binder13jul22

HARIAN Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Rabu Kliwon, 13 JULI 2022

Satgas Rimpac 2022 TNI AL Kenalkan Budaya Indonesia di Hawaii Surabaya, Bhirawa Satuan Tugas Latihan Bersama Multilateral Rim of The Pacific (Satgas Latma Rimpac) 2022 TNI AL kenalkan budaya Indonesia pada acara Perayaan Nasional (National Reception). Pengenalan budaya Indonesia oleh KRI I Gusti Ngurah Rai-332 dilakukan di Joint Base Pearl HarbourHickam, Hawaii, Amerika Serikat (AS).

Kegiatan National Reception yang dihadiri Pangkoarmada II Laksda TNI T.S.N.B. Hutabarat ini berhasil menghibur delegasi dari 26 negara peserta Latma Rimpac 2022. Bermacam penampilan, mulai dari Band Satgas hingga budaya Indonesia seperti Tari Dayak, Tari Kecak, Pencak Silat, serta Flash Mob, Tari Poco-Poco dan Gemu Famire mendapat sambutan positif dari peserta Latma Rimpac 2022.

Atas sambutan positif ini, Pangkoarmada II menyampaikan ucapan terima kasih kepada para delegasi dan undangan yang telah hadir di KRI I Gusti Ngurah Rai-332.

“Latma Rimpac 2022 ini diharapkan dapat mempererat hubungan dan persaudaraan Angkatan Laut antara peserta latihan. Pengenalan budaya Indonesia ini mendapat sambutan positif dari negara peserta Latma Rimpac 2022,” ungkap Pangkoarmada II, Selasa (12/7).

Lebih lanjut Pangkoarmada mengatakan, Satgas yang dikomandani Kolonel Laut (P) Lewis N Nainggolan ini juga membawa misi untuk mempromosikan seni dan budaya Indonesia. Selain dihibur dengan kesenian, pengunjung juga disuguhi kuliner khas dari berbagai daerah di Nusantara. “Kuliner ini juga salah satu misi promosi Satgas dalam memperkenalkan budaya dan kuliner khas Nusantara,” ucapnya.

Keterlibatan TNI AL dalam Latma Rimpac, sambung Hutabrat, merupakan salah satu program antara TNI AL dengan U.S. Navy. Khususnya dalam meningkatkan profesionalisme, mempererat  ke halaman 11 Ist

Pengenalan budaya Indonesia kepada delegasi 26 negara peserta Latma Rimpac 2022 di Joint Base Pearl Harbour-Hickam, Hawaii, Amerika Serikat (AS).

Asap Tebal Selimuti Kantor Setdaprov Jatim

Diduga karena Lalai Buang Putung Rokok

Pemprov, Bhirawa Suasana panik terlihat dari para ASN yang bekerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jatim. Ini setelah munculnya asap tebal diiringi bunyi alarm darurat di salah satu bagian gedung tujuh lantai tersebut, Selasa (12/7) sore.

Para ASN yang masih berada di ruangan pun segera berhanburan keluar menuju halaman Kantor Setdaprov Jatim. Sementara sejumlah petugas Satpol PP dan Biro Umum tampak sibuk memadamkan pusat titik asap di lantai tiga  ke halaman 11

Adhi Karyono Terpilih Jabat Sekdaprov?

Kabarnya Bakal Dilantik Gubernur pada 15 Juli Pemprov, Bhirawa Penetapan siapa menduduki kursi Sekdaprov Jatim mulai semakin terlihat terang. Nama Adhi Karyono yang saat ini menjabat Staf Ahli Menteri Sosial RI semakin santer akan terpilih. Bahkan informasi di internal Pemprov Jatim terkait jadwal pelantikannya telah dipersiapkan pada 15 Juli.

Kemungkinan ini semakin kuat setelah Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengumumkan rencananya untuk memperpendek izin melaksanakan ibadah haji.

Sedianya, Gubernur Khofifah berencana kembali dari ibadah haji pada 23 Juli namun dima-

Asap di ruangan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Jatim diduga karena putung rokok.

jukan pada Selasa (12/7) sore kemarin.

“Alhamdulillah semua rukun wajib haji selesei. Thawaf wada’ selesei. Sore ini (kemarin) waktu Saudia Insya Allah saya kembali ke tanah air dan besok pagi Insya Allah sampai. Semoga perjalanan

lancar semua,” tulis Khofifah dalam akun instagram pribadinya @khofifah.ip.

“InsyaAllah, saya akan mempercepat kepulangan ke tanah air. Jika semula rencana kembali tanggal 23 Juli sesuai izin cuti dari Mendagri, maka jika tidak ada halangan saya akan sampai di Indonesia tanggal 13 Juli 2022. Sekembalinya, yuk kita gaspol bersama kebangkitan Jawa Timur,” sambung Khofifah melalui postingan laiinya.  ke halaman 11

Percepat Revisi Perda Pengelolaan Sampah Regional

MITRA

 ke halaman 11

Sentil

Harga Gas Elpiji 5,5 dan 12 Kilogram Naik, Pembeli Menjerit - Dompetnya juga menjerit.

Polda Jatim Layani Pengaduan Kasus Dugaan Eksploitasi Ekonomi SPI - Kasus Belum selesai, muncul pengaduan lain.

Adhi Karyono Terpilih Jabat Sekdaprov?

- Yang menunggu kepastian juga berdebar.

Covid-19 Melonjak, Gubernur Khofifah Ajak Pakai Masker Kembali

Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengajak masyarakat untuk kembali menggunakan masker baik di dalam maupun di luar ruangan. Termasuk juga mengajak semua pihak kembali disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan (Prokes).

Imbauan ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden RI Joko Widodo terkait penggunaan masker untuk mencegah melonjaknya kembali penularan  ke halaman 11

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa

Polda Jatim Layani Pengaduan Kasus Dugaan Eksploitasi Ekonomi SPI

Hobi Masak Sejak Remaja JIKA sudah menjadi hobi, dimana saja tetap akan dilakukan. Seperti yang dilakukan salah satu camat di Kabupaten Sidoarjo. Dulu saat ia masih menjadi Sekcam di Kecamatan Buduran, setiap moment Idul Adha, memasak sejumlah menu berbahan daging kambing, ia lakukan bersama dengan anak buahnya.

Saat sekarang sudah menjadi Camat Candi, kebiasaan itu tetap Lukman Sanjaya SSTP lakukan.

“Kokinya saya sendiri.

Empat menu yang saya Lukman Sanjaya SSTP

Lonjakan Kasus Covid-19

Gegeh Bagus Setiadi/bhirawa

Komisi D gelar Forkom bersama beberapa OPD di Pemkab/Kota dan beberapa perusahaan yang menjadi produsen sampah di ruang sidang paripurna DPRD Jatim, Selasa (12/7) kemarin.

DPRD Jatim, Bhirawa Untuk mempercepat penyelesaian Revisi Perda Pengelolaan Sampah Regional di Jatim, DPRD Jatim menggelar Forum Komunikasi (Forkom).

Dengan melibatkan Dinas PU Cipta Karya Kabupaten/Kota, Bappeda Kabuaten/Kota, Dinas Lingkungan Hidup Kabuaten/ Kota di Jatim beberapa perusahaan yang menjadi produsen sampah untuk dimintai masukan terkait penyempurnaan materi revisi Perda usulan Komisi D

DPRD Jatim.

Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Jatim, Selasa (12/7) menghadirkan narasumber dari Biro Hukum Pemprov Jatim, Kementerian PUPR dan Ke ke halaman 11

Polda Jatim, Bhirawa Polda Jatim menerima limpahan kasus baru dari Polda Bali, terkait dugaan eksploitasi ekonomi terhadap siswa di SMA SPI KotaBatu. Guna menindaklanjuti kasus tersebut, Polda Jatim membuka layanan pengaduan bagi masyarakat yang menjadi korban Ist Kabid Humas Polda Jatim, kasus di SPI. Kombes Pol Dirmanto menun“Pelimpahan kasus jukkan hotline pengaduan kasus dugaan eksploitasi ekonomi SPI.

 ke halaman 11

Mbah Supartini, Nenek Berusia 100 Tahun di Surabaya

Kiatnya hanya Mengatur Pola Makan dan Olahraga Rutin Jalan-jalan Kecil Pagi Hari Namanya mbah Sri Supartini. Beliau termasuk orang langka di Kota Surabaya. Sebab kini usianya sudah menginjak satu abad. Namun masih sehat dan bisa komunikasi dengan lancar.

Zainal Ibad, Kota Surabaya

Mbah Sri Supartini merupakan warga Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng. Kini genap berusia 100 tahun pada 30 Juni 2022 lalu.

Mendengar ada salah satu warga yang usianya memasuki usia 100 tahun, memantik keinginan Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji untuk mengunjunginya. Ibu dari lima anak itu tidak menyangka akan disambangi oleh Wakil Walikota Surabaya Armuji.

Pada Selasa (12/7) Wib seki-

tar pukul 10.30 WIB tampak romobongan orang nomor dua di Kota Surabaya tersebut tiba di Pucang Sewu, didampingi jajaran Kecamatan Gubeng, Kelurahan Pucang Sewu dan Dinas Sosial Surabaya.

Disambut hangat oleh pengurus RW, PKK, LPMK dan Kelompok Informasi Masyarakat Pucang Sewu. Cak Ji sapaan akrabnya mengungkapkan alasan dirinya mendatangi mbah supartini. Saat memasuki kediaman mbah Supartini, Wawali Armuji melihat kondisi

Wawali Surabaya Armuji bercengkrama dengan Mbah Supartini yang kini sudah berusia 100 tahun.

Mbah Supartini yang masih sehat bugar dan lancar dalam berkomunikasi. Sesekali candaan terlontar dari mbah supartini.

“Sing nyambangi Pak Wawali, nggowo oleh-oleh opo,” celetuk Mbah Supartini disambut gelak tawa Forkompicam yang turut mendampingi.

Perempuan bernama lengkap Sri Supartini itu mengungkapkan dirinya telah hidup sejak zaman penjajahan Belanda, dilanjutkan Jepang, revolusi kemerdekaan hingga saat ini. Jadi sudah merasakan bagaimana susahnya hidup saat zaman penjajahan, masa awal  ke halaman 11

EKSEKUTIF

Rabu Kliwon, 13 Januari 2022

Halaman 2

Aplikasi SI ASIK Kecamatan Asemrowo Dinilai Tim Juri Pemprov Jatim Inovasi Tingkat Kecamatan yang Mewakili Pemkot Surabaya di Inotech Award Surabaya, Bhirawa Tim Penilai Inovation and Technology (Inotech) Award Pemprov Jatim melakukan penilaian lapangan di Kantor Kecamatan Asemrowo, Selasa (12/7) kemarin. Tim Penilai Pemprov Jatim ini diketuai Anom Surahno (Kepala Balitbang) untuk menggali informasi dan memberikan penilaian seputar Aplikasi SI ASIK (Sistem Informasi Andalan Santun Inovatif dan Kreatif).

Dalam penilaian ini Anom Surahno didampingi Bagus Udiansyah P (praktisi dari BKD Pemprov Jatim) dan Prasetyo Isbandono (akademisi Universitas Negeri Surabaya).

Sedangkan Camat Asemrowo, Drs Bambang Udi Ukoro SH MSi didampingi Ketua PKK Kota Surabaya, Rini Indriyani, Asisten II Kota Surabaya, Irvan Widyanto dan Kepala Bappeda Litbang Kota Surabaya, Febrina Kusumawati SSi MSi, Kapolsek Asemrowo, Kompol Hari Kurniawan, Ketua PKK Kecamatan Asemrowo, Dra Novelija SH, serta beberapa petugas Kominfo Pemkot Surabaya, juga Tim Operator Aplikasi SI ASIK kecamatan.

Menurut Bambang—sapaan akrab Camat Asemrowo, Kecamatan Asemrowo mendapat kunjungan Tim Juri Pemprov Jatim dalam lomba Inotech, untuk melihat kondisi riil di lapangan.

Tim Juri telah melakukan penilaian

dengan baik, walaupun memberikan masukan terkait dengan perbaikan Aplikasi SI ASIK ini, memang lomba ini merupakan yang baru dan satu – satunya di Jatim untuk nominasi enam besar, hanya Kecamatan Asemrowo untuk setingkat kecamatan yang masuk nominasi sebab yang lainnya kebanyakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). ‘’Sehingga bagi kami ini merupakan tantangan besar dan kerja keras kami harus dilakukan bersama – sama Tim Kecamatan Asemrowo. Semoga Kecamatan Asemrowo sebagai wakil Kota Surabaya bisa meraih juara I dalam Inotech Award yang digelar Prov Jatim,’’ kata Bambang.

Sedangkan terkait Aplikasi SI ASIK, Bambang mengaku, Kecamatan Asemrowo sudah berkomunikasi dengan Pemkot Surabaya dan Dinas terkait. Sehingga diharapkan

trie diana/bhirawa

Anom Surahno disaksikan Irvan Widyanto dipandu petugas Kominfo Kota Surabaya membuka Aplikasi SI ASIK dari smartphonenya. Sedangkan Rini Indriyani dan Bambang Udi Ukoro serius memperhatikan paparan dalam penilaian Inovation and Technologi Award Pemprov Jatim.

Kecamatan Asemrowo dengan Aplikasi Si ASIK nya bisa menjadi Pilot Projeck untuk kecamatan–kecamatan lainnya di Kota Surabaya dan bisa dikembangkan, sehingga semua kecamatan di Kota Surabaya mempunyai aplikasi yang sama dengan data base awal dan membangun karakteristik wilayah masing – masing per kecamatan.

Terkait masukan dari Tim Juri untuk perbaikan Aplikasi SI ASIK, Bambang menegaskan, Tim Kecamatan Asemrowo langsung menindaklanjuti

terkait SOP dan penyempurnaan data – data yang perlu dimasukan ke dalam Aplikasi SI ASIK. Sementara itu, Anom Surahno ketika ditemui usai penilaian menjelaskan, SI ASIK ini unik ya, jadi setingkat kecamatan mempunyai data kependudukan dalam satu genggaman sehingga masyarakat bisa mengakses, mulai para perangkat RT, RW, Kelurahan hingga Kecamatan, serta para kader itu bisa terkoneksi dengan baik data – datanya. ‘’Bahkan tadi kita lihat data pen-

duduk juga muncul, lihat data stunting bisa muncul jumlah, informasinya sangat akurat dan dinamis.

Inilah nanti yang akan dikembangkan. Harapan kami akan memberikan pendampingan apa saja yang masih kurang, sebab nantinya bisa direplikasi oleh kecamatan – kecamatan lain dan kalau bagus bisa menjadi pola. Inotech Award di Prov Jatim melalui Balitbang itu melihat inovasi – inovasi seperti ini nantinya akan kami dampingi dan di bawa ke tingkat nasional setelah disempurnakan. Ini langkah baik dari Pemkot Surabaya dengan Aplikasi SI ASIK nya,’’ jelas Anom.

Sedangkan Prasetyo menambahkan, memang seharusnya ada tolak ukur berkaitan standart minimal dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, harus dilengkapi SOP (Standart Operasional Prosedur), bagaimana cara mengakses, untuk data - datanya siapa yang berhak mengubah data dan siapa yang berhak memberikan klarifikasi, sehingga ada yang bertanggungjawab.

Harus ada keberlanjutan dari Aplikasi SI ASIK ini karena arahnya jadi Pilot Projeck untuk seluruh Kecamatan di Kota Surabaya. ‘’Alangkah sayangnya bila han-

ya sampai di tingkat Kecamata Asemrowo saja, kalau bisa ditindaklanjuti untuk seluruh kecamatan di Kota Surabaya dan menjadi pilot Projeck di Jatim kenapa tidak? Tetapi memang masih banyak yang perlu dibenahi, termasuk menambah SDM, meningkatkan kemampuan SDM, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Sebab kalau operator SI ASIK hanya satu orang maka tidak bisa istirahat,’’ tegasnya.

Dan Bagus menegaskan, ide pembuatan SI ASIK ini luar biasa dari pemikiran Pak Camat sendiri, ini momentum yang sangat cerdas untuk menyatukan big data atau omah data yang dampaknya bisa dimanfaatkan baik secara internal maupun eksternal bagi Tiga Pilar Kecamatan Asemrowo. ‘’Terkait penguatan regulasi dan SOP yang harus dilengkapi adalah Admin, Operator baik internal maupun eksternal. SOP dari masyarakat sendiri, SOP dari para Kader harus diperkuat dengan regulasi kalau perlu diperkuat dengan komitmen bersama, agar data kependudukan ini tidak disalahgunakan. Karena data ini sangat berbahaya sekali kalau tidak diamankan, diantaranya bisa digunakan untuk pinjaman online,’’ tandas Bagus.n [fen.dre]

KILAS BIROKRASI

Kolaborasi PDPS Dinsos dan DP3AK Pemprov, Bhirawa Pelatihan Dasar Pekerja Sosial yang diikuti Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Tenaga Kasar baik Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) kali ini mencoba untuk berkolaborasi bersama.

Adanya PDPS tersebut, harapannya menghasilkan pekerja sosial yang menjadi tenaga profesional dalam melayani masyarakat sebagai pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.

Plt Kepala Dinsos Jatim yang sekaligus Kepala DP3AK Jatim, Restu Novi Widiani mengatakan, jika Dinas Sosial berkaitan dengan Penyandang Kesejahteraan Masalah Sosial, sedangkan DP3AK terkait kekerasan didalamnya.

“Untuk itu, PDPS kali ini DP3AK berkolaborasi juga dengan Dinsos Jatim agar menghasilkan tenaga prodesional dan terampil,” katanya.

Dalam pelatihan PDPS ini juga bekerjasama dengan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta. “Nantinya yang lulus mendapatkan sertifikat dari kementerian sosial,” katanya.

Adanya PDPS ini, lanjutnya, menjadi kekuatan baru antara Dinsos Jatim dan DP3AK Jatim dalam memperxepat pelayanan kesejahteraan sosial. “Adanya kolaborasi, maka penuntasan permasalahan sosial bisa dilakukan bersama sama,” katanya. [rac.dre]

Kasus Kekerasan Terhadap Anak Didominasi Kasus Pelecehan Seksual Kabupaten Blitar, Bhirawa Kasus pelecehan seksual mendominasi Kasus Kekerasan Terhadap Anak tahun 2022 di Kabupaten Blitar. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Blitar, Lyes Setyaningrum mengatakan kasus pelecehan seksual terhadap anak masih mendominasi kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Blitar selama periode bulan Januari sampai bulan Juni 2022 .

“Hingga kini sudah ada 6 kasus pelecehan seksual yang terjadi sampai pertengahan tahun 2022,” kata Lyes Setyaningrum.

Lanjut Lyes Setyaningrum, sepanjang semester pertama tahun 2022 ini sudah ada 17 kasus kekerasan terhadap anak, dimana dari total 17 kasus itu, ada 6 kasus diantaranya merupakan kasus pelecehan seksual, kemudian 3 kasus pencabulan, 2 kasus kekerasan anak, 4 kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH), serta 2 kasus penelantaran anak.

“Pada kasus pelecehan seksual terhadap anak biasanya justru dilakukan oleh orang terdekat, bisa saudara hingga orang-orang yang terbiasa berada dilingkungan sekitar. Untuk itu kami selalu menghimbau untuk berhati-hati serta waspada terhadap anak,” ujarnya. [htn.dre]

sudarno/bhirawa

Wabup Madiun, H. Hari Wuryanto didampingi Asisten dan Kepala OPD terkait setidaknya ada 6 tempat yang ditinjau.Tampak Wabup meninjau Rehabilitasi Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun.

Wabup Sidak Proyek Pekerjaan Kontruksi Kabupaten Madiun, Bhirawa Wakil Bupati Madiun H. Hari Wuryanto melakukan inspeksi dadakan (sidak) terhadap proyek pembangunan di Kabupaten Madiun tahun 2022.

Didampingi oleh Asisten dan Kepala OPD terkait setidaknya ada 6 tempat yang ditinjau.

Mas Hari sapaan akrab Wakil Bupati mengatakan semua proyek telah berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dirinya ingin memastikan semua proyek pembangunan di Kabupaten Madiun berjalan dengan lancar maksimal untuk memberikan

pelayanan kepada masyarakat.

“Ada yang masih 11 persen, 24 persen tapi memang waktunya sesuai schedule dan kami berharap finishingnya sesuai schedule,” terang Wakil Bupati.

Dalam kesempatan tersebut pula, Wabup Madiun memberikan saran

57 OPD dapat Bimbingan Teknis PPRG Mojokerto, Bhirawa Dalam rangka mewujudkan pembangunan responsif gender, Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2) Kabupaten Mojokerto menggelar bimbingan teknis (bimtek) Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) tahun 2022.

Agenda Bimtek yang diikuti sebanyak 57 peserta dari perwakilan seluruh OPD se-Kabupaten Mojokerto ini diselenggarakan di Command Center Pemkab Mojokerto, Selasa (12/7) pagi.

Pada arahannya, Bupati Ikfina menjelaskan, dalam melaksanakan pengarusutamaan gender di Kabupaten Mojokerto, tidak cukup hanya membicarakan masalah laki-laki

dan perempuan saja, tetapi pihakpihak yang selama ini tidak mendapatkan kesempatan juga harus diikutsertakan dan masuk dalam pembahasan.

“Terutama terkait dengan pengarustamaan gender, seperti kaum difabel, mereka-mereka seperti ini juga punya peran dan penting juga dilibatkan,” ucapnya.

Ikfina juga mengatakan, adannya keterbatasan jangkauan pemerintah dalam membangun partisipasi masyarakat dalam kesetaraan gender, maka sangat perlu adanya kaloborasi pentahelix, seperti pemerintah, media, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat.

Selain itu, prinsip dalam melaksanakan program kegiatan pengarusutamaan gender dalam mendukung pelaksanaan pembangunan,

bupati Ikfina saat memberikan arahan.

harus mengedepankan salah satu komponen yang ada di masyarakat.

Menurutnya, tanpa mengedepankan salah satu komponen tersebut, maka pembangunan tidak bisa secara universal dan juga tidak bisa dilakukan pemerataan.

“Ini semua harus diperhatikan dan semuanya harus mendapatkan masing-masing dari pembangunan,” tuturnya. Masih Ikfina, terdapat lima arahan Presiden Republik Indonesia dalam melaksanakan pembangunan terkait isu gender. Pertama, peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, selanjutnya peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan atau pengasuhan anak.

“Yang ketiga, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, berikutnya penurunan pekerja anak, dan yang terkahir pencegahan perkawinan anak,” jelasnya.

Selain itu, orang nomor satu di lingkup Pemerintah Kabupaten Mojokerto menegaskan, pembuatan perencanaan dan penganggaran harus memperhatikan dan mempertimbangkan pengarusutamaan gender, sehingga tidak ada lagi bagian dari masyarakat yang tidak dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan, dan tidak ada lagi sebagian dari masyarakat yang merasa tidak menikmati keadilan dari hasil pembangunan.[min.dre]

terkait beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembangunan tersebut. Salah satunya disebutkan oleh Wabup adalah penambahan kamar mandi di Gedung Fasilitas Layanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun.

Menurutnya, penambahan tersebut dimaksudkan agar nantinya para pengunjung yang datang tidak harus turun kebawah untuk bisa ke kamar mandi. “Ada beberapa yang perlu dilakukan perbaikan agar pemanfaatannya nanti maksimal seperti penambahan kamar mandi di lantai dua,”

jelasnya.

Adapun tempat peninjauan tersebut yakni Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Gebang Arum di Desa Plumpungrejo, Kecamatan Wonoasri. Rekonstruksi Penahan Tebing Kali Sono di Desa Garon, Kecamatan Balerejo. Rekonstruksi Penahan Tebing Kali Piring di Desa Garon, Kecamatan Balerejo.

Rehabilitasi Jembatan Luworo di Desa Luworo, Kecamatan Pilangkenceng. Rehabilitasi Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun.n [dar.dre]

JTC Bukti Public Privat Partnership Diterapkan di Jatim Pemprov, Bhirawa Japan Training Center (JTC) yang kini dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur membuktikan kalau Publik Private partnership mulai diterapkan di Provinsi Jawa Timur. Harapannya, terobosan ini akan banyak membantu warga Jatim untuk bekerja ke luar negeri.

Dalam soft opening ‘japan training center’ kerjasama dengan Koba Group, Kadisnakertrans Jatim, Himawan Estu Bagijo menyampaikan, keunggulan dari pola kerjasama ini akan memperkuat layanan publik Disnakertrans Jatim.

“Koneksitas dengan Bursa Kerja dan layanan dokumen di LTSA serta peningkatan Penerimaan Asli Daerah (PAD), disamping mampu mengurangi peran dan beban biaya calo,” katanya Himawan juga menjelaskan, adanya skema kerjasama ini juga diharapkan ada beberapa upaya yang dilakukan, seperti mendorongoptimalisasi networking rekrut calon PMI terampil bekerjasama dengan berbagai pihak, disnaker kabupaten/ kota, BLK dan jaringan online Kemudian, ada pengembangan jaringan latihan komunal, BLK komunitas, Universitas/SMK dan kelompok Purna Tugas PMI untuk

penyediaan calon PMI mandiri.

Selanjutnya, ada kerangka kerjasama dengan P3MI yang terseleksi, penggunaan bantuan layanan pelatihan dan penempatan kerja, dan penyediaan tempat Uji Kompetensi.

Ia juga menyampaikan kalau perkembangan pasar Tenaga kerja diluar negeri atas permintaan terhadap Pekerja Migran Indonesia dari berbagi Negara terus meningkat.

Situasi ini merupakan peluang bagi pencari kerja yang belum mampu terserap di pasar kerja dalam negeri.

Menilik hal tersebut, ketrampilan Calon Pekerja Migran Indonesia harus menjadi perhatian dengan titik tekan pada peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan dan keterampilan sehingga memiliki daya saing yang tinggi.

Disisi lain, mutu sumber daya manusia yang dihasilkan dari dunia pendidikan formal pada kenyataannya belum dapat diterima didunia kerja.

Beberapa hal tersebut dikarenakan karena tingkat pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja serta kompetensi yang di miliki belum memenuhi standar dan syarat sebagaimana kriteria yang di terapkan di perusahaan yang ada diluar negeri khususnya negera penggu-

na Pekerja Migran Indonesia.

Pada tahun mendatang, lanjut Himawan, kebutuhan lowongan pekerjaan di pasar luar negeri di berbagai sektor akan meningkat seperti; Manufaktur, Konstruksi, Nursing Home, Peternakan, perkebunan. Peluang Pekerja Migran Indonesia sangat terbuka lebar dan attude PMI masih lebih diminati apabila dibanding dengan pekerja migran asing dari Negara lain.

Dikatakannya, ILO dalam laporannya mengenai ‘The Future of Jobs’ menuliskan kebutuhan jabatan di pasar dunia dimasa datang yaitu “Green Jobs, Rural Economic Workers, Care Economic Workers, Global Supply Chain Workers, Gig Economic Workers dan The Robotic Age “.

Ditambahkan Himawan, khusus kebutuhan penempatan Pekerja Migran Indonesia dapat mengisi kebutuhan dimasa datang tersebut terutama untuk jabatan perawat (care economic workers) dan jabatan operator atau pekerja manufactur (global supply chain workers).

Sementara CEO Koba Group, Dai Kawasaki melihat kawasan dan kesiapan Disnakertrans jatim untuk menapaki kerjasama sudah sangat bagus, dan Koba Group siap bekerjasama. [rac.dre]

LEGISLATIF Komisi IV dan Komisi I Didesak Guru Honorer Tambah Formasi PPPK Halaman 3

Rabu Kliwon, 13 Juli 2022

Situbondo, Bhirawa Ratusan tenaga guru honorer yang tersebar di Kota Santri Pancasila Situbondo mendesak jajaran Komisi IV dan Komisi I DPRD Kabaupaten Situbondo agar segera menambah formasi untuk tenaga PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak).

Hal ini disampaikan oleh perwakilan tenaga guru honorer di hadapan Komisi IV dan Komisi I DPRD Kabupaten Situbondo yang notabene membidangi kesejahteraan rakyat (kesra) dan bidang pemerintahan di ruang utama lanta II, Selasa (12/7).

Perwakilan guru honorer bernama Munir mengakui guru honorer yang sudah lolos passing grat saat ini terdata sebanyak 622 orang.

Untuk itu, Munir bersama guru lain meminta dewan agar menambah formasi guru untuk PPPK. Mu-

nir menyayangkan, langkah pemerintah pada tahun 2022 hanya mengajukan formasi sebanyak 250 dan sisa tahun 2021 sebanyak 95.

“Total semua hanya 345 orang dan itu hanya separo dari jumlah guru yang lolos passing grat. Makanya Situbondo menurut Kemendikbudristek masuk dalam ona orange karena jumlah formasi lebih sedikt dari angka yang lolos passing grat,” jelas Munir.

Masih kata Munir, jomplangnya guru yang lolos passing grat dengan

sawawi/bhirawa

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Situbondo H Sahlawi dan anggota Komisi I menerima kedatangan para tenaga honorer di ruang utama gedung DPRD Selasa (12/7).

angka formasi akan berdampak bagi guru yang tidak bisa diakomodir.

Padahal dari pusat sudah dinyatakan lolos dan terbentur oleh formasi PPPK di Kabupaten Situbondo yang kecil.

“Angka 250 guru itu yang mengusulkan bukan dari pihak sekolah, tetapi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud). Saya mengambil contoh di Kabupaten

Bondowoso yang mengusulkan 1.828 dan diterima semua. Makanya disana masuk zona hijau. Artinya banyak formasi guru ketimbang yang lolos PG,” terang Munir.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi IV H Tolak Atin mengatakan, kedatangan honorer yang lulus PG (Pendidikan Guru) berharap apa yang ditetapkan oleh Pemkab bisa mencukupi bagi kebutuhan PPPK yang lolos PG. Saat ini, aku Tolak Atin, ada 513 orang yang sudah lolos passing grat.

Maka dari, Tolak Atin meminta Pemkab harus bisa mencukupi calon PPPK yang sudah lolos PG. “Ya kami harap Pemkab mampu memberikan kuota yang cukup. Ini jangan dikaitkan lagi dengan kemampuan anggaran daerah, sebab saat ini masih banyak sisa belanja pegawai yakni sebesar RP 50 mil-

iar. Ini harus dipahami oleh Pemkab agar kuota ini bisa mencukupi dan memenuhi tenaga yang lolos passing grat,” ulas H Tolak Atin.

Di lain pihak Kabid PPTK Dispendik Kabupaten Situbondo, Andi Yulian Hariyanto menjelaskan, kebijakan tersebut murni masuk ranah legislatif.

Untuk itu, urai Andi, saat ini pihaknya hanya menyiapkan data sebarannya saja. Perihal jumlah usulan, kata Andi, Dispendikbud hanya mengusulkan lebih dari angka 20 tersebut.

“Tadi juga disampaikan oleh BKPSDM bahwa yang disetujui hanya 250 orang. Solusinya harus melalui proses dan secara bertahap.

Nanti pada tahun 2023, pasti ada formulasi khusus untuk menghadapi penghapusan tenaga honorer,” pungkas mantan Wakasek Sarpras SMPN 1 Situbondo itu.n [awi.dre]

Program Beasiswa Pelajar SMA Sepi Peminat

Rapat Kerja Komisi I DPRD Trenggalek berikan perhatian kusus, dikarenakan adanya besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 sebesar Rp 224 milyar

Serapan Anggaran Tak Maksimal, Komisi I Cermati Perencanaan Dinas Terkait DPRD Trenggalek, Bhirawa Rapat Kerja Komisi I DPRD Trenggalek berikan perhatian kusus, dikarenakan adanya besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 sebesar Rp 224 milyar, Selasa (12/7/2022 ).

Bentuk Perhatian kusus itu telah dibahas dan disampaikan oleh Komisi I dalam pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang laporan pertanggungjawaban (LPJ) Bupati Trenggalek tahun anggaran 2021.

Disampaikan Ketua Komisi I Alwi Burhannudin, bahwa agenda rapat hari ini kita mencermati anggaran tahun 2021 yang tidak bisa diserap, karena sisa anggaran tahun kemarin tergolong sangat besar. ‘’Adanya total Silpa yang ada sekitar Rp224 miliar, maka sangatlah wajar komisi I memberikan sorotan lebih kepa-

da silpa belanja pegawai. karena dalam paripurna, penyampaian pandangan umum fraksi sebagian besar menyoroti bersarnya silpa,” ungkap Alwi Fakta yang ada pemerintah butuh belanja modal untuk pelaksanaan pembangunan. Terutama pada insfrakstruktur yang masih sangat minim, bahkan banyak insfrastruktur yang rusak namun kondisi ini tidak seimbang dengan adanya silpa yang sangat besar itu.

“Kita masih dalami adanya silpa sekian besar ini akibat apa, karena jika cermat dalam perencanaan, silpa itu bisa di alokasikan ke kegiatan yang perlu dilaksanakan,” tuturnya. ‘’Dalam hal ini silpa terjadi sebagian besar dipergunakan untuk belanja pegawai, dari kecurigaan itu silpa harus di ulas besarannya. Karena silpa di belanja pegawai total tercatat sekitar 6 10 persen, selain itu pelaksanaan keg-

KILAS DEWAN

Kepuasan Ibadah Haji 2022, Patut Berterima Kasih pada Pemerintah Indonesia Makkah, Bhirawa Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso, Peterongan, Jombang, KH Zainul Ibad As’ad membagikan testimoni jemaah haji di tahun 2022.

Kiai yang akrab disapa Gus Ulib ini sangat bersyukur pelayanan haji tahun ini berjalan maksimal hingga membuat jemaah haji merasa sangat puas dan happy.

Pihaknya dan jemaah haji di seluruh Indonesia mengaku sangat bahagia lantaran bisa berangkat tahun ini.

Setelah 2 tahun pemberangkatan haji dihentikan karena pandemi Covid-19, kini para jemaah haji bisa kembali diberangkatkan.

“Pelaksanaan haji yang diselenggarakan pemerintah Arab Saudi tahun ini sangat sukses dan menyenangkan. Jemaah haji asal Indonesia pun patut berterimakasih pada penyelenggara haji dan kementerian agama di Indonesia,” ujarnya kepada Bhirawa, Selasa (12/7/2022).

Menurut Gus Ulib, profesionalitas sangat terlihat pada jemaah haji. Dari menyiapkan akomodasi mulai keberangkatan embarkasi di Indonesia, baik pelayanan administrasinya, konsumsi makan pun dalam sehari tiga kali.

“Pendampingan ibadah yang menggunakan sistem zonasi hingga serasa beribadah seperti dirumah sendiri,” jelasnya. “Semua happy, jemaah haji bisa merasakan sekali disini. Apalagi sudah memberikan tambahan kuota haji,” tambahnya. [geh.dre]

Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso, Peterongan, Jombang, KH Zainul Ibad As’ad membagikan testimoni jemaah haji di tahun 2022.

iatan diluar belanja pegawai juga tetap menjadi sorotan,” ulas Alwi.

Dimisalkan olehnya, adanya anggaran yang tidak terealisasi karena tidak ada dasar untuk memberikan atau menyerap anggaran tersebut. Seperti di Kecamatan Trenggalek, ada program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang kegunaannya ditujukan kepada RT di lingkup kelurahan.

“Anggaran itu tidak terserap akibat tidak ada dasar hukum untuk merealisasikan, padahal anggaran sudah disediakan,” ungkap Alwi. Jadi program ini memang berbeda dengan Desa, kalau Desa anggaran itu bisa diserap dengan mengacu dasar hukum peraturan desa atau lainnya. Sedangkan pada kelurahan acuan dasar hukumnya langsung dari pemerintah kabupaten atau dari Bupati.

Karena dasar hukum itu tidak ada,

akhirnya alokasi untuk honor RT di tingkat kelurahan tidak terserap. Bahkan anggaran sudah di siapkan, tapi untuk di realisasikan tidak berani karena tidak memiliki dasar hukum.

“Dalam hal ini kami mempertanyakan perencanaanya bagaimana, karena sudah tahu tidak ada dasar hukum namun tetap di anggarkan dalam APBD,” terangnya.

Diimbuhkan Alwi, dalam program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Tahun 2021 dalam APBD dialokasikan sekitar Rp 3,366 milyar, terserap Rp 2,726 milyar sehingga menyisakan anggaran sekitar Rp638 juta.

Anggaran itu untuk program di kecamatan trenggalek pada lima kelurahan. Intinya anggaran itu tidak terserap karena harus mengikuti peraturan bupati atau lainnya karena langsung dibawah bupati,” tutup Alwi.n [wek.dre]

DPRD Surabaya, Bhirawa Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Khusnul Khotimah, mengatakan, hingga gelombang ketiga pendaftaran, jumlah pendaftar program beasiswa SMA sederajat oleh Pemkot Surabaya masih jauh dari kuota yang diberikan.

“Pendaftaran beasiswa bagi pelajar SMA/SMK/MA sederajat sudah diperpanjang dua kali. Namun ternyata pendaftarnya hanya 5 ribu siswa pada saat penutupan pada 8 Juli 2022 lalu. Padahal kuota beasiswa sebanyak 13.415,” ujar Khusnul, Selasa (12/7/2022).

Khusnul menduga, minimnya pendaftar karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan Pemkot Surabaya, dalam hal ini Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) selaku perangkat daerah yang bertanggung jawab melaksanakan program ini.

“Komisi D DPRD Surabaya sudah rapat bersama Disbudporapar, Bagian Hukum dan Dinas Sosial (Dinsos). Saya minta agar sosialisasi lebih digencarkan. Manfaatkan jaringan yang ada. Seperti RT, RW, organisasi pemuda atau komunitas pemuda lainnya. Sebab program ini menyasar kepada para pemuda jenjang menengah atas,” ungkapnya.

Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya ini juga mengaku, sangat menyayangkan petunjuk teknis (juknis) beasiswa SMA sederajat ini baru diberikan ke Komisi D sekarang. Padahal juknis sudah ditandatangani kepala dinas pada 29 Maret 2022.

“Seandainya Komisi D tahu juknisnya, kami bisa memberikan masukan-masukan agar program beasiswa ini sukses,” ungkap Khusnul.

Pendaftaran beasiswa yang ditutup pada 8 Juli 2022 lalu itu merupakan perpanjangan yang kedua. Sebelumnya, Pemkot sudah membuka pendaftaran sejak 17-24 Juni 2022.

Karena masih belum banyak pendaftar, diperpanjang hingga 30

Juni 2022. Meski sudah diperpanjang, masih saja belum banyak yang mendaftar. Akhirnya Pemkot memutuskan untuk memperpanjang lagi masa pendaftaran hingga 8 Juli 2022.

“Rencananya Pemkot dalam waktu dekat ini juga akan membuka pendaftaran lagi. Saya tekankan agar memasifkan sosialisasinya, agar pada pendaftaran berikutnya jumlah banyak,” tegasnya.

Terkait kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang digunakan sebagai syarat menerima beasiswa, kata Khusnul, Disbudporapar bisa berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jatim. Sebab KKM masingmasing jenjang berbeda.

Komisi D, lanjutnya, juga meminta Pemkot Surabaya untuk mengklasifikasi program intervensi untuk pemuda, agar bantuan serupa merata diterima para siswa.

Sebab yang sudah menerima beasiswa dari program lain, agar tidak menerima beasiswa lagi dari program Pemuda Tangguh Surabaya.

Agar program ini bisa berjalan baik, Ning Kaka, sapaan lekat Khusnul Khotimah, juga meminta agar Pemkot membuat call center atau help desk. Tujuannya untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi terkait program ini.

Sementara itu, sesuai juknis, beasiswa ini berupa bantuan pendidikan yang diperuntukkan membeli buku, uang saku dan lainnya. Nilainya sebesar Rp200 ribu. Selain itu, siswa juga diberikan seragam pramuka, abu-abu, sepatu dan dua kaos kaki yang diberikan satu kali pada saat tahun ajaran baru.

“Semoga pada gelombang keempat nanti, banyak pemuda Surabaya yang saat ini mengenyam pendidikan SMA/SMK/MA khususnya dari keluarga MBR banyak yang bisa mendapat beasiswa tersebut, karena kuotanya cukup banyak,” pungkas Khusnul.n [dre]

Ketua DPRD : Kita Hormati Proses Hukum yang Berjalan Pasuruan, Bhirawa Anggota DPRD, dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Kota Pasuruan, Sugiharto, ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pasuruan atas kasus dugaan korupsi.

Menganggapi hal itu, Ketua DPC PKB Kota Pasuruan, H Ismail M Hasan menyerahkan sepenuhnya perkara tersebut kepada aparat penegak hukum.

“Saat ini, kita hormati proses hukum yang berjalan,” kata H Ismail M Hasan, kepada sejumlah wartawan, Selasa (12/7). Saat ditanya terkait soal kemungkinan pergantian antar waktu (PAW), Ismail menyatakan itu masih terlalu jauh.

“Beliau saat ini statusnya masih tersangka. Baru nanti, apabila sudah terdakwa, ada tindak lanjut. Dan itupun dikembalikan ke partai,” jelas Ismail M Hasan.

Diketahui, S ditahan Kejari Kota

Pasuruan atas dugaan korupsi pengadaan tanah untuk proyek JLU di Kota Pasuruan pada Senin (11/7) sore kemarin.

Kasi Intel Kejari Kota Pasuruan, Wahyu Susanto mengungkapkan bahwa modusnya, saat pengadaan tanah untuk JLU (Jalan Lingkar Utara) Kota Pasuruan, S membuat akta jual beli tanah, yang mana tanah tersebut sebenarnya tidak masuk dalam trase JLU. Saat itu, S masih menjabat sebagai Camat Gadingrejo, Kota Pasuruan. ”S ini pada saat itu merangkap sebagai pejabat pembuat akta tanah sementara (PPAT). Jadi misalnya, tanah A ini tidak kena JLU. S ini membikin dokumen tanah A seolah-olah kena JLU,” kata Wahyu Susanto.

Akta jual beli itu selanjutnya dijadikan dasar untuk pencairan proyek JLU. Tak hanya S, Kejari juga menahan seorang ASN Pem-

Hilmi Husain/Bhirawa

Ketua DPRD Kota Pasuruan, dan juga Ketua DPC PKB Kota Pasuruan, H Ismail M Hasan, Selasa (12/ 7).n

kot Pasuruan berinisial EW dalam kasus tersebut.

Atas tindakan tersebut, mengakibatkan kerugian keuangan negara

yang dalam hal ini adalah Pemkot Pasuruan. “Tersangka ini, kami tahan hingga 20 hari ke depan,” jelas Wahyu Susanto.n [hil.dre]

Komisi B Dorong Nelayan Masuk dalam Ekosistem Digital DPRD Surabaya, Bhirawa Kota Surabaya yang berada di kawasan pesisir pulau jawa menjadikan sumberdaya perikanan sebagai bagian motor penggerak perekonomian.

Namun sayangnya tingkat kesejahteraan nelayan masih sangat rendah. Padahal menurut catatan BPS tahun 2018 ada sekitar dua ribuan orang berprofesi sebagai nelayan.

Oleh karena itu, Dewan Komisi B DPRD Kota Surabaya, Alfian Limardi, mengajak para nelayan Surabaya masuk ke dalam ekosistem digital untuk meningkatkan kesejahteraan.

“Kesejahteraan nelayan kita masih jauh dari harapan. Melansir data BPS

menunjukkan bahwa pada tahun 2018 pendapatan rata-rata nelayan hanya 11-12 juta per tahun. Kemudian diperparah pada masa pandemi Covid-19, rata-rata pendapatan nelayan turun sebesar 50 persen. Salah satu penyebab kesejahteraan nelayan masih rendah adalah adanya disparitas yang lebar antara harga jual yang diterima nelayan dengan harga di pasar. Disparitas ini disebabkan para nelayan menjual hasil tangkapannya kepada tengkulak,” ungkap Alfian Dewan dari Fraksi PSI. Alfian menambahkan awal mula para nelayan menjual hasil tangkapan ke tengkulak karena sulit men-

gakses lembaga keuangan yang resmi untuk meminjam modal keperluan operasional berlayar.

Akibatnya para nelayan terpaksa pinjam modal kepada tengkulak karena tidak ada persyaratan yang rumit. Para tengkulak hanya memberikan pra syarat agar hasil tangkapan nelayan dijual kepada tengkulak dengan harga di bawah pasar.

“Dibutuhkan komitmen pemkot Surabaya untuk meningkatkan kesejahteraan dengan cara memutus rantai perdagangan nelayan tradisional kepada tengkulak melalui memberi kemudahan nelayan untuk akses ke dalam ekosistem digital. Misalnya den-

gan pembinaan penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan digital dan kemudahan akses pemasaran dalam aplikasi e-commerce milik pemkot yaitu e-peken,” ungkap Alfian.

Menurut Alfian pemkot perlu memperluas penggunaan e-peken bagi nelayan. Setelah menelusuri laman e-peken masih sedikit sekali ditemukan produk ikan segar yang diperjualbelikan. Menurutnya tidak sulit bagi pemkot untuk pembinaan nelayan untuk bergabung di e-peken.

Apalagi sudah ada 4 koperasi nelayan yang tersebar di empat kecamatan antara lain Dukuh Pakis, Kenjeran, Bulak, dan Asemrowo. [dre]

OPINI

Rabu Kliwon, 13 Juli 2022

TAJUK

Menghapus Migor Curah PEMERINTAH mulai menggelontor minyak goreng (migor) kemasan sederhana sebagai pengganti migor curah. Dengan kemasan sederhana, migor lebih terjamin mutunya, lebih higienis. Sekaligus mengurangi faktor kehilangan (tumpah) selama perjalanan, dan distribusi. Dalam kemasan dengan identitas dagang “MINYAKITA,” migor curah nampak pantas dipajang di pasar modern. Juga dijamin mencukupi kebutuhan dengan rencana produksi sekitar 3 juta ton per-tahun.

Harga migor “MINYAKITA” dijual sesuai HET, senilai Rp 14 ribu per-liter. Selain terdapat label halal, juga dilengkapi label izin edar dari Badan POM. Juga terdapat barcode SNI. Tekad Kementerian Perdagangan (memproduksi 3 juta ton per-tahun) memerlukan dukungan stakeholder pada sisi hulu.

Terutama ketersediaan CPO. Berdasar kesepakatan dengan Kemendag, porsi CPO dalam negeri hanya sekitar 15%. Sedikit menyusut dibanding kebijakan DMO yang men-syarat-kan 20% dari porsi ekspor.

Gagasan menghapus migor curah sebenarnya telah tercetus sejak tahun 2020 silam. Juga telah diterbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 36/2020 tentang Minyak Goreng Sawit Wajib Kemasan. Pada pasal 27, dinyatakan, minyak goreng curah hanya boleh beredar hingga 31 Desember 2021.

Tetapi karena pertimbangan kesulitan masa pandemi, maka migor wajib kemasan ditunda. Bahkan migor curah dianggap “tidak layak” dagang, telah dirasa sejak tahun 2009 lalu.

Menghapus migor curah direspons positif kalangan industri (Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia, GIMNl). Bahkan migor dianggap bermasalah. Antaralain potensi minyak goreng curah tumpah (hilang) sekitar 5 hingga 7% selama dalam perjalanan. Dengan kondisi distribusi Indonesia sebagai negara kepulauan, maka migor curah tidak efisien. Antara lain disebabkan pergantian moda transportasi (darat dan perairan).

Penggantian dengan migor kemasan sederhana sekaligus melindungi konsumen. Karena migor curah rentan kecurangan.

Yakni, modus daur ulang migor bekas (jelantah). Begitu pula realita selama ini migor curah tiak memiliki jaminan halal.

Sehingga migor kemasan sederhana, lebih menenteramkan konsumen Indonesia yang mayoritas muslim. Sekaligus memenuhi UU Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Pada pasal 39, menyatakan “Pencantuman Label halal … harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak.”

Pada rantai pasokan, wajib kemasan sederhana bisa mencegah oligopoli (hanya oleh beberapa perusahaan terbesar). Bahkan oligopoli dapat menjadi monopoli manakala segerombolan perusahaan Bersatu menentukan pasokan dan harga. Maka kebijakan migor wajib kemasan sederhana, akan menjadi alat kontrol pemerintah. Dalam hal perdagangan CPO yang berkait pasar global, pemerintah bisa turut mengendalikan. Sehingga pasokan lebih terjamin.

Kewajiban produksi “MINYAKITA” diyakini tidak akan mengganggu ambisi ekspor CPO (Crude Palm Oil, minyak sawit), yang masih “menggila.” Karena kapasitas produksi masih di bawah kewajiban DMO (Domestic Market Obligation).

Saat ini kalangan pengusaha kebun sawit, CPO, dan pabrik migor, sudah “keok” terpukul kebijakan moratorium bahan minyak goreng (sawit dan CPO). Walau moratorium hanya tiga pekan. Kini ketersediaan sawit melimpah, dan murah.

Tidak mudah melaksanakan kebijakan migor, yang bertepatan dengan melonjaknya harga CPO di dunia. Tidak terkecuali penjualan “MINYAKITA” dalam kemasan sederhana. Belum bisa serta-merta mewujudkan harga migor murah terjangkau.

Juga belum sesuai HET (Harga Eceran Tertinggi) yang ditetapkan pemerintah. Terbukti saat ini “MINYAKITA” tidak banyak terlihat di pasar. Stok masih didominasi migor curah dibungkis plastik yang mudah bocor.

Pemerintah masih perlu secara ketat menjamin pasokan migor dalam negeri. Begitu pula subsidi yang semula diberikan kepada industri migor wajib dicabut, karena tidak sesuai asas keadilan subsidi. [*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Dorong Modernitas Pertanian Melalui Alsintan PADA era industri 4.0 seperti saat ini, alat mesin pertanian (alsintan) menjadi salah satu faktor penting yang dapat memajukan sektor pertanian, pasalnya alsintan merupakan upaya nyata untuk mendorong sektor pertanian yang maju, mandiri, dan modern. Oleh sebab itulah, pertanian harus di dorong mampu berkolaborasi dengan teknologi. Dan, jika realitas tersebut terabaikan maka tidak menutup kemungkinan negeri ini akan semakin sulit mewujudkan percepatan menuju kedaulatan dan ketahanan pangan.

Terlebih, berdasakan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), jumlah pengadaan alsintan di Kementerian Pertanian (Kementan) pada 2021 jauh lebih banyak. Dari total transaksi pengadaan alsintan senilai Rp 1,5 triliun, nilai pengadaan alsintan dalam negeri mencapai angka Rp 990,47 miliar atau 65,56 persen. Sementara itu, pengadaan bersumber impor hanya Rp 520,34 miliar, (Republika, 3/7/2022).

Realitas tersebut, membuktikan bahwa pengadaan alsintan Kementan mengutamakan produk industri dalam negeri dan melalui modernitas pertanian melalui alsintan setidaknya akan memudahkan petani dalam mengolah budi daya pertanian. Misalnya, dalam menghemat waktu pengolahan lahan.

Berbeda dengan cara tradisional, petani justru membutuhkan waktu dua hingga tiga hari untuk mengolah lahan seluas satu hektare (ha). Selain itu, dengan alsintan, petani hanya membutuhkan waktu beberapa jam.

Itu artinya, petani dapat menghemat biaya produksi dengan menggunakan alsintan. Masa tanam pun lebih cepat. Dengan demikian, alsintan juga sangat berpotensi mampu membantu petani mendapatkan nilai tambah dari lahan pertanian mulai hulu hingga hilir. Dan, alsintan yang dikelola dengan baik akan memberikan pemasukan lebih kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani (poktan) dan gabungan kelompok tani (gapoktan).

Terlebih, upaya mendorong pengadaan alsintan dan pengelolaan alsintan di Kementerian Pertanian (Kementan) berpedoman pada PP No 12 Tahun 2021, sehingga saat didukung dengan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) pemanfaatan alsintan bisa berpotensi lebih efektif dan optimal. Dengan begitu, petani dapat memaksimalkan pemanfaatan bantuan alsintan dan mendapatkan nilai tambah.

Harun Rasyid Dosen FPP Universitas Muhammadiyah Malang HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

Halaman 4

Memahami Nilai Luhur Perkawinan pernikahan memiliki pondasi satu agama yang sama, maka hal itu akan menjadi landasan yang jelas untuk menyelesaikan berbagai hal yang muncul sebagai akibat pernikahan.

Selain itu, berjalanDien, Sultan Hasanuddin, nya rumah tangga daOleh : Pangeran Antasari, dan lam satu keimanan atau Dr Lia Istifhama sebagainya. agama, diharapkan meDominannya pemeluk mudahkan anak yang Islam yang tampil sebalahir akibat pernikahan, gai pahlawan saat itu, ditengarai spirit untuk dididik secara jelas dalam satu Islam yang selalu menganjurkan para agama. Pola pendidikan tersebut, tenpemeluknya untuk memiliki jihad bela tu diharapkan mempermudah serapan agama dan bangsa. Jihad membela ilmu dan didikan karakter terhadap agama dan bangsa yang dianjurkan anak, dan meminimalisir kegundaan si dalam Islam, kemudian menjadi cikal anak untuk mencari agama manakah bakal berbagai peristiwa mempertahyang paling benar atau tepat untuk ankan Kemerdekaan RI pada 1945, diikutinya. diantaranya yang paling fenomenal Adapun Islam sendiri, juga menadalah resolusi jihad yang dikumanerangkan keutamaan memilih pasandangkan oleh KH. Hasyim Asyari. gan pernikahan yang baik agamanya.

Dengan begitu, sangat wajar jika Dijelaskan dalam Kitab Dhau’ Al kemudian Dasar Negara Indonesia Misbah, yang diterjemahkan oleh memiliki relevansi kuat dengan agama, Sang Hadratussyaikh KH Hasyim yang dalam hal ini tidak menyebutkan Asy’ari, bahwa Imam An Nawawi satu agama secara khusus karena sejak berkata: “Apabila tujuan menikah sedatangnya Belanda (masa penjajahan), mata untuk ketaatan (agama), seperti agama Kristen mulai dikenal di nemengikuti sunah, atau menghasilkan geri ini sehingga terjadi diversifikasi keturunan, atau menjaga kemaluan agama yang kesemuanya, yaitu Islam, dan pandangan matanya, maka hal itu Hindu, Budha, dan Kristen, harus ditermasuk amal akhirat dan mendapat akui secara sama dan adil. pahala.”

Sikap mulia Dasar Negara yang Dengan begitu, secara jelas telah menjaga keterlekatan agama dengan diterangkan bahwa keimanan yang negara, tak lain menjaga sejarah baik yang dimiliki oleh pasangan unlahirnya bangsa Indonesia, dan tentuk menikah, adalah bertujuan untuk tunya, menjaga kelangsungan norma kebaikan mereka sendiri selama menagama sebagai bentuk pondasi moral jalankan mahligai pernikahan. Lantas, anak bangsa. Begitupun dalam sebuah bagaimana dengan keinginan menikah pernikahan, lahirnya UU RI Tahun dari pasangan berbeda agama? Maka 1974 tentang Perkawinan, haruslah jawaban ini tentu tidak mudah karena dihormati sebagai bentuk mencegah harus mengkawinkan unsur kemashlaambiguitas berjalannya mahligai hatan (kebaikan) bagi pasangan tersepernikahan. but, dengan unsur humanis, yaitu sisi Sebuah pernikahan tentu memikemanusiaan atas fakta cinta diantara liki dasar, yaitu dasar terbentuknya keduanya. pernikahan, warisan saat pasangan Namun setidaknya, tulisan ini sesuami istri meninggal sehingga terjadi moga menjadi perenungan bahwa kepembagian hak waris, bahkan persoalberadaan UU RI Tahun 1974 tentang an perceraian akibat adanya konflik Perkawinan, bukanlah bersifat kejam rumah tangga. Tentu, jika sebuah untuk kemudian menjadi benteng

pemisah antar dua insan akibat beda agama, melainkan, UU tersebut justru bertujuan baik bagi kelangsungan mahligai agama. Maka, mempertimbangkan unsur agama seyogyanya menjadi pertimbangan lebih utama karena berkaitan dengan ikatan manusia dengan Sang Pencipta, dibandingkan unsur perasaan antar makhluk ciptaanNya. Dalam hal ini, setiap agama bertujuan membentuk kebahagiaan manusia, baik di dunia maupun akhirat, maka hendaknya tidak mempersalahkan agama dalam persoalan perasaan antar manusia tersebut.

Terlebih, bukan hanya Indonesia yang mengatur ketentuan pernikahan sesuai agama yang dianut oleh pasangan suami istri.

Akhir kata, menarik dicermati sebuah hadis yang dikutip dalam Kitab Dhau’ Al Misbah, bahwa diriwayatkan oleh Ibnu Majah: Dari Abdullah Ibnu Umar berbunyi, “Janganlah kalian menikahi perempuan karena kecantikannya, karena kecantikannya itu bisa saja menghancurkan dirinya. Janganlah kalian menikahi perempuan karena hartanya, karena hartanya itu bisa saja menjadikannya durhaka. Tetapi nikahilah perempuan atas dasar pertimbangan. Sungguh, seorang budak hitam yang sobek telinganya lebih baik dan utama daripada seorang perempuan cantik tetapi tidak bagus agamanya. Dan hendaklah seseorang tidak menikahi kecuali dia adalah seorang perempuan yang memiliki akal sempurna. Karena tujuan menikah adalah pergaulan dan kehidupan yang baik.”

Tujuan mulia yang menjadi landasan Islam menganjurkan pernikahan atas dasar keimanan, adalah juga dianjurkan oleh beberapa agama lainnya yang mengatur pernikahan satu agama yang sama.

Tentu, segala aturan tersebut adalah bertujuan untuk kebaikan dan kebahagiaan pasangan suami istri itu sendiri.

terhadap semua orang nakan ideologi jihadis kafir, non-Muslim serta fundamentalis untuk Muslim yang tidak menmemperluas propaganerima keyakinan militan danya dan menggunakan mereka. Padahal ayat tindakan nyata sebagai tersebut jelas menyabentuk radikalisme nya takan bahwa apabila yang diwujudkan melalui musuh menghentikan tindak kejahatan eksagresinya maka umat tremis yang dilakukan muslim juga harus berdiberbagai negara.

Oleh: henti memeranginya.

Gerakan ekstremis Leny Suviya Tantri Operasi ISIS yang didan radikal ini muncul gencarkan melalui media karena pola fikir kemasa dilakukan untuk agamaan yang egosenmenentang hegemoni barat. ISIS betris dan eksklusif. Cara berpikir rargumen bahwa: (1) Jahiliyyah atau ini membuat seseorang bertindak ketidaktahuan atas hukum Allah yang antipati untuk melihat kemungkinan dipengaruhi oleh Barat telah menginkebenaran lain yang datang dari perfeksi masyarakat Muslim; (2) Perintah orangan maupun kelompok di luar zionis tentara salib mendukung rezim dirinya. Ciri kaum radikal adalah Arab anti-Islam diktator untuk menoportunistik dengan memanfaatkan gontrol cadangan minyak Timur Tensituasi genting di kalangan umat Isgah; (3) Barat menggunakan negaralam. Strategi mereka adalah mencipnegara Syiah dan Alawi (Iran, Irak dan takan kerusuhan yang pada akhirnya Suriah) untuk menindas dunia Muslim akan menimbulkan perpecahan di Sunni; dan (4) Tatanan global liberal kalangan umat Islam. ditakdirkan untuk dihancurkan oleh Media online digunakan ISIS kekhalifahan ISIS. Oleh karena itu, untuk menyebarkan propagandanya ISIS gencar melakukan propaganda yang dilabeli jihad untuk menyenya melalui media. Media sosial merbarkan paham dan merekrut angupakan instrumen ISIS untuk bertukar gotanya. Untuk menghalalkan sedan mentransmisikan ide-ide radikal gala tindakannya ISIS mendistorsi mereka di tingkat global dan dengan narasi-narasi islam yang diambil dari demikian membantu menciptakan kisah-kisah jihad dari islam klasik identitas dan imajiner radikal baru. maupun sejarah islam seperti kisah Oleh karena itu, internet merupakan Fir ’aun, jahiliyyah, peperangan sarana difusi dan globalisasi ideologi melawan orang munafik, perang salafi-jihadis. badar, pertempuran khaibar, pertemUntuk membendung masuknya puran karbala, Imam Mahdi dan juga paham radikalisme pada masyarakat Perang Salib. Bahkan saat ini, makna terutama generasi muda, terdapat bedan maksud dari Q.S At-Taubah ayat berapa langkah yang dapat dilakukan 5 yang berkenaan dengan jihad juga yaitu: (1) Dalam lingkup pendidiktelah diselewengkan oleh kritikus an, perlu adanya penyuluhan dan polemik islam dan teroris muslim. pembinaan paham anti-radikalisme, Para kritikus mengutip ayat ini selain itu perlu adanya peningkatan untuk menunjukkan bahwa agama kualitas pendidikan untuk membenIslam adalah agama kekerasan yang tuk pola fikir yang lebih baik; (2) memerintahkan pembunuhan orang Dalam lingkup masyarakat, perlu Yahudi dan Kristen. Ekstremis Musdibentuknya hubungan yang sinerlim dan kelompok teroris seperti gis pada lembaga-lembaga ormas ISIS menggunakan ayat ini untuk maupun keagamaan untuk mencegah membenarkan perang tanpa syarat

masuknya paham radikalisme, selain itu perlu membangun hubungan antar masyarakat yang lebih baik melalui pemerataan distribusi manfaat sosial, mengatasi disparitas ekonomi maupun meminimalisir konflik sosial; (3) Perlunya kontrol sosial dan orang tua dalam mencegah masuknya paham ekstremis dan radikal pada anak; (4) Pentingnya peran pemerintah dalam mengontrol berita atau media sosial yang menyebarkan paham radikal; dan (5) Melakukan deradikalisasi terhadap eks Napi teroris melalui penyuluhan dan konseling. Upaya deradikalisasi ini bukan hanya sebuah wacana yang digemborkan pemerintah saja, namun didukung oleh seluruh komponen masyarakat.

Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan akan tercipta masyarakat yang lebih waspada terhadap kemunculan paham radikalisme di lingkungannya serta memahami bahwa aktivitas kelompok radikal pada akhirnya akan berdampak pada citra negatif terhadap agama terutama umat islam. Dengan demikian lingkungan masyarakat tidak akan digunakan sebagai tempat inkubasi paham islamisme radikal. Sehingga baik masyarakat maupun generasi muda tidak akan dengan mudah terpengaruh propaganda ISIS maupun gerakan radikal lainnya. Jika penyebaran paham radikal ini tidak segera diantisipasi, maka hal ini juga akan berdampak terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Karena masuknya gelombang fundamentalisme maupun radikalisme pada suatu negara akan mengancam stabilitas politik, paham ini dapat dengan mudah menunggangi isu-isu politik baik dalam pilkada, pemilu maupun pemilihan legislatif dalam suatu negara.

Membicarakan masalah pernikahan tidak bisa dilepaskan dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Pasal 2, yang menyebutkan: ‘(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.’

P

rinsip pernikahan yang melekat dengan agama atau kepercayaan para mempelai, merupakan pengejewantahan menghormati Dasar Negara Republik Indonesia, tepatnya Pasal 29 UUD 1945, yang menyatakan bahwa ‘negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.’

Dasar negara kita memang sangat tegas memuliakan agama di bumi Indonesia, sekalipun tidak menyebut salah satu agama secara khusus. Mulianya posisi agama yang diterangkan dalam UUD 1945, tak lain sebagai proses bangsa untuk selalu mengingat sejarah. Dalam hal ini, Indonesia lahir dari perjuangan para pahlawan, yang mana tidak bisa dinafikan, bahwa pahlawan bangsa mayoritas adalah penganut agama Islam. Hal ini sesuai fakta sejarah, bahwa agama Islam saat itu memang mendominasi bangsa kita.

Sejarah berbicara, bahwa setelah Hindu dan Budha, Islam pun masuk ke tanah Jawa. Diprediksikan, masuknya Islam ke Jawa adalah abad ke-11 M, sesuai dengan temuan batu nisan dari Leran Gresik yang bertuliskan huruf Arab, yaitu makam seorang wanita muslim bernama Fatimah Binti Maimunah pada tahun 475 H atau 1082 M. Sejarah juga menjelaskan fakta dominannya penganut agama Islam di negeri ini. Terbukti, para pahlawan selama penjajahan Belanda, yaitu sekitar 350 tahun, didominasi oleh pemeluk Islam. Diantaranya adalah: RA Kartini, Cut Nyak

Wakil Sekretaris MUI Jatim

Hentikan Transmisi Islamisme Radikal Gerakan ISIS di Indonesia

I

SIS merupakan kelompok kaum militan dan fundamentalis yang melancarkan aksinya secara radikal dan dikemas menggunakan narasi-narasi islami dengan tujuan membentuk negara dengan doktrin monistik kekhalifahan islam.

Kelompok ISIS menggunakan narasi jihad untuk melakukan pergerakan radikal yang melanggar hak asasi manusia, memakan banyak korban jiwa dan menimbulkan banyak kerugian. Pergerakannya yang masif saat ini mulai menjerumuskan umat islam untuk masuk kedalam ISIS. Untuk itu kita perlu memahami propaganda ISIS untuk membendung merasuknya penyebaran paham islamisme radikal dikalangan masyarakat.

Kelompok ISIS menggunakan ideologi ekstremisme dan kekerasan serta menganjurkan penerapan hukum syariah berdasarkan interpretasi anti liberal, terbelakang, tidak toleran dan misoginis. Dalam menyebarkan paham islamisme radikal, ISIS menggunakan media sosial untuk memperluas arah geraknya.

Mereka sangat cerdik dalam menggunakan teknologi sebagai alat untuk penyebaran informasi dan komunikasi untuk mendapatkan pendukung, memantau oposisi serta merekrut anggota baru. Bagi ISIS internet memainkan peran yang sangat penting dalam menyebarkan narasi islamisme radikal, transisi dari radikalisasi ke terorisme dan lain sebagainya.

ISIS juga memandang media sebagai alat penting untuk branding dan mempromosikan ideologi kelompok ekstremis. Tujuan utama propagandanya adalah untuk menciptakan ketakutan, memobilisasi orang untuk mendukung tujuan teroris, dan mengganggu upaya lawan mereka.

Kelompok ISIS juga menggu-

Mahasiswi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang

PEMIMPIN UMUM: Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB: Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Zainal Ibad Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Ihsan Khalil, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Arif Yulianto Mojokerto: Hasan Amin, Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

PELAYANAN PUBLIK Rutan Terapkan Masa Transisi untuk Pembesuk Halaman 5

Rabu Kliwon, 13 Juli 2022

Situbondo, Bhirawa Sejak ada pandemi Covid-19, Rutan Kelas II-B Situbondo resmi memberlakukan larangan kunjungan dari keluarga pembesuk warga binaan atau para narapidana. Setelah dua tahun berlalu, baru Selasa (12/ 7) kemarin, Rutan mulai membuka kran kebijakan larangan tersebut.

Namun kebijakan baru itu belum sepenuhnya dibuka secara bebas seperti sebelum ada Covid-19. Rutan hanya menerapkan masa transisi, yakni menerapkan aturan kunjungan berkisar antara 15-30 menit kepada setiap warga binaan yang menemui pembesuk.

Menurut Kepala Rutan Situbondo Tomi Elyus, kebijakan pelonggaran bagi pembesuk tetap menerapkan protokol kesehatan namun tidak seketat seperti masa puncak pandemi Covid19 pada tahun 2021 lalu. Bagi keluarga yang sudah menjalani vaksin booster (vaksin ketiga), ulasnya, memiliki nilai lebih untuk mengunjungi keluarganya yang berada di Rutan karena vaksin merupakan hal penting bagi masyarakat. “Namun bagi keluarga yang belum mengikuti vaksin booster, hanya dilayani melalui VC (video call) dan penerimaan barang untuk diteruskan kepada penghuni Rutan,” jelas Tomi.

Masih kata Tomi, dengan skema ini di harapkan kewajiban vaksin bagi masyarakat betul betul di ikuti. Tomi juga mengakui, pada penerapan hari pertama masa jenguk tatap muka ditemukan ada tiga keluarga yang baru menjalani satu

hingga dua kali vaksin.

Dengan adanya aturan wajib vaksin booster, papar Tomi, dirinya yakin warga yang akan menjenguk keluarganya ke Rutan pasti setuju untuk menjalani vaksin booster. “Ya sebenarnya menurut aturan yang ada, para pembesuk harus sudah vaksin tiga kali (booster),” ungkap Tomi.

Tomi kembali menegaskan, Rutan juga mewajibkan yang dibolehkan membesuk secara tatap muka hanya khusus bagi keluarga inti seperti ibu, bapak dan pihak istri. Khusus anak dibawah umur, urai Tomi, secara tegas tidak diperbolehkan ikut menjenguk ke dalam Rutan.

“Larangan ini merujuk pada vaksin anak anak, yang dibolehkan hanya 7 tahun ke atas. Itu di berlakukan murni demi untuk melindungi anak anak dimaksud. Ini juga diperkuat dengan sosialisasi bahwa anak di bawah 7 tahun tidak boleh divaksin,” ungkap Tomi dengan didampingi Salugu.

Tomi juga menyinggung soal penerapan new normal dengan cara memberikan kelonggaran kepada pembesuk untuk bertatap muka, tetapi dibuka secara bertahap. Ini karena, saat ini masih memasuki

LINTAS PELAYANAN

Kepala Rutan Situbondo, Tomi Elyus didampingi Salugu saat memantau pembesuk dan warga binaan bertatap muka di ruang aula Rutan Selasa (12/7).

masa transisi, sehingga belum sepenuh dibuka dengan normal.

“Semua masukan akan kami terima

dan kami akan terus melakukan evaluasi kebijakan terbaik. Baik dari sisi kemanaan dan sarana, untuk menuju

Job Fair Disnakertrans Tulungagung Sediakan 1.668 Lowongan Kerja Tulungagung, Bhirawa Acara Job Fair yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Tulungagung menyediakan 1.668 lowongan pekerjaan bagi pencari kerja.

Job fair tersebut akan berlangsung selama tiga hari mulai Selasa (12/7) sampai dengan Kamis (14/7) mendatang.

Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, yang membuka acara job fair di Kantor Disnakertrans Kabupaten Tulungagung, Selasa (12/7), menyatakan bursa kerja diharapkan akan mengurangi angka pengangguran di Tulungagung.

“Lowongan kerja sebanyak 1.668 cukup banyak dan harapannya jumlah pengangguran di Tulungagung semakin berkurang,” ujarnya.

Menurut dia, acara job fair pada tahun ini merupakan kelanjutan acara serupa yang selalu dilakukan setiap, namun pada tahun 2020 dan tahun 2021 tidak diselenggarakan karena pandemi Covid-19. “Dengan kasus Covid-19 semakin melandai, ekonomi tumbuh kembali dan perusahaan kembali membutuhkan tenaga kerja,” sambungnya. [wed.ca]

keadilan sehingga sementara ini menggunakan waktu antara 15-30 menit,” pungkas Tomi. [awi.ca]

Dispendukcapil Datangi Perekaman Tujuh Orang Lansia

Dispendukcapil Sidoarjo Jemput Bola Layanan ke Dusun Terpencil Sidoarjo, Bhirawa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabbupaten Sidoarjo, Selasa (12/7) kemarin, melaksanakan program jemput bola layanan ke dusun Kalikajang, dusun terpencil di Kab Sidoarjo, yang berada di Kelurahan Gebang Kec Sidoarjo. Kepala Dispendukcapil Kab Sidoarjo, Drs Redi Kusuma, mengatakan program ini untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat di Kab Sidoarjo. “Khususnya di dusun terpencil,” kata Redi.

Jumlah layanan yang telah diberikan kepada penduduk disana ada 62 layanan. Ada layanan akta Kelahiran, akta Kematian, update KK dan layanan pembuatan kartu identitas anak (KIA). Penduduk disana, kata Redi, terdiri dari 58 KK, dengan jumlah total kurang lebih ada 165 jiwa.

Menurut penuturan Redi, untuk menuju ke lokasi tim Dispendukcapil Sidoarjo harus menempuh dengan menggunakan sarana perahu. Sampai ke lokasi sekitar 1.5 jam. Sedangkan bila naik motor harus melewati jalan paving selebar 1.5 meter, butuh waktu sekitar 1 jam. [kus.ca]

ke periode new normal akan terus dikaji. Termasuk intensitas waktu pertemuan, kita mengacu kepada rasa

sawawi/bhirawa

Sampang, Bhirawa Dispendukcapil Kabupaten Sampang terus galakkan program Inovasi Rela Berkorban, dengan kepanjangan reaksi layanan Adminduk bersama kelompok ODGJ dan lansia, rentan bencana atau non bencana. jadi masyarakat yang masuk katagori tersebut di Kabupaten

Sampang bisa terlayani langsung dari petugas Dispendukcapil Sampang. Dispendukcapil layani langsung 7 orang lansia di Desa Banjar Talela, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang.

Menurut Nor Alam Program Inovasi ini sudah diluncurkan sejak 2020 lalu dan terus berjalan hing-

ga saat ini, Kali ini ada laporan masyarakat di Desa Banjar Talela, Kabupaten Sampang lansia dan lumpuh belum memiliki KTP. “Setelah Tim Dispendukcapil turun ke lokasi pada 28 maret 2022, langsung kami melakukan pelayanan. Berdasarkan laporan tersebut petugas kami langsung mendatangi lokasi untuk melakukan perekaman agar memiliki kartu identitas, dan kami melakukan perekaman langsung ke rumah Lansia tersebut,” terang Nor Alam, Selasa (12/7).

“Kami berharap akan lebih banyak lagi warga Sampang bisa mendapatkan akses pelayanan inovasi kami ini, sehingga akan berdampak pada pelayanan yang prima, Alhamdulillah karena banyak masyarakat yang sudah mengetahui program rela berkorban ini sehingga masyarakat pro aktif mengajukan program tersebut,”.tambah Nor Alam.

Lanjut Nor Alam, pihaknya berharap siapapun dan dalam kondisi apapun, warga Sampang yang wajib memiliki identitas termasuk para lansia dan yang lumpuh di

Kabupaten Sampang tidak sampai terhambat mendapatkan pelayanan adminduknya. “Prinsipnya siapa pun warga Sampang kondisi apapun bisa menerima layanan administrasi, dan kami akan siap melayani,” kata dia.

Program inovasi tersebut dilakukan, agar lansia dan disabilitas dapat memiliki KTP Elektronik. Dokumen ini nantinya digunakan untuk melengkapi syarat mengajukan permohonan bantuan kesehatan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Perekaman tersebut, perlu dilakukan karena dalam proses mendapatkan perlindungan dari BPJS Kesehatan, diperlukan KTP elektronik. Sehingga diharapkan dapat mempermudah bantuan kesehatan oleh keluarga pasien.

Semua para lansia yang mengalami kelumpuhan di Kabupaten Sampang bisa tertangani dan tertata.

Dalam artian tertangani itu bisa diobati. Kita bekerja sama dengan Dinkes. Diobati secara rutin oleh BPJS. Karena BPJS memerlukan KTP Elektronik,” katanya. [lis.ca]

Pemkot Kembali Bukai Gerai Vaksin di Sumber Wangi Kota Madiun, Bhirawa Pemkot Madiun kembali membuka gerai vaksinasi gratis untuk seluruh Warga Negara Indonesia (WNI). Gerai ini dibuka di Taman Sumber Wangi mulai 11-30 Juli 2022. Layanan vaksinasi tersedia untuk dosis 1, 2 maupun dosis ketiga (booster). Setiap hari, gerai vaksinasi dibuka dua tahap. Pagi mulai 08.00-10.00 WIB dan Sore mulai 14.30-16.30 WIB. Kepala Dinas Kesehatan, Pengen-

dalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes-PPKB) Kota Madiun, dr. Denik Wuryani mengatakan, gerai vaksinasi sengaja dibuka ditempat keramaian agar memudahkan masyarakat mendapatkan layanan vaksin. Dengan begitu, mereka bisa menjangkau layanan tersebut, tanpa harus datang ke fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes).

“Makanya kita buka lagi (di Taman Sumber Wangi.red), karena kalau di fasyankes kan masya-

rakat ada yang nggak tahu. Kalau di Sumber Wangi itu minatnya tinggi,” kata Kepala DinkesPPKB) Kota Madiun, dr. Denik Wuryani, Selasa (12/7).

Menurut dr. Denik, tidak ada batasan pelayanan vaksinasi setiap harinya. Sehingga bagi warga yang belum disuntik vaksin, dihimbau untuk memanfaatkan layanan tersebut. “Berapa pun yang datang ya kita layani. Dia mau vaksin D1, D2 atau booster kita

layani,”katanya.

Hingga saat ini, capaian vaksinasi di Kota Madiun sudah cukup tinggi. Untuk dosis satu tercatat lebih 118 persen. Berikutnya untuk dosis kedua sekitar 110 persen.

Sedangkan dosis ketiga baru tercapai 47 persen. Selain membuka gerai di Taman Sumber Wangi, petugas kesehatan juga tetap membuka layanan vaksinasi di fasyankes.

Baik di puskesmas maupun rumah sakit.[dar.ca]

Plt Bupati Timbul Presentasikan Inovasi BUMI KRAKSAAN dalam KIPP 2022 Secara Virtual Plt Bupati Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko melakukan presentasi dan wawancara bagi inovasi Budidaya Udang vannaMeI Kolam bundaR menggunAKan raS di media Air laut buatAN (BUMI KRAKSAAN) dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) nasional tahun 2022.

Presentasi dan wawancara inovasi BUMI KRAKSAAN ini disampaikan secara virtual kepada Tim Sekretariat KIPP Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) dari ruang kerja Kantor Bupati Probolinggo.

Turut mendampingi Plt Bupati Timbul, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ahmad Hasyim Ashari, Plt Kepala Dinas Perikanan (Diskan) Kabupaten Probolinggo Nanang Trijoko Suhartono, Kabag Organisasi Setda Kabupaten Probolinggo Anna Maria DS bersama tim dari Diskan dan Bagian Organisasi.

Inovasi BUMI KRAKSAAN yang sudah masuk TOP 99 ini dipresentasikan dihadapan 11 orang Tim Panel Independen. Presentasi sendiri dilakukan dalam waktu 7 menit.

Kemudian dilanjutkan dengan diskusi selama 13 menit dan bincangbincang selama 20 menit.

Dalam kesempatan tersebut Plt Bupati Timbul menyampaikan Kabupaten Probolinggo merupakan kabupaten dengan kemiskinan ekstrim ke

4 di Jawa Timur, dimana penduduk miskin ekstrim 9,74% dan tingkat pengangguran terbuka 4,86%.

“Ini disebabkan, peluang kerja lebih kecil dari jumlah penduduk usia kerja, keterbatasan modal usaha dan rendahnya keberanian berwirausaha. Di sektor perikanan, potensi usaha budidaya udang vanamei masih sangat besar dan didominasi oleh investor/pengusaha besar,” katanya, Selasa (12/7).

Kabupaten Probolinggo sebagai salah satu produsen udang vanamei di Jawa Timur, pada tahun 2021 berkontribusi10.756 ton (9,8%) dari total produksi udang Jawa Timur dengan nilai ekonomi 788,7 M. “Segmen pasar fleksibel, karena segala ukuran udang tetap laku terjual,” jelasnya.

Plt Bupati Timbul menjelaskan peluang ekonomi budidaya udang vanamei ini tidak mampu diambil masyarakat karena butuh modal besar, teknologi budidaya relatif rumit, lokasi budidaya hanya bisa dilakukan di daerah pantai, karena membutuhkan air laut serta membutuhkan lahan yang luas, agar hasil

wiwit agus pribadi/bhirawa

Plt Bupati Timbul presentasikan inovasi BUMI Kraksaan dalam KIPP 2022 secara virtual.

produksinya lebih maksimal.

“Dari permasalahan ini, muncul gagasan budidaya udang vanamei yang terjangkau bagi masyarakat, berskala rumah tangga dan di lahan terbatas, teknologi relatif mudah, dapat diterapkan tidak hanya di daerah pantai serta lebih menguntungkan.

Gagasan ini diwujudkan dalam sistem BUMI KRAKSAAN,” ungkapnya.

Menurut Plt Bupati Timbul, BUMI KRAKSAAN memiliki keunikan dan kebaharuan dengan menggunakan air laut buatan sehingga tidak tergantung air laut. Teknologi budidaya sederhana, sehingga mudah diadopsi oleh

masyarakat. produktifitas tinggi, yaitu 2-3 kali lipat dari budidaya sistem konvensional.

“Selanjutnya, meningkatkan pendapatan masyarakat, kurang lebih 3-5 juta per bulan. Hemat penggunaan air karena menggunakan Recirculating Aquaculture System (RAS). Dapat diterapkan skala rumah tangga, karena melibatkan anggota keluarga dan memanfaatkan lahan terbatas/pekarangan. Biaya investasi dan operasional terjangkau yaitu sebesar Rp 17 juta hingga Rp 20 juta untuk 1 paket investasi,” terangnya.

Plt Bupati Timbul menerangkan

inovasi ini dilakukan dalam 3 tahapan meliputi uji coba inovasi di Dinas Perikanan, publikasi hasil inovasi serta pelatihan budidaya dan sekolah lapang.

“3 unsur yang menunjang inovasi BUMI KRAKSAAN adalah air buatan dibuat dari campuran air tawar, garam krosok dan air bitten.

Air Bitten adalah air sisa pembuatan garam yang mengandung banyak mineral. Sistem RAS dengan memanfaatkan kembali air budidaya melalui sirkulasi menggunakan filter sehingga air lebih efisien. Kolam bundar digunakan karena sangat efektif untuk sirkulasi, tidak memiliki sudut mati dan pembuangan berada di tengah kolam,” ujarnya.

Lebih lanjut Plt Bupati Timbul menjelaskan hasil inovasi sistem ini jauh lebih menguntungkan dibandingkan sistem konvensional, dimana produktivitas dan keuntungannya 2-3 kali lipat lebih tinggi.

“Artinya untuk menghasikan jumlah produksi yang sama, sistem ini hanya butuh 1/3 luas tambak konvensional,” tambahnya.

Plt Bupati Timbul menyampaikan BUMI KRAKSAAN ini memberikan dampak positif antara lain masyarakat dapat memiliki usaha sendiri, yang sebelumnya hanya mampu dilakukan pengusaha, meningkatkan pendapa-

tan antara Rp 3 hingga Rp 5 juta per bulan, menciptakan wirausaha baru, meningkatkan pemberdayaan ibu rumah tangga dan anggota keluarga serta peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat. Sebelumnya teknik budidaya udang vanamei hanya dikuasai teknisi tambak.

“Inovasi ini sangat potensial direplikasi oleh masyarakat, baik di daerah yang tidak terakses air laut maupun daerah pesisir di wilayah Kabupaten Probolinggo. Terbukti saat ini ada 16 unit usaha di 5 kecamatan yang mereplikasi BUMI KRAKSAAN. Replikasi ini mudah dilakukan, pada daerah dengan kisaran suhu 28p -33p C dan tersedia air bitten bagi daerah yang jauh dari pantai/laut,” tegasnya.

Keberlanjutan inovasi ini sangat penting bagi masyarakat dan strateginya adalah institusional berupa kebijakan, sosial dan manajerial. “Harapan kami inovasi BUMI KRAKSAAN ini dapat menjadi penggerak ekonomi dalam rangka pengentasan kemiskinan, khususnya di Kabupaten Probolinggo,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, beberapa anggota Tim Panel Independen mengajukan pertanyaan terhadap presentasi yang sudah disampaikan oleh Plt Bupati Probolinggo.[wap.ca]

Bhir

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Rabu Kliwon

ITS-Kemensos Distribusikan Motor Trail Listrik untuk Surabaya, Bhirawa Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya dan Kementerian Sosial (Kemensos) mengembangkan perekonomian masyarakat Papua. Langkah ini terlihat dengan pemberian kapal yang dilakukan beberapa waktu lalu. Kini dilanjutkan dengan pengadaan 34 buah ETrail (motor trail listrik) sekaligus diberikan dan dilengkapi pelatihan cara membuatnya kepada para pemuda Papua.

Diana Rahmatus Sholichah/bhirawa

Tampilan E-trail yang sudah dirakit sebelumnya oleh ITS sebagai sumbangan Kemensos untuk di distribusikan kemasyarakat Papua

Bertempat di Gedung Research Center (RC) ITS dilakukan juga penyerahan dana bantuan dari Kemensos untuk ITS guna mewujudkan bantuan E-Trail itu, Sabtu (9/ 7). Selanjutnya, dilakukan juga penyerahan dana untuk pembuatan kapal, Minggu (10/7).

Wakil Rektor IV Bidang Riset, Inovasi, Kerjasama dan Kealumnian ITS, Bambang Pramujati ST MSc Eng PhD mengungkapkan, kerja sama ini merupakan solusi alternatif dari sulitnya mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam meningkatkan perekonomi-

an masyarakat Papua.

Bambang menjelaskan, ketika 34 E-Trail itu telah dirakit nantinya akan dibagi rata kepada masyarakat di Puncak Jaya dan Yahukimo. Untuk pelatihannya sendiri akan diadakan selama 10 hari, mulai Selasa (12/7) besok.

"Adanya pelatihan ini diharapkan akan memberikan efek transfer of knowledge kepada para pemuda Papua,'' ujarnya.

Lebih dalam, doktor lulusan University of New Brunswick ini menerangkan, pada pelatihan tersebut ITS akan mengundang 16 pemuda dari Papua. Pemuda-pemuda tersebut pun akan terbagi

dari berbagai macam daerah di Papua. Secara rinci, mereka terdiri dari enam pemuda dari Puncak Jaya, lima pemuda dari Yahukimo dan lima pemuda dari Universitas Cendrawasih (Uncen).

Dengan adanya kedatangan 16 pemuda Papua itu pada pelatihan ini, ditargetkan akan mampu membantu cara merakit, memelihara, dan memakai motor listrik ini ke depannya. Diharapkan, para pemuda ini akan mempunyai kompetensi memodifikasi motor listrik sesuai dengan medan pada daerah mereka masing - masing.

"Jadi adanya kerja sama ini, kami menargetkan tidak hanya

Anak Korban Kekerasan Seksual di Sidoarjo Harus Berani Melapor Sidoarjo, Bhirawa Kepala UPTD PerlindungannPerempuan dan Anak (PPA) Kab Sidoarjo, Prastiwi Trijanti, SKm MKm mengatakan, anak korban kekerasan seksual di Kab Sidoarjo harus berani melapor kepada aparat Kepolosian maupun kepada petugas UPTD PPA Kab Sidoarjo.

Menurut Yanti-sapaan akrab Prastiwi Trijanti, kasus kekerasan seksual pada anak di Kab Sidoarjo menduduki rangking teratas. Pada tahun 2021 lalu, jumlah kasus ini ada sebanyak 163 kasus. Sedangkan sampai Bulan Mei lalu sudah tercatat ada sebanyak 80 kasus. Mulai dari pencabulan dan pelecehan seksual.

Yanti menjelaskan, anggota TP PKK, Karang Taruna Desa, Forum Anak, bisa menjadi pelopor dan pelapor apabila menemui kasus kekerasan seksual pada anak di

lingkungan sekitarnya.

"Sebagai pelopor, agar mengarahkan anak pada hal yang positif. Dan sebagai pelapor, jika menemui adanya kekerasan pada anak dilingkungan sekitarnya," kata Yanti, saat menjadi narasumber pada kegiatan TP PKK Sidoarjo yang menggelar

Sosialisasi Keluarga Indonesia Lindungi Anak dari Kekerasan Seksual (Kilas), belum lama ini.

Yanti menegaskan, keterbukaan keluarga dan anak anak yang mengalami kekerasan, dengan berani melapor akan sangat membantu dalam mengatasi masalah tindakan

Kepala UPTD PPA Kab Sidoarjo, Prastiwi Trijanti, menjadi narasumber pencegahan kekerasan seksual anak yang digelar TP PKK Sidoarjo.

kasus kekerasan seksual.

Sementara itu, Ketua Bidang I TP PKK Kab Sidoarjo, Ny Ary Andjar Surjadianto mengatakan, PKK Sidoarjo menggelar kegiatan ini sebagai bentuk peran sertanya dalam upaya membantu mencegah semakin maraknya kekerasan pada anak di Kab Sidoarjo. "Maka para kader PKK di Sidoarjo dijadikan sebagai pesertanya. Kegiatan diselenggarakan di dua tempat. Pertama, di Balai Desa Katerungan Kec Krian yang dihadiri 100 orang. Dan kedua, dilaksanakan di Desa Tawangsari Kec Taman.

"Saya berharap apa yang disampaikan narasumber bisa memberikan ilmu yang bermanfaat dan disosialisasikan ke lingkungan sekitarnya, agar bisa mencegah kekerasan pada anak di Sidoarjo," kata istri Pj Sekda Sidoarjo, Andjar Surjadiyanto itu,'' katanya. [kus.fen]

Lulusan SD Hampir Dua Kali Lipat Dibanding Pendaftaran SMP Negeri

BANGKU POJOK

hasan amin/bhirawa

Bupati saat menerima cendera mata dari Rektor Universitas Islam Majapahit Mojokerto

Bupati Mojokerto Hadiri Launching Pojok Statistik Unim Mojokerto, Bhirawa Guna mewujudkan Pemerintah Kabupaten Mojokerto berbasis satu data, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati menghadiri Launching Pojok Statistik Universitas Islam Majapahit (Unim), yang digelar di Gedung Nuswantara, Senin (11/7).

Launching pojok statistik juga dihadiri Deputi Metodologi dan Informasi Statistik BPS, Imam Machdi, dan Kepala BPS Provinsi Jawa Timur, Dadang Hardiwan.

Bupati Ikfina sangat mengapreasi hadirnya Deputi Metodologi dan Informasi Statistik BPS yang memberikan arahan, terkait pengembangan satu data dari tindak lanjut Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang satu data Indonesia untuk Kabupaten Mojokerto. "Kami memang tak menyebutnya sebagai satu data Kabupaten Mojokerto, tetapi satu data Palapa, dimana Palapa ini akronim dari Pa itu terpadu, La itu berkelanjutan, dan Pa ini pasti. Jadi kami ingin menyajikan satu data untuk Kabupaten Mojokerto yaitu data terpadu, berkelanjutan dan pasti,'' Bupati Ikfina.

Adanya BPS di Unim ini, Ikfina berharap para akademisi tidak hanya memanfaatkan semua data yang disajikan BPS saja, melainkan para akademisi bisa turut terlibat menjadi bagian dari produsen data.

"Segala Kebijakan yang akan diambil dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada baik dari pemerintahan maupun semua stakeholder dalam pentahelix, didalamnya juga termasuk para civitas akademika, kita semua wajib bisa bekerjasama, berkaloborasi, dan bersinergi dalam menyelesaikan permasalahan,'' tegasnya. [min.fen]

Probolinggo, Bhirawa Jumlah siswa lulusan SD yang hampir dua kali lipat dibanding jumlah pendaftaran SMP Negeri, berarti tuntas sudah Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Probolinggo. Otomatis sebagian siswa SD yang didak masuk sekolah negeri akan tertampung di sekolah swasta. Pemkot Probolinggo memastikan, seluruh siswa di sekolah negeri dan swasta akan mendapatkan bantuan.

Menurut Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, Wawan Soegyantono melalui Kabid Pendidikan Dasar (Pendas), Siti Romlah, Selasa (12/7), masyarakat tak perlu khawatir. Siswa yang bersekolah di sekolah negeri dan swasta, tetap menjadi prioritas pemerintah. Karena ada bantuan yang diberikan kepada para siswa. Apalagi pendidikan adalah hal dasar yang harus dipenuhi.

Romlah menjelaskan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022, serta Perwali Nomor 30 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah dan Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidi-

kan Anak Usia Dini Daerah, masyarakat tak perlu khawatir ketika anaknya diterima di sekolah swasta. Sebab di sekolah swasta maupun negeri sama - sama mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Dijelaskan pada Bab VI dalam Perwali. Untuk alokasi Bosda, bantuan dan BOP Paud daerah pasal 18 diterangkan, jika besaran BOSDA yang diberikan kepada Satdikdas diperhitungkan berdasarkan jumlah siswa pada masing masing Satdikdas. Ketentuannya, untuk SD dan SMP dengan status Negeri Alokasi ditetapkan berdasarkan jumlah siswa setiap SD sebesar Rp66.600 per siswa per bulan. Jumlah alokasi ditetapkan berdasarkan jumlah siswa setiap SMP sebesar Rp83.300 per siswa.

Untuk SD, MI, SMP dengan status sekolah lembaga swasta dan MTS. Alokasi ditetapkan berdasarkan jumlah siswa setiap SD dan MI sebesar Rp40 ribu per siswa. Alokasi ditetapkan berdasarkan jumlah siswa setiap SMP dan MTs sebesar Rp50 ribu per siswa. Dan bagi guru SD, MI, SMP swasta, diberikan penghasilan tambahan sebesar Rp12.690 sebagai bantuan untuk membayar iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. [wap.fen]

Pelaksanaan PPDB di Kota Pobolinggo telah berakhir walau ada sedikit kendala.

wiwit agus pribadi/bhirawa

Ratusan Mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi melaku

Diharapkan Mampu Jadi K

Sebanyak 639 Mahasiswa Lamongan, Bhirawa Wakil Bupati Lamongan, Abdul Rouf menyambut dengan hangat para mahasiswa yang akan melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) Tematik di Lamongan. KKN Tematik ini nantinya dilaksanakan di 44 desa di enam Kecamatan (Sambeng, Babat, Paciran, Ngimbang, Bluluk, dan Sukorame) dan berlangsung mulai tanggal 12 Juli sampai dengan 30 Agustus.

Total sebanyak 639 mahasiswa yang terdiri dari Universitas Airlangga sebanyak 360 mahasiswa, Universitas 17

Agustus Surabaya sejumlah 31 mahasiswa, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fattah dan Universitas Billfath Lamongan sebanyak 248 mahasiswa di Lamongan.

Menurut Wabup Rouf, KKN Tematik ini nantinya sesuai dengan konsep pentahelix dalam pembangunan, utamanya di Kabupaten Lamongan agar wawasan warga masyarakat bisa berkembang dan bisa lebih makmur.

"Selamat datang kepada rektor dan mahasiswa di Lamongan, dengan kehadiran maha-

siswa ini dihar menunjang dan pembangunan mongan di be KKN Tematik t dengan konse dalam pembang di kabupaten la sep pentahelix yang mengedep tas lima a masyarakat, pem kan (pemerinta atau pemberi m dunia pendidik dan media atau masi,'' ucap Wa

GALERI PRESTASI

Profesi Akuntan Butuh Inovasi Sesuaikan Kebutuhan Era Digital Berkembangnya teknologi semakin pesat diprediksi akan menggeser berbagai profesi. Salah satunya profesi Akuntan jika masih mengandalkan sistem keuangan debit - kredit manual. Karenanya, dibutuhkan inovasi dan penyajian data keuangan terbaru agar profesi Akuntan bisa sesuai dengan kebutuhan perusahaan di era digital.

Oleh: Diana Rahmatus Sholichah, Kota Surabaya

Diana Rahmatus Sholichah/bhirawa

Para Praktisi dan Akuntan Pendidik mengikuti Konferensi Regional Akuntasi di Universitas Hayam Wuruk Surabaya yang menjadi tuan rumah tahun ini

Untuk itu, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Jawa Timur menggelar Konferensi Regional Akuntansi (KRA) IX Tahun 2022 di Universitas Hayam Wuruk (UHW) Perbanas elama dua hari, Selasa - Rabu (12-13) Juli dengan tema The Futures Skills for Accountant in Digital Disruption Era. Konferensi ini, didukung 42 perguruan tinggi di Jawa Timur sebagai co-host.

KRA ke IX ini dijadikan wadah

para praktisi dan akademisi untuk berdiskusi yang berkaitan dengan kajian empiris maupun praktis di ranah bidang ilmu akuntansi dan keuangan.

Ketua IAI Kompartemen Akuntan Pendidik, Prof Dian Agustia, 30 tahun lagi profesi Akuntansi akan hilang jika masih bertahan menyajikan laporan keuangan debit-kredit secara manual. Pasalnya laporan keuangan seperti ini akan di-

gantikan dengan Artificial Intelligence (AI).

"Estimasi 30 tahun ini jika profesi akuntansi tidak memberikan informasi yang tepat. Sesungguhnya bukan hilang, justru menghadapi tantangan dalam inovasi produknya agar sesuai dengan perusahaan dan intitusi,'' ungkapnya di sela pembukaan konferensi, Selasa (12/7). Iapun mencontohkan Akuntansi debet - kredit manual akan tergeser dengan AI meskipun profesi Akuntansi tidak hilang. Karena perusahaan di era digital akan membutuhkan laporan keuangan yang terintegrasi dengan tanggung jawab sosial perusahaan.

"Laporan akuntansi tidak hanya laporan keuangan tetapi integrated reporting. Karena perusahaan tidak hanya membutuhkan laporan keuan-

gan, tetapi juga harus memberikan tanggung jawab sosial hingga lingkungan, maka akuntan bisa menyajikan kinerja sosial dan lingkungan dari perusahaan,'' tegasnya.

Untuk itu dalam konferensi ini akan dihasilkan berbagai riset dan pengabdian masyarakat praktisi dan akuntan pendidik yang diterbitkan dalam jurnal Sista 2 dan Sinta 3. Di samping itu, ketua program studi Akuntansi dari berbagai perguruan tinggi juga akan mengadakan forum untuk bekerjasama membahas kurikulum merdeka yang mungkin bisa diterapkan antar institusi. "Nantinya inovasi yang dibuat pratisi ini juga bisa dikembangkan menjadi kurikulum yang sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini,'' tandasnya. [fen]

rawa

& OLAHRAGA k Masyarakat Papua

AYAAN

n, 13 Juli 2022

Halaman 7

Sukses Olah Sampah, Unej Jadikan Pengolahan Sampah Tematik KKN Berkelanjutan

pemberian fisik tetapi ada juga rasa memiliki karena terlibat pada pelatihan ini,'' tandas Bambang.

Tidak lupa juga, untuk menunjang energi motor listrik ini, ITS dan Kemensos juga akan mengadakan program Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Sejauh ini, Bambang menerangkan adanya rencana pengadaan panel surya setiap SPKLU sebagai bahan bakar kedua jika tidak tercapainya listrik pada daerah tersebut. Meskipun begitu, Bambang menambahkan untuk perkiraan jumlah SPKLU yang akan dibangun masih akan dikaji lebih lanjut ke depannya

bersama Kemensos.

Pada acara penyerahan dana itu, turut hadir perwakilan dari Kemensos, Direktur Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial, Juena Br Sitepu SSos MSi, yang mengungkapkan rasa terima kasih kepada ITS yang selalu membantu Program - program Kemensos. Juena berharap komitmen ITS dan Kemensos dalam mensejahterakan masyarakat akan meningkat.

"Kerja sama ini hanya beberapa langkah dari banyak langkah yang akan dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia,'' pungkasnya. [ina.fen]

Jember, Bhirawa Universitas Jember (Unej) menjadikan pengolahan sampah jadi salah satu tematik baru dalam Program KKN. Hal ini disampaikan Ketua Lembaga Peneliti dan Pengabdian Masyarakat (LP3M), ProfYuli Witono saat Ngobrol Pagi Selaraskan Asa Untuk Desa (Ngopi Selasa) edisi 40 yang digelar Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Jember secara hibrid, Selasa (12/7).

Kegiatan Ngopi Selasa yang bertema 'Dampingi Desa Memilah Sampah Jadi Rupiah' Yuli Witono mengungkap, pengolahan sampah mengemuka setelah melihat keberhasilan mahasiswa peserta program Program KKN Tematik Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) mendampingi warga mengolah sampah di Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember.

Menurut Prof Yuli Witono, LP2M telah menggelar pelaksanaan KKN Tematik Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) 2022 pada Bulan April hingga Juni 2022. Diikuti 72 mahasiswa dari berbagai fakultas di delapan desa yang kesemuanya ada di Jember.

Salah satu program yang dilakukan mahasiswa yang terbukti berjalan dengan sukses adalah program bank sampah yang dilakukan di Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah.

"Berawal dari observasi mahasiswa yang menemukan problema sampah, maka peserta KKN MBKM tergerak memberikan solusi nyata penanganan sampah di Desa Kertonegoro, yang kemudian didukung warga setempat,'' ungkap Prof.Yuli kemarin.

Melihat keberhasilan ini maka LP2M akan menjadikan tema pengolahan sampah sebagai salah satu tema di Program KKN selanjutnya. ''Sampah saat ini dan di masa depan bakal tetap menjadi masalah yang perlu penanganan serius. Maka kami akan menjadikan tema pengolahan sampah sebagai tema yang bisa dipilih para mahasiswa saat mengikuti KKN tematik. Universitas Jember ingin turut serta memberi-

kan solusi terhadap salah satu problema nyata masyarakat. Apalagi pengolahan sampah menjadi salah satu bagian mewujudkan lingkungan hidup yang lestari sesuai visi dan misi Universitas Jember. Kami ingin mengubah pandangan masyarakat yang semula melihat sampah sebagai barang tak berguna bisa menjadi potensi menambah pundi - pundi rupiah,'' jelas Prof Yuli Witono.

Tekad LP2M mendapatkan dukungan dari Staf Ahli bidang Hubungan Antar Lembaga Kemendesa PDTT, Samsul Widodo. Menurut Samsul Widodo, sampah bukan lagi permasalahan kota semata, tapi sudah merambah desa. Maka penanganan sampah harus dilakukan oleh semua pihak secara bersama - sama dari hulu hingga hilir. Dan peran ini bisa dilakukan mahasiswa melalui program KKN Tematik. Samsul Widodo juga meminta Universitas Jember mulai menyosialisasikan dan menerapkan konsep ekonomi sirkular yang menjadikan pelaku ekonomi sebagai penjaga sumber

daya, agar dapat dipakai selama mungkin, menggali nilai maksimum dari penggunaan, kemudian memulihkan dan meregenerasi produk dan bahan pada setiap akhir umur layanan.

"Misalnya mahasiswa peserta KKN Tematik menginisiasi berdirinya took - toko bahan pangan seperti toko beras di desa dengan konsep bulk store yang mewajibkan pembelinya membawa sendiri wadah berasnya. Saya juga mengajak Universitas Jember mulai memikirkan konsep perdagangan karbon berbasis desa. Pasalnya tren di masa depan, industri yang menghasilkan polusi bakal dikenai pajak dan ada bagian dari pajak tadi yang diserahkan kepada wilayah yang memiliki kawasan hijau sebagai penghasil oksigen. Nah yang punya pepohonan kan desa, maka saya usul agar Universitas Jember mulai meneliti dan menggerakkan mahasiswanya menyosialisasikan tema perdagangan karbon berbasis desa sekaligus menjaga kelestarian alam

Ketua LP3M, Prof Yuli Witono usai Ngobrol Pagi Selaraskan Asa Untuk Desa (Ngopi Selasa) edisi 40 yang digelar Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Jember secara hibrid, Selasa (12/7).

di desa,'' ungkap Samsul Widodo yang alumnus FISIP Universitas Jember.

Kisah sukses pendirian bank sampah disampaikan Hanifah Nur Alimah yang memimpin timnya melaksanakan KKN MBKM di Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah, Jember. Menurut Hanifah, ide pendirian bank sampah bermula saat mengadakan observasi awal dan menemukan tumpukan sampah di beberapa titik di Desa Kertonegoro. Hanifah bersama delapan koleganya dengan bimbingan Dosen Pembimbing Lapangan, Banun Kusuma Wardhani, dan dukungan penuh Kepala Desa Kertonegoro, Siti Munfaridah sepakat membentuk bank sampah yang dinamakan Bank sampah Kertomas, singkatan Kertonegoro Menuju Adil Makmur Sejahtera.

"Alhamdulillah Program Bank Sampah Kertomas sukses, setiap minggu nasabahnya bertambah. Dalam tiap bulannya untuk warga Dusun Krajan Tengah Desa Kertonegoro saja mampu mengumpulkan hampir 200 kilogram sampah berupa kertas, logam dan plastik yang jika diuangkan senilai Rp500 ribu. Ide pendirian bank sampah ini mendapatkan apresiasi dari Pemkab Jember yang meminta kami mempresentasikan konsep bank sampah Kertomas di depan Bupati Jember,'' tutur mahasiswi Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Kegiatan Ngopi Selasa edisi ke 40 kali ini adalah kegiatan rutin hasil kerjasama antara LP2M Universitas Jember bersama KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan), lembaga yang didanai Pemerintah Australia yang bergerak dalam usaha mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

Dalam kegiatan ini, sebagai pemateri Wakil Rektor I, Dosen Pembimbing Lapangan, mahasiswa peserta KKN MBKM serta Kepala Desa Kertonegoro dan Staf Ahli bidang Hubungan Antar Lembaga Kemendesa PDTT yang hadir secara Daring. [efi.fen]

Laga Perdana Indonesia di FIBA Asia Cup Sedot 3.000-an Penonton Jakarta, Bhirawa Ketua Panitia Pelaksana FIBA Asia Cup 2022 Junas Miradiarsyah mengatakan tiket untuk laga perdana Indonesia melawan Arab Saudi di Istora GBK, Senayan, Jakarta, Selasa pukul 17:30 WIB, sudah terjual lebih dari tiga ribu lembar.

Jumlah tersebut meningkat dibandingkan ketika Indonesia bersaing melawan Arab Saudi dan Yordania pada Kualifikasi Piala Dunia FIBA 2023 di lokasi yang sama, pekan lalu. Kala itu tiket ter-

jual di angka dua ribu lebih.

"Kami memakai 70 persen dari kapasitas Istora. Tiket yang terjual untuk laga ini (Indonesia vs Arab Saudi) terjual di angka tiga ribuan.

Jumlah tersebut di luar undangan," ujar Junas dalam konferensi pers di Istora, Selasa.

Junas berharap peningkatan tiket akan terus terjadi pada laga-laga Indonesia lainnya. Penyelenggara FIBA Asia Cup 2022 menerapkan penjualan tiket per pertandingan.

Selain secara online, pembelian

tiket juga bisa dilakukan secara langsung di Istora GBK setiap hari buka pukul 10:00-20:00 WIB. Tiket FIBA Asia Cup 2022 dijual dengan harga variasi. Terendah kategori general admission pada babak penyisihan hingga semifinal adalah Rp230 ribu, sementara untuk final Rp575 ribu.

Kemudian untuk kategori 1, tiket untuk fase grup hingga semifinal dijual dengan harga Rp460 ribu dan tiket final dibanderol Rp1.150.000.

FIBA Asia Cup 2022 akan diikuti

16 tim. Indonesia akan mengawali fase penyisihan Grup A melawan Arab Saudi pada 12 Juli pukul 17:30 WIB. Kemudian berhadapan dengan Yordania pada 14 Juli.

Setelah itu, skuad Merah Putih akan menghadapi juara bertahan Australia pada 16 Juli. Indonesia membidik masuk delapan besar untuk mengamankan satu tempat di Piala Dunia FIBA 2023, yang juga akan digelar di Jakarta dan dua kota lainnya di Jepang dan Filipina. [ant.fen]

Kodim 0812 Siapkan Tim Terbaik di Kompetisi Piala KSAD Liga Santri PSSI 2022

Targetkan Lamongan Mampu Wakili Kodam V/Brawijaya di Level Nasional

alimun hakim/bhirawa

ukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik di Kab Lamongan.

Katalisator Pembangunan

KKN Tematik di Lamongan

rapkan mampu n mempercepat Kabupaten Laerbagai sektor. tentunya sesuai ep pentahelix gunan, terutama amongan. Konadalah konsep pankan sinergiaspek yakni mangku kebijaah), pengusaha modal (swasta), an (akademisi), penyalur inforabup Rouf.

Agar pelaksanaan KKN Tematik di Kabupaten Lamongan dapat bermanfaat dan tepat sasaran. Wabup Rouf memberikan informasi kepada mahasiswa terkait potensi - potensi yang dimiliki Lamongan, yang dapat dikembangkan lebih optimal. Juga dijelaskan kondisi perekonomian Lamongan terus mengalami perbaikan dengan tumbuh sebesar 3,43% pada tahun 2021. Pertumbuhan ini disokong potensi daerah tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, industri pengolahan

perdagangan, pariwisata, serta budaya lokal yang menarik untuk dikembangkan.

"Kami berharap peserta KKN - Tematik nantinya mampu membantu menjadi katalisator dalam pembangunan di Kabupaten Lamongan dengan berbagai inisiasi dan inovasi, dengan tanpa meninggalkan kearifan lokal. Saya juga berharap para mahasiswa KKN Tematik bisa berbaur dan bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat dan tetap menjaga protokol kesehatan,'' tandasnya. [aha.yit.fen]

Lamongan, Bhirawa Seleksi Piala KSAD Liga Santri PSSI 2022 tingkat Kodim di lingkup Kodim 0812 Lamongan diselesaikan. Kempetisi dimulai sejak 20 Juli lalu, liga diikuti 15 team sepak bola santri dari berbagai Pondok Pesantren (Ponpes) di Lamongan ini, telah bersaing secara ketat untuk mewakili Kabupaten Lamongan di kancah regional maupun nasional nantinya.

Menurut Dandim 0812 Lamongan, Letkol Kav Endi Siswanto Yusuf, Selasa (12/7), kesebelasan yang meraih juara akan dikirim mewakili Kodim 0812. Ini merupakan kolaborasi dari hasil seleksi tim yang telah dilaksanakan dari tahap awal kompetisi, dengan komposisi 60% dari pemenang liga santri tingkat Kodim 0812 Lamongan dan selebihnya dipilih dari pemain - pemain terbaik hasil seleksi.

"Kami akan mempersiapkan untuk kompetisi selanjutnya, tim yang menang akan digabungkan dengan para pemain terbaik yang sudah diseleksi tim dari awal kompetisi. Jadi nanti di tingkat Korem bukan lagi peserta pe-

menang dari sepenuhnya Ponpes tetapi bergabung dengan para pemain dari seluruh pondok yang sudah dipilih,'' ungkap Dandim Letkol Kav Endi.

Letkol Kav Endi menjelaskan, melihat kemampuan santri yang berkompetisi ditargetkan Lamongan dapat mewakili Kodam V/ Brawijaya untuk bertanding di tingkat nasional.

Seperti diketahui dalam kompetisi tingkat Kodim itu, diperoleh pemenang juara I dari Ponpes Roudlotul Qur'an Tlogoanyar, juara II Ponpes Darussalam Bulubrangsi.

Sedangkan Wakil Bupati Lamongan, Abdul Rouf menambahkan, adanya Liga Santri ini dianggap sebagai salah satu penggairah pesepakbolaan Indonesia. Adanya liga ini dapat membantu mencari bibit - bibit pemain sepak bola yang unggul dan handal dari pesantren, untuk turut berkontribusi dan memberikan sumbangsih yang luar biasa pada PSSI kedepannya.

"Kedepannya Liga Santri ini bisa menjaring bibit - bibit unggul dari pesantren,'' kata Wabup Rouf. [aha.yit.fen]

alimun hakim/bhirawa

Siapkan tim terbaik dan pemain bertalenta untuk targetkan wakili Kodam V/Brawijaya di Level Nasional.

Persiapan Laga Divisi 1, MU Latihan Perdana di Lapangan MU Training Ground Pamekasan, Bhirawa Mimpi memiliki lapangan presentatif untuk latihan diwujudkan pihak manajemen kesebelasan Madura United (MU). Latihan perdana MU di Madura United Training Ground (MUTG), Selasa (12/6) itu untuk persiapan musim laga Divisi 1.

Laga Divisi 1, Madura United bertanding dengan Barito Putra pada tanggal 23 Juli hampir dipastikan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pallengan (GMRP) di Desa Ceguk, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, Madura. Lapangan MUTG, menempati bekas Stadion R Soenarto Hadiwojoyo, di Jl Stadion Pamekasan, melalui proses renovasi selama dua tahun secara bertahap. Kini lapangan itu secara resmi dikerjasamakan pengelolaan untuk Madura United Training Centre.

Quite Presiden Klub Madura United, Achsanul Qosasi, melalui rilis mengatakan, 10 tahun lalu saat saya menjadi Manejer Persepam Madura

United, memiliki lapangan latihan yang bestandar FIFA dengan rumput terbaik masih seperti mimpi.

Kesulitan mencari lapangan latihan, juga menjadi problem. Karena

lapangan yang kurang baik, rawan menjadikan pemain cidera. Kami pernah mengalami situasi itu beberapa pemain mengalamai cidera saat latihan karena lapangan.

Pemain Madura United latihan di lapangan Madura United Training Ground (MUTG).

"Madura sudah semakin lengkap.

Tempat bertanding dalam hal stadion baik SGB maupun SGMRP sangat baik dan terus dilakukan peningkatan. Dan berproses selama 10

tahun, tepat berlatih juga sudah tersedia dengan baik melalui Madura United Training Ground ini.

Semua ini tercapai berkat dukungan semua pihak untuk mimpi Madura

Lapangan Madura United Training Ground (MUTG), bekas Stadion R Soenarto Hadiwijoyo, di Jl Stadion Pamekasan.

Bersaru,'' tutur Achsanul.

Lapangan MUTG dinyatakan layak dipergunakan, Pelatih Madura United, Febio Lefundes memboyong semua pemain dan ofisial Madura United, untuk latihan perdana dalam persiapan musim Liga 1 Tahun 2022 - 2023. Sementara Chief Operating Officeer Madura United, Annisa Zhafarina mengatakan, Training ground ini bukan hanya semata untuk latihan saja, namun akan ada aktivitas pembinaan putra daerah Madura dan Indonesia yang potensial dan memiliki kemampuan.

"Prinsif sudah mulai bisa digunakan untuk latihan. Kita namai Madura United Training Ground (MUTG). Fungsinya utamanya untuk latihan MU, pemain Madura United Elite Pro Academy (EPA Madura United U16, EPA Madura United U18 dan EPA Madura United U20) dan juga siswa Madura United Football Academy MUFA),'' jelasnya. [din.fen]

JATIM MEMBANGUN

Rabu Kliwon, 13 Juli 2022

Halaman 8

Desak Pengerjaan Jalan Tembus Sisir - Pandanrejo Tuntas Tahun Ini Kota Batu,Bhirawa Anggota DPRD Kota Batu meminta agar pihak eksekutif kota ini segera merampungkan program pembangunan yang nasuk dalam Proyek Strategis Daerah (PSD). Salah satunya pembangunan Jalan Tembus Sisir - Pandanrejo. Selasa (12/7), Komisi C didampingi DPUPR Kota Batu meninjau dan memeriksa progres pembangunan jalan tembus yang dibutuhkan untuk mengurai kemacetan di Kota Wisata ini.

anas/bhirawa

Komisi C DPRD Kota Batu didampingi DPUPR Pemkot setempat saat meninjau progres pembangunan jalan tembus Sisir- Pandanrejo, Selasa (12/7).

‘’Kami minta tahun ini harus selesai. Apalagi proyek ini masuk Proyek Strategis Daerah,’’ ujar Khamim Tohari, Ketua Komisi C DPRD Kota Batu ditemui saat sidak.

Pembangunan infrastruktur jalan tembus ini membentang dari area Sendra Tari Arjuna Wiwaha yang berlokasi di Kelurahan Sisir. Adapun jalan sambunganbya akan dibuat menuju Desa Pandanrejo, tepatnya di Kampung Lumbung Petik Stroberi.

Khamim menjelaskan, kini arus lalu lintas di jalan protokol Kota Batu kerap padat saat memasuki masa liburan. Untuk itu Dinas Pekerjaan Umum dan Penaatan Ruang (DPUPR) Kota Batu berupaya mengurai kemacetan tersebut dengan menambahkan infrastruktur jalan tembus penghubung Sisir - Pandanrejo.

Dengan adanya jalan ini diharapkan bisa mengurai kemacetan di ruas Jl Raya Pandanrejo menuju simpang tiga Ben-

do. Nantinya, masyarakat bisa memanfaatkan jalan tembus Sisir - Pandanrejo untuk menuju jantung Kota Batu. ‘’Untuk itu kami juga berterima kasih juga kepada warga yang secara sukarela memberikan sebagian tanahnya. Tanpa dukungan, proyek jalan tembus ini sulit direalisasikan,’’ tambah Khamim.

Dalam pemeriksaan progress kenarin, diketahui bahwa proyek Jl Tembus Sisir - Pandanrejo baru terealisasi sepanjang 470 meter dengan lebar 4 hingga 6 meter. Anggaran yang telah dikucurkan senilai Rp5,2 miliar dari pagu anggaran Rp8 miliar. Proyek ini masih terhenti pada tahap pengerjaan jembatan yang saat ini sudah separuh jalan.

Kabid Bina Marga DPUPR Kota Batu, Eko Setiawan menjelaskan, pembangunan jalan tembus ini akan dilanjutkan tahun ini. Kini paket

pekerjaan itu telah dinaikkan ke Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Batu untuk proses tender. DPUPR Kota Batu menyiapkan anggaran senilai Rp4,7 miliar untuk melanjutkan pembangunan jalan tembus sepanjang 590 meter. ‘’Kemungkinan pengerjaan lanjutan bisa dimulai Agustus dengan masa waktu pengerjaan 120 hari. Diprediksi akhir November atau awal Desember bisa rampung 100%,’’ jelas Eko. DPUPR memiliki catatan bahwa terdapat 25 warga yang secara sukarela memberikan sebagian tanahnya untuk mendukung pembangunan jalan tembus Sisir - Pandanrejo. Rata - rata masih petok D ada sebagian SHM. Selanjutnya, Bapenda diminta untuk membantu proses pemecahan sertifikat untuk kemudiab dialihkan menjadi aset Pemkot Batu.[nas.fen]

KELANA JATIM

Warga Binaan Bahagia Usai Kunjungan Tatap Muka Terbatas Dibuka Pasuruan, Bhirawa Raut wajah bahagia usai disambangi keluarga di Rutan Bangil, Kabupaten Pasuruan. Itulah kata yang tepat terlihat dari Mujib (40), salah satu warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Kelas II B Bangil yang tidak bisa terbendung lagi saat bertemu langsung dengan keluarganya.

Warga binaan yang tersangkut kasus narkoba itu sudah tidak kuasa menahan tangis bahagia. Karena sudah dua tahun baru dibesuk oleh istri dan putri semata wayangnya yang masih berusia 7 tahun. Bahkan, ia pertama kalinya akhirnya bisa memeluk istri dan anaknya usai dibukanya kembali kunjungan tatap muka secara terbatas di Rutan atau Lapas seluruh Indonesia, pada hari, Selasa (12/7). ‘’Tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Pokok saat ini kangennnya baru terobati. Kangen saya, sama istri dan anak satu satunya,’’ kata Mujib dilokasi.

Di Rutan Bangil, Mujib sudah menjalani dua tahun lebih masa tahanan. Saat pandemi Covid 19, dirinya hanya bisa bertemu keluarganya melalui video call di ruangan yang telah disiapkan pihak rutan. Apabila keluarganya mengantar makanan dan minuman ke Rutan, hanya bisa bertegur sapa melalui aplikasi. Kini sudah bertemu dan bisa meluapkan rasa rindunya dengan semaksimal mungkin, meski dibatasi waktu hanya 15 menit saja. ‘’Pokoknya kangen sama istri dan anak satu - satunya, urai Mujib.

Sementara itu, Kepala Rutan Kelas II B Bangil, Tristiantoro Adi Wibowo, mengakui mulai Hari Selasa (12/7) kemarin kunjungan dibuka. Namun, karena masih pandemi, kunjungan sifatnya terbatas. Sebab, masih masih dalam situasi Pandemi Covid 19. ‘’Karena masih Covid 19, yang bisa menjenguk hanya orang tua, anak, istri dan keluarga terdekat. Hanya dua orang yang bisa masuk,’’ urai Tristiantoro.[hil.fen]

Jembatan Jalan Pandan Dilebarkan, Tepian Sungai Dibuat Taman Kota Madiun, Bhirawa Satu lagi pekerjaan fisik yang juga on progres di Kota Madiun. Yakni, pembangunan lanjutan sumber umis sisi barat.

Khususnya untuk pengerjaan bagian sungai sampai dengan Jl Pandan di Kelurahan Pangongangan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun dilebarkan. Pemasangan beton udit di lokasi ini sudah mencapai 57%. Pekerjaan di perkirakan selesai akhir Agustus mendatang. ‘’Kalau yang sumber umis sisi barat sudah 57% lebih. Untuk pengerjaannya kita mulai dari sisi barat, dari jembatan di Jalan Pandan itu,’’ kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Suwarno, Selasa (12/7).

Pemasangan beton udit ini memang dimulai dari barat. Beton udit berukuran 5 kali 5 meter itu untuk mengganti plengsengan sungai. Bedanya dengan box culvert, beton udit berbentuk U. Jadi tidak berbentuk kotak seperti box culvert. Jadi bagian atas sungainya masih tetap terbuka. Sementara kalau menggunakan box culvert bagian atas sungai turut tertutup seperti di Jalan Rimba Darma. ‘’Jadi kita hanya memperbaiki plengsengan dari yang dulu cor ditempat, kita ganti dengan beton udit. Nah, baru dibagian pinggirnya kita buat pedestrian,’’ jelasnya.

Bagian sungai akan seperti di depan kampung eropa atau sebelah barat Musala Ka’bah. Ada banyak tempat duduk di tepian sungai. Kawasan tersebut bisa menjadi tempat nongkrong yang asik. Selain tempat duduk, tentunya juga disiapkan spot foto menarik nantinya. Selain itu, jembatan di Jalan Pandan juga akan dilebarkan.‘’Anggaran untuk pembangunan ini sekitar Rp4,1 miliar,’’katanya.[dar.fen]

cahyono/bhirawa

Kepala Kejari Kab Malang, Diah Yuliastuti bersama Bupati Malang, HM Sanusi memusnahan barang bukti hasil kejahatan, di halaman dalam Kantor Kejari Kepanjen, Kab Malang.

Kejari Kabupaten Malang Musnahkan Ratusan Barang Bukti Hasil Kejahatan Kab Malang, Bhirawa Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang telah menangani 289 kasus. Sehingga dari ratusan kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap atau Inkracht, Selasa (12/7) kemarin.

Barang Bakti (BB) nya dimusanahkan dengan cara dibakar, diblender dan dipotong - potong.

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Malang Diah Yuliastuti, Selasa (12/7), usai memusnahkan barang bukti yang disaksikan Bupati Malang HM Sanusi, di halaman dalam Kejari setempat, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten

Malang, pemusnahan barang bukti dari hasil 289 kasus, hal ini menjadi komitmen kami untuk menuntaskan segala perkara kejahatan di Kabupaten Malang. ‘’Tidak hanya mendakwa dan menuntut terdakwa tetapi kami juga menghancurkan semua BB kejahatannya,’’ ujarnya.

Menurut Diah, BB yang dimusnahkan diantaranya, 995,31 gram ganja, 187,3 gram sabu, 190 ribu pil dobel L, pil Y sebanyak 1004 butir, dan obat ilegal lain sebanyak 31 macam. Selain itu, juga ada pipet, bong, korek api, handphone, gren-

jeng, gergaji, sajam, berbagai macam kunci, dan celana dalam bukti kasus asusila, yang kesemuanya dimusnahkan dengan cara dibakar.

Kasus - kasus yang ditangani Kejari Kabupaten Malang berada dibawah penanganan Seksi Pidana Umum (Pidum). Dan BB yang dimusnahkan karena kasus kejahatan sudah berkekuatan hukum tetap, di periode Bulan Januari hingga Bulan Juni 2022. ‘’Pemusnahan BB itu menjadi komitmen Kejari Kabupaten Malang dalam penanganan kasus - kasus kejahatan dan juga termasuk kasus asusila,’’ jelas Diah.

Ditempat yang sama, Bupati Malang, HM Sanusi, mengapresiasi langkah Kejari Kabupaten Malang. Bupati Sanusi berharap pemusnahan BB itu bisa menjadi pengingat masyarakat agar tidak melakukan tindakan kejaharan. Karena ketika melakukan tindak kejahatan, maka akan berurusan dengan hukum. ‘’Kami juga berharap semakin sedikit kasus kejahatan yang terjadi di Kabupaten Malang, hal ini untuk menuju Kabupaten Malang sebagai pusat ecowisata. Sehingga akan tercipta keamanan di wilayah kawasan tempat wisata,’’ tuturnya.[cyn.fen]

PCTA Nyatakan Tak Terlibat Saat Kejadian Jemput Paksa MSAT Jombang, Bhirawa Pengurus Persaudaraan Cinta Tanah Air (PCTA) menyatakan organisasinya tidak terlibat saat kejadian penjemputan paksa terduga pencabulan santriwati, MSAT polisi yang terjadi di Pondok Pesantren (Ponpes) Shiddiqiyyah, Losari, Ploso, Jombang pada Kamis (7/7) yang lalu. Hal ini dinyatakan saat PCTA menggelar press conference di Hotel Yusro Jombang, Selasa (12/7).

Kepala Bidang Hukum Keamanan dan Perdamaian DPP PCTA, Mulyono mengungkapkan, PCTA tidak terkait dengan kegiatan yang dilakukan Polda Jawa Timur (Jatim) saat

penjemputan paksa MSAT di Pesantren Shiddiqiyyah, Ploso, Jombang. ‘’Pada saat yang sama sebenarnya kami akan dilantik sebagai kepengurusan periode 2022 - 2027. Jadi kami PCTA tak ada korelasinya dengan apa yang dilakukan aparat penegak hukum itu,’’ kata Mulyono.

Mulyono mengakui jika ada beberapa orang dari anggota PCTA yang sempat diamankan oleh petugas ketika peristiwa jemput paksa MSAT. Untuk jumlahnya, belum diketahui secara pasti, namun seluruhnya telah dikeluarkan atau dipulangkan polisi pada tanggal 8 Juli.

Disinggung lebih lanjut, apakah

akan ada upaya hukum terkait anggota PCTA yang tidak terkait dengan upaya jemput paksa terhadap MSA namun dibawa petugas, Mulyono kemudian mengatakan, pihaknya akan mempelajarinya. ‘’Akan kami pelajari. Kalau memang di situ ada harus yang kita lakukan upaya hukum, akan kita lakukan.

Akan kita pelajari lebih mendalam atas kejadian itu,’’ tandas Mulyono.

Sekadar diketahui, dari daftar pengurus PCTA periode 2022-2027, terdapat nama M Subchi Azal Tsani atau MSA di dalamnya. MSAT di daftar Kepengurusan PCTA itu didapuk menjadi ketua dewan pembina.

Terkait hal ini, Kepala Bidang Litbang Diklat Media dan IT DPP PCTA, Beni J Silaban menjelaskan, kasus yang melibatkan MSAT merupakan permasalahan oknum. Disinggung lebih lanjut apakah yang bersangkutan tetap menjadi Pengurus PCTA periode 2022 - 2027 ataupun dikeluarkan, Beni J Silaban mengungkapkan, hal itu belum ada keputusan dari kepengurusan. ‘’Belum ada tindakan apa - apa, hanya kami kaget, kami kan datang dari berbagai daerah, sudah biaya segala macam, tiba - tiba kejadiannya seperti itu. Kehadiran kami di sana sebenarnya dalam rangka menghadiri pelantikan,’’ jelasnya.[rif.fen]

Pemkot Cabut Izin 189 Kios Pasar Besar Madiun Kota Madiun, Bhirawa Pemkot Madiun terpaksa mencabut izin 189 kios pasar tradisional yang ada di Pasar Besar Madiun (PBM). Hal ini karena tidak ada respon dari pedagang setelah dilayangkan Surat Peringatan ketiga (SP3) hingga batas akhir selesai. ‘’Di PBM ada 189 kios dan yang di Pasar Sleko sudah klir,’’ kata Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Madiun, Ansar Rasidi, Selasa (12/7).

Menurut Kepala Disdag, tindakan tegas dilakukan karena ratusan kios itu sudah mangkrak terlalu lama. Dikatakannya, para pedagang yang tidak membuka kiosnya bukan karena dampak pandemi Covid 19. Pasalnya, mereka telah

lebih lima tahun tidak membuka kegiatan usahanya. ‘’Izin pengelolaan secara otomatis dicabut karena kiosnya itu agar bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan bagi masyarakat yang memerlukan. Jadi mereka yang kami layangkan SP-3 itu tidak merespon sama sekali,’’ katanya.

Meski dilakukan pencabutan izin, retribusi atau hutang yang mengganjal, tidak serta merta di-

hapus. Namun tetap melekat pada pedagang. Hanya saja aturan lebih lanjut seperti apa, pihaknya masih menunggu kebijakan Pemerintah Daerah. Termasuk peluang penghapusan retribusi, masih akan dilakukan analisa dan pertimbangan secara matang.

Ansar Rasidi juga tidak menampik jika satu pedagang memiliki lebih dari satu kios. Sehingga, dirinya ingin pemanfaatan aset berjalan sesuai dengan aturan agar bisa bermanfaat untuk masyarakat lain. ‘’Tetapi seandainya nanti ada pedagang yang setelah izin kiosnya dicabut protes karena keberatan, harus didekati secara persuasif,‘’ ungkapnya.

Sesuai datanya, sebelumnya ter-

dapat 346 pedagang lain mendapat SP1 oleh Disdag. Dari jumlah itu, 155 pedagang telah merespons.

Mereka sanggup membayar utang retribusi dengan sistem mengangsur. Juga mereka berkomitmen kembali berjualan. Sementara, 191 pedagang lainnya mendapat SP3 karena tidak merespons. Sedang dua pedagang sudah menyatakan ketidaksanggupannya dan mengembalikan kunci kios ke Disdag.

Adapun 189 pedagang sisanya tak ada respons. Hingga mereka pun terusir karena izin sewa kiosnya dicabut. Akibat tak beroperasinya ratusan kios terurai diatas, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan piutang retribusi Rp5 miliar tahun lalu. [dar.fen]

sudarno/bhirawa

Tampak kios di PBM dicabut izinnya karena pemilik kios itu mendapat SP 3 dari Disdag Kota Madiun lantaran tidak merspons.

JATIM MEMBANGUN

Rabu Kliwon, 13 Juli 2022

Halaman 9

Permintaan Penahanan JEP Dikabulkan Majelis Hakim

Korban Meminta Jaksa Menuntut Terdakwa dengan Hukuman Maksimal Kota Batu, Bhirawa Setelah beberapa kali mengajukan tuntutan penahanan terdakwa JEP, kini pihak korban kekerasan seksual di SMA SPI (SMA Selamat Pagi Indonesia) bisa bernapas lega. Setelah Pengadilan Negeri (PN) Malang mengeluarkan penetapan penahanan JEP selama 30 hari kedepan.

Menjelang sidang tuntutan, pihak korban bersama simpatisan menuntut hukuman maksimal untuk terdakwa.

Diketahui, perkara kekerasan seksual di SMA SPI Kota Batu akan segera memasuki sidang dengan agenda pembacaan tuntutan terdakwa Julianto Eka Putra (JEP) pada pekan depan (20/7). Sehingga para korban didampingi para simpatisan menuntut agar JEP dijatuhi tuntutan pidana maksimal. Hal ini ditegaskan salah satu kuasa hukum korban dan saksi korban, Suwito.

‘’Kami mendukung Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjatuhkan tuntutan maksimal kepada JEP. Kami sebagai tim penasihat hukum para korban dan saksi korban anak - anak yang dulu sekolah di SPI, mendukung kepada Tim Jaksa Kejati Jatim dan Kejari Batu untuk menjatuhkan tuntutan pidana maksimal kepada JEP,’’ ujar Suwito, Selasa, (12/7).

Suwito menegaskan, para korban

memiliki harapan besar agar jaksa menuntut maksimal JEP. Hal ini sebagai bentuk penegakan hukum dan untuk memenuhi rasa keadilan atas dugaan perlakuan JEP pada para siswi SMA SPI yang notabene sekolah yang ia dirikan sendiri.

Diketahui, selama proses persidangan dimulai, banyak masyarakat menjadi simpatisan untuk memberikan dukungan moral kepada para korban. Diantara bentuk dukungan diberikan dengan melakukan aksi demo saat pelaksanaan sidang di depan PN Kota Malang.

Mereka menuntut terdakwa JEP segera dihukum pidana.

Dikatakan Ketua Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia (RPPAI) Kota Batu, Fuad Dwiyono selain agar dihukum, pihaknya

juga ingin adanya penahanan terhadap terdakwa. ‘’Karena perkara ini sudah cukup lama hingga masuk masa sidang tapi tidak ada upaya penahanan terdakwa. Makanya kita harus mengawalnya agar adil dan berpihak kepada korban,’’ tegas Fuad.

Sementara, Kasie Intelijen Kejari Batu, Edi Sutomo SH MH menjelaskan, pada hari Senin (11/7) petang telah dilaksanakan penahanan terhadap JEP alias Ko Jul di Lapas Kelas I Lowokwaru Kota Malang.

Hal ini dilakukan berdasarkan penetapan Hakim PN Malang Nomor 60/Pid.Sus/2022/Pn.Mlg tertanggal 11 Juli 2022.

Tim Gabungan dari Kejati dan Polda Jatim, dan Kejari dan Polres Batu menjemput JEP di Kediamannya, di Puncak Golf Blok A

istimewa

Penjemputan terdakwa JEP oleh Tim Gabungan dari Kejaksaan dan Kepolisian beberapa waktu lalu.

I/16 RT 005 RW 007 Kelurahan Made, Kecamatan Sambi Kerep, Kota Surabaya. ‘’Terdakwa diba-

wa dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1A Lowokwaru Malang,’’ ujar Edi. [nas]

KELANA JATIM

Dewan Kritisi Kebijakan Bupati Terkait Dana Hibah dalam Bentuk Barang Gresik, Bhirawa Anggota dewan kritisi adanya kebijakan Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, yang akan diterapkan pada akhir anggaran tahun ini. Terkait dana hibah dialihkan jadi belanja barang, sebab akan berdampak pada distribusi dan pelaksanaanya ditengarai akan amburadul.

Menurut Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik, Moh Syafi’ AM, kebijakan yang cukup mendadak membuat kaget. Sebab selama bertahun - tahun dalam bentuk uang, menariknya waktu diatribusi tiga bulan. Kesiapan OPD terkait apakah mampu, sebab selama ini kita lihat kinerja lemah. ‘’Penerima bantuan hibah adalah lembaga keagamaan, masjid, mushola dan Lembaga Pendidikan swasta, mulai PAUD, TK, RA, SD/MI, SMP/MTs maupun SMU/SMK/MA termasuk pelaku UMKM. Pelaksanaanya, rawan tidak bisa direalisasi dan bisa menghambat bantuan hibah,’’ ujarnya.

Anggaran di pos belanja hibah, sampai saat ini baru terealisasi Rp18,47%. Karena harus terlebih dahulu dilakukan pergeseran di Perubahan APBD Tahun 2022, ke belanja barang dan jasa untuk menindaklanjuti kebijakan bupati.

Kebijakan yang baru dikeluarkan bupati pada awal tahun 2022, menimbulkan keresahan bagi calon penerima bantuan hibah. Sebab, semula proposal yang diajukan untuk menerima hibah sesuai dengan kebutuhan masing - masing kelompok atau lembaga. Tetapi sekarang diarahkan agar permohonan dalam proposal diubah dan harus berupa barang. Dimana barang itu belum tentu dibutuhkan calon penerima.

Syafi’ menegaskan, kebijakan bupati ini dinilai telah melanggar ketentuan pasal 65 ayat (1) Undang Undang 23/2014 tentang pemerintahan daerah. Dan sesuai Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, belanja hibah bisa diberikan berupa uang. Tapi secara sepihak bupati mengalihkan bantuan dari uang ke barang, tanpa ada kesepakatan dengan DPRD Gresik. [kim.fen]

Kemnaker dan PT DKI Gelar Job Fair Khusus Penyandang Disabilitas Pertama di Indonesia Jakarta, Bhirawa Kementerian Ketenagakerjaan melalui Pusat Pasar Kerja (Pasker ID) bekerja sama dengan PT Disabilitas Kerja Indonesia (PT DKI) menggelar Job Fair pertama yang dikhususkan bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Job fair ini dilaksanakan di Gedung Pusat Pasar Kerja, Jakarta, pada Selasa hingga Rabu (12 – 13/7). ‘’Kami mengucapkan terima kasih kepada mitra kami, PT Disabilitas Kerja Indonesia, Australian Volunteers, ILO, Pusat Pasar Kerja, yang telah menggelar event yang bertujuan memberikan ruang yang sama kepada penyandang disabilitas terhadap akses kehidupan yang layak melalui pasar kerja,’’ kata Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, saat membuka Job Fair Walk in Interview Disabilitas Kerja Indonesia di Jakarta, Selasa (12/7).

Anwar mengatakan, pemerintah memiliki komitmen tinggi dalam memberikan keberpihakan kepada penyandang disabilitas. Mulai dari sisi regulasi, di mana dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, telah ditekankan afirmasi kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas baik di sektor publik maupun swasta.

Kemudian dari sisi kebijakan, isu pasar kerja inklusif juga terus digaungkan hingga ke forum Employment Working Group (EWG) G20, di mana isu penyandang disabilitas dijadikan salah satu isu prioritas EWG. ‘’Isu yang kita dorong dalam EWG adalah membuat pasar kerja inklusif yang berlaku kepada siapa saja, utamanya memberikan afirmasi, keberpihakan kepada penyandang disabilitas,’’ katanya. [ira.fen]

Lepas rindu nampak pada keluarga warga binaan saat kunjungan perdana tatap muka di Lapas Sidoarjo, Selasa (12/7).

ist imewa

Hari Pertama Kunjungan Tatap Muka Terbatas

Keluarga Warga Binaan Tak Kuasa Melepas Rindu Surabaya, Bhirawa Hampir dua tahun sudah ditiadakan kunjungan tatap muka keluarga kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Kini, pada Selasa (12/7) beberapa Lapas dan Rutan di Jatim resmi membuka layanan kunjungan tatap muka terbatas.

Antusiasme masyarakat sangat tinggi dengan dibukanya kunjungan tatap muka keluarga warga binaan.

Meski bersifat terbatas kuota setiap

hari, namun suasana lepas rindu mewarnai awal pembuakaan kunjungan tatap muka keluarga warga binaan. ‘’Kunjungan terbatas ini dizinkan hanya kepada keluarga inti saja. Sebelum berkunjung, yang bersangkutan harus melakukan pendaftaran terlebih dulu,’’ kata Kepala Kanwil (Kakanwil) Kemenkumham Jatim, Zaeroji.

Pendaftaran itu, sambung Zaeroji, bertujuan untuk memberikan kepastian pelayanan. Hanya yang telah ter-

daftar yang bisa masuk ke Lapas.

Proses pendaftarannya bisa melalui layanan informasi yang ada di masing-masing Lapas dan Rutan.

Zaeroji menjelaskan, salah satu Lapas yang mulai memberikan pelayanan kunjungan tatap muka terbatas adalah Lapas Surabaya di Porong dan Lapas Sidoarjo. Di dua lapas besar itu kunjungan hanya dibuka dua hari selama sepekan, yakni pada Selasa dan Kamis.

Satlantas Sosialisasikan Program INCAR dan ETLE Situbondo, Bhirawa Jajaran Satlantas Polres Situbondo mulai mensosialisasikan terobosan baru berupa Program Integrated Node Capture Attitude Record (INCAR) dan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang sudah mulai beroperasi di Kabupaten Situbondo. Sosialisasi itu di laksanakan jajaran Unit Kamsel di kawasan Pasar Lentung, Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo.

Menurut Kasat Lantas Polres Situbondo, AKP Anindita Harcahyaningdyah, dengan mengenal program ini diharapkan masyarakat Kota Situbondo ke

depan lebih tertib berlalu lintas. ‘’Kegiatan ini dilaksanakan masih dalam suasana HUT Bhayangkara ke76 yang mengusung tema Implementasi Art Policing Guna Mewujudkan Kamseltibcar Lantas Dalam Rangka Menuju Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh,’’ ungkap AKP Anindita.

Dengan sosialisasi ini masyarakat dapat mengetahui keberadaan mobil INCAR dan ETLE yang merupakan bagian dari program tertib berlalu lintas. Jajaran Satlantas Polres Situbondo juga memproses penindakan bagi para pelanggar jalan raya di wilayah hukum Kabupaten

Situbondo. ‘’Kami berharap masyarakat ikut mendukung program ini agar kelancaran lalu lintas semakin meningkat,’’ terang AKP Anindita.

AKP Anindita menegaskan, para pengguna motor di Kabupaten Situbondo juga harus melajukan kendaraannya sesuai dengan spektek serta harus sesuai dengan aturan berlalu lintas yang ada. ‘’Kami sudah menyampaikan kepada pengendara motor yang melakukan perjalanan jarak jauh atau jarak dekat, diminta tetap wajib mengenakan helm.

Itu harus di patuhi,’’ tandas AKP Anindita.n [awi.fen]

‘’Perharinya dibatasi sekitar 100 orang saja dan setiap orang warga binaan maksimal 20 menit,’’ jelasnya.

Sementara itu, Kalapas Surabaya, Jalu Yuswa Panjang menyebutkan, masyarakat yang sudah mendapatkan formulir kunjungan diperbolehkan masuk dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Menurutnya, pelayanan kunjungan terbatas di hari pertama ini berjalan relatif lancar.

Meski begitu, pihaknya akan mengevaluasi hal-hal yang kurang efektif. ‘’Hal itu dilakukan agar dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat,’’ tegas Jalu.

Sedangkan Kalapas Sidoarjo, Teguh Pamuji menyebutkan, di hari pertama ada 78 warga binaan yang dikunjungi keluarga inti secara langsung. Namun, masih juga masyarakat yang juga memanfaatkan layanan temu online melalui video call sebanyak 46 warga binaan. Begitu juga masyarakat yang memanfaatkan layanan penitipan barang yang mencapai 278 orang. ‘’Pelayanan penitipan barang dan kunjungan secara online (SITEMON) bagi pengunjung yang tidak memenuhi syarat untuk melakukan kunjungan secara tatap muka,’’ ucapnya. [bed.fen]

Pemkot Mojokerto Fasilitasi Pemberdayaan Linmas Untuk Sosialisasi pada Produsen Rokok Ilegal Jadi Legal Pemkot Mojokerto menginisiasi Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) untuk menampung produsen rokok ilegal menjadi legal dengan memfasilitasi tempat produksi rokok bersama. Karena faktanya di setiap lingkungan yang ada di Kota Mojokerto sebagai Kota Perdagangan dan jasa ternyata banyak sekali praktek memproduksi rokok ilegal.

hasan amin/bhirawa

Wali Kota bersama Ratusan Linmas se wilayah Kota Mojokerto, menyatukan sikap untuk mengajak produksen rokok ilegal mendaftarkan diri menjadi produksen rokok legal dengan daftar di Dinas Koperasi UKM Perindag.

Menurut Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, melalui Linmas yang tersebar hingga tingkat RT ini dapat memberikan infornasi kepada masyarakat yang memproduksi rokok ilegal untuk tidak takut menyampaikan ke Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto.

Hal ini disampaikan Wali Kota Ika Puspitasari saat membuka sosialisasi ketentuan dibidang cukai hasil tembakau dan identi-

fikasi pita cukai tahun 2022 bagi ratusan Linmas (Perlindungan Masyarakat), di Hall Prajna Wijaya Gedung MPP Gajah Mada lantai 4, Senin (11/7) siang.

Wali Kota Ika menegaskan, agar jangan takut sebab akan difasilitasi pembentukan KIHT, daripada memproduksi rokok ilegal dan dikejar - kejar petugas, maka lebih baik terbuka kepada Pemkot karana ada anggaran untuk membentuk KIHT. ‘’Saya berharap sebagai Linmas

untuk tidak takut mengarahkan jika menemukan produksi rokok ilegal di daerahnya masing – masing,’’ jelas Wali Kota Sementara itu, Direktur Pol PP dan Linmas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bernhard E Rondonuwu yang turut hadir menuturkan, keberadaan Linmas sangat strategis dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat karena bersinggungan langsung dengan masyarakat.

Untuk melaksanakan tujuan sosialisasi DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) yang paling dekat dengan masyarakat adalah Linmas, karena ada sampai ke tingkat RT/RW, diharapkan adanya sinergitas yang baik antara Pemerintah dan Linmas akan mampu

menginformasikan secara masif ketentuan dibidang cukai hasil tembakau dan identifikasi pita cukai kepada masyarakat luas.

Turut hadir dalam kesempatan ini Dandim 0815/ Mojokerto Letkol Inf Beni Asman, Kasatpol PP Provinsi Jawa Timur, M Hadi Wawan Guntoro, Sekretaris Daerah Kota Mojokerto, Gaguk Tri Prasetyo.

Kasatpol PP Kota Mojokerto Moedjari, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Bea dan Cukai Sidoarjo, Yulafreean Dwiandianto, serta turut hadir Kasatpol PP dari beberapa daerah di Jawa Timur, diantaranya Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, serta Kabupaten Lamongan. [min.fen]

EKONOMI Koperasi Penguat Pertumbuhan UMKM di Surabaya Rabu Kliwon, 13 Juli 2022

Halaman 10

Surabaya, Bhirawa Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan, koperasi menjadi unsur penguat pertumbuhan ekonomi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Pahlawan. Utamanya, bagi para pelaku UMKM yang baru memulai usaha.

“Ketika baru memulai, UMKM butuh penguat butuh pendamping sebagai pembina. Sehingga koperasi inilah kekuatan para UMKM tadi yang perorangan menjadi kekuatan besar, menjadi anggota koperasi semua,” ujar Wali Kota Eri disela memimpin Apel Peringatan Hari Koperasi Nasional Ke-75 Tahun 2022 di halaman Balai Kota Surabaya, Selasa (12/7).

Menurutnya, koperasi di Surabaya telah berperan aktif melakukan pembinaan, pengawasan dan pendampingan kepada para pelaku UMKM. Dengan demikian, pelaku UMKM bisa mendapatkan hasil se-

suai yang direncanakan. “Itu makna koperasi soko guru (perekonomian Indonesia),” jelasnya.

Perkembangan koperasi di Surabaya, dikatakan Wali Kota Eri, sangatlah luar biasa. Buktinya pada 2021, lompatan pertumbuhan ekonomi Surabaya tercatat signifikan, yakni sekitar 8 poin. Bahkan, lompatan tersebut melampaui kinerja pertumbuhan ekonomi nasional 3,69 persen dan Jawa Timur 3,57 persen. “Karena itulah penguatanpenguatan kita untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan, kita memang kuatkan ada di koperasi tadi,” papar dia.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan penghargaan kepada pelaku koperasi dimomen peringatan Hari Koperasi Nasional ke-75.

Hal tersebut selaras dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diturunkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Serta, Peraturan Menteri Koperasi dan

UKM Nomor 8 Tahun 2021 tentang Koperasi dengan Model Multi Pihak.

“Itulah menunjukkan bagaimana membangun gotong-royong, sama dengan tujuan kita. Jadi, koperasi adalah gotong royong, semangat kebersamaan,” imbuhnya.

Sementara itu, saat membacakan

pidato tertulis Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, Teten Masduki, Wali Kota Eri mengatakan, berbagai langkah penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi yang dilakukan Pemerintah Indonesia menunjukkan hasil yang baik dan diakui oleh dunia. Hasilnya, perekonomian nasional secara bertahap mengalami pertumbuhan positif.

“Pada tahun 2021 mencapai 3,69 persen, atau lebih baik dibandingkan tahun 2020 yang mengalami kontraksi di angka 2,07 persen. Kemudian berlanjut pada kuartal I tahun 2022 yakni sebesar 5,01 persen (y-on-y). Dimana capaian ini bahkan lebih tinggi dari negara anggota G20 lainnya, termasuk Jerman dan Tiongkok,” katanya.

Wali Kota Eri juga menyebutkan, dengan mengusung tema ‘Recover Together Recover Stronger’, Indonesia mengajak seluruh negara sa-

habat, khususnya yang tergabung dalam G20, untuk pulih dan bangkit bersama dalam menghadapi berbagai tantangan. Baik pandemi, ekonomi, maupun krisis pangan yang saat ini menjadi ancaman global. “Kementerian Koperasi dan UKM mendukung penuh agenda penguatan ekonomi, khususnya oleh koperasi dan UKM,” ujar Wali Kota Eri Cahyadi.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya, Fauzie Mustaqiem Yos menyampaikan sejumlah kriteria tersebut. Pertama adalah pelaksanaan kelembagaan koperasi dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Kemudian, peningkatan mutu dan kualitas koperasi dalam menjalankan usaha. “Dan kriteria ketiga adalah pengelolaan koperasi dilakukan oleh sumber daya yang sesuai,” kata Yos.[iib.ca]

BURSA EKONOMI

KDU Triwulan II Tertahan, Optimisme Berlanjut pada Triwulan III - 2022 Malang, Bhirawa Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) periode publikasi triwulanan II mengindikasikan kinerja kegiatan usaha pada triwulan II – 2022 tertahan. Namun diperkirakan KDU akan kembali meningkat pada triwulan III – 2022.

Menurut Deputi Kepala Perwakilan BI Malang, Cicilia Melly, Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 35,08% meningkat dibandingkan SBT -10,16% pada triwulan II – 2022 dan SBT 6,25% pada triwulan III – 2021.

Cicilia menjelaskan, kinerja kegiatan usaha triwulan II-2022 yang tertahan SBT sebesar -10,16%, menurun dari SBT 6,93% pada triwulan I – 2022. Tertahannya kinerja kegiatan dunia usaha pada triwulan II – 2022 terindikasi terutama pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Transportasi dan Pergudangan.

Sejalan dengan KDU kapasitas produksi terpakai dan rentabilitas atau kemampuan perusahaan untuk mencetak laba pada triwulan II-2022 tercatat lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara itu, kondisi keuangan dari aspek likuiditas dan akses kredit masih cukup baik dengan akses terhadap kredit perbankan yang relatif normal.[mut.fen]

Bappeda Mulai Identifikasi Kegiatan, Sosialisasikan Kampanye We Love Cities Probolinggo, Bhirawa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Probolinggo gelar sosialisasi Kampanye We Love Cities (WLC) bagi perwakilan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non ASN di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo secara daring, Selasa (12/7).

Sosialisasi yang disampaikan oleh Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan, Ari Puspita bertujuan untuk menyampaikan kampanye We Love Cities kepada ASN/Non ASN sekaligus mengidentifikasi kegiatan-kegiatan di perangkat daerah yang dapat mendukung kampanye We Love Cities.

Menurut Ari, sebagai salah satu finalis bersama dengan 72 kota di seluruh dunia, Pemerintah Kota Probolinggo diminta untuk berpartisipasi dalam kampanye terbuka tentang We Love Cities.

“Nah karena Kota Probolinggo kemarin sebagai finalis OPCC (One Planet City Challenge), maka langkah selanjutnya adalah berpartisipasi kampanye We Love Cities yang diikuti oleh 72 kota dari 31 negara,” terang Ari di depan puluhan peserta sosialisasi.

Periode kampanye We Love Cities yang dimaksud, akan berlangsung selama 6 minggu, mulai dari tanggal 19 September hingga 31 Oktober mendatang. Pada rentang waktu tersebut, Ari meminta kepada seluruh ASN dan Non ASN untuk bekerja sama mendukung Kota Probolinggo agar berhasil meraih predikat The Most Lovable Sustainable City.[wap.ca]

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, AG 3025 RDV, Yamaha, Hitam Merah, Th. 2008, a/n. Sukeni, Ds. Sukorejo Kulon, Kalidawir – T.Agung No. 8814/IMB/BI-IV/2022

HILANG STNK, Spd Motor Honda Vario, Th. 2009, Hitam, AG 3683 TO, a/n.

Yuwana Anggraeni Rokhmawati, Dsn. Krajan RT 5/1 Beji, Boyolangu – T.Agung No. 8815/IMB/BI-IV/2022

Pemkot Surabaya memanfaatkan lahan tidur yang dimiliki pemkot untuk digarap masyarakat sebagai upaya mengantisipasi ancaman krisis pangan.

Hadapi Krisis Pangan, Pemkot Manfaatkan Lahan Tidur Surabaya, Bhirawa Krisis pangan saat ini telah menjadi salah satu ancaman serius global.

Oleh sebabnya, Pemerintah Indonesia menyerukan kepada negara-negara anggota G20 untuk bersama dalam mengatasi ancaman krisis pangan tersebut.

Berbagai langkah pun dilakukan pemerintah untuk mencegah rakyat Indonesia kelaparan. Tak terkecuali dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot)

Surabaya. Melalui program padat karya, pemkot memanfaatkan sejumlah lahan tidur untuk ditanam bahan pangan sebagai pengganti beras.

“Jadi kita memang menyiapkan ada beberapa lahan pemkot yang dimanfaatkan oleh masyarakat Surabaya yang belum bekerja, salah satunya adalah digunakan untuk pangan, seperti ketela pengganti beras. Ini juga nanti Insyaallah kita akan kolaborasi dengan koperasi,” kata Wali Kota

Eri Cahyadi, Selasa (12/7).

Dia menjelaskan, bahwa bentuk kolaborasi bersama dengan koperasi itu bisa berupa pendampingan dalam menjual hasil panen. Juga, mengenai bagaimana mengatur manajemen keuangan. “Disitulah bagaimana menjual, mengatur keuangan. Itu kalau orang biasa kan agak sulit. Maka dia menjadi bagian dari koperasi untuk bersama mendewasakan dan membangun kebersamaan,” tuturnya.

Dalam kesempatan ini, Wali Kota Eri Cahyadi juga menyampaikan, bahwa saat ini perkembangan koperasi di Kota Pahlawan sangatlah luar biasa. Buktinya pada tahun 2021, lompatan pertumbuhan ekonomi Surabaya tercatat signifikan, yakni sekitar 8 poin. “Karena itulah penguatan-penguatan kita untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan, kita memang kuatkan ada di koperasi tadi,” pungkasnya.[iib.ca]

Semester I 2022, KBI Catat Registrasi Resi Gudang Tumbuh 22 Persen Surabaya, Bhirawa PT Kliring Berjangka Indonesia yang berperan sebagai Pusat Registrasi Resi Gudang merilis data resi gudang semester I 2022. Dan KBI telah mencatat sepanjang semester I tahun 2022, registrasi sebanyak 280 Resi Gudang dari 8 komoditas meningkat 22 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2021 dengan catatan registrasi sebanyak 230 registrasi dari 10 Komoditas.

Dari sisi volume barang, sepanjang semester I tahun 2022, terjadi peningkatan sebesar 17 persen dari 5.517.288

Kg di semester I tahun 2021 menjadi 6.434.826 Kg. Sedangkan dari sisi pembiayaan, terjadi peningkatan sebesar 297 persen dari Rp87,2 Miliar di semester I 2021 menjadi Rp346,6 miliar di semester II 2022.

Di semester I tahun 2022, ekosistem resi gudang juga diwarnai dengan registrasi perdana Resi Gudang komoditas gula Kristal putih. Dalam catatan KBI, disebutkan sebanyak 50 ribu kg Gula Kristal Putih senilai Rp575.000.000 dalam registrasi perdana ini.

“Pertumbuhan positif pemanfaatan resi gudang ini tentunya merupakan

hasil dari upaya sosialisasi serta edukasi berkelanjutan yang kami jalankan bersama dengan pemangku kepentingan yang lain. Upaya ini akan terus kami jalankan kedepan, mengingat pemanfaatan resi gudang di Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang.

Indonesia memiliki luas wilayah yang besar dengan kekeyaan ragam komoditas yang banyak. Namun demikian, pemahaman masyarakat terkait resi gudang ini masih terus perlu ditingkatkan,” terang Direktur Utama PT Kliring Berjangka Indonesia, Fajar Wibhiyadi, Selasa (12/7).

Dalam ekosistem resi gudang, sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14 Tahun 2021 yang merupakan Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Barang dan Persyaratan Barang yang dapat Disimpan dalam Sistem Resi Gudang, terdapat beberapa komoditas yang dapat masuk ke Sistem Resi Gudang meliputi Beras, Gabah, Jagung, Kopi, Kakao, Karet, Garam, Lada, Pala, Ikan, Bawang Merah, Rotan, Kopra, Gula Kristal Putih, Teh, Rumput Laut, Gambir, Timah, Kedelai serta Ayam Karkas Beku.[riq.ca]

BKPSDM Gelar Harmonisasi Aplikasi E-STAMINA Mobile dan Review Benturan Kepentingan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Probolinggo menggelar harmonisasi aplikasi e-STAMINA mobile (presensi android) dan review benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo, selama dua hari.

Kegiatan yang dilaksanakan di Auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo ini diikuti oleh 200 orang yang terdiri atas Kasubag Umum dan Kepegawaian/pejabat penatausahaan, operator dari seluruh Perangkat Daerah termasuk perwakilan masing-masing dari puskesmas dan Koordinator Wilayah Pendididikan dan Kebudayaan di lingkungan Pemkab Probolinggo.

Selama dua hari, seluruh peserta mendapatkan materi dari narasumber yang terdiri dari unsur BKPSDM Kabupaten Probolinggo dan perwakilan dari PT Gema Solusindo.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Probolinggo Hudan Syarifuddin.

“Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi pe-

serta bisa mendapatkan informasi, memahami dan menyampaikan harmonisasi aplikasi e-STAMINA Mobile (presensi android) dan review benturan kepentingan di Perangkat Daerah masing-masing serta untuk segera diimplementasikan dalam menjalankan kewajibannya sebagai Aparatur Sipil Negara,” ujar Kepala Bidang Pengelolaan Kinerja dan Penghargaan/Disiplin Aparatur BKPSDM Kabupaten Probolinggo Handik Hariyanto, Selasa (12/7).

Sementara Kepala BKPSDM Kabupaten Probolinggo Hudan Syarifuddin mengatakan optimalisasi kinerja pegawai sebagai upaya kuat untuk menciptakan e-government dan memodernisasi pemerintahan dan mencapai target-target yang diatur dalam agenda reformasi pemerin-

tah. Implementasinya telah memunculkan beberapa tantangan, baik dari internal maupun eksternal bagi pemerintahan yang berkomitmen mencapai manfaatnya.

“Kesulitan utama adalah ketidakmerataan akses publik ke internet serta kurangnya reliabilitas informasi web. Ditambah lagi adanya agendaagenda pihak tertentu yang seringkali berusaha mempengaruhi dan membiaskan opini publik,” katanya.

Menurut Hudan, disinformasi merupakan bahaya yang sangat laten apabila SDM tidak terlatih dalam menentukan informasi masyarakat yang bergerak ke arah koneksi mobile dan kapabilitas layanan e-government yang memberi akses kepada masyarakat tanpa pandang ruang dan waktu di dalam pemerintahan membawa potensi terbesar dalam bentuk modal teknologi, apalagi di era yang telah memasuki revolusi industri keempat.

“Manfaat yang diharapkan dari egovernment antara lain pelayanan yang lebih efisien dan meningkat kualitas-

nya, aksesibilitas layanan publik yang lebih baik serta transparansi dan akuntabilitas yang tinggi,” jelasnya.

Hudan menerangkan tujuan akhir dari e-government adalah untuk memungkinkan pemerintah agar mampu menawarkan lebih banyak porto folio pelayanan publik kepada masyarakat secara efisien dan efektif biaya.

“ASN sebagai pelayan masyarakkat dalam mengembang dan menjalankan tupoksinya tidak dapat terlepas dari interaksi dengan banyak pihak, internal dan eksternal. Terkait hal tersebut seringkali terjadi benturan kepentingan dalam diri seorang ASN. Dimana pertimbangan pribadi dan kewenangan yang diemban dapat mempengaruhi dan/atau dapat mengurangi profesionalitas,” terangnya.

Lebih lanjut Hudan menambahkan untuk meningkatkan transparansi pemerintah yang memungkinkan publik untuk menerima informasi mengenai apa yang dikerjakan pemerintah dan kebijakan apa yang berusaha diimplementasikan, salah

wiwit agus pribadi/bhirawa

BKPSDM gelar harmonisasi aplikasi E-STAMINA.

satu bentuknya adalah pengelolaan presensi mobile yang terintegrasi dengan aplikasi pengukuran kinerja yang pemanfaatannya sebagai parameter pengukuran kinerja pegawai dan salah satu unsur penilai dalam pemberian tambahan penghasilan pegawai.

“Dengan adanya kegiatan ini diharapkan pemahaman terhadap informasi aplikasi e-stamina mobile dan review benturan kepentingan serta segera diinformasikan di perangkat daerah masing-masing untuk diimplementasikan,” tambah nya.[wap.ca]

SAMBUNGAN

Rabu Kliwon, 13 Juli 2022

Halaman 11

Satgas Rimpac 2022 TNI AL Kenalkan Budaya Indonesia di Hawaii

Covid-19 Melonjak, Gubernur Khofifah Ajak Pakai Masker Kembali

Sambungan hal 1 kasus Covid-19. “Bapak Presiden mengingatkan bahwa Covid–19 masih ada. Maka dari itu saya meng­a jak kembali kita bersama-sama perketat protokol kesehatan. Salah satunya dengan memakai masker baik di dalam ataupun di luar ruangan,” ujar Khofifah di tengah melakukan Ibadah Haji di Makkah, Arab Saudi, Selasa (12/7) pagi .

Khofifah mengatakan, kasus Covid-19 di Indonesia mulai mengalami kenaikan pada akhir Mei ini seiring masuknya subvarian BA.4, BA.5. Begitu juga dalam tujuh pekan terakhir terjadi peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari data yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menunjukkan tambahan kasus Covid-19 selama sepekan terakhir (4-10 Juli 2022) mencapai 17.388, naik 29,13% dibandingkan pekan sebelumnya (27 Juni-3 Juli 2022) yang tercatat 13.466.

“Harus dipahami bersama bahwa pandemi Covid19 belum selesai, kewaspadaan harus kembali kita tingkatkan dengan memperketat prokes. Tingginya kasus Covid-19 tidak bisa dilepaskan dari masih meningkatnya tambahan kasus yang dipicu varian Omicron dan subvarian BA.4, BA.5,” jelas Khofifah.

“Lonjakan juga terjadi pada angka positivity rate.

Rata-rata positivity rate di Indonesia sepekan terakhir mencapai 5,45%. Level tersebut di atas batas aman yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia (WHO) yakni 5%,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, orang nomor satu di Jatim ini memaparkan kondisi di Jatim. Untuk penambahan kasus baru sebanyak 92 pada 4 Juli dan meningkat sebanyak 159 kasus baru pada 5 Juli.

Kemudian tambahan kasus baru berturut-turut terjadi pada 6 Juli sebanyak 151 kasus, pada 7 Juli sebanyak 169 kasus, 8 Juli sebanyak 169 kasus.

Selanjutnya pada 9 Juli sempat mengalami penurunan kasus baru yakni 156 kasus positif, turun lagi pasa 10 Juli sebanyak 143 kasus baru hingga pada 11 Juli penambahan sebanyak 98 kasus.

Sementara berdasarkan data nasional per 11 Juli 2022 kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Jawa Timur secara kumulatif mencapai 579.532 kasus dengan 98 penambahan kasus baru. Kasus aktif di Jatim saat ini berjumlah 325 kasus atau sekitar 0,06% dengan kasus kematian secara kumulatif mencapai 31.661 kasus atau 5,46% dengan penambahan 1 kasus kematian.

Sementara itu, kesembuhan atas Covid-19 di Jatim mengalami penambahan 135 kasus baru. Sehingga konfirmasi sembuh secara kumulatif yaitu sebanyak 547.546 kasus dengan penambahan kesembuhan baru sebanyak 135 kasus baru.

“Jika dibandingkan dengan perkembangan Covid19 Nasional, kondisi Jawa Timur masih lebih baik.

Hal tersebut dapat dilihat bahwa kasus kumulatif terkonfirmasi positif Covid-19 secara nasional mencapai 6.112.996 kasus dengan kasus aktif sebanyak 20.343 kasus, setara 0.33%,” jelas Khofifah.

Meski demikian, Khofifah mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk lebih berhati-hati dan waspada. Selain menjalankan prokes dengan ketat, masyarakat juga diharapkan segera melakukan vaksinasi Covid-19 mulai dosis pertama hingga dosis ketiga alias booster. Karena tuntasnya vaksinasi Covid-19 dianggap dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap serangan Covid-19.

Vaksinasi ini merupakan bagian dari upaya pengendalian Covid-19 agar tidak kembali memburuk dn mengakibatkan terpuruknya sektor perekonomian, pendidikan dan sebagainya.

“Bagi masyarakat yang belum vaksin dosis pertama, kedua atau booster segera datangi layanan kesehatan atau gerai vaksinasi terdekat untuk mendapatkan vaksinasi,” tutur Khififah melanjutkan.

“Sudah banyak gerai vaksin dan mudah dijangkau masyarakat. Dan kami pastikan stoknya sangat cukup dan tetap diberikan secara gratis untuk masyarakat,” imbuh Khofifah. Sebagaimana diketahui, berdasarkan data Dashboard Kemenkes/KCPEN, capaian vaksinasi dosis pertama di Jatim mencapai 29.941.174 orang atau 94,08%. Capaian vaksinasi dosis kedua mencapai 25.638.592 orang atau 80,56%. Sementara vaksinasi dosis booster Jatim mencapai 6.546.000 orang. “Melihat capaian vaksinasi dari dosis pertama sampai booster, itu artinya memang vaksinasi utamanya untuk dosis booster di Jatim harus digenjot,” tuturnya.

“Kepada pemerintah kabupaten/kota dapat bersinergi dengan TNI dan Polri untuk terus menggencarkan vaksinasi booster, sehingga wabah Covid–19 di Jatim tetap terkendali,” pungkasnya.[tam] l

Asap Tebal Selimuti Kantor Setdaprov Jatim

Sambungan hal 1 dengan ember dan alat pemadam kebakaran (apar).

Saat di lokasi kejadian, wartawan Bhirawa menyaksikan tebalnya asap di ruangan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Jatim tersebut bersumber dari pembuangan sampah. Kendati tidak terlihat kobaran api yang terbakar, namun kondisi ruangan tersebut penuh dengan asap.

Berdasarkan informasi yang digali, diduga asap tersebut berasal dari sampah yang terbakar akibat putung rokok. Tidak hanya di lantai tiga, bau asap menyengat pun tercium hingga lantai 7 gedung Setdaprov Jatim Jl Pahlawan 110 Surabaya. “Dari pembungan sampah, mungkin ada yang buang putung rokok terus terbakar,” ujar salah satu petugas Satpol PP yang ditemui Bhirawa.

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 16.40 WIB. Kendati sudah masuk jam pulang kantor, namun sejumlah ASN tampak masih berada di ruang kerjanya hingga peristiwa munculnya asap tebal tersebut muncul. Hingga pukul 17.15, tampak sejumlah petugas Biro Umum dan Satpol PP mengecek penyebab kejadian tersebut.

Saat dikonfirmasi terkait peristiwa ini, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Jatim Endi Alim Abdi Nusa mengaku tidak mengetahuinya.

Pihaknya sedang tidak berada di kantor lantaran tengah mengikuti Diklatpim II di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jatim. “Saya posisi diklat sekarang,” ujar Endi melalui pesan singkatnya. [tam.wwn]

l

Sambungan hal 1 hubungan kerja sama, dan secara eksternal memiliki tujuan untuk meningkatkan peran diplomasi TNI AL sesuai dengan prioritas Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono.

Sebagai latihan Angkatan Laut terbesar di dunia, Hutabarat mengaku latma ini satu sarana menguji doktrin, taktik, dan prosedur yang terbaru dan keki­ nian, khususnya dalam Operasi Laut peperangan laut Gabungan dan Operasi Amfibi. Melalui latihan ini negara peserta latihan dituntut untuk mampu membuktikan ketahanan operasi alutsistanya.

Mengingat Sea Phase dilaksanakan selama tiga minggu non-stop, tanpa sandar di pangkalan.

“Kita harpakan kemampuan dan prestasi yang kita miliki bisa dipertahankan. Serta membawa nama besar Indonesia dan TNI AL dikanca dunia,” pungkasnya.

Diketahui, Kegiatan National Reception dihadiri pejabat dari negara lain, diantaranya Commander U.S. Pacom Admiral Chris Aquilino, Commander U.S. 3rd Fleet dan Commander Combined Task Force (CCTF) Vice Admiral Michael Boyle, Deputy CCTF Rear Admiral Christoper Robinson, Vice CCTF Rear Admiral Toshiyuki Hirata, Commander CFMCC Commodore Paul O’Grady, Commander CTF 176 Rear Admiral Sang Min An, Deputy Compac Fleet Rear Admiral Blake Converse, dan Deputy Marforfac Brigjen Joseph.

Sedangkan pejabat TNI AL yang hadir Pangkoarmada II, Komandan Pasukan Marinir (Danpasmar) 2 Brigjen Mar Suherlan, Komandan Satuan Kapal Eskorta (Dansatkor) Koarmada II Kolonel Laut (P) Andri Kristianto, Atase Laut RI Kolonel Laut (P) Yano Wenas, serta Komandan Unsur Tugas (Dan UT) Marinir Mayor Mar Achmad Toripin. [bed.wwn]

l

Hilmi Husain/ Bhirawa

Salah satu agen elpiji di Kelurahan Trajeng, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan bersama para pembeli kaget atas kenaikan harga elpiji nonsubsidi, Selasa (12/7).

Harga Gas Elpiji 5,5 dan 12 Kilogram Naik, Pembeli Menjerit Pasuruan, Bhirawa Pemerintah menaikkan harga elpiji non-subsidi, ukuran 5,5 kilogram dan 12 kilogram.

Saat ini harga gas elpiji 5,5 kilogram non-subsidi adalah Rp 105.000, naik dari sebelumnya Rp 94.000 atau naik Rp 12.000 per tabung. Sedangkan, untuk 12 kilogram Rp 216.000 dengan harga sebelumnya hanya Rp 192.000, atau naik Rp 24.000.

Tentu saja, naiknya harga elpiji non-subsidi membuat pemilik pangkalan, Naim bersama sejumlah sejumlah langganan yang biasa membeli elpiji nonsubsidi, menjerit

karena belum stabilnya pendapatan masyarakat pasca pandemi.

Disamping itu naiknya kebutuhan pokok lainnya, membuat masyarakat merasa semakin terbebani. Terlebih, harga elpiji nonsubsidi sebelumnya kembali naik sejak akhir bulan Februari 2022 lalu. “Mendadak naik dan para langganan banyak yang bertanya kenapa harganya naik lagi, naik lagi,” ujar Naim, Selasa (12/7).

Menurut Naim, kebanyakan langganan elpiji nonsubsidi merupakan pedagang warung maupun rumah makan di wilayah Kota Pasuruan. “Sebagian besar, lang-

ganan rumah makan yang berlangganan ke saya sangat mengeluh, karena harganya berubah naik,” terang Naim.

Sementara itu, pemilik agen elpiji, Dwi Hardono menyatakan bahwa konsumen elpiji non-subsidi masih belum sepenuhnya mengetahui kenaikan harga itu. Namun, mengetahui ada kenaikan, sebagian besar konsumennya beralih ke elpiji subsidi. “Rata-rata konsumen kaget, karena membeli tabung dengan harga seperti sebelum naik.

Sebagian besar dari mereka disuruh juragannya,” kata Dwi Hardono. [hil]

Adhi Karyono Terpilih Jabat Sekdaprov?

Sambungan hal 1 Terkait perubahan jadwal kepulangan Gubernur Khofifah tersebut, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Jatim Ali Kuncoro membenarkan. Pihaknya mengaku ada agenda mendesak yang harus dilakukan Gubernur Khofifah di Jatim. Namun, Ali Kuncoro enggan membeberkan detail agenda mendesak tersebut kepada bhirawa.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim

Indah Wahyuni mengaku masih menunggu arahan Gubernur Khofifah terkait pelantikan Sekdaprov Jatim. Yuyun, sapaan akrab Kepala BKD juga tidak membenarkan beredarnya tanggal pelantikan Sekdaprov Jatim pada 15 Juli mendatang. “Saya belum tahu, masih menunggu petunjuk ibu (Gubernur Khofifah),” ujar Yuyun singkat.

Sebelumnya, Yuyun telah menjelaskan bahwa seleksi Sekdaprov Jatim tinggal menunggu keputusan Presiden. Dikatakan Yuyun, infor-

masi yang diterima dari Sekretariat Kabinet (Setkab) bahwa TPA telah selesai pada 15 Juni lalu. Sehingga, prosesnya saat ini tinggal menunggu Kepres turun.

Untuk diketahui, penetapan Sekdaprov Jatim saat ini masih menyisakan tiga nama. Selai Adhi Karyono, nama lainnya ialah Nurkholis yang saat ini menjabat Kepala Dinas ESDM Jatim dan Jumadi yang saat ini menjabat Kepala Dinas Kehutanan Setdaprov Jatim. [tam.wwn]

Sambungan hal 1 baru dari Polda Bali sudah kami terima. Yaitu terkait eksploitasi ekonomi terhadap siswa di SMA SPI,” kata Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto pada Senin (11/7) malam.

Polda Jatim, sambung Dirmanto, menyediakan hotline pengaduan terkait kasus itu. Pihaknya pun mengimbau masyarakat apabila merasa dirugikan atas kasus tersebut, silahkan melaporkan langsung ke hotline pengaduan Polda Jatim.

“Barangkali ada masyarakat merasa dirugikan atas ulah JE bisa melaporkan ke nomor telp ini 0895343-777-548. Langsung ke Kanit PPA Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Jatim,” jelasnya.

Dirmanto menambahkan, kasus ini pertama kali ditangani oleh Polda Bali. Selanjutnya dilimpahkan ke Ditreskrimum Polda Jatim pada

26 April 2022. Untuk progresnya, Dirmanto mengaku saat ini masih dalam proses penanganan oleh penyelidik Polda Jatim.

Masih kata Dirmanto, dalam kasus ini JE diduga mempekerjakan anak anak di berbagai sektor ekonomi. “Diduga anak-anak itu ada yang disuruh membangun kegiatan-kegiatan bangunan di sana. Serta disuruh melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi di sana,” tambahnya.

Dalam kasus ini, sambung Dirmanto, merupakan delik baru dan sangkaan baru terhadap JE yang saat ini tengah disidang terkait kasus dugaan asusila. Polda Jatim saat ini berupaya untuk menindaklanjuti apa yang disangkakan pada yang bersangkutan. Sehingga Polisi bekerja sesuai apa yang menjadi laporan dari pelapor.

“Tindak lanjut dari penyidikan itu, Polisi menerapkan Pasal 761

i Jo Pasal 88 UU RI No 35 Tahun 2014 tentang perlundungan anak.

Jadi setiap orang dilarang menempatkan dan menyuruh melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak.

Kemudian Ancaman hukumannya disebutkan pidana penjara paling lama 10 tahun,” tegasnya.

Sedangkan jumlah saksi terkait dugaan kasus dugaan eksploitasi ekonomi yang ditangani Polda Jatim saat ini berjumlah 6 orang.

Adapun 6 orang korban ini, lanjut Dirmanto, berinisial RB dan kawankawan yang merupakan alumni SPI. Sementara itu Dirmanto menyebutkan bahwa dugaan kasus eksploitasi ekonomi terhadap 6 korban itu terjadi pada 2009 lalu.

“Saat ini kami masih periksa karena pelimpahan. Yang bersangkutan sekolah dari tahun 2009 di SPI. Pada saat itu yang bersangkutan masih berumur 15 tahun,” pungkasnya. [bed]

l

Polda Jatim Layani Pengaduan Kasus Dugaan Eksploitasi Ekonomi SPI l

Hobi Masak Sejak Remaja Sambungan hal 1 buat kemarin habis. Ludes tak tersisa,” ujar camat yang tinggal di Desa Gelam, Kecamatan Candi itu.

Sekitar 60 orang menikmati menu masakan yang ia buat. Selain anak buahnya di kantor, ia juga l

mengajak undangan dari luar kantor, makan bersama-sama di Kantor Kecamatan Candi. Seekor kambing yang ia dapat dari hamba Allah itu, ia olah menjadi sate kambing, krengsengan, nasi goreng kambing dan steak berbequ kambing.

“Insya Allah bila pindah tugas

nanti, akan tetap saya lakukan. Ini untuk menyenangkan anak buah bersama-sama. Sejak remaja sudah terbiasa memasak. Masakannya saya makan bersama adik-adik.

Karena dulu, kedua orang tua saya sering pergi ke luar kota karena tugas kerja,” tandasnya. [kus]

Percepat Revisi Perda Pengelolaan Sampah Regional

Sambungan hal 1 menterian KLHK. “Pelibatan kabupaten/kota maupun perusahaan produsen sampah itu diperlukan supaya hasil revisi Perda Pengelolaan Sampah Regional nantinya tidak menjadi Perda macan ompong karena tidak bisa dijalankan di lapangan,” kata anggota Komisi D DPRD Jatim, Moh Satib usai acara.

Politikus asal Partai Gerindra ini mengaku banyak mendapat masukan dalam Forkom terutama menyangkut penyusunan skema PKS. Sebab sampah regional itu dibangun untuk menfasilitasi lebih dari satu daerah minimal 2 daerah yaitu kabupaten dan kota.

“Provinsi nanti yang akan menfasilitasi pengelolaan sampah regional yang akan digunakan oleh minimal dua daerah kabupaten dan kota.

Dari sini nanti akan muncul PKS, sehingga tidak menutup kemungkinan nantinya akan ada tipping fee,” jelas Satib.

Tipping fee (pembiyaan pengelolaan) itu, lanjut politikus asal Jember akan diberikan kepada daerah yang ditempati. Termasuk wilayah sekitar tempat pengelolaan akhir (TPA) sampah regional juga nantinya akan mendapatkan apa dan tanggungjawabnya seperti apa.

“Ini yang akan kita kawal bentul-betul karena kita sadar persoalan TPA itu bukan hal yang mudah. Apalagi tidak semua wilayah itu punya tempat, khususnya di wilayah perkotaan. Karena itu kita ingin kota yang berdekatan dengan kabupaten bisa bersinergi membangun TPA sampah bersama,” beber Satib.

Sebelum dibangun TPA sampah regional, beberapa daerah yang bekerjasama harus membuat kesepakatan (MoU) terlebih dulu. “Kita konsentrasi soal TPA sampah regional ini sesuai dengan Perpres No.80/2019,” jelas politikus yang berlatarbelakang pengusaha kontruksi ini.

Untuk progress yang paling bagus itu, kata Satib ada di Kabupaten/Kota Kediri karena fisibility study nya sudah selesai sehingga tinggal mempertemukan antara kab dan kota Kediri untuk MoU. Bahkan Bappeda Kabupaten Blitar yang juga hadir menyatakan sudah siapkan lahan tinggal disamakan persepsinya dengan Pemkot Blitar. “Kita akan fasilitasi untuk menjajaki polapola kerjasama yang diinginkan daerah-daerah itu sebelum jadi MoU.” terangnya.

Di Kabupaten Pasuruan maupun di Kabupaten Probolingo juga sudah mulai melakukan FS melalui Dinas PU Cipta karya masing-masing daerah. Namun yang menjadi skala prioritas itu adalah TPA yang sudah masuk Perda No.5/2012 yakni delapan daerah.

“Seperti di Gresik untuk melayani Kab Gresik, Kota Surabaya dan Kab Sidoarjo. Kemudian Kab/ Kota Pasuruan, Kab/Kota Blitar, Kab/Kota Probolinggo, KabKota Kediri, dan Kab/Kota Madiun, serta Malang Raya,” ungkap Satib.

Mengingat, ada keterbatasan anggaran maka pihaknya perlu mendorong agar ada progres yang nampak dalam pembuatan TPA Sampah Regional. Sebab anggaran program TPA sampah regional ini tidak masuk prioritas pemerintah pusat walaupun presiden sudah mentargetkan tuntas 2025 mendatang.

“Kita juga tidak berani memasang target kapan revisi Perda Pengelolaan Sampah Regional akan selesai. Karena DPRD Jatim ingin hasil Perda ini betul-betul bisa diaplikasikan sebab pengelolaan sampah regional ini sangat dibutuhkan masyarakat,” pungkas vokalis Komisi D DPRD Jatim ini. [geh.wwn] l

Kiatnya hanya Mengatur Pola Makan dan Olahraga Rutin Jalan-jalan Kecil Pagi Hari l

Sambungan hal 1

kemerdekaan hingga perkembangan dunia yang sekarang majur pesat.

Ditanya apa kiat bisa berumur panjang dan tetap sehat hingga abat 21 ini, Mbah Supartini mengaku tidak mempunyai kiat khusus. “Saya hanya mengatur pola makan dan melakukan olahraga rutin berupa jalan-jalan kecil

dipagi hari,” katanya.

Mengetahui ada warga Surabaya yang berumur panjang ini, Wawali Surabaya Armuji mengaku sangat bersyukur. “Alhamdulillah di Surabaya ini masih ada warganya yang berusia mencapai satu abad, kita berdoa agar mbah supartini diberikan kesehatan selalu,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, mantan Ketua

DPRD Surabaya ini juga memberikan bingkisan dan buah-buahan sebagai oleh-oleh untuk mbah Sri Supartini, sembari mendoakan agar senantiasa diberikan kesehatan.

Dalam keterangannya, juga disebutkan angka harapan hidup di Kota Surabaya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Sejak 2019 angka harapan hidup Kota Surabaya mencapai 74,15

tahun, pada 2020 tetap diangka 74,15 tahun dan 2021 meningkat di angka 74,18 tahun.

“Dari parameter tersebut dapat kita cermati bahwa taraf layanan kesehatan Kota Surabaya semakin baik, perhatian terhadap kondisi maupun infrastruktur lingkungan hingga kecukupan gizi bagi warganya”, tandasnya. [*]

Bhirawa

UTAMA

Rabu Kliwon, 13 Juli 2022

Halaman 12

Kabupaten Gresik Bakal Mempunyai Wisata Multi Etnis Pemkab Gresik, Bhirawa Tak lama lagi Gresik bakal punya wisata multi etnis. Wisata itu kini masih dalam tahap pengerjaan. Setelah berabad - abad lamanya, Kampung Arab, Pecinan, Melayu, Kolonial dan Pribumi yang biasa disebut Kota Lama Gresik atau dikenal juga dengan Kota Bandar Grissee kini disulap menjadi destinasi wisa-

ta heritage.

Ada tiga kampung yang sudah dalam proses revitalisasi dari anggaran APBN sebesar Rp47 miliar.

Yaitu Kampung Kemasan atau Pribumi, Kampung Pecinan dan Kampung Arab. Dari tiga kampung etnis ini ada tujuh jalan yang sedang dalam proses revitalisasi, yaitu Jl Kramatlangon, Jl Malik Ibrahim, Jl Agus Salim, Jl

KH Zubair, Jl Basuki Rahmat, Jl AKS Tubun dan Jl Setia Budi.

Pembangunan kawasan ini akan disesuaikan dengan ciri khasnya masing - masing. Di Kawasan Kampung Pribumi misalnya, semua infrastruktur akan dibuat dengan konsep kolonial. Di Kampung Arab juga akan dibangun seperti nuansa di Saudi Arabia. Begitu juga di ka-

Komisi A Minta Pemkot Tegas Terhadap Bangunan Tak Laik Fungsi DPRD Surabaya, Bhirawa Demi Keselamatan, Keamanan dan Kenyamanan Warga Kota Surabaya, Komisi A DPRD kota Surabaya mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk menindak tegas terhadap bangunan yang tak laik fungsi.

Mengingat banyaknya bangunan Gedung yang belum mengantongi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) maka Komisi A DPRD kota Surabaya melakukan inspeksi mendadak di beberapa gedung Rumah Hiburan Umum (RHU) kota Surabaya.

Sidak yang dilakukan Komisi A Selasa (12/7/2022) kemarin menyusuri bangunan Royal K TV di jalan Embong Malang dan Fave Hotel jalan Tegal Sari.

Menurut Ketua Komisi A DPRD kota Surabaya, Pertiwi Ayu Krisna masih banyak bangunan yang tak laik fungsi. Pertiwi Ayu Krisna mencontohkan seperti di Royal K TV yang tidak dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran ataupun hidrant pemadam kebakaran.

"Untuk Royal K TV mereka tidak dilengkapi dengan hidrant pemadam kebakaran dan tidak aktif. Artinya kalau mereka sudah mengantongi Surat Laik Fungsi (SLF) maka kami mempertanyakannya ke Pemerintaj Kota Surabaya. Tapi kalau itu (SLF, Red.) belum keluar maka harus dibetulkan dahulu agar rekomendasinya keluar dengan baik,'' tegasnya.

Menurut Ayu, sapaan Ketua Komisi A ini sama juga dengan bangunan-bangunan lainnya akan dicek ulang oleh DPRD Surabaya apakah gedung sudah sesuai dengan rekomendasi yang turun.

"Ini demi keselamatan warga kota Surabaya maupun pengguna gedung, mall maupun pekerja,'' tambahnya. Ayu juga mengatakan untuk izin dari Royal K TV sendiri sudah lengkap. Namun Ia menyayangkan untuk izin operasional untuk pijat atau massage yang belum ada.

Sementara untuk Fave Hotel Komisi A sudah memeriksa keadaan pen-

Komisi A DPRD kota Surabaya ketika melakukan sidak kelayakan fungsi bangunan di kota Surabaya

gaman kebakaran. ''Untuk pengaman kebakaran sudah kami cek. Karena dekat dengan hidrant maka mudah untuk mengeluarkan air. Namun untuk yang jaraknya jauh dari hidrant belum kita cek,'' kata Ayu. Kedepannya Komisi A menurut Ayu bakal memanggil pihak terkait untuk gedung yang tak laik fungsi bersama OPD yang memberikan rekomendasi.

Namun sebelumnya Komisi A akan mengkelompokkan terlebih dahulu mana bangunan tak laik fungsi dan bangunan yang alat pengamannya yang tak berfungsi.

Sementara itu menurut anggota Komisi A, Syaifudin Zuhri menambahkan kalau sidak Komisi A ini dilakukan agar Dinas terkait yang mengeluarkan izinya ada bentuk moral dan tanggung jawab agar sertifikat yang diberikan mampu memberikan perlindungan

bagi publik dan lingkungan dari pemilik bangunan.

"Dari hasil sidak kita ke Royal K TV tempat pijatnya tak berizin, bahkan gedungnyapun tak layak. Dari satu item SLF katagori kebakaran saja tak berfungsi sama sekali,'' kata Syaifudin Zuhri. Cak Ipuk, panggilan akrab anggota Komisi A dari PDIP ini khawatir kalau Pemkot Surabaya tetap membiarkan hal ini akan membuat lubang kubur bagi pengunjung.

Cak Ipuk juga mengkritisi terhadap fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang berada di Fave Hotel yang tidak sempurna.

Menanggapi masih banyaknya bangunan di kota Surabaya yang belum layak, Syaifudin Zuhri mengharapkan agar Pemkot Surabaya menindak lanjuti temuan dari Komisi A DPRD Surabaya. [dre.adv]

"Gresik adalah etalase toleransi multi etnis, multi ras dan multi agama yang tidak dimiliki daerah lain. Karena sejarah tidak bisa diputar lagi, tetapi bisa jadi pelajaran berharga dengan membangunnya kembali. Sehingga bisa menghidupkan ekonomi kreatif,'' kata Gus Yani saat membagikan cat di Kampung Pecinan.

Meski ini program pemerintah ter-

dahulu tetapi selama manfaat bagi warga dan demi kemajuan Gresik, Gus Yani akan melanjutkan. Ia menekankan agar warga Gresik mampu menghidupkan destinasi wisata sejarah ini dengan kreatif, mandiri dan mampu memanfaatkan secara maksimal agar mampu membangkitkan ekonomi kreatif masyarakat ekonomi ke bawah. [ari.fen]

Surabaya, Bhirawa Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Nurchahyanto memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) Perwira Menengah di lingkungan Kodam V/Brawijaya.

Sertijab dilakukan di Ruang Hening Makodam V/Brawijaya, Selasa (12/7).

Alumnus Akmil 1987 ini berharap kepada para pejabat untuk mengemban amanah ini dengan baik. Amanah ini juga, sambung Nurchahyanto, bisa diterima dengan rasa syukur disertai dengan rasa tanggungjawab dan diwujudkan dengan kinerja terbaik. "Saya yakin dengan bekal yang didapat sebelumnya, saudara mampu mengemban dan menjalankan tugas ini dengan baik," ungkapnya.

Diakuinya, sertijab seperti ini merupakan hal yang rutin di lingkungan TNI AD. Sebab hal itu merupakan kebutuhan organisasi juga.

Pihaknya berharap pejabat baru dapat mendukung tentang pentingnya melanjutkan program yang ada serta meningkatkan hasil karya yang dicapai oleh pejabat lama.

"Kami berharap para pejabat dapat melaksanakan amanah yang diberikan dengan penuh rasa tanggung jawab. Serta berbuat yang terbaik untuk satuannya sesuai dengan tugas dan jabatan masingmasing," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, tak hanya serah terima jabatan. Tapi juga dilakukan Tradisi penerimaan pejabat baru di lingkungan Kodam V/ Brawijaya. Diantaranya Letkol Inf Rohmanu yang menjabat sebagai Kabagiat Rindam V/Brawijaya dan Letkol Inf Karona Susilo yang menjabat sebagai Kasiops Kasrem 084/ BJ Kodam V/Brawijaya. [bed.bb]

wasan Kampung Pecinan seperti nuansa negeri tirai bambu.

Menurut Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani (GusYani), Gresik memiliki peradaban multi etnis yang tidak dimiliki wilayah manapun.

Mungkin kata Gus Yani, Gresik satu - satunya kabupaten yang memiliki sejarah multi etnis sehingga melahirkan banyak keberagaman.

Pangdam V/Brawijaya Pimpin Sertijab Perwira Menengah Jajaran Kodam Beberapa jabatan Perwira Menengah yang diserahterimakan, yakni jabatan Danbrigif Mekanis 16/WY dari Kolonel Inf Irwan Budiana kepada Letkol Inf Sigid Hengki Purwanto. Kemudian jabatan Kabintaljarahdam V/Brawijaya dari Kolonel Cpl M. Ariyanto Bachtiar kepada Kolonel Caj Susanto M. A. P,.

"Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pejabat lama atas pengabdiannya selama bertugas di Kodam V/Brawijaya.

Kepada pejabat yang baru, selamat atas jabatan yang baru diemban.

Kami berharap pejabat baru segera beradaptasi dengan lingkungan yang baru," kata Mayjen TNI Nurchahyanto.

Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Nurchahyanto memimpin sertijab Perwira Menengah jajaran Kodam V/Brawijaya.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur

Peringatan Hari Koperasi ke-75

Gubernur Khofifah Sebut Koperasi Berperan Penting Pulihkan Ekonomi Pemprov, Bhirawa Hari Koperasi Nasional yang diperingati setiap tanggal 12 Juli dimaknai Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai momentum penting dalam upaya pemulihan ekonomi secara berkelanjutan.

Hal ini cukup beralasan lantaran koperasi maupun Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (K-UMKM) telah berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim. "Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) K-UMKM memberi kontribusi 57,81 % terhadap PDRB Jatim. Ini potensi luar biasa yang harus diintervensi dengan program yang terukur agar pemulihan ekonomi bergerak bersama dengan Koperasi termasuk juga UMKM,” ungkap Gubernur Khofifah di sela-sela ibadah hajinya di Makkah , Selasa (12/7).

Betapa pentingnya momentum ini juga karena mayoritas koperasi di Indonesia tumbuh dan berkembang pesat di Jatim. Saat ini, jumlah koperasi aktif di Jatim mencapai 21.717 unit atau 17,08% dari total koperasi aktif secara nasional sebanyak 127.124 unit.

"Jatim merupakan provinsi dengan jumlah koperasi aktif terbanyak secara nasional. Ini sekaligus menjadi bukti bahwa Jatim merupakan provinsi yang

memiliki iklim sangat kondusif bagi tumbuh suburnya koperasi,” ujarnya Sementara itu, populasi UMKM di Jatim mencapai 9.782.262 unit yang terbagi dalam 3 golongan usaha sesuai UU No. 20 Tahun 2008. Golongan pertama, Usaha Menengah dengan omset lebih dari Rp 2,5 milliar per tahun sebanyak 68.835 unit. Usaha Kecil dengan omset Rp 300 juta - Rp 2,5 milliar pertahun sebanyak 579.567 unit. Terkahir usaha mikro dengan omset kurang dari Rp 300 juta per tahun sebanyak 9,13 juta unit.

Selaras dengan tema yang diusung dalam peringatan Hari Koperasi tahun ini, yakni Transformasi Koperasi Untuk Ekonomi Berkelanjutan, Khofifah mengatakan, banyak program yang disinergikan bersama elemen strategis untuk memberikan penguatan bagi K-UMKM. Program pemberdayaan yang dilakukan Pemprov Jatim melalui Dinas Koperasi dan UKM pun beragam. Mulai dari peningkatan kualitas kelembagaan K-UKM, peningkatan kualitas produk KUKM, penguatan akses permodalan, perluasan akses pemasaran hingga peningkatan kualitas SDM yang ada di dalamnya.

"Kami pastikan akan hadir pada setiap kebutuhan dan menghadirkan solusi dari setiap permasalan roda perekonomian K-UMKM yang ada di Jatim. Tentunya tanpa meninggalkan

Gubernur Khofifah saat meninjau salah satu koperasi produsen di Jatim yang mengembangkan bidang usaha kain tenun.

Keberadaan koperasi di Jatim merupakan terbanyak di Indonesia dengan total 21.717 unit atau 17,08% dari 127.124 unit koperasi di Indonesia.

sinergitas bersama elemen strategis terkait,” jelasnya Selain itu, Mantan Menteri Sosial RI yang juga petnah menjadi wakil ketua umum Dekopin ini juga mengamati, peran perempuan turut hadir dengan signifikan pada bidang ekonomi di sektor K-UMKM. Berdasarkan data yang di rilis Kementerian Koperasi dan UKM RI, se-

banyak 64,5% dari total UMKM dikelola oleh kaum perempuan. Kemudian riset dari Sasakawa Peace Foundation & Dalberg juga mencatat, persentase wirausaha perempuan di Indonesia cukup tinggi, yaitu 21 persen.

"Oleh karenanya, perempuan tidak boleh dikesampingkan. Sebaliknya, kontribusi mereka melalui K-UMKM harus terus mendapatkan dukungan

dan dijadikan prioritas. Karena perempuan lah yang memiliki peran besar pada pemulihan ekonomi berbasis KUKM,” kata Khofifah.

"Semangat dari Presidensi G20 yang didalamnya juga ada forum Women 20(W20) harus kita jadikan suntikan.

Inilah peluang besar bagi kita semuanya untuk berbenah demi kesejahteraan bersama,” pungkasnya. [tam*]