binder12jan21

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Selasa Pon, 12 JANUARI 2021

Hari Pertama PPKM di Surabaya

Masih Ada Masyarakat Tak Patuh Prokes

Surabaya, Bhirawa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hari pertama di Kota Surabaya masih diwarnai masyarakat yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan (Prokes). Dihari pertama PPKM juga dilakukan penyekatan kendaraan ditiga titik perbatasan Surabaya, yakni di Jalan Merr, Osowilangun dan Bundaran Waru.

Seperti yang ada di kawasan Bundaran Waru atau kawasan Cito, penyekatan kendaraan mulai diperlakukan baik untuk kendaraan roda dua maupun roda empat sejak tadi pagi. Penyekatan dibagi menjadi dua. Untuk kendaraan roda dua dilewatkan melalui Jalur Frontage.

Sedangkan untuk roda empat melalui jalur utama Jalan Ahmad Yani.

Water barier, rambu-rambu serta poster imbauan menggunakan masker terpasang di sekitar jalan dan lokasi check point itu. Puluhan petugas Satlantas Polrestabes Surabaya, Satpol PP dan Dishub juga terlihat berjaga.

Dalam penerapannya PPKM ini, pola penyekatannya tidak jauh berbeda dengan PSBB dulu. Namun tidak ada penindakan, petugas hanya mengawasi pengendara yang tidak mematuhi protokol kesehatan.

“Bagi pengguna jalan yang bukan warga surabaya tidak memiliki silakan berputar balik. Karena Surabaya mulai menerapkan PPKM,” kata salah seorang petugas Satlantas Polrestabes Surabaya di Budaran Waru sisi Surabaya, Senin (11/1).  ke halaman 11 Oky abdul sholeh/bhirawa

Petugas Satlantas Polrestabes Surabaya menghadang pengendara roda dua yang salah jalur masuk ke jalur roda empat di Bundaran Waru, Surabaya, Senin (11/1). Water Barrier yang dipasang di pintu masuk Surabaya untuk memisahkan kendaraan roda dua dan roda empat dan petugas juga mengawasi pengendara yang tidak mematuhi Prokes.

Pengusutan Korupsi di Pemkot Batu

KPK Bawa Barang Bukti dari Diskumdag dan BPKAD

15 Nama Diusulkan Jadi Orang Pertama Divaksin Termasuk Wagub dan Sekdaprov Jatim

Pemprov, Bhirawa Rencana vaksinasi Covid-19 di Jatim yang akan mulai dilakukan pada 14 Januari mendatang terus dimatangkan.

Kesiapan lokasi, vaksinator, dan usulan nama calon yang akan mengikuti vaksinasi telah disetorkan ke pusat. Di Jatim, tak kurang dari 15 nama yang telah diusulkan untuk menjadi orang pertama menjalani vaksinasi tersebut.

Anas Bahtiar/ Bhirawa

Penyidik KPK saat membawa barang bukti dokumen penting yang disita dari dua OPD di Balai Kota Batu, Senin (11/1).

Kota Batu,Bhirawa Disinyalir terjadi tindak pidana korupsi di Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan (Diskumdag) Pemkot Batu, rombongan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa kantor Diskumdag yang berada di Block Office (BO) gedung Balai Kota Batu, Senin (11/1).

Di hari yang sama, pemeriksaan juga dilakukan KPK di

Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Heru Tjahjono mengatakan, usulan calon yang akan divaksin pertama kali sebanyak 15 orang. Beberapa

di antaranya adalah Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono, Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjutak,

Pangdam V Brawijaya, Kapolda Jatim, Dirut RSUD Dr Soetomo, Ketua Tim Penggerak PKK Jatim, Dirut RSAL, Dirut RSJ Menur, Dekan FK Unair, Kepala BBPOM Surabaya, Ketua IDI Surabaya, Ketua Pemuda Ansor, dan juga Ketua Pemuda Muhammadiyah.

“Usulan 15 orang sudah kita sampaikan. Nanti yang akan disetujui belum tahu. Bisa se ke halaman 11

Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono saat meninjau persiapan vaksinasi Covid-19 di RSUD dr Soetomo yang akan mulai dilakukan pada 14 Januari mendatang.

MITRA

Rangkul Semua Elemen

Sentil

Kekerasan Seksual Tinggi, DP3AK Jatim Dukung PP Kebiri Kimia - Itu yang harus didukung Masih Ada Masyarakat Tak Patuh Prokes - Angel temen tuturanmu Banjir Meluas, Warga Jombok Jombang Mengungsi - Musibah tahunan yang butuh perhatian

Pemprov, Bhirawa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai digelar kemarin, Senin (11/1) hingga 25 Januari mendatang. Salah satu ketentuan dalam PPKM tersebut ialah pembatasan jam operasional restoran dan tempat ibadah hingga pukul 19.00.

Namun, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, mengisyaratkan memberi toleransi terhadap operasional jam tutup mall serta restoran atau rumah makan, serta tempat ibadah dengan maksimal lebih 30 menit.  ke halaman 11

ist

 ke halaman 11

SEBAGAI pucuk pimpinan ditempat kerja yang baru di kawasan BKPH (Bagian Kesatuan Pemangku Hutan) Kota Bondowoso, membuat Purwohadi harus pandai merangkul semua staf dan bawahannya. Termasuk dengan jajaran ekstra BKPH Kota Bondowoso seperti kalangan LMDH (Lembaga Masyarakat Desah Hutan) dan petani yang ada di wilayah Bondowoso, dijadikan mitra terbaik oleh Purwohadi. Dengan sinergitas tersebut jalinan kerjasama masyarakat dengan Perhutani akan berjalan dengan baik.

Pria yang kini berdomisli di Kabupaten Purwohadi  ke halaman 11

Toleransi 30 Menit untuk Restoran dan Tempat Ibadah

Kekerasan Seksual Tinggi, DP3AK Jatim Dukung PP Kebiri Kimia

Surabaya, Bhirawa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jatim mendukung langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengu-

muman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

Menurut Kepala DP3AK Provinsi Jatim, Andriyanto, berdasarkan data Sistem Informasi Online Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (SIMFONI), hingga 28 Desember 2020 di Jatim angka kekerasan terhadap perempuan dan  ke halaman 11

Banjir Meluas, Warga Jombok Jombang Mengungsi

arif yulianto/bhirawa.

Relawan saat membantu warga yang mengungsi dengan perahu di lokasi banjir di Dusun Beluk, Desa Jombok, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Senin (11/01).

Jombang, Bhirawa Banjir yang terjadi di Dusun Beluk, Desa Jombok, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang makin meluas jika dibandingkan beberapa hari yang lalu. Beberapa warga akhirnya mengungsi akibat banjir ini, Senin pagi (11/01).

Dr Andriyanto SH MKes

 ke halaman 11

Cerita Su’udi, 30 Tahun Menjabat Ketua RT di Situbondo

Murni karena Pengabdian, Sudah Berulangkali Minta Diganti Tak Digubris Warga

Di Kabupaten Situbondo, mungkin hanya Su’udi yang tercatat menjabat sebagai ketua RT terlama. Betapa tidak, jabatan di lingkungan warga itu disandangnya selama 30 tahun lebih.

Padahal, jabatan Ketua RT harus diganti setiap periode selama tiga tahun sekali. Bagaimana cerita Su’udi sehingga mendapat kepercayaan penuh dari warganya hingga puluhan tahun tersebut ?.

Sawawi, Kab Situbondo

Perawakan Su’udi selalu tenang dan santai saat ditemui Bhirawa di salah satu acara hajatan warga, Sabtu (10/1). Saat disapa, Su’udi menjawab dengan santun diusia yang sudah berkepala tujuh tersebut. Saat pertama kali didekati, Su’udi memakai masker dan menjaga jarak de-

ngan siapa pun yang mendekatinya. Kerutan diwajahnya tidak tampak guratan rasa capek setiap melayani undangan warga.

“Saya selalu rutin begini (mendatangi keperluan atau hajatan warga, red),” kata Su’udi.

Tak lama kemudian, Su’udi didapuk ketua panitia hajatan untuk membuka dan memberikan sambutan singkat mewakili

tuan rumah. Pria yang mengaku pernah berdinas di Pabrik Gula Olean dan Pabrik Gula Asembagus itu dengan cekatan memegang mik. Satu persatu untaian kata ia lepaskan dan sampailah pada ujung acara. “Kami mewakili tuan rumah sahibul bait mengucapkan terimakasih kepada semua saudara yang hadir,” ujar Su’udi dalam paparannya.

Usai acara, Su’udi tidak lekas bergegas pulang seperti undangan hajatan yang lain. Sebaliknya, aku Su’udi, ia masih tampak santai berbincang dengan undangan yang lain. Setelah ditanya berapa  ke halaman 11

sawawi/bhirawa

Su’udi, Ketua RT 02/RW 04 Lingkungan Krajan, Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Kota Situbondo saat di temui dalam salah satu acara warga setempat.

EKSEKUTIF

Selasa Pon, 12 Januari 2021

Halaman 2

Jelang PPKM, Wali Kota Gelar Rapat Koordinasi Bersama Gubernur Jatim

sudarno/bhirawa

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama bupati dan wali kota dari 11 daerah diantaranya Kota Madiun, sebagai salah satu daerah yang termasuk dalam PPKM. Tampak Gubernur memberikan pengarahan secara virtual yang diikuti Wali Kota Madiun Maidi di Ruang 1 Balai Kota Madiun, Senin (11/1).

Pemkot Madiun, Bhirawa Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan 11 kabupaten/kota di wilayahnya untuk mematuhi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama 11-25 Januari 2021.

Untuk itu, koordinasi dilakukan oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama bupati dan wali kota dari 11 daerah tersebut. Kota Madiun sebagai salah satu daerah yang termasuk dalam PPKM. Maka dari itu, Wali Kota Madiun Maidi pun turut

hadir dalam rapat koordinasi secara virtual tersebut melalui Ruang 1 Balai Kota Madiun, Senin (11/1).

Dalam rapat tersebut, gubernur mengimbau kepada seluruh kepala daerah untuk membuat kebijakan di masingmasing daerahnya. Namun, tetap dengan panduan instruksi gubernur yang dikeluarkan 9 Januari lalu.

Gubernur juga menjelaskan, penetapan 11 daerah ini berdasarkan tiga pertimbangan.

Pertama, Instruksi Kemendagri yang menetapkan area Sura-

baya Raya dan Malang Raya sebagai daerah prioritas PPKM. Kedua, atas dasar daerah yang masuk zona merah dalam peta BNPB. Ketiga, daerah yang memenuhi seluruh kriteria 4 indikator yang ditetapkan oleh KPC PEN. ‘’Atas pertimbangan itu, maka 11 daerah di Jawa Timur wajib melaksanakan PPKM. Maka, saya minta kepala daerah untuk mempersiapkan aturan-aturan sesuai dengan PPKM,’’kata Guabernur.

Instruksi gubernur pun ditanggapi secara cepat oleh

Wali Kota Madiun Maidi.

Setelah mengikuti rapat koordinasi, orang nomor satu di Kota Pendekar itu langsung menggelar pertemuan dengan OPD terkait.

Serta, berkoordinasi dengan forkopimda lainnya di wilayah Madiun. ‘’Dalam membuat keputusan, kami juga harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Harapannya, Covid ini bisa ditekan tapi tidak menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat,’’ tandas Wali Kota. [dar]

228 ASN Sidoarjo Terpapar Covid-19 Pemkab Sidoarjo, Bhirawa Awal tahun 2021 Pemkab Sidoarjo menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagai upaya mencegah penularan Covid-19.

Yang dimulai pada Senin (11/1) kemarin hingga Senin (25/1) mendatang.

Bupati Fadeli, Kapolres Lamongan AKBP Miko Indrayana dan Dandim 0812 Lamongan Letkol Sidik Wiyono saat turun langsung melakukan meninjau banjir yang terjadi di Kabupaten Lamongan.

alimun hakim/bhirawa

Bupati Pantau Banjir di Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo Pemkab Lamongan, Bhirawa Bupati Fadeli didampingi Kapolres Lamongan AKBP Miko Indrayana dan Dandim 0812 Lamongan Letkol Sidik Wiyono turun langsung melakukan inspeksi mendadak persoalan banjir yang terjadi di Kabupaten Lamongan.

Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo menjadi fokus utama yang terus dipantau jajaran Forkopimda Lamongan.Sebab persoalan banjir tahunan di Kab.Lamongan merupakan persoalan bersama dengan kota tetangga Gresik dan Bojonegoro.

Untuk itulah diperlukan duduk bersama antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah agar se-visi dalam upaya penanganan banjirdi daerah aliran sungai bengawan solo.

“Curah hujan yang tinggi membuat volume air bengawan solo naik dan kita masih terkendala soal bagaimana upaya membuang airnya.Sebab, kami tidak bisa membuang secara langsung.Namun kami bersyukur beberapa tahun terahir ini genangan air banjir surutnya tidak lama,” ujar Fadeli di lokasi pintu air Sluis Kuro,Kecamatan Glagah, Senin (11/1).

Dengan intensitas hujan yang tinggi yang menyebabkan banjir, Bupati Fadeli berharap surutnya tidak terlalu lama.

“Terima kasih kepada masyarakat yang sudah ikut kerja bakti, gotong royong membersihkan enceng gondok demi aliran sungai agar tetap lancar,” ungkapnya.

“Saya juga minta masyarakat mampu memahami situasi yang seperti ini, mudahmudahan tidak lama dan para petani perikanan bisa pulih lagi,” harapnya.

Forkopimda memastikan akan terus mengkroscek pembuangan air di titik-titik Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo.

“Kita terus cek pembuangan air di titik-titik daerah aliran sungai bengawan solo. Di Laren juga saya minta dan saya berkoordinasi langsung dengan pemerintah pusat supaya pembangunanya di percepat dan diperbesar pembuangan ke lautnya,” tandas Fadeli.

Pemkab Lamongan sendiri, sejauh ini sudah melakukan berbagai upaya untuk meminalisir dengan melakukan pengerukan,normalisasi air. Selain itu,dalam mengurangi debit air, Pemkab mengoperasionalkan sejumlah pompa-pompa di beberapa pintu air yang ada di wilayah Lamongan.

KILAS BIROKRASI

Wali Kota Tinjau Simulasi Vaksinasi Covid-19 Pemkot Kediri, Bhirawa Simulasi Vaksinasi Covid-19 yang dilakukan di Puskesmas Pesantren II Kota Kediri, ditinjau oleh Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar yang didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri Fauzan Adima, Senin (11/1). Pelaksanaan simulasi ini untuk mengetahui alur pelayanan vaksinasi covid-19, agar pelaksanaan vaksinasi bisa berjalan dengan baik.

“Jadi saya ada disini bersama Kepala Dinkes Kota Kediri untuk memastikan simulasi berjalan lancar dan nanti tidak bingung karena ini sistemnya dari BPJS. Nanti ketika vaksinnya sudah datang di Kota Kediri, akan langsung dilakukan vaksinasi covid-19 ini. Di tiap harinya ada 20 vaksin per puskesmas yang akan diberikan kepada 20 orang. Kalau di Kota Kediri sendiri, ada 15 titik yang digunakan untuk vaksinasi covid-19 ini yaitu di 9 puskesmas dan 6 rumah sakit.

Di hari pertama pemberian vaksinasi covid-19, saya, Forkopimda Kota Kediri, tokoh masyarakat, dan nakes yang akan divaksin pada tanggal 14 atau 15 Januari 2021. Hal ini untuk memastikan bahwa vaksin ini benar-benar bagus dan baik,” kata Wali Kota Kediri.

Pada saat simulasi vaksinasi covid-19, Abdullah Abu Bakar Wali Kota Kediri mengingatkan kepada para petugas vaksinasi terkait adanya potensi _server down_ ketika menggunakan program karena diakses secara bersama di seluruh Indonesia.

Untuk itu bisa dilakukan pencatatan manual sesuai instruksi Kementrian Kesehatan. Selain itu masyarakat juga tidak perlu takut untuk diberi vaksin ini, karena vaksin ini baik dan halal.

“Supaya vaksinasi ini berhasil, kita tidak perlu khawatir, karena kita harus terus melanjutkan kehidupan dan maksimal dalam bekerja sehingga mudah-mudahan dengan adanya vaksin ini kita bisa mengendalikan covid-19 dan bisa memiliki imun yang kuat,” tambahnya. [van]

Dalam sidak banjir tersebut, Bupati Lamongan bersama jajaran Forkopimda, sekaligus juga memberikan bantuan pada warga yang terdampak banjir.

Usai lakukan peninjauan, Bupati Fadeli meneruskan perjalanan mengunjungi warga terdampak banjir di Desa Putatbangah Kecamatan Karangbinangun.

Kepada masyarakat terdampak Fadeli berpesan untuk tetap menjaga kesehatan dan mentaati protokol kesehatan. “Mari tetap menjaga kesehatan. Di situasi Covid ini kesehatan terus di jaga, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan menggunakan sabun/hand sanitizer dan yang lebih penting lagi atine seneng (hatinya senang),” tuturnya.

Dalam kunjungan tersebut,Pemkab menyalurkan sebanyak 300 paket sembako kepada warga kurang mampu terdampak banjir. Hal senada juga disampaikan Wakil Rakyat Lamongan,Anshori, Menurut Anshori Anggota DPRD Partai Gerindra, dan juga turut memantau kondisi banjir di bengawan jero.

“Ada tiga penyebabnya yaitu curah hujan tinggi, pendangkalan sungai bengawan jero, dan penuhnya enceng gondok

di sungai bengawan jero.Akibatnya banjir di bengawan jero ini mengakibatkan puluhan lembaga pendidikan kebanjiran, ribuan rumah kebanjiran dan ribuan hektar tambak kebanjiran,dan infrastruk jalan mengalami kerusakan yang mengakibatkan kerugian puluhan milyar,” terangnya.

Ketika menyapa masyarakat korban banjir, Anshori wakil ketua DPC Gerindra Lamongan mengaku banyak dapat masukan dan keluhan warga bengawan jero.

“Mudah-mudahan Pemkab Lamongan, Pemprov dan Pusat mampu berkoordinasi dan duduk bareng untuk merumuskan dan menentukan kebijakan untuk menuntaskan banjir tahunan yang terjadi di Lamongan,” terangnya.

Anshori melanjutkan, Masyarakat juga berharap ke depan pemerintah bisa memberikan bantuan benih bagi petambak yang gagal panen akibat kebanjiran.

Kemudian soal pos kesehatan, sebab pos kesehatan ini penting agar masyarakat yang sakit akibat banjir bisa segera mendapatkan pelayanan kesehatan, terlebih disituasi pandemi Covid-19 ini,” imbuhnya Sekretaris komisi B DPRD Lamongan ini. [aha]

Selain itu, upaya seperti work from home (WFH) juga kembali diterapkan. Namun bila sebelumnya prosentasenya 50:50, namun mulai 11 januari -25 Januari mendatang, 75:25. Artinya yang WFH sebesar 75% dan WFO 25%.

Penerapan WFH bagi ASN, BUMD dan Desa tersebut, diatur dalam SE Bupati Sidoarjo nomor 065/131/438.1.1.1/2021 tertanggal 8 Januari 2021.

Kepala Dinas Kesehatan Kab Sidoarjo, dr Syaf Satriawarman, mengungkapkan selama tahun 2020 lalu tercatat ada kurang lebih 228 ASN di Kab Sidoarjo yang terpapar Covid-19.

“Sebanyak 8 orang tidak bisa diselamatkan atau meninggal dunia, sisanya bisa disembuhkan,” ujar dr Syaf, Senin (11/1) kemarin, disela-sela pelepasan petugas hunter Covid-19 di alun-alun Sidoarjo, yang nantinya akan memberikan informasi kepada masyarakat ada PPKM di Kab Sidoarjo.

Dari 8 orang ASN yang meninggal dunia akibat terpapar Covid-19 tersebut, tercatat ada nama Drs Yusuf Isnajanto- staf ahli Bupati Sidoarjo dan Kabag Kesra Kab Sidoarjo- Zainul Arifin SH. Dari ASN yang terpapar Covid-19 ini, kata dr Syaf, memang paling banyak berasal dari kalangan tenaga kesehatan.

Mereka sangat beresiko, karena hampir tiap hari berhadapan dengan pasien-pasien yang terpapar Covid-19.

Maka itu, untuk selanjutnya menurut dr Syaf, akan ada perlakuan khusus bagi ASN tenaga kesehatan ini. Yakni pemberian makanan tambahan dan vitamin untuk menjaga kekebalan tubuh mereka. Selain itu, minimal tiap bulan sekali ada pemeriksaan kesehatan bagi mereka.

Para tenaga kesehatan itu berasal dari Dinas Kesehatan Kab Sidoarjo dan RSUD Sidoarjo.

Terutama di RSUD Sidoarjo yang tiap hari kontak dengan pasien.

Memasuki tahun baru 2021, angka trend Covid-19 yang mulai agak naik, menurut dr Syaf, dimungkinkan itu akibat kegiatan sebelum tahun baru. Misalnya pada saat pelaksanaan Pilkades serentak 2020. dr Syaf menganggap masyarakat Sidoarjo patuh dengan anjuran tidak berkerumun pada saat tahun baru. Ia melihat di Kab Sidoarjo kondisinya sudah bagus, sepi dan tidak ada kerumunan massa.

Untuk mencegah Covid-19 dengan cara Vaksin, lanjut dr Syaf, Kab Sidoarjo juga siap. Ada sebanyak 9.291 vaksin yang diperoleh dari Pusat. Pelaksanaan vaksinasi akan dimulai pada tanggal 14 Januari. Yang diutamakan dulu adalah para tenaga kesehatan.

“Kegiatan vaksinasi akan kita mulai Januari hingga Maret,” katanya. [kus]

Wali Kota Sutiaji Tekankan PPKM Kota Malang Harus Sukses Pemkot Malang, Bhirawa Persiapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Malang Raya digelar secara virtual bersama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa pada hari Senin (11/1) kemarin.

Wali Kota Malang, H. Sutiaji hadir pada kegiatan tersebut di Ngalam Command Center bersama dengan Sekretaris Daerah, Wasto dan Kepala Perangkat Daerah yang berkaitan langsung dengan agenda tersebut.

Wali Kota Sutiaji melaporkan kepada Gubernur Khofifah bahwa Kota Malang telah siap melaksanakan PPKM dengan beberapa modifikasi sesuai kearifan lokal.

Salah satunya adalah pengaturan jam beroperasi Rumah Makan, Resto, Kafe dan Mall yang diijinkan beroperasi sampai dengan pukul 20.00 WIB. Hal tersebut juga berlaku untuk aktifitas masyarakat lainnya.

“Pertimbangannya adalah selain memikirkan sektor usaha; saat ini sholat isya masuk di pukul 19.11 WIB; sehingga tidak bisa kami mengakhiri jam aktifitas masyarakat pukul 19.00 sesuai Inmendagri; karena masyarakat pasti masih beribadah di masjid,” ujarnya.

Ketentuan lainnya, lanjut Sutiaji, tetap seperti Surat Edaran Wali Kota Malang Nomor 1 Tahun 2021 dan

Wali Kota Malang Sutiaji, saat mengikuti rakor secara virtual dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

sudah dapat persetujuan dari Forkopimda Jawa Timur.

Wali Kota Sutiaji berharap agar PPKM yang dilaksanakan selama 14 hari kedepan dapat berjalan optimal dengan tujuan menekan penyebaran virus Covid-19.

“Saya mengimbau masyarakat untuk menaati aturan tersebut, agar PPKM kali ini dapat berjalan dengan sukses sehingga setelah masa berlakunya berakhir kita semua dapat menuai hasil positif” tegasnya.

Untuk diketahui, selain wilayah Malang Raya dan Surabaya Raya, ada sejumlah daerah di Jawa Timur yang turut melakukan PPKM Jawa-Bali.

Seperti Kabupaten Madiun, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Blitar, Kota Madiun.

Dasar penerapannya, untuk wilayah Surabaya Raya dan Malang Raya merupakan instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2021.

m taufik/bhirawa

Sementara, untuk Kabupaten Blitar, Lamongan dan Ngawi dilakukan atas dasar daerah yang masuk zona merah.

Dan untuk Kabupaten dan Kota Madiun penerapannya didasarkan atas kategori daerah yang memenuhi kriteria empat indikator yang ditetapkan oleh komite penangan covid19 dan pemulihan ekonomi nasional (KPCPEN). [mut]

LEGISLATIF

Selasa Pon, 12 Januari 2021

Halaman 3

Peternak Lele Malang Raya Butuh Bantuan Modal Pemerintah DPRD Jatim, Bhirawa Sejumlah pelaku UMKM di Malang Raya, khususnya peternak lele berharap pemerintah memberikan bantuan untuk pengembangan usahanya terlebih saat pandemi Covid-19.

Anggota DPRD Jatim Agusdono Wibawanto mengatakan saat menemui para peternak lele di Malang Raya, masyarakat ingin pemerintah memberi program-program nyata kedepanya untuk membantu peningkatan pendapatan warga.

“Caranya dengan membantu modal dan alat untuk meningkatkan produksi lele. misalnya di buat abon dan krupuk,” jelas pria yang bergelar Doktor ini.

Diungkapkan oleh Agus Dono, dengan adanya bantuan tersebut, bisa dimaksimalkan oleh para pelaku UMKM terutama peternak lele untuk menjawab lesunya perekonomian ditengah pandemi saat ini.

“Covid-19 ini telah menghancurkan perekonomian masyarakat. Ini yang harus bisa ditangkap oleh pemerintah bagaimana caranya membangkitkan kembali ekonomi masyarakat. Segera menggulirkan bantuan apa yang diinginkan masyarakat,” terang pria yang juga pengusaha kopi di Malang Raya ini.

Sementara itu, disela-sela menggelar kegiatan dengan peternak lele, pria yang juga politisi Partai Demokrat tersebut menyerahkan bantuan sembako untuk para pelaku umkm di Malang Raya.

“Bantuan yang saya berikan diharapkan bisa meringankan beban masyarakat ditengah perekonomian yang sedang terpuruk saat pandemi,” tutupnya. [geh]

Sejumlah pelaku UMKM di Malang Raya, khususnya peternak lele berharap pemerintah memberikan bantuan untuk pengembangan usahanya terlebih saat pandemi Covid-19.

gegeh bagus setiadi/bhirawa

Angka Covid Bertambah, DPRD Minta Satgas Prioritaskan 3-T DPRD Situbondo, Bhirawa DPRD Kabupaten Situbondo yang beralamat di Jalan Kenanga 1 itu meminta Satgas Covid-19 Kabupaten Situbondo memperhatikan pelaksanaan program 3-T (Testing, Tracing dan Treatment).

Mengingat saat ini angka kenaikan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Situbondo semakin meningkat. Bahkan dalam beberapa hari terakhir ini angka kenaikan penyakit mematikan itu semakin beresiko karena sudah merata di tujuh Kecamatan se-Situbondo.

Wakil Ketua DPRD Situbondo, Jainur Ridho meminta Satgas Covid-19 Kabupaten Situbondo kembali mengoptimalkan penanganan pasien Covid yang sedang dalam perawatan medis di rumah sakit agar dapat menekan risiko terjadinya kematian. Kata Jainur, sesuai amanah Presiden Joko Widodo, Satgas

KILAS DEWAN

Covid harus mengoptimalkan 3T (Testing, Tracing dan Treatment).

“Dengan 3-T ini Satgas bisa mengoptimalkan langkah pencegahan penyebaran Covid agar tidak meluas,” ujar politisi Partai Gerindra itu. Masih kata Jainur Ridho, ia meminta Satgas untuk tidak melupakan treatmen.

Artinya, sebut Jainur Ridho, setiap perawatan pasien yang sedang menjalani perawatan medis di rumah sakit harus menjadi prioritas.

“Persoalan ini menjadi masalah

yang sangat penting terbondo yang masuk zona lebih untuk menekan rimerah. Itu artinya, ungsiko kematian pasien. kap Jainur Ridho, Satgas Untuk itu saya minta Kabupaten Situbondo Satgas untuk benar benar juga memberikan permemperhatiakn realisasi hatian kepada tujuh Ke3-T tersebut,” papar mancamatan yang secara restan politisi PDIP itu. mi masuk dalam katagori Jainur Ridho kembali risiko tinggi penyebaran menambahkan, dirinya Covid-19. juga mendengar Satgas “Ya kami minta untuk Kabupaten Situbondo diprioritaskan,” jelas JaiJainur Ridho telah menetapkan tujuh nur Ridho. Jainur Ridho Kecamatan se-Kabupaten Situ- menerangkan, kini dirinya belum

Aparat Jangan Gebyah Uyah UKM dengan Mall

Komitmen Perangi Covid-19 FPD DPRD Jatim Gelar Test Swab DPRD Jatim, Bhirawa Sebanyak 14 anggota fraksi Partai (FPD) DPRD Jatim mengikuti test swab yang digelar di Surabaya, senin (11/1) kemarin. Kegiatan tersebut sebagai upaya untuk memastikan kesehatan anggota FPD DPRD Jatim dari Covid-19.

Menurut ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim Sri Subiati, test swab dilakukan untuk memastikan kesehatan para anggota FPD DPRD Jatim dari pandemi Covid-19.

“Anggota DPRD Jatim paling sering berinteraksi dengan masyarakat saat kunjungan sehingga rawan sekali terpapar sehingga fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim memelopori test swab tersebut,” ungkapnya.

Sri Subianti mengatakan selain untuk memastikan kesehatan anggota FPD DPRD Jatim, juga untuk menjalankan perintah ketum partai Demokrat AHY untuk membantu menekan pandemi Covid-19.

Senada dengan Sri Subianti, anggota Fraksi Partai Demokrat Jatim Kuswanto mengatakan test swab dilakukan untuk memastikan kesehatan anggota fraksi Partai Demokrat Jatim dari Covid-19.

“Anggota FPD DPRD Jatim itu sering turun ke masyarakat dan melakukan penyapaan. Kami tak mau membawa penyakit Covid-19 ketika menyapa masyarakat sehingga kami memastikan kesehatan kami untuk melakukan penyapaan kepada masyarakat,” kata Kuswanto. [geh]

Lima Program Inovasi di Tahun 2021 Pemprov, Bhirawa Dinas Sosial Jawa Timur memprioritaskan lima program inovasi pada 2021. Salah satunya adalah program Jatim Bebas Pasung 2023. Dinsos mencatat bahwa hingga kini, terdapat 334 korban pasung di Jatim.

Kepala Dinas Sosial Jatim Alwi mengatakan, pada 2020, program itu belum berjalan optimal. Sebab, ada pandemi Covid19. Sehingga pada 2021, akan dilakukan percepatan program agar target zero pasung pada 2023 dapat tercapai.

“Di Jatim ini cukup banyak korban pasung. Kita akan upayakan untuk mengakhiri. Sebetulnya itu 2020, tapi karena pandemi jadi kita tidak diupayakan. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir,” kata Alwi, kemarin.

Alwi mengatakan, dalam merealisaikan kegiatannya akan menggandeng beberapa pihak. Seperti dinas kesehatan dan rumah sakit jiwa. “Satu tahun targetnya 100 sehingga pada 2023 selesai. Ini berat, tapi kita akan berusaha,” ujarnya.

Program berikutnya adalah Jatim Peduli Anak dan Perempuan Korban Tindak Kekerasan. Rencananya, Dinsos Jatim membentuk shelter di 4 UPT. Shelter itu untuk memberikan pelayanan dan pendampingan pada anak dan perempuan korban kekerasan.

“Selama ini belum ada wadah yang representatif. Kita punya beberapa UPT. Kita coba untuk tahun ini ada 4 . Surabaya, Kediri, Sumenep, dan Batu. Ini nanti kita kerja sama dengan dinas pemberdayaan perempuan dan anak di samping dengan NGO,” ujar Alwi.

Tidak hanya memberikan pendampingan, shelter itu juga memberi pelayanan trauma healing bagi anak yang bermasalah dengan hukum maupun anak dan perempuan korban tindak kekerasan atau perlakuan salah.

“Kami juga akan melibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jatim serta relawan sosial,” katanya. [rac]

mendengar langkah apa saja yang dilakukan Satgas terutama di kawasan khusus zona merah penyebaran Covid-19 tersebut. Untuk itu, usul Jainur Ridho, kedepan Satgas harus memiliki program yang lebih konkrit terkait penetapan zona penyebaran Covid-19 tersebut. “Terus terang saya belum tahu standar yang dipakai Satgas dalam menetapkan zona penyebaran Covid,” pungkas pria yang kini menjabat Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Situbondo itu. [awi]

Anggota Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Kota Surabaya, John Thamrun.

DPRD Surabaya, Bhirawa Sejumlah pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Surabaya mengeluhkan pasca Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) melalui surat edaran Peraturan Wali Kota (Perwali) nomor 2 tahun 2021. Informasi yang beredar pemberlakuan jam operasional pukul 20.00 WIB di Kota Surabaya.

Namun informasi tersebut dibantah keras oleh Anggota Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Kota Surabaya,

John Thamrun. Ia menegaskan, justru Perwali nomor 2 tahun 2021 perubahan atas Peraturan Perwali nomor 67 tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan (Prokes) dalam rangka pencegahan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 memberikan kelonggaran bagi pelaku UKM dibandingkan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebelumnya.

“Kan di Perwali yang baru ini sudah jelas untuk jam operasional dibedakan menjadi

andre/bhirawa

dua. Satu pembatasan jam operasional berlaku untuk pusat pembelanjaan (mall, red) hingga pukul 20.00 WIB, sedangkan usaha lainnya atau di luar mall berlaku sampai pukul 22.00 WIB,” kata John Thamrun, Senin (11/1/2021).

Menurut John Thamrun bagi pelaku UKM Kota Surabaya, dengan catatan syaratnya untuk lebih memperketat protokol kesehatan di tempat yang buka sampai pukul 22.00 WIB. “Misalnya boleh makan ditempat maksimal 25 persen dari kapasitas

tempat yang perlu diperhatikan. Jadi informasi pemberlakuan jam operasional di luar Mall di tutup pukul 20.00 WIB itu tidak sesuai edaran surat Plt walikota,” tegas John Thamrun.

Oleh karena itu, John Thamrun meminta terhadap pengusaha-pengusaha diluar mall agar supaya mentaati surat edaran dari Plt Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana.

“Diimbau bagi warga yang memiliki comorbid 75 persen untuk bekerja di rumah (Work From Home) atau sebaliknya yang tidak comorbid diupayakan tetap bisa bekerja. Namun, Prokes tetap diterapkan secara ketat di tempat bekerja masing-masing,” ucapnya.

Lebih jauh, menurut politisi PDI Perjuangan ini, dengan pemberlakuan PPKM di Kota Surabaya diharapkan ke depan roda perekonomian Kota Surabaya lebih baik.

“Sebab dibandingkan dengan Perwali sebelumnya bahwa PSBB harus ditutup total tidak boleh makan ditempat.

Sedangkan PPKM diperbolehkan makan di tempat dengan kapasitas 25 persen. Jadi PPKM memberikan kesempatan bagi pengusaha boleh beroperasi selayaknya,” ungkapnya.

John berharap aparat penegak perda harus bertindak adil dan bijaksana atas pemberlakuan PPKM kepada warga Surabaya. ”Kami minta aparat penegak perda dan tidak gebyah uyah atau asal menutup. Tidak asal mengambil tindakan yang tegas di luar isi surat edaran Plt Wali Kota,” pungkasnya. [dre]

Dewan Minta Dinsos Segera Perbaiki Rutilahu di Tembok Dukuh DPRD Surabaya, Bhirawa Pemerintah Kota Surabaya diminta tidak menunda perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) salah satunya rumah milik Lastari (74) di Tembok Dukuh, Bubutan, kota Surabaya yang roboh saat hujan deras pada Senin (11/1).

“Untuk rumah roboh seperti ini, pada Januari ini, saya minta untuk segera diperbaiki,” kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti saat mendatangi rumah roboh di Tembok Dukuh, Surabaya, Senin (11/1).

Peristiwa ambruknya rumah milik Lastari ini bermula dari hujan yang terus-menerus pada Senin (10/1). Selain itu diperparah dengan kondisi rumah yang tua karena dimakan rayap dan tidak layak huni.

Bagian yang roboh adalah area depan rumah dan ruang tamu yang juga digunakan sebagai tempat tidur. Saat itu, suami Lastari sedang sakit dan berada di ruang tengah yakni titik rubuhan dan istri sedang shalat, sementara anak-anak mereka sedang bermain diluar.

Wakil Ketua DPRD Surabaya, Reni Astuti.

Total terdapat tujuh jiwa dalam satu rumah yang mendiami tempat tinggal tersebut. Meski demikian, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, seluruh penghuni rumah selamat dari kejadian tersebut.

andre/bhirawa

Menurut Reni, koordinasi terbaru dengan Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat, penanganan bagi pemilik rumah yang terdampak yakni diungsikan terlebih dahulu ke rumah tetangga sekitar untuk sementara waktu

sampai usul perbaikan rumah ditindaklanjuti.

Reni mengatakan kondisi rutilahu ini sebenarnya sudah diusulkan ke Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya oleh RT setempat dan berkas sudah masuk di Dinsos Surabaya pada 2020 untuk segera diperbaiki. Namun, pengajuan tak kunjung mendapat persetujuan oleh pihak Dinsos karena alasan kondisi pandemi, hingga sampai hari ini rumah tersebut roboh.

Saat ditanya tentang aktivitas pekerjaan penghuni rumah, Reni mengatakan yang bekerja anaknya yang sudah berkeluarga sebagai satusatunya tulang punggung keluarga sebagai tukang service AC, yang menanggung kebutuhan hidup seharihari tujuh anggota keluarganya.

Ia menyampaikan bahwa kejadian awal tahun ini perlu mendapat perhatian dan evaluasi dari Pemkot Surabaya untuk segera melakukan refocusing dan realokasi anggaran perbaikan rutilahu. [dre]

OPINI

Selasa Pon, 12 Januari 2021

Segerakan Vaksinasi Covid-19, dan Pulihkan Nafkah

TAJUK

Memulangkan Limbah TIADA negara (dan daerah) yang sudi menjadi “tong sampah” pembuangan limbah B3 (Bahan Beracun Berbahaya). Pemerintah telah mengirim balik 79 kontainer sampah limbah B3 ke negara asal pada akhir tahun 2020. Penegakan hukum terhadap perusahaan peng-impor limbah B3 ditegakkan secara elegan. Ironisnya, masih terdapat izin impor sampah (limbah). Padahal usaha penampungan limbah, merupakan sindikat kartel internasional.

Izin impor limbah diatur dalam Permendag Nomor 84 tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Non-B3 sebagai Bahan Baku. Dikhususkan limbah berupa sisa, reja, dan skrap. Peng-khusus-an ini menjadi perdebatan, karena sering menyalahi aturan. Limbah B3 sering di-susup-kan. Data Bea Cukai (hingga akhir 2019) telah membongkar lebih dari 2.200 kontainer dari pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya). Juga gudang-gudang di Tangerang, yang dikirim dari pelabuhan Merak (Banten).

Tidak jarang, impor limbah menggunakan label “hijau” yang berarti aman. Sehingga importir limbah akan bebas pemeriksaan. Maka diperlukan kewaspadaan Bea Cukai memeriksa dokumen dan realita barang. Tidak terkecuali yang berlabel “hijau.” Sebab, sangat patut diduga dapat menyebarkan berbagai penyakit pada manusia maupun hewan. Misalnya, flu burung, penyakit kulit, atau penyakit menular lainnya. Serta penyakit kronis (paparan radiasi) dalam jangka panjang.

Pada akhir tahun 2020, Kementerian Luar Negeri telah memanggil 4 Keduataan Besar yang terdeteksi mengirim limbah B3 (Bahan Beracun Berbahaya). Yakni, Amerika Serikat, InggrisAustralia, dan Selandia Baru. (New Zealand).

Telah dilakukan koordinasi antara Kementerian Luar Negeri, dengan Kemendag, Kemenperin, Kementerian Lingkungan Hidup, Kemenkeu, dan polri. Sesuai Konvensi Basel (On The Control of the Transboundary Movement of Hazardous Wastes and Their Disposal), sampah limbah B3 dikirim balik ke negara asal.

Semangat me-mulangkan sampah B3 tidak mengendur saat wabah pandemi Covid-19. Jika tidak terdeteksi, penyusupan limbah B3 yang lolos dan terdistribusi akan sangat berbahaya. Sejak akhir tahun sampai awal tahun 2021, telah dipulang sebanyak 87 kontainer ke nagara asal. Juga masih terdapat 20 kontainer yang harus diperiksa ulang. Deteksi seksama juga direkomendasikan Konvensi Basel, sebagai syarat pemulangan limbah B3.

Sebenarnya telah terdapat benteng regulasi yang menghadang impor sampah limbah B3. Antaralain UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada pasal 69 ayat (1) huruf c, dinyatakan setiap orang dilarang memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara lex specialist, juga terdapat UU Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Tercantum pada Bab ke-10 tentang Larangan. Pada pasal 29 ayat (1) huruf a, dinyatakan larangan memasukkan sampah ke dalam wilayah NKRI. Serta pada pasal yang sama ayat (1) huruf b, dilarang mengimpor sampah. Sehingga sebenarnya, Permendag Nomor 84 tahun 2019, “bertentangan” dengan UU 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Lingkungan hidup yang bersih (dan sehat) bukan sekadar retorika politik. Melainkan amanat konstitusi dikelompokkan dalam rumpun HAM (Hak Asasi Manusia). UUD pasal 28H ayat (1) menyatakan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat ....” Seluruh aparatur Pemerintah Daerah (Propinsi, Kabupaten dan Kota), wajib menjamin seluruh warganya bebas dari kemungkinan kontaminasi limbah B3.

Pemerintah patut mempertimbangkan penghapusan Permendag yang mengizinkan impor limbah (walau NonB3). Begitu pula penegakan hukum pembuangan limbah sembarangan seyogianya disetarakan dengan extra-ordinary crime.[*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Ancaman Siber Makin Ngeri di 2021 PENGGUNAAN kecerdasan buatan atau intelegensi artificial (AI) selama pandemi ini bisa dibilang meningkat, dan bisa diprediksi akan terus berlanjut usai pandemi berlalu.

Teknologi AI ini akan terus hadir dalam berbagai aplikasi baru yang dimanfaatkan untuk berbagai bidang. Logis adanya, jika keberadaannya pun hingga kini terus menguras perhatian dan sorotan publik. Pasalnya, selama Pandemi covid-19 hadirnya AI terus memberikan percepatan bagi dunia teknologi.

Realitas tersebut, semakin terbuktikan kegiatan masyarakat kini semuanya bergantung pada teknologi. Teknologi AI terus hadir dalam berbagai aplikasi baru yang dimanfaatkan untuk berbagai bidang. Kendati demikian, ada hal penting yang perlu menjadi kesadaran kolektif masyarakat bahwa melalui penggunaan kecerdasan buatan (AI) tersebut akan menguji ketahanan digital.

Artinya, dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi, maka besar kemungkinan akan memicu peningkatan ancaman keamanan siber. Menurut lembaga keamanan siber Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) jumlah serangan siber di Indonesia bisa terhitung satu miliar kali pada 2020 dan diprediksi akan terus naik pada 2021. Kebocoran data menjadi isu utama peretasan ini. Datadata dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Menjawab persoalan serangan siber, sejatinya negeri ini memiliki regulasi untuk mengaturnya, yakni melalui PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Tepatnya, tertera dalam Strategi Keamanan Siber Nasional Pasal 94 ayat (1) huruf a, menyatakan bahwa peran pemerintah dalam menetapkan strategi keamanan siber nasional merupakan bagian dari strategi untuk melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum.

Selebihnya, Strategi Keamanan Siber Nasional disusun selaras dengan nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan ideologi Pancasila sebagai falsafah hidup, kultur strategis, dan dasar kekuatan bangsa. Semoga, dengan pengaplikasian regulasi keamanan siber, masyarakat di negeri ini bisa terlindungi dari ancaman siber yang semakin mengerikan.

Asri Kusuma Dewanti Pengajar Universitas Muhammadiyah Malang

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

Halaman 4

Pengharapan Menghadapi Tahun 2021 kuartal II terkontraksi minus 9%. Sekarang menuju minus 2,9%.

Di Inggris, badan statistik nasional melaporkan kontraksi ekonomi. Yakni, berupa penurunan PDB (Produk Domestik Bruto) sebesar 20,4%. Jerman juga melaporkan pertumbuhan ekonomi minus 10,1%, kar(Pembatasan Sosial BerOleh : ena menurunnya konsumsi skala Besar).

Yunus Supanto rumahtangga, dan investaAnggaran menjadi tasi. Perancis juga dilanda karan kinerja status PSBB. penurunan pertumbuhan Bukan hanya menunggu APBN (Anggaran Pendapatan dan Belan- ekonomi sebesar 13,8%. Negara-negara ja Negara). Melainkan juga penggunaan “macan Asia” tak terhindari dari resesi APBD propinsi serta APBD Kabupaten global. Korea Selatan, dan Jepang, terdan Kota. Bahkan juga berbagi beban puruk. Serta Singapura paling terperosok anggaran dengan Pemerintahan Desa, dengan pertumbuhan minus 12,6%.

Mengawali tahun 2021, bangsamenggunakan Dana Desa. Berdasar Surat Edaran Kemendes PDTT, Dana Desa di- bangsa di seluruh dunia memiliki haraprioritaskan pula untuk tanggap darurat pan yang sama: segera memiliki vaksin Covid-19. Kerjasama telah digalang virus corona. untuk menemukan vaksin. Beberapa negara yang telah bergelut dengan raBerharap Vaksin Mujarab Unit Pemerintahan Desa (dan Kelu- tusan ribu (sampai lebih sejuta) kasus rahan di perkotaan) seharusnya men- Covid-19, sukses menemukan vaksin jadi garda terdepan pelaksanaan status pembangunan imunitas. Misalnya PSBB. Terutama pendataan keluarga Amerika Serikat (AS) memiliki 22,2 juta miskin yang akan paling terdampak. Se- kasus Covid-19, paling banyak di dunia. luruh pegawai, dan buruh (kecuali PNS Maka wajar AS menggenjot segala dayaPegawai Negeri Sipil) pasti berpotensi nya segera menemukan vaksin. kehilangan penghasilan. Karena seluruh pabrik, dan usaha jasa ditutup, mer- Memacu Perekonomi Dua perusahaan farmasi terbesar espons PSBB. Terutama pekerja sektor informal, petani, dan nelayan. Jumlah AS, Moderna, dan Johnson & Johnson, mengklaim telah memproduksi vaksin. keluarga miskin niscaya bertambah.

Pandemi virus corona menyebabkan Begitu pula kerjasama AS dengan Jernegara-negara seantero bumi telah melaku- man, melalui Pfizer – BioNTech, juga telah kan “lockdown.” Sebagian melaksanakan mendistribusikan vaksin. Di Eropa, Inggris lockdown terbatas, termasuk beberapa menjadi negara dengan kasus paling banpropinsi serta kabupaten dan kota Indone- yak di Eropa (3,02 juta orang). Perusahaan sia, dengan metode PSBB. Ada hasilnya, farmasi asal Oxford, AstraZeneca, sudah berupa tren penurunan kurva pewabahan. mulai menyuntikkan vaksin di Inggris Namun seiring menurunnya disiplin pro- Raya. Serta Rusia (3,34 juta kasus) metokol kesehatan (Prokes), pewabahan kam- luncurkan vaksin Sputnik V (seperti nama buh, meningkat lagi. Sampai menembus satelit pertama, mengorbit tahun 1957)).

China, asal Covid-19 mewabah, teangka kasus sebanyak 8 ribuan per-hari.

Pada beberapa negara (di Eropa) juga lah memproduksi masal vaksin sampai ditemukan varian baru Covid-19. Tiada milyaran dosis. Vaksin buatan China negara yang siap menghadapi bencana, tak digunakan berbagai Negara di kawasan terkecuali bencana non-alam berupa wabah Asia, Eropa, Afrika, Timur Tengah, penyakit pandemi. Trauma virus corona, sampai Amerika Latin. Termasuk telah menggerogoti perekonomian global. dikirim ke Indonesia. Seluruh Negara Ditandai pelemahan seluruh aktifitas per- (dan perusahaan farmasi) mengklaim dagangan, industri, manufaktur, dan bursa imunogenositas (ke-mujarab-an memsaham. Secara bertahap, perekonomian bentuk imunitas) lebih dari 90%. Namulai bangkit mengurangi pertumbuhan mun pemberian vaksin wajib ditopang minus. Amerika Serikat misalnya, pada protokol etika dan prosedur vaksinasi.

Selain imonogenocity, juga asas safety (keamanan), dan efficiency (efisien). Di Indonesia, juga harus terjamin halal, sesuai UU Nomor 33 tahun 2014, tentang Jaminan Produk Halal. Indonesia juga berpotensi menjadi negara peng-ekspor vaksin, setelah uji klinis tahap akhir vaksin “merah–putih” telah usai. Vaksin buatan dalam negeri (yang dijamin halal), bisa diekspor ke negara anggota OKI (Organisasi Konferensi Islam), Timur Tengah, dan negara kawasan Asia Selatan.

Selain kinerja vaksinasi, setiap-negara juga masih wajib bergelut memacu mengembalikan pertumbuhan ekonomi nasional. Berbagai lembaga ekonomi (dan keuangan) internasional, meyakini (optimis) pertumbuhan ekonomi global tahun (2021) ini. Termasuk pertumbuhan perekonomian Indonesia tahun 2021, ditaksir bisa tumbuh sekitar 5%. Antara lain melalui kegiatan ekonomi kreatif (dalam negeri), dan hilirisasi produk unggulan.

Misalnya, olahan minyak sawit (Crude Palm Oil, CPO), dan olahan bijih nikel.

Minyak sawit yang diolah, bisa menjadi bio-diesel. Kini sudah digunakan secara masal (B-20), dan mengawali B-30.

Nyata-nyata mengurangi impor minyak solar. Bisa mengurangi defisit neraca perdagangan. Begitu pula bijih nikel, bisa diolah (secara sulfida maupun oksida) menjadi bahan baterei lithium sebagai sumber energi mobil listrik. Nikel juga sangat dibutuhkan sebagai bahan campuran pembuat baja tahan karat, stainless steel, dan meng-kilap-kan berbagai logam.

Kelapan sawit, dan bijih nikel, akan menjadi “soko-guru” perekonomian nasional masa depan (5 – 10 tahun) mendatang. Tetapi problem perekonomian masyarakat akibat pandemic CoViD-19, harus segera diselesaikan tahun ini. Banyak keluarga benar-benar menjadi miskin (semula tidak miskin), dan kemiskinan makin dalam. Sangat sedikit masyarakat yang “bisa bekerja dari rumah.” Lebih banyak (sekitar 2,5 juta orang) yang menjadi pengangguran.

Mustahil menyandarkan hidup pada bantuan sosial (Bansos). Walau pemerintah (dan daerah) mencanangkan tujuh lapis Bansos. Pada masa pemulihan ekonomi saat ini, diharapkan validitas data dilakukan lebih cepat dan cermat. Terutama hak masyarakat terdampak CoViD-19, yang jatuh miskin, dan fasilitasi usaha mikro dan kecil.

tunan, kebersamaan, dan dan handal menghadapi religious. Seiring dengan berbagai situasi yang terus berjalanya waktu, sedikit berkembang. Logis adanya demi sedikit mulai sirna jika sistem sekolah atau materbawa oleh budaya yang drasah berasrama ini perlu cenderung mengarah pada semakin dibumikan dan kehidupan yang hedodiapreasiasi, serta didukung nistik, materialistik, dan penerapannya demi efektifiindividualistik. tas pendidikan karakter.

Realitas tersebut semakin Besar kemungkinan Oleh : diperkuat bahwa usia remaja dengan penerapan konsep Dr. H. Subhan, S.Pd, M.Si merupakan masa rentan boarding school, karakter dengan pengaruh globalisasi. peserta didik akan terbenBerbagai persoalan yang tuk dengan baik melalui melanda di usia remaja seppembiasaan sehari-hari di erti kasus narkoba, kasus pelecehan seksual, asrama atau pondok maupun di sekolah. kekerasan, kebrutalan, dan ketidakjujuran Peraturan yang diterapkan di asrama atau seperti maraknya tindak korupsi, aksi penma’had menjadikan anak terbiasa mandiri curian anak-anak bangsa yang ditampilkan dan terbiasa disiplin dalam melaksanakan oleh media baik cetak maupun elektronik. berbagai tugas yang sudah dijadwalkan Pendidikan seakan justru telah melahirkan dengan manajemen pendidikan efektif, krisis etika dan moral bangsa. Ini merupakan sehingga dari situlah bentukan karakter wujud kongkrit bangsa yang sedang menboarding school bisa menjadi solusi dalam galami krisis multidimensional. Sungguh menjawab berbagai persoalan krisis multipotret tersebut telah mengundang keprihadimensional di negeri ini. tian secara kolektif.

Suasana kehidupan modern dengan keDaya Tawar Boarding School budayaan yang massif serta terpenuhinya Sejalan dengan perkembangan zaberbagai mobilitas kehidupan secara man, dunia kini sangat rawan terhadap teknologis-mekanis yang berkembang di pergaulan negatif. Oleh karena itu, Indonesia kini justru kurang sejalan denorang tua dituntut untuk jeli memilihgan ketentuan yang ada dalam Undangkan tempat sekolah buat putra putrinya. undang Sistem Pendidikan Nasional No. Berangkat dari kenyataan itulah sekolah 20 tahun 2003, sebagai usaha sadar dan atau madrasah berasrama (boarding terencana untuk mewujudkan suasana school) sengaja ditawarkan oleh penulis belajar dan proses pembelajaran agar peguna menjawab kerawanan zaman saat serta didik secara aktif mengembangkan ini. Sebab, dengan menyekolahkan anak potensi dirinya untuk memiliki kekuatan di sekolah berasrama memiliki harapan spiritual keagamaan, pengendalian diri, aktivitas anak selama 24 jam dapat kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, terarah dan terawasi. serta keterampilan yang diperlukan diSekolah atau madrasah berasrama rinya, masyarakat, bangsa dan negara. (boarding school) merupakan lemBerangkat dari realitas tersebut, semakin baga pendidikan dimana para peserta menyadarkan pada kita semua bahwa didiknya tidak hanya belajar, tetapi kebutuhan pendidikan karakter bagi usia mereka bertempat tinggal dan hidup remaja menjadi hal yang sangat penting, menyatu di lembaga tersebut. Boarding sehingga pada usia ini perlu dibekali denschool mengkombinasikan tempat tinggan nilai-nilai karakter melalui proses pengal para peserta didik di institusi sekolah didikan karakter yang sistematis sekaligus atau madrasah. Sistem boarding school, efektif guna membentuk pribadi yang baik sekolah atau madrasah harus mampu

mengoptimalkan ranah kognitif, afektif dan psikomotor peserta didik.

Sistem pendidikan boarding school yang popular dengan sebutan pesantren harus memiliki prasyarat tertentu.

Salah satunya adalah para guru dan pengelola sekolah siap memposisikan dirinya selama 24 jam. Selama siang dan malam, mereka melakukan proses pendidikan, baik ilmu pengetahuan, ilmu agama maupun memberikan contoh bagaimana mengamalkan berbagai ilmu yang dipelajari tersebut.

Penerapan konsep boarding school dalam perkembangannya, diharapkan mampu hadir memberikan sebuah gagasan untuk memberikan layanan pendidikan secara seimbang antara ilmu agama dan ilmu umum. Karakter religius ini sangat dibutuhkan oleh peserta didik dalam menghadapi perubahan zaman dan degradasi moral. Oleh karena itu, seiring dengan kebutuhan orangtua akan pendidikan karakter untuk anak, potensi sekolah atau madrasah berasrama tersebut harus dikembangkan.

Seiring dengan perkembangan zaman, hadirnya boarding school ke depan memiliki daya tawar yang lebih. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menghadirkan pola manajemen yang efektif dalam model pendidikannya. Sekolah berasrama atau boarding school perlu terus selalu berinovasi menghadirkan pendidikan sebagai usaha sadar dengan segala potensi yang dimiliki yang tidak dipunyai sekolah reguler.

Bangsa yang berkualitas bisa dilihat dari keberhasilan pelaksanaan pendidikannya termasuk efektivitas dari bentukan karakter yang telah dihasilkan oleh lembaga pendidikan, termasuk sekolah, madrasah berasrama atau boarding school. Menjadi logis adanya jika kedepannya sekolah atau madrasah berasrama akan banyak berpotensi menjadi pilihan keluarga dalam menyekolahkan anaknya.

Dampak wabah pandemi tidak seluruhnya negatif. Masih terdapat “berkah” yang terselip diantara gelombang besar efek negatif CoViD-19. Keberkahan diantaranya, kebersatuan bangsa-bangsa se-dunia. Tahun 2021, akan ditandai dengan peng-harap-an bersama, membawa perubahan di dalam negeri, maupun tata pergaulan global. Perbedaan politik, ras (warna kulit kebangsaan), bahasa, dan keyakinan agama, bisa dipersatukan melawan “musuh bersama,” pandemi global.

P

ersatuan bangsa-bangsa sedunia, ternyata, bisa digalang.

Karena seluruh dunia terliput nasib yang mencekam.

Pemerintah se-dunia sama-sama jatuh miskin. Sama-sama mengalami kontraksi ekonomi nasional. Resesi menjad keniscayaan global pada tahun 2020. Bisa jadi berlanjut pada tahun (2021) ini. Namun dengan suasana yang lebih baik, karena telah terdapat pengharapan vaksin Covid-19. Setiap negara mengerahkan epidemiolog (ahli wabah) mencari obat penawar.

Bencana non-alam berupa wabah penyakit pandemi, biasanya tidak pernah datang tiba-tiba. Namun (konon) disebabkan pola mobilitas manusia yang semakin mudah meng-global, menyebabkan wabah juga bisa cepat menjadi pandemi. Terutama sarana transportasi udara, serta kerumunan orang di tempat hiburan (saat libur panjang). Seperti dugaan merebaknya virus novel corona, dimulai pada libur panjang akhir tahun (Desember) 2019. Dimulai pergerakan Covid-19 di Wuhan, China.

Covid-19 mudah menyebar, seiring gejala mirip flu biasa. Juga kebiasaan etnis tertentu dalam perilaku mengeluarkan droplet bagian tenggorokan (dahak). Sampai WHO (World Health Organization, Organisasi Kesehatan Dunia) memberi “nama” khusus. Yakni, CoViD-19, kepanjangan dari Corona Virus Disease tahun 2019. Dari markas WHO di Jenewa, dinyatakan, bahwa risiko yang disebabkan virus corona sangat tinggi di tingkat global (dunia).

Organisasi kesehatan dunia yang dibawah yang dibawahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), juga menyurati beberapa negara. Termasuk Indonesia, diminta lebih seksama menangani penyebaran Covid-19. WHO mendefinisikan pandemi sebagai patogen baru yang menyebarkan penyakit dari orang ke orang pada tingkat global (sedunia).

Pada tataran nasional, pemerintah mulai melaksanakan pemberlakuan PSBB

P

Wartawan senior penggiat dakwah sosial politik.

Pendidikan Karakter Sekolah Berasrama

erkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang semakin pesat membuat bangsa ini harus mampu menghadirkan pendidikan yang bisa menjawab berbagai tantangan yang muncul.

Salah satu tantangan tersebut adalah mempersiapkan peserta didik menjadi generasi masa depan yang religious dan berkarakter kebangsaan yang kuat.

Latar belakang itulah yang mendasari pentingnya sekolah atau madrasah berasrama (boarding school) dalam pembentukan karakter peserta didik karena karakteristik keasramaannya.

Merujuk pada sejarah pendidikan di Indonesia, sekolah berasrama (boarding school) ini bukanlah hal baru dalam dunia pendidikan. Model sekolah/madrasah berasrama ini telah lama dikenal dengan berbagai nama, seperti pondok, perguruan, ma’had atau pondok pesantren. Melalui model tersebut, peserta didik dapat menimba ilmu selama 24 jam di kompleks sekolah atau madrasah. Adapun materi pembelajarannya lebih mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum.

Selebihnya, aktivitas peserta didik di sekolah berasrama harus senantiasa terbimbing. Asrama berfungsi sebagai rumah belajar segala sesuatu bagi peserta, termasuk pelajaran formal sekolah. Posisi guru juga berperan sebagai orangtua sehingga kedekatan guru dengan peserta didik juga harus selalu terjaga. Prinsip keteladanan juga harus senantiasa diterapkan karena peserta didik mengetahui setiap aktivitas guru selama 24 jam. Melalui boarding school ini diharapkan dapat membentuk karakter dan kepribadian yang utuh dari peserta didik.

Bentukan Karakter Boarding School Dewasa ini sikap dan perilaku masyarakat Indonesia cenderung mengabaikan nilai-nilai luhur yang telah lama menjadi tradisi bangsa dan berjalan dalam kehidupan seharihari, seperti nilai kejujuran, kesan-

Kepala MTsN 2 Kota Malang

PEMIMPIN UMUM: Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB: Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Zainal Ibad Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Arif Yulianto Mojokerto: Hasan Amin, Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

PELAYANAN PUBLIK Kadinsos Tandatangani BAST Kendaraan Operasional TKSK Halaman 5

Selasa Pon, 12 Januari 2021

Pemprov, Bhirawa Kepala Dinas Sosial Provinsi Jatim Dr Alwi MHum melakukan penandatanganan berita acara serah terima (BAST) pinjam pakai dan pengambilan kendaraan operasional Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK), Jumat (8/1).

Kegiatan yang dilaksanakan di aula gedung A kantor Dinsos Jatim ini dihadiri koordinator TKSK provinsi dan kabupaten/kota seJatim. Kadinsos Jatim Dr Alwi menjelaskan, kendaraan operasional TKSK merupakan bantuan

dari Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang diharapkan dapat membantu tugas-tugas pemerintah. “Misalnya sekarang Covid-19. Dengan bantuan ini diharapkan TKSK yang merupakan pilar sosial dapat menangani ka-

sus Covid-19 di wilayahnya masing-masing,” jelasnya.

Alwi melanjutkan, dirinya berharap bantuan ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk membantu masyarakat Jatim, khususnya dalam percepatan penanganan Covid-19. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Jatim, Sufi Agustini menambahkan, bantuan kendaraan operasional TKSK

yang diberikan Gubernur Jatim sejumlah 39 unit. 38 unit untuk koordinator kabupaten/ kota dan satu unit untuk koordinator TKSK Provinsi Jatim.

Sufi menerangkan, dalam aturan penggunaan aset ada penandatanganan berita acara pinjam pakai yang berlaku selama satu tahun. Setelah itu bisa diperpanjang lagi. “Pemberian bantuan ini juga merupakan apresiasi ibu gubernur atas prestasi TKSK Jatim yang

meraih juara I lomba pilar sosial di tingkat nasional tahun 2020. Tahun sebelumnya juga menang, tapi tahun ini beda, karena pandemi, jadi ada kekhususan,” ungkapnya.

Sufi berharap, bantuan kendaraan operasional ini dapat mempercepat penanganan Covid-19. Pasalnya, TKSK merupakan garda terdepan di wilayah masing-masing yang terlibat dalam proses evakuasi hingga pemakaman pasien Covid-19.

Sementara, koordinator TKSK Provinsi Jatim, Nur Soleh mengamini bahwa bantuan kendaraan operasional TKSK memang berawal dari prestasi TKSK Jatim di tingkat nasional. “Kami menyampaikan pada ibu gubernur, ada beberapa kendala yang ditemui TKSK di lapangan. Salah satunya, operasional. Karena terus terang saja wilayah Jatim terutama kabupaten, memiliki medan yang sangat sulit,” tuturnya.

Diceritakan Nur, saat mendengar laporan tersebut, Gubernur Khofifah berinisiatif untuk memberikan bantuan kendaraan operasional. Awalnya, bantuan diberikan sejumlah 10 unit, kemudian bertambah menjadi 39 unit. “Harapan kami, kerja teman-teman akan semakin giat dan lebih memperpendek koordinasi. Sehingga, tugas koordinator memantau teman-teman di lapangan lebih efektif dan efisien,” kata Nur.[rac]

LINTAS PELAYANAN

KAI Daop 8 Siapkan Amus Antisipasi Banjir dan Longsor Surabaya, Bhirawa PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasional (Daop) 8 Surabaya telah menyiapkan Alat Material untuk Siaga (Amus), guna mengantisipasi bencana banjir dan tanah longsor yang bisa menganggu perjalanan kereta api selama di musim penghujan tahun ini.

Karena Jawa Timur telah memasuki musim penghujan yang bisa mengganggu transportasi perjalanan KA, adapun gangguan tersebut adalah banjir, tanah labil dan longsor. Beberapa kerawanan yang berpotensi terjadinya banjir, tanah labil dan longsor terjadi di beberapa jalur kereta api.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Suprapto mengungkapkan KAI Daop 8 telah menempatkan strategi management yang bernama Amus yang ditempatkan di tempat strategis seperti di Stasiun Bojonegoro, Stasiun Sidotopo, Stasiun Bangil dan Stasiun Mojokerto.

“Amus sendiri terdiri dari Alat: peralatan dalam pemeliharaan dan perbaikan jalur rel, Material: bahan-bahan material jalur crek dari batu, pasir, bantalan dan potongan rel, Untuk Siaga: personil siaga 24 jam yang dibagi dalam tiga shift guna antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan,” terangnya, Senin (11/1).[riq]

Alimun Hakim/Bhirawa

Vaksinasi Covid-19 gelombang pertama menyasar Tenaga Kesehatan.

Rencana Tahap Awal Vaksinasi Sasar 6.040 Nakes KAI antisipasi terjadinya banjir dan tanah longsor di beberapa jalur kereta api.

Petani Kedelai Lokal Harus Dibangkitkan Surabaya, Bhirawa Fluktuasi harga kedelai impor kembali terjadi. Saat ini, harga kedelai impor di pasaran mencapai Rp 9.583 per kilogram, naik dibanding harga saat normal yang hanya sekitar Rp 6.800 hingga Rp 7.500 per kilogram. Kondisi ini ditengarai akibat turunannya produksi negara pengekspor seperti Amerika dan tertutupnya jalur distribusi akibat pandemi Covid-19.

“Fluktuasi harga kedelai ini adalah masalah klasik dan untuk mengurainya harus dilakukan dari hulu hingga hilir. Petani kedelai lokal harus dibangkitkan agar ketergantungan terhadap kedelai impor bisa ditekan,” tegas Wakil Ketua Umum Bidang Pertanian dan Pangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim, Dr.Edi Purwanto, STP, MM di Surabaya.

Saat ini, produksi kedelai lokal secara nasional tahun 2020 hanya mencapai 320 ribu ton per tahun, sementara kebutuhan kedelai nasional mencapai 2,5 juta ton per tahun. Sedangkan produksi kedelai Jatim tahun 2020 mencapai 57.235 ton per tahun dan kebutuhan kedelai Jatim mencapai 447.912 ton per tahun. “Kekurangan tersebut pastinya diperoleh dari impor.

Dan jumlahnya sangat besar,” ujarnya.

Untuk itu, kebangkitan petani kedelai lokal menjadi sebuah keniscayaan untuk menghilangkan ketergantungan Indonesia terhadap kedelai impor. Terlebih saat ini, sudah ada perusahaan lokal yang berhasil mengembangkan benih kedelai kualitas unggul dengan produktivitas yang cukup tinggi di Jember, yaitu PT Taro Tama Nusantara (PT TTN). [ma]

Petani kedelai menjerit terjerat harga.

Lamongan, Bhirawa Total sebanyak 6.040 tenaga kesehatan di Kabupaten Lamongan yang rencananya akan mendapat vaksinasi di tahap awal atau gelombang pertama. Hal tersebut dibebrrkan Kepala Dinas Kesehatan Lamongan Taufik Hidayat. Sasaran awal vaksinasi Covid-19 di Lamongan adalah tenaga kesehatan dan yang sudah terdata saat ini ada sebanyak 6.060 nakes. “Sasaran awal adalah nakes, sudah terdata untuk alokasi (vaksin) sebanyak 6.040, data akan terus berkembang,” kata Taufik Hidayat,Senin (11/1).

Taufik memastikan, Lamongan sufah siap untuk melaksanakan vaksinasi dan Dinkes Lamongan

telah menyiapkan sebanyak 410 tenaga vaksinasi, baik dari Puskesmas maupun rumah sakit.Selain itu, kata Taufik, fasilitas penyimpanan dan cold chain juga sudah siap.

“Kami juga sudah punya tim yang akan terus monitor reaksi yang ditimbulkan vaksin. Baik reaksi jangka pendek, maupun jangka panjang,” imbuhnya.

Sambil menunggu pelaksanaan valsinasi,KabmLamongan sendiri mulai Senin(11/1) ini telah memberlakuan PPKM.Tentu hal tersebut merupakan bagian dari upaya pencegahan. Untuk vaksin sendiri,nantinya dapat menciptakan kekebalan bersama terhadap Covid-19.

“Vaksin adalah pilihan realistis

dan utama. MUI juga sudah menyampaikan vaksin ini halal. Ini aman, sebagaimana imunisasi yang sudah berlaku lama. Efek demam ringan, gatal.

Uji klinis di Bandung juga tidak ada efek yang fatal,” tambahnya.

Lebih jauh, Taufik menambahkan, Bupati Lamongan Fadeli sebenarnya juga berinisiatif untuk bisa menjadi contoh vaksinasi dengan menjadi orang pertama di Lamongan yang divaksin. Hanya saja, lanjut Taufik, hasil skrinning Bupati Lamongan tidak memenuhi syarat dari sisi usia, yaitu diatas 60 tahun.

“Pak Bupati berinisiatif bisa menjadi contoh vaksinasi, namun dari hasil skrining, tidak memenuhi dari sisi usia (di atas 60 tahun). SOP den-

gan melakukan skrining ini juga akan diterapkan dalam vaksinasi nanti,” tutur Taufik.

Sementara, Kapolres dan Dandim Lamongan juga sepakat dengan pemberlakuan PPKM di Lamongan. Kapolres Lamongan AKBP Miko Indrayana mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengendalikan penyebaran COVID-19 di Lamongan.

Dandim 0812 Letkol Inf Sidik Wiyono juga mengajak untuk bersamasama menguatkan pengendalian.

“Kita sebenarnya sudah punya mekanisme pengendalian kampung tangguh, covid Hunter. Karena ada PPKM, kita perlu lebih aktif lagi sosialisasi protokol kesehatan melalui patroli gabungan,” kata Dandim.[aha,yit]

827 Ribu SPPT PBB 2021 Segera Disebar Sidoarjo, Bhirawa Sebanyak 827.011 lembar SPPT atau surat pemberitahuan pajak terhutang dari pajak bumi bangunan (PBB) di Kab Sidoarjo pada tahun 2021 ini, akan segera disebar oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kab Sidoarjo kepada para wajib pajak (WP).

Saat ini para karyawan BPPD Kab Sidoarjo masih dalam proses tanda tangan dan penyestempelan ribuan SPPT PBB tersebut. Diperkirakan dalam Bulan Januari 2021 ini, proses penyetempelan SPTT itu bisa diselesaikan. “Sehingga dalam awal-awal Bulan Pebruari, seperti biasanya, sudah bisa kita kirim ke 18 wilayah kecamatan,” komentar Sekretaris BPPD Kab Sidoarjo, Drs Ahadi Yusuf MSi, Senin (11/1) kemarin.

Dikatakan Yusuf, untuk mempercepat proses pendistribusian SPPT PBB ini, maka pada tahun 2022 nanti, tidak

akan ada lagi proses tanda tangan dan penyetempelan SPPT PBB secara manual Namun, semuanya akan menggunakan sistim barcode.

Dengan sistim barcode pada proses membuat SPPT PBB itu, dinilai akan lebih cepat sehingga efisien waktu.

Harapannya, pembuatan SPPT bisa cepat selesai dan bisa segera dikirim kepada wilayah kecamatan, kemudian disebar ke desa-desa. “SPPT ini kalau lebih cepat diterima masyarakat, akan lebih bagus, harapannya semoga juga cepat dibayar,” kata Yusuf.

Menurut Yusuf, kalau pendistribusian SPPT PBB waktunya terlalu mepet, dinyakini akan banyak resikonya. Misalnya masyarakat akan telat membayar. Resikonya masyarakat juga akan kena denda. Dari pengalaman, biasanya pendistribusian SPPT PBB dari kantor kecamatan ke desa terbilang cepat. Namun dari pihak desa ke warga desa yang

alikus/bhirawa

Kabid Pendataan dan Pengembangan BPPD Kab Sidoarjo, Heru Susanto, bersama-sama dengan anak buah melakukan proses penyetempelan SPPT PBB tahun 2021.

menjadi wajib pajak (WP) inilah yang biasanya cukup lama. Karena perangkat desa harus mendistribusikan SPPT PBB ini kepada ratusan warga yang menjadi wajib pajak.

Maka itu Yusuf punya ide, untuk

membuat spanduk pemberitahuan kepada masyarakat, yang berisi informasi meski nantinya masyarakat belum menerima SPPT PBB, namun pada awal tahun, sudah bisa melakukan pembayaran PBB. [kus]

PELAKSANA PUBLIK

Forpimda Pastikan Ruang Penyimpanan Vaksin Covid-19 Telah Siap Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bondowoso telah menyiapkan ruangan penyimpanan vaksin Covid-19. Yang berada di instalasi farmasi Kota Tape ini. Sedangkan ruangan serupa pun telah disiapkan di beberapa Puskesmas.

Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) melakukan peninjauan akan kesiapan ruangan penyimpanan vaksin tersebut, Senin (11/ 1). Pada kesempatan ini hadir Wakil Bupati Irwan Bachtiar Rahmat, Kapolres AKBP Erick Frendriz dan Dandim 0822 Letkol Kav. Widi Widayat serta Kadinkes dr. Muhammad Imron, Plt. Dirut RSUD Koesnadi Yus Priatna.

Wakil Bupati Bondowoso H Irwan Bachtiar Rahmat, S.E, M.Si usai meninjau langsung kesiapan ruang penyimpanan itu menerangkan, bahwa ruang penyimpanan telah siap sem-

bari menunggu vaksin datang. Bahkan ruangan serupa pun telah ada di setiap Puskesmas di Bondowoso.

“Ternyata sudah siap semua. Dan informasi dari Kepala Dinkes di semua Puskesmas sudah ada tempat.

Menunggu jadwal dari Dinas Kesehatan Provinsi ya,” kata Wabup Irwan saat dikonfirmasi awak media.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan dr. Muhammad Imron menambahakan, jika ruangan yang disiapkan telah disesuaikan dengan petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan. ”Sambil menunggu

vaksin datang, kita menyiapkan ruang penyimpanan vaksin yang kita pusatkan di instalasi farmasi Kabupaten Bondowoso,” jelasnya.

Imron menjelaskan, bahwa di Bondowoso sendiri, ada 3.500 orang yang sudah terdata. Namun, yang telah mendapatkan umpan balik SMS untuk divaksin ada sekitar 2.900 orang. Mereka merupakan tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang bekerja di fasilitas kesehatan yang ada di seluruh Bondowoso. Termasuk juga, TNI dan Polri. ”Berarti masih ada sekitar 600 yang kita tunggu. Mudah-mudahan itu mendapat semua,” katanya.

Tapi, Kata Imron, bahwa sekalipun telah menerima SMS belum tentu langsung divaksin. Melainkan masih ada screening lanjutan lagi.

“Masih ada screening lanjutan,” pungkasnya singkat.

Di tempat yang sama, Kapolres Bondowoso AKBP Erick Frendriz mengaku, pihaknya bersama TNI Kodim 0822 siap melakukan membantu mensukseskan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Bondowoso ini. Bahkan, untuk pengamanan pihaknya akan menerjunkan TNI dan Polri masingmasing dua anggota fi setiap ruang penyimpanan. ”Di tingkat kecamatan Polsek akan membantu. Pengamanan disini juga akan dilakukan Polres dan Kodim 0822,” terangnya.

Ditanya kesiapannya untuk divaksin, Kapolres Erick dan Komandan Kodim 0882 Letkol Kav Widi Widayat kompak dengan tegas mengaku siap untuk divaksin. ”Kita selalu siap,” imbuh Komandan Kodim Widi.[san]

Ihsan Kholil/Bhirawa

Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bondowoso saat meninjau kesiapan ruangan penyimpanan vaksin Covid-19 di Gedung Farmasi RSUD Koesnadi setempat.

Bhir

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Selasa Pon, 12 LIPUTAN

Berpengaruh pada Rangking dan Indeks Sekolah

Cabdin Minta Sekolah Matangkan Persiapan AKM Surabaya, Bhirawa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) telah resmi mengganti Ujian Nasional (UN) menjadi Asesmen Nasional (AN).

Dalam AN nantinya ada tiga instrumen yang telah ditentukan untuk pemetaan pendidikan di Indonesia. Yakni Asesment Kompetensi Minimal (AKM), Survey Karakter, dan Survey Lingkungan Belajar.

Terkait hal itu, Cabang Dinas Pendidikan Jatim wilayah Surabaya - Sidoarjo, Lutfi Isa Anshori menuturkan, pelaksanaan AN atau AKM mulai diterapkan di tahun ini. Setiap sekolah akan mewakilkan 40 siswanya yang sebelumnya telah dipilih secara acak oleh Kemdikbud melalui Dapodik (Data Pokok Peserta Didik). "Untuk AKM-SK (kami menyebutnya, red) akan diikuti kelas XI untuk SMA/SMK dan MA) sedangkan kelas XII nya nanti akan mengikuti Ujian Satuan Pendidikan Berbasis Komputer dan Smartphone (USP BKS),'' ujar Isa Anshori ditemui Bhirawa, Senin (11/1).

Karena ini merupakan tahun pertama AKM, maka pihaknya berinisiatif menggelar latihan bareng untuk pengenalan sebelumnya sudah dilakukan beberapa kali di Bulan Desember, dengan jumlah siswa secara terbatas. ''Karena (merupakan) sesuatu yang baru, jadi dibuat uji

coba di masing - masing sekolah sebanyak lima siswa,'' jabarnya.

Dikatakan Isa Anshori, pelaksanaan AKM - SK sendiri bertujuan untuk memotret kondisi sekolah.

Dengan kata lain, dari hasil ini akan diketahui proses pembelajaran di sekolah, dan kenyamanan belajar siswa melalui skore AKM yang didapat. Kegiatan ini, imbuh Lutfi juga sebagai dasar pemetaan pendidikan.

"Untuk soal - soalnya nanti, bentuknya seperti soal - soal cerita yang meliputi aspek nalar, numerik, literasi. Modelnya seperti UN berbasis online. Bedanya, kalau UN untuk semua siswa. Tapi ini hanya 40 siswa,'' katanya. Lebih lanjut, Lutfi juga mengingatkan, agar sekolah menyiapkan secara matang untuk pelaksanaan AKM. Sebab, hasil skore AKM akan menyangkut pada rangking dan indeks sekolah.

"Karena dipilih secara acak lewat Dapodik sekolah tidak tahu

mana siswanya yang akan mengikuti AKM. Apakah dia yang mampu secara akademik atau di bawah rata - rata akademik. Jadi memang harus dimatangkan persiapannya, sekolah harus mencari info modelnya (AKM) gimana dan menggelar try out. Karena ujicoba akan dilaksanakan sekitar April atau Mei,'' pungkasnya.

Sementara itu, Kepala SMAN 15 Surabaya, Johanes Mardijono mengungkapkan, tidak ada persiapan khusus untuk AKM 2021. Hanya saja akan ada pemantapan untuk guru - guru mata pelajaran untuk menye-

lipkan soal - soal yang berkaitan dengan numerik, literasi dan nalar.

"Belum ada bimbingan secara khusus. Karena saat ini masih berbasis online ya pembalajarannya. Cuma waktu guru - guru Mapel memberikan pembelajaran, juga diselipkan materi - materi yang menyangkut soal - soal yang ada di AKM,'' ujar dia. Ia juga menambahkan, hasil AKM akan bisa digunakan oleh sekolah sebagai bahan evaluasi selama proses pembelajaran berlangsung. ''Ini nanti akan digunakan untuk pemetaan sekolah. Jadi modal pemetaan untuk sekolah,'' katanya. [ina]

Lutfi Isa Anshori

Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Farikhatul Afifah saat KKN yang

Wali Kota Kukuhkan 11 Anggota Dewan Pendidikan Kota Malang

BANGKU POJOK

achmad suprayogi/bhirawa

Kepala Bappeda Sidoarjo, Heri Soesanto saat menjelaskan tentang penambahan dua SMPN.

Tahun Ini Pemkab Sidoarjo Menambah Dua SMPN Sidoarjo, Bhirawa Setelah dilakukan penelitian dan pengkajian, tentang perkembangan dan kebutuhan sekolah, utamanya di sekolah tingkat pertama. Pemkab Sidoarjo tahun ini sudah dipastikan menambah membangun dua gedung sekolah SMPN, yakni untuk SMPN 2 Prambon dan SMPN 2 Tulangan Sidoarjo.

Menurut Kepala Bappeda Sidoarjo, Dr Heri Soesanto, penambahan ini sesuai dengan kebutuhan. Karena di dua wilayah itu banyak siswa usia wajib belajar, sehingga harus didukung oleh sekolah negeri. Selain itu juga merupakan bentuk aspirasi politik dari anggota DPR, sekaligus juga dari analisa kebutuhan untuk sekolah baru di Wilayah Prambon dan Tulangan Sidoarjo.

Heri menjelaskan, bentuk kajiannya sudah ada, yakni dihitung dari jumlah penduduk ada berapa yang usia wajib sekolah dan jumlah sekolah swasta dan kebutuhan yang ada di kedua wilayah ini. "Saat ini untuk penunjukan lokasi sudah ada, yaitu eks TKD (Tanah Kas Desa) yang di Desa Tulangan, tahun ini akan segera dilakukan pengurukan. Sementara yang di Prambon masih belum ada,'' kata Heri Soesanto dalam kegiatan sinkronisasi APBD 2021, antara TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dengan program Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo terpilih (Achmad Muhdlor Ali dan Subandi), pada Senin (11/1) di ruang pertemuan Pendopo Delta Wibaya Sidoarjo.

Heri menegaskan, kalau di wilayah Prambon sudah ada, namun sesuai tata ruang dan kajian, ternyata kawasan tidak boleh di tempati untuk pembangungan gedung sekolah. Maka lokasinya yang harus dipindahkan, tetapi untuk wilayahnya tetap di Prambon. Untuk pemangunan tahap pertama kedua gedung SMPN itu sudah dianggarkan APBD 2021 sebesar Rp5 miliar terdiri dari pengurukan dan pembangunan pagar,'' tandas Heri. [ach]

Malang, Bhirawa Sebanyak 11 anggota Dewan Pendidikan Kota Malang (DPKM) periode 2021-2025 dikukuhkan Wali Kota Malang, Sutiaji di Aula Utama Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Senin (11/ 1) kemarin. Ke 11 anggota DPKM itu terpilih setelah menjalani seleksi panitia yang diketuai Rektor Unisma, Prof Dr Masykuri Bakri.

Wali Kota Malang, Sutiaji dalam pengukuhan menyampaikan, sebagai bentuk penguatan serta peresmian bagi anggota DPKM terpilih untuk menjalankan tugas, fungsi serta tanggung jawab sebagaimana yang tertuang dalam peraturan yang berlaku.

"Ini prosesnya panjang, yang daftar cukup banyak ada 28 orang, dan yang terpilih 11 orang. Untuk tugas dan fungsinya semua sudah diatur dalam regulasi,'' katanya.

Sutiaji menjelaskan, DPKM salah satunya berfungsi sebagai mediator atau penghubung antara kebijakan dinas (Pemkot Malang) dengan murid dan walimurid. Sebab investasi di bidang pendidikan tidak serta merta dapat dil-

ihat hasilnya, namun dapat dipetik manfaatnya 25 tahun ke depan.

"Jika ada kebijakan pemerintah yang belum tersampaikan, maka DPKM akan membantu mengkomunikasikan. Ini penting, mengingat arah kebijakan Kota Malang salah satunya berkaitan dengan pendidikan,'' ungkap Sutiaji.

Jika kebijakan soal pendidikan bisa diterapkan dengan baik, sambung Sutiaji, maka tujuan untuk menjadikan warga Kota Malang yang bermartabat dan berpendidikan bakal terwujud. Diharapkan Kota Malang menjadi Smart City bisa berjalan. Target lama belajar 13 tahun ini harus terwujud, karena selama ini masih kurang.

Anggota DPKM terpilih Periode 2021 - 2025 yang dikukuhkan Dr H Nur Fajar Arief MPd, Dr H Moh Sulthon MPd, Dr H Sutaman MA, Dr H Harinoto MM, Dr Slamet MSi, Dr Hayat SAP MSi Dr Endang Sri Redjeki MS, Dr Rahmadi Indra T SH MH, Dr rer pol Romy Hermawan SSos MAP, Amelia MPsi dan Muchammad Fahazza ST. "Jumlahnya dimaksimalkan 11 orang melihat tingginya kebutuhan masyarakat,'' tukas wali Kota yang juga ustadz itu. [mut]

m taufiq/bhirawa

Inovasi KKN Mahasiswa Untag 4

Dilakukan Mandiri Mahasiswa, Manfaatk Pandemi Virus Corona atau Covid 19 membuat Perguruan Tinggi (PT) dituntut kreatif dalam mengemas sistem pendidikanya. Sejumlah PT yang ada di zona merah sudah menguranginya hingga meniadakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Seperti Universitas 17 Agustus 1945 (Untag 45) Surabaya yang kini memasuki masa KKN (Kuliah Kerja Nyata).

Kampus Untag 45 sendiri memakai skema KKN yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa, yang menyasar lingkungan tempat domisili masing - masing mahasiswa. Setiap mahasiswa diberikan tugas individu sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Dari skema KKN ini, ahirnya muncul dalam benak salah satu mahasiswa Untag Surabaya, Farikhatul Afifah, untuk mengeksplore potensi yang dimiliki desa, baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) maupun Sumber Daya Alam (SDA).

Mahasiswa Fakuktas Hukum ini menggugah semangat belajar siswa yang belajar dari rumah. Ia memaksimalkan perpustakaan desa sebagai media untuk mendidik anak - anak usia produktif.

Dari hasil pengamatanya, minat belajar siswa di dunia pendidikan khususnya di Desa Gunung Anyar Tengah pada era Covid 19 masih berjalan secara stabil. Hal itu dikarenakan didukung dengan adanya perpustakaan desa, sebab di dalam perpustakaan terdapat berbagai macam buku bacaan, diantaranya buku bacaan umum maupun agama.

"Saya dari Untag 45 dalam KKN ini bertujuan untuk memantau sejauh mana efektifitas pembelajaran Daring. Ternyata saya melihatnya juga sangat efektif bagi siswa yang menjalankannya," terang Afifah, kepada Bhirawa, Selasa(5/1) lalu.

Afifah menjelaskan, pembelajaran daring di era pandemi ini juga mampu menjaga perilaku disiplin, kapasitas belajarnya juga lebih

banyak, dan menjaga otak agar tetap berkembang dan tak kalah pentingnya pembelajaran Daring juga sebagai upaya untuk memutuskan rantai penyebaran Covid 19.

Sementara itu, pada pemanfaatan atau pengoptimalan perpustakaan yang disediakan oleh desa setempat untuk fasilitas proses pembelajaran, juga sangat mendukung dalam keefektifan belajar di luar sekolah. Salah satu pemanfaatan alat yang ada di perpustakaan desa tersebut adalah sempoa.

Afifah menjelaskan, sempoa

merupakan suatu berfungsi seba keefektifan pemb atika dasar. Se gampang, semp ikon tersendiri ba nya jika mahir da pat berhitung sec "Di zaman mo sempoa telah d dengan metode pembelajaran be untuk itu diperluk man serta penget mengenai sempo aritmatika anak,''

Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Farikha memaksimalkan potensi desa dan pemanfaata

Pemanfaatan Perpustakaan desa sebagai media pem

Pengukuhan DPKM oleh Wali Kota Sutiaji, Senin 11/1 kemarin.

GALERI

SISWA

Santri Situbondo Meriahkan Lomba MTQ Kapolda Cup XIV Sejumlah santri perwakilan pondok pesantren (ponpes) yang ada di Kabupaten Situbondo mengikuti lomba MTQ Kapolda Cup XIV yang digelar secara virtual Senin (11/1). Seleksi lomba MTQ tahun 2021 ini digelar dari Bangkalan dan disebarluaskan keseluruh daerah se-Provinsi Jatim termasuk kalangan pondok pesantren. Kegiatan ini rutin diadakan rutin setiap setahun sekali dengan sistem bergiliran.

Oleh: Sawawi, Kabupaten Situbondo

sawawi/bhirawa

Perwakilan santri asal Kab Situbondo saat mengikuti lomba MTQ Kapolda Cup ke XIV secara virtual dari Bangkalan Senin (11/1).

Ikut hadir mengikuti lomba MTQ dari Inteligence Room Pemerintah Kabupaten Situbondo, diantaranya Kapolres Situbondo, AKBP Achmad Imam Rifai, Kasat Binmas (Iptu Jembadi), bersama pembina dan pendamping Ust Abdur Razaq, H Muzammil dan Moh Syamsul Hadi serta Ust Syamsul. Selain itu

juga hadir Ust Lukman Hakim dan Ust Didik Sudianto. Sedangkan perwakilan santri dan santriwati diantaranya M Ikrom Muzadi tilawah putera, Kharisma Hasanah tilawah puteri, Junaidi Faisal Hafifi MHQ 30 putera dan Khairiyah MHQ 30 puteri.

Menurut Kapolres Situbondo, AKBP Achmad Imam Ri-

fai, Polres dan Pemkab Situbondo selalu mendukung kegiatan lomba MTQ Kapolda Cup XIV yang digelar secara virtual kemarin. Kegiatan ini, sebagai bentuk syiar agama serta untuk mendekatkan santri dengan Polisi.

"Ini juga bisa menjadi role model di Jawa Timur. Meski berada dalam situasi pandemi Covid-19 kegiatan lomba MTQ masih bisa berjalan,'' ucap Kapolres.

Kapolres Imam juga menjelaskan, meski kini masih pandemi Covid 19 kegiatan lomba MTQ tidak harus berhenti, karena masih bisa dilakukan secara virtual. Langkah ini, untuk mengikuti instruksi pemerintah atau Mendagri terkait pelaksanaan PPKM (Pemberlakuan

Pembatasan Kegiatan Masyarakat) se Jawa - Bali yang efektif berlaku mulai 11 hingga 25 Januari 2021.

"Kami patut bersyukur karena perwakilan santri dari Kabupaten Situbondo bisa berpartisipasi dalam lomba MTQ tahun ini,'' jelas Kapolres.

Kegiatan lomba MTQ Kapolda Cup XIV difasilitasi Pemkab Situbondo, sejumlah pesantren dan PCNU. Lomba MTQ Kapolda Cup XIV secara resmi dibuka 11 Januari 2021 dari Bangkalan.

"Peserta yang datang di Bangkalan hanya dihadiri dari Sampang. Sedangkan peserta dari Kabupaten/Kota lain di Jatim hanya bisa mengikuti secara virtual,'' tandas Kapolres. [*]

rawa

AYAAN

2 Januari 2021

& OLAHRAGA

Halaman 7

KHUSUS

Diana Rahmatus Sholichah/bhirawa

Menjajaki peluang, Untag Surabaya berencana kembangkan UKM e-Sport.

Untag Surabaya Kembangkan UKM e-Sport Surabaya, Bhirawa E-Sport atau olah raga elektronik menjadi tren baru dunia digital yang dinikmati masyarakat dunia belakangan ini. Bahkan di Indonesia sendiri e-Sport diresmikan tahun 2020 dan telah menjadi cabang olah raga baru pada kejuaraan Piala Presiden.

Di Universitas 17 Agustus 1945 (Untag 45) Surabaya, peminat dan perkembangan atlet e-Sport sangat tinggi. Pembina Pra UKM e-Sport Untag Surabaya, Supangat MKom ITIL COBIT mengatakan, potensi yang mereka miliki harus terus digali, supaya mereka lebih berkembang dan meraih banyak prestasi.

"Berawal dari hobi, saya kira ada banyak potensi yang harus digali dari anggota - anggota Pra UKM e-Sport Untag 45 Surabaya ini.

Dengan melakukan pembinaan dan mengarahkan ke jalur yang sesuai, saya yakin nantinya atlet mahasiswa ini akan banyak menyumbang pundi - pundi prestasi,'' ungkap Dosen Teknik Informatika Untag Surabaya, Senin (11/1).

Sementara itu, Ketua Pra Unit Kegiatan Mahasiwa e-Sport Untag Surabaya, Fahmi Muhammad menambahlan, saat ini anggota Pra

alimun hakim/bhirawa

memaksimalkan potensi desa dan pemanfaatan tumbuhan alami di tengah Covid-19.

45 Surabaya di Tengah Pandemi

kan Alat yang Ada di Perpustakaan Desa

u alat hitung yang agai salah satu belajaran matemlain mudah dan poa juga menjadi agi para peminatalam sempoa dacara menghayal. odern seperti ini, dikesampingkan e pembelajaranerhitung lainnya, kannya pemahatahuan mendasar oa terkait mental terangnya.

Selain soal pendidikan, di bawah dosen pembimbing lapanganya Hilyatun Nuha ST MT yang tak hentinya memberikan pengarahan.

Dalam pengarahan dosen pembimbing lapanganya, KKN Untag 45 juga turut peduli dalam upaya pencegahan Covid 19. Diantarannya yang dilakukan mahasiswa bimbinganya ini dengan memanfaatkan tumbuhan alami sebagai langkah pencegahan Covid-19.

Tumbuhan jahe dipilih sebagai alternatif pencegahan terjangkitnya Covid 19 karena kandunganya. Afifah dibantu para ibu di Desa

atul Afifah saat Kuliah Kerja Nyata (KKN) tahun 2021 yang an tumbuhan alami di tengah badai Covid-19.

mbelajaran anak di tengah situasi pandemi Covid-19.

Gunung Anyar Tengah RT 02, RW 02 membuat olahan makanan dan minuman dari bahan dasar jahe.

Mereka bisa memproduksi olahanan makanan seperti permen jahe dan sejenisnya.

"Dalam pemanfaatan tumbuhan alami ini dengan bahan dasar jahe yang kita jadikan beberapa produk olahan.Sebab jahe mampu menjaga imun tubuh kita agar tidak mudah terserang virus,'' beber Afifah.

Dalam prosesnya, kata Afifah, jahe yang telah dibersihkan dikupas bersih. Lalu diiris tipis - tipis dengan tujuan supaya jahe itu nantinya akan cepat mengering. Pada waktu proses pengeringan sebelumnya jahe yang telah diiris tipis - tipis harus di cuci bersih lalu disiapkan 1 kg gula dan di masak hingga mendidih.

Setelah itu, jahe yang telah dibersihkan dimasukkan kedalam larutan gula yang telah dididihkan dan dilakukan selama tiga kali.

"Setelah proses perendaman dengan larutan gula selama lima hari, jahe itu dapat ditiriskan dan dikeringkan dengan cahaya matahari sampai lima hari hingga jahe tersebut kering. Jika sudah produk jahe itu dapat dikemas dan siap dikonsumsi,'' terangnya.

Afifah berharap, KKN dengan skema ini sangat berkesan. Karena turut andil langsung dalam hal pencegahan dan pengembangan pendidikan. Afifah juga mengucapkan kepada semua pihak yang turut membantunya dalam kegiatan KKN yang dilakukan di desanya.

"Terima kasih saya tujukan kepada Pak Makinun dan Pak Hadi selaku Ketua dan Wakil Ketua RT 02 RW 02 Desa Gunung Anyar Tengah dan warga desa sekitar.

Tak lupa pula Ibu Ulfa selaku Pengurus Perpustakaan Griyo Maos Gunung Anyar, dan adik - adik yang telah memberikan saya dukungan, memberi fasilitas, serta tempat dan waktu yang telah diluangkan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat yang saya lakukan,'' tandasnya. [aha]

UKM e-Sport Untag Surabaya kurang lebih ada 200 mahasiswa, Jumlah itu pun telah melalui tahap seleksi yang ketat.

"Melalui sistem seleksi, dari 300 mahasiswa yang mendaftar kami

saring menjadi 200 mahasiswa sebagai anggota Pra UKM e-Sport Untag 45 Surabaya. Seleksi akan menunjukkan mana anggota yang benar-benar berminat dan mana yang kurang berminat,'' jelasnya.

229 Guru PNS Pensiun Sejak 2020

Pemkab Probolinggo Ajukan 3 Ribu PPPK GTT dan PTT Probolinggo, Bhirawa Kebutuhan tenaga pendidikan (guru) di Kabupaten Probolinggo cukup banyak. Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Probolinggo tahun ini mengajukan sekitar 3 ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Baik itu untuk Guru Tidak Tetap (GTT) maupun Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang ada saat ini.

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Probolinggo, Fathur Rozi saat dikonfirmasi, Senin (11/1) mengatakan, informasi soal tahun ini tidak ada rekrutmen formasi guru CPNS, menjadi perhatian serius, sehigga diajukan sekitar 3 ribu PPPK untuk GTT dan PTT di lingkup pendidikan kabupaten Probolinggo.

Rozi menjelaskan, pengajuan itu bukan tanpa alasan. Mengingat, kebutuhan tenaga pendidik di Kabupaten Probolinggo masih cukup banyak. Selama ini tenaga pendidik banyak dibantu oleh GTT. Ada sekitar 2.300 GTT di Kabupaten Probolinggo yang membantu proses pendidikan di Kabupaten Probolinggo.

"Kekurangan guru (ASN) di Kabupaten Probolinggo, sementara bisa teratasi dengan GTT. Karena itu, kami ajukan 3 ribu untuk PPPK dari GTT dan PTT,'' ungkapnya.

Menurut Rozi, kekurangan tenaga pendidik (ASN) tidak hanya terjadi di Kabupaten Probolinggo. Karena itu pemerintah pusat, tahun ini

rencana mengangkat 1 juta PPPK. Harapannya, dari 1 juta itu, sekitar 3 ribu PPPK diperuntukkan GTT/ PTT di Kabupaten Probolinggo.

Meski demikian, dikatakan Rozi, GTT di Kabupaten Probolinggo tak semuanya bisa mendapatakan PPPK. Sebab, untuk lolos guru PPPK ada tahap seleksi. Tetapi, peluang GTT untuk bisa lolos PPPK masih terbuka. Mengingat, usia maksimal untuk ikut PPPK adalah 54 tahun. Persyaratannya banyak, mulai sarjana. Kemudian yang bersangkutan juga tercatat di Dapodik, jadi lengkap persyaratannya.

Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Probolinggo sejak tahun 2019 lalu kembali kekurangan ratusan guru. Pasalnya, tahun itu ada sekitar 229 guru PNS yang pensiun, sehingga Pemkab berharap

segera ada kepastian soal PPPK. Di Kabupaten Probolinggo ada sekitar 2.500 guru PNS yang didominasi guru SD. Tiap tahunnya pasti ada guru PNS yang pensiun. Tahun 2019 ada sekitar 229 guru PNS yang pensiun maka jumlah guru semakin berkurang.

"Kalau melihat dari NIP, ada 229 guru PNS yang pensiun. Belum termasuk guru yang mengalami musibah meninggal,'' katanya.

Tahun lalu Pemkab melakukan terobosan dengan pengangkatan guru honorer menjadi SK Bupati.

Dan, tahun ini pihaknya tidak bisa mengadakan rekrutmen tenaga guru SK Bupati karena ada program dari pemerintah berupa PPPK. Rozi berharap PPPK itu bisa segera ada kepastian. Sehingga, bisa menutupi kekosongan guru di

Ketika disinggung mengenai target di Popnas, Ali Ruchi mengaku, masih belum bisa menentukan target, sebab nantinya akan ada evaluasi dari hasil tes. ''Nanti kami akan melakukan evaluasi dan baru bisa menentukan target,''

katanya.

Sementara itu, Sekretaris IKASI Jatim, M Chamim menjelaskan, ada 10 tes yang dijalani para atlet, yakni catch task (melempar dan menangkap bola), basketball throw (duduk den-

sejumlah lembaga.

"Selama ini, kekurangan guru PNS di lembaga pendidikan dibantu guru honorer SK Bupati. Kini, kami menunggu kepastian dari pemerintah pusat soal pengumuman PPPK,'' terangnya.

Dengan adanya pengumuman PPPK, dikatakannya, nantinya bisa memberikan ruang pada calon guru untuk ikut mendaftar. Sehingga, kekosongan dan kekurangan guru yang terjadi di sejumlah lembaga, dapat teratasi. Tetapi, semua itu masih melihat jatah PPPK dari pusat untuk Kabupaten Probolinggo.

"Kami masih menunggu petunjuk dan aturan yang jelas soal PPPK. Termasuk kuota atau jatah PPPK yang akan diterima, namun kami sudah mengajukan 3 ribu PPPK dari unsur GTT dan PTT,'' tandasnya. [wap]

Dinas Pendidikan Kab Probolinggo ajukan 3 ribu PPPK. wiwit agus pribadi/ bhirawa

Anggar Jatim Menuju Popnas, Lakukan Evaluasi, Baru Tentukan Target Surabaya, Bhirawa Anggar menjadi Cabang Olah Raga (Cabor) pertama yang melakukan tes fisik usai menggelar tes awal seleksi Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) Bulan November 2020 di Surabaya.

Pada tes awal yang digelar Surabaya diikuti 46 atlet pelajar dari beberapa daerah di Jatim, dari jumlah ini terpilih 24 atlet yang mengikuti tes fisik di Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga (SMANOR) akhir pekan lalu dengan menerapkan protokol kesehatan, Sabtu (9/11). Dari tes fisik itu nantinya akan dipilih 12 atlet terbaik yang akan dipersiapkan untuk turun di Popnas 2021 Palembang - Babel.

Saat ditemui di lokasi tes fisik, Ketua Umum Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (IKASI) Jatim, Ali Ruchi menjelas, semua proses mulai seleksi hingga tes fisik merupakan rangkaian untuk menjaring atlet pelajar terbaik. ''Jadi kami memilih atlet terbaik yang akan dikirimkan ke Popnas,'' katanya.

Meskipun masih dalam status Pra UKM, namun ada beberapa pencapaian yang tidak bisa dipandang sebelah mata, baik di tingkat regional maupun nasional. "e-Sport Untag 45 Surabaya Pernah lolos di tingkat regional PUPG Mobile Campus Championship yang merupakan kompetisi PUPG Mobile terbesar di Indonesia. Selain itu, Dua Tim e-Sport Untag 45 Surabaya juga pernah masuk delapan besar Liga Mahasiswa se-Jawa Timur,'' tambah Fahmi.

Lebih lanjut, mahasiswa semester V ini berharap ketika sudah menjadi UKM e-Sport Untag 45 Surabaya dapat makin berkembang tidak hanya pada satu game saja. Melainkan game yang lain juga dapat mereka kuasai dan mencapai banyak prestasi. Sehingga dia dan anggotanya dapat berkontribusi mengharumkan nama Untag 45 Surabaya.

"Harapan ke depannya tetap konsisten serta dapat meningkatkan prestasi baik di tingkat regional, nasional, bahkan internasional. Semoga anggota kami semakin berkembang sehingga dapat mengharumkan nama Untag 45 Surabaya,'' tandas mahasiswa Program Studi Teknik Informatika ini. [ina]

gan melempar bola), flexibility, vertical jump, sprint 20 meter, push up, sit up, shuttle run 8 kali 5, an aerobic lari 300 meter dan beep test. ''Kami juga mengukur tinggi dan berat badan,'' katanya. [wwn]

Atlet pelajar anggar saat mengikuti tes lari 300 meter di lintasan sepatu roda SMANOR. wawan triyanto/ bhirawa

POJOK SEKOLAH

Dekesda Membedah Potensi Sastra Sidoarjo, Bhirawa Kabupaten Sidoarjo ternyata memiliki banyak potensi sastra yang luar biasa. Terbukti pada Selasa (12/1) hari ini akan dikupas habis - habisan dan dibedah Dekesda (Dewan Kesenian Sidoarjo). Bagaimana potensi kesusastraannya ? Apa kendala pengembangan potensi sastra Sidoarjo ? Tema - tema kultural apa yang menarik untuk digarap sastrawan Sidoarjo ?

"Bagaimana membahas latar geografis Sidoarjo dalam karya sastra, serta bagaimanakah karya sastra yang selaras dengan karakteristik Sidoarjo,'' ungkap Ketua Komite Sastra Dekesda, Ribut Wijoto, pada Senin (11/1) kemarin. Menurutnya, beragam pertanyaan itu bakal coba dibahas dalam acara Temu Sastra Sidoarjo. Acara digelar di Aula Sidoarjo Art Center, pukul 14.00 - 16.00 WIB. Selain diskusi, acara juga dimeriahkan dengan pembacaan puisi dan musikalisasi puisi.

"Temu Sastra Sidoarjo ini merupakan acara rutin Komite Sastra. Digelar sebulan sekali. Mumpung Januari, masih awal tahun, kami mengunggah diskusi dengan tema 'potensi sastra Sidoarjo'. Hasil diskusi bakal kami jadikan acuan untuk menyusun pogram-pogram selama setahun ke depan,'' tutur Ribut Wijoto. Agar bisa menghasilkan gambaran kesusastraan Sidoarjo yang lebih kompleks, Komite Sastra mengundang empat narasumber yang memang berkompeten. [ach]

JATIM MEMBANGUN Sungai Meluap Kota Sampang Kembali Banjir Selasa Pon, 12 Januari 2021

Halaman 8

Sampang, Bhirawa Hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi di daerah utara Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang, Minggu (10/1) siang mengakibatkan sungai Kali Kemuning meluap, dan beberapa lokasi di Kecamatan Sampang kota mulai terendam banjir.

Asroni, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang, mengatakan air masuk wilayah kota Sampang, “Pagi ini air mulai tinggi sekitar jam 8 tapi kalau siang sekitar jam 12 karena di Banyumas airnya masih tinggi,’’ katanya,Senin (11/1).

Arus lalu lintas masih normal di wilayah perkotaan meskipun ada genangan air dan ada pengalihan arus. Genangan air juga terjadi di Jl. Bahagia, Jl. Teratai, Jl. Seruni, Jl. Kamboja, dan Jl. Pemuda, Jl Garuda, dan lain-lain.

BPBD Sampang memastikan 5 pompa air yang ada dapat berfungsi secara maksimal. Pihak BPBD Akan berkoordinasi dengan Tagana, Dinas Sosial (Dinsos) Sampang mengenai pendirian dapur umum.

Pihak BPBD meminta kepada masyarakat apabila ada kendala segera melaporkan ke pihak terkait seperti Kelurahan maupun pihak terkait

Jalan Teuku Umar, Sampang Kota

KELANA JATIM

Koramil -Polsek Semen Dampingi Penyaluran BST 620 Warga Terdampak Covid-19 Mojokerto. Bhirawa Segenap anggota Babinsa dari Koramil Semen. Kodim 0809 Kedri Korem 082/CPYJ. Mojokerto. Telah mendampingi Sedikitnya 620 KK. Warga terdampak virus Covid-19 yang tersebar di 4 Desa yakni Desa Bulu, Semen, Pohsarang dan Pohrubuh.Kecamatan Semen, Kediri. Yang telah menerima bantuan BST. Tahap X. Kapenrem 082/CPYJ. Mojokerto Mayor Caj, Supranoto, didampingi Danramil 0809/22 Semen Kapten Inf Sunarjo. Senin 11/1/21 menjelaskan, “Ada tiga lokasi di wilayah binaan yang hari ini melaksanakan penyaluran BST tahap X kepada warga kurang mampu yang terdampak oleh Covid-19. minggu (10/1),kemarin.

“Diantaranya penyaluran BST yang dilaksanakan di Balai Desa Bulu kepada 235 KK, dan Kepada 162 KK warga Desa Semen,” tutur Kapten Inf Sunarjo. Kemudian di Balai Desa Pohsarang, Lanjut Danramil, BST disalurkan kepada 132 warga, dan terakhir penyaluran BST di Balai Desa Puhrubuh disalurkan kepada 90 warga,” terang Danramil.

Adapun lanjut Danramil, Kehadiran Babinsa selain memberikan pendampingan dalam Kegiatan penyaluran BST juga untuk memperhatikan tentang protokol kesehatan Covid-19. [ min]

Jalur Wisata Bromo Tertutup Longsor, Warga Bergotong Royong secara Manual Pasuruan, Bhirawa Hujan deras di lereng Bromo mengakibatkan jalur wisata menuju Gunung Bromo di Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan sempat tertutupi material longsor, Minggu (10/1) malam.

Kapolsek Tosari, AKP Slamet Aji menyatakan akibat longsoran itu membuat jalur wisata menuju Gunung Bromo yang menghubungkan Desa Tosari dengan Desa Ngadiwono tidak bisa dilewati. Agar jalan wisata itu bisa di lewati, masyarakat dibantu relawan bergotong royong membersihkan material tanah longsor secara manual di beberapa titik.

“Jajaran Muspika Tosari dibantu masyarakat sekitar dan relawan sejak kemarin malam hingga siang ini kerja bakti bergotong royong membersihkan sisa-sisa material longsoran secara manual. Saat ini, tinggal di jalan penghubung Desa Tosari dengan Desa Ngadiwono yang belum maksimal, karena diperlukan alat berat,” ujar AKP Slamet Aji kepada sejumlah wartawan, Senin (11/1) siang.

Upaya pembersihan itu memang belum maksimal dikarenakan menggunakan alat manual berupa sekrop hingga cangkul.

Namun, Desa Ngadiwono yang sebelumnya terisolir kini bisa dilewati meskipun hanya motor dan mobil berpenggerak empat roda.

“Hanya motor dan mobil Jeep Bromo yang bisa lewat jalan Tosari-Ngadiwono dan itu harus ekstra hati-hati. Mobil lainnya tak bisa lewat. Kendalanya material longsor masih menutupi jalan dan licin,” urai Slamet Aji. Sedangkan untuk alat berat, pihak Muspika Tosari sudah meminta bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Alat berat dinilai urgent untuk mengangkat material longsor di Tosari.

“Pak Camat sudah koordinasi untuk mendatangkan alat berat dari Provinsi Jatim. Insyallah hari ini datang,” tegas Slamet Aji. Salah satu warga Desa Tosari, Singgih mengakui bahwa material tanah masih banyak yang menempel di jalan raya.

Tumpukan sampah yang berserakan saat terbawa arus banjir masih banyak yang tertinggal di jalan raya. Saat ini, masyarakat secara swadaya membersihkan sampah itu secara manual.[hil]

lainnya.

Asroni menambahkan bahwa Tim Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten Sampang sejak kemarin sudah melakukan pemantauan di daerah Utara dan sepanjang Kali Kemuning untuk memastikan debit air. “ Kami akan melakukan tindakan dan akan membagi tim untuk memantau apabila ada peringatan untuk warga, sementara kondisi arus lalu lintas dari Surabaya ke Sumenep dan sebaliknya dialihkan melewati Jalan Makboel, arus lalulintas Sampang kota menuju Ketapang dan sebaliknya tidak bisa dilewati, arus lalulintas Sampang kota menuju Omben dan sebaliknya tidak bisa dilewati kendaraan kecil, seperti Carry dan lain-lain.’ katanya.

Masyarakat Kabupaten Sampang dihimbau apabila ada kendala yang berkaitan dengan banjir untuk melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. [lis]

Bulan Ini, Dua Kali Puting Beliung Hantam Desa Karang Anyar Sumenep, Bhirawa Sedikitnya lima bangunan milik warga Desa Karanganyar, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep menjadi korban ganasnya puting beliung. Sejak awal bulan ini, sudah dua kali desa tersebut dilanda bencana puting beliung.

Kasubag Humas Polres Sumenep, AKP Widiarti mengatakan, bencana alam yang disebabkan oleh puting beliung itu menimbulkan kerusakan pada atap bangunan milik warga dan bencana puting beliung ini sudah dua kali terjadi sejak awal tahun ini.

“Untuk kali ini, sebanyak lima bangunan milik warga Desa Karanganyar menjadi korban bencana alam puting beliung. Tingkat kerusakannya beragam, tapi mayoritas atapnya,” kata AKP Widiarti, Senin (11/1).

Menurutnya, lima bangunan itu berupa gudang penyimpanan garam

milik Massari Dusun Gedung RT 4 RW 4 dengan tafsiran kerugian Rp 3 juta, rumah milik Su’i dengan tafsiran kerugian Rp 500 ribu dan rumah milik Sudarmo, maaing-masing warga Dusun Dung-Mundung RT 3 RW 2 tafsiran kerugian Rp 500 ribu, dapur milik Masbiya warga Dusun Dungmondung RT 1 RW 2 tafsiran kerugian Rp. 1 juta, dan rumah milik Awik warga Dusun Dung-Mondung RT 1 RW 2 tafsiran kerugian Rp.500 ribu.

“Mayoritas kerusakan, atap bangunan genting dan atap rumah jatuh,” paparnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, kejadian bencana alam tersebut berawal dari angin kencang menyelimuti wilayah Desa Karanganyar, tepatnya di lahan tambak garam kemudian terjadi pusaran angin puting beliung yang mengarah pada pemukiman penduduk

Gudang milik warga yang diterjang puting beliung.

dan setelah itu terjadi hujan lebat.

“Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, hanya saja kerugian materi,” tegasnya.

Pada awal bulan ini, juga terjadi bencana puting beliung di Desa

Karanganyar. Puting beliung itu memporak-porandakan sedikitnya 34 bangunan milik warga. Tingkat kerusakannya lebih parah dibanding yang sekarang. Namun, beruntung tidak ada korban jiwa juga. [sul]

Polda Tangkap Mahasiswa Penjual Surat Rapid Test Antigen Palsu Polda Jatim, Bhirawa Subdit V/Siber Ditreskrimsus Polda Jatim mengamankan IM (24) warga Dusun Krajan, Kabupaten Jember.

Pemuda yang merupakan mahasiswa ini memperjual belikan surat tes cepat atau rapid test antigen palsu.

Dirreskrimsus Polda Jatim, Kombes Pol Farman menjelaskan, pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat. Yakni terkait adanya jual beli surat rapid test antigen tanpa pemeriksaan medis di Facebook. Setelah melakukan penyelidikan, petugas menangkap pelaku di kediamannya.

“Pelaku yang merupakan mahasiswa ini melakukan aksinya sekitar Desember 2020. Surat rapid test antigen palsu ini awalnya dijual Rp 50 ribu, hingga menjadi Rp 200 ribu per lembarnya,” kata Dirreskrimsus Polda Jatim, Kombes Pol Farman, Senin (11/1).

Praktik ini, dijelaskan Farman, dilakukan IB saat dirinya menjadi salah satu pengawas Tempat Pemungutan

Suara (TPS) pada Pilkada 2020. Salah satu syarat menjadi petugas TPS ialah harus mengantongi surat bebas Covid-19. Saat bersamaan pula, ada 24 petugas TPS yang ternyata hasil rapid test-nya reaktif.

“Pada momen itu IB membuatkan

24 lembar hasil rapid test antigen tanpa pemeriksaan medis (palsu). Dirinya mengatasnamakan Klinik Nurus Syifa yang ada di Jember agar lebih meyakinkan,” jelasnya.

Masih kata Farman, karena aksi jual beli tersebut menggiurkan, IB pun

Oky abdul sholeh/bhirawa

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko (tengah) dan Dirreskrimsus Polda Jatim, Kombes Pol Farman (kiri) menunjukan barang bukti pemalsuan rapid tes antigen di Polda Jatim, Senin (11/1).

menawarkan jasa surat rapid test antigen abal-abal ini di Facebook miliknya.

Semula surat rapid test hanya dipatok Rp 50 ribu saja. Namun sekarang dia menaikkan harganya menjadi Rp 200 ribu tiap lembar. Sejauh ini IB sudah menjual 44 lembar surat rapid test antigen palsu.

“IB meraup keuntungan Rp 1,9 juta dari pembuatan 44 surat rapid tes antigen palsu miliknya. Yang mana surat tersebut juga untuk kepentingan lain apakah untuk perjalanan darat maupun udara,” pungkasnya.

Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti 1 unit HP merk Vivo 1818 warna biru, 1 buah nomor simcard dan 1 unit Laptop Merk Lenovo Tupe Ideaped 320 warna hitam.

Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 51 Jo Pasal 35 UU ITE dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan denda 12 miliar. Serta Pasal 263 KUHP dengan ancaman hukuman enam tahun penjara. [bed]

Diduga Ada Penyelwengan Program Tanam Mangrove Desa Pangkahkulon Gresik,Bhirawa Program tanam mangrove di Desa Pangkah Kulon, Kecamatan Ujungpangkah rupanya sisakan masalah.

Salah satunya adanya dugaan penyelewengan Hak Orang Kerja (HOK) yang dilakukan oleh pengurus Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas).

Itu sebabnya, Pemerintahan Desa (Pemdes) Pangkahkulon Kabupaten Gresik merasa kecewa dengan pihak terkait yang melakukan program tan-

am mangrove di wilayahnya yang menjadi masalah tersebut.

Program Padat Karya Tanam Mangrove (PKPM) ini sebenarnya sebagai upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat Covid-19 tersebut dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Solo.

Kepala Desa Pangkahkulon Ahmad Fauron mengatakan, memang awalnya program tersebut masuk izin mela-

lui desa. Namun, ketika selesai, tidak ada pemberitahuan kepada pemerintah desa.”Jadi kami sangat menyayangkan, program ini baik tapi menyisakan masalah. Seharusnya ya kan koordinasi sehingga bisa diselesaikan,” katanya.

Saat awal pekerjaan dijelaskan Fauron, sosialisasi lewat desa penendatanganan kontrak dengan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) yang disaksikan oleh kepala desa. Pada

saat pekerjaan selesai dan serahterimah ke kelompok pemerintah desa tidak dilibatkan maupun tak diberi tahu.

Terkait HOK yang diduga diselewengkan, pihaknya sudah memanggil pengurus untuk diklarifikasi.

“Ini kan lucu, padahal maksud saya perlu evaluasi. Desa sudah memangil ketua dan pengurus, tapi masih belum ada jawaban. Kita agendakan ke kantor lagi biar gak ada masalah,” ungkap dia.[eri]

BKSDA Pasang Kamera Intai Harimau di Hutan Nyawangan Tulungagung, Bhirawa Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) melakukan pemasangan kamera pengintai di kawasan Hutan Nyawangan Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung, Senin (11/1).

Pemasangan kamera tersebut untuk mengidentifikasi kemunculan Harimau Jawa yang saat ini dikabarkan berkeliaran di daerah tersebut.

“Hari ini kami akan pasang tiga kamera di daerah Nyawangan untuk menangkap gambar harimau itu seperti apa,” ujar Kepala Resort RKW BKSDA Blitar, Joko Dwiyono, Senin (11/1).

Menurut dia, pemasangan kamera pengintai dilakukan setelah BKSDA mengumpulkan data (pulbaket) dari masyarakat yang berjumpa dan melihat jejak keberadaan harimau.

“Dari fulbaket itu diperkirakan ada dua jenis harimau. Ada yang tutul dan satunya lagi mengarah ke loreng. Soal jumlah belum bisa di-

pastikan karena jejak kaki sudah tidak utuh lagi,” tuturnya.

Saat ini, lanjut Joko Dwiyono, BKSDA baru memasang kamera di kawasan hutan Nyawangan saja.

Belum di di kawasan hutan wilayah Desa Nglurup Kecamatan Sendang, meski di daerah tersebut ada satu warga yang melihat secara langsung keberadaan sang raja hutan itu. Bahkan sempat berpapasan.

“Temuan jejak kaki harimau di wilayah Desa Nyawangan jaraknya relatif dekat dengan pemukiman penduduk. Jaraknya sekitar 2 km.

Karenanya kami minta warga setempat untuk lebih waspada dan jangan sampai melakukan jeratan atau melukai harimau,” paparnya.

Joko Dwiyono belum bisa memastikan mengapa harimau sampai turun mendekati pemukiman penduduk. Padahal saat ini masih musim penghujan.

“Biasanya harimau turun mencari air atau sungai saat musim kemarau.

Mungkin saja mencari makan. Tetapi ini masih terlalu dini untuk dianalisa,” tandasnya.

Menjawab pertanyaan, Joko Dwiyono menyatakan jika nanti memang benar ada harimau yang tertangkap kamera, BKSDA bakal melakukan tindaklanjut.

“Kalau sudah ada gambar pasti kami tindaklanjuti. Nanti pimpinan kami yang akan mengambil langkah,” bebernya.

Sebelumnya, Kepala Resort Poli-

si Hutan (KRPH) Karangrejo, Slamet Winarno, mengakui telah mendapat laporan tentang keberadaan Harimau Jawa di dua tempat, yakni di kawasan Hutan Nyawangan dan kawasan Hutan Nglurup.

“Yang di wilayah Nyawangan itu terjadi empat minggu lalu. Warga melihat ada banyak jejak tapak kaki harimau. Sementara yang di Nglurup, ada warga yang bernama Damin melihat langsung dengan Harimau yang berada dalam jarak sekitar 7 meter,” ujarnya.

Informasi keberadaan harimau yang jelas-jelas meresahkan warga ini, menurut dia, langsung dikoordinasikan dengan BKSDA Kediri.

“Dan kami minta pada warga untuk lebih berhati-hati dan waspada.

Apalagi pada para penadah getah pinus yang berada di wilayah hutan lindung. Mereka kami beri edukasi juga jangan sampai melakukan per-

Petugas BKSDA memasang kamera pemantau di salah satu pohon di kawasan Hutan Nyawangan, Senin (11/1).

buruan pada harimau yang dilindungi,” paparnya.

Slamet Winarno menduga keberadaan Harimau yang turun ke sekitar pemukiman warga tidak han-

ya satu ekor sja. Tetapi sejumlah tiga ekor. “Informasi yang kami dapat jejak kakinya ada yang besar dan ada yang kecil. Seperti induk dan anaknya,” ucapnya. (wed)

JATIM MEMBANGUN

Selasa Pon, 12 Januari 2021

Halaman 9

Kabupaten Tulungagung Lakukan Penyesuaian PPKM Tulungagung, Bhirawa Kabupaten Tulungagung memastikan menyesuaikan status peanganan Covid-19 sesuai dengan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), meski bukan termasuk 11 daerah yang wajib menggelarnya.

Kebijakan untuk tidak melakukan tindakan relaksasi ini disampaikan Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, usai memimpin rapat koordinasi bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, pelaku usaha dan PHRI dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Senin (11/1).

“Hari ini pun kami sosialisasikan Instruksi Mendagri No. 1 Tahun 2021 tentang PPKM. Ini agar pemu-

tusan rantai penyebaran Covid-19 lebih intensif,” tandasnya.

Dengan penyesuaian pemberlakukan PPKM tersebut, menurut Bupati Maryoto Birowo, pembatasan kegiatan masyarakat tetap berlanjut. Jam malam tetap dilakukan pada pukul 20.00 WIB sampai pukul 04.00 WIB. Demikian juga penutupan tempat wisata tetap berlaku dan pembelajaran siswa tetap dengan daring.

“Karena kita menyesuaikan PPKM, jadi tidak sama persis dengan

ketentuan PPKM. Masuk kantor (WFO) di institusi tetap masih 50 persen. Tidak 25 persen,” paparnya.

Wajubir Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung, Galih Nusantoro, mengatakan hal yang sama. Ia menyebut pemberlakukan PPKM tidak bisa hanya terpaku pada 11 daerah di Jatim. Apalagi kasus yang dihadapi sama yakni penyebaran Covid-19.

“Kami antisipasi dengan kasus Covid-19 yang dinamis. Kami menyesuaikan dengan PPKM dengan harapan empat indikator nantinya tidak terpenuhi di Tulungagung,” ucapnya.

Galih Nusantoro mengakui sempat ada usul terkait relaksasi kegiatan masyarakat usai Tulungagung

dinyatakan zona oranye, tetapi guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang lebih intensif maka relaksasi diputuskan untuk ditunda.

“Kami menyesuaikan dengan PPKM,” tandasnya lagi.

Sementara itu, salah seorang pengusaha yang hadir dalam rakor mengungkapkan hanya bisa pasrah dengan ketentuan yang berlaku saat ini.

Ia menyatakan ikut dengan putusan Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung yang menyesuaikan dengan PPKM. “Sebelum pemberlakuan penyesuaian PPKM kan sudah ada pembatasan jam malam yang dimulai pukul 20.00 WIB, itu sudah membuat penjualan kami menurun. Tapi mau bagaimana lagi, kami manut,” katanya. [wed]

Bupati Maryoto Birowo memimpin rakor penyesuaian PPKM bersama Forkopimda Kabupaten Tulungagung di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Senin (11/1).

KELANA JATIM

Pemkab Imbau Masyarakat Tetap Patuh Protkes Tuban, Bhirawa Gubernur Jawa Timur, Dra. Hj.Khofifah Indar Parawansa, M.Si., menetapkan sebanyak 11 kab/kota di Provinsi Jatim akan diterapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai 11-25 Januari 2021.

Adapun 11 kab/kota tersebut yakni Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kab. Gresik, Kota Malang, Kab. Malang, Kota Batu, Kota Madiun, Kab. Madiun, Kab. Lamongan, Kab. Ngawi dan Kab. Blitar.

Penetapan 11 Kabupaten/Kota tersebut berdasarkan pertimbangan atas Instruksi Kemendagri No.1 Tahun 2021, rekomendasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN).

Menyikapi hal tersebut, Juru Bicara Satgas Covid-19 Kabupaten Tuban, Endah Nurul Qomariyati mengungkapkan meski tidak termasuk daerah yang diwajibkan PPKM, Satgas Covid19 kabupaten Tuban di semua tingkatan konsisten melakukan pencegahan dan penanggulangan.

Diantaranya mengoptimalkan kegiatan penyuluhan berupa Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan penegakan protokol kesehatan sesusai dengan Perbup Tuban no. 65 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan, adalah bagian dari Pencegahan dan Penyebaran Covid-19.

“Satgas juga akan memperketat pemberian ijin rekomendasi kegiatan,” ungkapnya, Senin (11/1). [hud]

Berlakukan PPKM, Polres-Pemkot Intensifkan Operasi Yustisi Kota Madiun, Bhirawa Operasi yustisi penertiban protokol kesehatan bagi masyarakat kian diintensifkan. Hal itu menyusul dengan dimulainya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), selama 11 hingga 25 Januari 2021.

Demikian, dikatakan Kapolres Madiun Kota AKBP Dewa Putu Eka Darmawan bahwa, terkait dimulainya PPKM, pihaknya terus bersinergi dengan pemerintah kota untuk melakukan operasi yang digelar sebagai upaya untuk menekan penyebaran Covid-19 itu.

“Kerumunan masyarakat yang akan kita batasi. Anggota sudah kita beri arahan, mulai dari Polres, Polsek, kerjasama dengan Danramil juga Satpol PP dan instansi terkait. Terutama menegakkan kedisipilinan masyarakat lewat operasi yustisi,” ungkapnya.

Terkait sanksi, pihaknya memastikan akan mengedepankan penindakan berupa imbauan lisan atau teguran tertulis. Sedangkan terkait sanksi denda, masih akan dilakukan pengecekan kembali, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan.

“Pagi dan mulai jam 19.00 kita mulai operasi yustisi sampai dirasa benar-benar sepi. Jumlah personil yang akan diterjunkan sesuai kebutuhan. Prinsipnya operasi yustisi harus efektif dilakukan,” terangnya Sementara itu, Kabid Penegakan Peraturan Perundangan Satpol PP dan Damkar Priyono mengatakan, gelar operasi yustisi sebelum dan sesudah diberlakukannya PPKM, mengalami perubahan di rentang waktu pelaksanaan. Jika sebelum diberlakukannya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat operasi yustisi gencar dilakukan siang hari. Kini pihaknya menerjunkan personil untuk stand by pada malam hari. [dar]

sudarno/bhirawa

Dengan dimulainya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), selama 11 hingga 25 Januari 2021, di Kota Madiun, Polres Madiun Kota bersama Pemkot Madiun mengintensifkan operasi yustisi seperti dalam foto diatas, Senin (11/1).

Kapolres Gresik, AKBP Arif Fitrianto sebelum melepas petugas giat PPKM.

kerin ikanto/bhirawa

Hari Pertama PPKM, 14 Orang Terjaring Melanggar Prokes Gresik, Bhirawa Jajaran aparat dari TNI, kepolisian dan Satpol PP Kabupaten Gresik gencar melakukan operasi yustisi pada hari pertama Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM di Kabupaten Gresik.

Para petugas juga menyosialisasikan

kebijakan PPKM dengan mengajak masyarakat memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak (3M).

Kapolres Gresik AKBP Arief Fitrianto mengatakan, kegiatan yang dilakukan ini dalam rangka peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan. Hal ini juga se-

bagai upaya dan pencegahan dan pengendalian Covid-19.

“Dalam pelaksanaan operasi yustisi kita kedepankan penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan yang bertujuan sebagai efek jera terhadap masyarakat yang tidak disiplin,” katanya Senin (11/1).

Pemkab Probolinggo Jadikan Tiga RS dan Puskesmas Sebagai Pos Vaksin Probolinggo, Bhirawa Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB (DKP2KB) Kota Probolinggo menambah empat pos vaksin untuk program nasional vaksinasi Covid-19. Dengan penambahan itu, total ada 17 pos vaksin di kota setempat. Pemkab Probolinggo jadikan tiga rs dan 33 puskesmas sebagai pos vaksin.

Plt Kepala DKP2KB Kota Probolinggo dr Nurul Hasanah Hidayati, Senin (11/1) menyebut, penambahan pos vaksin itu dilakukan berdasarkan ketentuan dari Kemenkes. Sehingga, dengan penambahan pos vaksin itu, bertambah juga jumlah petugas vaksinator.

“Kami melayani untuk meng- update dan memberikan pos vaksin oleh Kemenkes. Jadi awalnya ada 13 pos vaksin, sekarang menjadi 17 pos vaksin, “tuturnya.

Adapun lokasi 13 pos vaksin di Kota Probolinggo antara lain di 7 puskesmas dan pustu, 4 rumah sakit, dan 2 klinik.

Sementara empat tambahan pos vaksin lokasinya di Klinik Pratama Polres Probolinggo Kota, Poskes DKT, Klinik Kimia Farma Jalan Panglima Sudirman, dan Klinik D’Ichlas Medika.

Untuk pelaksanaan vaksinasi Covid19 ini akan ada beberapa petugas yang terlibat. Yaitu, petugas registrasi, petugas screening , vaksinator, dan petugas lain. Jumlah petugas menyesuaikan dengan alur pelayanan vaksinasi Covid-19.

Dalam data yang dirilis DKP2KB, ada empat tahapan yang harus dilalui saat vaksinasi. Yaitu, meja 1 pendaftaran dan pengungkit; meja 2 format pemutaran , meja 3 vaksinasi, dan meja 4 pencatatan dan observasi.

“Penapisan adalah petugas kesehatan yang melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum vaksin diberikan. Sedangkan vaksinator adalah tenaga kesehatan yang untuk menginjeksi vaksin. Bisa dokter, perawat, dan bidan, “terangnya.

Rinciannya antara lain, 72 orang sebagai vaksinator, 59 orang untuk petugas screening, serta 61 orang petugas lain. Petugas lain yang berada di bagian pendaftaran. Jumlah tiap petugas di masing-masing klinik berbeda-beda. Namun rata-rata ada empat petugas, “tuturnya.

Sedangkan Pemkab Probolinggo menjadikan tiga rumah sakit dan puskesmas di wilayahnya sebagai pos vaksin atau tempat vaksinasi Covid-19. Total ada 33 tempat untuk vaksinasi, yaitu dua rumah sakit pemerintah, satu rumah sakit swasta dan 33 puskesmas.

Semuanya siap menggelar vaksinasi tahap pertama. Vaksinasi sendiri akan dilakukan secara bertahap dan dimulai pekan depan. Sesuai jadwal, vaksinasi tahap pertama itu dilakukan untuk tenaga kesehatan (nakes) dan pembantunya. Total ada 3.672 nakes yang akan divaksin di tahap pertama itu.

Sebanyak 3.672 orang bakal divaksin tahap pertama. Mereka nakes yang bicara di RSUD, puskesmas, rumah sakit swasta, klinik, dan pelayanan kesehatan lainnya, “terang Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Probolinggo dr. Dewi Vironica, Senin (11/1).

Dijelaskannya, awalnya ada 3.626 nakes dan pembantunya yang bakal divaksin. Kemudian ada tambahan 46 orang. Jadi, total akan ada 3.672 orang yang akan divaksin di tahap pertama. Teknisnya, menurut Dewi, vaksinasi akan dilakukan di 36 pos vaksin.

Yaitu di 33 puskesmas yang terkenal di 24 kecamatan. Tiga tiga rumah sakit. Yaitu, RSUD Waluyo Jati Kraksaan, RSUD Tongas, dan Rumah Sakit Wonolangan Dringu.

Dewi menjelaskan, vaksin akan membuat tubuh mengenal virus atau bakteri yang masuk ke tubuh. Bahasa pada umumnya, vaksinasi Covid-19 ini bertujuan untuk meningkatkan atau meningkatkan seseorang terhadap suatu penyakit. “Sehingga, bila suatu saat terpapar penyakit tersebut yang dirawat tidak akan sakit atau sakit ringan. Selain itu, yang bersangkutan tidak akan menjadi sumber penularan ke orang lain, “tandasnya.

Tujuan utama pada pandemi ini yaitu, mengurangi transmisi atau penularan Covid-19. Pada coverage yang tinggi, vaksinasi ini akan membentuk kawanan kekebalan . Sehingga, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19. [Wap]

Operasi ini, dijelaskan AKBP Arief sesuai dengan Inpres No.6 tahun 2020 dan Perbup Kabupaten Gresik Nomor 22 tahun 2020. Pelaksanaan Operasi Yustisi bakal di laksanakan setiap hari.

“Dari hasil ini didapati 14 orang pelanggar protokol kesehatan yang tidak memakai Masker kemudian dilakukan teguran lisan, kerja sosial, sanksi fisik hingga sanksi administrasi supaya bisa memberi efek jera dan tidak terulang kembali,” tambahnya.

Terkait pemberlakuan PPKM, Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Gresik, Reza Pahlevi menyatakan, pemerintah daerah per hari ini sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 1 Tahun 2021. Surat tersebut berisi tentang pemberlakukan PPKM di Kabupaten Gresik. Surat yang ditandatangani Wabup Moh Qosim ini menindaklanjuti Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188/ 7/KPTS/013/2021.

“Sementara pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini dilakukan mulai hari ini pada 11 hingga 25 Januari 2021, selama 14 hari,” ungkapnya.

Reza menyebut dalam poin SE tersebut, sejumlah kegiatan dibatasi, baik di lingkungan perkantoran maupun aktivitas jam malam. Masyarakat juga diimbau mendukung upaya pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Kemudian dalam surat tersebut pula, PPKM di Kota Pudak difokuskan di 7 wilayah mulai dari Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Menganti, Duduksampeyan, Driyorejo dan Balongpanggang.

“Pemangku wilayah (Camat) juga diminta untuk kembali mengoptimalkan pasar tangguh, tempat ibadah tangguh, kamping tangguh maupun industri tangguh,” terangnya menanggapi PPKM di Gresik.eri. [kim]

Pj Bupati Melepas Ratusan Petugas Operasi Yustisi Penerapan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) sudah mulai diberlakukan. Untuk itu, masyarakat yang terbiasa disiplin protokol kesehatan tidak perlu khawatir dengan petugas gabungan yang disebar. Karena hari ini (11/1) Pj Bupati Sidoarjo Hudiyono telah melepas ratusan petugas gabungan akan melakukan Operasi Yustisi.

Prosesi pelepasan dilakukan Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono bersama Forkopimda Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Sumardji, Dandim 0816 Letkol Inf. M. Iswan Nusi dan Kajari Sidoarjo Setiawan Budi Cahyono melepas ratusan personil gabungan dari unsur TNI, Polri, Satpol PP dan Dinas Perhubungan. Senin, (11/1) di Alun-alun Sidoarjo.

Hudiyono berharap dengan diberlakukannya PPKM ini jumlah warga yang terpapar covid bisa menurun. Jumlah pasien covid yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit diharapkan tidak ada lagi penambahan. Karena kondisi rumah sakit rujukan saat ini penuh pasien covid.

Ia katakan, kalau patroli sekali-

gus operasi yustisi ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat memahami pentingnya PPKM di wilayah kabupaten Sidoarjo. Intinya bahwa kegiatan - kegiatan di masyarakat dibatasi 25 persen. “Dan ada penerapan jam malam.

Mudah-mudahan ini menjadi inisiasi dan edukasi pada masyarakat bahwa kita ini harus tetap waspada dan tetap menjalankan protokol kesehatan,” kata Hudiyono.

Kombes Pol Sumardji menegaskan selama 14 hari kedepan akan dilakukan operasi yustisi. Bagi pelanggar Prokes akan ditindak tegas dengan sanksi administratif berupa

denda bukan lagi sanksi sosial.

“Sanksi bagi pelanggar Prokes akan dikenakan denda bukan lagi sanksi social,” ujarnya.

Sanksi administratif menanti warga yang terkena razia yustisi protokol kesehatan. Selama jam malam mulai pukul 22.00 - 04.00 wib petugas melakukan patroli keliling memastikan aktivitas seperti warkop, cafe, toko swalayan modern/mini market sudah tutup.

“Petugas juga akan membubarkan kerumunan warga baik di warkop maupun rumah makan yang melebihi kapasitas pengunjung 25 persen,” tegasnya. [ach]

achmad suprayogi/bhirawa

Pj Bupati Hudiyono sedang melepas ratusan petugas gabungan Operasi Yustisi.

EKONOMI Asita 71 DPD Jatim Rangkul Semua Pelaku Pariwisata Selasa Pon, 12 Januari 2021

Halaman 10

Pemprov, Bhirawa Asita 71 DPD Jatim merangkul semua pelaku pariwisata untuk mensinergikan agar Pariwisata tetap jalan di era pandemi dengan mengedepankan keamanan wisatawan yaitu standar protokoler New Normal untuk pembuatan paket tour.

Untuk itulah, Asita 71 DPD Jatim mengadakan MOU dengan pelaku pariwisata di Jatim, dalam hal ini Bromo sebagai ikon Jatim. Hal Itu disampaikan Ketua Bidang Komunikasi Asita 71 DPD Jatim, Nanik Sutaningtyas, Senin (11/1).

Menurutnya, transportasi di Bromo yang sangat urgent yaitu pergerakan Jeep. “Karena itu kita bekerja sama dengan Paguyuban Jeep yg

ada di Bromo Selain untuk mendapatkan harga khusus istimewa dan juga untuk anggota Asita 1971 minta diberikan pelayanan khusus untuk customer,” kata dia.

Pelayanan khusus itu agar customer lebih aman dalam situasi pandemi dan nyaman untuk wisatawan anggota Asita 71 dengan pelayanan standar New Normal. Di Jeep tersebut terdapat marker,ada pembatas untuk

driver, dan customer jaga jarak.

“Mengedepankan nyaman untuk berwisata di Bromo dengan membantu memberikan pelayanan full service kepada customer,sehingga wisatawan tidak takut untuk berwisata ke Bromo jika semua pelaku juga bertanggung jawab memberikan pelayanan.standart NeW Normal Era Pandemi Covid,” katanya.

Jika semua disiplin tertib dan menjaga ke amanan kesehatan juga kenyamanan berwisata ,akan membantu segera Bangkit Pariwisata di Jatim khususnya dan Indonesia pada umumnya. Nanik menyampaikan, kegiatan yang dilakukan ternyata mendapat sambutan luar biasa baik

dari anggota Asita 1971, Paguyuban Jeep Kusuma bwrserta anggotanya, Disbudpar Kabupaten Pasuruan bidang promosi dan bidang destinasi ikut hadir menyaksikan MOU, Destinasi Onok kopi cafe & Villa,juga Hotel Plataran Bromo.

Kegiatan ini disupport oleh Mitra Kerja Paguyuban Jeep Kusuma Bromo,Jennaty Transportasi Bus Pariwisata Anggota Asita 71 Ramesya Travel Bp Zaki,juga Cafe Onok Kopi & Villa ,Disbudpar Pasuruan. “Semoga kegiatan ASITA yang lahir pada tahun 1971, salah satu program HUT ASITA 1971 Explore Bromo di Masa New Normal ini bermanfaat,” harapnya.

Kegiatan ini juga silaturahmi ang-

gota Asita 71 dengan Paguyuban Jeep Bromo Kusuma & sekalian inspection obyek wisata diera pandemi covid 19 A MOU di tanda tangan kedua belah Pihak disaksikan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan dalam hal ini diwakili Bidang Promosi & Pemaran Lismudayat.

ASITA 1971 juga berterima kasih atas dukungan dari para sponsor kegiatan ,paguyuban Jeep Bromo Kusuma, Bis Jannety milk salah satu anggota ASITA 1971 yaitu Raymeza Tour,Onok Kopi Cafe & Villa ,Disbudpar Kab Pasuruan dan Seluruh Anggota Asita 1971 juga akan segera diadakan MOU transportasi Bus Jannety.

“Alhamdulilah sambutan positif dan rasa bangga yang disampaikan oleh anggota saat ikut kegiatan ini karena sudah melihat kondisi langsung juga sosialisasi standart new normal sudah kita laksanakan sehingga BPW percaya diri untuk memulai menjual paket wisata Jawat Timur ,” karanya.

Ia juga kembali berharap, Asita 1971 tetap menjadi Assosiasi Garda terdepan dalam busnis pariwisata bidang Biro Perjalanan Wisata serta tetap mendapat support dengan mitra kerja Pemerintah & Swasta juga anggota sehingga dapat membuat solusi untuk survive menjalankan bisnis usaha perjalanan wisata dalam masa pendemi ini.[rac]

BURSA EKONOMI

Tahun Ini, Pasar Hewan Segera Dibangun di Balen Bojonegoro, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, akan membangun pasar hewan di Desa Kedungbondo Kecamatan Balen di tahun 2021 ini.Rencananya, pembangunan pasar tersebut dimulai pada Bulan Maret mendatang. Pembangunan pasar hewan di Desa Kedungbondo nantinya berdiri dilahan milik Pemkab Bojonegoro dengan luas 1,3 hektar. Serta, mampu menampung sampai 700 ekor sapi dan juga kambing.

“Karena di pasar hewan dalam kota sudah tidak memungkinkan, kumuh dan dekat penduduk, sehingga untuk pengembangan tata kota, nantinya diletakkan di tanah milik Pemkab Bojonegoro di Desa Kedungbondo Kecamatan Balen,” kata Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro, Sukaemi, kemarin (11/1).

Sukaemi juga menjelaskan, bahwa Pasar Hewan Bojonegoro yang baru ini akan dibangun dengan konsep tebuka, seperti pasar hewan sebelumnya. Sedangkan untuk pengelolaan limbah atau kotoran hewan, akan dibuat saluran pembuangan kotoran yang langsung masuk ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).[bas]

Pemkab Blitar Tutup Kawasan Wisata Dua Pekan Selama PPKM Kabupaten Blitar, Bhirawa Terapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten Blitar, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar tutup semua kawasan wisata selama dua pekan. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata Disparbudpora Kabupaten Blitar, Arinal Huda mengatakan destinasi wisata di Kabupaten Blitar kembali ditutup sementara, hal itu dilakukan setelah Pemkab Blitar memutuskan untuk menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai tanggal 11 - 25 Januari 2021.

“Keputusan dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur Jatim tertanggal 9 Januari 2021 tentang PPKM untuk mengendalian penyebaran Covid-19, di mana Kabupaten Blitar berstatus zona merah,” kata Arinal Huda.[htn]

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, AG 4435 RCK, Honda, Th. 2018, Merah Hitam, a/n. Nasriati, Ds.

Rejosari, Kalidawir – T.Agung No. 7754/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, AG 6337 RCE, Honda, Th. 2018, Hitam, a/n. Indah, Ds. Tanjunsa-

ri, Boyolangu – T.Agung No. 7755/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, AG 5705 RM, a/n. Ropingi, RT 1/1 Suruhan Kidul, Bandung –

T.Agung No. 7756/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, AG 3199 RCD, a/n. Istikhomah, Dsn. Kasrepan RT 007 RW 002

Ds. Demuk, Pucanglaban – T.Agung No. 7757/IMB/BI-IV/2021

SURABAYA HILANG BPKB, Honda NC11B3C A/T, Tahun 2011, Putih, Nopol: L 6926 EO,

Noka: MH1JF5111BK907199, Nosin: JF51E1901385, A/n. Sri Karmiatun, Alamat: Jl. Gubeng Klingsingan 4/35 Surabaya No. 7758/IMB/BI-IV/2021 HILANG BPKB, Honda NC11B3C A/T, Tahun 2011, Putih, Nopol: L 6926 EO,

Noka: MH1JF5111BK907199, Nosin: JF51E1901385, A/n. Sri Karmiatun, Alamat: Jl. Gubeng Klingsingan 4/35 Surabaya No. 7759/IMB/BI-IV/2021 HILANG BPKB, Honda NC11B3C A/T, Tahun 2011, Putih, Nopol: L 6926 EO, Noka: MH1JF5111BK907199, Nosin: JF51E1901385, A/n. Sri Karmiatun, Alamat: Jl. Gubeng Klingsingan 4/35 Surabaya No. 7760/IMB/BI-IV/2021

Anas Batiar/ Bhirawa

Wali Kota Batu, Dra Hj Dewanti Rumpoko MSi saat memimpin apel pelaksanaan PPKM di alun- alun Kota Batu, Senin (11/1).

Wali Kota Berharap Tunda Berwisata ke Batu Kota Batu, Bhirawa Tunda dulu wisatawan di Jawa Timur pada khususnya dan Nusantara pada umumnya untuk datang berwisata ke Kota Batu. Meskipun tidak ada penutupan tempat wisata selama pelaksanaan PPKM, namun tetap menuntut adanya pembatasan aktivitas masyarakat.

Hal ini ditegaskan Wali Kota Batu, Dra Hj Dewanti Rumpoko MSi usai memimpin apel siang di alun- alun Kota Batu, Senin (11/1). “Gak usahlah kita berwisata dulu. Lebih baik pastikan kondisi kita tetap sehat dengan berada di rumah,”ujar Dewanti

saat dikonfirmasi tentang kegiatan wisata di Kota Batu.

Ia tak memungkiri jika kunjungan wisatawan di Kota Batu banyak berasal dari wilayah Surabaya Raya.

Namun demi kebaikan bersama dan kesehatan semua Dewanti meminta semua wisatawan menunda dulu rencana untuk berwisata.

“Sebenarnya kasihan juga kepada para pelaku usaha wisata (di Kota Batu), saat ini pemasukan wisata tidak sebanding dengan (biaya) operasional. Tapi mau bagaimana lagi kondisinya saat ini masih seperti ini (pandemi Covid-19),” jelas Dewanti.

Ia menjelaskan bahwa data yang ada di pemkot saat ini angka kunjungan wisatawan di Kota Batu hanya berkisar 10 sampai 20 persen saja.

Karena trend-nya saat ini masyarakat cinderung ke luar ruah untuk mencari kuliner di cafe dan restoran saja.

Namun demikian adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Batu terhitung mulai kemarin (11/1) selama 15 hari ke depan juga membuat usaha kuliner juga tidak bisa berjalan optimal. Apalagi wali kota juga telah mengeluarkan Sudat Edaran (SE) tentang pelaksanaan PPKM tersebut.

Ada sangsi tegas yang harus diterima para pelaku usaha restoran dan sejenisnya jika melanggar SE PPKM wali kota tersebut. Dalam SE tersebut menyebutkan bahwa kursi yang tersedia di restoran dan sejenisnya hanya bisa diisi 25 persen dari kapasitas yang ada, Selain itu jam operasional juga dibatasi hanya sampai 19.00 saja.

Pembatasan jam operasional ini juga berlaku untuk pusat perbelanjaan atau mall. “Jika ada cafe atau restoran yang melanggar maka yang pertama akan diperingatkan, dan jika tetap melanggar akan ditutup selama seminggu,” tegas Dewanti.[nas]

Bupati Ambil Beberapa Langkah Kebijakan untuk Tingkatkan Produktivitas Pertanian Trenggalek, Bhirawa Mendapatkan arahan Presiden Jokowi, dalam Rakornas Pembangunan Pertanian tahun 2021, Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin menyiapkan beberapa langkah kebijakan disektor pertanian. Banyak hal yang dievaluasi oleh Presiden Jokowi utamanya masih banyaknya import komoditas pertanian, menandakan produktifitas pertanian masih perlu terus ditingkatkan.

Terus subsidi pupuk Rp 33 triliun setiap tahun dan tidak ada lompatan disisi produksi menandakan ada yang salah, perlu ada evaluasi dan masih banyak yang lain. “Pak Presiden menyatakan bahwa kita ingin petani ini produktifitasnya meningkat. Kemudian juga, kita harus bekerja keras menyeimbangkan keuangan negara,” ungkap Bupati Trenggalek ini usai mengikuti rakornas secara virtual di Gedung Smart

Center Trenggalek, Senin (11/1) Disinggung, masih menurut pria yang dipercaya menahkodai Kabipaten Trenggalek kembali hingga tahun 2024 nanti, pupuk setiap tahunnya Rp 33 triliun. “Diharapkan nanti bisa meningkatkan produktifitas dengan terus mengurangi pupuk bersubsidi,” inbuhnya.

Karena itu, perintahnya adalah sukseskan di tahun ini Badan Usaha Milik Petani agar petani bisa memproduksi pupuk sendiri dengan kualitas yang baik dan organik. Sehingga harapannya lahan-lahannya nanti bisa kita sertifikasi organik, sehingga nilai jualnya bisa lebih tinggi daripada produk pertanian biasa.

Kemudian Presiden Jokowi juga mendukung adanya Food Estate.

“Nanti kita akan coba melakukan konsolidasi dilahan, sehingga pertanian nanti dengan skala yang besar

Rakornas secara virtual di Gedung Smart Center Trenggalek, Senin (11/1).

dan mekanisasi. Petani berkelompok untuk bisa memastikan bahwa pertaniannya ini bisa dikerjakan lebih efektif dengan menggunakan tekhnologi,” kata bupati.

Menurut Bupati Arifin, semua ko-

moditas yang masih import, seperti jagung kedelai terus disektor peternakan seperti sapi akan terus didiorong olehnya. “Pokoknya Pak Presiden ingin kita turun terus importnya,” tutupnya.[wek]

SELAYANG PANDANG

Dorong Ekonomi Warga, Wabup Resmikan Jalan dan Jembatan Pantekosta Perkembangan ekonomi masyarakat Kabupaten Bondowoso diharapkan terus mengalami kemajuan, baik segi produktivitas, distribusi maupun pangsa pasar. Oleh kerana itu, kepentingan sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas perekonomian haruslah dipenuhi.

Untuk itu, pemerintah daerah perlu mendukung segala yang diperlukan. Yakni salah satu diantaranya berupa sarana transportasi jalan dan jembatan yang sifatnya mendukung kemajuan ekonomi masyarakat.

Maka dari itu, Pemkab Bondowoso melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melakukan perbaikan jembatan yang merupakan akses utama bagi warga di Pedukuhan Tarbiya. Dimana perbaikan itu dilakukan sejak awal November 2020, dengan menelan anggaran Rp 1,4 miliar lebih.

Pada kesempatan ini, Wakil

Bupati H Irwan Bachtiar Rahmat meresmikan langsung Jembatan Pantekosta yang berada di Kelurahan Dabasah RT 27 RW 06 Kecamatan/Kabupaten Bondowoso ditandai dengan pemotongan pita dan penandatanganan prasasti, Senin (11/1).

Wabup Irwan menyampaikan, bahwa hal ini dalam rangka mensejahterakan masyarakatnya yakni dengan membangun jembatan Pantekosta dan jalan hotmix. Sejalan dengan hal itu, ia berpesab pada masyarakat agar memanfaat jalan dan jembatan yang baru saja dibangun itu. “Manfaatkan

Ihsan Kholil/Bhirawa

Wakil Bupati Bondowoso H Irwan Bachtiar Rahmat, S.E, M.Si saat meresmikan Jembatan Pantekosta dengan pemotongan pita.

jalan ini berikut juga jembatan yang baru saja dibangun, dan hendaknya dipelihara dengan baik oleh seluruh masyarakat,” ungkap Irwan dalam membacakan sambutan Bupati Salwa.

Tak hanya itu, Pemerintah juga meminta untuk dapat menggali potensi masyarakat dibidang perekonomian. Dengan harapan agar masyarakat lebih sejahtera dalam men-

gelola potensi ekonomi yang memerlukan inovasi. “Sehingga tercipta lapangan kerja untuk kesejahteraan masyarakat secara umum,” imbuhnya.

Pemerintah Kabupaten mem-

inta kepada Camat Kota dan Lurah Dabasah pasca peresmian jalan dan jembatan Pantekosta ini, agar terus membimbing dan membina masyarakatnya untuk dapat menemukan terobosan yang bisa tingkatkan kesejahteraan. “Terus dibimbing dan bina agar masyarakat kreatif dalam mencari terobosan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” harapnya.

Saat dikonfirmasi, Wabup Irwan mengaku bahwa pembangunan ini direncanakan sebelum pandemi. Sementara untuk daerah yang berada dipinggiran, kata dia masih dijadwalkan ulang. ”Kenapa ini didahulukan karena ini jembatannya sudah goyang. Sudah mau roboh makanya diprioritaskan.

Bahkan sebelum dibangun hampir ada korban,” jelasnya.

Politisi PDI Perjuangan tersebut juga akan mendorong un-

tuk pemberdayaan masyarakat di sana terutama peningkatan perekonomian warga. “Tempo hari embrio untuk kampung kelir juga ada ibu-ibu sudah merencanakan itu. Khususnya juga bank sampah. Sehingga itu akan kita dorong akan kordinasi dengan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga,” jelasnya.

Irwan juga berpesan kepada masyarakat, agar memanfaatkan dan memelihara dengan baik jembatan yang baru selesai ini.

“Kalau lampunya mati, kesadaran masyarakat untuk memperbaiki. Tak perlu menunggu Pemkab terus,” himbaunya.

Irwan turut mengimbau kepada camat Bondowoso dan lurah agar masyarakat dibimbing untuk meningkatkan inovasi.”Syukur-syukur disulap menjadi kampung wisata. Agar peduli perkembangan perekonomian. Jangan takut dan berkecil hati,” tandasnya.[san]

SAMBUNGAN

Selasa Pon, 12 Januari 2021

Banjir Meluas, Warga Jombok Jombang Mengungsi l

Sambungan hal 1

Warga lainnya masih memilih bertahan di rumahnya meskipun bagian dalam rumahnya sudah tergenang air banjir.

Dari pantauan bhirawa, banjir bertambah ke arah barat hingga depan Pabrik Kimia Farma yang terletak di ujung barat jalan di Dusun Beluk, Desa, Jombok, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang. Ketinggian air juga makin bertambah jika dibandingkan dengan kondisi pada Selasa (05/1) yang lalu.

Warga setempat bernama Sri Utami (42) mengaku, ia memilih untuk mengungsi dari rumahnya karena air sudah masuk rumahnya hinga ketinggian di atas mata kaki. “Mengungsi pak dari kemarin, ini tadi ‘ngambil’ barang. Kemarin airnya belum sampai masuk di dalam rumah, cuma di depan itu sudah penuh, pakai sepatu boot masih bisa keluar. (Sekarang) ini di dalam rumah sudah segini, di atas mata kaki,” ujar Sri Utami.

Sri Utami terpaksa mencari tempat indekos di rumah di ujung jalan sebelah barat yang tidak kebanjiran. “Anak saya sudah di sana (sudah mengungsi duluan), (barang-barang berharga) sudah dinaikkandi atas lemari,” tutur Sri Utami.

Sri Utami berharap agar segera ada penanganan sehingga banjir tidak terjadi lagi, mengingat setiap tahun ketika musim hujan tiba dengan intensitas yang deras, daerah tersebut selalu kebanjiran. Dengan perahu, relawan pun memindahkan Sri Utami menuju rumah kos tempatnya mengungsi.

Warga bernama Karnadi (56) mengungkapkan, ia yang merupakan pembantu warga di tempat tersebut harus memindahkan barang-barang milik majikannya untuk diamankan dari banjir. “Pindah ke rumah saudara, sudah penuh airnya di dalam rumah. Saya batur (pembantu), mindahkan barang, ikut memindahkan, ke dekat pabrik Kimia Farma,” ungkap Karnadi.

Warga lainnya, Ngatiasih saat mengantre air bersih dari tandon yang telah disiapkan pemerintah menuturkan, untuk bantuan air bersih tidak ada kekurangan. Begitu juga untuk bantuan makanan, dikatakannya juga lancar. “(Yang kurang) obatobatan, katanya ada di Pak Polo (Kepala Dusun), cuma belum tahu sudah ada atau belum, (Posko kesehatan) belum,” kata Ngatiasih.

Ngatiasih berharap banjir bisa segera bisa surut karena ia merasa sudah capek dengan kondisi banjir yang telah terjadi lebih dari sepekan ini.

Sementara itu, Kepala Dusun (Kasun) Beluk, Desa Jombok, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Sis Setyo Budiyanto mengatakan, banjir terjadi ini merupakan hari yang ke-11.

Ditanya lebih lanjut mengapa ketinggian air makin bertambah, dia menjelaskan, awalnya memang ketika filter sampah yang ada di Dam Sipon ketika dilepas, namun masih ada lagi filter yang di bagian bawah.

“Kemarin warga itu kan mau membersihkan itu, kalau memungkinkan dibersihkan ya dibersihkan, ataupun kalau memungkinkan di lepas ya di lepas, karena itu jelas menghambat,” jelas Kasun Beluk.

Dikatakan Kasun Beluk, ketinggaian banjir di jalan sudah mencapai hampir 1 meter. Saat ini, kata dia, sudah ada sekitar 170 rumah warga yang kemasukan air banjir.

“Sawahnya ya lebih luas, kemarin 80 Hektar.

(Sekarang) kurang lebih 90-an (Hektar). Ini mungkin akses pertanian bisa terkait bantuan mungkin bisa diusahakan. Karena tiap tahun kita nggak pernah bantuan bibit atau apa, padahal kita itu kondisinya seperti ini,” tandas Kasun Beluk.[rif]

KPK Bawa Barang Bukti dari Diskumdag dan BPKAD

Sambungan hal 1 kantor BPKAD. Di kantor Diskumdag Penggeledahan berlangsung dari Pukul 10.00 WIB hingga 13.00 WIB. Sedangkan di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) atau biasa disebut juga Badan Keuangan Daerah (BKD) penggeledahan berlangsung dari pukul 10.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB. “Hari ini (11/01) KPK melakukan penggeledahan di Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Dinas BKD,” ujar Plt Jubir KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi awak media, Senin (11/1).

Sekertaris Diskumdag, Kairo Latif mengatakan ada sekitar 10 orang yang menggeledah Kantor Diskumdag. Dan oleh penyidik KPK dirinya ditanyai terkait masalah perizinan pada tahun 2011-2017.

“Dan ruangan yang dimasuki oleh petugas KPK adalah ruangan Kepala Diskumdag,”ujar Latif.

Usai melakukan penggeledahan, dua tim dari KPK ini membawa beberapa barang bukti dokumen yang ditaruh di dalam koper. Dari BPKAD, penyidik KPK membawa dua koper besar berwarna hijau dan berwarna hitam. Mobil Kijang Inova warna hitam yang membawa dokumen ini menembus derasnya hujan yang mengguyur Kota Batu siang kemarin.

Menanggapi aktivitas pengeledahan KPK kemarin, kordinator divisi monitoring hukum pada Malang Corruption Watch (MCW), Reymond Tobing mendesak kepada pemerintah Kota Batu untuk secepat mungkin melakukan perbaikan.

“Maksudnya, MCW mendesak pemkot melakukan perubahan mendasar atas sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, membuka dokumen dan informasi publik, memegang teguh prinsip demokrasi partisipatif,”ujar Raymond.

Selain itu MCW juga meminta kepada pemerintah dan DPRD kota Batu untuk memperkuat kontrol terhadap penyelenggaraan perizinan. Adapun perbaikan kontrol yang menjadi prioritas ada di sektor pariwisata, hiburan dan jasa lain yang menjadi pendukung.[nas] l

Wulan Kapitu DiKawasan Suku Tengger

Bulan Suci, Bebas Kendaraan di Bromo Tiga Hari Probolinggo, Bhirawa Bulan ini bertepatan dengan Wulan Kapitu 2021. Bebas ken­ daraan bermotor pun diberlakukan di kawasan kaldera Gunung Bromo.

Hanya saja, bebas kendaraan tahun ini hanya berlangsung tiga hari.

Hasil rapat koordinasi (Rakor) pada Rabu (6/1) menyepakati pemberlakuan bebas kendaraan di kawasan Bromo pada Wulan Kapitu tahun ini. Rakor dihadiri oleh semua pihak, mulai BBTNBTS, sesepuh masyarakat Tengger dan instansi terkait. Hal ini diungkapkan Kepala Sub Bagian Data Evaluasi dan Kehumasan TNBTS, Syarif Hidayat, Senin (11/1).

Salah satu alasannya, ka­rena bebas kendaraan di kawasan Bromo merupakan salah satu implementasi dari 10 cara baru pengelolaan kawasan konservasi.

Selain itu, sebagai bentuk penghormatan terhadap adat atau budaya (kearifan lokal) masyarakat Tengger. Sekaligus momentum untuk memperbaiki ekosistem kawasan Bromo dan sekitarnya.

Syarif mengatakan, tiga hari kaldera Bromo bebas kendaraan

bermotor yang diberlakukan saat pertengahan dan akhir Wulan Kapitu. Yaitu, saat Megeng 13 Januari, Mbabar Alit tanggal 29 Januari dan Mbabar Agung pada 12 Februari.

Tahun ini bebas kendaraan hanya diberlakukan tiga hari. Sebab, penutupan wisata Bromo selama pandemi Covid-19 beberapa waktu lalu sempat membuat kondisi ekonomi pelaku jasa wisata terpuruk. “Wisata Bromo tetap dibuka. Tetapi aktivitas wisata di lokasi tersebut hanya boleh mengunakan kuda, sepeda ontel, tandu dan jalan kaki. Dilarang menggunakan kendaraan bermotor, ”tegasnya.

Sejak Jum’at, (24/1), umat Hindu suku Tengger di lereng Gunung Bromo menjalani ritual Wulan Kapitu. Wulan Kapitu atau bulan ketujuh dalam kalender suku Tengger merupakan bulan suci yang harus dihormati.

Dalam ritual tersebut, masyarakat suku Tengger wajib melakukan puasa mutih atau dilarang makan dan minum makanan yang sudah diolah serta diwajibkan menahan hawa nafsu baik

batin maupun amarah, tutur Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Probolinggo, Bambang Suprapto.

Suku Tengger juga dilarang membakar kemenyan dan mengadakan ritual seperti selamatan.

Puasa mutih di wulan kapitu dalam kalender suku Tengger bertujuan menahan perilaku atau sifat keduniawian dengan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. “Jadi, wulan kapitu ini merupakan momen instropeksi diri bagi manusia. Atau istilah lainnya, siwalatrinya warga suku Tengger,” kata Bambang.

Bambang menjelaskan jika ritual puasa mutih di wulan kapitu berlaku wajib bagi seluruh masyarakat suku Tengger, mulai para dukun pandita, aparat desa, para pemangku, dan masyarakat.

“Kalau ritual wulan kapitu sudah berlangsung secara turun temurun. Hanya saja baru ramai ke publik setelah pihak TNBTS (Taman Nasional Bromo Tengger Semeru) memberlakukan bulan bebas kendaraan di kawasan obyek wisata Gunung Bromo,” paparnya. [wap]

“Insyallah saya sudah siap.

Tinggal menunggu nama-nama usulan itu turun. Yang penting istirahat yang cukup dan kondisi kesehatannya sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan untuk vaksin,” jelas Heru yang juga akrab disapa Pak Carik tersebut.

RSUD dr Soetomo akan menjadi rumah sakit pertama yang melakukan vaksinasi Covid-19.

Dirut RSUD dr Soetomo dr Joni Wahyuhadi mengatakan, rumah sakitnya sengaja dipilih sebagai fasyankes pertama yang melakukan vaksinasi karena dianggap paling memiliki fasilitas yang lengkap. Hal ini juga untuk mengantisipasi jika ada kejadian

ikutan pasca imunisasi (KIPI) pada sasaran vaksin.

Meski begitu Joni menyebutkan bahwa vaksin covid-19 Sinovac yang akan segera didistribusikan ke masyarakat sudah dipastikan aman. Karena sudah uji klinis tahap ketiga. Sebab dikatakan dokter spesialis bedah saraf ini, vaksin yang telah melalui uji klinis tahap dua sudah dipastikan aman.

“Kalau sudah tahap tiga itu tinggal efektif atau tidaknya saja.

Jadi sebenarnya aman. Namun tokoh diajukan untuk divaksin pertama adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, Pak Presiden kan juga divaksin pertama,” tegas Joni. [tam]

sehatan yang disita KTP-nya akan dikenakan denda administratif sebesar Rp 150 ribu, sesuai aturan di Perwali Nomor 67 Tahun 2020.

Mereka juga diharuskan membayar via transfer karena masuk dalam kas daerah. Sebab petugas di lokasi tidak menerima pembayaran secara langsung.

Kasatpol PP Kota Surabaya Eddy Christijanto, mengatakan, jika PPKM hari pertama baru dalam tahap sosialisasi. Namun demikian, penengakan Perwali Nomor 67 tahun 2020 tetap berjalan. “Iya masih tetep dijalankan penengakan Perwali Nomor 67 Tahun 2020 terkait Protokol Kesehatan,” kata Eddy.

Sementara itu Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot

Repli Handoko mengatakan, penyekatan sudah dilakukan di tiga titik pintu keluar masuk Surabaya. Diantaranya di Bundaran Waru, Terminal Osowilangon MERR. “Penyekatan ini bertujuan untuk mengurangi penyebaran kasus Covid-19. Kami juga kembali menghidupkan Kampung Tangguh Semeru,” kata Gatot.

Gatot menjelaskan, sebanyak 1.667 personil Satuan Tugas (Satgas) PPKM dikerahkan dalam patroli kepatuhan masyarakat dalam menerapkan aturan PPKM. Jumlah tersebut terdiri dari 837 personil dari Polda Jatim, 445 personil cadangan Polda Jatim, 335 personil TNI dan 492 personil dari instansi lain.[Iib, bed]

15 Nama Diusulkan Jadi Orang Pertama Divaksin l

Sambungan hal 1

muanya bisa juga mungkin 10 orang,” tutur Heru saat dikonfirmasi usai meninjau kesiapan vaksinasi di RSUD dr Soetomo, Senin (11/1).

Mantan Bupati Tulungagung dua periode tersebut menjelaskan, untuk dapat mengikuti vaksinasi seseorang terlebih dahulu akan mengisi quisioner terkait kondisi fisik dan kesehatannya.

Setidaknya ada 16 poin pertanyaan yang tertera dalam form skrining sebelum vaksinasi.

Salah satunya ialah pernyataan bahwa yang bersangkutan bukan termasuk penyintas Covid-19.

Masih Ada Masyarakat Tak Patuh Prokes l

Sambungan hal 1

Dalam penyekatan ini ternyata banyak pengendara roda dua yang terlihat salah jalur. Mereka rata-rata menerobos melalui jalur utama untuk kendaraan roda empat. Beruntung banyak petugas yang berjaga. Mereka kemudian diputarbalikkan menuju jalur frontage Ahmad Yani.

Ada beberapa kendaraan roda dua terjaring tidak menggunakan masker. Mereka lansung diberi surat tilang dan KTP mereka disita. “Karena tidak menggunakan masker, KTP disita. Tolong ke depan maskernya dipakai,” kata salah satu petugas Satpol PP Kota Surabaya di Bundaran Waru.

Bagi pelanggar protokol ke­

Rangkul Semua Elemen l

Sambungan hal 1

Bondowoso itu sejak lama dikenal bawahan dan staf-nya sebagai pria yang pandai merangkul kolega sekantornya. Tak pelak, meski baru seumur jagung menduduki pucuk pimpinan di BKPH Kota Bondowoso, kini Purwohadi sudah dikenal luas para rimbawan setempat.

Pembawaan yang kalem namun tegas, menjadi modal utama Purwohadi dalam meningkatkan kinerja BUMN dibidang Kehutanan tersebut. “Kami ajak semua elemen untuk meningkatkan pro-

gram program unggulan Perhutani,” jelas mantan Asper BKPH Panarukan Situbondo itu.

Masih kata Purwohadi, dengan merangkul semua elemen membuat pekerjaan dan tugas utamanya bisa berjalan dengan sukses dan lancar. Termasuk tugas melayani bawahan harus di jalankan oleh Purwohadi.

Lelaki yang mengaku pernah bertugas selama tujuh tahun di Kota Santri Situbondo itu memiliki prinsip kerja yang cukup simpel yakni bersama sama memajukan kinerja. “Makanya kami menggandeng semuanya,”

ujar Purwohadi.

Pria yang suka memakai kacamata hitam itu kembali menuturkan, dalam bertugas sehari hari sebagai abdi negara ia selalu memegang prinsip menjaga kekompakan bersama.

Purwohadi kini pun bersyukur sejak menjadi karyawan BUMN Perhutani selalu diberi kelancaran dalam memimpin sebuah tim di lapangan. “Dalam bertugas seyogianya selalu menjaga kekompakan dan kebersamaan sehingga tujuan yang ingin dicapai terwujud dengan tepat sasaran,” pungkasnya. [awi]

Halaman 11

Toleransi 30 Menit untuk Restoran dan Tempat Ibadah l

Sambungan hal 1

Khofifah mengatakan, toleransi itu tetap harus dikomunikasikan dengan Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta, serta Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto, melalui Kapolres atau Dandim yang ada di 11 Kabupaten Kota pelaksana PPKM. Dalam instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 1 tahun 2021 dan juga Keputusan Gubernur Jatim, batas pelaksanaan seluruh kegiatan masyarakat, diputuskan sampai dengan pukul 19.00 WIB. “Tetapi di lapangan, seperti yang disampaikan, kegiatan keagamaan. Kebetulan kalau di Surabaya ini, Isya sekarang diatas jam 7,” ujar Khofifah, kemarin.

Untuk itu, penerapan toleransi tersebut, juga harus ada rekomendasi dan komunikasi dengan Kapolda Jatim serta Pangdam V Brawijaya. Lantaran saat ini, jadwal sholat Isya khususnya berkumandang sekitar pukul 19.06 WIB. “Ditambahlah kalau mereka melakukan setelah sholat kan gak langsung itu, plus 10 menit, plus sholat, plus zikir, mungkin 19.30. Maka tugas kita mengkomunikasikan kepada takmir takmir Masjid, setelah sholat Isya semua lampu lampu Masjid harus dipadamkan,” pintanya.

Toleransi berikutnya, kata Khofifah, adalah untuk restoran dan mall atau pusat perbelanjaan. Untuk mall atau pusat perbelanjaan, Khofifah menjelaskan, bahwa pukul 19.00 WIB, pengelola mall harus memberikan pengumuman bahwa mall akan segera tutup. “Jadi misalnya jam 19.00 WIB itu sudah ada announcing dari masing masing institusi itu. Mereka menyampaikan, bahwa ini akan segera tutup, misalnya,” imbuhnya.

Untuk restoran atau tempat makan, lanjut Khofifah, lebih teknis lagi. Dimana ada aturan untuk last order misalnya pada pukul 18.30 WIB. Kemudian makanan baru datang pada pukul 19.00 WIB. “Ya hal hal seperti ini teknis sekali, mohon masing masing Bupati Walikota mengkoordinasikan dengan Forkopimda setempat, tentu atas arahan Pak Kapolda dan Pak Pangdam V Brawijaya,” tandasnya. [tam]

Kekerasan Seksual Tinggi, DP3AK Jatim Dukung PP Kebiri Kimia

l

Sambungan hal 1

anak mengalami kenaikan cukup signifikan yaitu mencapai 1.878 kasus.

“Dari jumlah tersebut, sebanyak 40 persen adalah kekerasan seksual dan 60 persen kekerasan yang terjadi di rumah tangga (KDRT). Kekerasan terhadap perempuan dan anak pada masa pandemi ini karena banyak karyawan yang di PHK (pemutusan hubungan kerja, red), ekonomi keluarga menurun, stress meningkat yang akhirnya berpotensi terjadinya kekerasan,” kata Andriyanto, dikonfirmasi, Senin (11/1).

Andriyanto menjelaskan, kebiri kimia yang dilakukan kepada predator anak ini tidak melanggar HAM (hak asasi manusia). Sebab orang yang dikebiri kimia tidak lantas tidak memiliki dorongan seksual atau impoten selamalamanya, tapi dalam kurun waktu tertentu nafsu seksualnya menurun sehingga tidak melakukan kekerasan seksual.

“Ketika terjadi kekerasan seksual, maka pelaku akan dipidana dan dikebiri kimia. Saat dipenjara itulah dilakukan rehabilitasi juga. Karena nafsu seksnnya besar dari pada manusia biasanya. Makanya ada gangguan jiwanya yakni psikologi seksualnya. Itulah pentingnya rehabilitasi,” katanya.

Andriyanto lebih lanjut menjelaskan, definisi kebiri kimia dalam PP tersebut diakhiri dengan kata disertai rehabilitasi. Artinya, tujuan penjatuhan pidanaini tidak sebatas berorientasi pada pembalasan, namun harus dipastikan penjatuhan pidana tersebut memberikan manfaat, yaitu mencegah kejahatan (prevensi) sebagai tujuan utama pemidanaan.

“Kata disertai rehabilitasi juga bisa diartikan bahwa kebiri kimia sebagai suatu tindakan yang terpisah dari upaya rehabilitasi, padahal seharusnya kebiri kimia dilakukan justru dalam rangka rehabilitasi pelaku. Di beberapa negara kebiri kimia yang terbukti efektif justru dilakukan secara sukarela oleh pelaku yang menyadari bahwa ia terganggu karena dorongan seksual dalam dirinya yang sangat tinggi,” ungkapnya.

Andriyanto mengatakan, ketentuan ihwal kebiri kimia tersebut memang menuai kontroversi. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menolak mengeksekusi hukuman kebiri kimia lantaran hal tersebut bertentangan dengan kode etik dan disiplin profesi kedokteran yang berlaku universal.

Sikap IDI saat itu, lanjut Andriyanto, menyatakan bahwa bukan menolak hukumannya tapi IDI menolak sebagai eksekutornya, karena melanggar sumpah dan etika kedokteran. Kebiri kimia bukan layanan medis dan apabila dokter melakukan eksekusi, hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik norma dengan kode etik kedokteran.

“Berkaitan IDI yang menolak mengeksekusi hukuman kebiri kimia, barangkali sikap ini harus dihormati. Nantinya Peraturan Menteri Kesehatan sebagai gantinya, mengatur pelatihan sumber daya manusia atau tenaga kesehatan untuk melakukan kebiri kimia. Tapi, paling tidak PP 70/2020 ini memberikan kepastian hukum atas ketentuan kebiri kimia yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak,” tandasnya. [iib]

Murni karena Pengabdian, Sudah Berulangkali Minta Diganti Tak Digubris Warga l

Sambungan hal 1

lama menjabat Ketua RT, dengan tegas Su’udi mengaku lebih 30 tahunan.

“Ya seingat saya menjabat Ketua RT mulai tahun 1990 silam. Saya juga tidak tahu mengapa dipercaya warga sampai 30 tahun lebih. Padahal saya sudah meminta untuk segera diganti tetapi tetap tidak direspon warga,” urai kakek yang kini sudah berusia 70 tahun tersebut.

Su’udi secara detail mengakui tentang jabatan Ketua RT pada periode pertama kali ia duduki. Kala itu, kata Su’udi, ia sengaja ikut pemilihan Ketua RT dengan dua calon saingannya. Setelah suara dihitung oleh panitia pemilihan suara akhirnya Su’udi terpilih dan menyingkirkan dua kompatriotnya. “Ya setelah dihitung suara saya ternyata mengungguli dari dua calon yang ikut pemiihan Ketua RT 02/RW 04 Lingkungan Krajan Kelurahan Dawuhan Keca-

matan Kota Situbondo,” ulas Su’udi.

Bapak dua anak itu menambahkan, setelah terpilih pertama kali, Su’udi harus banyak belajar kepada Ketua RT sebelumnya. Termasuk juga belajar dalam hal mengatasi masalah yang dialami warga serta mempelajari solusi yang diminta warga. Satu, dua hingga tiga tahun berjalan, Su’udi berhasil menahkodai Ketua RT sehinga pada periode berikutnya S’udi kembali dipercaya warga menduduki jabatan yang sama. “Saya dipercaya kembali untuk menjabat Ketua RT yang periode kedua hingga periode ketiga,” jelasnya.

Suatu hari Su’udi meminta kepada warga untuk memilih Ketua RT yang baru yang berusia lebih muda dengan harapan ada rotasi kepemimpinan.

Ternyata, ungkap Su’udi, tetap tidak mendapat respon atas keinginannya dan tetap memberikan kepercayan untuk menduduki jabatan tersebut.

“Hingga saat ini saya sudah sepuh dan minta segera diganti dengan Ketua RT yang baru. Lagi lagi warga dan tokoh masyarakat tidak merespon dan menyerahkan jabatan Ketua RT kepada Su’udi,” bebernya.

Saat ini, sebenarnya Su’udi sudah meminta mengundurkan diri menjadi Ketua RT. Namun warga enggan mencari figur lain di lingkungan RT 02/ RW 04. Padahal, kata dia, dia RT 02/ RW 04 Lingkungan Krajan banyak tokoh masyarakat yang mampu menjadi Ketua RT. Bahkan, ulas dia lagi, dilingkungannya juga banyak para pejabat yang notabene sangat layak untuk menggantikan dirinya menjadi Ketua RT. “Ternyata juga tetap diserahkan kesaya. Ya dengan penuh pengabdian, saya tetap menjalankan tugas ini,” tegasnya.

Dia merasa bersyukur dalam beberapa tahun ini, karena ada perhatian dari

pemerintah untuk jabatan RT sehingga selalu mendapatkan tunjangan setiap setahun sekali. Meski nilainya terbilang kecil, jelas Su’udi, dia mengaku bangga ada tunjangan dari Pemkab Situbondo.

Puluhan tahun sebelumnya belum pernah ada tunjangan yang diterima para Ketua RT. “Ya benar dapat setahun sekali. Lumayan nilainya bagi saya,” paparnya.

Salah satu warga RT 02/RW 04, bernama Didi mengakui gaya kepemimpinan Su’udi kepada warganya sangat familiar dan selalu membantu kepentingan yang dibutuhkan warganya. Selama menjabat, tutur Didi, Ketua RT idolanya itu tidak pernah mengeluh apa pun yang dibutuhkan warga. “Orangnya santai dan low profile. Tidak macam-macam, apa yang dibutuhkan warga selalu dibantu. Makanya warga terus memina Su’udi untuk terus memimpin Ketua RT 02 ini,” pungkasnya.[*]

Bhirawa

UTAMA

Selasa Pon, 12 Januari 2021

Halaman 12

Penghina Bupati Terpilih Jadi Tersangka Situbondo, Bhirawa Ada perkembangan signifikan dari penanganan kasus dugaan penghinaan terhadap Bupati Situbondo terpilih Karna Suswandi, yang dilakukan seorang pria berinisial EF. Penyidik Satreskrim Polres Situbondo memastikan telah menaikkan status dari semuala penyelidikan menjadi proses penyidikan. Dengan demikian pelaku masuk sebagai status tersangka kasus ITE (Informasi Transaksi Elektronik).

Menurut Kapolres Situbondo AKBP Achmad Imam Rifai, meski belum mengumumkan secara gamblang siapa nama tersangkanya, namun dengan penetapan status penyidikan tersebut berarti penyidik telah mengantongi nama tersangkan-

ya. Kata Kapolres AKBP Achmad Imam Rifa'i, penyidik menaikkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan setelah sebelumnya melakukan serangkaian pemeriksaan saksi-saksi. "Satu diantaranya memeriksa EF sebagai saksi terlapor

serta dua orang rekan EF," tegas Kapolres Imam.

Masih kata Imam, kali ini penyidik juga telah menghadirkan ahli pidana umum, ahli bahasa Indonesia dan juga ahli bahasa Madura. Ini karena, ungkap pria dengan tiga melati dipundaknya tersebut, konten video yang didalamnya diduga berisi penghinaan terhadap Bupati terpilih itu menggunakan bahasa Madura. "Ya kami memakai pasal yang tertera dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)," ujar Kapolres Imam dengan didampingi Wakapolres Kompol Zein Mawardi.

Kasus itu sempat menjadi viral setelah warganet Kota Santri Situbondo dihebohkan beredarnya video di media sosial yang berisi dugaan penghinaan terhadap Bupati terpilih Karna Suswandi. Rekaman video tersebut beredar luas di media sosial (medsos) usai pemilihan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Situbondo yang dihelat pada 9 Desember 2020 lalu. [awi] Kapolres Situbondo AKBP Achmad Imam Rifai saat menjelaskan status tersangka EF karena diduga menghina Bupati terpilih Karna Suswanda beberapa waktu lalu.

Sawawi/bhirawa

achmad suprayogi/bhirawa

Maket gedung Pemkab lantai 8 yang dijelaskan oleh Kepala Dinas Perkim Ir Sulaksono (foto atas). Bupati dan Wakil Bupati terpilih saat rapat sinkronisasi anggaran dengan TAPD dan Pj Bupati Sidoarjo (foto kiri).

Bupati Terpilih Minta Pembangunan Gedung Pemkab Lantai 8 Ditangguhkan Sidoarjo, Bhirawa Rencana pembangunan Gedung Pemkab Sidoarjo yang berlantai 8 diminta untuk ditangguhkan. Minta dikaji ulang pembangunannya, karena akan berdampak efek sosial masyarakat yang sangat besar. Karena kondisinya yang tidak memungkinkan, termasuk juga akan berdampak terhadap sosial politik. Juga masih banyak kepentingan publik yang perlu diutamakan.

Permintaan tersebut, ditegaskan Bupati Sidoarjo dan Wakil Bupati Sidoarjo terpilih Achmad Muhdlor Ali dan Subandi bersama TAPD (Tim Angga-

ran Pemerintah Daerah) Pemkab Sidoarjo dalam Sinkronisasi APBD 2021 dengan Visi Misi Bupati Sidoarjo periode 2021-2025, pada (11/1) di ruang Pertemuan Pemkab Sidoarjo.

Menurut Gus Muhdlor_sapaan Bupati terpilih, bahwa dalam kondisi sekarang ini masyarakat lagi susah, ditambah lagi ekonomi juga susah, masyarakat lagi menghadapi masa pandemi virus Cobid 19. Sehingga sudah tidak siqnifikan lagi membangun gedung mewah lantai 8 dengan anggaran ratusan miliyar. "Saya sangat berharap pembangunannya kalau bisa

KILAS DAERAH

PPKM Surabaya Batasi Jam Operasional Mal Pukul 20.00 WIB Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya melakukan pembatasan jam operasional pusat perbelanjaan atau mal selama pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berlangsung mulai 11-25 Januari 2020 nanti. Keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) nomor 2 tahun 2021, Perubahan atas Peraturan Perwali nomor 67 tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 di Surabaya yang semula pukul 22.00 WIB, menjadi 20.00 WIB. "Memang instruksi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tertulisnya pukul 19.00 WIB, namun ketika rapat tadi kita koordinasi, bisa dilakukan sesuai dengan kearifan lokal. Kita melihat kabupaten/kota juga menutup pukul 20.00 WIB," kata Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana, saat mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan PPKM yang berlangsung secara virtual di ruang sidang. Rapat koordinasi tersebut, dipimpin oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan diikuti oleh kepala daerah yang melaksanakan PPKM, Senin (11/1).

Ia menjelaskan, selain itu, terkait work from home (WFH) 75 persen juga diberlakukan bagi seluruh perusahaan termasuk swasta yang ada di Kota Pahlawan. Namun dia menegaskan, pengecualian bagi industri atau pabrik dengan catatan tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan (prokes) secara ketat. "Jadi tetap prokesnya tetap harus ditegakkan,"papar dia. Tidak hanya itu, berdasarkan diskusi pada rapat maka diadakan filterisasi dan pemantauan di setiap perbatasan kota. Terutama di tiga titik yakni pertama, di Bunderan Waru tepatnya di depan Cito Mal, kedua Tambak Oso Wilangun dan terakhir di wilayah Merr. [iib]

ditangguhkan. Apakah betul kondisi gedung yang sekarang ini kurang representative atau tidak saya juga belum pernah lihat. Atau paling tidak harus dikaji ulang mencarikan solusinya, jangan sampai pembangunannya kalah dengan rumah sakit Sidoarjo Barat," tegas Gus Muhdlor.

Ia katakan, pembangunan rumah sakit Sidoarjo Barat lebih utama dari pada membangun gedung Pemkab lantai 8, yang skema dibangunannya selama tiga tahun tersebut. Masih banyak kepentingan publik yang perlu diutamankan. "Masyarakat wilayah Sidoar-

jo Barat sangat membutuhkan rumah sakit, sementara ini untuk berobat ke RSUD Sidoarjo terlalu jauh, kasihan orang sakit kelamaan dijalan. Jadi, kalau rumah sakit wilayah barat saya malah mendukung untuk dipercepat pembangunannya," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Sidoarjo Heri Susanto menjelaskan kalau pembangunan gedung Pemkab tersebut selama tiga tahun (20202023). Tahun 2020 tahap perencanaan, anggaran yang tersedia Rp 4.750 M, tahun 2021 tahap struktur pembangunan dengan anggaran Rp

120 M, tahun 2022 tahap MEP dan arsitektur dengan anggaran Rp 120 M serta tahun 2023 tahap interior dan meubelier anggarannya sebesar Rp 60 M. "Lahan yang digunakan seluas sekitar 3 hektare dan luas bangunan sekitar 22.500 meter persegi," jelas Heri Susanto.

Ia katakan, pembangunan gedung itu adalah untuk program percepatan layanan masyarakat. "Makanya, nanti akan ada 11 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang menempati, diantaranya Dispendukcapil, DPM PTSP, BPBD, Diskominfo, Bakes-

bangpol, Bappeda, BKD, Inspektorat, termasuk Kantor Sekretariat Daerah, Kantor Bupati dan Wakil Bupati. Juga tersedia Mall Meeting dengan kapasitas 500 - 1.000 orang," jelasnya.

Menurut Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Ir Sulaksono menambahkan kalau proyek pembangunan gedung lantai 8 itu tahap-tahapnya sudah selesai. "Sebenarnya tahun ini sudah mulai tahap pelelangan. Jadi tahun ini hanya tinggal pelaksanaan lelangnya. Tapi keputusan semuanya tergantung Bupati dan Wakil Bupati yang dikatakan tadi," tambahnya. [ach]

Bupati Ikuti Rakernas Pembangunan Pertanian 2021 Secara Virtual Jombang, Bhirawa Presiden Republik Indonesai (RI,) Joko Widodo (Jokowi) resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian Tahun 2021 yang dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, Senin pagi (11/1/2021).

Rakernas ini juga diikuti secara virtual oleh Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Jombang Akhmad Jazuli, Kepala Bappeda Jombang, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Bagian Perekonomian, serta Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setdakab Jombang, Agus Djauhari dari Ruang Jombang Command Center (JCC) Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang. Menteri Pertanian (Mentan) Republik Indonesia, Syahrul Yasin Limpo mengatakan, Rakernas digelar dalam rangka penyusunan program kerja Kementerian Pertanian tahun 2021. "Dengan arah pembangunan pertanian maju, mandiri, dan modern," kata Mentan.

Arah pembangunan Kementerian Pertanian yakni, meningkatkan produktifitas beserta program pendukung terkait peningkatan produktifitas, dan diversifikasi pangan. Dan tentunya mengoptimalkan sumberdaya

manusia yang dimiliki dan memanfaatkan kemajuan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan nilai tambah ekspor yakni, meningkatkan produktifitas pertanian di mana daerah yang mengalami defisit akan dikunjungi dan diberikan solusi. "Setiap provinsi harus ada pangan lokal seperti Pisang, Sagu, dan Sorgum," tambah Mentan.

Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada Rakernas Pertanian 2021 mengatakan, dalam kondisi Pandemi Covid-19, sektor pertanian menempati posisi paling sentral,

Food and Agriculture Organization (FAO) sudah memperingatkan bahwa potensi terjadinya krisis pangan, dan hal ini perlu diantisipasi.

"Distribusi pangan dunia menjadi terkendala dan diketahui, dalam minggu terakhir ini kedelai menjadi isu paling disorot," katanya. Oleh karenanya, Presiden Jokowi mewanti-wanti untuk berhati hati dalam melakukan pengelolaan pangan dan kedepan harus lebih serius lagi.

"Hal ini mengingat jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 270 juta lebih. Oleh sebab itu pengelo-

Bupati Mundjidah Wahab saat mengikuti Rakernas Pembangunan Pertanian 2021 secara virtual, Senin (11/01).

laan terkait pangan harus menjadi 'concern' utama, pembangunan pertanian harus serius secara detail terutama yang berkaitan dengan komoditas pertanian yang impor seperti Kedelai, Jagung, Gula, Bawang Putih beras," kata Presiden Jokowi.

Problem dari dulu terkait masalah impor khususnya Kedelai, lanjut Presiden, yakni petani tidak mau tanam karena harganya kalah dengan kedelai impor. Menurut Presiden, kalau harga tidak 'competitive' maka akan sulit untuk bersaing dan solusi untuk ini adalah lahan yang luas agar bisa ditanami. Urusan pupuk dan benih memang penting tetapi yang lebih penting adalah menyediakan lahan luas.

"Bicara pupuk, setahun subsidi pupuk mencapai Rp 33 Triliun, 'returnnya' apa, apakah produksi naik atau bagaimana. Angka ini besar dan harus dievaluasi. Pembangunan pertanian harus skala luas atau 'economic scale' dan teknologi pertanian dipakai sehingga harga pokok produksi bisa bersaing dengan impor," kata Presiden.

Khusus untuk beras, kata Presiden, Indonesia sudah mengalami kemajuan karena sudah 2 tahun tidak impor beras dan harus konsisten untuk tahun mendatang. [rif]

GALERI PUBLIK

PWI Jatim Gelar Lomba Jurnalistik Piala Prapanca Peringati HPN 2021 Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jawa Timur kembali menggelar lomba karya jurnalistik, memperebutkan Piala Prapanca dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional dan HUT Ke-75 PWI Tahun 2021.

Oleh: Zainal Ibad, Kota Surabaya

Ketua PWI Jatim Ainur Rohim

Ketua PWI Jatim Ainur Rohim menjelaskan lomba jurnalistik Piala Prapanca merupakan bagian dari program organisasi dalam mendukung profesionalisme wartawan melalui kompetisi karya-karya jurnalistik yang berbobot.

"Lomba ini sudah digelar sejak pertengahan 1980-an dan secara berkelanjutan terus berlangsung hingga sekarang. Banyak wartawan-wartawan berbakat dan hebat di Jawa Timur yang menjadi bagian dari pemenang lomba Piala Prapan-

ca ini," kata Ainur Rohim dalam keterangannya, Senin (11/1).

Khusus untuk penyelenggaraan lomba Piala Prapanca 2021, lanjut Ainur Rohim, PWI Jatim memutuskan hanya melombakan dua kategori, yakni karya jurnalistik tulis dan foto. Untuk karya jurnalistik televisi dan radio tahun ini ditiadakan.

Menurut Cak Air (sapaan akrab Ainur Rohim), keputusan meniadakan kategori karya jurnalistik televisi dan radio pada Piala Prapanca kali ini berdasarkan hasil evaluasi

pengurus dari penyelenggaraan lomba beberapa tahun terakhir.

"Peserta lomba untuk kategori televisi dan radio cukup minim, jauh dari jumlah ideal peserta Piala Prapanca sehingga kurang kompetitif.

Berbeda dengan kategori tulis dan foto yang pesertanya atau karya jurnalistik yang diikutkan lomba selalu banyak," jelasnya.

Ditambahkannya, peserta lomba karya jurnalistik Piala Prapanca bisa mengirimkan karya terbaiknya yang pernah tayang atau terbit di media cetak atau daring (online) sepanjang 2020. Naskah lomba dikirimkan ke Sekretariat PWI Jatim di Jalan Taman Apsari Nomor 15-17 Surabaya paling lambat pada 2 Februari 2021.

"Setiap peserta bisa mengikutsertakan maksimal tiga karya tulis atau foto. Selain Piala Prapanca,

panitia menyediakan hadiah uang jutaan rupiah untuk pemenang dan karya yang masuk nominasi terbaik," tambah Cak Air. Selain lomba Piala Prapanca, dalam peringatan HPN dan HUT Ke-75 PWI Tahun 2021, PWI Jatim mengadakan sejumlah kegiatan, antara lain PWI Jatim Award, bakti sosial penghijauan dan apresiasi untuk wartawan senior, seminar daring (webinar), uji kompetensi wartawan (UKW), dan Anugerah Olahraga Siwo (Sie Wartawan Olahraga) PWI Jatim.

"Seluruh kegiatan yang kami gelar tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dan dilakukan pembatasan-pembatasan sesuai aturan yang ditetapkan pemerintah," tegas Ainur Rohim. [*]