Binder13agustus2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Sayangnya, demokrasi kita masih prosedural. Demokrasi kita kehilangan substansi moralnya. Demokrasi selama ini berjalan tanpa filosofi dasarnya, yaitu Pancasila,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 2

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir

Kamis Wage, 13 AGUSTUS 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

13 AGUSTUS 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo Di Ruang Kerja

 Wagub H Saifullah Yusuf

08.00 Musda PAKLINA di Hotel Satelit Surabaya 13.00 Pelantikan Mabicab Pasuruan dan Parenting EJSC di Yon Kav Tank Beji Pasuruan 19.00 Halal Bihalal Keluarga Besar TNI/Polri di Ijen Nirvana Sukun Malang 21.00 Pengajian Al Khidmah Lirboyo Kediri

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi Di Ruang Kerja

Pembacokan Bacabup Independen Lamongan Diduga Bukan karena Pilkada Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menduga kasus pembacokan Bacabup Lamongan dari jalur independen, Mujianto, bukan karena masalah Pilkada.

Namun diduga alasan pribadi antara Mujianto dengan pelaku pembacokan.

“Silakan ditelusuri kasus (pembacokan) ini.

Tapi kemungkinan besar tidak semata-mata permasalahan Pilkada, tapi masalah lain yang sebelumnya sudah terjadi dan akhirnya bermanifes di Pilkada. Makanya masalah ini harus dicek betul,” kata Gubernur Soekarwo ditemui di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (12/8).

Seperti yang diketahui, Bacabup Lamongan dari jalur perseorangan atau independen, Mujianto, dibacok oleh orang dua orang tak dikenal saat akan masuk rumahnya, Selasa (11/8) dini hari. Akibat dibacok orang

 ke halaman 11

setneg

Presiden Jokowi melantik lima menteri baru dan satu sekretaris kabinet. Pelantikan digelar di Istana Negara Jakarta, Rabu (12/8).

Jokowi Lantik Lima Menteri Baru, Puan Lolos dari Reshuffle

Jakarta, Bhirawa Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik lima menteri baru dan satu sekretaris kabinet. Ada tiga menteri koordinator dan dua menteri yang dilantik oleh Jokowi. Pelantikan digelar di Istana Negara, Rabu (12/8).

Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 79/P Tahun 2015 tentang penggantian beberapa menteri negara Kabinet Kerja sisa masa jabatan 2014-2019, ada lima menteri

yang diganti dan diangkat.

Lima orang itu adalah Luhut Pandjaitan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan menggantikan posisi Tedjo Edhy Purdijatno, Darmin Nasution sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menggeser posisi Sofyan Djalil, Rizal Ramli sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman menggantikan Indroyono Soesilo.

Presiden Jokowi kemudian meng-

angkat Thomas Lembong sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Rahmat Gobel, serta Sofyan Djalil sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional menggantikan Andrinof Chaniago.

Selain itu, dalam kesempatan itu, Jokowi juga melantik Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet menggantikan Andi Widjajanto. Politikus PDIP

 ke halaman 11

DPD PAN Surabaya Sebut Rekom DPP Misterius Abror Diketahui Daftar Pakai Berkas Calon Wali Kota

sudarno/bhirawa

Ratusan karyawan dari Forum Komunikasi RSUD Panti Waluyo Caruban saat melakukan aksi unjuk rasa, Rabu (12/8).

Terindikasi Korupsi, RSUD Caruban Didemo Karyawan Kab Madiun, Bhirawa Ratusan karyawan dari Forum Komunikasi RSUD Panti Waluyo Caruban, Kabupaten Madiun, melakukan aksi unjuk rasa, Rabu (12/8). Mereka menuntut agar manajemen transparan soal keuangan, sekaligus mendesak pergantian manajemen.

Saat melakukan aksi, mereka membentangkan beberapa poster. Di antaranya bertuliskan, “Berani Korupsi Berani Mati”, “Pimpinan Itu Harus Jujur. Apakah Anda?” Aksi unjuk rasa ini, dipicu karena pihak managemen RSUD dianggap tidak transparan dalam pengelolaan keuangan dana Jasa Pelayanan sebesar Rp 2,1 miliar dan dana taktis sebesar Rp 500 juta. Karena menurut mereka, masih ada oknum RSUD yang memotong dana Jasa Pelayanan sebesar dua persen.

 ke halaman 11

Resmi Jadi PTN-BH INSTITUT Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya telah resmi menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), karena Statuta ITS sebagai PTN-BH telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 22 Juli 2015.

“Sejak diresmikan menjadi PTN-BH pada Desember 2014, maka ITS diberi waktu dua tahun untuk

 ke halaman 11

DPW PAN Surabaya, Bhirawa Kabar keberadaan seputar surat rekomendasi dari DPP PAN terhadap pasangan Rasiyo—Dhimam Abror untuk maju dalam Pilkada Surabaya yang masih berupa scan terus menggelinding. Kabar terbaru menegaskan hingga kini DPD PAN Surabaya tidak mengetahui bentuk surat rekomendasi yang asli berikut keberadaannya sekarang dibawa oleh siapa. Artinya rekom DPP PAN yang asli terkait pencalonan duet ini masih misterius.

Ketua DPD PAN Surabaya Surat menegaskan pihaknya hingga kini tidak mengetahui secara detil isi maupun ben-

tuk surat rekomendasi DPP PAN yang diberikan kepada pasangan Rasiyo—Dhimam Abror. Mengingat secara ber-

samaan dia berada di Kediri sedang mengikuti Muswil DPW PAN Jatim ke IV. Karenanya saat Dhimam Abror menawari dirinya akan mengambil surat rekom tersebut ke DPP PAN di Jakarta pihaknya pun mengiyakan. ‘’Kalau kemudian di tengah jalan ada permasalahan dengan surat rekom yang aslinya, ya saya bilang jika surat tersebut ada di Pak Dhimam Abror. Mengingat

waktu itu surat rekom diambil sama Pak Dhimam di Jakarta. Kami tidak tahu,’’tegas Surat yang diklarifikasi terkait polemik keberadaan surat rekom DPP PAN terhadap pasangan Rasiyo-Dhimam Abror, Rabu (12/8).

Namun, lanjutnya, ketika surat rekom tersebut ditanyakan ke Dhimam Abror, yang bersangkutan juga mengaku kebingungan. Ini karena orang yang disuruh

Pakde Karwo Optimistis Rasiyo Menangi Pilkada Surabaya Jaga Etika, Tak Akan Berkampanye

Pemprov, Bhirawa Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Dr H Soekarwo mengaku sangat optimistis jika pasangan Rasiyo-Dhimam Abror mampu memenangi Pilkada (Pemilukada) Kota Surabaya. Sebab, meski yang dilawan adalah pasangan incumbent Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana, Rasiyo sebagai calon wali kota memiliki tract record yang sangat bagus dan seorang petarung.

“Untuk Pilkada Kota Surabaya, kita benar-benar tarung. Ini asli calon betulan, bukan calon boneka atau sejenisnya. Pak Rasiyo sangat bagus dan memiliki keseriusan dalam Pilkada kali ini. Makanya saya sangat optimistis menang,” ungkap Soekarwo ditemui di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (12/8).

 ke halaman 11

gegeh bagus/bhirawa

Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Rasiyo dan Dhimam Abror Djuraid menjalani pemeriksaan kesehatan di Graha Amerta RSU Dr Soetomo, Rabu (12/8) kemarin.

mengambil surat rekom di DPP PAN Jakarta hingga kini belum muncul. “Waktu saya tanya kepada Pak Dhimam, ternyata yang bersangkutan juga kebingungan. Orang yang disuruh mengambil surat rekom hingga kini belum menampakkan batang hidungnya,’’lanjut Surat dengan wajah kusut karena merasa kebingungan.

Lalu bagaimana sikapnya jika KPU Kota Surabaya terus menanyakan surat rekom

 ke halaman 11

PNS Lamongan Difasilitasi untuk Beli Rumah Lamongan, Bhirawa Ada kabar gembira bagi PNS di Kabupaten Lamongan. Mereka kini bisa menikmati uang muka rumah 0 persen, ditambah lagi ada Bantuan Uang Muka (BUM), Bantuan Tunai Perumahan (BTP) serta Tambahan Bantuan Uang Muka (TBUM) hingga Rp 20 juta.

Terkait itu, Pemkab Lamongan bersama dengan PT Bank Tabungan Negara (BTN) menandatangani perjanjian kerjasama tentang Penyediaan Dukungan Jasa Layanan Perbankan untuk PNS di Lingkungan Pemkab Lamongan di Ruang Sabha Nirbawa, Rabu (12/8).

 ke halaman 11

Eksotisme Pantai Payangan

Berpasir Hitam, Pengunjung Diajak Peduli Hutan Mangrove Keindahan Pantai Payangan cukup unik karena terdapat empat garis pantai, tiga buah bukit dan sebuah pulau yang membuat pemandangan di pantai selatan itu menjadi semakin cantik nan memukau.

Effendi, Jember

Prof Ir Joni Hermana MScES, PhD

Sentil..  Petugas UPTD Pasar Diduga Pungli Pedagang  Pantasnya jadi petugas sunat saja  PNS Sidoarjo Jangan Kerja Leha-leha  Pemimpinnya beri teladan dulu  Puskesmas Tidak Jamin Masyarakat Sehat  Apalagi jika pemerintahnya tak peduli

Menikmati keindahan objek wisata pantai menjadi salah satu pilihan bagi wisatawan yang suka dengan destinasi wisata alam karena suasana laut yang tenang dan deburan ombak dapat melepas kejenuhan.

Melongok wisata pantai di Kabupaten Jember, mungkin nama Pantai Payangan belum begitu familiar dan terkenal seperti Pantai Watu Ulo dan Pantai Pasir Putih Malikan (Papuma) yang sudah populer lebih dulu.

Namun, dalam beberapa bulan terakhir, bahkan saat libur Lebaran lalu, pantai yang berada di Dusun Payangan, Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember tersebut dipadati ribuan pengunjung

baik lokal maupun luar daerah yang penasaran dengan keeksotisan pantai selatan Jember itu.

Keindahan Pantai Payangan tersebut cukup unik karena terdapat empat garis pantai, tiga buah bukit dan sebuah pulau yang membuat pemandangan di pantai selatan itu menjadi semakin cantik nan memukau.

“Pantai Payangan memang memiliki potensi wisata yang bagus karena masih alami dan eksotika bebatuan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan, sehingga kami berencana mengelola pantai untuk mengembangkan destinasi wisata itu” kata

 ke halaman 11

Sejumlah pengunjung menikmati eksotisme Pantai Payangan Jember .

SURABAYA

2

Kamis Wage 13 AGUSTUS 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Cap Lima Jari Haedar Tandai Penolakan Lima Penyakit Demokrasi Surabaya, Bhirawa Muhamadiyah mencanangkan penolakan atas lima penyakit demokrasi. Pencanangan ini dilakukan ketua umum PP Muhamadiyah , Haedar Nashir di Surabaya, Rabu(12/8). Lima penyakir demokrasi yang ditolak itu adalah politik uang, kampanye hitam, kekerasan, provokasi dan apatisme atau golput.

Dalam pernyataannya, Haedar Nashir menegaskan pelaksanaan Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang menarik perhatian dari kalangan ormas di Indonesia. Muhammadiyah yang mewanti-wanti agar Pemilukada dilaksanakan dengan jujur, adil dan bermartabat.

“Muhammadiyah telah mencontohkan pemilihan yang baik dan santun dalam pelaksanaan Muktamar ke 47 di Makasar lalu. Momentum Pilkada ini juga harus bisa meniru itu,” tutur Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir saat bertandang ke Universitas Muhammadiyah Surabaya, Rabu (12/8).

Dalam kesempatan itu, Haedar sekaligus mengampanyekan gerakan pemilih cerdas. Tanpa canggung, pria berkacamata ini pun mencelupkan telapak tangan kanannya pada bak berisi

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menempelkan cap lima jari untuk mengampanyekan pemilu cerdas berkualitas. cat merah. Cap lima jari me- kampanye hitam, kekerasan perjalanan sejarah telah berbuat miliki makna bahwa Muham- atas nama apapun, provokasi dengan karya nyata. Muhammadiyah menolak lima hal yang dan apatisme politik (Golput). madiyah memiliki komitmen menjadi penyakit demokrasi.

“Muhammadiyah yang ikut kuat mewujudkan Indonesia Diantaranya politik uang (suap), mendirikan republik dalam berkemajuan dan berkemak-

PANGGUNG BIROKRASI

Mobil Listrik Widya Wahana V Gagal Dilaunching ITS Surabaya, Bhirawa Rencana peluncuran mobil tenaga listrik Widya Wahana V oleh Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) gagal total. Padahal, mobil ini tengah dipersiapkan untuk melakukan Tour de Java Bali sebelum kembali berlaga di ajang internasional Word Sollar Challenge (WSC).

Kegagalan ini lantaran komponen mesin mobil yang tidak bekerja sempurna. Manager Tim Mobil Tenaga Surya ITS Widya Wahana V Aufar Nugraha mengatakan, ada masalah pada komponen mesin yang tidak bisa digunakan.

“Ada kerusakan kecil dikomponen mesinnya. Sehingga tidak dapat digunakan hari ini (Kemarin),” ungkapnya sembari meminta maaf atas penundaan peluncuran mobil, Rabu (11/2).

Sekadar diketahui, mobil ini akan mengikuti dua perlombaan internasional dalam bidang teknologi dan perwakilan tunggal dari Indonesia. Yakni Tour De Java Bali pada 17-21 Agustus 2015 dan Bridgestone World Solar Challenge (WSC) di Australia pada 18-25 Oktober 2015.

“Kerusakan tidak mengakibatkan masalah fatal. Namun, karena composite yang digunakan adalah carbon fiber, sehingga perbaikan yang dilakukan pun harus memakan waktu cukup lama,” jelasnya.

Masalah kerusakan arm, kata Aufar, tidak akan mengganggu Tour de Java Bali yang akan dilaksanakan pada 17 Agustus mendatang di Jakarta. “Kami pastikan 17-19 Agustus mendatang dapat melaju pada Tour de Java Bali,” ungkapnya optimis.

Rencananya, launching yang tertunda pelaksanaannya kali ini akan digelar bersamaan dengan acara penyambutan Tour de Java Bali saat tiba di Surabaya pada 19 Agustus 2015 mendatang. Tour ini menempuh perjalanan dari Jakarta menuju Denpasar, Bali.

Humas Mobil Tenaga Surya ITS Widya Wahana V Dian Aprilia, menambahkan, launching akan tetap dilaksanakan setelah berhasil menempuh jarak 1.200 Q tam kilometer.Q

tam/bhirawa

muran di segala bidang kehidupan, adil, berdaulat dan bermartabat,” kata Haedar.

Warga Muhammadiyah, kata Haedar, menilai bahwa Indonesia

Masyarakat Dianggap Mampu dan Mau, Pemkot Naikkan Tarif Parkir Pemkot, Bhirawa Dengan alasan kemampuan dan kemauan masyarakat untuk membayar jasa parkir meningkat, mulai 18 Agustus 2015 mendatang, Pemkot Surabaya menaikkan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajat Rabu (12/8) mengatakan, ada beberapa hal yang mendasari sehingga perubahan tarif parkir dilakukan.

Diantaranya kemampuan masyarakat, biaya operasional dan indeks perekonomian semakin tinggi, juga efektivitas pengendalian.

Irvan mengatakan, terkait kemampuan (ekonomi) masyarakat, pihaknya telah melakukan kajian dengan menggandeng LPPAPSI Universitas Airlangga tentang kemampuan membayar dan kemauan membayar pengelolaan parkir Tepi Jalan Umum (TJU).

Hasilnya, kemampuan, kerelaan dan kemauan masyarakat untuk membayar jasa parkir meningkat. Indikatornya, kemampuan membayar atau ability to pay (ATP) untuk motor Rp2.000 dan kemauan untuk membayar atau willing to pay (WTP) Rp1.500. Untuk mobil, ATP Rp2.700 dan WTP Rp3.000.

“Apalagi, kalau kita bandingkan dengan tarif retribusi parkir di beberapa kota/kabupaten di Indonesia, Surabaya masih lebih rendah,” ujar Irvan.

Berdasarkan tariff retribusi parkir yang baru ini masyarakat pengguna sepeda motor yang selama ini dikenai tarif retribusi parkir di tepi jalan umum senilai Rp500, untuk tarif baru naik menjadi Rp1.000.

Sementara untuk tarif pengguna mobil/sedan/pick up, naik dari Rp1.500 menjadi Rp3.000.

Lalu, truk mini naik dari Rp3.000 menjadi Rp5.000, bus/ truk/alat berat naik dari

Rp4.000 menjadi Rp6.000.

Sementara untuk tariff satu kali parkir di tempat parkir insidentil, diantaranya tariff motor naik dari Rp1.500 menjadi Rp2.000, dan mobil/sedan/pick up naik dari Rp2.500 menjadi Rp4.000, serta truk mini naik dari Rp4.000 menjadi Rp6.000, lalu bus/truk/ alat berat naik dari Rp5.000 menjadi Rp7.000.

Perubahan tarif retribusi parkir tersebut mengacu pada Peraturan Wali Kota (Perwali) nomor 36 tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (TJU) dan Perwali nomor 37 tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir (TKP).

Sementara terkait dengan perbandingan tarif parkir antara Surabaya dengan daerah lain, Irvan menyebut tariff Surabaya untuk motor Rp500 dan mobil Rp1.500 yang flat, masih lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Sidoarjo atau Kabupaten Gresik di mana tarif retribusi parkir untuk motor Rp1.000 dan untuk mobil Rp2.000.

Bahkan, bila di Surabaya, tarif parkir tersebut berlaku flat, di Kota Bandung tarif motor Rp500 dan mobil Rp1.500 berlaku parkir progresif selama dua jam.

Irvan menjelaskan, pihaknya menyadari, pelaksanaan perubahaan tarif retribusi parkir bukannya tanpa masalah. Diantaranya kemungkinan adanya juru parkir yang tidak melaksanakan peraturan seperti tidak memberikan karcis, memungut, retribusi parkir tidak

sesuai dengan ketentuan, atau juga tidak menggunakan identitas juru parkir resmi (rompi dan kartu identitas juru parkir).

Atau juga adanya potensi penolakan sebagian juru parkir dan konsumen (pemilik kendaraan). Namun, Dishub telah melakukan langkahlangkah antisipasi.

Salah satunya melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pengawasan dan pelaksanaan Perwali Nomor 36 Tahun 2015 tentang perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (TJU) dan Peraturan Daerah nomor 37 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir (TKP) dengan membentuk tim.

“Kami juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan perubahan tarif parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir melalui informasi di website Dishub juga spanduk/baliho. Jumpa pers ini juga termasuk langkah sosialisasi agar informasi ini disampaikan media kepada masyarakat,’’ sambung Irvan.

Irvan menambahkan, Dishub membuka layanan pengaduan bagi masyarakat yang mendapati adanya masalah/pelanggaran terkait pelaksanaan perubahan tarid retribusi parkir ini. Untuk layanan pengaduan, masyarakat bisa menghubungi hot line UPTD Parkir di nomor telepon (031 8295322) yang tercantum pada karcis parkir.

“Atau bisa juga layanan berbasis web (e-parkir) melalui www.dishub.surabaya.go.id,” sambung pejabat asal Tuban ini.

Ke depannya, Dishub juga akan menerapkan berbagai inovasi demi melakukan manajemen parkir. Diantaranya menerapkan mesin parkir di sejumlah titik yang rencananya dimulai tahun depan, juga penerapan e-payment.Q dre

Komisi E Usulkan Pemprov Siapkan Pojok ASI di SKPD DPRD Jatim, Bhirawa Komisi E DPRD Jatim mengusulkan kepada Pemprov Jatim agar menyiapkan ruangan pojok ASI (Air Susu Ibu) di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bisa dimanfaatkan ibu-ibu pegawai di lingkungan pemprov Jatim untuk menyusui

merupakan tempat bersepakat membangun tanpa terkecuali. Berjuang, berkiprah mewujudkan Indonesia berkemajuan. “Jika inginkan Indonesia maju, berdaulat, maka harus ada rekontruksi politik, budaya dan lainnya,” tukasnya.

Lima makna yang ditandai cap lima jari diharapkan mampu memantapkan Indonesia sebagai negara demokrasi. Apalagi Indonesia adalah tiga negara terbesar dalam demokrasi setelah Amerika Serikat dan India. “Sayangnya, demokrasi kita masih prosedural. Demokrasi kita kehilangan substansi moralnya.

Demokrasi selama ini berjalan tanpa filosofi dasarnya, yaitu Pancasila,” tandasnya.

Haedar menegaskan, banyak suguhan menggambarkan tontonan politik hitam, kekerasan, politik uang. Karena itu, mencegah jauh lebih baik dibanding harus menindak. “Pesan untuk Surabaya, masyarakat sudah bergairah untuk pemilukada, itu sudah cukup positif,” nilainya.

Rektor UM Surabaya Sukardiono menambahkan, pelaksanaan Muktamar Muhammadiyah merupakan contoh demokrasi santun, tenggang rasa, dan tepo sliro. “Kita ingin dari demokrasi hasilkan pemimpin yang berinQ tam tegritas,” harap Suko.Q

anaknya dengan aman.

Anggota Komisi E DPRD Jatim, Hj. Kartika Hidayati di DPRD Jatim mengatakan dengan adanya ruang pojok ASI ini memberikan kesempatan ibu – ibu yang bekerja sebagai pegawai di pemprov Jatim memberikan ASI esklusif terhadap bayinya tanpa lagi

memberikan susu formula kepada bayinya yang masih berusia balita, terutama yang belum berusia enam bulan.

“Komitmen dukungan ASI ini sangat penting terutama dari para kepala daerah dan seluruh SKPD mendorong agar dibuat sarana Pojok Laktasi segera diwujudkan,

sehingga dengan ASI langsung dari ibunya bisa membuat perkembangan bayi tersebut dengan normal,” ungkapnya, Rabu (12/8).

Ia menjelaskan, pemberian air susu ibu (ASI) dari ibu kepada si buah hati tak sekadar proses feeding (memberi makan). Lebih

jauh dari itu, ibu yang memberikan ASI secara maksimal, otomatis sang ibu akan mentransfer imunitasnya kepada bayi. Sehingga bila ibu sehat maka bayi juga bisa sehat. Imunitas ini salah satu keunggulan ASI yang tidak ada di Q cty susu formula (sufor).Q

Tak Dukung Pilkada, PDIP Surabaya Kecewa pada Nasdem Surabaya, Bhirawa Sikap Partai Nasional Demokrat(Nasdem) Jawa Timur yang terkesan menyerah dalam menghadapi perhelatan Pilkada Surabaya 2015 , disebut mengecewakan PDIP. Bukan tidak beralasan, karena sejaka awal PDI Perjuangan Surabaya berharap kepada anggota KIH yang salah satunya adalah partai Nasdem, untuk bisa memberikan kontribusi politik terhadap polemic munculnya calon pasangan tunggal yang mengancam tertundanya Pilkada 2015.

Namun peran itu tidak ditunjukkan sampai akhirnya Demokrat dan PAN mengambil sikap lain dan berhasil mengusung satau pasangan calon yakni Rasiyo-Abror sebagai peserta Pilkada 2015, meskipun keduanya tergabung dalam Koalisi Majapahit yang terkesan memboikot Pilkada Surabaya 2015.

Kronologisn ini menjadi catatn penting bagi PDI Perjuangan Surabaya, bahkan kini sudah mulai masuk ke ranah legeslatif yakni DPRD Surabaya yang memang dikuasai oleh PDI Perjuangan sebagai partai pemenang.

Sukadar ketua FPDI Perjuangan DPRD Surabaya mengaku jika pihaknya merasa sangat kecewa dengan partai Nasdem, karena ternyata benar-benar apriori dengan ancaman tertundanya Pilkada Surabaya 2015.

“Kami memang tidak akan melakukan intervensi ke dalam, tetapi yang pasti, dalam berpolitik itu tidak bisa berprilaku dan bersikap sendirian, karena kuncinya adalah berkumpul dan terbentuklah partai dengan tujuan yang jelas dan pasti yakni untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat,” terangnya. (12/8) Masih Sukadar, Kala itu kami sudah mencoba untuk melakukan komunikasi dengan semua partai, tidak hanya Nasdem, maka tercetuslah wacana aklamasi itu, tetapi kok saya malah mendengar jawaban yang memukul dari Nasdem “kalau butuh yang daftaro lewat sini”, ini kan mengecilkan kami, ingat, kami ini partai terbesar di Surabaya, masak kami yang disuruh kesana, ini tamparan bagi kami, harusnya mereka yang harus datang ke kami,” tegasnya.

Ditanya apakah peristiwa yang dialami PDI Perjuangan Surabaya bakal berimbas kepada tindakan kocok ulang di komposisi alat kelengkapan DPRD Surabaya, Sukadar menjawab bahwa partainya juga bisa melakukan sikap yang sama terhadap partai Nasdem.

“Sebagai petugas partai yang ditempatkan di fraksi, saya juga punya pemikiran yang sama, artinya kami juga bisa bersikap seperti mereka (Nasdem),” jelasnya.

Apakah termasuk jika diminta untuk mengusulkan kocok ulang ke ketua DPRD Surabaya? Sukadar mengatakan,” kan sudah jelas, masak saya harus menerjemahkan secara detil soal itu, tetapi kami hanya sebatas mengusulkan, karena keputusan itu ada diunsur pimpinan,” imbuhnya.

Sukadar juga menyatakan siap untuk melaksanakan apapun perintah partai, termasuk jika harus segara mengusulkan wacana kocok ulang untuk alat kelengkapan dewan di DPRD Surabaya, utamanya untuk posisi anggota dewan asal partai Nasdem.

“Kami ini hanya kepanjangan partai, kapanpun kami diperintahkan, pasti langsung saya laksanakan, kalau besok diperintah, besok juga akan saya buat surat itu ke ketua,” pungkasnya.

Tidak hanya itu, Adi Sutarwijono yang kebetulan duduk disebelahnya Sukadar juga turut bicara bahwa sikap apatis partai Nasdem juga ada peran kader di Surabaya yang tidak berusaha memberikan masukan yang benar Q gat kepada Gus Coy.Q

Bapersip Pamerkan 100 Karya Potret Jatim Membangun Badan Perpustakaan dan Kearsipan (Bapersip) Provinsi Jawa Timur memamerkan 100 karya bertajuk Potret Jatim Membangun di Galeri House of Sampoerna Surabaya dalam rangka memperingati HUT ke-70 RI. Pada kesempatan tersebut, Bapersip Jatim juga mengumumkan enam karya terbaik, yakni di urutan pertama foto milik M. Zainuri asal Lumajang, urutan kedua diraih Agus Arianto asal Surabaya, dan ketiga Aman Rochman asal Malang. Berikutnya, di urutan keempat yakni Adri Noviar Budiman asal Jakarta, Zenvan DS asal Malang dan FX Ratno Wijayanto asal Surabaya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Dr H Akhmad Sukardi diberi

kesempatan membuka pameran secara langsung sekaligus menyaksikan 100 karya fotografer yang berasal dari berbagai daerah di Tanah Air. Eks Kepala Dinas Pendapatan Jatim itu mengatakan lomba dan pameran yang digelar Bapersip menjadi bagian dari sejarah dokumentasi yang tak ternilai harganya. “Ini salah satu upaya untuk kearsipan, sebab foto merupakan alat visual paling efektif karena dapat dilihat oleh siapa saja, meski berada jauh dari lo-

kasi. Ini karya anak bangsa yang sangat penting sebagai dokumentasi,” katanya.

Sekdaprov Jatim sangat apresiasif dengan langkah yang diambil Bapersip dengan HOS Surabaya dalam menghimpun karya-karya anak bangsa ini dalam bentuk foto. “Kembangkan upaya ini agar dokumentasi penting yang ada di Jawa Timur ini dapat diselamatkan dan dilestarikan di Bapersip Jatim.,” katanya.

Adanya kegiatan ini, diharapkan Sekdaprov Jatim, generasi mendatang dapat melihat jejak rekaman pendahulunya meskipun dalam bentuk foto. Bahkan, kedepannya mungkin dapat dikembangkan lomba tentang film dokumenter.

Sementara Kepala Bapersip Jatim Drs Sudjono mengatakan, pameran foto diselenggarakan mulai 11-30 Agustus 2015. Sebanyak 100 karya foto itu dihasilkan dari 321 karya milik 82 peserta yang dilombakan sejak April hingga 15 Juli 2015.

Menurut dia, pameran itu merupakan bukti visual dari pembangunan Jawa Timur yang bisa disaksikan oleh masyarakat umum, sekaligus sebagai bentuk apresiasi terhadap para peserta yang terdiri dari berbagai macam profesi.

“Selamat kepada enam pemenang yang menghasilkan karya terbaik. Bagi peserta lainnya tetap kami apresiasi dengan memamerkannya di Q rac galeri ini,” katanya.Q

Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi foto bersama dengan para pemenang.

rac/bhirawa

SURABAYA

Kamis Wage 13 AGUSTUS 2015

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

RAGAM INFO

Lelang Lampu LED PJU Diduga Terjadi KKN Surabaya, Bhirawa Lelang pengadaan barang impor berupa lampu LED untuk penerangan jalan umum (PJU) di LPSE Pemkot Surabaya disinyalir hasil konspirasi (KKN) dan merugikan keuangan Negara senilai 1,2 miliar.

Dugaan ini muncul , karena pemenang yang ditunjuk ternyata peserta lelang dengan numur urut delapan (8). Tidak hanya itu, LPSE juga tidak mensyaratkan pencantuman sertifikat keaslian (Certificate Origin), padahal barang impor.

Ketua Umum LSM Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK), Ponang Adji Handoko, mengatakan bahwa proses pelelangan tidak lagi mengindahkan acuan spesifikasi lampu PJU kota no 12/ 5.BNKT/1991 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum.

“Ini patut diduga terjadi KKN, dan konspirasinya pada saat pembuatan dokumen perencanaan lelang,” ucapnya.

Ponang juga mengatakan jika lembaganya telah menyampaikan kasusnya via surat resmi ke sejumlah instansi terkait seperti Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kejaksaan Tinggi Jatim, Polda Jatim, DPRD Surabaya dan Ombusmen.

“Kami mendapatkan respon dari LKPP, yang kemudian dikeluarkan surat kepada Inspektorat Kota Surabaya dengan no 8316/D.4.2/PENG/06/2015 yang isinya meminta agar ditindaklanjuti, namun hingga saat ini juga belum ada hasilnya, untuk itu kami akan datang ke Polda Jatim dengan tujuan melaporkan secara Q gat resmi,” tandasnya.Q

Wilayah Kekeringan Menurun, Hasil Panen Meningkat Pemprov, Bhirawa Gubernur Jawa Timur menyatakan kekeringan di Jawa timur mulai menurun dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Menurut data tahun 2014 ada 849 desa mengalami kekeringan yang terdiri dari 225 kering dan 624 desa sisanya mengalami krisis.

Sedang tahun ini menjadi 711 desa yang mengalami kekeringan yang terdiri dari 151 desa mengalami kekeringan dan 560 desa lainya mengalami krisis.

Gubernur Jatim, H Seokarwo ditemui usai menerima KKDN Pesertas Diksespimti Polri di Grahadi, Rabu (12/8) mengatakan, upaya penurunan kekeringan tahun ini telah dilakukan

oleh pemprov yaitu program-program yang digalangkan seperti program Pipanisasi, sumur bur air dalam, Embung yang berjumlah 197 yang sudah aktif, Biomembran dan Water treathment yang membantu menyediakan persediaan MCK. Sedangkan untuk kebutuhan air minum, pemerintah tetap memberi persediaan dengan mengdrop di daerah-daerah yang mengalami kekeringan. Dapat dilihat hasil dari program pemerintah untuk mengatasi kekeringan tersebut sudah menurun yang mulanya 560 turun menjadi 238 desa saja yang mengalami kekeringan.

Pakde Karwo sapaan akrabnya gubernur Jatim juga membantah bila pada musim kemarau tahun ini produksi pertanian dinyatakan menurun.

Pakde Karwo mengaku telah melakukan sejumlah langkah agar kemarau tahun ini tidak mempengaruhi

produksi pertanian. Pemerintah daerah telah mengantisipasi dampak kekeringan pada musim kemarau tahun ini melalui beberapa program yaitu Biomembran dan sumur bor yang dapat membantu peningkatan produksi pertanian di Jatim Pakde Karwo mengutip dari laporan dari dinas pertanian terkait lahan pertanian yang digunakan untuk produksi pertanian malah semakin meningkat dari 198 hektar menjadi 250 hektar dan 20 ribu hektar pertanian dapat ditangani dengan sumur pompa yang merupakan salah satu program pemerintah untuk mempertahankan hasil panen.

Pakde Karwo menyampaikan prestasi Jawa Timur tahun ini dalam hal produksi beras naik 3,2 persen produksi padi dari yang ditargetkannya 3,8 persen. Hal tersebut merupakan kenaikan yang cukup signifikan di-

banding tahun lalu yang memiliki perkembangan hasil produksi sejumlah 2,3 persen.

Tahun 2014 lalu 12,3 juta ton gabah kering yang diproduksi oleh Jawa Timur, tahun ini naik menjadi 12,7 juta ton. Padahal kebutuhan pangan di Jawa timur sendiri hanya membutuhkan 3,4 juta ton saja dan membuktikan kesuksesan pertanian di Jawa Timur ini ditengah kekeringan yang melanda.

Meskipun terjadi kekeringan, tahun ini namun pemerintah berhasil menjalankan program-programnya sehingga produksi pertanian di Jatim semakin meningkat dan merupakan produksi beras terbesar nasional.

Pakde Karwo berkata bahwa meningkatnya produksi beras tahun ini disebabkan oleh kondisi tanah yang lebih baik daripada tahun lalu dan pola Q iib.inf tanam lebih baik.Q

Perbaikan JPO Untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi para penyeberang jalan, Pemkot Surabaya kembali melakukan perbaikan dengan memasang atap dan pengecatan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di seluruh Surabaya seperti di JPO Jl Urip Sumoharjo, Surabaya,Rabu (12/8) kemarin.

Puskesmas Tidak Jamin Masyarakat Sehat Surabaya, Bhirawa Banyaknya Puskemas yang tersebar di beberapa daerah tidak menjamin 100 persen kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh banyaknya Puskesmas melainkan seberapa besar kepedulian masyarakat dalam menjaga kesehatan.

Berdasarakan data saat ini jumlah puskesmas di seluruh Indonesia saat ini berjumlah 7.550 unit sementara puskesmas pembantu 22.002 unit dan puskesmas keliling 6.132 unit. Meskipun fasilitas pelayanan kesehatan dasar tersebut terdapat di semua kecamatan namun masih ada beberapa kendala dalam pemerataannya karena terkait dengan biaya dan jarak transportasi.

Selain itu pola kesadaran masyarakat untuk hidup sehat juga tak merata.

Kepala Dinas Kesehatan Jatim Harsono mengaku, selama ini banyak dari masyarakat yang datang di layanan kesehatan dalam kondisi sakit. Padahal jika berbicara kesehatan maka akan menyinggung juga pembangunan ekonomi untuk penanggulangan kemiskinan. Pembangunan kesehatanan, menurutnya perlu dilihat sebagai kewajiban bersama. Jika masyakarat sakit maka negara berkewajiban mengobati, namun jika masyarakat sehat masyarakat perlu menjaga kesehatannya. Salah satunya dengan pola hidup bersih. Membangun kesehatan di masyarakat perlu dipandang sebagai investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sebab kondisi umum kesehatan dipengaruhi oleh lingkungan dan perilaku manusia.

Harsono mengatakan, untuk menjaga kesehatan diharapkan masyarakat mulai melakukan tindakan prenventif atau pencegahan. Dengan menerpakan pola kesehatan mulai hulu dapat dipastikan kesehatan masyarakat akan lebih terQ dna jamin.Q

trie diana/bhirawa

Pemerintah Belanda Bantu Selidiki Lolosnya Sabu 6,1 Kilogram PN Surabaya, Bhirawa Pemerintah Belanda memastikan untuk menyelidiki lolosnya narkotika jenis sabu seberat 6,1 kilogram yang dibawa warganya, yakni Ali Tokman (terdakwa) ke Indonesia dan berhasil di tangkap di Surabaya.

Bart Stapert selaku Kuasa Hukum Pemerintah Belanda yang ditunjuk Duta Besar setempat mengatakan, pihaknya akan membantu menyelesaikan kasus yang dialami Ali dan Fredy. Saat sidang di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (12/8), Stapert dihadirkan sebagai saksi ahli dari pihak terdakwa.

Dihadapan Ketua Majelis Hakim Musa Arief Aini, Ia menyebut kepolisian Belanda tengah menyelidiki lolosnya narkotika senilai Rp 17,2 miliar itu dari pengawasan di Bandara Belanda. “Kasus ini dalam proses penyelidikan oleh kepolisian setempat (Belanda, red),” katanya melalui penerjemah bahasanya, Rabu (12/8).

Stapert mengakui ada beberapa hal yang sampai menyebabkan lolosnya sabu-sabu yang dibawa Ali. Dia berharap

Penyidik Dalami Dugaan Aliran Dana ke Dahlan Iskan

bed/bhirawa

Bart Stapert selaku Kuasa Hukum dari Dubes Belanda saat bersaksi terkait kasus narkoba WNA Belanda Ali Tokman, Rabu (12/8). pemerintahnya bisa menolong lakukan penyelidikan tersendiri.

Ali dan Fredy melalui penye- “Terkait proses hukum, Pelidikan yang tengah berlang- merintah Belanda tidak bisa sung. Sayangnya, jika menelisik mencampuri hukum di Indoneaturan hubungan dua negara, sia. Namun, kami hanya melanjut Stepert, Belanda tidak nolong dengan menyelidiki apa berhak menyampuri urusan yang terjadi,” urainya melalui proses hukum yang berlangsung penerjemah. di Indonesia.

Stapert sendiri kemarin diDengan begitu, Belanda me- hadirkan sebagai ahli dalam lalui kepolisian setempat ingin persidangan untuk Fredy. Semembantu mengawal berja- mentara Ali Tokman disidang Q bed lannya kasus ini dengan me- dalam berkas terpisah.Q

Kompetensi Guru Perlu Diuji Tiap Tahun Unesa, Bhirawa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan semakin jeli memantau kualitas guru hingga ke daerah-daerah.

Salah satunya ialah dengan menguji kompetensi guru setiap tahun dengan diikuti

seluruh tenaga pendidik.

Hal ini diungkapkan Dirjen Tenaga Pendidik dan Kependidikan Kemendikbud Sumarna Surapranata dalam pertemuannya dengan intruktur Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Rayon 114 Univer-

Kasus Aset PT PWU

sitas Negeri Surabaya di Hotel Utami, Rabu (11/8).

Menurut Pranata, sejauh ini Uji Kompetensi Guru (UKG) hanya diberlakukan bagi calon peserta PLPG. Namun ke depannya, UKG wajib diikuti semua guru dalam jabatan baik guru PNS mau-

pun bukan PNS. Hal itu dilakukan untuk mengetahui peningkatan kompetensi guru tiap tahunnya. Ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengenai pengembangan ke-

profesian berkelanjutan (PKB) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) “Tahun ini kami berikan kuota sebanyak 210 ribu guru dulu untuk UKG.Tahun depan meningkat menjadi satu juta Q tam guru,” kata Pranata.Q

Kejati Jatim, Bhirawa Penyidik Kejati mendalami dugaan aliran dana pada mantan dirut PT PWU , Dahlan Iskan. Pendalaman ini dilakukan setelah memeriksa lebih 40 orang terkait kasus dugaan korupsi dugaan korupsi hilangnya aset Pemprov Jatim yang dikelola PT Panca Wira Usaha (PWU).

Pemeriksaan puluhan orang oleh penyidik Kejati merupakan upaya untuk mencari bukti kuat terkait aliran dana penjualan aset PT PWU yang diduga meibatkan Dahlan Iskan. Selain itu, penyidik juga mencari data-data terkait kuat dugaan Dahlan Iskan turut andil dalam penjualan aset PT PWU yang tersebar di seluruh daerah di Jawa Timur.

Informasi dari sumber internal Kejaksaan menyebutkan, permintaan puluhan saksi oleh penyidik merupakan upaya memperjelas aliran dana yang diduga melibatkan Dirut PT PWU saat itu. Sebab, dipimpin Dahlan Iskan tahun 2000-2010, beberapa aset yang dikelola PT PWU memang disewakan ke pihak swasta.

Sesuai ketentuan, lanjut sumber, uang sewa yang diterima PT PWU dari penyewa 50 persennya mestinya disetor ke Pemprov sebagai pendapatan negara.

Kenyataannya, penyidik menemukan dugaan uang yang disetor hanya sebanyak 10-20 persen.

“Permulaan melawan hukum dari DI sudah ada. Namun penyidik perlu bukti-bukti yang menguatkan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukannya,” jelas sumber kepada Bhirawa, Rabu (12/8).

Sampai-sampai, sambung sumber, untuk memperjelas penyelidikan akan kasus ini, Kepala Kejati (Kajati) Jatim Elvis Johnny mengundang Koordinator pada Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejagung Febry Adriyansah saat anev bulanan di Kejaksaan, Rabu (12/8) . Febry yang dulunya menjabat sebagai Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, diminta Kajati untuk menerangkan posisi kasus PT PWU yang sekarang dipegang oleh I Made Suarnawan sebagai Aspidsus baru.

“Kedatangan Koordinator pada Jamintel Kejagung, merupakan upaya keseriusan Kejaksaan dalam menangani kasus yang menyerat nama Pak DI. Sebab, Aspidsus yang baru belum beradaptasi dengan kasus ini Q bed (PT PWU, red),” tegas sumber.Q

Gadget Penyebab Anak Kena Miopi Perkembangan teknologi informasi TI membuat permasalahan sendiri bagi kesehatan anak-anak, Banyak menggunakan gadget bisa membuat kesehatan mata anak menjadi terganggu.

Data yang ada menyebutkan, penggunaan gadget secara berlebihan menyebabkan anak mendertita miopi (rabun dekat atau mata minus.

Dokter Spesialis mata Rumah Sakit Mata Masyarakat (RSMM) Jawa Timur dr Niken Indah SpM mengatakan, penderita miopi pada anak semakin banyak sehingga banyak ditemukan anak kecil harus mengenakan kacamata. Belakangan, usia anak berkacamata semakin muda.

“Sekarang mulai ada anak berusia empat tahun yang harus pakai kacamata,” ucapnya.

Banyak anak pengguna kacamata diakibatkan ting-

ginya penggunaan gadget.

Selain itu kebiasaan orang tua menurun kepada anak.

Tidak sedikit anak yang mulai lekat dengan perangkat canggih, baik untuk main game maupun bermain media sosial.

“Karena kontras cahaya pada gadget itu lebih besar daripada buku,” ungkap Niken.

Menurutnya, tidak semua kasus miopi pada anak dipicu oleh gadget, ada pula faktor genetik. Jika ada riwayat mata minus pada keluarga, si kecil pun potensial mengenakan kacamata sejak usia muda. Bunda yang memakai kacamata minus satu, misalnya, bisa melahirkan anak dengan mi-

nus dua kali lipat.Selain itu faktor nutrisi juga bisa menjadi faktor penyebab miopi.

Misalnya, pada anak yang kekurangan vitamin A, kondisi bola matanya akan terpengaruh. Niken menyarankan orang tua lebih kooperatif dalam memeriksakan mata si kecil. Yang paling sering terjadi, anak dibawa ke dokter mata saat kondisinya minus tinggi.

Hal itu terjadi lantaran si kecil tidak pernah mengeluh soal kondisi matanya. Jika kesulitan melihat, dia tidak akan bercerita, tetapi cenderung mencari posisi nyaman.

“Misalnya, saat nonton televisi. Biasanya, menonton dari jarak 5 meter. Namun, karena buram, dia akan menonton pada jarak 3 meter,” kata Niken memberikan contoh. Untuk itu, Niken menyarankan orang tua memeriksakan mata anak se-

tiap enam bulan sekali.

Hal itu penting untuk melihat perkembangan mata anak. Jika ada keluhan, bisa segera ditangani. “Untuk mata minus, biasanya digunakan kacamata untuk terapi,” ujarnya.

Menurut Niken, pada anak di bawah usia tujuh tahun, minus bisa dikurangi dan bahkan disembuhkan dengan pemakaian kacamata.

Jika baru memakai kacamata di atas usia tujuh tahun, mata minus makin sulit disembuhkan. Sebab, ada potensi terjadinya mata malas atau ambliopia, salah cara untuk menyembuhkannya dengan melakukan operasi jika ingin minusnya hilang total. ‘’Memang berat mengatasi mata malas, sehingga dibutuhkan operasi,’’ tegasnya. ia meminta dengan ditemukannya kasus miopi pada

Tingginya penggunaan gadget membuat anak terkena miopi. anak diharapkan ada peran susnya mata dapat sebagian serta sekolah dalam me- besar diatasi,’’ ucapnya. ngatasinya. Di sekolah terSekedar informasi, sedapat UKS sehingga dapat bagian besar pertumbuhan melakukan pemeriksaan ru- mata terjadi pada usia anaktin kepada anak. ‘’Jika UKS anak yaitu antara tujuh nya berjalan maka masalah tahun dan refraksi mata kesehatan pada anak khu- stabil seutuhnya pada ta-

dna/bhirawa

hun 18 sampai 20 tahun.

Maka tidak mengherankan pada orang dewasa pertumbuhan telah terjadi dan tidak akan ada masalah seperti kesalahan bias seperti yang terjadi pada Q dna anak-anak.Q

4

OPINI Tajuk

Inovasi Kinerja Anggaran BAGAI pepatah, lebih besar pasak daripada tiang, struktur per-angka-an APBD Jawa Timur tahun 2015 tetap dirancang defisit. Tetapi hanya defisit semu, karena pada ujungnya selalu diperoleh sisa lebih. Namun tahun ini diperkirakan benar-benar terjadi pen-ciut-an pada sisi pendapatan. Terutama yang bersumber dari APBN, berupa dana bagi hasil, serta dana perimbangan. Seluruh daerah akan terimbas merosotnya perekonomian nasional, karena harga minyak dunia melemah.

Ironis, karena sebenarnya Indonesia bukan negara pengekspor minyak. Melainkan importir yang cukup rakus. Maka lazimnya, penurunan harga minyak dunia bisa menurunkan nilai impor. Dus, wajib disyukuri sebagai berkah untuk memperkecil defisit neraca berjalan. Tapi kenyataannya, menurunnya harga minyak juga diratapi sebagai penurunan pendapatan nasional. Agaknya, perekonomian nasional menghadapi ancaman krisis, walau belum diakui.

Namun kemerosotan perekonomian telah tergambar pada per-angka-an dalam perubahan APBN 2015 (disahkan menjadi UU Nomor 3 tahun 2015). P-APBN berimbang pada (sisi belanja) nilai sekitar Rp 1.984,149 trilyun lebih.

Jika dikurs dalam dolar Amerika secara riil (yang berlaku pada bank BUMN), nilai P-APBN 2015 menjadi sekitar US$ 148,070 milyar. Padahal, nilai kurs rupiah pada P-APBN 2015 dipatok hanya sebesar Rp 12.500,- per-US$.

Kemerosotan perekonomian nasional, niscaya mempengaruhi perekonomian daerah. Tak terkecuali daerah Jawa Timur. Jika dibading sebelum perubahan, pendapatan diprediksi turun 2,7% (sekitar Rp 617,357 milyar.

Persentase yang sama juga terjadi pada sisi belanja daerah. Klop. Sehingga pada perubahan APBD 2015, terjadi faktor “kemahalan” sebesar 5,4%, masing-masing senilai 2,7% pada sisi pendapatan maupun belanja.

Nilai “kemahalan” (5,4%) itulah yang dijadikan patokan restrukturisasi alokasi anggaran di setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Hampir seluruh belanja dikurangi (minimal) sebesar 5,4%. Ada pula yang dipotong sampai 30%. Hanya pada sektor kesehatan, dan ESDM, tidak mengalami penurunan, karena kebutuhan kondisional.

Tujuan pemotongan, tak lain, agar APBD 2015 tidak terjadi defisit nyata. Selain itu, masih harus dilakukan penghematan ke-birokrasi-an, agar defisit benar-benar tertutup impas. Namun, meski dalam koridor restrukturisasi, dalam pembahasan APBD 2015 terdapat banyak saran dan rekomendasi inovatif. Misalnya, Komisi A DPRD Jawa Timur mengusulkan nama jalan yang dianggap “tabu.” Itu disebabkan nostalgia masa lalu sebelum ke-Indonesia-an.

Simak misalnya, di Jawa Timur tidak terdapat ruas jalan yang bernama Siliwangi. Sebaliknya di Jawa Barat, tidak terdapat ruas jalan bernama Hayamwuruk. Sedangkan di Yogyakarta, belum terdapat ruas jalan bernama Trunojoyo, maupun jalan Majapahit. Begitu pula Komisi B (Perekonomian dan sektor pertanian), juga memiliki saran inovatif, berupa subsidi pupuk organik (bukan pupuk kimia pabrikan).

Sektor pertanian mestilah dijaga dari gejala kerusakan tanah yang kian masif akibat penggunaan pupuk kimia selama 40 tahun terakhir. Sedangkan Komisi D (infrastruktur dan lingkungan hidup) merekomendasikan penggunaan teknologi energi nuklir sinar matahari dalam pembuatan resapan air. Teknologi ramah lingkungan ini bisa digunakan untuk menyerap air (mengurangi banjir) serta bisa dimanfaatkan pada musim kemarau kering.

Komisi E (Kesejahteraan Rakyat) DPRD Jawa Timur, juga merekomendasi gerakan minum jamu. Lebih dari 300 ribu jenis tumbuhan bisa digunakan sebagai obat, pengganti senyawa kimia. Hampir seluruh saran inovatif bersifat terapan tekonologi mudah (walau berprinsip energi nuklir) dan bisa dikerjakan secara padat karya. Tetapi saran paling inovatif adalah, pelaksanaan lelang belanja pemerintahan sebelum awal tahun anggaran.

Pelaksanaan tender pada awal tahun, niscaya bisa meningkatkan serapan anggaran sejak triwulan pertama.

Sekaligus bermanfaat sebagai stimulasi perekonomian daerah sejak awal tahun. Serta mendukung sistem akuntasi pemerintahan berbasis acrual. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Sikapi Serius Pemogokan Pedagang Daging Sapi KENAIKAN harga daging sapi yang diikuti pemogokan para pedagang komoditas itu dan menyebabkan industri kecil turunannya berhenti berproduksi harus mendapatkan perhatian serius pemerintah.

Kenaikan harga daging sapi yang sejalan dengan penurunan daya beli masyarakat tentu akan memukul para pedagang daging sapi dan pengusaha sapi potong. Wajar mereka mengeluh dan bahkan mogok berjualan. Kecermatan pemerintah dalam menghitung, merencanakan dan mengontrol stok nasional akan mengurangi risiko terhadap pergerakan harga yang tidak wajar, selain pemerintah juga harus memiliki stok yang cukup untuk mengintervensi pasar jika terjadi pasokan yang tersendat atau terjadi spekulasi pelaku usaha di pasar. Indonesia sebagai negara kepulauan harus memiliki pola, sarana dan prasarana distribusi yang memadai, efektif dan efisien. Sarana transportasi untuk sapi berbeda dengan sarana transportasi lainnya.

Jadi jika sentra pengembangan sapi adalah Provinsi Bali, NTB, NTT dan Papua, maka apakah ada jaminan bisa dengan harga kompetitif sampai ke Pulau Jawa sebagai daerah konsumsi. Mungkin saja lebih murah di supplai dari Australia sehingga para pelaku usaha lebih memilih impor.

Berkaitan dengan tata niaga, kata dia, segera tetapkan tata cara penyelenggaraan tata niaga komoditas pertanian yang berpihak kepada petani yang berskala kecil.

Dalam pandangan saya sebaiknya arah kebijakan pencapaian swasembada pangan yang pernah dicanangkan pada pemerintahan Presiden SBY dilanjutkan dan tentu dengan penyempurnaan karena potensi dan anggarannya ada. Tinggal kesungguhan pemerintah kembali kepada komitmen dan arah kebijakan pangan yang tertuang dalam UU Nomor 18 Tahun 2012, yaitu mencapai kedaulatan, kemandirian, ketahanan dan keamanan pangan.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Kamis Wage, 13 AGUSTUS 2015

Pasal Kontroversial Penghinaan Presiden Kontroversi dan perdebatan soal isu pasal penghinaan presiden saat ini kembali muncul ke permukaan. Padahal, sebenarnya hal itu sudah muncul sejak inisiatif itu mencuat. Revisi UU KUHP dan KUHAP tentang pasal tersebut sudah diajukan kepada DPR sejak 2009. Ketika itu, banyak pihak, termasuk pula para politikus dari ”partai oposisi” PDIP menolak keras usulan revisi tersebut.

Pasal Penghinaan Saat itu banyak yang menyebut apabila pasal tersebut akan mengakibatkan kemunduran birokrasi dan memunculkan penjilat-penjilat. Jika kemudian saat ini muncul lagi inisiatif revisi atas pasal kontroversial itu, tentu harus pula dirunut lagi dengan jernih, mengapa pasal yang sudah pernah menjadi kontroversi itu harus ”dikontroversikan” lagi alias dimunculkan lagi? Jika dahulu ditolak, tentu sudah ada alasan- alasan, argumen, kajian, dan solusi- solusi atas ketidakhadiran pasal itu dalam KUHP dan KUHAP. Dari sisi itu saja, debat saat ini terasa konyol.

Pasal 263 RUU KUHP ayat 1 yang disiapkan pemerintah menyebutkan bahwa ”setiap orang yang di muka umum menghina presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.” Ayat selanjutnya menjelaskan, ”tidak merupakan penghinaan jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jelas dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.” Kritik pertama harus diajukan kepada para politikus yang tidak konsisten dan hanya berprinsip pada kepentingan rezim yang dibelanya.

Ketidakkonsistenan itu tidak hanya terjadi pada perdebatan terkait isu pasal penghinaan presiden, tetapi juga pada banyak hal menyangkut kebijakan publik. Negara seperti selalu mulai dari nol untuk setiap persoalan sehingga sulit untuk bergerak maju karena hanya berdasarkan kepentingaan sesaat.

Terkait pasal penghinaan presiden, ada kecurigaan cukup kuat apabila keinginan revisi itu muncul karena lingkaran kekuasaan tidak tahan lagi menyaksikan, mendengar, atau membaca komentar-komentar yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo.

Perkembangan komunikasi melalui media sosial ikut mendorong

K

emesraan’ hubungan Indonesia dan Tiongkok yang diawali dengan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke negeri Tiongkok, beberapa waktu lalu khususnya untuk menggalang investasi asing dari Tiongkok di Indonesia mulai terlihat anomalis.

Betapa tidak! Investasi asing khususnya Tiongkok justru telah mempersempit peluang tenaga kerja Indonesia untuk menggarap proyek-proyek investasi di negerinya sendiri.

Jika ditelusuri nasib tenaga kerja Indonesia memang sering quo vadis dalam persaingan global. Cerita tragis TKW atau TKI di negeri orang itu, ternyata juga dialami di rumahnya sendiri, di negerinya sendiri.

Catatan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2015) juga menunjukkan 45% posisi strategis di perusahaan-perusahaan swasta hingga BUMN masih dikuasai oleh tenaga asing dengan alasan klasik: tenaga kerja Indonesia dinilai kurang produktif, minim inovasi dan terlalu banyak tuntutan! (Kompas, 29/7/15) Kondisi demikian terjadi karena dua hal. Pertama, sepadan dengan karakter investasi asing itu sendiri. Harus diakui, sudah menjadi ‘budaya’ di mana pun di mana setiap orang yang berasal dari sebuah negara, akan menjadi kebanggaan dan bentuk pembelaan kepada negaranya untuk mengabdi dan berbakti kepada generasi bangsanya. Dalam landscape demikian, investor asing tentu tidak akan pernah membiarkan modal dan dana investasi yang ditanamkan di suatu negara hanya dinikmati oleh bangsa asing, meskipun investasi mereka dijatuhkan di negara asing.

Atas dasar persoalan tersebut, maka menjadi wajar jika

yang sudah dibatalkan oleh MK, lembaga kepresidenan dapat dianggap melawan konstitusi. Pembatalan pasal-pasal itu berlaku final dan mengikat sejak ketua majelis hakim MK, Jimly Asshiddiqie, perilaku komunikasi mengetuk palu dalam Oleh : yang kebablasan, kesidang putusan.

Yeny Oktarina bebasan berpendapat Pasal penghinaan tidak dilandasi etika terhadap kepala dan kesantunan. Itunegara telah banyak lah pokok persoalanmenelan korban dari nya. Dinamika komunikasi dewasa kalangan aktivis demokrasi yang ini membutuhkan penanganan dianggap menghina penguasa. yang komprehensif.

Fahrurahman dan Bay Harkat FirPenggunaan kekuatan hukum daus dari Universitas Islam Negeri boleh-boleh saja, tetapi perlu diperSyarif Hidayatullah, Jakarta, serta kuat dengan pendekatan sosiologis.

I Wayan Gendo, aktivis asal Bali, Pada era keterbukaan informasi yang adalah contoh yang pernah terjerat tidak terbatas saat ini, penerapan pasal penghinaan presiden pada pasal penghinaan bakal dikritik seera pemerintahan Presiden Susilo bagai tameng diktatorial. Para pengBambang Yudhoyono dan Wakil hujat atau penghina itu sebaiknya Presiden Jusuf Kalla. cukup ditindak dengan UU yang Pemerintah Jokowi semestinya berlaku. Penerapan pasal karet lebih tidak perlu memasukkan pasal banyak merugikan demokrasi. khusus, seperti Pasal 263 dan 264, ke dalam RUU KUHP itu. BuLangkah kemunduran kankah, seperti juga putusan MK, Apapun alasannya saat ini, untuk delik penghinaan presiden keputusan Presiden Joko Widodo dan/atau wakil presiden dapat yang didukung wakilnya, Jusuf diberlakukan Pasal 310, 311, dan Kalla, menghidupkan kembali 312 KUHP bila penghinaan ditupasal penghinaan terhadap kepala jukan kepada pribadi? Sedangkan negara tengah mengurai banyak Pasal 207 KUHP jika penghinaan kritik dari berbagai kalangan. ditujukan selaku pejabat.

Pasalnya, langkah ini merupakan Presiden seharusnya becermin keputusan kemunduran. Realitas pada kegagalan pembahasan RUU tersebut, bisa dilihat dari 786 pasal KUHP ini hingga berkali-kali karena Rancangan Undang-Undang Kitab ada kontroversi. RUU KUHP telah Undang-Undang Hukum Pidana menjadi agenda di DPR sejak 2005, (RUU KUHP) yang disodorkan namun selalu gagal. Rancangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, undang-undang ini kembali masuk terselip pasal-pasal karet tersebut.

Program Legislasi Nasional 2009Padahal Mahkamah Konstitusi 2014, tapi naskah yang diserahkan (MK) pada 6 Desember 2006 telah ke DPR pada 2013 kembali memicu mencabutnya dengan mengabulperdebatan publik. Akhirnya dipukan gugatan uji materi atas pasal tuskan pembahasan ditunda hingga penghinaan itu. Bukan hanya terpilihnya DPR baru. merupakan langkah mundur, Pemerintah, sebagai pihak sikap Jokowi ini patut disayangyang menyiapkan naskah, harus kan karena berpotensi memmengkaji benar-benar pasal demi berangus kebebasan berekspresi pasal. Dengan demikian, revisi yang diatur dalam UUD 1945 atas KUHP yang merupakan Pasal 28, 28E (2), dan 28E (3). warisan kolonial itu benar-benar Sikap seperti ini serupa dengan mencerminkan politik hukum pendahulunya, yang alergi terpidana yang mampu melindungi hadap kritik. Akibatnya, protes, hak-hak warga negara, kebebasan pernyataan, pendapat, atau pikiran sipil, dan hak asasi manusia, serta yang seharusnya merupakan kritik tidak diskriminatif. Pembaruan serta-merta ditafsirkan oleh pehukum pidana haruslah mengnegak hukum sebagai penghinaan arah pada hukum pidana modern terhadap penguasa. Dengan meyang mampu memfasilitasi dan masukkan kembali pasal-pasal memastikan Indonesia sebagai

negara yang demokratis Kebebasan Teregulasi Demokrasi hadir dengan prasyarat kebebasan. Kebebasan dalam alam demokrasi dikenal dalam bentuk kebebasan berbicara (freedom of speech) dan kebebasan dalam bertindak (freedom of action). Dapat disimpulkan bahwa kebebasan adalah nafas sebuah negara demokrasi. Sebab, tidak ada bangunan sebuah negara yang mengatakan demokratis jika terjadi pengekangan atas kebebasan.

Namun kebebasan dalam hal ini harus dipahami secara utuh. Hal ini jika dikaitkan dengan sistematika negara hukum. Sebuah negara hukum harus menjamin dan menegakkan HAM demikian juga sebaliknya bahwa HAM harus berdasar atas hukum sebuah negara. Jika ditarik garis lurus lebih dalam maka antara HAM dan hukum terdapat perbedaan mendasar yaitu HAM mengimpikan dan memprasyaratkan kebebasan manusia sedangkan hukum berwajahkan pembatasan lewat regulasi.

Maka tidak ada penegakan HAM hanya dengan mengklaim dan memegang teguh kebebasan tanpa hukum. Kebebasan adalah sebuah prasyarat tertinggi untuk mencapai kemanusiaan yang paling bermartabat. Bukan berarti kebebasan harus diagungkan tanpa adanya pembatasan regulasi dan dilandasi dengan nilai-nilai hukum (moral, adat dan kebudayaan) melainkan memang hakikatnya harus dibatasi, dikontrol dan ditarik kedalam lingkungan moral kebudayaan.

Kebebasan yang paling bebas adalah ketidakbebasan paling tidak bebas. Penafsiran kebebasan yang merupakan bersifat kodrati pada setiap manusia sejak lahir tidak bisa hanya diserahkan pada manusia itu secara individual karena memiliki kebebasan yang tetap harus dihormati. Karena, bagaimanapun juga kebebasan dan ketidakbebasan juga harus dikontrol dan diatur secara hukum sehingga berjalan seiringan dan tidak saling bertabrakan sehingga manusia benar-benar mencapai kemartabatannya baik secara hukum, moral, adat dan kebudayaan. Hal ini membutuhkan pegangan yang kuat menjadikan kebebasan sebagai prasyarat bukan sebagai tujuan yang paling dituntut.

Pengajar FKIP Civic Hukum (PPKn) Universitas Muhammadiyah Malang

Menimbang Investasi Asing uasai proyek-proyek para investor Tionginvestasi di berbagai kok meskipun sudah bidang selama ini di ‘sumpah serapah’ unIndonesia. tuk menyerap tenaga kerja Indonesia di neSharing Investment gerinya sendiri, dalam Seperti disebutkan beberapa jabatan dan pakar investasi Jepang, pos perusahaannnya Toru Hinagara dalam akan mengandalkan Global Investment Mogenerasi dan anak Oleh: tives (2009), seperti bangsanya sendiri. dilakukan oleh pemeDian Savitri Apalagi, dalam konrintah Jepang selama teks kompetensi, inoini bahwa upaya kamvasi dan prestasi kerja panye mengundang tenaga kerja Indoneinvestasi asing harus dilakukan sia, maka sudah menjadi ‘rahasia paralel dengan upaya membangumum’ bahwa karakter tenaga un kekuatan dan kompetensi kerja asing jauh lebih baik dari investasi lokal-nasional. Dalam tenaga kerja Indonesia sehingga landscape demikian, pemerintah datangnya investasi asing selalu berkuasa memiliki kewajiban unparalel dengan membanjirnya tuk mengkonsolidasikan kekuatenaga kerja asing dengan bertan dan kompetensi investasi bagai alasan. lokal-nasional agar mereka bisa Kedua, ketidakberdayaan menjadi partner investasi (sharinvestasi dalam negeri/investor ing investment) khususnya delokal-nasional. Hal ini terlihat ngan investor asing. dari data di BKPM (2015) yang Sayangnya, dalam konteks Inmenunjukkan bahwa dari 108 donesia, regulasi terkait investasi proyek pemerintah di berbagai seperti UU No.25/2007 tentang tempat yang mencapai Rp 187 Penananam Modal tak ada satu triliun diawal pemerintahan pun pasal yang menyebutkan Jokowi, 80% akhirnya jatuh ke ‘kewajiban’ sharing investment tangan investasi asing dengan dimaksud. Padahal, di negaraberbagai alasan. Salah satunya negara maju seperti Tiongkok, adalah ketidakberdayaan ‘berJepang atau Korsel hingga Thaisaing’ para investor nasional di land dan Malaysia, ada regulasi hadapan investor asing. negara yang mengarahkan inHal ini terbukti bahwa sevestasi asing di negaranya untuk telah pemerintah memberikan menggandeng dan ‘berbagi’ kue kesempatan kepada investor investasi ketika para investor dalam negeri untuk menggarap asing itu memenangkan proyek proyek-proyek dengan nilai ininvestasi di suatu negara. vestasi puluhan hingga ratusan Mengingat di era pemerintriliun rupiah, banyak investor tahan Jokowi dengan agenda lokal-nasional yang ‘menyerah’ pembangun an di berbagai bisebelum bertanding. Akibatnya, dang yang membutuhkan dana, proyek-proyek investasi strategis teknologi dan sumber daya seperti proyek infrastruktur, lainnya yang besar, mendesak telekomunikasi, transportasi, dan masif untuk menggarap pertambangan, energi dan manuproyek-proyek investasi padat faktur primer (industri bidang modal, karya dan teknologi, pertanian dan kemaritiman- red), sudah saatnya pemerintah terpaksa harus rela dilepas ke mampu mengembangberdayainvestor asing yang sudah meng-

kan investasi lokal-nasional untuk sharing investment dengan investor asing demikian pula sebaliknya. Hal ini menjadi keniscayaan karena setiap pemegang kapital di mana pun, investor asing juga tetap butuh sumber daya lokal-nasional. Di lain pihak, investasi nasional/domestik juga butuh teknologi dan modal yang memadai. Investasi asing yang memiliki modal kuat dan teknologi lebih baik dapat ‘berbagi’ kompetensi dan sumber daya untuk bersama-sama bekerja sama dan berkolaborasi investasi.

Untuk keperluan tersebut, membanjirnya tenaga kerja asing yang mengikuti pemilik modal (investor asing) dalam menggarap proyek-proyek investasi pemerintah justru harus menjadi ‘pelajaran berharga’ bagi investor domestik untuk belajar bagaimana kerja dan kinerja investor asing dalam mengembangberdayakan sumber daya negaranya di Negara asing. Demikian pula investor domestik dan pemerintah harus berkolaborasi bersama secara harmonis dalam menawarkan dan mengembangkan potensi investasi nasional serta sharing investment dengan investasi asing.

Jangan pula seperti kebiasaan selama ini, investor domestik protes maraknya investasi asing dengan ‘merecoki’ investasi asing, tetapi perilaku investor nasional ketika diberi kepercayaan pemerintah untuk menggarap proyek investasi nasional, selalu mengeluh minimnya modal, teknologi dan sumber daya sehingga akhirnya investasi domestik pun dipenuhi sumber daya asing. Rakyat tak berharap datangnya investasi asing hanya menciptakan anomali sosial dan ekonomi demikian !

Mahasiswa S2 Unmer Malang. Berkhidmat di IMM

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Kamis Wage 13 AGUSTUS 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

PNS Sidoarjo Jangan Kerja Leha-leha Sidoarjo, Bhirawa Sesuai Perbup Sidoarjo Nomor 1 tahun 2014 tentang disiplin kerja PNS Sidoarjo, maka PNS di Kota Delta ini dituntut untuk tdak hanya bisa berleha-leha saja saat bekerja. Tetapi yang dikerjakan harus bisa dipertanggungjawabkan kepada atasan dan Tuhan.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab Sidoarjo, Sri Wiali kusyanto/bhirawa tarsih SH, selain disiplin dalam Sri Witarsih SH melaksanakan kerja yang menjadi tanggung jawabnya, PNS Sidoarjo juga diwajibkan disiplin dalam jam kerja. Para PNS dinyakini paham tentang itu, tapi tak ada salahnya untuk terus diingatkan. ‘’Malahan wajib untuk diingatkan, supaya tak ada informasi lagi PNS Sidoarjo kerjanya hanya keluyuran saja, cuma leha-leha di kantor, datang pagi pulang sore, tapi harus bekerja sesuai dengan sasaran kerja yang dibebankan pada dirinya,’’ kata Witarsih, saat memberikan pembinaan pegawai pada para pejabat dan staf di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kab Sidoarjo, Rabu ( 12/8) kemarin.

Untuk mengukur dan mengetahui apa yang dilakukan PNS tiap harinya, maka kini PNS di Kab Sidoarjo, diwajibkan untuk mengisi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) secara online. Selain itu, sesuai Perbup yang ada PNS Sidoarjo juga dituntut untuk disiplin dalam hal cara berpakaian. Menurut Witarsih, meski ini kesannya masalah kecil, tapi harus tetap menjadi perhatian. Q ali

Tahun 2017, Tiap Desa Dapat Alokasi Dana Rp 1 M Gresik, Bhirawa Ada kabar baik bagi Kepala Desa (Kades) yang menjabat sampai tahun 2017. Sebab, Pemerintah Pusat akan menggelontorkan dana desa sebesar Rp1 miliar per desa. Ini belum termasuk ADD (Alokasi Dana Desa) dari APBD daerah/ provinsi.

Penegasan ini disampaikan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Budiarso Teguh Widodo, pada saat memberikan sosialisasi kebijakan dana desa di Ruang Mandala Bhakti Praja lantai 4 Kantor Bupati Gresik, Rabu (12/ 8) kemarin.

Budiarso juga menjelaskan,dengan dilaksanakannya UU Nomor 6 tahun 2014 membuka kewenangan penuh desa dalam menjalankan roda pemerintahan, kewenangan seperti hak asal usul, kewenangan lokal sekala desa, dan kewenangan yang diberikan pusat. Tak cukup dengan kewenangan, desa juga mempunyai sumber dana yang sangat besar seperti, dana dari APBN, dana ADD dari APBD Kab dan Provinsi, hibah, retribusi, pajak, dan penerimaan desa lain yang sah.

Memang kini, lanjutnya, dana yang dialokasikan belum mencapai 10%.

Tahun 2016 dana desa dialokasikan baru Rp46,79 triliun atau naik sekitar 126%.

Rencana tahun 2017 akan terpenuhi 10%.

Artinya setiap desa akan menikmati Rp1 milliar dari APBN belum termasuk ADD. ‘’Jika ini terealisasi maka desa bisa membangun dirinya sendiri, sudah menjadi subyek bukan obyek,’’ jelas Budiarso.Q eri

5

Stabilkan Harga Daging Sapi, Koperindag Gandeng Polisi Sidoarjo, Bhirawa Untuk menstabilkan harga daging sapi dan mengantisipasi bila ada provokasi yang mengajak pedagang sapi mogok jualan.

Dinas Koperindag (Koperasi Perindustrian dan Perdagangan) Pemkab Sidoarjo menggandeng kepolisian melakukan Sidak ke Pasar Larangan, Kec Candi Sidoarjo. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi bila terjadi hal-hal yang tak diinginkan.

Rombongan Sidak yang dipimpin Kepala Dinas Koperindag, Fenny Apridawati, bersama Humas Polres Sidoarjo, AKP Syamsul Hadi, Rabu (12/8) menuju Pasar Larangan, Kec Candi, karena pasar itu merupakan pasar yang terbesar untuk wilayah Sidoarjo.

Salah satu pedagang daging sapi, Hj Rodiyah mengaku semua penjual yang ada di Pasar Larangan sudah sepakat tak mau mogok. Karena hingga kini harga jual daging juga normal-normal saja, yakni berkisar Rp95 ribu hingga Rp100 ribu. Dirinya tak mau kalau kehilangan pelanggannya. Sejak ada isu harga daging sapi melonjak tinggi, para penjual daging sapi di sini tetap aman dan normal.

Hj Rodiyah mengaku trauma

achmad suprayogi/bhirawa

Kepala Diskoperindag, Fenny Apridawati dan Humas Polres, Syamsul Hadi sedang melihat kondisi daging sapi. dengan aksi mogok berjualan seperti yang diinstruksikan penjual daging sapi di Jakarta.

Karena aksi itu justru membuat mereka merugi, yakni mengakibatkan banyak pelanggan mereka pindah membeli daging di tempat lain.

Usai Sidak, Kepala Dinas Koperindag, Fenny Apridawati mengatakan, langsung melihat kondisi yang sebenarnya

di pasar. Karena di luar Sidoarjo harga daging sapi sudah melambung tinggi, dan kondisi di pasar larangan harga daging sapi masih normal seperti biasa sebesar Rp95 ribu. ‘’Mereka juga sepakat tak ada mogok, walaupun labanya sedikit, yang penting tetap bisa jualan,’’ jelas Fenny.

Sedangkan Humas Polres Sidoarjo, AKP Syamsul Hadi

menegaskan, kalau melihat maraknya aksi mogok para penjual daging sapi di beberapa daerah, pihaknya bersama Dinas Koperindag mengecek lansung keadaan di Pasar Larangan ini. Hasilnya tak menemukan kelangkaan daging, dan harga jual daging sapi masih normal-normal saja. Dengan kondisi yang sudah baik ini, jangan sampai

ada orang-orang yang tidak bertanggungjawab memprovokasi para pedagang. ‘’Apabila dikemudian hari ada provokasi yang mengajak para penjual daging sapi untuk mogok jualan. Kami dari aparat Kepolisian Sidoarjo akan siap menindak dengan tegas.

Sidoarjo yang sudah kondusif jangan diganggu lagi,’’ tegas Syamsul Hadi.Q ach

Tenaga Pengajar Dilatih Mengelola Perpustakaan Disporabudpar Gencar Promosikan Wisata Lokal Sidoarjo, Bhirawa Agar dalam pengelolaan perpustakaan di sekolah, mulai SD, SMP dan SMA bisa berjalan lebih baik dan banyak diminati siswanya. Kantor Perpustakaan dan Arsip Pemkab Sidoarjo telah memberikan bimbingan dan pelatihan terhadap tenaga pengajar dan karyawan di sekolah. Mereka telah dilatih, diberikan bimbingan teknis tentang bagaimana cara mengelola perpustakaan dengan baik.

Pelatihan yang dimulai sejak tanggal 10 Agustus hingga 13 Agustus 2015, salah satu pemateri Yunus SPd, MPd dari Badan Perpustakaan Provinsi Jatim. Di hadapan para peserta Yunus menjelaskan, hingga kini masih banyak sekolah yang kurang memperhatikan per-

pustakaannya. ‘’Para pengelolanya juga kurang memahami apa arti perpustakaan. Sehingga dalam pengelolaannya tentu saja tak akan bisa profesional.

Padahal sekolah yang mempunyai perpustakaan dan dikelola dengan baik, koleksi buku-bukunya juga banyak, itu akan membawa dampak terhadap kualitas sekolah itu sendiri. Baik dalam penanganan sekolahnya, hingga prestasi siswanya,’’ jelasnya.

Kalau melihat kondisinya seperti ini terus, maka diberikan solusi agar perpustakaan bisa berjalan dengan baik dan profesional. Pertama yang harus dilakukan sekolah adalah, kepala sekolah harus mengeluarkan surat keputusan tentang pendidirian perpusta-

achmad suprayogi/bhirawa

Narasumber Baperpus Prov Jatim, Yunus sedang memaparkan materi.

kaan. Berikutnya, surat keputusan tentang tenaga pengelola perpustakan dan yang tak kalah pentingnya adalah anggaran. Mengenai anggaran ini bisa dilakukan sesuai kebutuhan dan program. ‘’Jika ingin menambah koleksi bukunya, harus memperhatikan kebutuhannya. Jangan asal beli, nanti hasilnya tidak akan efektif,’’ tegas Yunus.

Apabila tiga persyaratan itu sekolah sangat penduli, dan bisa dipenuhi. Maka perpustakaan sekolah akan berjalan baik. Dalam aturan yang benar, pengelola perpustakan itu strukturnya tak masuk kedalam Kasubag TU, tetapi langsung menuju kepala sekolah. Tanggungjawabnya langsung kepada kepala sekolah, itu sudah tertuang dalam Kemendiknas tahun 2008.

Sementara itu, Kepala Perpustakaan dan Arsip Pemkab Sidoarjo, Drs Sutjipto MM, menjelaskan kalau bimbingan teknis ini dilakukan ke seluruh sekolah SD, SMP dan SMA yang ada di Sidoarjo, baik yang negeri maupun yang swasta.

Karena jumlah sekolah yang ada di Sidoarjo ini jumlahnya ribuan, maka dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, secara bergantian.

Q ach

Kota Mojokerto, Bhirawa Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata (Disporabudpar) Kota Mojokerto gencar mensosialisasikan wisata lokal. Dinas baru bentukan Pemkot Mojokerto ini, bakal membentuk relawan Bagian Promosi Daerah (BPD). ‘’Relawan itu nantinya bertugas melakukan sosialisasi melalui berbagai cara. Tujuannya agar wisata lokal Kota Mojokerto dikenal dunia luar,’’ terang Wiwiet Febrianto, Kepala Disporabudpar Kota Mojokerto, Rabu (12/8) kemarin.

Sejak dibentuk Juli silam, Disporabudpar terus berbenahi dan mencari formula baru untuk mengangkat pariwisata di Kota Mojokerto. ‘’Sementara ini kajian yang sedang dibuat, relawan BPD ini, direkrut dari tiaptiap kelurahan dari dua kecamatan yang ada di Kota Mojokerto ini,’’ tambah pejabat hasil lelang jabatan ini.

Wiwiet menjelaskan, sebanyak 18 orang hasil rekrutmen nantinya bakal dikader menjadi corong in-

stansi ini yang bertugas menjadi promotor kelurahannya masing-masing. ‘’Relawan itu nantinya dilatih soal potensi wisata lokal. Dan mereka merupakan ujung tombak penyampai program kerja Disporabudpar ke dunia luar,’’ jelas Wiwiet.

Mantan Kabag Pembangunan Setdakot Mojokerto ini membantah jika pembentukan relawan BPD ini bakal mubazier, mengingat minimnya potensi wisata di daerah ini. ‘’Tidak akan mubazir. Pariwisata tidak berbicara hanya soal lingkup adat budaya, cagar budaya yang kental. Tapi mengkreasikan kekhasan Mojokerto. Kami punya kekhasan seperti makanan rengkik, batik. Produk unggulan itu bagian dari pariwisata kita. Produknya bisa jadi daya tarik wisata,’’ elaknya.

Wiwiet menyadari, hingga kini daerahnya belum memiliki sentra-sentra produk unggulan yang terpusat.

Karenanya, ia bakal memulai mengusulkan pembuatan pusat-pusat produk unggulan.Q kar

Bupati MKP Meminta Sumbangan Pemikiran PWRI Masukannya untuk Membangun Kab Mojokerto Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) terus merangkul seluruh elemen masyarakat untuk bersama membangun Kab Mojokerto.

Diantara elemen masyarakat yang diminta sumbangan pemikirannya yakni Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Cabang Kab Mojokerto.

Dalam kegiatan perayaan hari jadinya ke 53 dan halalbihalal di Kantor PWRI Cabang Kab Mojokerto, Bupati MKP hadir dan ikut dalam acara yang dihadiri ratusan anggota PWRI. Kepada seluruh anggota dan pengurus PWRI, Bupati MKP mengajak mereka untuk meningkatkan kinerja organisasi, dengan cara menganalisa dan evaluasi apa yang sudah dikerjakan selama ini, baik jangka panjang maupun pendek. ‘’Saya berharap agar para pensiunan PNS yang tergabung dalam PWRI dapat memberi sumbangan pikiran untuk pembangunan di Kab Mojokerto,’’ ucap Bupati.

Anggota PWRI Cabang Kab Mojokerto saat ini tercatat sebanyak 1.600 orang yang ter-

sebar di 19 ranting dari 18 kecamatan yang ada di Kab Mojokerto. Ketua PWRI Cabang Kab Mojokerto, Sunaryo, dalam petikan laporannya berpendapat bahwa para pensiunan PWRI saat ini bisa dibilang cukup stabil dan produktif.

Beberapa unit kegiatan telah kami petakan dan jalankan dengan cukup baik. Koperasi PWRI Cabang Kab Mojokerto mampu mengelola manajemen keuangan dan mengembangkannya. Dari dana awal Rp25 juta, bisa ditingkatkan menjadi kurang lebih Rp200 juta pada saat ini. ‘’Selain koperasi, para anggota PWRI perempuan berperan aktif di lingkungan masyarakat, seperti contohnya menjadi tenaga pendidik PAUD, menjabat Ke-

tua RT/RW, bahkan anggota Dewan. Para pensiunan juga diajak bergabung di beberapa kegiatan positif yang menguntungkan, seperti senam lansia dan pemeriksaan kesehatan rutin bulanan,” paparnya jelas.

Acara yang juga dihadiri Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala SKPD, Ketua PWRI Kab Mojokerto, Ketua dan Pengurus Ranting dan juga mantan Sekda

Kab Mojokerto, Budiono, merupakan acara tahunan yang selalu dilakukan. Tujuannya selain sebagai ajang diskusi dan silaturahmi, anggota PWRI menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam menjawab tantangan masa depan yang makin ketat.

Bupati dalam acara itu menginstruksikan kepada PWRI Cabang Kab Mojokerto agar secepatnya merampungkan pro-

kariyadi/bhirawa

Bupati MKP bersalaman dengan Anggota PWRI.

kariyadi/bhirawa

Bupati MKP memberi sambutan saat ramah tamah dengan anggota PWRI.

posal pengajuan dana hibah. Ia mengutarakan himbauan agar dana bisa dianggarkan dengan segera. ‘’Dana hibah untuk PWRI Cabang Kab Mojokerto akan segera dicairkan untuk kepentingan organisasi, tentunya dengan prosedur yang baik dan benar. Saya menghimbau agar para Pengurus PWRI segera

melengkapi persyaratan yang diminta. PWRI adalah satu entitas yang handal dan berharga dari segi kecakapan SDM. Meski telah berusia lanjut, hal itu sejatinya bukan halangan serius yang membatasi PWRI untuk terus mengabdi dan berkarya,’’ papar bupati yang juga Pembina Cabang PWRI Kab Mojokerto.Q kar. adv

JAWA TIMUR

6

Kamis Wage 13 AGUSTUS 2015

Bupati Terima Penghargaan dari Presiden Jombang Raih Kabupaten Layak Anak 2015 Jombang, Bhirawa Pemkab Jombang menerima penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2015. Penghargaan tersebut diterima langsung Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko dari Presiden Joko Widodo, pada puncak peringatan Hari Anak Nasional (HAN), di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (11/8).

Penghargaan KLA ini merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang telah memperhatikan hak-hak anak. Diharapkan hal ini akan menjadi motivasi untuk lebih serius lagi memperhatikan pemenuhan hak–hak bagi anak di antaranya Hak untuk bermain, Hak untuk bermain, Hak untuk mendapatkan pendidikan, Hak untuk mendapatkan perlindungan, Hak untuk mendapatkan nama (identitas), dan Hak untuk mendapatkan status kebangsaan.

Selain itu, juga Hak untuk mendapatkan makanan, Hak untuk mendapatkan akses kesehatan, Hak untuk mendapatkan rekreasi, Hak untuk mendapatkan kesamaan, serta Hak untuk memiliki peran dalam pemba-

ngunan. Karena Anak adalah merupakan masa depan, yang pada akhirnya akan menjadi generasi penerus bangsa, mereka harus dipersiapkan agar mempunyai karakter dan akhlak yang mulia.

Bupati Nyono Suharli merespon baik atas Penghargaan Kabupaten Jombang sebagai Kabupaten Layak Anak. “Ini sangat luar biasa, Jombang sebagai KLA. Namun penghargaan bukan tujuan, tetapi komitmen Pemkab Jombang dalam penyelenggaraan KLA yakni memberikan fasilitas untuk tumbuh kembang anak. sehingga mampu menciptakan generasi penerus yang ber SDM baik,” ujarnya mengatakan.

Keberhasilan Pemkab Jombang, sebagai Kabupaten Layak Anak, lanjut Bupati Nyono, tidak lepas dari peran serta aktif ma-

syarakat dan adanya peraturan daerah (Perda) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak yang sudah diterapkan.

Seperti adanya Perda tentang pemberian ASI, yakni Ibu yang baru melahirkan wajib memberikan ASI eksklusif pada bayinya hingga usia 6 bulan. “Kita juga menghimbau agar pada instansi pemerintah maupun swasta , Perusahaan agar menyediakan Pondok ASI dengan harapan para ibu dapat leluasa, lebih nyaman dan bebas memberikan ASI pada bayinya,” bebernya.

Untuk mendukung program pemerintah khususnya terkait anak usia dini, Pemkab Jombang membentuk Forum PAUD. Dengan harapan Forum PAUD Kabupaten Jombang dapat mewujudkan pemberdayaan organisasi anggota forum pengembangan anak usia dini. Selain itu, juga memperjuangkan keberlangsungan dan pengembangan organisasi forum pengembangan anak usia dini.

Masih menurut bupati, banyak sekali hal hal yang melibatkan anak anak dalam program yang

diijalankan oleh Pemkab Jombang semisal keterlibatan anak dalam musrenbang, adanya taman ramah anak maupun sekolah ramah anak yang ada di Kabupatn Jombang. “Dan Pemkab sangat mendukung program dari dewan perwakilan anak yang ada di Kabupaten Jombang,” tegasnya.

Program yang sangat peduli terhadap anak semisal Gerakan nasional orang tua asuh, maupun layanan jemput bola bagi anak anak yang belum punya akte juga menjadi program yang terus di galakkan oleh Pemkab Jombang. ”Keberhasilan ini juga sebagai bentuk komitmen Pemkab Jombang melalui instansi terkait, yang terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan perempuan dan anak, sehingga terhindar dari tindak kekerasan,” jelasnya.

Ke depan Menurut Bupati, sosialisasi terhadap perlindungan perempuan dan anak itu akan terus digencarkan. Bahkan, telah diprogramkan untuk masuk ke

humas pemkab Jombang

Bupati Jombang H Nyono Suharli Wihandoko, Bersama Presiden RI dan para penerima Penghargaan KLA 2015 di Istana Bogor. sekolah-sekolah. Tujuannya, agar para siswa di sekolah bukan hanya belajar, tetapi bisa menjadikan sekolah yang ramah, baik melalui kegiatan olahraga, kesenian dan lainnya yang mendorong sekolah menjadi ramah. ”Kami berharap tokoh-tokoh

Berdayakan Kelembagaan Ekonomi Petani, BKPPP Gelar Bimtek PUAP

KILAS JATIM

BNPB Bentuk Tiga Desa Tangguh Bencana Lumajang, Bhirawa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membentuk tiga Desa Tangguh Bencana atau Destana di wilayah Kabupaten Lumajang. Ketiga Desa yang terpilih, masing-masing Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Desa Jatimulyo, Kecamatan Kunir dan Desa Tegalrejo, Kecamatan Tempursari. ‘’Penunjukan ketiga desa yang seluruhnya berada di wilayah pesisir selatan yang rawan terdampak bencana tsunami ini,‘’ jelas Hendro Wahyono Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Logistik BPBD Kabupaten Lumajang.

Lebih lanjut, Hendro mengungkapkan, sebagai tahap awal dilakukan pembentukan Destana melalui support program nasional dan anggaran dari BNPB, maka ketiga Desa rawan bencana tsunami ini yang diajukan. ‘’Meski di wilayah Kabupaten Lumajang sebenarnya cukup banyak Desa yang rawan terdampak bencana. Di antaranya tsunami maupun erupsi Gunung berapi, yakni Gunung Semeru maupun Gunung Lemongan yang samasama aktif,’’ tambahnya.

Sementara untuk berikutnya desa yang lain yang akan kita rekomendasikan. ‘’Namun pada dasarnya, Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Lumajang sejauh ini telah terbentuk di 15 Desa, baik yang rawan tsunami maupun erupsi gunung berapi.

Pembentukannya sendiri adalah dari fasilitas BPBD Kabupaten Lumajang dan BPBD Provinsi Jatim dengan kriteria Desa Tangguh Pratama saja,’’ paparnya.Q yat

Wabup Janji Pertemukan Warga dengan PT SI Tuban, Bhirawa Setelah dua hari berturut-turut melakukan aksi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, akhirnya kemarin (12/8), Wakil Bupati Tuban, Ir.H. Noor Nahar Hussain, M.Si didampingi Camat Kerek Rohman Ubaid beserta Kapolsek setempat menerima 35 Warga Desa Gaji yang menuntut kepastian tanahnya.

Dengan pengawalan ketat, orang nomor dua di Bumi Wali Tuban ini menerima Warga Desa Gaji di ruang dinas Wakil Bupati yang berada didalam komplek Pemkab Tuban. Wabup mendengar dan meminta maaf pada warga karena pada aksi hari pertama belum bisa menemui mereka.

“Saya mohon ma’af, bersama pak Bupati, kemarin saya masih ada kunjungan di beberapa kecamatan, dan bahkan saat ini seharusnya saya juga berada di Kecamatan Merakurak untuk acara yang sama,” kata Wabub membuka dialog bersama warga.Q hud

masyarakat di Kabupaten Jombang juga bisa bekerja sama dengan BPP Dan KB untuk menekan angka kekerasan perempuan dan anak, sehingga tewujudnya Jombang sebagai Kabupaten Layak Anak akan terus berkembang positif,” pungkasnya.Q rur

Mahasiswa demo sekda Sampang di kantor pemkab Sampang.

nurkholis/bhirawa

Kampanye Terselubung, Mahasiswa Tuntut Sekda Sampang Mundur Sampang, Bhirawa Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan himpunan mahasiswa pemuda sampang (Himapesa), melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Pemkab Sampang. Mereka kecewa terhadap sekda Sampang Puthut Budi Santosa, yang ditengarai melakukan kampanye terselubung, hendak ingin maju sebagai cabub Kabupaten Magetan. Hal itu menyebabkan sekda tidak fokus mengurusi Kabupaten Sampang. Oleh karena itu, diharapkan dia segera mundur dari jabatannya.

Para demonstran dalam aksinya di depan kantor Pemkab Sampang dengan membawa seekor kuda, memperagakan video klip Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sampang Puthut Budi Santoso (PBS) versi campursari yang dinyayikan Sonny Joz, yang beredar di youtube.

Syamsul, koordinator aksi Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Sampang (Himapesa), menuding beredarnya video tersebut merupakan alat kampanye Sekda Sampang secara terselubung untuk mencalonkan Bupati Magetan pada 2017 mendatang.

"Pak Puthut selaku sekda Sampang, sudah tidak perduli lagi dengan masyarakat Sampang, oleh karena itu Sekda harus turun dari jaba-

tannya dan konsentrasi terhadap pencalonannya di Kabupaten Magetan," teriak massa di depan kantor Pemkab Sampang, Rabu (12/8).

Masih dikatakan Syamsul, dalam aksi ini kami punya tiga tuntutan, pertama Puthut segera mundur dari jabatannya, Puthut meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Sampang dan Puthut segera meninggalkan Sampang secepatnya kembali ke Magetan.

Selang beberapa menit, Sekda Sampang Puthut Budi Santoso keluar dari kantornya dan menemui massa. Di hadapan pedemo, Puthut mengatakan jika beredarnya video tersebut tanpa sepengetahuan dirinya. "Hingga detik ini saya tidak mempunyai keinginan mencalonkan sebagai Bupati di Magetan. Kemungkinan yang menginginkan itu adalah temanteman saya di Magetan sana. Terus, dalam video tersebut tidak ada kata-kata yang mengandung kampanye, kalau kalian tidak tahu artinya, silahkan tanya yang tahu bahasa Jawa," tegas Sekda di hadapan pedemo.

Lebih lanjut, Puthut mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih menjalakan tugas sebagai PNS di Sampang. "Sampai saat ini saya masih di Sampang dan tidak meninggalkan pekerjaan," pungkasnya.Q lis

Situbondo, Bhirawa Untuk memberdayakan keberadaan petani, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKPPP) Kab Situbondo, menggelar bimbingan tehnik (bimtek) dan sosialisasi peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) pelaksana program PUAP (Pengembangan Usaha Agrobisnis Pedesaan) pagi kemarin (12/8).

Acara bimtek yang digelar di auditorium BKPPP Kab Situbondo dimulai sekitar pukul 08.00 WIB, dengan dibuka Kepala BKPPP H Ir Budi Priono dengan didampingi Kepala Bidang (Kabid) Pelaksana Penyuluhan, H. Bajuri Hadiwijoyo, SP. Menurut Kepala BKPPP Kab Situbondo, Budi Priono, mengatakan tujuan dari kegiatan tersebut untuk memberikan pemahaman arti dan kemanfaatan ekonomi petani dalam bentuk kelembagaan ekonomi Gapoktan, baik dari aspek organisasi, usaha, administrasi dan keuangan Gapoktan di masing-masing Desa.

“Yang terpenting lagi, dari kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pelaku usaha agribisnis bagi pengurus/pengelola Gapoktan,” tutur Budi Priono, dengan didampingi Kepala Bidang (Kabid) Pelaksana Penyuluhan BKPPP Kab Situbondo, H. Bajuri Hadiwijoyo, SP, kemarin.

Kata Budi Priono, saat ini dari 136 Desa, sudah ada 134 Desa terbentuk lembaga Gapoktan dengan mengantongi Surat Keputusan (SK) Penetapan dari Bupati Situbondo H Dadang Wigiarto SH. Sedangkan 2 desa sisanya, ujar Budi Priono, belum ada lembaga Gapoktan karena hingga saat ini belum terbentuk kelompok tani. “Namun kami sangat optimis, dalam waktu dekat ini 2 desa tersebut akan segera memiliki lembaga kelompok tani juga,” ungkap Budi Priono, yang

diamini Bajuri Hadiwijoyo, dihadapan ratusan peserta Bimtek PUAP, kemarin.

Mantan Kepala Dinas Pertanian Kab Situbondo itu menandaskan, PUAP merupakan pelaksanaan program pembiayaan Gapoktan Kementerian Pertanian RI dalam rangka penguatan modal usaha melalui bantuan modal usaha kepada anggota Gapoktan, sehingga dapat mengembangkan usaha agribisnis sesuai potensi pertanian di pedesaan yang ada di Kab Situbondo. “Ini merupakan bentuk fasilitas bantuan modal usaha bagi petani pemilik, penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani yang tergabung dalam wadah Gapoktan,” aku Budi Priono.

Agar mencapai hasil maksimal, tutur Budi Priono, diperlukan pembinaan dan pendampingan, penyuluh pendamping serta penyelia mitra tani (PMT). Selain itu, lanjut Budi Priono, juga diperlukan tata organisasi pelaksana kelembagaan tani dan legalitas hukum kelembagaan Gapoktan, berupa SK Bupati maupun pengesahan Anggaran Dasar oleh Notaris tercipta. “Ini wajib dimiliki agar kelembagaan tani dapat mempercepat kemandirian usaha ekonomi dalam wadah Gapoktan tersebut,” papar Budi Priono.

Di sisi lain, Kabid Pelaksana Penyuluhan BKPPP Kab Situbondo, Bajuri Hadiwijoyo menimpali bahwa kegiatan bimtek pengurus PUAP diikuti 128 peserta yang terdiri dari 125 pengurus, pengelola tahun anggaran tahun 2008-2012 dan 3 orang dari pengurus/pengelola tahun 2015 ini.

“Dalam bimtek program PUAP ini kami melibatkan dua pembicara yakni Sekretaris program PUAP Gapoktan Provinsi Jatim di Malang, Ir. Bambang Irianto Msi serta Notaris Yuiius asal Jalan Cempaka, Kab Situbondo,” beber Bajuri Hadiwijoyo.Q awi

Bupati Ajak Pejabat Naik Dokar Ziarah ke Makam Ki Ronggo Memperingati Hari Jadi Bondowoso (Harjabo) yang ke-196, Bupati Bondowoso mengajak jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama jajaran kepala Dinas, Badan dan Kantor seBondowoso berziarah ke makam Raden Bagus Assra Kertanegara yang dikenal dengan nama Ki Ronggo yang tak lain adalah pembabat dan pendiri Kabupaten Bondowoso kemarin.

Menariknya, dalam acara ziarah tersebut Bupati mengajak Forkopimda dan Pimpinan SKPD naik dokar dengan menggunakan busana khas Bondowoso yang berupakan perpaduan adat jawa dan Madura karena Kironggo adalah merupakan bangsawan keturunan Jawa yang lahir di Sumenep Madura.

Sontak saja, iring-iringan Bupati beserta rombongan yang semuanya berangkat menggunakan dokar dari Pendopo Bupati menuju Makam Kironggo yang jaraknya sekitar 2 KM tepatnya berada di Kelurahan Sekarputih Kecamatan Tegalampel tersebut menjadi tontonan warga sekitar yang

sesekali menyapa Bupati beserta istri sepanjang perjalanan.

Sesampainya di area makam, Bupati beserta rombongan disambut keluarga besar yang merupakan keturunan Ki Ronggo yang saat ini memang masih banyak dan tersebar hingga ke Jakarta untuk mengantarkan Bupati beserta rombongan berziarah dan berdo’a bersama di makam yang letaknya ada diatas gundukan bukit tersebut.

Dalam sambutannya seusai berziarah dan berdo’a bersama, Bupati mengungkapkan rasa syukurnya atas perjuangan berat Ki Ronggo yang saat itu masih berhadapan dengan Penjajah Belan-

da hingga berdiri Kabupaten Bondowoso yang saat itu merupakan pecahan dari Wilayah Kekuasaan Besuki.

Dalam kesempatan itu Bupati juga menjelaskan jika pakaian dan kendaraan yang digunakan menuju makam adalah untuk mengingat para pendiri Bondowoso yang biasa menggunakan pakaian dan kendaraan semacam itu. “Kita patut bersyukur, karena atas perjuangan beliau kita bisa ikut menikmati kemerdekaan ini dan sudah seharusnya kita ikut bertanggungjawab membangun Bondowoso menjadi lebik baik,” kata Bupati kemarin.

Bupati juga berharap kegiatan semacam ini untuk terus dilestarikan, dalam rangka member pendidikan yang baik bagi seluruh kader bangsa dan calon poenerus perjuangan Bondowoso untuk terus meningkatkan jiwa nasionalisme dalam rangka menjaga kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Kegiat-

an ini sangat penting untuk pendidikan yang baik bagi para kader bangsa untuk lebih mencintai daerahnya serta menghargai dan meneladani perjuangan para pendiri bangsa termasuk Ki Ronggo,” katanya.

Sementara itu perwakilan keluarga Ki Ronggo yang diwakili Drs H Didik Sudiyono menyampaikan rasa terimakasihnya atas kepedulian Bupati beserta jajarannya dalam rangka ikut melestarikan makam Ki Ronggo yang selama ini terawat dan tampak Asri, sehingga harapannya perjuangan pendiri Bondowoso ini terus diingat dan menginspirasi bagi para pemimpin kedepan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Didik juga berharap kepada para pemimpin dan calon pemimpin Bondowoso di masa yang akan dating untuk tidak melupakan sejarah asal muasal berdirinya Bondowoso ini, yang me-

samsul tahar/bhirawa

Bupati amin Said Husni beserta Istri saat naik Dokar menuju makam ki Ronggo bersama iring-iringan Forkopimda dan jajaran pimpinan SKPD se Bondowoso. rupakan hasil perjuangan yang penuh pengorbanan dari para pejuang terdahulu. “Tentu kegiatan do’a bersama dan ziarah makam ini diharapkan menjadi

inspirasi untuk terus meningkatkan nilai perjuangan kita dalam rangka turut serta memajukan Indonesia yang kita cintai ini,” katanya.Q har

JAWA TIMUR

Kamis Wage 13 AGUSTUS 2015

7

Pemkab Kediri Menangkan Gugatan Sengketa Kelud Pemkab Blitar Kecewa Hasil PTUN Kab Kediri, Bhirawa Setelah melalui proses panjang, akhirnya Pemerintah Kabupaten Kediri memenangkan sengketa perselisihan batas wilayah kawasan Gunung Kelud, antara Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar. Sehingga tergugat diwajibkan mencabut surat keputusan Gubernur Jatim nomor 118/113/ KPTS/014/2014.

Dengan adanya putusan ini, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada persidangan yang digelar hari Rabu (12/8) kemarin, maka lahan di kawasan Gunung Kelud yang selama ini menjadi sengekta antara Pemkab Blitar dan Pemkab Kediri, menjadi hak Pemkab Kediri kembali.

Kepala Bagian Hukum Pemkab Kediri Sukadi membenarkan, jika majelis hakim menolak eksepsi yang diajukan oleh tergugat, (Gubernur Jawa Timur) dan turut tergugat (Bupati Blitar). Mengabulkan seluruh gugatan penggugat (Bupati Kediri). "Ya Alhamdulilah, untuk langkah selanjutnya kita akan melaporkan dulu ke Ibu (Bupati Kediri Haryanti Sutrisno), Majelis hakim menolak eksepsi tergugat," kata Sukadi saat dihubungi melalui telepon selulernya.

Dari informasi yang dihimpun, ke putusan Hakim PTUN Surabaya itu belum incracht karena tergugat dan turut tergugat diberi waktu 14 hari apakah memutuskan menerima atau banding setelah mendengarkan putusan tersebut.

Diketahui, Sengketa perebutan kawasan puncak gunung kelud ini memanas ketika Gubernur Jatim Soekarwo menerbitkan SK bernomor 188/828/KPTS/013/2014 tentang pencabutan atas keputusan Gubernur Jatim nomor 188/ 113/KPTS/013/2012 terkait penyelesaian perselisihan batas daerah antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri yang terletak di Wilayah Gunung Kelud.

Pemkab Blitar mengartikan SK itu sebagai penasbihan Gubernur bahwa Gunung Kelud berada di wilayah Blitar. Namun, Kediri keberatan. Karenanya, Pemkab

hartono/bhirawa

Suhendro Winarso

Kediri melayangkan surat keberatan pada 9 Januari 2015 yang ditandatangani Ketua Tim Penegasan Wilayah Batas Daerah juga Wakil Bupati Kediri, Masykuri Ikhsan.

Kecewa Hasil putusan Majelis Hakim PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Surabaya akhirnya memenangkan Pemerintah Kabupaten

Kediri dalam sengketa lahan Gunung Kelud yang dalam sidang yang digelar PTUN Surabaya yang diketuai Hakim Anna L Tewernusa yang membacakan putusannya atas perkara ini, Rabu (12/8) kemarin.

Dalam putusan tersebut Hakim menolak eksepsi tergugat (Gubernur Jawa Timur) dan turut tergugat (Bupati Blitar). Sehingga mengabulkan seluruh gugatan penggugat (Bupati Kediri) untuk seluruh gugatannya. Selain itu, dalam putusannya, Majelis Hakim juga mewajibkan tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jatim bernomor 118/ 113/KPTS/014/2014 tentang Perselisihan Batas Wilayah Antara Kediri dan Blitar di Kawasan Gunung Kelud, sehingga atas putusan ini lahan di Kawasan Gunung Kelud yang selama ini bersengketa sudah menjadi hak Pemkab Kediri. Namun, putusan belum incracht karena tergugat dan turut tergugat masih punya waktu 14 hari untuk memutuskan apakah menerima atau banding atas putusan ini.

Menanggapi hal ini Kepala Tata Pemerintahan (Tapem) Kabupaten Blitar, Suhendro Winarso mengatakan kecewa jika putusan ini benar adanya. Pasalnya hasil

keputusan sebelumnya untuk sengketa kepemilikan Gunung Kelud diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Sehingga jika ada putusan PTUN atas sengketa Gunung Kelud yang dimenangkan oleh Pemkab Kediri menyalahi mekanisme dan aturan yang telah diserahkan kepada Pusat.

“Hasil putusan sengketa Gunung Kelud ini dikembalikan kepada Pusat dan dimulai dari Nol lagi, mulai dari klarifikasi hingga kordinasi yang nantinya akan dilakukan oleh Pusat secara langsung. Namun sampai saat ini juga belum ada kegiatan yang dilakukan oleh Pusat untuk membahas wilayah Gunug Kelud,” kata Suhendro Winarso.

Sedangkan ditanya terkait putusan PTUN Surabaya yang memenangkan kepemilikan Gunung Kelud oleh Pemkab Kediri, pihaknya menyerahkan hal ini kepada Tim Hukum yang dipimpin langsung oleh Kabag HukumPemkab Blitar, Haris Susianto.

“Kami akan tetap memperjuangkan kepemilikan Gunung Kelud sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Blitar, hal ini bisa dilihat secara jelas di sejarah apapun, Peta bahkan lambang Kabupaten Blitar terdapat Gunung

3.000 Orang Ikuti Apel Akbar Merah Putih dan Bela Negara

KILAS JATIM

PAPBD Situbondo Naik Jadi Rp 1,6 T Situbondo, Bhirawa DPRD Kab Situbondo menggelar rapat paripurna dengan agenda mengesahkan KUA PPAS Perubahan APBD 2015, kemarin. Dari kegiatan tersebut terungkap data ada peningkatan PAPBD dari APBD induk sebesar 122, 927 miliar rupiah lebih. Kenaikan PAPBD ini disebabkan karena adanya kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Situbondo.

Total PAPBD tahun ini setidaknya menjadi 1, 672 triliun rupiah lebih. Ini mengalami kenaikan 7, 9 persen dari APBD induk yang hanya 1, 549 triliun rupiah lebih. Pendapatan Asli Daerah yang sebelumnya diprediksi 125 miliar rupiah lebih kini naik menjadi 143 miliar lebih atau naik sekitar 17, 9 miliar rupiah. Begitu juga dengan bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dari 55 miliar lebih naik menjadi 67 miliar lebih.

Meski PAD naik namun dana perimbangan turun. Dari prediksi 1 triliun rupiah lebih menjadi 995 milyar rupiah lebih. Penurunan dana perimbangan tersebut ada di sektor bagi hasil pajak dan bukan pajak. Dari prediksi 124 miliar rupiah lebih menjadi 85 miliar lebih atau turun 39 miliar rupiah lebih.

Menurut Bupati Dadang Wigiarto, kenaikan PAPBD ini bisa untuk melanjutkan berbagai program skala prioritas yang belum dianggarkan di APBD induk. " Selain sektor pendidikan dan kesehatan juga untuk infrastruktur pendukung di sektor pertanian," umgkap orang pertama di jajaran Pemkab Situbondo itu.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Situbondo Zeiniye menilai bahwa kenaikan PABPD tersebut tidak akan terlalu berdampak banyak terhadap peruntukan program terutama perbaikan infrastruktur. "Sebab sebagian besar anggaran sudah ditetapkan pagunya, sehingga tidak mungkin lagi dirubah peruntukannya. Seperti Dana Alokasi Khsus, bantuan Dana Otonomi Khusus maupun bantuan keuangan. Oleh karena itu, program-program yang belum bisa dianggarkan melalui Perubahan APBD bisa dianggarkan melalui APBD 2016 mendatang," tegas politisi PPP itu.Q awi

Kelud,” tegasnya.

Sementara perlu diketahui awal sengketa Gunung Kelud antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan Pemerintah Kediri adanya surat dari Bakosurtanal tanggal 24 September 2003 yang berisi revisi peta RBI tahun 2001, di mana mengacu surat tersebut wilayah puncak Gunung Kelud berada di kawasan Kabupaten Kediri yang sebelumnya masuk wilayah Kabupaten Blitar.

Bahkan selama ini Pemkab Kediri yang melakukan pengelolaan terhadap puncak Gunung Kelud yang menggunakan dana mencalai lebih dari ratusan miliar melalui APBD Kabupaten Kediri. Kemudian juga disusul keluarnya SK Gubernur Jawa Timur Nomor 188/113/KPTS.013/2012 yang menyatakan kepemilikan wilayah tersebut adalah Kabupaten Kediri.

Namun setelah dilakukan Gugatan ke PTUN, melalui koordinasi akhirnya Gubernur Jawa Timur pada tanggal 12 Desember 2014 secara resmi telah mencabut SK Nomor 188/113/KPTS.013/ 2012, namun digugat kembali oleh Pemkab Kediri yang dimenangkan pada putusan PTUN Surabaya Rabu (12/8) kemarin.Q van,htn

khoirul huda/bhirawa

Jalan penggubung antar kabupaten (Tuban-Bojonegoro) di Kecamatan Soko Tuban yang banyak dikeluhkan penguna jalan karena terkesan kontraktor lepas tangan.

Jalan Provinsi Dikeluhkan Warga, Kontraktor Terkesan Lepas Tangan Tuban, Bhirawa Lagi-lagi jalur poros penghubung antara Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro, tepatnya di Desa Menilo, Kecamatan Soko, Tuban, dikeluhkan banyak pengguna jalan.

Lebih satu minggu ini, jalan sepanjang 500 meter tersebut rusak parah.

Jalan yang menjadi salah satu pengubung antar kabupaten tersebut terlihat bekas dikeruk dengan kedalaman hampir 1 meter dan kemudian terkesan dibiarkan begitu saja oleh kotraktornya. “Ini tidak menganggu lagi, sangat menghambat laju perkonomian warga juga, utamanya yang warga yang memilik ke Kabupaten Bojonegoro dalam memenuhi kebutuhanya dari pada ke Tuban yang jaraknya lebih jauh,” kata TB Utama (50), salah satu pengguna jalan yang kebetulan melintas di lokasi ini (12/8).

Karena akibat bekas kerukan tanah, jalan menjadi berdebu dan bergelombang cukup parah. Beberapa kendaraan, khususnya roda empat, yang melintas di jalan ini kerap

terjebak lubang-lubang yang ada di sepanjang jalan. “Banyak mobil yang terjebak lubang dan terpaksa didorong, makanya sisi jalan yang kanan (dari arah Tuban) ini tidak dilintasi karena jalannya campur pasir,” kata Edy Purnomo (31), salah satu warga Kecamatan Palang yang mau ke Bojonegoro kepada Bhirawa.

Sementara itu, di lokasi, masih tampak masih ada beberapa alat berat yang tidak beroperasi. Selain itu juga tidak tampak adanya perbaikan jalan. “Jalan ini rencananya mau diperbaiki, tapi tidak tahu kenapa setelah dikeruk ditinggalkan begitu saja oleh kontraktornya,” kata Asrofi, salah satu pemuda yang ada di sana.

Hingga saat ini belum ada pihak yang bertanggungjawab, baik itu kontraktor maupun UPT PD Prov.Jatim yang bisa dikonfirmasi, bahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Tuban, Ir. H. Choliq Chunasih, belum memberikan balasan pesan singkat yang dikirim Bhirawa Pesan singkat.Q hud

Bojonegoro, Bhirawa Dalam rangka mengobarkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air dan bangsa, sebanyak 3.000 orang mengikuti apel akbar merah putih dan bela negara di Alun-alun Bojonegoro. Acara tersebut diikuti pelajar, mahasiswa, ormas dan elemen masyarakat di Bojonegoro, Rabu (12/8).

Tema yang diusung adalah kewaspadaan nasional menghadapi ancaman bangkitnya PKI dalam perspektif pertahanan NKRI dan Pancasila. Para peserta membuat pernyataan sikap untuk membantu pemerintah dalam mengatasi moral, akhlak bangsa dan generasi muda yang sudah mulai lemah. “Ribuan peserta yang ikut apel akbar merah putih dan bela negara,” ungkap Ketua Panitia, Gatut Amansari.

Wakil Bupati Bojonegoro Setyo Hartono dalam sambutannya, mengatakan, kegiatan ini sangat positif untuk membangkitkan generasi muda sesuai ideologi Pancasila kegiatan ini sangat positif untuk membangkitkan generasi muda sesuai ideologi Pancasila.

Misalnya Tawuran, perkelahian antar pelajar, narkoba dan korupsi. Maka dari itu, masyarakat perlu secara

bersama-sama membantu pemerintah dalam mengatasi persoalan tersebut agar kelak bangsa serta generasi muda dapat mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Bahwa wawasan kebangsaan dan bela negara adalah pondasi yang penting menjaga keutuhan NKRI,” ungkap Wabup Bojonegoro.

Dirinya mengharapkan kepada semua pihak untuk kembali membangkitkan semangat wawasan kebangsaan dan bela negara. Hal ini sangat diperlukan terlebih lagi melihat situasi dewasa kini, dimana rasa kebangsaan dan nasionalisme berangsur-angsur mengalami degradasi.

Seusai penyampaian amanat inspektur upacara dilakukan penadatanganan di kain merah putih sepanjang 200 meter. Selain itu para peserta dari masingmasing perguruan menunjukan atraksi. Pada apel siaga gerakan merah putih dan bela negara yang digelar oleh Komandan Kodim 0813 Citra Panca Yudha tidak hanya dihadiri oleh Komandan Kodim saja namun juga komponen lain dari kepolisian, organisasi kepemudaan, pelajar dan mahasiswa.Q bas

basir/bhirawa

Salah satu perguruan silat saat atraksi dalam rangka apel akbar merah putih dan bela negara di Alun-Alun Bojonegoro.

Nganjuk Raih Population Award Bidang Inovasi Kependudukan Kabupaten Nganjuk menerima anugerah kependudukan population award di bidang inovasi kependudukan dari BKKBN Pusat lewat program Gerakan Pengentasan Gisi Buruk (Gentasibu) dan Gerakan Pendampingan Ibu Hamil dan Bayi Resiko Tinggi (Gerdaristi).

Anugerah Kependudukan diberikan langsung oleh Kepala BKKBN Pusat, Surya Chandra Surapaty pada puncak peringatan Hari Keluarga XXII Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 di Taman Chandra Wilwatikta, Pasuruan.

Bupati Nganjuk Drs Taufiqurrahman menerima anugerah kependudukan population award di bidang inovasi kependudukan yang diserahkan langsung oleh Kepala BKKBN Pusat, Surya Chandra Surapaty pada puncak peringatan Hari Keluarga XXII Tingkat Provinsi Jawa Timur.

Terkait dengan anugerah population award, Bupati Nganjuk Drs Taufiqurrahman menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat Nganjuk sehingga tercapai prestasi ini.

Anugerah population award, dikatakan Bupati Taufiqurrahman, merupakan upaya kerja keras bersama dalam upaya mengendalikan pertumbuhan pendudukan di Kabupaten Nganjuk. ”Dengan raihan population award pada Hari Keluarga 2015

ini, diharapkan menjadi momentum yang tepat untuk melakukan refleksi dan evaluasi dalam meningkatkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera,” kata Bupati Nganjuk.

Menurut Bupati Nganjuk, population award merupakan penghargaan yang diberikan kepada daerah yang peduli serta mempunyai komitmen yang tinggi dalam mengatasi masalah kependudukan dan kepedulian dalam mensosialisasikan program

Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB). Serta meningkatkan kepedulian generasi muda terhadap persoalan kependudukan dan meningkatkan jejaring kerja dalam pelaksanaan program KKB. Bupati Taufiqurrahman juga menambahkan program dan kegiatan-kegiatan kependudukan akan bisa berjalan dengan baik dan sukses jika kerjasama dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, Bupati Nganjuk meminta untuk meningkatkan kerja sama guna menyukseskan program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga.

Masalah kependudukan haruslah menjadi masalah bersama karena kedepan masalah kependudukan akan semakin kompleks. Begitu kompleksnya permasalahan kependudukan tersebut sehingga membutuhkan pe-

nanganan secara komprehensif untuk kemajuan pembangunan daerah Kabupaten Nganjuk di masa mendatang. “Kita berharap seluruh stakeholders dapat berperan aktif sehingga program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) di Kabupaten Nganjuk dapat tercapai dengan baik,” ujar Bupati Taufiqurrahman.

Prestasi population award adalah wujud kerja keras seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk, terutama leading sektor yang terkait dalam pembangunan kependudukan dan keluarga berencana. Keberhasilan ini adalah sebagai wujud kebersamaan dan tanggung jawab seluruh stekholders dengan masyarakat. “Penghargaan Population Award ini kami dedikasikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nganjuk,” pungkas Bupati Taufiqurrahman.Q advertorial

EKONOMI - BISNIS

8 Kurs JUAL

BELI

USD

13,058.00

13,327.00

SGD

9,853.60

9,748.37

EUR

14,743.83

14,591.73

JPY

10,854.77

10,744.11

GBP

21,026.08

20,808.78

Sumber: Bank Indonesia (23 JULI 2015)

RAGAM EKBIS

Pemerintah Awasi Eksploitasi Energi Panas Bumi Kediri, Bhirawa Pemprov Jatim mengawasi proses eksploitasi sumber energi berupa panas bumi atau “Geothermal” yang dilakukan di dua lokasi wilayah Jatim yaitu di Ponorogo dan Bondowoso. “Ini sudah memasuki tahun kedua. Kami terus mengawasi proses eksploitasi itu, walaupun untuk pelaksanaan dilakukan pihak ketiga,” kata Kepala Seksi Pengawasan Bidang Energi dan Kelistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jatim Wahyudi di Kediri, Rabu (12/8). Wahyudi yang menghadiri kegiatan sosialisasi penghematan energi di Kabupaten Kediri mengatakan potensi energi yang dihasilkan dari “Geothermal” di Jatim cukup tinggi.

Secara total, ada 13 lokasi yang terdapat kandungan “Geothermal”, namun untuk saat ini masih fokus eksploitasi di dua daerah tersebut. Lokasi itu terdapat di Kabupaten Ponorogo dan Bondowoso.

Potensi kandungan Geothermal di Ngebel, Kabupaten Ponorogo, cukup menggiurkan.

Diprediksi panas bumi di daerah itu mampu menghasilkan daya listrik sekitar 165 megawatt atau mampu memenuhi kebutuhan listrik sampai 330 ribu sambungan rumah. Kegiatan eksploitasi tersebut dilakukan pihak ketiga, Bakrie Group.

Sementara itu kandungan panas bumi di Kabupaten Bondowoso juga cukup besar.

Kawasan ekplorasi dan eksploitasi panas bumi itu seluas 62.000 hektare yang meliputi kawasan hutan lindung dan cagar alam.

Untuk kegiatan eksploitasi di daerah itu dilakukan oleh PT Medco Energy.

PT Medco Power Indonesia telah memenangi lelang proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Ijen untuk II tahap masing-masing berkapasitas 55 Mega Watt. Harga jual Geothermal di PLTP Ijen sebesar US$ 8,55 sen per khw.

Walaupun diperkirakan mengandung 250 Mega Watt bila dikonversikan menjadi energy listrik, untuk mengawalinya perusahaan itu mengeksplorasi baru 110 Mega Watt.

Wahyudi berharap dengan adanya eksplorasi serta eksploitasi energi panas bumi tersebut ke depannya bisa menjadi sumber energi lain, menggantikan sumber energi dari fosil yang semakin lama semakin berkurang.

Di Jatim, tercatat sejumlah daerah belum ada jaringan listrik. Diharapkan, dengan adanya sumber energi terbarukan itu, dapat diolah dan menerangi sejumlah daerah yang belum ada sambungan listriknya.

“Harapannya nanti bisa menggantikan sumber energi fosil yang makin lama makin berkurang. Di daerah pelosok, pegunungan masih ada yang belum terjangkau (energi listrik),” ujarnya. Q van,ant

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda, th. 2004, Hitam, AG3467TW, a/n.

Poniman, Ds. Ketanon, Kedungwaru-T.Agung No. 1487/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Mobil Mitsubishi Pajero, th. 2011, Putih Mutiara, AG1673RQ, a/n. Prasetyo Edi, Ds. Ringinpitu, Kedungwaru-T.Agung No. 1488/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2013, Merah, AG2791RAB, a/n. Erik Sutrisno, Ds. Batangsaren, Kauman-T.Agung No. 1489/IMB/BI-II/2015

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 373.J, a/n MOH.SALEH DS.CURAH JERU RW.01/02 KEC.PANJI, SITubondo.

No. 1490/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P.1463.E, a/n CHINDY LUNITA KEL.DAWUHAN RW.03/01 KEC. Kota SITUBONDO. No. 1491/IMB/BI-II/2015

Kamis Wage, 13 AGUSTUS 2015

Konsumsi Daging di Madiun Rendah Madiun, Bhirawa Tingkat konsumsi daging, baik daging sapi maupun kambing, oleh masyarakat di Kabupaten Madiun, Jatim, tercatat masih rendah dalam per tahunnya.

Bupati Madiun Muhtarom meminta para peternak untuk tidak menjual semua hasil ternaknya, agar sebagian dapat dikonsumsi bersama keluarga. “Dengan demikian, jumlah warga Kabupaten Madiun yang makan daging akan semakin banyak.

Walaupun tidak setiap hari, namun paling tidak lebih sering makan daging sesuai dengan kebutuhan gizi,” kata Bupati, Rabu (12/8).

Hal lain yang dilakukan Pemkab Madiun untuk mendongkrak tingkat konsumsi daging adalah menggelar kegiatan kontes ternak yang merangsang para peternak di wilayahnya untuk meningkatkan kualitas hewan ternaknya agar memiliki nilai jual yang tinggi dan layak dikonsumsi masyarakat.

Sementara Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Madiun Lilin Syarifah, Rabu, menyatakan tingkat konsumsi daging di wilayah setempat hanya mencapai 10,30 Kg/ kapita/tahun. “Tingkat konsumsi daging yang ada tersebut masih di bawah tingkat konsumsi daging secara regional Provinsi Jawa Timur yang mencapai 11,25 Kg/kapita/tahun. Jadi, Kabupaten Madiun masih rendah sekali,” ujar Lilin, Rabu (12/8).

Menurut dia, masih rendahnya tingkat konsumsi daging oleh masyarakat Kabupaten Madiun

Tingkat konsumsi daging di Madiun masih di bawah tingkat konsumsi daging secara regional Provinsi Jawa Timur yang mencapai 11,25 Kg/kapita/tahun.

tersebut disebabkan beberapa faktor, di antaranya faktor yang paling dominan adalah kondisi ekonomi yang tergolong masih rendah. “Tingkat ekonomi masyarakat yang tergolong menengah ke bawah cukup berpengaruh pada pemilihan menu makanan yang dimakan, termasuk dalam mengonsumsi daging,” kata Lilin.

Guna meningkatkan konsumsi daging di wilayahnya, pihaknya te-

rus berupaya memotivasi masyarakat untuk memiliki minat beternak dan teknik pengolahan ternak.

Selain itu, dengan dinas terkait lainnya, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Madiun terus merangsang masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, sehingga mampu mengonsumsi daging dalam menu makanannya.

Sesuai rencana, kontes ternak

tingkat kabupaten akan digelar secara berkala untuk mengapresiasi para peternak di Kabupaten Madiun yang telah bersungguh-sungguh dalam bekerja sehingga memiliki ternak yang berkualitas. Data Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Madiun mencatat, produksi daging di wilayah setempat rata-rata mencapai 6.864 Ton per tahunnya. Q dar,ant

Agunan Fidasia Dipilih sebagai Modal Usaha Surabaya, Bhirawa Minat masyarakat terhadap kredit di Jatim masih dianggap sebagai pangsa pasar yang menguntungkan. Sebagai perusahaan plat merah milik pemerintah yang bergerak dalam pemberian kredit melalui jasa gadai, PT Pegadaian Kantor Wilayah Surabaya meluncurkan program kredit fidusia.

Kepala Kantor Wilayah PT Pegadaian Kantor Wilayah Surabaya Ngadenan mengatakan, pihaknya memiliki target penyaluran Rp 300 miliar. Angka tersebut hanya dari penyaluran kredit fidusia yang di mulai pada tahun lalu.

“Pencapaian Rp.300 miliar menandakan minat masyarakat untuk mendapatkan kredit dalam pengembangan usaha sangat

diperlukan. Usaha yang sudah terbangun dapat menjadi pemasukan bagi masyarakat ditengah-tengah kondisi ekonomi yang sedang lesu,” ujarnya Rabu (12/8) kemarin.

Dari jumlah tersebut, baru separuh kredit yang telah tersalurkan dari total yang ditargetkan Rp.600 miliar hingga akhir tahun. Pegadaian percaya bahwa sampai akhir tahun anggaran bisa terserap oleh masyarakat.

“Kami yakin hingga akhir tahun, target itu tercapai. Rp600 miliar dana tersebut akan dimanfaatkan masyarakat. Terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kalangan menengah,” tandasnya.

Salah satu faktor pemicu pen-

capaian itu ialah dimaksimalkannya seluruh outlet di kantor cabang untuk melayani program tersebut. Dampaknya, Pegadaian bisa menjangkau wilayahwilayah yang sebelumnya belum terjangkau.

“Jenis agunan yang banyak digunakan kreditur pegadaian komposisinya seimbang antara roda dua dan roda empat. Program kredit pegadaian buat program itu memang menyasar pemilik usaha kecil menengah (UKM). Program itu mensyaratkan agunan berupa PBKB kendaraan,” ucapnya. Tujuannya, agar kendaraan milik kreditur masih bisa digunakan buat usaha. Di Pegadaian, program ini diberi nama Kreasi. Q wil

Achmad tauriq/bhirawa

Sekjen Gabungan Industri Alat-alat Mobil dan Motor (GIAMM), Ir Hadi Surjadipradja (tengah) di dampingi Project Director PT Global Expo Indonesia, Baki Lee (kanan) saat meninjau salah satu stand peserta pameran.

Ekonomi Lesu, Industri Otomotif Terhambat Indeks Harga Naik, NTN Jatim 1,18% Surabaya, “Kalau hal ini terus berBhirawa Pemprov, Bhirawa Nilai Tukar Nelayan (NTN) Jatim bulan Juli 2015 naik sebesar 1,18 persen dari 107,52 pada bulan Juni 2015 menjadi 108,79 pada bulan Juli 2015.

Kenaikan NTN ini disebabkan karena indeks harga yang diterima nelayan mengalami kenaikan sebesar 1,72 persen sementara indeks harga yang dibayar nelayan hanya mengalami kenaikan sebesar 0,53 persen.

Kepala Badan Pusat Statistik Jatim, M Sairi MA mengatakan, selain NTP (Nilai Tukar Petani) yang juga mengalami peningkatan, ternyata NTN Jatim juga alami kenaikan. “Artinya nelayan menerima jernih payahnya yang menguntungkan saat ini dibandingkan bulan sebelumnya,” katanya, Rabu (12/8).

Selain itu, lanjutnya, peningkatan NTN ditengarai juga adanya kebijakan mengenai ekspor di Amerika dengan tarif nol persen. “Tidak ada satu negara selain Amerika yang menerapkan tarif nol persen.

Bisa jadi ke depan NTN makin baik, kecuali jika ada faktor alam yang tidak bisa diprediksi,” ujarnya. Ia menjelaskan, ada sepuluh komoditas utama yang mengalami kenaikan terbesar indeks harga yang diteri-

ma nelayan adalah ikan tongkol, ikan swanggi, udang, ikan layang, ikan kembung, ikan bawal, rajungan, ikan kuniran, ikan teri, dan ikan belanak.

Sementara komoditas yang mengalami penurunan indeks harga yang diterima nelayan hanya lima komoditas yaitu ikan kuwe/bebara, ikan lemuru, ikan gulamah, ikan biji nangka, dan ikan japuh.

Ditambahkannya juga ada sepuluh komoditas utama yang mengalami kenaikan terbesar

indeks harga yang dibayar nelayan adalah cabai rawit, beras, upah sortir, cabai merah, daging sapi, ikan cakalang, pisang, kacang panjang, lada/merica, dan ikan tongkol. Sementara sepuluh komoditas utama yang mengalami penurunan terbesar indeks harga yang dibayar nelayan adalah bawang merah, tomat sayur, telur ayam ras, upah angkut ke TPI, jeruk, bawang putih, minyak tanah, kopi bubuk, tembakau shaq (linting), Q riq dan tahu mentah.Q

NTN Jatim bulan Juli 2015 naik sebesar 1,18 persen dari 107,52 pada bulan Juni 2015 menjadi 108,79 pada bulan Juli 2015.

Kondisi ekonomi di Indonesia yang saat ini lesu ditambah nilai tukar Dollar yang fluktuatif diangka Rp 13 ribu, dampaknya mulai dirasakan para industri otomotif yang produksinya tidak lagi mengalami peningkatan namun cenderung turun.

Menurut Sekjen Gabungan Industri Alat-alat Mobil dan Motor (GIAMM), Ir Hadi Surjadipradja usai meresmikan pameran otomotif di JX International (Jatim Expo) Surabaya, Rabu (12/ 8) kemarin, mengungkapkan dari awal Januari hingga Juli tahun ini turun 15 sampai 16 persen, bahkan karena pasar mobil lesu di periode tersebut sampai harus memangkas proyeksi penjualan hingga akhir tahun dari 1,2 juta unit ke 1,1 juta unit turun 2 persen.

Di sektor sepeda motor mengalami hal serupa, bahkan lebih besar lagi. Berdasarkan data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), penjualan sepeda motor nasional tercatat melemah 19,1 persen atau hanya terjual 1.605.043 unit dibandingkan penjualan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 1.984.076 unit.

kelanjutan para pengusaha industri karoseri maupun peralatan mobil dan motor bisa menghentikan produksi karena biaya yang dikeluarkan sangat tinggi, kalaupun saat ini masih bisa bertahan disebabkan masih adanya permintaan,” jelasnya.

Namun dibeberapa perusahaan sudah menghilangkan jatah lembur bagi para karyawan, akan tetapi masih belum ada pemutusan hubungan kerja. “Kalau sampai lembur ditiadakan berarti pendapatan karyawan berkurang dan ini mesti dilakukan supaya perusahaan bisa bertahan, tapi kalau sampai ekonomi ini tidak terkendali maka pemutusan hubungan kerja akan terjadi,” ujarnya.

Sedangkan acara pameran otomotif yang digelar ini merupakan ajang promosi empat industri sekaligus dalam satu gelaran pameran, antara lain pameran komponen pendukung otomotif atau Eastern Indonesia International Auto Parts, Accessories & Equip Exhibition 2015 (INAPA) dan pameran karoseri atau Eastern Indonesia International Bus, Truck & Component Exhibition 2015 (IIBT). Q riq

Ratusan Mantan Pekerja Proyek Blok Cepu Dilatih Kewirausahaan Ratusan mantan pekerja proyek minyak dan gas Lapangan Banyu Urip Blok Cepu dari 11 desa di Kecamatan Gayam mengikuti berbagai pelatihan kewirausahaan yang berlangsung di Balai Latihan Kerja (BLK) Bojonegoro sejak 30 Juli hingga Desember 2015.

Ratusan mantan pekerja proyek minyak dan gas Lapangan Banyu Urip Blok Cepu dari 11 desa di Kecamatan Gayam mengikuti berbagai pelatihan kewirausahaan.

Dalam pelatihan yang digelar oleh ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Pemkab Bojonegoro. Para pemuda yang berasal dari 11 Desa di Kecamatan Gayam tersebut mendapatkan delapan pelatihan, mulai dari sablon, servis ac, menjahit, audio visual, las industri, bordir, dan otomotif. Adapaun 11 Desa dari Kecamatan Gayam itu meliputi Desa Gayam, Desa Katur, Desa Mojodelik, Desa Brabuhan, Desa Ringintuggal, Desa Ngraho, Desa Sudu, Desa Bonorejo, Desa Cengungklung, Desa Beged, dan Desa Sumurpandan. “ Kita bagi setiap kejuruan ada 20 peserta dan bergilir, pelati-

han ini sudah dimulai sejak 30 Juli sampai Desember 2015 mendatang,” ungkap Kepala UPT Pelatihan Kerja Bojonegoro, Surini Rabu (12/8). Menurut Surini, pelatihan tersebut, diarahkan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha masyarakat setempat, terutama para pemuda. ” Setelah pelatihan selesai, mereka akan diberi modal awal untuk membuka usaha berupa peralatan dasar masing-masing bidang dan papan nama usaha masingmasing,” katanya.

Seperti dikatakan Surini, pelatihan tersebut sepenuhnya gratis karena dibiayai oleh operator migas blok cepu, ExxonMobil Cepu Limited (EMCL).

Sementara Field Public and Government Affairs Manager, Rexy Mawardijaya melalui stafnya Slamet Rijadi mengatakan bahwa pelatihan tersebut juga hasil koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos) Bojonegoro. “ Kami sudah memberikan pelatihan seperti ini sejak 2008,” terangnya.

Menurutnya, pelatihan ini diharapkan bisa menjadi bekal para pemuda dari daerah wilayah sekitar operasi EMCL dalam meningkatkan taraf ekonomi mereka.

Terpisah, Kepala Bidang Pengembangan Penempatan Kerja dan Trasmigrasi Disnakertransos Bojonegoro Joko Santoso, mengaku sudah meninjau langsung program pelatihan ini. “Sejak awal kita EMCL sudah berkoordinasi dengan kita,” katanya.

12.000 pelatihan yang digelar

pemkab Bojonegoro tidak ada yang sama dengan program EMCL. Selama ini, imbuh Joko, Pemkab Bojonegoro terus memantau perkembangan proyek, terutama perkembangan pekerja yang sudah selesai masa kontraknya di proyek migas Blok Cepu. “ Tahun ini berkisar 5.0006.000 tenaga kerja proyek minyak Blok Cepu, yang berakhir kontraknya,” ucapnya.

Menurut Joko, bermodal pengalaman dan kemampuan yang dimilikinya, mereka ada yang bekerja di proyek lain ada juga yang membuka usaha sendiri.

Sesuai data semester I, Pemkab Bojonegoro telah memberikan berbagai pelatihan kepada sebanyak 4.363 peserta, baik pelatihan kewirausahaan, maupun sertifikasi. Sedangkan semester II, sebanyak 8.407 peserta sudah masuk dalam pendataan Disnakertransos Bojonegoro. Q bas

Kamis Wage 13 AGUSTUS 2015

KILAS AREMANIA

Jamin Pembangunan Berlanjut, GBHN Mutlak Dibutuhkan Malang, Bhirawa Pimpinan Badan Pegkajian MPR RI, Martin Hutabarak, disela-sela Seminar Nasional, Badan Pengkajian MPR RI Implikasi Hukum Pemberlakuan Ketetapan MPR, di Hotel Atria Malang, Rabu (12/8) kemarin mengatakan jika Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) mutlak diperlukan, agar pembangunan bangsa ini berkesinambungan.

Menurut Martin, GBHN itu dibutuhkan bangsa Indonesia, agar dalam membangun bisa tuntas. Meskipun yang menjadi pucuk pimpinan di negara ini berganti orang, tetapi sistemnya tetap berjalan.

“GBHN itu penting, untuk menyamakan langkah bangsa ini, diperlukan pedoman yang baku. Agar tidak terjadi ketimpangan dalam pembangunan. Sebab jika tidak ada GBHN yang terjadi adalah, berdasarkan selera Presiden, karena itulah pihaknya merasa perlu melakukan diskusi dengan akademisi dalam hal ini Universitas Brawijaya (UB), sekaligus untuk menjaring aspirasi ditingkat akademisi,”terangnya.

Sementara itu, dalam diskusi itu, direkomendasikan, bahwa posisi MPR RI dalam posisi lembaga Negara dan ketatanegaran Indonesia saat ini maka kewenangan dan tugas MPR RI tercantum dalam Undang Undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD.Q mut

MALANG RAYA

Geng Mundur, Kader PDIP Tetap Solid Kabupaten Malang, Bhirawa Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Malang tidak terlalu merisaukan terkait mundurnya Geng Wahyudi sebagai relawan pemenangan pasangan Bakal Calon Bupati (Bacabup) Malang Hj Dewanti Rumpoko dan Bakal Calon Wakil Bupati (Bacawabup) Malang Hj Musrifah Hadi.

Hal ini dibenarkan, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kabupaten Malang Eddy Rumpoko (ER), Rabu (12/8), kepada wartawan, jika dirinya dan kader PDIP tidak merisaukan terkait mun durnya Geng Wahyudi dari relawan kemenangan pasangan calon (paslon) Bupati Malang yang diusung PDIP, yakni Hj Dewanti RumpokoHj Musrifah Hadi.

“Sehingga tidak menjadi masalah besar di internal DPC PDIP Kabupaten Malang, dengan mundurnya Geng,” tuturnya.

Tujuan akhir dalam me-

menangkan paslon tersebut, tegas dia, yang tak lain adalah untuk mensejahterakan rakyat Kabupaten Malang. Sebab, selama lima tahun terakhir ini, di Kabupaten Malang masih belum signifikan terkait hasil pembangunannya. Serta pertumbuhan ekonomi rakyat kabupaten juga belum bisa terlihat perkembangannya.

Sehingga dirinya sangat yakin jika kader PDIP masih solid dalam memenangkan paslon Dewanti Rumpoko-Musrifah, di Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Malang 1015 mendatang.

“PDIP adalah partai yang

mengedepankan kesejahteraan rakyat. Jadi pemenangan Pemilukada bukanlah sebagai tujuan, namun PDIP memiliki tujuan yakni sebuah komitmen dalam mensejahterakan rakyat, khususnya rakyat Kabupaten Malang,” ujar Eddy, yang kini masih menjabat sebagai Wali Kota Batu.

Dalam kesempatan itu, ia menegaskan, dirinya tidak ingin masyarakat Kabupaten Malang melihat PDIP dalam arti sempit dalam perhelatan Pemilihan Bupati (Pilbup) Malang saja, tapi dalam upayanya membangun bangsa dan masyarakat. Sebab, Pemilukada itu sebuah proses untuk memilih pemimpin yang lebih baik dari sebelumnya. Karena meski paslon menang dalam Pemilukada, tapi tidak punya tujuan pembangunan, secara otomatis akan menjadi masalah.

“Untuk itu, dirinya sangat

Pengurus PMI Ranting se - Kota Batu Dilantik Kota Batu, Bhirawa Untuk meningkatkan kinerja PMI, Ranting PMI se-Kota Batu dilantik.

Pelantikan dilaksanakan oleh Wakil Walikota Batu Punjul Santoso selaku Ketua PMI Cabang Kota Batu bertempat di Rumah Dinasnya, Rabu (12/8) sore.

Dalam sambutannya Punjul Santoso mengharapkan Pengurus Ranting PMI agar semakin meningkatkan pengabdiannya sebagai tenaga relawan kemanusiaan.

“Pengurus dan anggota PMI merupakan sukarelawan yang bekerja karena misi kemanusiaan. Walau begitu relawan PMI tetap bekerja secara profesional,” ungkap Punjul.

Lebih lanjut dikatakan, fokus kegiatan PMI yaitu membantu penanganan korban bencana alam, PPPK, donor darah dan kegiatan kemanusiaan lainnya.

Selain itu juga melakukan pendidikan kader-kader relawan PMI, terutama bagi anak-anak sekolah.

“Untuk mendukung kegiatan PMI, selain meminta bantuan dana hibah dari Pemkot Batu, PMI juga melakukan penggalangan dana masyarakat. Kita berupaya untuk mendapatkan dana CSR dari kalangan perusahaan untuk melengkapi kebutuhan peralatan PMI,” tuturnya.

Ditambahkan, upaya meningkatkan pelayanan PMI diantaranya dengan penyediaan bank darah dan donor darah.

Sebab selama ini kegiatan donor darah di Kota Batu dilaksanakan oleh PMI Cabang Kabupaten Malang sebagai induk.

“Kota Batu sudah berkembang pesat, sehingga pelayanan PMI juga harus ditingkatkan demi memenuhi kebutuhan masyakat,” tandas Punjul. Q sup

cahyono/bhirawa

Ketua DPC PDIP Kabupaten Malang Eddy Rumpoko (kanan) saat bersama Sekretaris DPD PDIP Jawa Timur Sri Untari (kiri) berharap kepada masyarakat pemilih, agar lebih bijak dan arif dalam memilih pemimpin.

Sebab, nasib masyarakat sejahtera atau tidak ditentukan dalam lima tahun kedepan.

Sehingga masyarakat Kabupaten Malang bisa merasakan sendiri selama lima tahun ini, apa yang paling menonjol terkait pembangunan atau yang lainnya,” kata Eddy. Q cyn

Petugas UPTD Pasar Diduga Pungli Pedagang

Wawasan Kebangsaan Jadi Materi Ospek Mahasiswa Malang, Bhirawa Wakil Wali Kota Malang, Sutiaji meminta kepada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Kota Malag, untuk memasukan materi wawasan kebangsaan pada orientasi pengenalan kampus atau ospek mahasiswa baru. Permintaan ini disampaikan Sutiaji kepada sejumlah wartawan, Rabu (12/8) kemarin.

Menurut Sutiaji, pemberian materi itu sangat penting, agar para mahasiswa baru, memiliki rasa cinta dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Karena belakangan ini nilai-nilai kebangsaan itu sudah mulai luntur.

Diakui, Sutiaji, datangnya mahasiswa dari berbagai daerah, dari sisi positifnya, berdampak bagi pertumbuhan ekonomi di Kota Malang. Namun demikian sisi negatifnya mahasiswa dari berbagai daerah itu akan membawa budaya dari daerahnya masing-masing. Termasuk budaya asing yang dibawa oleh mahasiswa asing.

“Budaya dari daerah masing-masing itu, tidak bisa dihindari, makanya para mahasiswa baru itu, harus mengedepankan rasa ke Indonesiannya, atau bagi mahasiswa asing harus menghormati budaya Indonesia dan tidak ego,” tuturnya.

Dikatakan Sutiaji, secara umum kondisi sosial Budaya di Kota Malang ini, relatif setabil, namun berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Lemhanas, ditemukan bahwa Kota Malnag masuk zona kuning, atau kawasan yang patut diwaspadai.

“Saya kira masalah kerukunan umat beragama sudah tidak ada masalah, melalui FKUB, semua masalah yang terkait dnegan kerukunan umat beragama sudah tuntas. Tetapi persoalan lain, dimungkinkan masih berpotensi muncul, termasuk dari lingkungan kampus makanya harus tetap diwaspadai,”tukasnya.

Sutiaji menambahkan, pihaknya masih melihat dangkalnya nilai-nilai kebangsaan khususnya pada para siswa.

Ada siswa di sekolah tertentu yang tidak hafal Pancasila, ini tidak boleh terjadi.Q mut

9

anas bachtiar/bhirawa

Antusiasme anak-anak TK dalam mengikuti karnaval telah mampu memukau Walikota Batu, Eddy Rumpoko.

Peserta Karnaval Antusias, Wali Kota Batu Janji Perbaiki Sarana Pendidikan Batu, Bhirawa Walikota Batu, Eddy Rumpoko, mengaku terkejut melihat antusiasme para pendidik dan siswa Taman Kanak-Kanak (TK) dalam mengikuti Karnaval TK se-Kota Batu, Rabu (12/8). Sedikitnya 95 kelompok anak TK ambil bagian dalam karnaval yang hanya diikuti bocah-bocah belia ini. Namun kegiatan ini juga mengakibatkan mendapatkan pelayanan publik di Balaikota Batu.

Kesulitan mendapatkan pelayanan publik ini karena Balaikota Batu berada di Jl. Panglima Sudirman. Adapun kegiatan karnaval dilaksanakan di jalan tersebut tepatnya di depan Agritech hingga simpang empat BCA. Akibatnya, kendaraan tak bisa memasuki/ melewati sepanjang jalan tersebut.

“Tingkat partisipasi pendidik bersama siswa TK dalam kegiatan karnaval ini sangat luar biasa. Untuk kita akan memberikan perhatian lebih terhadap sarana pra sarana pendidikan. Apalagi Kota Ba-

tu sudah mendapatkan penghargaan sebagai Kota Layak Anak (KLA) dari Pemerintah Pusat,”ujar Eddy Rumpoko, Rabu (12/8).

Saat ini masih banyak sekolah TK yang masih menumpang di rumah-rumah penduduk yang ada di Kota Batu. Hal inilah yang menjadi fokus perhatian dari walikota agar segera tertangani dan kualitas pendidikan bisa berkembang lebih baik. Iapun meminta agar para Camat, Kepala Desa, dan Lurah bisa membantu menangani masalah tersebut.

“Jadi Camat, Kepala Desa dan Lurah bisa memfasilitasi agar sekolah TK dan PAUD yang masih menumpang di rumah penduduk bisa segera memiliki gedung sekolah sendiri,”tegas ER, panggilan akran Eddy Rumpoko.

Ke depan, lanjutnya, anakanak Kota Batu harus mengerti dan tahu persis tentang daerah atau kotanya. Dengan demikian mereka bisa berkreatifitas di wilayahnya sendiri dan hidup di daerahnya sendiri.

Diketahui, dalam karnaval

kemarin diikuti sebanyak 95 kelompok dari berbagai TK yang ada di tiga Kecamatan yang ada di Kota Batu. Dengan mengenakan baju daerah maupun baju khas hasil kreatifitas, mereka mampu memukau warga yang menonton di sepanjang jalan Panglima Sudirman.

Seperti kreativitas yang ditunjukkan oleh TK Arjuno Kota Batu. Siswa-siswi dari TK tersebut mengenakan pakaian khusus yang dibuat dari kertas koran. Dan kecentilan bocah dalam memperagakan busana korban itu membuat warga memberikan apresiasi dan tepuk tangan.

Terpisah, Kepala BPMPKB Kota Batu, Abu Sufyan mengatakan bahwa beberapa waktu lalu Kota Batu mendapatkan penghargaan sebagai Kota Layak Anak dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. “Penghargaan KLA itu diberikan langsung oleh Papak Presiden dalam peringatan Hari Anak Nasional di Istana Bogor pada tanggal 11 Agustus kemarin,”ujar Abu.Q nas, sup

Kabupaten Malang, Bhirawa Pedagang pasar tradisional milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang yang tersebar di 33 kecamatan rentan terjadi jadi ajang pungutan liar (pungli) oknum petugas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar (Disperindagsar) Kabupaten Malang.

“Rentannya pratek pungli, karena sudah ada pengaduan pedagang pasar kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ProDesa Kabupaten Malang, jika oknum petugas UPTD Pasar menarik restribusi kepada pedagang tanpa diberikan karcis. Dan ironisnya lagi, bahwa kasus itu sudah berlangsung lama,” ujar Koordiantor Badan Pekerja LSM ProDesa Ahmad Kusaeri, Rabu (12/8), kepada Bhirawa.

Sementara, kata dia, rentannya praktek pungli tersebut, seperti pasar tradisional yang ramai dikunjungi masyarakat, yang didalamnya banyak pedagang yang tidak memiliki bedak maupun kios. Sehingga para pedagang ini jika membayar restribusi sering tidak diberi karcis. Dengan tidak diberikan karcis oleh petugas UPTD, maka petugas tersebut telah melakukan pungli.

“Kami juga menduga, karcis restribusi bisa saja ada yang palsu. Artinya oknum petugas UPTD mencetak karcis sendiri namun tidak dilakukan porporasi ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DKKA),” terang Kusaeri. Menurutnya, pasar-pasar tradisional yang rentan terjadinya pungli, seperti Pasar Dampit, Turen, Gondanglegi, Kepanjen, Wajak, Tumpang, Singosari dan Lawang. Sehingga dirinya mendesak Pemkab Malang untuk segera menertibkan oknum petugas UPTD Disperindagsar, serta juga memberikan sanksi jika terbukti melakukan pungli,” pintahnya.

Secara terpisah, Wakil Bupati Malang H Subhan mengatakan, dugaan adanya pungli yang dilakukan oknum petugas UPTD Pasar kepada pedagang pasar terkait membayar restribusi tidak berikan karcis, hingga kini pihaknya belum menerima laporan dari masyarakat. “Meski belum adanya laporan dari masyarakat, maka dirinya akan meminta klarifikasi kepada dinas terkait atas kasus dugaan pungi tersebut,” tegasnya. Ia berharap, agar pedagang pasar baik itu yang berdagang dalam bedak dan kios, jika petugas UPTD tidak memberikan karcis, pedagang harus berani memintanya. Dan jika petugas penarik restribusi tidak memberikan karcis, pedagang jangan memberikan uang sebelum karcis itu diterima. Sebab, untuk mengantisipasi terjadinya pungli itu, pedagang harus berani meminta karcis tersebut.

“Jika informasi itu benar adanya pungli di pasar-pasar, tentunya hal itu yang dirugikan adalah Pemkab Malang.

Karena yang seharusnya hasil penarikan restribusi dari pedagang pasar itu masuk ke kas Dinas Pendapatan Daerah, tapi sebaliknya masuk saku oknum petugas UPTD Disperindagsar,” papar Subhan yang juga sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Malang. Q cyn

cahyono/bhirawa

Pasar Lawang, Kec Lawang, Kab Malang yang diduga dibuat ajang pungli oleh oknum petugas UPTD Pasar.

DPRD Kota Blitar Setujui LKPj Wali Kota Blitar 2014 DPRD Kota Blitar menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Blitar tahun anggaran 2014 melalui Rapat Paripurna DPRD tentang Penetapan Persetujuan Bersama atas Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Blitar 2014 di gedung Paripurna, Rabu (12/8) kemarin.

Diungkapkan Ketua DPRD Kota Blitar, Glebot Catur Arijanto, SH setiap tahun Pemerintah Kota Blitar dalam hal ini Walikota Blitar harus mempertanggungjawabkannya semua penggunaan anggaran melalui APBD kepada DPRD Kota Blitar.

“Karena kami juga harus tahu untuk apa saja penggunaan APBD selama satu tahun yang juga harus disampaikan kepada public serta masyarakat,” kata Glebot Catur Arijanto, SH. Lanjut Glebot Catur Arijanto, SH, dalam pembahasan Pertanggungjawaban Walikota Blitar penggunaan APBD 2014 ini secara umum tidak ada persoalan yang serius, namun melalui Fraksi-Fraksi yang ada

di DPRD Kota Blitar memberikan masukan melalui catatan strategis untuk perbaikan pelaksanaan penggunaan APBD di masing-masing SKPD jajaran Pemkot Blitar.

“Meskipun hanya sebuah rekomendasi dalam bentuk catatan strategis, masukan dari masing-masing Fraksi harus bisa dilaksanakan sesuai dengan aturan dan mekanisme seperti banyak keluhan terhadap pelayanan Rumah Sakit Mardi Waluyo Kota Blitar,” jelasnya.

Ditambahkan Wakil Ketua DPRD Kota Blitar yang juga memimpin jalannya Rapat Paripurna, Totok Sugiarto menngungkapkan hampir semua Fraksi yang dibawa ke Komisi dan Badan Anggaran

rekomendasinya sama, yakni untuk lebih meningkatkan kinerja dalam rangka pemenuhan APBD utamanya di pendapatan, efisiensi dan efektifitas pembiayaan.

“Jangan sampai penggunaan anggaran ini hanya untuk kepentingan personal saja, melainkan mengutamakan masyarakat Kota Blitar yang berhak untuk menikmati fa-

silitas dan pelayanan baik Pendidikan, Kesehatan dan sebagainya,” kata Totok Sugiarto. Selain tu dikatakan Totok Sugiarto pelaksanaan Rapat Paripurna ini dilaksanakan setelah adanya pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BKP), dimana Kota Blitar pada tahun ini kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa

hartono/bhirawa

Ketua DPRD Kota Blitar Glebot Catur Arijanto, SH saat menandatangani Berita Acara Penetapan didampingi Plh. Walikota Blitar yang juga Pj. Sekretaris Daerah Kota Blitar sekaligus Kepala BPKAD Kota Blitar, Rudi Wijonarko, Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Totok Sugiarto dan Drs. Slamet.

Pengecualian (WTP) dalam hal kewajaran penyajan laporan keuangan Pemerintah Kota Blitar tahun 2014.

“Prestasi tersebut patut kita apresiasi sebagai sebuah keberhasilan, dalam pengelolaan keuangan, sehingga kami harapkan bisa dipertahankan dan masing-masing SKPD memperbaiki kinerja serta pelayanannya yang masih belum maksimal,” jelasnya lagi.

Sementara perlu diketahui, sebelum disetujuinya Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Blitar tahun anggaran 2014, masing-masing Fraksi menyampaikan Pandangan Umumnya, dimana Fraksi PDI Perjuangan disampaikan oleh Dedik Hendarwanto, Fraksi Kebangkitan Bangsa oleh Yasin Hermanto, Fraksi Indonesia Raya Adil Sejahtera oleh Yohan Tri W, dan Fraksi Persatuan Karya Demokrat oleh Rachmad Fauzi yang memberikan masukan serta rekomendasi melalui Catatan Strategi. Q htn*

OLAHRAGA

10 LINTASAN

Banyuwangi Gelar Kompetisi Selancar Layang Internasional Banyuwangi, Bhirawa Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, kembali menggelar kegiatan pariwisata berbasis olahraga, yakni selancar layang dan selancar angin tingkat internasional 2015.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di Banyuwangi, Rabu, menjelaskan bahwa kegiatan itu akan digelar di Tabuhan, sebuah pulau dengan laut jernih dan pantai berpasir putih tak jauh dari pusat Kota Banyuwangi.

"Kegiatan yang digelar untuk kali kedua sejak tahun lalu itu bakal dilaksanakan pada 22 hingga 23 Agustus 2015 dengan tajuk 'Tabuhan Island Pro Kiteboarding' dan memperebutkan hadiah uang tunai Rp100 juta," katanya.

Ia menjelaskan sebanyak 40 peselancar layang dan peselancar angin asing akan ikut serta, antara lain dari Belanda, Jerman, Austria, Prancis, Swedia, Finlandia, Rusia, Lithuania, Inggris, Brazil, Selandia Baru, Singapura, Malaysia, dan Australia.

Untuk juri didatangkan dari Australia dan Belanda dengan race director Jeroen Van der Koiij dari Belanda.

Tahun lalu, kegiatan ini dikemas dalam trial game. Adapun tahun ini sudah dikemas dalam sebuah kompetisi profesional yang masuk dalam agenda Banyuwangi Festival 2015.

Selancar layang (kite surfing) dan selancar angin (wind surfing) merupakan olahraga selancar yang mengandalkan angin berkecepatan tinggi hingga bisa melayangkan peselancar ke udara.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan kegiatan ini merupakan ikhtiar pemerintah daerah dalam mempromosikan destinasi wisata baru Pulau Tabuhan kepada khalayak luas.

Pulau yang berada di Banyuwangi bagian utara ini menyimpan pesona yang belum diketahui banyak orang, yaitu pasir putih yang halus, air laut yang jernih dan biota lautnya yang menawan sehingga sangat layak untuk dipromosikan.

"Tidak hanya sekadar menjadi event promosi wisata, namun kegiatan ini sebagai salah satu cara menjadikan Pulau Tabuhan menjadi tujuan utama surfpoint bagi komunitas kitesurfing dan windsurfing internasional," kata Bupati Anas.

Pulau Tabuhan memang menjadi tempat yang istimewa bagi para peselancar angin. Selain lautnya yang tanpa ombak, kecepatan angin di laut pulau ini berkisar 20-30 knot, sangat baik untuk bermain kitesurfing maupun windsurfing.

"Pulau Tabuhan tempat paling bagus di Indonesia untuk main kitesurfing. Di Tabuhan angin keras setiap saat, tidak usah menunggu datangnya angin seperti di Bali," kata Jeroen Van der Koiij sebagaimana dikutip keterangan Pemkab Banyuwangi.Q ant

Tommy Sugiarto

Kamis Wage 13 AGUSTUS 2015

Berbeda Sikap, Ibnu Pilih Realistis Surabaya, Bhirawa Dualisme target terjadi di tubuh Persebaya, jika sebelumnya Gede Widiade menargetkan juara turnamen Piala Kemerdekaan 2015, namun Pelatih Ibnu Grahan malah memilih sikap realistis.

Salah satu alasan Ibnu Grahan karena tim berjuluk Bajol Ijo itu tidak bisa menurunkan skuad terbaiknya, sebab beberapa pemain cedera, seperti Dany Saputra dan kepergian Evan Dimas Darmono ke Spanyol, membuat Persebaya me-

ninggalkan lubang di timnya.

Belum lagi stok pemain juga bakal minim. Sebab Persebaya sudah menyampaikan bahwa mereka hanya menggunakan 22 pemain di Piala Presiden.

Sebelum mewujudkan target

Tim PON Jatim Tetap Buru Evan Surabaya, Bhirawa Tim sepak bola PON Jatim yang akan berlaga di PON XIX Jabar 2016 masih membutuhkan tenaga Evan Dhimas.

Padahal mantan Kapten Timnas U19 itu sudah berada di Spanyol.

Tak hanya Evan, Tim PON juga meminta agar tiga pemain lainnya, Sahrul Kurniawan, M. Fatchurohman dan Zainuri diharapkan untuk segera berlatih bersama dengan tim yang dilatih oleh Hanafin itu.

"Suratnya sudah kami terima. Keempat pemain ini diminta untuk bergabung pada awal September nanti," ucap sekretaris tim Persebaya, Rahmad Sumanjaya, Rabu (12/ 8).

Ketertarikan Hanafing, pelatih PON Jatim, terhadap Evan maupun tiga pemain lainnya, sebenarnya sudah terungkap sejak lama. Apalagi setelah aturan baru memperbolehkan pemain profesional bertanding di ajang PON. April lalu, Evan sudah memberikan penolakan secara halus.

"Bukankah lebih baik munculkan pemain baru. Jangan hanya kita-kita," terang Evan saat itu.

Manajemen Persebaya juga tak berani bersikap. Menurut Rahmad, ia harus berdiskusi terlebih dulu dengan Gede Widiade selaku owner dan Ibnu Grahan sebagai pelatih kepala. Apalagi disaat yang bersamaan, Persebaya juga harus melakoni turnamen Piala Presiden 2015. "Kita juga akan melihat kebutuhan tim," tutup Rahmad. Q wwn

juara yang dibebankan oleh Gede, Ibnu mengatakan bahwa Persebaya terlebih dulu harus melewati babak grup. "Yang pasti kita harus lolos grup dulu. Lewati tahap demi tahap," kata Ibnu. Apalagi Persebaya juga tidak bisa menurunkan skuat terbaik.

Ibnu juga menegaskan bahwa Persebaya tak pilih-pilih lawan. "Mau main di Bandung, Malang, Makassar atau Denpasar, semuanya kita siap.

Secara ekonomi, kita mungkin

lebih pas bila main di Bali.

Kita juga sudah mengenal medan disana," lanjut Ibnu.

Mengenai target yang dibebankan Gede ke pundak tim Persebaya, Ibnu menganggap wajar hal itu. "Bos targetnya juara, pelatih juga punya target, suporter pun punya target.

Bos ngomong seperti itu untuk memotivasi pemain. Apalagi hadiahnya cukup besar," tutup Ibnu.

Berbicara mengenai target pada turnamen Piala Kemer-

dekaan 2015, pelatih Ibnu Grahan memiliki paradigma yang berbeda dengan Gede Widiade, bos Persebaya. Ibnu jauh lebih realistis dari Gede.

Gede sudah menegaskan bahwa Persebaya harus menjuarai turnamen yang rencananya dimulai 30 Agustus nanti tersebut. Secara terpisah, Ibnu Grahan selaku head coach ternyata memiliki pandangan berbeda tentang target Persebaya di Piala Kemerdekaan. Q wwn

Sulsel Maksimalkan Tiga Kejuaraan Rebut Tiket PON Makassar, Bhirawa Persatuan Renang Seluruh Indonesia Sulawesi Selatan siap memaksimalkan tiga agenda kejuaraan demi merebut tiket tampil di Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX di Jawa Barat 2016.

Pelatih Renang Sulsel Andre Santosa di Makassar, Rabu, mengatakan masih ada tiga kejuaraan yang akan masuk hitungan untuk PON yakni Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) Jawa Barat (September), Pekan Olahraga Mahasiswa (Pomnas) Aceh (November) dan kejurnas antarklub di Jakarta, pada Desember 2015.

"Kami tentu berharap ada atlet kita yang lolos limit PON 2016 pada kejurnas nanti. Kami saat ini juga terus fokus meningkatkan kecepatan seluruh atlet agar bisa meraih hasil maksimal," jelasnya.

Terkait kegagalan tim Sulsel meloloskan atletnya di kejurnas Jawa Tengah, 7-9 Agustus 2015, dirinya berharap tidak terulang di kejuaraan mendatang. Pihaknya juga akan melakukan evaluasi menyeluruh demi meraih hasil yang lebih baik.

Mengenai peluang lolos, kata dia, tentunya hal itu akan di-

kembalikan dari para atlet sendiri. Sebab lolos tidaknya atlet tergantung dari sejauh mana kecepatan renang mereka dalam pertandingan tersebut.

Tim pelatih juga tidak terlalu membebankan atlet untuk dapat meraih medali PRSI Sulsel siap maksimalkan tiga agenda kejuaraan untuk rebut tiket karena fokus utama yakni tampil di PON XIX di Jawa Barat 2016. meloloskan atAlamzah lolos limit pada nomor PON let sebanyak mungkin tampil di PON 2016. gaya ganti putri 200 meter. Adapun "Kita masih punya peluang untuk Rezky sukses memenuhi limit waktu lolos. Kita juga telah menyiapkan PON untuk nomor gaya kupu-kupu program untuk meningkatkan kua200 meter. litas seluruh atlet," katanya.

Kedua atlet andalan Sulsel itu, Pelatih renang lainnya, Thamrin kata dia, mendapatkan limit pada Taba, menyatakan saat ini telah pelaksanaan Kejuaraan Renang meloloskan dua atlet ke PON 2016 antar perkumpulan Seluruh Indonemasing-masing Muhammad Alamsia (KRAPSI) di Yogyakarta, 27-30 zah dan Rezkyanto.

Desember 2014.Q ant Ia menjelaskan untuk Muhammad

Tommy Akui Sulit Lupakan Kekalahan Kejuaraan Dunia Jakarta, Bhirawa Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Tommy Sugiarto mengaku akan sulit melupakan kekalahan dari wakil Hong Kong Wei Nan dalam pertandingan putaran kedua Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2015 di Stadion Istora Senayan, Jakarta, Rabu.

"Kekalahan ini mungkin akan sulit saya lupakan karena ini Kejuaraan Dunia. Tapi, saya harus segera bangkit karena saya ingin menuju Olimpiade," kata Tommy dalam jumpa pers selepas pertandingan di Jakarta, Rabu.

Tommy yang merupakan pemain unggulan ke-15 tumbang di tangan Wei Nan dalam tiga game 24-26, 21-8, 20-22 dalam waktu 70 menit.

"Memang berat bagi saya untuk menerima kekalahan ini. Tapi, saya sudah memberikan permainan yang terbaik," kata putra mantan atlet bulu tangkis Icuk Sugiarto itu.

Tommy mengatakan selalu berusaha mengejar ketertinggalan poin pada game pertama meskipun kemenangan justru diraih Wei Nan. "Tapi, pada game kedua dia tampak mengendorkan permainan dan pada awal game ketiga permainan kembali ketat," kata mantan atlet pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) itu.

Pada akhir game ketiga, Tommy mengaku bermain terburu-buru dan ingin cepat menutup kemenangan. Tapi, permainannya terpengaruh faktor angin di lapangan.

"Saya telah berusaha bermain lebih rileks pada game ketiga. Tapi, saya rasa Wei Nan bermain lebih tenang dan dapat antisipasi atmosfer di lapangan," kata Tommy.

Meski berusaha masuk kualifikasi Olimpiade Rio 2016, Tommy belum menentukan turnamen berikutnya yang akan diikuti untuk menambah poin menuju Olimpiade setelah Kejuaraan Dunia 2015.Q ant

Sumut Optimistis Lolos PON 2016 Medan, Bhirawa Pengurus Provinsi Persatuan Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) Sumatera Utara optimistis dapat lolos dari babak kualifikasi menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX tahun 2016 di Jawa Barat.

Ketua Perbasi Sumut, Sofyan Tan, di Medan, Rabu, mengatakan, saat ini pihaknya terus menggeber persiapan menjelang pekan Olahraga Wilayah (Porwil) se-Sumatera yang digelar di Bangka Belitung, yang juga merupakan seleksi menuju PON 2016.

"Kalau melihat kekuatan basket di Pulau Sumatera dalam beberapa tahun terakhir, kita optimistis masih bisa melewatinya dan dapat lolos menuju PON. Namun tentunya tidak boleh terlena, kita terus berpacu dengan waktu mengingat Porwil kian dekat," katanya.

Sementara berbicara mengenai persaingan, anggota DPR RI ini secara gamblang mengutarakan, Riau, Palembang dan Sumatera Barat adalah lawan yang sangat perlu diwaspadai mengingat ketiga daerah itu selama ini selalu menjadi ancaman bagi Sumut.

"Kita memang tidak boleh

lengah dengan ketiga daerah itu. Meski demikian tidak berarti kita harus takut, kalau atlet sudah siap, semuanya tentunya dapat kita lewati," katanya.

Sebagai salah satu upaya persiapan menghadapi Porwil Sumatera nanti, pihaknya juga berencana mendatangkan pelatih asing asal Tiongkok, dengan harapan dapat lebih "memoles" atlet Sumut nantinya.

Sofyan juga mengaku beberapa waktu lalu pihaknya telah bertemu Konsul Tiongkok di Medan untuk membicarakan niat mendatangkan pelatih dari negeri "tirai bambu" tersebut.

Dari hasil pertemuan tersebut, Konsul Tiongkok menyambut positif keinginan Perbasi Sumut tersebut karena dinilai juga sebagai salah satu upaya semakin meningkatkan hubungan kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok.

"Sudah ada lampu hijau, mudah-mudahan segera terealisasi dalam waktu dekat. Ada dua pelatih yang akan kita datangkan menangani tim putra dan putri. Kita sangat mengharapkan kebangkitan basket Sumut seperti dulu lagi, dimana banyak atlet kita yang langganan timnas," katanya.Q ant

Pengurus Provinsi Perbasi Sumut optimistis lolos dari babak kualifikasi menuju PON XIX tahun 2016 di Jawa Barat.

Kamis Wage, 13 AGUSTUS 2015

PNS Lamongan Difasilitasi untuk Beli Rumah l Sambungan hal 1

Penandatanganan kerjasama itu menindaklanjuti Program Sejuta Rumah yang dicanangkan oleh Pesiden Jokowi pada 29 April 2015 di Ungaran, Semarang. “Pertemuan ini merupakan kabar bahagia bagi PNS, karena rumah adalah kebutuhan pokok. Dan PNS harus mempunyai rumah.

Saat ini pihak BTN menghubungi saya untuk melakukan kerjasama, staf segera saya perintahkan untuk menindaklanjuti agar segera terlaksana, “ ujar Plh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi saat membuka kegiatan sosialisasi.

Pemkab Lamongan, lanjut pria yang juga menjabat Sekkab tersebut, akan segera menindaklanjuti dengan menyiapkan lahan yang dibutuhkan bagi pengembang untuk membangun perumahan. Jika lahan itu nantinya jauh dari lingkungan perkantoran, Yuhronur menyebut Pemkab Lamongan melalui Perubahan APBD 2015 sudah menaikkan tunjangan kesejahteraan bagi PNS. “Tunjangan itu bisa dimanfaatkan untuk transportasi menuju tempat kerja, sehingga akan meningkatkan kinerja pelayanan PNS bagi masyarakat,” ujar dia.

Sementara Vice President Bisnis PT BTN Reinhard Harianja menyampaikan bahwa BTN adalah satu-satunya bank yang bekerjasama dengan pemerintah untuk menyukseskan Program Sejuta Rumah.

Dikatakannya pemerintah menugaskan BTN untuk memberikan pembiayaan perumahan melalui Surat Menteri Keuangan No. B-49/ MK/IV/I/1974 tertanggal 29 Januari 1974.

Menurut Reinhard Harianja, banyak sekali manfaat yang akan diterima oleh PNS melalui Program Sejuta Rumah. Di antaranya yakni uang muka yang hanya 1 persen bahkan bisa 0 persen dari harga jual rumah. Kemudian bunga yang hanya 5 persen fixed sepanjang waktu masa kredit dengan jangka waktu maksimal 20 tahun.

Tak hanya itu, PNS peserta program ini akan menerima Bantuan Uang Muka (BUM).

Untuk golongan I sebesar Rp 1.200.000, golongan II sebesar Rp 1.500.000 dan golongan III sebesar Rp 1.800.000. Para PNS Pemkab Lamongan juga akan menerima Bantuan Tunai Perumahan (BTP-PNS). Masing-masing golongan sebesar Rp 4.000.000 dan Tambahan Bantuan Uang Muka (TBUM) masingmasing golongan sebesar Rp 20.000.000.

Di depan para perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), camat dan pengembang (developer) yang hadir dalam acara tersebut, Reinhard Harianja juga menyebutkan bahwa harga jual rumah yang akan disubsidi oleh pemerintah maksimal Rp 110.500.000.

Oleh karena itu dia berharap agar Pemkab Lamongan menyediakan lahan dengan harga maksimal Rp 275.000 per m2 untuk mendukung Program Sejuta Rumah tersebut. Jika lahan tersebut berada jauh dari kota, Pemkab Lamongan bisa memberikan bantuan uang transpor yang seperti diberikan oleh Pemda di daerah lain. n kim

Terindikasi Korupsi, RSUD Caruban Didemo Karyawan l Sambungan hal 1

Usai melakukan aksi unjuk rasa di halaman RSUD, kemudian massa menuju kantor Kejaksaan Negeri Mejayan yang berada di Balerejo.

Perwakilan massa yang telah menyiapkan berkas dugaan adanya korupsi, kemudian diterima Kasi Intelijen, Rahmad Hidayat.

“Kita ingin transparansi. Berkas adanya indikasi korupsi sudah kita serahkan ke kejaksaan. Selain itu, kita ingin ada pergantian managemen di RSUD,” kata perwakilan pengunjuk rasa, Riyanto kepada wartawan.

Menurut Riyanto, selama ini beberapa karyawan juga mendapat intimidasi dari unsur pimpinan RSUD. “Kita selama ini juga mendapat intimidasi.

Pokoknya kita menuntut agar kejaksaan menuntaskan kasus dugaan korupsinya saja. Kalau masalah pergantian managemen, biar pemerintah kabupaten yang menangani,” ujarnya.

Dari kejaksaan, kemudian massa bergerak menuju kantor DPRD yang berada di Klitik.

Sebanyak 15 orang perwakilan massa, kemudian diterima anggota DPRD untuk melakukan dengar pendapat di ruang rapat. n dar

Resmi Jadi PTN-BH l Sambungan hal 1

menjalankan masa transisi dari PTN-BLU ke PTN-BH,” kata Rektor ITS Prof Ir Joni Hermana MScES, PhD belum lama ini.

Dalam masa transisi, hal pertama yang dijalankan adalah pembentukan statuta yang akan menjadi haluan jalannya organisasi di ITS, karena itu dengan ditandatanganinya statuta itu, maka kini ITS akan mulai bergerak menjalankan perubahan organisasi.

Penandatanganan statuta ini mengawali berbagai perubahan struktur organisasi di kampus ITS dari yang sebelumnya berstatus Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTNBLU) menjadi PTNBH. “Dengan menjadi PTNBH, ITS akan mengalami banyak perubahan, di antara­nya manajemen keuangan, peraturan yang lebih bebas hingga transformasi struktur organisasi.

Struktur oganisasi yang akan berubah ditandai dengan dibentuknya Senat Akademik hingga Majelis Wali Amanah (MWA),” katanya.

Joni menerangkan pembentukan senat akademik merupakan gerakan transisi pertama ITS menuju PTNBH setelah pemilihan wakil rektor dilakukan. “Jika sekarang hanya ada senat (guru besar), maka nantinya senat akan bekerja beriringan dengan senat akademik,” kata Guru Besar Teknik Lingkungan FTSP ITS itu.

Menurut dia, Senat Akademik akan khusus mengurus masalah akademik, karena ITS sebagai PTN-BH akan memiliki wewenang penuh untuk mengurus kebijakan akademiknya, termasuk membuka atau menutup program studi.

Selama masa transisi, ITS masih diperkenankan untuk menjalankan program PTNBLU sambil melakukan transisi. Setelah Desember 2016, ITS sudah harus penuh menjalankan Statuta PTNBH. n tam

11

SAMBUNGAN DPD PAN Surabaya Sebut Rekom DPP Misterius l Sambungan hal 1

yang asli dari DPP PAN? Menurutnya hal itu bukan kewenangannya lagi.

Mengingat PAN sudah melaksanakan kewajibannya mengeluarkan surat rekomendasi dan itu sudah selesai. Kalaupun kemudian terjadi seperti sekarang ini, itu bukanlah kehendaknya. ‘’Semuanya sudah saya serahkan ke KPU. Terserah KPU Surabaya apakah nanti dicoret pencalonan mereka, apa tetap lanjut,’’tegasnya pasrah.

Seperti diberitakan Bhirawa sebelumnya, proses Pilkada di Kota Surabaya akhirnya terselamatkan setelah adanya pasangan calon (paslon) yang mendaftarkan di hari terakhir perpanjangan pendaftaran. DPC Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Surabaya akhirnya mendaftarkan Rasiyo dan Dhimam Abror sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota ke KPU Kota Surabaya, Selasa (11/8). Masing-masing partai ini memiliki enam kursi dan empat kursi di DPRD Kota Surabaya.

Meski berkas pendaftaran pasangan Rasiyo - Abror yang mendaftar mendekati akhir-akhir perpanjangan pendaftaran sudah diterima KPU Surabaya, namun berkas itu masih disoal. Sebab rekomendasi dari DPP PAN yang disetor ke KPU Surabaya

berupa dokumen hasil scan yang diemail ke pengurus daerah. Dokumen hasil print email itu tidak dibubuhi cap stempel basah.

Sementara itu Wakil Ketua DPW PAN Jatim Suli Daim menegaskan jika PAN tidak akan bermain-main terkait rekom terhadap pasangan Rasiyo-Dhimam Abror. Kalaupun yang turun masih berupa scan, pihaknya optimistis dalam waktu dekat akan segera turun rekom aslinya. ‘’Namun demikian secara tegas saya katakan saya tidak mengetahui secara detil bentuk surat rekom itu sendiri.

Termasuk siapa yang menandatangani rekom itu, kami tidak tahu,” paparnya.

Berkas Lama Sementara itu berkas pendaftaran pasangan Rasiyo-Abror tidak hanya bermasalah pada surat rekomendasi DPP PAN yang discan. Saat pendaftaran ke KPU Kota Surabaya Selasa (11/8) lalu, Dhimam Abror diketahui mendaftar menggunakan berkas lama. Berkas ini dipakai ketika Abror mendaftar sebagai calon wali kota bersama mantan calon wakil wali kota Haries Purwoko. Artinya Abror tetap mendaftar sebagai calon wali kota.

Seperti diketahui, pasangan Dhimam Abror-Haries Purwoko yang saat itu juga diusung Partai Demokrat dan PAN, pernah mendaftar ke KPU Kota

Surabaya pada 3 Agustus lalu. Abror didaftarkan sebagai calon wali kota dan Haries sebagai wakilnya. Tapi, pendaftaran keduanya ditolak karena berkasnya tidak memenuhi syarat, apalagi Haries juga menghilang saat pendaftaran dan belakangan diketahui mundur dari pencalonan.

Nah, berkas pendaftaran yang dipakai Dhimam Abror saat pencalonan calon wali kota itu kemudian digunakan kembali untuk mendaftar sebagai calon wakil wali kota. Pasalnya, Rasiyo yang direkomendasikan partai pengusung untuk menjadi calon wali kota dalam perpanjangan pendaftaran.

Komisioner Bidang Hukum, Pengawasan dan SDM KPU Kota Surabaya Purnomo Satriyo Pringgodigdo mengatakan, pihaknya memang masih berkoordinasi dengan Panwaslu untuk melakukan penelitian syarat calon dan syarat pencalonan. “Masih akan kami teliti pemenuhan syaratnya,” katanya Rabu kemarin.

Pihaknya menjelaskan, pemenuhan syarat tersebut antara lain apakah benar dokumen-dokumen tersebut dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti SKCK (Surat Keterang­a n Catatan Kepolisian) serta keaslian dokumen lainnya.

Sampai kapan proses penelitian, Purnomo menerangkan, proses penelitian diberi waktu mulai 11 Agustus

Jokowi Lantik Lima Menteri Baru, Puan Lolos dari Reshuffle l Sambungan hal 1

tersebut diangkat berdasarkan Keppres 80/P Tahun 2015.

Keenam pejabat baru tersebut mengucap sumpah jabatan mereka di hadapan Presiden Jokowi, Wapres Jusuf Kalla, sejumlah menteri Kabinet Kerja yang lain, serta para pimpinan lembaga tinggi negara.

Dalam wawacara dengan wartawan usai pelantikan, Jokowi mengakui yang kabinet kerja terdahulu lemah di koordinasi. “Lebih banyak (masalah) di koordinasi. Kita perlu memperkuat koordinasi agar pelaksaan program-program bisa dilaksanakan di lapangan dan bisa dirasakan masyarakat,” katanya.

Ia menjelaskan terpilihnya Darmin Nasution sebagai Menko Perekonomian karena pemerintah sedang membutuhkan sosok yang paham tentang ekonomi makro, moneter, tetapi juga tahu sektor riil, dan ekonomi kerakyatan. “Darmin punya kekuatan di situ,” katanya.

Rizal Ramli dipilih sebagai Menko Maritim pun diharapkan bisa mengkoordinasikan kinerja kementerian di bawahnya seperti Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pariwisata.

“Jadi tidak berjalan sendiri-sendiri dan sektoral. Semua harus tahu, kegiatan yang di kementerian itu

harus berkaitan dan saling menyambung sehingga golnya pada titik dan fokus yang sama,” katanya.

Dipilihnya Luhut Pandjaitan sebagai Menko Polhukam karena dinilai memiliki pengalaman luas yakni pernah menjadi dubes dan menteri.

Dari sisi politik, Luhut juga dinilai punya pengalaman panjang. “Yang penting dia bisa mengkoordinasikan kementerian/lembaga yang ada di bawahnya,” katanya.

Reshuffle enam menteri di Kabinet Kerja yang berumur 10 bulan kemarin menyisakan rasa penasaran publik.

Pasalnya kolega Pramono di PDIP, Puan Maharni lolos dari reshuffle kabinet. Padahal, beberapa survei menunjukkan kinerja Puan tak cukup baik sebagai Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Namun penilaian tersebut mendapat reaksi dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menilai dari hasil jajak pendapat tingkat kepuasan masyarakat terhadap para menteri di bidang kesejahteraan rakyat masih cukup baik. “Dan program Kartu Sehat, Kartu Pintar itu menunjukkan kepuasan yang cukup besar dan itu tentu saja tidak lepas dari pengalaman yang cukup luas yang dimiliki Puan Maharani,” ujarnya di kediaman Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Menteng.

Hasto mengatakan, Puan adalah sosok yang berpengalaman

dan terdidik di bidang sosial kemasyarakatan. Hal tersebut bisa dibuktikan saat Presiden Jokowi tak mengganti posisi anak Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu. “Dia juga telah lama dipersiapkan sebagai ketua fraksi dan juga memiliki posisi strategis di partai. Sehingga itu tentu akan membantu mengorganisir seluruh kementerian di bawah koordinasi beliau,” tandasnya.

Sementara Sofyan Djalil mengatakan tidak meragukan kemampuan Darmin Nasution yang menggantikan posisinya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Sofyan mengatakan pengalaman Darmin membuatnya yakin bisa membawa Kementrian Koordinator Perekonomian lebih baik dalam menjalankan semua tugas. “Tak perlu diajarin kan, itu bisa langsung tupai melompat saja kan, dia bekas Dirut Bank indonesia jadi tahu apa yang harus dilakukan,” kata Sofyan Djalil.

Sementara itu, Sofyan pun tak mempermasalahkan tempat barunya. Di mana Sofyan telah diberi mandat baru untuk menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. “Tugas di mana saja sama saja, tambah pengalaman kan, pos baru, nanti saya juga akan serah terima di sana, kita akan bicarakan tugas yang baru di sana,” jelasnya. n ira, ins

sampai dengan 17 Agustus. “ Untuk Pak Abror, beliau melakukan perubahan terhadap dokumen yang dimilikinya sesuai dengan yang dicalonkan oleh PD dan PAN kemarin,” tambahnya.

Pihak KPU mengetahui bahwa Abror didaftarkan sebagai calon wakil wali kota, tetapi menggunakan dokumen yang dibutuhkan sebagai calon wali kota. Lebih jelasnya, Purnomo mengarahkan untuk menanyakan pada yang bersangkutan. “Silakan tanya ke yang bersangkutan, berkas-berkas tersebut untuk mencalonkan sebagai Cawali atau Cawawali,” pungkasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Dhimam Abror yang juga menjabat sebagai Ketua Harian KONI Jatim ini meng­ akui, saat mendaftar bersama Rasiyo, dia menggunakan berkas lama yang digunakan untuk mendaftar sebagai calon wali kota. “Belum sempat memperbaiki,” ungkapnya singkat.

Abror kemudian meyakinkan bahwa berkas lama itu akan diperbaharui sebelum batas waktu perbaikan berkas ditutup oleh KPU Kota Surabaya.

Ketika disinggung masalah surat rekomendasi DPP PAN yang masih berupa hasil scan, mantan wartawan ini justru meminta untuk menanyakan langsung kepada partai pengusung. “Tanya ke parpol saja langsung, itu bukan saya yang mengambil,” kata dia. n cty, geh

Pembacokan Bacabup Independen Lamongan Diduga Bukan karena Pilkada l Sambungan hal 1

tak dikenal ini, sang Bacabup terpaksa dirawat di rumah sakit. Mujianto adalah warga Dusun Bulak, Desa Sumberaji, Kecamatan Sukodadi. Dalam Pilkada Lamongan, Mujianto yang maju sebagai Bacabup dari perseorangan berpasangan dengan Sueb sebagai Bacawabup.

Menurut Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Soekarwo, kasus pembacokan tersebut tidak mungkin tiba-tiba begitu saja bisa langsung terjadi, tanpa diiringi masalah sebelumnya. Sebab Pakde Karwo meyakini tak ada masalah yang harus diperdebatkan. Apalagi Mujianto statusnya masih bakal calon karena belum ditetapkan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) setempat sebagai calon.

“Saya sudah telepon Kapolda dan Pangdam untuk koordinasi. Pak Kapolda mengatakan kejahatan terencana tidak akan mungkin terjadi tiba-tiba begitu saja. Pasti ada proses permasalahan sebelumnya.

Jadi kasus di Lamongan ini tidak semata-mata soal Pilkada, tapi kemungkinan ada masalah lain,” ungkapnya.

Dengan adanya kasus ini, Pakde Karwo mengatakan, pihak kepolisian akan melakukan pengamatan dan penyelidikan historis setiap calon. “Munculnya kasus di Lamongan ini tentu akan menjadi catatan khusus pihak kepolisian. Polsek pasti akan menambah pengamanan di daerah-daerah yang menggelar Pilkada,” ungkapnya.

Meski begitu, Pakde Karwo mengaku optimistis penyelenggaraan Pilkada di Jatim akan berlangsung amandantenteram.Sebabdari19kabupaten/kotahanya satu kabupaten yang sekarang sempat terjadi masalah, sehingga tidak bisa mewakili kondisi yang ada. n iib

Pakde Karwo Optimistis Rasiyo Menangi Pilkada Surabaya l Sambungan hal 1

Menurut dia, ada banyak pertimbangan mengapa Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) menjatuhkan pilihan kepada Rasiyo sebagai calon L 1. Pertama, Rasiyo memiliki kemampuan berkomunikasi politik yang sangat bagus. Komunikasi politik ini sangat diperlukan dan menjadi bagian penting seorang kepala daerah, dan di dalam proses pembangunan daerah.

Kedua, kata Pakde Karwo, sapaan akrab Soekarwo, selama menjabat Sekdaprov Jatim, Rasiyo juga sukses menjabarkan konsep pro poor, pro job dan pro growth yang pro wong cilik, yang waktu itu menjadi ikon pembangunan Pakde Karwo dan Gus Ipul.

Dengan suksesnya konsep itu, Pakde Karwo kembali mengaku sangat optimistis, jika Rasiyo terpilih menjadi wali kota akan mampu mengatasi masalah disparitas atau kesenjangan antara tengah kota dengan pinggiran di Kota Surabaya. “Pengalaman kami saat bekerjasama di pemprov, Pak Rasiyo sangat bagus berkomunikasi di dewan. Begitu pula Pak Rasiyo memiliki konsep yang juga bagus dalam birokrasi dan pemerintahan,” ujarnya.

Dengan modal itulah Pakde Karwo sangat optimistis pasangan

Rasiyo-Dhimam Abror bisa menang di Pilkada Surabaya meski waktu pelaksanaan coblosan sangat mepet. Sebab selain berpengalaman, Rasiyo juga memiliki jaringan yang sangat kuat, khususnya di pendidikan, olahraga, budayawan, kiai dan tokoh lainnya.

“Saya contohkan Pilgub DKI Jakarta. Waktu itu kurang apa Pak Fauzi Bowo, namun bisa dikalahkan oleh Pak Jokowi (Joko Widodo). Saya tidak ingin menyamakan dengan Pak Jokowi, tapi lebih pada menitikberatkan mepetnya waktu masih bisa mengejar bahkan mengalahkan incumbent yang sudah di atas angin,” paparnya.

Apakah Pakde Karwo ikut berkampanye untuk memenangkan duet ini? Secara tegas Pakde Karwo memastikan, tidak akan ikut menjadi juru kampanye bagi pasangan Rasiyo-Dhimam Abror.

Sebagai gubernur, dia mengaku tak mungkin berkampanye untuk pasangan tertentu.

“Sebenarnya tak ada larangan kampanye, tapi sebagai gubernur tidak etis jika saya ikut kampanye. Kami sudah susun beberapa jurkam, termasuk Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), kalau beliau bersedia,” ungkapnya.

Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Rasiyo dan Dhimam Abror Djuraid menjalani pemerik-

saan kesehatan di Graha Amerta RSU Dr Soetomo, Rabu (12/8) kemarin setelah sebelumnya telah mendaftarkan diri di KPU Surabaya.

“Pak Rasiyo datang bersamaan dengan Pak Dhimam pukul 08.00 di Graha Amerta, kemudian langsung ke bagian registrasi untuk melakukan tes kesehatan, selanjutnya beliau menuju ke ruang medical check-up,” kata Wakil Direktur Eksekutif Partai Demokrat Jatim Didik Darmadi saat ditemui Bhirawa tengah mendampingi tes kesehatan Rasiyo-Abror.

Tepat pukul 12.30, Rasiyo keluar ruangan setelah menjalani psikotes yang dilanjutkan dengan tes wawancara. Mantan Kepala Dinas Pendidikan Jatim ini sebelumnya mengenakan pakaian putih dan berganti mengenakan batik sebelum tes wawancara.

“Tadi sudah periksa mata, ambil darah, gula darah dan diteruskan psikotes. Kita puasa dulu sebelum diambil darahnya, dicek matanya sehat atau tidak.

Untuk tes kesehatan secara menyeluruh besok (hari ini, red),” kata Rasiyo saat ditemui sebelum berganti pakaian.

Rasiyo mengungkapkan meski semalam tidur larut malam, namun dirinya tetap yakin akan lolos tes kesehatan karena selama ini dia mengaku tidak memiliki

riwayat penyakit tertentu.

Rasiyo berkeyakinan untuk tes kesehatan dan psikotes kali ini bisa lolos. Apalagi dia sudah pernah mengikuti tes psikotes sebelumnya. “Saya sudah sering mengikuti psikotes kok,”ujarnya.

Sementara itu, Kasi Pelayanan Medik Graha Amerta RSU Dr Soetomo Edy Suyatno mengatakan pasangan RasiyoAbror menjalani tes kesehatan, di antaranya cek darah, pemeriksaan mata, kesehatan jantung, penyakit dalam, dan psikotes.

“Pemeriksaan hari ini (kemarin, red) dilakukan secara maraton dan dijadwalkan berlangsung hingga sekitar pukul 16.00, sementara untuk pemeriksaan tes kesehatan akan dilayani seperti calon-calon Wali Kota Surabaya sebelumnya,” kata Edy. Selain pasangan Rasiyo-Abror, tes kesehatan yang dilaksanakan Rabu kemarin juga diikuti oleh bakal calon Bupati Pacitan Bambang Susanto-Sri Retno Dewanti dan pasangan incumbent Indartato-Yudi Sumbogo.

Akan Panggil Rasiyo Belum genap satu tahun Rasiyo duduk sebagai Komisaris Bank UMKM Jatim, mantan Sekdaprov Jatim itu sudah memutuskan maju di pertarungan Pilkada (Pemilukada) Surabaya.

Keputusan itu langsung menuai

reaksi Komisi C DPRD Jatim karena Bank UMKM Jatim menjadi mitra kerja Komisi C. Anggota Komisi C DPRD Jatim Irwan Setiawan menegaskan Komisi C akan memanggil Rasiyo sebagai Komisaris Bank UMKM Jatim yang merupakan salah satu BUMD milik Pemprov Jatim. Pemanggilan itu terkait keputusannya maju dalam Pilkada Surabaya. Apalagi ada keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa siapa saja yang mencalonkan dari PNS, TNI/Polri, BUMD, BUMN pada penetapan calon harus mengundurkan diri dari instansi pemerintahan. Dan itu kian dipertegas berdasarkan PKPU No 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur, Wali Jota-Wakil Wali Kota, Bupati-Wakil Bupati yang belakangan diamandemen menjadi PKPU No 12 Tahun 2015.

Artinya Rasiyo harus mundur dari posisinya yang baru dalam hitungan bulan itu.

“Pemanggilan itu untuk memastikan keputusannya, sekaligus mengingatkan konsekuensi yang harus ia lakukan. Jika telah ditetapkan sebagai calon harus mengundurkan diri,” tutur politisi dari fraksi PKS ini, Rabu (11/8). n iib, geh, cty

Berpasir Hitam, Pengunjung Diajak Peduli Hutan Mangrove l Sambungan hal 1

Kasi Penyuluhan dan Pemasaran Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Jember Deta Iramakasih belum lama ini.

Pantai Payangan memiliki hamparan pasir hitam yang diselingi beberapa rumput yang tumbuh di pinggir pantainya, bahkan wisatawan dapat berburu keelokan matahari terbit (sunrise) dan tenggelam (sunset) dari pantai tersebut.

Ia mengakui Pantai Payangan belum dikelola secara resmi, namun pantai berpasir hitam itu memiliki potensi wisata yang bagus, sehingga ke depan perlu perawatan dan pemeliharaan serta pengembangan yang baik untuk menarik wisatawan.

“Kami sudah mengumpulkan kepala desa, camat, para pelaku

wisata dan penggiat lingkungan hidup untuk mengembangkan pengelolaan Pantai Payangan sebagai objek wisata yang lebih baik,” tuturnya.

Berkunjung ke Pantai Payangan tidak kalah menariknya dengan pantai-pantai di Pulau Belitong yang dijadikan lokasi syuting film Laskar Pelangi.

Di pantai Dusun Payangan itu juga terdapat batu-batu cantik seperti pantai-pantai di Belitong, bahkan batu karang itu sering dijadikan pijakan oleh pengunjung untuk melompat dan bermain ke dalam air.

Tidak hanya eksotisme pantai selatan yang disuguhkan di Pantai Payangan, pengunjung juga bisa melihat lebih dekat aktivitas mayoritas penduduk di sekitar pantai yang berprofesi sebagai nelayan.

Di pantai itu, pengunjung juga bisa menyaksikan aktivitas para nelayan seperti memperbaiki jaring yang digunakan untuk menangkap ikan atau memperbaiki perahu, bahkan kalau beruntung bisa menyaksikan dari dekat proses pembuatan terasi secara tradisional.Untuk mendapatkan pemandangan yang terbaik, pengunjung bisa mendaki bukit Gunung Sembojo atau Bukit Wedhus, namun pendakian tersebut sedikit menguras energi karena tipe tanahnya berbatu dan berpasir, sehingga mudah terpeleset.

“Pemandangannya luar biasa karena di puncak Bukit Gunung Sembojo, kami bisa melihat garis pantai yang panjang, bukit padang savana yang hijau, serta lautan biru yang luas,” kata salah seorang pengunjung asal

Surabaya, Wisnu.

Tidak hanya keindahan laut dan aktivitas nelayan yang dapat disuguhkan di Pantai Payangan, kelompok nelayan di Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu juga mengembangkan ekowisata bahari dengan pelestarian hutan mangrove (bakau) di Pantai Payangan untuk menarik wisatawan.

“Pelestarian hutan mangrove merupakan bagian pengembangan ekowisata bahari yang digarap sejumlah nelayan, agar Pantai Payangan memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan,” kata anggota kelompok nelayan Lumba-Lumba di desa setempat, Abdurrahman Saleh.

Selain menjadi objek wisata, lanjut dia, budidaya mangrove dapat mencegah terjadinya abrasi dan sebagai penahan

gelombang besar, sehingga kawasan pesisir Pantai Payangan aman dari ombak besar yang merupakan ciri khas ombak pantai selatan.

“Di pesisir selatan Jember merupakan salah satu daerah yang berpotensi terjadi bencana gelombang tsunami dan sering terjadi gempa kecil, sehingga diharapkan dengan pengembangan hutan mangrove dapat menahan gelombang tsunami kecil,” paparnya.

Wisatawan yang berkunjung ke kawasan hutan bakau juga akan diajak menanam sebagai bentuk kepedulian terhadap pelestarian hutan mangrove di Pantai Payangan, bahkan kegiatan itu bisa menjadi edukasi bagi masyarakat luas.*

UTAMA

12

Kamis Wage, 13 AGUSTUS 2015

Atasi Dwelling Time, Gubernur Usul Terapkan IT Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo mengusulkan menerapkan Informasi Teknologi (IT), untuk mengatasi permasalahan dwelling time (waktu bongkar muat).

Pengembangan sistem IT untuk pelayanan ekspor impor agar semua proses pra dan pasca terhadap ekspor impor dapat terpantau melalui sistem tracking IT ini.

“Sistem IT sangat penting dilakukan untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA),” tegas Gubernur Soekarwo, saat menerima siswa Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri di Gedung Negara

Grahadi Surabaya, Rabu (12/8).

Ia mengatakan, selama proses masih dilakukan secara paralel antara manual dan IT, maka masih terdapat ongkos dalam prosesnya. Untuk itu, sebelum memasukkan proses ke

dalam IT harus dilakukan kesepakatan bersama antara pihak terkait, serta ada pengaturan timeline yang jelas.

Desain infrastruktur teknologi informasi perlu memperhatikan kepentingan semua pihak yang berkepentingan dengan kepabeanan dan menjadikan sistem pemantau handal. “Semua hal harus mampu dikompromikan sehingga sistem yang dibangun bisa lebih terintegrasi. Banyak sektor kuat di dalam urusan kepabeanan dan ekspor impor,” ujar Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim.

Di Jatim, sistem IT ini merupakan bentuk kesepakatan bersama antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jatim, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Balai Karantina Pertanian dan Ikan. Disperindag sebagai Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal) dan pusat datanya nantinya disentralkan di Disperindag Prov. Jatim.

Berdasarkan pengalamannya sebagai gubernur, Pakde Karwo menyampaikan, untuk penanganan sekuritis yang dilakukan polisi pada single

window ekspor impor harus dilakukan pada pra prosesnya. Ini disebabkan karena kontainer yang sudah masuk single window ini telah lolos proses dan dinyatakan clean.

“Jangan sampai saat proses dan pasca naik kapal, masih ada proses sekuritis oleh polisi. Kalau ada permasalahan harus ditangani sebelum (pra) single window. Single window menjadi sangat efisien, karena ongkos di pelabuhan sangat terukur. Di Jatim telah ada kesepakatan dari Polda Jatim mengenai hal tersebut,” tegasnya. Q iib

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo berdialog dengan rombongan SESPIMTI yang melakukan audiensi di Gedung Negara Grahadi.

LINTAS PERISTIWA

Wali Kota Pasuruan, H Hasani yang akan maju di Pilwali Desember mendatang.

Dewan Gelar Sidang Pemberhentian Kepala Daerah Pasuruan, Bhirawa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menggelar sidang paripurna usulan pemberhentian jabatan Wali Kota Pasuruan, H Hasani dan Wawali Setiyono.Paripurna digelar sesuai mekanisme undang-undang pada usulan pemberhentian seorang kepala daerah harus dilakukan dua bulan sebelum masa jabatannya habis. Sebab, jabatan Wali Kota dan Wawali akan berakhir pada 18 Oktober 2015 nanti.

“Syaratnya dua bulan sebelum masa jabatan habis. Syarat itu diajukan ke Mendagri melalui Gubernur,” tandas Ismail Marzuki Ketua DPRD Kota Pasuruan usai sidang paripurna di DPRD Kota Pasuruan, Rabu (12/8).

Terkait pejabat sementara (Pjs) Wali Kota Pasuruan, ia menegaskan bahwa kewenangan penunjukan itu ada pada Gubernur. “DPRD Kota Pasuruan hanya memiliki tugas untuk mengumumkan sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir. Untuk penunjukan Pjs itu yang berhak adalah Gubernur,” tegasnya.

Dalam sidang tersebut, dihadiri sejumlah Forpimda, Pejabat SKPD, Perwakilan Parpol dan KPU Kota Pasuruan.

Sementara itu, H Hasani yang kini maju dalam Pemilukada Kota Pasuruan Desember mendatang tak berpengaruh meski meletakkan jabatannya. Itu juga terjadi pada Setiyono yang juga maju sebagai Calon Wali Kota. “Bismillah dan tak ada pengaruhnya. Karena sama-sama maju nanti,” kata H Hasani. Q hil

Lapangan Sepak Bola Sampang Memprihatinkan Sampang,Bhirawa Lapangan olah raga Wijaya Kusuma di Kabupaten Sampang, kondisinya sangat memprihatinkan. Terlihat dari berbagai tempat yang sangat tidak layak untuk di pergunakan sebagai tempat berolah raga, apalagi untuk even-even olah raga di tingkat Kabupaten.

Arief Sugiarto Ketua Lembaga Pengkajian Penelitian Masyarakat Tertinggal (lP2T), mengatakan Lapangan Olah Raga Wijaya Kusuma tak layak untuk digunakan, mulai di bangunnya tempat olah raga tidak ada pembenahan ataupun rehab sehingga, tidak layak untuk di buat suatu pertandingan atau perlombaan.

“Seharusnya Pemkab Sampang segera memperbaiki fasilitas-fasiltas yang rusak sehingga olah raga di Kabupaten Sampang bisa berjaya di kancah Nasional, dengan adanya fasilitas yang baik tentunya menunjang prestasi olah raga Sampang.

Dalam hal ini Pemkab Sampang sebaiknya lapangan olah raga tidak di buat even-even di luar olah raga sehingga tidak merusak dan terjaga, sarannya. Arief Sugiarto, Rabu (12/8).

Terpisah, Moh Djuardi KepalaDinas Kebudayaan Pari-

wisata dan Olah Raga (Disbudparpora) Kabupaten Sampang,.ia menjelaskan memang tahun ini (2015) ada pembenahan fasilitas di Lapangan Wijaya, seperti pagar futsal, tempat parkir, pavinignisasi, tambal sulam pagar luar.

Saat di tanya soal lintasan lapangan yang rusak hanya ada

pembenahan tanpa anggaran cuma pemeliharaan saja.

Djuwardi menambahkan Dinas merencanakan mencari lokasi khusus olah raga akan tetap sampai saat ini belum menemukan tempatnya tetapi ada wacana di daerah Kecamatan Pangarengan dan daerah Desa Taddan, tambahnya. Q lis

Kondisi lapangan olah raga Wijaya Kusuma di Kabupaten Sampang, kondisinya sangat memprihatinkan.

Rayakan HUT RI, Gelar BUMN Hadir untuk Negeri Surabaya, Bhirawa Kementerian BUMN menggagas pesta rakyat di 34 provinsi di Tanah Air untuk memperingati Hari Ulang Tahun ke-70 Republik Indonesia.

Rangkaian acara bertema “BUMN Hadir untuk Negeri” tersebut diselenggarakan hingga bulan September mendatang. Kementerian BUMN telah menunjuk 64 Direktur Utama BUMN dari berbagai sektor untuk menjadi koordinator kegiatan di semua provinsi.

“Setidaknya ada sebelas agenda acara yang digelar oleh BUMN, mulai dari upacara bendera dan aneka lomba, hingga berbagai kegiatan sosial”, kata Djarwo Surjanto, Direktur Utama PT Pelabu-

han Indonesia III (Persero) atau Pelindo III yang menjadi koordinator acara untuk Provinsi Maluku.

“Pesta rakyat ini diselenggarakan sebagai wujud kontribusi dari BUMN, dalam merayakan Kemerdekaan RI melalui kegiatan-kegiatan yang bermanfaat langsung untuk masyarakat di seluruh penjuru Tanah Air kita”, jelasnya.

Pelindo III selaku koordinator akan dibantu oleh PT Perikanan Nusantara (Persero) sebagai Deputi dan Asisten Deputi Bidang Informasi dan komunikasi Publik Kementerian BUMN sebagai Pendamping. “Selain itu juga dibentuk kepanitiaan lokal yang berisi perwakilan semua BUMN yang bera-

da di Provinsi Maluku. Kita bersama-sama akan menyemarakkan kegiatan ini yang dipusatkan di Kota Ambon”, tambah Dirut BUMN kepelabuhanan yang berpusat di Surabaya, Jatim.

“Setidaknya sebanyak 2.058 paket sembako yang berisi 5 kilogram beras, 2 liter minyak goreng, dan 1 kilogram gula senilai Rp 100 ribu per paket akan dijual murah hanya Rp 30 ribu saja,” kata Kalbaryanto GM Pelindo IV Maluku selaku ketua panitia lokal kegiatan bersama BUMN di Provinsi Maluku. Q ma

Dampingi Suami, Dewanti Absen di Sosialisasi Pilkada Batu,Bhirawa Calon Kepala Daerah Kabupaten Malang dari PDIP, Dewanti Rumpoko, menyatakan absen untuk memberikan sosialisasi Pilkada Kabupaten Malang. Alasannya ia mendampingi sang suami yang juga Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko, mengikuti acara Karnaval TK se-Kota Batu.

Dewanti dalam Pilkada Kabupaten Malang kali ini berpasangan dengan tokoh Muslimat Nahdlotul Ulama (NU), Masrifah. Sebelum memasuki tahapan kampanye, keduanya rajin menggelar sosialisasi terkait program kerjanya sebagai kepala dan wakil kepala daerah kepada warga Kabupaten Malang. “Saya sadar bahwa saya belum benyak mengenal orang-orang warga Kabupaten Malang. Karena itu sebelum memasuki masa kampanye kami (Dewanti-Masrifah) terus melakukan sosialisasi tentang siapa kami dan apa program kami. Sosialiasi itu kami lakukan kepada warga Kabupaten Malang setiap hari kecuali hari ini (kemarinred),”ujar Dewanti, Rabu (12/8).

Sosialisasi ini, katanya, ditujukan untuk menghilangkan keraguan kepada warga terkait calon kepala daerah yang akan dipilihnya. Dan lebih dari itu, warga Kabupaten Malang harus mengerti dan mengenal Dewanti Rumpoko lebih dari sekedar istri Walikota Batu, Eddy Rumpoko. “Jangan sampai terjadi seperti istilah memilih kursi dalam karung. Walaupun warga telah memberikan haknya memilih, tetapi warga tidak tahu siapa sebenarnya yang dipilihnya,”tambah Dewanti.

Ketika ditanya terkait adanya tim sukses PDIP yang mengundurkan diri, Dewanti mengaku jika dirinya tidak terlalu memikirkan hal itu. Dan iapun yakin jika hal tersebut tidak akan mempengaruhi kinerja timnya maupun hasil yang akan diperoleh. “Saya tidak mengurusi masalah personal kader.

Masalah personal ini akan diselesaikan oleh pengurus DPC PDIP. Sayapun juga yakin bahwa warga Kabupaten Malang telah melek informasi. Jadi tidak perlu terlalu mempermasalahkan hal ini (mundurnya satu anggota tim suksesred),”jelas Dewanti.

Sementara, Ketua DPC PDIP Kabupaten Malang, Eddy Rumpoko, mengatakan bahwa tujuan utama PDIP mengikuti Pilkada Kabupaten Malang adalah tak sekedar memenangkan kepala daerah. Tetapi juga menjalin sebuah kerja sama yang tujuannya adalah untuk menyejahterakan masyarakat.

Q nas

Salah satu calon kepala daerah Kabupaten Malang, Dewanti Rumpoko.

Sisir Belasan Pasar Tradisional, Temukan Harga Daging Sapi Rp 120 Ribu/Kg Pemkab Pasuruan melalui Dinas Perindutrian dan Perdagangan (Disperindag) menyisiri belasan pasar tradisional di Kabupaten Pasuruan menyusul isu mahalnya harga daging sapi. Hasilnya dari 15 yang disidak tidak ada kenaikan harga daging. Hanya saja di pasar Wonorejo penjualan harga sapi mencapai Rp120 ribu/kg.

hilmi husein/bhirawa

Tim Disperindag Kab Pasuruan saat menyisiri pasar Wonorejo di Kecataman Wonorejo Kabupaten Pasuruan, Rabu (12/8). Di pasar Wonorejo harga daging sapi mencapai Rp120 ribu/kg.

Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Kabupaten Pasuruan, Daya Aji menyapaikan penyisiran dilakukan bersama tim gabungan dari pihak kepolisian dan Dinas Peternakan. Dari 15 pasar yang datangi tim Disperindag, ternyata pasokan daging aman.

“Harga daging sapi rata-rata masih stabil, yang mencapai Rp90 ribu/kg untuk daging kualitas biasa dan Rp100 ribu/kg untuk yang super. Tapi di pasar Wonorejo, kami menemukan harga daging hingga menembus angka Rp120 ribu/kg,” ujar Daya Aji disela-sela penyisiran daging sapi di pasar

Wonorejo, Rabu (12/8).

Penyisiran dilakukan selain memastikan bahwa pasokan daging sapi di seluruh pasar tradisional benar-benar aman, juga merupakan intruksi dari pemerintah provinsi Jawa Timur. “Untuk saat ini hingga pekan depan stok daging sapi di Pasuruan dipastikan aman, sebab stoknya masih banyak. Penyisiran ini merupakan intruksi dari Pemerintah Provinsi Jatim,” kata Daya Aji. Sedangkan harga daging sapi khusus di pasar Wonorejo tidak mempengaruhi gejolak harga, seperti yang saat ini telah

diperbincangkan. Alasan pedagang sapi yang menjual daging sapi mencapai Rp120 ribu/kg dikarenakan sesuai dengan harga paguyuban sapi di wilayahnya.

“Setelah kami tanyai kepada pedagang sapi di pasar Wonorejo, kenaikannya dikarenakan mengikuti harga paguyuban.

Karenya, kami akan menyelidiki sedetail mungkin alasan paguyuban yang menjual harga daging Rp120 ribu/kg. Sebab, harga itu diatas rata-rata pedagang sapi di wilayah Kabupaten Pasuruan,” tambahnya.

Salah satu pedagang daging di pasar Wonorejo, M Fauzan mengungkapkan ia menjual harga Rp120 ribu/kg lantaran harga jual tersebut menyesuaikan harga bahan baku yang mereka beli.

“Mengenahi gejolak harga yang belakangan ini bergejolak, kami sama sekali tak berpengaruh.

Karena besaran harga itu sudah kami jual sekitar dua tahunan.

Alasannya penyesuaian harga bahan baku,” pungkas M Fauzan.

Tak hanya daging sapi, pihaknya juga menyempatkan diri untuk memantau harga daging kambing dan ayam. Harga daging kambing mencapai Rp120 ribu/kg dan daging ayam Rp35 ribu/kg. Keduanya dinyatakan masih stabil.

Sementara itu, Kepala Diskoperindag Kota Pasuruan, Sumarni mengatakan harga sapi di seluruh pasar tradisional di Kota Pasuruan masih aman. Yakni daging sapi super mencapai Rp95.000 per/kg, untuk daging sapi biasa mencapai Rp90 ribu.

“Setiap hari kami memantau harga sembako di pasar tradisional di Kota Pasuruan termasuk memantau harga daging sapi. Dan di Kota Pasuruan masih aman,” tandas Sumarni. Q hil