binder14apr21

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Rabu Kliwon, 14 APRIL 2021

Gus Ipul Prihatin, Banyak Alat Medis RSUD Dr R Soedarsono Tak Berfungsi Pasuruan, Bhirawa Wali Kota Pasuruan, H Saifullah Yusuf menandatangani pakta integritas dan komitmen bersama seluruh pegawai RSUD Dr R Soedarsono Kota Pasuruan, Selasa (13/4). Pakta integritas tersebut sebuah komitmen mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan bermutu menuju smart hospital (senyum, mutu, amanah, respek, terpercaya).

Gus Ipul menegaskan pakta integritas ini adalah ben-

tuk komitmen dan jaminan ke masyarakat Kota Pasuruan.

Pasalnya, selama ini masyarakat sangat pesimis terhadap layanan hingga lainnya dari rumah sakit milik pemerintah tersebut.

“Diluar sana, masyarakat sudah menilai sangat negatif akan pelayanan rumah sakit ini.

Makanya, wajib diubah. Dengan pakta integritas ini, tentu menjadi jaminan jika pegawai rumah  ke halaman 11

Hilmi Husain/Bhirawa

Wali Kota Pasuruan, H Saifullah Yusuf menandatangani pakta integritas dan komitmen bersama seluruh pegawai RSUD Dr R Soedarsono Kota Pasuruan, Selasa (13/4).

Hilmi Husain/Bhirawa

Wali Kota Pasuruan, H Saifullah Yusuf dan Wakil Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo saat melihat pelayanan hingga lainnya di RSUD Dr R Soedarsono, Kota Pasuruan, Selasa (13/4).

Mutiara Ramadan: ….Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa)membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin.……….(QS Al Baqarah 184)

Pertahankan Amalan Ramadan di Tengah Pandemi Covid-19 Oleh Miftahur Rohmah Santriwati Darul Falah Be-Songo Semarang SETAHUN lebih sudah, Covid-19 menerjang dunia. Namun keadaannya masih belum pulih seratus persen.

Meski demikian, kita patut bersyukur, karena pemerintah telah mengizinkan umat Islam melaksanakan ibadah salat tarawih secara berjamaah di masjid. Hal ini tentu sangat berbeda dengan keadaan tahun sebelumnya.

Di mana pemerintah melarang umat Islam untuk salat tarawih berjamaah di masjid. Ummat Islam diimbau untuk melaksanakan salat tarawih di rumah masing-masing. Sekali lagi hal ini terjadi pada Bulan Ramadan tahun lalu.

Meski sudah diperbolehkan salat tarawih berjamaah di masjid,

Unair Uji Coba Hewan Transgenik Optimis Produksi Massal Akhir 2021

Surabaya, Bhirawa Perkembangan vaksin Merah Putih Universitas Airlangga (Unair) masih dalam tahap uji pada hewan. Meski demikian, vaksin buatan anak bangsa ini diharapkan bisa dimanfaatkan pada November 2021.

Rektor Unair, Prof Moh Nasih menuturkan jika hingga saat ini penelitian vaksin sedang dilakukan tahap self assesmen dengan BPOM. Bah-

kan jika sesuai jadwal, diperkirakan rampung pada kisaran bulan Oktober atau November dan bisa dimanfaatkan.

“Perkembangan vaksin saat

 ke halaman 11

Jadwal Imsakiyah:

Untuk Surabaya dan Sekitarnya, Rabu (14/04)

Imsak : 04.04 Asar : 14.50

Subuh : 04.14 Magrib: 17.30

Zuhur : 11.31 Isyak : 18.40

ini sedang di tahap self asesmen dengan BPOM. Di media, kepala BPOM (Kepala BPOM, Penny Kusumastuti Lukito) mengisyaratkan bahwa dua bulan setelah pelaksanaan uji klinis bisa dikeluarkan. Kita berharap itu benar ditepati sehingga Oktober November bisa dimanfaatkan,” ujar Nasih, Selasa (13/4).

Sementara terkait produksi vaksin, Nasih mengatakan jika hal tersebut tak memiliki kendala yang signifikan. Bahkan jika didistribusikan secara massal pihaknya menyerahkan urusan tersebut pada pemerintah dan industri Prof. Nasih menambahkan saat ini vaksin Merah Putih sedang melalui tahap uji coba pada hewan transgenik. Menurut laporan yang dia terima, uji coba pertama yang dilakukan  ke halaman 11

MITRA

Sinergi Menjaga Stabilitas Harga SETIAP memasuki bulan puasa Ramadan dan Lebaran, biasanya harga-harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Hal ini mendapat perhatian serius dari Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, agar kenaikan harga kebutuhan pokok tidak terjadi dan bisa terkendali.

Armuji pun menggelar rapat koordinasi tentang ketersediaan d a n h a rg a b a h a n Armuji pokok pada, Selasa  ke halaman 11

Sentil

Gus Ipul Prihatin, Banyak Alat Medis RSUD dr R Soedarsono Tak Berfungsi - Yang prihatin sudah banyak, terpenting harus diperbaiki Unair Uji Coba Hewan Transgenik - Menunggu karya anak bangsa Jam Kerja Pejabat Pemkab Lebih Lama Selama Ramadan - Bagian dari ibadah

Rektor Unair Prof Nasih saat memberikan keterangan terkait perkembangan vaksin merah putih, Selasa (13/4).

Inspektorat Perkuat Fungsi Pencegahan Korupsi

Tantang ASN Pemprov Jadi Whistleblower Pemprov, Bhirawa Inspektorat Jatim kini telah dilengkapi instrumen pencegahan korupsi dengan mengubah struktur organisasinya. Berdasarkan Pergub Jatim nomor 7 tahun 2021, Inspektorat Jatim menambah satu bidang Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus).

Kepala Inspektorat Jatim Helmy Perdana Putera menjelaskan, Irbansus ini

salah satunya akan menangani Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Irbansus untuk dilaporkan ke Gubernur Jatim sebagai Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Menteri Dalam Negeri.

“Jadi Irban itu terdiri dari Irban I, Irban II, Irban III, Irban IV dan Irban dan Irbansus.

Sebelumnya, berdasarkan Pergub 11/2016, Inspektorat hanya  ke halaman 11

Helmy Perdana Putera

Sidak KPM, Kadinsos Pastikan Kualitas Bantuan Mensos Tuban, Bhirawa Setelah beberapa waktu lalu Tikor BPNT/BSP Kabupaten Tuban meninjau komoditas beras di tingkat kecamatan, Dinsos P3A Tuban kembali melakukan peninjauan dengan sasaran

langsung ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Secara tiba-tiba, Senin petang (12/4), Kepala Dinsos P3A Tuban, Eko Julianto, didampingi Camat  ke halaman 11

Didampingi Pendamping BSP, Kades dan Camat, Kadinsos P3A Tuban, Eko Julianto, saat sidak kualitas bantuan langsung pada KPM Program BPNT dari Kemensos RI di Dusun Tlogo Desa Prunggahan Kulon Semanding Tuban

Terkait Pembayaran THR

Disnaker Ciptakan Zero Conflict Pemkab Malang, Bhirawa Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malang menanggapi Surat Edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 Bagi Pekerja/Buruh Perusahaan, yang mana akan menciptakan zero conflict hubungan industrial di Kabupaten Malang Kepala Disnaker Kabupaten Malang Yoyok Wardoyo, mengatakan, pihaknya langsung menanggapi SE Menteri Tenaga Kerja (Menaker) terkait pelaksanaan pemberian THR di tahun ini.  ke halaman 11

Cerita Nenek Sukini, Korban Gempa di Lumajang

Mengungsi di Kandang Kambing, Trauma, Tak Menyangka Dikunjungi Gubernur Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa terus menyisir titiktitik bencana pasca gempa bumi yang terjadi, Sabtu (10/5) lalu.

Setelah meninjau sejumlah titik bencana di Kabupaten Malang, Gubernur Khofifah kembali menemui para korban bencana di Kabupaten Lumajang.

Adit Hananta U, Kab Lumajang

Reruntuhan bangunan rumah di Dusun Krajan, Desa Sidomulyo, Kabupaten Lumajang menjadi gambaran dahsyatnya gempa di lokasi tersebut. Sejumlah rumah mengalami rusak berat dan memaksa penghuninya untuk mengungsi sementara. Salah satunya adalah nenek Sukini yang terpaksa harus mengungsi di kandang

kambing miliknya bersama suami, dua anak serta dua orang cucu.

Di kandang berukuran sekitar 3 x 4 meter tersebut, Sukini tinggal sementara sembari menunggu perbaikan rumahnya yang runtuh kaibat gempa. “Waktu gempa hari Sabtu itu anak saya ada di dalam bersama dua cucu saya. Tiba-tiba brek gitu aja dan untungnya anak sama cucu masih bisa keluar.

Semuanya selamat tidak terluka

sedikit pun,” ujar Sukini.

Meski rumahnya ambruk, Sukini masih merasa bersyukur karena tetap dapat berkumpul dengan kelima anggota keluarganya. Meski, untuk sementara dia harus tinggal di kandang kambing. “Kambingnya saya titipkan ke kandang tetangga. Kemudian kandang saya bersihkan di kasih alas untuk bisa dipakai tidur,” tutur Sukini.

Tidak mudah bagi Sukini melupakan peristiwa gempa tersebut.

Perasaan cemas dan trauma masih dirasakan hingga kini. Terlebih masih ada gempa susulan yang terjadi. Bahkan sejak gempa belum ter ke halaman 11

Sukini bersama suaminya Mujianto di depan kandang kambing tempat dia tinggal untuk sementara setelah rumahnya ambruk karena gempa.

EKSEKUTIF

Rabu Kliwon, 14 April 2021

Halaman 2

Pemkot Madiun Datangkan Ahli untuk Tingkatkan Peran Humas

sudarno/bhirawa

Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menggelar sosialisasi dan edukasi di Gedung GCIO Kota Madiun pada Senin (12/4), menghadirkan Wali Kota Madiun Maidi bersama Pakar Komunikasi Universitas Airlangga Dr. Suko Widodo sebagai narasumber.

Kota Madiun, Bhirawa Humas memiliki peranan penting sebagai penyedia informasi terkait pemerintahan kepada masyarakat. Untuk itu, humas dituntut untuk dapat menyajikan berita secara akurat, apa adanya, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Dalam rangka meningkatkan peran kehumasan, khususnya dalam komunikasi krisis di masa pandemi Covid19, Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menggelar sosialisasi dan edukasi di Gedung GCIO Kota Madiun pada Senin (12/4), menghadirkan Wali Kota Madiun Maidi ber-

sama Pakar Komunikasi Universitas Airlangga Dr. Suko Widodo sebagai narasumber.

Wali Kota Madiun, H. Maidi dalam sambutannya,mengatakan, Pemkot Madiun ingin membangun pemerintahan yang bersih dan sehat. Atau, disebut Good Government.

Untuk dapat mewujudkannya, salah satu hal yang wajib dipenuhi adalah informasi yang apa adanya. ‘’Segala informasi yang dikeluarkan pemkot harus disajikan sebagaimana adanya. Tidak boleh ditambahi atau dikurangi. Sehingga, akan tumbuh kepercayaan masyarakat dan meningkatkan rasa ingin tahu,’’ tuturnya.

Kesempatan yang sama, Ahli Komunikasi Unair Dr. Suko Widodo selaku narasumber sosialisasi dan edukasi, dalam rangka meningkatkan peran kehumasan, khususnya dalam komunikasi krisis di masa pandemi Covid19, menyatakan, pengelola lembaga humas wajib memahami kebutuhan masyarakat terhadap informasi. Caranya dengan terjun langsung ke lapangan. Sehingga, informasi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. ‘’Percuma produksi banyak tapi tidak didengarkan. Konsumen adalah raja. Maka, harus ditanyakan menu apa yang diinginkan sehingga

kita bisa menyediakan informasi sesuai dengan kebutuhan mereka,’’ imbuhnya.

Yang jelas,lanjut, Suko Widodo, informasi yang disajikan pemerintahan wajib bersifat transparan. Apalagi di era digital saat ini. Masyarakat juga semakin kritis. Bahkan, tidak hanya menjadi konsumen. Mereka juga bisa menjadi produsen. ‘’Maka, media pemerintah juga wajib mengikuti perkembangan zaman dan menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Sehingga menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,’’jelas Suko Widodo. [dar]

Jam Kerja Pejabat Pemkab Lebih Lama Selama Ramadan Tulungagung, Bhirawa Pejabat eselon IV sampai eselon II di lingkup Pemkab Tulungagung selama bulan Ramadan bekerja lebih lama dari hari biasanya. Jika sebelumnya karena masih pandemi Covid-19 mereka masuk kerja mulai pukul 09.00 WIB dan pulang pukul 15.00 WIB, sekarang di bulan Ramadan masuk kerja mulai pukul 08.00 WIB dan pulang pukul 15.00 WIB.

trie diana/bhirawa

Mencari Berkah Di Bulan Ramadan Momentum bulan Ramadan selalu dimanfaatkan keluarga secara bersama-sama untuk menambah amalan ibadah puasa dengan membaca Al-Quran, seperti di Masjid Nasional Al Akbar Surabaya, Selasa (13/4).

Puasa Ramadan, Jam Kerja ASN di Pasuruan Raya Dikurangi Pasuruan, Bhirawa Jam kerja ASN di lingkungan Pemkot Pasuruan dan Pemkab Pasuruan selama bulan Ramadan dikurangi. ASN Pemkot Pasuruan bekerja hingga pukul 14.30.

Penetapan jam kerja selama bulan Ramadan tersebut tertuang dalam surat yang diterbitkan oleh Sekretariat Daerah Pemkot Pasuruan pada Senin (12/4) dan ditandatangani oleh Pj Sekda Kota Pasuruan, Anom Surahno.

Penetapan perubahan jam kerja itu mengacu pada Surat Edaran (SE) Kemen PAN RB RI nomor 09 tahun 2021 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadan 1442 Hijriah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah.

Pada awal Ramadan, Pemkot Pasuruan memberlakukan untuk kantor-kantor yang memiliki jam kerja efektif 5 hari kerja, hari Senin sampai Kamis masuk pukul 07.30 dan pulang pukul 14.30. Sedangkan untuk hari Jumat, ASN masuk pukul 07.00 dan pulang pukul 11.30.

Selanjutnya, untuk kantor-kantor yang memiliki jam kerja efektif 6 hari kerja,

hilmi husain/bhirawa

ASN dilingkungan Pemkot Pasuruan. Saat Ramadan, jam kerja ASN, baik di lingkungan Pemkot Pasuruan dan Pemkab Pasuruan semuanya dikurangi.

Senin hingga Kamis masuk pukul 07.00 dan pulang pukul 13.00.

Adapun, Jumat, mereka masuk pukul 07.00 dan pulang pukul 11.00, kemudian pada hari Sabtu mereka masuk pukul 07.00 dan pulang pukul 11.30.

Sekadar diketahui, sejak pandemi tahun lalu, ASN di lingkungan Pemkot Pasuruan

KILAS BIROKRASI

Wali Kota Minta Warga Patuhi Protokol Kesehatan Kota Madiun, Bhirawa Menandai datangnya bulan suci Ramadhan, umat muslim di Kota Madiun melaksanakan ibadah Shalat Tarawih pada Senin (12/4). Pelaksanaan ibadah itupun diikuti oleh Wali Kota Madiun, H. Maidi. Orang nomor satu di Kota Madiun itu melaksanakan Shalat Tarawih pertama di Masjid Agung Baitul Hakim.

Sebelum memulai Shalat Tarawih, mantan Sekda Kota Madiun itu memberikan sambutan kepada para jamaah. Wali kota mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada seluruh masyarakat Kota Madiun.

Pihaknya juga berharap, tahun ini warga muslim di Kota Madiun bisa melaksanakan ibadah yang lebih baik dibandingkan Ramadhan sebelumnya.

Tak hanya itu, Wali Kota juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Terutama, selama menjalankan Shalat Tarawih di masjid. Seperti memakai masker dan menjaga jarak.

“Saat ini kita sedang menjalani kesulitan dan cobaan karena pandemi Covid-19. Banyak aturan yang harus dipatuhi demi keselamatan warga Kota Madiun,” tuturnya.

Meski begitu, Wali Kota berharap pandemi ini tidak mengurangi kekhusyukan ibadah warga muslim di bulan Ramadhan tahun ini. Pada kesempatan itu, wali kota juga meminta para jamaah untuk mendoakan keselamatan warga Kota Madiun. [dar]

masuk kerja pukul 08.00 dan pulang pukul 15.00. “Bagi perangkat daerah yang melaksanakan sistem jam kerja secara shift, jam kerjanya menyesuaikan secara manual,” papar Anom Surahno.

Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Pasuruan. Pengaturan jam kerja merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Kemen PAN

RB RI Nomor 09 tahun 2021 tanggal 9 April 2021 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1442 H Bagi ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Bagi unit kerja yang melaksanakan lima hari kerja, jam kerja ASN pada hari SeninKamis dimulai pukul 07.30 sampai pukul 14.30. Sedangkan pada hari Jumat, jam kerja dimulai pukul 07.30 hingga pukul 12.00.

ASN yang bekerja enam hari, jam kerja pada hari Senin-Kamisdimulaipadapukul07.30-13.30.Adapun, pada hari Jumat, jam kerja dimulai pukul 07.30-11.30 dan hari sabtu dimulai pukul 07.30-12.00.

“Pemberlakuan aturan itu berlaku sejak 1 Ramadan 1442 H hingga menjalang Idul Fitri,” jelas Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Pasuruan, Bambang Adi. Pemotongan jam kerja setiap harinya sekitar 1 jam. Jika dikalkulasikan, jumlah jam kerja ASN yang diberlakukan sebanyak 32,5 jam dalam satu minggu.

“Kami himbau selama Ramadan, untuk yang beragama Islam bagi yang laki-laki memakai kopyah. Untuk yang perempuan pakai jilbab,” kata Bambang Adi. [hil]

Perubahan jam kerja ini sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Tulungagung Nomor 851/309/033/2021 tentang Jadwal Jam Kerja Bulan Ramadan 1442 Hijrah dan mulai berlaku pada Selasa (13/4).

Dalam SE itu disebutkan untuk semua ASN yang melaksanakan lima hari kerja berlaku jam kerja selama Ramadan mulai pukul 08.00 WIB sampai 15.00 WIB pada Senin-Kamis.

Sedang pada hari Jumat mulai pukul 08.00 WIB sampai 15.30 WIB. Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, usai acara vidcon Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro bersama Pemprov Jatim di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Selasa (13/4), tidak mempermasalahkan jam kerja pejabat yang lebih lama di bulan Ramadan. Ia jutru mengatakan lebih banyak beramal di bulan puasa akan juga banyak pahalanya.

“Itu nggak apa-apa. Kami pikir itu juga kan fastabiqul khairat (berlomba-lomba dalam kebaikan,” tuturnya lantas tersenyum. Sebelumnya, salah seorang pejabat di lingkup Pemkab Tulungagung mengakui jika pada bulan Ramadan harus masuk lebih pagi dari hari biasanya.

“Biasanya karena masih pendemi kami masuk pukul 09.00 WIB setiap hari. Sekarang bulan Ramadan justru masuk pukul 08.00 WIB dan pulangnya juga pukul 15.00 WIB sama seperti hari biasa,” bebernya.

Padahal pada Ramadan sebelum-sebelumnya, menurut dia, jam kerja ASN selalu dikurangi dari hari biasa. “Tetapi memang untuk yang ASN non pejabat dalam Ramadan sekarang ini tetap dikurangi jam kerjanya.

Yang bisanya masuk pukul 07.15 WIB sekarang di bulan Ramadan masuk pukul 08.00 WIB,” terangnya.

Sementara itu, soal pelaksanaan PPKM mikro, Bupati Maryoto Birowo, menyatakan meski masih diberlakukan jam malam sampai pukul 21.00 WIB, namun bagi pedagang yang menyediakan menu sahur diperkenankan tetap buka.

“Tetapi tetap harus melaksanakan prokes dengan ketat dan sebaiknya menerapkan take away atau makanan dijual dengan dibungkus agar tidak terjadi kerumunan,” tandasnya.

Selama bulan Ramadan ini juga, lanjut mantan Wabup Tulungagung ini, warga dilarang untuk melakukan ronda malam. Sedang kegiatan ibadah tarawih hanya boleh dilakukan dengan pembatasan jumlah jamaah sampai 50 persen kapasitas masjid atau musola.

“Sementara untuk sekolah, tetap belum boleh tatap muka. Pembelajaran tatap muka baru nanti pada bulan Juli mendatang. Kalau mau melaksanakan pondok Ramadan sebaiknya dengan virtual saja,” paparnya. [wed]

Bupati Terbitkan SE Kegiatan Selama Ramadan Tuban, Bhirawa Bupati Tuban H. Fathul Huda mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 451/2048/414.012/2021 tentang Pelaksanaan Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri 1442 H / 2021 M, tertanggal 12 April 2020.

Dikonfirmasi Bhirawa, Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Dr. Ir. Budi Wiyana M.Si, mengatakan, SE Bupati tersebut menjadi imbauan pelaksanaan ibadah bulan Suci Ramadan dan Idul Fitri 1442 H/2021 M di Bumi Wali dengan memperhatikan kewaspadaan pandemi Covid-19.

Masyarakat diimbau untuk menyambut bulan Suci Ramadan dengan rasa optimis dan meningkatkan ibadah sunnah. “Dalam pelaksanaannya harus memperhatikan protocol kesehatan,” ungkapnya (13/04/2021).

Budi Wiyana menerangkan kegiatan sahur dan buka puasa dianjurkan dilakukan di rumah masing-masing. Sedangkan jika melakukan buka puasa bersama akan diperbolehkan dengan mematuhi pembatasan maksimal 50 persen dari kapasitas ruangan dan protokol kesehatan.

Dr. Ir. Budi Wiyana M.Si (Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban).

Lebih lanjut, ibadah sunah maupun yang acap kali dikerjakan selama Ramadahan, seperti tarawih, tadarus, iktikaf, dan peringatan Nuzulul Quran dapat dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan.

Di antaranya membatasi jumlah kehadiran, membawa perlengkapan salat sendiri, menjaga jarak saf minimal setengah meter, dan imam sholat

khoirul huda/bhirawa

dalam membaca surat, hiharapkan membaca surat-surat pendek.

“Sedangkan pengajian ceramah, tausiyah, kultum Ramadhan, dan kuliah subuh paling lam 15 menit,” jelas Budi Wiyana. Pengurus masjid dan mushola, lanjut Sekda, diharuskan melakukan penyemprotan desinfektan secara berkala, menyediakan tempat suci tangan dan thermal gun, serta intens mengi-

ngatkan jamaah untuk memakai masker dengan benar dan menjaga jarak aman.

Di samping itu, masyarakat diimbau agar memperbanyak infak dan sedekah serta menyegerakan membayar zakat.

Pembayarannya dapat dilakukan dengan cara mentransfer untuk meminimalkan kontak fisik. Percepatan ini dimaksudkan agar dapat segera disalurkan kepada yang berhak.

Mengacu pada SE Bupati Tuban, Takbir Keliling ditiadakan dan cukup dilakukan di masjid atau mushola.

Selanjutnya, sholat Idul Fitri dapat digelar di masjid atau lapangan terbuka dengan melaksankan protokol kesehatan.

“Meski demikian, akan mempertimbangkan perkembangan penyebaran Covid-19 dan pengumuman Satgas Covid-19 Tuban,” imbuhnya.

Di samping itu, Pengusaha restoran atau tempat makan yang buka siang hari harus memasang tabir dan meniadakan kegiatan hiburan musik.

Jam operasional juga dibatasi sampai pukul 21.00 WIB. Pengusaha hotel, penginapan dan rumah kos juga diminta untuk ikut menjaga ketertiban di lingkungan masing-masing. [hud]

LEGISLATIF Dewan Desak Pembuatan Perda PKL Cegah PKL Liar Rabu Kliwon, 14 April 2021

Halaman 3

Kota Batu, Bhirawa DPRD Kota Batu mendesak Eksekutif untuk melakukan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Dan program penataan ini perlu dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).

Rapat Parpurna pelemparan tiga Raperda dari Legislatif kepada Eksekutif beberapa waktu lalu.

anas bachtiar/bhirawa

Dewan telah melemparkan Raperda Penataan PKL ini kepada Eksekutif bersama dua Raperda lainnya.

Diketahui, dua Raperda lain yang telah diinisiatif Dewan yaitu, Raperda Ketentraman Ketertiban Umum Masyarakat, dan Raperda Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

Adapun khusus Raperda Penataan PKL, Dewan ingin mengajak Esekutif memberikan kesempatan berusaha b a g i P K L m e l a l u i p e n etapan lokasi sesuai dengan peruntukannya.

“Hal ini dilanjutkan dengan penumbuhan dan pengembangan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri,” ujar Wakil Ketua DPRD Batu, Heli Suyanto, Selasa (13/4).

Dengan program penataan PKL yang terpayungi hukum berupa Perda, diharapkan akan mampu memunculkan potensi dan mempercepat pencapaian kesejahteraan PKL. Karena PKL di kawasan perkotaan dapat berkembang jika dikelola dengan baik.

“Jika hal ini bisa dilaksanakan maa kita sekaligus

mewujudkan daerah tujuan wisata yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan,” jelas Heli.

Adapun untuk Raperda Trantibum dan Perlindungan Masyarakat perlu dibuat dengan tujuan untuk mewujudkan Kota Batu yang tentram, tertib dan aman bagi setiap masyarakat.

Hal ini mengacu pada pasal 12 ayat (1) UU 23 tahun 2014 tentang pemda dalam melaksanakan urusan wajib di bidang trantibum dan perlindungan masyarakat.

Sementara, terkait Raperda Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkoba perlu dibuat karena pada faktanya penyalahgunaan narkoba telah meluas sampai wi-

layah pelosok pedesaan. Dan menjadi salah satu tugas pemerintah daerah dalam melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba ini.

“Dalam menangani ancaman bahaya narkoba ini perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan secara sistematis, terstruktur, efektif dan efisien,” tamah Heli.

Terpisah, juru bicara DPRD Kota Batu, Nur Ali mengatakan bahwa tiga raperda ini sangat dibutuhkan oleh Kota Batu.

Pembentukan Raperda ketentraman ini guna memastikan agar urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar menjadi urusan prioritas.

Raperda ini diharapkan menjadi landasan untuk melakukan koordinasi dan kerjasama antar instansi dalam melaksanakan program kegiatannya. [nas]

KILAS DEWAN

Pihak Swasta Bisa Kelola Parkir Tepi Jalan di Surabaya DPRD Surabaya, Bhirawa Panitia Khusus (Pansus) Revisi Perda No.8 Tahun 2012 Tentang, Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum DPRD Kota Surabaya menilai, pengusaha atau pihak swasta bisa mengelola parkir tepi jalan umum milik Pemkot Surabaya.

“Syaratnya, pengusaha wajib bayar dimuka secara penuh ke Pemkot Surabaya,” ujar anggota Pansus Revisi Perda Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum, Baktiono di Surabaya, Selasa (13/04/21).

Ia menjelaskan, sebagian besar anggota Pansus berpendapatan, bahwa pihak swasta diperbolehkan mengelola parkir ditepi jalan umum milik Pemkot Surabaya, dan diakui jika dikelola swasta keuntungan PAD Kota Surabaya dari sektor parkir sudah pasti.

Misalnya, kata Baktiono yang juga Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya ini, Pemkot Surabaya menargetkan pendapat parkir di tahun 2021 sebesar Rp35 miliar dan jika ditawarkan ke pihak swasta ditargetkan Rp50 miliar. ‘’Kalau swasta bersedia ya lebih bagus. Berarti nilai targetnya naik kan jika parkir tepi jalan umum pengelolaannya dikelola swasta,” tegas Baktiono.

Lebih lanjut Baktiono menjelaskan, dari data Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya mencatat, jumlah parkir ditepi jalan umum aktif sebanyak 1.406 titik parkir. Dari jumlah tersebut tentu sangat potensial untuk meningkatkan PAD dari sektor parkir tepi jalan umum.

“Untuk itu Pansus berencana mengundang pihak swasta untuk menawarkan pengelolaan parkir tepi jalan umum, sistemnya nanti lelang siapa yang tertinggi nilai penawarannya itu yang berhak mengelola parkir tepi jalan umum,” tutur Baktiono.

Dirinya kembali menambahkan, meski parkir tepi jalan umum dikelola pihak swasta, namun sistem, aturan, dan peraturan yang sudah dibuat oleh Pemkot Surabaya tidak bisa diganti begitu saja.

“Swasta tidak berhak merubah aturan meski mengelola parkir tepi jalan umum,” ungkapnya. [dre]

andre/bhirawa

Anggota Pansus Revisi Perda Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum, Baktiono.

gegeh bagus setiadi/bhirawa

Ketua DPW PKS Jawa Timur, Irwan Setiawan bersama Anggota DPRD Jatim dari PKS, Dwi Hari Cahyono, bersama pengurus DPD PKS Kabupaten Malang dan relawan, serta Ketua DPC ampel Gading dan Ketua DPC Turen melakukan takziyah pada Senin (12/4/2021) di rumah korban meninggal akibat gempa Malang beberapa waktu lalu.

Ketua PKS Jatim Takziyah dan Gelar Doa untuk Korban Gempa Malang PKS Jatim, Bhirawa Gempa Malang beberapa yang terjadi beberapa waktu lalu masih menyisakan luka. Ketua DPW PKS Jawa Timur, Irwan Setiawan bersama Anggota DPRD Jatim dari PKS, Dwi Hari Cahyono, bersama pengurus DPD PKS Kabupaten Malang dan relawan, serta Ketua DPC ampel Gading dan Ketua DPC Turen melakukan takziyah pada Senin (12/4/2021) di rumah korban meninggal akibat gempa Malang beberapa waktu lalu.

Rombongan juga menggelar doa dan tahlil di rumah duka.

Dua dari tiga korban meninggal akibat gempa yang dikunjungi di Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang adalah rumah Imam Santoso,

usia 30 tahun di Desa Sidorenggo dan Misni, usia 90 tahun di Desa Tamansari.

Doa dan tahlil yang dipimpin oleh Dodik Kurniawan, Ketua DPC PKS Kecamatan Ampelgading juga diikuti oleh keluarga korban dan pentakziyah lainnya. Selain itu, rombongan dari PKS juga memberikan bingkisan sembako dan uang santunan untuk korban.

Selain itu, rombongan juga berkunjung ke Pondok Pesantrena Asy Syafiiyah Tirtomoyo, Ampelgading yang roboh terkena gempa, mempunyai santri 95 orang.

Irwan dalam kesempatan itu menyampaikan rasa duka yang mendalam kepada keluarga korban. Ia bersyukur pengurus DPD dan DPC

telah menerjunkan relawan PKS dan sudah bergerak cepat menemui dan membantu masyarakat terdampak Gempa Malang.

Tugas PKS turut memberikan respon cepat dan segera memberi informasi kepada struktur baik yang ada di kabupaten/ kota maupun wilayah di tingkat propinsi.

“Dengan demikian, struktur akan mengetahui priorotas bantuan yang dibutuhkan dan support apa yang bisa segera diberikan PKS. Dari informasi itu, struktur akan segera berkoordinasi dengan bidang-bidang yang terkait,” katanya.

Selain itu, Irwan berpesan kepada pengurus PKS yang hadir agar juga segera berkomunikasi dan koor-

dinasi dengan BPBD setempat aparat desa terkait.

“PKS harus berikan contoh bahwa kolaborasi bisa dilakukan. Meskipun di setiap bencana, PKS tidak pernah ketinggalan untuk melakukan sinergi dan kolaborasi, saya juga tidak pernah lupa untuk mengingatkan ini, karena begitu pentingnya menjalin komunikasi dengan pihak terkait,” kata Irwan.

Kepada warga terdampak di Kecamatan Ampelgading, Irwan menyampaikan bahwa selain membantu mengirimkan relawan untuk membantu evakuasi rumah, PKS juga berusaha mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian kepada warga yang terkena musibah. [geh]

Wali Kota Hadi Sosialisasi ASN Sidoarjo Salat Tarawih di Pendopo Delta Wibawa Inovasi dan Teknologi 2021 Probolinggo, Bhirawa Dalam rangka mempersiapkan penilaian dan pengukuran indeks inovasi daerah oleh Kementerian Dalam Negeri dan inovasi dan teknologi award oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Bappeda Litbang Kota Probolinggo menggelar Sosialisasi Inovasi dan Teknologi 2021.

Melalui kegiatan ini diharapkan sekaligus memberikan dorongan dan menguatkan inovasi yang telah berjalan sebelumnya. Acara yang digelar di Orin Resto & Hall Senin (12/4) malam, mengundang 40 Perangkat Daerah (PD) dan 5 kecamatan.

Dari sejumlah undangan yang hadir, menurut Tartib Gunawan, Kepala Bappeda Litbang, terdapat 35 PD yang melaporkan adanya inovasi, 3 PD tidak memiliki inovasi, dan 17 PD dan kelurahan yang inovasinya sudah tidak berjalan.

Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin menegaskan, bagi kepala PD, lurah atau camat, di instansinya yang belum ada inovasi, harus mampu mendorong segenap perang kat organisasinya untuk bisa menciptakan inovasi yang mempermudah

layanan kepada masyarakat.

Termasuk inovasi yang memanfaatkan teknologi.

“Biasanya, kita terkendala anggaran, tapi dicoba dulu dengan memanfaatkan fasilitas yang ada dan gratis, kalau bisa ya tanpa anggaran itu tadi. Kita membuat inovasi ini kan sebagai komitmen pemerintah dalam melayani masyarakat Probolinggo. Pasti akan ada hambatan dan tantangan, itulah yang menciptakan pola-pola baru dalam berinovasi,” imbuh wali kota yang sudah 2 tahun lebih menjabat ini.

Sementara itu, Soby, Kasubbid Inovasi dan Teknologi Bappeda Litbang Kota Probolinggo mengatakan, sudah ada 160 inovasi yang berjalan dan 47 inovasi yang sudah tidak berjalan.

Dari 160 inovasi yang berjalan itu, akan dipilah lagi sesuai indikator yang ditentukan oleh pusat.

“Jadi, nanti setelah terkumpul, kami lihat kelengkapan proposal dan indikator, sudah sesuai dengan 21 indikator seperti yang diminta dari pusat atau belum. Nanti kalau memang ada yang kurang, kami lakukan perbaikan inovasi,” jelasnya Soby. [wap]

ali kusyanto/bhirawa

ASN Sidoarjo, mulai Senin (12/4) malam, melakukan Salat Tarawih di Pendopo Delta Wibawa dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Sidoarjo, Bhirawa ASN Pemkab Sidoarjo diharapkan untuk bisa mengikuti kegiatan Salat Tarawih yang mulai digelar di halaman Pendopo Delta Wibawa, Senin (12/4) kemarin. Mereka bisa izin, apabila memang sedang ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan.

Plt Kabag Kesra Pemkab Sidoarjo, M.Khudori SI.Kom MI.Kom, menerangkan penyelenggaraan Salat Tarawih di Pendopo Delta Wbawa itu, sudah mendapat restu dari Bupati Sidoarjo, Ahmad Mudhlor Ali. Sesuai jadwalnya, pelaksanaan Salat Tarawih ini dimulai Senin (12/

4) hingga terakhir pada Selasa (11/ 5) mendatang. Pesertanya dari semua OPD, meliputi Dinas, Badan dan Bagian. Juga dari BUMD yang ada. Sedangkan dari Kecamatan tidak diikutkan.

“Beliau senang kalau di Pendopo bisa dilakukan Salat Tarawih, dan hari

pertama, kemarin, saat jadwalnya Dinas Pangan dan Pertanian, beliau juga ikut, beliau berusaha untuk selalu ikut,” jelas Khudhori, Selasa (13/4) kemarin.

Pesan Bupati Ahmad Mudhlor, kata Khudori, agar pelaksanaan Salat Tarawih di Pendopo Delta Wibawa, harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Supaya bisa tetap mencegah dan menghindari dari penularan Covid-19.

“Syariat agama tetap bisa dijalankan, dengan tidak lupa menerapkan protokol kesehatan,” katanya. Pelaksaan Salat Tarawih di pendopo Delta Wibawa ini, pada tahun 2020 lalu, kata Khudori, tidak bisa digelar. Karena pada saat itu kondisi pandemi Covid-19 sedang puncak-puncaknya.

Pesan Bupati Ahmad Mudhlor yang lain, lanjut Khudori, OPD yang mendapat jadwal giliran mengikuti pelaksanaan Salat Tarawih, diminta supaya agar hadir sebelum pelaksanaan Salat Tarawih. Sebab Salat Tarawih dilakukan pada pukul 18.30 WIB. [kus]

Dewan Sayangkan Pasar Asem Akan Dijadikan SPBU

DPRD Surabaya, Bhirawa Pedagang yang berada di Pasar Asem Simo Surabaya siap-siap menelan pil pahit. Pasalnya, keberadaan Pasar Asem akan digusur dan dijadikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Hal ini terungkap saat sejumlah pedagang Pasar Asem mengadukan persoalan ini ke Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti beberapa waktu lalu.

Saat dihubungi wartawan, Reni Astuti mengatakan, bahwa benar ada pengaduan yang masuk ke ruangan saya di dewan, yaitu dari salah satu pedagang Pasar Asem yang pernah didatangi Satpol PP yang memberi kabar, bahwa pedagang Pasar Asem akan digusur karena akan ada pembangunan SPBU. Untuk memastikan kondisi riil di lapangan, Reni Astuti akhirnya mengecek ke Pasar Asem bagaimana gambaran seperti apa, apa SPBU nya

memang menggusur lapak para pedagang Pasar Asem atau tidak.

“Ternyata, nantinya lapak pedagang Pasar Asem berada di luar lahan SPBU, ini hasil cek saya di Pasar Asem. Hanya saja nantinya keberadaan SPBU dinlai pedagang akan menghalangi lapak jualan mereka,” ujarnya di Surabaya, Selasa (13/04/21).

Reni Astuti menjelaskan, secara historis pedagang Pasar Asem Simo sudah turun temurun berdagang di situ, jadi keberatan jika harus dipindah. [dre]

OPINI

Rabu Kliwon, 14 April 2021

TAJUK

Ramadan dengan Prokes PUASA Ramadhan 1442 Hijriyah sudah dilaksanakan. Sekaligus menandai dua periode Ramadhan dalam masa pandemi global Covid-19. Tetapi suasana bulan puasa tahun ini kurva pandemi menggembarkan tren menurun. Sehingga ibadah khas Ramadhan, shalat tarawih berjamaah, bisa dilakukan secara berjamaan di masjid dan di mushala. Seluruh jamaah wajib melaksanakan protokol kesehatan (Prokes). Masjid nasional (milik Negara) Istiqlal, mulai menyelenggarakan shalat tarawih.

Buka puasa bersama yang lazim diselenggarakan tiap tahun, juga boleh diselenggarakan, dengan (Prokes) ketat.

Terutama 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak antar-orang. Kapasitas tempat ibadah dibatasi separuh daya tamping, dengan cara menjarangkan shaf shalat. Setiap jamaah wajib membawa sajadah masing-masing dari rumah. Takmir masjid tidak menyediakan alas sujud (sajadah, dan karpet).

Takmir masjid telah mempersiapkan penyelenggaraan ibadah khas Ramadhan. Bukan sekedar membersihkan interior masjid. Melainkan juga menegakkan protokol kesehatan (Prokes). Terutama vaksinasi segenap ta’mir (pengurus) masjid dan mushala. Dengan vaksinasi, dan Prokes yang ketat, diharapkan kegiatan Ramadhan bisa dilaksanakan lebih khusyu’ dan menenteramkan. Pengalaman bulan puasa tahun lalu (2020) memberi pelajaran berharga.

Seluruh tempat ibadah diberlakukan “lockdown” untuk mencegah kerumunan. Begitu pula tempat ibadah umat beragama lain (gereja, katedral, vihara, dan kelenteng) juga “disunyikan.” Tetapi sebagian masjid, dan mushala di berbagai daerah, tetap menyelenggarakan shalat tarawih berjamaah.

Walau dengan pembatasan, berupa pengurangan jumlah (kuantitatif) shalat tarawih, dan tanpa ceramah.

Ramadhan tahun lalu sangat mencekam. Sehingga ibadah khas Ramadhan, shalat tarawih berjamaah, dianjurkan dilakukan di rumah, bukan di mushala dan masjid. Tak terkecuali di masjid nasional (milik negara) Istiqlal, shalat tarawih ditiadakan. Buka puasa bersama yang lazim diselenggarakan tiap Ramadhan, juga ditiadakan. Begitu pula tadarus (berjamaah membaca Al-Quran bergiliran) tidak diselenggarakan di masjid dan mushala. Ibadah berjamaah Ramadhan di rumah.

Sesungguhnya shalat tarawih berjamaah di rumah dengan melaksanakan Prokes, tidak mengurangi pahala (kualitas) ibadah. Namun beribadah jamaah di masjid terasa lebih afdhal.

Sekaligus membangun ke-guyub-an sosial. Lebih lagi marbot masjid telah mempersiapkan “pelengkap” Prokes Antaralain, masjid telah disemprot dengan dis-infektan, dan pemberian hand-sanitizer. Serta memberi tanda shaf yang di-jarang-kan.

Tidak ada lagi jamaah yang bersentuhan kaki.

Tetapi tiada muslim rela ketinggalan momentum Ramadhan.

Inilah masa selama 30 hari yang paling ditunggu-tunggu di Indonesia. Juga di berbagai belahan dunia. Sampai gedung putih (istana presiden Amerika), dan istana Buckingham di Inggris, mengucapkan selamat pada datangnya bulan Ramadhan.

Tetapi dua periode bulan Ramadhan tahun “dirasuki” pandemi global. Menyebabkan kewaspadaan ketahanan kesehatan di seluruh dunia.

Seruan ibadah Ramadhan dengan melaksanakan Prokes ketat, menjadi tekad sekaligus prosedur wajib wajib setiap orang.

Kementerian Agama, MUI (Majelis Ulama Indonesia) beserta ormas keagamaan terbesar, juga telah menerbitkan tuntunan ibadah Ramadhan pada masa pandemi. Terutama kewaspadaan penyebaran Covid-19. Realitanya, kerumunan orang dalam kegiatan dakwah keagamaan menjadi penyebaran Covid-19.

Seluruh dunia terlibat kerjasama upaya penanggulangan wabah pandemi Termasuk Negara-negara mayoritas muslim yang telah warganya terpapar Covid-19. Terutama Arab Saudi, Bahrain, dan Iran. Sedangkan di Indonesia, MUI, NU (Nahdlatul Ulama), dan Muhammadiyah, sepakat melaksanakan Prokes pada ritual ibadah. Hal yang sama juga dilakukan ormas keagamaan Katolik, Kristen, Hindu, dan Budha.

Pemerintah tidak bekerja sendiri menangani wabah pandemi Covid-19. Tokoh agama, dan tokoh adat, juga aktif berpartisipasi. Bahkan Badan Kesehatan Dunia (WHO) meng-apresiasi kinerja 25 ribu relawan di Indonesia. [*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Kenaikkan Plafon KUR UMKM KOMITMEN dan keberpihakan pemerintah untuk terus berusaha memberikan relaksasi terhadap sektor Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) sangat jelas dan tegas, terutama di situasi pandemi. Terlebih sektor UMKM ini dinilai sangat strategis bagi perekonomian nasional. Termasuk untuk melahirkan wirausaha baru dari mikro kecil ke menengah, sehingga dimungkinkan dapat menyasar lapangan kerja yang cukup banyak.

Realitas tersebut, semakin diperkuat dari data yang disuguhkan Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Kemenkop UKM), bawasannya jumlah usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia mencapai 64,1 juta unit atau sekitar 99 persen dari total pelaku usaha yang ada di negara ini. Kontribusi sektor itu terhadap penyerapan tenaga kerja pun cukup signifikan. Selebihnya, sektor UMKM mampu menyerap sekitar 116 juta tenaga kerja dan berkontribusi terhadap 58 persen dari produk domestik bruto (PDB). Itu artinya, dalam konteks pemulihan ekonomi, bisa diyakini bahwa kebangkitan ekonomi UMKM jadi instrumen penting dalam penopang pemulihan ekonomi nasional.

Logis adanya, jika sampai saat inipun sektor UMKM terus mendapat perhatian dan komitmen pemerintah untuk diberikan relaksasi. Salah satunya, dengan meningkatkan program pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan. KUR tanpa jaminan tersebut diproyeksikan dari angka yang sebelumnya Rp 50 juta, ditingkatkan plafonnya menjadi Rp 100 juta. KUR bagi UMKM, yang semula berkisar Rp 500 juta hingga Rp 10 miliar, ditingkatkan menjadi Rp 500 juta hingga maksimal Rp 20 miliar. Program tersebut menjadi paket Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terbaru selama masa pandemi Covid-19, (Kontan, 12/4/2021).

Komitmen pemerintah dalam memberikan stimulus UMKM tersebut, sekiranya patut kita apresiasi bersama. Pasalnya, stimulus UMKM tersebut dapat memberikan dampak positif bagi produktivitas dalam negeri. Terlebih, sektor UMKM sendiri berkontribusi terhadap ekonomi nasional sebesar 60 persen, dengan daya serap tenaga kerja sebesar 96 persen. Jadi dengan kemudahan penyaluran modal dari pemerintah tersebut, sekiranya dapat mengakselerasi pertumbuhan UMKM untuk kembali bangkit dan mengembangkan usahanya.

Ani Sri Rahayu Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Malang

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

Halaman 4

Masih Relevankah PPID Saat Ini? Ada yang menarik sekaligus menjadi “tamparan” bagi pengelola media sosial perangkat daerah di sesi akhir pelatihan kehumasan digital yang diselenggarakan BPSDM Jatim bersama Markplus Institute pekan lalu (8/4). Pelatihan yang isinya daging semua itu, diikuti oleh pelaku kehumasan seluruh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur.

N

arasumber memaparkan contoh evaluasi konten dari dua akun media sosial perangkat daerah pengampu urusan komunikasi di Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Satu kesimpulan yang menarik dari diskusi yang berlangsung adalah bahwa pertanyaan netizen pada kolom komentar di dua konten yang mengkampanyekan Vansin Covid-19 untuk lansia tersebut tidak ada yang direspon/dijawab langsung oleh admin akun sosmed perangkat daerah terkait, justru akun netizen lainlah yang menjawab dengan jawaban yang (mungkin) kurang tepat.

Ternyata, usut punya usut mayoritas admin media sosial instansi pemerintah “tidak bernyali” untuk merespon dan/atau menjawab komentar netizen yang kata Kang Arul (pakar manajemen sosmed) lekat dengan satire “Maha benar netizen dengan segala komentarnya”. Alasannya, mereka cenderung takut salah menjawab, merasa bukan kewenangannya, tidak ada kepastian pendelegasian hak-jawab dan lain sebagainya.

Keengganan admin media sosial untuk menghadapi netizen yang merupakan publik instansi pemerintah di dunia maya tersebut merupakan cerminan masih buruknya pengelolaan media sosial, padahal disrupsi komunikasi di era konektivitas ini menjadikan media sosial sebagai kanal komunikasi wajib yang “seksi” antara organisasi dengan publiknya.

Lemahnya Unit Kerja Kehumasan Lalu, apa masalahnya sehingga pengelolaan media sosial pada instansi pemerintah cenderung buruk? apakah belum ada kesadaran para pihak tentang pentingnya penyebarluasan informasi kinerja pemerintah ditengah lautan informasi yang “keruh” saat ini? atau pemangku kepentingan belum sepakat tentang pentingnya mengelola media sosial sebagai kanal komunikasi publik dengan baik?

Pada forum sinergitas kehumasan lintas instansi yang diselenggarakan oleh Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Timur tahun 2020 lalu, terjadi diskusi yang sangat “gayeng” antara peserta dari Perangkat Daerah se-Jawa Timur dan Kabupaten/Kota seJawa Timur dengan para narasumber.

Semua sepakat bahwa kegiatan-

B

kehumasan, dan diperlukan manajemen media sosial yang mapan untuk mencapai harmonisasi “suara” kinerja pemerintah daerah yang baik.

Manajemen Strategis Humas Digital kegiatan kehumasan meruMedia sosial yang dimipakan ujung tombak “pereliki oleh instansi pemerinbut hati” masyarakat, dan Oleh : tah saat ini bukan hanya kepercayaan stake holders Zainal Muttaqin digunakan sebagai kanal menjadi salah satu goal penyebarluasan informasi penting yang diharapkan kebijakan/kegiatan yang dari kegiatan kehumasan.

Namun, disisi lain sebagian besar peserta dilaksanakan saja, namun juga menjadi menyatakan bahwa status tugas kehu- kanal pengaduan bagi instansi pemerinmasan yang diampunya hanyalah sebagai tah penyelenggara pelayanan publik.

Masyarakat pengguna layanan publik tugas tambahan, bukan tugas utama.

Sebab tugas kehumasan pada perang- diarahkan untuk menyampaikan pertakat daerah saat ini mayoritas dibebankan nyaan dan keluhannya melalui social mepada unit pelaksana PPID dan sebagian dia dan/atau social chatting yang disedialagi dibebankan pada unit kerja tata usaha. kan, maklumat tersebut tertuang dalam Walhasil cita-cita mulia membangun citra Standard Pelayanan instansi pemerintah pemerintah yang baik dan terpercaya ka- se Indonesia yang disajikan melalui SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Publik) lah telak dengan hoax yang merajalela.

Sekali lagi, mari kita flashback pada milik Kementerian PAN dan Reformasi Instruksi Presiden Republik Indonesia no- Birokrasi di sipp.menpan.go.id Keniscayaan penggunaan media sosial mor 9 tahun 2015 tentang pengelolaan komunikasi publik. Sudah sejak 6 tahun lalu sebagai kanal pengaduan pelayanan pubPresiden RI “menyadarkan” kita semua lik harus diimbangi dengan manajemen tentang sangat pentingnya pengelolaan media sosial yang mapan. Dalam pelatihkomunikasi publik, melalui inpres tersebut an pekan lalu, Training Facilitator MarkPresiden Jokowi memberikan ruang kebi- plus Institute Budi Astuti menyampaikan jakan seluas-luasnya kepada Kementerian/ bahwa pengelolaan kehumasan digital Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk harus dilakukan secara komprehensif end “kreatif” dan “inovatif” dalam pengelolaan to end. Singkatnya, minimal ada tiga hal komunikasi publik dibawah koordinasi yang harus dilakukan yaitu merencanakan Kementerian Komunikasi dan Informatika obyek informasi, menentukan sasaran penerima informasi dan menentukan Republik Indonesia.

Sejurus dengan Inpres 9/2015 tersebut, kanal digital yang akan digunakan.

Tentu teori Coach Budi tersebut bila saya ingat betul ketika Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pertama diuraikan menjadi langkah teknis manakali memberikan pengarahan kepada jemen media sosial akan sangat panjang perangkat daerah se Pemprov Jatim dua ta- sekali prosesnya. Misalnya, pada tahap hun lalu (15/2/19), salah satu yang digaris perencanaan, bukan sekedar tentang bawahi adalah Gubernur Khofifah sangat konten apa saja yang akan diuanggah, aware bahwa publikasi kinerja pemerintah namun framing, signing dan priming juga melalui berbagai kanal adalah keniscayaan harus diperhatikan. Selanjutnya pendayabagi seluruh perangkat daerah. Begitu juga gunaan sumberdaya menjadi kunci pada dengan monitoring media, juga sangat tahap pengorganisasian, salah satunya penting dilakukan sebagai salah satu ben- melalui optimalisasi konten media sosial dan optimalisasi search engine. tuk evaluasi tugas kehumasan.

Pun pada tahap actuating atau pelakDari kenyataan tersebut, bukan masalah sadar/tidaknya para pihak tentang pent- sanaan, harusnya media sosial dapat diingnya pengelolaan komunikasi publik manfaatkan sebagai media komunikasi instansi pemerintah. Namun, buruknya dua arah dengan terus menjaga interaksi pengelolaan media sosial dan kehu- yang baik antara admin media sosial masan secara umum disebabkan oleh unit dengan para netizen, antara pemerintah kerja pelaksana tugas kehumasan di level dan masyarakatnya, hal ini sangat pentperangkat daerah yang belum “dibentuk” ing untuk meningkatkan engagement dan dikelola dengan serius. Sehingga media sosial. Sebagai bagian dari condiperlukan ketegasan dari pengambil trolling, evaluasi terhadap efektivitas keputusan dalam mengorganisir unit kerja komunikasi publik melalui media

sosial perlu diukur dari berbagai sisi, diantaranya faktor visible, relatable, searchable, actionable dan shareable.

Melihat kompleksitas manajemen kehumasan digital tersebut, kegiatan kehumasan harus dilaksanakan lebih serius dan bukan lagi menjadi “tugas tambahan” belaka.

Penguatan PPID Satu-satunya unit kerja instansi pemerintah yang bersinggungan dengan tugas kehumasan dan secara terstruktur juga dibentuk hingga level perangkat daerah melalui payung Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) adalah PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi).

Pengelolaan PPID pada pemerintah daerah didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 35 tahun 2010 yang terakhir diubah menjadi Permendagri nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Secara konsep dan struktur, PPID memang sangat ideal dalam hal perlindungan bagi instansi pemerintah sebagai produsen informasi maupun pemenuhan hak masyarakat sebagai pengguna informasi. Namun tampaknya PPID di era konektivitas saat ini, perlu dilakukan penguatan, khususnya pada bidang pelayanan informasi dan dokumentasi yang harus bertransformasi menjadi humas pemerintah seutuhnya hingga level Perangkat Daerah. Sehingga, diharapkan setiap Perangkat Daerah tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota memiliki unit kerja humas definitif dibawah koordinasi PPID masing-masing.

Langkah penguatan PPID yang paling penting untuk dilakukan adalah dengan menunjuk petugas definitif pelayanan informasi dan dokumentasi (bukan rangkap jabatan dan/atau tugas tambahan) dengan komposisi personil sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas kehumasan. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas humas perangkat daerah juga harus menerapkan konsep manajemen kehumasan digital, termasuk pengelolaan media sosial secara komprehensif end to end. Sehingga, tujuan komunikasi publik pemerintah dapat tercapai dengan baik, serta tercipta hubungan yang harmonis dengan publik dalam rangka menciptakan citra dan reputasi yang positif instansi pemerintah.

Pranata Humas Ahli Muda Kantor Gubernur Jawa Timur ; Kandidat Doktor Manajemen Strategis

Menggerakan Komunitas Peduli Bencana

ENCANA mendera bangsa Indonesia di tahun ini. Banjir, tanah longsor, badai sampai gempa bumi menyapa kita.

Setelah NTT Minggu (4/4/2021) didera banjir dan longsor, dan diteruskan badai, Sabtu (10/4) Kabupaten Malang dikejutkan gempa berkekuatan 6.1 SR. Bencana ini berdampak pada kota/kabupaten di Jawa Timur seperti Lumajang, Blitar, Kediri, Trenggalek, Jombang, Nganjuk, Madiun dan Ponorogo. Sekalipun studi dan diskursus bahaya (hazard) maupun resiko bencana bukan perbincangan baru, tetapi persoalan bencana masih mendera kita, seperti ketidaktepatan deteksi bencana dan adanya korban bencana.

Sebenarnya BMKG sudah memberi peringatan terkait cuaca ekstrim yang berpotensi terjadi di Jawa Timur.

Bahkan, banjir diprediksi sebagai bencana susulan. Sayangnya, prediksi ini tidak menjelaskan jenis bencana dan lokasi bencana secara tepat. Akibatnya, kita gamang menanggapi bencana.

Akibatnya, peristiwa bencana masih menyisakan korban berjatuhan, seperti: 8 korban meninggal akibat gempa di Malang. Sama kondisi dengan korban banjir bandang di NTT sebanyak 174 meninggal dan 48 orang hilang.

Kelemahan dan keterbatasan ini seharusnya mengajarkan bahwa penanggulangan bencana tidak boleh mengandalkan peran pemerintah. Semua pihak pasti terkait dengan bencana, baik langsung maupun tidak langsung, maka perlu keterlibatan semua stakeholder. Berbagai nilai (values) dan kepentingan (interest) melekat pada stakeholders sering berbenturan, tetapi kontribusi dan partisipasi kesemuanya perlu didorong.

ADS (Atur Diri Sendiri) Pengelolan lingkungan hidup pada era otonomi daerah memiliki ciri tersendiri.

Pendekatan sentralistis merupakan ciri Orde Baru, namun hadirnya desentralisasi, lebih mengedepankan otonomi. Awalnya otonomi yang dimak-

hammadiyah atau MDMC sud terkait pengelolaan ((Muhammadiyah Disaster wilayah dan perimbangan Management Center Center). pendapatan pusat-daerah, Pembentukan LPBI NU tetapi perkembangannya disepakati pada Muktamar dinamis, termasuk otonomi NU ke-32 di Makassar tahun individu maupun kolektif.

2010. Tujuan lembaga ini Pengelolaan lingkungyaitu terwujudnya masyarakat an yang mengandalkan yang memiliki ketahanan dan kekuatan otonomi itu diadaptif terhadap bencana di nyatakan Otto SoemarOleh: tengah menurunnya daya woto (2009: 108) yakni Rachmad K. dukung lingkungan dan peatur diri sendiri. Ini artinya, Dwi Susilo, Ph.D rubahan iklim. Kegiatan yang masyarakat mengatur sikap dilakukan bervariasi seperti: dan kelakuan diri sendiri Riset & Pengembangan, berdasarkan kebebasan Kelembagaan & Advokasi Kebijakan, Penatau otonomi stakeholders. gelolaan Risiko Bencana, Tanggap Darurat Kondisi ini bukan berarti negara diam & Rehabilitasi-Rekonstruksi Bencana, saja atau hanya mengandalkan tata kelola Knowledge Management & Networking (governance) aktor-aktor non negara. dan Pengendalian Perubahan Iklim dan Forum pengurangan resiko bencana yang Pelestarian Lingkungan. yang dibentuk pemerintah, misalnya, tetap Sedangkan Lembaga Penanggulangan bekerja, tetapi didorong dan ditopang Bencana Pimpinan Pusat Muhammadiyah bekerjanya organisasi masyarakat. atau MDMC dirintis tahun 2007 dengan Sebagai pengelola negara, organnama “Pusat Penanggulangan Bencana” organ pemerintah seperti Dinas Lingyang kemudian menjadi lembaga yang kungan Hidup dan BPBD tetap inisiator, bertugas mengkoordinasikan sumberkonseptor dan pengarah pengelolaan daya Muhammadiyah dalam kegiatan sumber daya alam tersebut. Namun, penanggulangan bencana sejak tahun 2010. pekerjaan pemerintah ini juga sinergis MDMC bergerak pada kegiatan penangdengan aktor-aktor non negara. gulangan bencana seperti Mitigasi dan Terkait dengan ini, relevan kita mendisKesiapsiagaan, Tanggap Darurat dan kusikan komunitas peduli bencana. Dari Rehabilitasi. kata komunitas sendiri kita bisa menebak Kedua organisasi ini mampu menjadi bahwa ia kelompok sosial penuh inisiatif, ujung tombak penanggulangan bencana cair, bergerak bebas, fleksibel dan lentur dengan kegiatan paling nyata yaitu pencedan anggota digerakkan secara sukarela gahan bencana melalui materi konservasi dan kegiatan filantropis dalam bentuk penyPostur Komunitas Peduli Bencana aluran bantuan untuk korban terdampak.

Peduli Bencana yang dimaksud yakni Jejaring sosial yang dimiliki mendulangkah-langkah riil dalam penanggulangkung mobilisasi sehingga bergerak dari an bencana dari bencana alam sampai level lokal sampai level nasional. MDMC bencana sosial/bencana industri. Pekerjaan menggerakkan organisasi di amal usaha, yang dilakukan dari pencegahan, tanggap seperti Maharesigana yang berisi mahadarurat sampai pekerjaan pasca bencana. siswa peduli bencana di kampus-kampus Di tengah miskin model mungkin kita Muhammadiyah. Konsekuensinya, kesulit membayangkan pekerjaan komunigiatan komunitas lebih bervariasi. Dengan tas ini, untuk itu kita bisa belajar banyak menggerakkan organsiasi masyarakat dari organisasi peduli bencana seperti tersebut, maka pencapaian target kepeduLembaga Penanggulangan Bencana dan lian bencana tidak murni urusan negara, Perubahan Iklim dimiliki NU dan Lemtetapi juga masyarakat keseluruhan. baga Penanggulangan Bencana Mu-

Dibutuhkan Penguatan Kita bersyukur negara ini memiliki dua ormas besar yang tidak sebatas mengurusi ritual agama, tetapi juga peduli pada persoalan sosial dan kemanusiaan. Selain itu, anggota dan sumber daya material/ non material yang dimiliki sangat strategis memperkuat penanggulangan bencana.

Salah satu sumber daya non material yakni sistem nilai yang mengakar, ideologis dan terlembaga sepanjang waktu.

Tidak heran keduanya tidak hanya “eksekusi” teknis, tetapi didasari diskursus isu-isu lingkungan seperti sumber daya air, pengelolaan sampah, perubahan iklim dan penanggulangan bencana. Kelebihan di atas diperkuat oleh jejaring sosial lintas level dari lokal, nasional, bahkan internasional.

Tidak heran jika pada level mobilisasi tidak banyak kendala yang dihadapi.

Organisasi masyarakat bukan satu-satunya ujung tombak, tetapi bisa diintegrasikan dengan kelompok yang dibentuk pada saat terjadi bencana. Relasi organisasi ini akan mengisi kelemahan-kelemahan dan keterbatasan negara. Sejatinya komunitas peduli bencana mampu bergerak mandiri, tetapi human capital anggota masih menjadi persoalan. Sifat dari keorganisasian yang suka rela menyebabkan kesadaran dan kerelawanan anggota pasang surut.

Pada level akar rumput, defisit sumber daya banyak dialami ormas, disinilah negara hadir untuk peningkatan kapasitas dan kualitas partisipasi.

Kita butuh negara bekerja, salah satunya penguatan ketrampilan pengurus dalam pengurangan resiko dan penanggulangan bencana. Inilah bukti apresiasi dan sekaligus keberpihakan negara pada komunitas peduli bencana yang sekaligus mewujudkan negara dan bangsa tangguh bencana.

Pengajar Mata Kuliah Sosiologi Bencana, Program Studi Sosiologi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang, Ketua Program Studi Sosiologi FISIP UMM, Alumni Hosei University, Tokyo dan Pendamping Forum Masyarakat Peduli Mata Air (FMPMA) Kota Batu, Jawa Timur

PEMIMPIN UMUM: Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB: Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Zainal Ibad Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Ihsan Khalil, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Arif Yulianto Mojokerto: Hasan Amin, Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

PELAYANAN PUBLIK

Rabu Kliwon, 14 April 2021

Halaman 5

Pertokoan Minim Lahan Parkir

Dishub Tolak Dituding Tak Tegas Situbondo, Bhirawa Minimnya lahan parkir yang ada di kawasan pertokoan Jalan Ahmad Yani Kabupaten Situbondo dituding menjadi penyebab utama terjadinya kemacetan arus lalu lintas kendaraan bermotor yang sudah berlangsung puluhan tahun lamanya. Kondisi ini menjadi keprihatinan masyarakat pengguna jalan yang menilai Pemkab Situbondo, dalam hal ini Dinas Perhubungan (Dishub) tidak tegas alias melempem menyikapi permasalahan tersebut.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Situbondo, Tulus Prijatmaji, tidak mau pihaknya disebut melempem menyikapi permasalahan minimnya lahan perparkiran di Jalan Ahmad Yani Situbondo. Sebaliknya, ujar mantan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo itu, jajarannya bersama Satlantas Polres akan memasang

rambu rambu larangan parkir di Jalan Ahmad Yani, sebagai salah satu solusi terbaik. “Ya nanti akan kami pasang itu tanda larangan parkir di sana (Jalan Ahmad Yani Situbondo),” ujar Tulus.

Masih kata Tulus, nanti dibahu jalan akan diberi tanda atau rambu larangan parkir dan jika ada yang mokong parkir pihaknya bersama Sat-

lantas Polres Situbondo akan mengambil tindakan tegas dengan langkah tilang. “Polisi akan menilang karena melanggar aturan. Sekarang masih belum ada tanda larangan parkir. Kalau parkir paralel dibolehkan, tetapi kalau parkir sirip jelas mengganggu sehingga nanti dilarang,” kupas mantan Camat Besuki itu.

Apa langkah tegas Dishub menyikapi pertokoan yang tidak menyediakan lahan parkir ? Tulus mengaku tetap akan membuat rambu larangan parkir. Nanti, beber Tulus, setiap kendaraan yang parkir disana akan ditindak tegas dan Tulus yakin kendaraan tidak akan kembali memarkir di Jalan Ahmad Yani. “Saya sudah kasih himbauan dan juga sudah melayangkan surat. Untuk jalan dua arah ini masih

tahap uji coba selama satu bulan dan setelah itu baru efektif. Tentunya kami menerima setiap masukan dari masyarakat karena setiap kebijakan selalu menimbul plus dan minus,” ucap Tulus.

Tulus menerangkan, khusus bongkar muat kendaraan besar seperti truck direncanakan akan ditempatkan dilahan Kecamatan Panarukan karena disana ada lahan milik Pemkab Situbondo. Tentunya, kupas Tulus, rencana itu tidak sekaligus dan selalu bertahap. “Saat ini kami sudah mengajukan kepada Bupati dan alhamdulillah kemarin sudah disetujui. Jadi mudah mudahan rencana itu cepat terealisasi. Sebab paling tidak membutuhkan aspal yang cuma puluhan meter,” pungkas Tulus. [awi]

sawawi/bhirawa

Kepala Dinas Perhubungan Situbondo Tulus Prijatmaji saat memberikan penolakan saat dituding melempem menyikapi pertokoan yang tidak memiliki area parkir.

LINTAS PELAYANAN

OJK, BI dan Pemprov Jatim Fasilitasi Vaksinasi Surabaya, Bhirawa Otoritas Jasa Keuangan Regional 4 Jawa Timur dan KantorPerwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur bersama Pemprov Jawa Timur fasilitasi vaksinasi Covid-19 untuk 3.000 insan Industri Jasa Keuangan (IJK). Kegiatan ini adalah bentuk dukungan Pemprov Jatim agar industri jasa keuangan dapat berperan secara optimal pada upaya pemulihan ekonomi nasional.

Kepala OJK Regional 4 Jawa Timur Bambang Mukti Riyadi mengatakan, vaksinasi inidiberikan kepada insan IJK yang meliputi Perbankan, Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB).

“Saat ini terdapat 774 IJK berkantor pusat atau berkantor cabang di Jawa Timur yang memberikan layanan kepada masyarakat secara langsung. IJK tersebut juga berkontribusi langsung pada upaya pemulihan ekonomi di Jawa Timur melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), restrukturisasi dan program pemerintah lainnya. Itulah mengapa vaksinasi kepada insan IJK kami usulkan untuk masuk daftar prioritas,” terang Bambang di Gedung Binaloka Adhikara Surabaya.

Tahap pertama pelaksanaan vaksinasi diberikan kepada 250 insan IJK dan akan terus dilakukan secara bertahap hingga mencapai 3.000 insan IJK. Upaya percepatan vaksinasi kepada insan IJK akan terus dilakukan karena merupakan upaya paling efektif untuk mengatasi pandemi. Setelah vaksinasi, diharapkan layanan di sektor jasa keuangan dapat berjalan optimal. [ma]

Ketua Pengadilan Negeri Tuban, Fathul Mujib bersama Bupati Tuban, H. Fathul Huda saat menandatangani MoU usai peletakan batu pertama pembagunan Gedung PN Moderen

PN Tuban akan Miliki Gedung Peradilan Modern Salah seorang IJK saat melaksanakan vaksin Covid-19

Belum Pasti Berangkat, Ratusan CJH Asal Bojonegoro Telah Divaksin Bojonegoro,Bhirawa Belum ada kepastian dari pemerintah Arab Saudi apakah musim haji tahun ini akan dibuka kembali, namun ratusan para calon jamaah haji (CJH) di Kabupaten Bojonegoro, telah disuntik vaksin Covid-19. Namun, hingga kini pemberangkatan jamaah haji ke Tanah Suci belum jelas.

Kasi Pelaksana Haji dan Umroh Kementerian Agama (Kemenag) Bojonegoro Masduki mengungkapkan, CJH yang telah mendapatkan vaksin tersebut adalah yang memasuki usia lanjut. Kemenag Bojonegoro telah mempersiapkan aturan pemberangkatan yang telah ditentukan pemerintah Arab Saudi. “ Terhitung, hingga saat ini ada sekitar 450 CJH yang sudah divaksin. Mereka adalah para CJH yang lanjut usia,” kata Masduki, kemarin (13/4).

Masduki menjelaskan, sebagian jamaah haji di Bojonegoro telah disuntik vaksin Covid-19 yakni usia di atas 60 tahun.

Nantinya, semua jamaah haji diwajibkan menjalani vaksinisasi sesuai anjuran pemerintah pusat.

Jamaah haji yang telah menjalani penyuntikkan vaksin sebanyak 450 sebagian dari total yang akan diberangkatkan. Akan tetapi, calon jamaah haji usia di bawah 60 tahun masih belum divaksin karena ketersediaan vaksin. “ Vaksinisasi jamaah haji tetap tergantung ketersediaan vaksin. Nantinya, sebanyak 1.464 calon CJH telah melakukan pelunasan biaya haji akan diberangkatkan. Namun, tetap menunggu keputusan pemerintah,” pungkasnya. [bas]

Tuban, Bhirawa Bupati Tuban, H. Fathul Huda bersama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Dr. Siswandriyono, SH, M.Hum., dan Ketua Pengadilan Negeri Tuban, Fathul Mujib, meletakkan batu pertama Pembangunan Gedung Calon Pengganti Kantor Pengadilan Negeri Tuban, (12/04/2021).

Pembangunan gedung baru lembaga peradilan itu, berada di kompleks tanah milik Pemkab Tuban di kawasan Jalan Wahidin Sudirohusodo. Satu komplek dengan BPBD Tuban, Mall Pelayanan Publik, dan BNNK Tuban.

Dalam sambutannya, Bupati Tuban, H. Fathul Huda, menyatakan, pemban-

gunan gedung PN Tuban perlu mendapat dukungan dari semua pihak. Termasuk keberhasilan pembangunan juga menjadi tanggung jawab kita bersama.

Pembangunan gedung yang representatif diperlukan selaras dengan pengembangan Tuban pada masa mendatang. Mengingat sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) akan dibangun di Bumi Wali, dan hadirnya mampu meningkatkan investasi di daerah.

“Nantinya Kabupaten Tuban di masa depan menjadi kota metropolis,” ungkap Bupati Tuban dua periode itu.

Guna mendukung hal tersebut, diperlukan kantor pelayanan yang representatif dan mencerminkan Tu-

ban sebagai kota metropolis. Pembangunan gedung baru PN akan berada satu kompleks dengnlan sejumlah perkantoran di kabupaten Tuban dipusatkan di satu lokasi.

“Tujuannya untuk mempermudah pelayanan masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jatim di Surabaya, Dr. Siswandriyono, SH, M.Hum., menyatakan, pembangunan gedung ini mendukung penegakan hukum di Tuban.

Penegakan hukum perlu didukung sarana prasarana yang representatif.

Infrastruktur yang mendukung peradilan modern dimaksudkan sebagai pencegahan dan meminimal-

DLHK Turunkan Tim PJU Perbaiki Lampu Jalan Rusak Sidoarjo, Bhirawa Bulan suci Ramadhan 1442 H banyak umat Islam yang melakukan ibada di malam hari.

Agar proses ibadahnya bisa lebih terang dan tenang tidak terjadi gelapan di jalan, pihak DLHK (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan) Kabupaten Sidoarjo menurun tim PJU yang bertugas memperbaikan lampu jalan.

Kepala Bidang Pertamanan dan PJU dari DLHK Kabupaten Sidoarjo Ir Moch Rochjadi H, M.AP mengatakan, selian itu, pihaknya juga menindaklanjuti laporan masyarakat terkait lampu PJU yang mati, atau kabel putus serta gangguan

yang lainnya. DLHK Kabupaten Sidoarjo juga terus melakukan pembenahan keliling secara terus menerus.

“Apalagi di bulan Ramadhan dan jelang Idul Fitri 1442 H ini, jangan sampai ada PJU yang mati. Karena malam hari sekarang ini banyak warga yang melakukan ibadah ke Masjid maupun Mushola,” jelasnya, (13/4) kemarin.

Ia setiap hari selalu keliling melakukan perbaikan-perbaikan, jadi tiap hari pasti ada.

Baik itu dari laporan warga/masyarakat maupun dari hasil pantauan tim PJU yang sudah kami siapkan. “Diantaranya yang kami

perbaiki adalah lampu pada satu titik, lampu padam satu panel dan kabel putus. Kerja tim PJU kami satu hari dua shift, dan satu tim terdiri dari 6 orang. Mereka terus keliling menjalankan tugasnya,” jelasnya Rochjadi.

Sementara kerusakan jaringan atau lampu yang diakibatkan oleh cuaca buruk, hujan deras yang disertai angina puting beliung beberapa hari lalu, tidak ada kerusakan yang berarti. “Hanya dibeberapa desa yang mengalami kerusakan kabel putus, termasuk ada tiang roboh, dan itu sudah bisa kami perbaikan dengan cepat,” katanya. [ach]

kan terjadinya persepsi korupsi, dan gratifikasi terhadap aparatur penegak hukum.

“Pemkab Tuban sebagai lembaga Eksekutif dan DPRD Tuban sebagai lembaga legislatif telah menjalankan tugasnya menyokong tanggung jawab yudikatif PN Kabupaten Tuban,” jelasnya.

Kedepannya peradilan di kabupaten Tuban diharapkan dapat terus ditingkatkan sesuai dengan regulasi dan perkembangan zaman. Salah satunya memanfaatkan kemajuan teknologi guna mewujudkan peradilan yang cepat, efisien, dan minim pembiayaan.

“Mencegah korupsi dan gratifikasi, memudahkan pelayanan hukum bagi pencari keadilan, dan meminimalisir persebaran Covid-19,” tambahnya.

Siswandriyono berpesan agar Pengadilan Negeri di tiap daerah mampu menjalin hubungan harmonis dengan pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya. Sinergitas yang mantap mendukung tugas peradilan dan penegakan hukum masing-masing wilayah.

“Hukum dan politik dapat disatukan namun tidak dapat disenyawakan. Jadi hargai profesionalisme dari tanggungjawab masing-masing,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Pengadilan Negeri Tuban, Fathul Mujib menyampaikan terima kasih atas dukungan Pemkab Tuban dan institusi terkait pembangunan gedung baru PN Tuban. [Hud]

Wabup Apresiasi Pelayanan Pembangunan Peternakan Terpadu Wabup Situbondo Hj Khoirani sangat mengapresiasi peresmian program pusat pelayanan pembangunan peternakan terpadu yang digagas oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kabupaten Situbondo.

Hj Khoirani didapuk dalam peresmian kegiatan yang bertempat di rumah Bapak Cung di Dusun Sidomulyo Desa Sumberwaru Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo. Hadiri diantaranya ratusan warga peternak serta sejumlah pejabat Forpimka Kecamatan Banyuputih.

Disisi lain, ikut mendukung kegiatan tersebut diantaranya Kabag Sumda Polres Situbondo Kompol Nurhadi, Kasdim 0823 Situbondo Mayor Inf Sampak, Kasi Barang Bukti Kejaksaan Negeri Situbondo Amir Nurahman. Lalu ikut hadir pula Seketaris Dinas Peternakan Kabupaten Situbondo, Buchari, Camat Banyuputih Anang Suhariyanto, Kapolsek Banyuputih AKP Heru Purwanto, Danramil 0823/08 Banyuputih Letda Inf Suy-

itno serta Kepala Desa Sumberwaru Imam Anshori.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Situbondo Hj Khoirani pihaknya sangat mendukung upaya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo memiliki pusat pelayanan pembangunan peternakan terpadi di Desa Sumberwaru Kecamatan Banyuputih. Dengan adanya pusat peternakan terpadu ini, ucap mantan anggota DPRD Jawa Timur itu, perkembangan budidaya

peternakan di Kota Santri bisa terus berkembang pusat. “Saya optimis dengan adanya pusat pelayanan pembangunan peternakan terpadu ini, stock daging di Situbondo akan melimpah,” terang Hj Khoirani.

Sementara itu, Kepala DPKH Kabupaten Situbondo, drh MH Riwansia mengatakan, ia sangat berterima kasih atas kehadiran Wakil Bupati Situbondo pada acara peresmian pusat pelayanan pembangunan peternakan terpadu di Desa Sumberwaru Kecamatan Banyuputih, meski saat ini berada ditengah pandemi covid-19. Kata Udinpanggilan akrab MH Riwansia, ternak hewan yang ada di Desa Sumberwaru Kecamatan Banyuputih merupakan peternak terbanyak yang ada di Kabupaten Situbondo.

“Peresmian ini sekaligus untuk melakukan pelayanan kesehatan

hewan yang meliputi kawin suntik, sapi bunting dan konsultasi peternakan,” ujar Udin.

Masih kata Udin, pihaknya kini juga bertanggung jawab atas keberadaan produk pangan hewan serta Rumah Potong Hewan (RPH) sehingga hewan siap potong masuk dalam katagori sehat dan halal. Disisi lain, dari 1.800 ekor yang di lepas liarkan di kawasan konservasi Hutan Baluran, ujar dia, sebagian besar merupakan milik warga Desa Sumberwaru. “Kendala utama yang dialami para peternak yatitu kesulitan pakan saat musim kemarau tiba. Untuk menghadapi kondisi itu, kini dibutuhkan pendamping dari dinas terkait, sehingga kelangkaan pakan bisa cepat teratasi. Salah satunya dengan cara membuat pakan fermentasi,” pungkas mantan Sekretaris DPKH Kabupaten Situbondo itu. [awi]

sawawi/bhirawa

Wakil Bupati Situbondo Nyai Hj Khoirani bersama Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan drh MH Riwansia saat menghadiri peresmian pusat pelayanan pembangunan peternakan terpadu di Dusun Sidomulyo Desa Sumberwaru Kecamatan Banyuputih.

Bhir

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Rabu Kliwon,

Pemkab Siapkan Tes Antigen Gratis Bagi Calon Situbondo, Bhirawa Untuk mendukung proses kelancaran pendaftaran mahasiswa baru tahun 2021, Pemkab Situbondo menyiapkan layanan tes antigen secara gratis.

Kebijakan ini juga berlaku bagi pelajar yang ingin melanjutkan kuliah ke Perguruan Tinggi (PT) baik negeri maupun swasta.

oky abdul sholeh/bhirawa

Pelayanan dari salon kecantikan teaching factory yourligie beauty yang didirikan SMKN 6 Surabaya sebagai sekolah yang berstatus Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) Selasa (13/4).

Lengkapi BLUD, SMKN 6 Surabaya Resmikan Salon Kecantikan Surabaya, Bhirawa Sebagai sekolah yang berstatus Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD), kelengkapan fasilitas sangat dibutuhkan dalam menunjang kompetensi siswa. Adanya teaching factory memberi pembelajaran nyata bagi siswa sebelum terjun di industri.

Hal itu ditunjukkan SMKN 6 Surabaya. Dalam melengkapi BLUD, beberapa badan usaha telah dijalankan beberapa tahun terakhir. Seperti produksi busana, travel, hotel, aula, kantin sekolah, chatering, LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi), jasa multi-

media hingga Bank Mini Sekolah (BMS). Terbaru, sekolah meresmikan Salon Kecantikan untuk mengembangkan usaha sekolah.

"Kami sudah mempunyai banyak unit bisnis dan usaha. Kami ingin membidik pasar menengah keatas.

Salah satunya dengan meresmikan teaching factory yourligie beauty salon,'' ujar Kepala SMKN 6 Surabaya, Bahrun, Selasa (13/4).

Dalam pendirian salon kecantikan ini, Bahrun mengatakan, jika pihak sekolah juga melakukan kerjasama dengan berbagai industri kecantikan.

BANGKU POJOK

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Wilayah Tulungagung dan Trenggalek, Solikin

Cabdin Tulungagung Ajak SMA/SMK Tadarus Virtual Bareng Selama Ramadan Tulungagung, Bhirawa Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Wilayah Tulungagung dan Trenggalek mengajak lembaga SMA/SMK negeri dan swasta di Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek meggelar tadarus virtual bersama selama bulan Ramadan.

Ngaji bareng ini dimulai dengan pembacaan Kitab Suci Alquran oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Wilayah Tulungagung dan Trenggalek, Solikin.

Menurut Solikin, tadarus Alquran secara bersama ini untuk meningkatkan rasa keimanan kita Kepada Allah SWT selama Bulan Ramadan. Mengaji bersama ini merupakan yang pertama kali dilakukan oleh Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Wilayah Tulungagung - Trenggalek dan langsung mendapat sambutan yang luar biasa dari lembaga SMA dan SMK. "Hari ini yang membaca Alquran kami sendiri dari Cabang Dinas, besok dari SMAN 1 Tulungagung dan selanjutnya terus bergilir ke SMA/SMK negeri lainnya se-Tulungagung dan Trenggalek,'' ujar Solikin usai tadarus virtual bersama semua lembaga SMA/SMK se-Tulungagung dan Trenggalek, Selasa (13/4).

Rencananya, kegiatan tadarus bareng secara virtual yang berlangsung mulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 09.00 WIB itu akan dilakukan selama Bulan Ramadan. Apalagi jumlah SMA/SMK baik negeri maupun swasta di wilayah Tulungagung dan Trenggalek tidak kurang dari 130 lembaga.

"Jadi nanti yang membaca Alquran dilakukan bergilir untuk SMA/SMK negeri yang jumlahnya sebanyak 40 lembaga. Sedang yang (SMA/SMK) swasta mengikuti bersama juga SLB,'' paparnya. Solikin juga menelaskan, datangnya Bulan Ramadan sudah seharusnya disambut dengan gembira. Bulan Suci Ramadan merupakan bulan yang penuh ampunan bagi manusia.

"Karena itu, Bulan Ramadan perlu disambut gembira dengan kegiatan tadarus bersama. Tidak seperti tahun lalu yang hanya biasa - biasa saja,'' tuturnya. [wap]

Selain itu, pihaknya juga menggandeng klinik kecantikan untuk memfasilitasi pelanggan dalam berkonsultasi terkait masalah kulit, dan rambut.

"Saya ingin masyarakat tahu kita juga bekerjasama dengan klinik kecantikan dan industri kecantikan untuk memberi kepercayaaan bahwa SMKN 6 Surabaya tidak main-main dalan melaksanakan bisnis - plan,'' jelasnya.

Harapannya, melalui ini masyarakat bisa menggunakan jasa dan layanan usaha yang dimiliki SMKN 6 Surabaya.

Sehingga masyarakat juga percaya akan kemampuan dan kompetensi

siswanya.

"Ini menjadi harapan agar usaha kami bisa digunakan untuk masyarakat sekitar dan Surabaya,'' jelas Bahrun.

Dalam mengembangkan usaha salon kecantikan ini, Bahrun menjelaskan, jika sekolah juga akan merekrut beberapa karyawan yang khusus dalam pengelolaan media sosial dan digital marketing. Hal itu juga untuk mengenalkan Yourligie Beauty di masyarakat luas. "Selain ada layanan cuci blow, pangkas rambut, facial, dan creambath, kedepan kita akan buka massage,'' pungkasnya. [ina]

kit Umum Daerah (RSUD) Besuki dan RS Abdoer Rahem Situbondo.

"Ya kebijakan ini kami realisasikan setelah sebelumnya banyak mendengar keluhan dari para pelajar yang akan melanjutkan kuliah. Mereka umumnya kebi-

Kini tes cepat antigen menjadi salah satu syarat bagi calon mahasiswa baru saat akan mengikuti tahapan tes UTBK [Ujian Tulis Berbasis Komputer).

Menurut Bupati Situbondo, Karna Suswandi, Pemkab Situbondo akan memfasilitas tes antigen gartis bagi para pelajar yang akan memasuki jenjang kuliah tahun 2021.

Mereka bisa melakukan tes antigen gratis di tiga RS milik Pemkab. Diantaranya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Asembagus; Rumah Sa-

Bupati Karna Suswandi saat menyampaikan kebijakan P bagi pelajar yang akan mengikut

Puluhan Kasek dan Guru SD Ikuti Workshop Peningkatan Kompetensi Probolinggo, Bhirawa Sebanyak 98 orang kepala sekolah dan guru SD se-Kecamatan Leces mengikuti workshop peningkatan kompetensi di SDN Sumberkedawung IV Kecamatan Leces. Workshop dihadiri Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Probolinggo, Fathur Rozi, Koordinator Wilayah (Korwil) Bidang Pendidikan Kecamatan Leces, Joko Rohani Sanjaya, serta narasumber Pengawas SMP, Ganif Rojikin dan Edy Santoso.

Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Leces, Joko Rohani Sanjaya mengungkapkan, workshop peningkatan kompetensi ini dilakukan dalam rangka pengembangan diri diharapkan kepala sekolah dan guru terjadi peningkatan kompetensinya, sehingga menuju kepada peningkatan mutu pendidikan. Mutu pendidikan di Kecamatan Leces sudah disepakati, Kecamatan Leces Superior. Artinya lebih sukses, berpestasi dan unggul.

Menurut Joko, guru kompetensinya ada empat meliputi professional, pedagogik, sosial dan kepribadian. Sementara kompetensi kepala sekolah ada lima diantaranya kepribadian, sosial, supervise, professional dan pedagogik.

"Dengan Workshop diharapkan meningkatkan mutu Kecamatan Leces Superior, lebih sukses, berprestasi dan unggul. Dalam ragnka peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Probolinggo, syukur-syukur dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupat-

en Probolinggo,'' harapnya.

Sementara itu, Kepala Dispendik Kabupaten Probolinggo, Fathur Rozi, menyampaikan ucapan terima kasih karena kegiatan dilaksanakan secara mandiri. Hal ini menunjukkan ada kepedulian, semangat dan motivasi dari para kepala sekolah dan guru untuk bersama meningkatkan kompetensi guru.

Menurut Rozi, kehadiran kepala sekolah dan guru tidak sekedar meningkatkan kompetensi diri tetapi sekaligus menjawab tantangan masa depan anak-anak. Karena generasi muda yang akan menggantikan para bapak dan ibu yang sudah tua.

Rozi menerangkan, ada empat jenis kompetensi yang harus dimiliki di abad 21. Yakni, berpikir kritis, ketrampilan berkomunikasi, kreatifitas dan kolaborasi. Bagaimana mampu membangun komunikasi baik lisan dan tulisan. Guru itu harus kreatif dan inovatif. Jangan pernah meminta siswa kreatif kalau gurunya tidak kreatif. Selain itu, guru itu harus bisa bekerja sama dengan yang lain.

Terkait dengan uji coba Pembelajaran Tatap Muka (PTM), Rozi menjelaskan, jika hasil evaluasi berdasarkan laporan kepala sekolah dan pengawas, serta berdasarkan monitoring dan evaluasi dari Dinas Pendidikan menunjukkan nilai positif terkait Protokol Kesehatan (Prokes) dan pembelajaran itu sendiri, maka atas izin dari Bupati Probolinggo uji coba PTM akan diperluas. [wap]

wiwit agus pribadi/bhirawa

Saat meresmikan pameran lukisan bertajuk Local Code di Indigo Art Space Jl Mayjend Sung

Sarana Menampung Kar

Wali Kota Siapkan G Kota Madiun, Bhirawa Wali Kota Madiun, Maidi meresmikan pameran lukisan bertajuk Jl Mayjend Sungkono, Kota Madiun, Minggu sore (11/4). Ada banyak pelukis professional di Kota Madiun dan sekitar yang ikut memamerkan hasil karyaya.

"Ini merupakan potensi luar biasa. Karenanya, saya sangat berterima kasih sekali kepada Indigo Art Space yang sudah memberi tempat para seniman ini dengan menggelar pameran biarpun secara terbatas karena masih pandemi,'' kata Wali Kota.

Kini, kata Wali Kota, banyak pelukis nasional maupun internasional yang memilih tempat. Salah satunya, Galeri Tujuh Negara yang berada di kawasan Sumber Umis Kota

Madiun. Bangunan galeri sudah jadi. Namun, memang belum diresmikan. Ke depan, galeri ini bisa menjadi tempat

memasarkan k lukis Kota Ma "Kalau saya banyak yang da

Wali Kota Madiun ketika m

Workshop peningkatan kompetensi guru dan kasek.

GALERI

SISWA

Umsida Latih Siswa SMA Al Fattah Belajar Bahasa Arab Upaya memotivasi dan meningkatkan kemampuan siswa belajar menterjemahkan teks bahasa arab diberikan Tim Pengabdian Masyarakat (Abdimas) Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), kepada siswa SMA Al Fattah Sidoarjo dengan cara sistem digitalisasi. Tim Abdimas Umsida memberikan solusi dengan melakukan pembimbingan dan pelatihan serta pendampingan.

Oleh: Achmad Suprayogi, Kabupaten Sidoarjo

achmad surpayogi/bhirawa

Saat pelatihan menterjemahkan Bahasa Arab dilakukan dengan menerapkan Protokol Kesehatan yang ketat.

Ketua Tim Abdimas Umsida, Doni Septi Lc MPd menjelaskan, tahap awal implementasi dan memberikan solusi permasalahan kepada mitra, yakni Pondok Pesantren Al Fattah dengan fokus utama permasalahan dalam bidang penerjemahan Bahasa Arab secara digital. Peserta sosialisasi sebanyak 25 guru dan siswa SMA Al Fattah Ban-

jarasri Buduran Sidoarjo.

Doni menjelaskan, setelah sosialisasi dilakukan pre test terhadap para siswa untuk mengetahui skill atau kemampuan mereka dalam bidang penerjemahan Bahasa Arab.

Pelatihan penerjemahan Bahasa Arab ini sebagai bentuk upaya dan solusi dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi para siswa al-Fattah.

"Tim Abdimas melakukan pelatihan, bimbingan serta pendampingan secara intensif.

Untuk menumbuhkan kecintaan pada Bahasa Arab, kami memberikan motivasi untuk membangun mindset senang Bahasa Arab dan menterjemahkan Bahasa Arab merupakan hal yang mudah dan menyenangkan,'' jelas Doni yang didampingi anggotanya Farikh Marzuki Lc MA dan Khizanatul Hikmah SS MPd, pada Senin (12/4) kemarin.

Setelah melalui rangkaian kegiatan yang dimulai dengan menjalin komunikasi dengan Kepala Sekolah SMA Al Fattah, dilanjutkan dengan sosialisasi Program PKM - Unggulan prodi dan pelatihan, bimbingan serta pendampingan yang dilaksanakan secara

intensive setiap minggunya selama tiga kali pertemuan.

"Berikutnya, untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan adanya peningkatan skill para siswa dalam menterjemahkan Bahasa Arab. Kami melakukan post test dengan memberikan assesment yang telah disusun Tim Abdimas Umsida,'' Jelasnya.

Hasil post test secara keseluruhan, baik siswa putra maupun putri mengalami peningkatan dari sebelumnya.

Untuk siswa putra menunjukkan peningkatan sebesar 23,07% dengan nilai tertinggi 80, dan nilai terendah 65.

Sedangkan untuk siswa putri mengalami kenaikan sebesar 41, 66% dengan nilai tertinggi 85 dan nilai terendah 60,'' tandas Doni. [*]

rawa

& OLAHRAGA Mahasiswa Baru

AYAAN 14 April 2021

Halaman 7

Wali Kota Eri Ajak Perusahaan Beri Beasiswa Bagi Pelajar MBR

ngungan untuk tes antigen,'' kata Bupati Karna.

Tes antigen gratsi ini, ujar Bupati Karna, merupakan salah satu bentuk keberpihakan Pemkab Situbondo membantu pelajar saat membutuhkan fasilitas secara gratis.

sawawi/bhirawa

Pemkab Situbondo tentang penyediaan tes antigen gratis ti tes UTBK di Perguruan Tinggi.

Surabaya, Bhirawa Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menggelar audiensi program beasiswa pendidikan jenjang SMP bersama dengan 65 perusahaan se-Surabaya. Acara yang di gelar di ruang sidang wali kota, Selasa (13/4) itu, membahas kerjasama Pemkot Surabaya bidang pendidikan kepada puluhan perusahan dalam menyalurkan Program Corporate Sosial Responsibility (CSR).

Menururt Wali Kota Eri Cahyadi, untuk membangun sebuah kota yang mencerdaskan kehidupan bangsa dibutuhkan gotong - royong dari berbagai elemen masyarakat. Termasuk yang utama membangun dalam bidang pendidikan. Sehingga dia mengajak para pemimpin perusahaan untuk sama-sama membantu beasiswa pendidikan bagi pelajar yang masuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). "Surabaya ini dibangun dengan penuh cinta kasih.

Makanya, saya ingin mengajak bapak - ibu pemimpin perusahaan untuk ikut mengambil peran dalam mencerdaskan anak bangsa. Fainsyaallah ini akan menjadi amal jariyah panjenegan,'' kata Wali Kota Eri Cahyadi.

Cak Eri - sapaan akrab Wali Kota Eri Cahyadi mengungkapkan, Surabaya akan semakin sejahtera apabila seluruh elemen bersatu membangun kota. Seperti warga yang mampu membantu yang tidak mampu. Kemudian, warga yang tidak mampu, membantu tenaga kepada perusahaan yang membutuhkan. Dari situ lah menurutnya, Surabaya menjadi kota yang penuh cinta kasih serta kegotong-royongan antar sesama.

"Saya selalu sampaikan kota ini hebat bukan karena pemerintah atau pe-

Bung Karna, panggilan akrabnya, mengakui tes antigen gratis sudah mulai dibuka sejak Jumat, 9 April 2021. Bagi pelajar yang ingin mendapatkan pelayanan tes antigen gratis, cukup membawa e-KTP atau tanda bukti mendaftar UTBK. "Silahkan mendaftar karena tes antigen gratis kini menjadi salah syarat mendaftar di jalur UTBK Perguruan Tinggi,'' ujar Bung Karna.

Salah satu pelajar Situbondo, Haikal, mengaku senang dengan adanya jaminan layanan antigen gratis di Kabupaten Situbondo.

Pasalnya, tegas Haikal, selama ini dirinya merasa kesulitan dengan tahapan mengikuti tes antigen sebagai salah satu item persyaratan masuk Perguruan Tinggi.

"Kami sangat mengapresiasi adanya kebijakan baru dari Pemkab Situbondo ini. Apalagi digratiskan saat mengikuti tes antigen sehingga membantu kami dan teman teman pelajar yang lain,'' pungkas Haikal. [awi]

jabatnya, tetapi karena panejengan semua. Untuk itu, Kalau panejengan memiliki rezeki berlebih tolong dibantu agar sama-sama sejahtera,'' ungkap dia.

Tidak hanya itu, apabila perusahaan atau perorangan bersedia menjadi Orang Tua Asuh (OTAS), Cak Eri juga meminta Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Supomo untuk memberikan laporan secara periodik. Artinya mulai dari nilai rapot sekolah hingga perkembangan kemampuan serta berbagai macam progres anak asuhnya itu juga dilaporkan kepada pemberi CSR. "Nanti kami akan mengenalkan panjenengan pada anak-anak itu. Kami ajak keliling ke sekolah mereka. Supaya panjenengan tahu bantuan tersebut tepat sasaran. Fainsyaallah ini akan menjadi amal jariyah dan rezeki

yang melimpah,'' jelasnya.

Alhasil, dari pertemuan itu mantan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko), secara spontan menerima bantuan dari salah satu pemimpin perusahaan yang bersedia memberi beasiswa kepada 500 orang anak asuh. Seketika, Cak Eri menitikkan air mata sembari mengucapkan terima kasih yang mendalam.

"Alhamdulillah. Ketika pemerintah itu dipercaya Fainsyaallah orang memberi bantuan itu nyaman dan percaya. Itu yang saya wujudkan. Kalau warga sudah tulus dan cinta pada kotanya, maka mereka secara otomatis saling mendukung,'' urainya.

Sementara itu, Kepala Dispendik Kota Surabaya, Supomo menambahkan, untuk skemanya setelah perte-

muan hari ini akan ada pembuatan MoU (nota kesepahaman). MoU itu nantinya ditandatangani antara pemberi CSR dengan wali kota. Bahkan dim omen itu, Supomo menjelaskan, setelah dana itu dicairkan, maka dananya langsung masuk ke rekening masing-masing sekolah. "Jadi nanti akan kita hubungi panjenengan lebih lanjut. Kemudian kita bahas MoU, lalu penandatanganan. Selanjutnya pencairan kepada anak asuh ke masingmasing sekolahnya,'' kata Supomo.

Berikutnya, Pomo akan melaporkan secara periodik progres dari anak asuh ketika mereka melanjutkan sekolah atau tidak. ''Jadi para pengusaha pasti mengetahui dananya diperuntukkan kepada anak asuh siapa saja,'' tandasnya. [iib]

Wali Kota Eri Cahyadi usai menggelar audiensi program beasiswa pendidikan jenjang SMP bersama dengan 65 perusahaan se-Surabaya.

30 Santri Terima CSR dari PT Inka

Wali Kota Berharap Program Ini Jadi Inspirasi

sudarno/bhirawa

Wali Kota Madiun, Maidi bersama Direktur Pengembangan PT INKA (Persero) Agung Sedaju saat pemberian CSR gerobak mie ayam kepada 30 orang santri di Kota Madiun, Selasa (13/4). sudarno/bhirawa

kono, Kota Madiun, Minggu sore (11/4), Wali Kota Madiun menerima hadiah lukisan dirinya.

rya Pelukis Kota Madiun

Galeri Tujuh Negara

karya para pediun. buka, takutnya atang dan terja-

di kerumunan. Memang makin ramai makin bagus. Tetapi kalau pandemi seperti ini bisa jadi masalah, Makanya belum

meninjau pameran lukisan.

kami buka,'' ungkapnya.

Selain itu, Wali Kota juga akan menyiapkan galeri berkonsep kontainer di titik-titik keramaian. Namun, galeri bukan hanya untuk lukisan.

Namun, produk seni yang lain. Istilahnya, galeri gabungan. Galeri dari kontainer mulai di Patung Pendekar, Jl Kartini, hingga Pahlawan Street Center. Artinya, banyak ruang yang diberikan pemerintah untuk para seni lukis di Kota Madiun.

"Ini potensi sekali. Kalau tidak ada pandemi hasil karya para pelukis ini sudah saya pajang di Galeri Tujuh Negara. Mereka ini tidak hanya menghasilkan karya. Tetapi dari karya mereka bisa turut membuka potensi ekonomi,'' kata Wali Kota. [dar]

Madiun, Bhirawa Sebanyak 30 orang santri di Kota Madiun mendapat bantuan Program Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT INKA (Persero). Bantuan diberikan dalam bentuk gerobak mie ayam beserta isinya sebagai modal usaha. Penyerahan bantuan digelar di Aula lantai 3 Gedung INKA, Jl Yos Sudarso, Selasa (13/4). Selain itu, juga dilakukan kerja sama dengan Santripreneur Indonesia sebagai mitra.

Wali Kota Madiun Maidi saat menghadiri prosesi penyerahan bantuan memberikan apresiasi Program PT INKA. Orang nomor satu di Kota Madiun itu juga berharap program ini menjadi inspirasi bagi pengusaha lainnya.

"Kalau mendengar kata santri pasti yang teringat adalah sekumpulan orang yang pintar mengaji dan kegiatan keagamaan lainnya. Tapi den-

Di Masa Pandemi, Home Schooling Lebih Nyaman dalam Belajar Sidoarjo, Bhirawa Sebagai atlet senam artistik yang sudah meraih banyak prestasi. Hanny Candra Jaya, usai sekolah dasar memutuskan untuk memilih sekolah lanjutan di Home Schooling. Hal ini dilakukan karena jadwal latihan yang menyita waktu, sehingga tidak memungkinkan untuk sekolah pada umumnya. Apalagi di masa pandemi sekarang ini, guru dan para siswa sekolah harus melakukan perubahan pembelajaran, yang biasanya bisa menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM), tetapi kini harus digelar secara Daring atau online. Sehingga harus belajar teknologi sebagai pendukung Daring.

Banyak sekali adaptasi yang dialami, mulai dari pengggunaan teknologi, perubahan lingkungan pembelajaran, termasuk penyesuaian kecepatan sinyal yang beragam juga harus diperhitungkan. Tetapi, bagi siswa home schooling sudah menjadi hal yang biasa.

"Mereka lebih nyaman saat belajar, karena sudah terbiasa untuk melakukan pembelajaran secara jar-

ak jauh, dimana mereka tidak perlu bertemu dengan guru setiap saat,'' ungkap orangtua Hanny Candra Jaya, Ida Budi Handayani SPd, pada Selasa (12/1) kemarin.

Menurut Ida, Hanny Candra Jaya mengambil Home Schooling Pena sejak kelas I dan kini sudah kelas III SMP. Hanny merupakan atlet daerah yang mewakili Sidoarjo, dan karena jam latihan yang tidak memungkinkan untuk menjalani sekolah umum maka diputuskan home schooling. "Maka, saya memutuskan untuk memilih Home Schooling Pena Jl Ketintang Baru III Nomor 3 Surabaya,'' jelas Ida. Jadwal pelajarannya sangat fleksibel, karena dapat disesuaikan dengan jadwal siswa. Siswa juga dapat memilih pembelajaran one by one.

Sehingga gurunya dapat memberikan pelajaran lebih fokus dan maksimal. Karena tidak repot mengurusi banyak murid seperti yang terjadi di sekolah umum.

"Namun, siswa juga ada kewajiban ke Homes Shooling untuk belajar bersama dengan teman - teman-

nya, dengan seragam wajib. Hal ini membuat siswa juga tetap bersosialisasi dengan teman - temannya yang satu lembaga,'' katanya.

Jadi, dalam kondisi pandemi saat ini mereka tidak terlalu kaget, karena sudah terbiasa belajar di rumah.

Sehingga tidak perlu adaptasi lagi.

Jumlah mata pelajaran dalam sehari pun tidak sebanyak sekolah umum. ''Makanya, siswa Home Schooling tidak mengalami stress ataupun kele-

kerja, maka PT PNM mengawali tes rekrutmen ini untuk mendapatkan lebih banyak tenaga kerja dari SMKN 1 Probolinggo, yang sudah dipercaya sejak 2015.

Selain menyediakan Loker, SMKN 1 juga membekali anak didiknya dengan skill membatik. Bahkan, sejauh ini mereka membuat sendiri seragam batik sekolah. Semuanya dilakukan

sendiri. Mulai mendesain, mencanting, cap, mewarna, dan melorotkan hingga menjadi pakaian seragam. ''Kampung Batik SMKN 1 Probolinggo menjadi destinasi edukasi batik Probolinggo,'' ujar Dwi. Dwi menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya melestarikan dan mengembangkan budaya Probolinggo dalam goresan batik khas

wiwit agus pribadi/bhirawa

Puluhan pelajar kelas XII SMKN 1 Probolinggo mengikuti tes rekrutmen tenaga kerja PT PNM Persero.

lahan akibat banyaknya tugas yang menumpuk. Itulah keunggulan Home Schooling,'' ungkap guru SDN Sidokare III Sidoarjo ini.

Dengan kondisi ini, Hanny dapat menjalankan aktivitas latihannya dengan baik. Pelajaran sekolah umumnya juga berjalan dengan baik, seperti PKn, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPS dengan waktu yang lebih fleksibel dan tempat - tempat yang fleksibel pula. [ach]

achmad suprayogi/bhirawa

Hanny Candra Jaya sedang belajar dengan guru Home Schooling dengan tetap menjaga jarak.

SMKN 1 Probolinggo Siapkan Loker Sesuai Tingkatan Skill Siswa Probolinggo, Bhirawa SMKN 1 Probolinggo terus berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada peserta didiknya, beragam inovasi terus dilakukan. Diantaranya, menggandeng perusahaan menyediakan Lowongan Kerja (Loker). Serta, membekali siswanya dengan keterampilan, seperti membantik dan menulis.

SMKN 1 Probolinggo menjadi tuan rumah tes rekrutmen tenaga kerja di PT Permodalan Nasional Madani (PT PNM) Persero. Ada dua posisi yang dibutuhkan, yakni, account officer dan finance administration officer.

Hal ini mendapat sambutan positif dari para siswa. Ada 45 siswi kelas XII dari semua jurusan yang mengikutinya. Peserta yang dinyatakan lolos tes langsung OJT pada Senin (12/4).

Menurut Kepala SMKN 1 Probolinggo, Dwi Anggraeni SPd MPd, mengingat permintaan tenaga kerja yang cukup tinggi dari Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) dan dunia

gan santripreneur ini harapannya santri tidak hanya pintar ilmu agama, tapi pandai berbisnis,'' tuturnya.

Ke depannya, lanjut Wali Kota akan menggabungkan Program CSR INKA terhadap santri ini dengan lapak UMKM kelurahan. Sehingga, para santri bisa mendapatkan tempat untuk memulai bisnis berjualan mie ayam. ''Jualan harus rutin. Tidak boleh asal buka,'' tegasnya.

Sementara itu, Direktur Pengembangan PT INKA (Persero), Agung Sedaju menjelaskan, tahun ini INKA mentargetkan Program CSR gerobak mie ayam ini sebanyak 100 gerobak. Namun, kini baru tersedia 30 gerobak sedangkan akan diserahkan sebanyak 70 gerobak lagi. ''Harapannya, kegiatan ini bisa menjadi pemancing agar program berikutnya bisa berjalan lebih lancar dan memberikan efek yang positif,'' jelasnya. [dar]

Probolinggo. Seperti, manggur yang dipadukan dengan ciri khas SMKN 1 Probolinggo. Tekadnya, menjadikan para siswa SMKN 1 memiliki jiwa entrepreneur. ''Sekolah pencetak wirausaha siap menyambut siswa baru SMKN 1 Probolinggo, menyongsong masa depan,'' katanya.

Di samping membatik, SMKN 1 juga terus mengasah kemampuan menulis para siswa. Dengan digelar pelatihan menulis di Cafe Edukasi VOCSI SMKN 1 Probolinggo. Kegiatan ini diisi Tim Literasi SMKN 1 Probolinggo dan mendatangkan Steby Julionatan, seorang penulis di Kota Probolinggo.

"Belajar tidak harus dalam ruang kelas berdinding seperti yang rutin dikakukan. Belajar juga bisa dilakukan di kafe. Apalagi kalau di kafe sekolah yang bernuansa edukasi,'' tutur Dwi. Di kafe juga bisa menciptakan berbagai karya. Seperti, mencipta puisi yang langsung dibacakan di depan semua siswa. [wap]

GELANGGANG

20 Atlet UPT RSBN Siap Ikuti Pekan Paralimpik Provinsi Jatim Pemprov, Bhirawa Sebanyak 20 atlet netra dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rehabilitasi Sosial Bina Netra (RSBN) Malang dipersiapkan untuk mengikuti Pekan Paralimpik Provinsi Jatim, 20 hingga 24 Mei 2021 mendatang. Hal ini dikatakan Kepala UPT RSBN Malang Firdaus Sulistijawan, Senin (12/4). Menurut Firdaus, Pekan Paralimpik Provinsi Jatim ini menjadi ajang seleksi Pekan Paralimpik Nasional Papua 2021 yang rencananya digelar Bulan November 2021. Beberapa Cabang Olah Raga (Cabor) yang sedang dipersiapkan para atlet Distra Malang antara lain, atletik yang meliputi lari 100 meter, lari 200 meter, lari 400 meter, lempar lembing, lempar cakram, tolak peluru, dan lompat jauh. Selain itu juga dipersiapkan Cabor catur dan renang.

"Dengan menyiapkan atlet - atlet netra dari UPT RSBN Malang dalam ajang pekan Paralimpik Provinsi Jatim, Dinsos Jatim memberi ruang yang luas bagi Distra untuk berperan aktif dalam ajang olah raga. Hal ini sekaligus sebagai pembuktian sesungguhnya kawan distra bukan terbatas, mereka memiliki talenta tak berbatas,'' ujar Firdaus. Firdaus menjelaskan, kini telah terjadi perubahan paradigma dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dari amal menjadi pemenuhan hak. [rac]

JATIM MEMBANGUN Kapolda dan Pangdam Hadiri Launching Aplikasi SINAR di Jombang Rabu Kliwon, 14 April 2021

Halaman 8

Jombang, Bhirawa Kapolda Jawa Timur (Jatim), Irjen Pol Nico Afinta bersama Pangdam V Brawijaya, Mayjend TNI Suharyanto serta Pemimpin BNI Wilayah Surabaya, Muhammad Gunawan Putra, menghadiri acara launching secara virtual Aplikasi SIM Nasional Presisi (SINAR) Polri di Satlantas Polres Jombang,Selasa sore (13/04).

Di lokasi, hadir pula, Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab didampingi Kapolres Jombang, AKBP Agung Setyo Nugroho, dan Komandan Kodim (Dandim) 0814 Jombang, Letkol Inf Triyono.

Acara launching Aplikasi SINAR disiarkan secara Streaming melalui kanal Youtube NTMC Polri. SINAR merupakan aplikasi khusus kepengurusan SIM yang semakin memudahkan sebab sebagian besar proses untuk pembuatan SIM baru atau perpanjangan bisa dilakukan secara online, di manapun, menggunakan Telepon Seluler (Ponsel).

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo secara langsung melaunching aplikasi SINAR secara virtual. Launching ini tersambung

arif yulianto/bhirawa

Kapolda Jatim, Irjen Pol Nico Afinta dan Pangdam V Brawijaya, Mayjend TNI Suharyanto saat menghadiri launching Aplikasi SINAR secara virtual di Satlantas Polres Jombang, Selasa (13/04).

secara virtual dengan 3 titik yakni, Depok, Jombang, serta Bali. Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memberikan apresiasinya terhadap jajaran Korps Lalu Lintas Kepolisian RI (Korlantas Polri) atas

KELANA JATIM

Di Masa Pandemi Safari Ramadan, Diganti Pantau Prokes Di Masjid- Masjid Mojokerto. Bhirawa Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati menghimbau kepada seluruh warganya yang melaksanakan tarawih di Masjid dan Musolla harus tetap menerapkan disiplin Prokes. Karena hingga saat ini pandemi virus Covid-19 masih ada.

“Mengingat kondisi demikian maka untuk Safari Ramadhan 1442 H/tahun 2021 dari Masjid ke Masjid, ditiadakan. Diganti dengan memantau jalannya Prokes di beberapa titik Masjid.

Kami bersama Wabup dan segenap OPD akan melakukan shalat tarawih di Masjid Baitul Rohman yang ada di lingkungan Kantor Pemkab, selama bulan Ramadan tahun ini,”. demikian antara lain kata Bupati usai melakukan pembukaan shalat tarawih bersama Wabup dan segenap OPD di Masjid Baiturrohman, Senin malam (12/4).

Bupati menegaskan agar kapasitas Masjid untuk beribadah maksimal 50 persen sesuai aturan. Tetap cuci tangan, jaga jarak dan pakai masker. “Mari bersama kita yakini, ibadah ikhlas karena Allah SWT akan menambah imunitas kita," tutur bupati.

Senada dengan bupati, Wabup Albarraa juga menyebut Ramadan sebagai bulan istimewa sebagi kesempatan memperbaiki iman dan ketaqwaan. Wabup Barraa tak lupa juga agar ibadah tetap memperhatikan prokes.

"Ibadah di bulan Ramadan akan menambah dan meningkatkan spiritualitas kita. Tapi tentunya harus menjaga keselamatan bersama, yakni taat protokol kesehatan," kata Gus Barraa.[min]

Pembentukan Satgas Guna Mengefektifkan Penanganan Bencana Pamekasan, Bhirawa Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan, Amin Jabir dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) Kedaruratan Bencana guna mengefektifkan penanganan bencana yang melibatkan semua elemen masyarakat.

Menurutnya, keberadaan satgas selain menguatkan dan meningkatkan indeks ketahanan daerah dalam menghadapi berbagai jenis bencana. Juga menguatkan sinergi antar lembaga dan struktur organisasi di internal Pemkab Pamekasan.

"Koordinasi dan kolaborasi serta sinergi lintas sektor dalam penanggulangan bencana di Pamekasan sangat penting. Karena di satgas itu, ada unsur BPBD, TNI, Polri dan perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pamekasan," katanya.

Amin Jabir, usai pembentukan Satgas Kedaruratan Bencana di ruang rapat Wiyata Wicaksana Praja Pemkab Pamekasan, Senin (12/4) menambahkan, semakin banyak elemen yang terlibat dalam proses penanggulangan dan penanganan bencana, maka hasilnya juga akan lebih baik.

Ia mengajak agar satgas nantinya bisa bergerak cepat, terutama mengoptimalkan kegiatan pada pra bencana dengan menggencarkan sosialisasi tentang mitigasi bencana dan teknik penanggulangan bencana.

"Lebih Baik Mencegah daripada Mengobati, adalah prinsif bagi Satgas Kedaruratan Bencana untuk program masyarakat melek bencana. Dengan wawasan tentang bencana, dan apabila terjadi bencana, maka risiko bencana bisa ditekan," ucap Jabir.[din]

terwujudnya aplikasi tersebut.

"Aplikasi ini salah satu bentuk terobosan yang dapat mempermudah kepengurusan SIM dalam melayani masyarakat di mana dan kapan saja, terima kasih jajaran Ko-

rlantas, saya bangga kepada kalian," kata Kapolri dalam sambutannya.

Kapolri menambahkan, dengan memanfaatkan pelayanan aplikasi SINAR, masyarakat tidak perlu harus datang ke tempat pelayanan

untuk membuat atau memperpanjang masa berlaku SIM. "Jika nanti SiIM-nya sudah jadi, ada opsi bisa diantar dengan menggunakan jasa pengantar," tambah Kapolri.

Sementara itu, Kapolda Jatim, Ir-

jen Pol Nico Afinta usai launching mengatakan, seluruh jajaran di Polda Jatim telah mengikuti launching Aplikasi SINAR oleh Kapolri.

"Yang diikuti oleh seluruh jajaran.

Hadir bersama kami, di sini ada Bapak Pangdam, ada dari BNI, PT Pos, ada Ibu Bupati (Jombang), ada Dandim dan Kapolres (Jombang) serta seluruh stakeholders," kata Kapolda Jatim.

Kapolda Jatim menjelaskan, tujuan dari launching tersebut yakni untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam pembuatan SIM. "Sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang, namun melalui aplikasi yang sudah dibuat, bisa download, kemudian mengisi data-data yang diperlukan dan membayar, sehingga nanti SIM bisa diantar," terang Kapolda Jatim.

Untuk itu sambung Kapolda Jatim, ada beberapa pilihan yakni, SIM bisa diantar dan yang bersangkutan mengambil sendiri ataupun memberikan kuasa kepada pihak yang mengambilkan SIM. "Dan tujuannya adalah, dalam situasi sekarang, menghindari kerumunan, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tentunya ini bisa berjalan karena dukungan semua stakeholders yang diundang di sini, dan harapannya, ke depan, pelayanan Polri kepada masyarakat bisa berjalan lebih baik lagi," papar Kapolda Jatim.[rif]

Jam Kerja ASN Pemkab Blitar 32,5 Jam Per Minggu Selama Ramadan Kabupaten Blitar, Bhirawa Selama bulan Ramadhan tahun 2021, jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajaran Pemerintah Kabupaten Blitar minimal 32,5 jam per minggu.

Kepala Bagian Organisasi Pemkab Blitar, Sisilia Dyah Kristiani mengatakan selama bulan Ramadhan, jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Blitar dikurangi, dimana dalam seminggu jam kerja ASN minimal 32,5 jam.

“Kebijakan itu sudah sesuai dengan surat edaran tentang penetapan jam kerja di lingkungan Pemkab Blitar pada bulan Ramadhan 1442 Hijriyah,” kata Sisilia Dyah Kristiani.

Lanjut Sisilia Dyah Kristiani, dalam

Surat Edaran tersebut juga dijelaskan bagi unit kerja yang menerapkan 5 hari kerja, yaitu mulai hari Senin sampai dengan Kamis masuk mulai pukul 08.00 - 14.30 WIB, kemudian untuk hari Jumat mulai pukul 08.00 - 14.30 WIB. Sedangkan unit kerja yang menerapkan 6 hari kerja, untuk hari Senin sampai Kamis masuk pukul 08.00 - 13.30 WIB, kemudian Jumat dan Sabtu hingga pukul 13.30 WIB. “Selain itu, jam kerja itu juga berlaku bagi ASN yang melakukan tugas kedinasan dikantor maupun di rumah atau work from home,” ujarnya.

Selain itu dikatakan Sisilia, dalam penerapan jam kerja selama bulan Ramadhan 1442 H, Kepala Perangkat

Tampak Kantor Pemerintah Kabupaten Blitar di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar Hartono/ Bhirawa

Daerah diminta untuk bisa memastikan tercapainya kinerja, serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik.

“Sedangkan adanya permintaan

RSUD dan Puskesmas tetap mulai pukul 07.00 WIB, dipersilahkan selama total jam kerja dalam seminggu tidak kurang dari 32,5 jam,” imbuhnya. [htn]

Infrastruktur Tiga Desa di Kecamatan Buduran akan Dibangun Kementerian PUPR Sidoarjo, Bhirawa Tiga desa di Kec Buduran, tahun 2021 ini kembali mendapat kepercayaan dari Kementerian PUPR untuk melaksanakan program PISEW atau program pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah. Ketiga desa tersebut yakni Desa Sidokepung, Desa Sidokerto dan Desa Sukorejo.

Plt Kasi Pembangunan Kec Buduran, Ari Fajar Hidayat, berharap pembangunan fisik di kawasan tiga (3) desa tersebut akan melahirkan banyak manfaat.

"Selain bisa memiliki infrastuktur yang tertata, semoga juga bisa menggeliatkan sektor ekonomi pada 3 desa itu," komentar Ari, Selasa (13/ 4) kemarin, saat penanda tanganan SK Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD) di Kantor Kec Buduran.

Dalam kesempatan itu, hadir perwakilan 3 desa tersebut, juga hadir dari pihak perwaiilan Direktorat Pengembangan Kawasan Pemukiman Kementerian PUPR dan Asisten tena-

ga Ahli PPK PKP Jatim Wilayah 1.

Dikatakan Ari, sebelumnya pada tahun 2019 lalu, 3 desa di Kec Buduran itu juga mendapat bantuan program PISEW. Hanya saja, jenis insfrastruktur yang akan dibangun pada tahun 2019 dan tahun 2021 berbeda.

Menurut Sekretaris BKAD, Samsul Hariyadi, pada tahun 2021 ini usulan yang disampaikan diantaranya, untuk

Desa Sidokepung berupa saluran air, Desa Sukorejo berupa saluran air dan Desa Sidokerto berupa pasar desa.

DIjelaskan oleh Asisten tenaga ahli PPK Provinsi, Khoirul Mustofa, pada tahun 2021ini nilai bantuan yang akan diberikan oleh Kementerian PUPR adalah sebesar Rp600 juta.

Dana tersebut dimanfaatkan 3 kawasan desa tersebut.

alikus/bhirawa

Pengesahan BKAD untuk program PISEW 2021untuk wilayah kec Buduran, dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian PUPR.

Menurut Khoirul, sejumlah infraatruktur yang bisa dibangun untuk program PISEW ini diantaranya adalah bidang transpirtasi, sanitasi, peningkatan insfrastruktur untuk bidang pertanian, dan pasar desa.

"Pembangunan insfrastruktur ini tidak boleh dikerjakan pihak ketiga, harus swakelolah. Memakai teknologi tepat guna Tujuannya agar bisa ada penyerapan tenaga kerja yang banyak," kata Khoirul.

Pengelola di 3 desa juga diingatkan supaya menjaga kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan. Sebab semua hasil pekerjaan akan diperiksa. Diharapkan agar tidak sampai ada temuan kesalahan.

Perwakilan dari Kementerian PUPR, PKP Jatim wilayah 1, Tauhid, berharap program ini lancar dan tidak ada kendala. Sehingga bisa diselesaikan sampai batas akhir Oktober 2021.

"Infrastruktur ini nantinya akan diserahkan kepada desa dan menjadi aset desa," katanya. [kus]

Jembatan Darurat Kweden Difungsikan Nganjuk, Bhirawa Jembatan penghubung antara Kecamatan Ngetos dan Kecamatan Berbek di Desa Kweden, akhirnya bisa kembali dilalui kendaraan. Hal itu, seiring telah dibangunnya jembatan sementara (bailey) sebagai pengganti jembatan Desa Kweden yang ambruk pada 12 Maret lalu.

Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat mengatakan, sejak peristiwa itu terjadi jajarannya langsung melaku-

kan serangkaian upaya supaya jalur tersebut bisa kembali dilalui. Mengingat, jembatan tersebut selama ini menjadi akses alternatif penghubung antara Kecamatan Ngetos dengan Kecamatan Berbek dan Kecamatan Sawahan.

Dijelaskan Bupati Novi, untuk sementara akses penghubung yang dibangun hanya jembatan yang sifatnya darurat. Meski begtu, pihaknya memang berencana membangun jem-

batan permanen sebagai pengganti jembatan yang ambruk itu.

Namun, kata Novi, untuk membangun jembatan permanen dibutuhkan kematangan perencanaan. Mengingat, tanah di lokasi itu cukup labil karena derasnya aliran sungai.

“Butuh penelitian dan kematangan perencanaan. Kami tidak bisa begitu saja membangun jembatan permanen baru. Karena, jangan sampai pengalaman ambruk kemarin itu terjadi lagi

dan menjadi evaluasi bagi kami.

Intinya, jembatan permanen masih direncanakan,” jelas Bupati Novi.

Namun demikian, sambung Bupati Novi, dengan adanya jembatan sementara ini setidaknya mobilitas warga Desa Kweden bisa kembali berjalan normal. Sehingga, bisa membantu percepatan pemulihan ekonomi warga di kedua wilayah perbatasan yang saat ini masih dalam bayang-bayang pandemi Covid-19.[ris]

Selama Ramadan, Pemkab Sumenep Sediakan Takjil Gratis Sumenep, Bhirawa Di momen hari perdana puasa 1442 H, Bupati Sumenep, Achmad Fauzi ikut bagi-bagi takjil bagi warga yang melintas di depan Labeng Mesem yang merupakan pintu utama rumah dinas Bupati.

Bupati Sumenep, Achmad Fauzi saat memberikan takjil ke masyarakat di depan Labeng mesem

Aksi bagi-bagi menu berbuka ini dilakukan sebagai bagian dari kepedulian Pemkab Sumenep kepada masyarakat, khususnya mereka yang ketika masuk waktu buka puasa masih ada di perjalanan.

"Semoga takjil ini bermanfaat bagi masyarakat Sumenep, khususnya yang membutuhkan karena masih dalam perjalanan," kata Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, Selasa (13/4).

Pemkab Sumenep akan menyediakan takjil gratis untuk masyarakat selama satu bulan penuh. Jumlah takjil yang Pemkab ujung timur Pulau Garam Madura ini sebanyak 250 bungkus. Ratusan takjil gratis tersebut disediakan di depan Labang Mesem Keraton Sumenep.

Sebab, di depan Labeng Mesem itu tempat berlalu lalang masyarakat.

"Silakan masyarakat yang butuh takjil untuk buka puasa bisa langsung mengambilnya. Kami menyediakan secara gratis," ucapnya.

Bupati juga memgajak kepada seluruh masyarakat, khususnya umat muslim, agar memanfaatkan bulan Ramadan kali ini sebaik mungkin. Salah satunya dengan terus peduli dan berbagi kepada sesama yang membutuhkan.

"Semoga kita semua senantiasa mendapat rahmat dan pertolongan Allah sehingga dapat menjalankan ibadah puasa dengan lancar dan penuh penghayatan," harap Ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep itu. [sul]

JATIM MEMBANGUN

Rabu Kliwon, 14 April 2021

Halaman 9

RSUD Tongas Buka Kembali Layanan Rawat Inap Non Covid-19 Probolinggo, Bhirawa Terhitung mulai Senin, 12 April 2021, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tongas membuka kembali layanan rawat inap non Covid-19. Meskipun demikian, RSUD Tongas tetap siap dengan 38 tempat tidur untuk pasien Covid-19 sesuai penunjukkan sebagai Rumah Sakit Covid-19 di Kabupaten Probolinggo. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur RSUD Tongas dr. Hariawan Dwi Tamtama, Selasa (13/4).

Menurutnya, untuk pelayanan Covid-19 dan non Covid-19 mulai dari alur, zonasinya termasuk sarana dan prasarananya betul-betul dipisahkan dan dijamin tidak bercampur.

“Mulai hari ini kita sudah siap memberikan pelayanan dan membuka layanan rawat inap non Covid-19 untuk masyarakat. Sistemnya, alur, zonasi dan prosedurnya sudah kita siapkan. Artinya layanan kami ini nanti sistemnya sentralisasi dan ada lokal khusus memang yang masih kami sediakan untuk layanan Covid-19. Kita siapkan 38 tempat tidur yang terpisah dari layanan non Covid-19,” katanya.

Hariawan mengatakan, untuk layanan rawat inap non Covid-19 ini sudah siap memberikan pelayanan rawat inap dewasa, anak-anak dan pelayanan kebidanan, kandungan, layanan untuk perawatan intensif

anak-anak dan dewasa, termasuk pelayanan penunjang medis dan non medis non Covid-19.

“Untuk SDM kami juga sudah pisahkan antara tenaga khusus yang bertugas di pelayanan Covid-19 dan non Covid-19. Termasuk sarana prasarana kita juga sudah siapkan. Jadi untuk layanan Covid-19 dan non Covid-19 ini kita sudah pisahkan,” jelasnya.

Hariawan menerangkan pembukaan kembali layanan rawat inap non Covid-19 ini dilakukan dengan pertimbangan karena memang trend kunjungan pasien Covid-19 atau pasien yang dirawat pasien Covid-19 di 2 (dua) bulan terakhir ini trendnya mengalami penurunan. Di RSUD Tongas pun tingkat huniannyapun pasien Covid-19 semakin sedikit.

“Terakhir kami 1,4%, tapi dalam dua minggu terakhir sejak 26 Maret

2021 sudah kosong tidak ada pasien Covid-19. Meskipun demikian, kami tetap sediakan layanan Covid-19 dengan menyiapkan 38 tempat tidur untuk perawatan pasien Covid-19 dewasa dan kasus kebidanan, anak-anak dan perawatan kasus intensif care,” terangnya.

Lebih lanjut Hariawan menjelaskan untuk prosedurnya untuk yang rawat inap non Covid-19. Mulai dari depan untuk penerimaan pasien rawat inap dari dua pintu dari rawat jalan dan rawat inap. Rawat inap ini nanti ada rawat jalan Covid-19 dan non Covid-19 sudah disiapkan. Itu sudah ada jalur khususnya jadi nanti terpisah. Kemudian dari penerimaan IGD juga dipisahkan IGD Covid-19 dan non Covid-19.

“Jadi untuk rawat inap ini berasal dari dua pintu masuk rawat inap baik rawat jalan maupn IGD kita sudah pisahkan. Pasien rawat inap itu masuk ke rumah sakit ada 2 pintu. Yakni, lewat rawat jalan mereka periksa dan ternyata setelah diperiksa oleh dokternya harus rawat inap. Serta ada juga yang langsung ke IGD. Dari dua pintu masuk itu sudah kita pisahkan pasien Covid-19 dan non Covid-19 serta ada prosedur screening,” tegasnya.

Hariawan menegaskan untuk alur

kalau pasien Covid-19 sudah ada alur sendiri dan sudah ada lokal khusus untuk perawatan Covid-19 di lokal barat yang nantinya ada skatnya yang memisahkan antara layanan Covid-19 dan non Covid-19.

“Untuk layanan non Covid-19 bebas, pengunjung terutama keluarga pasien boleh masuk. Tetapi meskipun demikian tetap ada pembatasan karena masih dalam situasi pandemi Covid-19 protokol kesehatan tetap akan kita pastikan dengan baik,” ujarnya.

Dengan dibukanya kembali layanan rawat inap non Covid-19 ini Hariawan menghimbau kepada masyarakat yang membutuhkan layanan di RSUD Tongasn untuk bisa memanfaatkan layanan di RSUD Tongas.

“Dari pada harus ke RSUD Waluyo Jati Kraksaan atau Kota Probolinggo terlalu jauh. Lebih baik datang saja ke RSUD Tongas. Karena RSUD Tongas juga rumah sakit pemerintah yang siap memberikan layanan kepada masyarakat Kabupaten Probolinggo, terutama di wilayah barat. Jadi himbauan untuk pasien wilayah barat bisa datang ke RSUD Tongas untuk mendapatkan pelayanan rawat inap di RSUD Tongas,” tuturnya.

Saat ini di Kabupaten Probolinggo orang terkonfirmasi positif Corona Virus Disease (Covid-19) sebanyak 3.167 kasus dengan keterangan 4 kasus aktif yang masih dirawat dan menjalani isolasi, 2.974 kasus sembuh dan 189 kasus meninggal dunia. Ungkap Juru Bicara Ketua Pelaksana Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Probolinggo dr. Dewi Vironica.

Total pasien sembuh dari Covid19 hingga 12 April 2021 berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo bertambah sebanyak 2 kasus sehingga total kesembuhannya secara kumulatif mencapai 2.974 kasus dari total kasus 3.167 kasus. “Penyumbang kesembuhan harian ini berada di Kecamatan Kraksaan sebanyak 2 kasus. Dengan demikian, total kesembuhan yang ada di Kecamatan Kraksaan mencapai 488 kasus dari total 503 kasus,” ungkapnya.

Dari sisi penambahan kasus harian positif baru, hari ini tidak ada penambahan kasus baru di Kabupaten Probolinggo. Dengan demikian, jumlah kasus secara kumulatif menjadi 3.167 kasus. “Sementara untuk kasus kematian per hari ini tidak ada penam-

bahan kasus dan secara kumulatif jumlahnya mencapai 189 kasus. Jumlah kasus kematian tertinggi hingga hari ini berada di Kecamatan Dringu sebanyak 32 kasus,” jelasnya.

Jumlah perkembangan konfirmasi aktif per kecamatan di Kabupaten Probolinggo diantaranya Kecamatan Pajarakan sebanyak 2 kasus, Kecamatan Kraksaan sebanyak 1 kasus dan Kecamatan Krucil sebanyak 1 kasus.

“Kasus pasien yang masih menjalani perawatan dan isolasi tersebar di 3 kecamatan, sehingga sudah ada 21 kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang sudah tidak ada kasus Covid-19 dan masuk zona hijau meliputi Kecamatan Dringu, Paiton, Leces, Sumberasih, Gending, Maron, Tongas, Kotaanyar, Besuk, Krejengan, Pakuniran, Banyuanyar, Gading, Wonomerto, Tegalsiwalan, Bantaran, Tiris, Krucil, Sukapura, Lumbang, Kuripan dan Sumber,” terangnya.

“Sedangkan untuk jumlah kasus suspect (ODP dan PDP masih dirawat) di Kabupaten Probolinggo hingga hari ini sudah mencapai 8 kasus, kasus probable (menunggu hasil swab) sebanyak 17 kasus dan kasus discarded (sembuh dari kasus suspect) sebanyak 704 kasus,” tambahnya. [Wap]

KELANA JATIM

Dinsos Kabupaten Malang Dirikan Enam Dapur Umum, Penuhi Warga Terdampak Gempa Kab Malang, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang melalui Dinas Sosial (Dinsos) kabupate setempat terus bergerak untuk membantu masyarakat di wilayah Malang Selatan yang terdampak bencana alam gempa bumi. Dan selain bantuan yang diberikan para korban berupa paket sembako dan kebutuhan masyarakat lainnya, Dinsos juga membuka dapur umum yang didirikan dibeberapa titik.

Menurut, Kepala Dinsos Kabupaten Malang Nushasyim, Selasa (13/4), kepada wartawan, pihaknya kini sudah mendirikan enam titik dapur umum. Sedangkan dapur umum tersebut guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak gempa.

“Dan untuk dapur umum kita tempatkan di wilayah Kecamatan Turen, Dampit, Tirtoyudo, dan Ampelgading. Kami mengkoordinir dapur umum, dan dari enam titik dapur umum itu, dua diantaranya kita dirikan di wilayah Kecamatan Ampelgading,” tuturnya.

Dijelaskan, kapasitas setiap dapur umum dapat melayani masyarakat sebanyak 850 orang dalam sekali proses memasak.

Sedangkan dapur umum dalam satu hari memasak tiga kali, dan itu sebelum Ramadan. [cyn]

Kapolres Batu, AKBP Catur C Wibowo saat membagikan bantuan beras kepada para sopir angkot, buruh angkut pasar, dan asongan, Selasa (13/4).

Polres Batu Awali Ramadan Bagi-bagi Beras pada Buruh, Sopir, dan Asongan cahyono/Bhirawa

Tim relawan saat memasak di dapur umum yang didirikan Dinsos Kabupaten Malang di wilayah Kec Dampit, kabupaten setempat

Pasar Takjil di Kota Malang Boleh Buka, Asal Perhatikan Prokes Malang, Bhirawa Pasar Takjil, menjadi ciri khas masyarakat saat Ramadhan.

Pemerintah Kota Malang, memberikan ijin asal tidak sampai memakan badan jalan, karena mengganggu lalu lintas, dan tetap menjaga protokol kesehatan (Prokes).

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Priyadi mengemukakan jika masyarakat , diperbolehkan berjualan di pasar takjil, asal tidak memakan badan jalan dan tidak boleh adanya kerumunan.

“Pasar takjil, boleh dilaksanakan. Yang penting tidak boleh makan badan jalan. Pemerintah memberikan kelonggaran untuk berjualan di pasar takjil,”terang Priyadi Selasa 13/4 kemarin.

Satpol kata Supriyadi, akan melakukan patroli rutin guna mengawasi penerapan protokol kesehatan (prokes), maupun pelanggaran lain adanya kerumunan di pasar takjil. Melalui rapat bersama, disampaikan pada Camat untuk diteruskan ke masing-masing kelurahan.

“Pak Camat bisa menyampaikan kepada Pak Lurah, Pak RT, Pak RW bilamana di wilayahnya ada yang membuka pasar takjil dipersilahkan. Asalkan jangan sampai memakan badan jalan,”jelasnya.

Pihaknya menegaskan yang dilarang adalah badan jalan.

Tidak menyebutkan trotoar, yang jelas seperti dalam edaran Perwal Kota Malang, dititik beratkan pada badan jalan.

Satpol PP tidak bilang diperbolehkan atau dilarang berjualan di trotoar. Sudah diserahkan ke masing-masing Lurah, misalnya kalau itu jalannya milik orang tersebut. Pihaknya dibantu jajaran pimpinan kecamatan dan kelurahan akan mengawasi. [mut]

Kota Batu,Bhirawa Mengawali bulan Ramadhan 2021 ini, sebuah tim dari Kepolisian Resor (Polres) Batu menyisir beberapa titik yang ada di Kota Wisata ini, Selasa (13/4). Kedatangan mereka tidak untuk pengungkapan kasus tetapi untuk membagikan paket beras dan nasi kotak kepada warga yang ekonominya kurang beruntung.

Pendistribusian beras dan nasi kotak ini dipimpin langsung oleh

Kapolres Batu AKBP Catur C Wibowo SIK MH bersama beberapa pajabat teras Polres Batu dan juga Bhabinkamtibmas. Ada sebanyak seratus paket beras dengan berat total 500 Kg, dan juga seratus nasi kotak yang dibagikan kapolres bersama tim kemarin.

“Hari ini kita distribusikan 100 paket beras dimana masing- masing paket berisi 5 kg, dan juga kita bagikan nasi kotak 100 box yang sasarannya

adalah para buruh angkut di Pasar Sayur, sopir angkot, buruh bangunan, dan juga pedagang asongan yang ada di sekitar Pasar Sayur,”ujar AKBP Catur C Wibowo, Selasa (13/4).

Bantuan sosial (bansos) ini diberikan sebagai wujud dan bentuk kepedulian Polres Batu kepada masyarakat Kota Batu yang saat ini masih dilanda Pandemi Wabah Covid 19. Diharapkan bantuan dapat membantu merin-

gankan beban mereka.

Untuk itu pemberian bantuan ini tidak hanya dilakukan satu hari saja. Nanti, di setiap harinya Polres Batu akan terus menyalurkan bantuan sosial ini. “Bantuan akan kami berikan khususnya terhadap warga yang selama ini belum penah mendapatkan bantuan sosial, bantuan yang kami berikan dalam bahan pokok berupa beras 5 kg,” jelas Kapolres. [nas]

Jajaran Satgas Keselamatan fokus mengatur arus lalu lintas di jalan protokol Kota Situbondo saat malam hari.

lalin dan penertiban parkir oleh petugas, ungkap Anindita, arus lalu lintas di Jalan Ahmad Yani, persis di depan pertokoan KDS Situbondo mulai berjalan tertib dan lancar. Petugas terus melaksanakan himbauan tertib berlalu lintas dan juga disiplin protokol kesehatan kepada semua pengendara yang melintas. “Ini (himbauan prokes] juga kami intensifkan bersama seluruh jajaran,” tandas Anindita.

Salah satu warga Kota Santri Situbondo, Endang Sari, mengaku mendukung adanya perubahan jalur dua arah sejak Senin (12/4) kemarin. Pasalnya, dalam pandangan Endang Sari, dengan dibukanya jalur dua arah ia tidak terlalu jauh memutar saat pulang berbelanja. Sebelumnya, ujar dia, untuk pulang kerumah, harus memutar ke arah Jalan Madura, Jalan Pemuda dan Jalan Diponegoro. “Kini setelah jalan menjadi dua arah, saya lebih efisien waktu karena saat pulang bisa melewati jalur lurus,” pungkasnya. [awi]

Ramadan, Satgas Keselamatan Fokus Atur Lalu Lintas Protokol Kota Situbondo, Bhirawa Memasuki bulan suci ramadan tahun 2021, Satgas Operasi Keselamatan Semeru 2021 tampak intens melaksanakan patroli serta pengaturan arus lalu lintas jalan protokol Kota terutama saat malam hari. Tak hanya itu saja, Satgas Keselamatan juga aktif memberikan himbauan kepada pengendara di sepanjang jalan raya Ahmad Yani yang dikenal sebagai jalur jalan raya paling macet di Kabupaten Situbondo, Pengamatan dilokasi, sejumlah personil gabungan melakukan pengaturan arus lintas untuk mencegah kemacetan.

Ini karena, ada perubahan arus lalu lintas menjadi dua arah sejak kemarin. Satgas Keselamatan juga melakukan penertiban parkir yang ada di badah jalan serta di depan kawasan pertokoan terutama kendaraan roda empat. Rencana ini akan fokus dilakukan sepanjang bulan suci ramadan 2021.

Kasat Lantas Polres Situbondo, AKP Anindita Harcahyaningdyah, menga-

sawawi/bhirawa

takan, memasuki uji coba perubahan arus lalu lintas menjadi dua arah jajarannya terus mengantisipasi kemacetan dengan melakukan pengamanan serta pengaturan arus lalu lintas (pamturlalin). Langkah lain, ujar Anindita, Satlantas Polres Situbondo juga melakukan penertiban parkir disepanjang pertokoan. “Ya memang ada

sedikit kemacetan. Ini karena banyak pengendara yang masih belum mengetahui informasi perubahan arus sehingga perlu penyesuaian. Untuk itu petugas terus melakukan sosialisasi terkait perubahan arus lalu lintas dibeberapa titik jalan protokol Situbondo,” jelas Anindita.

Setelah dilakukan pengaturan arus

Puasa Pertama,Purnawirawan dan Warakawuri Divaksin Proses vaksinasi terus dijalankan Satgas Covid-19 untuk mewujudkan xona hijau di Kabupaten Lamongan.

Di puasa Ramadhan pertama ini, vaksin diberikan kepada para Veteran, Purnawirawan dan Warakawri di Wilayah Kodim 0812/Lamongan.

Para veteran menyusul, setelah sebelumnya pelaksanaan vaksinasi dilakukan terhadap seluruh prajurit Militer dan PNS Kodim 0812/Lamongan.

Dandim 0812 Lamongan Let-

kol Inf Sidik Wiyono mengatakan, kegiatan Vaksinasi terhadap para, Purnawirawan dan Warakawuri di Wilayah Kodim 0812/Lamongan dilaksanakan selama 2 hari yaitu hari ini Senin dan Selasa dihalaman Makodim 0812 Lamongan,”ujar Dandim,Selasa(13/4).

Dandim merinci, untuk vaksinasi hari pertama jumlahnya

ada 90 orang terdiri dari Purnawirawan 64 orang dan warakawuri 26 orang.Sedangkan sisanya akan dilaksanakan pada hari berikutnya, dengan jumlah total penerima keseluruhan 178 orang yang terdiri dari 123 purnawirawan dan 55 orang warakawuri,”terangnya.

Ditegaskan Dandim, bahwa program vaksinasi ini merupakan program dari Komando atas dan merupakan wujud perhatian TNI terhadap para, Pur-

nawirawan dan Warakawuri.

“Para Purnawirawan dan Warakawuri ini telah lebih dahulu memberikan amal bhaktinya kepada TNI dan Negara. Sudah sepantasnyalah kita memberikan perhatian sebagai wujud penghargaan atas segala amal bhaktinya tersebut,” tegasnya Pilihan dua sasaran vaksinasi tersebut juga sangat berdasar.Mengingat dalam menghadapi pandemi ini, Purnawirawan dan Warakawuri sud-

ah banyak yang lanjut usia dan dianggap perlu untuk mendapatkan vaksinasi karena termasuk golongan yang rentan terhadap Covid-19.

“Kita berharap dengan dilaksanakannya Vaksinasi ini kepada para Purnawirawan dan Warakawuri akan tetap sehat, produktif dan kekebalan tubuhnya meningkat sehingga terhindar dari penyebaran Covid-19 dan terbentuknya herd immunity,” pungkasnya. [Aha/Yit]

Proses vaksinasi di Kab.Lamongan terus berlanjut.

Alimun Hakim/Bhirawa

EKONOMI Pemkot Gelar Operasi Pasar Selama Ramadan Rabu Kliwon, 14 April 2021

Halaman 10

Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya menggelar operasi pasar selama bulan suci Ramadhan. Hal ini dilakukan untuk terus menjaga stabilitas harga di pasaran. Sebab, seringkali ada kenaikan harga pada saat Ramadhan hingga hari raya Idul Fitri.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Surabaya Wiwiek Widayati mengatakan, selama Ramadhan pihaknya akan menggelar operasi pasar di 31 kecamatan di Kota Surabaya. Bahkan, operasi pasar itu sudah dimulai sejak, Senin (12/4). “Khusus hari

ini kita gelar di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Krembangan dan Kecamatan Semampir,” kata Wiwiek, Selasa (13/4).

Sebenarnya, lanjut dia, ada dua program yang dilakukan untuk menstabilkan harga, terutama sela-

ma Bulan Ramadhan, yaitu operasi pasar di 31 kecamatan dan juga ada sidak pasar yang sudah berjalan hingga saat ini. Setiap kecamatan, biasanya ada dua titik. Namun, apabila ada permintaan tambahan dari pihak kecamatan, ia menambah titiknya.

“Jadi, apabila ada kecamatan yang meminta untuk menggelar operasi pasar di beberapa titik, kita penuhi. Sampai saat ini sudah ada sekitar 5 kecamatan yang meminta tambahan titik operasi pasar itu, yaitu Kecamatan Tandes, Sukolilo,

Wonocolo, Karang Pilang, dan Rungkut,” tegasnya.

Menurut Wiwiek, komoditi yang biasa dijual berbeda-beda setiap titik, disesuaikan dengan data Disdag tentang kebutuhan warga di lokasi operasi pasar. Namun begitu, biasanya yang dijual pada saat operasi pasar itu adalah beras, minyak, gula, telur, bawang putih, bawang merah, ayam, cabai rawit, dan sayuran.

“Harganya sama atau bahkan lebih murah dari pasaran. Kami menjual gula Rp 11.800 dan beras setiap kilogramnya hanya Rp 9.200,

komoditi yang lain juga di bawah harga pasar,” ujarnya.

Wiwiek juga memastikan bahwa hingga saat ini harga sembako di Kota Surabaya masih stabil semuanya. “Kalau ada yang mengatakan bahwa harga daging naik, itu sebenarnya tidak demikian. Jadi kalau masuk pasar lalu ketemu dengan harga daging Rp 110 ribu, itu berarti daging yang yang sudah bagus, lemak-lemaknya sudah dihilangkan, dan itu tidak ada kenaikan selama seminggu atau sebulanan ini,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa dalam setiap operasi pasar, antusiasme masyarakat sangat tinggi.

Sebab, operasi pasar yang dilakukan ini sifatnya mendekatkan kebutuhan warga, sehingga warga tidak perlu ke pasar atau ke toko modern untuk membeli sembakosembako ini.

“Jadi, antusiasme warga pasti sangat tinggi, bahkan kira-kira mencapai 80 persen, karena kita dekatkan dengan warga, sehingga mereka tidak perlu membeli jauh-jauh kebutuhannya,” pungkasnya. [iib]

BURSA EKONOMI

Harga Ayam Potong Melonjak Naik, Harga Kebutuhan Pokok Normal Trenggalek ,Bhirawa Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin temui harga ayam melonjak naik, saat melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar dan pusat perbelanjaan, Selasa (13/4/2021).

Ayam potong masih bertengger pada harga Rp. 38 ribu di awal Ramadhan. Sedangkan Ayam Horen berkisar harga Rp. 35 ribu. "Jadi yang naik daging, seperti daging Ayam. Sedangkan daging Sapi tetap, cenderung stabil," ucap Bupati Trenggalek ini usai meninjau harga kebutuhan pokok di Pasar Karangan.

Untuk bahan pokok yang lain seperti beras masib aman, tapi bahan yang kaitannya dengan pembuatan kue, seperti tepung, telur kemudian minyak, mengalami kenaikan.

Meskipun naik, tapi masih dalam batas normal karena banyaknya permintaan barang. "Jadi kalau kenaikan krusial karena kehabisan stok, tidak. Kenaikan harga lebih karena diman yang tinggi saja di tengah masyarakat, jelang Ramadhan dan Lebaran," imbuhnya.

Ditanya antisipasi yang dilakukan, Bupati Trenggalek akan melakukan beberapa upaya penstabilan harga. "Tadi sempat saya tanya Ayamnya mengambil dari mana. Terus juga saya tanya kalau lokal, masalahnya apa," terang pria yang akrab disapa Gus Ipin itu.

Ternyata ada kenaikan disektor pakan, "mungkin bisa kita lakukan upaya dengan melakukan subsidi pakan untuk ternak.

Sehingga nanti harga jualan di pasar bisa lebih stabil," lanjutnya.[wek]

Dorong Sosialisasi dan Edukasi Perdagangan, Kemendag Dukung Kolaborasi JFX dan AEKI Surabaya, Bhirawa Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menyambut baik kolaborasi antara PT Bursa Berjangka Jakarta (Jakarta Futures Exchange/JFX) dan Asosiasi Eksportir & Industri Kopi Indonesia (AEKI).

Kolaborasi JFX dan AEKI diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dalam rangka sosialisasi dan edukasi tentang perdagangan pasar fisik dan kontrak berjangka komoditi kopi yang disaksikan secara langsung oleh Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga dan penandatanganan MoU dilakukan oleh Direktur Utama, Stephanus Paulus Lumintang dan Ketua Umum AEKI, Irfan Anwar di Kantor AEKI Sumatra Utara, Medan, Sumatra Utara.

“Pemerintah menyambut terbuka dan mendukung berbagai pihak yang berniat baik dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama petani kopi. Diharapkan penandatanganan MoU antara JFX dan AEKI dapat diimplementasikan dengan baik dan memberi manfaat yang besar bagi para pemangku kepentingan, yaitu eksportir dan industri kopi Indonesia,“ terang Wamendag, Jerry, Selasa (13/4).

Kepala Bappebti, Sidharta Utama mengatakan tingkat pertumbuhan transaksi kopi cukup signifikan. Berdasarkan data transaksi di BBJ, hingga kuartal III 2020, volume transaksi kopi naik 63,06 persen (YoY) dengan kontribusi kopi terhadap total volume transaksi mencapai 33,4 persen.[riq]

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, AG 4850 RDE, Honda, Hitam, th. 2001, a/n. Diyan Ratnasari, Ds. Bungur, Karangrejo - T.Agung No. 7986/IMB/BI-IV/2021

Sejumlah pedagang di Pasar Kabupaten Pasuruan sedang melakukan aktifitas jual beli kebutuhan bahan pangan.

Hilmi Husain/Bhirawa

Di Pasuruan, Stok Pangan Saat Ramadan-Lebaran Dipastikan Surplus Pasuruan, Bhirawa Stok pangan di wilayah Kabupaten Pasuruan dipastikan aman saat Ramadan. Bahkan tersedianya sejumlah bahan komoditi itu mengalami suplus hingga Lebaran Idul Fitri.

Kepala Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pasuruan melalui Kabid Ketahanan Pangan, Mardian menyampaikan stok pangan di wilayah Kabupaten Pasuruan selama satu bulan ke depan dipastikan masih aman dan melimpah.

"Jelang Ramadan hingga tiba pua-

sa, stoknya aman dan terkendali hingga satu bulan ke depan. Yang paling melimpah adalah stok beras," ujar Mardian, Selasa (13/4).

Terinci, berrdasarkan data hingga Maret pada Minggu ke 5, stok bahan pokok, misalnya seperti beras sangat mengalami surplus. Ketersediaan beras untuk seminggu sebanyak 6.239,92 ton. Adapun perkiraan Mingguan sebanyak 2.962,61 ton.

Kemudian, untuk harga kebutuhan pokok lainnya seperti telur ayam, gula pasir dan jagung juga mengalami surplus. Mengacu pada harga rata-

rata Siskaperbapo, pada 29 Maret 2021, harga telur ayam ras turun menjadi Rp 20.700 per kilogram, yang pada pekan sebelumnya mencapai Rp 22.400 per kilogram. Sedangkan gula pasir, turun menjadi Rp 11.900 per kilogram yang sebelumnya mencapai Rp 12.000.l per kilogram.

Meski demikian, apabila ada kenaikan selama bulan Ramadan, kata Mardian, itu masih dalam tahap wajar.

"Memang ada kenaikan sedikit menjelang puasa Ramadan. Dan nantinya kalau ada gejolak, yaitu kenaikan har-

ga yang tidak wajar kami pasti turun tangan dengan melaksanakan operasi pasar. Tapi saat ini kondisinya masih berlebih-lebih," kata Mardian.

Berdasarkan data perbandingan dari Siskaperbapo pertanggal 13 April 2021, terlihat harga di seluruh pasar di wilayah Kabupaten Pasuruan tidak mengalami perubahan.

Yakni, harga telur ayam ras mencapai Rp 24.167 per kilogram dan gula pasir Rp 12.000 per kilogram. Harga paling beras terendah mencapai Rp 9.800 per kilogram hingga lainnya. [hil]

Bulog Pastikan Stok Aman Sampai 2021 Madiun, Bhirawa Stok pangan berupa beras di wilyah kerja Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Subdivre IV Madiun sampai dengan hari ini Selasa (13/4) sebanyak 14.980 ton setara beras, dipastikan aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menghadapi Ramadhan dan Lebaran 2021.

"Ketersediaan beras masih lebih dari cukup. Bahkan, bisa dibilang cukup sampai akhir tahun 2021 ini.

Karena itu masyarakat tidak perlu kuatir soal pengadaan pangan berupa beras," ujar Kepala Perum Bulog Subdivre IV Madiun, Ahmad Mustari kepada Bhirawa Selasa (13/4).

Menurut Ahmad Mustari, stok beras mencapai 14.980 ton itu tersebar di beberapa tempat di gudang penyimpanan Wilayah Bulog Subdivre IV Madiun.

"Jumlah tersebut tidak hanya cukup untuk Ramadhan. Tetapi, juga cukup hingga setelah lebaran bahkan sampai akhir tahun," kata Ahmad Mustari.

Lebih dari itu lanjut dia, apalagi sekarang ini, pihaknya dalam proses penyerapan gabah petani pada masa panen musim tanam pertama awal tahun ini. Setidaknya, untuk gabah kering giling (GKG) sebanyak 506 ton gabah dan 585 ton beras, panen musim ini yang sudah masuk gudang.Jumlah tersebut masih dimungkinkan bertam-

bah mengingat panen petani masih berlangsung di sejumlah tempat.

"Yang jelas, stok pangan di Bulog Subdivre IV Madiun yang wilayahnya Kabupaten/Kota Madiun dan Kabupaten Ngawi, lebih dari cukup. Menginggat sekarang ini masih sebagian wilayah yang masih panean,"kata Kabulog Subdivre Madiun mempertegas.

Dijelaskan, dalam penyerapan gabah maupun beras dari hasil penen padi petani, Bulog Subdivre Madiun melibatkan 15 rekanan sebagai itrak kerja. Dalam penyerapkan gabah dan beras hasil panen petani dengan HPP GKG Rp5.300/Kg dan beras Rp8.300/ Kg beras medium. Yang mana peny-

erapan hasil panen padu petahi itu rata-rata 200 ton setiap harinya disaat musim panean seperti sekarang ini.

Karena itu, dia meminta masyarakat tidak panik terhadap ketersediaan bahan pangan di wilayah Madiun dan sekitarnya. Ia memastikan semua stok yang dibutuhkan masyarakat tercukupi. Masalah sekarang ini, di wilayah Bulog Subdivre Madiun masih musim panen padi. "Sehingga diminta masyarakat tidak panik dan kuatir soal stok pangan, masih cukup selama Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1442 H bahkan masih cukup sampai akhir tahun 2021,"ungkap Ahmad Mustari mengulangi pernyataanya.[dar]

Telkomsel Ajak Masyarakat Maksimalkan Pengalaman Aktivitas Digital Surabaya, Bhirawa Telkomsel siap memastikan ketersediaan kualitas jaringan dan layanan yang prima demi menghadirkan pengalaman digital untuk #BukaPintuKebaikan bagi masyarakat di setiap aktivitas dan kegiatan ibadah yang dilakukan sepanjang Ramadan dan Idulfitri (RAFI) 1442 H. Direktur Network Telkomsel, Nugroho mengungkapkan kesiapan tersebut diwujudkan dengan secara konsisten dan berkelanjutan untuk melakukan pengamanan dan pemantuan operasional jaringan khususnya layanan broadband yang difokuskan di wilayah dengan potensi lonjakan trafik komunikasi yang tinggi, serta optimalisasi titik layanan pelanggan di berbagai saluran digital.

“Keluarga besar Telkomsel mengucapkan selamat menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan bagi seluruh umat muslim di Indonesia. Di momen yang baik ini, Telkomsel sebagai digital connectivity enabler berkomitmen untuk menghadirkan layanan bernilai tambah yang diharapkan dapat membuka lebih banyak kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk terus terhubung bersama orang-orang terdekat dan tetap nyaman dalam menjalin silaturahmi melalui pemanfaatan akses teknologi digital terdepan dari Telkomsel,” terangnya, Selasa (13/4)

Nugroho menambahkan pihaknya upayakan melalui rangkaian upaya pengamanan jaringan dan optimalisasi pelayanan yang difokuskan dilakukan mendampingi masyarakat dalam menjalani Ramadan dan Idulfitri tanpa kehilangan esensinya, di tengah masa pandemi yang masih berlangsung.

Pada RAFI tahun ini, pengamanan operasional jaringan Telkomsel sebagai antisipasi lonjakan trafik komunikasi khususnya akses broadband untuk konektivitas digital akan difokuskan di wilayah residensial, rumah ibadah, rumah sakit penanganan COVID-19, titik transit transportasi seperti bandara, terminal bus, pelabuhan, jalur penyaluran logistik, serta area spesial lainnya seperti pusat pelayanan publik.

Secara keseluruhan, optimalisasi kualitas dan kapasitas jaringan tersebut akan difokuskan di 554 point of interest (POI) di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 255 area residensial, 21 rumah sakit rujukan

COVID-19, 43 area transit transportasi utama (bandara, stasiun, terminal dan pelabuhan), 196 area spesial seperti pusat pelayanan publik dan pusat perbelanjaan, 32 area jalur transportasi dan logistik, serta 7 rumah ibadah besar.

Telkomsel memperkirakan akan tetap terjadi pergerakan yang cukup signifikan pada trafik komunikasi di momen RAFI 2021 jika dibandingkan dengan hari normal di 2021.

Trafik layanan broadband diprediksi akan tumbuh sebesar 8,54 persen, sedangkan trafik layanan panggilan suara dan SMS diproyeksi akan mengalami peningkatan sebesar 3,14 persen dan 2,95 persen.

Proyeksi tersebut terutama didasari dengan semakin cepatnya perubahan perilaku masyarakat dalam mengadopsi pemanfaatan layanan digital untuk mendapatkan kemudahan dan pengalaman lebih dalam menjalani aktivitas keseharian, khususnya di tengah pandemi COVID-19.

“Kami terus berharap, upaya pengamanan kualitas jaringan yang telah dilakukan Telkomsel dapat mendukung masyarakat yang akan menjalani momen RAFI tahun ini secara khusyuk dengan tetap mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah untuk menekan penyebaran virus COVID-19. Telko-

msel akan secara konsisten memastikan kenyamanan pengalaman silaturahmi dan kegiatan ibadah masyarakat di momen RAFI ini tetap terjaga dengan dukungan konektivitas digital berteknologi terkini dari Telkomsel,” jelas Nugroho.

Untuk itu Telkomsel secara proaktif telah menjalankan berbagai upaya penguatan kualitas dan kapasitas jaringan dengan mengoperasikan tambahan 63 unit Compact Mobile BTS (COMBAT) dan menambah kapasitas internet capacity menjadi 8,07 Tbps.

Selain itu, hingga April 2021, Telkomsel juga telah menggelar tambahan 263 unit BTS 4G/LTE baru, sehingga secara keseluruhan Telkomsel kini telah mengoperasikan lebih dari 236 ribu unit BTS yang sebagian besarnya telah didukung teknologi broadband 3G dan 4G/LTE. Selain itu, lebih dari 50 kota/kabupaten di Indonesia juga telah terlayani layanan VoLTE. Selain mematangkan infrastruktur di titik-titik dengan potensi pertumbuhan trafik komunikasi yang siginfikan, Telkomsel juga telah menjalankan uji jaringan (drive test) untuk memastikan kualitas dan kestabilan dari jaringan broadband Telkomsel secara merata dan kontinu di seluruh titik populasi di penjuru negeri.

Direktur Network Telkomsel, Nugroho menyampaikan kesiapan Telkomsel dalam menyambut Ramadan dan Idul Fitri tahun ini melalui upaya pengamanan jaringan dan optimalisasi pelayanan di tengah pandemi yang masih berlangsung.

Pada uji jaringan tahun ini, total jarak tempuh dari inisiatif pengujian jaringan tersebut mencapai 15.135 km yang meliputi 57 ruas tol termasuk sejumlah ruas yang baru beroperasi di seluruh wilayah di Indonesia. Berdasarkan kegiatan uji jaringan tersebut, secara umum Telkomsel mencatatkan hasil “BAIK” di tiap parameter performa.

“Kami berharap, berbagai upaya yang telah dilakukan Telkomsel dapat memberikan kemudahan dan

nilai tambah bagi pelanggan dalam menjalankan ibadah dan melakukan berbagai aktivitas di bulan Ramadan, serta saat memperingati Idulfitri nanti. Mari, kita melanjutkan apa yang sudah ditunaikan tahun lalu, yaitu menjalani RAFI dengan meningkatkan nilai dan aktivitas ibadah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan memperbanyak silaturahmi melalui pemanfaatan teknologi digital,” pungkas Nugroho. [riq]

SAMBUNGAN

Rabu Kliwon, 14 April 2021

Gunakan Posko PPKM, Pemkot Blitar Antisipasi Pemudik Lebaran Kota Blitar, Bhirawa Mengantisipasi kedatangan para pemudik lebaran warga Kota Blitar, Pemkot Blitar menggunakan posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di tingkat RT, RW dan Kelurahan.

Wali Kota Blitar, Santoso mengatakan sesuai dengan petunjuk dari Pemerintah Pusat tahun ini kembali tidak diperbolehkannya adanya mudik lebaran untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

“Untuk itu sebagai antisipasi dan pencegahan, adanya Posko PPKM Mikro yang selama ini sangat efektif juga akan kita libatkan untuk ikut mengantisipasi kedatangan pemudik lebih awal,” kata Wali Kota Blitar, Santoso, Selasa (13/4).

Lanjut Wali Kota Santoso, selama ini posko-posko PPKM Mikro yang telah terbentuk sangat efektif dalam melakukan pencegahan penyebaran Covid-19, sehingga digunakan sebagai basis pemantauan pemudik juga bisa maksimal.

“Karena melalui posko ini pemantauannya akan lebih teliti dan efektif, karena Ketua Posko Tingkat RW juga masing-

masing Ketua RW yang dibantu Ketua RT setempat,” jelasnya.

Selain itu pihaknya juga meminta masing-masing posko PPKM Mikro di Kota Blitar sering melakukan observasi kepada setiap pemudik yang memasuki wilayahnya, dimana jika ditemukan pemudik yang terindikasi terjangkit Covid-19 maka pihak posko harus segera berkoordinasi dengan otoritas kesehatan setempat atau dengan Kelurahan untuk segera ditindaklanjuti.

“Karena kami juga tidak ingin kondisi Kota Blitar yang kini reda penyebaran Covod-19 kembali meningkat karena banyak pemudik lebaran yang juga datang dan kebetulan terkonfirmasi Covid19,” jelasnya.

Tambah Santoso, pihaknya juga akan mengupayakan cara agar larangan mudik yang telah dikeluarkan Pemerintah Pusat dapat terlaksana dengan maksimal di Kota Blitar, bahkan pihaknya juga memberikan larangan mudik bagi PNS. Namun jika ada yang melanggar pihaknya akan memberikan sanksi tegas kepada PNS yang kedapatan melanggar.

“Aturan terkait larangan mudik bagi

Pertahankan Amalan Ramadan di Tengah Pandemi Covid-19 l

Sambungan hal 1

namun tetap diimbau untuk tetap menerapkan protocol kesehatan. Yakni menerapkan tetap jaga jarak saat menjalankan ibadah berlangsung, memakai masker, dan cuci tangan. Semua serba terbatasi dan hati-hati. Walaupun seperti itu. Tidak menutup kemungkinan untuk tetap fastabiqul khoirot di bulan suci. Dampak positif adanya kecanggihan teknologi sekarang dapat memberikan kontribusi yang luar biasa. Ngaji posonan Online, rapat online, kerja online misalnya, yang bisa dilakukan dalam rumah sehingga tetap mematuhi aturan dari pemerintah.

Ramadan adalah bulan yang dinantikan oleh umat Islam. Walaupun ramadan tahun ini tidak sebebas dengan Ramadan-ramadan sebelumnya, akan tetapi kekhusyuan dalam menjalankan ibadah tetap harus dilakukan dengan maksimal.

Penyebaran virus korona yang sudah merabak luasnya sehingga terhalang semua hal keinginan, tidaklah perlu menyalahkan satu dengan yang lain.

Ambil hikmahnya buang negatifnya. Sikap seorang yang beriman tentunya menganggap wabah ini sebagai rahmat Allah. Dengan begitu, rasa sabar dan ketakwaan kepada Allah semakin ditingkatkan. Apalagi di tengah pandemi diiringi bulan suci, maka kesempatan dalam taqarrub ila Allah untuk disempurnakan.

Musibah wabah korona ini pada hakikatnya tidak ada yang menginginkan. Bagaimana tidak? Walaupun ada hal positifnya yang diambil, tetapi sistem dalam perekonomian masyarakat kebanyakan anjlok berkurang.

Padahal ramadan adalah bulan yang digadang-gadang untuk meningkatkan kestabilitas perekonomian atau bahkan kejayaan dalam proyek sosial. Tapi nyatanya, para pekerja, pedagang pun banyak yang tidak meraih keuntungan bahkan kerugian. Segala upaya telah dilakukan pemerintah dalam mencegah Covid-19. Semoga wabah ini segera cepat berlalu, sehingga dapat meraih kemenangan dan ketenangan.

Tetap mengaplikasikan amalan bulan suci adalah salah satu cara yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Bertahan dalam menahan amarah, bersikap ramah di media online maupun offline, bersikap sabar, ataupun mempertahankan kualitas puasa yang lainnya. Walaupun dalam situasi sekarang yang mengkhawatirkan, janganlah bermalas-malasan untuk melakukan sesuatu hal yang berfaedah. Karena kesempatan dalam bulan suci, pahala akan dilipatgandakan oleh sang Ilahi. Tetap jaga kesehatan dan kebersihan.**

Sinergi Menjaga Stabilitas Harga

Sambungan hal 1 (13/4). Rapat koordinasi yang digelar di Ruang Sidang Sekretaris Daerah itu dihadiri oleh beberapa dinas terkait, seperti Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, PD Pasar Surya, dan Bagian Perekonomian serta dinas lainnya.

Cak Ji menyampaikan, rapat koordinasi ini untuk bersama-sama mengantisipasi kelangkaan sembako di Kota Surabaya, terutama selama Ramadhan ini. Sebab, seringkali kalau Ramadhan dan hendak Idul Fitri, bahan pokok di tengahtengah warga mengalami kenaikan.

“Oleh karena itu, kami akan terus berusaha untuk menstabilkan harga itu, jangan sampai harganya naik atau bahkan stoknya habis. Jadi, semua jajaran di Pemkot Surabaya bersinergi dan bergandeng tangan untuk terus menstabilkan harga selama Bulan Ramadhan hingga Idul Fitri,” kata Cak Ji. Karenanya, sudah ada beberapa program yang sudah dijalankan oleh beberapa dinas di Pemkot Surabaya. Salah satunya operasi pasar yang sudah dimulai sejak Senin kemarin. “Nah, operasi pasar ini bukan berjualan barang di pasar, tapi di RT/RW yang sudah ditunjuk oleh kecamatan, sehingga kebutuhan mereka didekatkan dan mereka tidak perlu jauh-jauh membeli kebutuhannya,” ujarnya.

Tentunya, operasi pasar ini akan sangat membantu beban hidup warga Kota Surabaya, apalagi harga barang-barang yang dijual saat operasi pasar itu di bawah pasaran. Makanya, tak heran jika setiap operasi pasar selalu diserbu oleh warga.

“Selain operasi pasar, pemkot juga melakukan sidak pasar. Hal ini penting dilakukan untuk mengecek langsung ke lapangan tentang harga dan ketersediaan stok barang, sehingga kalau memang stoknya sudah mulai menipis bisa dicarikan solusi bersama-sama,” tegasnya.

Cak Ji juga memastikan bahwa berdasarkan pantauan jajaran Pemkot Surabaya, hingga saat ini harga sembako di Kota Surabaya masih stabil semuanya. Tidak ada kenaikan yang signifikan dan masih dalam kategori wajar. “Jadi, sampai saat ini rata-rata masih stabil semuanya,” tegasnya.

Saat rapat itu, Cak Ji juga terus mendorong para pedagang yang ada di pasar untuk segera divaksin.

Sebab, sampai saat ini masih bayak para pedagang pasar yang belum menerima vaksin. “Ini penting untuk memberikan rasa aman dan nyaman ketika belanja di pasar,” pungkasnya. [iib] l

Pemkot Blitar bakal menggunakan posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di tingkat RT, RW dan Kelurahan untuk mengantisipasi kedatangan para pemudik lebaran.

PNS sudah jelas diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, dimana

Sambungan hal 1

kepada hewan tersebut berjalan sukses. “Secara teknis laporan terakhir hewan yang disuntik vaksin sehat-sehat saja. Tidak ada yang berdampak signifikan,” tambah dia.

Meski begitu, tahap uji coba terhadap hewan belum tersebut belum selesai. Diakui Prof Nasih pihaknya sempat mengalami kesulitan dalam mendatangkan hewan transgenik dari Amerika. “(Uji coba) belum selesai.

Mendatangkan hewan dari Amerika itu ternyata tidak mudah. Waktu yang dibutuhkan panjang. Setelah sampai di Jakarta harus dikarantina. Sehingga bayangan kita tanggal 15 Maret bisa

ASN tidak boleh mudik mulai tanggal 6 hingga 17 Mei,” imbuhnya. [htn]

mulai, ternyata harus mundur 1 April itu pun hewannya masih dikarantina sehingga belum bisa dipakai,” jelas nya.

Baru pada tanggal 9 April lalu, lanjut dia penyuntikan pertama dilakukan. Prof. Nasih menjelaskan hewan transgenik harus didatangkan dari Amerika Serikat karena di Indonesia belum ada hewan khusus untuk uji coba.

“Di Amerika Serikat semuanya telah siap. Kami ingin vaksin ini standarnya internasional biar bisa diakui WHO. Kami juga ingin ini berjalan lancar dan berharap agak diam-diam dulu, mudah-mudahan dua bulan untuk uji coba hewan lancar, sehingga

bulan Juli-Agustus bisa mulai uji klinis,” ujarnya.

Diungkapkannya, pengembang vaksin Merah Putih yakni Unair, Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Gadjah Mada telah melakukan pertemuan dengan BPOM pada Senin (12/4) lalu.

Dari pertemuan tersebut, Prof.

Nasih berharap segera ada kabar baik untuk vaksin Merah Putih. “BPOM sejak awal terlibat secara langsung, sehingga mudah-mudahan tidak ada alasan apapun untuk tidak memfasilitasi kami,” tuturnya. [ina]

Gus Ipul Prihatin, Banyak Alat Medis RSUD Dr R Soedarsono Tak Berfungsi l

Sambungan hal 1

sakit ini berubah,” ujar Gus Ipul.

Gus Ipul menyatakan ada sejumlah persepsi negatif terkait pelayanan RSUD Dr R Soedarsono Kota Pasuruan.

Mulai dari rumah sakit tersebut sangat kalah dari rumah sakit swasta.

Penyebabnya adalah lambannya pelayanan. Kemudian, seluruh pegawai di rumah sakit kurang senyum, sehingga terkesan menjadi kurang ramah. Ditambah lagi, permasalahan antrian panjang yang seharusnya tidak terjadi.

“Tentunya permasalahan itu perpengaruh terhadap menurunnya

kepercayaan terhadap rumah sakit ini. Menurunnya pada jumlah peng­ unjung hingga lainnya. Makanya ini harus benar-benar diperbaiki,” kata Gus Ipul.

Pejabat nomer satu di Kota Pasuruan ini juga sangat prihatin melihat banyaknya alat-alat medis rumah sakit yang tidak berfungsi. Misalnya, ada mesin pencuci darah sejak satu tahun lalu. Namun, tidak bisa digunakan hingga sekarang. Ada mesin CT Scan yang baru dibeli, tidak dimaksimalkan dan akhirnya rusak. Hingga masih banyak lagi.

“Kalau saya pantas menangis, saya pasti akan menangis. Dan saya tidak mengerti, apa yang terjadi di masa lalu. Sehingga pelayanan rumah

sakit tidak jalan dan masyarakat juga banyak yang mengeluhkan. Karena itu, mulai hari ini, saya mengajak teman-teman pegawai untuk lebih sadar serta mulai memperbaiki rumah sakit RSUD Dr R Soedarsono Kota Pasuruan ini,” jelas Gus Ipul.

Direktur Utama RSUD dr R Soedarsono Kota Pasuruan, dr M Burhan mengungkapkan bahwa pihaknya mendukung penuh perbaikan layanan agar lebih bermutu, termasuk penandatanganan pakta integritas itu.

“Tentunya pakta integritas merupakan wujud menata SDM supaya lebih baik, meningkatkan loyalitas, kedisiplinan dan profesional dalam melayani masyarakat Kota Pasuruan,” kata M Burhan. [hil]

Provinsi Jatim sejak tahun 2019 telah mendapatkan ISO 37001-2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan, di mana seluruh pegawai Inspektorat dilarang keras menerima suap.

“Kami saat melakukan pemeriksaan di OPD, auditor hanya pinjam tempat pemeriksaan. Bahkan, untuk makan dan minum, auditor bawa sendiri.

Tidak ada auditor yang dibelikan makan minum oleh OPD atau entitas pengawasan. Kami persis seperti petugas KPK saat bekerja di lapangan. Kalau KPK saat memeriksa, beli makanan dari luar, kalau kami bawa sendiri alias mbontot,” tutur Helmy.

Ke depan, lanjut Helmy, auditor tidak perlu datang lagi ke OPD saat melakukan pemeriksaan, melainkan memeriksanya melalui aplikasi atau sistem. Jadi, tidak akan bertemu secara tatap muka lagi antara auditor dan entitas pengawasan. Hal ini untuk menghindari terjadinya tindakan gratifikasi atau suap.

“Idealnya, kami harus memiliki sebanyak 150 orang auditor, tapi faktanya kami hanya memiliki 40 auditor. Anggaran kami juga terbatas. Ada 500 obyek atau entitas pengawasan yang harus diperiksa Inspektorat.

Perbandingannya 1:7, akhirnya kami kejar tayang. Saya khawatir banyak perceraian di Inspektorat, karena suami dan istri yang bekerja di Ins-

pektorat pulang larut malam. Meski kondisi keterbatasan SDM dan anggaran, kami jamin kualitas pemeriksaan tetap terjaga,” tutur Helmy.

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Inspektorat Provinsi Jatim, Syamsul Huda menambahkan, hingga saat ini belum ada ASN di OPD yang memberikan laporan soal penyelewengan keuangan. Selain itu, dalam bekerja di lapangan, para auditor dipastikan bertindak profesional dan memiliki integritas yang kuat.

“Saat auditor memeriksa di sebuah kantor OPD dan selesai pelaksanaan pemeriksaan, kami diam-diam memberikan kuisioner atau melakukan survei. Survei itu dibagikan kepada entitas pengawasan dengan permintaan keterangan terkait, kemampuan personel saat bertugas, kecakapan dalam bertugas, penguasaan materi, ketepatan solusi dan potensi gratifikasi atau suap oleh Tim Pemeriksa,” imbuhnya.

Bagaimana jika ada OPD yang memaksa memberikan sejumlah barang atau uang gratifikasi. “Kalau bisa gratifikasi itu ditolak langsung di tempat. Kalau mereka tetap memaksa, kasihkan ke panti asuhan. Nanti barang atau uang gratifikasi yang sudah diserahkan ke panti asuhan, dilaporkan ke UPG atau Unit Pengendalian Gratifikasi milik Inspektorat Jatim,” tukas Syamsul. [tam]

Tantang ASN Pemprov Jadi Whistleblower l

Disnaker Ciptakan Zero Conflict l

Unair Uji Coba Hewan Transgenik l

Halaman 11

Sambungan hal 1

memiliki empat irban, yakni rban Bidang Pemerintahan, Irban Ekonomi Pembangunan, Irban Keuangan dan Pengelolaan Aset serta Irban Kesra.

Dengan pergub baru, ada tambahan satu bidang Irbansus,” tegas Helmy kepada wartawan, Selasa (13/5).

Untuk memaksimalkan fungsi pencegahan korupsi ini, Helmy juga menantang kepada ASN di lingkungan Pemprov Jatim untuk menjadi whistleblower. Pihak ini merupakan pelapor yang berasal dari bagi se­ seorang dari unsur karyawan, mantan karyawan, pekerja, atau anggota dari suatu institusi atau organisasi yang melaporkan suatu tindakan yang dianggap melanggar ketentuan kepada pihak yang berwenang.

“Untuk whistleblower sudah ada pergubnya nomor 65 tahun 2017 tentang Whistleblowing System. Siapa ASN dari OPD Pemprov Jatim yang bisa melaporkan praktik korupsi di lingkungannya akan dikasih reward.

Tapi harus benar laporannya, bukan fitnah. Kalau tidak benar, malah bisa kena sendiri karena pemberian keterangan palsu. Kami juga tegaskan agar tidak coba-coba menyuap auditor kami saat melakukan pemeriksaan,” tutur Helmy.

Dia menjelaskan, Inspektorat

Sambungan hal 1

Sehingga untuk menanggapi hal tersebnut, maka dirinya langsung menggelar rapat koordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang tahun lalu bergejolak tentang pembayaran THR bagi karyawannya, sehingga kita musyawarakan.

Menurut dia, jika mengacu pada SE Menaker tersebut, maka pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja, agar dapat memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya.

“SE itu upaya pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional. Sehingga untuk mengantisipasi adanya gejolak, maka mereka kita ajak musyawarah sebagai bentuk antisipasi meredam kemungkinan gejolak yang akan terjadi terkait pemberian THR,” katanya kepada wartawan, Selasa (13/4).

Dalam kesempatan itu, Yoyok menegaskan, jika dirinya menginginkan hubungan industrial di Kabupaten Malang tetap harmonis, dan iklim kondusivitas tetap terjaga, meski di masa pandemi Covid-19 ini kondisinya serba sulit.

Sehingga kita himbau pada pengusaha dan pekerja agar membuat kesepakatan dalam strategi pembayaran THR kepada pekerjanya. Namun, bila tidak memungkinkan pembayaran secara kontan, maka pembayaran dapat dilakukan secara periodik sesuai kesepakatan bersama.

“Tentukan strategi agar THR tidak dicicil. Se­ hingga pihak management harus mengantisipasinya. Misal, THR dicicil tidak apa-apa asal sesuai dengan kesepakatan para karyawannya,” ujarnya.

Meski begitu, pintah dia, pihak manajemen harus mengantisipasi kemungkinan timbulnya gejolak. Namun, jika nantinya kesepakatan antara kedua belah pihak gagal, maka wajib melaporkan kepada pihak Kepolisian agar difasilitasi. Hal itu perlu dilakukan pada masingmasing perusahaan, karena agar bisa menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Apalagi, saat ini masih berlangsung Pandemi Covid-19, sehingga jika terjadi gejolak akan berpotensi kerumanan massa, tentunya akan bisa terjadi penyebaran virus corona,” tegas Yoyok.

Perlu diketahui, dalam SE Menaker Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tersebut, telah ditekankan bahwa pembayaran THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lama 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan pada pekerja/buruh yang bersangkutan.

Tentang kesepakatan mengenai waktu pembayaran THR Keagamaan itu harus dipastikan tidak sampai menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR keagamaan tahun 2021 kepada pekerja/buruh dengan besaran se­suai ketentuan peraturan perundang-undangan.n [cyn]

Sidak KPM, Kadinsos Pastikan Kualitas Bantuan Mensos l

Sambungan hal 1

Semanding, Danarji mengunjungi keluarga Darti dan Narmi warga dusun Tlogo Desa Prunggahan Kulon yang merupakan KPM BPNT dari Kemensos RI. Pada Bhirawa, Kadinsos P3A, Eko Julianto, mengungkapkan peninjauan dilakukan secara mendadak, tidak direncanakan dengan sasaran diambil secara sampling dan tidak diberitahukan sebelumnya. Tujuannya, untuk memastikan bantuan yang diterima KPM sesuai ketentuan dan berkualitas baik.

Berdasarkan hasil pengamatan langsung, mantan Kabag Kesra ini menyatakan komoditas pangan yang diterima KPM dari agen berkualitas baik dan sesuai dengan persyaratan. Masingmasing KPM menerima beras kualitas premium 15 kg, telur dan tempe dalam kondisi layak.

“Dari dua KPM yang kami kunjungi, seluruhnya memenuhi ketentuan,” katanya Selasa (13/4/).

Kepala Dinsos P3A Tuban juga menghimbau kepada Agen dan KPM untuk mengembalikan apabila komoditas pangan ditemukan tidak sesuai ketentuan atau berkualitas kurang baik.

Karenanya, Agen penyalur diminta benar-benar selektif menerima komoditas pangan sebelum didistribusikan ke KPM. Eko yang pernah menjadi Camat Seman­ ding ini menegaskan, sidak serupa akan terus dilanjutkan untuk memastikan dan menjamin KPM memperoleh haknya sesuai yang telah ditetapkan. “Peninjauan dilakukan sebagai wujud komitmen pengawasan dan pengawalan dari hulu hingga hilir guna menjamin kualitasnya,” ungkapnya.

Salah satu KPM BPNT, Narti mengaku senang dan bersyukur karena telah menerima bantuan tersebut. “Alhamdulillah mas, bantuan yang saya terima (beras, telur dan tempe) semuanya berkualitas baik,” ujarnya.

Bantuan yang diterima akan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Narti juga berterima kasih kepada Pemkab Tuban dan Dinsos Tuban yang memperhatikan warganya. Bahkan, secara langsung melihat kondisi warganya dan memastikan bantuan yang diterima berkualitas baik. “Terimakasih Bu Menteri, Pak Bupati Huda, kami sangat terperhatikan, bahkan sampai di kunjingi seperti ini di rumah,” pungkas Narti. [hud]

Mengungsi di Kandang Kambing, Trauma, Tak Menyangka Dikunjungi Gubernur l

Sambungan hal 1

jadi, Sukini merasakan kegelisahan yang sangat. “Malamnya sebelum gempa itu saya sudah nggak bisa tidur. Bahkan cucu saya masih nangis terus sampai sekarang.

Takut sekali,” ujar Sukini.

Bersyukur, Sukini dalam kecemasannya mendapat kunjungan dan bertemu langsung Gubernur Khofifah dan Bupati

Lumajang Toriqul Haq. Dalam perjumpaan itu, Sukini mencurahkan semua dukanya setelah gempa terjadi. “Tidak menyangka akan didatangi bu gubernur dan pak bupati. Terimakasih dan semoga bantuan untuk perbaikan rumah segera dilaksanakan,” tutur Sukini.

Sementara itu Khofifah pun ingin memastikan bahwa seluruh kebutuhan dasar seperti makan dan bahan makanan dapat

tercukupi. Khofifah juga memberikan santunan untuk Sukini serta sembako yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Sabar ya bu, pemerintah akan segera membantu perbaikan rumahnya. Tapi sekarang sedang diselesaikan dulu pendataannya, validasinya. Nanti akan didata sama pak RT atau pak lurahnya supaya dapat bantuan perbaikan,” tutur Khofifah.

Khofifah juga menyampaikan kepada warga setempat, bahwa pesan Presiden Joko Widodo agar penanganan bencana segera dirampungkan. Karena itu, Pemprov bersama TNI dan Polri sedang mendata pasukannya untuk membantu perbaikan kerusakan rumah warga.

“Pak Presiden minta agar perbaikan selesai dalam dua bulan ini,” pungkas Khofifah. [*]

Bhirawa

UTAMA

Rabu Kliwon, 14 April 2021

Halaman 12

456 Jabatan Eselon IV di Jajaran Terancam Hilang Gresik, Bhirawa Dampak dari reformasi kelembagaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, sebanyak 456 jabatan eselon IV dijajaran Pemkab Gresik terancam hilang. Sementara untuk jabatan eselon III hanya tinggal 142 kursi. Sekarang Pemkab Gresik bahkan sudah mulai bersiap-siap melaksanakan reformasi kelembagaan baru itu.

kerin ikanto/bhirawa

Wakil Bupati Gresik saat memimpin rapat koordinasi penyederhanaan birokrasi.

KILAS DAERAH

ProFauna Temukan Seekor Kijang Hasil Perburuan Liar di Hutan Pujon Kab Malang, Bhirawa Perburuan liar di wilayah hutan Kabupaten Malang terus terjadi, karena hal ini telah ditemukan seekor hewan yang dilindungi pemerintah yakni jenis kijang. Sedangkan perburuan liar tersebut di wilayah Hutan Pujon, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang.

Ketua ProFauna Indonesia Rosek Nurwahid, Selasa (13/4), kepada wartawan menyampaikan, bahwa hewan jenis kijang yang ditemukan di Hutan Pujon merupakan hasil perburuan liar. Sedangkan kijang yang ditemukan tim gabungan dari Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Timur (Jatim), ProFauna, dan Perhutani, dalam kondisi tergelatak tak berdaya. "Tim gabungan sempat menjumpai pemburu kijang, namun sayangnya pelaku keburu melarikan diri," ungkapnya.

Meski, kata dia, tidak bisa menangkap pelaku pemburu satwa kijang yang dilindungi, tapi pihaknya masih mempunyai barang bukti seperti seekor kijang yang dalam kondisi mati, Handphone (HP), kantong, senjata tajam dan tali sudah kita amankan. Sehingga dengan barang bukti tersebut, maka akan lebih mudah untuk menangkap pelaku perburuan kijang. Dan saat ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan Polres Batu.

"Sebab, Hutan Pujon masuk wilayah hukum Polres Batu, sehingga dalam kasus perburuan liar ini akan kita laporkan ke Polres tersebut, agar nantinya pihak Kepolisian bisa melakukan penangkapan terhadap pelaku," ujar Rosek. [cyn]

Seekor kijang yang dalam kondisi mati saat ditemukan tim gabungan, di Hutan Pujon.

Hal ini sesuai arahan Presiden RI terkait reformasi struktural, penyederhanaan eselonisasi birokrasi menjadi hanya 2 level dan diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi. Sebagai konsekwensinya, ada 456 jabatan eselon IV yang hilang dan dialihkan ke

jabatan fungsional, dan hanya 246 jabatan eselon IV yang lain tetap dipertahankan. Sedangkan, hanya 142 jabatan struktural di eselon III yang dipertahankan.

Wakil Bupati (Wabup) Gresik Aminatun Habibah atau Bu Min saat membuka rapat koordinasi penyederhanaan birokrasi pada

Selasa (13/4/2021) di Ruang Mandala Bakti Praja mengatakan, dalam tiga bulan ini harus menyiapkan segala sesuatunya.

"Hal ini penting agar saat dimulainya penataan birokrasi ini dengan penyederhanaan jabatan tidak terlalu berdampak terhadap jalannya pemerintahan maupun terhadap ASN yang bersangkutan" katanya.

Sementara, Sekda Gresik Abimanyu Poncoatmojo Iswinarno dalam sambutannya mengatakan, pelaksanaan reformasi birokrasi sudah harus dilaksanakan pada tahun 2021. Dengan demikian pelaksanaan pelantikan pada pertenga-

han Juni 2021."Reformasi birokrasi ini hanya merupakan perubahan nomenklatur. Eselon III berubah menjadi koordinator, sedangkan eselon IV menjadi sub koordinator.

Tentunya dengan menjadi pejabat fungsional, batas usia pensiun menjadi 60 tahun seperti pegawai fungsional lain selama ini" katanya.

Ada 8 area perubahan pada reformasi birokrasi ini, yaitu pola pikir atau budaya kerja, penguatan kelembagaan (organisasi), penguatan regulasi perundang-undangan, penataan SDM aparatur, penataan ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik. [eri]

BNPB Bentuk Desk Relawan Tanggap Darurat Gempa Jatim 2021 BPBD Jatim, Bhirawa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar rapat Pembentukan Desk Relawan Tanggap Darurat Gempa Jatim 2021. Rapat ini bertujuan untuk mempermudah pendataan dan pemetaan relawan yang bergerak di wilayah terdampak gempa bumi di Jatim.

Digelar di Ruang Siaga, Kantor BPBD Jatim pada Senin (12/4) sore ini dipimpin Kasubdit Pemberdayaan Sumberdaya BNPB, Pangarso Suryotomo. Kemudian dari BPBD Jatim turut hadir Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan (PK) BPBD Jatim, Gatot Soebroto. Sekjen FPRB Jatim, Catur Sudarmanto; Ketua LPBI NU Jatim, Saiful Amin; Ketua R-KomPAS, Tito Puspita Wibowo; Ketua Wartapala Indonesia, Puspita Ningtyas dan perwakilan sejumlah kelompok relawan lain.

Pangarso Suryotomo menjelaskan, rapat ini untuk pendataan dan pemetaan potensi relawan yang telah turun ke lokasi terdampak gempa. Pendataan itu nantinya akan dimasukkan dalam aplikasi Desk Relawan Tanggap Darurat Gempa Jatim 2021 yang telah disiapkan BNPB. "Tujuannya, agar para relawan yang terjun membantu korban gempa bisa terindentifikasi jumlahnya dan terkoordinasi tugas-tugasnya," jelas Pangarso Suryotomo. Dengan adanya desk relawan ini, sambung Pangarso, tidak terjadi penumpukan di satu tempat dan kekurangan di tempat yang lain. Jadi sekaligus untuk memanage relawan yang sudah terjun ke

Rapat Pembentukan Desk Relawan Tanggap Darurat Gempa Jatim 2021.

lokasi. Bukan untuk mengerahkan relawan yang belum beraksi.

"Intinya pendataan dan job desk dari para relawan ini lebih terarah.

Sehingga satu sama lain bisa melengkapi dan mengetahui tugas-tugas

di lapangan," terangnya.

Pangarso menambahkan, dalam rapat pemetaan ini, relawan juga dilatih penggunaan aplikasi Desk Relawan tersebut. Dengan harapan, nantinya para relawan ini bisa menginput sendi-

ri hasil identifikasi relawan di lokasi terdampak gempa.

"Desk relawan ini dikhususkan untuk relawan. Dan juga bisa dikerjakan juga oleh relawan tanggal darurat gempa Jatim," pungkasnya. [bed]

GALERI KEMANUSIAAN

Operasi Pekat Semeru 2021

Awal Ramadan, Polrestabes Musnahkan 4.696 Botol Miras Polrestabes Surabaya, Bhirawa Mengawali bulan suci Ramadan 2021, Polrestabes Surabaya beserta Polsek jajaran berhasil memberantas penyakit masyarakat (Pekat). Melalui Operasi Pekat Semeru dari 22 Maret sampai 2 April 2021, sebanyak 4.696 botol miras berhasil diamankan dan dimusnahkan.

Sebanyak 4.696 botol miras dimusnahkan pada hari pertama bulan Ramadan, Selasa (13/4) di halaman Mapolrestabes Surabaya.

Selain ribuan botol miras, ada beberapa barang bukti (BB) diantaranya uang tunai Rp 3 juta, 4 unit HP dari kasus perjudian. Sedangkan dari kasus street crime (kejahatan jalanan) bb nya yakni 12 kendaraan bermotor, 15 unit HP dan uang Rp 1 juta. Serta 2 dua petasan.

"Operasi penyakit masyarakat ini bertujuan untuk menciptakan situasi aman dan kondusif di Surabaya. Serta mendukung suasana khidmat selama Ramadan," kata Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Jhonny Eddizon Isir.

Isir menjelaskan, operasi pekat tak dilakukan pihaknya saja. Melainkan bersama Polsek jajaran. Dan juga bekerjasama dengan Pemkot Surabaya, Kejaksaan Negeri, MUI, hingga sejumlah tokoh agama lain di Kota Surabaya.

"Kami akan terus menggelar razia, sasarannya yakni penyakit masyarakat. Diantaranya seperti miras, premanisme, narkoba, dan penyakit masyarakat lain," tegasnya.

Sementara itu, Kasatreskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Oki Ahadian Purnomo menambahkan, selama 12 hari operasi berhasil mengamankan 2.278 orang tersangka.

Ribuan tersangka itu didapati dari kasus premanisme dengan 2.255 kasus. Sedangkan kedua terbanyak yakni tersangka kasus miras, jumlahnya 402

tersangka dengan 384 kasus.

Kemudian, sambung Oki, terbanyak ketiga yakni tersangka kasus narkoba berjumlah 105 tersangka, dengan 80 kasus. Disusul dengan kasus perjudian sebanyak 15 tersangka dengan jumlah 13 kasus.

"Untuk kasus premanisme, sebanyak 2.023 orang (tersangka) dilakukan pembinaan," beber Oki. Dari ribuan tersangka itu, pihaknya juga mengamankan beragam barang bukti. Seperti BB narkotika jenis sabu den-

gan jumlah 410,44 gram. Kemudian 38 butir ekstasi dan 1.370 butir pil koplo. Untuk pemusnahan barang bukti narkotika, Oki menegaskan sudah digabung dengan Polda Jatim untuk dimusnahkan.

Masih kata Oki, Polrestabes Surabaya juga memastikan pengamanan selama Ramadan akan terus ditingkatkan. Serta pengamanan pada titik-titik rawan kejahatan jalanan. Sehingga turut menciptakan suasana yang aman dan kondusif selama bulan suci Ramadan di Kota Pahlawan.

"Intinya kami siap melakukan pengamanan selama bulan suci Ramadan dan pada hari-hari biasa. Hal ini kami lakukan untuk menjaga situasi dan kondisi Kota Surabaya agar aman dan kondusif," pungkasnya. [bed]

Pemusnahan barang bukti miras hasil dari Operasi Pekat Semeru 2021, Selasa (13/ 4) di Mapolrestabes Surabaya.