Binder12okto2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Senin Wage, 12 OKTOBER 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

12 OKTOBER 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo

08.00 Upacara Hari Jadi ke-70 Provinsi Jatim di Gedung Negara Grahadi 10.00 Rapat Paripurna Istimewa di DPRD Jatim

 Wagub H Saifullah Yusuf 08.00 Upacara Hari Jadi ke-70 Provinsi Jatim di Gedung Negara Grahadi 11.00 Menerima Kunjungan Kerja DPR RI Komisi IX di Ruang Kertanegara 13.00 Pertemuan dengan 500 Bidan dan Guru PTT se-Jatim di Hotel Utami 20.00 Kejayan Bershalawat di PP Ar Riyadh Wrati Kejayan Pasuruan

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 08.00 Upacara Hari Jadi ke-70 Provinsi Jatim di Gedung Negara Grahadi 10.00 Rapat Paripurna Istimewa di DPRD Jatim

APK Rusak atau Hilang, KPU Serahkan ke Rekanan Surabaya, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya telah menyerahkan tanggung jawab pengawasan Alat Peraga Kampanye (APK) kepada pihak ketiga jika terjadi kehilangan maupun kerusakan. Artinya,

 ke halaman 11 gegeh/bhirawa

Pemasangan APK di sejumlah titik di Surabaya.

Jika hilang atau rusak karena faktor alam atau tidak disengaja, APK akan diganti oleh rekanan yang ditunjuk oleh KPU Kota Surabaya.

Tekan Peredaran Narkoba, DPRD Jatim Lakukan MoU dengan DPRD se-Indonesia DPRD Jatim, Bhirawa Prihatin dengan maraknya peredaran narkoba di Jatim, Komisi A DPRD Jatim akan mengundang seluruh pimpinan DPRD se-Indonesia untuk menandatangani MOU antara DPRD se- Indonesia dengan BNN (Badan Nasional Narkotika). Dengan begitu ke depan ada kesamaan pandangan seluruh wakil rakyat di Indonesia tanpa kecuali dalam pemberantasan peredaran narkoba yang saat ini dalam kondisi sangat memprihatinkan.

 ke halaman 11

Nilai UKG Guru Tulungagung Rata-rata Masih 4,7 Tulungagung, Bhirawa Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) di Kabupaten Tulungagung masih di bawah angka 6. Secara rata-rata nilai UKG mereka pada tahun lalu baru mencapai nilai 4,7.

Demikian diungkapkan Kasi Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Tulungagung Adi Suselo SS, MPd. “Kami mengakui nilai UKG guru di Tulungagung masih di bawah nilai 6. Ratarata masih 4,7. Karena itu dalam

menghadapi UKG 2015 guru perlu updating dan pengembangan diri,” ujarnya dikonfirmasi, Minggu (11/10).

Namun demikian, menurut dia, nilai UKG guru-guru Kabupaten Tulungagung masih lebih baik secara nasional. Nilai ratarata UKG secara nasional masih di angka 4,3.

Seperti diketahui, mulai 2015

Pemkot Mojokerto Targetkan Pemecahan Wilayah Tuntas 2015 Kota Mojokerto, Bhirawa Pemkot Mojokerto menargetkan proses pemecahan wilayah administrasi kecamatan tuntas sebelum tutup tahun 2015. Target ini ditetapkan setelah Dirjen

Biro Administrasi Kewilayahan Kemendagri yang telah memberi sinyal positif soal pemecahan wilayah administrasi kecamatan dari dua menjadi tiga wilayah.

“Kita optimistis pada 2015 ini

 ke halaman 11

H Zainal Muhtadien SH,MM

Sentil..  Dewanti Diminta Tetap Santun dan Tak Jelekkan Lawan  Kampanye gaya baru, tapi tak diminati pemilih  Jatim Komitmen Jadikan Provinsi Layak Anak  Pelaku kekerasan pada anak layak dihukum berat biar ada efek jera  Miras Telan Empat Orang Tewas  Ini hanya salah satu efek buruk miras

proses pemecahan wilayah sudah terwujud,” kata Kabag Administrasi Pemerintahan Sekkota Mojokerto Abdurahman Tuwo,

 ke halaman 11

Khawatir Korupsi Kian Merajalela, LSM di Daerah Tolak Revisi UU KPK

Kagumi Wisata Papu HAMPARAN pantai pesisir Pasir Putih, ternyata tidak hanya menjadi salah satu objek wisata andalan di Kabupaten Situbondo, melainkan juga menjadi tempat wisata langganan Pj Bupati Situbondo H Zainal Muhtadien SH, MM. Pria yang kini masih menjabat Asisten I Setdaprov Jatim itu, mengaku sangat mengagumi indahnya pesona ombak pantai yang menjadi pusat wisata kebanggaan

pemerintah menaikkan standar nilai UKG. Saat ini nilai standar UKG harus mencapai nilai 6. Pencapaian nilai tersebut hampir sama dengan standar nilai yang sudah harus dicapai siswa-siswi saat mengikuti Ujian Nasional (UN).

Adi Suselo mengungkapkan pada tahun ini UGK akan di-

Wacana revisi UU KPK hingga kini masih berlanjut. Belum terang benderang siapa dalang di balik pengusul draf UU Nomor 30 Tahun 2002 ke Badan Legislasi (Baleg), sejumlah anggota fraksi yang partainya konon inisiator UU itu malah mengaku tak tahu isi draf tersebut.

Malang, Bhirawa Masyarakat di sejumlah daerah, salah satunya Malang Raya mulai bergerak menolak rencana revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Malang Corruption Watch (MCW) menyatakan draf revisi undang-undang yang diajukan sejumlah anggota DPR sebagai upaya untuk melumpuhkan KPK. “Jelas ini ada upaya untuk melemahkan KPK, seperti akan dibubarkan 12 tahun ke depan, akan diawasi dewan eksekutif, hanya boleh menangani kasus korupsi dengan kerugian negara Rp 50

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Guru-guru di Tulungagung harus terus mengembangkan diri karena nilai standar UKG masih di bawah angka 6.

RAPBD 2016 Tujuh Daerah Terancam Molor Pemprov, Bhirawa Pembahasan Rancangan APBD 2016 tujuh daerah di Jatim terancam molor.

Sebab untuk sementara, tujuh daerah itu bakal dijabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah yang tidak memiliki kewenangan membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD. Tujuh daerah yang dimaksud itu adalah Trenggalek, Kabupaten Mojokerto, Kota Pasuruan, Banyuwangi, Sumenep, Kabupaten Malang dan Dr H Soekarwo Sidoarjo. Ketujuh daerah itu, kepala daerahnya akan habis masa kerjanya pada Oktober dan November.

“Saya sudah kirim SK Pj itu ke Kemendagri lama, tapi hingga kini masih belum turun.

 ke halaman 11

Bakorwil Madiun Gelar Festival Seni Jaranan Nusantara I

Tontonan Sarat Sejarah dan Tidak Membosankan Harus Dilestarikan KESENIAN jaranan merupakan kesenian tradisional yang telah hidup dan berkembang di masyarakat termasuk di wilayah Bakorwil Madiun. Seni ini memiliki ciri khas dalam setiap pertunjukannya. Pada saat ini, pengembangan seni pertunjukan tradisional sudah dipengaruhi oleh masuknya budaya modern yang memberikan pengaruh pada berbagai unsur pendukung seninya.

Sudarno, Madiun Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepunahan seni budaya tradisional termasuk kesenian jaranan di antaranya semakin berkembangnya kebudayaan atau kesenian populer.

“Melihat kenyataan akan kecanggihan teknologi dan perkembangan budaya masyarakat, perhatian terhadap seni pertunjukan tradisional

 ke halaman 11

sudarno/bhirawa

Dr Gathot Hendro Priyono

Salah satu peserta Festival Seni Jaranan Nusantara I dalam rangka peringatan Hari Jadi ke-70 Provinsi Jatim 2015 di Bakorwil Madiun, Jumat (9/10).

SURABAYA

2

Senin Wage 12 OKTOBER 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Sebut Pemerintahan Bambang DH Lebih Baik

Pasang Taji, Serasi Endus Suasana di Birokrasi Surabaya Mulai memasang taji, pasangan Serasi melontarkan kritik model kepemimpinan kepala daerah Surabay sebelumnya sebagai pemerintahan yang jauh dari hati. Salah satu kritiknya, Dr Rasiyo menyebut rendahnya serapan anggaran di Pemkot Surabaya diakibatkan suasana yang tidak kondusif sehingga birokrat memilih untuk tidak bekerja sepenuh hati untuk rakyat Surabaya.

Dalam orasinya ketika menerima dukungan Forum Komunitas Ababil (FKA) pada salah satu resto di bilangan Gubeng, Jumat (9/10), Paklik Rasiyo mengkritisi soal minimnya serapan Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Daerah (APBD) yang dilakukan oleh sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Saat ini diketahui anggaran APBD 2015 yang terserap hanya sekitar 35 persen.

Rasiyo menyebut rendahnya kinerja SKPD di pemkot Surabaya akibat susana yang tidak kondusif untuk bekerja. Menurutnya di internal pemkot dipenuhi ketakutan dan keterpaksaan sehingga kerja SKPD tidak optimal.

“Mungkin di sana (proses pe-

laksanaan) entah ada ketakutan, keterpaksaan atau lain sebagainya. Dan tidak ada ketenangan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh SKPD, serta hati yang tulus dalam pengerjaanya,” ujar Rasiyo, dihadapan 200 kader FKA yang selama ini dikenal dekat dengan PDIP di Surabaya.

Pria yang tumbuh besar di kalangan nasionalis ini memastikan kondisi yang tidak kondusif tersebut sudah lama diketahuinya saat masih menjabat sebagai Sekretaris Daerah provinsi(Sekdaprov) Jatim sekitar tahun 2012 sampai 2014. “Saya sudah memantau kondisi kerja di Pemkot Surabaya yang tidak kondusif ini. Perlu penataan kembali sehingga kerja SKPD di sana menjadi lebih kondusif, yaitu

dengan hati,” tegasnya.

Pada saat yang sama Rasiyo juga menyebut pemerintahan Bambang DH berjalan relative lebih baik. Sebagai contoh, ada kerja sama yang kondusif antara pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim saat menyelesaikan relokasi warga stren Kali Jagir.

Rasiyo menceritakan pengalamanya saat menyelesaikan kasus warga yang ada di wilayah Jagir soal relokasi warga di bantaran sungai. Dirinya menjelaskan, saat melakukan relokasi warga tidak ada satu pun warga yang menjadi korban pada saat itu.

“Ketika itu Wali kota Surabaya pak Bambang DH. Yang kami lakukan pada saat itu dengan cara pendekatan dengan warga, kami ajak berbicara dari hati ke hati. Akhirnya Alhamdulillah kami menemukan solusi yang disepakati bersama. Itu adalah bukti bagaimana soal mengatasi warga,” ucapnya.

Selain masalah kondisi birokrasi yang tidak kondusif, Rasiyo juga menkritik kebijakan pemkot di sector pendidikan.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur ini juga mengkritisi soal adanya mutasi yang dilakukan kepada guru pendidikan pada saat Wali kota Tri Rismaharini.

Ia menganggap progam mutasi yang dilakukan itu adalah sebuah kekeliruan. “ Apa ini kebijakan (mutasi,red) yang tepat. Ini adalah hal-hal yang harus diperbaiki jika saya nantinya di percaya warga Surabaya untuk memimpin kota Surabaya dalam pemilihan nanti,” tuturnya.

Sementara itu, calon Wakil Wali kota Surabaya Lucy Kurniasari lebih mengistilahkan, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun ini ibarat seperti semut melawan gajah. Artinya, ia mengakui bahwa dirinya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan calon petahana Tri Rismaharini-Whisnu Shakti Buana.

“Tapi Insya Allah dengan dukungan seluruh warga Surabaya, kami mampu mengatasi perlawanan calon Wali kota dan Wakil Wali kota petahana. Maka kami memohon kepada seluruh

warga Surabaya untuk mendukung kami dengan hati yang tulus,” pungkasnya.

Gerindra-Golkar Merapat Selain melakukan komunikasi dengan masyarakat pemilih, Paslon Serasi ( Dr Rasiyo-Lucy Kurniasari ) yang diusung Partai Demokrat dan PAN juga terus melakukan komunikasi politik dengan partai lain. Paslon bernomor urut 1 merasa optimistis dengan partai lain akan mengalir dukungan tersebut.

Liaison Officer (LO) Rasiyo-Lucy, Achmad Zainul Arifin mengatakan personal tokoh-tokoh partai politik sudah ada komunikasi untuk mendukung Paklek Rasiyo dan Ning Lucy untuk memenangkan Pilwali Surabaya 2015.

“Personal Gerindra, Aden Darmawan sudah menyampaikan dukungannya. Meski belum pada tataran parpol secara organisasinya.” kata Arifin saat dikonfirmasi Bhirawa, Minggu (11/10) kemarin.

Arifin juga menyebut, secara personal sejumlah tokoh partai telah menyatakan merapat ke

pasangan nomor satu. Antaranya ada 5 partai yakni, Gerindra, Golkar, PKS, PKB, dan PPP. “Namun memang masih personal, tetapi posisi di partai ssaya rasa cukup signifikan bahwa mereka akan merapat ke Serasi secara partai,” terangnya tanpa menyebut siapa saja tokoh partai yang dimaksud.

Sementara itu, Dr Rasiyo juga mengatakan komunikasi politik itu akan melebar ke mana-mana.

Tapi kalau secara personal, akan melibatkan hati.

“Kami ini bagaimanapun adalah teman, tidak hanya dengan PDIP, juga Gerindra dan Golkar.

Sudahlah, teman itu seperti air mancur, mau dipotong seperti apapun tetap nyambung,” ujarnya beberapa hari yang lalu.

Mengenai respon dua partai lain yang diklaim oleh Rasiyo telah menjalin komunikasi dengan dirinya atau gabungan partai pengusungnya, Rasiyo mengatakan dirinya belum tahu. “Ya kita lihat nanti. Yang penting komunikasi personal itu sudah kami lakukan,” Q gat.geh katanya.Q

Kenaikan UMK Disesuaikan dengan Kondisi Perekonomian Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim meminta agar pengubahan upah minimum kab/kota (UMK), bisa menyesuaikan dengan kondisi perekonomian yang saat ini masih melemah. Pemprov juga menyatakan sampai saat ini masih menunggu Peraturan Pemerintah terkait UMK dari pemerintah pusat.

trie diana/bhirawa

Cagar Budaya

Pemkot Surabaya terus melakukan perawatan cagar budaya namun sayangnya ada beberapa cagar budaya yang masih kurang terawat. Bahkan ada cagar budaya menjadi korban corat coret dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab.Tampak salasatu cagar budaya bekas ayam goreng Pemuda di Jl Gubernur Suryo Surabaya yang masih terawat, Minggu (11/10).

PANGGUNG BIROKRASI

Gubernur Minta Tiket Jatim Fair Dipotong Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo mendesak penyelenggara Jatim Fair 2015 untuk segera melakukan evaluasi harga tiket yang dinilai terlalu tinggi. Sebab Jatim Fair merupakan pesta rakyat dan masuk dalam agenda rutin Pemprov dalam rangka Hari Jadi Provinsi Jatim.

“Iya memang tiketnya dianggap terlalu mahal. Ini untuk rakyat, ndak bisa tiketnya terlalu tinggi. Silahkan ditulis yang besar soal harga tiket itu,” kata Gubernur Soekarwo, ketika ditemui usai Salat Jumat di komplek kantor Gubernur Jatim, (9/10).

Untuk itu, Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo, mendesak penyelenggaran Jatim Fair 2015 segera melakukan evaluasi harga tiket yang dinilai terlalu mahal. “Khusus untuk harga tiket ini memang perlu mendapat evaluasi,” ungkapnya.

Sekadar diketahui, Jatim Fair 2015 kembali digelar di Grand City Convex Surabaya. Pesta rakyat menyambut hari ulang tahun Provinsi Jatim yang ke 70 tahun ini digelar mulai Kamis (8/10) hingga Minggu (18/10).

Untuk masuk Jatim Fair, pengunjung dikenakan biaya antara Rp10 ribu hingga Rp20 ribu tergantung hari dan waktunya.

Untuk Senin-Jumat pukul 11.00-17.00 WIB harga tiket Rp10 ribu. Sedangkan untuk pukul 17.00-22.00 WIB harganya Rp15.000. Sementara untuk hari Sabtu dan Minggu pada pukul 10.00-15.00 WIB harga tiket Rp15 ribu; sedangkan untuk sore dan malam yaitu pukul 15.00-22.00 Q iib WIB harga tiketnya Rp20.000.Q

Risma-Whisnu Dialog dengan Putera Bung Tomo Surabaya, Bhirawa Pasangan Risma-Whisnu dari PDIP melakukan berbagai kegiatan sosialisasi di beberapa wilayah.

Kegiatan sosialisasi ke masyarakat yang dilakukan Risma-Whisnu antara Menjelang Peringatan Hari Pahlawan 10 Nopember, dua tokoh Surabaya, yakni Tri mantan wali kota Rismaharini, dan Putra Bung Tomo, Bambang Sulistomo bertemu di Taman Bungkul, Minggu (11/10) kemarin.

Bambang Sulistomo mengungkapkan, pertemuan tersebut tidak ada kaitannya dengan Pilkada Surabaya. Menurutnya, dia yang mengajak mantan Wali Kota tersebut untuk bertemu.

Meski bersama Risma, Bambang Sulistomo enggan menyebutkan siapa yang didukung pada Pilkada Surabaya, 9 Desember mendatang. “Saya gak boleh nyinggung dukung siapa, belum waktunya sekarang ini,” terang Bambang dengan logat Suroboyo-an.

Pria yang juga Ketua Seduluran Surabaya ini mengajak masyarakat terus membangun Kota Pahlawan ini, meski latar belakang ekonomi, pendidikan dan sosial berbeda. “Saya ingin masyarakat tetap melanjutkan pembangunan Kota Surabaya,” ajaknya.

Dia menjelaskan, sebagai Kota Metropolitan dengan penduduknya yang mencapai 3 juta, masalah yang dihadapi Surabaya tentu juga cukup kompleks. Dengan besarnya jumlah penduduk, Bambang mengha-

geh/bhirawa

Pasangan calon (Paslon) yang diusung PDIP tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana Bercengkrama dengan Putra Bung Tomo, Bambang Sulistomo di Taman Bungkul, Minggu (11/10) kemarin. rapkan masyarakat Surabaya Surabaya itu adalah adik kelas tidak terpecah belah, tidak Bung tomo sewaktu sekolah. mementingkan dirinya sendiri, Risma mengaku, orang tuanya dan membangun kebersamaan. seringkali bercerita tentang “Susah bangun Surabaya, Bung tomo dan peristiwa 10 untuk itu jangan mementingkan Nopember kepadanya. Karena diri sendiri,” kata pejabat Ke- itu, agar semangat juang para menterian Kesehatan tersebut. generasi muda tetap terjaga, dia Bambang juga berharap, Pe- membuat Sekolah Kebangsamerintah Kota Surabaya me- an.”Bapak selalu cerita perisnyediakan sejumlah tempat tiwa 10 Nopember, untuk itulah bagi anak muda untuk berak- kenapa saya buat Sekolah Ketivitas dan berkreasi, seperti bangsaan,” kata Risma.

Taman Bungkul. Pasalnya, maDirinya menyatakan, persa depan Surabaya terletak pada temuan dengan kalangan mukalangan mudanya. da Surabaya memang ber Sementara, Tri rismaharini tujuan untuk memberi do pada kesempatan itu mengaku rongan kepada mereka. Hal itu sudah kenal dengan putra Bung diperlukan, agar kalangan tomo tersebut sejak lama. Ke- muda siap menyongsong era betulan, ayah cawali yang di- Masyarakat Ekonomi ASEAN Q geh usung PDI Perjuangan di Pilkada (MEA).Q

Banggar Akui Kredit UMKM Tak Ada Cantolan Hukumnya DPRD Jatim, Bhirawa Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim kembali beraksi atas rencana kredit murah untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Jawa Timur. Pasalnya, program insentif untuk para pelaku usaha kecil senilai Rp400 miliar tersebut ternyata belum

ada cantolan hukumnya.

“Program ini memang bagus karena bertujuan membantu pemulihan ekonomi bagi para pelaku UMKM. Tetapi, kalau legal standing untuk program ini tidak ada, maka akan menjadi masalah,”tegas Anggota Banggar DPRD Jatim Anik Mas-

lahah. Minggu (11/10).

Pihaknya tidak ingin program pinjaman lunak kepada para UMKM justru hanya menjadi program pencitraan pemerintah provinsi, dan tidak memberi dampak positif bagi peningkatan ekonomi di Jawa Timur.

Terutama sektor UMKM.

Anik menjelaskan, investasi melalui perbankan (linkcage bank) memerlukan payung hukum jelas. Berdasarkan Permendagri 21/2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, untuk investasi jangka pendek (maksimal 12 bulan) cukup mengunakan peraturan gu-

bernur. Namun, bila investasi tersebut jangka panjang (lebih dari 12 bulan) maka minimal memerlukan peraturan daerah (Perda).

Regulasi inilah kata Anik yang tidak disiapkan oleh gubernur sebagai cantolan program pinjaman lunak Q cty tersebut.Q

Kepala Disnakertransduk Jatim, Drs Sukardo MSi mengatakan, Jatim saat ini justru masih menunggu pemerintah pusat untuk hasil dari Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) khusus UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) buruh.

“Kapan dari hasil RPP itu, kami masih belum mengetahuinya. Harapannya jika RPP itu ada, maka ada kebijakan regulasi ditentukan pusat. Rutinitas kenaikannya bisa ditentukan, sehingga daerah tidak ada keributan,” katanya, Minggu (11/10).

Di sisi lain, lanjut Sukardo, pihaknya juga telah bertemu dengan serikat pekerja/ buruh dan pengusaha. Dari hasil pertemuan, kedua belah pihak sama-sama bisa menyikapi adanya perekonomian yang lemah saat ini.

“Jika memang UMK ada kenaikan juga sama-sama menyesuaikannya. Sebab UMK 2015 saja, banyak perusahaan yang mengajukan penangguhan. Bahkan ada perusahaan yang bekerjasama dengan pekerja/buruhnya dengan tetap berproduksi meskipun pendapatan dibawah UMK,” katanya.

Memang untuk penentuan UMK dihitung dari KHL (Kebutuhan Hidup Layak) ditambah inflasi dan angka pertumbuhan ekonomi. Saat ini, pemkab/kota melalui dewan pengupahan masih melangsungkan proses penghitungan KHL, yang selanjutnya pada pertengah atau akhir Oktober akan dibicarakan bersama dewan pengupahan provinsi.

Sebelumnya, buruh yang berada di kawasan industri atau ring I Jatim (Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, danMojokerto) menuntut

adanya kenaikan upah minimum kota/kabupaten (UMK) tahun 2016 sebanyak 22 persen ataunaik menjadi Rp 3,2 juta dari sebelumnya Rp 2,7 juta.

Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jatim, Djazuli menilai tuntutankenaikan UMK sebesar itu sudah cukup wajar. Mengingat harga kebutuhan sehari-hari terus meningkat dan jugadisesuaikan adanya inflasi.

“Kenaikan sebesar 20 hingga 22 persen itu masuk akal karena disesuaikan dengan kondisi yang sekarang ini. Danpara pengusaha harus memahami tuntutan buruh,” ujarnya.

Dia menuturkan, sekarang ini di beberapa daerah sudah selesai melakukan survey KHL (kebutuhan hidup layak).Hanya saja hingga sekarang masing-masing daerah belum menentukan UMK yang bakal diajukan ke DewanPengupahan Jatim karena masih menunggu peraturan gubernur.

Sementara itu, Asosiasi pengusaha di Jawa Timur menolak kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun2016. Mereka tetap memberlakukan besaran upah bagi pekerja sebesar Rp 2,7 juta/bulan di ring I (Kota Surabaya,Kab. Gresik, Kab. Sidoarjo, Kab. Pasuruan, dan Kab.Mojokerto) yang mengacu ketentuan tahun 2015. Hal itu dilakukan menyusul kian lesunya ekonomi.

Ketua Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha (Forkas) Jawa Timur, Isdarmawan Asrikan mengatakan, kenaikan UMK2016 sebesar 22 persen adalah tidak realistis sebab akan memberatkan Q rac pengusaha.Q

Pj Wali Kota Surabaya Siap Mendukung Kesuksesan Pilwali KPU Surabaya, Bhirawa Bertemu langsung dengan KPU Surabaya, PJ Wali kota Surabaya, menyatakan siap ikut mensukseskan Pilkada Surabaya. Penegasan ini disampaikan Nurwiyatno saat berkunjung ke KPU Surabaya ,Jumat (9/10) Pria yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Inspektorat Jawa Timur ini bersilaturahmi sekaligus memantau kesiapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya 2015 yang puncaknya akan berlangsung 9 Desember 2015 mendatang.“Sebagai PJ Walikota, salah satu tugas saya adalah mensukseskan Pilwali 2015. Karena itu, saya mulai melakukan silaturahmi ke berbagai pihak. Diantaranya ke dewan, forum pimpinan daerah, media massa, serta ke KPU dan Panwaslu,” ujar Nurwiyatno.

Nurwiyatno menganggap KPU Surabaya sebagai penyelenggara Pilwali 2015 telah sangat siap. Meski begitu dia tetap mendorong agar di masa-masa sekarang ini, KPU lebih gencar melakukan sosialisasi agar partisipasi pemilih maksimal. Untuk tujuan tersebut, Nurwiyatno memastikan jajarannya akan siap memberikan dukungan untuk segala bentuk agenda sosialisasi.

“Kalau tidak lakukan sosilisasi maka Pilwali tidak menarik, bahkan masyarakat akan tidak tahu dan cenderung bersikap apatis. Karena itu dalam silaturahmi yang saya lakukan ke media, saya juga dorong agar mereka ikut membantu sosialisasi ini. Bagaimanapun juga, Pilwali kali ini adalah harapan kita bersama untuk mewujudkan demokrasi,” bebernya.

Sementara itu, Komisioner KPU Surabaya divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan dan Pengembangan Informasi, Nur Syamsi memastikan bahwa pihaknya telah berupaya maksimal untuk menggelar sosialisasi ke Q gat berbagai elemen masyarakat di Surabaya.Q

SURABAYA

Senin Wage 12 OKTOBER 2015

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Polisi Pemilik Sabu 13 Kg Terancam Hukuman Mati Kejari Surabaya, Bhirawa Nasib Aiptu Abdul Latif, anggota Polsek Sedati bakal ditentukan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Atas kasus dugaan kepemilikan narkotika jenis sabu super besar, 13 kilogram, anggota Reskrim ini bakal dijerat hukuman mati.

Tak hanya dirinya, istri sirinya yang bernama Indri Rahmawati dan salah satu terdakwa bernama Tri Diah Torissiah alias Susi, turut juga terancam hukuman mati.

Pasalnya, keduanya juga terlibat dalam kepemilikan sabu seberat 13 kilogram, hasil tangkapan Satuan Reserse Narkoba (Satreskoba) Polrestabes Surabaya.

Kepala Kejari (Kajari) Surabaya Didik Farkhan Alisyahdi mengatakan, berkas bed/bhirawa ketiga tersangka sudah diTahap II yang dilakukan penyidik Polrestabes Surabaya atas kepemilikan sabu seberat 13 kilogram limpahkan ke PN Surabaya, di Kejari Surabaya pekan lalu.

Kamis (8/10) pekan lalu.

RAGAM INFO

Temu Alumni Fisipol Unej Berkontribusi untuk Negeri Surabaya, Bhirawa Reuni atau ajang kumpul kembali dengan teman lama adalah hal yang sangat menyenangkan, heboh dan nostalgia. Itu pula yang terjadi saat alumni Fakultas Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Jember (Unej) menggelar temu kangen di Hotel Singgasana Surabaya, Sabtu (10/10).

Sama seperti reuni pada umumnya, temu kangen alumni Fisipol Unej juga dimanfaatkan para alumni untuk saling bercanda, foto-foto, berbagi cerita bahkan saling bully. “Memang acara ini kami kemas non formal biar tidak kaku,” kata Ketua Panitia Temu Kangen Alumni Fisipol Unej, Eko Hariyanto.

Menurut Asisten IV Sekkota Surabaya ini, temu alumni kali ini diikuti lebih dari 200 peserta dari angkatan 1972 hingga ankatan 1987. Untuk mendatangkan mereka, tidak membutuhkan undangan resmi, tapi cukup dengan komunikasi melalui WA (WhatsApp).

“Kita manfaatkan betul media sosial (medsos). Kita rapat-rapat juga melalui WA. Ini reuni pertama yang tidak membutuhkan rapat khusus bertatap muka. Semua melalui komunikasi WA. Q iib Makanya unik temu ini.Q

Kenalkan Sosok Pemimpin Daerah Melalui Komik Bergambar Surabaya, Bhirawa Menceritakan kisah para pejabat daerah di Jawa Timur kepada anak-anak setingkat TK dan SD saat ini memang tidak mudah apalagi dengan adanya teknologi yang semakin canggih membuat anak lebih memilih bermain daripada membaca.

Ditambah lagi dengan bahasa yang kaku dan literatur yang panjang semakin membuat anak-anak semakin malas membaca, berbeda dengan yang dilakukan Diah Litasari penemu metode sekaligus owner Kubaca ini membuat terobosan dengan membuat komik bergambar tentang kisah-kisah para pejabat daerah dengan bahasa anak.

“Saya ingin anak-anak ini melihat contoh yang baik yang ada dilingkunganya dan tidak sekedar tahu pemimpinya cuman ada di baliho-baliho. Tapi anak harus dekat serta mengenal siapa beliaunya dan bagaimana beliau bisa menjadi pemimpin, misalkan Wali Kota kenapa beliau bisa menjadi Wali Kota,” ungkapnya.

Diah menambahkan, bagaimanapun beliau menjadi Wali Kota tentunya melalui proses anak-anak juga, apa yang dilakukan oleh beliau tersebut sehingga beliau bisa mencapai puncak karier atau mendapatkan amanah untuk menjadi Q riq Wali kota.Q

Ketiganya di jerat Pasal 114 ayat 2 Undang undang No 35 tahun 2009 tentang pemberantasan narkoba Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau Pasal 112 ayat 2 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dengan hukuman pidana mati.

“Atas dugaan kepemilikan narkotika jenis sabu seberat 13 kilogram, ketiganya dihukum dengan pidana mati,” tegas Kajari Surabaya Didik Farkhan Alisyahdi kepada Bhirawa, Minggu (11/10).

Dijelaskan Didik, adapun dua Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang ditugaskan untuk

menangani kasus ini adalah Jaksa Karmawan dan Fathol Rasyid. Saat ini, lanjut Didik, pihaknya tinggal menunggu penetapan jadwal sidang dari PN Surabaya.

“Berkas sudah dilimpah.

Tinggal tunggu penetapan jadwal sidang di Pengadilan,” ungkapnya.

Terkait jeratan pasal hukuman mati, kepada Bhirawa Didik mengatakan, penerapan pasal ini sesuai dengan barang bukti dugaan kepemilikan sabu dari ketiga tersangka. Selain dugaan kepemilikan 13 kilogram sabu, perbuatan ketiganya tidak membantu program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba.

“Ancaman Pasal 114 dan Pasal 112, sesuai dengan kasus yang menjerat ketiga

tersangka,” pungkas Didik.

Sebagaimana diberitakan, tersangka Susi pernah tertangkap pada 19 Nopember 2014 atas kasus kepemilikan narkotika. Dari penangkapan itu, petugas mendapatkan setengah kilogram sabu-sabu di apartemennya. Namun, ketika berada di Rutan, Susi tetap memasok barang haram itu ke Abdul Latif dan Indri.

Jaringan ini terungkap ketika Polisi menangkap Indri di sekitar Pasar Wisata Sedati. Dalam penggeledahan di rumah kos Indri, Polisi menemukan tumpukan 13 plastik ukuran besar berisi sabu-sabu dengan berat total 13 kilogram, 22 butir pil ekstasi, 5 poket sabu siap edar, dan alat hisap atau Q bed bong.Q

Melek IT, Permudah Kinerja Satpol PP Kota Surabaya Surabaya, Bhirawa Tatapan Tintus Febrianto fokus pada layar komputer yang menampilkan akun twitter milik Satpol PP Surabaya. Tak berselang lama, pria 24 tahun itu menemukan keluhan warga tentang pedagang kaki lima (PKL) di daerah Ploso. Keluhan tersebut lantas disebarkan ke grup WhatsApp (WA) guna ditindaklanjuti personil Satpol PP di lapangan.

“Ya, beginilah cara kerja kami.

Sekarang ini kinerja Satpol PP benar-benar memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) termasuk media sosial,” ujar Tintus saat ditemui di kantor Satpol PP Surabaya.

Dalam tubuh Satpol PP Surabaya, Tintus memang mendapat tugas khusus sebagai administrator media sosial. Saat ini, instansi penegak Perda Kota Pahlawan memaksimalkan sejumlah media sosial seperti twitter, facebook, dan instagram.

Di samping sebagai sarana mengetahui pengaduan warga, media sosial tersebut juga berfungsi sebagai wadah bagi Satpol PP menginformasikan berbagai kegiatannya.

“Foto-foto kegiatan penertiban juga kita upload di media sosial, supaya masyarakat mengetahui lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan Satpol PP,” tutur Tintus sembari menunjukkan laman twitter yang memuat foto petugas Satpol PP sedang mengangkat lapak kayu milik PKL liar.

Sedangkan untuk komunikasi internal, Satpol PP Surabaya memanfaatkan grup WA. Grup tersebut “dihuni” Kepala Satpol PP, kepala bidang hingga perwakilan masingmasing regu petugas Satpol PP. Penggunaan grup WA, menurut Tintus, sangat praktis. Pesan yang dishare langsung dapat diketahui dan direspon oleh seluruh anggota dimana pun berada.

Kasatpol PP Surabaya Irvan Wid-

Petugas Satpol PP memantau aplikasi penertiban reklame. yanto mengatakan, sejak 2012 Satpol sudah operasi.

PP secara intens memanfaatkan TIK Aplikasi tersebut juga memuguna menunjang kinerja petugas di dahkan pencarian data yang dilapangan. Hampir tiap tahun, Satpol kehendaki. Irvan mencontohkan PP selalu menelurkan ide-ide aplidengan memberi instruksi anak kasi baru, misalnya aplikasi pebuahnya untuk mencari tahu innertiban reklame, pelaporan online, formasi penertiban reklame selama dan aplikasi penegakan perda. KonSeptember sampai awal Oktober. sep dasar sistem elektronik tersebut Dengan hanya meng-input- rentang berasal dari Satpol PP. Namun, waktu, data hasil penertiban langdalam rangka pengembangannya, sung tersaji. Berdasar data tersebut, Satpol PP bekerja sama dengan diketahui bahwa selama September Dinas Komunikasi dan Informatika hingga awal Oktober Satpol PP sudah (Diskominfo) Surabaya. menertibkan 2.487 reklame insidentil Aplikasi penertiban reklame, landan 74 reklame non-insidentil. jut Irvan, memuat data hasil pe“Kalau dihitung total, sepanjang nertiban secara detail. Meliputi tahun ini sudah ada 16.700-an rekwaktu pelaksanaan, lokasi, jumlah lame yang ditertibkan, baik personil yang dilibatkan, barang insidentil maupun non-insidentil. sitaan, hingga foto-foto yang menAngka tersebut sudah 110 persen jelaskan kondisi sebelum dan sedari target tahunan,” kata Bagus

geh/bhirawa

Supriyadi, Kasie Program Bidang Pengembangan Kapasitas Satpol PP Surabaya.

Sedangkan aplikasi pelaporan online lebih kepada sistem elektronik yang merekam seluruh kegiatan personil Satpol PP. Sistem tersebut menampilkan data aktivitas setiap anggota Satpol PP secara rinci. Beban kerja personil yang direkam secara elektronik memudahkan pimpinan untuk memonitor dan mengawasi kinerja anak buahnya.

Aplikasi lain yang dimiliki Satpol PP yakni sistem penegakan perda.

Aplikasi ini digunakan untuk menilai tingkat efektivitas peraturan daerah di masing-masing wilayah. Berbekal informasi tersebut, Satpol PP akan dengan mudah memetakan tingkat Q geh kerawanan.Q

Dindik Surabaya Kewalahan Tangani Madrasah Difasilitasi Mendaftar Badan Hukum Justru Mbeler

Dindik Surabaya, Bhirawa Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya tampaknya sudah mulai kuwalahan menangani madrasah-madrasah yang hingga kini belum berbadan hukum dan tidak tercatat di Kemenkum-HAM. Tidak pro aktifnya madrasah-,adrasah dalam menyelesaikan kewajiban administrasi menyulitkan proses pencairan bantuan

operasional pendidikan daerah (Bopda) dan bantuan sosial lain.

Berdasarkan data Dindik Surabaya, dari 210 madrasah di Surabaya mulai jenjang MA,MTs dan MI sudah 139 lembaga yang telah berbadan hukum. Sementara 71 lainnya hingga kini masih belum menyampaikan laporan sejauhmana progress pengurusannya

atau bahkan belum mengurus badan hukum sama sekali.

“Kita sudah berusaha memfasilitasi seluruh madrasah yang belum berbadan hukum untuk mengurusnya. Tapi responnya masih sangat minim.

Bahkan sampai pertemuan terakhir, dari 73 lembaga yang kita undang, hanya 14 yang hadir,” tutur Kepala Dindik Surabaya Ikhsan, Minggu (11/10).

Ikhsan mengaku, pihaknya terus berusaha agar madarasah segera memberikan laporan sebelum pembahasan KUA-PPAS 2016 rampung.

Sebab, selama madrasahmadrasah ini belum berbadan hukum, pihaknya tidak dapat mencantumkan madrasah tersebut sebagai penerima Bopda semester dua mendatang.

“Kami sudah berusaha de-

ngan berbagai upaya supaya mereka mau mengurus badan hukum. Tapi kalau mereka (lembaga/yayasan,red) tetap tidak mau urus, terus kami harus bantu bagaimana lagi?” ujar Ikhsan heran.

Ikhsan kembali merinci berbagai upayanya mengajak madrasah maupun yayasan untuk memproses status baQ tam dan hukum.Q

Museum Hidup Polrestabes Surabaya

Ungkap Kembali Sejarah Hoofdbureau van Politie te Surabaia Sebagian besar warga Kota Surabaya yang hidup di zaman Belanda mengetahui gedung yang bernama Hoofdbureau van Politie te Surabaia. Sayangnya, di era sekarang istilah Hoofdbureau terdengar asing di telinga masyarakat.

Untuk menghidupkan kembali sejarah Hoofdbureau, Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Yan Fitri Halimansyah menyulap Mapolrestabes Surabaya menjadi Museum Hidup Polrestabes Surabaya.

Selain menempati gedung cagar budaya peninggalan Belanda, museum yang baru saja diresmikan itu juga menyimpan bermacam benda bersejarah yang digunakan polisi pada zaman Belanda. Diantaranya adalah koleksi senjata yang tertera buatan 1895 yaitu pistol jenis Lee Enfield buatan Inggris. Kemudian ada juga pistol Leger Parabellum yang dibuat pada 1898, Shotgun Colt Doble Hammer buatan Amerika pada 1875.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Yan Fitri Hali-

mansyah mengakui, pendirian museum ini tidak lepas dari sejarah gedung Mapolrestabes yang menempati gedung cagar budaya. Selain itu, gedung ini menyimpan sejarah panjang tentang perjalanan bangsa dan kepolisian khususnya di wilayah Surabaya. Bagi warga yang ingin tahu sejarah Hoofdbureau, Yan Fitri mempersilahkan untuk mereka berkunjung di Museum Hidup Polrestabes Surabaya.

“Gedung atau kantor ini mengandung peristiwa besar menurut sejarah Polisi. Dari sinilah kemudian muncul ide untuk mendirikan museum yang mampu menceritakan tentang perjalanan sejarah Polisi. Museum ini dibuka untuk umum, siapapun boleh ber-

kunjung,” ungkap Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Yan Fitri Halimansyah.

Yan menceritakan secara singkat, Hoofdbureau van Politie te Surabaia bermakna sebagai Biro Besar Polisi Surabaya. Istilah Hoofdbureau sendiri baru dikenal secara umum pada kisaran tahun 1928. Dan gedung ini menjadi gedung pertama yang dimiliki oleh Polisi Surabaya. Bahkan, berdasarkan catatn sejarah, gedung ini dibangun pada 1809 dan dibangun untuk kantor bisnis VOC. Tak hanya kaya akan sejarah, berbagai koleksi seperti kamera jaman belanda bisa dinikmati di museum tersebut. Yan menerangkan, koleksi kamera itu digunakan untuk proses identifikasi. Kamera yang disimpan dalam lemari model kuno ini cukup beragam usianya.

“Kami menemukan kamera ini di gudang Polrestabes, bahkan ada juga yang

trie diana/bhirawa

Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti saat meninjau salahsatu koleksi radio pada Zaman Belanda yang dipamerkan di Museum Hoofdbureau Van Politie Te Surabaia di Mapolrestabes Surabaya, Sabtu (10/10). ditemukan di atas atap unsur sejarah. Tiga unsur itu masyarakat yang hobi dunia (langit-langit) gedung. Tidak adalah ilmu pengetahuan, fotografi, bisa saja mengekstahu, kenapa kok disimpan generasi, dan budaya. Ke- plor kemampuannya dengan disana,” terangnya. tiga unsur ini bertujuan memfoto benda bersejarah Jadi, Yan mengaku pada untuk tetap menjaga se- yang ada di museum ini.

Museum Hidup Polrestabes jarah yang ada di Kota Su“Selain tiga unsur itu, Surabaya ini terdapat tiga rabaya. Tak hanya itu, bagi Museum Hidup Polresta-

bes Surabaya juga didedikasikan untuk dunia pendidikan terutama sejarah yang ada di Kota Surabaya,” imbuhnya.

Yan mengungkapkan, pendirian dan pengumpulan barang-barang sejarah di museum ini bukanlah hal yang muda. Ia mengaku membutuhkan waktu sekitar empat bulan hingga mendapatkan semua benda bersejarah tersebut. Selain sumbangan dari masyarakat yang masih berhubungan dengan sejarah Hoofdbureau. Sebagian juga didapati dari Polsek jajaran, seperti Polsek Bubutan, Polsek Simokerto, dan Polsek Tegalsari.

“Ketiga Polsek itu menempati gedung cagar budaya yang pada masa Belanda juga berfungsi sebagai kantor Polisi. Jadi, semua benda-benda sejarah yang disumbangkan masih berhubungan dengan sejarah Hoofdbureau,” pungkasnya.Q bed

4

OPINI Mangayubagya 70 Tahun Jawa Timur

Tajuk

Jer Basuki Jatim 70 Tahun HARI ini (Senin, 12 Oktober 2015), pemerintah propinsi Jawa Timur telah berusia 70 tahun. Tanggal saat itu merupakan hari pertama saat Raden Mas Tumenggung Soerjo menjalankan tugas sebagai Gubernur Jatim yang pertama. Tugas yang sangat berat, karena kemerdekaan RI baru berusia 56 hari. Sebab, walau Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaan, tetapi kedaulatan pemerintah RI belum terwujud. Apalagi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), belum terpikirkan.

Bahkan Gubernur harus memimpin perang melawan tentara Sekutu yang baru memenangi Perang Dunia kedua.

Secara gagah berani gubernur RMT Soerjo, menentang pelucutan senjata yang diminta tentara Sekutu. Keberanian gubernur Suryo, merupakan strategi politik sangat vital.

Yang disanggupi oleh gubernur hanya gencatan senjata, bukan menyerahkan senjata kepada tentara Sekutu yang diboncengi NICA (tentara Belanda).

Tapi boleh jadi sudah menjadi takdir, bahwa pejuang di Surabaya terprovokasi oleh tentara NICA (dengan perilaku superioritas). Peristiwa penembakan Mallaby (tentara Inggris), menjadi pemicu ke-geram-an Sekutu. Karena gubernur menolak pelucutan senjata, maka terjadilah peristiwa perang revolusi, 10 November 1945. Surabaya dibombardir tentara Sekutu. Rakyat mengungsi. Sedangkan tentara rakyat (bersenjata seadanya) memilih ber-gerilya.

Situasi yang dihadapi gubernur Suryo, benar-benar sangat sulit. Selama tahun 1945-1949, seluruh masyarakat Jawa Timur harus berjuang hidup-mati mengukuhkan kemerdekaan. Saat itu, masih pula direpotkan pemberontakan PKI di Madiun, 1948. Termasuk gubernur RMT Soerjo, gugur dibunuh massa PKI di desa Kedunggalar, kabupaten Ngawi. Jasadnya ditemukan di hutan. Dan masyarakat Surabaya (dan sekitar) belum seluruhnya pulang dari pengungsian.

Ketika dibentuk pemerintahan propinsi Jawa Timur, belum ada APBD. Simpanan uang hasil pajak sebagai kas daerah pun belum ada. Tetapi gedung pemerintahan propinsi sudah dimiliki. Yakni, kantor gubernur (grahadi).

Begitu pula beberapa mobil dinas bekas-pakai gubernur zaman penjajah masih bisa dimanfaatkan. Untuk mengisi BBM, dikoordinasi dengan perusahaan minyak dan gas milik pemerintah. Gaji gubernur beserta seluruh staf, dihitung bukan dengan sepantasnya, melanikan secara pantespantesan, asal ada, dalam standar hidup susah.

Gedung, sarana komunikasi dan transportasi ini sangat penting untuk menggerakkan roda pemerintahan pada zaman awal kemerdekaan. Sedangkan segala keperluan untuk membiayai kegiatan program pemerintah propinsi harus diambil dari kekayaan pribadi para aktifis, terutama dari kantong pribadi gubernur. Belum ada anggaran belanja pegawai, apalagi alokasi untuk belanja modal maupun belanja barang.

Berlalu 70 tahun, saat ini, bersyukur keadaan saat ini telah jauh berbeda. APBD Jawa Timur kini senilai Rp 25-an trilyun (per-angka-an P-APBD 2015). Dan pegawai-nya pun konon, memiliki penghasilan cukup memadai. Tergolong tinggi di tataran PNS tingkat propinsi se-Indonesia. Dengan keadaan yang lebih makmur ini diharapkan, seluruh pegawai SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) bisa bekerja professional. Kesulitan (ekonomi tahun ini) masih jauh lebih baik dibanding 70 tahun lalu.

Jer Basuki Mawa Bea (kesejahteraan mestilah diperjuangkan dengan pengorbanan) yang dijadikan motto Jawa Timur, harus terus dikumandangkan. Pada usia ke-70, Jawa Timur memang sudah nampak makmur. Tetapi hal itu bukan berarti pemerintah propinsi telah berprestasi. Melainkan rakyat Jawa Timur yang berprestasi dalam berbagai kerja pertanian, perkebunan, peternakan dan nelayan serta perdagangan.

Saat ini kinerja masyarakat (dalam PDRB, Produk Domestik Regional Bruto) sudah senilai Rp 400-an trilyun.

Tetapi masih banyak hak kebutuhan dasar masyarakat, harus diperjuangkan. Hak layanan kesehatan, pendidikan, dan lingkungan yang sehat, belum sepenuhnya disediakan oleh pemerintah. Serta lebih dari 5 juta warga Jawa Timur yang tergolong paling miskin, harus “dipelihara” oleh negara (pemerintah propinsi). 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Penguatan Rupiah Masih Sangat Rentan BAHWA penguatan Rupiah pada awal minggu ini merupakan berita baik namun masih rentan. Ini disebabkan penguatan tersebut berasal dari faktor-faktor yang ‘berefek sementara’ terhadap penguatan Rupiah.

Faktor pertama, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat belum sesuai dengan harapan. Dampak kondisi ini sangat sementara terhadap penguatan rupiah sebab bila ekonomi Amerika Serikat kemudian tumbuh sesuai harapan maka rupiah bisa saja tertekan kembali.

Faktor kedua, sentimen positif pasar terhadap rencana Paket Kebijakan Ekonomi Jilid III. Bergulirnya tiga paket kebijakan berturut-turut baik untuk untuk menguatkan Rupiah dan telah terbukti. Namun, bilamana pemerintah terlalu jor-joran dalam merilis paket kebijakan ekonomi untuk mengendalikan rupiah maka ke depan Indonesia akan kehabisan peluru bila menghadapi situasi serupa dan dapat memberikan efek terbalik jika paket-paket tersebut tidak jalan. Selain itu, apabila paket-paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan lebih banyak dimanfaatkan oleh asing maka dalam jangka panjang perekonomian Indonesia semakin terjajah hingga semakin mereduksi kemandirian ekonomi bangsa.

Faktor ketiga, intervensi Bank Indonesia di pasar spot valas.

Intervensi ini cenderung merupakan tindakan reaktif, bukannya preventif. Ini membuat Bank Indonesia terpaksa mengeluarkan cadangan devisa ekstra untuk menahan laju pelemahan rupiah bila pasar valas bergejolak. Akibatnya cadangan devisa Bank Indonesia dapat tergerus lebih jauh.

Pada dasarnya pengendalian rupiah yang efektif adalah kebijakan preventif, baik pada sisi penawaran dan permintaan di pasar valas. Saat ini, Indonesia mengalami penurunan penawaran valas terutama US Dollar sebagai akibat penurunan ekspor dan semakin banyak dana hasil ekspor yang ditahan di luar negeri.

Di sisi permintaan, tekanan pembelian US Dollar masih besar, baik untuk transaksi impor, pembayaran utang luar negeri, maupun spekulasi.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Senin Wage, 12 OKTOBER 2015

Kukuh Menyangga Kedaulatan Pangan “Orang bilang tanah kita tanah sorga / Tongkat kayu dan batu jadi tanaman ...,” (itulah sebaris syair lagu dalam album lagu Nusantara, oleh kelompok musisi Koes plus).

T

etapi setelah beberapa dekade berlalu, tanah ladang yang dahulu subur, kini mulai mengeras.

Lapisan gembur (subur) dahulu sampai setebal 25 sentimeter, sekarang hanya 5 sentimeter.

Pupuk yang dahulu diandalkan untuk memperbanyak hasil panen, ternyata bagai racun untuk tanah. Petani harus mengeluarkan biaya olah tanah lebih besar. NTP (Nilai Tukar Petani) bagai berpacu dengan inflasi dan ongkos produksi.

Usaha ke-pertani-an menjadi in-feseable, merugikan. Maka wajar aksi menjual tanah ladang menjadi pilihan, yang enteng dilakukan. Banyak kawasan subur ber-alih fungsi menjadi industrial estate, atau menjadi “ladang” para developer property (perumahan). Sehingga areal sawah makin susut, hasilnya juga terus merosot, seiring penggunaan pupuk dan pestisida. Dulu, hasil panen padi sebanyak 8 ton perhektar, sudah biasa. Kini bagai mimpi.

Inilah Jawa Timur, bagian dari pulau Jawa, yang dikenal disebut Jawa Dwipa (dalam bahasa Kawi, berarti pulau padi). Wilayahnya dikenal gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerto-raharjo (subur-makmur ladangnya, dalam kondisi aman tenteram). Dalam bahasa sekarang, bisa disebut sebagai masyarakat sipil madani. Dalam bahasa Kawi disebut Jer Basuki Mawa Bea. Inilah semboyan propinsi Jawa Timur, yang sekaligus dijadikan sebagai cita-cita masyarakat.

Tetapi memang tidak mudah untuk meraih semboyan. Dibutuhkan tekad bersama untuk melindungi para pekerja sawahladang (petani), serta nelayan.

Sebagai tumpuan kedaulatan pangan, petani dan nelayan patut memperoleh perlindungan. Hingga kini petani dan nelayan relatif belum terjangkau kredit bank secara memadai. Berdasar kinerja perbankan nasional, KUT (Kredeit Usaha Tani) menjadi unit kredit yang paling kecil realisasinya.

Penyebab utamanya, aset agunan kredit tidak bank-able.

Aset petani dan nelayan ratarata berupa hamparan ladang, warisan secara turun temurun.

B

elakangan ini DPR kembali beraksi. Aksinya kali ini, terkait upaya memaksakan revisi Undang-undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dimasukkan lagi dalam paket Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2015.

Dalam rancangan revisi yang digodok Dewan Perwakilan Rakyat mulai Selasa (6/10), yang drafnya beredar di media massa, terdapat sejumlah pasal yang bila disetujui akan melumpuhkan KPK. Bahkan ada pasal yang berpotensi membubarkan komisi antikorupsi itu.

Tentu saja, gelagat buruk revisi perubahan Undang-Undang KPK itu kiranya harus dilawan, karena bukan dimaksudkan untuk memperkuat lembaga itu. Presiden Jokowi saja sudah menolaknya, kenapa DPR bernafsu benar melemahkan KPK, bahkan rancangan yang semula inisiatif pemerintah ini dijadikan inisiatif DPR? Realitas itu terbuktikan, tidak kurang dari 15 anggota Fraksi PDI-P mengemukakan usul revisi UU KPK pada forum rapat Badan Legislasi DPR. Menindaklanjuti usulan itu, pimpinan DPR berencana mengajak Presiden berkonsultasi, karena RUU bisa masuk Prolegnas jika ada kesepakatan DPR dan pemerintah.

Pertanyaannya, lalu siapakah yang menaruh kepentingan pada UU KPK hasil revisi sehingga tanpa malu-malu lagi sekelompok anggota DPR memaksakan usul revisi ke dalam Prolegnas 2015?

Poin-poin pelemahan KPK Ada sejumlah poin perubahan yang sudah disiapkan dalam revisi dimaksud, dan semuanya mencerminkan semangat melemahkan KPK. Misalnya, ada poin tentang

mengubah dunia, khususnya sektor tanaman pangan.

Yakni, pertanian diolah secara fisika botani. Sedangkan Secara administrasi paradima lama, perke-negara-an, umumtanian hanya diolah nya warisan tanah secara kimia dan tidak dilengkapi debiologi. ngan bukti sertifikat Sebab kenyataanOleh : kepemilikan. Hanya nya, pada musim Yunus Supanto kemarau, hamipr tercatat dalam buku desa (disebut surat seluruh wadah tamkretek desa, atau lepungan air (waduk, ter C). Sangat sedikit danau, dan embung) yang telah menjadi surat kepemijuga mengering. Misalnya, yang likan pethok D. Selain itu, tingkat terjadi pada waduk Notopuro, di pendidikan masyarakat pedesaan Madiun, malah dimanfaatkan rata-rata masih lulus SD. oleh masyarakat untuk bercocok tanam. Hal yang sama terjadi “Brankas Air” pada waduk Saradan (Madiun), Di Jawa Timur terdapat hamKapasita volume tampungan mespir satu juta hektar (persisnya tinya sampai 500 ribu meter kubik 933.816 ha) sawah ber-irigasi lebih. Kini tinggal separuhnya. baik. Sisanya, sekitar 1,2 juta Pada kondisi normal waduk hektar beurpa sawah tadah hujan.

Saradan mampu menyalurkan Hamparan sawah ini bergantung 420-an liter per-detik, kini hanya pada 800 ribu meter-kubik air 170 liter. Cakupan areal yang yang ditampung dalam berbagai mesti dijangkau seluas 980 hektar wadah air (danau, waduk, dan sawah. Sangat jauh dari memadai, embung). Perbandingan ketercuwalau diatur dengan cara bukakupan tiap hektar memperoleh tutup bergilir sekalipun. Wadah jatah 0,85 meterkubik. Tentu air yang lain, sungai, juga tetap tidak mencukupi. (gampang) mengalirkan air beDi Jawa Barat, rasio ketersegitu saja ke laut. Walau sudah diaan air 8 kali lebih besar dibanterdapat manajemen buka-tutup ding Jawa Timur. Hamparan sungai, tetapi bukan di muara, sawah ber-irigasi seluas 872.361 melainkan di hilir. hektar, dengan volume penampungan air (danau, waduk dan Pertanian dan UMKM embung) berkapasitas 5,85 juta Musim kemarau kering, bimeter-kubik. Sehingga setiap hekasanya kurang dianggap sebagai tar bisa memperoleh jatah 6,7 mebencana. Padahal bencana yang terkubik air. Hal ini disebabkan, disebabkan oleh klimatologis (keJawa Barat memiliki curah hujan iklim-an), secara tekstual masuk sebesar 3.500 mm, sedangkan dalam UU Nomor 24 tahun 2007 Jawa Timur, curah hujan hanya tentang Penanggulangan Bensebesar 1.900 mm. cana. Pada pasal 1 (ketentuan Tetapi sebenarnya Jawa Timur umum) butir ke-14, dinyatakan: “ memiliki potensi ketersediaana Rawan bencana adalah kondisi... air cukup memadai, sampai 52,2 klimatologis,... yang mengurangi milyar meter-kubik. Tetapi kekemampuan mencegah ... dampak tersediaan air hanya sebesar 19,3 buruk bahaya.” milyar meter-kubik. Sedangkan Sektor pertanian (termasuk kebutuhan air mencapai 22,2 perkebunan peternakan, serta kemilyar meter-kubik. Salahsatu hutanan), memang lebih banyak problem-nya adalah, kekurangan diusahakan sendiri oleh petani, penampungan air. Serta sistem dengan sedikit bantuan program penampungan air lebih yang lebih dari pemerintah. Bahkan sebagian menjamin fungsi “brankas air.” industri sarana produksi pertaProblem ini (brankas air) menian, pabrik pupuk dan benih, merlukan teknologi tepat guna masih membebani masyarakat (sekaligus padat karya). Berpetani. Apa guna pupuk? Kini syukur, kalangan intelektual ahli pertanian seluruh dunia, fisikawan (senior ITS) menemukan tidak merekomendasikan pupuk senyawa adiktif, melalui metode (terutama) an-organik, karena nuklir berbasis sinar matahari nyata-nyata mengandung logam yang rahmatan lil’alamin (ramah berat yang sulit diurai tanah. lingkungan). Penemuan ini akan Beberapa pupuk organik (kommenjadi paradigma baru yang pos) juga mengandung logam be-

rat, serta bakteri yang merugikan.

Padahal sebenarnya, petani Jawa Timur merupakan jawara pertanian (mengolah sawah) tanpa tanding. Meski kekurangan air, Jawa Timur masih menjadi produsen padi terbesar nasional. Tahun lalu, produksinya mencapai 12 juta ton lebih (disusul Jawa Barat 11,2 juta ton, dan Jawa Tengah 10,2 juta ton).

Di berbagai negara maju (dan Arab), sektor pertanian memperoleh perlindungan, baik secara hukum maupun permodalan.

Dalam hal hukum (ke-regulasian), pemerintah di AS, Jepang, China, serta Arab, memproteksi pertanian dengan cara memungut pajak sebesar-besarnya untuk komoditas impor. Sebaliknya, untuk ekspor diberikan permodalan berupa benih, pupuk dan pengurangan pajak tanah. Sehingga produk pertanian yang diekspor dapat bersaing secara kompetitif.

Pemerintah propinsi Jawa Timur kini telah berusia 70 tahun, dan tetap kukuh bertekad menjadi penyangga pangan nasional. Sebagai penyangga, semestinya sektor pertanian memperoleh perlakuan sederajat dengan pembayar pajak terbesar (konglomerat). Gampang memperoleh kredit, hanya dengan kepercayaan terhadap usaha (nilai strategis investasi). Selain sektor kelompok pertanian, terdapat kelompok usaha lain yang berkembang pesat. Sekaligus menjadi “pahlawan” perekonomian, yakni sektor UMKM. Kelompok usaha UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), terbukti sukses menjadi penyangga pada masa krisis ekonomi (tahun 1998 dan 2006). Tak kurang dari sejuta unit UMKM berkembang di Jawa Timur, mulai bermodal Rp 2 juta-an sampai Rp 2 milyaran. Tetapi usaha mikro dan kecil, biasanya juga tidak memiliki agunan yang bank-able, nyaris tidak layak (secara perbankan untuk dikucuri kredit).

Sehingga diperlukan kearifan lokal (dan keberanian Kepala Daerah) untuk menggaransi kredit usaha wong cilik. Jika usaha mikro dan kecil diperkuat, pemerintah daerah akan memperoleh cash-back, berupa retribusi.

Berbagai pajak daerah (PKB, PBB dan) juga akan meningkat seiring perbaikan ekonomi rakyat. Dan secara politik, Kepala Daerah yang peduli rakyat, akan dipilih lagi pada musim pilkada.

Wartawan senior, penggiat dakwah sosial politik

Stop Upaya Pembonsaian KPK yang menangani kaKPK tidak lagi menysus dalam kategori itu elidik dan menyidik aparat penegak huperkara korupsi yang kum juga. Cara bermelibatkan aparat pepikir keblinger yang negak hukum. Atau, mengingatkan publik KPK juga dilarang tentang masuknya menangani perkara Pasal Kretek dalam yang nilai kerugian RUU kebudayaan. negaranya di bawah Tentang pemRp 50 miliar. Fungsi batasan masa bakti pendidikan antikorupsi KPK yang 12 tahun pada KPK juga ingin Oleh : itu pun sama sekali dihilangkan. Paling Ani Sri Rahayu tidak realistis karena tendensius adalah usul hanya materi revisi bahwa masa kerja hadimasukan hanya bernya 12 tahun sejak modalkan asumsi atau kira-kira.

RUU itu diundangkan dan usul Para pengusul berperilaku seperti bahwa hanya Pegawai Negeri Sipil paranormal sudah tahu apa yang (PNS), Polri, Kejaksaan Agung, dan akan terjadi 12 mendatang. Mereka Badan Pengawasan Keuangan dan sebaiknya membuka lagi catatan Pembangunan (BPKP) yang boleh tentang kecenderungan praktik menjadi pegawai KPK. korupsi dalam beberapa tahun teSemua materi revisi itu pasti dirakhir. Kalau malas mencari data, gagas sekelompok orang yang pola minta bantuan Mbah Google. pikirnya masih kekanak-kanakan, Memang, praktik korupsi masih karena mereka berasumsi rakyat marak kendati masa bakti KPK sumasih bodoh sehingga bisa didah berlangsung 13 tahun, terhitung kecoh dan dibohongi. Lebih dari sejak 2002. Namun, kecenderungan itu, mereka hanya berasumsi itu tidak bisa sepenuhnya menjadi sehingga rangkaian materi retanggung jawab KPK sendiri. Pengvisi itu tampak sangat dangkal, awasan melekat yang seharusnya tanpa data dengan argumentasi otomatis dilakukan oleh inspektorat yang lemah. Boleh jadi, mereka jenderal pada semua institusi negara tidak punya data tentang perjuga harus dipersalahkan. kembangan dan kecenderungan praktik korupsi dalam beberapa Belajar dari negara maju tahun terakhir.

DPR tidak boleh berdiri pada Materi revisi itu penuh tipu kepentingan segelintir orang yang muslihat. KPK diusulkan tidak menginginkan pelemahan KPK. menangani kasus korupsi yang DPR harus mendengarkan aspirasi nilai kerugian negaranya di barakyat. Kehendak rakyat sudah final; wah Rp50 miliar. Artinya, kalau yakni KPK masih dibutuhkan, KPK ada oknum DPR yang terlibat tidak boleh dilemahkan bahkan hakorupsi dalam batasan itu lolos rus diperkuat dari waktu ke waktu. dari jerat KPK. lantas, kalau Sekelompok anggota DPR yang coba aparat penegak hukum diketahui memaksakan revisi UU KPK pasti melakukan praktik korupsi tidak sudah mendengar aspirasi publik. boleh ditangani KPK. Artinya,

Pertanyaannya, kenapa publik selalu menolak revisi UU KPK? Karena rakyat melihat ada tipu muslihat di balik usulan revisi itu.

KPK bisa saja dihapus, jika negeri ini sudah bersih dan bermartabat. Tidak seperti sekarang ini, korupsi masih merajalela di Indonesia. Gejala-gejala masyarakat dan elite yang sakit jelas mencemaskan. Mereka ingin bebas melakukan apa saja tanpa tersentuh hukum. Sedangkan, rakyat hanya bisa marah dan geram. Harus kita akui jalan makin terjal untuk menyelamatkan KPK. Di tengah masyarakat yang semakin tidak peduli akan persoalan-persoalan bangsa, masih adakah energi para tokoh, elemen masyarakat, generasi muda, dan mahasiswa bergandeng tangan melawan para oportunis dan mafia, untuk menyelamatkan misi luhur KPK? Berangkat dari realitas usulan revisi UU No.32/2002 tentang KPK yang cenderung tidak dilandasi aspirasi rakyat itu, seharusnya kita bisa belajar dari negara maju. Saat negara-negara maju mendirikan lembaga pemberantasan korupsi secara permanen, mengapa justru kita berkehendak menghapusnya. Bukankah lembaga pemberantasan korupsi permanen merupakan implementasi Konvensi Antikorupsi Internasional 2006? Hakikat lembaga ad hoc mestinya dipahami fungsinya, bukan masanya. Semoga, pemahaman ini bisa menjadikan evaluasi dan koreksi bagi DPR dan kita semua sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang selalu merindukan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pengajar Civic Hukum (PPKn) Universitas Muhammadiyah Malang

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Senin Wage 12 OKTOBER 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Empat Paslon Bupati Sidoarjo Obral Janji Sidoarjo, Bhirawa Calon Bupati Sidoarjo incumbent, Saiful Ilah, berjanji kalau Tuhan merestui dirinya kembali terpilih menjadi Bupati Sidoarjo periode 2016-2012, akan membuat pembangunan di Kab Sidoarjo bertambah maju lagi. Sehingga Cabup yang didampingi Cawabup, Nur Ahmad Syaifudin ini berharap, dalam Pilbup Sidoarjo tahun 2015 ini bisa menang total alias Metal. ‘’Sidoarjo kini sudah maju, tapi kalau terpilih lagi, saya akan membuat pembangunan di Kab Sidoarjo tambah maju lagi, saya sudah mempunyai pengalaman dalam memimpin Sidoarjo,’’ lontarnya dalam acara Debat Publik Pilbup, Sabtu malam kemarin.

Proses Pilkada di Kab Sidoarjo, memang semakain ramai. Karena KPUD Sidoarjo telah menggelar Debat Publik Pilbup 2015, Sabtu malam akhir pekan kemarin, di Aula Unmuh Sidoarjo. Dalam acara itu, keempat Paslon Cabup Sidoarjo melontarkan ide dan gagasan bila terpilih jadi Bupati serta saling melempar pertanyaan pada sesama Paslon Cabup Sidoarjo lainnya.

Dalam acara itu, kebanyakan sejumlah bidang pelayanan dasar dijanjikan perbaikannya oleh para Paslon Cabup.

Misalnya pendidikan gratis, peningkatan pelayanan kesehatan, mengatasi pengangguran dan mengatasi kemiskinan.

Ketua KPUD Sidoarjo, Zainal Arifin menyampaikan, acara itu sangat urgent untuk digelar, karena diharapkan pelaksanaan Pilbup di Kab Sidoarjo pada tahun 2015 ini bisa berjalan tertib, bermartabat dan berkualitas. Sehingga warga Sidoarjo bisa menentukan pilihannya pada 9 Desember nanti dengan tepat.

Pada bagian akhir acara yang dihadiri dewan pakar dari sejumlah perguruan tinggi di Jatim, KPUD Sidoarjo, Panwalu Sidoarjo, para pendukung Paslon dan masyarakat umum ini, keempat Paslon Pilbup Sidoarjo yakni, Sidoarjo Hatiku, Uswatan, Sidoarjo Bersinar dan Wani, saling bergandengan tangan dan saling salaman sebagai simbol Pilbup damai.Q kus

PMI Akan Lebih Pro Aktif bagi Jatim Sidoarjo, Bhirawa Terpilihnya kembali Mantan Gubernur Jatim, H Imam Utomo S sebagai Ketua PMI Provinsi Jatim dalam Musyawarah Provinsi XVI PMI Provinsi Jatim 2015, diharapkan peran PMI ke depan jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Menurut Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo SH HHum yang biasa disebut Pakde, Jumat (9/10) lalu di Hotel Utami Sidoarjo mengungkapkan, kepada semua Pengurus PMI baik yang sudah memiliki SK maupun belum tetap harus bisa menjaga dan peduli terhadap setiap kegiatan kemanusiaan dan harus istiqomah. ‘’Alasan saya seperti ini, karena saya pernah diundang ke Swiss untuk presentasi di kegiatan yang luar biasa di dunia, dimana 14.328 rumah bisa diselesaikan dalam satu bulan pasca bencana Gunung Kelud tim gabungan yang didalamnya ada Tim PMI,’’ ujarnya.

Pakde mengingat kembali kehebatan PMI saat di Malang, sebab saat malam hari dimana hampir semuanya petugas gabungan sudah mulai mengantuk karena sudah jam 02.00 dini hari tapi petugas PMI tak ada yang mengantuk. ‘’Karena semangat yang menimbulkan mereka ini tidak mengantuk, banyangkan 14.328 diselesaikan dalam satu bulan oleh 3.828 TNI, 1.892 Kepolisian dan 6 ribu anggota PMI yang digerakkan bersama- sama. Provinsi yang tak meminta sedikitpun bantuan kepada pusat dan satu satunya bencana, dimana kami menolak bantuan dari bencana nasional akhirnya dikembalikan menjadi bencana provinsi,’’ jelasnya.

Sementara Ketua Palang Merah Indonesia Proviinsi Jatim, H Imam Utomo S mengatakan, peran PMI Provinsi Jatim selama lima tahun ini banyak membantu pemerintah dalam hal penanggulangan bencana, meyiapkan darah, dan membantu mempermudah jalur evakuasi.Q riq

5

Satpol PP Gencar Razia Siswa Membolos Kota Mojokerto, Bhirawa Fenomena pelajar yang sering membolos saat jam pelajaran merambah ke wilayah Kota Mojokerto. Tak jarang pelajar mulai SMP, SMA dan SMK membolos dengan bermain di tempat umum hingga di Warnet yang menyediakan fasilitas game online.

achmad suprayogi/bhirawa

Hardianto pendamping (dua dari kiri) bersama Angga Santoso, sebagai Ketua Tim, Andri Febrianto, Nasyiatul Ula, dan Halimatus Zahro. Dari Fakultas Tekhnik, Jurusan Informatika di Universitas Muhammadiyah Malang menunjukkan Damage Road.

Damage Road Pantau Jalan Rusak Secara Digital Sidoarjo, Bhirawa Untuk memantau jalan rusak, baik yang ada di tengah kota maupun pelosok desa, bakal terpantau dengan sangat mudah dan murah. Hanya dengan menggunakan HP (handphone), klik aplikasinya, maka jalan yang akan dilewati akan terpantau secara digital, secara otomatis tingkat kerusakannya. Hasil deteksinya langsung terlihat pada server pusat/instansi yang memilikinya.

Itulah temuan para mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) yang berhasil menciptakan aplikasi Damage Road atau aplikasi deteksi jalan rusak.

Hal itu di ketahui saat empat mahasiswa memenangkan pada ajang City Appathon 2015, yang digelar Pemkab Sidoarjo bersama Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), Kamis (8/10).

Selaku pendamping, Hardianto Wibowo mengungkapkan rasa kegembiraanya saat mahasiswanya mampu memenangkan ajang City Appathon yang di gelar Pemkab Sidoarjo. Damage Road sendiri, menurutnya merupakan terobosan aplikasi baru dan belum ada di Indonesia. ‘’Berbekal pengalaman dan ilmu yang dimiliki, para mahasiswa

yang saya dampingi mampu menorehkan aplikasi itu menjadi masukan bagi pemerintah mulai dari hal terkecil. Program ini adalah aplikasi yang terhubung saat kita melewati jalan rusak. Maka secara otomatis ketika aplikasi itu diaktifkan, akan terdeteksi sendiri.

Selain di HP, aplikasi ini juga bisa ditaruh di mobil,’’ ujarnya.

Tim Hardianto dengan satu pendamping, yakni Angga Santoso, sebagai Ketua Tim, Andri Febrianto, Nasyiatul Ula, dan Halimatus Zahro. Mereka keseluruhan dari Fakultas Tekhnik, Jurusan Informatika di Universitas Muhammadiyah Malang.

Sebenarnya, aplikasi ini sudah ada di luar negeri. Hanya saja di Indonesia belum diterapkan alias belum ada sama sekali. Tujuannya untuk memberi masukan kinerja pemerintah, agar lebih mudah saat memantau kondisi jalan.

Ketua Tim, Angga Santoso mengungkapkan, aplikasi ini nantinya tak hanya untuk Sidoarjo saja, melainkan bisa diterapkan di berbagai daerah lain di Indonesia. Alat ini akan didukung dengan Desasion Support System oleh pemerintah.

Jika rusak dirasa tak terlalu parah, maka secara otomatis

akan terkoneksi. Jika rusaknya sangat parah, maka hanya sekali foto akan terdeteksi daerah tersebut di system pemerintah. ‘’Inilah cara kerja alat ini yang dipakai pemerintah. Memang sepele, tapi dampaknya akan sangat luar biasa. Sekalian masukan kepada Pemda untuk daerah yang tak terjangkau. Kalau kecelakaan kan bisa telepon polisi, kebakaran tinggal telepon PMK, tapi kalau jalan rusak, kita bingung mau lapor kemana,’’ katanya.

Rektor Umsida, Hidayatulloh menegaskan, apa yang dihasilkan para mahasiswa itu sangat bagus hasilnya, sangat bagus manfaatnya. Tapi semua itu tergantung dari Pemkab Sidoarjo sendiri yang sudah mendeklarasikan sebagai smart city, sebagai kota cerdas.

Saya berharap nantinya jangan sebagai wacana, tapi betul-betul bisa diimplementasikan. ‘’Karya ini sudah ada, dan sangat implementatif, tinggal keputusan dari pemerintah kini dan akan datang, untuk bisa mengimplementasikan mulai dari kota sampai desa. Karena perangkat yang telah dimenangkan oleh mahasiswa-mahasiswa tadi sangat mudah dan murah,’’ katanya.Q ach

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mojokerto membidik pelajar membolos dalam agenda penertiban mendatang. Maraknya siswa berseragam sekolah di warung dan Warnet saat jam pelajaran berlangsung menjadikan operasi penertiban siswa ini bakal gencar digelar.

Menurut Kepala Kantor Satpol PP Kota Mojokerto, Mashudi, pihaknya menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait maraknya siswa mbolos. Dan sudah melakukan pendataan, lokasi mana saja yang banyak dijadikan tempat siswa membolos. Nanti akan bawa pelajar yang terjaring ke Santor Satpol PP untuk diproses dan ditindak sesuai Perda,’’ ujarnya, Minggu (11/10) kemarin.

Mashudi menambahkan, semua siswa yang terjaring diminta membuat surat per janjian untuk tak mengulangi lagi perbuatan yang sama pada hari-hari berikutnya. Selanjutnya, siswa itu diserahkan ke pihak sekolah untuk diberikan bimbingan dan pembinaan lebih lanjut, orang tua siswa juga kita berikan tembusan.

Bahkan, lanjut Mashudi, pihaknya meminta para orangtua siswa itu untuk menjemput ke Kantor Satpol PP dengan tujuan supaya bisa memberikan nasehat kepada anak anaknya. Selain kedai minuman dan Warnet, target Satpol PP juga di lokasi kawasan olahraga Jogging Track karena tempat itu diduga sering dimanfaatkan para siswa untuk bermain saat jam pelajaran di sekolah berlangsung.

Mashudi berharap, penertiban siswa itu mendapat dukungan dari semua elemen masyarakat karena jika diperlakukan kurang baik para siswa itu tak cepat diantisipasi, maka dapat merusak generasi muda dan mencerminkan wajah kurang bagus terhadap dunia pendidikan di daerah itu. ‘’Kami mengimbau pihak sekolah dan orang tua siswa agar menjaga anak anaknya. Perlakuan sering bolos itu selain merugikan pelajar sehingga berdampak buruk terhadap nama sekolah,’’ katanya.

Partisipasi masyarakat untuk melaporkan siswa yang kedapatan bolos belajar kepada Satpol PP setempat sangat diharapkan sehingga kegiatan dapat berjalan maksimal.

Junaedi Malik, Ketua Komisi III (Bidang Kesra) DPRD Kota Mojokerto mendukung gebrakan Satpol PP itu. Namun politikus PKB ini juga meminta agar Satpol berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mencegah maraknya siswa membolos. ‘’Selaian penertiban, pencegahan juga perlu dilakukan agar tak banyak siswa yang membolos. Satpol bisa juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk sosialisasi ke sekolah-sekolah terkait bahaya dari adanya siswa yang membolos,’’ lontar anggota DPRD dua periode ini.Q kar

Dandim, Danramil dan Kapolsek Bantu Padamkan Kebakaran Hutan Mojokerto, Bhirawa Kemarau panjang dibarengi angin kencang yang terjadi di wilayah Kab Mojokerto sepekan terahkir ini tak hanya udara jadi semakin panas. Namun juga mengakibatkan terjadinya kebakaran dengan cepat melahap semua yang ada disekitar dan api sulit dipadamkan.

Seperti yang terjadi wilayah

Kab Mojokerto ini sedikitnya 100 Ha hutan di empat kawasan, masing masing kawasan hutan di Kec Pacet, Kec Ngoro, Kec Trawas dan Kec Gondang ludes dilalap api sejak tanggal 5 Oktober hingga 9 Oktober 2015 kemarin.

Kebakaran membakar Pohon Pinus, Gembilina, dan sisanya semak belukar dan

hasan amin/bhirawa

Dandim Djohan Darmawan (kaca mata ) beserta anggota berada di tengah tanaman Gembilina usai terbakar.

alang-alang. Untuk Kec pacet berada di Putuk Puyang Krapyak, Desa Padusan sekitar 3 Ha. Sedangkan pada 6 Oktober lalu terjadi diwilayah hutan di Kec Trawas dan Ngoro, atau tepatnya di Puncak Canfi Bayi Lereng Gunung Penanggungan dengan yang luas terbakar sekitar 86,3 ha.

Sedangkan yang terjadi di Kec Gondang pada areal Kawasan Hutan Rakyat Blok R Suryo, Desa Begaganlimo dan Desa Ngembat yang terbakar sekitar 21 ha. Pada kesempatan ini Komandan Kodim 0815 Mojokerto, Letkol Djohan Darmawan yang ikut melibatkan diri dalam pemadaman didampingi Komandan Koramil 0815/18 Gondang - Mojokerto (Kapten Inf Suparno), bersama Kapolsek Gondang – Mojokerto, masing-masing beserta anggota, pada Rabu

7 Oktober 2015 pukul 07.00 WIB hingga 11.45 WIB. Menurut Letkol Johan, memang medannya cukup sulit di areal yang terbakar itu, sehingga pihaknya menghimbau kepada masyarakat yang bermukim di pinggiran hutan agar jangan sembarangan jika membuang puntung rokok. Ataupun sengaja membakar semak semak. ‘’Karena di musim kemarau yang dibarengi angin kecang seperti ini, jika terjadi kebakaran akan cepat menjalar dan melebar kemana-mana karena sulit dijinakan. Apalagi jika medannya sulit tentu akan membawa kerugian yang besar. Namun kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang peduli langsung melaporkan ke pihak yang berwenang, setelah mengetahui ada kebakaran di

kawasan ini. Sehingga kami dan instansi terkait langsung turun melokalisir api. Sehingga api bisa segera dipadamkan,’’ kata Dandim.

Letkol Johan juga menjelaskan, asal mula kejadian pada Selasa 6 Oktober 2015 pukul 13.00 WIB telah terjadi kebakaran hutan di Kawasan Tahura (Taman Hutan Rakyat) di wilayah Desa Begaganlimo dan Desa Ngembat, Kec Gondang, Kab Mojokerto dan diiketahui api berasal dari Hutan Blok Senikir Sekapang, selanjutnya merambat ke Hutan Blok Oro-oro Ombo, Desa Begaganlimo dan meluas ke wilayah hutan Desa Ngembat, Kec Gondang dengan total luas kawasan yang terbakar kurang lebih mencapai 10 Ha dan membakar semak belukar, tanaman gembilina dan cemara gunung.Q min

Bupati MKP Sambut Kedatangan 1.235 Jamaah Haji Diwarnai Syukur dan Kebahagiaan Lolos Musibah Mina Kedatangan 1.235 jemaah haji asal Kab Mojokerto disambut hangat Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa (MKP), bersama isteri di Pendopo Pemkab Mojokerto, Jum’at (9/10) malam lalu. Rombongan tamu Allah asal Kab Mojokerto ini terbagi dalam beberapa kloter.

Selain Bupati MKP, hampir seluruh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ikut menyambut rombongan jamaah haji itu. ‘’Alhamdulillah, jamaah haji asal Kab Mojokerto yang sudah kembali dengan selamat. Silahkan kembali berkumpul bersama keluarga, semoga menjadi haji yang mabrur,’’ sapa Bupati MKP kepada seluruh jamaah haji.

Rombongan jamaah haji asal Kab Mojokerto terbagi atas tiga kloter. Diantaranya kloter 26 berjumlah 445 orang yang tiba di pelataran Pemkab Mojokerto pukul 19.00 WIB dengan 10 unit bus, kloter 27 berjumlah 450 orang yang tiba pukul 21.00 WIB dengan 10 unit bus, dan menyusul kloter 28 yang berjumlah 350 orang dengan jadwal kedatangan Minggu malam pukul 20.00 WIB dengan delapan unit bus. ‘’Secara pribadi maupun atas

nama Pemkab Mojokerto saya ucapakan selamat datang kembali di Kabn Mojokerto. Selamat datang di kampung halaman,’’ tambah Bupati MKP. Bupati MKP beserta sejumlah pimpinan SKPD menyambut han gat para jemaah dengan berjabat tangan tanda penyambutan.

Tahun 2015 ini, musim haji sempat diwarnai insiden berdarah jatuhnya crane atau derek raksasa, alat yang digunakan untuk perluasan Masjidil Haram itu tibatiba jatuh dari atap di bagian sisi timur atau di atas pintu Babus Salam ketika terjadi badai pasir.

Ditambah lagi, cuaca yang tak menentu sudah menghadang calon haji sejak baru tiba di Arab Saudi, sehingga menimbulkan

badai pasir yang cukup serius.

Saya bersyukur akhirnya para jamaah haji selamat dari tragedi yang merenggut banyak nyawa itu,’’ imbuh Bupati MKP Insiden desak-desakan di Mina juga menjadi rentetan insiden selanjutnya yang merenggut nyawa lebih dari 700 orang jemaah haji dari berbagai negara, termasuk puluhan orang jemaah Indonesia. Bahkan, untuk calon haji asal Indonesia, tantangan

sudah menghadang sejak di Indonesia, kabut asap yang menutupi wilayah udara di Sumatera dan Kalimantan membuat sejumlah penerbangan calon haji ke Arab Saudi menjadi tertunda. ‘’Semoga segala musibah di Negeri ini segera berlalu. Dan kita bisa meneruskan membangun daerah ini dan membangun negara Republik Indonesia,’’ pesan Bupati MKP Data dari Pemkab Mojokerto

kariyadi/bhirawa

Sejumlah jamaah haji perempuan disambut Bupati MKP.

Bupati MKP menerima kedatangan jamaah haji pria.

kariyadi/bhirawa

merilis, dari tiga kloter jamaah haji asal Kab Mojokerto, teridentifikasi dua orang jamaah meninggal dunia dari kloter 27 yakni Saodah Binti Sapar asal Pacet, dan Seger Doel Somad asal Trowulan. Dari kloter 28, diketahui ada satu orang jamaah meninggal dunia yakni Mudrikah Bin Toyan asal Bangsal. Sedangkan lima orang jamaah haji dilaporkan

sudah dijemput pihak keluarga langsung di Asrama Haji Sukolilo Surabaya. ‘’Saya sampaikan duka cita yang mendalam. Semoga jamaah yang meninggal diampuni dosanya dan diterima disisi Nya. Dan kepada keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan kekuatan,’’ ucap MKP sebagai ucapan duka cita.Q kar.adv

JAWA TIMUR

6

Senin Wage 12 OKTOBER 2015

Selebaran Boikot Pilkada Meluas di Tuban Pilkada Bojonegoro Habiskan Dana Rp 70 Miliar Tuban, Bhirawa Lambannya tindakan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) dan Panitia Pengawas Pemilih (Panwaslih) Kabupaten Tuban, selebaran boikot Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015 mendatang mulai menyebar ke beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Tuban.

Selebaran gelap berisi ajakan boikot Pilkada, selain ditemukan di Kecamatan Semanding, Selasa (06/10) lalu. Tepatnya di Kelurahan Gedongombo dan Desa Bejagung. Saat ini selebaran ajakan Boikit Pilkada ini juga ditemukan di Kecamatan Parengan dan juga di Kecamatan Soko. ”Sudah ada informasi, selebaran boikot Pilkada telah menyebar ada di wilayah Tuban selatan, yakni di Kecamatan Parengan dan Soko,” kata Sullamul Hadi Ketua Panwaslih Kabupaten Tuban (11/10) saat dikonfirmasi Bhirawa.

Meluasnya selebaran ajakan boikot Pilkada itu diduga pihak penyelenggara Pilkada tidak tanggap dan lamban dalam penanganan. Bahkan, selebaran itu masih dibiarkan menempel di

salah satu alat peraga kampanye pasangan calon.

Panwas mengaku masih melakukan penelusuran kembali terkait selebaran gelap tersebut dan sejumlah Alat Peraga Kampeye (APK) yang rusak. Pihak yang berwenang bisa melakukan tindakan tegas apabila mengetahui siapa yang menyebarkan selebaran gelap itu. ”Kita juga telah berkomunikasi dengan kepolisian dan KPU terkait selebaran itu, dan APK yang rusak, ” terang Hadi.

Dari data Panwaslih, terdapat sekitar 30 sampai 40 APK yang rusak dan juga yang hilang, dan jumlah itu kita prediksi akan bertambah, karena selain karena APK yang ada di tempat tidak pada tempat strategis dan di lo-

huda/bhirawa

Ketua Panwaslih Kabupaten Tuban Sullamul Hadi kasi sepi. “Kita minta untuk direlokasi serta menjaga keamanannya,” terang Sullamul Hadi.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tuban, Kasmuri, menyatakan

pemasangan APK dilakukan berdasarkan kordinasi yang dilakukan jajaran KPU dengan stakeholder. Apabila ditingkat kecamatan, Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK) melakukan kordinasi dengan Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) sebelum melakukan pemasangan. ”Begitu juga dengan pemasangan di tingkat Kabupaten dan tingkat desa, tempat atau zona pemasangan sudah dikordinasikan terlebih dahulu dengan pemerintah setempat,” kata Kasmuri (11/10).

Lebih lanjut, Kasmuri mengatakan, KPU Tuban bisa melakukan pergantian APK yang rusak, ataupun melakukan relokasi setelah menerima laporan ataupun rekomendasi, baik dari Panwaslih maupun dari tim pemenangan calon. ”Kita menunggu laporan atau rekomendasi termasuk dari Panwaslih. Kalau ada laporan yang masuk pasti akan kita tindak lanjuti,” terang Kasmuri.

Sementara itu, Pilkada yang

nyaris tak ada persaingan ini membuat pasangan incumben Hudanoor optimis dapat memenangi Pilkada yang bakal digelar 9 Desember mendatang. Sedangkan pasangan Zakky Mahbub-Dwi Susiantin Busiharti (Zadit) hingga hari ini masih nelum menyerahkan jadwal kampanye. Sementara rivalnya setiap Sabtu dan Minggu terus menggelar kampanye.

Rp 70 Miliar Sementara itu, meski Pilkada Bojonegoro masih terbilang masih lama, akan tetapi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam hal ini Komisi Pemilian Umum Kabupaten (KPUK) setempat sudah menghitung kebutuhan dana yang akan di gunakan. Dimana dana sekitar Rp 70 Millyar di butuhkan dalam kegiatan lima tahunan.

Hal itu di ungkapkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Bojonegoro, Abdim Munib, Kemarin (11/ 10). Menurutnya, jumlah tersebut baru merupakan penghitungan sementara, muncul angka Rp 45-70 miliar. “Tetapi itu masih belum

Usai Pilkades, Bupati Berharap Tidak Ada Diskriminasi

KILAS JATIM

Tahun 2016 Kades Dapat BPJS Kesehatan Kabupaten Blitar, Bhirawa Untuk menjamin kesehatan Kepala Desa (Kades) dan Perangkat Desa di Kabupaten Blitar, Pemerintah Kabupaten Blitar pada tahun 2016 mendatang rencananya akan berikan BPJS Kesehatan. Diungkapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, Drs. Palal Ali Santoso, MM untuk menjamin kesehatan para Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ada di Kabupaten Blitar sangat diperlukan jaminan kesehatan seperti dalam bentuk asuransi.

Namun untuk Kades rencannya akan dimasukkan dalam program pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. “Untuk memberikan jaminan kesehatan Kades akan dimasukan dalam Program BPJS Kesehatan,” kata Drs. Palal Ali Santoso, MM. Bahkan pihaknya masih akan mensosialisasikan wacana pemberian BPJS Kesehatan ini ke seluruh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ada di Kabupaten Blitar, namun pihaknya masih belum tahu bagaimana mekanisme secara lengkap proses BPJS ini karena masih akan dikoordinasikan lebih lanjut. “Secara teknis nantinya akan dilakukan secara kolektif, namun kami berharap jaminan kesehatan ini bisa membantu Kades dan Perangkat Desa yang selama ini belum memiliki jaminan kesehatan,” ujarnya. Q htn

Kotoran Sapi Jadi Bio Gas Probolinggo, Bhirawa Di tangan orang-orang kreatif, limbah tak selalu membawa masalah. Seperti halnya kotoran sapi. Bila dimanfaatkan dengan benar, limbah itu justru mendatangkan berkah. Demikian keyakinan M Abdul Basir, warga Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo. Lewat ketekunannya, kini kotoran sapi bisa menjadi bahan bakar.

Limbah ternak itu, dia olah menjadi bio gas.

Dan bisa memenuhi kebutuhan bahan bakar keluarga dan tujuh tetangganya.

“Awal tahun 2012, saya menekuni limbah sapi, atas ketekunan ini pula, mendapat bantuan degister untuk merubah kotoran sapi menjadi bio gas. Tahun 2012 pula, Dinas Pertanian Kota Probolinggo, bekerja sama Universitas Brawijaya, memberi bantuan alat tersebut,” kata M Abdul Basir, Minggu (11/10).

Bisa memperlajari manfaat bio gas lebih jauh, atas bimbingan Profesor Yunus, dari Universitas Brawijaya. Bio gas ini, dihasilkan dari limbah enam sapi miliknya. Prosesnya, kotoran sapi harus dekomposisi anaerobik dengan pertolongan mikroorganisme. Pembuatan biogas dari kotoran sapi, mesti dalam situasi anaerobik (tertutup dari angin bebas). Dari proses itu akan terbentuk gas metan yang mempunyai karakter gampang terbakar dan karbon dioksida. “Nah gas inilah yang dimaksud biogas,” ujarnya.Q wap

pasti dan masih bisa berubah, sebab kita masih terus melakukan kajian penghitungan,” jelasnya.

Disampaikan, saat Pilkada nanti pihaknya juga mendapatkan tugas baru, yakni memfasilitasi sekaligus menganggarkan biaya kampanye untuk masingmasing calon yang maju pada Pilkada. Diantaranya alat peraga kampanye seperti poster, brosur, serta spanduk masing-masing kandidat, akan dibuat oleh KPUK Bojonegoro. “Hal itu sesuai dengan ketentuan tentang Pilkada yang baru,” terangnya.

Menurut dia, dengan pembebanan biaya kampanye yang masuk di KPUK Bojonegoro, maka akan membuat anggaran Pilkada membengkak. Pembekakan anggaran itu sudah terlihat pada Pilkada 2012 lalu sebesar Rp30 miliar. “Meski begitu, hingga kini KPUK Bojonegoro belum menyampaikan pengajuan penambahan anggaran Pilkada, karena masih melakukan penghitunganpenghitungan anggaran,” imbuhnya.Q hud,bas

sawawi/bhirawa

FKPA saat menggelar hearing dengan kalangan Komisi 4 DPRD Kab. Situbondo, kemarin.

FKPA Gelar Hearing dengan DPRD Situbondo, Bhirawa Penanganan warga lanjut usia (lansia) dan fakir miskin di Kabupaten Situbondo masih sangat minim. Buktinya, mereka yang hidup dalam kekurangan ini banyak yang belum tersentuh. Untuk mencari jalan terbaik, Komisi IV DPRD Kabupaten Situbondo berencana akan membuat Peraturan Daerah (Perda) lansia dan fakir miskin.

Hal tersebut disampaikan komisi IV DPRD saat hearing dengan Forum Komunikasi Peduli Asih (FKPA) Kabupaten Situbondo, akhir pekan kemarin. ”Kami akan berkoordiasi dengan bagian legislasi di DRPD. Ini agar perda lansia dan perda penanganan orang miskin ini segera terbit,” ujar Hasanah Thahir, Ketua Komisi IV DPRD Kab. Situbondo.

Hasanah menambahkan, Perda tersebut sangat penting. Sebab, selama ini belum ada payung hukum khusus yang menangani lansia dan fakir miskin. ”Bagaimanapun, harus ada payung hukum, agar persoalan terwadahi dengan baik," terang perempuan asal Sukorejo, Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih itu.

Akan tetapi, lanjut politisi PPP itu, untuk Perda tersebut, tahun ini masih belum bisa diinisiasi. Hasanah mengaku, komisi yang membidangi kesejahteraan rakyat itu masih

ada Perda lain yang menjadi prioritas. ”Insya Allah tahun depan akan kita usahakan,” tambahnya.

Selain Perda, ujar dia, Komisi IV juga akan mendorong terkait dengan anggaran itu. ”Kami akan mendorong pemerintah daerah untuk Anggaran di APBD 2016, Lansia dan fakir miskin harus menjadi prioritas,” katanya lagi.

Dalam pandangan Hasanah, tidak ada artinya keberhasilan yang dicapai pemerintah dari berbagai aspek jika persoalan itu tidak tersentuh. "Disisi yang lain, masih ada masyarakat yang hidup dalam kekurangan.

Kini masih banyak masyarakat kita yang menangis yang tidak disentuh pemerintah,” ujarnya.

Hasanah menjelaskan, memperhatikan warga yang hidup dalam kekurangan sudah dimanatkan dalam Undang-undang (UU) dasar 1945 sebagai induk dari seluruh UU. ”Dalam pasal 34 dijelaskan, bahwa fakir miskin dijamin oleh negara,” terangnya lagi.

Sementara itu, pada hearing yang bertempat di ruang gabungan II DPRD Kabupaten Situbondo itu, hadir juga pejabat dari Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Situbondo.Q awi

Kab. Madiun, Bhirawa Sebanyak 144 desa yang tersebar di 15 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Madiun, menggelar pesta demokrasi berupa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak, Minggu (11/10). Pesta demokrasi tingkat desa ini, dipantau langsung oleh Bupati Madiun, H.Muhtarom,S.Sos bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Desa yang pertama kali dipantau langsung, yakni Desa Nglanduk Kecamatan Wungu. Seterusnya ke beberapa desa lainnya yang berada di wilayah Madiun selatan. Termasuk Desa Nglandung Kecamatan Geger.

Bupati berharap, meski pada Pilkades ada dinamika rebutan dukungan suara dari masyarakat, ia berharap usai pesta demokrasi ini bagi calon yang menang harus dapat mempersatukan kembali rakyatnya. Hal ini dimadsudkan, agar usai Pilkades, tidak ada lagi kubukubuan di masyarakat.

"Siapa pun nanti calon yang menang, harus dapat mempersatukan kembali rakyatnya. Jangan sampai usai Pilkades masih ada kubu A kubu B. Bagi yang menang dan melakukan syukuran, juga harus mengundang calon yang kalah.

Biar desanya tetap kondusif," terang H.Muhtarom, kepada wartawan di selasela melakukan pemantuan di Desa Nglandung.

Karena bagaimanapun, lanjutnya, seluruh warga akan menjadi rakyatnya.

Baik warga yang memilih calon yang menang, maupun yang tidak memilih. "Para pendukung calon yang kalah, juga butuh pembinaan dari calon yang menang. Jadi jangan sampai terjadi diskriminasi usai Pilkades.

Biar pembangunan desa berjalan. Meski dilantik nanti bulan Desember, calon yang jadi harus mulai membangun desa mulai bulan Januari," pungkasnya.

Sementara itu, meski sempat terjadi sedikit gangguan Kamtibmas di Desa Klorogan Kecamatan Geger karena ada massa salah satu calon yang mencoba memblokir jalan, namun situasi Pilkades secara keseluruhan relatif aman.

Menurut Kapolres Madiun, AKBP Yoyon Tony Surya, apa yang terjadi di Desa Klorogan, merupakan dinamika demokrasi yang terjadi di masyarakat saat Pilkades. Namun semua bisa diatasi dan tidak terjadi masalah.

"Itu dinamika demokrasi di masyarakat. Secara keseluruhan aman. Kita telah menerjunkan 1500 personil dalam Pilkades serentak ini. Pengamanan akan kita tingkatkan saat penghitungan hasil suara. Personil Brimob yang stanby di PolsekPolsek, kita geser ke TPSTPS. Insyaallah sampai pelantikan kondusif," terang AKBP Tony.Q dar

sudarno/bhirawa

Pelaksanaan pilkades serentak di Kab. Madiun,ditinjau Bupati bersama Forpimda Kab. Madiun. Tampak Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos didampingi Forpimda saat di wawancarai wartawan, Minggu (11/10).

Jalan Sehat HUT Provinsi ke-70 di Nganjuk Dipadati Warga Sebagai rangkaian peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-70 tahun, Pemkab Nganjuk menggelar jalan sehat yang dimulai dari depan Pendopo Kabupaten Nganjuk Jalan Basuki Rahmad. Ribuan peserta jalan santai diberangkatkan langsung oleh Bupati Drs. H Taufiqurrahman.

ristika/bhirawa

Ribuan peserta jalan sehat HUT Provinsi Jatim ke-70 diberangkatkan dari depan Pendopo Kabupaten Nganjuk di Jalan Basuki Rahmad.

Selain masyarakat umum, peserta jalan santai juga berasal dari murid sejumlah SMA dan pegawai serta pejabat di semua satuan kerja jajaran Pemkab Nganjuk. “Kesehatan sangat penting bagi kita semua. Karena jika kita sehat, kita bisa melaksanakan berbagai aktivitas dengan baik dan lancar. Selain itu, dengan kesehatan juga akan mendukung suksesnya pembangunan, khususnya di Kabupaten Nganjuk,” ujar Bupati Taufiqurrahman, sesaat sebelum peserta jalan sehat diberangkatkan.

Rute jalan sehat dimulai dari depan Pendopo Kabupaten

Nganjuk, Jalan Kartini-Jalan Jaksa Agung Suprapto-Jalan AR Saleh- Jalan Dr Soetomo-Jalan Diponegoro-Jalan Merdeka dan finish di Jalan Basuki Rahmad.

Acara ini juga dimeriahkan oleh musik elektone untuk menghibur para peserta jalan sehat.

Setelah para peserta sampai finish, Bupati Taufiqurrahman sempat menyanyi untuk menghibur warga Nganjuk peserta jalan sehat. Beberapa saat kemudian, panitia membagikan beberapa hadiah hiburan kepada peserta jalan sehat. Panitia memanjakan peserta jalan sehat dengan berbagai hadiah menarik

seperti halnya lemari es, televisi, handphone, rice cooker dan lainlain.

Bupati Taufiqurrahman juga menyampaikan bahwa dengan adanya jalan sehat seperti ini akan semakin menambah kebersamaan, kerukunan dan turut mendukung peringatan hari jadi Provinsi Jatim yang kita cintai bersama. “Kami berharap warga Nganjuk senang dan terhibur dengan diadakannya acara seperti ini,” ujarnya.

Diinformasikan pula, terkait dengan Peringatan Hari Jadi ke70 Provinsi Jatim, Dr. H. Soekarwo, Gubernur Jawa Timur memberikan stimulus kepada UMKM. Skema pemberian stimulus tersebut adalah Pemprov menganggarkan APBD Rp. 400 miliar untuk disalurkan kepada Bank Jatim dengan bunga dua persen per tahun. Dengan begitu, diharapkan makin banyak UMKM

yang bisa mengakses modal dengan bunga yang murah.

Pasalnya, sektor UMKM mendapat ketidakadilan jika ingin mendapatkan modal dari bank, suku bunga yang dibebankan kepada UMKM lebih besar daripada bunga yang dibebankan kepada perusahaan besar.

Selain itu, tujuan digelontorkannya stimulus tersebut adalah untuk merubah paradigma masyarakat agar memiliki jiwa entrepreneur. Dengan stimulus ini diharapkan bisa menggerakkan sebagian petani yang masih menganggur, terutama yang berusia muda untuk bergerak ke sektor UMKM. Kemudian, untuk menggantikan petani yang memotong padi, dapat menggunakan alat combine harvester yang bisa meningkatkan produksi atau efisiensi panen padi mencapai 10 persen. Q advertorial

JAWA TIMUR

Senin Wage 12 OKTOBER 2015

KILAS JATIM

Pemkab Non Aktifkan Kades Selok Awar-Awar Lumajang, Bhirawa Pemkab Lumajang langsung bertindak dalam kasus penetapan tersangka Hariyono, Kades Selok Awar-Awar yang menjadi tersangka kasus penganiyaan Salim Kancil dan tindak illegal mining. Yaitu dengan menunjuk Rahmat, Sekretaris Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang sebagai Pelaksana Harian (PLH) jabatan Kepala Desa, menggantikan Hariyono tersangka kasus tambang berdarah yang sampai hari ini masih ditahan di Mapolda Jatim.

"Hariyono saat ini telah berstatus non aktif.

Penunjukan PLH Kades ini, tujuannya agar pelayanan masyarakat tetap berlangsung," kata Masudi, Sekda Lumajang.

Tentang status Hariyono sebagai Kades Selok Awar-Awar berikutnya, Pemkab Lumajang masih menunggu perkembangan kasus tambang berdarah yang masih dalam proses penyidikan kepolisian. "Sesuai Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, kalau statusnya dinaikkan menjadi terdakwa maka Hariyono akan diberhentikan sementara,’’ tambahnya.

Setelah resmi dinyatakan bersalah dengan vonis hukuman yang dijatuhkan secara incraht oleh pengadilan, maka akan diberhentikan tetap. Dalam kesempatan yang sama, Masudi menyebutkan, Pemkab Lumajang juga melakukan pemeriksaan terhadap Camat dan Sekcam Pasirian yang disebut-sebut oleh saksi melalui tayangan salah satu stasiun televisi nasional telah menerima aliran dana dari aktivitas pertambangan ilegal di Desa Selok Awar-Awar.Q yat

Jatim Komitmen Jadikan Provinsi Layak Anak Kab Kediri, Bhirawa Wakil Gubernur Jawa Timur Saifulloh Yusuf atau Gus Ipul mengajak Pemerintah Daerah, Polisi dan TNI untuk membentuk Satgas Perlindungan anak, mengingat tingginya angka kekerasan seksual pada anak di Jawa Timur.

Hal itu diungkapkannya ketika meresmikan Masjid Al Islah, Dlopo, Karangrejo, Kecamatan Ngasem,Kabupaten Kediri Minggu (11/10). Menurut Gus Ipul, dalam rencana itu, Provinsi Jatim masih melakukan konsultasi ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

"Prinsipnya Pemerintah memberikan perhatian serius terhadap isu kekerasan seksual pada anak yang semakin meningkat, dan itu berada di dekat kita " kata Gus Ipul serius.

Lebih lanjut, Gus Ipul mengatakan, saat ini pemerintah punya konsentrasi dan komitmen untuk membuat semacam

kerja sama dan regulasi yang mengarah menjadikan provinsi Jawa Timur sebagai provinsi yang layak anak.

Menurut Gus Ipul, Dia juga sepakat jika pelaku kekerasan seksual pada anak ini diberi hukuman yang berat seperti di kebiri, sebab ada beberapa daerah yang mengusulkan hukuman tersebut. "Karena dampak kekeran seksual pada anak ini ada dampak psikologis sangat luar biasa, disitu ada masa depan pada generasi kita yang akan datang, makanya itu ketika saya berkeliling dengan kak Seto, salah satu yang kita usulkan pada pelaku pedofil ya hukuman kebiri," terangnya.

Gus ipul juga berpesan pada orang tua yang memiliki anak yang masih kecil, agar lebih cermat mengawasi anak dan perubahan anak, karena pelaku rata-rata orang terdekat.

Sehingga perlu untuk diwaspadai dan diawasi. "Biasanya korban kenal baik dengan pelaku, dan pelaku berbuat baik pada korban, untuk itu kita harus cermat pada lingkungan kita, juga di sekolah, saya berharap agar guru, kepala sekolah juga memberikan perhatian dan pengawasan pada anak didiknya," tandasnya.

Sebelumnya pada Agustus lalu Ketua Komisi Nasional Perlidungan Anak, Arist Merdeka Sirait menyebutkan Jawa Timur darurat kejahatan seksual. Jawa Timur menempati rangking ketujuh yang jumlah kejahatan seksual terbesar di Indonesia.

Sedangkan jumlah kekerasan dan kejahatan seksual ter-

samsul tahar/bhirawa

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bondowoso Hidayat saat konfrensi Pers kemarin, Jelang digelarnya acara tahunan Fesrival Muharram tahun 2015.

Tim Penilai Kementerian PU Disambut Meriah Bondowoso, Bhirawa Tim dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU Pera) Jakarta yang datang ke Bondowoso untuk melakukan kunjungan lapangan dalam rangka penilaian petugas Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa tingkat Nasional disambut meria di Bondowoso, bahkan rombongan tersebut didaulan untuk menaiki dokar dan diiringi drum band menuju lokasi acara di Tlogosari Bondowoso, kemarin.

Kehadiran tim yang terdiri dari Ir Sukrasno CES, Ir Sunoko CES dan Ir Syamsuddin Mansoer CES dari kementerian PU Pera tersebut disambut langsung ole Sekretaris Daera Bondowoso Drs Hidayat MSi didampingi Kepala Dinas Pengairan Drs Karna Suswandi MM, Kepala Dinas Pertanian Hindarto, Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Ir Mudjianto, Kepala Bappeda Matsakur serta para kepala SKPD lain dan para Kepala UPT, HIPPA dan petugas lapangan pengairan.

Kepada Bhirawa Tim dari kementarian PU Pera tersebut mengaku sangat terhormat dat-

irvan/bhirawa

Gus Ipul saat meresmikan masjid Al Islah, Dlopo, Karangrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri Minggu (11/10). besar di DKI Jakarta, Makassar, NTT, NTB dan Lampung.

Catatan Komnas PA sepanjang empat tahun terakhir ter-

jadi 21,6 juta pelanggaran terhadap anak. Sekitar 58 persen merupakan kejahatan seksual.Q van

Festival Muharam 2015 Fokus Pamerkan Produk Unggulan Lokal

Ratusan Warga Demo Tolak Penambangan Batu Kapur Lamongan, Bhirawa Ratusan warga Desa Karang Kembang dan Marang Asem, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan menggelar aksi demo menolak penambangan batu kapur.

Mereka menuntut penambangan dihentikan karena mengakibatkan polusi udara. Warga yang tergabung dalam Persatuan Pemuda Peduli Lingkungan (P3L), ini menggelar aksi di jalan protokol Babat-Jombang, diikuti mulai dari pemuda desa, ibu-ibu, hingga anak kecil.

Minggu (11/10).

Di dalam aksinya, massa membentangkan berbagai spanduk dan poster yang dibawanya yang menyuaraman dampak penambangan batu kapur di Gunung Pegat, Desa Gajah, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, yang menimbulkan polusi udara parah. Di antaranya bertuliskan ‘Wirabumi bledukmu mbarai sesek, debumu merusak paru-paruku, saya ingin menghirup udara segar, sampai kapanpun debumu kami lawan, jangan kotori desaku dengan debumu’.

Massa yang tak sampai menutup jalan menyatakan, sudah dua bulan pihaknya menghirup udara kotor, udara yang penuh dengan debu. "Di Kalimantan ada asap, di sini, di Desa Karang Kembang dan Karang Asem, juga ada, yang berdampak penyakit bagi kami, ada yang sesak nafas, batuk-batuk," kata dia.

Dalam aksinya, warga meminta PT Wirabumi menemui para demonstran.

"Kami minta bapak-bapak dari PT Wirabumi menemui kami, kami hanya ingin dialog, kami tidak anarkis," ujar orator. Namun, sampai berita ini ditulis tidak ada perwakilan dari pengusaha yang menemui. Q mb9

7

ing ke Bondowoso karena selain disambut langsung Sekda mewakili Bupati lengkap dengan para kepala SPPD terkait juga dilakukan penyambukan yang meria layaknya tamu Negara.

“Kami sangat tehormat dating ke Bondowoso, kami juga sangat mengapresiasi kekompakan di Bondowoso dalam rangka mendukung program pemerinta untuk surplus pangan dengan menanggalkan ego sektoral,” katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Bondowoso terus berbenah untuk mengatasi kecukupan air bagi pertanian. Sehingga pada musim kemarau ini Pemkab Bondowoso berhasil melakukan panen raya sebanyak dua kali. Kerena program andalan Bondowoso adalah pertanian, sehingga pengairan sebagai pendukung utama suksesnya pertanian.

Pada penilaian lapangan lomba OP tingkat Nasional, Dinas Pengairan tidak merasa khawatir. Sebab, pihaknya tidak perlu menyiapkan semua kegiatan yang diperlukan, karena kegiatan dinas Pengairan selalu berjalan senagaimana biasanya

Tim dari kementerian PU Pera disambut dengan menggunakan doker dalam rangka penilaian lapangan irigasi di Bondowoso.

dan siap melayani siapa saja untuk kepentingan masyarakat.

Hal itu ditegaskan oleh Kepala Dinas Pengairan kabupaten Bondowoso, Karna Suswandi, Kepala Birawa dalam penilaian lomba OP tingkat Nasional mengatakan.

Pihaknya tidak pernah menyiapkan sebagai persyaratan lomba.

Karena tak ada yang perlu disiapkan, dan sudah berjalan apa adanya, dan tidak ada persiapan khusus untuik menyambut tim penilaian dari tim juri, hanya saja pihaknya perlu memantapkan saja.

“Menghadapi penilaian lomba OP tingkat Nasional kami selalu siap, karena kegiatan yang dilaksanakan secara wajar, dan semua yang menjadi ketentuan baik secara administrasi dan fisik tidak ada masalah,”kata Karna Suswandi kemarin.

Lomba Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (OPJI) tingkat Nasional ini, kata Karna, memang sangat bergengsi. Sebab, satu-satunya yang lolos ke tingkat Nasional untuk mewakili Jawa Timur hanyalah Dinas Pengairan Kabupaten Bondowoso.

“Dinas Pengairan sangat optimis untuk memenangkan lomba ini, karena walaupun Pemkab Bondowoso merupakan Kabupaten tertinggal, Dinas Pengairan selalu siap,” tegasnya.

Dijelaskan, walaupun APBD Kabupaten Bondowoso yang hanya 1,4 Triliun, dan masuk daerah tertinggal, tapi pihaknya tetap optimis dan masih bisa bersaing dengan daerah-daerah maju, seperti Jawa Tengah dan Jawa Barat.

“Optimis kami untuk memenangkan Lomba ini, karena yang ikut dalam lomba tersebut adalah kewenangan Kabupaten, sangat berbeda dengan Cilacap Jawa Tengah yang dibiayai oleh APBN. Jadi menjadi wajar ketika disana pembangunan jaringan irigasinya lebih bagus dari pada disini. Sedangkan DAM Pakisan hanya dibiayai APBD Kabupaten Bondowoso,” terang Karna Suswandi.Q har

Bondowoso, Bhirawa Jelang digelarnya acara tahunan Fesrival Muharram tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Bondowoso benar-benar akan melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan Festival Muharam Tahun 2015 sebagai salah satu agenda tahunan yang mampu mendongkrak perekonomian masyarakat serta mampu menjadi salah satu ajang hiburan dan motivasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kreasi dan prestasi membangun Bondowoso lebih baik. Pemerintah Bondowoso juga menghendaki Bondowoso dikenal diberbagai belahan dunia sebagai daerah kawasan wisata.

Oleh karena itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bondowoso, pecan lalu melakukan jumpa pers di Pemkab Bondowoso guna mensosialisasikan berbagai kegiatan yang akan digelar pada festival Muharam tahun 2015 ini.

Menurut Sekda, festival Muharam kali ini memiliki nuansa yang berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada festival Muharam kali ini, pihaknya menyediakan panggung terbuka di Alun-alun Bondowoso untuk dijadikan sebagai ajang berbagai kegiatan festival Muharam.

“Kita akan selalu berinovasi, tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin. Kita siapkan panggung yang mudah diakses oleh

masyarakat. Dalam kegiatan festival ini kami melibatkan berbagai generasi untuk bereksplorasi semisal ada kegiatan yang melibatkan anak-anak muda, ada juga untuk orang-orang dewasa,” katanya.

Di antara agenda yang akan dilaksanakan pada festival muharam yang akan digelar pada tanggal 14 Oktober hingga 30 Oktober 2015 kali ini adalah festival Lampion, parade drum band yang melibatkan siswa SD, SMP dan SMA, Tahmilul Quran yang akan digelar di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kantor Kecamatan dan juga kantor desa serta lingkungan Pondok Pesantren.

Selain itu, Pemkab juga menggelar Jazz de Ijen, Pildacil, final fragmen sejarah gerbong maut, Reggae Night dan lainnya. Seluruh kegiatan tersebut diharapkan mampu mengantarkan Bondowoso ke arah yang lebih baik. “Nanti pada saat malam pembukaan, kita juga akan menggelar berbagai atraksi menakjubkan. Dan kami juga melibatkan berbagai UMKM dalam kegiatan ekspo. Pada acara tersebut kami berharap ada peningkatan ekonomi masyarakat. Bahkan kami juga akan melakukan evaluasi dan pengumuman pada masyarakat berkaitan dengan perputaran uang dalam kurun waktu pelaksanaan festival Muharam,” terangnya.Q har

Gelorakan Semangat ‘Ayo Kerja’ Menuju Magetan Semakin Berkumandang Tahun 2015 ini usia Kabupaten Magetan telah mencapai 340 tahun tepatnya pada tanggal 12 Oktober 2015, terasa lebih istimewa di mana untuk hari jadi Magetan bertepatan dengan Hari Jadi ke- 70 Propinsi Jawa Timur. Dalam usia lebih dari 3 abad, Kabupaten Magetan terus berupaya membangun daerahnya demi terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Magetan yang Adil, Mandiri dan Bermartabat.

Pembangunan di Kabupaten paling ujung barat Jawa Timur ini terus menggeliat menjangkau setiap sendi kehidupan masyarakat. Dengan luas wilayah 688,85 km2 dihuni oleh 704 ribu jiwa, di mana 60 persen di antaranya berprofesi di bidang pertanian.

Pemerintah Kabupaten Magetan memiliki strategi pembangunan dengan menyasar prioritas pembangunan di delapan bidang, Ditata Indah plus Insani.

Ditata Indah plus Insani merupakan kependekan dari pendidikan, pertanian, pariwisata, industri, perdagangan dan kesehatan. plus infrastruktur dan pengentasan kemiskinan, dengan titik berat pada sektor pertanian.

Di bidang pendidikan, hasil yang dapat dirasakan adalah berkurangnya penduduk usia 10 tahun keatas yang tidak dapat baca tulis dan angka. Anak-anak di kabupaten Magetan bersekolah sesuai tingkat usiannya. Angka putus sekolah dan angka ketidaklulusan di semua jenjang pendidikan relatif kecil.

Sektor pertanian, Kabupaten Magetan mengalami peningkatan surplus untuk komoditas beras maupun sayur mayur. Untuk beberapa komoditas lain juga mengalami peningkatan surplus diantaranya daging unggas, telur, kedelai bahkan daging sapi. Dengan kata lain, dari sisi ketersediaan bahan pangan pokok untuk penduduk Magetan sudah mencukupi bahkan surplus.

Pariwisata juga menunjukkan gairah dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ini. Peningkatan kunjungan wisata di Sarangan terus didorong melalui gelaran berbagai even wisata diantarannya even wisata “Gebyar Labuhan Sarangan” yang terbukti mampu mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan. Pemkab juga terus mengembangkan obyek wisata lainnya seperti Agrowisata Strawberry dan Telaga Wahyu yang masih berdekatan dengan Sarangan serta Waduk Gonggang di Kecamatan Poncol.

Kemudian, sektor industri yang sebagian besar berskala kecil dan menengah didominasi oleh pro-duk dan kerajinan kulit, anyaman bambu, industri makanan dan minuman, batu bata, genteng serta gerabah. Industri utama Kabupaten Magetan adalah penyamakan dan kerajinan kulit. Industri kera-jinan kulit semakin berkembang dan tersebar di beberapa kecamatan yang mampu menyerap ratusan tenaga kerja. Pun demikian, nilai investasi terus meningkat dari waktu ke waktu.

Di bidang perdagangan, dapat dilihat dari semakin meningkatnya pengajuan ijin usaha. Hal ini membuktikan jiwa kewirausahaan masyarakat Magetan semakin tinggi.

Bahkan usaha perhotelan dan restoran menjadi sumber terbesar pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magetan.

Selanjutnya di bidang kesehatan, menunjukkan angka harapan hidup yang meningkat dari waktu ke waktu, disertai dengan menurunnya angka kematian bayi dan status gizi buruk. Selain itu semakin baiknya pelayanan kesehatan dan peningkatan fasilitas baik di pondok kesehatan desa, puskesmas pembantu, puskesmas yang dapat melayani rawat inap maupun di rumah sakit dr. Sayidiman memberikan rasa nyaman bagi warga masyarakat yang sedang mengalami gangguan kesehatan.

Untuk infrastruktur, saat ini panjang ruas jalan kabupaten di seluruh wilayah Kabupaten Magetan saat ini Pemkab setempat giat mengupayakan ketersediaan sarana dan prasanana transportasi yang berkualitas dan merata. Sasaran yang dicapai adalah pengelolaan dan pembangunan lalu lintas, pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana pengairan. Selain itu juga memperhatikan pengelolaan air bersih, meningkatkan kualitas lingkungan perumahan, meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pemukiman, konservasi kawasan sumber mata air.

Berbagai capaian hasil pembangunan tersebut telah mendapat pengakuan dari berbagai pihak, tidak hanya ditingkat Propinsi Jawa Timur namun juga di tingkat nasional, dalam bentuk berbagai penghargaan yang telah diberikan. Prestasi ini tentunya sebagai apresiasi terhadap keberhasilan yang telah dicapai. Capaian keberhasilan ini merupakan prestasi yang membanggakan dan juga sebagai pendorong semangat serta modal dasar untuk menuju Magetan yang lebih baik. Q vin,adv

EKONOMI - BISNIS

8

Gubernur Dorong Dipenda Genjot Tagihan Tunggakan Pajak

Kurs JUAL

BELI

USD

14,454.00

14,310.00

SGD

10,165.27

10,057.63

EUR

16,175.47

16,011.46

JPY

12,003.99

11,879.46

GBP

21,923.83

21,699.68

Pemprov, Bhirawa Tagihan tunggakan pajak harus digenjot untuk meningkatkan PAD, maka staf Dipenda Jatim harus bisa menagih pajak dengan inisiatif mendatangi wajib pajak, tapi cara menagihnya harus bagus.

Sumber: Bank Indonesia (6 OKTOBER 2015)

Harapan itu disampaikan Gubernur Jatim Pakde Karwo pada resepsi HUT ke-53 Dipenda Jatim, di Dipenda Provinsi Jatim Jl Manyar Kertoarjo Surabaya, Jum’at (9/10) malam. Menurutnya, inisiatif mendatangi wajib pajak menjadi bagian penting dan mempunyai value, bukan semata-mata karena tidak bayar pajak tapi tentang kemanusiaan.

“Petugas lapangan luar biasa, belum nagih saja sudah luar biasa. untuk mendorong semangat kerja, yang harus dilakukan penilaian bukan hanya dari sisi kebersihan ruangan, tapi cara penagihan menjadi model baru. Hal ini penting untuk mengisi kekurangan kas daerah ujarnya.

Sepanjang pejalanan panjang Dipenda Jatim, yang tidak ada perubahan adalah PAD-nya naik terus, namun tahun ini agak turun sedikit.

Memang suasana prihatin, di masa krisis ini Inovasi dan kreasi luar biasa. “Masih ada harapan tahun depan pada HUT ke 54 Dipenda, teman-teman Dipenda bisa berhasil menagih tunggakan pajak, dan bisa meningkatkan PAD. Bukan hanya itu ada generator yang akan menggerakkan investasi ke Jatim,” katanya optimis.

Karena dari data Indeks daya saing Jatim menampati peringat dua setelah DKI. Kemudian peringkat berikutnya diikuti Kalimantan

RAGAM EKBIS

Rakernas di Surabaya dihadiri oleh Dewan Pengurus Nasional (DPN) ASTINDO, para pimpinan Travel Agent.

Astindo Minta Pemerintah Konsisten Soal Pariwisata Surabaya, Bhirawa Program Menko Kemaritiman, Rizal Ramli yang akan menggalakkan menjadi angin segar bagi para pengusaha travel. Itulah mengapa Asosiasi Travel Agen Indonesia (Astindo) meminta pemerintah bisa konsisten untuk menangani sektor wisata.

Elly Hutabarat Ketua Umum Dewan Pimpinana Nasional ( DPN) didampingi Bagus Triatna Kabid Organisasi, dan Diyah P korbid Humas Astindo mengatakan, pariwisata di Indonesia masih banyak yang belum digali dan di tangani secara serius, dengan potensi alam yang sangat bagus. “Kami berharap agar masalah periwisata ini benar benar di seriusi,” pintanya saat ditemui di acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Sabtu ,(10/10) di Hotel Harris Surabaya.

Sebagai travel agen Astindo menyatakan sangat siap untuk memajukan bidang wisata ini dengan sekuat tenaga. Itulah mengapa di acara Rakernas di Surabaya dihadiri oleh Dewan Pengurus Nasional (DPN) ASTINDO, para pimpinan Travel Agent, baik yang berasal dari Jakarta dan yang mewakili Dewan Pengurus Provinsi (DPP) ASTINDO dari provinsinya masing-masing dengan tema ‘Masa depan Travel Agent di era keterbukaan’ dengan sub tema, ‘Tantangan serta Peluang menghadapi Online Travel Agent (OTA) dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Q ma

Gubernur Dr H Soekarwo beserta Dra Hj Nina Soekarwo mengambil undian pemenang yang disediakan Dipenda Jatim memperingati HUT ke 53 Dipenda Jatim.

Timur, Jabar, Jateng, DIY, Banten, Kalsel, Kepulauan Riau, Riau daratan, dan Sulsel. “Indeks daya saing itu artinya barang lebih murah, kualitas lebih baik, dan kalau ada pesanan cepat atau proses distribusi cepat,” jelasnya. Kerja sama dengan Samsat dan jasa raharja tempat mengekspresikan dan saling men-

Bojonegoro, Bhirawa Kepala Bulog Subdivre III Bojonegoro Efdal MS mengatakan, sampai saat ini dari total 50 ribu ton beras medium dan premium yang di targetkan pemerintah, pihaknya baru mampu menyerap sebesar 22 ribu ton beras atau 44 persen, sejak 15 Juni sampai Akhir September 2015.

“Sampai saat ini kami sudah memperoleh beras kualitas premium dan medium di tiga kabupaten seperti Bojonegoro, Tuban dan Lamongan

sekitar 22 ribu ton setara beras,” ungkap Kepala Bulog Subdivre III Bojonegoro Efdal MS, kepada Bhirawa, Minggu (11/10) melalui ponselnya.

Menurutnya, untuk pengadaan beras masih tersendat dengan jumlah pemasukan untuk beras kualitas premium sekitar 50 ton/hari, dimana faktir tersebut di antaranya disebabkan tingginya harga beras, juga kekeringan yang terjadi dalam musim kemarau.

“Panen padi di wilayah kerjanya di Bojonegoro, Tuban

TULUNGAGUNG

Pekerja melakukan aktifitas pengakutan beras digudang Bulog Bojonegoro.

PENGUMUMAN LELANG

Pengadaan Penyusunan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Rusunawa Sidokare Kecamatan Sidoarjo Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Sidoarjo Website http://www.lpse.sidoarjokab.go.id

PENGUMUMAN LELANG

Pengadaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan BP4D Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Sidoarjo.

Website http://www.lpse.sidoarjokab.go.id

PENGUMUMAN LELANG

Pengadaan Pembangunan Jaringan Instalasi dan Distribusi Desa Terungwetan – Krian (DAK) Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Sidoarjo Website http://www.lpse.sidoarjokab.go.id

dukung . Oleh karena itu hubungan antara PAD, pelayanan publik, koordinasi, inovasi dan kualitas SDM tidak bisa dipisahkan.

“Saya setuju ATM samsat didorong dalam perputaran kompetisi dunia di tahun 2016, tapi perkembangan baru pelayanan publik bukan hanya IT, Sebaik apapun tek-

Bulog Bojonegoro Baru Mampu Serap 22 Ribu Ton Beras

KEHILANGAN HILANG STNK, Suzuki, th. 2005, Hitam, AG2179SA, a/n.

Wagimin, Ds. Mergayu RT 02 RW 01, Bandung-T.Agung No. 1943/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK,Yamaha RX-S, th. 1993, Hitam, AG4466SJ, a/n. Saijo, RT 03 RW 04, Ds/Kec. Campurdarat-T.Agung No. 1944/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 1984, Hitam, AG6152TL, a/n.

Samuri, Moyoketen, Boyolangu-T.Agung No. 1945/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2009, Hitam, AG2971TJ, a/n.

Panggih Setiono, Ds. Pandansari, Ngunut-T.Agung No. 1946/IMB/BI-II/2015 HILANG BPKB, Yamaha, th. 2001, AG4323RT, a/n. Ali Mustofa, Ds. Demuk, Pucanglaban-T.Agung No. 1947/IMB/BI-II/2015

Senin Wage, 12 OKTOBER 2015

dan Lamongan, jauh berkurang, karena pengaruh kekeringan,” jelasnya.

Meskipun demikian, dari tiga kabupaten masih ada sejumlah wilayah yang masih menghasilkan panen dan itu pun sifatnya sporadis, sehingga menyulitkan mitra kerja dalam memperoleh beras.

“Pengadaan beras kualitas premium masih tetap berjalan dengan melibatkan anggota jajaran Kodim 0813.

Dalam pengadaan beras kualitas premium, selain dilakukan 10 mitra kerja, juga Unit Pengolahan Gabah dan Beras Bulog,” tegasnya.

Ditambahkan, berdasarkan ketentuan yang ada pihaknya membeli beras kualitas premium dengan kualitas broken 15 persen maksimal Rp8.250/ kilogram dan broken 10 persen maksimal Rp8.500/kilogram. “Semula, katanya, pengadaan beras kualitas premium berakhir September, tapi diperpanjang sampai akhir Desember,” imbuhnya.

Sementara itu, data dari kantor Bulog Bojonegoro utuk target pengadaan beras kualitas medium dan premium sebesar 98.000 kilogram setara beras tahun ini, sudah terealisasi sekitar 62 persennya, per 9 Oktober kemarin. Q bas

nologi tapi meletakkan orang menjadi bagian penting dalam proses pelayanan publik. Kualitas SDM yang bagus bukan karena memiliki ilmu manejemen, tapi bisa mendem jero mikul duwur dengan inovasi pelayanan yang memberikan kenyamanan dan kepuasan masyarakat wajib pajak,” tambahnya. Q iib

Hadapi MEA, Manfaatkan Demografi Jakarta, Bhirawa Menyongsong pasar bebas ASEAN yang berlaku akhir 2015 ini, Indonesia bisa manfaatkan “bonus demografi” nya, sebagai daya saing di pasar kerja MEA. Bonus demografi Indonesia yang mencapai 60%, keunggulan jumlah tenaga kerja produktif ini, perlu dileng kapi ketrampilan sesuai permintaan pasar kerja ASEAN. Sebaliknya, bonus demografi ini akan mubazir bahkan merugikan, bila tidak dibarengi pengu asaan ketrampilan yang kompetitif. “Mengantisipasi hal tersebut, Kemenaker telah meningkatkan kualitas lembaga diklat sebagai penunjang pengembangan SDM berbasis kompetensi dan profesional isme. Juga penguatan lembaga sertifikasi kompetensi dan peningka tan jejaring dengan industri,” demikian jelas Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas Kemenaker Ir Khairul Anwar dalam sarasehan tentang “Kesiapan Kemenaker Menghadapi MEA” di Bogor, akhir pekan.

Bonus demografi Indonesia adalah kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif (15 th-24 th), lebih banyak dibanding usia non produktif (diatas 39 th). Kondisi sebaliknya terjadi di negara maju, Eropa, Amerika Utara, Australia dan Asia Timur.

Disana saat ini sebagian besar (60%) penduduk nya berusia lanjut, usia non produktif. Menurut Khairul Anwar, jumlah usia produktif di Indonesia saat ini mencapai 184,6 juta. Terdiri dari 128,3 juta angkatan kerja dan 56,3 juta bukan angkatan kerja.

Dari angkatan kerja diatas, sebanyak 120,85 juta telah bekerja, sisanya 7,45 juta pengangguran terbuka. Sedang yang akan menyasar pasar kerja ASEAN (diluar Indonesia) mencapai 360 juta angkatan kerja. “Lewat KTT ASEAN 2014 lalu, di sepakati, untuk memperkuat koneksi tas ASEAN, pembangunan infrastruk tur akan ditingkatkan. Juga meningkat kan kerjasama investasi, industri dan manufaktur. Diperkirakan akan ada peningkatan volume perdagangan intra ASEAN hingga 35% - 40% pada 2020,” jelas Khairul Anwar. Disebutkan, dampak positif MEA adalah adanya perluasan pasar bagi produk dan jasa Indonesia. Juga ter bukanya lapangan kerja bagi tenaga trampil Indonesia. Q ira

Ekonomi Membaik, Bisnis Mobil Bekas Meningkat Surabaya, Bhirawa Mulai membaiknya kondisi perekonomian makro Indonesia, membuat sejumlah kalangan pelaku bisnis menyambut optimistis menguatnya mata uang rupiah.

Termasuk yang menikmati hasil tersebut adalah penjual mobil bekas di Surabaya, yang beberapa waktu lalu mereka mengeluhkan sepinya penjualan mobil bekas di Surabaya.

Supriyadi Tanajaya salah satu pengurus Asosiasi

Pedagang Mobil-Motor dan Onderdil Baru/Bekas Indonesia (ASPEMOBI ) cabang Surabaya, menjelaskan penjualan mobil bekas sejak awal oktober 2015 tren penjualan selalu naik.

“Kondisinya lebih baik, sejak rupiah melemah penjualan mobil bekas termasuk menurun karena daya beli masyarakat juga belum membaik. Selain itu, pihak leasing selaku penjamin pembayar bagi pembelian mobil kredit juga tidak se-

mudah dulu dalam memberikan fasilitas kredit terhadap konsumen. Bisa jadi karena, jumlah kredit macet yang besar,” terangnya Minggu (11/10) kemarin.

Supriyadi menambahkan, hampir semua kelas mobil bekas mengalami peningkatan penjualan. Agya, Ayla, Brio, dan lain-lainnya. Sedangkan untuk sekelas premium, penjualannya masih relatif stabil, karena jarang masyarakat yang menjual produk mobil kelas premium. Q wil

Perekonomian makro Indonesia membaik, hampir semua kelas mobil bekas mengalami peningkatan penjualan.

Ukiran Khas Mebel Bukir Jadi Tumpuan Pasar Bebas MEA Produk mebeler khas Kota Pasuruan sudah menjadi penompang perekonomian para pengrajin serta pedagang di kawasan Bukir dan sekitarnya.

Karenanya, menghadapi perdagangan pasar bebas, Pemkot Pasuruan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) berencana menjadikan ukiran khas mebel Bukir sebagai andalan menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Kepala Diskoperindag Kota Pasuruan Sumarni menyampaikan ukiran mebeler di kawasan Bukir bisa diandalkan. Karena selain bentuknya sangat simple, harga mebel dengan ukiran khas Bukir juga dianggap lebih terjangkau dibanding-

kan dengan ukiran dari daerah lainnya.

“Ukiran yang ringkas serta simpel ditambah lagi harga yang terjangkau membuat para pembeli dari berbagai daerah di Indonesia berdatangan ke Bukir Kota Pasuruan untuk membeli mebeler disini. Berbeda dengan ukiran asli Jepara yang bentuk ukirannya rumit,” ujar Sumarni, Minggu (11/10).

Inovasi dan kreativitas tinggi hasil para pengrajin kawasan Bukir dibuktikan dengan kunjungan Presiden Susilo Bambang Yud-

hoyono (SBY) datang langsung ke Kota Pasuruan pada 2013 lalu. Dalam

kesempatan itu, Presiden SBY didampingi Ibu Ani serta para menteri membe-

Para pengrajin mebel Bukir di Kota Pasuruan menjadikan ukir khas mebel Bukir sebagai andalan menghadapi era MEA, Minggu (11/10).

li berbagai produk asli mebeler dari kawasan Bukir, misalnya mebel display doraemon dan lemari golf.

Berbagai upaya Diskoperindag dalam mematangkan rencana menghadapi MEA yang berlaku mulai akhir 2015. Yakni akan meningkatkan pembinaan kepada para pengrajin dan pedagang mebeler di kawasan Bukir dan sekitarnya.

“Yang kami tonjolkan saat MEA sudah bergulir nanti yakni ukiran mebeler khas Bukir. Termasuk juga peningkatan pembinaan kepada para pengrajin dan pedagang.

Tujuannya agar lebih siap bersaing saat produksi mebel dari negara lain di ASEAN berdatangan ke Kota Pasuruan,” pungkas Sumarni. Q hil

Senin Wage 12 OKTOBER 2015

KILAS AREMANIA

Kampanyekan KB Lagi, BKKBN Gelar Ngaji Bareng Cak Nun Malang, Bhirawa Keluarga Berencana (KB), yang pada masa orde Baru, menjadi salah satu program penting pemerintah, kali ini, kembali dikampanyekan. Secara khusus Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Surya Candra Suropati, ikut mendorong masyarakat memaksimalkan fungsi keluarga.

“Kita mendorong agar masyarakat Indonesia memiliki perencanaan dalam berkeluarga. Sebab keluarga yang direncanakan itu mampu memberikan jaminan anak-anaknya untuk mendapat kesempatan berpendidikan yang lebih layak,” tutur Surya Candra sebelum mengikuti acara Ngaji Bareng Cak Nun, di halaman Masjid Sabilillah, Blimbing Kota Malang akhir pekan kemarin.

Ngaji bareng ini, merupakan agenda BKKBN menjalankan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Kreatif dalam Program Kependudukan Berencana dan Pembangunan Keluarga, didaerah, yang diinisiasi oleh anggota DPRRI dari Partai Amanat Nasional (PAN) Totok Daryoto.

Melalui keluarga berencana setiap keluarga dapat menjalankan delapan fungsi untuk membentuk manusia berkarakter, meliputi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, melindungi, reproduksi, sosialisasi-pendidikan, ekonomi, dan pembinaan lingkungan.

Pihaknya berharap semua komponen masyarakat dan pemerintah turut menjalankan dan merevitalisasi fungsi keluarga, ini sangat penting karena dalam keluarga yang sejahtera maka akan dihasilkan generasi muda yang berkualitas.

“Kami menghadirkan Cak Nun dan Kiai Kanjeng, sebagai media penyampai melalui kearifan lokal, Kita perlu sadar masalah kependudukan. Selain kuantitasnya dikendalikan, kualitasnya juga harus ditingkatkan,” imbuhnya.Q mut

MALANG RAYA

Kota Batu Layak Punya RS Jantung Dewanti Rumpoko Dapat Penghargaan YJI Kota Batu, Bhirawa Pendirian Rumah Sakit Jantung (RSJ) di Kota Batu mendapat dukungan penuh dari Yayasan Jantung Indonesia (YJI). Sebab ada sejumlah persyaratan yang mendukung untuk pendirian RSJ, salah satunya adalah kota ini terletak di pegunungan yang dingin.

Selain itu, jumlah dokter jantung di Malang Raya sangat banyak.

“Malang Raya sudah selayaknya memiliki RSJ karena sejumlah persyaratan pendukung sudah memenuhi syarat, terutama tenaga medis,” tutur Ketua YJI, Syahlina Zulha, di sela-sela kegiatan Senam Jantung Indonesia di Stadion Gelora Brantas Kota Batu, Minggu (11/10).

Lebih lanjut dikatakan, Kota Batu yang saat ini menjadi kota wisata nomor 2 di Indonesia setelah Bali ini akan sangat membantu pasien dan keluarga pasien penyakit jantung untuk melakukan penyembuhan. “Kalau ada RSJ di sini, tentu pasien jantung akan

terbantu. Sambil melakukan perawatan, pasien dan keluarganya juga bisa berwisata,” tuturnya.

Sebagai penyakit yang memiliki resiko tinggi menimbulkan kematian, diperlukan RS yang tersebar di sejumlah daerah. “Jumlah penderita penyakit jantung terus meningkat. Selama ini pasien jantung ditangani di RS Syaiful Anwar dan di rujuk ke Jakarta. Kalau di Kota Batu ada RSJ, maka akan sangat membantu,” kata Syahlina.

Dalam kunjungannya ke Kota Batu, Sahlina juga memberikan penghargaan kepada Ketua YJI

Malang Raya Dewanti Rumpoko dan Mujiono. Keduanya dinilai sangat berjasa dalam penanggulangan penyakit jantung di Malang Raya.

Sementara itu Dewanti Rumpoko mengaku, selama ini banyak membantu pasien dari berbagai daerah di sekitar Malang Raya untuk dirawat di RS Syaiful Anwar Malang maupun RS Jantung Jakarta.

“Banyaknya pasien jantung dan keterbatasan peralatan mengakibatkan pasien jantung masih beresiko tinggi meninggal. Sehingga kami mendorong adanya RSJ di Kota Batu,” terang istri Walikota Batu, Eddy Rumpoko tersebut.

Oleh karena itu dukungan YJI pusat sangat diperlukan untuk mewujudkan berdirinya RSJ di Kota Batu. “Tak semua daerah bisa berdiri YJI, sehingga kami juga banyak bergerak di sejunlah kabupaten untuk

Miras Telan Empat Orang Tewas Kab Malang, Bhirawa Dua warga Kabupaten Malang dan dua orang warga Kota Malang menjadi korban tewas akibat minuman keras (miras).

Kasus tersebut kini dalam penanganan Polsek Pakisaji, Jajaran Polres Malang.

Satu orang lagi kini masih dalam perawatan tim medis karena saat ini kondisinya dalam keadaan kritis.

Kapolsek Pakisaji AKP Sri Amung Wulandari, Minggu (11/10), kepada wartawan mengatakan jika ada empat orang tewas dan satu orang kritis setelah diduga meminum miras, saat mereka melakukan pesta miras di wilayah Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Sementara, keempat orang tewas itu, setelah pihaknya mendapatkan laporan dari masyarakat.

“Dari laporan masyarakat tersebut, maka Polisi langsung bergerak cepat untuk melakukan penyelidikan di lapangan,” ujarnya.

Dari data yang dimiliki, kata dia, nama keempat orang tewas dan satu orang dalam kondisi kritis, yakni dua orang korban tewas saat menjalani perawatan di Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kanjuruhan Kepanjen, kabupaten setempat berinisial RY usia 39 tahun, warga Desa Kebonagung, dan seorang wanita berinisial JUM berusia 40 tahun, warga Kelurahan Cempokomulyo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Kedua orang tersebut dibawa ke RSUD Kanjuruhan, pada Jumat (9/10) siang, namun nyawanya tidak tertolong. Kedua orang korban tewas lainnya yakni berinisial AMB, warga Jalan Mergosono, Kota Malang, yang meninggal pada Kamis (8/10), saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) Kota Malang, dan MAT usia 42 tahun, warga Kelurahan Gadang, Kota Malang, belum diketahui apakah sempat mendapatkan perawatan medis atau tidak sebelum ia meninggal.Q cyn

supriyanto/bhirawa

Ketua YJI Syahlina Zulha dan Ketua YJI Malang Raya Dewanti Rumpoko saat senam jantung sehat bersama ribuan peserta. kampanye hidup sehat dan jantung sehat,” tukasnya.

Di Kota Batu sendirinya, pihaknya telah bekerja sama dengan Dinkes untuk pemeriksaan penyakit jantung di Pus-

kesmas. Selain itu juga membentuk kelompok Jantung Sehat Remaja sebagai langkah mengkampanyekan hidup sehat dengan jantung sehat dikalangan anak muda. Q sup

Proyek Sumber Jeruk Langgar Keppres dan UU

Dishub Pantau Kemacetan Lewat VMS Malang, Bhirawa Guna mengatasi kemacetan di Kota Malang, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang berencana, mengatasi kemacetan dengan menerapan sistem Variable Message Sign (VMS). Alat ini berfungsi untuk memantau jumlah kendaraan diseluruh ruas jalan.

Kepala Dishub Kota Malang, Handi Priyanto, kepada wartawan di akhir pekan kemarin mengutarakan, guna melengkapi alat pemantau kemacetan Areal Control Traffic System (ATCS) yang dimiliki Dishub.

“Kita sudah mempunyai ATCS di 15 simpang di Kota Malang. Kini ada dua teroboson yang akan dilakukan Dishub untuk memantau kemacetan di Kota Malang. Yakni, penerapan sistem VMS atau alat pemantau jumlah kendaraan di ruas jalan dan penerapan sistem pemantau kemacetan menggunakan infra merah di setiap persimpangan jalan,” tutur Handi.

Kedua program itu, lanjutnya menjadi prioritas Dishub pada tahun 2016 mendatang. Pihaknya sudah mengusulkan anggaran untuk program itu di APBD 2016. Dengan harapan lalu lintas di Kota Malang ini semakin tertata.

Pihaknya menjelaskan sistem VMS merupakan alat pemantau jumlah kendaraan diseluruh ruas jalan di Kota Malang. Sistem itu dilengkapi CCTV dan alat penghitung jumlah kendaraan secara otomatis.

Sistem VMS, tersambung pada ruang kontrol di kantor Dishub Kota Malang dan ruang kontrol Wali Kota Malang. Kondisi jalan raya di Malang dapat dipantau langsung oleh Walikota Malang.

“Dishub mengusulkan anggaran Rp 300 juta untuk menerapkan sistem VMS. Jaringannya menggunakan fiber optik.

Rencananya sistem kami pasang mulai dari Jl Letjend Sutoyo hingga Pertigaan Sarangan. Nanti tiap ruas jalan sepanjang 10 meter, kami pasang CCTV. Jalan itu merupakan jalan poros,” ujarnya.Q mut

9

anas bachtiar/bhirawa

Pemkot akan merubah halaman depan perkantoran terpadu menjadi kawasan taman publik yang bisa dinikmati selama 24 jam

Ubah Halaman BO Jadi Taman Publik Disiapkan Rp 5 Miliar Batu, Bhirawa Pemerintah Kota (Pemkot) Batu ingin menjadikan kawasan Perkantoran Terpadu atau Block Office (BO) sebagai tempat yang jauh dari kesan angker. Pemkot membuat konsep untuk menjadikan halaman depan perkantoran tersebut menjadi sebuah taman publik yang bisa menjadi ‘alun-alun ke dua’ di kota ini.

Dalam merealisasikan rencana ini, setidaknya dana sekitar Rp 5 miliar akan terserap dari kantong APBD. Biasanya, halaman depan gedung perkantoran pemerintah lebih banyak digunakan sebagai area parkir mobil pejabat. Adapun keberadaan taman sangat minimalis dan cenderung tidak bisa dijangkau oleh masyarakat.

Maksudnya, taman tersebut hanya bisa dipandang saja dan tidak bisa dinikmati sebagai sebuah failitas publik.

“Bapak Walikota nantinya ingin mengilangkan kesan angker yang ada di halaman depan perkantoran terpadu.

Di sana akan ada sebuah

taman publik yang bisa dinikmati masyarakat 24 jam.

Jadi, warga bisa bebas keluarmasuk ke taman block office dan menikmati semua sarana yang disediakan di sana,”papar Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR), Arif Setiawan saat dikonfirmasi, Minggu (11/10).

Area yang ada di depan perkantoran terpadu juga cukup luas untuk dijadikan taman publik. Ada lahan sekitar 3000 m2 yang akan dijadikan halaman kantor pemerintahan Kota Batu ini. Namun dalam konsep awal pembangunan block office, halaman itu akan dijadikan halaman perkantoran pada umumnya. Yakni, halaman yang dikelililingi oleh pagar, dan siapa saja yang ingin masuk ke dalamnya harus melewati petugas jaga.

Dengan adanya perubahan konsep halaman block office ini menjadi taman publik, maka tidak akan ada pagar yang mengelilingi taman ini.

Selain itu tidak ada penjaga di sana dan masyarakat bebas keluar masuk. “Mungkin

penjaga hanya disiagakan untuk warga yang akan masuk ke dalam perkantoran terpadu saja,”tambah Arif.

Halaman depan block office akan menjadi taman publik layaknya seperti alun-alun Kota Batu saat ini. Taman ini bisa dimanfaatkan masyarakat sebagai taman bermain selama 24 jam. Tentu saja, Pemkot harus menyediakan lampu penerangan khusus agar taman ini bisa dinikmati masyarakat ketika malam hari. Namun karena pembangunan taman publik ini merupakan gagasan baru dari Walikota Eddy Rumpoko, maka saat ini DCKTR masih tengah membuat konsep perencanaannya. Ketika konsep ini telah selesai, pembuatan taman publik block office ini akan segera dimasukkan dalam proses lelang.

“Proyek ini akan dilelang karena diprediksi pembangunannya akan menyerap anggaran sekitar Rp 5 miliar.

Adapun pelaksanaan proyek ini akan dimulai pada tahun 2016,”pungkas Arif. Q nas

Kab Malang, Bhirawa Warga Desa Karangsuko, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang mendesak anggota DPRD segera menutup pembangunan proyek Pelestarian Sumber Mata Air Sumber Jeruk, yang berlokasi di desa setempat. Pasalnya, warga menganggap proyek tersebut akan merusak lingkungan, dan bahkan pembangunan tersebut diduga illegal.

“Kami dan beberapa anggota Komisi A DPRD Kabupaten Malang sudah meninjau lokasi pembangunan proyek pelestarian Sumber Mata Air Sumber Jeruk di Desa Karangsuko. Kedatangan Komisi A guna untuk melengkapi data yang nantinya sebagai bahan rapat komisi,” kata nggota Komisi A DPRD Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto, Minggu (11/10), kepada Bhirawa.

Komisi A nantinya dalam waktu dekat ini juga akan memanggil Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mencari solusi terkait tuntutan warga. Sebab, warga mendesak DPRD untuk mengeluarkan rekomendasi penghentian proyek yang diangggap merusak lingkungan dan mengganggu pasokan air bersih ke rumah penduduk di sekitar Sumber Jeruk.

Didik mengaku, proyek tersebut memang berada pada sumber Mata Air Sumber Jeruk yang dianggap warga melanggar aturan.

“Agar persoalan itu tidak berlarut-larut, maka anggota Komisi A melakukan mediasi. Sebab, pembangunan merupakan proyek dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas. Dan dana pembangunannya dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sebesar Rp 1,2 miliar,” jelasnya. Selain warga menuntut ditutupnya proyek pelestarian mata air tersebut, kata dia, mereka juga menuntut diberikan ganti rugi berupa pasokan air bersih kepada penduduk terdampak pekerjaan proyek. Warga juga mempertanyakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Detail Engineering Design (DED) dalam pekerjaan itu.

Secara terpisah, Ketua Divisi Hukum dan Kebijakan Publik Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur Abdul Rahman menegaskan, jika proyek pelestarian Sumber Mata Air Sumber Jeruk di Desa Karangsuko Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, telah menabrak Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung. Sebab, proses pembangunan proyek itu disinyalir tidak melalui prosedur hukum.

Fakta di lapangan proyek ini, terang dia, dikerjakan persis pada Mata Air Sumber Jeruk. Padahal itu, dilarang keras oleh Keppres, dan sudah jelas di sekitar Sumber Jeruk tidak boleh ada berdirinya bangunan.

“Karena Keppres tersebut mengatur di sepanjang radius 200 meter dari sumber mata air tidak boleh dibangun apapun,” paparnya. Selain pembangunan Pelestarian Sumber Mata Air Sumber Jeruk melanggar Keppres, ditambahkan Rahman, bangunan itu juga melanggar Pasal 109 Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Sehingga penggagas dan pelaksana proyek bisa diseret ke ranah pidana lingkungan, karena telah diduga merusak lingkungan. Q cyn

cahyono/bhirawa

Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Malang saat meninjau pembangunan proyek Pelestarian Sumber Mata Air Sumber Jeruk, Desa Karangsuko, Kec Pagelaran, Kab Malang

Dewanti Diminta Tetap Santun dan Tak Jelekkan Lawan Ada yang menarik saat Dewanti Rumpoko menggelar kampanye blusukan di desa Sumberdem kecamatan Wonosari Kab Malang.

Cabup dari PDIP Kab Malang tersebut diberikan petuah dalam bentuk tembang Mocopat dari Paguyuban Mocopatan Kab Malang. Tembang sapada mocopat tersebut mengandung pitutur (nasihat, red) tentang perilaku luhur.

Dewanti diberi nasihat agar tetap berperilaku santun dan tidak menjelek-jelekkan lawan dalam Pilkada 9 Desember mendatang. Dengan menjaga perilaku yang baik tersebut, maka paslon nomor 2 yang mengusung tagline Malang Anyar itu akan memenangkan Pilkada.

“Kami memberikan pitutur memang dalam tembang mocopat. Karena tembang mocopat merupakan suatu tembang Jawa yang mempunyai nilai adiluhung. Di dalamnya ada doa-doa atau mantra kar-

ya Pujangga Jawa,” ungkap Ketua Paguyuban Mocopat, Kasman, Jumat malam (9/10).

Lebih lanjut dikatakan, visi misi Dewanti Rumpoko - Masrifah Hadi yang tertuang dalam Sangha Anyar sangat cocok dengan misi Paguyuban Mocopat. Oleh karena itu, paguyubannya akan memberikan support dan selalu berdoa untuk kemenangan paslon nomor 2 tersebut.

“Kami memohon kepada ibu Dewanti agar senanti lembah manah, dan senantiasa ati-ati lan waspada,

supriyanto/bhirawa

Dewanti Rumpoko memijat ibu-ibu yang baru pulang dari sawah saat blusukan di desa Kluwut kecamatan Wonosari kab Malang agar Malang Anyar bisa memenangkan pilkada,” kata Kasman. Namun Kasman juga mengingatkan agar setelah terpilih nanti Dewanti

- Masrifah tidak lupa diri dan harus selalu mendekatkan diri dengan rakyatnya. Sehingga Sangha Anyar yang digagas tersebut mampu di-

realisasikan dalam lelaku (praktek nyata,red) demi mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Selain dukungan dari para sesepuh Paguyuban Mocopatan, Dewanti juga mendapat dukungan dari sejumlah mantan Kades dan tokoh masyarakat Wonosari. Mereka umumnya mengharapkan ter jadinya perubahan di kab Malang, karena masih banyak ketertinggalan dibandingkan kab/kota lainnya di Jatim.

“Kab Malang menjadi kabupaten dengan tingkat kemiskinan nomor 2 di Jatim. Ini sungguh memprihatinkan, sehingga masyarakat berkeinginan munculnya figur pemimpin baru. Harapan itu digantungkan kepada Dewanti Rumpoko - Masrifah Hadi,” tutur Parman, tokoh masyarakat desa Plaosan. Q sup

OLAHRAGA

10 LINTASAN

15 Negara Ikuti Kejuaraan Asia di Palembang Palembang, Bhirawa Sebanyak 15 negara sudah mendaftar untuk menjadi peserta dalam kejuaraan voli pantai tingkat Asia-Pasific, Gubernur Sumsel Cup IV, di Palembang pada 1417 Oktober.

Ketua panitia Masyamah Bustam di Palembang, Minggu, mengatakan, sebelumnya panitia memprediksi sebanyak 27 negara yang akan ambil bagian tapi hingga dua hari menjelang pelaksanaan baru 15 negara yang mendaftar.

"Negara peserta pada ajang sebelumnya sebagian besar ikut semua, terakhir Qatar yang mendaftarkan diri," kata dia.

Ia menyebutkan ke-14 negara peserta itu adalah Indonesia, Filipina, Tiongkok, Maladewa, Kazahkstan, Australia, Selandia Baru, India, Oman, Thailand, Hongkong, Jepang, Iran, serta Timor Leste.

"Satu negara ada yang kirim satu sampai enam tim putra dan putri," kata mantan sekretaris umum KONI Provinsi Sumsel ini.

Ia menambahkan, peserta akan mulai berdatangan di Bumi Sriwijaya itu pada Senin (12/10).

"Mereka akan tiba sore dan pada 13 Oktober pagi langsung teknikal meeting sekalian uji coba lapangan," ujar dia.

Kemudian untuk upacara pembukaan akan dilaksanakan pada 14 Oktober dengan salah satu kegiatannya yakni defile atlet.

Sementara itu Nirmala Dewi, koordinator panitia pelaksana menambahkan, kejuaraan tersebut merupakan uji coba jelang Asian Games XVIII/2018.

"Semua harus dilatih, mulai dari sisi transportasi, akomodasi, liaison officer (LO) hingga persiapan panitia teknis pertandingan," tambah dia.Q ant

Senin Wage 12 OKTOBER 2015

Jatim Juara Umum Kejurnas Gateball 2015 Pemprov, Bhirawa Prestasi membanggakan diraih para atlet gateball Provinsi Jatim.

Sebab pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Gateball 2015 yang telah digelar 29 September – 4 Oktober di Bandung, telah berhasil menyabet juara umum, dengan membawa pulang delapan mendali emas.

Menurut Ketua Pengurus Provinsi Gateball Jatim, Dr Ir Wahid Wahyudi MT, prestasi ini sangat membanggakan karena kejurnas ini baru pertama kali digelar dan Jatim menjadi juara umumnya. Delapan atlet yang dikirim dalam kejurnas ini semua berhasil menyabut medali emas.

“Kejurnas yang pertama kali digelar ini diikuti sebanyak 28 provinsi dan dihadiri Menteri Pekerjaan Umum serta Menteri Pemuda Olahraga.

Kita sangat bangga Karen berhasil menjadi juara umum,” kata Wahid, dikonfirmasi, Minggu (11/10).

Lelaki yang sehari-hari menjabat Kepala Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jatim serta Penjabat (Pj) Bupati Lamongan ini mengatakan, akan terus mensosialisasikan olahraga yang tergolong

baru ini ke semua kabupaten/ kota di Jatim. Sebab saat ini di daerah belum terbentuk kepengurusan seperti ditingkat provinsi.

“Setahu saya di Bojonegoro sudah terbentuk klub gateball, tapi belum ada pengurusnya.

Di Bojonegoro sudah ada klub gateball karena disana banyak warga asing yang bekerja di kilang minyak, makanya mereka sudah mengenal gateball,” ungkapnya.

Perlu diketahui, gateball adalah olahraga yang mirip dengan golf, namun hanya membutuhkan lapangan 15x20 meter. Permainannya pun sangat mudah dan sangat murah bahkan gratis dan dapat dimainkan oleh kelompok umur anak-anak, pemuda, dewasa, bahkan usia lanjut.

Satu tim gateball 8 orang terdiri dari 5 pemain, 2 cada-

ngan, dan 1 captain. Permainan gateball adalan melatih konsentrasi dan kerja sama untuk dapat memasukkan bola dengan memakai stick mirip golf ke gawang kecil.

Olahraga gateball saat ini sedang mewabah diberbagai negara, diantaranya Jepang Inggris dan Amerika Serikat.

Di Indonesia sudah terbentuk Pengurus Pusat Gateball dengan Ketua Umum Menteri Pekerjaan Umum. Sementara di tingkat provinsi sudah terbentuk Pengurus Provinsi Gateball di 28 Provinsi. Di Jatim tahun 2015 ini sudah terbentuk Pengurus Provinsi Gateball Jatim dengan ketua Wahid Wahyudi.

“Meskipun pelantikan Pengurus Provinsi Gateball Jatim rencana baru akan dilakukan pada 10 Nopember 2015 bersamaan dengan peringatan Hari Pahlawan, namun sudah mendptkan mandat dari pengurus pusat untuk melakukan aktifitas,” jelas Wahid.

Ia mengaku, sosialisasi pertama telah dilakukan di Lamongan dengan lapangan sementara di halaman Kodim 0812

ibad/bhirawa

Ketua Pengurus Provinsi Gateball Jatim, Dr Ir Wahid Wahyudi MT berfoto bersama atlet gateball yang berhasil menyabet juara umum pada Kejurnas Gateball 2015 di Bandung.

Lamongan bersamaan dengan peringatan Hari Olah Raga Nasional. Upacara peringatan Hari Olah Raga Nasional di Lamongan dilaksanakan 9 Okt 2015 dengan Inspektur Upacara Pj Bupati Lamongan Wahid Wahyudi.

Tembus Tiga Besar, Layar Jatim Lolos 10 Kelas

Atlet Sultra Imbau KONI Gelar Pelatda PON

Kendari, Bhirawa Abtlet Sulawesi Tenggara yang sudah memastikan diri merebut tiket PON XIX mengimbau KONI dan pemerintah daerah segera memprogramkan pemusatan latihan untuk menggenjot kemampuan atlet.

Pelatih kempo Sultra Wais Meronda di Kendari, Minggu, mengatakan atlet daerah lain, khususnya atlet-atlet Jawa Barat sudah melaksanakan latihan terpusat selama satu tahun.

"Kalau Sultra menjalankan program latihan terpusat selama tahun mungkin keajaiban. Tetapi jangan menyelenggarakan pelatda jelang tiba bulan PON. Ya, ukuran Sultra idealnya delapan bulan pelatda," kata Wais.

Atlet-atlet Sultra memiliki bakat, teknik, kemauan dan keberanian yang kuat menghadapi rival di arena pertandingan namun kelemahan yang sudah menjadi pengalaman masa-masa lalu adalah stamina yang memperihatinkan.

Perkemi Sultra meloloskan tiga orang kenshi menuju PON XIX, yakni Marlian (kelas 60 Kg keatas), Sukmawati (kelas 4850 Kg) dan Arianto (kelas 60-65 Kg). Ketua harian Percasi Sultra Usman mengharapkan pengurus KONI merancang program dan menyusun rencana kebutuhan anggaran untuk mendukung pelaksanaan pelatihan atlet jangka panjang.

"Betul masih banyak cabang olahraga yang belum mengikuti pra-PON tetapi pengusulan anggaran tahun 2016 dimulai November 2015. Waktunya sudah dekat sehingga tim anggaran KONI Sultra sudah harus mulai bekerja," kata Usman.

Satu orang atlet cabang catur yang sudah memastikan lolos PON terus menjalani latihan untuk mempertahankan kemampuan yang ditunjukan saat pra-PON lalu.Q ant

PSM Turunkan Tim Pemantau Habibie Cup Makassar, Bhirawa Manajemen PSM berencana menurunkan tim guna memantau potensi pemain yang berlaga di Turnamen Habibie Cup di Stadion Gelora Mandiri Parepare, Sulawesi Selatan, pada 28 Oktober -10 November 2015 untuk bergabung menghadapi turnamen ke depan.

"Kita akan memanfaatkan turnamen Habibie Cup untuk melihat kualitas pemain yang berlaga. Habibie Cup itu kan memang bertujuan untuk pembinaan dan melahirkan pemain yang dapat bersaing di level nasional," kata Media Officer PSM, Ramli Manong di Makassar, Minggu.

Turnamen Habibie Cup, kata dia, tentunya akan diikuti para pemain terbaik dari berbagai kabupaten/kota di Sulsel. Pihaknya juga percaya jika beberapa daerah di Sulsel memiliki pemain yang punya potensi meski belum terdeteksi sejauh ini.

Untuk itu, kata dia, pada momentum ini diharapkan bisa mendapatkan pemain yang bisa memperkuat tim Juku Eja menghadapi kompetisi kedepan termasuk Turnamen Mini Seabad PSM dan Indonesia Super League (ISL) musim berikutnya.

Manajemen PSM juga berkomitmen mengakomodasi para pemain lokal Sulsel untuk bergabung bersama tim jika memang dinilai punya kemampuan dan kualitas untuk mengangkat tim kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan itu di tingkat nasional.

"Jika memang ada pemain yang punya kualitas tentu kita siap mengakomodir.

Namun untuk penilaian layak tidaknya pemain tentu kita serahkan ke tim pelatih," katanya.Q ant

“Kami ingin seluruh kabupaten/kota di Jatim akan terbentuk pengurus. Rencananya daerah pertama yang akan kami bentuk pengurus adalah Lamongan, yang kebetulan saya menjabat Pj Bupatinya,” tandasnya. Q iib

gegeh bagus/bhirawa

Ketua Panitia Penyelenggara (Panpel) Nasional Bakti Olahraga Djarum Foundation, Tri Ikhsan (tengah) saat press conference di belakang GOR Sudirman, Surabaya, Minggu (11/10) kemarin.

16 Media Berkompetisi di Kejuaraan Bulutangkis 2015 Surabaya, Bhirawa Demi menggelorakan prestasi bulutangkis di tanah air, Bakti Olahraga Djarum Foundation kembali menggelar kejuaraan Bulutangkis Beregu Antar Media (KBAM) 2015.

Sebanyak 16 media dari cetak, elektronik, maupun online ikut serta dalam pertandingan yang sudah berjalan sejak tahun 2007 silam.

Peserta KBAM 2015 terbuka bagi seluruh wartawan, baik media cetak, online, radio, dan televisi, yang dibuktikan dengan kartu keanggotaan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) atau kartu pers yang dikeluarkan media masing-masing.

Enam belas media yang mengikuti, di antaranya Harian Bhirawa, Kanalsatu.com, Berita Metro, Jawa Pos, Memorandum, Radar Surabaya, Majalah Cosmo, Fokus, Suramadu, Radar Madura, TVRI , JTV, SBO TV, Trans TV, dan Duta Masyarakat.

“Lewat kejuaraan bulutangkis ini, kami berharap rekan-rekan media tetap menjunjung sportivitas. Selain itu, juga mengikat tali silaturahim,” kata Ketua Panitia Penyelenggara (Panpel) Nasional Bakti Olahraga Djarum Foundation Tri Ikhsan, Minggu (11/ 10) kemarin di GOR Sudirman, Surabaya.

Didampingi Ketua Panitia Sidiq Prasetyo, Ikhsan menjelaskan KBAM 2015 ini digelar di tiga zona. Zona Indonesia Barat digelar di GOR Asia Afrika, Senayan, Jakarta, 5-7 Oktober dengan peserta media di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten dan Sumatera.

Tampil sebagai juara adalah TVRI pusat

setelah di final menundukkan Trans TV. Zona Indonesia Tengah digelar di GOR Djarum Magelang, 8-9 Oktober. Pesertanya dari wilayah Jawa Tengah, DI Yogjakarta dan Kalimantan. Juara zona Tengah diraih TVRI Jawa Tengah yang di final mengalahkan Suara Merdeka.

Sedangkan zona Indonesia Timur dilaksanakan di GOR Sudirman, Surabaya, 12-13 Oktober, dengan peserta Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, Sulawesi, Maluku dan Papua. Dari Jatim sendiri, sedikitnya 17 media ambil bagian.

“Di zona Timur ini, Jawa Pos, TVRI dan Memorandum adalah langganan juara dari periode sebelumnya. Mereka kembali bertanding untuk menjadi wakil zona Indonesia Timur ke grand final di Kudus,” tambah Ikhsan.

Sementara itu, Ketua Panitia pelaksana kejuaraan bulutangkis antar media 2015 zona Indonesia Timur, Sidiq Prasetyo berharap Jawa Timur tidak menjadi posisi ke empat sejak tahun kemarin. “Kita harapkan Jatim menduduki peringkat 2,” harapnya.

Seperti penyelenggaraan sebelumnya, juara masing-masing zona dan satu tim favorit pilihan panitia nasional akan mengikuti babak grand final yang digelar di GOR Djarum, Kudus, 19-20 mendatang. Selain Piala Bakti Olahraga Djarum Foundation, dalam kejuaraan ini juga disediakan hadiah uang dengan nilai total Rp 55 juta. Q geh

Surabaya, Bhirawa Hasil Kejurnas Pra Kualifkasi Pekan Olahraga Nasional (Pra PON) di Pantai Balongan Indah Jabar 2-8, Jatim berhasil meloloskan 10 kelas untuk berlomba di PON Jabar 2016. Namun pelatih harus segera melakukan evaluasi karena posisi Jatim masih dibawah DKI Jakarta dan Jabar.

Dari segi perolehan medali, raihan Jatim memang jauh dari target yang ditetapkan KONI Jatim, yakni 3 medali emas. Banyak faktor yang mempengaruhi kegagalan tim layar Jatim dalam merealisasikan target.

Untuk perolehan medali, Jatim mengoleksi 2 medali perak dan 2 medali perunggu. Satu medali perak disumbangkan oleh Irwan Effedi dari kelas hobbie, dan satu lagi didapat Filial Dhiya dari kelas 420 putri. Sementara medali perunggu didapat Fikrul Renaldi dari kelas 420 putra, dan wakil Jatim lainnya dari kelas Hobbie Cat. Di sektor putra, Layar Jatim mendapatan tiket di 6 kelas. Yakni, kelas 470, Fireball, Hobbie Cat 16, 420, Laser Radial dan Laser 47. Selanjutnya di sektor putri, 4 tiket PON XIX 2016 berhasil didapat. Yakni, kelas 420, Optimist, Laser Radial dan Laser 47.

"Kalau urutannya (klasemen akhir perolehan medali pra PON layar 2015), saya belum tahu. Tapi posisinya (Jatim) di bawah DKI dan Jawa Barat," kata pelatih layar Jatim Uwais Alqarni dalam pesan singkat, Minggu (11/10).

Mengenai perlatan, para atlet Jatim harus bertanding dengan peralatan lama, sementara atlet dari kontingen daerah lain sudah menggunakan peralatan terbaru. “Peralatan (Jatim) kurang update,” sebut Uwais.

Peralatan lama diperburuk dengan kondisi cuaca di Pantai Balongan yang tergolong ekstrem. Bahkan, tim layar Jatim nyaris saja gagal mendapatkan tiket kelas 470 putra, gara-garanya perahu yang digunakan jebol diterjang ombak.

Zakaria Rizki, atlet Jatim

yang menggunakan perahu tersebut harus puas finish di urutan keempat. Beruntung, penentuan tiket PON XIX 2016 Jawa Barat berdasarkan urutan enam besar.

"Kelas 470 putra perahunya patah. Nyaris saja tidak lolos, hanya keberuntungan.

Waktu maraton, ada gelombang (setinggi) 4 meter. Perahu jebol," papar Uwais.

KONI Jatim sempat menjanjikan untuk memberikan peralatan baru kepada kontingen layar, yang rencananya sebelum pra PON. Namun hingga kini, janji tersebut terealisasi. "Kelas 470 dan 420 belum terima sampai sekarang. Perahu ini sangat kami butuhkan. Karena lawan sudah pakai yang baru," tandasnya.

Satu lagi yang dikeluhkan kontingen layar Jatim adalah kebijakan panitia penyelenggara. Pada hari kedua, race officer memutuskan untuk membatalkan sisa pertandingan dengan alasan cuaca.

Padahal ketika itu, munurut Dian Puspitorini, pelatih layar Jatim lainnya, angin angin antara 22-25 knot dan itu sangat menguntungkan kontingen Jatim. "Menurut petunjuk pertandingan, memang minimal 4 race dan maksimal 12 race. Diantara itu, race officer bisa menghentikan pertandingan dengan alasan tertentu. Tapi ini tidak fair bagi yang masih bertanding," ucap pelatih yang akrab disapa Ririn itu.

Belum lagi dengan arena pertandingan yang semrawut.

Dalam lintasan maraton, ada lintasan lagi untuk trial. Ini sempat merugikan kontingen Jatim, khususnya di kelas 420 putri yang diwakili oleh Widya Dwi Rizki Ananda dan Filial Dhiya. "Mereka finish di lintasa untuk trial. Race pertama nomor satu. Tapi race keempat diprotes," urainya.

Terkait dengan hal ini, kontingen Jatim berencana mengajukan protes agar kondisi serupa tak terjadi di PON. "Kami akan usulkan race officer ambil dari luar.

Juri sudah ambil dari luar.

Kepala jurinya dari Singapura," pungkas Ririn.

Q wwn

PSTI Tugaskan 20 Wasit Gelar Banyuwangi Internasional Run 2015 Nasional Pimpin Pra PON Banyuwangi, Bhirawa Setelah sekian lama vakum, tahun ini Dinas Penuda dan Olah raga (Dispora) Banyuwangi bekerja sama dengan salah satu pengusaha muda Indonesia akan menggelar Banyuwangi Internasional Run Tahun 2015 pada Sabtu 17/10 mendatang dengan mengambil start / finish di depan pendopo Sabha Swagataha Blambangan Banyuwangi.

Menurut Wawan Yadmadi , Pelaksana Tugas (Plt) Kadispora Banyuwangi konsep berlari untuk berbagi yang digelar berupaya menggabungkan olah raga, kesehatan, kewirausahaan, pendidikan, dan kegiatan sosial akan mempertandingkan Nomor 10 kilometer

dan 5 kilometer yang ditargetkan akan diikuti minimal 1.000 peserta. ”Bagi warga yang ingin mengikuti lomba lari mereka bisa mendaftarkan secara online www.banyuwangirun.com atau mendaftarkan secara langsung di rumah kreatif jl. A Yani Banyuwangi. Peserta akan mendapatkan chip, kaos , tas dan medali apabila mereka mampu mencapai finish,”ujar Wawan.

Selanjutnya Wawan menyatakan even lari yang digelar akan mememperebutkan total hadiah sebesar 100 juta Rupiah untuk semua kategori yang dilombakan. Panitia berharap pada hari pelaksanaan lomba lari tersebut dapat dijadikan

wahana masyarakat lokal maupun manca Negara untuk berlibur di banyuwangi. Dimana pagi hari peserta mengikuti lomba lari sedangkan sore harinya semua peserta bisa menyaksikan gelaran Banyuwangi Ethno Carnival (BEC).

Lebih lanjut Wawan menyatakan, agenda Lomba Banyuwangi Internasional Run Tahun 2015 yang digelar akan dimulai pagi hari sekitar pukul 06.00 WIB dan dimulai dengan mengikuti Senam Lare Cilik Banyuwangi (Laciba). Disamping itu para peserta dan penonton juga akan dihibur dengan berbagai macam hiburan untuk memerihkan lomba yang digelar. Qmb 12

Kendari,Bhirawa Pengurus Besar Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PB PSTI) menugaskan 20 orang wasit kualifikasi nasional untuk memimpin pertandingan prakualifikasi PON XIX wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua di Kendari.

Ketua Bidang Wasit PB PSTI Muh. Sabir melalui telepon dari Mamuju, Minggu, mengatakan wasit yang bertugas di kegiatan pra-PON di Kendari, 20-24 Oktober 2015 adalah pilihan dengan latar belakang pengalaman yang handal.

"Stok wasit nasional sepak takraw cukup tersedia tetapi tidak semua dinilai pantas memimpin pertandingan setingkat pra-PON. Mereka dituntut tegas, teguh dan cerdas mengambil keputusan," kata Sabir.

Meskipun wasit yang akan bertugas memiliki sertifikat nasional namun tetap saja digelar penyegaran sehari sebelum pertandingan berlangsung sehingga antarwasit saling bertukar pikiran dan pengalaman.

"Peraturan pertandingan sepak takraw ditata sampai tingkat Asian sehingga bisa saja setiap saat terjadi perubahan peraturan. Makanya selalu diadakan penyegaran untuk memperkenalkan jika terjadi perubahan peraturan," ujarnya.Q ant

Senin Wage, 12 OKTOBER 2015

APK Rusak atau Hilang, KPU Serahkan ke Rekanan l Sambungan hal 1

KPU tidak bertanggungjawab atas kerusakan APK yang terpasang di sejumlah kawasan.

Hal ini diungkapkan berdasar Surat Edaran (SE) KPU Nomor 629. Berbunyi, alat peraga yang hilang maupun rusak akibat kejadian khusus, force major, seperti karena faktor alam atau tidak disengaja akan diganti oleh rekanan yang memproduksi.

Artinya, sesuai SE Nomor 629, tanggung jawab rekanan tidak saja memproduksi dan memasangnya, namun juga mengganti yang hilang. Namun penggantian tersebut hanya dilakukan satu kali saja di lokasi di mana alat peraga tersebut rusak ataupun hilang.

“Aturannya, dianggarkan 10 persen dari total anggaran masing-masing item jika APK hilang. 10 persen ini misalkan baliho yang sudah terpasang ada di lima titik, berarti kira-kira hanya satu item yang diganti. Begitu pula dengan umbul-umbul,” kata Komisioner KPU Kota Surabaya Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Pengembangan Informasi Nur Syamsi, Minggu (11/10).

Namun, pria alumni Universitas Negeri Surabaya 2001 ini menjelaskan, bahan sosialisasi dan kampanye mulai dari selebaran, brosur, pamflet, poster, baliho, spanduk, dan umbul-umbul menjadi tanggung jawab bersama. “Untuk pengamanan APK itu tetap tugas KPU, Panwas, serta pihak keamanan setempat dan Pemda. Namun, untuk pemasangannya sudah diserahkan kepihak ketiga (rekanan yang memasang APK, red),” imbuhnya.

Meski masa kampanye sudah berlangsung selama dua pekan, namun APK untuk kedua paslon tak kunjung usai. Hal ini jelas merugikan kedua paslon terkait pengenalannya kepada warga Kota Surabaya.

Namun, KPU Kota Surabaya mengklaim pemasangan APK akan tuntas minggu depan, tepatnya 16 Oktober mendatang.

“Minggu depan harus sudah kelar semua untuk pemasangan APK. Hari ini (kemarin, red) sudah mulai memasang umbul-umbul di lima kecamatan beserta spanduk di masingmasing kelurahan tersebut,” tandasnya.

Lambatnya pemasangan APK yang menjadi sorotan kedua tim pemenangan Rasiyo-Lucy dan Risma-Whisnu, KPU Kota Surabaya beralasan karena keterbatasan tenaga. “Sehari memang dijadwalkan terpasang di 5 kecamatan saja, karena tenaga juga terbatas. Target Jumat besok selesailah,” imbuh Syamsi.

Sementara itu, Komisioner KPU Surabaya Divisi Perencanaan, Keuangan, Logistik, dan Urusan Rumah Tangga Miftakhul Ghufron mengatakan sesuai SE 629 penggantian APK yang hilang atau rusak akan dilakukan oleh rekanan. Tanggung jawab rekanan tidak saja memproduksi dan memasangnya, namun juga mengganti yang hilang.

“Penggantian hanya dilakukan satu kali, pada lokasi di mana alat peraga tersebut rusak atau hilang. Penggantian hanya sekali di satu lokasi,” jelasnya.

Sebaliknya, apabila kerusakan atau hilangnya alat peraga kampanye berupa baliho, umbul-umbul serta spanduk karena ada faktor kesengajaan, KPU menyerahkan masalah tersebut pada aparat kepolisian. “Kalau rusak disengaja, kita berkoordinasi dengan kepolisian dan Bakesbanglinmaspol untuk menyeledikinya,” katanya.

Dia menyatakan, kerusakan atau hilangnya alat peraga yang disengaja masuk kategori pidana. Pasalnya, alat peraga tersebut termasuk aset negara. “Kalau rusak disengaja, ada aturannya sendiri, bisa masuk pidana,” tambah Gufron. n geh

Kagumi Wisata Papu l Sambungan hal 1

masyarakat Kota Santri tersebut.

Zainal Muhtadien mengaku sangat sering berkunjung ke pantai Pasir Putih Situbondo di saat ada waktu libur. “Saya sangat senang melihat ombak wisata Pasir Putih yang tenang.

Pikiran langsung fresh, saat melihat aneka terumbu karang di dasar laut Papu,” aku alumnus S1 dan S2 Unibraw Malang itu.

Zainal menuturkan saat mengunjungi Papu, ia tidak sendirian melainkan bersama keluarga terutama saat libur akhir pekan. Menurut mantan Kepala Bakesbangpol Provinsi Jatim ini, Pantai Papu merupakan salah satu aset besar yang dimiliki Kabupaten Situbondo. “Objek wisata yang bertempat di desa Pasir Putih, Kecamatan Bungatan itu layak menjadi jujukan wisatawan asing maupun domestik,” tegas Zainal.

Kekaguman mantan Sekretaris KPUD Provinsi Jatim akan keelokan Pantai Papu mendapat apresiasi seluruh pejabat Pemkab Situbondo pada saat pertemuan informal barubaru ini. “Ke depan saya punya komitmen untuk menata Papu lebih menarik lagi. Sehingga potensi pantai Pasir Putih cepat menyebar di kalangan pecinta wisata,” terangnya.

Zainal mengakui, penataan lokasi wisata pantai tidak hanya terfokus di pantai Papu semata, melainkan juga di semua lokasi wisata pantai lain yang ada di Kab Situbondo. Misalnya saja, di kawasan Pantai Pathek, yang ada di Desa Duwet, Kec Panarukan. “Di sana juga harus dikembangkan,” pungkas Zainal. n awi

11

SAMBUNGAN Nilai UKG Guru Tulungagung Rata-rata Masih 4,7 l Sambungan hal 1

lakukan oleh semua guru yang meliputi guru berstatus PNS, guru swasta (yayasan) dan guru honorer. Bahkan kepala sekolah dan pengawas sekolah juga diharuskan ikut UKG. “Semua tenaga pendidik ikut UKG. Mulai guru TK sampai guru sekolah menengah tingkat SMA/SMK. Guru yang sudah ikut UKG tahun-tahun sebelumnya juga ikut tanpa terkecuali,” tuturnya.

UKG 2015, lanjut pria yang menamatkan sarjana strata satunya di Universitas Jember ini akan memetakan kemampuan para guru. Jika nanti ada yang nilainya di bawah standar akan dilakukan pembinaan.

Adi Suselo tidak menampik penilaian UKG bakal berdampak pada penerimaan tunjangan profesi guru.

“Namun untuk saat ini baru pemetaan.

Kalau ada yang di bawah standar akan dibina terus,” tuturnya lagi.

UKG di Tulungagung akan dilakukan mulai 9-27 November mendatang. Tercatat ada 15.000-an guru

se-Tulungagung yang bakal mengikuti uji kompetensi tersebut.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung sudah menyiapkan 26 tempat untuk kegiatan UKG. Satu gelombang UKG di satu tempat uji kompetensi yang menelan waktu sekitar 2 jam diikuti masingmasing 25 guru. Begitu seterusnya sampai semua guru mengikuti UKG. “Setiap guru nantinya diikutkan di tempat uji kompetensi yang terdekat dengan sekolah tempat dia mengajar. Dan kami berharap saat UKG tidak sampai mengganggu kegiatan belajar mengajar.

Jangan sampai gara-gara UKG siswa siswi jadi terlantar,” tandasnya.

Untuk diketahui Direktorat Jenderal Tenaga Pendidik dan Kependidikan Kemendikbud tengah bersiap menggelar Uji Kompetensi Guru (UKG) secara serentak untuk seluruh guru.

Sesuai rencana, ujian ini akan dilaksanakan November mendatang. Para guru pun harus segera bersiap jika tidak ingin nilainya di bawah standar kompetensi.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik)

Jatim Dr Saiful Rachman mengatakan, tahun lalu guru bisa bersantai menghadapi UKG dan dengan nilai berapapun. Tapi jika tahun ini kembali demikian, pengaruhnya dipastikan akan berdampak pada tunjangan yang diterima. Meski saat ini pemerintah pusat hanya membutuhkan hasil UKG sebagai pemetaan mutu pendidikan.

“Sekarang mungkin tidak berpengaruh apa-apa. Tapi ketika nanti Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) itu sudah berganti menjadi tunjangan kinerja, nilai UKG pasti menjadi ukuran besar kecilnya tunjangan,” tutur Saiful.

Apalagi tahun ini, lanjut Saiful, UKG akan diikuti oleh seluruh guru, baik PNS, Guru Tetap Yayasan (GTY) maupun Guru Tidak Tetap (GTT).

Dikatakan Saiful, sejauh ini TPP tidak memberikan dampak positif terhadap mutu guru dan mutu pendidikan secara umum. Karena itu, pemerintah mulai 2016 mendatang akan menggantinya dengan tunjangan kinerja. Jika kinerja guru tidak sesuai harapan, maka tunjangannya pun akan dievaluasi. n wed

RAPBD 2016 Tujuh Daerah Terancam Molor l Sambungan hal 1

Saya tidak tahu kenapa kok belum turun, padahal 4 Oktober kemarin ada daerah yang bupatinya sudah habis, yaitu Bupati Trenggalek,” kata Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, Minggu (11/10).

Menurut Pakde karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo, dirinya sudah berusaha menghubungi Kemendagri agar SK Pj ini bisa segera ditandatangani dan turun. “Kata Kemendagri akan segara diurus, tapi sampai sekarang belum turun juga. Mungkin akan kita kirim surat lagi,” katanya.

Untuk mengisi jabatan kepala daerah yang kosong itu, mantan Sekdaprov Jatim itu telah menunjuk Sekretaris Daerah masing-masing kabupaten/ kota untuk menjadi Plt. “Tujuh daerah sudah saya tanda tangani SK Plt-nya.

Kalau Plt cukup surat, tidak perlu pelantikan. Makanya Plt tidak bisa membahas APBD,” jelasnya.

Ketua DPD Partai Demokrat Jatim ini berharap, agar SK Pj ini paling lambat akhir Oktober bisa turun. Sebab jika sampai Oktober belum turun, tujuh daerah ini pembahasan RAPBD 2016 akan molor. “Kalau molor yang

rugi daerah. Makanya kita desak Kemendagri untuk segera menurunkan SK Pj kepala daerah,” ungkapnya.

Sebelumnya, Pakde Karwo telah melantik sembilan Pj kepala daerah yang diambilkan dari pejabat eselon II Pemprov Jatim. Yakni, Pj Bupati Ngawi Soedjono, Pj Wali Kota Blitar Suprianto, Pj Bupati Lamongan Wahid Wahyudi, Pj Bupati Ponorogo Maskur, Pj Bupati Kediri Idrus, Pj Bupati Situbondo Zaenal Muhtadien, Pj Bupati Jember Supaad, Pj Bupati Gresik Akmal Boedianto dan Pj Wali Kota Blitar Nurwiyatno. n iib

Khawatir Korupsi Kian Merajalela, LSM di Daerah Tolak Revisi UU KPK l Sambungan hal 1

miliar ke atas, hanya penyelidikan tidak boleh ada penuntutan,” kata Koordinator MCW Zainudin, Minggu (11/10).

Zainudin mengatakan upaya pelemahan KPK dilakukan oleh oknum partai untuk kepentingan tertentu. Karena bila masih ada KPK para koruptor tersebut akan terus merasa cemas. Karena itu pelemahan dilakukan lewat jalur legislasi.

Zainudin menambahkan revisi undang-undang tersebut kemungkinan dibuat oleh oknum partai untuk menggelembungkan kas partai dengan cara mencuri uang negara lewat sumber daya alam atau APBN. Zainudin berpendapat saat ini Presiden Jokowi harus menentukan sikap. Masih mendukung pemberantasan korupsi atau tidak. Jika masih mendukung upaya pemberantasan korupsi Presiden Jokowi diminta tidak menerbitkan Surat Presiden (Surpres) untuk melakukan pembahasan revisi UU KPK. Karena draf revisi undangundang tersebut merusak azas parlemen yaitu mendukung pemberantasan korupsi. “Kami bersama teman-teman anti korupsi lainnya sudah membuat surat terbuka kepada Presiden Jokowi,” tambah Zainudin.

Zainudin mengatakan enam fraksi yang terdiri dari Partai PDIP, Golkar, NasDem, Persatuan Pembangunan, Kebangkitan Bangsa, dan Hanura adalah partai yang selalu bermasalah dengan korupsi. Sudah tidak perlu dipertanyakan kembali, lanjut Zainudin, draf revisi undang-undang ini adalah upaya sistematis membunuh KPK. “Kami akan membuat pernyataan

sikap pada Selasa atau Kamis besok,” tutupnya.

Riuh wacana revisi UU KPK hingga kini masih berlanjut. Belum terang benderang soal dalang di balik pengusul draf UU Nomor 30 Tahun 2002 ke Badan Legislasi (Baleg), sejumlah anggota fraksi yang partainya konon inisiator UU itu malah mengaku tak tahu isi draf tersebut.

Diketahui ada 6 fraksi DPR yang kabarnya mengusulkan merevisi UU KPK. Yakni PDIP (15 anggota), Golkar (9 anggota), PKB (2 anggota), PPP (5 anggota), NasDem (11 anggota), dan Hanura (3 anggota).

Dua politikus PPP Arwani Thomafi dan Aditya Mufti Arifin mengaku menjadi anggota fraksi yang tidak mengetahui isi dari pasal per pasal dalam draf revisi UU KPK dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2015. Keduanya mengaku saat melakukan tanda tangan tidak disodorkan draf tersebut.

Keduanya kompak menegaskan tak menyetujui isi dari Pasal 5 yang mengatur masa berlaku KPK hanya berumur 12 tahun semenjak undang undang disahkan. Namun sayang, Aditya tidak mau mengakui fraksi mana yang mengajak atau merayunya untuk menandatangani persetujuan itu.

Hal senada diungkapkan politikus PKB Irmawan. Irmawan mengakui meski ikut menandatangi namun tak membaca terlebih dulu isi draf usulan revisi tersebut. Dia mengatakan, memberikan tanda tangan bukan bermaksud untuk melemahkan KPK. Sebab, menurutnya, rencana revisi UU KPK

memang sudah ada sejak lama dengan catatan revisi itu untuk memperkuat lembaga anti korupsi, bukan malah melemahkan seperti yang diberitakan belakangan.

Tuding Megawati Dalangnya Sementara itu salah satu anak Presiden RI pertama Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri menuding kakak kandungnya, Megawati Soekarnoputri sebagai inisiator revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Menurut Rachmawati, revisi UU KPK itu sebagai rangkaian dari upaya pelemahan terhadap lembaga anti korupsi tersebut.

“Yang men-trigger itu kan kasus Budi Gunawan hingga kemudian kriminalisasi pimpinan KPK. Kan awalnya dari situ, kemudian Polri dengan KPK seperti diadu domba, sekarang ini sebetulnya tidak lepas dari skenario pelemahan KPK,” katanya, Minggu kemarin.

Lebih lanjut dia mengatakan, salah satu tujuan lainnya dari revisi UU KPK itu untuk mempetieskan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Maka itu menurut Rachma, revisi itu untuk mengebiri KPK. “Kalau boleh saya katakan, aktor intelektualnya (revisi UU KPK) dari PDIP, dalam hal ini Ketua Umum (Megawati) ya,” tuturnya.

Dia juga berpendapat, Revisi UU KPK itu menabrak Ketetapan MPR Nomor 8 Tahun 2002. “Ini bukan dugaan, yang jelas kesana (petieskan BLBI).

Supaya PDIP, Megawati khususnya itu kasus mega korupsi, BLBI agar tidak diteruskan,” pungkasnya. n mut, ins

Pemkot Mojokerto Targetkan Pemecahan Wilayah Tuntas 2015 l Sambungan hal 1

Minggu (11/10) kemarin.

Ia yakin, Gubernur Jatim akan memberi rekomendasi pemecahan wilayah kecamatan, karena dinyatakan Dirjen Biro Administrasi Kewilayahan Kemendagri telah memenuhi syarat administrasi, syarat teknis dan syarat fisik kewilayahan.

“Batas usia penyelenggaraan wilayah kelurahan maupun kecamatan saat ini sudah melewati batas minimal 5 tahun, seperti disyaratkan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Juga sejumlah variabel untuk mengukur kelayakan pemekaran wilayah, yakni batas wilayah dan jumlah penduduk, potensi ekonomi, termasuk sumber daya manusia sudah terpenuhi,” ujar mantan Camat Magersari tersebut.

Dan lagi, lanjut dia, peninjauan lapangan juga telah dilakukan oleh Tim Kemendagri RI dan Tim Pembentukan Kecamatan Provinsi Jatim ke wilayah calon Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto yang hasilnya dijadikan dasar bagi penerbitan rekomendasi Gubernur Jatim. “Sekarang kita menunggu rekomendasi gubernur untuk diajukan ke pemerintah pusat,” ujarnya.

Soal raperda tentang pemekaran wilayah kecamatan pun, kata Tuwo, sudah tahap finalisasi untuk nantinya dibahas di tingkat legislasi.

Dipaparkannya dalam rencana pemekaran wilayah administratif yang diusung Pemkot Mojokerto, akan dimunculkan Kecamatan Kranggan. Enam kelurahan yang sebelumnya di bawah wilayah Kecamatan Magersari dan Prajurit Kulon digeser ke Kecamatan Kranggan, yakni Kelurahan Kranggan, Miji, Meri, Jagalan, Sentanan dan Purwotengah. “Kelurahan Kranggan dan Miji saat ini di bawah wilayah Kecamatan Prajurit Kulon. Sedang empat kelurahan lainnya, saat ini di bawah wilayah Kecamatan Magersari,” katanya.

Dengan pergeseran enam wilayah kelurahan itu, nantinya setiap kecamatan akan memiliki enam wilayah kelurahan. Kecamatan Magersari nantinya meliputi Kelurahan Gunung Gedangan, Kedundung, Balongsari, Gedongan, Magersari, Wates. Sedang Kecamatan Prajurit Kulon nantinya mencakup Kelurahan Surodinawan, Prajurit Kulon,Blooto, Mentikan, Kauman dan Pulorejo.

Sekkota Mojokerto Mas Agoes Nirbito berharap agar Kementerian Dalam Negeri khususnya Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama Dirjen Biro Administrasi Kewilayahan Kemendagri dapat menjembatani terwujudnya pemekaran wilayah demi memberikan yang terbaik untuk masyarakat kota Mojokerto.

Menurutnya, digagasnya pemekaran kecamatan dengan memecah 2 kecamatan menjadi 3 kecamatan ini terkait situasi dan kondisi yang semakin mendesak. Di antaranya jumlah penduduk yang semakin banyak, saat ini berjumlah 141.313 dengan luas 16,47 km2, sehingga diperlukan tambahan aparat terdepan untuk mengoptimalkan pelayanan. “Saat ini dalam rangka menjawab tantangan pelayanan hanya dimungkinkan dengan pemekaran kota,” tegas Mas Agoes.n kar

Tekan Peredaran Narkoba, DPRD Jatim Lakukan MoU dengan DPRD se-Indonesia l Sambungan hal 1

Ketua Komisi A DPRD Jatim Freddy Poernomo mengatakan nantinya dalam MOU tersebut dilibatkan para anggota DPRD se-Indonesia untuk peran aktif pemberantasan narkoba. Ini karena peran wakil rakyat sangat penting dalam ikut memberantas peredaran narkoba di Tanah Air yang sudah dalam kondisi memprihatinkan dan miris. “ Nantinya MOU tersebut akan dilakukan para perwakilan anggota DPRD se-Indonesia dengan BNN yang langsung dihadiri oleh Komjen Budi Waseso. Rencananya kegiatan dilakukan 30 Oktober mendatang,”ungkap politisi asal Partai Golkar ini, Minggu (11/10).

Freddy mengatakan nantinya dalam penandatanganan MOU tersebut

juga dilibatkan MUI untuk menyaksikan komitmen tersebut. “ Nantinya selain dihadiri MUI dan BNN, acara tersebut juga akan dihadiri oleh Menkumham,”jelasnya.

Alasan diundangnya Menkumham, Freddy menambahkan targetnya adalah untuk pemberantasan narkoba di lapas.

“Ke depan agar disepakati pembuatan lapas khusus narkoba di kepulauan terpencil. Alasannya untuk memutus mata rantai pengendalian narkoba yang berada di lapas,”tegasnya.

Anak 13 Tahun Kecanduan Dari Kediri, berita mengenaskan seputar narkoba didapat. Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Kediri menyebutkan anak anak usia sekolah dasar di wilayah itu ada yang sudah mulai kecanduan narkotika,

dan menjalani proses rehabilitasi.

“Anak tersebut salah pergaulan dan ada masalah di keluarganya. Tidak ada tempat curhat,” kata Kepala BNNK Kediri AKBP Lilik Dewi Indarwati di Kediri, Sabtu.

Ia mengatakan, anak yang masih berusia 13 tahun itu menjadi salah seorang anak yang mengikuti program rehabilitasi. Dari pemeriksaan, anak tersebut mengaku sudah tiga bulan meng­onsumsi barang terlarang tersebut.

Selama ini, kata dia, anak tersebut mendapatkan obat secara gratis dari temannya. Ia diberi terus, sehingga menjadi kecanduan. Ia dibawa ke kantor BNN bukan oleh keluarganya, melainkan tokoh masyarakat setempat.

Lilik juga mengatakan, saat ini anak itu mendapatkan pengawasan yang ketat dari petugas guna memulihkan kecan-

duannya. Namun, untuk pendidikan, anak itu belum melanjutkan lagi, setelah terpaksa putus dari sekolahnya.

Lilik menambahkan, jumlah warga yang mengikuti program rehabilitasi pecandu narkoba di BNN Kota Kediri sampai saat ini mencapai 425 orang yang berasal dari Kediri dan sekitarnya. Mereka dari latar belakang yang beragam serta usia yang bervariasi, dan yang paling kecil adalah anak usia SD tersebut.

Kondisi mereka juga beragam, ada yang sangat kecanduan sehingga memerlukan rawat inap namun ada ada juga yang hanya menjalani rawat jalan.

Mereka juga dirawat di berbagai rumah sakit yang sudah bekerjasama dengan BNN untuk proses pemulihan, seperti di RS Jiwa Lawang, Malang. n cty, van

Tontonan Sarat Sejarah dan Tidak Membosankan Harus Dilestarikan l Sambungan hal 1

perlu ditingkatkan. Salah satu bentuk perhatian atau pelestarian budaya ini adalah digelarnya Festival Seni Jaranan Nusantara I yang diadakan dalam rangka Hari Jadi ke-70 Provinsi Jatim oleh Bakorwil Madiun. Kegiatan ini diharapkan dapat melihat eksistensi kesenian jaranan di masing-masing daerah di wilayah Bakorwil Madiun,”kata Kepala Bakorwil Madiun Dr Gathot Hendro Priyono pada pembukaan Festival Seni Jaranan Nusantara I di ha­ laman Bakorwil Madiun, Jumat (9/10).

Dijelaskan Gathot Hendro Priyono dalam perkembangan saat ini kesenian jaranan mengalami desakralisasi dengan gerakan yang semakin bervariasi, sehingga tidak ada pakem yang pasti. Meski demikian, tontonan yang sarat sejarah masa ini tidak pernah membosankan untuk ditonton masyarakat. “Ya, dengan menyaksikan kesenian jaranan ini maka kita telah ikut

melestarikan kebudayaan tradisional. Kalau bukan kita yang melestarikan warisan leluhur, lantas siapa lagi,”paparnya.

Panitia Festival Seni Jaranan Nusantara I di Bakorwil Madiun Drs Ec Rus Budijono MM, Ak, IFRS, CA menjelaskan tarian jaranan merupakan kesenian yang memiliki asal beragam dan sejarah yang panjang. Kesenian ini lahir saat kerajaan kuno Jatim berdiri, sehingga dapat dikatakan kesenian ini adalah tradisi leluhur dari masyarakat Jatim.

“Di era modern ini masih ada masyarakat yang melestarikan kesenian daerah yang berumur ratusan tahun untuk mengingat sejarah dan asal usul kita. Kita patut berbangga tentang hal ini. Di saat banyak orang melupakannya kita masih berkesempatan untuk mengenalnya,”ungkap Rus Budijono yang juga Kepala Bidang Kemasyarakatan Bakorwil Madiun.

Dikatakannya, tarian jaranan atau kuda lumping juga disebut jaran kepang

merupakan salah satu cabang kesenian yang tumbuh dan berkembang di berbagai daerah di Jatim. Kesenian ini menggunakan instrumen berupa anyaman bambu atau daun pandan yang di­ anyam-anyam yang dibentuk sedemikian rupa hingga mirip seperti kuda. Tarian jaranan ini populer di daerah Jatim mulai Ponorogo, Kediri, Tulungagung, Nganjuk, Malang hingga Banyuwangi.

Dalam perkembangannya kesenian ini mengalami desakralisasi dengan bertambahnya variasi musik pengiring seperti samroh, dangdut atau campursari.

Karena itu Bakorwil Madiun bersemangat melestarikan kebudayaan bangsa, melestarikan warisan leluhur, kebudayaan adiluhung untuk membangun budaya ini menjadi tuah rumah di negeri sendiri. “Salah satu usaha untuk membuat hal tersebut hidup dan lestari adalah dengan mengadakan Festival Seni Jaranan Nusantara I sewilayah

kerja Bakorwil Madiun,” katanya.

Dijelaskan Rus Budijono maksud diadakan Festival Seni Jaranan Nusantara I di Bakorwil Madiun agar secara konsisten melestarikan kebudayaan jaranan di wilayah kerja Bakorwil Madiun. Ke­ giatan ini diharapkan juga dapat menjadi agenda resmi tahunan yang bertepatan dengan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur.

Sedang tujuannya, mengangkat pariwisata Jatim umumnya dan kabupaten/ kota di wilayah kerja Bakorwil Madiun.

Melalui pertunjukan festival jaranan ini diharapkan kesenian jaranan bisa menjadi salah satu daya tarik wisatawan serta untuk melestarikan budaya luhur bangsa Indonesia.

“Yang jelas hasil yang diharapkan, wilayah Bakorwil Madiun dapat menjadi daya tarik wisata kesenian jaranan ka­ rena jaranan merupakan kesenian yang sudah lama berkembang. Selain itu festival seni ini diharapkan dapat menjadi

agenda tahunan yang diacarakan pada Hari Jadi Provinsi Jatim,”harapannya.

Dalam rangka peringatan Hari Jadi ke-70 Provinsi Jatim pada 2015 ini, Bakorwil Madiun selain mengadakan Festival Seni Jaranan Nusantara I pada Jumat (9/10) yang dibanjiri warga, juga menggelar Festival Makanan Khas Daerah, Kamis (8/10). Kegiatan ini diharapkan menjadi peluang usaha baru di daerah, khususnya kuliner.

Festival Seni Jaranan Nusantara I di Bakorwil Madiun yang diselenggarakan dalam peringatan Hari Jadi Provinsi Jatim ke-70 pada 2015 ini merupakan kegiatan yang pertama kali. Festival tersebut diikuti 8 peserta dari kabupaten/kota se-wilayah Bakorwil Madiun.

Sebagai juara I Kota Blitar, juara II Kabupaten Blitar dan juara III Kabupaten Trenggalek. Para pemenang diberikan piagam penghargaan dan piala serta uang pembinaan. n adv

O K P

12

Senin Wage, 12 OKTOBER 2015

2.000 Onthelis Pamer Kreatifitas

Sepeda Sebagai Alat Perjuangan dan Dakwah Di zaman modern, peranan sepeda angin (sepeda kayuh) mulai mengalami pergerseran, jika zaman dahulu dijadikan sebagai alat transportasi, namun sekarang sedikit berubah fungsi menjadi semacam alat untuk berolahraga atau menyalurkan hobi.

Kondisi ini karena masyarakat sudah lebih nyaman menggunakan mobil atau motor untuk moda transportasi.

S

aat perang kemerdekaan, sepeda angin menjadi alat transportasi yang sangat efek tif bagi para pejuang seperti untuk mengantarkan surat, menyampaikan informasi rahasia atau menjadi kendaraan bagi pejuang berkumpul disuatu tempat untuk menggelar pertemuan atau rapat.

Sepeda waktu itu juga digunakan para ulama atau ustad sebagai alat transportasi untuk berdakwah mulai dari kota hingga pelosok desa. Banyak pejuangan maupun ustad lebih memilih sepeda untuk beraktifitas karena tidak memerlukan bahan bakar dan sangaf efektif untuk menjangkau daerah terpencil yang tidak bisa dilewati oleh kendaraan bermotor.

Melihat peran sepeda angin menjadi bagian dari sejarah perjuangan Indonesia maupun dakwah para ulama, Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan (Dispora) Jatim bekerjasama dengan Pondok Pesantren (Ponpes) Zainul Hasan yang berada di Genggong, Pajarakan Probolinggo, Jatim menggelar ‘Ngonthel

Sebanyaknya 2.000 onthelis berasal dari beberapa kabupaten/kota di Jatim dengan mengenakan pakainya yang beraneka ragam bersemangat untuk mengikuti kegiatan yang menempuh jarak 25 km (atas). Tampak Kabid Pengembangan Olahraga Rekreasi Dispora Jatim, Harti’in SH bersama Ketua Kosti Jatim Purnomo memberangkakan peserta (kanan atas). Pada kegiatan ini juga digelar bazar yang menjual pernak-pernik maupun onderdil sepeda kuno (kanan bawah).

Bareng Sepeda Kuno 2015 untuk Memperingati Hari Jadi Provinsi Jatim ke 70’.

Kegiatan yang dipusatkan di Komplek Ponpes Zainul Hasan itu di ikuti oleh 2.000 peserta dari hampir seluruh kabupaten/kota di Jatim. Para peserta harus menempuh jarak 25km dengan rute, start di Ponpes Zainul Hasan, Karangbong, Jati Urip, Tanjung Sari, Kecamatan Krejengan, Sentong, Bulu, Kecamatan

Ketua Kosti Jatim Purnomo, Kabid Kabid Pengembangan Olahraga Rekreasi Dispora Jatim, Harti’in SH dan pengasuh Ponpes Zainul Hasan, dr Mohammad Haris menyerahkan bantuan kepada anak yatim.

Kraksan, Kecamatan Pajarakan dan finish di Ponpes Zainul Hasan. Acara semakin meriah karena pakaian yang dikenakan peserta beraneka macam, mulai baju perjuangan, pakaian adat hingga pakaian keagamaan. “Event ini menunjukkan kalau sepeda menjadi bagian penting dari sejarah, selain itu juga menjadi transportasi para ulama untuk berdakwah,” kata pengasuh Ponpes Zainul Hasan, dr Mo-

Peserta untuk kelompok beregu mendapatkan hadiah dari panitia.

Selain itu juga ada door prize bagi peserta.

hammad Harris. Mkes saat ditemui di lokasi kegiatan, Minggu (11/10). Lebih lanjut ia mengatakan, kegiatan semacam ini juga sudah empat kali dilaksanakan di ponpes dan masyarakat sangat antusias untuk mengikutinya. “Kegiatan ini juga mengingatkan kepada masyarakat peran para kyai maupun ulama dalam merebut kemerdekaan,” katanya.

Sambutan Kepala Dispora Jatim Dr Sugeng Riyono yang disampaikan oleh Kepala Bidang Kabid Pengembangan Olahraga Rekreasi Dispora Jatim, Harti’in SH mengatakan, tujuan kegiatan ini adalah untuk terus mensosialisasikan olarhaga ke seluruh masyarakat melalui sepeda.

“Kami sangat bangga, karena jumlah perkumpulan sepeda di Jatim semakin berkembang pesat, mereka juga aktif mengikuti kegiatan atau lomba di berbagai event.

Dampaknya akan semakin banyak masyarakat yang berolahraga dengan menggunakan sepeda,” katanya. Ia juga mengingatkan kepada para peserta untuk kembali berpartisipasi pada event Gerak Jalan Perjuangan Mojokerto-Surabaya (GJPMS) yang rencanannya digelar 21 Nopember.

“Selama ini kegiatan gerak jalan itu selalu diikuti oleh onthelis (sebutan penggemar olahraga sepeda),” katanya.

Kegiatan ngonthel bareng ini tidak hanya membuat masyarakat gemar berolahraga, namun juga menggerakkan roda perekonomian. Karena dalam setiap kegiatan selalu ada kegiatan bazar yang menjual pernak-pernik maupun onderdil sepeda kuno. “Selain itu kami juga menggelar bakti sosial dengan memberikan santunan untuk anak yatim,” kata Ketua Komunitas Sepeda Tua Indonesia (Kosti) Jatim, Purnomo. Sementara itu salah satu peserta, Saifullah mengaku tidak pernah absen untuk mengikuti kegiatan semacam ini, karena ia bersama Paguyuban Penggemar Sepeda Gresik (Pasegres) bisa bebas untuk berkarya. Bahkan dalam beberapa kegiatan Pasegres berhasil meraih juara.

Seperti saat kegiatan di Kediri ia bersama lima rekannya berhasil meraih juara busana terbaik, demikian juga di Blitar. “Saat di Kediri kami memakai kostum panda lima dan alhamdulillah di lomba kali ini kami juga berhasil meraih juara untuk kategori beregu dengan kostum pengantin,” katanya. Q wwn*

Menghadapi MEA, Pemprov Imbau Agar Kesenian Budaya Wayang Kulit Harus Dijaga dan Dilestarikan Bertempat di Desa Mojo Deso, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan pagelaran kesenian budaya Wayang Kulit, kegiatan serangkaian Hari Jadi Provinsi Jawa Timur yang ke 70.

Dimana kegiatan bertempat di halaman SDN Mojodeso pada Sabtu (10/10) malam itu di hadiri langsung Anggota DPRD Jawa Timur Dapil IX Bojonegoro -Tuban diantaranya H. Fredy Poernomo, SH, H.Hum, H. Surawi, Drs Ali Mudji MS ,Dra Hj Yayuk PadmiRahayu,Sekwan DPDR propinsi jatim Ahmad Jaelani,SH,MM dan Kepala Badiklat provinsi jatim DR Akmal Boedianto serta Wakil Bupati Bojonegoro, Setyo Hartono dan Forpimda Provinsi dan Kabupaten.

Ditempat tersebut, Pemprov Jatim menggelar wayangan untuk menghibur masyarakat Bojonegoro. Kesenian budaya Wayang Kulit harus senantiasa dijaga dan dilestarikan sebagai wujud apresiasi terhadap budaya asli Jatim. Pagelaran wayang kulit perlu diadakan secara rutin agar masyarakat, khususnya generasi muda tidak lupa akan kesenian ini. “ Di malam ini juga dilaksanakan sosialisasi peraturan Perundang-undangan melalui pagelaran seni dan budaya sekaligus menyambut hari jadi Provinsi Jawa Timur ke 70, dan kegiatan di Bojonegoro ini merupakan rangkaian dari penetapan 11 Kabupaten/Kota di Jawa Timur untuk menggelar kegiatan kesenian budaya Wayang Kulit” ungkap Fredy Purnomo dalam membuka Pagelaran Wayang Kulit dengan judul “Semar Bangun Gedong Gedhe” dengan dalang Ki Kisworo asal Kabupaten Bojonegoro.

Sebagai bentuk penghormatan terhadap seni dan budaya, menurutnya pihaknya mendukung pagelaran seni dan budaya di Jawa Timur. Hal itu dapat menjaga dan mensosialisasikan eksistensi seni dan budaya local agar lebih di kenal dan di cintai masyarakat. “Kita akan menghadapi MEA, pelestarian kegiatan seni dan budaya di Jawa Timur harus di tingkatkan agar tidak tergerus dengan jaman. Sehingga kedepan dengan adanya perekonomian bebas seni budaya seperti ini bias di nikmati orang banyak,” jelasnya.

Fredy Purnomo mengatakan, wayang kulit merupakan salah satu budaya asli Jatim yang menonjol diantara karya budaya lainnya. Sebab selain sebagai media penerangan, wayang kulit juga berperan sebagai media dakwah, pendidikan, pemahaman filsafat, dan hiburan bagi masyarakat. Oleh sebab itu, kelestarian wayang kulit harus terus dijaga dan dibangun dengan baik. “ Pembangunan yang dilakukan pemerintah bukan hanya pembangunan fisik saja, tetapi juga pembangunan budaya. Salah satunya melalui acara ini, Pemprov menyelenggarakan wayang kulit sebagai apresiasi dan pembangunan budaya asli Jatim,” katanya.

Dan dia menegaskan, nantinya pagelaran wayang kulit juga harus mengikuti perkembangan di era modern. Sehingga alur ceritanya dinamis namun tetap berpegang pada keasliannya. Dengan demikkian membuat wayang kulit tetap eksis ditengah kemajuan teknologi.

Sebagai simbol, Wakil Anggota Dewan Provinsi Dapil 9 Bojonegoro-Tuban, Fredy Purnomo menyerahkan gunungan wayang kepada dalang Ki Kisworo untuk segera memulai pagelaran wayangan.

Sementara itu, Wakil Bupati Bojonegoro, Setyo Hartono, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kepedulian Pemprov terhadap budaya wayang kulit. Disampaikannya, masyarakat Bojonegoro sangat mencintai wayang kulit. Hal ini dibuktikan dengan membludaknya penonton pada malam itu dan pada saaat pagelaran wayang kulit di kesempatan sebelumnya.

Kearifan Lokal Dominasi Pawai Budaya Bojonegoro Pawai budaya dalam rangka memperingati Hari Jadi Bojonegoro (HJB) ke338 guna meningkatkan kearifan budaya lokal, salah satunya kegiatan Pawai Budaya yang di ikuti mulai tingkat SMA dan

Peserta pawai budaya dari kabupaten Kediri sedang memperagakan tarian khas daerahnya “jathil kendiren” dihadapan para tamu undangan dan masyarakat di Bojonegoro.

Anggota DRPD Provinsi Jatim H Fredy Purnomo, SH, H.Hum, memberikan gunungan kepada dalang Kisworo, di halaman SDN Mojodeso di Desa Mojodeso, Kecamatan Kapas Bojonegoro, Sabtu (10/10) malam.

Umum, Sabtu (3/10). Dimana acara pawai budaya diawali dengan tarian si Mbah yang dibawakan oleh sanggar Angling Dharma binaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Bojonegoro.

Dimana Pawai Budaya tersebut tampilkan kearifan budaya lokal seperti legenda Suntoboyo, asal usul Kecamatan Boureno, serta cerita mengenal kaum kalang (manusia berekor) sebagai cikal bakal masyarkat Bojonegoro. Demikian juga dari Kabupaten Kediri dan Kabupaten Tuban yang menjadi tamu dalam kegiatan. Dimana seperti Kabupaten Kediri mengusung cerita “Jathil Kendiren “ dan Kabupaten Tuban mengusung “ Sri Huning Mustika Tuban”.

Para peserta dalam menampilkan karyanya itu juga memberikan pesan moral kepada masyarakat yang melihat. Misalnya, dilarang melakukan pembalakan liar pohon jati di Bojonegoro, dilarang melakukan penambangan pasir ilegal di Bengawan Solo. Selain itu, ada peserta yang menggambarkan tentang warga asing yang sedang menjajah Bojonegoro melalui pengeboran minyak dan gas bumi (Migas). Tak hanya itu peserta lainnya menampilkan karya seninya yakni andalan kayangan api atau disebut api abadi terletak di Kecamatan Ngasem Bojonegoro.

“Dengan pawai budaya kita dapat menyimak, melihat dan mengetahui potensi-potensi serta sejarah-sejarah yang ada di Bojonegoro,” ungkap kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Amir Syahid. Ditambahkan pawai budaya kali ini dinilai yang paling meriah karena melibatkan berbagai unsur diantaranya tamu kehormatan dari dua Kabupaten Kediri dan Tuban, juga menigkatanya sektor jasa baik hotel dan rumah makan serta masyarakat umum. Q bas*

Menko Perekonomian Darmin Nasutian bersama Gubernur Jatim Soekarwo mengunjungi stand usai pembukaan.

Dukung Jatim Fair 2015

Disbudpar Gelar Pameran Benda Bersejarah Untuk mendukung suksesnya program Perintah Provinsi Jawa Timur dalam perhelatan Jatim Fair (JF) 2015. Kegiatan dalam rangkan HUT Prov Jatim ke 70 itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi (Disbudpar) Provinsi Jawa Timur melalui UPT Museum Negeri Mpu Tantular telah memamerkan benda-benda bersejarah, diantaranya keris, patung ken dedes, patung perunggu temuan dari Ponorogo, patung gurka juga batu akik. Tak ketinggalan ikon museum aksesoris berlapis emas ‘Garudeya’ juga ikut dipamerkan.

Menurut Kepala Disbudpar Jatim Dr. H. Jariyanto, M.Si yang diwakili oleh Ka UPT Museum Drs. Edi Iriyanto, MM menjelaskan, benda-benda bersejarah lainnya yang dipamerkan adalah patung Prajna Paramita, Keris, beberapa perhiasan yang terbuat dari emas. “ Paling utama adalah ikon

musuem itu, Garudeya yang merupakan perhiasan besar penutup dada para raja yang berlapis emas dan berlian,” jelas Edi Iriyanto usai mengikuti prosesi pembukaan.

Pameran benda-benda museum ini, selain mendukung Jatim Fair 2015 juga dalam rangka mempromosikan

Kepala Disbudpar Jariyanto dan Ka UPT Museum Edi Iriyanto dalam persiapan pameran.

museum yang pernah ditinggalkan oleh masyarakat. Karena berkat promosi dan sosialisasi yang telah dilakukan oleh museum, masyarakat sudah banyak yang mendukung, terbukti setiap hari banyak sekali dikunjungi oleh masyarakat, khususnya anak-anak sekolah yang selaku berdatangan ke museum Tantular yang terletak di Jl. Raya Buduran Sidoarjo. “Setiap tahunnya sekarang sudah sampai 50 hingga 60 ribu pengunjung,” katanya.

Program Jatim Fair 2015 dibuka langsung oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution bersama Gubernur Jawa Timur, DR. H Soekarwo serta beberapa pejabat SKPD terkait, pada Kamis, 08 hingga 18 Oktober 2015, di Grand City Mall Surabaya. Q ach*

Petugas Museum Mpu Tantular saat memberikan penjelasan kepada tamunya dari Taiwan.