Binder13okto2015

HARIAN

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Selasa Kliwon, 13 OKTOBER 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

13 OKTOBER 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo

08.00 Mendampingi Mantan Presiden SBY Acara Peresmian Gedung Pasca Sarjana UIN Malang

 Wagub H Saifullah Yusuf 08.00 10.30 19.00 21.00

Membuka Rateknis BPS Nasional di JW Marriott Membuka Muswil PKS di WTC Surabaya Syukuran CNN Surabaya di Gedung Bank Mega Menghadiri Shalawat Habib Syekh di Tugu Pahlawan

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi Di Ruang Kerja

TIDAK TERBIT

Jaga Netralitas, Menpan Bentuk Satgas ASN Imbau Menteri Lain Tak Ikut Kampanye

Pemkot, Bhirawa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menyambut Pemilu ataupun Pilkada (Pemilukada).

Hal ini ditegaskan oleh Menpan dan RB Yuddy Chrisnandi kepada wartawan di Balai Kota Surabaya usai menghadiri Hari Jadi ke – 70 Provinsi Jatim dan bertemu dengan Pj Wali Kota Surabaya Nurwiyatno, Senin (12/10).

Keseriusan Menpan Yuddy ini ditunjukkan dengan ditindaklan-

jutinya penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) dengan membentuk Satgas ASN yang tugasnya melaksanakan pengawasan terhadap netralitas ASN dalam Pemilukada serentak berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri PANRB dengan Menteri Dalam Negeri.

“Satgas tersebut rencananya akan dideklarasikan di Kantor Kementerian Dalam Negeri pekan depan, 22 Oktober 2015. Hal itu sebagai bentuk kesungguhan kami dalam menjaga netralitas ASN dalam Pemilukada seren-

 ke halaman 11

Sehubungan dengan libur Tahun Baru Islam Hijriyah 1437 H yang jatuh pada Rabu (14/10), maka Harian Bhirawa tidak terbit. Kami akan terbit kembali Kamis (15/10). Demikian pemberitahuan ini, semoga pelanggan dan relasi memaklumi.

Redaksi

Tunggu Keppres, 9 Desember Jadi Libur Nasional Surabaya, Bhirawa Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi memastikan 9 Desember 2015 adalah hari libur nasional. Sebab, 9 Desember 2015 mendatang merupakan hari pemungutan suara Pilkada serentak.

Hari libur nasional tersebut juga telah disetujui oleh Presiden RI Jokowi Widodo. Namun, hanya tinggal menunggu Keputusan Presiden (Keppres).

Keputusan tersebut itu juga dituangkan dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo

 ke halaman 11

Menpan dan RB Yuddy Chrisnandi berdialog dengan Pj Wali Kota Surabaya Nurwiyatno dan jajaran pejabat lainnya, Senin (12/10).

ramadlan/bhirawa

Kapolres AKBP Sujarwoko bersama Kasatreskrim Wahyu Hidayat saat menunjukkan barang bukti pemalsuan dokumen yang dilakukan tiga tersangka, Senin (12/10).

Polres Jombang Bongkar Sindikat Pemalsu KTP dan Ijazah 2 Tersangka Diketahui Pegawai Bank Jombang, Bhirawa Polres Jombang berhasil membongkar sindikat pemalsuan dokumen kependudukan dan ijazah jaringan antar kota di Jatim. Tiga orang tersangka, dua di antaranya adalah pegawai Bank BPTN dan Syariah Mandiri Jombang langsung diamankan beserta sejumlah barang bukti serta perangkat komputer.

Infrastruktur Jatim Digerojok Rp 1,137 Triliun DPRD Jatim, Bhirawa Nota Keuangan Gubernur Jatim dalam rangka Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jatim 2016 juga mengalokasikan anggaran infrastruktur yang tidak sedikit. Anggaran belanja sebesar Rp 1, 137 triliun disiapkan untuk pemeliharaan jalan, pengairan dan permukiman.

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo dalam nota keuangan

yang disampaikan di depan anggota DPRD Jatim mengatakan pada 2016 nanti tidak ada anggaran untuk pembangunan jalan dan jembatan baru. Dikarenakan jumlah anggaran yang mepet, anggaran hanya dialokasikan untuk rehabilitasi atau pemeliharaan rutin jalan provinsi.

“Targetnya pemeliharaan untuk 1.420 kilometer jalan provinsi,” jelas Soekarwo, Senin (12/10).

Berdasarkan nota keuangan

Harus Berani Melapor

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Calon Tunggal, KPU Segera Tetapkan Cabup Blitar

 ke halaman 11

TIDAK semua orang bisa terbuka dan mengakui anggota keluarganya menjadi pengidap maupun pecandu narkoba. Padahal dibutuhkan keterbukaan dan kerelaan untuk mengakui dan berusaha untuk menyembuhkan sang pecandu.

“Karena pecandu itu bisa jadi merupakan korban. Jadi perlu kepedulian dan keberanian keluarga untuk melapor ke BNN (Badan Narkotika Nasional),” tutur Kepala BNN Kota Mojokerto Kompol Suharsi, Senin (12/10) kemarin.

“Kita akan membangun jaringan dengan banyak elemen setelah resmi dilantik nanti,” tambah Pol-

yang disampaikan Gubernur Soekarwo, Dinas PU Binamarga akan mendapat alokasi belanja sebesar Rp 774.366.516.685.

Kemudian belanja untuk PU Pengairan sebesar Rp 208.396.245.465, PU Pengairan Rp 208.396.245.465. “Di pos pengairan, ada anggaran untuk pemeliharaan sungai dalam rangka pengendalian banjir,”

Mendagri Tjahjo Kumolo, Ketua KPU Husni Kamil Manik dan Ketua Bawaslu RI Muhammad mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (12/10). Rapat tersebut membahas mengenai hasil putusan MK tentang pembentukan Peraturan KPU (PKPU) khusus terhadap calon tunggal pada Pilkada 2015.

Kabupaten Blitar, Bhirawa Pasca penetapan calon tunggal Pilkada tetap jalan oleh MK, KPU Kabupaten Blitar segera melakukan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Blitar.

Anggota KPU Kabupaten Blitar Masrukin mengatakan setelah menerima Surat Edaran dari KPU Pusat pihaknya saat ini sudah mempersiapkan tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati Blitar dan Wakil Bupati Blitar yang sebelumnya sempat dihentikan karena hanya memiliki satu pasangan calon saja.

“Sesuai dengan SE KPU Pusat, saat ini kami sudah melakukan sosialisasi kepada parpol dan masyarakat,” kata Masrukin, Senin (12/10).

gegeh/bhirawa

TPG 7 Ribu Guru Surabaya Siap Dicairkan

SK Pencairan 1.323 Guru Masih Nyantol

Dindik Surabaya, Bhirawa Berita gembira bagi guru-guru di Surabaya yang telah terdaftar dalam Surat Keputusan (SK) pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) triwulan ketiga. Sedikitnya telah tercatat sebanyak 7.234 guru Surabaya akan menerima pencairan tunjangan periode Juli-September mulai pekan ini.

Kabid Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya Yusuf

 ke halaman 11

9 Pelamar Lelang Jabatan Pemprov Gagal Tes Assessment Pemprov, Bhirawa Sebanyak sembilan pelamar lelang jabatan di lingkungan Pemprov Jatim gagal tes seleksi kompetensi manajerial atau assessment. Berdasarkan informasi yang dapat dari website Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim, total hanya ada 24 pejabat eselon III yang dinyatakan lulus dari 33 pejabat yang menjalani assessment.

Sayangnya, dalam surat tersebut tidak dijelaskan alasan kenapa peserta tersebut dinyatakan gagal. Dalam surat tersebut hanya dijelaskan, barang siapa yang tidak hadir dalam seleksi assessment dinyatakan mengundurkan diri.

Berdasarkan Surat Pengumuman Nomor: 800/7997/212.4/2015 yang ditanda-

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Aplikasi Pemantau Catatan Sipil Karya Mahasiswa Umsida

Mengurus Dokumen Kependudukan Tak Lagi Berhenti di Meja Petugas Kalau bisa dibuat ruwet, kenapa dibuat mudah. Pernyataan itu tampaknya masih melekat di masyarakat ketika harus berhadapan dengan birokrasi di pelayanan publik. Hal itu bisa ditangani jika transparansi layanan publik bisa dipantau oleh semua lapisan masyarakat, termasuk ketua RT sampai bupati/ wali kota.

Kompol Suharsi

Sentil..  Krisis Obat Berlanjut, Pabrikan Tak Bisa Penuhi Pesanan  Apa yang tidak krisis di Indonesia  Birokrasi Harus Simpel dan Tidak Berbelit  Pelayanan lancar kalau melayani pejabat, politikus dan pengusaha  TPG 7 Ribu Guru Surabaya Siap Dicairkan  Lumayan untuk survive di saat ekonomi sulit

Adit Hananta Utama, Kabupaten Sidoarjo Tidak sedikit orang yang pernah mengalami pengalaman buruk saat mengurus dokumen kependudukan di instansi pencatatan sipil. Proses yang lama, banyak persyaratan dan terkadang harus merogoh kocek lebih agar pengurusan berjalan mulus dan lancar. Ini pula yang menjadi penyebab masyarakat lebih memilih calo ketimbang datang langsung ke instansi yang menanganinya.

Pengalaman serupa juga pernah dialami Bayu Anggara Putra, mahasiswa semester 5 Prodi Teknik Infor-

matika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida).

Saat mengurus e-KTP, dia menunggu hingga satu tahun sampai akhirnya mengantongi kartu identitas kependudukan itu. Entah apa yang menjadi hambatan sampai selama itu, tapi begitulah kenyataannya.

Pengalaman ini pun menginspirasi Bayu untuk menciptakan aplikasi pemantau catatan sipil berbasis micro-

 ke halaman 11

adit hananta utama/bhirawa

Anas Hilim Agnia, Alfan Hakim Wijaya dan Bayu Anggara Putra memamerkan aplikasi karyanya untuk memantau pengurusan dokumen kependudukan dan catatan sipil yang berhasil meraih juara ketiga dalam City Appathon 2015, Senin (12/10).

SURABAYA

2

Selasa Kliwon 13 OKTOBER 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Cerita Kisah Lewat Komik

trie diana/bhirawa

Diah Litasari saat menggambar tentang kisah-kisah para pejabat daerah dengan bahasa anak di TK Hangtuah 1 Surabaya. Selain itu istri Wagub Jatim Hj Fatma Saifullah Yusuf saat menunjukkan cerita kisah ‘Gus Ipul dan Pondok Pesantrennya dan juga kisah ‘Bunda Fatma Saifullah Yusuf si Bungsu Yang Mandiri’ hasil karya LITA KUBACA, Senin (12/10).

Gubernur Keberatan Besaran Dana Pilgub Jatim, Minta KPU Kaji Ulang DPRD Jatim, Bhirawa Kebutuhan dana anggaran Pilgub Jatim 2018 mendatang sebesar Rp 1,4 triliun dinilai Gubernur Jatim, Soekarwo terlalu besar.Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim diminta membeber kebutuhan dana yang akan dibutukan dalam pemilihan gubernur (pilgub) 3 tahun mendatang secara gamblang.

Karena KPU Jatim sebagai penyelenggara Pilgub Jatim hingga kini, tidak transparan terkait kebutuhan anggaran jika nanti Pilgub Jatim 2018 digelar.

“Sampai saat ini, penyampaian KPU hanya sebatas oral (pembicaraan.red) saja. Dan usulannya memang sebesar Rp 1,4 triliun,” terang Soekarwo, Senin (12/10).

Mantan Sekdaprov Jatim ini,

tidak membantah jika usulan KPU untuk mengajukan anggaran pemilihan Gubernur Jatim 2018 tersebut, terlalu besar dan memberatkan kekuatan APBD Jatim selama beberapa tahun terakhir.

“Yang jelas, usulan KPU tersebut memberatkan kekuatan anggaran APBD Jatim,” urai dia.

Soekarwo tidak menampik, dari kebutuhan anggaran Pilgub Jatim

2008 dengan kekuatan Rp 900 miliar sangat berbeda jauh, begitu memasuki kebutuhan anggaran pilgub 2018 mendatang yang mengalami kenaikan hingga Rp 500 miliar.

“Tambahan anggaran sangat memberatkan, karena itu perlu dilakukan kajian mendalam. Untuk memastikan kebutuhan pilgub Jatim 2018. Harus dilakukan kajian mendalam,” tegas dia.

Sebelumya, Ketua Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poernomo menuding besarnya kebutuhan anggaran pemilihan gubernur (pilgub) Jatim tahun 2018 akan merugikan kepentingan anggaran untuk pelayanan masyarakat lainnya. Terlalu borosnya kebutuhan Pilgub Jatim tersebut, akan mengganggu program dengan kekuatan

anggaran APBD Jatim lainnya. “Memang ada usulan kenaikan hingga 80 persen. Dan ini, jelas terlalu mahal.

Komisi A akan mengevaluasi usulan anggaran untuk Pilgub Jatim 2018 mendatang,” tegas Freddy.

Politisi yang juga Ketua DPD Partai Golkar, Bojonegoro ini mengatakantingginya usulan anggaran, dipastikan akan membebani APBD Jawa Timur. Untuk APBD 2015, Pemprov Jatim sudah menyisihkan anggaran Rp100 miliar.

Sedangkan pada APBD tahun 2016 mendatang, direncanakan sebesar Rp 350 miliar. Lalu di tahun 2017 sebesar Rp350 miliar dan tahun 2018 sebesar Rp.350 miliar sehingga total dana Pilgub Jatim Q cty mencapai Rp 1 triliun lebih.Q

Sebulan Kerja, Serapan Anggaran Tembus 50 Persen, Fisik 75 Persen

PANGGUNG BIROKRASI

Jamin Akses Pemilih Penyandang Disabilitas (PAPD) dalam Pilkada KPU Surabaya, Bhirawa Akses dalam menggunakan hak politik bagi para penyandang disabilitas, dijamin dalam pelaksanaan Pilkada Surabaya tahun ini. KPU Kota Surabaya dan KPU RI serta Penyandang Disabiilitas (PAPD), menandatangai nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) terkait penyediaan kemudahan akses untuk para penyandang disabilitas yang memiliki hak pilih dalam Pilkada Surabaya 2015.

Dalam Penandatanganan nota kesepahaman di Kantor KPU Surabaya, Senin (12/10), Ketua KPU Surabaya, Robiyan Arifin mengungkapkan, penandatanganan ini adalah wujud komitmen KPU Surabaya untuk memfasilitasi hak suara seluruh warga Surabaya.

Menurutnya, keterbatasan fisik seseorang tidak menjadikan hambatan bagi orang tersebut untuk ikut menentukan arah pembangunan kota Surabaya yang ditandai dengan pemilihan Walikota dan Q gat Wakil Walikota Surabaya.Q

Pemkot, Bhirawa Kurang dari satu bulan menjabat sebagai PJ Wali kota Surabaya, Nurwiyatno berhasil menggenjot serapan anggaran SKPD Pemkot Surabaya.

Serapan anggaran per minggu pertama September , menurut Nurwiyatno sudah mencapai 50 persen, sementara progress fisik sudah mencapai 60 sampai 75 persen.

Ditemui usai Sidang paripurna Pengesahan APBDP 2015, Senin(12/10) PJ Wali kota Surabaya menegaskan sampai dengan minggu pertama September , SKPD di Pemkot Surabaya telah melakukan serapan sampai 50 persen .

Jika dibandingkan dengan posisi di akhir masa jabatan Wali kota Tri Rismaharini yang hanya pada kisaran 35 persen, terjadi kenaikan serapan anggaran sampai 15 persen sampai kurang sebulan pemerintahan Nurwiyatno.

Pada kesempatan kemarin, Nuriyatno juga menginfomasikan progress program-program

pembangunan fisik sudah mencapai kisaran 60 persen sampai 75 persen, “per minggu kemarin serapan anggaran sudah mencapai 50 persen. Sementara untuk fisiknya berrvariasi antara 60 persen sampai 75 persen,” terangnya.

Genjotan serapan anggaran ini, lanjut mantan kepala Inspektorat Wilayah Provinsi Jatim ini, diperoleh setelah ada perubahan mekanisme kerja yang dilakukannya. Dengan melakukan monitoring dan evaluasi hamper setiap hari, Nurwiyatno mengaku bisa member kebijakan taktis bagi SKPD untuk menyelesaikan pekerjaannya.

“Selain evaluasi setiap hari Senin, saya selalu melakukan monev pada semua SKPD via telepon maupun WA (Whatsapp,red). Dari situ memuanya bisa dikontrol dan kita bisa saling berkomunikasi. Mana yang kurang langsung taktisnya bagaimana menyelesaikan,” ujarnya.

Sebelumnya saat bertemu

dengan MenPAN RB, Pj. Wali Kota Nurwiyatno menjamin pelayanan publik di kota Surabaya tetap berjalan lancar bahkan kalau perlu ditingkatkan. Hal ini dilakukan mengingat pelayanan publik di kota Surabaya sudah baik dimata masyarakat jauh sebelumnya. ‘’Jauh sebelumnya sudah baik dan perlu kita tingkatkan lagi agar tidak ada kemandekan dan juga kebersihan di kota Surabaya saya kontrol langsung dan tetap berjalan dengan baik,’’ kata Nurwiyatno di Balai kota.

Terkait pelayanan public di kota Surabaya senada dengan Pj. Wali Kota Nurwiyatno juga diungkapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Yuddy Chrisnandi.

Menurutnya dalam hal kemampuan memberikan pelayanan publik yang bagus dan juga tata kelola pemerintahan yang baik, Kota Surabaya telah selangkah lebih baik dibanding kota-kota lainnya Q gat.dre di Indonesia.Q

300 Kader Dipastikan Hadiri Muswil PKS Surabaya, Bhirawa Musyawarah wilayah (muswil) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dimulai hari ini (Selasa 13/10) Beberapa agenda dipersiapkan, termsuk pelantikan kepengurusan di tingkat wilayah.

Selama dua hari, hajat besar dewan pimpinan wilayah itu akan digelar di aula WTC Surabaya. Sedikitnya 300 kader akan hadiri di tempat tersebut.

Pembukaannya sendiri dimulai pukul 09.00 oleh Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf. Ketua steering committe muswil PKS Irwan Setiawan menyebut beberapa agenda yang digelar hari ini. Selain pembukaan, kader akan menggelar sidang komisi, pembahasan kebijakan, dan sikap politik. ’’Pembahasan itu dilaksanakan di pleno,’’ katanya.

Pengumunan dan pelantikan yang dihubungi lewat telepon genggamnya, Senin (12/10)..

Kepengurusan yang baru dilaksanakan besok. Menurut rencana, draf kepengurusan akan dibacakan perwakilan dari Dewan Pengurus Pusat PKS. ’’Tiga unsur akan disampaikan sekaligus pelantikan.

Muswil yang digelar PKS berbeda dengan organisasi partai lainnya. Di muswil ini, tidak ada pemilihan pimpinan tiga unsur tersebut. Semua ditetapkan DPP berdasarkan hasil pemilihan umum internal. Artinya, belum ada yang tahu siapa keta dewan pengurus wilayah (DPW), majelis penasehat wilayah (MPW), maupun dewan syariah wilayah (DSW),”ungkapnya.

Irwan menegaskan, muswil hanya menyelenggarakan pemilihan umum internal. Pemilihan itu memunculkan beberapa nama calon. Hasilnya sudah disetor ke DPP. ’’Tinggal menunggu hasil olahan dari DPP,’’ ucap Irwan.

Dia tidak menyebut siapa yang berpotensi menjadi ketua DPW PKS Jatim. Alasannya, sebelum diumumkan DPP, kader di Jawa Timur belum ingin tahu. ’’Mereka menunggu saat pengumuman dan pelantikan saja,’’ ucap pria yang juga anggota DPRD Jatim itu.

Kegiatan ini mengangkat tema berkhidmat kepada rakyat itu adalah rangkaian penutup. Sebelumnya, PKS sudah menggelar banyak kegiatan. Seperti jalan sehat, pelatihan dan pemberdayaan ekonomi.

Ketua DPW PKS drh. Hamy Wahyunianto berharap muswil berlangsung sesuai recana. Beruntung karakter kader PKS sangat kompek. Karena itu, Hamy yakin, persoalan yang terjadi di seputar muswil tidak akan memicu emosi mereka. ’’Semua akan diselesaikan secara Q cty damai,’’ ungkap Hamy.Q

278 Tim Peneliti Belia Surabaya Beradu Karya Inovasi

Buktikan Sunah Nabi dengan Teori Fisika Ajang peneliti belia kembali hadir di tengah-tengah pelajar Kota Surabaya. Di tahun ke tiga, animo peserta terlihat semakin tinggi menyemarakkan ajang berlabel Surabaya Young Scientis (SYS) ini. Ratusan karya yang dipamerkan pun semakin beragam dan inovatif.

Diantara deretan riset itu, satu diantaranya yang menarik ialah penelitian dari tim SMA Al Hikmah tentang qailullah. Istilah ini berasal dari sebuah Bahasa Arab yang berarti istirahat siang.

Tepatnya sesaat sebelum dan sesudah matahari tergelincir ke arah terbenamnya.

“Dalam Islam, kita dianjurkan untuk beristirahat siang meskipun tidak tidur,” tutur Tifano Muhammad Noor Isykio saat ditemui di sela pembukaan SYS 2015 di Balai Pemuda Surabaya, Senin (12/10).

Bersama satu temannya, Tifano membuktikan anjuran tersebut dengan menggunakan rumus fisika tentang konsumsi energi. Tujuannya

untuk membuktikan manfaat anjuran tersebut secara ilmiah. Ternyata, istirahat siang terbukti dapat mengoptimalkan energi manusia untuk melakukan aktifitas berikutnya.

“Qailullah berfungsi untuk menurunkan tingkat konsumsi energi yang normalnya pada manusia terus bertambah 0,049 kilo kalori (KKal) per menit,” tutur siswa yang kini duduk di kelas 8 SMA Al Hikmah itu.

Setelah melakukan istirahat siang, tingkat konsumsi energi seseorang ternyata bisa turun hingga minus -0,56 KKal per menit.

Untuk mengukur konsumsi energi ini, Tifano yang dibanu Fadlurrahman Thoriq Mu-

syafa menggunakan rumus persamaan Rakhmaniar. Rumus itu dapat dijelaskan dengan perhitungan konsumsi oksigen sama dengan 0,014 denyut permenit ditambah 0,017 berat badan dan dikurangi 1,76. Dari perhitungan tersebut maka terlihat kebutuhan konsumsi energi setiap orang.

“Karena konsumsi energi menurun, maka seseorang akan lebih fokus dalam melaksanakan akifitasnya. Sebaliknya, kita konsumsi energi terus bertambah, pekerjaan seseorang cenderung asal-asalan,” tambah Thoriq teman satu tim Tifano.

Lebih lanjut Thoriq mengungkapkan, perintah tentang istirahat siang ini bukan merupakan kewajiban.

Namun bagi umat Islam, waktu ini sesuai dengan saat menjelang salat duhur dan sesudahnya. Pada jam ini pula biasanya orang-orang yang sedang bekerja mendapat jam istirahat

untuk makan siang sekaligus beribadah.

“Kira-kira sepuluh menit sebelum dan sesudah. Itu sudah cukup untuk melakukan qailullah dan kita bisa merecovery energi kembali,” tutur Thoriq.

Karya Tifoni dan Thoriq ini hanyalah satu diantara 278 hasil riset siswa SMP dan SMA/SMK dalam ajang tersebut. Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya Ikhsan menuturkan, jumlah peserta peneliti belia ini terus bertambah dari tahun ke tahun. Apalagi setelah Surabaya ditunjuk sebagai tuan rumah Young Scientist tingkat nasional tahun lalu.

“Tahun lalu ada 217 tim, sekarang ada 278. Pihak juri sudah melihat, selain peserta kualitas juga ada peningkatan pesat di tahun ini,” ungkap dia.

Ikhsan menuturkan, ada empat bidang penelitian yang dilombakan, yakni fisika, biologi, komputer dan

tam/bhirawa

Kepala Dinas Pendidikan Surabaya Ikhsan berdialog dengan im SMA Al Hikmah Surabaya yang berhasil meneliti tentang qailullah atau istirahat siang. matematika. Dari ajang ini, bidang sains,” tutur dia.

Tidak hanya itu, para peIkhsan berencana akan Selain klub peneliti, pi- menang dalam lomba jenjang membentuk klub peneliti haknya juga akan mem- SMP juga berhak mengikuti belia di Surabaya. Tuju- bentuk tim yang akan mem- jalur prestasi dalam Peannya, mengajak pelajar- promosikan karya-karya nerimaan Peserta Didik Baru pelajar lain ikut terlibat siswa untuk dijual ke dunia (PPDB) Surabaya. “Meskipun dalam riset dan mengem- industri. “Jika memang la- Kemendikbud belum mengbangkan sains. yak untuk diproduksi masal gelar ini, tapi ini resmi. Ka“Kita ingin memberi wa- kenapa tidak. Siswa bisa rena yang menyelenggarakan dah baru lagi bagi siswa mendapat royalty dari kar- dinas pendidikan,” pungkas Q tam Surabaya untuk berkreasi di yanya,” tambahnya lagi. dia.Q

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

3

Selasa Kliwon, 13 OKTOBER 2015

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

SEMEN INDONESIA

Tingkatkan Loyalitas Pelanggan, Semen Indonesia Gelar Program Curahan Rejeki

Selasa (13/10) hari ini PT Semen Indonesia (Persero) Tbk menggelar program Curahan Rejeki di Gedung Utama Semen Indonesia Gresik. Program undian berhadiah ini diperuntukkan bagi pelanggan semen curah khususnya bagi pabrikan dan ready mix.

K

ali ini, program Curahan Rejeki mengundi 30.496 nomor undian yang terkumpul dari hasil transaksi pelanggan mulai Maret hingga Agustus 2015. Jumlah total hadiah yang disediakan Semen Indonesia sebesar Rp 1 miliar rupiah dengan berbagai hadiah berupa 1 buah mobil truk, 2 mobil pikap, 2 sepeda motor dan masih banyak hadiah lainnya.

Kepala Departemen Penjualan

Semen Curah Semen Indonesia Bambang Djoko S mengatakan, apresiasi pelanggan ini adalah bentuk program untuk menjaga loyalitas seluruh mitra penjualan.

Program loyalitas Curahan Rejeki ini adalah salah satu upaya Semen Indonesia untuk terus memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas dukungan mitra penjualan, sehingga para mitra tersebut dapat selalu merasakan nilai tambah dari perusahaan.

Kepala Biro Penjualan Semen Curah Oggy Sedyobasuki menyerahkan hadiah kepada pemenang.

“Kami berharap, dukungan melalui program ini dapat memacu serta meningkatkan kontribusi para pelanggan semen curah. Melalui dukungan para mitra inilah, perseroan dapat menjaga posisi sebagai market leader hingga saat ini,” ujarnya.

Ditambahkan Bambang Djoko, sebagai pemimpin pasar di industri semen, perusahaan tidak hanya berorientasi pada produk semen yang bagus, tetapi sudah mengarah kepada bagaimana membuat pelanggan merasa nyaman dan selalu terpuaskan .

“Hal ini menjadi kunci perusahaan untuk bisa terus mempertahankan penguasaan pasar di industri semen yang semakin kompetitif,” tegasnya.

Perusahaan juga menggelar ac-

ara serupa, namun kali ini khusus bagi tenaga konstruksi binaan melalui kegiatan Arisan Tukang Semen Indonesia.

Kegiatan pengundian ini dilakukan sebagai apresiasi loyalitas tukang binaan semen Indonesia yang telah menggunakan produk Semen Gresik.

Sebanyak 148 hadiah berupa alat elektronik,molen,mixer,gerobak sorong, bor hingga paket umrah.

Peran pekerja konstruksi atau tukang tidak dapat dipisahkan dari kinerja perusahaan. Mereka menjadi ujung tombak penjualan produk semen Gresik, pekerja konstruksi merupakan pengguna langsung semen sehingga sangat menentukan kinerja perusahaan.

Mereka memainkan peran sebagai

Para pemernang berfoto bersama manajemen Semen Indonesia.

pemberi pengaruh bagi pengguna jasa dalam berbelanja semen. Karena itu, menjaga loyalitas tenaga konstruksi menjadi hal wajib bagi perusahaan untuk mampu menjamin kontinuitas bisnis perusahaan,” ujar Bambang Djoko.

Hingga 2015, semen Indonesia telah membina 11.342 tenaga konstruksi dari berbagai daerah di Jawa, Kalimantan, Bali. Semen Indonesia, juga berupa meningkatkan kompetensi tenaga konstruksi melalui pelatihan dan sertifikasi tenaga konstruksi. Kegiatan tersebut, telah dilakukan perusahaan sejak 2007. Tahun ini kegiatan telah dilakukan di 5 kota, yaitu Banyuwangi, Surabaya,Pontianak, Gresik ,Rembang yang diikuti 700 peserta.

Sementara itu selama Maret-Agus-

Kepala Biro Penjualan Semen Curah Oggy Sedyobasuki menyerahkan hadiah utama sebuah truk kepada perwakilan PT Sinar Mulia Inti Makmur.

Pengundian disaksikan pihak kopolisian, notaris dan Dinas Sosial.

Kepala Biro Pelayanan pelanggan Gathut Wicaksono melakukan pengundian.

tus 2015, penjualan semen curah merek Semen Gresik mencapai 1.822.679 ton. Dengan dukungan para mitra penjualan dan para pelanggan tersebut, secara nasional Semen Indonesia Group berhasil menjadi market leader dengan penguasaan pasar sebesar 44 persen.

“Sinergi yang baik antara perseroan dan pelanggan curah akan mampu menjaga dan meningkatkan penguasaan pasar. Untuk mendukungnya, Semen Indonesia telah membangun dan mengoperasikan 25 unit pabrik pengemasan (packing plant) yang dilengkapi dengan 11 dermaga, atau pelabuhan khusus yang tersebar di seluruh Indonesia,” pungkas Bambang Djoko.  kim.adv

Suasana acara penyerahan hadiah.

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

4 KELANA

Operasi Katarak Gratis Membeludak Sidoarjo, Bhirawa Bakti sosial pada warga kurang mampu untuk operasi katarak dan kacamata serta mendapatkan kacamata gratis, telah diserbu banyak pemohon. Dari 50 orang untuk operasi dan 50 orang untuk pemberian kacamata gratis, ternyata yang hadir sebanyak 305 orang.

Humas RS Fatma Sepanjang Sidoarjo, Dwi Lestari S KM, Senin (12/10) mengatakan kalau program bakti sosial ini dilakukan RS Mata Fatma pada (10/10) pagi, dan kegiatannya dalam rangka peringatan World Sight Day 2015.

Menurutnya, mereka yang hadir untuk berobat mata ini dari beberapa daerah sekitar Sidoarjo, seperti Surabaya, Gresik, Mojokerto, Jombang, Bojonegoro dan Lamongan. ‘’Adapun peserta terjauh berasal dari Wonogiri, Jawa Tengah,’’ jelas Dwi-sapaan akrab Dwi Lestari.

Dengan kekuatan tim dokter yang diketuai dr Aven Martinda Sp M, jumlah pasien itu sudah bisa terlayani semuanya. Sehingga kasus-kasus penyakit mata yang ditemukan antara lain katarak, pterigium dan kelainan refraksi (kebutuhan kacamata). Namun, kasus terbanyak adalah katarak dan kebutuhan atas kacamata.Q ach

Selasa Kliwon 13 OKTOBER 2015

Penambangan Pasir di Sidoarjo Sangat Memprihatinkan Sidoarjo, Bhirawa Penambangan pasir di kawasan Kali Porong, Kec Jabon, Kab Sidoarjo, sangat memprihatinkan. Bantaran kali dan stren kali juga dikeruk padahal ini sangat membahayakan. Kalau air Kali Porong sedang meluap, dipastikan air bisa masuk ke daratan dan membahayakan pemukiman warga sekitar.

Menurut Kepala Bidang ESDM DinasKoperasi Perindag ESDM Kab Sidoarjo, Agus Sudarsono ST, kondisi ini sudah berlangsung bertahuntahun. Pelakunya warga sekitar sendiri dan sudah turun temurun, sebab itu dijadikan mata pencaharian. Inilah yang harus segera ditertibkan kalau tidak ingin suatu saat akan ada bencana besar yang terjadi di Kab Sidoarjo.

Agus mengakui, untuk menertibkan aktivitas penambangan liar itu, anggaran yang ada di SKPD nya sangatlah terbatas. Dalam satu tahun,

pihaknya hanya dianggarkan dana untuk dua kali melakukan penertiban. ‘’Menurut saya ini tak efektif, harusnya semiggu tiga kali pengawasan dengan menggandeng Satpol PP, kalau itu dilakukan kontinyu, saya kira para penambang tak akan berani beroperasi, kalau setahun cuma dua kali begitu selesai operasi maka mereka akan nambang lagi, apalagi kini harga pasir mahal sebab sangat dibutuhkan terus untuk membangun,’’ katanya.

Disampaikan Agus, Kab Sidoarjo sebenarnya secara

ali kusyanto/bhirawa

Agus Sudarsono umum tak punya pertambangan, sehingga di Sidoarjo tak menetapkan wilayah pertambagan. Karena sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2014, pertambangan umum menjadi kewenangan Provinsi. ‘’Maka di Sidoarjo tak pernah mengeluarkan izin per-

tambangan, mereka bisa dibilang penambang liar, sebab tak memiliki izin, sebab Pemkab Sidoarjo memang tak mengeluarkan izin,’’ kata Agus.

Karena izin pertambangan menjadi kewenangan ProvinsiJ Jatim, maka diharapkan SKPD terkait di Provinsi Jatim, harusnya turun tangan mengawasi maraknya penambangan pasir liar ini, jangan semuanya diserahkan pada Kab Sidoarjo saja. ‘’Kalau seandainya ada anggaran, kan bisa dititipkan pada Satpol PP Sidoarjo, agar bisa mengawasi secara rutin, dengan melakukan itu berarti ada koordinasi antara provinsi dengan kabupaten,’’ papar Agus.

Selain mengambil pasir di Kali Porong, menurut Agus, penambangan pasir ini juga tak segan-segan mengambil pasir yang ada di daerah tambak. Awalnya mereka berala-

san untuk perbaikan tambak, tapi begitu ada pasirnya juga sekalian ditambang. ‘’Kesadaran masyarakat pada kelestarian lingkungan sangat kurang, begitu ada pasir langsung ramai-ramai ditambang, padahal dampaknya sangat membahayakan lingkungan dan masyarakat,’’ ujar Agus.

Selain penambangan pasir liar di Kali Porong yang dilakukan di Kec Jabon, kata Agus, penambangan serupa juga masih terus dilakukan di sejumlah tempat di aliran Sungai Brantas itu. Misalnya di daerah Mlirip Rowo Kec Tarik dan di daerah Kec Krembung. ‘’Tapi yang paling parah ada di Kec Jabon, disana ada lima titik yang dijadikan penambangan pasir liar ini, seperti di Desa Tlocor dan Desa Tambak Kalisogo,’’ katanya.Q kus

Kota Mojokerto Siap Garap KTP Anak Kota Mojokerto, Bhirawa Pemkot Mojokerto melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) menjadi salah satu pilot project pembuatan KTP Anak di wilayah Jatim. Dipilihnya Kota Mojokerto sebagai pilot project karena Kota Mojokerto masuk kategori kabupaten/kota yang capaian akta kelahiran anak sudah mencapai di atas target nasional 75%, per Agustus 2015. ‘’Pilot project KTP Anak digarap tahun 2016, sedang secara nasional KTP untuk penduduk 0 tahun sampai 18 tahun ini dimulai tahun 2017,’’ kata Kepala Dispenduk Capil Kota Mojokerto, Ikromil Yasak, Senin (12/10) kemarin.

Menurut Yasak, penetapan Kota Mojokerto sebagai pilot project KTP Anak diumumkan dalam Rakernas Pen catatan Sipil 2015 di Gedung Negara

Grahadi di Surabaya, pekan lalu. Selain Kota Mojokerto dengan capaian akte kelahiran 76,68% tiga daerah lain di Jatim yang dijadikan pilot project yakni Kota Kediri (80,07%), Kota Pasuruan (78,93%), dan Kota Blitar (76,83%).

Sesuai rencana, program pemberian KTP Anak mulai rentang usia 0 hingga 18 tahun. Meski dipercaya pemerintah pusat untuk menggelar KTP Anak per 1 Januari 2016, namun Yasak mengaku belum mengantongi bekal untuk menggelar KTP non elektronik itu. ‘’Belum ada Juklak (petunjuk pelaksanaan) maupun Juknis (petunjuk teknis). Yang pasti bukan model e-KTP, masih manual. Tapi kami harus siap-siap. Sembari menunggu aturan main, kami melakukan validasi jumlah penduduk. Sebe-

lumnya ada sekitar 114.000 jiwa yang menghuni Kota Onde-onde ini,’’ terangnya.

Yang diketahui, terkait teknis, di kartu KTP anak akan tertera nama, alamat, nama orang tua, nomor kartu penduduk, dan sejumlah identitas diri lainnya. Kepemilikan KTP untuk anak ini juga sebagai bentuk pemenuhan hak konstitusional sekaligus bisa dimanfaatkan untuk mengurus sejumlah keperluan sendiri, seperti pengurusan daftar sekolah, menabung di bank, mendaftar Puskesmas dan lainnya. Atas penunjukan pemerintah pusat terkait program baru ini, ia akan melaporkan rencana itu ke Wali Kota, KH Mas’ud Yunus. ‘’Kalau program itu digelar tahun 2016 kami tetap siap. Karena rencana pengadaan KTP Anak dibiayai APBN,’’ paparnya.Q kar

Ready Stock, Jamur Kancing Murah-Berkualitas di Puspa Agro Bebas Ongkos Kirim untuk Surabaya dan Sidoarjo Pengelola hotel, restoran, dan kafe (horeka) yang biasa menjadikan jamur kancing sebagai menu andalan, kini tak perlu khawatir kehabisan bahan baku. Puspa Agro memiliki stok cukup melimpah atas komoditas jamur kancing, baik yang fresh curah, frozen curah, maupun kemasan kaleng.

Dengan kualitas barang yang bagus, Puspa Agro menawarkan dengan harga cukup murah dibanding harga pasaran. Ini tentu pas dan jadi pilihan Anda, pengelola horeka atau sentra-sentra kuliner yang selalu mengutamakan kualitas menu yang disajikan kepada para pelanggannya. Pada gilirannya, selain akan jadi primadona pelanggan, peluang bisnis pun akan cepat berkembang.

Ada beberapa pilihan jamur kancing yang disiapkan Puspa Agro, yakni fresh curah (all grade), frozen curah (all grade), dan kemasan kaleng (whole/utuh). Khusus untuk yang jenis kemasan kaleng disediakan dua pilihan, yakni kemasan isi 283 gram dan isi 2.000 gram. Dengan jamur pilihan dan berkualitas bagus, Puspa Agro mematok harga relatif murah, bisa dibandingkan dengan harga pasaran.

Soal harga, memang spesial murahnya. Bandingkan saja dengan di pasaran. Dan untuk pelanggan di Surabaya dan Sidoarjo, gratis ongkos kirimnya alias bebas ongkir.

Untuk pemesanan bisa dilakukan dua hari sebelum barang dikirim.

Tentang harga, untuk jamur kancing fresh curah (all grade) Rp 14.500/Kg sedangkan yang frozen curah (all grade) cuma Rp 14.000/Kg). Sementara untuk yang kemasan kaleng isi 283 gram harganya hanya Rp 13.500 dan kemasan kaleng isi 2.000 gram berharga Rp 66.000. Untuk bisa mendapatkan jamur kancing dengan harga cukup murah tersebut, syarat pembeliannya minimal 50 Kg untuk yang curah dan dua dos untuk yang kemasan kaleng.

Ayo, tunggu apa lagi. Penuhi kebutuhan akan jamur kancing Anda hanya di Puspa Agro. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi telp. (031) 7871550. (*)

achmad suprayogi/bhirawa

Calon Bupati MG Hadi Sutjipto saat berkunjung di salah satu pabrik tebu di Sidoarjo.

MEA Jadi Ajang Promosi Produk Lokal Sidoarjo, Bhirawa Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang akan bergulir akhir tahun 2015, menjadi tantangan dan sekaligus peluang mengembangkan potensi produk unggulan lokal.

Peluang ini sangat terbuka bila seluruh masyarakat Sidoarjo bahumembahu bersama pemerintah menguatkan tekad untuk meraihnya.

Salah satu pengurus Tim Pemenangan Paslon Sidoarjo Hatiku, Caturahadi, Senin (12/10) mengungkapkan, kalau kondisi ini diungkapkan H Abdul Kolik SE saat berdiskusi dengan generasi muda dari berbagai komunitas di Posko Jl Teuku Umar Sidoarjo.

Menurut Cak Kolik—sapaan akrab Abdul Kholik, kini di Sidoarjo masih memiliki potensi perikanan berbasis pertambakan, umumnya

yang di wilayah timur atau perikanan darat di belahan Sidoarjo barat dan sekitarnya. Kota Delta ini banyak memiliki produk unggulan lokal, seperti industri tas dan koper Tanggulangin. Juga kegiatan ekonomi kreatif mulai makanan olahan, home industry, furniture sampai daur ulang sampah. ‘’Termasuk, potensi wisata kuliner berbagai makanan khas daerah yang ada di Sidoarjo ini,’’ katanya.

Hal senada juga diungkapkan H MG Hadi Sutjipto SH MM, selain potensi produk unggulan lokal, Sidoarjo juga memiliki sarana penting untuk memperkenalkan semua itu. Jadi, kini Sidoarjo sudah dikenal sebagai Kota Transit the Airport City atau Kota Singgah bagi pelaku bisnis dari berbagai negara.

Termasuk Bandara Juanda yang merupakan Bandara Internasional

berlokasi Sidoarjo dapat disulap sebagai penguat kegiatan bisnis dan usaha jasa-perdagangan. Bahkan Bandara dapat menjadi modal untuk membangun sebuah brand image tersendiri untuk menarik kegiatan bisnis pendukung yang akan membuka lapangan kerja.

Potensi lain, di sekitar Bandara Juanda berpotensi terbuka untuk usaha jasa pengiriman barang, perbelanjaan, antar-jemput menuju hotel sampai aktivitas jasa bongkar muat. Jasa transportasi atau intromoda angkutan antara bandara, terminal bus antar kota, atau bisnis taksi komersial yang menuju stasiun. ‘’Selain itu juga berpeluang digiatkan pusat perdagangan dan niaga grosir, convention center, kawasan komersial, kawasan olahraga juga kawasan perkantoran,’’ pungkas Pak Tjip.Q ach

Upacara Hari Jadi Pemprov Jatim ke-70 di Pemkot Mojokerto

Jatim Siap Bersaing dalam Menghadapi Diberlakukannya MEA Pemkot Mojokerto menggelar upacara memperingati Hari Jadi Provinsi Jatim ke-70 tahun 2015 di halaman Pemkot Mojokerto, Senin (12/10) kemarin. Sekretaris Daerah Kota Mojokerto, Mas Agoes Nirbito Moenasi Wasono menjadi inspektur upacara menggantikan Wali Kota H Mas’ud Yunus.

Upacara dihadiri Forkopimda dan diikuti PNS, Kepala Sekolah, Guru dan Pelajar di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Sekdakot menyampaikan hikmah terpenting dalam memperingati hari jadi Provinsi Jatim adalah sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas perjalanan sejarah Jatim yang penuh dinamika hingga bisa mencapai kemajuan seperti yang dirasakan saat ini. ‘’Momentum tanggal 12 Oktober 1945 itulah yang disepakati sebagai Hari Jadi Provinsi Jatim dan kemudian dituangkan dalam Perda Provinsi Jatim Nomor 6 tahun 2007 tentang Hari Jadi Provinsi Jatim,’’ sebut Sekdakot

Mojokerto.

Menurut Gubernur Jatim, DR Soekarwo SH MHum, dinamika perekonomian yang semakin kompleks. Dengan gejolak ekonomi global yang berdampak pada perekonomian yang melambat, ke depan era baru di penghujung tahun 2015 sudah menunggu dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). ‘’Langkah terstruktur sudah disiapkan yang tersusun ke dalam peta jalan Jatim menghadapi pasar tunggal Asean,’’ lanjut Sekdaot mengutip pidato Gubernur.

Peringatan Hari Jadi ke 70

Provinsi Jatim kali ini harus dijadikan sebagai momentum untuk bekerja lebih keras guna memasuki MEA 2015 dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian kita. Karena itu, tema hari jadi ke-70 Provinsi Jatim tahun ini yaitu Ayo Kerja, Perkuat Jatim Sebagai Provinsi Industri Berbasis UMKM.

Dan semua itu, menurut pidato gubernur akan bisa diraih dengan kerja keras, disertai dengan kesadaran yang tinggi akan potensi kekuatan yang kita miliki yakni persatuan dan semangat bergotong-royong dari seluruh anak bangsa, maka Jatim, provinsi yang dicintai ini akan mampu bersaing dan menjadi pemenang

kariyadi/bhirawa

Sekda Kota Mojokerto memotong tumpeng diberikan kepada AKBP Nyoman Budiarja, Kapolres Mojokerto Kota.

kariyadi/bhirawa

Pegawai Pemkot Mojokerto mengikuti upacara HUT Pemprov Jatim.

di era persaingan global.

Usai melaksanakan upacara, Sekda Mas Agoes Nirbito Moenasi Wasono bersama Forkopimda menuju Pendopo Graha Praja Wijaya Pemkot Mojokerto untuk ramah tamah. Sekda Kota

Mojokerto Mas Agoes juga memotong tumpeng tanda syukur atas 70 tahun Provinsi Jatim.

Potongan tumpeng diberikan kepada AKBP Nyoman Budiarja, Kapolres Mojokerto Kota. Q kar.adv

SURABAYA

Selasa Kliwon 13 OKTOBER 2015

5

Sidang Disiplin Oknum Polri pada Tambang Ilegal di Lumajang

Hariyono Bersaksi Terkait Oknum Polri dan Pejabat Penerima Uang Tambang Polda Jatim, Bhirawa Sidang disiplin untuk tiga terperiksa oknum Polri dalam kasus tambang ilegal di Desa Selok Awar-awar, Pasirian, Lumajang, digelar terbuka di Gedung Bidang Keuangan Mapolda Jatim, Senin (12/10). Dalam sidang yang mengagendakan keterangan saksi, terungkap nama oknum Polri dan Pejabat Lumajang yang diduga menerima aliran dana dari Hariyono, Kades Selok Awar-awar non aktif.

Dipimpin Wakapolres Lumajang Kompol Iswahab, sidang menghadirkan tiga saksi yang juga tersangka kasus ini. Mereka ialah Hariyono (kades), Harmoko (pengelola alat berat dan portal), dan Eko Hadi (Paur desa). Ketiganya bersaksi untuk terperiksa AKP Sudarminto (mantan Kapolsek Pasirian), Ipda Syamsul Hadi (Kanit Reskrim Polsek Pa-

sirian), dan Aipda Sigit Purnomo (Babinkamtibmas).

Kepada majelis sidang, saksi Harmoko mengaku menjadi pengurus alat berat dan portal sejak Juli 2014. Alat berat disewa melalui kesepakatan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) bentukan desa. Ia pun mengaku kalau dirinyalah yang mengurusi masalah retribusi hasil pungutan

dari truk pengangkut pasir.

“Tarif retribusi Rp 270 ribu per truk. Setiap harinya ada 80 sampai 100 dumptruk kecil yang keluar masuk tambang,” katanya dalam persidangan, Senin (12/10).

Setelah restribusi terkumpul, lanjut Harmoko, uang tersebut disalurkannya ke sejumlah pihak. Rp 142 ribu per truk diserahkan ke Kades Hariyono, Rp 18 ribu per truk untuk upah pekerja, dan Rp 110 ribu per truk dipakai untuk perawatan dan sewa alat berat. “Sisanya juga saya pakai,” terangnya.

Disinggung mengenai penggunaan uang yang diserahkan ke Hariyono, Harmoko mengaku tidak tahu uang itu digunakan untuk apa saja. Ia mengakui hanya

menjadi pengelola keuangan dari hasil tambang dan portal di lokasi tambang ilegal tersebut. “Saya tidak tahu uang itu digunakan untuk apa saja,” ungkapnya.

Sementara itu, dalam kesaksian Hariyono mengatakan, uang hasil tambang sekaligus portal dibuatnya untuk membangun akses jalan. Selanjutnya, ada juga uang yang disalurkan kepada sejumlah pihak dan oknum Pemerintah setempat.

“Untuk Tim 12 Rp 10 ribu per rit, Ketua LMDH Rp 10 ribu per rit, untuk LMDH sendiri Rp 5 ribu per rit, paguyuban Rp 18 ribu per rit, untuk Harmoko Rp 2,5 ribu per rit, uang makan anak buah ceker Rp 50 ribu per hari, dan bulanan perangkat desa dan BPD

Rp 11 juta,” paparnya.

Hariyono juga menyebut sejumlah oknum Pemerintah yang diberinya uang rutin. Ia menyebut pemberian uang tersebut sebagai uang kemitraan. “Untuk kepolisian, Pak Kapolsek Rp 1 juta setiap bulan, Pak Kanit Rp 500 ribu per bulan, Babinkamtibmas Rp 500 ribu per bulan, Pak Camat Rp 1 juta per bulan, dua orang Perhutani Rp 2,5 juta per bulan,” jelasnya.

Tak sampai disitu, Hariyono juga menyebutkan kerap memberikan uang saku kepada anggota DPRD Lumajang, oknum wartawan dan LSM setempat, dan oknum Babinsa di Koramil setempat. “Ada anggota dewan, Sugiantoko, meminjam uang Rp

3 juta sampai sekarang tidak dikembalikan. Ada juga uang sangu untuk Dewan,” katanya blak-blakan.

Setelah ketiga saksi memberikan keterangan, Majelis sidang tidak memberikan kesempatan kepada tiga Polisi yang jadi terperiksa untuk memberikan tanggapan atas keterangan saksi. “Sidang ditutup,” pungkas Majelis.

Terpisah, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol RP Argo Yuwono menambahkan, sidang sengaja digelar secara terbuka untuk pemenuhan azaz transparansi pada pengusutan kasus tambang berdarah di Pasirian, Lumajang. “Sidang disiplin akan dilanjutkan Kamis depan,” ujarnya.Q bed

LINTAS PERISTIWA

Rumah Sakit Pelabuhan PHC Kebanjiran Pasien BPJS Surabaya, Bhirawa Rumah Sakit Pelindo Husada Citra ( PHC) Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya kebanjiran pasien Badan Pelaksana Jaminan Ssial ,( BPJS) dalam tahun ini. Lonjakana pasien BPJS ini bahkan lebih 100 persen, “Dibandingkan tahun lalu, untuk tahun ini melonjak sampai 356 % ,” ungkap Dirut rumah sakit PHC Iwan Sabatini saat dijumpai di ruang kerjanya Senin (12/10) kemarin siang.

Lebih jauh dikatakan bahwa dengan demikian menandakan program pemerrintah untuk memberikan bantuan dan layanan kesehatan kepada masyatakat secara menyeluruh baik yang mampu maupun tidak telah tercapai karena telah direspon secara baik oleh masyrakat. ”Sebagai pelayan masyarakat kami sangat bangga dan berbahagia menerima kenyataan ini,,” ungkap mantan Kahumas PT Pelindo lll tersebut.

PHC sendiri , lanjutnya ,untuk memberikan pelayanan terbaiknya terus berbenah, mulai dari peralatan yang ada di rumah sakit sampai pada perluasan tempat parkir yang dirasa sudah penuh sesak.

Bayangkan, untuk kunjungan pasien, apakah itu yang sakit atau pengantarnya atau meeeka yang membezuk setiap harinya tercatat sebanyak 2600 pengunjung, makanya tidak heran kalau latar Q ma parkir yang disediakan tidak cukup.Q

Dam Jagir Dipenuhi Eceng Gondok Musim kemarau berkepanjangan, membuat berbagai sungai di Surabaya mulai ditumbuhi dedaunan eceng gondok, salahsatunya di Dam Jagir atau bendungan Jagir Surabaya. Sayangnya, hingga saat ini belum ada tindakan serius dari Dinas terkait untuk membersihkannya, Senin (12/10). trie diana/bhirawa

Masyarakat Harus Waspada Penggunaan Antibiotik Surabaya, Bhirawa Masyarakat harus waspada terhadap banyaknya antibiotik yang beredar di pasaran. Penggunaan antibiotik tanpa menyertakan resep dokter akan membuat konsumen kebal atau resisten akan obat.

“Saat ini kasus resistensi antibiotik ini kian hari jumlahnya semakin banyak.

Tidak lain karena kebiasaan

seseorang yang minum obat sembarangan tanpa memeriksakan diri terlebih dahulu ke dokter,” ujar dr Bramantono SpPD KPTI, dokter spesialis penyakit dalam di RSUD Dr Soetomo.

Bram menjelaskan, selama ini kebiasaan masyarakat di Indonesia adalah masih rendahnya kesadaran untuk segera berobat ke dokter jika

merasakan suatu gejala penyakit. Mereka memilih untuk mengobati dulu dengan obat yang pernah mereka konsumsi atau menurut anjuran teman, tetanggga hingga iklan. Termasuk konsumsi obat yang seharusnya dibeli disertai resep dokter. Padahal yang berhak menentukan obat apa yang perlu diminum adalah berdasarkan indikasi dokter.

Dalam kasus resisten antibiotik contohnya, orang selalu beranggapan perlu meminum antibiotik jika badannya panas atau suhu badannya meningkat, juga saat menderita batuk atau sakit tenggorokan.

Padahal badan panas atau batuk belum tentu diakibatkan oleh bakteri, bisa karena virus atau kondisi cuaca.

“Sebenarnya yang memer-

lukan konsumsi antibiotik adalah dalam kondisi sakit yang diakibatkan oleh bakteri, karena fungsi antibiotik membunuh bakteri. Namun jika sakit karena virus atau hanya karena cuaca tidak perlu minum antibiotik,” jelas dokter di bagian SMF/ Departemen Penyakit Tropik dan Infeksi RSUD Dr SoetoQ dna mo ini.Q

Berkas Tiga Tersangka Sudah Dilimpahkan ke PN Surabaya

Kasus Narkoba 13 Kilogram Terganjal Penetapan Sidang PN Surabaya, Namun, jadwal sidangBhirawa nya masih belum tahu, Meskipun berkas tiga tinggal kita lihat schedtersangka kasus narkoule nantinya,” kata Huba 13 kilogram sudah mas PN Surabaya Burdilimpah Kejaksaan hanuddin saat dikonfirNegeri (Kejari) Suramasi, Senin (12/10). baya ke Pengadilan NeAdakah kemungkinan geri (PN) Surabaya, Kapersidangan akan dilakmis (8/10) lalu. Namun, sanakan pecan ini, Burkelanjutan penanganan hanuddin enggan memkasus ini masih meberikan komentar periBurhanuddin nunggu jadwal penetahal hal itu. Pihaknya pan sidang yang belum jelas ka- mengaku masih menanti penetapan dilaksanakan. pan persidangan kasus narkoba Humas PN Surabaya Burha- 13 kilogram ini. Belum adanya nuddin mengatakan, pihaknya penetapan jadwal sidang kasus sudah menerima tiga berkas atas ini, diperkuat dengan isi website nama tersangka Abdul Latip bin resmi PN Surabaya yakni Munawar, Indri Rahmawati Bin- www.pn-surabayakota.go.id yang ti M Yahya, dan Tri Diah Torissi- menyatakan bahwa belum ada ah alias Susi. Bahkan, dua Maje- jadwal penetapan sidang. lis Hakim PN Surabaya yakni, Terkait berkas ketiga tersangFerdinandus dan Kamaruddin Si- ka, Burhanuddin menjelaskan, manjuntak disiapkan untuk me- berkasnya displit menjadi dua nyidangkan kasus ini. berkas. Berkas dengan nomor “Hakim Ferdinandus dan Ka- perkara 2451 atas nama terdakmaruddin Simanjuntak ditunjuk wa Abdul Latip dan Indri Rahuntuk menyidangkan kasus itu. mawati. Sementara berkas den-

gan nomor perkara 2450 atas nama terdakwa Tri Diah Torissiah alias Susi. “Berkas ketiga tersangka displit,” jelasnya.

Bahkan, Burhanuddin mengaku, Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan kasus ini pun juga berbeda. Untuk berkas Abdul Latif dan Indri, Ketua Majelis Hakimnya adalah Ferdinandus.

Sedangkan untuk tersangka Susi, Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan adalah Hakim Kamaruddin Simanjuntak.

“Komposisi Majelis Hakimnya sama. Yang membedakan yakni Ketua Majelis Hakimnya saja,” pungkas Burhanuddin.

Sebelumnya, atas kepemilikan narkotika jenis sabu seberat 13 kilogram, ketiga tersangka dijerat dengan ancaman pidana mati.

Adapun pasal yang disangkakan untuk ketiganya yakni, Pasal 114 ayat 2 Undang undang No 35 tahun 2009 tentang pemberantasan narkoba Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau Pasal 112 ayat 2 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.Q bed

Perwali IUTS Sudah Turun, Kenalkan Micro Surgery Lewat Live Surgery Dewan Instruksikan Tutup 131 Minimarket Setelah diberikan waktu selama 3,5 bulan atau sedikitnya 105 hari kalender untuk pengurusan izin, ternyata di wilayah Kota Surabaya masih terdapat 131 Minimarket dengan berbagai label perusahaan pasar swalayan yang belum berusaha mengurus kelengkapan ijinnya (IUTS). Untuk itu Komisi B DPRD Surabaya menginstruksikan kepada instansi terkait (Disperindag dan Satpol-PP) untuk segera menutup secepatnya.

Rencana penutupan 131 minimarket di wilayah hukum Pemkot Surabaya ini disampaikan Eddy Rahmat Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya, bahwa pihaknya telah meminta jadwal penutupan dari Disperidag sebagai stakeholder.

“Kami sudah memberikan waktu 3,5 bulan untuk mengurus ijinnya, tetapi hingga sekarang, ternyata masih ada sekitar 131 Minimarket yang tidak mempunyai itikad baik untuk mengurus, kajian soseknya saja belum,” terangnya kepada Suarapubliknews.net sesaat sebelum rapat paripurna tentang APBDP (perubahan/PAK) 2015 dimulai.

Senen (12/10).

Menurutnya, tidak ada lagi waktu untuk toleransi, karena waktu yang diberikan dianggap cukup, sehingga langkah eksekusi penertiban/penutupan harus segera dilaksanakan oleh Pemkot Surabaya.

“Menurut kami waktu yang diberikan sudah cukup, bahkan peringatan juga sudah dilakukan, karena

tempat mereka sudah ditempeli tanda silang oleh Disperindag, untuk itu, kami minta untuk dilakukan eksekusi penutupan segera, harusnya mulai hari ini, tetapi Indag (Disperindag) masih meminta waktu untuk revew datanya, saat kami minta schedulenya,” jelas politisi asal Hanura ini.

“Kami minta besok Selasa. (13/10) schedule nya harus sudah masuk ke kami,” sambungnya.

Dijelaskan oleh Eddy jika dari 131 usaha minimarket yang tersebar di wilayah hukum Kota Surabaya ini ternyata terdiri dari hampir semua perusahaan pasar swalayan.

“Dari 131 Minimarket yang belum berijian, itu terdiri dari berbagai perusahaan, bahakan hampir semuanya ada, ini hasil Rapim kemarin, karena Perwali IUTS sudah ada, maka tidak alasan lagi bagi Pemkot untuki tidak menertibkan keberadaannya, kami juga sudah tidak bisa memberikan toleransi apapun terkait hal ini, harus ditutup dulu, setelahnya baru dibi-

Eddy Rahmat carakan lagi,” tambahnya.

Kepada Pemkot Surabaya (Disperindag dan Satpol-PP), Eddy meminta agar rekomendasi Komisinya untuk menutup 131 minimarket bodong (ilegal) ini segera dilaksanakan.

“Kami minta agar Pemkot Surabaya yang dalam hal ini Disperindag dan Satpol-PP untuk bertindak tegas terkait hal ini, karena Perwalinya sudah ada, jangan lagi ada permainan lagi,” tandasnya, hanya saja Eddy tidak menjelaskan apa yang dimakQ gat* sud permainan itu.Q

Surabaya, Bhirawa Dunia kedokteran Indonesia, khususnya Surabaya sudah semakin maju, termasuk bedah saraf.

Sudah hampir 10 tahun terakhir dokter Surabaya mampu melakukan operasi penggantian sendi leher secara cepat, mudah dan dijamin kesembuhannya. Seperti yang dilakukan oleh dr Sofyanto SpBS, dokter di Rumah Sakit Bedah Surabaya (RSBS).

Menggunakan metode bedah mikro (micro surgery) atau yang disebut dengan key hole surgery, tidak ada lagi pembedahan pada tengkorak kepala atau batang leher, cukup dibuatkan lubang sebesar satu hingga tiga centimeter untuk melakukan operasi menggunakan mikroskop ini.

“Tidak ada pendarahan, minim sayatan, tidak ada jahitan, dan psien cukup opname satu hari setelah operasi besoknya sudah boleh pulang,” terang Sofyanto sebelum melakukan operasi bedah batang leher di RSBS. Selama ini muncul kesan di masyarakat bahwa operasi sendi leher mengerikan, dampaknya kalau tidak meninggal, pasien bisa lumpuh. Dengan kemajuan teknologi kedokteran dan didukung live surgery dimana operasi dapat ditonton langsung oleh anggota keluarga dan keluarga bisa bertanya langsung pada dokter apa yang sedang dikerjakan.

Kesan mengerikan tersebut dapat sirna, sekaligus mengedukasi masyarakat, khususnya anggota keluarga mengenai proses operasi juga mengurangi kekahwatiran dan ketegangan mereka menunggu jalannya operasi.

“Saya memang ingin mengenalkan, walaupun ini sudah cukup lama kami terapkan, bahwa operasi tidak selalu mengerikan dan berdarah-darah. Bahkan bisa langsung disaksikan dan berinteraksi dengan dokter yang berada di dalam kamar operasi,”

papar dokter spesialis bedah saraf ini.

Untuk operasi kali ini dilakukan pada pasien yang mengalami spondylosis cervical atau yang biasa dikenal dengan kecetit leher. Dalam operasi yang dilakukan tersebut, sendi leher yang rusak pada pasien akan diganti dengan sendi buatan dari bahan ceramic yang fungsi serta cara kerjanya sama dengan sendi asli. Sehingga kondisi sendi leher pasien dapat kembali normal dan tidak lagi mengalami rasa sakit dan nyeri lagi.

Operasi yang berlangsung sekitar satu jam terebut dilakukan oleh tim dokter yang sudah professional, yang terdiri dari beberapa dokter spesialis bedah saraf, dokter anestesi dan dibantu oleh paramedis. Dimana semua kegiatan tim dokter didalam ruang operasi bisa disaksikan oleh keluarga, dan anggota keluarga juga dapat mendapatkan atau mengetahui informasi mengenai proses-proses dan jalannya operasi.

“Seperti halnya operasi-operasi sebelumnya, kami optimis dan yakin operasi akan berhasil. Esoknya asien tidak lagi mengalami kesakitan, dan pasien boleh segera pulang dan kembali beraktivitas,” tuturnya.

Sofyanto berharap, melalui live surgery yang diperkenalkan kepada masyarakat dapat mengubah mind set masyarakat soal kengerian operasi dan pilihan mereka berobat keluar negeri bisa beralih ke dalam negeri karena kemampuan dan kualitasnya tidak berbeda. “Dunia kedokteran kita tidak kalah maju dengan negara lain, jadi tidak perlu jauh-jauh berobat keluar negeri.

Dan saya berharap masyarakat juga lebih sadar dan peduli akan kesehatan dengan lebih dini memeriksakan jika mengalami suatu keluhan,” Q dna pungkasnya.Q

JAWA TIMUR

6

Selasa Kliwon 13 OKTOBER 2015

Panwas Tuding KPU Abaikan Rekomendasi Saat Penetapan DPT Sumenep, Bhirawa Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) bupati dan wakil bupati Kabupaten Sumenep menuding Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat mengabaikan rekomendasinya pada penetapan daftar pemilih tetap (DPT). Pasalnya, ribuan daftar pemilih bermasalah yang sudah direkomendasi untuk dihapus, ternyata masih masuk di DPT. Ketua Panwaslih Kabupaten Sumenep, Moh Amin menyatakan, sia-sia mengeluarkan rekomendasi sebelum daftar pemilih ditetapkan menjadi DPT lantaran banyak pemilih yang bermasalah, karena tidak sedikit jumlah pemilih yang bermasalah tersebut tetap tidak dihapus. "Dari data yang kami terima di 15 kecamatan, ada 1992 pemilih bermasalah tetap masuk ke DPT. Padahal, nama pemilih tersebut telah direkomendasi

untuk dihapusnya," kata Moh Amin, Senin (12/10).

Ia menerangkan, dari 1.992 pemilih yang bermasalah itu meliputi pemilih ganda sebanyak 1.490 orang, pindah domisili sebanyak 150 orang, TNI - Polri sebanyak 2 orang, belum cukup umur sebanyak 22 orang, meninggal dunia sebanyak 208 orang, sakit jiwa sebanyak 1 orang dan data fiktif sebanyak 119 orang.

"Bahkan, di kecamatan kota

Sumenep saja, ada nama yang sudah direkom agar dihapus, tapi tetap tidak dihapus, ini salah satu bukti bahwa rekomendasi kami tidak dilaksanakan," jelasnya.

Karena banyak data pemilih bermasalah masuk ke DPT, pihaknya memastikan, akan menerbitkan rekomendasi lagi agar KPU melakukan penetapan ulang terhadap DPT yang telah ditetapkan beberapa waktu lalu. Sebab, jika tidak, pelaksanaan pilkada di Sumenep ini akan bermasalah.

"Ini kami lakukan agar Sumenep memiliki DPT pilkada yang akurat, karena faliditas jumlah DPT ini merupakan acuan dalam pelaksanaan pilkada nanti, kalau jumlah DPT tidak baik, maka pelaksanaannya akan bermasa-

lah pula, " tuturnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Sumenep, Rahbini mengatakan, daftar pemilih yang sudah ditetapkan oleh KPU itu tidak bisa dirubah, apa lagi mengurangi kecuali ada surat edaran baru dari KPU pusat. "KPU tidak boleh dirubah jumlah DPT, kalau memang ada yang ganda, KPU hanya bisa mencoret nama pemilih tersebut, tapi pencoretan itu tidak merubah jumlah DPT itu sendiri, hanya berkaitan dengan C6 yang akan disebar," jawab Rahbini.

Ditegaskan Rahbini, KPU tidak bisa mengurangi, hanya bisa menambah jumlah pemilih dari DPT, misalnya ada nama yang belum masuk di DPT, kemudian dimasukkan. Kalau ada nama pemilih ganda hanya diberi tanda.

"Yang kami bisa lakukan hanya menambah, kalau mengurangi dengan alasan apapun tidak boleh. Solusinya, KPU hanya memberi catatan di nama pemilih itu apakah ganda, meninggal atau apapun," tegasnya.

Ia juga menilai, dalam sidalih tidak ada istilah NIK invalid. NIK invalid sebagaimana diungkapkan Panwaslih itu hanya karena salah persepsi. "Untuk meminimalisir kesalah persepsian itu, dalam waktu dekat, Bawaslu dan KPU Propinsi Jatim, KPU Sumenep serta Panwaslih akan melakukan rapat koordinasi untuk membahas itu," bebernya.

DPT Pilkada Sumenep sebanyak 903.164 orang, dengan perincian laki-laki sebanyak 426.023 orang dan perempuan sebanyak 477.141

Marakkan Hari Jadi Provinsi Jatim, Pemkab Gelar Upacara dan Tumpengan

KILAS JATIM

Ormas Gaib Pertanyakan Tindaklanjut Sembilan TSK Dana Pesangon Sampang, Bhirawa Kasus tindak pidana korupsi dana pesangun dewan Sampang jilid dua terus didorong penuntasannya oleh sejumlah kalangan, salah satunya ormas gerakan anak indonesia bersatu (GAIB). Mereka mendatangi kantor DPRD dan kejaksaan negeri Sampang agar kasus dana pesangon periode 1999-2004 tersebut segera dituntaskan.

Menurut Habib Yusuf ketua ormas GAIB, kasus tindak pidana korupsi pesangun ini sudah bertahun-tahun sudah ditetapkan 9 tersangka baru oleh kejaksaan negeri Sampang, namun hingga saat ini masih belum ada satu pun yang maju pada persidangan.jelasnya saat mendatangi komisi I DPRD Sampang.

“Bahkan unsur pimpinan DPRD Sampang periode 1999-2004 tersebut sudah divonis pidana dan selesai menjalani kurungan, lalu apalagi alasannya penegak hukum tidak menindaklanjuti dana pesangun yang nilainya miliaran tersebut? Oleh sebab itu, dewan saat ini khususnya komisi I yang membidangi politik dana pemerintahan harus mendorong proses hokum tersebut,” tambahnya, Senin (12/10).

Kedatangan ormas Gaib ke komisi I DPRD Sampang tidak ada ketua komisi I, dan hanya ditemui satu anggota komisi I saja yakni Samsuddin, kecewa atas tindakan komisi I, lalu ormas GAIB mendatangi Kejaksaan negeri Sampang dengan pertanyaan yang sama, terkkait lambannya penyelesaikan kasus korupsi dana pesangan jilid 2 yang sudah ada 9 tersangka di antaranya FM, KS, UF, AQ, MB, AD, SD, AS, dan JMD.Q lis

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Spd Mtr, AG2991OE, a/n. Nova Widianasari, Ds. Ringinpitu RT/RW: 005/003, Kedungwaru-T.Agung No. 1948/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 1999, Hitam, AG5344TX, a/ n. Suprihatin, Dsn. Tawang, Ds/Kec. Kauman-T.Agung No. 1949/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 1996, Hitam, AG4508RT, a/ n. Imam Nahrowi, Ds. Waung, Boyolangu-T.Agung No. 1950/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2013, Hitam, AG5643RAF, a/n. Arik Abdul Aripin, Dsn. Ngayem RT 01/02, Ds. Tenggarejo, Tanggunggunung-T.Agung No. 1951/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2012, AG2570OH, a/n. Wati, Ds. Sobontoro, Boyolangu-T.Agung No. 1952/IMB/BI-II/2015

Seniman Reog Kota Kediri saat melakukan aksi di depan Kantor Wali Kota Kediri.

irvan/bhirawa

Kadisbudparpora Dituding Tipu Seniman Reog Kota Kediri, Bhirawa Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Olahraga (Disbudparpora) Kediri dituding menipun dan diadukan ke Polisi oleh seniman Reog kota Kediri, sebab Disbudparpora telah menggunakan nama Group Reog miliknya tanpa izin untuk mengikuti event nasional festival reog di kabupaten Ponorogo.

Diungkapkan Gatot saat melakukan aksi di depan kantor Pemkot Kediri, dengan aksi demo ini sekaligus membuat pengaduan atau laporan terbuka kepada Polres Kediri Kota untuk mengusut persoalan tersebut. "Dengan aksi ini sekaligus mengadukan ke Bapak Kapolres untuk mengusut persoalan tersebut," kata Gatot, Senin (12/10).

Gatot menjelaskan, seniman Reog dari Kediri selalu mendapatkan undangan untuk melakukan pentas dalam event Nasional festival Reog Ponorogo, namun ternyata dinas Pariwisata telah menyewa Group Reog dari Ponorogo dengan mengatasnamakan Group Reog dari Kediri.

"Padahal oleh dewan sudah dianggarkan, kira-kira 50 juta, untuk menyewa Reog di sana

hanya sekitar 10 juta, terus yang lainnya dikemanakan. Saya sudah melakukan infestigasi soal itu, semua ada rekamannya dari makelarnya yang mencarikan reog," terang Gatot.

Gatot juga menyesalkan, Seniman reog di Kediri ini seolah seperti dimatikan, tidak ada pembinaan apa pun untuk seniman reog ini.

"Paguyuban reog kita seolah dimatikan, tidak ada pembinaan sama sekali, ini kan juga salah satu budaya bangsa," tandasnya.

Sementara dalam aksinya, seniman reog dari Kediri melakukan hujatan-hujatan kepada kepala Disbudparpora dengan katakata kotor, bahkan mereka meminta kepada Wali Kota agar Kadisbudparpora dipecat dari jabatanya.

Sebab mereka merasa ditipu dengan tindakan Disbudparpora yang lebih memilih menyewa reog dari luar kota dari pada memaksimalkan potensi reog yang ada di Kota Kediri.

Sementara Kepala Disbudparpora Kota Kediri Nur Muhyar hingga saat ini belum bisa dikonfirmasi terkait tudingan para seniman reog dari kota Kediri ini yang telah dianggap menipu mereka.Q van

Bupati Nganjuk Pimpin Langsung Upacara HUT Jatim ke-70 Pada usianya yang ke 70 tahun, pemerintah Propinsi Jawa Timur diperingati oleh seluruh pemerintah kabupaten dan kota. Demikian halnya dengan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menggelar upacara peringatan Hari Jadi Propinsi Jawa Timur pada Senin, (12/10) di halaman pendopo kabupaten.

Upacara inipun dipimpin langsung oleh Bupati Drs H. Taufiqurrahman dengan dihadiri Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Nganjuk, anggota DPRD, kepala SKPD, Kepala sekolah, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kepemudaan serta para pegawai negeri sipil yang ada dilingkungan Pemkab Nganjuk.

Hari jadi Pemprov Jatim kali ini mengambil tema Ayo Kerja, perkuat Jatim sebagai provinsi industri berbasis UMKM. Upacara diawali dengan pembacaaan sejarah provinsi Jawa Timur oleh kepala Bagian Sejarah panjang mengiringi perjalanan Jawa Timur mulai tahun 760 Masehi atau abad 8, bermunculan kerajaan – kerajaan besar di Jawa Timur mulai dari kerajaan Kanjuruhan, disusul kemudian pada abad ke-10 jatim menjadi pusat kerajaan besar seperti Mendaeng, Kahuripan, Dhaha Janggala, Singasari dan Majapahit.

Pada abad 13 berdasarkan prasasti mulamanurung yaitu pusat keraton negara telah tersebutkan struktur pemerintahan yang tersusun dengan baik dan tersistem seperti struktur pemerintahan modern

orang. Angka tersebut berkurang dari data pemilih sementara (DPS) sebanyak 909.610, setelah melalui pemutahiran data.

Pilkada di Sumenep diikuti dua pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, yakni A Busyro Karim-Ahmad Fauzi, nomor urut satu (1), diusung kualisi PKB-PDI Perjuangan dan NasDem, sedangkan pasangan Zainal Abidin-Dewi Khalifah, nomor urut dua (2) diusung 8 parpol yakni Partai Demokrat, PAN, PKS, PPP, Gerindra, Hanura, Golkar dan PBB. Masa jabatan bupati dan wakil bupati Sumenep, A Busyro Karim dan Soengkono Siddik akan berahir pada bulan Oktober 2015, sedangkan pelaksanaan pilkada serentak dijadwalkan tanggal 9 Desember 2015.Q sul

saat ini. Jawa Timur muncul saat pada saat kerajaan Mataram Islam dengan sebutan Ban Wetan.

Jawa Timur dibentuk serta ditetapkan oleh PPKI dengan gubernur pertamanya Raden Tumenggunggung Suryo pada tahun 19 Agustus 1945 dan mulai menjalankan tugasnya pada tanggal 12 Oktober 1945 yang memulai tugas dan kewajibannya sebagai kepala pemerintahan akhirnya disepakati menjadi hari lahirnya Provinsi Jawa Timur.

Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Timur yang dibacakan oleh Bupati Nganjuk hikmah terpenting dari peringatan Jawa Timur adalah rasa syukur atas perjalanan Pemprov Jatim yang penuh dinamika.

Mulai dari gubernur Jatim pertama Raden Tumenggung Suryo hingga Gubernur Sukarwo yang terus melakukan terobosan dan inovasi demi membangun, mengembangkan dan juga memajukan Jawa Timur hingga seperti saat ini.

Jatim telah menyusun program dan strategi dalam menghadapi dimulainya Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan dimulai pada tahun 2016 mendatang. Salah sa-

Situbondo, Bhirawa Untuk ikut mensukseskan dan memeriahkan peringatan Hari Jadi Provinsi Jatim yang ke-70, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo, menyelenggarakan sejumlah rangkaian acara penting, Senin pagi kemarin (12/10). Diawali dengan menggelar upacara di alun-alun Kota, di jalan RA. Kartini, PJ Bupati H. Zainal Muhtadien, SH, MM beserta jajaran Forpimda Situbondo dan seluruh pimpinan SKPD, Kabag dan Camat seKab. Situbondo, melanjutkan acara tumpengan di pendopo Kabupaten.

Upacara yang dimulai sekitar pukul 07.30, dimulai dengan pembacaan sejarah berdirinya Prov Jatim serta dilanjutkan dengan pembacaan Pancasila dan UUD 1945. Suasana upacara berjalan tertib dan khidmat hingga pukul 08.30 wib.

Dalam amanatnya, PJ Bupati Situbondo, H Zainal Muhtadien, membacakan secara utuh sambutan Gubernur Jatim, DR Soekarwo.

“Kepada seluruh peserta upacara, termasuk yang ada dibelakang, saya harap untuk mendengarkan amanah ini dengan seksama, sehingga peringatan hari jadi Prov Jatim ini menjadi barokah,” ujar pria yang kini masih

menjabat sebagai Asisten I Setdaprov Jatim itu.

Zainal dalam pidato yang berjalan cukup lama itu, mengupas seluruh sambutan Pakde Karwo sebagai Gubernur Jatim. Seluruh kesuksesan program kerja yang telah dicapai Pemprov Jatim, dibawah kepemimpinan duet Pakde KarwoGus Ipul, dibacakan orang nomor satu di jajaran Pemkab Situbondo, Zainal Muhtadien.

“Dalam peringatan hari jadi ke 70 ini, Pakde Karwo sebagai Gubernur Jatim mengambil tema ‘Ayo Kerja Perkuat Jatim Sebagai Prov Industri Berbasis UMKM,” terang Zainal Muhtadien, yang mendapat aplaus meriah peserta upacara.

Usai menyampaikan pidato, Zainal Muhtadien beserta Forpimda Kab Situbondo menuju pendopo Kabupaten guna melanjutkan acara syukuran dengan menggelar tumpengan bersama pejabat dilingkungan Pemkab Situbondo.

Usai memberikan sekapur sirih, Zainal Muhtadien bersama Sekda Syaifullah memimpin pemotongan tumpeng dan dilanjutkan dengan acara ramah tamah. “Peringatan Hari Jadi Prov Jatim dimasa mendatang harus lebih besar gaungnya,” tegas Zainal. Q awi

sawawi/bhirawa

PJ Bupati Situbondo, H. Zainal Muhtadien SH, MM, saat menjadi Irup pada peringatan Hari Jadi Provinsi Jatim yang ke 70, dialun-alun Kota, pagi kemarin.

PENGUMUMAN LELANG Penyusunan Tata Cara Penyerahan PSU bagi Perumahan yang tidak diketahui Pengembangnya dengan “ Pilot Project “ pada Perumahan Larangan Mega Asri , taman Pinang , gading Fajar dan Rewwin Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Website http://www.lpse.sidoarjokab.go.id

PENGUMUMAN LELANG Jasa Konsultansi Review Master Plan ristika/bhirawa

Bupati Nganjuk Drs H. Taufiqurrahman memimpin upacara peringatan HUT Jatim Ke70 di halaman pendopo kabupaten. tunya dengan mempersiapkan sarana dan prasarana yang akan mampu memperkuat aspek ekonomi kerakyatan dan lancarnya roda usaha baik perusahaan besar maupun usaha kecil.

Peningkatan kapasitas UMKM dengan meningkatkan smk mini dengan 9 keahlian yang berpotensi menciptakan tenaga kerja yang siap berdaya saing, mempermudah pemberian bantuan keuangan ataupun bantuan sarana prasarana bagi perkembangan UMKM dengan mengandeng berbagai pihak demi terwujudnya UMKM yang mampu berdaya saing dengan produk

lainnya terutama produk luar negeri.

Selain penyediaan sarpras yang memadai, program bantuan yang jelas dalam rangka mewujudkan jatim sebagai provinsi industri berbasis UMKM, Pemprov Jatim juga mengandeng semua elemen yang ada seperti para Walikota/ Bupati, SKPD, Investor, lembaga pembiayaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, Media Massa, dan elemen lainnya agar bersinergi dan dapat bekerjasama dalam rangka mewujudkan masyarakat Jatim yang sejahtera.Q advertorial

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Website http://www.lpse.sidoarjokab.go.id

PENGUMUMAN LELANG Pengadaan1 (satu) Paket Pembangunan Ornamen Lampu Hias Sidoarjo dan Lampu Taman Dinas Kebersihan dan Pertamanan Website http://www.lpse.sidoarjokab.go.id

JAWA TIMUR

Selasa Kliwon 13 OKTOBER 2015

KILAS JATIM

Banyak Anggota Dewan Tak Ambil Dana Reses Tulungagung, Bhirawa Anggota DPRD Tulungagung dalam sepekan ini menjalani masa reses. Namun sebagian dari mereka tidak mengambil jatah dana reses guna menyerap aspirasi konstituennya. Sebagian besar anggota dewan yang tidak mengambil dana yang besarannya per anggota Rp 23,85 juta tersebut beralasan, penggunaan dana reses tidak bisa untuk memberi uang transport pada konstituen yang diundang.

“Realistis saja. Saat ini kalau mengundang konstituen tanpa uang transport pasti akan menimbulkan masalah.

Daripada menimbulkan kecurigaan konstituen lebih baik (dana reses) tidak diambil,” ujar Drs Wiwik Triasmoro, Sekretaris Komisi A DPRD Tulungagung pada Bhirawa, Senin (12/10).

Politisi asal PDI Perjuangan ini pun menyatakan tidak akan ambil risiko dalam mengambil dana reses yang di dalamnya tidak tercantum untuk peruntukan biaya transport konstituen. Apalagi harus sampai melakukan pengaturan dana dan bisa berpotensi pada pelanggaran aturan saat membuat laporan pertanggungjawaban. “Saya tidak mau kalau sampai melanggar aturan. Dana reses ini juga diperiksa oleh BPK. Kalau sampai ada pelanggaran tentu nanti BPK akan mengetahuinya pula,” paparnya.

Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono SE MSi, ketika dikonfirmasi membenarkan jika ada sebagian anggota dewan yang tidak memanfaatkan dana reses. Menurutnya, kejadian serupa tidak hanya terjadi pada masa reses sekarang, tetapi juga pada masa reses sebelum-sebelumnya.

“Saya pun tidak ambil dana reses.

Memang masalah dana transport untuk konstituen tidak tercantum dalam item dana reses. Lain dengan DPR RI yang kalau reses bisa memberi uang transport bagi konstituen,” tuturnya.Q wed

PRD dan Golkar Tuban Imbau Kader Serta Simpatisan Gunakan Hak Pilih Tuban, Bhirawa Meluasnya selebaran ajakan Boikot Pilkada serta lambanya tindakan dari petugas pelakasana Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), baik itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) maupun Petugas Pengawas Pemilih (Panwaslih) membut sejumlah wakil rakayat angkat bicara dan menghimbau agar tidak golput atau tidak memilih.

Seperti yang disampikan oleh Rudi Hariyanto, salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban dari parati Golongan Karya (Golkar) yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD, mengimbau agar masyarakat ikut mensukseskan proses Pilkada yang akan digelar pada 9 Dsemeber men-

datang. “Jangan terlalu ditanggapi secara berlebihan terkait selebaran itu, dan kita mengajak kepada masyarakat agar tidak golput,” kata Rudi Hariyanto (11/10).

Meski tidak masuk dalam pengusung mau pun pendukung salah satu calon, Rudi yang juga Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Par-

tai Golkar ini meminta kepada seluruh masyarakat dan konstituen partai golkar untuk menggunakan hak pilihnya dengan datang ke TPS masingmasing pada 9 Desember nanti. Sehingga dapat meminimalisir angka golput di Pilkada Tuban ini. “Sekaligus kita meminta agar masyarakat tidak salah memilih, karena pilihan masyarakat menentukan pemimpin lima tahun kedepan untuk Kabupaten Tuban,” harap Rudi.

Hal yang sama juga di sampaikan oleh Hadi Nuriza, yang juga wakil ketua DPRD Tuban dari Partai Demokrat. Politisi muda yang beberap saat lalu sempat heboh karena tidak hafal tek pancasila saat di-

daulat oleh para Mahasiawa di Kantor DPRD ini juga menyampaikan bahwa semua lapisan masyarakat harus tetap mendukung dalam mensukseskan Pilkada Tuban.

“Kita sebagai warga Negara yang baik, mari ikut suskeskan Pilkada dengan memilih pemimpin Tuban yang lebih baik,” Pinta Riza, panggilan akrabnya.

Di tempat terpisah, Komite Pimpinan Wilayah (KPW) Partai Rakyat Demokratik (PRD) Jawa Timur Hermawan dalam dalam acara Musyawarah Kabupaten meminta agar ikut mensukseskan Pilklada di Kabupaten Tuban yang akan digelar 9 Desember mendatang.

“Siapa pun yang terpilih nanti sukseskan Pilkada serentak ini, selagi kebijakan-kebijakan yang selaras dengan keinginan dan kehendak rakayat serta bisa mensejahterakan rakayat, PRD akan mengawal, siapupun kepemimpinan, sebalik jika tidak, maka PRD akan berada di barisan terdepat utuk melawan,” kata Hermawan sambutanya.

Untuk diketahui, jumlah DPT Kabupaten Tuban sebanyak 936.768 pemilih, yang terdiri dari 462.139 pemilih laki-laki dan 474.629 pemilih perempuan. Serta terdapat 1.863 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari 328 Desa dan Kelurahan se Kabupaten Tuban.Q hud

hilmi husain/bhirawa

Sebuah pintu gerbang alun-alun Bangil Kabupaten Pasuruan, Senin (12/10). Pemkab Pasuruan tahun 2016 berencana akan melengkapi sarana olahraga di alun-alun setempat untuk mengembalikan fungsi sarana wisata keluarga.

DKP Batalkan Operasi Alat Tangkap Ilegal Probolinggo, Bhirawa Seiring keluarnya rekomendasi Ombudsman RI yang meminta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 1 dan 2/2015 tentang Larangan Cantrang ditunda, membuat Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Probolinggo dilema.

Pasalnya, DKP sendiri telah berencana menggelar operasi besar-besaran dengan Polair, TNI AL, Kesbangpol Linmas, Dishub serta penegak hukum lainnya untuk menyita alat tangkap ilegal sebagaimana dilarang dalam Permen KP itu. Namun, seiring munculnya rekomendasi Ombudsman, operasi itu dibatalkan. Hal in diungkapkan Kepala DKP Kabupaten Probolinggo Dedy Isfandi, Senin (12/10).

Di satu sisi wajib melaksanakan permen, di sisi lain Ombudsman mengeluarkan rekomendasi berbeda. Karenanya, kami sempat membahas munculnya rekomendasi. Mulai Polair, TNI AL, Bakesbangpol Linmas, Dishub, Kantor Pelayanan Perizinan, nelayan sampai tokoh masyarakat pesisir.

Hasilnya, pihak DKP mengaku akan tetap melakukan penertiban secara preventif. “Kami memutuskan tetap melakukan penertiban. Namun, tidak dilakukan dengan razia atau operasi.

Kami lakukan dengan preventif, kami sosialisasi dan menyamakan persepsi dengan nelayan,” ujarnya.Q wap

7

sawawi/bhirawa

Direktur LSM Gempur MA. Junaidi besama Zainuri Ghazali, saat berorasi didepan Mapolres Situbondo, pagi kemarin (12/10).

Ribuan Massa Gempur ‘Duduki’ Polres-Kejari Situbondo, Bhirawa Ribuan massa LSM Gempur (Gerakan Masyarakat Peduli Urusan Rakyat) melakukan aksi demo di depan Kantor Kejaksaan Negeri Situbondo dan Polres Situbondo, kemarin.

Kedatangan pendemo yang didominasi naik motor itu mendesak jaksa dan polisi untuk segera menahan tersangka ITE Khalilurrahman. Sebab penanganan kasus tersebut berjalan sangat lamban karena sudah berjalan selama 8 bulan.

Massa yang dipimpin MA Junaidi itu menolak upaya mediasi dan melakukan aksi demo itu didepan Kantor Kejari dan Polres.

Menurut MA Junaidi, jika aparat tidak segera menahan tersangka ITE Khalilurrahman, maka massa LSM Gempur akan melakukan aksi yang lebih besar lagi. “Jika polisi tidak segera menahan orang yang menyebar fitnah dan menghina kiai di tengah masyarakat maka kami rakyat Situbondo yang akan menangkap dengan cara sendiri," teriak Junaidi, Direktur LSM Gempur Situbondo.

Menurut MA Junaidi, penghinaan dan caci maki terhadap lora dan kiai yang dilakukan

Khalilurrahman serta mengaku sebagai staf kepresidenan itu adalah fitnah besar dan patut dihukum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. "Kepolisian tidak perlu takut menangkap Khalilurrahman yang mengaku sebagai staf kepresidenan. Sebab, dia yang merusak ketentraman masyarakat Kabupaten Situbondo," ungkap Junaidi.

Jun-panggilan akrab Junaidi, menanyakan kelanjutannya proses hukum tersangka ITE, baik ditingkat Polres maupun Kejari Situbondo, karena hingga saat ini belum ada sinyal ditahannya Khalilurrahman. Usai melakukan orasi di depan kantor Kejaksaan Situbondo, ribuan massa bergerak menuju Mapolres Situbondo. Dalam aksinya di depan Mapolres Situbondo, ribuan masa sempat memberikan kado kepada Kasat Reskrim dan Kanit Pidana Umum (Pidum) Polres Situbondo berupa celana dalam dan daster. Pemberian kado tersebut, sebagai bentuk kecewa para pendemo atas lambannya proses penegakan hukum kasus ITE dan belum ditahannya Khalilurrahman oleh pihak kepolisian.Q awi

Alun-alun Bangil Jadi Wisata Keluarga Pasuruan, Bhirawa Pemkab Pasuruan akan terus melakukan revitalisasi untuk alun-alun Bangil, Kabupaten Pasuruan.

Salah satunya alun-alun tersebut akan dilengkapi dengan wahana sarana olahraga.

Bupati Pasuruan Isryad Yusuf menyampaikan pengembangan sarana olahraga dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kenyamanan di alun-alun Bangil. Pasalnya, konsep alun-alun Bangil merupakan sarana wisata keluarga.

"Kami mengharapkan masyarakat bisa menikmati keberadaan alun-alun Bangil untuk wisata keluarga yang murah. Utamanya masyarakat Bangil bisa menikmati keberadaan alunalun setempat," ujar Irsyad Yusuf, Senin (12/10).

Beberapa wahana olah-

raga yang akan dilengkapi di alun-alun Bangil adalah lapangan voli pantai. Sedangkan, basket three on three masih dalam proses penggagasan.

"Ada beberapa sarana yang kami ingin bangun.

Salah satunya adalah lapangan voli pantai. Begitupula membangun lapangan basket, tapi lebih pada lapangan kecil yang bisa digunakan tiga lawan saja.

Pembangunan lapangan bakal direncanakan tahun depan," kata Irsyad Yusuf.

Disinggung berapa anggaran yang akan disiapkan Pemkab Pasuruan, adik kandung Wagub Jatim belum merinci jumlahnya. Namun, fasilitas itu bisa diupayakan bisa terlaksana tahun depan. "Tentu semuanya ini kami upayakan akan terealisasi tahun depan dan dialokasi dalam APBD 2016," jelasnya.Q hil

HUT Pemprov Jatim, Penjabat Bupati Gresik Bagi-bagi Bantuan Rasa senang terpancar di wajah Muhammad Khoiri (35), Pedagang Kaki Lima (PKL) yang mebuka lapak jus buah di alun-alun Gresik.

Sebab, bersama puluhan pedagang lainnya, Khoiri mendapat bantuan gerobak dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Pemkab Gresik. Bantuan itu diserahkan langsung oleh Penjabat Bupati Gresik Akmal Budianto, Senin (12/10).

Dengan bantuan yang diterima itu, Khoiri semakin optimis usahanya jualan jus buah semakin sukses. Sebelumnya, karena tidak punya modal, Khoiri menjajakan dagangannya dengan gerobak butut. Khoiri berkeliling dan berakhir mangkal di alun-alun setelah malam.

Dengan gerobak butut, Khoiri tak dapat menarik banyak pelanggan. Apalagi penampilannya kurang meyakinkan, baik dari sisi kebersihan maupun kesehatan.

Oleh sebab itu, dengan gerobak baru yang dimiliki, Khoiri optimis jus buah yang dijual bakal semakin laris.

Tidak hanya Khoiri saja yang beruntung mendapat bantuan gerobak baru itu. Paling tidak, ada 50 pedagang lain yang ikut mendapat bantuan gerobak yang berasal dari dana APBN itu diserahterimakan kepada para PKL di 16 kecamatan se Kabupaten Gresik. Selain gerobak, Akmal

Boediyanto juga menyerahkan bantuan 35 ice cool box kepada PKL yang lain.

Selain itu, Akmal juga menyerahkan bantuan 4 unit mobil untuk Puskesmas Keliling (Pusling).

Mobil Pusling itu untuk menambah mobilisasi pelayanan Puskesmas pada masyarakat. Mobil Pusling itu masing-masing diterimakan untuk Puskesmas Sidayu, Puskesmas Dadapkuning, Kec. Cerme, Puskesmas Driyorejo dan Puskesmas Sembayat Kec. Manyar. Penyerahan semua bantuan itu dilaksanakan dalam sebuah upacara berlangsung di Halaman Kantor Bupati Gresik dalam rangka HUT Propinsi Jawa Timur ke 70 tepatnya tanggal 12 September 2015.

Diharapkan Akmal, semua bantuan bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Semua bantuan, baik itu berupa mobil Pusling atau bantuan program untuk para PKL agar bisa diman-

faatkan sebaik baiknya. ”Dengan tambahan mobil Puskesmas keliling ini saya berharap agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat lebih optimal. Terutama, kepada masyarakat yang selama ini jauh dari tempat Puskesmas atau Faskes tingkat dasar,” kata Akmal.

Terkait bantuan untuk para PKL, Akmal mengatakan bahwa hal ini salah satu upaya pemerintah dalam pengentasan kemis-

kinan. ”Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta Pemerintah Kabupaten Gresik sangat konsen terhadap program pengentasan kemiskinan. Salah satunya adalah memberikan bantuan untuk para PKL yang rata-rata masuk dalam kelas ekonomi lemah,” tambah Akmal.

Menurut Akmal, dengan banyaknya para PKL atau UMKM yang dibantu, pihaknya berharap agar pelaku-pelaku ekonomi

kerin ikanto/bhirawa

Penjabat Bupati Gresik Akmal Budianto didampingi Sekda Gresik Moh. Najib periksa mobil Puskesmas Keliling sebelum diserahkan ke Puskesmas.

kerin ikanto/bhirawa

Penjabat Bupati Gresik Akmal Budianto serahkan kunci mobil Puskesmas Keliling.

ditingkat paling bawah ini bisa tetap eksis. Karena pada akhir Desember 2015, Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) akan dimulai. Kedepan mereka diharapkan dapat mengembangkan diri untuk menjadi wirausahawan tangguh.

Sehingga, pada akhirnya dapat membuka lapangan kerja untuk masyarakat sekitarnya.

Usai menyerahkan bantuan pada pelaksanaan upacara peringatan HUT provinsi Jawa Timur, Akmal mengadakan rapat koordinasi dengan Forum Koordinasi

Pimpinan Daerah (Forpimda) Kabupaten Gresik. Pada rapat Forkopimda itu Akmal mengundang semua unsur Muspida Gresik serta semua unsur penyelenggara Pemilukada 2014.

Akmal juga mengundang 3 Pasangan Calon (Paslon) Calon Bupati Gresik. ”Para anggota Muspida penyelenggara Pemilukada serta 3 Pasalon Bupati itu diundang untuk memberikan rasa aman dan stabilitas di wilayah Kabupaten Gresik,” tegas Kabag Humas Pemkab Gresik, Suyono.Q eri,adv

EKONOMI - BISNIS

8 Kurs JUAL

BELI

USD

13,533.00

13,399.00

SGD

9,654.02

9,557.06

EUR

15,392.43

15,234.66

JPY

11,261.55

11,148.18

GBP

20,750.15

20,539.33

Sumber: Bank Indonesia ( 12 OKTOBER 2015 )

RAGAM EKBIS

Luncurkan Smartphone Bebas Bayar Surabaya Bhirawa Setelah sukses dengan brand Fastpay sebagai loket pembelian dan pembayaran tagihan terlengkap yang tersebar luas di seluruh Indonesia, PT Bimasakti Multi Sinergi kembali melakukan gebrakan dengan meluncurkan produk terbaru yang bernama BebasBayar.

Aplikasi berbasis android dan dapat diunduh di Google Play untuk membantu masyarakat dalam transaksi pembayaran dan tagihan. Aplikasi ini dapat digunakan melalui smartphone tanpa perlu pergi ke loket, ATM, bank, minimarket kapanpun dan dimanapun.

“Inilah bentuk komitmen kami untuk selalu berinovasi dalam memberikan layanan pembayaran yang dibutuhkan masyarakat, khususnya pada transaksi online yang tengah menjadi tren di masyarakat,” ungkap Direktur Commercial & Partnership PT Bimasakti Multi Sinergi, Didin Noor Ali, Senin (12/10).

Bebas Bayar adalah aplikasi pembelian dan pembayaran online yang akan menjadi solusi isu-isu transaksi langsung yang terjadi saat ini. Dengan hanya menggunakan koneksi internet pada smartphone, pengguna dapat lebih mudah dan nyaman melakukan transaksi apapun.

Memadukan kemudahan dan keamanan dengan tampilan yang menarik, membuat kendali ada di tangan user dengan cara yang menyenangkan.

“Yang jelas pengguna bebas bayar akan merasakan seperti memiliki konter pulsa, loket pembayaran, agen travel dan teller bank dalam genggaman mereka,” tambahnya.

General Manager E-Commerce Business PT Bimasakti Multi Sinergi, Alfon Wicaksi menjelaskan penggunaan aplikasi BebasBayar yang sangat mudah. Pengguna cukup menginstal pada smartphone android mereka kemudian melengkapi data diri. Setelah itu pengguna dapat melakukan deposit minimal hanya sepuluh ribu rupiah saja maka mereka bisa menikmati semua fitur BebasBayar. ma

Selasa Kliwon 13 OKTOBER 2015

Pasir Lumajang di Surabaya Langka Ada Edaran Dilarang Menjual Surabaya, Bhirawa Sejak mencuatnya kasus pembunuhan aktivis anti penambangan pasir pada dusun Solok Awar-awar di Pasirian, Lumajang sejumlah tempat penjualan pasir di Surabaya telah kehilangan pasokan pasir dengan kualitas nomor satu. Kini pasir asal Kota Pisang itu semakin langka dan sulit untuk ditemui di toko bangunan.

Mohammad Anwar, penjual pasir Lumajang di daerah Bendul Merisi Surabaya, mengungkapkan dalam dua minggu belakangan sudah tidak mendapatkan pasokan pasir dengan kualitas nomor satu.

Pasir Lumajang yang terkenal memiliki kandungan besi lebih banyak selalu habis setiap kiriman tersebut datang.

Yang membedakan antara pasir Lumajang dan pasir lainnya adalah jenis kandungannya, pasir Lumajang memang terkenal memiliki kandungan besi sehingga peminatnya banyak, sedangkan yang lain pasirnya memiliki campuran lumpur meskipun sama-sama berwarna hitam.

“Kemarin, setiap kiriman pasir dari Lumajang datang

Tri diana/bhirawa

Pasokan pasir dari Lumajang yang sudah habis beberapa minggu yang lalu berpengaruh terhadap pasokan pasir dengan kualitas nomor satu. selalu habis dalam waktu lima hari. Pada hal yang saya pesan dalam seminggu, saya selalu memesan 5-7 bak truk.

Sekarang, sudah tidak ada sama sekali sejak kasus tersebut mencuat menjadi isu nasional. Dari sananya, memang penambangan pasir tersebut sudah dihentikan,” jelasnya Senin (12/10) kemarin.

Anwar melanjutkan, setelah kasus tersebut mencuat menjadi permasalahan na-

sional terdapat edaran bahwa setiap toko bangunan atau depo pasir yang menerima pasir dari Lumajang akan dianggap sebagai penadah. Tapi ia enggan mengungkap dari mana asalnya edaran itu berasal.

“Kalau ada toko bangunan yang menerima pasir di Lumajang pasti akan di datangi pihak berwajib. Kemarin ada Polisi memeriksa pasir disini, di kira kita masih menjual pasir dari Lumajang. Kami te-

gaskan, bahwa kami sudah tidak menjual pasir dari daerah sana, yang ada kami memesan dari Probolinggo. Polisi sudah mengetahui kok perbedaannya,” ujarnya.

Untuk harga pasir dari Lumajang, ia jual dengan harga Rp.1.350.000 per bak truk. Sedangkan untuk biaya pembelian dari Lumajang antara Rp.1,1 – 1,2 juta. Sedangkan kalau harga dari Lumajang, sebenarnya harganya cukup

murah yakni Rp.400 ribu. “ Harga Rp.1,3 juta, untuk pasir kelas satu, sedangkan pasir kualitas kelas dua dan tiga bervariasi. Pasir dari Probolinggo di jual dengan harga Rp. 850-900 ribu per bak truk, sedangkan kualitas pasir nomor tiga dijual dengan harga Rp. 700-850 ribu per bak truk. Sejak tidak adanya pasir dari Lumajang, usaha tempatnya jualan mengalami penurunan omzet,” jelasnya. wil

Ekspansi Indonesia Timur dengan Tambah Pusat Distribusi Surabaya, Bhirawa Lazada Indonesia terus memperkuat pasar dengan melakukan ekspansi di kawasan Indonesia Timur den-

gan membuka pusat distribusi baru berupa sebuah gudang dan hubungan distribusi di kawasan Rungkut Industri Surabaya.

Achmad tauriq/bhirawa

Rene Janssen, Ashwath Ramesh dan Guntur Wasiso (Senior Manager Fullfilment) di Pusat Distribusi Surabaya kawasan Rungkut.

Pusat distribusi baru seluas 6200 meter persegi dan beroperasi sejak 1 September 2015 lalu, ini akan memproses dan mengirimkan pesanan konsumen ke Indonesia Timur.

“Keberadaan pusat distribusi makin meningkatkan kepercayaan customer, sekaligus ini akan mempersingkat proses pengiriman barang ke customer yang berada di Surabaya maupun Indonesia Timur,” ungkap Chief Operation Officer Lazada Indonesia, Ashwath Ramesh saat dikonfirmasi Bhirawa disela Visit Tour ke

Pusat Distribusi baru, Senin (12/10) kemarin.

Selain itu fasilitas tersebut juga akan mempermudah para pengusaha kecil menengah untuk menjual produk mereka melalui platform yang marketplace Lazada. “Kami juga menggandeng mitra logistik lokal yang memiliki kinerja bagus dan sudah berpengalaman dalam pengiriman barang,” katanya.

Ashwath menambahkan sampai saat ini Lazada Indonesia telah menggandeng 15 mitra logistik, antara lain, JNE,

R-PEX, Platinum. “Pusat Distribusi di Surabaya juga berfungsi sebagai salah satu hub pengiriman untuk Lazada Expres, layanan pengiriman akhir dari Lazada di Jawa Timur,” terangnya.

Sedangkan menurut Chief Commercial Officer Lazada Indonesia, Rene Janssen, mengatakan sejak hadir di Indonesia tiga tahun lalu, Lazada mampu menggandeng 7.000 rekanan penjual dari seluruh wilayah Indonesia baik dari luar negeri sekitar 2.000 hingga 3.000. riq

Sekda Sidak Pasar Tani

Pacu Produk Unggulan Pertanian Bondowoso, Bhirawa Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Drs H Hidayat MSi terus memacu dinas pertanian untuk terus meningkatkan produk unggulan pertanian yang ada pada masing-masing Badan Penyuluh Pertanian (BPP) yang membawahi para Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) pada masing-masig desa se Bondowoso.

Bentuk dukungan tersebut dibuktikan dengan digelarnya inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan sekda dengan mendatangi Pasar Tani yang digelar halanab dinas pertanian dengan mendatangkan produk unggulan pertanian hasil inovasi para PPL yang ada dimasing-masing BPP se Bondowoso kemarin, Senin (12/10).

Kehadiran Sekda disambut Kepala Dinas Pertanian H Hindarto SP MSi yang memang berada di lokasi pasar tani untuk melihat langsung hasil produk unggulan pertanian pada masing-masing BPP untuk dikenalkan dan dipasarkan pada masyarakat luas.

Ditemui Bhirawa di sela-sela sidak, Hidayat mengapresiasi upaya yang dilakukan dinas pertanian untuk merangsang para PPL berprestasi dalam bidang pertanian, sehingga dengan digelarnya pasar tani secara rutin tersebut akan membuat para PPL berinovasi untuk meningkatkan pendapatan petani didaerahnya.

“Ini upaya yang bagus, makanya mendengar adanya pasar tani ini saya menyempatkan diri un-

har/bhirawa

Sekda Hidayat saat sidak di Pasar Tani didampingi Kepala Dinas Pertanian Hindarto kemarin.

tuk dating dan melihat langsung upaya dari para petugas dibawah untuk meningkatkan produksi pertanian,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut Hidayat yang berkeliling pada seluruh stand pasar yang dimiliki masing-masing BPP melihat langsung berbagai produk organik yang dipamerkan dan dipasarkan pada masyarakat, diantaranya berupa sayur-sayuran serta berbagai produk lain dengan harapan dikenal dan ditiru oleh masyarakat untuk meningkatkan pendapatannya.

“Ini kegiatan yang bagus, tentu saya berharap Dinas pertanian untuk melanjutkan agar inovasi ini diketahui dan ditiru oleh masyarakat,” katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Pertanian H Hindarto SP MSi mengatakan, apa yang dilakukan bersama para petugas BPP mendapat perhatian dari Pemkab Bondowoso yang memang ingin menjadikan pertanian sebagai andalan Bondowoso. “Saya sangat bangga karena apa yang kami lakukan ternyata mendapat apresiasi positif dari atasan saya, tentu ini akan menjadi pemacu semangat kami untuk terus bekerja,” katanya. har

Pemprov Jatim Perjuangkan Nasib Bidan dan Guru Wakil Gubernur Jatim, Drs. H. Saifullah Yusuf mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk memperjuangkan nasib bidan dan guru pegawai tidak tetap (PTT). Usulan tersebut disampaikan melalui surat Pemprov Jatim kepada Presiden RI agar bidan dan guru PTT mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat.

“Bidan dan guru adalah garda terdepan dalam pembangunan khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan. Untuk itu, nasib mereka harus diperjuangkan,’’ ujarnya saat melakukan Audiensi dengan Forum Bidan PTT dan Guru PTT se-Jawa Timur di Hotel Utami Sidoarjo, Senin (12/10).

Menurutnya, surat tersebut harus ada sinergitas data bidan dan guru PTT dari pemerintah kabupaten/kota dengan Forum Bidan PTT dan Guru PTT, sehingga dapat diperoleh data yang valid jumlah bidan PTT dan guru PTT yang ada di Jatim. Melalui surat tersebut, pemprov meminta agar guru PTT dan bidan PTT terdapat blueprint yang jelas baik jangka pendek maupun panjang untuk diperjuangkan nasibnya.

“Kita kumpulkan bidan PTT dan guru PTT agar dapat menyampaikan pendapatannya. Nasib mere-

Wakil Gubernur Jawa Timur Berdialogn dengan Para Guru PTT selesai Audensi di Hotel Utami ka perlu ada rumusan jangka pendek dan panjang. Ada keperluan jangka pendek seperti dibuatnya Perpres untuk Bidan PTT dan Guru PTT agar kerja layak, upah layak, dan hidup layak,” kata Gus Ipul sapaan lekatnya.

Lebih lanjut disampaikannya, terkait dengan pengangkatan pegawai honorer menjadi CPNS, hingga saat ini belum ditetapkan kebijakan atau peraturan yang secara khusus membahas pengangkatan dokter/dokter gigi/bidan PTT (yang dibiayai APBN dan APBD) menjadi CPNS tanpa melalui tes CPNS setelah tahun 2012.

Berkaitan dengan pelaksanaan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, belum ditetapkan peraturan yang menjelaskan implikasinya terhadap status pegawai honorer atau PTT saat ini, serta keterkaitannya dengan PPPK. Berdasarkan data yang ada, jumlah bidan PTT Pusat di kabupaten/kota se-Jatim sekitar

Wakil Gubernur Jawa Timur Drs. Saifullah Yusuf Audensi Dengan Forum Bidan PTT dan Guru PTT Se Jawa Timur.

3.408 orang. Sedangkan data guru PTT di sekolah negeri dari 19 kabupaten/kota yang terlapor yakni sebanyak 36.614 orang.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mendesak Presiden RI Joko Widodo untuk menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengangkat guru PTT dan bidan PTT menjadi PNS di seluruh Indonesia. Langkah ini sebagai evaluasi satu tahun presiden menjabat. “Kita perjuangkan nasib guru PTT dan bidan PTT, serta desak pemerintah pusat untuk menerbitkan Perpres pengangkatan guru PTT dan bidan PTT,” tegasnya.

Rieke menegaskan, perjuangan ini harus terus solid. Untuk di Jawa Timur, perjuangan ini juga dipimpin oleh Gus Ipul, Wakil Gubernur Jatim. “Di Jatim, kita menitipkan perjuangan di bawah komando Waki Gubernur Jatim.

Di Jawa Tengah dibantu Gubernur Ganjar Pranowo. Alhamdulillah kita para politisi muda, darimanapun asal partai kita, kita tidak terkotak dan bertemu untuk berjuang bersama,” katanya.

Lebih lanjut disampaikannya, saat ini, ada sebanyak 490 ribu guru PTT dan 42 ribu bidan PTT. Semuanya itu garda terdepan bidang pendidikan dan kesehatan, mereka harus segera diangkat menjadi PNS. “Kita mendesak ada payung hukum untuk menyelesaikan pekerja kontrak ini. Segera,” katanya.

Pertemuan tersebut dihadiri sebanyak 400 orang bidan PTT dan 400 guru PTT dari 38 kabupaten/kota se-Jatim. dna. adv

MALANG RAYA

Selasa Kliwon 13 OKTOBER 2015

KILAS AREMANIA

Polres Malang Perketat Penambangan Ilegal Kab Malang, Bhirawa Kasus penambangan pasir besi di wilayah Kabupaten Lumajang, yang menewaskan satu orang warga dan satu orang luka, hal ini telah membuat Polres Malang untuk melakukan antisipasi, dengan memetakan lokasi tambang illegal.

Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Polres Malang Kompol Decky Hermansyah, cahyono/bhirawa Senin (12/10), Decky Hermansyah kepada sejumlah wartawan menjelaskan saat ini di wilayah Kabupaten Malang masih terjadi aktifitas penambangan illegal, terutama di pesisir pantai wilayah Malang Selatan.

“Dan agar kasus tersebut tidak terjadi di wilayah kerja Polres Malang, maka pihaknya akan melakukan tindakan preventive,” tegasnya.

Ia melanjutkan, di wilayah Kabupaten Malang letak georafisnya yang terluas adalah laut dan pegunungan. Sehingga secara otomatis, banyak tambang galian C seperti pasir dan batu, diantaranya di wilayah Malang Utara yang lokasi penambangannya masuk wilayah Kabupaten Malang. Untuk wilayah Malang Utara meliputi wilayah Kecamatan Lawang, Singosari, dan Karangploso.

Karena di tiga wilayah tersebut terdapat kandungan minerba (mineral dan batubara) dan bebatuan.

Dengan potensi tambang yang dimiliki Kabupaten Malang tersebut, terang mantan Kapolsek Singosari ini, maka Polres Malang akan melakukan pengawasan di wilayah tersebut. Sehingga dirinya meminta semua Kapolsek yang wilayahnya terdapat potensi penambangan baik itu yang memiliki izin maupun tidak memiliki izin penambangan (illegal mining), segera untuk melakukan pemetaan.

Dari pantauan Bhirawa, di wilayah Kabupaten Malang saat itu terdapat penambangan pasir besi di wilayah Pantai Wonogoro, Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, namun saat ini terhenti karena masih bermasalah tentang perizinannya. Selain itu, di wilayah Kecamatan Kasembon yang berbatasan dengan Kabupaten Kediri sebelumnya juga terdapat penambangan pasir dan batu. Namun saat ini juga terhenti, karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang belum pernah mengeluarkan izin apapun. Q cyn

Birokrasi Harus Simpel dan Tidak Berbelit Malang, Bhirawa Menteri Pemberdayaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Yuddy Chrisnadi, Dalam Diskusi Tata Pemerintahan untuk Kemandirian Bangsa di Universitas Brawijaya (UB), Selasa (12/10) kemarin, menyatakan birokrasi pemerintahan harus simpel dan tidak berbelit.

supriyanto/bhirawa

Pasangan Dewanti Rumpoko -Masrifah Hadi yang diusung oleh PDIP melakukan bagi-bagi tugas dalam kampanye blusukan. Masrifah Hadi yang nota bene adalah mantan Ketua Muslimat NU lebih fokus untuk menyasar kelompokkelompok pengajian.

Bagi Tugas, Masrifah Fokus Ibu-ibu Pengajian Kab Malang, bhirawa Pasangan calon PDIP Dewanti Rumpoko -Masrifah Hadi yang diusung oleh PDIP melakukan bagi-bagi tugas dalam kampanye blusukan.

Masrifah Hadi yang nota bene adalah mantan Ketua Muslimat NU Kab Malang dan saat ini menjadi Penasehat Muslimat NU lebih fokus untuk menyasar kelompokkelompok pengajian, baik itu yang dikoordinir oleh anggota muslimat maupun pengajian di kampung.

Seperti yang dilakukan Masrifah Hadi dalam kegiatan kampanye blusukan di Perumahan Talangagung II Kepanjen, Senin (12/10).

Masrifah menemui ibu-ibu pengajian warga perumahan tersebut untuk menyampaiakan visi misi yang

diusung pasangan calon dengan tagline Malang Anyar tersebut.

“Kami memang bagi-bagi tugas. Saya lebih banyak masuk ke kelompok ibu-ibu pengajian dan kalangan nahdliyin,” ungkap Masrifah.

Pembagian tugas semacam ini sangat diperlukan agar kampanye bisa menyasar seluruh kelompok masyarakat dan desa/kecamatan di kabupaten Malang.

“Wilayah kabupaten Malang kan luas dan masyarakatnya beragam. Sehingga bagi-bagi tugas kampanye diperlukan agar kampanye yang kami lakukan bisa optimal,” tuturnya.

Walaupun bagi-bagi tugas, bukan berarti keduanya jarang bertemu. Di sejumlah titik, Dewanti Rumpoko dan

Masrifah Hadi sering bertemu dan menggelar kampanye bareng.

“Kalau lama nggak ketemu kami sering kangen. Makanya, kami sering ketemu di beberapa kesempatan kampanye,” tukasnya.

Tak hanya itu, Masrifah juga seringkali mendapat tugas untuk menggantikan Dewanti saat tidak bisa hadir dalam kampanye yang dijadwalkan, seperti saat kampanye di desa Tegalsari Kepanjen.

“Prinsipnya kami saling berbagi tugas dan saling menutupi, sebagai pasangan calon. Insya Allah keharmonisan ini akan terus berlanjut dan terjaga dalam melaksanakan tugas sebagai Bupati dan Wakil Bupati Malang,” tandas Masrifah.Q sup

Krisis Obat Berlanjut, Pabrikan Tak Bisa Penuhi Pesanan Kota Batu, bhirawa Krisis obat yang terjadi di Kota Batu dipastikan akan berlanjut pada awal tahun 2016 mendatang. Pasalnya, pengadaan obat yang bersumber dari Perubahan APBD 2015 tidak bisa terserap semua. Penyebabnya karena tidak semua item obat bisa dipenuhi oleh pihak pabrikan karena mepetnya waktu pengadaan yang hanya 3 bulan.

Sehingga dari anggaran pengadaan obat kesehatan untuk Puskesmas se-Kota Batu dalam Perubahan APBD 2015 sebesar Rp 1,6 miliar hanya bisa terserap sekitar 60 persen. Sisanya sekitar 40 persen anggaran tidak bisa terserap habis akibat pabrikan tidak sanggup memenuhi pem-

belian obat kesehatan dari Pemkot Batu.

Assisten I Sekkota Pemkot Batu, Endang Triningsih mengatakan, alasan dari pabrikan tidak bisa melayani pembelian obat kesehatan dikarenakan waktu anggaran yang pendek.

Dalam pemesanan sejumlah obat kesehatan setidaknya membutuhkan waktu pemesanan selama 8 10 bulan.

“Tapi semuanya tidak perlu khawatir, obat kesehatan yang gagal terbeli bukan obat utama yang dibutuhkan warga untuk pengobatan di Puskesmas,” kata Endang Triningsih, Senin (12/10).

Dijelaskan Endang, ketidaksanggupan pabrikan obat memenuhi pembelian

dari Pemkot Batu merupakan hal biasa. Ini dikarenakan pabrikan obat tersebut tidak hanya melayani pembelian dari Pemkot Batu, melainkan dari Pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

“Biasanya pemesanan dan pembelian obat biasanya dilakukan awal tahun dan baru terpenuhi dan dikirim pada awal tahun berikutnya. Kalau terlalu pendek, biasanya memang tak sanggup karena pabrikan sudah membuat perencanaan di awal tahun,” tutur mantan Kepala Dinkes Kota Batu tersebut. Dengan demikian pengalokasian anggaran pengadaan obat kesehatan bila tersendat atau tidak dianggarkan dalam satu tahun karena di-

nilai stok masih mencukupi merupakan kekeliruan.

Karena bisa jadi stok obat yang tahun ini kelebihan belum tentu tahun depannya stok masih ada, karena kebutuhan obat selalu berubah. Padahal untuk pengadaan obat memerlukan waktu cukup lama.

Untuk menciptakan lingkungan yang bebas narkoba, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sidoarjo, secara periodik melakukan pendampingan terhadap napi-napi yang terjerat kasus Narkoba yang berada di Lapas Kelas II A Sidoarjo. Selain memberikan pendampingan pada mereka agar tidak kembali terjerat kasus Narkoba, apakah itu sebagai pecandu, pengedar dan Bandar, BNN Sidoarjo minta kepada mereka agar mengingatkan kepada keluarga dan teman mereka, supaya tidak terlibat kasus Narkoba.

“Inilah persoalannya mengapa di Kota Batu ini sempat ada kecemasan stok obat kesehatan terancam habis tahun depan, ya karena anggaran pengadaan tahun 2015 ini sempat dicoret. Dampaknya ya tahun depan itu,” ucap Endang Triningsih.Q sup, nas

supriyanto/bhirawa

Puskesmas di Kota Batu tak memiliki 40 jenis obat akibat obat tersebut gagal terbeli di tahun ini.

BNN Sidoarjo Dampingi Napi Narkoba

“Kalau sudah pakai Narkoba semuanya akan hancur berantakan, yang sekolah bisa putus sekolah dan yang berkeluarga bisa hancurberantakan,’’ pesan Kepala BNNK Sidoarjo, AKBP Supriyanto SH MSi, saat memberikan pesannya kepada sekitar 50 orang Napi kasus Narkoba di Lapas Kelas II A Sidoarjo, Senin( 12/10) kemarin.

Disampaikan, kalau ada yang sampai terlanjur menjadi pecandu, maka diharapkan supaya segera melaporkan kepada petugas agar bisa segera dilakukan rehabilitasi.

Sebab dikhawatirkan, kalau dibiarkan terus maka akan semakin parah dan kalau sampai lebih dulu ditangkap oleh Polisi maka akan diproses secara hukum. ‘’Kalau segera dilaporkan pada petugas, maka akan se-

9

ketangkap,’’ katanya.

Sementara itu, Fathurozi, yang mewakili pihak Lapas Kelas II A Sidoarjo, menyampaikan, di lembaga ini tidak ada Napi yang mendapat perlakuan khusus. Semua warga binaan diperlakukan sama.

Khusus Napi Narkoba, disampaikan ada pembinaan pada mereka.

Bahkan pada satu bulan kemarin, ada program rehabilitasi Narkoba selama tiga bulan pada mereka. ‘’Itu kita lakukan untuk meningkatkan kualitas hidup para Napi, agar tidak sampai mengulangi lagi, sehingga bisa hidup secara wajar di tengah lingkungan masyarakat saat mereka nanti telah bebas,’’ jelasnya. Q kus. adv

gera direhabilitasi gratis tidak dipungut biaya dan tidak akan dihukum,’’ tandasnya.

Menurut Supriyanto, dalam Undang Undang yang nanti akan diberlakukan, semua harta yang dimiliki oleh napi yang terkait dengan kasus Narkoba, akan disita atau akan dilakukan proses pemiskinan. Maka itu diingatkan agar tidak coba-coba melakukan perbuatan penyalahgunaan dan melakukan peredaran gelap Narkoba. ‘’Maka itu jangan coali kusyanto/bhirawa ba-coba dengan NarKepala BNNK Sidoarjo, AKBP Supriyanto, koba, saat ini petugas semakin canggih, me- memberikan pesan pada Napi Narkoba yang ditahan reka yang mengedar- di Lapas Kelas II A Sidoarjo, agar tidak mengulangi kan Narkoba pasti akan lagi kasus narkoba.

Menurut Yuddy Chrisnadi, pemerintahan yang simpel, akan mampu memberikan pelayanan yang terbaik, karena proses tidak berbelit dan cepat.

“Birokrat kita tidak boleh menyusahkan, rakyat harus dilayani dengan baik. Makanya kita tidak segansegan untuk memberikan sanKsi kepada mereka yang memberikan pelayanan tidak baik,”tuturnya.

Seorang birokrat tidak saja memiliki kualitas tapi juga harus profesional sehingga bisa melayani publik dengan benar. Pihaknya terus berupaya untuk mengubah cara berpikir dalam hal memberikan pelayanan.

Bahkan secara khusus dia, meminta kepada masyarakat agar membantu mengawasi jalannya pelayanan masyarakat. Jika ada yang mengetahui aparat tidak benar dalam bertindak agar melaporkan kepada pejabat yang lebih tinggi.

“Kalau ada pejabat atau aparat yang nakal, silahkan saja dilaporkan ke Pemkot atau ke Pemerintah Pusat maka kami akan melakukan investigasi. Sudah banyak pejabat yang kita tindak, karena melakukan pelanggaran,”imbuhnya.

Kesalahannya, menurut Yuddy bermacem-macam ada yang melakukan penyalahgunaan wewenang, pemalsuan dokumen dan pemalsuan tanda tangan.

Sementara itu, saat berada di Kota Malang, Yuddy juga meninjau zona integritas di block office. Ditempat tersebut Yuddy memuji upaya Pemkot Malang dalam memberikan pelayanan di kota Malang.

Di Block Office Yudi, mendatangi loket Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T), loket Pelayanan Kependudukan, dan loket pelayanan di Dinas Pendapatan.

“Saya senang berada di zona integritas, sebuah pelayanan tanpa suap, ini sangat bagus, dan harus dikembangkan. Pelayanan seperti ini yang kita harapkan,”tandasnya.

Ke depan lanjutnya, semua ijin di Kota Malang akan ditempatkan, di Block Office termasuk pelayanan SIM, dia sudah menyampaikan kepada pihak Polresta Malang, untuk segera merealisasikan tempat pengurusan SIM secara terpadu.

Kapolresta Malang, AKBP Singgamata, menyatakan, pihaknya sepakat untuk membuat layanan SIM di Block Office, bahkan dia sudah langsung berkomunikasi dengan Walikota Malang Muhammad Anton.

Yang dibutuhkan ujar, Kapolresta, lahan seluas, 7000 sampai 10000 mater, lahan tersebut untuk perkantoran dan sarana untuk praktik.

Dengan kehadiran Men PAN-RB maka akan mempercepat realisasi. Q mut

muhammad taufiq/bhirawa

Menteri Pemberdayaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Yuddy Chrisnadi saat berkunjung di Kota Malang.

10

Selasa Kliwon, 13 OKTOBER 2015

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Penghargaan Seniman Jawa Timur Tahun 2015

Seni Budaya Harus Qualify dan Excellent Quality Memperingati Hari Jadi Jawa Timur ke 70 di gedung negara Grahadi, Surabaya, sebanyak 15 seniman dan tiga lembaga peduli seni budaya memperoleh penghargaan dari Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo SH MHum.

S

ebelumnya Gubernur Jatim, Dr H Soekar wo SH MHum mengungkapkan, penghar gaan seniman ini merupakan contoh perhatian Pemprov Jatim terhadap proses dan hasil karya seniman, sehingga bisa membangkit-

PENGHARGAAN SENIMAN JATIM TAHUN 2O15 KREATOR SENI Wahyu Nugroho (Seniman Rupa), Kabupaten Pasuruan Wiryadi Darmawan (Seniman Film), Kota Surabaya Pamrih (Seniman Jaranan Turangga Yaksa), Kab Trenggalek Eko Kasmo (Seniman Musik), Kabupaten Tuban S.Jai (Seniman Sastra), Kabupaten Lamongan Oong Fathurahman (Seniman Teater), Kabupaten Jember

SENIMAN/TOKOH BERDEDIKASI Djati Kusumo (Budayawan Berdedikasi), Kota Malang Achmad Fauzi (alm) (Tokoh Berdedikasi), Kabupaten Sidoarjo Teguh Santosa (alm) (Komikus), Kabupaten Malang Surati (alm) (Dalang Kentrung), Kabupaten Tuban Asmika (Seniman Teater), Kabupaten Sidoarjo

PELESTARI BUDAYA Trisnowati, Kabupaten Situbondo Bambang Sugiono, Kabupaten Mojokerto JFX Hoery, Kabupaten Bojonegoro Ahmad Darus, Kabupaten Sumenep

LEMBAGA PEDULI SENI BUDAYA Orasis Gallery, Kota Surabaya Sanggar Turonggo Yakso Purwo Budoyo, Kabupaten Trenggalek Yayasan Seni Surabaya, Kota Surabaya

Perwakilan Sanggar Budaya Turangga Yaksa 'Purwa Budaya' (atas), Dhany Valiandra putra seniman komikus Teguh Santosa (kanan atas), dan Djati Kusumo seniman berdedikasi (kanan bawah) menerima penghargaan dari Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo SH MHum atas eksistensi karya mereka yang turut membangun peradaban di Jatim.

kan semangat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas, serta dapat membawa nama Jatim dan Indonesia menuju dunia Internasional.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim, Dr H Jarianto MSi mengatakan, kesenian dan kebudayaan selalu dituntut untuk tetap qualify dan excellent quality.

“Kualifikasi dan kualitasnya seniman harus lebih baik lagi dan tidak kalah dengan seniman Dr H Jarianto MSi yang ada di luar negeri.

Bahkan bisa menyumbangkan nama Jatim di dunia internasional,” katanya.

Berkaitan dengan penghargaan seniman, lanjutnya, sebagai bentuk rasa terima kasih, pemerintah wajib untuk memberi pengakuan akan keberadaan seniman dengan memberikan penghargaan berupa piagam dan uang masing-masing sebesar Rp 10 juta.

“Adanya penghargaan seniman maka sudah seharusnya berbangga sebab Gubernur Ja-

tim tetap berkomitmen untuk melanjutkan program kesenian dna kebudayaan yang ada, serta mendorong dan menyetujui program tawaran baru untuk pekerja seni, budayawan, dan kebudayaan itu sendiri,” katanya, Senin (12/10).

Dalam menentukan seniman yang berhak mendapatkan penghargaan, lanjutnya, tidak begitu mudah sebab selalu mengundang kontrovesi tersendiri. Namun, adanya kerja keras tim yang diprakarsai Dewan Kesenian Jawa Timur melalui kriteria dan para meter yang telah ditetapkan, nama yang terpilih merupakan nama yang benar-benar representatif dan layak dipilih. Ketua Dewan Kesenian Provinsi Jawa Timur, Taufik Hidayat atau kerap disapa Taufik Monyong mengatakan, konsistensi Pemprov Jatim memberikan penghargaan harus selalu diapresiasi. Hal ini dikarenakan di beberapa daerah, masih banyak seniman yang memiliki dedikasi untuk membangun peradaban bangsa masih belum mendapatkan apresiasi seperti seniman Jatim dapatkan.

“Penghargaan ini merupakan sebuah apresiasi Gubernur Jatim pada seniman, lembaga seni, pelestari nilai seni, dan tokoh berdikasi dalam bidang seni atas eksistensi dan kon-

sistensi yang telah meluangkan pemikiran, gagasan, konsep, hingga hidupnya untuk kemajuan dan kebesaran peradaban Jatim,” katanya. Sementara, Wiryadi Darmawan seniman perfilman asal Kota Surabaya mengapresiasi kepedulian Pemprov Jatim terhadap para seniman dan budayawan dengan memberikan penghargaan. Sebab hal itu juga menjadi salah satu pemicu semangat mereka untuk berkreasi dan menghasilkan produk seni budaya di Jatim.

Ia mengharapkan, penghargaan yang diberikan pada seniman dan budayawan tentunya juga diiringi dengan pemberian program yang berbasis pada kemasyarakatan, misalkan saja melalui kegiatan workshop atau penayangan film animasi yang ditampilkan pada televisi lokal.

“Kebanyakan televisi menayangkan film animasi buatan negara asing. Padahal sebenarnya, jika digarap dengan animator lokal juga tidak kalah bagusnya,” katanya.

Sedangkan Ismika seniman teater asal Kabupaten Sidoarjo merasa bersyukur sejak era Gubernur Imam Utomo hingga Dr H Soekarwo SH MHum, keberadaan seniman

dan budayawan terus diperhatikan. Mengingat berkembang tidaknya suatu kebudayaan sangat tergantung pada konsistensi para seniman dan budayawan untuk bekerja mengembangkannya. Ismika juga mengharapkan, seni dan budaya harus selalu ditanamkan pada generasi muda dimulai pendidikan dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, hingga kelak menjadi dewasa. “Itu yang terpenting,” tandasnya.

Begitupula dengan putra kedua almarhum Teguh Sentosa (seniman komikus), Dhany Valiandra yang tidak hentinya mengucapkan terimakasih pada Gubernur Jatim dan Pemprov Jatim yang bersedia memperhatikan profesi seniman khususnya komikus yang selama ini tidak ada perhatian sama sekali dari pemerintahan. “Baru kali ini, Gubernur Jatim memberikan penghargaan pada seniman komikus. Harapannya, penghargaan ini menjadi contoh bagi daerah maupun provinsi lainnya di Indonesia. Sebab, melalui komik juga bisa memberikan pendidikan dan pemahaman seni budaya pada masyarakat. Bahkan, komikus juga turut melestarikan seni budaya melalui komiknya,” katanya. Q rac*

foto-foto: achmad suprayogi/bhirawa

Para pengunjung sedang mengamati beberapa alat musik yang dipamerkan museum Tantular di Pameran Nasional ‘Keragaman Alat Musik Tradisional Nusantara 2015’ di Jayapura, pada 6 - 10 Oktober 2015.

Pameran Nasional 2015 di Jayapura

Museum Tantular Usung ‘Gong Gumbeng’ Asal Ponorogo Sebagai ajang publikasi secara bersama-sama, untuk mempromosikan antar museum. Sebanyak 30 museum-museum Pronvisi se Indonesia telah mengikuti Pameran Nasional ‘Keragaman Alat Musik Tradisional Nusantara 2015’ di Jayapura, pada 6 - 10 Oktober 2015.

P

ameran yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi Papua, Dinas Pendidikan dan Ke bubudayaan serta UPTD Museum Negeri Papua, telah dibuka langsung oleh Kepala Museum Negeri Prov Papua, Aman Ubruangge, S.Pd dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Elias Wonda, S.Pd MM.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua, Elias Wonda saat membuka pameran.

Sebelum masuk pameran, anak-anak sekolah juga antusias, antri akan melihat pameran.

Para pengunjung saat mengikuti prosesi pembukaan.

Pemeran yang mengambil tema ‘Karena Musik Identitas Bangsa Ada’ dan digelar di halaman UPTD Museum Negeri Papua tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Prov Jatim melalui UPT Museum Negeri Mpu Tantular telah memamerkan alat musik tradisional yang paling langka, yakni ‘Gong Gumbeng’ asal daerah Ponorogo.

Kepala Disbudpar Jatim Dr. Jariyanto, M.Si yang diwakili Kepala UPT Museum Negeri Mpu Tantular Provinisi Jawa Timur Drs. Edi Irianto mengatakan kalau pihaknya telah ikut mendukung program pameran tahunan tersebut.

Pameran ini sifatnya adalah kebersamaan, saling mendukung, juga sebagai ajang publikasi bersama.

Adapun alat musik tradisional yang kami pamerkan disana adalah alat musik Gong Gumbeng dan Jaranan dari Ponorogo. Alat musik Gong Gumbeng asal Ponorogo ini merupakan alat musik terbuat dari bambu dan kayu. Sebanyak 15 buah angklung dan sebuah Gong Gumbeng. “Keunikannya, adalah bentuknya mirip Angklung, namun alat musik dari Desa Wringinanom, Sambit Ponorogo ini cara memainkan dengan ditiup,” pungkas Edi Iriyanto. Q ach*

Alat musik ‘Gong Gumbeng’ asal Ponorogo yang dipamerkan.

Selasa Kliwon, 13 OKTOBER 2015

Tunggu Keppres, 9 Desember Jadi Libur Nasional l Sambungan hal 1

untuk disebarkan ke pemerintah daerah. “ 9 Desember mendatang akan menjadi hari libur nasional. Saya sudah mengusulkan ke Presiden dan Mendagri untuk minta diliburkan, tinggal menunggu Keppres nya saja,” kata Yuddy Chrisnadi pada Pj Wali Kota Surabaya Nurwiyatno di ruang kerja Wali Kota Surabaya, Senin (12/10) kemarin.

Yuddy menjelaskan diliburkannya tanggal itu untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat dalam berpartisipasi saat Pilkada serentak. Selain itu, menurutnya supaya tidak mengganggu aktivitas pemerintahan. “Jangan khawatir, partisipasi pasti akan meningkat dari pencoblosan sebelumnya yakni pada 2010 kemarin.

Dengan libur itu, masyarakat pasti datang ke TPS,” ujarnya.

Yuddy menargetkan, dengan diliburkannya tanggal coblosan partisipasi masyarakat bisa menembus 70 persen.

“Saya yakin tingkat partisipasi pemilih bisa di atas 70 persen,” yakinnya.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Wali Kota Surabaya Nurwiyatno menargetkan partisipasi masyarakat pada Pemilu 9 Desember mendatang mencapai 50 persen. “Saya berharap di atas 50 persen, tapi kalau bisa mencapai 60 persen ya Alhamdulillah,” kata Nurwiyatno.

Disinggung akan banyak warga kota yang memilih berpergian daripada menggunakan hak suaranya karena hari libur, Nurwiyatno menegaskan hal itu tidak akan terjadi. Sebab, 9 Desember bertepatan dengan Rabu.

Dan itu bukan hari kejepit. Sehingga, kecil banyak warga yang pergi keluar kota.

“Senin sampai Selasa masih masuk kerja. Kemudian Rabu libur hanya untuk nyoblos, baru Kamis masuk kerja lagi. Saya kira libur satu hari tidak ada yang pergi keluar kota. Kalau pelaksanaannya Sabtu, Jumat sudah keplas semua. Saya kira itu,” kata Nurwiyatno yang juga menjabat sebagai Kepala Inspektorat Jatim.

Kunjungan Pj Wali Kota ke Kantor Panwaslu ditemui langsung oleh Ketua Panwaslu Wahyu Hariyadi. Mereka membahas mengenai pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) selama Pilkada.

Kepala Bakesbangpol Linmas Soemarno membenarkan, bahwa pengawasan PNS juga dilakukan oleh Panwaslu Kota Surabaya. n geh

Polres Jombang Bongkar Sindikat Pemalsu KTP dan Ijazah l Sambungan hal 1

Ketiga tersangka itu adalah AW (35) warga Kepunden Kediri, pembuat dokumen, bersama ET (36) Warga Kaliwungu Jombang yang juga salah satu pegawai Bank Syariah Mandiri Jombang, dan AW ( 38) warga Sukorame Kota Kediri, adalah Pegawai Bank BTPN Kediri. Kedua tersangka terakhir adalah perantara. Ketiganya menjalankan operasi sesuai dengan pesanan, salah satunya adalah untuk mengajukan kredit.

Kapolres Jombang AKBP Sujarwoko membeberkan, terbongkarnya sindikat pemalsu kependudukan dan ijazah ini bermula dari operasi tertib lalu lintas.” Saat itu tersangka kedapatan menggunakan SIM yang diduga palsu, petugas langsung mengembangkan dan berhasil menangkap dua orang lagi yang diketahui sebagai pembuat dokumen palsu,”ujarnya kepada sejumlah wartawan, Senin (12/10).

Dari hasil pengembangan itu, lanjut Kapolres diketahui tersangka AW sebagai pembuat dokumen palsu berupa KTP, KK, SIM, surat nikah dan juga ijazah ini sudah menjalankan operasinya sejak satu tahun yang lalu. ” Tarifnya untuk membuat dokumen bervariasi berkisar antara Rp 500 hingga Rp 1,5 juta tergantung pesanan,”bebernya.

Dari pengakuan tersangka, lanjut Kapolres Sujarwoko, dokumen palsu itu salah satunya digunakan untuk pengajuan kredit. “Ada bukti pengajuan kredit sebesar Rp 100 juta di lembaga keuangan mikro dengan menggunakan dokumen palsu,”imbuhnya.

Atas kejahatan pemalsuan dokumen ini ketiga tersangka dijerat pasal 263 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. “Kini kita juga masih mengembangkan untuk pengguna dokumen palsu,”pungkasnya. n rur

Harus Berani Melapor l Sambungan hal 1

wan dengan satu melati di pundak ini.

Kompol Suharsi rencananya akan dilantik Kepala BNN Jatim, Selasa (13/10) pagi ini di pendopo Pemkot Mojokerto.

Suharsi menambahkan, keberadaan BNN kota dipastikan tidak akan berbenturan peran dengan satuan narkoba Polres Mojokerto Kota.

“Sat Narkoba lebih menonjolkan penindakan dan pemberantasan, sedangkan kita di BNN Kota lebih pada pencegahan dan menjangkau korban,” tambah ibu tiga anak ini.

Dengan menggandeng keluarga korban, BNN juga menyediakan konseling seorang dokter yang bertindak sebagai asesor.

“Kita siap melakukan rehabilitasi pecandu narkoba bekerjasama dengan keluarga pecandu,” imbuh Suharsi seraya menyebutkan BNN kota Mojokerto merupakan BNN ke-15 di kota dan kabupaten di Jatim.

Prioritas lain BNN Kota Mojokerto, menurutnya yakni meminimalisir per­ edaran narkoba di kalangan pelajar. Analisa sementara, kata Suharsi masih banyak pelajar di Kota Mojokerto yang berpotensi terkena narkoba, “Program jangka pendek kita, membangun networking, salah satunya dengan keluarga pecandu,” tambah istri Kadisnakertrans Kota Mojokerto ini.

Sebagai lembaga yang baru di Kota Mojokerto, Suharsi menyadari BNN memerlukan dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Semakin banyak jaringan yang dibangun, ia memastikan bakal mempermudah tugasnya dalam meredam perkembangan dan peredaran narkoba khususnya di Kota Mojokerto. n kar

11

SAMBUNGAN Jaga Netralitas, Menpan Bentuk Satgas ASN l Sambungan hal 1

tak,” tegasnya.

Setelah membangun MoU, menurut Menpan saat ini tengah membentuk Satgas agar pelaksanaan pengawasan netralitas ASN di lapangan berjalan efektif. ‘’Kalau PNS dibiarkan tidak netral maka dampak yang akan terjadi adalah diskriminasi pelayanan, pengkotak-kotakan PNS, benturan konflik kepentingan dan PNS menjadi tidak profes ional,” kata Yuddy.

Menteri Yuddy mengatakan berdasarkan SKB tersebut, Satgas yang akan dibentuk nantinya akan bertugas untuk melakukan koordinasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan netralitas dan larangan penggunaan aset pemerintah oleh Aparatur Sipil Negara, merekomendasikan penjatuhan hukuman disiplin kepada ASN yang melakukan pelanggaran, melakukan evaluasi pelaksanaan pengawasan, dan melaporkan hasil pengawasan kepada Wakil Presiden melalui Menteri PANRB. “Adapun penandatangan nota ke­ sepahaman yang menjadi salah satu dasar dibentuknya Satgas telah dilakukan oleh beberapa unsur, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Sofian Effendi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana,’’ tambahnya.

Untuk memulai netralitas dalam Pemilu dan larangan penggunaan aset pemerintah dalam Pemilukada pada Desember 2015, sebelumnya Menteri PANRB sudah mengeluarkan surat edaran menteri, yaitu SE Menteri No B/2355/M.PAN-RB/07/2015 tanggal 22 Juli 2015.

Dalam surat tersebut dinyatakan

bahwa sanksi akan dberikan kepada ASN yang terlibat dalam penyelenggaraan kampanye dalam bentuk apapun, yaitu sanksi hukuman sedang sampai berat. ‘’Sanksi sedang yaitu berupa penundaan promosi, penundaan tunjangan kinerja, penundaan kenaikan gaji sampai dengan pemberhentian homat dan tidak hormat,’’ jelasnya.

Selain surat edaran tersebut, Menteri PANRB juga telah menerbitkan Surat No. B/3235/M.PANRB/10/2015 dan Surat PANRB No. B/3236/M. PANRB/07/2015 untuk meminta seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) agar menjaga netralitas, serta melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN, pelaksanaan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN dalam Pemilukada serentak.

“Hal itu perlu dilakukan karena seharusnya Pejabat Pembina Kepegawaian dapat menjaga netralitas serta dapat melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN dan penggunaan aset pemerintah,” ujar Yuddy.

Menpan Yuddy juga mengatakan bahwa dirinya tidak akan ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan kampanye, walaupun menjabat sebagai kader partai politik.

Hal ini akan dilakukan Yuddy untuk menjaga netralitas dan menjadi contoh bagi pejabat negara lainnya. Menteri Yuddy juga telah memberikan surat edaran kepada setiap menteri di kabinet yang berisi imbauan kepada setiap menteri untuk menjaga netralitas dan tidak mengajukan cuti kampanye dalam rangka Pemilukada serentak dimaksud.

Menteri PANRB sudah berkomitmen bersama dengan Kemendagri, KASN, BKN, dan Bawaslu untuk melakukan pengawasan terhadap ASN yang tidak mengindahkan UU No 5 Tahun 2014 dan UU No 23 Tahun 2014 untuk selanjutnya akan dikenakan sanksi tegas pada setiap

pelanggaran yang dilakukan.

“Kami betul-betul serius untuk mewujudkan netralitas ASN, ini karena netralitas adalah sesuatu yang mutlak.

Tidak akan ada sanksi ringan bagi yang melanggar ketentuan. Pelanggaran terhadap netralitas dan penggunaan aset pemerintah akan dikenakan sanksi sedang hingga berat,” tegasnya.

Adapun yang bertugas untuk melakukan fungsi pengarahan dalam Satgas tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menteri PANRB, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, dan Sekretaris Kabinet. Koordinator dalam Satgas tersebut adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Sedangkan anggota satgas tersebut yaitu Kepala Badan Kepegawaian Negara, Kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur KemenPANRB, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan KemenPANRB, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, dan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.

Pj Wali Kota Surabaya Nurwiyatno juga sudah meminta PNS di lingkungan Pemkot Surabaya harus netral dalam Pilkada (Pemilukada) 2015.

“Sesuai dengan arahan pak gubernur, Pj dan pak gubernur harus nempel (koordinasi). Kepada semua SKPD, semua pegawai, supaya aparatur negara ini netral dengan pelaksanaan Pilkada,” kata Nurwiyatno kepada wartawan.

Pilkada Surabaya akan dihelat 9 Desember 2015 dan diikuti dua pasangan yakni incumbent yang diusung PDIP, Tri Rismaharini-Wishnu Sakti Buana. Serta Rasiyo-Lucy Kurniasari yang diusung koalisi Partai DemokratPAN. n dre.geh

TPG 7 Ribu Guru Surabaya Siap Dicairkan l Sambungan hal 1

Masruch mengungkapkan, pencairan TPG ini akan dilakukan selama dua gelombang. Pencairan pertama akan diterima oleh 2.506 guru. Kemudian pencairan pekan depan disusul oleh gelombang kedua dengan jumlah penerima sebanyak 4.728 guru. “Bagi guru yang SK-nya sudah siap, akan mendapatkan pencairan TPG pada gelombang satu.

Kalau SK-nya masih proses, pencairannya masuk di gelombang kedua,” tutur Yusuf, Senin (12/10).

Yusuf menuturkan, penerima TPG gelombang pertama ini terbagi pada beberapa jenjang. Di antaranya 356 guru TK, 1.130 guru SMA, dan 1.017 guru SMK. Sedangkan penerima TPG gelombang kedua terdiri dari 2.945 guru SD dan 1.333 guru SMP. “SK tinggal disinkronkan pada gelombang kedua. Kalau dananya sekarang juga sudah siap.

Tapi yang pegang BPKAD bukan kita,” terangnya sambil tertawa kecil.

Perbedaan gelombang pencairan, ujar Yusuf, tidak akan memberikan dampak signifikan. Karena itu, guru diimbau tidak perlu khawatir.

Dana TPG akan langsung masuk ke

masing-masing rekening guru. Satu guru dengan guru lainnya menerima dana TPG yang berbeda. Besaran TPG yang diterima guru tergantung dari golongan guru. Semakin tinggi golongan guru, semakin besar jumlah TPG yang diterima. “Sekitar satu kali gaji.

Antara Rp 3 juta sampai Rp 5 juta,” terang Yusuf.

Dia melanjutkan guru dapat menggunakan dan TPG dengan sebaikbaiknya. Salah satunya, lanjut Yusuf, dapat dimanfaatkan sebagai dana pengembangan kompetensi guru.

“Jangan dibuat foya-foya saja, pengembangan kualitas juga perlu dilakukan,” ungkap Yusuf.

Sayangnya, di tengah kabar gembira ini masih ada 1.323 guru yang patut was-was. Mau tidak mau, mereka harus legawa jika tidak bisa menerima TPG triwulan ketiga dengan tepat waktu pada Oktober ini. Ini lantaran mereka masih terhambat SK TPG yang belum terbit. Hal itu terjadi pada 6 guru SMA dan 1.317 guru SD. Yusuf menjelaskan, penundaan pencairan TPG itu memang paling banyak dialami oleh guru SD. Sebab, khusus guru SD harus melakukan

pembaruan SK TPG tiap semester.

Nah, saat pembaruan itulah sering terjadi kemoloran. “Kalau SK belum terbit, kami tidak bisa mencairkan TPG. Kami tidak bisa memastikan karena itu SK itu diterbitkan oleh pusat (Kemendikbud),” kata Yusuf.

Kendati demikian, Yusuf mengimbau kepada 1.323 guru tidak perlu khawatir. Karena Dindik Surabaya terus membantu mengordinasikan dengan Kemendikbud. Keterlambatan tersebut belum bisa dipastikan sampai kapan.

“Mungkin bisa sampai November atau Desember. Tapi seringkali molornya hanya satu bulan,” kata Yusuf.

Kendati demikian, Yusuf mengungkapkan TPG guru tidak akan hangus.

Bahkan jika pencairannya baru bisa dilakukan pada Desember, guru tersebut akan menerima TPG dobel. Yakni triwulan tiga sekaligus triwulan empat. Namun, kalau memang SK terbit pada November, TPG triwulan tiga akan dicairkan pada bulan itu juga.

Tanpa menunggu jadwal pencairan triwulan empat. “Yang penting tidak usah khawatir dulu. Kita akan mengusahakan secepatnya agar segera dicairkan,” pungkas Yusuf. n tam

Calon Tunggal, KPU Segera Tetapkan Cabup Blitar l Sambungan hal 1

Selain itu sesuai dengan SE tersebut KPU Kabupaten Blitar telah mengaktifkan kembali PPK dan PPS yang sebelumnya sempat dihentikan.

“Termasuk pengadaan logistik juga akan dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan Pilbup Blitar 9 Desember mendatang,” ujarnya.

Namun pihaknya belum bisa memastikan bentuk surat suara yang akan dipergunakan serta mekanisme saksi yang akan dipergunakan, karena hanya ada satu calon saja.

“Berbeda dengan dua atau tiga calon lebih kami bisa menyampaikannya, namun karena hanya satu calon saja kami masih menunggu aturan resminya seperti apa,” jelasnya.

Sementara untuk mempersiapkan tahapan, saat ini pihaknya masih menunggu berkas tes kesehatan Calon Wakil Bupati Blitar Marhaenis Urip Widodo yang berpasangan dengan Rijanto sebagai calon Bupati Blitar yang diusung oleh PDI Perjuangan sebagai dasar penetapan pasangan calon tunggal.

“Hari ini (kemarin red) kami masih menunggu hasil tes kesehatan Marhaenis karena sebelumnya belum mengikuti tes kesehatan di RS Saiful Anwar Malang sebagai dasar penetapan berikutnya,” imbuhnya.

Anggaran 3 Daerah Aman Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan anggaran untuk membiayai Pilkada calon tunggal di tiga daerah sudah terakomodasi. Tiga daerah itu adalah Kabupaten Timor Tengah Utara, Blitar, dan Tasikmalaya.

“Anggaran di tiga daerah sudah masuk, tercukupi,” kata Tjahjo dalam rapat di Komisi II DPR Senayan, Jakarta, Senin kemarin.

Untuk pelaksanaan Pilkada khusus di tiga daerah itu, Tjahjo berharap semua pihak bisa bekerja melancarkan prosesnya. Permasalahan yang tak esensial diharapkan tak menjadi ganjalan yang berisiko Pilkada menjadi gagal. Ini juga berlaku untuk semua Pilkada pada 9 Desember 2015 nanti.

“Apabila satu pasangan calon tidak memenuhi syarat, saya kira tidak harus segera diganti, tapi harus tetap dipilih.

Soal tidak disetujui, bisa diputuskan dalam sidang DPRD,” kata Tjahjo.

Namun apabila semuanya berhalangan atau semuanya baik calon kepala daerah dan calon wakilnya tidak memenuhi syarat, maka Pilkada akan ditunda pada 2017.

“Soal pelaksana tugas kepala daerah selama dua tahun (karena Pilkada ditunda sampai 2017), itu tak jadi masalah prinsip,” kata Tjahjo.

Kemendagri, kata Tjahjo, telah memberhentikan pimpinan dan anggota DPRD provinsi yang menjadi calon kepala daerah. “Ada 31 anggota DPRD provinsi di seluruh Indonesia sampai saat ini,” kata dia.

Untuk DPRD tingkat kabupaten/ kota, pemberhentian pimpinan dan anggotanya yang menjadi calon kepala daerah diurus gubernur masing-masing daerah. n htn, ira

9 Pelamar Lelang Jabatan Pemprov Gagal Tes Assessment l Sambungan hal 1

tangani Sekdaprov Jatim selaku Ketua Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Jatim, Dr H Akhmad Sukardi MM, menjelaskan peserta yang dinyatakan lulus assessment akan meng­ ikuti seleksi selanjutnya. Yaitu seleksi kompetensi bidang atau wawancara yang telah dilak-

sanakan, Senin (12/10), di kantor BKD Provinsi Jatim.

“Pelamar yang namanya tidak tercantum dalam lampiran pengumuman ini, dinyatakan tidak lulus seleksi kompetensi manajerial (assessment) dan tidak berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya,” jelas Sukardi merujuk isi pengumuman tersebut.

Dari tiga jabatan yang dilelang, hanya jabatan Wadir

Umum dan Keuangan RSUD dr Soetomo yang diikuti paling sedikit pejabat. Yakni hanya enam pejabat eselon III yang dinyatakan lolos. Mereka adalah Budi Suprianto (Sekretaris Dinas Pendapatan), Endang Damayanti (Sekretaris Dinas Kesehatan), Indra Setiabudi Ranuh (Kabid Pendapatan Dipenda), Mochmad Soleh (Kabag Keuangan dan Akuntansi RSU dr Saiful Anwar Malang),

Nur Kholis (Kabag Tatalaksana Biro Organisasi) dan Rahmah Yabbar (Kepala UPT Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah BPKAD).

Sementara jabatan Kepala Biro Administrasi Perekonomian, total ada sembilan pejabat eselon III yang dinyatakan lolos.

Begitu pula dengan jabatan Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) juga ada sembilan pejabat eselon III

yang dinyatakan berhasil lolos pada seleksi wawancara.

Ketika akan dikonfirmasi mengenai proses seleksi tahap wawancara ini, Kepala BKD Provinsi Jatim Siswo Heroe­ toto selaku Sekretaris Panitia Seleksi sulit dihubungi. Bahkan hingga Senin pukul 19.00 mantan Kepala Bakorwil Madiun ini tetap sulit dihubungi, meski telah dikirim pesan singkat sebelum ditelepon. n iib

Infrastruktur Jatim Digerojok Rp 1,137 Triliun l Sambungan hal 1

jelas Soekarwo.

Infrastruktur lainnya juga dialokasikan pada Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp 154.363.983.610. Dana itu difokuskan untuk pembangunan Rusunawa Gunung Anyar, pengadaan lahan untuk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional Umbulan, MojokertoLamongan dan lain-lain.

Sementara, anggota Komisi D DPRD Jatim Samwil menganggap anggaran infrastruktur senilai total Rp 1,137 triliun sementara ini sudah sesuai dengan kebutuhan untuk Jatim.

“Tapi kan kita belum melihat detil satu per satu program dari eksekutif, nanti pasti kita pelajari betul dalam pembahasan di komisi,” jelas Samwil.

Ia mengharapkan, program infrastruktur yang akan dibangun itu diletakkan di daerah-daerah terting-

gal. Seperti urusan pengairan, untuk irigasi sawah diperbanyak agar bisa memakmurkan petani di pedesaan.

Pembangunan waduk diperbanyak sebagai antisipasi kekeringan. Pemeliharaan jalan untuk meningkatkan ekonomi di masyarakat. “DPRD meminta, khususnya di wilayah Gresik untuk dilakukan pengerukan waduk di Bunder, Kecamatan Kebomas. Karena waduk tersebut sudah sangat dangkal dan kemampuan menampung air su-

dah sangat berkurang,” usul politisi Partai Demokrat ini.

Selain itu, penanganan banjir tahunan akibat curah hujan tinggi juga perlu ditindaklanjuti. Karena, banjir di Kali Lamong misalnya, disebabkan aliran sungai dari kiriman air dari di Jombang, Mojokerto. “Selama ini, kalau Jombang banjir, satu minggu berikutnya pasti Gresik dan Surabaya kena imbas juga. Ini harus ditangani serius,” harap Samwil. n cty

Mengurus Dokumen Kependudukan Tak Lagi Berhenti di Meja Petugas l Sambungan hal 1

soft. Bersama tiga temannya, Anas Hilim Agnia, Alfan Hakim Wijaya dan Gerza Renandata, dia membuat aplikasi yang memungkinkan setiap orang bisa memantau setiap proses pencatatan sipil. Tidak hanya yang mengurus, ketua RT sampai bupati pun bisa ikut mengontrol kecepatan Dinas Kependudukan bekerja melayani masyarakat.

Bayu menjelaskan karyanya memuat informasi lengkap tentang persyaratan mengurus KTP, Kartu Keluarga (KK), akte kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya. Informasi itu untuk memastikan masyarakat dapat melengkapi semua persyaratan sebelum memulai proses pengajuan.

Setelah semua berkas persyaratan terkumpul, mulailah aplikasi dijalankan. “Di aplikasi ini terdapat tahapan-tahapan untuk mengurus dokumen kependudukan mulai RT sam-

pai ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil),” tutur Bayu.

Saat warga mengajukan surat pengantar ke RT, pemohon langsung mendapat nomor surat yang bisa digunakan untuk log in ke aplikasi dan mengontrol permohonannya selama diproses.

Misalnya saat mengurus KTP, tahap pertama ialah mengajukan surat pengantar dari RT/RW. Jika tahapan itu rampung, maka aplikasi ini akan mencatat surat dengan nomor tersebut yang lagi diproses di desa/ kelurahan. “Kami buat semacam daftar alur layanan.

Setiap tahapan yang rampung akan ditandai centang oleh admin,” tutur dia.

Siapa yang menjadi admin?

Bayu menjelaskan, seluruh pihak yang memproses surat permohonan adalah admin. Mulai RT, kepala desa sampai Dispendukcapil. “Misalnya surat itu berhenti di meja kepala desa. Maka daftar alur di aplikasi itu akan ditandai

dengan warna hitam. Begitu juga ketika sudah masuk di Dispendukcapil,” lanjut dia.

Daftar alur itu pula yang bisa dijadikan patokan bagi pemohon untuk memantau sejauh mana suratnya diproses.

“Bupati juga bisa memantau.

Karena akan muncul notifikasi bagi surat yang terlalu lama berhenti di meja petugas. De­ ngan begitu, petugas bisa ditegur atau pemohon bisa mempertanyakan,” tandasnya.

Bayu berharap, melalui aplikasi ini, petugas capil bisa memproses permohonan tepat waktu. Kritik dari pemohon pun tidak harus mendatangi kantor Dispenduk, tapi cukup di kolom kritik dan saran.

“Jadi pemohon tidak sampai dibuat mondar-mandir ketika suratnya berhenti diproses.

Kalau ada persyaratan yang kurang, pemohon juga bisa langsung mendapat penjelas­ an dari admin,” ungkap dia.

Anas Hilmi Agnia yang juga

termasuk dalam tim tersebut menambahkan, aplikasi kar­ yanya saat ini bisa dioperasikan menggunakan microsoft.

Bagi admin, lebih cocok jika diaplikasikan menggunakan komputer. Sedangkan bagi pemohon lebih mudah menggunakan aplikasi yang terinstal di ponsel. “Karena masih menggunakan microsoft, maka ponselnya juga harus memiliki spesifikasi minimal OS windows phone 8.1,” tutur Anas.

Anas mengaku, aplikasi ini sebenarnya masih bisa dikembangkan ke android. Namun untuk itu perlu proses lagi. “Sebenarnya tidak sulit untuk mengubah aplikasi ini dari microsoft ke android. Hanya saja saat waktu membuat aplikasi ini, kita juga ikutkan lomba aplikasi City Appathon di Sidoarjo yang digelar microsoft,” ungkap dia.

Atas karyanya itu, keempat mahasiswa ini sukses meraih juara ketiga City Appathon 2015. Untuk membuat ap-

likasi ini, Anas mengaku butuh waktu sekitar satu bulan. Kendala yang paling berat ialah membuat scrip program alur pelayanan yang masih jarang tersedia baik di buku maupun internet. Sementara untuk biaya yang dikeluarkan cukup ringan, yakni Rp 450 ribu.

“Biaya pembuatan itu hanya untuk mengupgrade RAM PC yang semula berkapasitas 2GB menjadi 4 GB,” ungkapnya.

Sementara itu, Arif Senja Fitrani selaku dosen pembimbing mengaku bangga atas inisiatif yang ditelorkan keempat mahasiswanya. Selain memiliki nilai positif bagi masyarakat, karya ini juga hadir sebagai tiga karya terbaik di antara 74 karya dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Timur. “Kita berharap ini bisa menjadi pendukung untuk meningkatkan pelayanan publik di Sidoarjo. Khususnya dalam hal kependudukan dan capil,” tutur Arif. *

12

Selasa Kliwon, 13 OKTOBER 2015

KINERJA PELAYANAN PRIMA

Keharmonisan Kunci Pembangunan Ekonomi Jatim Cepat dan Merata Pembangunan Ekonomi Jatim yang cepat dan merata, tidak lepas dari keharmonisan dan sinergitas antar para stakeholder mulai dari tingkat pusat hingga tingkat grass root. Untuk itu, kunci ini akan terus dipegang teguh agar masyarakat Jatim semakin mandiri dan sejahtera.

G

ubernur Jatim Dr H Soekarwo menutur kan, keharmonisan dan sinergitas itu bisa dimulai dari DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, Forkopimda, partai politik, bupati/wali kota, pengusaha, KADIN, lembaga perbankan dan non bank, akademisi, tokoh agama dan masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), media/pers, serta para seniman dan budayawan.

“Kesemuanya bersama seluruh rakyat Jatim telah menjalankan fungsi-fungsi ekonomi baik produksi, distribusi, maupun konsumsi. Sehingga ekonomi Jatim tumbuh positif dan lebih cepat dari nasional, meski kondisi ekonomi global sedang lesu,” kata Gubernur Soekarwo, usai Upacara Peringatan Hari Jadi ke-70 Provinsi Jatim Tahun 2015, di halaman Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (12/10).

Menurut dia, tantangan dan hambatan ke depan semakin kompleks dan multidemensional, dengan gejolak ekonomi global yang berdampak pada perekonomian yang melam-

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo didampingi Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf mengangkat tongkat mayoret grub marching band dari STPDN Jatinangor Jawa Barat pada acara Hari Jadi Provinsi Jatim ke-70 di Gedung Negara Grahadi.

bat. Apalagi di penghujung 2015 sudah diberlakukan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

“Langkah terstruktur juga telah disiapkan dan tersusun di dalam peta Jatim menghadapi pasar tunggal ASEAN. Peta jalan ini

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam strategi penguatan tiga aspek ekonomi utama Jatim sebagai bagian operasional dari RPJMD 2014-2019,” jelas Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Soekarwo.

Pakde Karwo didampingi Gus Ipul beserta istri menyerahkan potongan tumpeng kepada Ketua DPRD Jatim A Halim Iskandar pada acara Hari Jadi Provinsi Jatim ke-70 di Grahadi.

Pakde Karwo didampingi Gus Ipul dan Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM beserta istri berfoto bersama tim paduan suara.

Hadi Jadi sebagai Momentum Kerja Keras Hadapi MEA Peringatan Hari Jadi ke-70 Provinsi Jatim kali ini harus dijadikan sebagai momentum untuk bekerja lebih keras guna memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, sehingga bisa memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Karena itu, tema Hari Jadi ke-70 Provinsi Jatim ‘Ayo Kerja, Perkuat Jatim Sebagai Provinsi Industri Berbasis UMKM’ harus dimaknai sebagai tekad untuk bekerja lebih keras lagi demi mewujudkan masyarakat Jatim yang makin mandiri dan sejahtera.

“Sebagai masyarakat yang mempunyai cara pandang industri, tema tersebut juga menunjukkan bahwa industri harus bisa menjadi basis pembangunan kesejahteraan rakyat. Dan itu semua akan bisa kita raih dengan kerja keras, disertai dengan kesadaran yang tinggi akan potensi kekuatan yang kita miliki yakni persatuan dan semangat bergotong-royong dari seluruh anak bangsa, maka Jatim, provinsi yang

kita cintai ini akan mampu bersaing dan menjadi pemenang di era persaingan global,” papar Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo.

Mantan Sekdaprov Jatim itu juga menyampaikan, bahwa perjalanan kinerja ekonomi Jatim yang telah dijalankan ini, telah menunjukkan inklusivitas yang memuaskan. Ini berarti bahwa Pemprov Jatim telah secara konsisten memegang teguh amanah konstitusi. Khususnya pada alinea ke empat UUD 1945 tentang tujuan negara kita tercinta dalam hal memajukan kesejahteraan umum.

Kenapa pertumbuhan Jatim mampu mencapai inklusive yang memuaskan?.

Pakde Karwo mengatakan, membangun ekonomi adalah pilihan, apakah memilih ‘cepat dengan resiko disparitas’ atau memilih ‘merata tetapi lambat’, itu semua tidak terjadi di Jatim. Karena yang terjadi di Jatim adalah cepat dan merata.

Semua itu dapat terjadi karena, UMKM merupakan fundamental pelaku ekonomi Jatim, dan tersebar diseluruh wilayah Jatim sampai ke pelosok pedesaan baik dengan basis pertanian maupun non pertanian, dan telah memberikan konstribusi yang signifikan kepada struktur PDRB Jatim. “Inilah yang saya namakan ekonomi kerakyatan atau ekonomi pancasila, yang secara empiris telah teruji dalam berbagai dinamika ekonomi yang terjadi,” pungkasnya.

Q iib*

Pakde Karwo memberikan sambutan pada acara Upacara Peringatan HUT Provinsi Jatim ke-70.

Perkembangan infrastruktur sampai saat ini, menurutnya mengalami kemajuan diantaranya double track utara (Jakarta-Surabaya), pengoperasian Pelabuhan Teluk Lamong tahap I seluas 50 HA, Bandara-bandara city link seperti Blimbing Sari Banyuwangi, dan Notohadinegoro Jember. “Di samping itu sedang on going beberapa proyek ruas-ruas infrastruktur termasuk Trans Tol Jawa yang berada di wilayah Jatim,” imbuhnya.

Lebih lanjut disampaikan, penguatan aspek ekonomi utama meliputi peningkatan produksi UMKM/IKM dan usaha besar, sistem pembiayaan yang kompetitif serta pemasaran. Di aspek peningkatan produksi, untuk produksi usaha/industri besar, Pemprov memberikan fasilitas diantaranya membantu mempercepat pengadaan lahan, jaminan pasokan listrik, kondisi iklim perubahan yang demokratis, dan perijinan satu pintu melalui P2T. Sedangkan peningkatan produksi untuk UMKM/IKM dilakukan melalui peningkatan kapasitas SDM UMKM/IKM. Hal itu dilakukan dengan cara model inkubator bisnis, peningkatan rasio SMK terhadap SMA yang saat ini masih 65:35, dan peningkatan kapasitas melalui SMK Mini dengan sembilan keahlian.

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo beserta seluruh tamu dan undangan menyaksikan pertunjukan marching band dari siswa IPDN.

“Sampai dengan tahun 2016 ini telah terbentuk 270 SMK Mini dengan potensi kerja yang terserap sebanyak 24.300 tenaga kerja,” terangnya.

Strategi pembiayaan UMKM/IKM yang kompetitif dilatarbelakangi oleh tingginya kredit bagi UMKM/IKM yang mencapai sekitar 19 persen. Terkait fakta tersebut, maka RAPBD 2016 yang perlu diatur ‘Belanja Grant’ kepada ‘Pembiayaan Bunga Murah Melalui Linkage program/Banking System’.

‘Linkage program itu melibatkan Pemprov Jatim, PT Bank Jatim dan BPR kabupaten/ kota. Dengan struktur sumber pembiayaan dari penempatan anggaran APBD 2016 di PT Bank Jatim, ke BPR-BPR sebesar 5 persen termasuk di dalamnya untuk provinsi 2 persen, dan dari BPR ke UMKM sebesar 10 persen”, jelasnya.

Perubahan strategi pembiayaan, kata Pakde Karwo, memiliki beberapa manfaat diantaranya UMKM/IKM akan memiliki etos kerja sebagai enterpreneurship, adanya perubahan mindset pembangunan, dan yang ketiga mendorong target untuk memiliki nilai tambah.

“Sasaran kreditnya adalah pada industri primer yang rata-rata pelakunya rumah tangga petani. Dengan pola pembiayaan di indusri primer, berdampak pada meningkatnya produktivitas pertanian, kehutanan dan perikanan , karena sebagian buruh tani beralih ke industri primer,” katanya.

Selanjutnya, terkait aspek utama yang ketiga yakni aspek pasar, lebih difokuskan pada pasar dalam negeri yang memiliki kapasitas lebih dari 40 persen penduduk ASEAN. melalui peran 26 Kantor Perwakilan Dagang (KPD) di 26 provinsi yang telah dibentuk sejak tahun 2010. Sedangkan untuk pasar internasional, Pemprov Jatim juga telah menempatkan senior advisor di 6 kota di 5 negara yaitu Swiss, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Tianjin dan Shanghai, Korea Selatan, Belgia dan Jepang.

Ia menambahkan, perjalanan kinerja ekonomi Jatim sampai saat ini telah menunjukkan inklusivitas yang memuaskan. Hal ini berarti Pemprov Jatim telah konsisten memegang teguh amanah konstitusi, khususnya pada alinea keempat UUD 1945 tentang tujuan negara dalam hal memajukan kesejahteraan umum.

“Itu semua bisa terjadi karena UMKM merupakan fundamental pelaku ekonomi kita, dan tersebar di seluruh wilayah Jatim sampai ke pelosok pedesaan dengan basis pertanian dan non pertanian, serta telah memberikan kontribusi yang signifikan pada PDRB Jatim,” pungkasnya. Q iib*

Atraksi marching band dari siswa IPDN turut memeriahkan peringatan Hari Jadi Provinsi Jatim ke-70 di Gedung Negara Grahadi Surabaya.

Serahkan 219 Penghargaan dari Berbagai Bidang Sebagai apresiasi dan penghargaan, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo didampingi Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf beserta istri, dalam peringatan Hari Jadi ke70 Provinsi Jatim juga memberikan penghargaan kepada 219 insan Jatim yang berprestasi dibidangnya. Dalam kesempatan itu, Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo berpesan kepada seluruh penerima penghargaan agar selalu memajukan Jatim. “Saya berpesan agar para penerima penghargaan terus berperan dalam memajukan pembangunan yang dilaksananakan Pemprov Jatim,” katanya.

Adapun penerima penghargaan diantaranya kategori Camat Terbaik se Jatim 2014/ 2015 Terbaik I Muh Ainur Rahman AF MSi Camat Sukodono Kab. Sidoarjo, Terbaik II Drs. Hery Setiawan, MSi, Camat Ledakombo Kab. Jember, Terbaik III Patria Dei Hastiadi, Camat Yosowilangun Kab. Lumajang, Harapan I Mujiono S.Sos, MSi, Camat Prigen Kab. Pasuruan, dan Harapan II Drs. Budi Hartono, Camat Subah Situbondo.

Lalu, penganugerahan Inovasi Teknologi Bidang Agribisnis juara I M Irawan Nusantara dari Kab Kediri, juara II Slamet Supriyono Kab pacitan, dan juara III Fauzil Ashghariansyah Kab Sampang. Bidang Energi juara I Susanto Kab Nganjuk, juara II Slamet Wahyudi Kab Lamongan dan juara III Mustaqim Kab Malang. Sementara Bidang Teknologi Informasi Komunikasi Juara I Aisyah Ami Wardhani dkk Kota Malang, juara II Iva Afiati Rahma Kab Bojonegoro dan juara III Kepala Diskominfo dan Informatika Kota Surabaya.

Sementara itu, upacara Hari Jadi ke-70 Provinsi Jatim yang bertema ‘Ayo Kerja, Perkuat Jatim Sebagai Provinsi Industri Ber-

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo memberikan penghargaan pada penggiat kesenian Wiryadi Darmawan atas peran sertanya memajukan kesenian di Jawa Timur.

basis UMKM’ ini, diikuti ribuan peserta. Antara lain 1 pleton Polri, 1 pleton perwakilan lurah se Jatim,1 pleton Purna Praja Institut Pemerintah Dalam Negri (IPDN), 1 pleton Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, 1 pleton Satuan Pemadam Kebakaran, 1 pleton Satuan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya, 1 pleton PNS Sekretariat Daerah Prov. Jatim, 1 pleton Dinas Pendapatan Daerah Prov. Jatim, 1 pleton Dinas Perhubungan dan LLAJ Prov. Jatim, 1 pleton Sataun Polisi Kehutanan, 1 pleton Purna Paskibrakan Jatim, 1 pleton Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan, dan 1 pleton Serikat Pekerja.

Sebagai Inspektur Upacara (Irup) yakni

Keharmonisan Pakde Karwo dan Gus Ipul mampu membawa perekonomian Provinsi Jatim tumbuh di atas rata-rata nasional.

Gubernur Jatim, dengan komandan Upacara Drs Budi Priyo Suprayitno SH MSi, yang sehari-hari menjabat Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Provinsi Jatim. Sebagai perwira upacara Drs Sutartib, MSi (Kepala Satpol PP Provinsi Jatim), pengucap Pembukaan UUD RI 1945 Agung Subgyo, SSTP, dan pengucap Panca Prasetya Korpri Ardi Kasmono, SSTP. Dalam mimbar kehormatan, nampak hadir isteri Gubernur Jatim Dra Hj Nina Soekarwo MSi, Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf beserta isteri Dra Hj Fatma Saifullah Yusuf, jajaran Forpimda Jatim beserta isteri, pejabat dan mantan pejabat di lingkungan Pemprov Jatim. Peringatan Hari Jadi ke-70 Provinsi Jawa Timur dimeriahkan 300 siswa-siswi anggota paduan suara gabungan pemenang Pekan Seni Pelajar Provinsi Jatim tahun 2015 yakni SMAN 1 Kota Blitar (juara I), SMAN I Pare Kab. Kediri (juara II), SMAN 1 Grati Kab. Pasuruan (juara III), SMAN I Situbondo (juara harapan I), SMAN I Kota Probolinggo (juara harapan II), SMAN 3 Sidoarjo (juara harapan III).

Mereka membawakan lagu Demi Indonesia, Merah Putih, Bukit Kemenangan, Mars Jawa Timur, Ilir – Ilir, Lenggang Surabaya, Syukur dan Bagimu Negeri. Selain itu, sebagai rangkaian acara juga dimeriahkan unjuk gelar Drum Band Gita Abdi Praja Institut Pemerintah Dalam Negri (IPDN) yang didatangkan secara langsung dari Jatinangor Jawa Barat. Q iib*