkatan konsumsi daging di wilayah Kabupaten Madiun yang masih rendah jika dibandingkan

dengan Jatim. Yakni hanya 10,30 Kg per kapita per tahun,” katanya.

Ia menambahkan, acara Kontes Ternak 2015 yang dikomandoi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Madiun tersebut, juga digelar dalam rangka Hari Jadi ke447 Kabupaten Madiun. Selaian diikuti sejumlah peternak di Kabupaten Madiun juga diikuti Kelompok Tani Wanita (KWT) setempat.

Terdapat beberapa kategori dalam kontes ternak. Di antaranya, kategori kambing jantan, kambing betina, sapi induk PO, dan sapi kereman hasil inseminasi. Adapun, item yang dinilai juri dalam kontes ternak tersebut adalah, umur ternak, kesehatan ternak secara umum, kesehatan reproduksi untuk ternak betina, sifat kualitatif yang meliputi keindahan dan proposional tubuh ternak, serta sifat kuatitatif yang meliputi berat dan tinggi ternak. dar,ant

MALANG RAYA

8 KILAS AREMANIA

Takut Bermasalah, Empat Desa Tolak Prona

Serapan Rendah, DBHCT Rp 24 M Belum Dimanfaatkan Pemkot Batu Perbanyak SKPD Pengguna

Kota Batu, bhirawa Program Pertanahan Nasional (Prona) di wilayah Kota Batu terancam gagal dilaksanakan di seluruh desa/kelurahan.

Pasalnya, ada 4 desa yang saat ini menangguhkan program tersebut karena takut dalam menjalankan program ini bermasalah. Ke-4 desa tersebut secepatnya akan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan BPN Kota Batu.

Ke-4 desa yang menangguhkan Prona yaitu Desa Sumbergondo, Desa Bumiaji, Desa Tlekung dan Desa Giripurno. Menurut Kepala Desa Sumber Gondo Nur Yuwono, dirinya mengakui menangguhkan Prona karena takut bersinggungan dengan masalah hukum.

“Saat ini program belum berjalan, nanti setelah hari kemerdekaan kami langsung berkordinasi dengan Kepolisian dan BPN Batu,” jelas Nur Yuwono, Selasa (11/8). Nur Yuwono menambahkan, dirinya mengakui khawatir bermasalah, karena sesuai aturan, dalam program ini warga hanya dibebani patok dan materai.

“Program Prona sering bersinggungan dengan masalah hukum, maka dari itu saya akan berkordinasi dulu. Baru melaksanakan program ini,” tukasnya.Q sup

Padagang Pasar Digerojok Pinjaman BTPN Syariah Kabupaten Malang, Bhirawa Pedagang pasar tradisional yang berada di wilayah Kabupaten Malang dalam waktu dekat ini akan mendapatkan pinjaman modal tanpa jaminan dari Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah. Pinjaman modal tersebut diharapkan akan membantu pedagang pasar, terutama pedagang kecil agar bisa mengembangkan usahanya.

“Kami sangat memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada BPTP Syariah yang peduli dengan pedagang pasar.

Karena pinjaman modal tanpa jaminan sangat membantu pedagang dalam mengembangkan usaha dagangan mereka,” jelas Ketua Dewan Penasehat Persatuan Pedagang Pasar Kabupaten Malang (P3KM) H Hadi Mustofa, Selasa (11/8), saat blusukan ke Pasar Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang.

Menurut dia, pedagang pasar akan memperoleh pinjaman modal dari BTPN Syariah paling sedikit Rp 1 juta dan paling banyak Rp 10 juta. Namun, syarat untuk mendapatkan kredit tanpa jaminan, para pedagang harus membuat kelompok.

Sedangkan satu kelompok minimal 10 orang, dan maksimal 20 orang. Dan tentunya, nilai pinjaman dari pedagang pasar yang satu dengan yang lainnya berbeda, karena sesuai dengan pengajuan kredit.Q cyn

Batu, Bhirawa Pemerintah Kota (Pemkot) Batu terus berbenah dalam memaksimalkan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau (DBHCT). Selasa (11/8), Pemkot Batu melakukan asistensi bersama Biro Administrasi Perekonomian Pemprov Jatim. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan kekhawatiran SKPD dalam memanfaatkan DBHCT.

muhammad taufiq/bhirawa

Wali Kota Malang Muhammad Anton saat berfoto bersama dengan Presiden Joko Widodo dan para penerima penghargaan Kab/Kota Layak Anak, di istana Kepresidenan Bogor, Selasa (11/8) kemarin.

Kota Malang Terpilih sebagai Kota Layak Anak Kota Malang, Bhirawa Pembangunan taman bermain bagi anak-anak yang dilakukan oleh Walikota Malang, telah berbuah manis. Terbukti, pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menetapkan Kota Malang menjadi salah satu Kota layak anak di Indonesia.

Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM) Peni Indriani, kepada sejumlah wartawan, Selasa 11/8 kemarin, mengutarakan bahwa Pemkot Malang, ditetapkan sebagai kota layak anak tingkat madya, karena telah tiga tahun berturut-turut memperoleh penghargaan itu.

“Upaya Pemkot Malang, dalam menata taman-taman kota serta fasiltas layanan bus gratis memberikan penilaian

Masyarakat Kota Pasuruan harus berbangga hati, karena Pemerintah Kota Pasuruan mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur peringkat pertama pada lomba pelaksanaan terbaik Kesatuan Gerak PKK-KBKesehatan tingkat kota se-Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015.

P

enghargaan yang diterima langsung oleh Istri Wali Kota Pasuruan sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pasuruan, Hj Maria Hasani dari Wakil Gubernur Jatim, H Saifullah Yusuf mewakili Gubernur Jawa Timur di puncak Hari Keluarga Nasional XXII Jawa Timur Tahun 2015 di Taman Candra Wilwatikta, Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, Selasa (11/8).

Penghargaan Hj Maria Hasani dinilai mampu menggerakkan kader PKK Kota Pasuruan dalam menyukseskan program PKK, KB dan Kesehatan tingkat Provinsi.

Antara lain memberikan pembinaan sekaligus motivasi kepada masyarakat, khususnya pada pasangan usia subur agar sadar mengatur angka kelahiran.

“Penghargaan yang diraih Kota Pasuruan melalui Ketua Tim Peng-

Rabu Pon 12 AGUSTUS 2015

gerak PKK Kota Pasuruan merupakan wujud dalam menyukseskan program KB-PKK maupun kesehatan dalam mendukung program pemerintah. Selamat kepada Kota Pasuruan atas peringkat pertamanya,” ujar H Saifullah Yusuf, Wakil Gubernur Jatim.

Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pasuruan, Hj Maria Hasani berterima kasih kepada masyarakat Kota Pasuruan, khususnya semua pihak seperti tim penggerak PKK. Meski demikian, pihaknya mengaku penghargaan ini bukan penghargaan yang menjadi tujuan utama. Akan tetapi masyarakat harus tetap mampu menyukseskan program KB sebagai pendukung program pemerintah.

“Alhamdulillah, Pemkot Pasuruan menyampaikan terima kasih atas penghargaan se-

positif dalam program kota layak anak,”tutur Peni yang mantan Kepala Perpustakaan Kota Malang itu.

Penilaian terbesar poinnya, lanjutnya ditentukan oleh keberadaan taman kota yang ramah sosial, baik yang berada di Alun-alun Merdeka, Taman Trunojoyo, Taman Kunangkunang. Taman Malabar, maupun Taman Merjosari. Selain itu, juga ditopang dengan keberadaan layanan bus sekolah serta bus wisata Malang City Tour (macyto). Ini membawa nama Kota Malang makin mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat.

Penghargaan yang diberikan secara langsung oleh Presiden Jokowi di istana Presiden, selasa 11 Agustus 2015, kemarin itu, menempatkan lima kota di Jawa Timur sebagai kota layak anak. Untuk ka-

tinggi-tingginya kepada semua lapisan masyarakat, khususnya kaum perempuan. Mempertahankan prestasi lebih sulit ketimbang meraihnya. Semoga prestasi ini bisa semakin meningkatkan semangat untuk pelayanan dan pengabdian terbaik kepada masyarakat,” kata Hj Maria Hasani.

Selain penghargaan lomba pelaksanaan terbaik kesatuan gerak PKK-KB-Kesehatan untuk Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan Se-Jatim, Pemkot Pasuruan juga mendapatkan penghargaan lomba PIK/RM Unggulan Jalur Pendidikan, lomba kader BKR teladan, kader IMP terbaik, lomba penulisan kreatif 2015 kategori remaja yang diberikan pada siswa SMAN 1 Kota Pasuruan dan lomba pidato 2015 kategori remaja pada siswa SMKN 1 Kota Pasuruan. *

tegori Pratama diraih kota Batu dan Sidoarjo, untuk kategori Madya diraih Kota Malang dan Kabupaten Tulungagung serta kategori Nindya diraih kota Surabaya.

Sementara itu Walikota Malang, Muhammad Anton, sebelum bertolak ke Jakarta, kemarin menegaskan, jika dirinya berkomitemen untuk terus menyediakan sarana publik yang benar benar ramah sosial.

Bahkan menurut pria yang kerap disapa Abah Anton itu, bukan saja ramah untuk anak, tapi juga ramah untuk kelompok disabilitas, lansia, ibu ibu dan ramah untuk semua warga.

Karena ramah itu, lanjutnya, harus mencakup ramah sosial maupun ramah lingkungan.”Kami akan terus mewujudkan itu.

Karena kenyaman bagi masyarakat itu sangat penting,”tutur Abah Anton. Q mut

rupakan Kota Pariwisata yang harus membangun perekonomian produktif. Misalnya membantu pengembangan UMKM maun pembangunan sektor pariwisata.

“Namun dalam peraturan yang lama disebutkan bahwa DBHCT ini bisa digunakan untuk membantu usaha yang dilakukan eks atau mantan tenaga kerja pabrik rokok. Padahal di Kota Batu mantan pekerja pabrik rokok itu tidak ada, Jikapun ada jumlahnya sangat kecil,”jelas Punjul. Dengan kesulitan tersebut membuat Pemkot Batu kesulitan dalam menyusun anggaran penggunaan DBHCT. Kondisi ini diharapkan bisa segera berubah dengan adanya peraturan baru dalam penggunaan DBHCT. Dalam asistensi kemarin, dijelaskan bahwa penggunaan DBHCT saat ini tak harus diperuntukkan untuk para mantan karyawan pabrik rokok. Intinya, peraturan baru dalam penggunaan DBHCT ini lebih longgar dari sebelumnya. Ke depan, direncanakan pemanfaatan DBCHT di Pemkot Batu tak lagi dilakukan 5 SKPD saja.

Dalam uji coba awal, dalam penggunaan DBHCT akan ditambah 5 SKPD baru sehingga menjadi 10 SKPD. Adapun 5 SKPD baru tersebut antara lain, Bappeda, BPMPKB, Diskoperindag, Dinsosnaker, dan Dinas Kesehatan.

“Namun untuk SKPD yang baru ini akan mulai ikut dalam pemanfaatan DBHCT ini pada tahun anggaran 2016 ke depan,”pungkas Dyah. Q nas

hilmi husain/bhirawa

Hj Maria Hasani, Istri Wali Kota Pasuruan bersama tamu undangan dalam acara puncak Hari Keluarga Nasional XXII Jawa Timur Tahun 2015 di Taman Candra Wilwatikta, Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan.

Hj Maria Hasani menerima penghargaan langsung dari Wagub Jatim.

Hj Maria Hasani, Istri Wali Kota Pasuruan menyemangati masyarakat Kota Pasuruan atas penghargaannya.

Hingga saat ini, Kota Batu memiliki DBHCT sekitar Rp 24 miliar yang belum dianggarkan atau dimanfaatkan sama sekali.

Selama ini di Kota Batu dana DBHCT hanya bisa dimanfaatkan oleh 5 SKPD. Yaitu, Dinas Pertanian dan Kehutanan, BPKAD, Bagian Perekonomian dan Pembangunan, Bagian Humas, dan Satpol PP. “Dari kelima SKPD ini maka alokasi penggunaan DBHCT untuk tahun ini hanya sekitar Rp 15,9 miliar,”ujar Kabag Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Batu, Dyah Liestina Purwati, Selasa (11/8).

Dari angka tersebut, katanya, tahun ini Dinas Pertanian dan Kehutanan menjadi SKPD yang paling banyak menggunakan DBHCT. Yakni, mencapai Rp 14 miliar, disusul BPKAD Rp 1 miliar, Satpol PP Rp 500 juta, Bagian Humas Rp 430 juta, dan Bagian Perekonomian dan Pembangunan Rp 50 juta.

“Meskipun sudah ada pengalokasian anggaran DBHCT, namun tingkat penyerapannya juga sangat rendah. Rata-rata dana yang sudah terserap masih berkisar 2 persen saja. SKPD terlihat masih diliputi kekhawatiran dalam memanfaatkan DBHCT ini,”tambah Dyah.

Dijelaskan pula Wakil Walikota Batu, Punjul Santoso, selama ini pihaknya kesulitan untuk memanfaatkan dana DBHCT. Ia mencontohkan kesulitan yang terjadi di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker). Permasalahan muncul ketika Kota Batu me-

Hj Maria Hasani (tengah) bersama istri kepala daerah lainnya saat menerima penghargaan.

Hj Lulis Irsyad Yusuf istri Bupati Pasuruan memberikan ucapan selamat kepada Hj Maria Hasani.

Hj Maria Hasani, Istri Wali Kota Pasuruan menunjukkan penghargaan.

Rabu Pon 12 AGUSTUS 2015

LINTASAN

Penajam Raih Lima Emas Kejurprov Kaltim Samarinda, Bhirawa Atlet Kabupaten Penajam Paser Utara, berhasil meraih lima medali emas pada Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Tarung Derajat Kaltim 2015 yang sekaligus menghantarkan daerah itu menjadi juara umum untuk yang kedua kalinya.

"Kami berhasil meraih juara umum pada Kejurprov Tarung Derajat Kaltim 2015 dengan meraih lima emas. Pada Kejurprov 2014 kami juga berhasil keluar sebagai juara umum," ucap Ketua Pengcab Keluarga Tarung Derajat (Kodrat) Kabupaten Penajam Paser Utara, Abdul Rauf, saat dihubungi di Penajam, Selasa.

Sebagai tuan rumah Kejurprov Kaltim 2015 kata Abdul Rauf, atlet tarung derajat Kabupaten Penajam Paser Utara, mampu menunjukkan prestasi yang membanggakan, dimana atlet senior berhasil meraih empat emas dan atlet junior menyumbangkan satu emas.

"Dengan keberhasilan itu, empat atlet senior tarung derajat Kabupaten Penajam Paser Utara dipastikan masuk dalam seleksi kualifikasi atlet pra-PON 2015," katanya.

"Prestasi yang diraih itu menunjukkan Penajam Paser Utara merupakan daerah yang diperhitungkan di Kaltim dalam olahraga tarung derajat," ungkap Abdul Rauf.

Selain meraih emas dari 17 nomor yang dipertandingkan di Kejurprov Tarung Derajat Kaltim yang digelar mulai 7 hingga 9 Agustus 2015 tersebut, petarung dari Kabupeten Penajam Paser Utara lanjut Abdul Rauf, juga berhasil menyabet lima medali perunggu.Q ant

OLAHRAGA

9

Turnamen Piala Kemerdekaan

Persebaya Siap Main di Mana pun Surabaya, Bhirawa Mengusung target juara di Piala Kemerdekaan, membuat Persebaya sudah siap bermain di manapun, termasuk jika tim yang dilatih oleh Ibnu Grahan itu harus berlaga di Stadion Kanjuruhan Malang.

Persebaya kemungkinan bermain di Malang jika tim berjuluk Bajol Ijo itu berada satu grup dengan Arema Cronous.

"Kami siap main dimanapun, termasuk di Malang," tegas Ibnu Grahan, Selasa (11/8).

Mahaka Sports selaku pe-

nyelenggara ajang ini, sudah menunjuk empat kota sebagai penyelenggara babak grup Piala Presiden. Keempat kota tersebut adalah Bandung, Malang, Makassar dan Denpasar.

Drawing baru dilakukan di Jakarta, Kamis (13/85) besok.

Persebaya diyakini akan bergabung di Grup Denpasar atau Makassar. "Kami tidak masalah kalau main di sana sekali pun. Karena ini empat kota, Persebaya tak masalah harus main di mana pun," tegas pemegang lisensi kepelatihan A AFC ini. Ibnu tahu bahwa hubungan kedua belah suporter memang kurang bagus.

Namun itu tak menyusutkan nyalinya untuk bermain di markas Singo Edan. Apalagi Ibnu yang sudah bertahuntahun menjadi asisten di tim

Persebaya, sudah sangat paham resiko bila timnya bermain di Malang. "Yang penting harus ada aturan dan regulasinya. Sehingga bisa menjamin keamanan dari pemain, offisial maupun suporter sendiri," pinta Ibnu Sebelumnya Bos Persebaya, Gede Widiade yang menegaskan kalau Persebaya tidak hanya berpartisipasi di turnamen tersebut, melainkan harus bisa merebut juara.

Pada turnamen SCM Cup yang dilangsungkan awal 2015

Laga Arema-Persib Tandai Puncak HUT Arema

‘Sorowako Run’ Targetkan 4.000 Peserta Makassar, Bhirawa Panitia Penyelenggara menargetkan sebanyak 4.000 peserta akan mengikuti lomba lari marathon bertajuk "Sorowako Run" di Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, 22 Agustus 2015.

"Kami targetkan sebanyak 4.000 peserta pada pelaksanaan Sorowako Run 2015. Kami optimistis bisa tercapai mengingat tanggapan masyarakat yang tinggi dengan kegiatan ini," kata panitia Sorowako Run Ismail di Makassar, Selasa.

Ia menjelaskan dari total jumlah yang ditargetkan itu terdiri dari 1.000 peserta untuk kategori 5K (500 peserta), 10K (300 peserta) dan sebanyak 200 peserta untuk tampil di ajang bergengsi 21K. Sedangkan 3.000 peserta lainnya diharapkan dari kategori fun run untuk masyarakat umum baik anak-anak dan orang tua.

Pihaknya juga hingga kini masih membuka pendaftaran di beberapa tempat, baik di Sorowako ataupun di Makassar.

Untuk di Sorowako bisa mendaftar di Sekretariat panitia jalan Danau Toba No 12, Sedangkan untuk wilayah Makassar juga dibuka pendaftaran di Pengayoman No 15A Makassar. Sementara untuk atlet yang berasal dari luar Sulsel bisa mendaftarkan online di website www.sorowakorun.com.

"Kami juga berharap dukungan seluruh pihak demi kelancaran acara. Kami masih memberikan kesempatan bagi atlet yang lain untuk segera mendaftarkan diri di lomba lari Sorowako Run 2015," katanya.

Kejuaraan yang lahir sejak 1980 dan bernama Soroathon itu akan mempertandingkan sejumlah kategori yakni 5K (terbuka/tertutup), 10K (terbuka/tertutup) dan lari jarak 21K.Q ant

Banyumas Targetkan Juara Umum Porwil Dulongmas Purwokerto, Bhirawa Komite Olahraga Nasonal Indonesia (KONI) Banyumas, Jawa Tengah, menargetkan menjadi juara umum dalam Pekan Olahraga Wilayah Kedu, Pekalongan, dan Banyumas (Porwil Dulongmas) di Kota Magelang, 21-23 Agustus 2015.

"Kami mohon doa restu semoga Banyumas dapat mempertahankan predikat juara umum," kata Wakil Ketua KONI Banyumas Bidang Organisasi Bambang Setiawan di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Selasa.

Bambang mengatakan hal itu saat membacakan laporan Ketua KONI Banyumas dalam pelepasan Kontingen Kabupaten Banyumas yang akan berlaga di Polwil Dulongmas.

Menurut dia, Kontingen Kabupaten Banyumas terdiri atas 45 orang panitia kontingen, 309 orang atlet, dan 56 orang pelatih.

Dalam Porwil Dulongmas 2015, kata dia, Banyumas hanya mengikuti 27 cabang olahraga dari 31 cabang olahraga yang dipertandingkan.

Ia mengatakan bahwa empat cabang olahraga yang tidak diikuti adalah gulat, tenis meja, tenis lapangan, dan arum jeram.

"Guna mepertahankan predikat sebagai juara umum, KONI Kabupaten Banyumas telah melaksanakan pemusatan latihan yang dilaksanakan mulai 25 Juli hingga 18 Agustus," katanya.

Saat memberi sambutan, Wakil Bupati Banyumas Budhi Setiawan mengatakan bahwa olahraga merupakan sarana pemersatu masyarakat sekaligus ajang untuk mengangkat harkat dan martabat manusia baik secara individu, kelompok, masyarakat, bangsa, dan negara.Q ant

lalu, Fandi Eko Utomo dan kawan-kawan berhasil mengamankan posisi tiga besar.

Sedangkan pada turnamen segitiga di Ciamis, Persebaya menjadi juaranya.

Untuk memuluskan jalan sebagai juara Piala Presiden, maka Gede berharap timnya mendapat lawan mudah di babak grup nanti. Pembagian grup akan dilakukan di Jakarta, (13/8) atau sekitar tiga hari lagi. "Saya ingin masuk grup yang bisa membuat Persebaya lolos," ucap Gede. Q wwn

Perbasi Sumut berencana datangkan pelatih asal Tiongkok untuk tangani tim basket daerah dalam upaya menghadapi Porwil se-Sumatera.

Perbasi Sumut Akan Datangkan Pelatih Asing Medan, Bhirawa Persatuan Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) Sumatera Utara berencana mendatangkan pelatih asal Tiongkok untuk menangani tim basket daerah itu dalam upaya menghadapi Pekan Olahraga Wilayah (Porwil) se-Sumatera.

Ketua Perbasi Sumut Sofyan Tan di Medan Selasa mengatakan pihaknya beberapa waktu lalu telah bertemu Konsul Tiongkok di Medan untuk membicarakan niat mendatangkan pelatih dari negeri tirai babmu tersebut.

Dari hasil pertemuan tersebut,

Konsul Tiongkok menyambut positif keinginan Perbasi Sumut tersebut karena dinilai juga sebagai salah satu upaya semakin meningkatkan hubungan kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok.

"Kita sudah melakukan lobilobi ke pihak Tiongkok. Sudah ada lampu hijau, mudah-mudahan segera terealisasi dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi," kata Anggota DPR RI itu.

Ia mengatakan, dengan ditangani oleh pelatih asal Tiongkok itu nantinya diharapkan kualitas permainan tim basket Sumut semakin bagus dan mampu

mewujudkan tekad untuk berjaya di Porwil Sumatera mendatang.

Hal itu dinilai penting karena, Porwil yang akan di gelar di Bangka Belitung tersebut juga merupakan ajang seleksi menuju PON 2016 di Jawa Barat, terlebih lagi persaingan cabang olahraga basket dewasa ini semakin ketat.

"Ada dua pelatih yang akan kita datangkan yang akan menangani tim putra dan putri.

Kita sangat mengharapkan kebangkitan basket Sumut lagi seperti dulu lagi, dimana banyak atlet kita yang langganan timnas," katanya.Q ant

Malang, Bhirawa Laga persahabatan antara Arema melawan Persib Bandung yang disiarkan langsung oleh salah satu stasiun televisi swasta nasional bakal menandai puncak perayaan HUT ke-28 tim berjuluk Singo Edan tersebut.

Media Officer Arema Sudarmaji di Malang, Jawa Timur, Selasa, mengatakan laga persahabatan yang digelar di Stadion Kanjuruhan Kepanjen tersebut akan disiarkan langsung MNC TV mulai pukul 19.00 WIB setelah seluruh rangkaian acara seremonial maupun lomba-lomba, bazar maupun pameran batu akik "The Blue Arema".

"Sebelum laga persahabatan digelar, berbagai rangkaian acara juga sudah disiapkan di kawasan Stadion Kanjuruhan, seperti pembacaan Ikrar eksis bersama Sepak Bola Indonesia serta pemotongan tumpeng sebanyak 28 buah yang nantinya akan dibagikan pada Aremania yang hadir di stadion," ujarnya.

Lebih lanjut, Sudarmaji mengatakan Ikrar eksis bersama Sepak Bola Indonesia tersebut akan dibacakan oleh perwakilan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari juru parkir, pedagang asongan, pemain hingga pelatih Arema.

Kegiatan yang tidak kalah penting sebelum "kick off" laga Arema VS Persib Bandung, kata Sudarmaji, adalah lelang jersey Arema.

"Lelang jersey ini nanti dilakukan pada saat pemanasan pemain," katanya.

Menurut dia, ada sekitar 810 jersey yang memiliki nilai sejarah saat Arema juara, saat sedih, atau saat Arema tour manca negara akan

dilelang. Hasil lelang tersebut sebagai penggalangan dana untuk kesembuhan salah seorang pemain pilar Arema yang juag pemain Timnas U23, yakni Noviandani, yang sedang dibekap cedera cukup parah dan diperkirakan tidak bisa merumput sekitar 10 bulan ke depan.

Sebelum merayakan puncak HUT ke-28 Arema, Aremania (suporter Arema) akan membirukan wilayah Malang raya dengan berkonvoi, bahkan konvoi yang mengambil start di depan Balai Kota Malang itu akan dilepas secara resmi oleh Wali Kota Malang Moch Anton yang didampingi Danrem 083/Baladika Jaya Kolonel (Inf) Fajar Styawan, Dandim 0833 Kota Malang Letkol (Arm) Aria Yudha Setiawan dan Kapolresta Malang AKBP Singgamata.

Semenatra rute konvoi adalah start di Balai Kota Malang menuju Jalan Kahuripan, Jalan Semeru, Jalan Ijen, Jalan Bandung, Jalan Simpang Bogor, Jalan Mayjen Panjaitan, Jalan Mayjen Haryono, Jalan Raya Tlogomas, Simpang tiga Pendem, Karangploso, Simpang Tiga Karanglo, jalan A Yani, Jalan raden Intan, Jalan Sunandar Priyo Sudarmo, Jalan Raya Sulfat, dan finish di Jalan Sawojajar.

"Secara resmi konvoi akan diberangkatkan oleh Wali Kota Malang dan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda). Konvoi ini nanti akan lebih meriah karena di beberapa loaksi ada hiburan musiknya. Kami berharap peserta konvosi tetap tertib dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas serta menghormati pengguna jalan lainnya," kata koordinator konvoi Hazmi.Q ant

PRSI Survei Lokasi Renang Lintas Laut se-ASEAN Makassar, Bhirawa Pengurus Besar Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PB PRSI) segera melakukan survei sekaligus mengukur jarak lintasan yang akan digunakan pada 1 November 2015 untuk kejuaraan renang lintas laut se-Asean di Makassar, Sulawesi Selatan.

"Tim survei yang akan ke Makassar dalam minggu ini

dipimpin Ketua Bidang Pembinaan Amir Husin. Kedatanganya untuk melihat lokasi perlombaan sekaligus mengukur jarak tempuh 10 kilometer," kata Ketua Harian PRSI Sulsel, Abdul Muin di Makassar, Selasa.

Ia menjelaskan, jika jarak Pulau Samalona dan Anjungan Pantai Losari Makassar tidak mencukupi maka tim

survei tentunya akan mencari jalur tambahan agar bisa mencapai jarak 10 kilo meter.

"Atau bisa saja pulang balik dari Pulau samalona dan Anjungan Pantai Losari untuk mencukupi jarak tempuh. Inilah tugas tim survei dan kita harapkan jalurnya sudah bisa ditentukan pekan ini juga," katanya.

Pada pelaksanaan kejua-

raan renang itu akan mempertandingkan dua kategori masing-masing renang terbuka 10 kilometer (khusus atlet) dan renang rakyat yang diperuntukkan bagi kalangan TNI/Polri, mahasiswa, pelajar, dan usia dibawah 12 tahun serta umum.

Untuk renang lintas laut seASEAN, pihaknya telah me-

minta bantuan PB PRSI untuk menyebarkan undangan ke berbagai negara di Asia Tenggara dan pengprov PRSI di seluruh daerah di Indonesia.

Sementara untuk kategori renang rakyat akan mengambil lokasi dari Anjungan ke Pulau Lae-Lae yang jaranya memang tidak terlalu jauh atau sekitar 750 meter.Q ant

Pencak Silat sebagai Akar Budaya Bangsa Indonesia Bupati Janji Atlet Berprestasi Diberikan Reward Uang dan Umrah Kab. Madiun, Bhirawa Pencak silat merupakan akar budaya yang sudah menjadi ciri khas Bangsa Indonesia, keberadaan Pencak Silat pada saat inipun telah diakui oleh dunia, yang ditandai dengan diterimanya pencak silat sebagai cabang olahraga di event – event penting.

Demikian dikatakan Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos saat membuka festifal pencak silat seni yang digelar Pemerintah Kab. Madiun dalm rangka peringatan Hari Jadi ke 447 Kab. Madiun Tahun 2015 di Pendapa Muda Graha, Selasa (11/8) yang dihadiri oleh anggota Forpimda, Wakil Ketua DPRD, Sesepuh Perguruan Pencak Silat, Ketua IPSI Kab. Madiun, Sekda Kab. Madiun dan Kepala SKPD dan undangan lainnya.

Dikatakan oleh Bupati Muhtarom, dalam upaya melestarikan aset budaya yang ada di Kab. Madiun termasuk didalamnya adalah seni pencak silat, maka dibuatlah agenda rutin yaitu festival Pencak Silat seni untuk semua perguruan Pencak Silat yang ada di Kab. Madiun yang dikemas dalam sebuah Festival Pencak Silat seni perguruan Pencak

Silat Kab. Madiun.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan diantara perguruan Pencak Silat yang ada di wilayah Kab. Madiun melalui festival ini akan menampilkan Pencak Silat seni yang merupakan ciri khas perguruan silat yang ada di Kabupaten Madiun yaitu 11 perguruan dalam semangat kebersamaan dan guyub rukun.

Kegiatan ini, lanjut Muhtarom juga untuk memfungsikan organisasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang telah terbentuk di Kab. Madiun agar benar-benar mampu menjaring semua atlit olah raga yang selama ini belum maksimal tertangani dengan baik dan profesional.

Namun prestasi atlet pencak silat Kab. Madiun sudah mulai nampak. ”Ya hal ini terbukti dengan prestasi mendapat juara lomba pencak silat di tingkat propinsi dalam kategori tunggal putri yang akan kita saksikan nanti pada kesempatan eksebisi sebelum festifal dimulai,”papar Muhtarom.

Kepada pengurus KONI Kab. Madiun Bupati Muhtarom berharap agar maksimal da-

lam mengatur manajemen dan mengelola secara profesional sehingga tidak menjadi julukan organisasi papan nama.

Mengingat Madiun merupakan gudangnya organisasi pencak silat dan sudah lama berdiri.

Kepada Dinas terkait hendaknya bisa mengelola asetaset yang ada di Kab. Madiun dan mampu bekerja sama dengan pengurus KONI serta elemen lainnya agar potensi yang ada di Kab. Madiun dikelola dan ditangani dengan baik sehingga keberadaan Pemkab.

Madiun di tingkat Nasional menjadi eksis. Peserta hendaknya bisa menampilkan yang terbaik, sehingga akan diperoleh pencak silat Kabupaten Madiun yang bisa ditampilkan dalam event – event penting.

Untuk memotivasi Atlit Pencak Silat agar berprestasi, Bupati Madiun juga berjanji kepada para Atlet Pencak Silat yang berhasil memperoleh medali emas Provinsi akan diberikan Reward sebesar Rp20 juta. Bagi yang memperoleh medali perak akan diberikan Reward sebesar Rp10 juta. Sedangkan yang bisa menjadi juara Nasional akan diberikan Reward

sudarno/bhirawa

Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos didampingi Ketua IPSI Kab. Madiun Drs. PW. Widodo saat membuka festifal pencak silat seni yang digelar Pemerintah Kab. Madiun dalam rangka peringatan Hari Jadi ke 447 Kab. Madiun Tahun 2015 di Pendapa Muda Graha, Selasa (11/8).

Umrah.

Ketua IPSI Kab. Madiun Drs. PW. Widodo melaporkan, maksud diselenggarakannya kegiatan Festival Pencak Silat ini adalah untuk menyalurkan aspirasi Perguruan Silat yang tujuannya untuk mewujudkan Madiun sebagi Kampung Pesilat dan menciptakan Pencak

Silat Seni sebagai Ikon Kab. Madiun yang membaganggakan. Sedang sebelas perguruan Pencak Silat yang mengikuti Festival ini yaitu : SH Terate, SH Winongo, SH Tuhu Tekad, IKS Kera Sakti, Ki Ageng Pandan Alas, Tapak Suci, Pro Patria, Persinas ASAD, Merpati Putih, Pagar Nusa dan Cempaka Putih.Q dar

SURABAYA

10

Puncak Peringatan Hari Keluarga ke XXII Tingkat Jatim Tahun 2015 Wakil Gubernur Jawa Timur Berfoto Bersama dengan penerima Penghargaan Manggala Karya Kencana dari Kepala BKKBN Pusat.

Masyarakat Wajib Terapkan Delapan Fungsi Keluarga Untuk menciptakan lingkungan harmonis dan berkarakter kuat, Wakil Gubernur (Wagub) Jatim, Saifullah Yusuf meminta masyarakat menerapkan delapan fungsi keluarga yaitu fungsi keagamaan, sosial dan budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi, dan pelestarian lingkungan.

Gus Ipul panggilan akrab Saifullah Yusuf mengatakan, keluarga merupakan lembaga terkecil untuk membentuk ketahanan, karakter bangsa, serta melahirkan generasi muda yang berkualitas sebagai sumber kekuatan bangsa.

“Secara masif, kita sosialisasikan bahwa dua anak cukup untuk mendapatkan keluarga yang sehat, sejahtera sebagai sumber kekuatan bangsa,” ungkapnya pada Puncak Peringatan Hari Keluarga ke XXII Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2015, di Taman Candra Wilwatikta Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Selasa (11/8).

Peringatan Hari Keluarga bukan hanya sekedar seremonial, tetapi diharapkan menjadi ajang kumpul keluarga sebagai momentum untuk membangun sebuah bangsa besar. Sesuai dengan moto Hari Keluarga ‘Keluarga Berkarakter, Indonesia Sejahtera,’.

Lebih lanjut Gus Ipul mengatakan, untuk membangun sebuah bangsa besar diperlukan keluarga yang sehat, bahu membahu memperkuat program pemerintah melalui program dua anak cukup, dan yang terpenting masyarakat mendapatkan kesempatan baik dalam bidang pendidikan, kesehatan serta tumbuh kembang anak.

“Saat ini banyak sekali permasalahan yang terjadi dalam keluarga, msalnya kekerasan dalam keluarga, tingginya angka perceraian, penyalahgunaan narkoba serta seks bebas dikalangan remaja,” jelas Wagub Jatim yang

Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf menyerahkan Piala Pemenang Lomba kepada Juara I Soryatul Hasana dari Kader BKB Melati Kab Gresik. lebih akrab dengan panggilan Gus Ipul.

Apalagi saat ini di Jawa Timur terjadi pernikahan kurang lebih sebanyak 500 ribu pernikahan pertahun, sedangkan angka perceraian mencapai lebih dari 75 ribu perceraian pertahun yang tentunya akan menciptakan permasalahan baru.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Gus Ipul mengimbau agar seluruh keluarga untuk melakukan perkuatan pelaksanaan delapan fungsi keluarga. ‘’Delapan fungsi ini penting karena tanpa fungsi tersebut permasalahan keluarga dan kependudukan tidak dapat diselesaikan,’’ tambahnya.

Sementara itu Kepala BKKBN Pusat, Surya Chandra Surapati, PHD mengatakan, BKKBN pusat tidak akan berhasil tanpa melibatkan pemerintah daerah dari provinsi sampai kabupaten/kota.”Hari Keluarga merupakan momentum penting bagi kita semua untuk mengingatkan bahwa keluarga itu sangat penting untuk membangun kualitas bangsa dari segala ancaman,” ungkapnya.

BKKBN dalam hal kependudukan, menurutnya Keluarga Berencana (KB) memegang peranan dalam pelayanan reproduksi, revolusi mental berbasis keluarga. Revolusi mental mempunyai arti mengetrapkan nilai-nilai Pancasila kedalam diri kita masing-masing, ditularkan kepada keluarga, lingkungan masyarakat dan bangsa. Sehingga se-

mua keluarga berkarakter dan menciptakan keluarga berkulitas.

“Dengan adanya bonus demografi, harus dimanfaatkan dengan meningkatkan kualitas SDM dan lapangan pekerjaan. Kalau tidak bonus demografi akan menjadi musibah bagi negara,” jelasnya lebih lanjut.

Seberapa banyak sumber daya alam (SDA) yang ada di bumi Indonesia akan sia-sia apabila tidak diimbangi dengan peningkatan SDM bangsa, dan Bangsa Indonesia akan tetap dalam kemiskinan.

Kegiatan Hari Keluarga ke XXII Tingkat Provinsi Jatim merupakan tindak lanjut dari Hari Keluarga Nasional ke XXII Tahun 2015 yang telah dilaksanakan di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten. Rangkaian kegiatan sudah dimulai sejak bulan Juni s/d Agustus 2015, antara lain pecan layanan IUD dan Implant, roadshow pelayanan MKJP di fasilitas kesehatan (Kabupaten Malang, Kabupaten. Jember, Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Nganjuk).

Pada kesempatan itu Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati Pasuruan, Bupati Probolinggo, Wali Kota Blitar menerima tanda kehormatan dan penghargaan Manggala Karya Kencana karena prestasinya dan perannya yang menonjol dalam penyelenggaraan program kependudukan, KB Q dna dan pembangunan keluarga.Q

Rabu Pon 12 AGUSTUS 2015

Peralihan Aset Tanah PT PWU, Empat Kasi BPN Dimintai Keterangan Kejati Jatim, Bhirawa Penyelidikan kasus dugaan hilangnya aset milik PT Panca Wira Usaha (PWU), BUMD milik Pemprov Jatim terus dikebut Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim. Dalam sepekan ini, penyidik memintai keterangan empat orang Kepala Seksi (Kasi) dari Badan Pertanyaan Nasional (BPN).

Permintaan keterangan dari pihak BPN dibenarkan oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jatim Romy Arizyanto. Pihaknya mengaku, dalam sepekan ini penyidik Pidsus Kejati Jatim memintai keterangan sebanyak 11 orang. Jumlah tersebut termasuk empat orang Kasi dari BPN. “Sebanyak 11 orang dijadwalkan untuk dimintai keterangan terkait kasus PT PWU. Termasuk empat Kasi dari BPN,” kata Kasipenkum Kejati Jatim Romy Arizyanto saat dikonfirmasi Bhirawa, Selasa (11/8).

Empat Kasi dari BPN, lanjut Romy, dimintai keterangan terkait keberadaan aset-aset milik PT PWU. Selain itu, penyidik menanyakan terkait beralihnya

aset tanah dan bangunan milik PT PWU. “Dari permintaan keterangan ini, siapa tahu pihak BPN mempunyai data berpindahnya atau beralihnya aset tanah dan bangunan milik PT PWU,” ungkapnya.

Mengenai jadwal pasti pemeriksaan empat Kasi dari BPN, pria asal Jambi ini mengaku tak tahu pasti jadwal pemanggilannya. Begitu juga terkait jabatan tujuh orang lainnya yang akan dimintai keterangan, dan juga kapan jadwalnya, Romy mengaku karena masih proses penyelidikan, dirinya belum mendapat jadwal pemanggilan dari penyidik kasus ini.

“Jadwal permintaan keterangannya tidak hafal, karena masih proses penyelidikan dan tim

masih melakukan pengembangan,” tutur Romy.

Sebelumnya, tepatnya pekan lalu penyidik Pidsus Kejati Jatim memintai keterangan dari mantan ketua DPRD Surabaya Wishnu Wardhana (WW), terkait dugaan hilangnya aset milik PT PWU. Sayangnya pemanggilan Wishnu yang ketiga kalinya tidak membuahkan hasil, sebab WW tetap bungkam saat dimintai keterangan penyidik.

Kebungkaman WW saat dimintai keterangan oleh penyidik Pidsus Kejati, diungkapkan oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jatim Romy Arizyanto. Romy mengatakan, permintaan keterangan terhadap WW dirasa gampang-gampang susah. Sebab, setiap kali ditanya penyidik, WW selalu menjawab ‘Lupa’ dan ‘Tidak Tahu’.

“Setiap dimintai keterangan dan ditanya penyidik, dia (WW) selalu menjawab dengan jawaban lupa dan tidak tahu (bungkam, red),” kata Kasipenkum Kejati Jatim Romy Arizyanto.Q bed

2020, Anak Jatim Bebas Cacingan Surabaya, Bhirawa lajarnya. Kondisi penderita bisa normal Banyaknya penderita cacingan pada kembali setelah diberi suplemen besi seanak membuat Dinkes Jatim berupaya lama lebih dari tiga bulan,” tuturnya keras dalam menurunkannya. DiharapSetyo menuturkan, survei yang telah dikan tahun 2020 Jatim mencanakan belakukan beberapa wakturatusan ribu bas cacingan. anak sekolah di Jatim menderita cacingan Kasi Pemberantasan Penyakit Dinas dan biasanya seorang siswa yang terinfekKesehatan (Dinkes) Jatim, Setyo Budiono si cacing akan mengalami kekurangan hemengatakan, dari data yang dihimpun moglobin (Hb) hingga 12 gr persen, dan Dinkes 28 persen anak Jatim usia 1 samakan berdampak terhadap kemampuan pai 12 tahun mengalami cacingan. Tingdarah membawa oksigen ke berbagai jarginya kasus cacing membuat Dinkes dan ingan tubuh, termasuk ke otak. Akibatnya, Setyo Budiono petugas kesehatan akan memberikan obat penderita cacingan terserang penurunan cacing secara gratis kepada anak-anak di daya tahan tubuh serta metabolisme jarsekolah. Selain itu Dinkes akan bekerjasama deningan otak. Bahkan, dalam jangka panjang, pengan masyarakat dalam memberikan obat cacing derita akan mengalami kelemahan fisik dan inkepada anak-anak. telektualitas. ‘’Kita memberikan obat cacing selama lima tahun Sementara itu Kepala Bidang Pengendali Penyberturut dan setiap tahunnya anak-anak wajib akit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehameminum obat cacing sekali,’’ucapnya. tan Bangkalan, Walid mengatakan, jumlah penMenurutnya, meskipun kasus cacingan tidak mederita cacingan pada anak usia 1-12 tahun yang makan korban jiwa, namun cacingan bisa menutinggal di wilayah pedesaan jauh lebih tinggi runkan kualitas hidup penderitanya, bahkan mendibanding di wilayah perkotaan. Menurutnya, prevgakibatkan kurang darah (anemia) sedangkan pada alensi (kemerataan) cacingan antara wilayah desa anak-anak dapat mengakibatkan kebodohan. dan kota adalah 30-90 persen untuk desa dan 60“Pada remaja bisa mengalami anemia akibat ca80 persen untuk perkotaan. “Ini mengkhawatirQ dna cingan telah menunjukkan penurunan prestasi bekan,” katanya.Q

Dewan Resmi Sahkan PAPBD 2015 Jadi Perda

Pendapatan Turun, Namun Belanja Daerah Justru Naik Fraksi-fraksi di DPRD Jatim sepakat dan menyetujui Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 disahkan menjadi Perda.

Persetujuan fraksi-fraksi itu disampaikan pada rapat paripurna tentang pendapat akhir fraksi tentang P-APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 Juru bicara Fraksi NasDem Hanura DPRD Jatim, Gatot Sutantra mengatakan pendapatan daerah secara keseluruhan mengalami perubahan proyeksi, yaitu dari semula sebesar Rp22.863.537.765.500 berubah menjadi Rp21.945.680.679.671 atau berkurang sebesar Rp917.857.085.829.

Sebaliknya untuk belanja daerah, kata Gatot Sutantra mengalami kenaikan dari yang semula direncanakan sebesar Rp23.720.919.803.000 berubah menjadi Rp24.060.565.727.725,90 atau bertambah sebesar Rp339.645.924.725,90.

“Belanja daerah terbagi menjadi dua, yaitu belanja tidak langsung sebesar Rp15.519.523.915.665,90 dan belanja langsung sebesar Rp8.541.041.812.060,” jelas politisi asal Partai Hanura Jatim ini.

Sementara untuk pembiayaan daerah, defisit anggaran berubah menjadi sebesar Rp2.114.885.048.054,90.

Padahal semula hanya dianggarkan sebesar Rp857.382.037.500.

“Ini karena SILPA tahun 2014 yang

telah diaudit BPK nilainya lebih besar daripada yang dianggarkan pada APBD 2015 dan digunakan dalam tahun anggaran berjalan, yakni berubah menjadi Rp1.257.503.010.554,23 yang digunakan untuk menutup defisit anggaran, sehingga masih terdapat SILPA tahun berkenaan sebesar Rp60,33,” jelas Gatot.

Akibat menurunnya pendapatan daerah Pemprov Jatim, Fraksi NasDem Hanura meminta Gubernur Jatim supaya membuat program-program yang lebih produktif dengan lebih mengutamakan program kerja yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

“Misalnya, kesiapan menghadapi MEA, kekeringan, lingkungan hidup, kekerasan (seks) pada anak, problem yang terkait calon tunggal dalam pilkada langsung hingga optimalisasi retribusi,” dalih Gatot Sutantra.

Sementara itu juru bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim, H Karimullah Dahrujiadi mengatakan bahwa pihaknya dapat menyetujui Raperda P-APBD disahkan menjadi Perda P-APBD Ja-

tim 2015, dengan catatan mendukung tindak cepat dari pemprov sebagai kebijakan untuk menanggulangi dampak kekeringan yang kemungkinan masih akan berlangsung beberapa bulan ke depan, termasuk kebijakan untuk jangka sedang dan jangka panjang.

Selain itu, FPG juga meminta rencana penambahan dan percepatan realisasi penyerapan anggaran untuk 56 bulan ke depanguna mendinamisasi sektor produktif,perlu dibarengi dan didorong solusi mengatasi kelambatan proses lelang proyek, agar pelaksanaannya dapat efektif dan tepat waktu.

“Kebijakan jangka pendek tentang penerapan sistem padat karya, hendaknya disertai pendampingan dan monitoring, agar tetap mencapai target waktu maupun kualitas sasaran program. Serta disipakan tenaga pendampingan bagi desa dengan rekruitmen yang terbuka dari kalangan profesional,” jelas Karimullah.

Masih di tempat yang sama, juru bicara Fraksi Partai Gerindra, Noer Soetjipto merekomendasikan agar Pemprov lebih mengintensifkan kegiatan khusus validasi database sektoralsecara kewilayahan maupun potensi keekonomian yang menunjang program penggalian sumber-sumber pembiayaan pembangunan.

Juru bicara Fraksi PAN DPRD Jatim, Salahudin memberikan catatan bahwa meskipun capaian pendapatan dari BUMD terhadap APBD melebihi

target, namun sebenarnya kontribusinya sangat kecil dibandingkan dengan nilai penyertaan modal permanen pada BUMD. Karena itu, optimalisasi peran dan kontribusi serta pengelolaan BUMD agar dapat berperan aktif dalam menjalankan tupoksinya maupun sebagaikekuatan yang dapat memberikan sumbangsih PAD. “Akumulasi PAD yang diberikan BUMD-BUMD milik Pemprov Jatim hanya sebesar Rp351.541.957.596,28,” jelas Salahudin. Keberadaan BUMD tidak semata-mata pada output atau hasil deviden yang disetorkan ke Kasda sebagai PAD semata tetapi lebih pada manfaat BUMD berdasarkan peranan kepada pembangunan Jatim dan peranmulti player effect adanya BUMD.

Senada, juru bicara Fraksi PPP DPRD Jatim, H. Rofik mengatakan pengurangan alokasi anggaran yang sangat signifikan besarnya pada urusan pilihan dan RPAPBD 2015 oleh tim anggaran, maka FPPP sangat memahami utamanya dibidang pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan serta industri dan perdagangan Alasannya, bidang tersebut semestinya tetap harus optimal dilaksanakan sehingga dapat merealisasikan dan mewujudkan target RKPD Jatim 2015 dengan tema, “penguatan kemandirian ekonomi jatim melalui pembangunan industri hulu-hilir, agrobisnis dan agroindustri UMKM serta infrastruktur. “FPPP tetap komitmen agar tahun anggaran 2016 tetap menjadi prioritas dan diperlukan penam-

bahan anggaran,” pungkasnya Usai sembilan fraksi yang ada di DPRD Jatim menyampaikan pendapat akhir fraksi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015, pimpinan sidang paripura, Abdul Halim Iskandar langsung menawarkan kepada peserta sidang bahwa seluruh fraksi setuju raperda PAPBD disahkan menjadi perda.

“Apakah raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 dapat disetujui menjadi perda? sontak anggota DPRD Jatimpun menyatakan setuju,” ujar Halim sambil mengetuk palu sidang sebagai tanQ cty.adv da pengesahan.Q

Rabu Pon, 12 AGUSTUS 2015

Diwarnai Kericuhan, Kubu Kuswiyanto Akhirnya Kuasai Formatur DPW PAN Jatim l Sambungan hal 1

(mantan Sekretaris DPW PAN Jatim).

Sekretaris OC Muswil PAN Jatim Zainul Lutfie membantah adanya perpecah­ an di tubuh PAN Jatim, pasca Muswil.

Karena itu, dirinya meyakini proses pemilihan formatur untuk menentukan kepengurusan PAN Jatim ke depan sudah tuntas. Selanjutnya sesuai peraturan partai, empat formatur tersebut segera menyusun kepengurusan yang dijembatani oleh DPP PAN. “Saya kira Muswil sudah tuntas, karena dalam proses penentuan formatur dihadiri 50 % lebih jumlah peserta. Apalagi di sana juga dihadiri oleh DPP,” terang Zainul Lutfie yang diklarifikasi lewat telepon genggamnya, Selasa (11/8).

Politisi kelahiran Kabupaten Sidoarjo ini menegaskan peserta sudah menyepakati keputusan tertinggi dari Muswil PAN. Hasilnya, empat nama duduk sebagai formatur yaitu, Kuswiyanto (Sekretaris DPW PAN Jatim), Suli Daim (Wakil Ketua DPW PAN Jatim), Malik Efendi (Ketua Fraksi PAN DPRD Jatim) dan Taufik Gani dari DPW PAN Jatim serta satu pimpinan DPP PAN, Yandri Susanto. “Sudah disepakati dan kami duduk bersama dalam melakukan proses Muswil. Dari 460 peserta Muswil, sebanyak 458 suara memilih formatur sehingga memenuhi kuorum,” tandas Zainul.

Sementara itu, sejumlah sumber di arena Muswil menyebutkan, kengototan kubu atau pendukung Masfuk untuk duduk di formatur terhadang kekuatan pendukung Kuswiyanto.

Termasuk, desakan kubu muda PAN agar kepemimpinan di tubuh partai politik bergambar matahari terbit tersebut diisi kaum muda. “Dipastikan Masfuk tidak bisa duduk sebagai Ketua DPW PAN Jatim,” terang sumber di internal Muswil.

Ditambahkannya, ketegangan Muswil terjadi saat panitia menghitung suara dan sebagian peserta sedang istirahat, di mana ada puluhan peserta diduga pendukung salah satu calon menyerbu dan melakukan pengrusakan. “Setelah masuk, mereka me­ rusak semua yang ada. Mereka mengancam dan melempar kursi,” ujar Harianto.

Menurut Harianto, pelaku penyerangan tersebut diduga berasal dari kubu Masfuk.

“Ada tokoh masyarakat ada Wakil Bupati Lamongan, ada DPRD Jawa Timur. Me­ reka memberikan pendidikan politik yang buruk,” imbuh Harianto.

Terpisah, Kubu Masfuk menuding Muswil yang digelar di gedung IKCC Kota Kediri gagal dan pihaknya menyerahkan persoalan itu ke DPP PAN. Karenanya, kubu pendukung mantan Bupati Lamongan ini gagal melakukan aksi protes hingga menyebabkan terjadinya keributan, dengan tudingan penyelenggaraan Muswil berjalan tidak lazim. n cty, van

11

SAMBUNGAN Rasiyo – Abror Resmi Jadi Pesaing Incumbent l Sambungan hal 1

pemungutannya akan berlangsung 9 Desember mendatang.

“Setelah ini, kami akan melakukan verifikasi terhadap berkas-berkas yang sudah diserahkan. Apabila ada yang belum lengkap, kami akan beri waktu untuk melakukan perbaikan. Selain itu, pasangan yang mendaftar juga akan menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan di RSUD Dr Soetomo,” kata Robiyan Arifin, Selasa (11/8).

Apakah dengan mendaftarnya pasangan Rasiyo dan Dhimam Abror sudah bisa dimaknai bahwa Pilkada Surabaya tidak akan diundur hingga 2017?

Menjawab hal tersebut, Robiyan mengungkapkan apabila ada berkas pendaftaran pasangan calon yang harus diperbaiki atau dilengkapi, maka KPU akan memberi kesempatan perbaikan hingga 17 Agustus 2015.

Hasil perbaikan itu selanjutnya akan

diteliti hingga 29 Agustus.

“Apabila dari penelitian hasil perbaikan dinyatakan bahwa syarat sudah lengkap dan semua pasangan yang maju dianggap memenuhi syarat, maka Pilkada Surabaya tidak perlu diundur sampai 2017,” lanjutnya.

Rasiyo mengatakan, semua proses pendaftaran di Kantor KPU Surabaya berjalan dengan lancar dan baik. Saat ditanya apakah siap jadi calon Wali Kota Surabaya? Mantan Sekdaprov Jatim itu menanggapi diplomatis. Menurutnya, partai pengusung akan memutuskan dengan cermat dan bijak.

“Ini salah satu bukti Partai Demokrat dan PAN melaksanakan demokrasi yang betul dan baik,” terangnya seusai mendaftarkan diri di KPU Surabaya, Selasa (11/8) kemarin.

Dokumen Hasil Scan Meski berkas pendaftaran pasang­ an Rasiyo - Abror yang mendaftar

mendekati akhir-akhir perpanjangan pendaftaran sudah diterima KPU Surabaya, namun berkas itu masih disoal.

Sebab rekomendasi dari DPP PAN yang disetor ke KPU Surabaya berupa dokumen hasil scan yang diemail ke pengurus daerah. Dokumen hasil print email itu tidak dibubuhi cap stempel basah.

Mengenai hal ini, Ketua Panwaslu Kota Surabaya Wahyu Haryadi meng­ atakan, sesuai regulasi seluruh dokumen yang diserahkan harus merupakan dokumen asli.

“Kami akan teliti lagi, karena yang menerima KPU, kami belum melakukan penelitian. Nanti masih ada rapat pleno dengan KPU Kota Surabaya untuk memastikan kelengkapan dokumen pendaftaran,” kata Wahyu Hariyadi.

Ia mengatakan jika bicara regulasi, maka semua dokumen persyaratan atau surat-surat harus asli dan disertai tanda tangan dan stempel basah.

Wahyu menjelaskan ada surat baku

yang harus dilengkapi dalam waktu dekat seperti surat rekomendasi dari DPP, dukungan dari pengurus daerah atau cabang Surabaya serta surat pernyataan dari pasangan calon.

Tentunya, lanjut dia, pihaknya akan memberikan rekomendasi agar semua persyaratan dokumen bakal calon wali kota dan wakil wali kota harus asli dan disertai tanda tangan dan stempel basah.

Ditanya apakah ada batasan waktu harus dilengkapi ? Wahyu mengatakan sesuai aturan tiga surat baku atau sifatnya penting itu diberikan hingga pukul 23.59.

Sementara itu Robiyan Arifin membenarkan adanya dokumen rekomendasi DPP PAN yang merupakan hasil scan. “Dokumennya ada, tapi dikirimkan melalui email. Ini tidak membatalkan pendaftaran, karena masih bisa dilengkapi selama lima hari perbaikan dokumen,” kata Robiyan. n geh

Kangen, Ngobrol Gayeng dengan Awak Redaksi Bhirawa SKPD Berubah, 88 Pejabat Pemprov Dilantik Ulang l Sambungan hal 1

Dia mengaku kunjungan ini untuk obat kangen dengan awak media setelah lama tak menjabat Sekdaprov Jatim. Sebelumnya dia mengaku membina hubungan baik dengan kalangan redaksi karena media ini memang pemberitaannya fokus seputar birokrasi dan pemerintahan. Sehingga kerap bertemu saat dirinya masih bertugas di Pemprov Jatim dulu.

“Dulu kerap bertemu, berdiskusi. Sejak tak lagi menjadi Sekdaprov intensitas itu berkurang, dan dengan kehadiran saya di sini semoga tali silaturahim itu tetap terjalin.

Apalagi saya berkesempatan untuk maju menjadi Wali Kota Surabaya berpasangan dengan Abror,” kata Rasiyo.

Dalam kesempatan itu Rasiyo

mengatakan kehadirannya menjadi bakal calon Wali Kota Surabaya pada tahapan perpanjangan pendaftaran, sebenarnya bukan datang tiba-tiba. “Ibaratnya saya ini dilamar, dan yang melamar tentu tahu kemampuan saya dan mereka punya pertimbangan sendiri. Kurang lebihnya begitu,” katanya diplomatis.

Rasiyo menegaskan bahwa dia bukan orang baru di dalam dunia pemerintahan. Dia sudah makan asam garam birokrasi di Jatim.

Apalagi sebelum menjabat sebagai Sekdaprov Jatim, dia juga menempati sejumlah posisi strategis.

Seperti Kepala Dinas Pendidikan Jatim. Dari sanalah dia memiliki banyak kenalan, yakni para guru, kepala sekolah di seluruh Jatim, termasuk Surabaya.

Rasiyo mengaku dekat den-

gan kelompok seniman, ulama, olahragawan, budayawan hingga politisi.

“Saya bersyukur, saya juga kenal dekat dengan seniman, olahragawan, budayawan, tokoh kiai dan kalangan legislatif. Apalagi saya juga pernah menjabat Ketua Harian Pramuka Jatim,” jelasnya.

Ketika ditanya, apa yang akan diberikan bagi warga Kota Surabaya jika nanti terpilih menjadi Wali Kota Surabaya? Rasiyo memastikan akan melanjutkan pembangunan yang ada di Kota Surabaya yang sebelumnya dipimpin Tri Rismaharini.

“Prinsipnya yang baik akan diteruskan. Juga akan membina hubungan baik dengan banyak pihak termasuk kalangan legislatif untuk kemajuan Kota Surabaya,” katanya. n geh

Calon Perorangan Lamongan Dibacok Orang Tak Dikenal l Sambungan hal 1

kepolisian. Namun kabar yang santer beredar menyebutkan jika masalahnya seputar pertaruhan dalam Pilkada.

Komisioner KPU Jatim Choirul Anam menjelaskan pada Senin (10/8) sekitar pukul 23.15, di TKP teras rumah korban Dusun Bulak, Desa Sumberaji, Kec Sukodadi Lamongan telah terjadi penganiayaan terhadap korban H Mujianto, bakal Calon Bupati Lamongan 2015 dari jalur perseorangan.

Adapun kronologis kejadian, berawal pada saat korban H Mujianto bersama Siti Hadijah (40) istri korban dan Muhamad Muji Ayi (10) anak korban akan menu-

tup pintu toko. ‘’Tiba-tiba korban diserang oleh dua orang tak dikenal dengan menggunakan sajam jenis parang.

Selanjutnya setelah membacok/ menyerang, kedua orang tak dikenal tersebut dengan mengendarai motor Mio warna putih buru buru pergi. Bersamaan dengan itu istri korban berteriak minta tolong sehingga pelaku sempat dikejar masyarakat namun tak terkejar. Pelaku melarikan diri,’’papar mantan Komisioner KPU Kota Surabaya.

Dari hasil visum yang dilakukan oleh pihak kepolisian, korban mengalami luka bacok pada tangan kanan, leher sebelah kanan dan kepala sebelah kanan. Saat

ini korban masih dalam perawatan di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan.

Bagaimana dengan adanya rumor kasus ini berkaitan dengan Pilkada, mengingat calon yang dibacok merupakan calon independen yang dimajukan salah satu Cabup Lamongan yang tidak direkomendasi oleh PDIP dengan inisial Shd? Menurut Choirul Anam pihaknya tidak berhak mencampuri urusan tersebut, karena sudah masuk dalam ranah kepolisian. ‘’Ya, kami berharap agar yang bersangkutan cepat sembuh dan bisa mengikuti Pilkada serentak pada 9 Desember 2015 mendatang,’’tandasnya.n cty

l Sambungan hal 1

Jatim Nomor 32 Tahun 2015 dan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2014 yang mengatakan struktur organisasi Pemprov Jatim mengalami perubahan.

“Unit kerja yang mengalami perubahan yaitu UPT Dinas Kesehatan dan UPT Dinas PU Pengairan.

Karena adanya perubahan tersebut maka secara administratif perlu adanya penyesuaian dan harus dilakukan sekaligus pelantikan, pada pejabat yang tidak dapat hadir pada pelantikan sebelumnya ” katanya usai acara pelantikan, Selasa (11/8).

Dia menjelaskan, tujuan restrukturisasi adalah agar organisasi dapat meningkatkan kinerjanya. Sejalan dengan tujuan tersebut diharapkan Dinas PU Pengairan dan Dinas Kesehatan dapat meningkatkan kinerjanya. Pelantikan dan mutasi pejabat adalah bagian dari kehidupan organisasi dalam rangka pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan, di samping juga sebagai bentuk pola pembinaan karir aparatur.

Menurutnya, jenjang jabatan struktural yang ada, pejabat eselon III berperan sebagai middle manager berada pada posisi yang

cukup strategis karena berada di antara pejabat eselon II dan IV. Oleh karenanya, jabatan tersebut dituntut untuk memberikan masukan kepada pimpinan dan membimbing pejabat eselon IV agar strategi yang telah ditetapkan oleh pimpinan serta program dapat diimplementasikan ke dalam berbagai kegiatan untuk pencapaian tujuan organisasi.

“Eselon IV juga mempunyai peran strategis karena merupakan unsur pimpinan yang berada di lini terdepan. Oleh karena itu pejabat harus mampu berkontribusi besar terhadap kelancaran di masingmasing SKPD,” tegasnya.

Tugas pejabat eselon IV, kata Sukardi, dituntut memiliki keahlian teknis dan kemampuan untuk menyusun konsep awal kebijaksanaan di tingkat SKPD. Selain itu tugas lainnya sebagai jembatan komunikasi antara staf dengan pejabat eselon III dan eselon IV. Dia berpesan kepada pejabat yang baru dilantik untuk penuh dedikasi dan loyal pada profesi serta tidak tercela karena menjadi tauladan bagi staf.

Kedua, mempunyai rasa sensitif (peka) dan responsif terhadap tantangan dan permasalahan yang terjadi di organisasi. n iib

Berkas dan Calon Tak Lengkap, Hengki-Alfis Ditolak KPU l Sambungan hal 1

Muswil IV DPW PAN di Kediri berlangsung ricuh, Selasa (11/8). Saat Muswil, puluhan peserta diduga pendukung salah satu calon yang kalah menyerbu dan melakukan pengrusakan di lokasi acara.

Pencipta Senam Udeng l Sambungan hal 1

nik Trisnaeni Hadi Sutjipto, pensiunan pejabat PNS Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Pemkab Sidoarjo.

Ketua Perwosi (Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia) Pemkab Sidoarjo ini mengatakan, kalau senam tersebut ia ciptakan karena ingin mengenalkan nama Sidoarjo lebih luas lagi. “Saya ingin Sidoarjo punya ikon, punya sesuatu yang bisa dibanggakan,” katanya belum lama ini.

Senam yang dirancang mulai 2013 ini mengambil nama yang telah sesuai dengan lambang daerah Sidoarjo, yakni Udang dan Bandeng, yang disingkat ‘Udeng’. Semua gerakan senam itu menunjukkan gerakan udang dan bandeng pada saat di tambak.

“Jadi setelah melakukan pengamatan dan penelitian terhadap semua tingkah laku udang dan bandeng, termasuk kondisi di lokasi tambak dan sekitarnya, saya tuangkan dalam bentuk gerak dan lagu bersama tim senam kami. Selanjutnya dievaluasi, disinkronkan dengan standar senam secara umum,” terang wanita yang juga punya hobi berkebun ini.

Sebenarnya sejak dulu dia punya citacita untuk menciptakan ikon Sidoarjo.

Setelah pensiun banyak kesempatan, dan inilah hasilnya. Diakuinya, senam itu murni karyanya sendiri. Dan senam tersebut juga sudah dipentaskan pada acara Bakorwil awal tahun ini, pada kegiatan PKK, Dharma Wanita dan Perwosi Jatim. n ach

sung penerimaan pendaftaran serta rapat pleno penutupan pendaftaran perpanjangan tahap kedua menjelaskan pasangan Hengki-Alfis ditolak karena selain tidak ada berkas satu lembar pun pada saat pendaftaran, calon bupatinya yang diajukan, yakni Hengki Kurniawan juga tidak hadir.

Kedatangan mereka ke KPU Kabupaten Blitar diakuinya mendadak, yakni menjelang penutupan pendaftaran tahap kedua, sehingga pihaknya masih memberikan toleransi kepada Bakal Pasangan Calon beserta parpol pengusung sampai batas waktu terakhir pendaftaran pada pukul 16.00.

“Kami tunggu sampai pukul 16.12 juga tidak ada berkas dan pasangan calon juga tidak lengkap. Kami akan sampaikan kondisi ini kepada KPU Pusat,” jelasnya, Selasa (11/8).

Dijelaskan Imron pada saat pendaftaran yang mewakili partai pengusung juga tidak ada Ketua Partai dan Sekretaris, namun hanya perwakilan yang juga tidak dilengkapi berkas resmi. Pendaftaran dis-

ampaikan oleh Wasis Kunto Atmojo dari Partai Gerindra.

Wasis Kunto Atmojo yang ditunjuk sebagai Ketua Tim Pemenangan Hengki-Alfis mengatakan pihaknya sangat keberatan atas penolakan pencalonan oleh KPU Blitar. Pasalnya berkas yang akan disampaikan masih dalam perjalanan dari Jakarta yang saat itu mengalami kemacetan di Kota Malang karena ada Ulang Tahun Arema.

“Saya sangat keberatan, jelas berkas kami dalam perjalanan namun ditolak. Sementara kami sudah melakukan pengajuan pasangan calon yang sudah siap di KPU sebelum jam 16.00,” kata Wasis.

Bahkan dikatakan Wasis, rekom dari DPP Gerindra yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga dalam perjalanan yang dibawa oleh Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Blitar Sugianto bersama Ketua Fraksi Gerindra Mujib.

“Rekom kami jelas asli dan sah, saat ini dalam perjalanan.

Sedangkan rekom sebelumnya tidak lengkap,” ujar Wasis yang langsung keluar dari

Kantor KPU Kabupaten Blitar menuju Kantor Panwaslu Kabupaten Blitar untuk melaporkan keberatan penolakan ini.

Bakal Calon Wakil Bupati Blitar Ferdian Reza Alfiza juga merasa keberatan atas penolakan dirinya oleh KPU Kabupaten Blitar. Padahal dirinya secara resmi sebagai petugas partai ditunjuk untuk ikut mendaftarkan diri sebagai Cawabup berpasangan dengan Hengki Kuniawan.

“Rekom saya sedang dalam perjalanan, bahkan meskipun rekom saya baru ditandatangani pada pukul 14.00, saya siap mendaftar dan datang di KPU sebelum jam 16.00,” kata Ferdian Reza Alfiza yang juga Bendahara DPC Partai Gerindra Kabupaten Blitar.

Sementara secara terpisah anggota tim kampanye pasangan Rijanto-Marhaenis Urip Widodo yang diusung PDI Perjuangan dan Partai Gerindra Gatot Darwoto mengatakan pihaknya menghormati calon lain yang mendaftar meskipun ternyata ditolak oleh KPU. Bahkan pihaknya juga tidak mempermasalahkan jika partai pendukungnya, Partai

Gerindra mendaftarkan calon lain.

“Ini adalah hak mereka, dan kami menghormati. Namun jika ditolak oleh KPU tentunya ada aturan yang mengatur hal tersebut. Harusnya bisa saja berkas datang belakangan,” kata Gatot Darwoto.

Ikut Pilkada 2017 Komisioner KPU Jatim Choirul Anam menegaskan sesuai PKPU Nomor 2 Tahun 2015 di Kabupatan Blitar diputuskan untuk dilakukan penundaan jadwal Pilkada serentak pada 2017. Ini karena ditunggu sampai pukul 16.00 kemarin, tidak ada satupun pasangan calon yang mendaftar. ‘’Kalaupun ada hanya cawabupnya saja dengan didampingi oleh partai pengusungnya. Itupun yang hadir bukan pucuk pimpinan partai yaitu Ketua dan Sekretaris.

Namun yang ada hanya Wakil Ketua Partai. Termasuk cabupnya juga tidak hadir. Akhirnya KPU memutuskan untuk mencoretnya,’’papar Choirul Anam yang mengaku sedang memonitor pendaftaran calon di Kab Blitar lewat telepon geng-

gamnya, Selasa (11/8).

Dijelaskan Choirul Anam, setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran calon kepala daerah di tiga wilayah di Jatim, masing-masing Kota Surabaya, Kab Pacitan dan Kab Blitar ternyata Kab Blitar yang mengalami penundaan jadwal Pilkada serentak hingga 2017.

Saat disinggung bagaimana jika kemudian di tengah jalan terjadi gugatan, mengingat pendaftaran calon kepala daerah tahap dua tidak diatur dalam UU Pilkada? Menurut mantan Komisioner KPU Kota Surabaya, jika wilayah itu ada di ranah KPU RI. Mengingat, KPU provinsi dan kab/kota hanya menjalankan regulasi yang ada, sementara kewenangan penuh ada di KPU RI. ‘’Menggugat itu sah-sah saja, namun dengan catatan KPU provinsi dan kab/kota tidak bisa bicara, mengingat dalam masalah ini kita hanya menjalankan regulasi saja.

Sedang kewenangan ada di KPU RI. Monggo kalau ada yang merasa keberatan dan mau menggugat,’’tegasnya. n htn, cty

Tembak Sasaran Gunakan Joy Stick dan Layar Ponsel l Sambungan hal 1

Senjata rakitan karyanya ini dipamerkan, bahkan diujicobakan di kampus Untag, Selasa (11/8) kemarin. Mahasiswa kelahiran Gresik, 24 Januari 1992 ini tidak ragu mengupas bagian demi bagian, bahkan mengoperasikan senjatanya. “Saya suka menonton film yang menceritakan sniper yang bukan hanya beradu skill menembak, namun juga taktik dan teknologi. Dari sini muncul inspirasi membuat senapan laras panjang yang memanfaatkan teknologi,” paparnya.

Sistem senjata ini terdiri dari dua komponen utama. Komponen pertama yaitu kamera yang berfungsi sebagai penginderaan, dan komponen kedua yaitu mikroprosesor yang berfungsi sebagai otak dari penggerak alat tersebut.

Bagian dari alat ini adalah senapan angin laras panjang, lengkap dengan teleskopnya. Se-

lain itu, alat kontrolnya menggunakan joystick, kamera, standing jack empat kaki yang berfungsi sebagai tumpuan senjata laras panjang. Bagian lain, motor servo yang berfungsi menggerakkan senapan laras panjang untuk tengok kiri kanan hingga 180 derajat serta atas bawah (naik turun) hingga 15 derajat.

“Motor servo ini juga berfungsi untuk menarik pelatuk. Untuk kinerja motor servo dalam menaik dan menurunkan senjata laras panjang juga dibantu mikrokontroller Atmega 328 yang bisa diakses dari jarak jauh dengan menggunakan control joystick wireless,” jelasnya.

Keberadaan kamera sendiri untuk mendeteksi sekaligus mengarahkan presisi antara sasaran tembak dengan ujung laras. Begitu tepat sasaran, tombol ‘X’ joy stick tinggal ditekan dan peluru akan melesat.

Antara kamera dengan teleskop pada senjata terhubung dengan

bantuan wireless atau wifi. Dari kamera yang dirakit menjadi satu dengan remote control, Jainudin bisa melihat sasaran dengan terang. Bahkan seolah dia membidik melalui teleskop. Untuk menggerakkan moncong senjata hingga tepat sasaran, Jainudin menggunakan joy stick pada remote control layaknya bermain Play Station (PS). “Total biaya perakitan dan pengadaan perangkat pendukungnya ini habis Rp 6 juta.

Semua dibiayai orangtua,” akunya seraya tersenyum simpul.

Standing jack atau tumpuan senjata berkaki empat yang dibuat di tukang las dirancang Jainudin untukmenyanggasenjatalaraspanjang sungguhan, sejenis Avtomat Kalashnikova 1947 (AK-47) bikinan Rusia. Bahkan Senjata Serbu-1 (SS-1) bikinan PT Pindad mampu ditopang. Singkatnya sistem karya Achmad ini mampu menjadikan senjata laras panjang menjadi stand gun dengan nilai lebih, digerakkan

dengan radius tertentu.

“Sementara ini control joystick wireless bisa dioperasikan dari jarak 20 meter. Cuman jarak ini tidak efektif karena tergantung wireless, terkadang putus. Radius efektif 10 meter. Radius bisa saja lebih jauh dengan penggantian transmiter serta receiver yang daya jangkaunya lebih jauh,” urainya.

Transmiter dipasang pada senjata, sedangkan receiver pada remote control. Dua perangkat lunak ini yang mengatur lalu lintas signal dalam pengoperasian senapan laras panjang. Achmad siap memberikan cara pembuatan, perakitan senjata berbasis mikrokontroller ini pada siapa saja. Bahkan PT Pindad yang selama ini aktif memproduksi senjata di dalam negeri, Kementerian Pertahanan, Badan Intelejen Negara (BIN) atau pihak lain.

Bahkan dia juga ingin inovasinya diadopsi untuk memproduksi

senjata serupa secara massal.

Tentunya dengan tambahan fitur lain untuk penyempurnaan.

Inovasi Achmad ini sejalan dengan program TNI yang juga membuat banyak alat simulasi.

Salah satunya Submarine Control Simulator (SCS) di Komando Latihan Komando Armada RI Kawasan Timur, Ujung, Surabaya yang belum lama ini diresmikan KSAL Laksamana TNI Ade Supandi. SCS diawaki prajurit kapal selam dari Satuan Kapal Selam Koarmatim.

Dibangunnya komplek Submarine Training Center di Kolatarmatim untuk mewadahi pelatihan para awak kapal selam yang sedang tidak melaksanakan operasi pelayaran. SCS merupakan komitmen TNI AL untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme prajurit kapal selam agar senantiasa terasah dan mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi. *

12

Rabu Pon, 12 AGUSTUS 2015

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Gubernur Raih Penghargaan Ristek 2O15 Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo kembali meraih penghargaan dari pemerintah pusat. Kali ini penghargaan dari Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) sebagai Pembina Industri Kecil dan Menengah (IKM) Berbasis Potensi Daerah.

P

enghargaan tersebut diterima Gubernur Soekarwo saat Malam Apresiasi Hari Ke bangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) ke-20 di Auditorium Gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (10/8) malam.

Salah satu aspek yang membuat gubernur yang lekat dengan sapaan Pakde Karwo tersebut, karena ia dinilai mampu meningkatkan laju pembangunan iptek di daerah melalui penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Penghargaan ini juga merupakan apresiasi atas prestasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah menunjukkan kontribusi optimal dalam membangun iptek, sebagai dasar ilmiah dalam penyelesaian masalah-masalah aktual guna mendorong daya saing.

Usai menerima penghargaan, Pakde Karwo mengatakan, penghargaan ini merupakan

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo bersama Kepala Balitbang Provinsi Jatim Dr Ir Priyo Darmawan MSc seusai menerima sebagai Pembina Industri Kecil dan Menengah (IKM) Berbasis Potensi Daerah di Malam Apresiasi Hakteknas ke-20 di Auditorium BPPT Thamrin, Jakarta Pusat.

yang pertama diserahkan Menristekdikti secara langsung. Ia mengatakan, pihaknya selama ini memberikan support dan ruang leluasa kepada masyarakat untuk mengembang-

Pakde Karwo bersama Basuki Rahmad, warga Kabupaten Sumenep yang menerima penghargaan Labdhakretya di Malam Apresiasi Harteknas ke-20.

kan penelitian yang bermanfaat. Dukungan tersebut difasilitasi Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Jatim Keberpihakan dan kontribusi pada kebijakan

Pakde Karwo menerima penghargaan sebagai Pembina Industri Kecil dan Menengah (IKM) Berbasis Potensi Daerah dari Menristekdikti M Nasir.

pembangunan iptek dengan memberikan fasilitasi dan ruang inilah yang mendorong kemajuan iptek di Jatim.

Ia yakin, dengan mempercepat peningkatan kemampuan penelitian dan pengembangan dalam menerapkan iptek dan inovasi melalui SIDa bisa mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat Jawa Timur. “Untuk meningkatkan daya saing Jatim dan percepatan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan, perlu menerapkan pembangunan ekonomi berbasis inovasi dan ilmu pengetahuan melalui penguatan Sistem Inovasi Daerah yang berbasis teritorial secara terpadu dan terarah,” ujarnya.

Pakde Karwo mencontohkan, salah satu invovasi yang berhasil dikembangkan yakni penelitian yang dilakukan Basuki Rahmad dari Sumenep yang memanfaatkan daun kelor (maronggih, red) sebagai sumber nutrisi. “Penelitian Basuki Rahmad inilah yang mengubah daun kelor menjadi berkah. Daun ini dikultur kuno sering dikaitkan dengan hal mistis, namun penelitian ini mampu mengubah daun kelor menjadi bermanfaat dan memiliki nilai gizi dan nutrisi yang sangat baik. Ini satu penelitian yang luar biasa,” jelas Pakde Karwo.Ia juga minta Kepala Balitbang Provinsi. Jatim untuk bekerjasama dengan Kemenristekdikti agar in-

Mensupport Inovasi, Intensif Bina IKM Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Jatim, Dr Ir Priyo Darmawan MSc menyampaikan, penghargaan yang diterima Pakde Karwo ini merupakan kebanggaan bagi Jatim dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang dipimpinnya. “Penghargaan tersebut diraih Pak Gubernur karena secara intensif memberikan pembinaan kepada IKM (Industri Kecil dan Menengah) yang ada di Jatim. Selaku Balitbang, kami mensupport dan mengakomodir SKPD dan masyarakat yang mempunyai inovasi untuk ditumbuhkembangkan,” ujarnya.

Dikatakan, Hakteknas ini setiap tahun dilaksanakan, begitu juga dengan Pemprov Jatim memberikan penghargaan kepada para inovator saat Hari Jadi Provinsi setiap tahunnya. Kemudian pemenang inovator dari provinsi diusulkan ke Kementerian Ristekdikti. Salah satunya penghargaan Labdhakretya diraih Basuki Rahmad dan Ahmad Nurdi dengan karya inovasi pemanfaatan Daun Kelor. Q iib* ovasi-inovasi dari Jatim bisa dikembangkan untuk nasional atau inovasi anak bangsa dari provinsi lain bisa diterapkan di Jatim.

Sementara itu, Menristekdikti RI M Nasir mengapresiasi prestasi Jawa Timur dan Sulawesi Selatan yang juga memperoleh penghargaan serupa Jatim. Ia menilai prestasi kedua provinsi tersebut bisa memberdayakan ekonomi rakyat. “Ini adalah salah satu cara untuk menggerakkan ekonomi di daerah. Tanpa upaya, keterlibatan dari pemerintah, akan sangat sulit sekali. Namun ini dikerahkan oleh penguasa, pemimpin atau yang mempunyai otoritas di daerah itu. Potensi daerah (Jatim dan Sulsel) memang luar biasa,” tegasnya.

Menurutnya, kekuatan yang ada di daerah akan jauh lebih sustainable ketimbang industri besar, apalagi industri besar tersebut materialnya berasal dari impor. “Goncangan ekonomi sekarang sangat terasa bagi industri besar, sedangkan dari lokal menjadi lebih baik, mampu mempertahankan ekonomi daerahnya lebih baik,” katanya. Dengan pengembangan yang dilakukan, pihaknya berharap ada sinergi program dengan pemprov, sehingga sistem inovasi nasional bisa dipadu dengan sistem inovasi daerah. Tujuannya agar dapat menghilirkan dan mengkomersialkan hasil riset dan inovasi daerah menjadi industri, perusahaan, dan produk yang bermanfaat bagi masyarakat. Q iib*

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Forget The Rest, Come To The Best

Ritual Yadnya Kasada Masih Jadi Daya Tarik Ribuan Wisatawan Penyelenggaraan ritual upacara Yadnya Kasada 1635 Saka Suku Tengger yang tinggal di sekitar Gunung Bromo, Jawa Timur tahun ini, dilaksanakan hari Jumat (31/7) lalu.

Acara suku Tengger yang menjadi agenda rutin setiap tahun selalu dibanjiri oleh ribuan wisatawan, baik dari warga Probolinggo dan kota di sekitarnya khususnya Jawa Timur maupun wisatawan dari luar daerah dan wisatawan asing.

D

alam kesempatan ini, Kepala Dinas Kebu dayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Dr H Jarianto MSi mengatakan, Bromo selalu menjadi ikon kepariwisataan di Jawa Timur. Selain keindahan gunung Bromo yang menarik daya tarik tersendiri, upacara ritual Yadnya Kasada juga menjadi perhatian tersendiri bagi para wisatawan.

Sebab, Suku Tengger memiliki daya tarik yang luar biasa karena mereka sangat berpegang teguh pada adat istiadat dan budaya yang menjadi pedoman hidupnya.

Dr H Jarianto MSi “Kasada ini sangat

Sebelum ritual Kasada, di Pendopo Agung Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura lebih dulu digelar resepsi pada Jumat (31/8) malam. Dalam seremoni itu, ada tiga pejabat daerah yang dikukuhkan sebagai warga kehormatan masyarakat Tengger.Selanjutnya terdapat Sendratari Roro Anteng dan Joko Seger yamg menceritakan tentang asal usul digelarnya upacara Kasada yang dilakukan oleh suku Tengger.

menarik, bahkan satu-satunya di Jawa Timur. Kita akan dorong sehingga wisatawan tetap mengetahui bagaimana Tengger yang sebenarnya,” ujarnya.

Menilik hal itu maka Pemprov Jatim melalui Disbudpar Jatim berupaya terus melakukan dukungan kegiatan diantaranya mempromosikan kegiatan yang ada di Bromo termasuk Yadnya Kasada. “Salah satunya dengan mempromosikan seluruh kegiatan kepariwisataan yang ada di Jatim melalui Digital Marketing tersambung dengan berbagai sosial media. Seh-

ingga orang akan tahu kegiatan mengetahui agenda kepariwisataan yang dilakukan Kabupaten/Kota setempat,” katanya.

Menurutnya, jika promosi kepariwisataan dan seni budaya tidak terus dilakukan, maka Jatim akan tertinggal jauh. “Promosi harus dilakukan terus menerus,. Kalau tidak selalu ditawarkan maka mana bisa orang akan mengetahuinya kalau di Jatim itu banyak sekali objek wisata yang menarik dan cantik,” katanya.

Dikatakannya, dari tahun ke tahun memang terjadi peningkatan jumlah wisatawan baik nu-

santara maupun mancanegara. Namun, diakuinya, jumlah kenaikan tersebut masih kurang. “Menjadi pemikiran bersama untuk bisa meningkatkan jumlah wisatawan untuk selalu datang ke Jatim utamanya di gunung Bromo pada saat upacara Kasada ini,” katanya.

Diceritakan pula, sewaktu ada kegiatan Volcano Park skala dunia di Perancis ternyata gunung Bromo juga dipromosikan. Gunung Bromo, lanjutnya, saat ini menjadi pendaki terbagus dunia peringkat ketiga selain gunung Elbrus di Rusia dan Olimpus di Yunani. “Hal ini

tentunya menjadi kebanggaan tersendiri mempunyai objek wisata yang menjadi kebanggaan dunia,” tambahnya.

Pariwisata bisa bergerak lebih maju lagi tidak hanya bisa dilakukan Pemprov Jatim melalui Disbudpar Jatim saja, namun juga perlunya keterlibatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/kota. “Wisnus di Jatim sebanyak 45 juta orang dan hal ini cukup bagus.

Sedangkan wisman ini yang perlu gebrakan ke depan agar bisa meningkat lebih baik lagi,” katanya. Q rac*

Sekilas Upacara Ritual Yadnya Kasada

Upacara Nyadnya kasada melemparkan sesajen berupa sayuran, ayam, dan bahkan uang ke kawah gunung tersebut selalu digelar setiap tahunnya, atau dikenal dengan tradisi lempar sesajen.

Warga adat Tengger di Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo dan sekitarnya telah merayakan Yadnya Kasada 2015, Sabtu (1/8) dini hari lalu. Seperti biasanya, sebelum ritual Kasada, di Pendopo Agung Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura lebih dulu digelar resepsi pada Jumat (31/8) malam.

Acara malam itu dimeriahkan Sendratari yang mengisahkan sejarah keberadaan suku Tengger. Lalu ada pula pengukuhan warga kehormatan suku Tengger yang kali ini diberikan kepada tiga pejabat di Kabupaten Probolinggo. Pengukuhan warga kehormatan ini sekaligus ditandai dengan penyematan kain kuning khas Suku Tengger.

Selanjutnya dilakukan upacara adat

Kasada digelar di Pura Luhur Poten, tepat di kaki Gunung Bromo, pada tengah malam hingga dini hari. Upacara adat suku Tengger ini bertujuan untuk mengangkat dukun atau tabib yang ada di setiap desa di sekitar Gunung Bromo.

Dalam festival ini suku Tengger akan melemparkan sesajen berupa sayuran, ayam, dan bahkan uang ke kawah gunung tersebut. Upacara Nyadnya kasada selalu digelar setiap tahunnya. Acara ini merupakan agenda tahunan yang sudah diakui dan terdaftar dalam kalender Budaya provinsi Jawa Timur.

Sekedar diketahui, Yadya Kasada sendiri dilatarbelakangi kisah legenda Rara Anteng yang merupakan salah satu putri Majapahit

dan suaminya, Jaka Seger, yang merupakan putra Brahmana. Rara Anteng dan Jaka Seger yang memimpin permukiman di kawasan Tengger itu akhirnya memiliki 25 anak, tetapi tidak tega mengorbankan anaknya.

Saat itu juga, anak ke-25 yang bernama Kusuma lenyap masuk ke kawah.

Pada saat yang sama, terdengar suara gaib yang diduga dari Kusuma. Ia mengatakan jika dirinya telah dikorbankan dan semua saudaranya telah diselamatkan Tuhan.

Ia mengingatkan agar, setiap bulan Kasada pada hari ke-14, saudara-saudaranya mengadakan sesaji ke kawah Bromo. Nama Tengger merupakan akronim dari Rara AnQ rac* teng dan Jaka Seger.Q