Binder13nop2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

MURI mencatat pemecahan rekor yang terjadi di Tulungagung sebelumnya di antaranya kegiatan melukis batang rokok (nyete) terbanyak, penyelenggaraan pilkades terbanyak, penyajian ayam panggang terbanyak dan kegiatan dakon terbanyak,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 9

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Bupati Tulungagung Syahri Mulyo SE, MSi

Jumat Legi, 13 NOVEMBER 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

13 NOVEMBER 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo

Kunjungan Kerja ke Australia

 Wagub H Saifullah Yusuf

08.00 Membuka Olimpiade Psikologi di Graha Samudra Ganesa Universitas Hang Tuah Surabaya 13.00 Menghadiri Program Jaring Kementerian Perikanan dan OJK di Pantai Sendang Biru Sumbermanjing Wetan Malang 19.00 Salawatan di PP Mambaul Hikmah Jingglong Suyojayan Blitar

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 06.00 Jalan Sehat dalam Rangka HUT RSUD dr Soetomo 19.00 Membuka Gelar Seni Budaya Kab Ponorogo di Taman Budaya Ket : Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu

2016, Belanja Daerah Jember Capai Rp 3,5 Triliun Jember, Bhirawa Belanja daerah Kabupaten Jember pada 2016 direncanakan senilai Rp 3,543 triliun yang dialokasikan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp 2,224 triliun dan belanja langsung sebesar Rp 1,319 triliun.

“Belanja daerah pada 2016 mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu sebesar Rp 68,97 miliar atau 1,91 persen yakni dari Rp 3,612 triliun menjadi Rp 3,543 triliun,” kata Pj Bupati Jember Supa’ad dalam rapat paripurna nota pengantar APBD 2016 di Gedung DPRD Jember, Kamis (12/11).

Menurutnya belanja tidak langsung direncanakan mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu sebesar Rp 131,73 miliar atau 6,3 persen yakni dari Rp 2,092 triliun menjadi Rp 2,224 triliun.

“Anggaran belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp 171,6 miliar atau meningkat 11,09 persen yakni dari Rp 1,547 triliun menjadi Rp 1,719 triliun, kemudian belanja hibah mengalami penurunan sebesar Rp 134,93 miliar (59,46 persen) yakni dari Rp 226,93 miliar menjadi Rp 92 miliar,” tuturnya.

 ke halaman 11

Pemkot Lelang Jabatan Staf Ahli Wali Kota Madiun Kota Madiun, Bhirawa Pemkot Madiun mengadakan lelang jabatan untuk Staf Ahli Wali Kota Madiun bidang Ekonomi dan Keuangan berdasarkan Surat Edaran (SE) dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Madiun No.03/PANSEL/JPTP/ XI/2015. Lelang jabatan yang dibuka mulai 9 – 27 November 2015 ini tampaknya masih sepi karena kurang diminati para PNS eselon III yang layak menduduki jabatan tersebut.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkot Madiun Drs Edi Joko Purnomo mengatakan meski yang dilelang jabatan Staf Ahli Wali Kota Madiun, namun persyarasudarno/bhirawa tannya cukup ketat. Misal- Drs Edi Joko Purnomo nya, yang layak menduduki jabatan itu minimal yang bersangkutan sekarang menduduki jabatan Eselon III dua kali beda bagian dengan golongan pangkat IV B. Juga yang bersangkutan lulusan S1 dari Sosial atau dari Ekonomi. Selain

Gubernur Tambah Anggaran untuk UMKM Sebesar Rp 1,7 Triliun DPRD Jatim, Bhirawa Keputusan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Jatim di tengah kondisi ekonomi nasional yang lesu terus dilakukan. Salah satunya dengan memberikan alokasi pada program linkage bank untuk UMKM yang sebelumnya

hanya Rp 400 miliar, naik menjadi Rp 1,7 triliun. Dana tersebut berasal dari dana cadangan untuk Pilgub Jatim sebesar Rp 400 miliar serta Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) 2015 sebesar Rp 900 miliar.

Terpisah Soekarwo menegaskan konsep baru (pembiayaan UMKM)

sengaja dibuat untuk mengatasi pelambatan ekonomi yang terjadi. “Konsep itu berupa pemberian kredit murah bagi UMKM primer masing-masing sebesar Rp 20 juta dengan bunga 10 % setahun,”katanya, Kamis (12/11).

 ke halaman 11

Pilkada Serentak, 19 Calon dan KPK Deklarasi Anti Korupsi KPU Jatim, Bhirawa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim menggelar deklarasi anti korupsi bagi calon kepala daerah di 19 daerah yang akan menggelar Pilkada serentak pada Desember mendatang. Deklarasi ini digelar di Gedung Auditorium Rektorat Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Kamis (12/11).

Komisioner KPU Jatim Gogot Cahyo Baskoro mengatakan dengan deklarasi ini diharapkan para calon kepala daerah kelak menjadi kepala daerah yang berintegritas dan berkomitmen dalam memberantas korupsi.

“Kami ingin kepala

daerah di Jatim yang ikut Pilkada serentak pada Desember 2015 mendatang benar-benar bersih dari korupsi, serta masyarakat tidak salah memilih kepala daerah yang maju nanti,”tegasnya.

Acara deklarasi yang

 ke halaman 11

WAKIL rakyat di kursi DPRD Jatim meminta Pemprov Jatim melakukan perbaikan jalan di Madura, dikarenakan banyaknya jalan provinsi yang mengalami kerusakan parah dan sudah lama tidak tersentuh perbaikan. Hisan, anggota DPRD Jatim menyampaikan banyak jalan

provinsi di Madura yang mengalami kerusakan parah, salah satunya jalan sepanjang 43 kilometer di antara Kecamatan Kota Sampang menuju Kecama-

 ke halaman 11

Reshuffle Jilid Dua, Hak Prerogratif Presiden Jokowi Jakarta, Bhirawa Mantan Direktur Eksekutif Greenpeace Asia Tenggara Emmy Hafild menilai reshuffle kabinet jilid dua adalah hak prerogratif Presiden Jokowi. Dia menyesalkan adanya desakan lengser sekelompok orang, terhadap Presiden Jokowi-JK yang dianggap gagal dalam setahun memerintah. Dia menilai, siapapun Presidennya saat ini, jika dianggap gagal dalam setahun mengatasi berbagai masalah, itu tidak adil.

“Instruksi menteri untuk pembuatan kanal-kanal di lahan gambut, jika dilakukan dengan benar pasti tak separah ini kebakaran tahun ini. Tetapi kenyataan di

 ke halaman 11

Proses Pendaftaran Direksi PDAM Kota Batu Harus Diulang

 ke halaman 11

Madura Butuh Perbaikan Jalan

Salah satu UMKM di Jatim. Di tengah kondisi ekonomi nasional yang lagi lesu, Pemprov Jatim menambah anggaran linkage program untuk UMKM sebesar Rp 1, 7 triliun.

SD Khadijah menjadi salah satu dari 11 sekolah di Surabaya yang akan menerima buku K-13 secara gratis.

Hanya 11 Sekolah Surabaya Dijatah Buku K-13 Dindik Surabaya, Bhirawa Persoalan buku menjadi masalah yang awet sejak pertama kali Kurikulum 2013 (K-13) diterapkan di Indonesia.

Hingga kini, persoalan itu pun terus berulang. Seperti yang

dialami Surabaya, dari 535 lembaga SD/MI yang telah melaksanaka K-13, hanya 11 sekolah yang akan dijatah buku K-13 semester dua dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Semester dua tahun ajaran 2015/2016 memang baru dimulai Januari mendatang.

Kendati tidak ada keterlambatan, jatah buku tersebut sama

 ke halaman 11

Batu, Bhirawa Tim Seleksi Direksi PDAM Kota Batu memutuskan untuk mengulang kembali pendaftaran Direksi PDAM. Pasalnya hingga masa pendaftaran PDAM Kota Batu ditutup Selasa (10/11) lalu, belum ada calon yang memenuhi persyaratan.

Dari 9 pendaftar, ternyata hanya satu orang yang memenuhi persyaratan memiliki sertifikat pengelolaan air seperti yang disyaratkan dalam aturan yang ada. Hanya Kabag Teknik PDAM Kota Batu Yusuf yang memiliki sertifikat pengelolaan air, sementara 8 calon lainnya belum memilikinya.

Namun demikian, setelah dipelajari ternyata Yusuf tidak memenuhi persyaratan umur. Saat ini Yusuf berumur 56 tahun, sementara aturan yang ada mensyaratkan pendaftar harus berumur

 ke halaman 11

APE Sederhana untuk Penyandang Retardasi Mental

Merangsang Minat Belajar Anak dari Barang Serba Bekas Setiap anak memiliki hak yang sama untuk belajar dan menempuh pendidikan. Tak terkecuali para penyandang retardasi mental. Mereka memiliki kekurangan pada tingkat kecerdasan dan kemampuan beradaptasi.

Lalu, bagaimana merangsang minat belajar mereka?

Adit Hananta Utama, Kota Surabaya H Hisan

Sentil..  Bulog Klaim Masyarakat Butuh Raskin  Butuh beras berkualitas, bukan beras banyak kutu  Bojonegoro Canangkan Gerakan Menabung Air  Perlu diantisipasi sebab air jadi sumber konflik di masa mendatang  Angka Kematian Ibu Melahirkan Masih Tinggi  SOS untuk pemerintah

Alat Permainan Edukatif (APE) telah menjadi kebutuhan tak terpisahkan dalam proses belajar mengajar anak. Tak terkecuali mereka para penyandang retardasi mental. Namun tentu saja ada perbedaan, kebutuhan APE bagi anak normal dan anak berkebutuhan khusus harus disesuaikan.

Perbedaan kebutuhan itulah yang menarik perhatian dua mahasiswa profesi keperawatan Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya untuk menciptakan APE sederhana khusus penyandang retardasi mental. Disebut sederhana lantaran bahan baku untuk membuat APE itu tidak harus beli, alias

bisa menggunakan barang bekas. Kedua mahasiswa tersebut ialah Nita Pratiwi dan Ira Purnama Sari. Karya-karya itu mereka pamerkan di tengah suasana peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) yang jatuh, Kamis (12/11).

Nita mencontohkan tiga APE untuk penyandang retardasi mental seperti congklak, puzzle gambar dan boneka story telling. Berbeda dengan congklak yang umumnya dijual di pasaran. Dia membuat congklak itu dari tempat telur bekas. Jumlah lubang untuk bermain pun dibatasi

 ke halaman 11

adit hananta utama/ bhirawa

Dekan Keparawatan National Cheng Kung University (NCKU) Prof Yen Miaofen melihat APE untuk penyandang retardasi mental karya mahasiswa profesi keperawatan UM Surabaya, Kamis (12/11).

SURABAYA

2

Jumat Legi 13 NOVEMBER 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

KPK Serahkan LHKPN Calon Kepala Daerah se-Jatim Surabaya, Bhirawa Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para calon kepala daerah di seluruh Jatim, Kamis(12/11) kemarin diserahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Para calon kepala daerah ini kemudian akan menyerahkan LHKPN pada KPUD setempat sebagai salah satu syarat pencalonan.

Penyerahan LHKPN kemarin juga dirangkai dengan acara pembekalan dan deklarasi calon kepala daerah dan penyelenggara Pilkada Jatim. Diselenggarakan KPU Jatim bekerja sama dengan KPK di Auditorium Rektorat Unesa kampus Ketintang.

Uniknya, setelah diserahkan, masing-masing calon kepala daerah diminta membacakan langsung jumlah kekayaan negara. Untuk calon Wali Kota dan wakil Wali Kota Surabaya, kekayaan Whisnu Sakti Buana yang paling besar. Totalnya mencapai Rp 20,527 Miliar. Sementara harta Tri Rismaharini sekitar Rp 1,832 miliar.

LHKPN milik calon nomor urut satu Rasiyo-Lucy Kurniasari masih kalah dibandingkan Whisnu Sakti Buana. Rinciannya,

harta Rasiyo berjumlah Rp 7,7 miliar. Sedangkan Lucy sekitar Rp 12,913 miliar.

“Sebenarnya aset saya tetap, hanya nilainya saja yang bertambah. Tanah misalnya. Dulu NJOP-nya Rp 2 juta sekarang naik,” kata Dr Rasiyo Calon Wali Kota Surabaya nomor urut satu.

Selain tanah, lanjut Paklik Rasiyo yang diusung Partai Demokrat-PAN, harta tidak bergerak lainnya yang tetap ialah rumah. Bahkan dia mengaku beberapa kendaraan roda empat sudah dijual beberapa tahun lalu.

“Jumlah kekayaan saya masih dalam batas wajarlah,” ungkap mantan Sekdaprov Jatim ini.

Ning Lucy sapaan Lucy Kurniasari menambahkan, harta miliknya senilai Rp 12,913 miliar itu kebanyakan berasal dari aset tak bergerak. Di antaranya rumah dan tanah. Menurut dia, LHKPN sudah rutin dilakukan sejak menjadi anggota DPR RI 2009-2014. “Jadi tidak ada masalah sama sekali dengan LHKPN,” jelasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Whisnu mengakui kekayaannya berasal dari warisan orang tua. Kebanyakan berupa tanah. Saat orang

tuanya membeli sebidang tanah selalu diatasnamakan anakanaknya. “Bapak dulu beli tanah atas nama anaknya, tapi nanti akan dibagikan. Sementara ini, tanah yang menggunakan nama saya harus dilaporkan dulu,” kata Whisnu yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya ini.

Tanah warisan yang masih atas nama dirinya, kata Whisnu, seperti yang berada di daerah Pakal.

Luasnya sekitar tujuh hektar.

Warisan tersebut diberikan sejak tahun 2000-an. Sampai saat ini luasnya tetap. Tapi karena NJOPnya naik tiap tahun, maka nilainya jadi bertambah.

Dibandingkan calon lainnya, LHKPN Risma justru paling rendah. Meski demikian dirinya tidak malu. “Karena memang punya segitu, terus mau apa,” ujar Risma.

Dia melanjutkan, karena tidak memiliki uang dengan jumlah besar, salah satu cara untuk menarik simpati masyarakat tidak menggunakan politik uang.

Melainkan terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat.

“Kami memang tidak ada mahar dengan partai pengusung karena tidak punya uang. Jadi tak

mungkin membeli suara. Langsung pendekatan dengan warga. Apalagi, kita sudah ada pembekalan dari partai untuk dilarang melakukan hal-hal yang dapat merugikan negara,” tandasnya.

Sementara itu, proses pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 bukannya tidak mungkin terjadi tindak korupsi. Justru pada Pilkada Serentak ini terdapat celah yang nyata praktik tindak korupsi yang tidak tersentuh hukum.

Anggota Ditektorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Edy Suryanto mengatakan, ada beberapa peluang nyata pasangan calon melakukan tindak korupsi. Misalnya tindakan penyuapan oleh pasangan calon pada saat proses Pilkada Serentak.

Mulai dari mendaftar, verifikasi berkas, dan proses lainnya.

“Ini hanya kemungkinan. Bukan kejadian. Harus dibedakan.

Bisa saja pasangan calon menyuap petugas atau pegawai di KPU,” katanya usai menjadi pembicara dalam Forum Group Discussion Pilkada Berintegritas di Unesa kemarin.

Edy juga menyebutkan, ada peluang pasangan calon menyuap petugas atau pegawai Panitia

geh/bhirawa

Pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Dr Rasiyo-Lucy Kurniasari menunjukkan lembaran laporan harta kekayaan, Kamis (1211) kemarin di Kampus Unesa.

Pengawas Pilkada. “Supaya tim- ngapain, ujarnya. ses-nya berjalan lancar, mereka Adapun tindak politik uang mungkin saja menyuap petugas yang sangat mungkin terjadi atau pegawai panwas untuk adalah tindakan pragmatis semengamankan,” terangnya. perti pemberian uang kepada Mengenai kemungkinan ter- calon pemilih saat mendekati jadinya politik uang (money poli- pemilihan. “Membagikan uang tics), Edy mengatakan agak 200 ribu atau berapa kepada susah diawasi atau ditindak- calon pemilih, pagi-pagi. Silanjuti. Sebab, undang-undang angnya pencoblosan. Ya, seratentang Pilkada, katanya, tidak ngan fajar, itu saja yang nyata mengatur atau melarang hal itu. mungkin terjadi,” pungkasnya.

“Seperti yang saya bilang tadi, KPK kesulitan melakukan peundang-undang pemilu sendiri ngawasan untuk hal-hal seperti sudah mengatur apa saja? Kalau disebutkan di atas kalau Undangmemang itu tidak diatur ya Undang dan peraturan KPU sudah, tidak bisa diapa-apain. sendiri tidak secara spesifik Q geh Kami pun tidak bisa ngapa- mengatur hal tersebut.Q

Hanya Urus RHU, Pemkot Surabaya Belum Kembangkan Wisata Mandikan Gajah Dofir seorang pawang gajah sedang memandikan salah satu koleksi Kebun Binatang Surabaya (KBS), setiap dua hari sekali. Tampak induk dan anaknya gajah sedang dimandikan di kandangnya, Kamis (12/11) kemarin.

PANGGUNG BIROKRASI

Kedepankan Humanisme, Perlu Perubahan Seragam Satpol PP Pemprov, Bhirawa Untuk mengubah citra Satuan Polisi Pamong Praja agar lebih humanis, Pemprov Jatim mengusulkan perubahan seragam satuan penegak Perda itu ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI. Seragam yang diusulkan bakal berwarna lebih cerah dan menarik.

Perubahan seragam perlu dilakukan karena menyesuaikan kebutuhan dan tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) yang mengedepankan pendekatan humanis kepada masyarakat.

Wakil Gubernur Jatim, H Saifullah Yusuf mengatakan, kebutuhan perubahan dan penambahan seragam Satpol PP memang sedang dibutuhkan karena tuntutan Satpol PP yang harus dekat Q rac dengan masyarakat.Q

Cegah Korupsi, Rasiyo Siap Perketat Pengadaan Barang dan Jasa Surabaya, Bhirawa Calon Walikota Surabaya Rasiyo bertekad menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dari perilaku korupsi dan menolak segala bentuk gratifikasi. Salah satu caranya adalah memperketat proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Surabaya.

Di sela-sela acara pembekalan dan deklarasi calon kepala daerah dan penyelenggara Pilkada Jatim yang diselenggarakan KPU Jatim bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi itu, Rasiyo menjelaskan, untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, semua pihak harus mengetahui aturan perundangundangan yang berlaku.

“Semua tanpa terkecuali, baik itu SKPD maupun kepala daerahnya,” kata mantan Sekdaprov Jatim ini, Kamis(12/11).

Calon yang diusung Partai Demokrat dan PAN dalam Pilkada Surabaya ini mencontohkan, dalam pelaksanaan lelang untuk pengadaan barang atau jasa, diperlukan pemahaman bersama melalui rapat.

Sehingga tahapan lelang dapat berjalan dengan baik.

Pasca lelang pun, lanjut Rasiyo, tetap dilakukan pengawasan.

Pihaknya siap menggandeng inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengawasi penggunaan anggaran. “Ini untuk pemerintahan Kota Surabaya yang bersih,” jelas dia.

Pelaksanaan dan pengawasan lelang yang ketat diharapkan mampu mencegah tindakan korupsi. Apalagi, kata Rasiyo, kasus yang ditangani KPK kebanyakan dari lelang pengadaan barang Q geh dan jasa.Q

DPRD Surabaya, Bhirawa Komisi D DPRD Surabaya mengkritik kurangnya promosi wisata dilakukan oleh Pemkot Surabaya dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) . Pemkot dalam hal pariwisata dinilai hanya mengurusi perizinan Rumah Hiburan Umum(RHU) saja.

Penilaian kurangnua promosi wisata ini disampaikan Komisi D saat pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran(RKA) APBD 2016, setelah melakukan penelusuran yang ditambah dengan berbagai info dari masyarakat.

Dikatakan H Junaedi wakil ketua Komisi D DPRD Surabaya, bahwa sosialisasi ikon wisata Kota Surabaya masih dianggap belum makasimal, bahkan politisi asal Demokrat ini secara tegas menyatakan jika sosialisasinya hampir tidak pernah di lakukan.

“Menjual ikon wisata Kota Surabaya menjadi tugas dan fungsi Disbudpar sebagai regulator di lingkungan Pemkot Surabaya, jika mereka telah mengaku telah melakukan sosialisasi secara optimal, tentu saya tidak sepakat, karena terbukti, di hampir seluruh hotel dan tempat penginapan para wisatawan tidak mengetahui dimana saja ikon wisata yang bisa dikunjungi,” ucap Junaedi. Kamis (12/11).

Saat ini, lanjut Junaedi, Disbudpar masih terlalu focus dengan penangana RHU saja.

Sementara masalah pengembangan wisata belum tertangani dengan baik. “ Seperti soal wisata pemkot hanya konsentrasi dengan RHU saja. Wisata bukan hanya RHU, ikon yang lain masih bisa dikembangkan,” tegasnya.

Tidak hanya itu, ketua fraksi Demokrat DPRD Surabaya ini juga meminta agar Disbudpar mulai membuat inovasi baru yang bisa menjadikan sebuah terobosan agar seluruh ikon wisata di Kota Surabaya bisa dikenal dengan cara menggandeng para pengusaha hotel dan biro travel.

“Kami tidak melihat ada terobosan di Disbudpar yang bisa dianggap sebagai inovasi baru soal sosialisasi ikon wisata Kota Surabaya, padahal hal itu sangat mudah untuk dilakukan, apalagi support anggaran APBD juga sudah siap dan berlimpah,” tandasnya.

Ditanya, kenapa Kota Surabaya masih belum mempunyai ikon wisata soal perjuangan 10 Nopember, padahal sebutan Kota Pahlawan muncul lantaran insiden tersebut.

Junaedi mengatakan bahwa hal itu termasuk kelemahan di Disbudpar Kota Surabaya.

“Nah itu dia salah satunya, saya menganggap bahwa SKPD yang satu ini

tidak peka, harusnya sebutan Kota Pahlawan sudah menjadi pokok pikiran mereka (Disbudpar) sejak dulu, agar para wisatawan yang datang bisa mengunjungi tempat yang menggambarkan soal insiden bersejarah itu, sementara museum yang ada juga hanya seperti itu isinya,” pungkasnya.

Dalam catatan Junaedi, setidaknya ada 37 ikon wisata Surabaya yang bisa dipromosikan dan menarik minat wisatawan. Ikon wisata ini lanjut Junaedi di luar mall dan RHU. Beberapa diantaranya, lanjut Junaedi sebenarnya sudah banyak dikenal seperti wisata religi Ampel, Tugu Pahlawan, wilayah kota tua, dan THR. Terkait pengembangan wisata, mantan Kadindik Jatim, Rasiyo mengaku sangat menyayangkan belum dikembangkannya potensi wisata Surabaya , khusunya Ampel yang saat ini terlihat sangat kumuh.

Menurutnya Ampel harus dikonsep dengan baik hingga bisa menjadi ikon wisata yang menarik secara internasional. “Ampel ini harus dikonsep sebagai wisata religi bergandeng dengan pengembangan ekonomi, yang dijual disini harus yang berbau islami,” ucapnya saat bertemu dengan 600 warga Ampel, Rabu(11/11) malam.

Sebelumnya sejumlah warga Ampel kepada Rasiyo mengeluhkan belum tertanganinya wisata Ampel dengan baik.

Bahkan saat ini kawasan wisata tersebut terkesan kumuh.

Abah Mansyur, salah satu warga Ampel menuturkan, lingkungan kumuh menjadi keluhan utama warga Semampir dan kawasan Ampel. Kawasan Ampel yang menjadi destinasi wisata religi tidak dikembangkan dengan baik. Sentra PKL yang berada di depan pintu utama Ampel Religi sepi pelanggan. Akibatnya, banyak PKL yang memilih gulung tikar.

Paklik Rasiyo menanggapi serius keluhan warga Ampel. Menurutnya, lingkungan kumuh dan perumahan akan menjadi perhatiannya. Mengatasi lingkungan kumuh di kawasan ampel akan dijajaki dengan beberapa progam pengentasan. Bisa jadi dengan rusunawa atau juga dengan Q gat bantuan uang.Q

Barang Bukti Sitaan Milik TKI di Luar Negeri

BC Tanjung Perak Musnahkan Ratusan Miras Ilegal Sekitar 752 botol minuman keras dari berbagai jenis dan obat-obatan kiriman dari para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dimusnahkan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Tanjung Perak Surabaya di kawasan PT Indra Jaya Swastika Jalan Kalianak Barat 57A, Kamis (12/11).

Perwakilan KPPBC Tipe Madya Tanjung Perak Surabaya Tarik Pasya mengatakan, miras impor kiriman para TKI di luar negeri itu tidak mempunyai cukai dan ijin, sehingga disita. “Barang ini baru entri point. Mudahmudahan kedepan kami bisa maksimal lagi. Sebab, kalau tidak kita cegah, bisa berdampak negative bagi generasi

muda kita,” kata Tarik Pasya saat pemusnahan barang bukti, Kamis (12/11).

Sementara itu, Kepala Subseksi Penindakan II Direktorat Derektorat Jenderal Bea dan Cukai Jatim Lucky Tamo menjelaskan, barang barang itu mrtupakan kiriman para TKI dari berbagai negara. Diantaranya dari China, Tai-

wan, Hongkong, Malaysia, Arab dan negara lainnya.

“Biasanya mereka ini mengirimkan barang melalui ekspedisi dan didalamnya diselipkan minuman serta barang barang lainnya,” jelas Lucky.

Lucky memaparkan, adapun barang bukti yang disita dan dimusnahkan adalah 2 galon ukuran 5 liter minuman mengandung metil dan alkohol, 6 pak minuman ber alkohol, 15 kaleng bir, 20 botol whisky, 2 pak cairan kimia, 13 botol obat obatan, 225 pack soft gelatin, 132 botol softgel deep sea fish oil, 2 bag tepung, 272 buah kosmetik, 980 buah obat dermovate, 4 pack petasan, 3 kilo-

gram petasan, 1 dos kembang api, 5,8 kg daun kering.

“Ketika discan X Ray, terungkaplah adanya minuman. Sebenarnya minuman itu bukan dalam satu kontainer, tapi banyak container. Sebab satu kontainer itu ada 5 sampai 10 botol minuman,” imbuhnya.

Perihal pemusnahan barang bukti ini, Lucy mengaku penyitaan ini dilakukan sejak 2012 sampai 2014 lalu. Saat ini masih ada ratusan barang yang masih dalam pengajuan pemusnahan. Sementara barang yang sudah dimusnahkan ini sudah berkekuatan hukum Q bed tetap.Q

trie diana/bhirawa

Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Tanjung Perak Surabaya memusnahkan 752 barang bukti (BB). Diantaranya Miras impor, obat-abatan dan bahan kimia terlarang, Kamis (12/11) kemarin.

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

SURABAYA

Jumat Legi 13 NOVEMBER 2015

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Potensi Kerugian Negara Kasus Korupsi Tahun 2015

Kejati Jatim Selamatkan Uang Negara Rp 85,6 Miliar Kejati Jatim, Bhirawa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim berhasil menyelamatkan uang negara dari hasil sitaan tindak pidana korupsi selama 2015. Total kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp 85,6 miliar, dari hasil sitaan Kejati Jatim beserta 37 Kejaksaan Negeri (Kejari) se Jawa Timur.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim Romy Arizyanto mengatakan, total penyelamatan kerugian negara ini berdasarkan data sejak bulan Januari-November 2015.

Jumlah ini didapati dari total penyidikan kasus tindak pidana korupsi sebanyak 186 kasus yang ditangani Kejati Jatim dan Kejari jajaran.

“Total penyelamatan kerugian keuangan negara oleh Kejati Jatim dan Kejari se Jatim periode bulan Januari-November 2015 senilai Rp 85.667.974.844 miliar. Jumlah ini diapat dari potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp 186.116.065.069 miliar,” terang Kasi Penkum Kejati Jatim kepada Bhirawa, Kamis (12/11).

Dijelaskan Romy, untuk Kejati Jatim, jumlah kerugian keuangan negara yang berhasil diselamatkan sebanyak Rp 62.497.-

912.000 miliar. Jumlah ini didapati dari total potensi kerugian keuangan negara yang mencapai Rp 186.116.065.069 miliar. Sementara untuk Kejari yang berhasil melakukan penyelamatan kerugian negara paling banyak yakni, Kejari Sampang Rp 11.600.000.000 miliar dari potensi kerugian keuangan negara Rp 12 miliar.

Peringkat kedua, lanjut Romy, diduduki Kejari Ponorogo yang berhasil menyelamatkan uang negara sebanyak Rp 4.376.839.315 miliar, dari potensi kerugian negara yang sama dengan penyelamatan uang negara. Ketiga, diduduki Kejari Sidoarjo dengan menyelamatkan uang negara Rp 1.227.000.000 miliar, dari potensi kerugian negara Rp 16.200.000.000 miliar.

“Tiga Kejari ini masuk peringkat teratas penyelamatan kerugian keuangan negara dari perkara

RAGAM INFO

Kasus Kaki Gajah Jatim Naik 300 Persen Surabaya, Bhirawa Saat ini jumlah kasus filariasi atau kaki gajah di Jatim naik 300 persen.

Sebelumnya tahun 2014 jumlah kasus baru filariasis hanya 6 orang, sedangkan tahun 2015 naik menjadi 18 orang.

Pemberantasan Penyakit Dinkes Jatim, Setyo Budiono menyatakan, tahun 2015 ada delapan daerah penyumbang kasus kasus filariasis baru yaitu Jember 7 kasus, Trenggalek 2 kasus, Probolinggo 2 kasus, Malang 2 kasus, Kediri 2 kasus, Bondowoso 1 kasus, Lamongan 1 kasus, dan Nganjuk 1 kasus. Sedangkan untuk total kasus filariasis di Jatim sudah mencapai 382 orang.

Sementara untuk pasien filariasis yang sudah meninggal jumlahnya 25 orang. ‘’Dari bertambahnya kasus baru ini diharapakan masyarakat lebih waspada terhadap penularan penyakit filariasis,’’ terangnya.

Lebih lanjut Setyo mengungkapkan, tingginya kasus filiriasis disebabkan karena kurang bersihnya masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan turut menentukan penularan penyakit Q dna leptospirosis.Q

Saat Ini 6,8 Persen Penduduk Jatim Terkena Diabetes Surabaya, Bhirawa Setidaknya 6,8 persen dari penduduk di Jatim menderita diabetes, dan sedankgan mereka yang prediabetes jumlahnya lebih banyak lagi. Pada tahun 2007 persentase penderita diabetes diIndonesia sebesar 5,7 persen dari total penduduk usia dewasa, dan meningkat menjadi 6,9 persen pada tahun 2013.

Menurut data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 9,1 juta penduduk Indonesia menderita diabetes. Berdasarkan data Federasi ‘Diabetes pada tahun 2014, 378 juta penduduk dunia menderita diabetes dan pada tahun 2035 diprediksi jumlahnya akan meningkat menjadi 592 juta orang.

Kepala Persadia Prof dr Agung Pranoto SpPD(K) mengaku ingin mengajak masyarakat, baik mereka yang penderita diabetes maupun bukan penderita untuk lebih peduli kesehatan mulai dari menjaga makanan yang mereka konsumsi. Karena makanan merupakan salah pemicu berbagai macam penyakit, termasuk diabetes.

Melalui kampanye makanan sehat diharapkan kualitas kesehatan masyarakat dapat meningkat, baik mereka yang sudah menderita penyakit agar dapat mengontrol penyakitnya dan mereka yang masih sehat dapat Q dna terhindar dari berbagai penyakit.Q

korupsi tahun 2015,” kata Romy.

Disinggung mengenai kasus korupsi yang diduga merugikan negara hingga miliaran rupiah, Romy mengaku, untuk Kejati Jatim ada tiga perkara korupsi yang diduga merugikan negara sampai miliaran. Ketiganya yakni kasus dugaan korupsi bantuan kredit usaha penggemukan sapi (KUPS) bank Jatim Cabang Jombang yang diduga merugikan negara Rp 49,5 miliar.

Kedua, sambung Romy, kasus dugaan korupsi dana hibah dari Pemprov Jatim ke Kadin Jatim yang diduga merugikan negara Rp 26 miliar. Terakhir, kasus dugaan korupsi penyalagunaan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKLB) di PT Garam (Persero) yang diduga merugikan negara sekitar Rp 20 miliar. “Tiga kasus ini diduga merugikan negara sampai puluhan miliar rupiah,” ungkap Romy.

Sementara itu, dari 37 Kejari se jatim yang sampai saat ini belum berhasil menyelamatkan kerugian keuangan negara ada 8 Kejari. Berdasarkan data yang dihimpun Bhirawa, delapan Kejari itu adalah Kejari Pasuruan, Madiun, Ngawi, Magetan, Pa-

Rekapitulasi 10 Besar Penanganan Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan se Jawa Timur No Kejaksaan

Jumlah Penyelidikan Jumlah Penyidikan

Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara

1

Kejati Jatim

6

27

Rp 62.497.912.000

2

Sampang

-

23

Rp 11.600.000.000

3

Ponorogo

-

4

Rp 4.376.839.315

4

Sidoarjo

11

17

Rp 1.227.000.000

5

Probolinggo

2

5

Rp 934.855.000

6

Jombang

4

3

Rp 575.000.000

7

Malang

2

5

Rp

8

Surabaya

1

6

Rp 394.663.500

9

Tuban

6

2

Rp 377.750.000

1

3

Rp 300.000.000

10 Tanjung Perak citan, Ngasem, Situbondo, dan Banyuwangi.

Terkait jumlah perkara di Kejati dan Kejari yang masuk dilevel penyelidikan dan penyidikan, pira asli Jambi ini menambahkan, untuk penyeli-

dikan sebanyak 92 perkara korupsi. Sedangkan yang masuk ke level penyidikan sebanyak 186 kasus. Untuk perkara yang masuk ke level penuntutan, lanjut Romy, baik Kejati dan Kejari totalnya ada 66 kasus.

465.000.000

“Dari kepolisian, total kasus yang masuk ke penuntutan sebanyak 46 kasus. Fokus sekarang yakni, Kejati mempercepat penyelesaian kasus korupsi, sehingga tidak adanya tunggakan di akhir tahun,” pungkas Romy.Q bed

Polisi Amankan Komplotan Pengedar Narkoba Jaringan Malaysia Polrestabes Surabaya, Bhirawa Satresnarkoba Polrestabes Surabaya berhasil mengamankan enam tersangka komplotan pengedar narkoba jaringan Malaysia. Dari keenamnya, petugas berhasil mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 1,778 kilogram, 282 butir inex, dan 380 butir H5.

Kasatnarkoba Polrestabes Surabaya AKBP Bambang Tjahjo Bawono menjelaskan, pengungkapan jaringan narkoba Malaysia ini terungkap dari informasi masyarakat yang mengatakan sering terjadi peredaran narkoba dengan media mobil. Setelah dilakukan penyelidikan dan pendalaman, petugas berhasil mengamankan enam orang tersangka beserta barang bukti narkoba.

“Awalnya petugas berhasil menangkap tersangka Ronal Hendriadi (26) di kediamannya Jl Manyar Kertoarjo, Surabaya. Dari tangan tersangka, petugas berhasil mengamankan 1 bungkus plastic kecil berisikan sabu seberat 3,6 gram, pil inex sebanyak 262 butir, H% sebanyak 270 butir, 1 unit timbangan elektrik, dan 2 sendok plastic,” terang Kasatnarkoba Polrestabes Surabaya AKBP Bambang Tjahjo Bawono, Kamis (12/11).

Lanjut Bambang, dari tersangka Ronal petugas kemudian mengembang ke tersangka Susanto (41) warga Jl Kalijudan Surabaya. Susanto ditangkap di depan rumahnya saat mengendarai mobil Honda Brio bernopol L 1068 DQ. Selanjutnya mengembang ke tersangka Iqbal Al Farisi (27) warga Jl Mulyorejo Surabaya. Dari Iqbal, Polisi berhasil mengamankan barang bukti 2 bungkus sabu seberat 6,2 gram, 20 butir pil ineks, dan 110 butir pil H5.

bed/bhirawa

Kasatnarkoba Polrestabes Surabaya AKBP Bambang Tjahjo Bawono saat menunjukkan barang bukti sabu yang didapat dari jaringan Malaysia, Kamis (12/11).

“Dari kelompok pertama ini kepengembangan dan berhasil me- melawan petugas dengan berusaha mudian mengembang ke kelompok ngamankan Reza Novriyan Noor (24) kabur begitu akan dikeler. Mengetahui kedua. Dari kelompok kedua ini, warga Jl Darma Bakti Banjarmasin. hal itu, petugas pun mengambil petugas berhasil mengamankan baDari penggeledahan di apartemen tindakan tegas dengan melumpuhkan rang bukti sabu hingga 1,68 kilogram,” tersangka dan juga di mobil Mercedes tersangka menggunakan timah panas kata Bambang.

Benz L 25 YL, Polisi berhasil men- yang mengenai betis kanannya.

Dari kelompok kedua ini, sambung dapatkan barang bukti 1 plastik Polisi terus mengembangkan kasus Bambang, petugas menangkap terberisi sabu 591,56 gram, 1 plastik ini hingga kembali berhasil mesangka Andre Hendatjoe (23) warga sabu seberat 255,05 gram, 1 plastik nangkap pengedar Indra (24) warga Jl Japri Zam zam Komplek Sugiono, berisi sabu 775,97 gram, satu paket Jl Sutoyo, Banjarmasin. Dia berhasil Banjarmasin. Dia ditangkap saat kecil sabu berisi 8,14 gram, satu paket ditangkap saat berada di Jalan berada di apartemen Sahid Jl Menur sabu 50 gram, 2 timbangan elektrik, Manyar Tirtomoyo menggunakan Pumpungan Surabaya. Dari Andre 3 ponsel, 2 buku rekening, 2 key BCA mobil Volvo B 2706 LM. Dari teryang bertugas sebagai pengedar ini, dan 1 bendel plastik klip. sangka, Polisi mengamankan barang Polisi hanya mendapatkan barang Ditambahkan Bambang, Reza me- bukti 1 poket sabu seberat 50 gram, 2 bukti 1 bendel plastik klip. rupakan bandar besar. Saat dilakukan timbangan elektrik, 3 ponsel dan Q bed Selanjutnya petugas melakukan penangkapan, tersangka Reza sempat rekening bank.Q

Pemkot Pantau Data Gakin dengan Simprolamas Pemkot, Bhirawa Pemkot Surabaya punya cara baru dalam memantau dan mengevaluasi data warga miskin (Gakin). Yakni dengan memanfaatkan sistem informasi program layanan masyarakat (Simprolamas). Aplikasi anyar tersebut mulai difungsikan pada pertengahan tahun ini.

Menurut Asisten IV Sekkota Surabaya Bidang Kesejahteraan Rakyat, Eko Haryanto mengatakan, saat ini Simprolamas

memang sudah dijalankan.

Menurut Eko, pihaknya akan memanfaatkan waktu hingga akhir tahun untuk terus menyempurnakan Simprolamas.

“Ini (Simprolamas) masih dalam tahap penggunaan sekaligus uji coba hingga akhir tahun.

Targetnya, per Januari 2016, Simprolamas sudah efektif berjalan sepenuhnya,” kata Eko ketika ditemui usai membuka Forum Diskusi Peduli Anak dan Remaja Rentan di Gedung

Siola, Kamis (12/11).

Eko menjelaskan, teknis Simprolamas adalah SKPDSKPD yang memiliki program intervensi masyarakat mengupload laporan secara online.

Sebagaimana diketahui, selama ini Pemkot Surabaya memberikan intervensi terhadap masyarakat kurang mampu/miskin dan terlantar. Untuk kategori masyarakat miskin, ada beberapa layanan kebutuhan dasar mencakup pen-

didikan, kesehatan dan pangan (dari pusat berupa raskin).

Tak hanya itu, Pemkot juga mengintervensi pemberdayaan ekonomi dalam bentuk pelatihan keterampilan dan bursa kerja.

“Misalnya dalam satu keluarga ada ayah yang bekerja, ibu yang berada di rumah dan anak bersekolah. Nah, sang ibu ini diberikan pelatihan keterampilan supaya dapat membantu pendapatan keluarga,” ujar Eko. Lebih lanjut, mantan Kepala

Dinas Sosial Surabaya ini menambahkan, untuk golongan terlantar Pemkot juga punya program tersendiri.

Perlindungan sosial berupa permakanan tambahan diberikan bagi para lansia, anak yatim dan anak penyandang difabel yang miskin dan terlantar. Adapun yang tergolong terlantar adalah mereka yang sudah tidak ada yang merawat atau pun tidak mempunyai Q dre sanak keluarga.Q

Gus Ipul Buka Biennale Jatim 2015 Wakil Gubernur Jatim, Drs H Saifullah Yusuf sangat mengapresiasi dan mendukung penyelenggaraan Biennale Jatim Tahun 2015 dengan tema, Art Ecosystem : Now!. Ia berharap, melalui kegiatan ini para seniman mampu memberikan motivasi pada generasi baru untuk dapat bekerja keras seperti yang sudah diwariskan sesepuhnya.

Wagub yang akrab disapa Gus Ipul ini berharap, kedepannya akan banyak seniman-seniman Indonesia yang karyanya terkenal hingga dunia internasional. “Saya berharap suatu saat nanti ada karya seniman Indonesia yang dilelang di Balai Lelang Internasional, seperti Balai Lelang Christie,” katanya, saat membuka acara Biennale Jatim ke-VI Tahun 2015, di Balai Pemuda, Surabaya, Rabu (11/11) malam.

Gus Ipul menyarankan agar ke depan lebih banyak lagi acara semacam ini yang dapat

memfasilitasi para seniman Jatim untuk berkembang.

“Acara seperti ini sangat baik untuk mengakomodasi dan memfasilitasi seniman kita untuk lebih berkembang lagi,” tambahnya.

Menurut Direktur Kesenian, Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, Prof Dr Endang Caturwati, acara ini mampu menjadi model untuk pengembangan kebudayaan kontemporer yang tetap berpijak pada kekayaan nusantara. Acara ini diharapkan mampu memberikan inspirasi dan se-

mangat untuk kemajuan seni rupa di masa yang akan datang. Kedepannya, ia berharap acara ini dapat dikembangkan di provinsi lain.

Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim, Sinarto, MM, mengatakan, maksud penyelenggaraan acara Biennale Jatim 2015 ini adalah menciptakan Jatim sebagai salah satu basis seni rupa dan industri kreatif di Indonesia, membranding Biennale Jatim sebagai Biennale penting di Indonesia, serta mempresentasikan seni rupa Jatim.

Ia berharap, Biennale Jatim bisa menjadi salah satu paket wisata Jatim yang menjual ke depannya.

Salah satu kurator Biennale Jatim 2015, Dr Djuli Djatiprambudi, acara ini merupakan forum penting yang dipersiapkan untuk

komunitas seni Jatim dan luar Jatim. Melalui acara ini, diharapkan mampu mengembalikan reputasi dan percaya diri para seniman.

Acara ini diikuti oleh 86 seniman yang berasal dari beberapa daerah di Jatim.

Menurut Djuli, ada 3 kategori seniman dalam acara ini, yakni seniman yang memiliki reputasi dan eksistensi di daerahnya masing-masing, seniman muda yang mengaplikasikan teknologi, dan seniman yang melalui seleksi open call, yakni mendaftarkan diri dan ditentukan berdasarkan konsep tertentu.

Djuli menambahkan, makna dari tema “Art Ecosystem : Now!”, bahwa Provinsi Jatim adalah provinsi yang heterogen secara kultur, sehingga seniman memiliki lingkungan kerja yang ber-

iib/bhirawa

Wagub Jatim Drs H Saifullah Yusuf melihat salah satu aksi dalam Biennale Jatim 2015 yang digelar di Balai Pemuda Surabaya. beda-beda. Selain itu, acara Rencananya, pada penu- serta narasi dari kerja ini sebagai bukti bahwa ker- tupan 24 November men- kreatif masing-masing seja kreatif memerlukan kon- datang, akan diadakan la- niman. Buku ini juga diteks sosial budaya dan ke- unching katalokus yang me- lengkapi videografis berisi tekunan di lingkungan bu- muat deskripsi sejarah seni wawancara 14 seniman Q iib daya masing-masing. rupa Surabaya dan Jatim, tonggak.Q

4

Jumat Legi 13 NOVEMBER 2015

Perjuangkan Pendidikan, Kesehatan Murah dan Gratis Gresik,Bhirawa Program legislasi 2015 ini, komisi D telah memprakarsai dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yaitu Ranperda tentang Pendidikan Menengah Universal dan Ranperda tentang Pelayanan Kesehatan. Guna menyempurnakan draf ranperda, Komisi D telah melakukan kunjungan ke beberapa daerah, seperti di Kota Depok dan lainnya.

Untuk program BPJS terkait jaminan kesehatan untuk bayi yang baru lahir, Komisi D DPRD Gresik saat kunker dibeberapa daerah ternyata hampir seluruhnya telah menerapkan program BPJS. Untuk bayi yang baru lahir, disiasati dengan memberi nama saat bayi tersebut masih dalam kandungan. Agar saat bayi itu

lahir, langsung bisa diikutkan sebagai peserta BPJS. Dan apabila ada bayi baru lahir diberi nama “Bayi Nyonya A”, “Bayi Nyonya B” dan lain sebagainya.

Ketua Komisi D DPRD Gresik, Ruspandi Sunaryo mengatakan, dalam ranperda komisi D ingin memasukkan muatan lokal dan tidak bertentangan dengan un-

Kadispendik Harus Tegas

dang-undang. Yang tujuannya sama, agar layanan kesehatan bagi masyarakat semakin lebih baik.

Sehingga sehat bisa dinikmati sesuai dengan daerah masingmasing dan tidak bertentangan dengan yang lainya terutama dalam tatanan di masyarakat.

Selama ini bayi baru lahir tidak langsung mendapat asuransi dari BPJS, namun ada daerah yang sudah bisa melakukan itu, begitu lahir langsung masuk BPJS. Solusinya adalah, saat bayi keluar tetap didaftarkan sebagai peserta BPJS, dan tidak ada lagi istilah bayi tidak mendapatkan asuransi.

Untuk Jamkesda terkait dengan yang ada didalam perda sudah dimasukan tentang pe-

Persoalan yang ada di wilayah bagian Selatan memikirkan ini, sehingga sektor-sektor usaha yang menjadi Kabupaten Gresik, ternyata mendapat perhatian urat nadi hidup masyakat bisa terbantu dengan khusus para wakil rakyat di Kota Pudak ini. Seperti, baik. Ditambahkan Reban, setian tahun petani pembangunan jalan usaha tani yang sampai menjadi resah karena banjir tahunan yang sekarang belum terealisasi, rusaknya jalan yang diakibatkan dari luapan Kali Lamong. menjadi akses jalan poros desa.

“Kami berharap pemerintah bisa menguMenurut Wakil Ketua Komisi D DPRD Gresik, payakan untuk mengatasi persoalan banjir kali Reban, pihaknya akan terus melakukan pemantau lamong, sehingga sektor pertanian bisa tetap baik. terhadap yang dikeluhkan warga desa tersebut.

Karena kalau terjadi banjir, padi yang ditanam Karena, jika tidak segera direalisasi masyarakat petani jadi rusah sehingga hasil panen menjadi Reban desa yang profesinya sebagai petani masih saja menurun,” ujarnya. kesulitan untuk mengangkut hasil pertanian menuju ke jalan Senada juga dikatakan oleh anggota komisi D DPRD poros desa.

Gresik, Khomsatun, bahwa luapan Kali Lamong setiap Bahkan jalan poros desa yang ada sendiri, sebagian tahun telah merendam sebagian besar wilayah kecamatan. besar sekarang banyak mengalami kerusakan. Sehingga Akibatnya infrastruktur seperti jalan beraspal tak berumur membuat kendala besar pada waktu panen, membutuhkan panjang, kerusakan jalan tak bisa dihindari. waktu yang cukup lama untuk menganggut hasil panen “Kami minta agar pemerintah segera memperbaiki ketempat tujuan. “Padahal pemerintah daerah sebenarnya jalan-jalan yang rusak, agar masyarakat bisa segera telah menargetkan pada 2014, seluruh jalan poros desa memulai aktifitas kehidupan dengan baik. Dan upaya yang dalam kondisi bagus. Tapi kenyataannya sampai sekarang dilakukan tidak hanya persiapan menyambut banjir tapi masih saja rusak,” kata Reban. juga bagaimana penanganan paska banjir. Soal kebijakan Keluhan itu tidak dirasakan oleh petani saja tapi juga paska banjir ini, juga mendapat keluhan masyarakat seolah peternak. Karena harga pakan sangat mahal, akibatnya penanganan tidak ada koordinasi antar instansi terkait,” jika panen dapatnya minim. Seharus pemerintah juga pungkasnya. Q kim.adv

KOMISI D (BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT) Bidang Tugas : Ketenagakerjaan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kepemudaan dan pramuka, olahraga, agama, kebudayaan, social, kesehatan dan keluarga berencana, peranan wanita dan pemberdayaan masyarakat desa NAMA H.RUSPANDI SUNARYO, SE M.REBAN, S.Pd.M.Pd MUJID RIDUAN, SH SUGIYO, SH.M.Si Hj.KOMSATUN, S.Sos SYAIKHU BUSYIRI H. MUNTARIFI F. SE ABDULLAH SYAFI’I. SH H.SUBERI, S.Pd.MM IDA ASTUTIK TRI PURWITO, SE

UNSUR Fraksi KB Fraksi PAN Fraksi PDI-P Fraksi Golkar Fraksi Golkar Fraksi KB Fraksi PPP Fraksi Gerindra Fraksi Demokrat Fraksi Demokrat Fraksi PDI-P

JABATAN Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

III.BADAN-BADAN BADAN ANGGARAN No 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

NAMA Ir.H.ABDUL HAMID SHOLIHUDDIN, Shi.MM NUR QOLIB, S.Ag.MM NUR SAIDAH, SE HARI SOERJONO, SE.MM ASROIN WIDIYANA, S.Sos SUPARNO DIANTORO, SH BAMBANG ADI PRANOTO, SH MARKASIM HALIM WIDYANTO Dra.Hj.WAFIROH MA’SUM HM. SYAFI’AM, SH HM.ABDUL QODIR, S.Pd Mega Bagus Saputro JUMANTO, SE.MM MUJID RIDUAN, SH NOTO UTOMO H.EDDY SANTOSO, ST SYAIFUL FUAD, SHI H.SUBERI, S.Pd.MM FAQIH USMAN, SE.M.Si H.MUSTAJAB, S.Sos.MM H. KHOIRUL HUDA, S.Ag H. MUNTARIFI. SE H. ANWAR SADAD TAUFIQUL UMAM. S.Sos.MIp ABDULLAH SYAFI’I. SH

UNSUR Fraksi Golkar Fraksi KB Fraksi PPP Fraksi Gerindra PNS Fraksi Golkar Fraksi Golkar Fraksi Golkar Fraksi Golkar Fraksi KB Fraksi KB Fraksi KB Fraksi PDI-P Fraksi PDI-P Fraksi PDI-P Fraksi PDI-P Fraksi Demokrat Fraksi Demokrat Fraksi Demokrat Fraksi PAN Fraksi PAN Fraksi PPP Fraksi PPP Fraksi PPP Fraksi Gerindra Fraksi Gerindra

Untuk laporan dari masyarakat baik melalui data kwitansi, maupun lainya, tambah Ruspandi langsung akan ditindaklanjuti dengan melakukan sidak maupun hearing.

Seperti yang dilakukan di SMAN I KeSunaryo damean, SMPN I Kedamean dan SMPN 2 Menganti. Begitu mendapat laporan dari masyarakat, pihak dewan mengambil sikap dengan mendatangi dan melakukan sidak apakah benar ada laporan seperti yang dilaporkan masyarakat tersebut.

“Alhamdulillah, ternyata tidak

Jalan Usaha Tani Segera Diperbaiki

Sementara Sekretaris Komisi D DPRD Gresik, Mujid Ridwan mengatakan, pada waktu melakukan serangkaian sidak dan kunker di sekolah SMPN telah menemukan ada dua bangunan ruang yang akan ambruk, juga menemukan masih banyak sekolah melakukan tarikan atau sumbangan, meski tidak ada ijin dari bupati.

Pendidikan di Gresik bila di bandingkan dengan kabupaten Blitar dan Kediri, kata Mujid sangat jauh sekali, di daerah tersebut siswa mendapatkan seragam, Mujid Ridwan sepatu gratis bahkan uang saku. Harusnya di Gresik harus seperti Blitar. “Ini harus ada prioritas dari program Dispendik Gresik, karena APBD kita lebih besar dari mereka. Kenapa di Gresik tidak bisa,” tegasnya.

Sementara terkait pengaduan yang masuk ke komisi D dan Dispendik, terkait masalah kenapa tiap tahun program pendidikan selalu berubah selain itu banyak proyek-proyek sekolah jika ingin cepat turun harus punya kedekatan dengan UPT, menurut Mujid Ridwan, pihak Diknas harus membentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan terhadap permasalahan tersebut sehingga kesannya tidak hanya menerima laporan saja tapi harus disertai dengan tindakan. “ Sekarang Kadispendik harus tegas, dan setiap tahun ajaran baru harus turun ke sekolah untuk melakukan pemantauan, apakah masih ada pungli di sekolah-sekolah. Kalau toh sekolah nanti tetap memberikan pembelian seragam sekolah, nominalnya harus sama dengan sekolah lainnya agar tidak terjadi salah paham,” pungkasnya. Q kim.adv

NO 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

rawatan ibu hamil sampai masa nifas selama 7 hari.

Pada sektor pendidikan selama setahun terakhir ini, cukup bagus tapi soal pungutan liar masih menjadi kendala. “Keluhan pungli di lembaga pen didikan selalu muncul Ruspandi pada masa-masa pen daftaran masuk sekolah. Dan komisi D berkomitmen, untuk menekan kasus pungli dengan menelusuri adanya informasi seputar praktik pungutan liar (pungli) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), “ katanya.

JABATAN Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua Sekretaris Bukan Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

BADAN MUSYAWARAH No 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

NAMA Ir.H.ABDUL HAMID SHOLIHUDDIN, Shi.MM NUR QOLIB, S.Ag.MM NUR SAIDAH, SE HARI SOERJONO, SE.MM ASROIN WIDIYANA, S.Sos MIFTAHOL JANNAH, SE.M.Si M.ZAINI, SP Hj.KOMSATUN, S.Sos SUGIYO, SH.M.Si Dra.Hj.WAFIROH MA’SUM HM. SYAFI’AM, SH SYAIKHU BUSYIRI Mega Bagus Saputro NUR HUDI DIDIN ARIANTO, S.Pd TRI PURWITO, SE EDDY SANTOSO, ST AHMAD FAUZI, S.Ag IDA ASTUTIK M.REBAN, S.Pd.M.Pd Drs.H.SUNARIAJI Drs.MUBIN H. SUMARDI B.A Hj. LILIK HIDAYATI. SE DWI LAKSONO. ST ABDULLAH MUNIR

UNSUR Fraksi Golkar Fraksi KB Fraksi PPP Fraksi Gerindra PNS Fraki Golkar Fraksi Golkar Fraksi Golkar Fraksi Golkar Fraksi Golkar Fraksi KB Fraksi KB Fraksi KB Fraksi PDI-P Fraksi PDI-P Fraksi PDI-P Fraksi Demokrat Fraksi Demokrat Fraksi Demokrat Fraksi PAN Fraksi PAN Fraksi PAN Fraksi PPP Fraksi PPP Fraksi Gerindra Fraksi Gerindra

JABATAN Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua Sekretaris Bukan Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

BADAN PEMBENTUKAN PERDA No 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

NAMA SYAIFUL FUAD, SHI SUPARNO DIANTORO, SH HARI SOERJONO, SE.MM SUGIYO, SH WONGSO NEGORO, SH.SE.M.Si SYAIKHU BUSYIRI H.SUJONO, SH H.HADI KUSONO, S.Sos ACHMAD KUSRIANTO P H.SUBERI, S.Pd.MM FAQIH USMAN, SE H. KHOIRUL HUDA.S.Ag H. MUTAQIM. SpdI KHOIRUL ANAM .SH

UNSUR Fraksi Demokrat Fraksi Golkar PNS Fraksi Golkar Fraksi Golkar Fraksi KB Fraksi KB Fraksi PDI-P Fraksi PDI-P Fraksi Demokrat Fraksi PAN Fraksi PPP Fraksi PPP Fraksi Gerindra

JABATAN Ketua Wakil Ketua Sekretaris Bukan Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

ditemukan adanya pungli di ketiga sekolah tersebut. Namun kami tetap mewanti wanti kepada semua Kasek untuk tidak main main dengan masalah tersebut,” tegas Ruspandi.

Sementara anggota Komisi D DPRD Gresik, Syaichu Busyiri mengatakan, pihaknya terus memantau informasi soal adanya pungutan-pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh sekolah kepada orang tua wali. Setiap laporan yang masuk segera ditindak lanjuti, ini dilakukan agar sekolah bisa sesuai fungsi.

“Tidak berbicara soal uang tarikan, yang akan membuat beban orang tua siswa. Sehingga terkesan pendidikan mahal, dan banyak anak putus sekolah,” tegasnya. Q kim.adv

Peningkatan SDM Perangkat Desa Persoalan perangkat desa menjadi hal yang disorot, sumber daya manusia (SDM) diminta kemampuannya ditingkatkan. Caranya bisa dengan pelatihan, atau kursus yang bisa Sugiyo digelar oleh pemerintah daerah.

Menurut anggota komisi D DPRD Gresik, Sugiyo peningkatan kualitas SDM ini menjadi syarat penting untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Kenyataannya memang demikian, tersendatnya kepala desa dan perangkat desa mengambil sebuah keputusan karena terbatasnya kemampuan.

Perangkat desa meminta agar tunjangan yang diterimanya dinaikkan, ini terkait dengan penghargaan atas profesi. Begitu pula dengan segala permasalahan yang selama ini melilit agar segera dituntasnya. “Kami mohon diadakan diklat baik untuk kepala desa dan perangkatnya,” katanya. Q kim.adv

Pemerintah Harus Gencar Sosialisasi BPJS Gresik, Bhirawa Sementara anggota komisi D DPRD Gresik, Abdullah Syafi’ I menyoroti warga yang sebenarnya layak mendapat bantuan, kenyatannya tak mendapat bagian. Alasannya mereka tak masuk dalam daftar penerima bantuan, karena banyak menemui pengaduan soal tak meratanya bantuan untuk keluarga miskin ini. Solusinya melakukan pendataan ulang. Pola pendataannya pun melibatkan semua Abdullah Syafi’ pihak.

“Tidak bisa dilakukan hanya oleh petugas BPS, perlu adanya keterlibatan masyarakat,” tegasnya.

Persoalan kesejahteraan, juga menyangkut soal layanan kesehatan yang diterima masyarakat baik jamkesmas hingga BPJS masih dikeluhkan, warga merasa dipersulit dengan model pengurusan surat menyurat yang rumit. “Sudah waktunya warga tidak dipersulit untuk berobat,” tegas Syafii.

Meskipun telah menjadi program nasional, ternyata masih banyak masyarakat yang belum mengetahui layanan BPJS. Padahal, program ini sangat penting bagi masyarakat, lantaran membantu dalam peningkatan kesehatan. Ini yang kemudian membuat agar sosialisasi BPJS lebih ditingkatkan lagi.

Karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang BPJS, menjadi bukti minimnya sosialisasi yang dilakukan. Kemungkinan besar, ini terjadi lantaran BPJS hanya fokus mensosialisasikan di pabrik-pabrik saja. “Saya akan meminta agar sosialisasi kepada masyarakat juga harus diimbangi,” ungkap dia.

Ditambahkan Abdullah Syafi’i, selain BPJS, program KKS, PSKS dan kartu-kartu yang dikeluarkan pemerintah pusat juga tidak banyak diketahui masyarakat. Bahkan, masyarakat juga tidak pernah tahu kriteria apa yang digunakan pemerintah untuk menentukan masyarakat yang berhak memperoleh kartu tersebut.

“Ini tugas pemerintah harus dipahami mereka, sehingga masyarakat menjadi tahu dan tidak selalu bertanya,” pungkasnya.

Q kim.adv

BADAN KEHORMATAN No 1.

2.

3.

4.

5.

NAMA H.ZULFAN HASYIM, SH.MH H. MUNTARIFI, SE M.HAMZAH TAKIM H.MOHAMMAD SUBKI TRI PURWITO, SE

UNSUR Fraksi KB Fraksi PPP Fraksi Golkar Fraksi Demokrat Fraksi PDI-P

JABATAN Ketua Wakil Ketua Anggota Anggota Anggota

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

Jumat Legi 13 NOVEMBER 2015

KELANA

Dewan Tambah Honor Kader KB dan Setujui Perda Penyertaan Modal PDAM Gresik, Bhirawa Dalam rapat hearing Komisi D dengan Badan Keluarga Berencana (KB) dan PP, disetujui honor kader KB ditambah.

Sementara dalam rapat gabungan Komisi DPRD Kab Gresik, menyepakati pengajuan angka penyertaan modal dari Pemkab Gresik. Sehingga nasib anggaran penyertaan modal Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Giri Tirta akhirnya mendapat kepastian.

Menurut Ketua Komisi D DPRD Gresik, Ruspandi Sunaryo, pihaknya memang sengaja meneliti sedetail mungkin anggaran yang diajukan SKPD. Salah satunya anggaran-anggaran untuk kepentingan masyarakat tak bakal dipersoalkan. Tetapi kalau anggaran untuk perjalanan dinas ataupun operasional kantor wajib dipertanyakan. ‘’Kami kurangi anggaran untuk perjalanan dinas dalam daerah, di Badan KB dan PP sebesar Rp40 juta dari pengajuan sebesar Rp140 juta. Dan penambahan anggaran untuk program tak hanya di Badan KB dan PP. Yang pro terhadap masyarakat kami tambah, yang nominalnya telah disesuaikan,’’ ujarnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi C DPRD Gresik, Moh Syafi’ AM mengatakan, sesuai kesepakatan Pemkab Gresik tetap mengotot penyertaan modal Rp25 miliar. Sedangkan PDAM Kab Gresik juga tak mempermasalahkan hal itu. Keinginan dewan untuk memberikan penyertaan modal sebesar Rp100 miliar ini, karena pada grand desain kebutuhannya sekian. Dengan disepakatinya angka ini maka nanti kalau anggaran ini sudah terpenuhi, dewan harus kembali membuat Perda baru. ’Harapan kami tak perlu membuat Perda lagi kalau penyertaan modal digedok Rp100 miliar, meskipun menggedok angka Rp100 miliar tak berpengaruh pada APBD Gresik. Sebab, penyertaan modal itu tidak ada batas waktu dan besaran setiap tahun, karena anggaran itu baru bisa diberikan jika APBD Gresik surplus, tapi kalau defisit ya tidak boleh,’’ tegasnya.

Sementara Kepala KB dan PP Kab Gresik, Adi Yumanto mengatakan, honor untuk kader KB di Gresik sangat kecil.

Sebab, daerah lain seperti Lamongan dan Tuban honornya sudah di atas Rp50 ribu per orang. Sedangkan di Gresik masih di bawah angka itu, makanya tadi terus ditambah. Terkait pengurangan anggaran perjalanan dinas yang dikepras diserahkan kepada dewan.Q kim

SKPD Jangan Menutup Informasi bagi Media Sidooarjo, Bhirawa Masih adanya informasi yang ditutup-tutupi pihak pemerintah, utamanya dari SKPD yang berada di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Pada Kamis (12/11) kemarin disikapi Pj Bupati Sidoarjo, Drs Ec Jonathan Judianto M MT dengan menghimbau kepada jajarannya agar jangan lagi menutupnutupi informasi, bila ada wartawan yang membutuhkan informasi.

alikusyanto/bhirawa

Dirut BPR Delta Artha Sidoarjo, Ratna Wahyuningsih, menyerahkan kunci sepeda motor dalam undian Tamassda pada tahun kedua.

Bank Pemkab Sidoarjo Dua Tahun Bagikan Sepeda Motor Sidoarjo, Bhirawa Bank Pemkab Sidoarjo, BPR Delta Artha, tahun 2015 ini kembali menggelar undian sepada motor, dari produk Tabungan Untuk Masyarakat Sidoarjo (Tamassda) di tahun kedua. Pada tahun ini yang beruntung Jumardi, seorang PNS di salah satu SKPD di Kab Sidoarjo.

Nasabah lain juga beruntung, sebab masih mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 750 ribu sebanyak dua orang. Empat nasabah lain mendapatkan kompor gas, blender kipas angin dan strika. ‘’Undian ini sebagai komitmen kita memberi pelayanan yang baik pada nasabah, tanpa mereka kita tidak ada artinya,’’ kata Dirut BPR Delta Artha Sidoarjo, Ratna Wahyuningsih, Kamis (12/11) kemarin.

Sebagai bentuk komitmen

pelayanan yang baik pada nasabah yang ikut berperan membantu menyumbangkan dana pembangunan untuk pembangunan Kab Sidoarjo, maka menurut Ratna, nanti pada undian Tamassda tahun ketiga atau puncak hadiahnya akan lebih spektakuler yakni sebuah mobil. ‘’Kita juga akan mengakomodir permintaan nasabah, ada yang minta menginap di hotel,’’ kata Ratna.

Menurut Ratna, Tamasada merupakan produk baru di BPR Delta Artha Sidoarjo.

Pada tahun 2015 ini atau yang memasuki tahun kedua, jumlah nasabahnya mencapai 11 ribuan. Selain produk Tamassda, di BPR Delta Artha lebih dulu ada produk lain seperti Tamara, Tabungan Sifajar dan deposito.

Produk Deposito ini, me-

Empat Proyek Multiyears Tak Laku Kota Mojokerto, Bhirawa Nasib empat proyek multiyears milik Pemkot Mojokerto yang dititipkan proses lelangnya ke LPSE (Lelang Proyek Secara Elelktronik) milik Propinsi Jatim memprihatinkan. Proyek yang didanai APBD Kota Mojokerto bernilai puluhan miliar ini tak menarik minat rekanan.

Proyek prestisus Pemkot Mojokerto ini tampaknya tak

bisa segera dirasakan hasil pembangunannya. Tak hanya itu, eksekutif dan legislatif harus kerja ekstra dengan merubah jadwal proyek yang sudah terlanjur masuk dalam Perda itu. ‘’Jika tak bisa dilaksanakan tahun ini maka empat Perda soal proyek multiyears akan diubah.

Kami mengajukan ulang ke DPRD untuk perubahan ketentuan pelaksanaan,’’ papar Kabag Hukum

Setdakot Mojokerto, Pudji Harjono, Kamis (12/11) kemarin.

Pudji mengatakan, regulasi yang telah disahkan tidak bisa mentolerir aturan yang telah ditentukan. ‘’Masa pengerjaan sesuai dengan Perda tahun jamak itu mulai tahun 2015. Jika tak bisa dilaksanakan tahun ini kan tidak bisa didiamkan karena dilaksanakan tahun 2016,’’ cetusnya.Q kar

BNN Sidoarjo Ajak Ormas Berantas Narkoba Organisasi Massa (Ormas) kepemudaan di Kab Sidoarjo dihimbau Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sidoarjo untuk ikut terlibat dalam Program Pencegahan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Sebab kini Negara Indonesia sedang dalam kondisi darurat Narkoba.

Menurut Kepala BNNK Sidoarjo, AKBP Supriyanto SH MSi, karena itu dalam masalah P4GN tak bisa hanya dibebankan pada petugas BNN dan Polisi. Namun semua kalangan masyarakat harus terlibat dalam pemberantasan peredaran Narkoba. ‘’Maka pemuda di Sidoarjo harus bisa ikut dalam program P4GN, misalnya dengan menjadi anggota Satgas Anti Narkoba,’’ kata Supriyanto, saat menyampaikan arahannya dalam memberikan Advokasi Bagi Ormas Dalam Penyusunan Kebijakan P4GN dalam seminar, Rabu ( 11/11) kemarin, di Aula Universitas NU Sidoarjo.

Narkoba di Indonesia harus dicegah. Sebab menurut anggota polisi ini, tak ada yang tidak mungkin saat ini untuk tidak pakai Narkoba. Fakta telah membuktikan seorang intelektual di negara ini juga ada yang tertangkap karena memakai Narkoba. ‘’Banyak anak sekolah pakai pil koplo, juga ada oknum guru, polisi, anggota dewan juga memakai, saat ini memang sudah darurat Narkoba, siapa yang memakai akan diproses secara hukum, maka awas bila sampai ke-

5

canduan,’’ tegasnya.

Maka bagi yang kecanduan Narkoba harus direhabilitasi supaya sembuh. Sebab pecandu itu orang sakit. Orang yang menjadi pecandu dan pengedar itu awalnya tidak tahu, mereka dibohongi, kena bujuk rayu. ‘’Maka mari kerja sama dengan baik, dalam mencegah dan memberantas Narkoba, saat ini yang menjadi pahlwan adalah mereka yang dengan sukarela tanpa pamrih mengorbankan semangat untuk menjadi pahlawan anti Narkoba,’’ katanya.

Memakai Narkoba memang bisa untuk pengobatan, tapi jangan sampai disalahgunakan. Supaya selamat dunia akhirat. Bagi yang kena kasus Narkoba, sesuai UU Nomor 35 tahun 2009 hukuman paling rendah vonis empat tahun, bahkan bisa kena vonis hukuman mati. Disampaikan, dari tiga Lapas yang berada di Kab Sidoarjo, ratarata sekitar 60 % banyak karena kasus Narkoba.

Dari kejadian, selama ini Indonesia menjadi target mafia Narkoba Internasional agar bisa memasukkan selundupan Narkoba, diantaranya dari Tiongkok, Malaysia, Singapura dan India.

alikusyanto/bhirawa

Kasi Pencegahan dan Pemberantasan BNNK Sidoarjo, Kompol Agus Suwandi, mengajak para Ormas turut serta dalam memberantas peredaran Narkoba.

alikusyanto/bhirawa

AKBP Supriyanto

Barang bahaya ini bisa masuk lewat terminal udara dan laut. Di Jatim, semua barang yang akan terdistribusi harus lewat Sidoarjo.

Baik itu udara, darat dan laut.

Di Sidoarjo ada Bandara Juanda, dari laut lewat Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, sementara dari darat bisa lewat Terminal Purabaya. Di Sidoarjo ada pantai mulai Kec Waru sampai Kec Jabon yang panjangnya sampai 35 KM. Selama ini tidak ada yang jaga, hanya dilayari nelayan untuk cari ikan. ‘’Maka bisa dimungkinkan Narkoba di lewatkan pinggiran pantai itu,’’ katanya.

Sementara itu, Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNK Sidoarjo, Kompol Agus Suwandi SH, menghimbau pada para anggota Ormas, bila ada teman, saudara dan tetangga ada yang terindikasi memakai Narkoba, maka disilakan untuk menghubungi BNNK Sidoarjo, agar bisa segera di rehabilitasi. ‘’Jangan takut dengan BNN, kita ini lebih manusiawi,’’ katanya.

Disampaikan Agus, untuk mem bentuk Satgas Anti Narkoba, sedikitnya perlu anggota 20 personil. Untuk menjadi Satgas Anti Narkoba ini, kata Agus perlu peran serta dan komitmen masyarakat. Menurutnya, remaja rawan Narkoba, sebab mereka biasanya suka coba-coba. Kalau itu dilakukan, maka masa depan diri sendiri dan masa depan bangsa dan negara akan bisa hancur.Q kus.adv

nurut Ratna, termasuk lain daripada yang lain. Sebab hanya dengan simpanan Rp1 juta saja sudah bisa menyimpan. Padahal ditempat lain, mungkin tidak bisa. Nilai bunganya pun lumayan besar, dibanding yang diberikan bank lain.

Untuk melayani masyarakat di Kab Sidoarjo, BPR Delta Artha Sidoarjo, membuka kantor cabang di Kec Krian dan kantor kas di Pasar Larangan dan di Kec Sedati. Perluasan layanan ini, kata Ratna sangat perlu, sebab untuk membantu meningkatkan ekonomi masyarakat dalam memberikan pijaman kredit. ‘’Saat ini nasabah BPR Delta Artha Sidoarjo tak lagi hanya para PNS Sidoarjo, tapi juga bisa masyarakat umum lainnya,’’ ujar Ratna.Q kus

‘’Jadi kepada media jangan menjauh, jangan ditutupi, berikan informasi yang sejelas-jelasnya. Tujuannya agar para awak media bisa menulis berita dengan sebenar-benarnya. Jika tidak diberikan dengan jelas atau ditutupi, para media nantinya akan mencari berita dengan caranya sendiri. Sehingga bila ada berita yang tidak cocok juga akan merugikan kita semua yang mengelola di pemerintahan ini,’’ himbau Jonathan.

Himbahuan itu disampaikan ketika Pj Bupati Sidoarjo Jonathan membuka acara Rakor Insan Pers yang bertugas di wilayah Pemkab Sidoarjo dengan tema Menuju Pilbup Sidoarjo Aman dan Kondusif di Pendopo Delta Nugraha Sidoarjo.

Lebih lanjut Jonathan menjelaskan, kondisi pers kini telah menempati posisi yang sangat strategis dalam ikut serta membangun demokrasi bangsa. Juga dalam pembangunan masyarakat dalam ikut serta berpolitik yang sehat. Seringkali KPU dan Panwaslu dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat tak bisa maksimal. ‘’Walaupun program-program telah dikemas secara baik, tetapi dalam penyampaian ke masyarakat masih dengan media,’’ katanya.

Dalam Rakor Insan Pers yang diikuti awak media cetak dan elektronik dilakukan Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Pemkab Sidoarjo, dengan menghadirkan narasumber Ketua PWI Jatim, Achmad Munir dan dari AWS (Akademi Wartawan Surabaya) Zainal Arifin Emka.

Menurut Munir—sapaan

akrab Ketua PWI Jatim ini, kalau keberadaan Pers di Sidoarjo menjelang Pilbup 9 Desember 2015 mendatang, dituntut bisa memberikan sosialisasi dan pencerahan seluruh tahapan kepada masyarakat Sidoarjo dengan baik dan benar. ‘’Sesekali pers juga bisa memberikan kritik terhadap penyelenggara, dengan catatan kolerasinya untuk kepentingan publik dan bukan kepentingan Paslon,’’ katanya.

Munir juga menyampaikan harapan, keberadaan pers di Sidoarjo harus mampu menjaga kondisi kondusif di wilayah Sidoarjo selama proses Pilbup. ‘’Ini sangat penting, karena dengan produk pers, bisa menentukan kondisi daerah itu,” jelasnya.

Sedangkan Dosen Stikosa AWS, Zainal Arifin Emka juga mengatakan kalau tugas wartawan itu harus bisa menulis secara obyektif.

Menyajikan pandangan yang tak memihak, sampaikan informasi tanpa diliputi persepsi dan emosi pribadi.

Adapun peran khusus wartawan harus sebagai penengah antara pemerintah dengan warganya. ‘’Harus menjelaskan kebijakan dan sebagai pengeras suara rakyat,’’ katanya.

Sementara itu Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Sidoarjo, Machmudi Alie menegaskan, tujuan dari koordinasi pers ini untuk memberikan wawasan kepada pers, bagaimana bersikap dalam pelaksanaan Pilbup. ‘’Kita samasama memiliki kepentingan dalam mensukseskan Pilbup Sidoarjo. Untuk itu kami ajak teman-teman pers agar bisa netral dan berjalan sesuai dengan rohnya,’’ terang Machmudi Alie.Q ach

6

Jumat Legi, 13 NOVEMBER 2015

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur

Sosialisasi Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi/Kelompok dalam Rangka Pembentukan Infrastruktur Keuangan Mikro Di Atrium DBL Surabaya, Kamis 12 November 2015

Dr H Soekarwo Drs H Saifullah Yusuf

Tema : Peningkatan Akses Pembiayaan Kopwan

Kopwan sebagai Lembaga Intermediasi Anggota Lembaga keuangan apapun itu bentuknya perbankan maupun koperasi menempati posisi strategis dalam pembangunan. Persamaan mendasar antara lembaga keuangan perbannkan dengan koperasi adalah keduanya sebagai lembaga yang bisnis usahanya di bidang keuangan yang harus menyeimbangkan antara funding dan landing. Selain itu keduanya harus dikelola secara hati-hati dan profesional.

M

enurut UU No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) prinsip mendasar yang membedakan keduanya adalah perbankan melayani masyarakat umum dan koperasi hanya melayani anggota koperasi saja.

Berdasar proses pembentukan, perbankan dibentuk oleh sekelompok pemegang saham sebagai modalnya untuk melayani masyarakat umum, sedangkan koperasi dibentuk oleh sekelompok orang minimal 20 orang sebagai anggota sekaligus sebagai pemanfaat jasanya. Berangkat dari proses pembentukan tersebut, tidak mengherankan jika perbankan memiliki modal awal yang jauh lebih besar dibandingkan koperasi.

Posisi strategis koperasi simpan pinjam sebagai lembaga keuangan terletak pada fleksibilitas pelayanan kepada anggota dan ringannya persyaratan yang disepakati bersama anggota sebagaimana tertuang dalam AD/ ART nya. Koperasi simpan pinjam memiliki fleksibilitas yang tinggi sehingga mampu menjangkau masyarakat yang tinggal di pedesaan, jauh dari kota. Sedangkan perbankan minimal ada di ibukota atau kantor cabangnya yang ada di tingkat kecamatan.

Melihat kelebihan dan fleksibilitas koperasi tersebut, Pemprov Jatim melalui Dinas Koperasi dan UMKM memandang perlunya menumbuhkembangkan koperasi simpan pinjam di tingkat pedesaan agar mampu melayani masyarakat pedesaaan dan memberikan stimulan modal berputar di pedesaan.

Berkaca dari pengalaman beberapa Kopwan di Jatim yang dapat berkembang pesat seperti Setya Bakti Wanita di Surabaya, Setya Budi Wanita serta Koperasi Lestari Mandiri di Malang, sehingga Kopwan dipandang cocok dan tepat untuk dibangun di setiap desa. “Karena wanita memiliki

Ketua Pelaksana Drs Hariyanto memaparkan pelaksanaan kegiatan.

sifat kehati-hatian dalam mengelola uang dan sekaligus sebagai sarana untuk memberdayakan wanita di pedesaan. Karena itu Pemprov Jatim fokus untuk memberdayakan mereka dengan membentuk Kopwan,” kata Kepala Bidang Fasilitas Pembiayaan dan Usaha Simpan Pinjam Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim Dra Bagas Yulistyati S MSi saat membacakan sambutan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim Dr Ir I Made Sukartha CES dalam acara Sosialisasi Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi/Kelompok dalam Rangka Pembentukan Infrastruktur Keuangan Mikro dii Atrium DBL Surabaya, Kamis (12/11).

Dijelaskan Bagas, Pemprov Jatim pada 2009 dan 2010 telah menumbuhkan 8.506 Kopwan yang tersebar di seluruh pedesaan dan kelurahan yang ada di Jatim dengan pemberian bantuan keuangan atau hibah pada awal pendirian sebesar Rp 25 juta untuk masing-masing Kopwan. Dan bagi yang berkinerja baik pada 2011 memberikan tambahan Rp 25 juta sehingga total dana APBD Provinsi yang sudah dialokasikan sebagai stimulan modal mencapai Rp 287, 950 miliar.

Berdasar hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM, dana tersebut sekarang telah berkembang menjadi aset Kopwan senilai Rp 471, 307 miliar lebih yang dinikmati oleh 452.790 wanita anggota Kopwan yang dikelola oleh 35.017 pengurus.

Pemprov Jatim ditegaskan Bagas memiliki komitmen untuk terus membantu mengembangkan Kopwan agar menjadi koperasi yang mandiri serta maju dan tidak bergantung kepada bantuan pemerintah. Sehingga pada 2015 ini, bekerjasama dengan 10 Perguruan Tinggi Negeri di Jatim akan mendampingi 2.000 Kopwan agar memiliki kemampuan untuk mengakses perbankan. Namun mengingat mengakses perbankan dibutuhkan kelayakan usaha dan

foto-foto: trie diana/bhirawa

Kepala Seksi Pembiayaan Jasa Keuangan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim Sutarto SE, MSi saat memaparkan materi strategi pengembangan pembiayaan koperasi dan UMKM dalam acara Sosialisasi Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi/Kelompok dalam Rangka Pembentukan Infrastruktur Keuangan Mikro di Atrium DBL Surabaya, Kamis (12/11).

Kepala Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Usaha Simpan Pinjam Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim Dra Bagas Yulisyati S MSi saat menjadi moderator dan Ketua KSP Lestari Mandiri Malang Hj Khulsum Hidayati SE (kanan) yang menjadi salah satu narasumber.

bankable, sehingga masih banyak Kopwan yang belum mampu secara langsung mengakses modal skim bunga pasar di perbankan. Untuk itulah perlu mengenalkan Kopwan dengan program pemerintah yang ada di perbankan yaitu melalui dana bergulir yang ada di Bank Jatim dan Bank UMKM (BPR Jatim). Dengan demikian Kopwan akan terlatih dan terbiasa dengan sistem perbankan dan akan mengembangkan bisnis koperasi bekerjasama dengan perbankan.

Kepala Seksi Pembiayaan Jasa Keuangan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim Sutarto SE, MSi mengatakan dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pengguliran dana untuk membantu permodalan koperasi dan UMKM. Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan negara/daerah.

Dana tersebut juga dicantumkan dalam APBN/APBD dan/atau laporan keuangan keuangan pemerin-

Salah satu peserta antusias bertanya pada narasumber.

tah. “Dana tersebut harus dikuasi, dimiliki dan/atau dikendalikan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,” katanya.

Sutarto menjelaskan dana bergulir merupakan dana yang disalurkan kepada koperasi dan UMKM, ditagih kembali dari koperasi dan UMKM dengan atau tanpa nilai tambah selanjutnya dana disalurkan kembali kepada koperasi dan UMKM lainnya (revolving fund).

“Dana ini ditujukan untuk perkuatan modal koperasi dan UMKM,”

katanya.

Untuk menyalurkannya Pemprov Jatim bekerjasama dengan PT Bank Jatim dan PT BPR Jatim (Bank UMKM). Dinas (SKPD) menyeleksi administratif sesuai dengan petunjuk teknis. “Penilaian kelayakan usaha sesuai mekanisme perbankan yang berlaku. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pemda (SKPD) punya tanggungjawab melaporkannya kepada PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,” katanya.  tis*

Suasana sosialisasi. Peserta serius mendengarkan pemaparan dari para narasumber yang dihadirkan. Sosialisasi kemarin dihadiri 538 peserta terdiri dari 500 orang Ketua/Pengurus Kopwan dan 38 orang unsur dinas yang membidangi urusan koperasi dan UMKM kab/kota se-Jatim.

Sinergi Bank Jatim dan Bank UMK Siap Salurkan Dana Linkage SEBAGAI lembaga keuangan masyarakat Jatim, PT Bank Pembangunan Daerah Jatim Tbk ( Bank Jatim) dan PT Bank Perkreditan Rakyat Jatim (Bank UMKM) terus dituntut untuk mampu berperan lebih pada pembangunan daerah. Sinergitas antar dua lembaga keuangan ini juga diharapkan mampu menjadi sebuah kekuatan finansial dari wilayah timur pulau Jawa karena tingginya potensi yang dapat dimaksimalkan oleh keduanya.

Seperti diketahui dalam beberapa tahun belakangan ini pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB) Jatim secara konsisten selalu mampu tumbuh lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, maka apabila hal ini dapat dimanfaatkan oleh lembaga keuangan yang memang berasal dari Jatim diharapkan akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat ataupun daerah Jatim sendiri.

Atas dasar hal tersebut maka Bank

Narasumber perwakilan dari PT Bank Jatim (kiri) dan PT Jamkrida dipandu moderator dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim.

Jatim dan BPR Jatim telah sepakat menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang Penyaluran Dana Linkage kepada para pelaku UMKM di Jatim sejak Juli lalu.

Fida, perwakilan dari Bank Jatim mengatakan esensi dari MoU ini adalah untuk menciptakan pertumbuhan perekonomian daerah yang lebih baik.

“Serta memberdayakan masyarakat khususnya bagi para pelaku usaha mikro dan kecil di Jatim yang jumlahnya cukup banyak namun belum tersentuh oleh perbankan,” katanya dalam Sosialisasi Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi/Kelompok dalam Rangka Pembentukan Infrastruktur Keuangan Mikro di Atrium DBL Surabaya, Kamis (12/11).

Dijelaskannya Bank Jatim menyediakan fasilitas pinjaman maksimal sebesar Rp 1 triliun yang disalurkan secara bertahap kepada BPR Jatim melalui beberapa skim kredit produktif untuk selanjutnya disalurkan kepada para pelaku UMKM Jatim yang selama ini memang menjadi segmen BPR Jatim.

Dalam sosialisasi kemarin dihadiri 538 peserta terdiri dari 500 orang Ketua/Pengurus Kopwan dan 38 orang unsur dinas yang membidangi urusan koperasi dan UMKM kab/kota seJatim. Sedangkan nara sumber yang dihadirkan dari PT Jamkrida, PT Bank Jatim, KSP Lestari Mandiri Malang dan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim.  tis*

Kredit Dana Bergulir Pemprov Jatim Adalah kredit pola channeling yang sumber dananya dialokasikan oleh Pemprov Jatim untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dan koperasi yang berada di wilayah Jatim

• Sasaran Kredit 1. Koperasi dan UMKM yang kegiatan usahanya dalam keadaan sehat, produktif serta dapat berkembang dari penambahan modal pinjaman program ini, baik perorangan, badan usaha maupun badan hukum 2. Pemohon kredit tidak termasuk dalam daftar kredit macet dari bank 3. Pemohon kredit tidak sedang memperoleh pembiayaan ganda dari dana bergulir yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jatim dan APBD Kabupaten/Kota di Jatim

• Plafond Kredit Maksimal Rp 500 juta per debitur

Suku Bunga Besarnya bunga pinjaman dana bergulir yang bersifat umum adalah sebagai berikut : a. Pinjaman sampai dengan Rp 100 juta dikenakan bunga sebesar 4% flat per tahun menurun tahunan b. Pinjaman di atas Rp 100 juta dikenakan bunga sebesar 6% flat per tahun menurun tahunan c. Besarnya bunga pinjaman dana bergulir yang bersifat khusus adalah sebesar 3% flat per tahun menurun tahunan.

Jaminan Kredit .

Jaminan tambahan adalah barang bergerak (contoh: BPKB kendaraan) dan/atau barang tidak bergerak (contoh sertifikat tanah dan/atau bangunan) Syarat Pengajuan Kredit 1. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6 2. Fotocopy KTP/ SIM 3. Fotocopy Kartu Susunan Keluarga (KSK) 4. Fotocopy surat nikah atau surat keterangan belum menikah 5. Surat kematian/cerai jika telah berstatus janda/duda 6. Fotocopy bukti kepemilikan agunan tambahan 7. Surat keterangan usaha dari kepala desa 8. NPWP, SIUP, TDP dan SITU 9. Syarat lainnya sesuai ketentuan Bank Jatim atau Dinas/Badan/Biro (SKPD) Provinsi Jatim 10. Untuk keterangan lebih lanjut, bisa hubungi Info Bank Jatim di 14044 atau hubungi kantor cabang Bank Jatim terdekat

7

Jumat Legi, 13 NOVEMBER 2015

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur

Sosialisasi Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi/Kelompok dalam Rangka Pembentukan Infrastruktur Keuangan Mikro di Atrium DBL Surabaya, Kamis 12 November 2015 Dr H Soekarwo

Drs H Saifullah Yusuf

Profil Kopwan Sri Rejeki di Sedati Sidoarjo

Modal Awal Rp 2 Juta, dalam 5 Tahun Aset Berkembang Rp 1 Miliar Kopwan Sri Rejeki yang berada di Jl Mbah Nanggul Cemandi Sedati Sidoarjo bisa menjadi inspirasi bagi Kopwan lain di Jatim. Hanya dalam 5 tahun Kopwan ini kian eksis dengan jumlah aset sekarang mencapai Rp 1 miliar. Padahal modal awal dibentuk koperasi ini hanya Rp 2 juta.

D

ibentuk pada 2010 dengan 20 anggota, Kopwan ini memiliki modal awal Rp 2 juta yang merupakan dana patungan dari anggotanya.

Waktu pertama kali berdiri, belum ada bantuan dari pemerintah. Tak berselang lama, pada tahun yang sama Kopwan ini mendapat dana hibah dari ABPD Jatim Rp 25 juta.

Stimulan itu digunakan untuk memberdayakan usaha koperasi yang bergerak dalam simpan pinjam.

Menurut Sutini, Bendahara Kopwan Sri Rejeki pada saat itu pihaknya menerapkan manajemen lama. Yakni menabung sukarela dan boleh mengambil suka-suka. Anggota boleh menyimpan dana mulai Rp 5 ribu hingga tak terbatas ke ko-

perasi. Sebaliknya boleh mengambil simpanan sesuka hatinya.

“Setelah dievaluasi, cara ini memiliki kelemahan. Pengurus banyak yang nombok karena uang yang masuk ke koperasi hanya bersifat transit,” katanya ditemui saat menggelar pameran tunggal di acara Sosialisasi Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi/Kelompok dalam Rangka Pembentukan Infrastruktur Keuangan Mikro di Atrium DBL Surabaya, Kamis (12/11).

Sejak 2012 usaha Kopwan diperbaiki dan mulai menerapkan manajemen baru dengan mengenalkan program simpanan berjangka. Keuangan lebih tertata dan kinerja koperasi makin sehat dan profesional. Para pengurus pun

trie diana/bhirawa

Anggota Kopwan Sri Rejeki melayani para peserta yang ingin melihat aneka kerajinan akrilik di sela jeda acara Sosialisasi Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi/ Kelompok dalam Rangka Pembentukan Infrastruktur Keuangan Mikro di Atrium DBL Surabaya, Kamis (12/11).

makin antusias untuk membawa Kopwan lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. “Saat itu kami berharap dapat bantuan hibah lagi dari provinsi, tapi saat itu kami belum dapat bantuan,” katanya.

Tak mendapat dana hibah yang kedua justru memacu Kopwan Sri Rejeki makin bersemangat untuk mengembangkan sayap. SHU yang didapat koperasi, sebagian disisihkan untuk pendidikan. Filosofinya sederhana, agar ibu-ibu anggota Kopwan bisa menambah ilmu dan mengembangkan potensi Anggota Kopwan Sri Rejeki sibuk membuat aneka kerajinan termasuk pesanan bros berbahan akrilik dari Dinas Koperasi dan UMKM Jatim.

diri. “Daripada ngerumpi dengan tetangga saat nunggu suami dan anak pulang, ibu-ibu kami ajak untuk mengembangkan potensi.

Ternyata mereka antusias,” cerita Sutini seraya menyebut profesi suami anggota Kopwan Sri Rejeki mayoritas adalah pekerja tambak.

Berbagai pelatihan dan pendidikan pun digelar. Mulai pelatihan manajemen, komputer hingga memberikan keterampilan pada anggota.

Saat itu ada masukan dari anggota agar diberi pelatihan keterampilan seputar membuat olahan bandeng.

Sebab lokasi sekitar Kopwan yakni daerah Kalang Anyar adalah sentra bandeng dengan kualitas bagus di Sidoarjo. “Setelah ada pelatihan, akhirnya kami memiliki usaha naget dari bandeng meski dengan peralatan sederhana,” kata Sutini.

Tak hanya itu, Kopwan juga melatih anggotanya untuk belajar berbagai keterampilan, salah satunya akrilik (bahan campuran kaca dan plastik).

Bermodal keterampilan tersebut, anggota Kopwan membuat aneka kerajinan dari akrilik, mulai tas wanita, bros, bunga hias, tempat minum dan masih banyak lagi. Pemasaran tak hanya di seputar Sidoarjo, juga merambah berbagai daerah di Jatim.

“Kami bersyukur mendapat order membuat souvenir dari Dinas Koperasi dan UMKM Jatim untuk beberapa even, salah satunya dalam kegiatan sosialisasi ini,” kata Sutini.

Sutini juga menceritakan meski sempat tak mendapat dana hibah kedua, akhirnya Kopwan Sri Rejeki mendapat bantuan hibah kedua pada November 2014 sebesar Rp 25 juta. Bantuan hibah kedua ini makin

menyemangati pengurus untuk memajukan koperasi. “Tak disangka, dalam lima tahun aset kami berkembang menjadi lebih Rp 1 miliar. Jumlah anggota sekarang juga mencapai 350 orang,” katanya.

Yang membanggakan, keberadaan Kopwan mampu menumbuhkan wirausaha baru di lingkungannya. Banyak warga di sana menggunakan jasa Kopwan untuk mendapat modal awal usaha. Tak heran kini anggota Kopwan Sri Rejeki memiliki beragam profesi. Mulai penjual gado-gado, usaha laundry, warung kopi, penjual baju. “Mereka itu memanfaatkan modal awal dari Kopwan Sri Rejeki untuk merintis usaha,” katanya bangga.

Sutini menjelaskan, banyak anggota yang sudah beberapa kali meminjam. Mereka juga menaikkan plafon pinjaman seiring dengan pengembangan usaha yang dimiliki.

Saat ini besar pinjaman di Kopwan Sri Rejeki mulai Rp 500 ribu hingga Rp 18 juta. “Sekarang banyak anggota yang meminjam di kisaran angka Rp 15 juta,” katanya seraya menyebut koperasi menerapkan bunga 1,1 % hingga 1,5% per bulan tergantung tenor pinjaman.

Diakui Sutini, keberadaan Kopwan sangat bermanfaat bagi rakyat kecil. Lewat Kopwan pula mereka bisa memberdayakan diri, mengoptimalkan ekonomi keluarga. Karena itu secara pribadi dia berharap pemerintah terus memberikan perhatian pada Kopwan di Jatim. Tidak hanya membantu memberi stimulan dana hibah, juga memberikan pelatihan dan pendidikan bagi anggota Kopwan, juga membantu pemasaran bagi produk UMKM.  tis*

Satu Lagi Tersangka Korupsi APBD Kota Batu Dikirim ke Rutan Medaeng Batu, Bhirawa Satu lagi tersangka kasus dugaan korupsi APBD Kota Batu dikirim Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batu ke Rumah Tahanan (Rutan) Medaeng, Kamis (12/11).

Pengiriman ini menyusul pengirim-

an dua tersangka lain yang telah dikirim dua hari sebelumnya. Kini sudah ada tiga tersangka korupsi yang telah dikirim ke Rutan Medaeng untuk menjalani proses penuntutan dan segera disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi (Tipikor) Surabaya.

Satu tersangka yang dikirim Kejari Batu kemarin adalah Santonio (42), kelahiran Kota Malang.

Ia ikut menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana APBD dalam kegiatan Roadshow

Investasi Balikpapan (RIB) yang telah menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp 1,373 miliar.

“Tersangka ini adalah orang yang menerima aliran dana dari PHRI (Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia-red) Kota Batu yang menjalin kerjasama dengan BPMPT (Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu-red) Kota Batu untuk mengadakan RIB,”ujar Kasie Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Batu, Kamis (12/11).

Status Santonio dalam kasus ini adalah sebagai direktur sebuah Even Organizer (EO) yang menjadi rekanan Pemkot

dan PHRI dalam menyelenggarakan RIB. Karena itulah Santonio dipercaya oleh PHRI untuk mengelola anggaran RIB selama penyelenggaran di lapangan.

Dan pengiriman Santonio ke Rutan Medaeng, kata Jendra, merupakan satu rangkaian dalam kasus dugaan korupsi anggaran RIB yang telah menetapkan satu Pejabat Pemkot Batu dan seorang tokoh masyarakat (Tomas) Kota Batu sebagai tersangka).

Keduanya adalah Samsul Bakri, yang pada saat kasus ini terjadi menjabat sebagai Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kota

Batu dan Uddy Syamsuddin, yang pada saat kasus ini terjadi menjabat sebagai Ketua PHRI Kota Batu.

Saat ini ketiga tersangka memasuki proses penuntutan di Pengadilan Tipikor Surabaya. Karena itu keberadaan ketiganya dititipkan ke Rutan Medaeng agar proses penuntutan bisa lebih mudah dilakukan dan diselesaikan. “Ditargetkan, pada peringatan Hari Anti Korupsi 9 Desember nanti, kasus korupsi RIB ini sudag bisa disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya,”pungkas Jendra.  nas

JAWA TIMUR

8 KILAS JATIM

Polisi Kesulitan Ungkap Penyebar Video Mesum Probolinggo, Bhirawa Langkah kepolisian mengungkap pelaku penyebaran video mesum yang diduga dilakukan pasutri asal Desa Menyono, Kecamatan Kuripan, terbentur tembok tebal. Pasalnya, warga desa setempat menutup rapat setiap informasi yang yang dibutuhkan polisi.

“Sudah sekitar satu bulan yang lalu kami kesulitan mencari barang buktinya.

Masyarakat juga menutup rapat informasi terkait beredarnya video tersebut dan tidak kooperatif untuk dimintai keterangan.

Kasus ini juga sudah kami komunikasikan ke Polres,” kata Kapolsek Kuripan AKP Heri Suyanto, Kamis (12/11).

Setidaknya butuh 2 buah ponsel yang berisi rekaman video berdurasi 18 menit 15 detik tersebut, sebagai barang bukti (BB). Padahal Polsek sendiri tak punya satu pun ponsel yang dibutuhkan.

Video yang menampilkan adegan tidak senonoh itu diduga dilakukan pasutri dengan inisial R (20) dan Y (19). "Karena jika polisi melangkah tanpa adanya alat bukti yang cukup, maka dapat dianggap memfitnah atau mengkriminalisasi seseorang," ungkapnya.

Pihaknya hingga saat ini mengalami kesulitan mencari BB. Namun, jika sudah menemukan BB yang berisi video, akan mempermudah langkah polisi untuk melakukan penyidikan. Termasuk menangkap penyebar video pribadi tersebut. Ia juga mengaku belum tahu secara pasti bagaimana proses penyebaran video itu dapat tersebar luas di masyarakat.Q wap

Jumat Legi 13 NOVEMBER 2015

Hampir 2 Juta Surat Suara Dicetak Hanya 46 Persen Masyarakat Kediri yang Tahu 9 Desember Pilkada Jember, Bhirawa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember 2015 kurang dari satu bulan lagi dilaksanakan. Persiapan pelaksana Pemilu pun semakin gencar dilakukan. Di Kabupaten Jember, Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat ini menanti selesainya pencetakan Surat Suara (SS).

“Surat suara untuk pelaksanaan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) Jember ini sudah mulai dicetak oleh rekanan pemenang tender. Total ada 1.939.789 surat suara yang dicetak,” kata Divisi Perencanaan Anggaran dan Logistik KPU Jember, Dwi Endah Prasetyowati, Kamis (12/11).

Jumlah tersebut melebihi dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Jember yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni sebanyak 1.892.435 pemilih. “Jumlah SS ditambah sebesar 2,5 persen dari jumlah DPT sebagai SS cadangan. Dengan prosen-

tase itu, berarti di Kabupaten Jember ada tambahan sebanyak 47.354 surat suara,” ungkap Endah.

Ketentuan itu berdasarkan PKPU nomor 6 tahun 2015 tentang norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu. Endah menjelaskan, proses pencetakan surat suara itu dilaksanakan di Kudus Jawa Tengah oleh PT. Pura Barutama.

“Dicetaknya mulai 5 November dan ditargetkan selesai 17 November nanti,” tandasnya.

Menurutnya, surat suara yang sudah dicetak akan lang-

sung dikirim ke gudang KPU Jember untuk segera dilakukan proses sortasi, pelipatan dan packing surat suara. Kerena menurut Endah, proses sortasi ini akan mempermudah KPU menemukan dan menghitung jumlah surat suara yang rusak. “Sebab, sesuai kontrak dengan pemenang lelang, rekanan berkewajiban melakukan penggantian terhadap surat suara yang rusak,” terang Endah.

Kemudian, SS yang sudah siap akan segera didistribusikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Dari PPK ini akan didistribusikan ke tingkat bawahnya yakni PPS (Panitia Pemungutan Suara). “Lalu terakhir sampai ke tingkat KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang bertugas di masing – masing TPS (Tempat Pemungutan Suara) se Kabupaten Jember,” ucapnya.

Hanya 46 Persen Sementara itu, meski kurang satu bulan lagi pelaksanaan pemilihan Bupati Kabupaten Kediri ternyata masih banyak masyaraat di kabupaten kediri yang belum mengetahui pelaksanaan pemilihan bupati Kediri. Hal ini diketahui dari hasil survey yang dilakukan Lingkaran Survey Indonesia (LSI) yang menyebutkan tidak sampai 50 persen masyarakat mengetahui pelaksanaan pemilihan bupati 9 Desember mendatang.

Dikatakan Peneliti Utama LSI Ardian Sopa dari 440 responden yang tersebar di 3 kecamatan yang diwawancarai kurang lebih hanya 46 persen yang mengetahui pelaksanaan pemilihan bupati 9 desember. "Dari hasil surve kami ternyata hanya 46 persen masyarakat yang mengetahui tepat pelaksanaan Pilkada Kabupaten Kediri pada 9 desem-

ber nanti," ungkap Andian Sopa pada Wartawan.

Sementara itu komisioner KPU divisi sosialisasi Samsuri mengatakan untuk memberikan pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan pemilihan bupati pihaknya setiap hari kedepan akan melakukan sosialisasi dengan mengandeng lembaga sosial maupun mahasiswa dan pelajar. "Puncaknya pada h-3 pencoblosan petugas PPS akan mendatangi satu per satu rumah warga untuk memberikan kartu pemilih dan mengajak masyaraat untuk datang ke TPS," jelas Syamsuri.

Untuk diketahui /pemilihan bupati kediri akan dilaksanakan 9 Desember mendatang / dengan diikuti dua pasangan calon yakni pasangan calon nomor urut satu HaryantiMasykuri (Harmas) dan Ari Purnomo Adi – Arifin tafsir (AA).Q efi,van

Tiga Pejabat PU Mulai Dipanggil Kejaksaan Sampang, Bhirawa Pasca Laporan LSM forum kajian publik (FKP) terkait proyek penerangan jalan umum (PJU) TA 2014, ke Kejaksaan Negeri Sampang beberapa waktu lalu, tiga pejabat PU Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikatarung) Sampang mulai dipanggil Kejaksaan negeri Sampang untuk dimintai keterangan.

Kepala Dinas PU Cikatarung Sampang Wahyu Prihartono saat dikonfirmasi terkait pemanggilan itu, membenarkan ada pemanggilan pada dirinya oleh pihak Kejaksaan negeri Sampang, menyusul laporan LSM FKP terkait pelaksanaan proyek PJU Ta 2014 lalu, namun pihaknya enggan menjelaskan secara detail terkait materi pemeriksaan terhadap dirinya.

"Bahkan sebelumnya, sudah ada dua pejabat PU Cikatarung Sampang yang ikut dipanggil Kejaksaan, yakni Siti Muathifah selaku pejabat pelaksana teknis (PKK) dan Amir Hamzah selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK),” tambahnya.

Hal senada juga diungkapkan Amir Hamzah selaku (PPTK) PU Cikatarung Sampang. Ia membenarkan dirinya sudah dipanggil oleh pihak kejaksaan, namun ketika ditanyai soal pekerjaan tiang PJU yang tidak digali dan lain-lain seperti tudingan LSM FKP, ia membantahnya, sebab dilokasi proyek PJU tersebut digali dan di cor pondasinya, tapi intinya 5 pekerjaan PJU tersebut dikerjakan tidak fiktif.Q lis

Angka Kematian Ibu Melahirkan Masih Tinggi Lumajang, Bhirawa Jumlah kematian ibu saat melahirkan di Kabupaten Lumajang masih tinggi sebagai akibat pernikahan pada usia dini.umumnya hal tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran para orang tua yang menikahkan anaknya di usia dini.

Demikian disampaikan oleh ketua Tim penggerak PKK Kabupaten Lumajang, Hj. Tutuk As’at Malik, saat memberikan keterangan pada media dalam pelaksanaan Jambore kader gerbang mas siaga yang bertempat di alun alun Lumajang, kemarin (11/11).

Kegiatan jambore yang melibatkan sekitar 800 kader posyandu tersebut menurut Hj. Tutuk adalah untuk pemantapan kader gerbang mas (gerakan membangun masyarakat sehat ) yang merupakan ikon kabupaten lumajang dalam membangun masyarakat sehat di Lumajang.

Sementara itu kegiatan yang di gelar dengan berbagai atraksi dari para ibu ibu kader gerbang mas menurutnya bagian dari evaluasi kinerja gerbang mas dan sekaligus sebagai upaya untuk pembinaan kepada para kadernya.Q mb10

sawawi/bhirawa

Kasub Bulog Bondowoso, Samiran beserta tim saat menggelar operasi pasar baru-baru ini.

Bulog Klaim Masyarakat Butuh Raskin

basir/bhirawa

Wakil Bupati Bojonegoro, Setyo Hartono saat menyerahkan bantuan alat pertanian kepada salah satu petani di gedung pertanian setempat.

Pemkab Serahkan Alat Pertanian Bojonegoro, Bhirawa Karena sebagai lumbung pangan dan energi semata, namun beberapa kebijakan dilakukan mulai pembuatan embung dan waduk, dan tata kelola pupuk yang merata dan terjangkau dimasyarakat. Kali ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro akan memberikan sejumlah alat pertanian berupa 35 transplanter (alat tanam padi mekanik) untuk 18 kecamatan di wilayah Bojonegoro.

Penerima bantuan tersebut diantaranya, yakni berada di Kecamatan Sumberejo, Trucuk, Kapas, Ngraho, Balen, Sukosewu, Purwosari, Ngasem, Padangan, Temayang, Tambakrejo, Kasiman, Kanor, Gayam dan Dander. Menurut Bupati Bojonegoro, Setyo Hartono, jika kebijakan maupun program pemerintah takkan berhasil tanpa adanya kerjasama dan dukungan dari para petani.

“Pemkab Bojonegoro menjadi lumbung pangan dan energi, karena mayoritas masyarakat Bojonegoro disektor agraris baik petani maupun buruh tani,” kata Wabup usai penyerahan bantuan alat tanam padi mekanik di gedung pertemuan Dinas Pertanian Bojonegoro, Kamis (12/11) kemarin.

Dikatakan, kini dalam bercocok tanam telah mengalami banyak perubahan hal ini dikarenan beberapa hal salah satunya adanya alat tepat guna dibidang pertanian. “Menanam padi yang dulunya mundur kini maju dan menggunakan alat mekanik yakni tranplanter yang diharapkan akan meningkatkan produk-

tivitas pertanian di Bojonegoro,” ujarnya.

Dengan berbagai peralatan yang diberikan, jelas wabup Bojonegoro, sekaligus sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah agar lahan pertanian yang ada, dapat dikelola dengan sebaik mungkin sekaligus tidak harus mengeluarkan anggaran besar.

“Memang kita mendorong agar pertanian terus digenjot dari tahun ke tahun. Tentunya fasiltas dan atau sarana penunjang lain, harus diberikan kepada para petani. Sehingga kegiatan pembukaan lahan sampai panen, mendatangkan hasil maksimal,” ujarnya.

Kini untuk mendukung peningkatan produksi pertanian di Bojonegoro bermitra dengan para TNI. TNI yang tugas utamanya menjaga keamanan, ternyata juga bisa menjadi mitra untuk meningkatkan produktivitas pertanian karena mereka para TNI ini mau belajar bersama petani.

Secara khusus Wabup berpesan agar bantuan alat ini dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dan jangan sampai digunakan untuk kepentingan pribadi seorang saja, namun harus memenuhi kepentingan anggota kelompok tani.

Demikian pula terkait keamanan harus dijaga baik-baik jangan sampai berpindah tangan.

Di akhir sambutannya Wabup menyampaikan dengan canggihnya alat pertanian ini akan meningkatkan produksi pertanian di Bojonegoro, dengan alat ini diharapkan akan membawa menfaat dan keberkahan bagi seluruh kelompok tani.Q bas

Situbondo, Bhirawa Hingga memasuki bulan November 2015 ini, Bulog Bondowoso mengklaim bahwa masyarakat Kab. Situbondo dan Bondowoso masih membutuhkan keberadaan beras raskin sebagai kebutuhan pokok sehari-hari. Penegasan ini disampaikan Kepala Sub Divre Bulog Bondowoso, Samiran, pagi kemarin (12/11) menyikapi kabar adanya mafia beras miskin di Kota Santri. Menurut Samiran, jika masyarakat Situbondo tidak membutuhkan beras miskin, secara otomatis strata ekonominya sudah mengalami peningkatan yang signifikan.

Kata Samiran, pihaknya sejak lama sudah menegaskan kesiapannya untuk mengganti penemuan beras miskin yang berkualitas jelek ditengah-tengah masyarakat. Samiran juga memastikan beras yang diterima dari para mitra, tidak secara otomatis akan diterima, melainkan harus melalui pengecekan (sortir) terlebih dahulu. “Jadi beras masuk ke Bulog itu tidak langsung diterima secara serta merta. Tetapi kita melihat dulu kualitasnya bagus atau jelek,” tegas mantan Wakasub Bulog Bondowoso itu.

Samiran juga membantah keras jika di Kab Situbondo ada mafia beras miskin.

Malah sebaliknya, imbuh dia, keberadaan raskin itu masih bermanfaat untuk masyarakat. Bahkan, lanjut Samiran, pihaknya beserta jajaran Bulog terus menerus mengoptimalkan kualitas beras miskin agar masyarakat bisa merasa puas. “Sekali lagi, saya berharap

kepada masyarakat, jika ditemukan beras raskin yang jelek, segera laporkan kepada tim terdekat. Seluruhnya akan kami ganti,” janji Samiran.

Kabar miring soal raskin itu, aku Samiran, bukan membuat lembaganya kendor dalam bekerja, justru sebaliknya malah menambah semangat dirinya beserta seluruh staf untuk mengoptimalkan dalam peningkatan stock beras. Sehingga, ulas dia, kedepan dapat memenuhi kebutuhan raskin dan meminimalisir keluhan dari masyarakat.

“Kami sudah mengimbau kepada seluruh staf untuk tidak main, main dengna raskin. Kalau memang ada beras yang berkualitas kurang baik, cepat ditukar dan jangan berpolemik,” harapnya.

Samiran menuturkan, dalam pengadaan beras miskin tidak ada faktor kesengajaan yang sistematis untuk menampung kualitas jelek, melainkan dilakukan sesuai dengan SOP Bulog.

Samiran malah mengakui jika Bulog berhubungan baik dengan para mitra, karena para mitra tersebut ada kemauan untuk menjual beras ke Bulog. ”Tetapi kalau tidak sesuai dengan Bulok dan beras itu ditolak, tolong para mita jangan marah,” tegasnya.

Untuk memastikan beras raskin itu layak konsumsi, Bulog sudah melakukan uji memasak bersama dan makan bersama dengan Sekda Bondowoso dan Bupati Situbondo, baru-baru ini. Hasilnya, lanjut Samiran, semua pejabat yang diundang mengakui jika beras raskin layak untuk dimakan. Q awi

Berhasil Jadi Duta GenRe, Dapat Uang Pembinaan Para pelajar dan mahasiswa yang belum bergabung dalam proses pemilihan putra-putri Duta GenRe 2015 untuk segera mendaftarkan diri. Pasalnya, bagi putra dan putri yang berhasil menjadi pemenang langsung mendapatkan uang pembinaan yang totalnya mencapai Rp 15 juta. Sebab untuk pelajar kelas XI kini bisa mengikuti ajang bergengsi pemilihan Duta GenRe 2015 Kabupaten Blitar ini sedangkan untuk mahasiswa tetap maksimal yang sedang duduk di semester II. Diungkapkan Kepala BPPKB Wahid Rosidi melalui Kepala Bidang (Kabid) Keluarga Berencana (KB) BPPKB Kabupaten Blitar, Yukhanit Setyani menegaskan kegiatan pemilihan duta GenRe 2015 bakal dibuat semeriah mungkin. Sebab, ada hadiah uang pembinaan yang cukup besar bagi putra dan putri yang berhasil keluar sebagai pemenang. “Selain bisa menambah

catatan prestasi secara pribadi, putra-putri yang keluar sebagai pemenang juga mendapatkan uang pembinaan jutaan rupiah,” katanya.

Bahkan diakui Yuyuk-panggilan akrab Yukhanit Setyani mengakui, hingga saat ini sudah ada puluhan pasangan dari masingmasing sekolah serta mahasiswa yang telah mendaftarkan diri, serta siap mengikuti ajang pemi-

lihan duta keluarga berencana 2015 ini. “Bagi yang belum bergabung untuk segera mendaftarkan diri, sebagai Duta GenRe,” ujarnya.

Diungkapkan dia, lewat pemilihan duta GenRe ini diharapkan ada figure motivator dari kalangan pelajar atau mahasiswa, yang bisa menjadi pemotivasi agar generasi muda ikut perhatian terhadap persoalan yang saat ini banyak menimpa remaja, mulai dari pernikahan dini, seks bebas yang berdampak pada HIV/AIDS. “Paling rentan adalah pergaulan bebas dan juga pemakaian obat-obatan terlarang, yang saat ini remaja paling potensial terpengaruh, maka digelarlah kegiatan duta GenRe ini,” jelasnya.

Di samping itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mensosialisa-

sikan program GenRe di kalangan pelajar, serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan wawasan kepada para pelajar dan mahasiswa untuk berperilaku sehat dan berakhlak.

“Selain untuk mempromosikan program GenRe, juga menumbuhkan pusat informasi dan konseling (PIK) remaja melalui pendekatan ramah remaja, yakni dengan adanya figure dua GenRe dari kalangan remaja itu sendiri. Jadi bagi remaja yang sudah memenuhi syarat untuk segera mendaftar,” terangnya lagi.

Sementara perlu diketahui GenRe diperlukan sebagai informasi yang berkaitan dengan penyiapan diri remaja menyongsong kehidupan berkeluarga yang lebih baik, untuk

hartono/bhirawa

Kepala BPPKB Kabupaten Blitar, Drs. Wahid Rosidi, MM bersama putra-putri Duta GenRe Kabupaten Blitar yang juga menjadi pemenang di Tingkat Jatim. menyiapkan pribadi yang matang dalam membangun keluarga yang harmonis serta untuk me-

mantapkan perencanaan dalam menata kehidupan untuk keharmonisan keluarga . Q htn,adv

Jumat Legi 13 NOVEMBER 2015

KILAS JATIM

Pemkab Kediri Siapkan Relawan Siaga Bencana Kab Kediri, Bhirawa Memasuki musim penghujan yang rawan terjadi banjir lahar hujan gunung kelud Pemerintah Kabupaten Kediri telah menyiapkan sekitar 400 kader dan Relawan yang disiagakan didaerah rawan bencana.

Dikatakan Kabag Humas Pemkab Kediri, sesuai hasil pemetaan yang rawan banjir lahar hujan Pemkab Kediri telah menyiapkan relawan atau tim siaga yang ditempatkan didaerah rawan bencana.

Menurutnya, mengingat masih banyak material diatas puncak kelud , sehingga perlu adanya antisipasi yang maksimal untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada musim penghujan tahun ini. "Mereka nanti ditempatkan pada titik-titik yang rawan bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, dan mereka bekerja dibawah kendali Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaaten Kediri," kata Haris.

Dari keterangan Haris, ada tujuh kecamatan di kabupaten kediri yang rawan bencana alam ketika musim penghujan datang, sehingga butuh persiapan yang maksimal dalam mengantisipasinya.

"Tujuh Kecamatan itu yakni kecamatan Plosoklaten ,Puncu, Kepung, Kandangan, Ngancar, Badas dan Kecamatan , Kecamatan Wates,” kata dia.

Lebih lanjut, Kabag humas pemkab kediri M. Haris setiawan mengatakan kader-kader yang disiapkan akan selalu siaga jika terjadi bencana. Kader yang telah dilatih ini tersebar diseluruh daerah yang rawan terjadi bencana Dia menambahkan selain telah memetakan daerah rawan banjir lahar hujan pihaknya juga memetakan daerah yang rawan terjadi longsor.Q van

JAWA TIMUR

9

KPUK Lamongan Bantah Tudingan Panwaslu Di Tuban, 2.214 DPT Bermasalah Lamomgan, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lamongan membantah atas tudingan Panitia Pengawasan Pemilihan Umum (panwaslu) Kabupaten Lamongan terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) invalid.

Panwaslu sebelumnya menyatakan untuk merevisi DPT karena ada perbedaan data yang menyebutkan dalam penyusunan DPT Versi Panwaslu dari total DPT tambahan 1.081.581 pemilih, ditemukan 407 pemilih dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) invalid, 6.383 pemilih dengan Nomor Kartu Keluarga (NKK) invalid, dan 445 pemilih yang telah meninggal dunia.

Nursalam, Komisioner KPU Divisi Teknis dan Data Kamis(12/11), mengatakan, NIK dan NKK bukan merupakan kewenangan KPU, melainkan kewenangan dari Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan. “Untuk NIK dan NKK yang invalid bukan kewenangan KPU,” ungkapnya.

Nursalam menjelaskan, NIK dan NKK dinyatakan invalid oleh Sistem Data Pemilih (Sidalih) lantaran nomer digitnya tidak bisa diterima oleh Sidalih. “Nomer digitnya ada yang lebih 16, yang diterima Sidalih adalah 16 digit. Yang lebih dari 16 digit dikatakan invalid oleh Sidalih,” urainya.

Untuk itu, sambung Nursalam, KPU Kabupaten Lamongan sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Lamongan. “KPU RI sudah menginstruksikan KPU masingmasing kabupaten berkoordinasi dengan Dispendukcapil.

Kita sudah kirim surat terkait KPU Lamongan untuk mengubah KK yang invalid,” ucapnya.

Namun, sayangnya permintaan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. “Dispendukcapil sudah membalas, Dispendukcapil tidak bisa mengubah karena harus berkoordinasi dengan Depdagri,”

jelasnya.

Nursalam menegaskan, 407 pemilih dengan NIK dan 6.383 NKK tersebut bukan pemilih siluman, mereka disebut invalid di Sidalih karena persoalah jumlah digit NIK dan NKK yang lebih dari 16 digit.

“Enam ribu sekian itu bukan pemilih siluman, tapi warga Lamongan,“ terangnya.

Sementara terkait 445 pemilih yang telah meninggal dunia tapi tetap masuk dalam Sidalih, dikatakan Nursalam disebabkan, pemilih meninggal paska penetapan 2 Oktober silam. “Pada penetapan DPT 2 Oktober sampai hari ini ada yang meninggal dan ada yang ke TNI dan Polri, sudah clear waktu penetapan,” akunya.

KPU, tambah Nursalam tidak mungkin mencegah pemilih yang meninggal pasca penetapan DPT. “Masak orang meninggal dilarang. KPU sudah menindak lanjuti, dengan meminta PPK dan PPS untuk mendata dan mencoret dari hard copy pemilih yang meninggal, kalau sudah dicoret tidak akan mendapat undangan untuk mencoblos,” pungkasnya.

2.214 DPT Bermasalah

Sementara itu, Panitia Pengawas Pemilih (Panwaslih) Pemilihan Kepala Dareh (Pilkada) Kabupaten Tuban masih menemukan sedikitnya 2.214 pemilih yang bermasalah masuk dalam Daftar pemilih tetap (DPT) pada Pilkada seretantak yang akan digelar pada 9 Desember mendatang.

Oleh karenanya, Panwaslih meminta agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) Tuban segera melakukan perbaikan DPT dalam waktu dekat. “Kita mintak temua tersebut diperbaiki segera oleh KPUK Tuban sebelum pencoblosan nanti,” Kata Doni Yunus, salah satu anggota Panwaslih Kabupaten Tuban (12/11).

Lebih lanjut diterangkan, masih banyak pemilih pemula dari kalangan pelajar sebanyak 928 pemilih yang belum masuk DPT, ada 112 warga yang meninggal yang ternyata masih masuk dalam DPT Pilkada dan belum diferivikasi oleh KPUK. “DPT bermasalah ini ditemukan merata semua Kecamatan yang ada di Kabupaten Tuban, kecuali Kecamatan Semanding. Kalau ini dibiarkan akan berpotensi penggelembu-

ngan suara dan terjadi jual beli suara di tingakt TPS,” tegas Doni.

Yang membut pihak Panwaslih geram, ternyata ada 555 Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak sesuai, dan ada 492 NIK dan nama ganda yang masuk DPT Tuban. Tak hanya itu, ada 5 warga yang berstatus TNI atau Polri masih tercatat sebagai pengguna hak pilih, serta ada 13 data fiktif dan 37 warga yang pindah domisili masih terdaftar. “Yang invalid ini minimal disertai keteranga dari Depdagri, sebab jika tidak begitu ini akan menjadi kesalahan dalam pendataan berikutnya dan harus dirubah dari pusat,” kata Doni.

Terkait dengan temuan Panwaslih, Yayuk Dwi Agus Sulistiarini, salah satu Komisioner KPUK Tuban, saat dikonfirmasi mengakui sudah menerima rekomendasi Panwaslih tersebut dan langsung melakukan pengecekan melalui Sistem Data Pemilih (Sidalih).

“Kita sudah mengarahkan kepada semua anggota panitia pemilihan Kecamatan (PPK) untuk melakukan pencermatan, apakah itu betul atau tidak,” kata Yayuk ini.Q mb9,hud

Dua Rekor Dunia MURI Pecah di Tulungagung Tulungagung, Bhirawa Dua rekor dunia versi Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) berhasil dipecahkan dalam sehari di Tulungagung, Kamis (12/11). Kedua rekor tersebut adalah penyajian pecel lele terbanyak dan parade 2.000 penari Reog Kendang (tarian khas Tulungagung).

MURI mencatat untuk pelaksanaan penyajian pecel lele terbanyak yang berlangsung di Desa Gondosuli Kecamatan Gondang pada pukul 09.00 WIB dapat tersajikan sebanyak 5.180 porsi. Satu porsi berisi dua ekor lele yang telah digoreng atau dipanggang dan dimasak bersama santan. Sedang untuk parade 2.000 penari Reog Kendang, MURI mencatat diikuti 2.400 penari. Acara parade 2.000 penari Reog Kendang ini berlangsung di halaman GOR Lembu Peteng pada pukul 14.30 WIB. Manajer MURI, Sri Widayati, seusai memberikan piagam dan plakat MURI pada Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE MSi, mengatakan rekor dunia MURI di Tulungagung kemarin merupakan pemecahan rekor yang ke-7.180 dan 7.181.

“Sebelumnya di Tulungagung sudah pula dilakukan pemecahan rekor

Bojonegoro Canangkan Gerakan Menabung Air Bojonegoro, Bhirawa Bojonegoro beridentik dengan kata kekeringan, kekurangan, banjir dan daerah yang miskin melihat kondisi ini diperlukan kecakapan hidup agar mampu bertahan bahkan produktif ditengah keterbatasan. Oleh karenanya diperlukan gerakan moral secara menyeluruh yang melibatkan seluruh komponen masyarakat Bojonegoro mulai anak kecil, remaja, dewasa bahkan kaum tua.

Mulai pelajar, guru, ibu rumah tangga, pengusaha, aparatur dan penegak hukum untuk mensukseskan gerakan strategi hidup yang benar di Bojonegoro. Untuk mensukseskan gerakan ini, Bupati Bojonegoro Suyoto, menyampaikan kebersamaan yang harus menjadi nafas baru kehidupan di Bojonegoro. “Bersama-sama mencegah kerusakan alam, gerakan melestarikan lingkungan kita, bersama-sama menguatkan untuk memperbaiki lingkungan dan ekososistem di sekitar kita.

Selain itu menghindari bencana alam,” kata Bupati.

Dikatakan, pada tahun 1900 sampai tahun 1985 Bojonegoro masih merupakan daerah yang teduh, demikian pula sumber air masih mudah ditemukan.

Namun kini semua telah berubah dimusim hujan kita menolak air namun dimusim kemarau kita kekurangan air. Melihat hal ini kita harus merubah sikap dan perilaku kita terhadap lingkungan.Q bas

MURI lainnya. MURI mencatat pemecahan rekor yang terjadi di Tulungagung sebelumnya di antaranya kegiatan melukis batang rokok (nyete) terbanyak, penyelenggaraan pilkades terbanyak, penyajian ayam panggang terbanyak dan kegiatan dakon terbanyak,” paparnya.

Bupati Syahri Mulyo mengaku bangga dengan terpecahkannya dua rekor dunia MURI di Tulungagung dalam sehari kemarin. Apalagi dalam pelaksanaan acara parade 2.000 penari Reog Kendang, Wakil Gubernur Jatim, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) turut hadir menyaksikan.

Menurut dia, sebenarnya bukan pemecahan rekor dunia yang menjadi tujuan, utamanya dalam acara penyajian pecel lele terbanyak. “Untuk penyajian pecel lele terbanyak diharapkan masyarakat lebih banyak mengonsumsi produk perikanan seperti lele. Produk perikanan kini sudah masuk dalam sembilan bahan pokok.

Bahkan mengonsumsi ikan lebih baik daripada daging,” ujarnya.

Produksi lele di Tulungagung, utamanya di Desa Gondosuli, lanjut Bupati Syahri sangat melimpah.

Dalam satu hari bisa mencapai sam-

pai 30 ton. “Perputaran uang di sini perharinya mencapai Rp 600-an juta.

Dan keuntungan yang didapat perhari bisa sampai Rp 60 juta,” tuturnya.

Diharapkan dengan acara pemecahan rekor dunia MURI, kuliner pecel lele akan lebih terangkat dan menjadi terkenal se-antero Nusantara. “Sesudah ini sajian di pendopo tidak hanya sate khas Tulungagung atau ayam lodo tetapi juga ada pecel lele,” katanya.

Sementara itu, Gus Ipul mengapresiasi terselenggaranya pemecahan rekor dunia MURI parade 2.000 penari Reog Kendang. Ia menyarankan agar tahun depan kegiatan serupa dapat dilakukan kembali. “Tetapi nanti tidak hanya melibatkan siswa SD sampai SMA, tetapi juga melibatkan seniman Reog Kendang.

Tentu jumlahnya akan lebih banyak.

Dan tempatnya kalau bisa di stadion,” tuturnya.

Acara parade 2.000 penari Reog Kendang diikuti 333 kelompok kesenian Reog Kendang. Kelompokkelompok tersebut merupakan kegiatan ekstra kurikuler di sejumlah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK se-Tulungagung.Q wed

ramadlan/bhirawa

Miftahul Huda dan Minardi anggota DPRD dari Dapil V Kesamben, Tembelang Megaluh saat menemui para buruh didepan pintu masuk gedung DPRD Jombang.

Buruh Pabrik Kertas Mengadu ke Dewan Di-PHK karena Bentuk SP dan Bergaji di Bawah UMK Jombang, Bhirawa Puluhan buruh PT Mirolam Adigunawan Kesamben, Jombang, mendatangi kantor DPRD Jombang, Kamis (12/11). Mereka melakukan aksi unjuk rasa karena adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 13 buruh sepihak oleh manajemen dan serta gaji yang tidak sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK).

“Ada sebanyak 13 buruh yang di PHK, itu setelah pihak perusahaan mengetahui para buruh menandatangani berita acara pembentukan serikat buruh atau serikat pekerja,” ujar Jumali salah satu pekerja

saat melakukan orasi didepan pintu masuk kantor DPRD Jombang.

Dalam aksinya, puluhan buruh ini juga membawa sejumlah poster, dan terus berorasi meminta para wakil rakyat segera turun tangan memberikan sanksi kepada perusahaan tempat mereka bekerja. Bahkan selain melakukan PHK, pihak menagemen perusahaan yang memproduksi kertas khusus untuk ibadah Konghucu ini juga sering melakukan intimidasi dilakukan melalui pesan singkat di ponselnya terkait wacana pekerja berserikat itu.

“Intimadasi itu contohnya seperti PHK, dan SMS yang intinya mengancam kalau sudah tanda tangan berserikat dikeluarkan dari perusahaan. Sejauh ini ada 13 buruh di PHK, dari pengurus serikat ada 6 orang,” tandas Jumali menambahkan.

Agung Suryo Utomo buruh lain mengatakan, aksi buruh ini juga untuk menuntut agar pihak Perusahan memberikan hak-hak normatif buruh sesuai aturan.

Seperti gaji sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK) sesuai yang telah ditentukan pemerintah.

Selama ini pihak pabrik dikatakannya membayar upah mereka di bawah ketentuan yakni hanya sekitar Rp 12 ribu rupiah per hari. Q rur

EKONOMI - BISNIS

10 Kurs JUAL

BELI

USD

13,755.00

13,619.00

SGD

9,675.72

9,578.70

EUR

14,786.63

14,634.98

JPY

11,150.29

11,035.57

GBP

20,730.16

20,517.02

Sumber: Bank Indonesia (9 NOVEMBER 2015)

RAGAM EKBIS

Pameran Konstruksi dan Bangunan Jadi Ajang Bertukar Ide

Surabaya, Bhirawa Pameran konstruksi dan bangunan di Grand City Surabaya dihadiri oleh ratusan pengunjung yang berminat dengan kebutuhan konstruksi dan bahan bangunan yang berkualitas. Pengunjung yang datang, ratarata sebagai kontraktor bangunan dan masyarakat umum yang sengaja berkunjung mencari informasi tentang bahan bangunan.

Imam, warga Bulak Rukem mengutarkan jika tujuan kedatangan ditempat ini untuk mencari kebutuhan bahan bangunan berupa pintu plastik kamar mandi. Ia mengakui, jika harga yang ada pada pameran tersebut sangat kompetitif. Karena terdapat berbagai perusahaan yang telibat di pameran menawarkan diskon sampai 30%.

“Tadi ada beberapa prodok yang bersaing antar perusahaan, sehingga diskonnya lumayan. Jadi pameran ini memang sangat mendukung untuk perkembangan konstruksi dan bangunan yang ada di Surabaya. Atau memang mau akhir tahun, sehingga ada penghabisan stok besar-besaran,” terangnya, Kamis (12/11) kemarin.

Ia berharap pameran dalam skala nasional tidak hanya menjelang akhir tahun.

Tetapi bisa berlangsung enam bulan sekali. Peran penting pameran juga bisa memberikan perkembangan dunia konstruksi dan bangunan yang terbaru. Sehingga pengaruh bangunan yang kokoh dan memiliki interior yang baik mempengaruhi nilai seni setiap individu. Q wil

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Yamaha, th. 2008, Putih, AG3783TI, a/n.

Desti Ariani, Ds. Sodo, Pakel-T.Agung No. 2277/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2010, Hitam, AG6314RJ, a/n.

Sulastri, Ds. Joho RT/RW: 004/004, Kalidawir-T.Agung No. 2278/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 1998, Hitam, AG5784TF, a/n.

Sidik, Ds. Sepatan, Gondang-T.Agung No. 2279/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2012, Hitam, AG5406OL, a/n.

Kiptiyah, Ds. Rejoagung, Kedungwaru-T.Agung No. 2280/IMB/BI-II/2015 HILANG BPKB, Mobil Daihatsu S89 Pick Up, th. 1995, Hitam, AG9192ML, a/n. Hj. Yulianawati, Dsn. Centong RT/ RW 002/004, DS. Purworejo, Sanan Kulon-Blitar No. 2281/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2003, Hitam, AG2410TC, a/n.

Lilis Suryani, Ds. Besole, Besuki-T.Agung No. 2282/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2012, Merah Marun, AG6847OI, a/n. Badrus Soleh, Ds. Tenggong, Rejotangan-T.Agung No. 2283/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 1980, Merah, AG5864RH, a/n.

Poyo, Ds. Tapan, Kedungwaru-T.Agung No. 2284/IMB/BI-II/2015 HILANG BPKB, Mobil Daihatsu S89 Pick Up, th. 1995, Hitam, AG9192ML, a/n. Hj. Yulianawati, Dsn. Centong RT/ RW 002/004, DS. Purworejo, Sanan Kulon-Blitar No. 2285/IMB/BI-II/2015

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 4248 FG, a/n Sembodo, Ds. Sumberwaru, rw 02/01, Kec. Banyuputih, Situbondo.

No. 2286/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 6479 EE, a/n Devi Tri Handayani, Ds. Arjasa, rw 02/03, Kec. Arjasa, Situbondo.

No. 2287/IMB/BI-II/2015

Jumat Legi, 13 NOVEMBER 2015

BKPM Ajak Investor Sejahterakan Petani Tebu Surabaya, Bhirawa Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terus mendorong realisasi investasi yang diharapkan dapat berkontribusi positif secara langsung pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah realisasi investasi pabrik gula yang dilakukan oleh PT Kebun Tebu Mas (KTM) di Lamongan, Jatim.

Kepala BKPM Franky Sibarani menyampaikan bahwa investasigulatersebut diharapkan memberikan kesejahteraan bagi petani tebu. “Investasi diharapkan memberikan kemanfaatan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Di sini kami memberikan apresiasi kepada PT KebunTebu Mas, sebagai investor gula yang berupaya untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan petan itebu,” ujarnya dalam keterangan resminya pada sejum-

lah eartawan Kamis (12/11,) kemarin.

Ia menilai bahwa KTM menjalinkemitraan yang salingmenguntungkandengan3.000 petani. Bentuk kemitraan itu antara lain penyediaan bibit unggul dan technical assistant untuk mengenalkan teknologi terbaru dalam proses penanaman tebu. “Hal ini akan berlanjut pada peningkatan produktivitas petani,” sebutnya.

Selain itu, KTM melakukan inovasi dalam proses jual beli tebu yang lebih transparan, mulai dari perhitungan nilai rendeman tebu menggunakan metode core sampler hingga mekan-

isme pembayaran tebu yang dilakukan bekerjasama dengan Bank BRI. Investasi yang dilakukan oleh KTM juga berkontribusi positif pada upaya pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja sebesar 2 juta per tahunnya.

Untuk dapat memenuhi target tersebut, salah satu strategi yang ditempuh pemerintah adalah menjadikan investasi padat karya sebagai fokus dan prioritas investasi. Terlebih dengan fakta bahwa elastisitas tenaga kerja Indonesia semakin menurun. Pada tahun 2004, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi dapat menyerap 450 ribu tenaga kerja.Tahun 2014, 1 persen pertumbuhan ekonomi hanya mampu menciptakan 160 ribu tenaga kerja.

KTM sendiri tercatat memiliki rencana investasi sebesar US$ 522 juta dan telah merealisasikan investasinya sebesar Rp 2,5 triliun dengan kebutuhan tenaga kerja baru sebesar 1.200 orang. Perusahaan memproduksi molases sebesar 100 ribu ton, gula tebu sebesar 1,08 juta ton yang 50% untuk pasar ekspor dan tebu sebesar 10,8 juta ton.

Berdasarkan data BKPM, hingga Triwulan III Tahun 2015, realisasi investasi mencapai Rp 259,7 triliun, naik 16,6% dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 343,7 triliun. Jumlah ini memberikan penyerapan tenaga kerja hingga 1.059.734 orang, naik 9,3 % dari tahun lalu sebanyak 960.336 orang. Q ma

Investasi pabrik gula yang dilakukan oleh PT Kebun Tebu Mas (KTM) di Lamongan, Jatim diharapkan memberikan kesejahteraan bagi petani tebu.

Biaya Bisa Perbaiki Perekonomian Indonesia Surabaya, Bhirawa Pakar statistik dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, Kresnayana Yahya mengatakan kondisi perekonomian Indonesia pada 2016 akan semakin membaik dengan dukungan biaya logistik yang semakin turun atau murah.

“Saya memprediksi perekonomian Indonesia akan semakin membaik pada 2016, salah satunya adalah sektor logistik,” kata Kresna dalam diskusi Economic Outlook 2016 di Suara Surabaya Center (SSC), Rabu malam (11/11).

Ia mengatakan pendapat tersebut didasari dengan mulai berjalannya program tol laut pemerintahan Presiden Joko Widodo sehingga dengan adanya tol laut maka bisa menurunkan biaya logistik terutama ke wilayah timur Indonesia.

“Ekonomi tahun depan terutama Jatim akan ada harapan baru seiring dengan munculnya infrastruktur baru yaitu Pelabuhan Teluk Lamong, sehingga biaya logistik terutama ke wilayah Indonesia timur akan sedikit hemat apabila dibandingkan dengan jalur darat,” tuturnya.

Menurut dia, kondisi perlambatan ekonomi juga terjadi di negara berkembang lain, namun Indonesia masih bisa tum-

buh lebih baik dengan mengurangi tekanan internal dan melakukan reformasi fiskal melalui percepatan penyerapan belanja modal dan peningkatan penerimaan perpajakan.

“Penyerapan belanja yang lebih memadai untuk sektor infrastruktur dan mengurangi biaya logistik akan membaik, karena telah didukung oleh peningkatan penerimaan dari sektor pajak maupun perbaikan iklim bisnis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, ketahanan ekonomi di Indonesia akan dibangun dari peran sederhana dengan pendekatan sosial inovasi, dimana orang-orang muda mendominasi jumlah penduduk akan menjadi peta perilaku bangsa yang memiliki jiwa kreatif dan inovatif.

“Tren saat ini adalah berkembangnya anak muda yang ingin menjadi seorang pengusaha, dibandingkan dengan pegawai. jika semua sektor ini bisa sejalan, maka perekon-

imian di Indonesia akan membaik. Apalagi jika pengusaha, terutama pengusaha logistik bisa memanfaatkan media sosial sebagai pemasaran produknya maka akan lebih berhemat dalam transportasinya,” katanya.

Ia juga mengingatkan bagi para pengusaha maupun masyarakat umum, terkait dengan penggunaan gadget atau alat komunikasi yang menurutnya sudah semakin ke arah pemborosan saat ini, karena hingga triwulan III, pengeluaran orang-orang Indonesia secara total terhadap kebutuhan gadget ini mencapai Rp30 triliun.

Di sisi lain, Konsultan Bisnis, Kafi Kurnia menjelaskan di tengah krisis saat ini masyarakat harus mengelurkan tabungan (saving) pada situasi yang tepat dan benarbenar hemat agar pengeluaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan bisa dikurangi. “Dalam krisis perekonomian itu ada bahaya dan peluang. Jadi kita harus peka membaca peluang dan waspada dengan bahayanya, seperti sekarang ini saatnya membeli perusahaan yang mau bangkrut, inilah yang dinamakn memanfaatkan krisis sebagai peluang,” katanya. Q rac

Selain hanya membutuhkan lahan yang tidak terlalu besar, hotel kapsul bakal menjadi trend 2016 mendatang.

Hotel Kapsul Bakal Jadi Tren 2016 Surabaya, Bhirawa Melemahnya ekonomi yang terjadi di Indonesia tidak menjadi halangan bagi para pelaku usaha bisnis perhotelan untuk mencari peluang, salah satunya adalah dengan mendirikan hotel-hotel kapsul jauh berbeda dengan hotel yang ada saat ini.

Menurut Ketua Persatuan Hotel dan Restoran (PHRI) Jawa Timur, M Soleh saat dikonfirmasi Bhirawa, Kamis (12/11) kemarin mengungkapkan hingga tahun depan hotel-hotel low budget akan banyak dicari, bahkan akan bermunculan hotel-hotel kapsul berukuran 2x1 meter. “Jadi seperti kuburan kamar mandinya ada di luar, sarapan bisa di luar juga di warung-warung atau geraigerai yang disediakan atau disekitarnya,” ujar Soleh.

Soleh menambahkan, untuk bisa mendirikan hotel kapsul ini cukup mudah, dengan memiliki lahan 100 meter saja hotel bisa berdiri. “Namun dengan catatan letaknya harus strategis dan lokasi penginapannya sebaiknya berdekatan dengan

pusat perbelanjaan atau lokasi wisata,” jelasnya.

Bahkan beberapa hari yang lalu sudah ada yang ingin membangun hotel kapsul di Surabaya pusat.

“Rencananya jumlah kamarnya 40 kamar dengan ukuran 2x1 meter dan bakal akhir tahun ini akan mulai dibangun,” kata Soleh.

Jadi dengan adanya pelaku usaha yang ingin mendirikan hotel kapsul di Surabaya merupakan bukti pelemahan ekonomi masih bisa menjadi peluang bisnis.

“Pelemahan ekonomi merupakan tantangan bagi para pengusaha untuk tetap eksis, jadi jangan menganggap krisis ini membuat usaha jadi menurun. Dan sampai saat ini masih belum ada di Indonesia hotel-hotel kapsul itu,” terangnya.

Sementara hotel kapsul sendiri sebenarnya sudah menjadi tren di negara lain salahsatunya di Jepang.

Selain biaya pembangunannya yang efisien, renovasi hotelnya pun tergolong singkat, yaitu sekitar 8 bulan saja. Q riq

Penyerapan Tenaga Kerja Masih Didominasi Sektor Pertanian Pemprov, Bhirawa Penyerapan tenaga kerja di Jatim masih didominasi oleh sektor Pertanian sebanyak 7,08 juta orang (36,57 persen), walaupun dari tahun ke tahun terlihat adanya pengurangan tenaga kerja di sektor ini. “Hal ini dikarenakan perekonomian Jatim untuk saat ini masih bertumpu pada sektor Pertanian walaupun sedikit demi sedikit mulai bergeser ke sektor Perdagangan dan Jasa Kemasyarakatan,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, Sairi Hasbullah, Kamis (12/11).

Dikatakannya, pada Agustus 2015, fenomena turunnya jumlah penduduk Jatim yang bekerja di sektor Pertanian juga tidak terlepas dari adanya fenomena alam “El Nino” yang mengakibatkan kekeringan cukup panjang hampir di seluruh wilayah Jatim, padahal sektor ini biasanya sangat tergantung dari kondisi air dan curah hujan Selain itu, penurunan jumlah penduduk yang bekerja baik di sektor Pertanian maupun sektor-sektor lain yang mengalami penurunan jumlah penduduk yang bekerja sangat berkaitan erat dengan krisis global yang menghantam negara-negara di dunia dan tidak terkecuali negara-negara tujuan ekspor komoditas Jatim dan Indonesia secara umum.

Ia menuturkan runtuhnya perekonomian negara-negara tujuan ekspor menyebabkan terhambatnya ekspor barang hasil produksi sehingga stok menumpuk dan tentunya akan menjadi masalah bagi pengusaha yang seringkali berdampak pada rasionalitas faktor-faktor produksi termasuk tenaga kerja.

Untuk Jatim sendiri, lanjutnya, yang paling merasakan dampak ini adalah sektor Pertanian karena sebagian besar komoditas ekspor utama Jatim berasal dari sektor Pertanian termasuk sub sektor Perikanan di dalamnya. Q rac

Jumat Legi, 13 NOVEMBER 2015

Reshuffle Jilid Dua, Hak Prerogratif Presiden Jokowi

2016, Belanja Daerah Jember Capai Rp 3,5 Triliun l Sambungan hal 1

Sementara belanja bantuan sosial meng­ alami penurunan sebesar Rp 6,19 miliar atau turun 11,87 persen yakni dari Rp 52,14 miliar menjadi Rp 45,95 miliar. Kemudian belanja bagi hasil kepada pemerintahan desa tidak mengalami perubahan yakni tetap sebesar Rp 13,94 miliar.

Sedangkan belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa mengalami kenaikan sebesar Rp 101,25 miliar atau 41,04 persen yakni dari Rp 246,73 miliar menjadi Rp 347,99 miliar dan belanja tidak terduga tetap yakni Rp 5 miliar. “Rencana alokasi belanja langsung pada APBD 2016 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun lalu sebesar Rp 200,69 miliar yakni dari Rp 1,519 triliun menjadi Rp 1,319 triliun atau menurun 13,21 persen,” kata Supaad yang juga Kepala Dinas Pekerjaan Umum Jatim itu.

Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai yang mengalami kenaikan sebesar Rp 3,52 miliar atau naik 3,02 persen dari Rp 116,75 miliar menjadi Rp 120,27 miliar.

Kemudian belanja barang dan jasa turun sebesar Rp 55,01 miliar dari Rp 684,61 miliar menjadi Rp 629,59 miliar (8,04 persen).

Belanja modal juga mengalami penurunan sebesar Rp 149,2 miliar dari Rp 718,18 miliar menjadi Rp 568,98 miliar (20,77 persen).

Supaad menjelaskan target pendapatan daerah pada APBD 2016 diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar Rp 236,13 miliar dari Rp 3,207 triliun menjadi Rp 3,443 triliun (7,36 persen). “Untuk pendapatan asli daerah mengalami penurunan sebesar Rp 23,857 miliar dari Rp 508,45 miliar menjadi Rp 484,59 miliar (4,69 persen),” katanya. n efi

l Sambungan hal 1

‘Reshuffle Jilid 2 Kepentingan Siapa?, kalimat itu menjadi tema diskusi demokrasi di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11).

Diskusi tersebut menghadirkan salah satunya pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis dan mantan Direktur Eksekutif Green Peace Asia Tenggara Emmy Hafild.

Pilkada Serentak, 19 Calon dan KPK Deklarasi Anti Korupsi l Sambungan hal 1

PNS Pemkab Jember. Rencana alokasi belanja langsung pada APBD 2016 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun lalu sebesar Rp 200,69 miliar yakni dari Rp 1,519 triliun menjadi Rp 1,319 triliun atau menurun 13,21 persen.

Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai.

Pemkot Lelang Jabatan Staf Ahli Wali Kota Madiun l Sambungan hal 1

itu, mampu membuat makalah “Dengan persyaratan seperti terurai di atas, kemungkinan para PNS Eselon III juga masih mikir-mikir. Tapi waktunya kan masih lama, jadi sekarang yang ada hanya rasan-rasan dan mikir-mikir. Saya sendiri juga masih mikir-mikir, apakah ikut lelang jabatan Eselon III sebagai Staf Ahli Wali Kota Madiun apa tidak,”ujar Edi Joko Purnomo kepada wartawan, Kamis (12/11).

Sebenarnya lanjut dia, kalau sekarang dibuka lelang jabatan Eselon II untuk jabatan Staf Ahli Wali Kota Madiun bidang Ekonomi dan Keuangan, masuk akal juga.

Masalahnya, pada 2016 mendatang juga ada lowong jabatan Eselon II lainnya. Demikian halnya pada 2017 juga ada jabatan Kepala Dinas dan Kepala Badan yang lowong karena pensiun.

Saat ditanya mengapa lelang jabatan Eselon II untuk Staf Ahli Wali Kota Madiun kurang diminati para PNS di Kota Madiun ? Spontan Edi Joko Purnomo mengatakan, “Ah ya ndak juga. Masalahnya, lelang jabatan Staf Ahli Wali Kota Madiun kan baru diumumkan Senin (9/11) kemudian nanti ditutup pada 27 November. Yang jelas, dalam masalah ini, baru bisa diketahui ada peminat atau tidaknya ya pada 27 November pas deadline nya,”terang mantan Camat Taman Kota Madiun mengakhiri pembicaraan. n dar

Madura Butuh Perbaikan Jalan l Sambungan hal 1

tan Ketapang. Selain kondisi jalan yang rusak parah, lebar jalan pun hanya 4 meter sehingga kendaraan besar mengalami kesulitan jika melewati jalan tersebut.

“Jalan sepanjang 43 kilometer itu sudah lama tidak tersentuh perbaikan, akibatnya jalan yang rusak kondisinya semakin rusak karena tidak dilakukan perbaikan. Belum lagi ukuran jalan yang sempit, imbasnya sering terjadi kecelakaan karena kendaraan sulit melewati. Belum lagi kalau ada kendaraan besar lewat, pasti akan terjadi kemacetan karena harus bergantian lewatnya,” ungkap politisi dari Dapil Jatim XI Madura belum lama ini.

Politisi yang duduk sebagai anggota Komisi A DPRD Jatim ini meminta pemerintah provinsi segera melakukan perbaikan dan pelebaran jalan di sepanjang jalan 43 kilometer itu, agar masyarakat Madura bisa menikmati jalan provinsi yang kondisinya bagus.

Hisan menambahkan, selain jalan sepanjang 43 kilometer itu juga terdapat jalan dengan ukuran yang sempit di Kecamatan Sampang menuju Kecamatan Omben. Le­bar jalan hanya 4 meter. Padahal jalan tersebut jalan yang sering dilewati kendaraan besar, akibatnya selalu terjadi kemacetan. “Pemprov Jatim harus segera menganggarkan pelebaran jalan,” pungkasnya.

Politisi dari Fraksi Demokrat ini menyampaikan, selain banyaknya jalan yang rusak, kondisi infrastruktur pengairan di Madura juga belum memadai. Masalahnya pembangunan irigasi yang tidak maksimal, sehingga air tidak bisa mengalir dengan baik, bahkan tidak bisa mengairi sawahsawah. “Pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan, agar para petani Madura tidak kesulitan dalam mengairi sawahnya,” katanya. n cty

11

SAMBUNGAN

dihadiri oleh calon kepala daerah di 19 kabupten/kota di Jatim ini juga membacakan satu persatu LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) yang telah diisi dan dilaporkan ke KPK. Dari hasil LHKPN diketahui harta tertinggi atau calon terkaya jatuh pada Fathul Huda yang merupakan incumbent dan calon Bupati Tuban.

Kekayaan calon ini berjumlah Rp 82,9 miliar.

Fatkul Huda adalah calon incumbent yang diusung oleh gabungan parpol parlemen di DPRD Tuban selain Golkar. Yakni PKB, Gerindra, PDIP, Demokrat, PKS, PAN, Hanura, PPP, dan Nasdem.

Urutan kedua yaitu Kartika Hidayati yang merupakan calon Wakil

Bupati Lamongan dengan kekayaan Rp 73 miliar. “Kekayaan saya ini berasal dari suami saya seorang pengusaha, dan saya juga mantan anggota DPRD Jawa Timur,”ujar Kartika.

Sementara Fadeli, Cabup yang menjadi pasangannya harta kekayaannya hanya Rp 7,135 miliar.

Kemudian, Cabup Kabupaten Kediri Haryanti menjadi calon kepala daerah nomor tiga paling kaya dengan jumlah harta mencapai Rp 58,7 miliar.

Sedangkan untuk calon termiskin adalah calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan. Yus Syamsul Hadi, yang merupakan calon Wali Kota Pasuruan dari jalur independen ternyata hanya memiliki kekayaan Rp 46 juta.

Bahkan calon wakilnya yang ber-

nama Agus Wibowo ternyata hanya memiliki kekayaan Rp 10 juta. “Saya memang tidak punya rumah, saat ini masih kontrak. Kekayaan saya hanya satu sepeda motor Honda 2012 dengan harga Rp 12 juta, tapi saya juga punya utang Rp2 juta jadi kekayaan saya hanya Rp 10 juta,” ujarnya.

Sementara itu untuk calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya, dari hasil LHKPN juga diketahui jika dari seluruh calon yang berlaga di Surabaya, Whisnu Sakti Buana adalah yang paling kaya dengan harta mencapai Rp 20 miliar. Sedangkan Tri Rismaharini kekayaannya Rp 1,8 miliar. Sementara untuk Rasiyo kekayaanya Rp 7,7 miliar dan kalah dengan kekayaan calon wakilnya Lucy Kurniasari yang mencapai Rp 12 miliar. n cty

Hanya 11 Sekolah Surabaya Dijatah Buku K-13 l Sambungan hal 1

sekali tidak memenuhi kebutuhan di Surabaya. Sebanyak 11 sekolah yang menerima buku K-13 secara gratis itu terdiri dari dua SD swasta dan sembilan SD negeri. Kesebelas sekolah tersebut merupakan sekolah sasaran yang menjadi pilot project K-13. Di antaranya ialah SD Al Islah, SD Khadijah, SDN Dukuh Kupang II, SDN Banyu Urip VIII, SDN Dr Sutomo I, SDN Kapasan III, SDN Kapasan IX, SDN Pakis IX, SDN Panjangjiwo I, SDN Sawahan, dan SDN Sumur Welut I. Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya Eko Prasetyoningsih menjelaskan distribusi buku K-13 langsung diterima oleh masing-masing pihak sekolah secara bertahap mulai Oktober hingga awal November ini. Apabila sudah menerima buku, sekolah diwajibkan memberikan laporan kepada Dindik Surabaya. “Kita sudah dapat pemberitahuan dari pusat. Tinggal menunggu laporan dari sekolah. Kalau belum menerima, nanti bisa kita laporkan segera,” ujar Eko, Kamis (12/11).

Distribusi buku kali ini dilakukan lebih awal, menurutnya ini sangat positif. Karena siswa akan lebih semangat belajar di sekolah.

Jumlah buku yang diterima sekolah disesuaikan dengan jumlah siswa di masing-masing sekolah. Setiap siswa kelas I-III akan mendapatkan 8 tema jenis buku. Sedangkan untuk kelas IV- VI, masing-masing siswa mendapatkan 9 tema jenis buku.

Pada jenjang SD, ada empat kelas yang menerima buku baru K-13 tahun ini. Antara lain kelas I, II, III, dan VI. Sebenarnya, lanjut Eko, buku baru K-13 tahun ini diperuntukkan untuk kelas III dan VI saja.

Hal tersebut mengingat tahun ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan K-13. “Tahun pertama untuk kelas I dan IV, tahun kedua untuk II dan V, dan tahun ketiga untuk kelas III dan VI,” terangnya.

Namun, lanjutnya, buku K-13 untuk kelas I dan II harus diperbarui tiap tahun. “Ada lembar kegiatan dalam buku itu yang selalu update tiap tahun. Jadi ada buku baru selalu untuk kelas I dan II,” tambah Eko. Karena itu, distribusi buku baru

K-13 tahun ini untuk kelas I, II, III, dan VI. Bagi sekolah penerima buku gratis K-13, lanjut Eko, dilarang memungut biaya sepeser pun dari siswa. “Buku itu diberikan secara gratis dari pusat. Jadi tidak boleh ada pungutan apapun,” ujarnya.

Selain itu, bagi sekolah yang terpilih mendapatkan buku gratis namun pelaksana kurikulum 2006 (K-06) diharapkan dapat menyimpan buku dengan baik di perputakaan.

Karena, sewaktu-waktu buku K-13 juga dapat digunakan dalam pembelajaran K-06. “Tapi di antara 11 SD itu semuanya sudah pelaksana K-13,” tambah Humas Dispendik Surabaya tersebut.

Atas kekurangan buku ini, Dindik Surabaya sebelumnya telah mengantisipasi dengan menganggarkan melalui APBD 2016. Total anggaran yang diajukan senilai Rp 165 miliar untuk sekolah pelaksana K-13 non sasaran. “Sejak tahun ini sekolah non sasaran sudah tidak mendapat jatah buku dari pusat.

Karena itu, tahun depan sudah kita antisipasi dengan APBD,” pungkas dia. n tam

Gubernur Tambah Anggaran untuk UMKM Sebesar Rp 1,7 Triliun l Sambungan hal 1

Dana stimulan tersebut tambah Pakde Karwo, panggilan Gubernur Soekarwo dapat membuat pelaku UMKM tertantang karena memiliki kewajiban membayar kredit ke bank. Sementara pemerintah juga tidak kehilangan uang karena hanya sebagai linkage program dengan perbankan.

Diakuinya program stimulan lewat kredit lunak jauh lebih efektif daripada program bantuan langsung. “Mindset masyarakat selama ini adalah menganggap mudah bantuan dari pemerintah. Sehingga banyak kasus bantuan hilang dan tidak kembali. Tetapi bila bantuan

itu lewat kredit lunak, mereka rajin membayar. Nah, ini yang sekarang kami pakai,” ujarnya.

Sementara itu anggota F-PKB DPRD Anik Maslachah mengaku tidak mempersoalkan program linkage bank yang digagas Pemprov Jatim tersebut. Syaratnya, program tersebut benar-benar mendukung pertumbuhan sektor riil di Jatim. “Bila sektor riil ini tumbuh bagus, maka akan berimplikasi pada kondusifitas iklim ekonomi Jatim. Mulai meningkatnya PDRB, dan mengurangi disparitas antar wilayah serta mewujudkan ketahanan daerah,”ujarnya.

Sedang anggota Fraksi PKS Irwan Setiawan misalnya mengaku

hanya tahu bahwa ploting dana untuk UMKM adalah Rp 400 miliar . Pasalnya tidak ada informasi mengenai pergeseran dana cadangan Pilgub maupun silpa seperti disampaikan gubernur. “Setahu saya tetap Rp 400 miliar. Kalaupun ada pergeseran anggaran mestinya disampaikan. minimal ke Badan Anggaran (Banggar),”akunya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim Ka’bil Mubarok menyampaikan, pihaknya tetap kritis terhadap alokasi dana untuk UMKM tersebut. “Awalnya kami memang menolak. Tetapi karena program ini kami pandang penting, maka kami pun setuju,’”ujarnya. n cty

lapangan, instruksi itu tidak dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati di wilayah itu.

Jadilah bencana kebakaran hebat tahun ini.

Saya melihat Gubernur dan Bupati kurang berempati pada rakyatnya,” papar Emmy Hafild dalam dialektika demokrasi dengan tema ‘Reshuffle Jilid 2 Kepentingan Siapa?’, Kamis (12/11). Nara sumber lainnya, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha dan pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis.

Emmy Hafild menyatakan, reshuffle adalah hak prerogatif Presiden Jokowi. Jadi dia minta agar Presiden Jokowi diberi kebebasan menentukan haknya mereshuffle atau tidak para menterinya. “Nilailah jalannya pemerintah setelah 3 tahun berjalan, jangan dalam tempo setahun sudah dianggap gagal. Kinerja setahun, jalannya tentu masih tertatih-tatih, menyamakan langkah, menyatukan kehendak untuk berjalan bersama, berdampingan. Saya tidak setuju, bila ada yang minta Presiden mundur karena dinilai gagal,” tandas Emmy.

Sementara itu Margarito Kamis banyak mencela dan mengkritik jalannya pemerintahan Jokowi-JK. Dia cenderung menilai Menteri BUMN dan ESDM layak direshuffle karena kebijakannya salah arah. Dia sangat menentang kebijakan pengucuran dana pada BUMN dan perpanjangan kontrak per ambangan. Dari perilaku menteri yang berasal dari parpol ini, dia melihat watak sejati parpol dalam merebut kekuasaan.

Desakan Tiga Kelompok Sementara itu Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romahurmuziy (Romy), Syaifullah Tamliha menilai Presiden Jokowi dianggap bimbang akibat terlalu banyak tekanan dari pihak luar. Pihak dari luar itu disinyalir terus mendesak Jokowi untuk melakukan perombakan (reshuffle) kabinet.

“Presiden ini sudah mendapat tekanan.

Ada tiga kelompok pertama, dari partai koalisi, kedua dari para relawan yang tidak rela (tak dapat jatah) dan ketiga dari parlemen,” ujar Syaifullah di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11).

Karena itu, anggota Komisi I DPR RI itu berharap reshuffle bukan karena desakan tiga kelompok tersebut yang ingin mengakomodasi kepentingan. Melainkan, berdasarkan kebutuhan dan ada keinginan dari masyarakat. “Oleh karena itu, saya berharap isu reshuffle itu dari publik terhadap kinerja para menteri,” katanya.

Kendati demikian, pria kelahiran Kalimantan Selatan ini yakin Jokowi tidak mudah diintervensi. Pasalnya, dia mengungkapkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu lebih mengedepankan kepentingan rakyat dibandingkan golongan ataupun kelompok tertentu.

“Saya yakin Jokowi ini seperti ikan. Jadi, air laut boleh asin tapi ikan yang hidup di sana tidak ikut asin. Saya yakin Jokowi punya pendirian, dan tidak bisa ditekan,” pungkasnya. n ira

Proses Pendaftaran Direksi PDAM Kota Batu Harus Diulang l Sambungan hal 1

maksimal 55 tahun. “Tim berencana membuka pendaftaran ulang tapi kita konsultasikan dulu dengan Wali Kota Batu terkait masalah ini,” ujar Sekretaris Daerah Kota Batu Widodo, Kamis (12/11).

Selain itu, tim juga merekomendasikan pengurangan syarat seperti sertifikat pengelolaan air. Klausul ini akan diubah, calon direksi PDAM diharuskan mengikuti pelatih­ an pengelolaan air. Calon yang lulus persyaratan administrasi akan diikutkan dalam pendidikan pengelolaan air. Selain itu, tim juga mengkaji melibatkan pihak ketiga dalam proses seleksi. Khususnya untuk memberikan rekomendasi calon direksi, serta menyiapkan uji kelayakan dan kepatutan untuk para calon direksi. “Bisa kita ambil dari badan diklat atau staf ahli,” tambah Widodo.

Sementara itu tersiar kabar beberapa nama calon direksi PDAM, seperti Sugeng Minto Basuki, mantan Ketua DPD PAN Kota Batu dan Sekretaris DPC Ge­ rindra Kota Batu Edi Sunaedi. Meski nama keduanya santer disebut-sebut bakal menggantikan Zainul Arifin, keduanya membantah mendaftarkan diri menjadi calon direksi PDAM Kota Batu. Seperti dikemukakan oleh Sokek, panggilan akrab Edi Sunaedi. “Kita itu ibarat pasukannya warga Batu, disuruh bertempur di laut ya monggo, bertempur di udara ya siap, di darat pun juga oke, kalau dikehendaki ya saya siap, karena Direktur PDAM adalah hak perogratif wali kota, siapa pun berpeluang dan bisa jadi direktur,” ujarnya. Hanya saja, hingga saat ini Sokek mengatakan belum melakukan apa pun terkait dengan pendaftaran PDAM. “Saya sama sekali belum mengklik seleksi Direktur PDAM, juga belum mengumpulkan berkas pendaftaran, karena itu saya kaget ketika disebut-sebut menjadi calon,” ujarnya sambil tertawa. n nas

Merangsang Minat Belajar Anak dari Barang Serba Bekas l Sambungan hal 1

hanya sepuluh lobang. “Orang biasanya mengenal dengan sebutan dakon. Jumlah lubang umumnya ada 12, tapi kita buat hanya sepuluh saja,” kata Nita.

Penggunaan lubang hanya sepuluh lantaran alat ini digunakan untuk merangsang anak belajar berhitung. “Penyandang retardasi mental di bawah usia 10 tahun, belum mampu menghitung lebih dari angka 10. Karenanya, ini (congklak) kita buat sesuai kebutuh­

an mereka,” tambah dia.

Ira Purnama Sari menambahkan, selain congklak dia juga memamerkan puzzle bergambar. Puzzle ini juga sangat mudah dibuat. Hanya dari kertas HVS yang sudah digambar dan ditempel pada kardus. Setelah ditempel, kertas itu lalu dipotong menjadi empat sampai lima bagian. Potongan itu sengaja dibuat dengan ukuran besar karena untuk memudahkan mereka menata kembali.

“Gambar puzzle pun tidak boleh rumit. Saya hanya

membuat gambar buah-buahan untuk puzzle. Lagi-lagi ini untuk menyesuaikan dengan kemampuan berpikir mereka,” tutur Ira. Wakil Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK) UM Surabaya Mundzakir menambahkan, karya-karya mahasiswa tersebut cukup sederhana dalam pembuatannya dan implementasinya di kelas.

Namun dari sisi manfaat, APE tersebut efektif untuk me­ rangsang minat belajar anak.

Hal ini juga sudah dilakukan penelitian selama satu bulan

dengan menggunakan sampel penyandang retardasi mental di SDLB Alpha Kumara Wardana 2 Surabaya.

“Kita memantau perkembangan 30 anak didik yang belajar menggunakan APE ini. Sebanyak 26 di antaranya mampu mengikuti pembelajaran secara efektif. Siswa pun lebih cepat mencerna materi pembelajaran,” tutur Mundzakir.

Karya-karya mahasiswa itu pun sempat menarik perhatian Dekan Keperawatan National Cheng Kung University

(NCKU) Yen Miaofen. Usai memberi kuliah tamu di kampus yang beralamat di Jalan Sutorejo 59 Surabaya itu, Miaofen menyempatkan diri untuk menilik karya-karya tersebut. Pihaknya mengaku, ada banyak beasiswa bagi para mahasiswa yang memiliki produk-produk ilmiah semacam ini. “Kita akan kerjasama dengan UM Surabaya untuk student dan lecture exchange. Tapi perlu ada seleksi untuk mahasiswa. Khususnya mereka yang punya karya ilmiah,” pungkas dia. *

UTAMA

12

Jumat Legi, 13 NOVEMBER 2015

Jatim Tolak Permohonan Izin 11 Pertambangan Pasir Magetan, Bhirawa PemprovJatim menolak permohonan izin 11 usaha pertambangan pasir dan batu di Kabupaten Magetan karena dinilai tidak layak. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jatim, Dewi J Putriatni, Kamis, mengatakan, sejak Januari hingga September 2015, terdapat 42 usaha pertambangan pasir dan batu yang mengajukan permohonan izin ke Pemprov Jatim.

“Dari hasil verifikasi, ada 11 usaha yang ditolak dan dua usaha diterima permohonannya. Sedangkan lainnya masih proses verifikasi sesuai urutan pengajuannya,” ujar Dewi Putriatni di

Magetan, kepada wartawan, Kamis (12/11).

Menurut dia, terdapat berbagai alasan hingga akhirnya 11 berkas usaha pertambangan pasir dan batu tersebut ditolak. Di antaranya, tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang ditetapkan oleh Pemkab Magetan dan juga karena terjadi tumpang tindih dengan pengusaha tambang lainnya yang terlebih dahulu mengajukan izin.

Sedangkan dua usaha pertambangan pasir dan batu yang telah mendapat izin, selain lokasiya yang aman bagi lingkungan juga telah mendapatkan rekomendasi dari Bupati Magetan.

Ia menjelasan, sesuai aturan aktivitas pertambangan pasir, tanah, dan batu baru dapat dilakukan setelah pengusaha memiliki izin secara komprehensif.

Yakni, mulai dari, Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), IUP eksplorasi, dan IUP operasional produksi.

Aktivitas tambang tetap dianggap ilegal dan bisa ditindak secara hukum jika pengusaha belum memiliki ketiga izin tersebut.

“Karena itu, kami meminta para pengusaha segera melakukan percepatan pengurusan izin. Semakin cepat mengajukan, maka semakin cepat pula kami memrosesnya,” kata dia. Q ant

Bakorwil Madura Rapatkan Barisan Jelang Pilkada Serentak 2015

Diusulkan Komisi D, Guru TK Bakal Dapat Insentif Rp 3OO Ribu dari Pemkot Surabaya Para guru Taman Kanak Kanak (TK) yang selama ini menempati gedung balai RW akan mendapatkan uang transport bulanan sebesar Rp300 ribu perorang.

Uang transport yang diambilkan dari APBD Surabaya ini akan diberikan mulai tahun 2016.

D

ana transport untuk para guru TK yang statusnya belum ber naung di bawah yayasan ini dianggarkan sebesar Rp1,9 miliar.

Dana ini diusulkan oleh Komisi D DPRD Surabaya setelah membahas rencana kegiatan anggaran (RKA) 2016 yang diajukan Dinas Pendidikan Kota Surabaya sebesar Rp37,231 juta. Menurut Junaidi wakil ketua Komisi D DPRD Surabaya, penambahan dana tersebut sebagai bentuk apresiasi kepada para guru TK yang tak mendapat bayaran karena sekolah TK yang dirikan belum mandiri.

“Mereka setiap hari mau menyisihkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengajar anak anak TK. Ini harus kita apresiasi. Karena tugas mereka sebenarnya juga berat ikut mencerdaskan generasi muda,” ujar politisi Partai Demokrat Surabaya ini, Kamis (12/11/2015) siang di ruang Fraksi Demokrat.

Di Surabaya sampai saat ini masih banyak TK yang didirikan atas swa-

Junaidi

daya masyarakat masing masing RW. Karena swadaya maka untuk kelangsungan proses belajar mengajar dilakukan seadanya memanfaatkan gedung RW setempat. Sedangkan para gurunya diantaranya berasal dari ibu ibu warga sekitar.

Beberapa sekolah TK tersebut berdiri di Simokerto gang 3 dan Kedungmangu serta Gading Kapas Madya.

Dana tambahan untuk transport para guru TK ini akan dimasukkan dalam nomenklatur anggaran Peningkatan Mutu Pendidikan PAUD. Selain dana transport para guru TK non yayasan, ada tambahan anggaran lainnya yang merupakan inisiatif Komisi D. Nilainya mencapai Rp8 miliar. Pos anggaran lainnya yang

mendapat tambahan anggaran tersebut selain transport para guru TK non yayasan, adalah Pelaksanaan Ujian Nasional SD. Semula dianggarkan Rp 2, 172 miliar ditambah Rp2,250 miliar untuk testing center computer based test.

Sedangkan Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Dikdas yang sebelumnya Rp1.264.787 ditambahi sebesar Rp787.960. 360. ”Tambahan ini diperlukan untuk implementasi pengembangan mata pelajaran dan bahan ajar. Penting bagi para guru untuk mendapatkan semacam training agar mampu meningkatkan cara belajar yang efisien dan siswa mampu menerima bahan ajar dengan baik,” ujar Junaidi.

Komisi D ingin ada peningkatan mutu pendidikan yang dibarengi dengan hasil unas. “Saya melihat selama ini anggarannya besar tapi nilai unas siswa di Surabaya kalah dari daerah lainnya. Dengan peningkatan anggaran akan berbanding lurus dengan kenaikan prestasi lulusan,” ujar Junaidi.

Tambahan lainnya juga dilakukan untuk pengadaan meubeler terkait berdirinya gedung SMPN baru di beberapa tempat. Pengadaan meubeler tersebut jumlahnya cukup besar Rp1.727.945.005.

Dana tambahan ini dimasukkan dalam Pengadaan perlengkapan Sekolah Dikmen yang sebelumnya Rp744.063.572. Q adv

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2015 sudah semakin dekat. Dalam mengantisipasi kerawanan dalam pilkada tersebut, Bakorwil IV Pamekasan, Jawa Timur menggelar silaturahim forum koordinasi daerah sewilayah kerjanya di Hotel Pullman Surabaya, Kamis (12/11) kemarin.

F

orum Koordinasi Pimpinan Daer ah sangat penting untuk memak simalkan fungsi koordinasi antar pimpinan daerah dalam mengatasi dan menangani persoalan di masing-masing daerah, terutama menjelang pilkada serentak 9 Desember mendatang. Tahun ini, ada 19 daerah di Jatim yang melaksanakan pilkada serentak, empat diantaranya masuk wilayah Bakorwil Pamekasan yakni Kabupaten Sumenep, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur Akhmad Sukardi mengatakan, perlu mewaspadai potensi adanya konflik pada pilkada serentak 2015. Dirinya mengakui di wilayah Madura sangat rawan adanya gesekan-gesekan masing-masing pendukung pasangan calon (paslon) Bupati maupun Wakil Bupati.

“Oleh sebab itu, pihak kepolisian dan TNI harus mengantisipasi betul.

Dengan adanya silaturahmim ini ada kerja sama antar kabupaten kota dibawah koordinasi bakorwil Pamekasan. Sehingga dengan kerjasama itu ada sinergi, misalnya se-Madura itu berkoordinasi dengan Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik,” kata

Sekdaprov Jatim Akhmad Sukardi saat berbicara pada silaturahim forum koordinasi daerah se-wilayah kerjanya di Hotel Pullman Surabaya, Kamis (12/11) kemarin.

Akhmad Sukardi disela sambutannya di Hotel Pullman Surabaya kemarin.

Ia menerangkan, dengan adanya silaturahim yang bertema menciptakan Kamtibmas aman dan kondusif jelang Pilkada serentak dan mendorong terwujudnya kerjasama antar daerah, bisa menularkan pada Bakorwil yang lainnya di Jawa Timur. “Kedepan, nanti akan ada se wilayah-wilayah bakorwil lainnya,” pungkasnya.

Untuk menularkannya, Mantan Kepala Dinas Pendapatan Jatim ini akan mengajak rembukan dengan Bakorwil lainnya karena sudah ada contohnya saat ini. “Sudah ada contohnya sekarang ini, tinggal copy paste saja. Bentuknya sama tapi kontennya berbeda sesuai kebutuhan Kabupaten Kota dan Bakorwil masing-masing,” jelasnya.

Dirinya juga berpesan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus menjaga netralitas dalam

pilkada serentak 2015. Terutama yang kepala daerahnya mencalonkan kembali menjadi pemimpin.

Sementara itu, Kepala Bakorwil IV Pamekasan Dr H Asyhar menjelaskan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk mencari solusi bersama terkait persoalan-persoalan strategis pada pilkada serentak 2015. Secara umum, menurutnya keamanan menjelang pilkada dalam keadaan aman.

“Tentunya forum silaturahim ini yakni mengantisipasi kerawanan-kerawanan dalam pilkada,” katanya.

Dirinya mengatakan, silaturahim ini perlu dilakukan dengan para pimpinan daerah untuk membicarakan dan mendiskusikan terkait persiapan pelaksanaan pilkada pada 9 Desember mendatang. “Disamping mensinergikan kerjasama antar kabupaten kota yang ada di bakorwil 4 pamekasan, juga mengerucutkan kerjasama se-Bakorwil Pamekasan,” harap Asyhar. Q geh.adv

Dewan Resmi Sahkan APBD 2016

Berkekuatan Rp 23,O5O Triliun, Pendapatan Pajak Alami Penurunan Sebanyak sembilan fraksi di DPRD Jatim akhirnya menyetujui Raperda tentang APBD Jatim 2016 disahkan menjadi Perda. Yang menarik, pengambilan keputusan persetujuan bersama DPRD dan Gubernur terhadap Raperda APBD Jatim Tahun Anggaran 2016 dilaksanakan pada sidang paripurna DPRD Jatim, Selasa (10/11) malam, tepatnya pukul 23:10 Wib.

G

ubernur Jatim, Soekarwo dalam sambu tannya mengaku berterima kasih karena Tim Anggaran, Badan Anggaran, SKPD dan komisi-komisi maupun fraksi-fraksi secara sungguh-sungguh dan cermat membahas APBD secara konstruktif untuk menstimulasi dan mobilisasi target-target kinerja yang sudah dituangkan dalam KUA PPAS dan Indikator Kinerja Utama. Diakui Pakde Karwo panggilan akrab Soekarwo, kekuatan APBD Jatim 2016 dari sisi pendapatan daerah sebesar Rp22.663.13777.3446.213. Rinciannya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp15.092.063.771.766, Dana perimbangan Rp3.434.813.342.000 dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp3.712.845.680.000.

Sedangkan dari sisi belanja daerah mencapai Rp23.050.802.946.617. Rinciannya, untuk belanja tidak langsung sebesar Rp16.066.996.388.415, dan untuk belanja langsung sebesar Rp6.560391.561.755. Sehingga APBD Jatim 2016 mengalami defisit anggaran sebesar Rp387,665.600.404. “Untuk menutup defisit akan ditutup melalui pembiayaan netto sebesar Rp387,665.600.404, yang berasal dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp1.095.998.933.738 dari Silpa tahun 2015 dan pengeluaran pembiayaan Rp708.333.333.334 untuk dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah dan pembayaran pokok utang,” beber Pakde Karwo.

Diakui Soekarwo, dari sisi total kekuatan anggaran APBD Jatim 2016 memang meningkat. Namun dari sisi penerimaan kas justru turun karena kebanyakan penerimaan itu berasal dana transito seperti dana BOS atau dana spesifik gran seperti dari penerimaan cukai rokok yang tak bisa diutak-utik lagi peruntukannya. “Karena itu saya bikin konsep baru (inovatif) untuk efisiensi anggaran dengan cara Loan Agreement melalui pemberian kredit murah bagi UMKM primer masing-mas-

ing sebesar Rp20 juta dengan bunga 10 persen setahun. Ini juga dapat membuat pelaku UMKM tertantang karena memiliki kewajiban membayar kredit ke Bank dan pemerintah juga tidak kehilangan uang karena hanya sebagai jaminan (linkage program) dengan perbankkan,” beber Soekarwo.

Sesuai ploting anggaran, program kredit UMKM hanya dialokasikan sebesar Rp400 miliar. Namun sejatinya kemampuan anggaran untuk memback up program itu bisa mencapai Rp1,7 triliun. “Rinciannya, Rp400 miliar dari program kredit UMKM, ditambah Rp400 miliar dari dana cadangan Pilgub dan Rp900 miliar dari Silpa APBD 2015,” beber Pakde Karwo. Sementara itu juru bicara Pendapat Akhir F-PKB DPRD Jatim terhadap Raperda APBD Jatim 2016, Anik Maslachah menyatakan bahwa pihaknya dapat menyetujui Raperda APBD Jatim 2016 ditetapkan menjadi Perda.

“Namun dengan catatan, F-PKB menaruh harapan besar terhadap linkage program yang digagas Gubernur Jatim agar tepat sasaran

demi mendukung pertumbuhan sektor riil.

Sebab, tumbuhnya sektor riil akan berimplikasi pada kondusifitas iklim ekonomi Jatim, meningkatnya PDRB mengurangi disparitas antar wilayah serta mewujudkan ketahanan daerah,” ujarnya. Selain itu, meningkatnya kinerja Bank UMKM untuk mendukung pertumbuhan sektor pertanian, mengingat saat ini struktur ekonomi Jatim mulai bergeser dari sektor tradeble menuju sektor non-tradeble. “Serta optimalisasi realisasi target sektor pendidikan karena alokasi belanja sektor pendidikan masih jauh dari ideal,” tambah politisi asli Sidoarjo.

Senada juru bicara F-PD DPRD Jatim, H. Samwil, mengatakan dapat menyetujui dan mengesahkan Raperda APBD 2016 menjadi Perda. Namun ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Diantaranya, alokasi anggaran APBD yang ditujukan untuk meningkatkan kesejateraan ekonomi kerakyatan melalui UMKM dapat tersalurkan tepat sasaran, sehingga para pelaku UMKM di Jatim bisa bersaing menghadapi MEA 2015 ini.

Selain itu, Gubernur juga perlu terus melakukan evaluasi standar dan kriteria yang menjadi ukuran pelayanan dasar dengan alokasi dana tersebut yang termonitor secara berkelanjutan. Serta mendorong SKPD untuk memberikan progress report mengenai kemajuan masing - masing urusan pemerintah tersebut, dan juga masalah penyerapan anggaran yang dialokasikan dalam APBD 2016 dapat ditingkatkan dan diperbaiki.

“Kami berharap agar Jatim menjadi provinsi pelopor dalam kinerja pembangunan melalui penetapan APBD 2016 ini, sehingga agenda sebagai provinsi pelopor pembangunan diharapkan menjadi penguat perekonomian nasional,” harap politisi asal Bawean Gresik.

Juru bicara F-PDIP DPRD Jatim, Agatha Retnosari bisa menerima dengan catatan, nilai tukar petani (NTP) pada bulan Juli 2015 telah mencapai angka 108. Padahal harusnya bergerak naik minimal selaras dengan gerak laju inflasi yakni sebesar 145 persen dibanding NTP tahun 2007.“Kondisi usaha pertanian kian tak

menarik bahkan menjadi infaseable bussiness.

Ekses logisnya, alih fungsi lahan pertanian sangat cepat sehingga lahan pertanian makin menyusut, dan ujung-ujungnya penyediaan bahan pangan akan semakin bergantung pada impor,” tegas anggota Komisi E DPRD Jatim.

Agatha juga mendesak profitabilitas BUMD meningkat,, karena penyertaan modal Pemprov sudah lebih Rp3 triliun, serta meningkatkan setoran deviden BUMD secara proporsional. “Terhadap BUMD yang tak sehat seperti JIM, JMU serta JKU, kami rekomendasikan reorientasi bidang usaha. Mengingat, core bussines ketiga BUMD itu masih sangat layak pada tataran umum,” tegasnya. Selain itu, F-PDIP juga meminta KONI Jatim memprioritaskan pembinaan atlet sejak dini dan mencari bibit-bibit altet berprestasi agar target kemenangan PON 2016.

“Alokasi anggaran KONI jangan digunakan untuk membeli altet daerah lain agar pindah ke Jatim, agar kemenangan yang diperoleh Jatim dalam PON 2016 adalah kemenangan yang murni,” pungkas Agatha Retnosasi. Q cty*