Binder14des2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Pemkab sudah mulai mentransfer dana desa yang sudah memenuhi persyaratan administrasi,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

Baca Hal 6

031-5615454

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Pemkab Bojonegoro Ibnoe Soeyoeti

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Senin Pahing, 14 DESEMBER 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

14 DESEMBER 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo

09.00 Penyerahan DIPA di Jakarta

 Wagub H Saifullah Yusuf 08.00 Peresmian Sumur Resapan di Ngajum Malang 14.00 Peresmian Dalwa Center di PP Darullughoh Wal Dakwah Pasuruan 19.00 Menghadiri PPID Award di Graha Pena Surabaya

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 09.00 Menghadiri Rakerda TPID di Hotel Sheraton 19.00 Menghadiri PPID Award di Graha Pena Surabaya Ket : Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu

DPRD Bojonegoro Apresiasi BUMD Jatim Pasok Minyak Bojonegoro, Bhirawa Komisi B DPRD Bojonegoro mengapresiasi BUMD Pemprov Jatim yang akan memberikan pasokan produksi minyak Blok Cepu yang menjadi jatahnya, untuk mendukung kilang minyak di daerahnya.

“DPRD mengapresiasi rencana BUMD Pemprov Jawa Timur yang bersedia memberikan jatah minyak Blok Cepu kepada PT Bangkit Bangun Sarana (BBS), BUMD pemkab, yang akan mendirikan kilang minyak,” kata Sekretaris Komisi B DPRD Bojonegoro Lasuri, Minggu (13/12).

Ia mengaku sudah memperoleh informasi secara lisan dari BUMD Pemprov Jawa Timur yaitu PT Petro Gas Jatim yang berencana akan memberikan minyak yang menjadi jatahnya dalam penyertaan modal minyak Blok Cepu untuk pasokan kilang minyak.

Oleh karena itu, menurut dia, Pertamina tidak ada lagi alasan untuk menolak permintaan PT BBS, yang meminta jatah minyak untuk memenuhi kebutuhan rencana pendirian kilang minyak bekerjasama dengan investor. “Sesuai rencana kebutuhan minyak untuk pasokan kilang minyak sekitar 10.000 barel per harinya,” ucapnya.

Menurut dia, PT Asri Dharma Sejahtera (ADS), BUMD pemkab yang mengelola penyertaan modal minyak Blok Cepu juga wajib mendukung berdi-

 ke halaman 11

2016, Kontribusi Ekonomi Kreatif Bisa Tembus 8% Jakarta, Bhirawa Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) optimistis, industri berbasis kreativitas akan tumbuh signifikan tahun depan dan diperkirakan mampu berkontribusi hingga 8% dalam Produk Domestik Bruto (PDB).

“Tahun ini saja kontribusinya sekitar 7,5 persen.

Tahun depan kita perkirakan tembus delapan persen, di atas ekspektasi pemerintah yang masih sekitar 7,5 persen lagi,” ujar Ketua Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif BPP HIPMI Yaser Palito dalam rilisnya di Jakarta, Minggu (13/12).

Yaser mengatakan, salah satu penyebab sektor ini tumbuh cukup pesat dikarenakan animo dan antusiasme para pekerja muda usia produktif. Sektor ini bahkan menjadi lapangan kerja dan usaha primadona bagi pekerja muda dan usia produktif.

Sebagaimana diketahui, ekonomi kreatif di Indonesia tumbuh dan berkembang menjadi sektor ekonomi yang memiliki peranan strategis bagi perekonomian. Pada 2014, ekonomi kreatif berkontribusi 7,1% terhadap PDB nasional, menyerap 12 juta tenaga kerja dan berkontribusi perolehan devisa 5,8%.

Meski kinerja sektor lain seperti komoditas dan pertambangan menurun, namun sektor kreatif tetap mengkilap tahun depan. Sektor ini juga terbukti cukup kuat menopang perekonomian meski

Lawan Emil di Pilkada Trenggalek Akui Kalah Telak KPU: Anas-Yusuf Raih 88,96% Pilkada Banyuwangi

Trenggalek, Bhirawa Kubu lawan politik Emil Elestianto Dardak-Mochamad Nur Arifin telah mengakui kalah telak atas pesaingnya di Pilkada Trenggalek dan belum berencana mengajukan perlawanan melalui jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi sekalipun menengarai adanya dugaan politik uang selama gelaran Pilkada.

“Kami ikhlas mengakui kalah, karena selisih cukup jauh.

Terima saja hasilnya dengan lapang dada,” kata Calon Wakil Bupati Trenggalek dari pasangan nomor urut 1, Priyo Handoko di Trenggalek, Minggu (13/12).

Melalui awak media yang mewawancarainya, Priyo yang berlatar belakang notaris itu menyampaikan ucapan selamat. Namun, ia tidak mengkonfirmasi apakah sudah mengucapkan selamat, baik secara langsung ataupun melalui telepon/sarana komunikasi

 ke halaman 11

 ke halaman 11 Calon Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak dan wakilnya Mochamad Nur Arifin bersama pasangan masing-masing. Kubu lawan politik Emil Elestianto Dardak-Mochamad Nur Arifin telah mengakui kalah telak atas pesaingnya di Pilkada Trenggalek dan belum berencana mengajukan perlawanan melalui jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi sekalipun menengarai adanya dugaan politik uang selama gelaran Pilkada.

Panwaslu Catat Banyak Perusahaan Tidak Meliburkan Karyawan Kemenangan Pilkada Surabaya dan Pacitan Diprediksi Sejak Awal

Surabaya, Bhirawa Kekhawatiran minimnya partisipasi pemilih di Pilkada serentak mulai terbukti. Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya yang awalnya menargetkan 70 persen partisipasi pemilih dari Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yakni 2.014.081 jiwa, ternyata dari jumlah

Sumenep, Bhirawa Tim Pemenangan Zainal Abidin-Dewi Khalifah (Eva) segera melaporkan sejumlah dugaan pelanggaran selama masa pemungutan suara pada Pilkada Sumenep 2015 kepada Panwas.

“Sejumlah dugaan pelanggaran atau kecurangan itu terjadi di beberapa kecamatan, baik di wilayah kepulauan maupun daratan. Semuanya telah diinventarisasi oleh kami dan secepatnya dilaporkan kepada Panwas di tingkat keca-

 ke halaman 11

matan,” ujar Sekretaris Tim Pemenangan Zainal-Eva di Sumenep, A Zahrir Ridla di Sumenep, Minggu (13/12) malam.

Pilkada Sumenep 2015 yang telah digelar pada 9 Desember itu diikuti oleh dua pasangan, yakni

Bandara Juanda Operasionalkan Terminal Khusus Jamaah Umrah

Harus Dukung Karir Suami sebagai ASN (Aparat Sipil Negara) bisa bekerja secara profesional dan kompeten.

Hal itu ditegaskan Dra Hj Nina Soekarwo MSi

menindak lanjuti perusahaan yang tidak memberikan toleransi karyawannya untuk mencoblos.

“Yang menjadi catatan pertama kami adalah tingkat partisipasi masyarakat masih rendah. Bukan hanya sosialisasi KPU yang

 ke halaman 11

Zainal-Eva Siap Laporkan Dugaan Pelanggaran Pilkada Sumenep

 ke halaman 11

ANGGOTA Dharma Wanita Persatuan (DWP) harus memainkan peran sebagai pendukung suami supaya kapasitasnya

DPT tersebut yang menggunakan hak pilihnya hanya 1.050.745 jiwa.

Tingginya angka golput pada Pilkada Surabaya tidak hanya pada sosialisasi KPU Kota Surabaya yang kurang kepada seluruh lapisan masyarakat. Namun, peran Pemkot Surabaya melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) kurang begitu tegas

Bandara Internasional Juanda Surabaya resmi mengoperasionalkan terminal khusus umrah dengan menggandeng tiga maskapai. Maskapai Garuda Indonesia yang melayani rute Surabaya-Jeddah pulang-pergi akan beroperasi tiga kali dalam sepekan (Senin, Rabu, dan Minggu).

Surabaya, Bhirawa Bandara Internasional Juanda, Surabaya resmi mengoperasionalkan terminal khusus umrah. Tiga maskapai digandeng untuk melayani penerbangan langsung Surabaya ke Arab Saudi.

General Manager Bandara Juanda Yuwono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (13/12) menjelaskan pihaknya menggandeng tiga maskapai penerbangan, yakni Garuda Indonesia, Lion Air, dan Saudi Arabian Airlines yang membuka penerbangan langsung Surabaya ke Jeddah dan Madinah. “Jadi tidak perlu ke Bandara SoekarnoHatta lagi,” ujarnya.

Yuwono mengaku PT Ang-

 ke halaman 11

A Busyro Karim-A Fauzi di nomor urut 1 (satu) dan Zainal Abidin-Dewi Khalifah (Eva) di nomor urut 2 (dua).

“Sejumlah dugaan pelangg-

 ke halaman 11

Jelang MEA, Imigrasi Perketat Pengawasan Orang Asing Tulungagung, Bhirawa Kantor Imigasi bakal memperketat dan meningkatkan pengawasan lapangan untuk mendeteksi setiap keberadaan orang asing di daerah-daerah, terutama sebagai langkah antisipasi menjelang diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Desember 2015.

“Tidak ada pilihan lain, koordinasi lintas kelembagaan, terutama dengan jajaran kepolisian dan institusi lain harus ditingkatkan demi mencegah masuknya orang asing secara ilegal,” kata Kepala Kantor Imigrasi Klas II Blitar Tato Juliadin Hidayawan, Minggu (13/12).

Menurut dia, pelibatan institusi lain dalam upaya pencegahan aktivitas ilegal

 ke halaman 11

Wakil Ketua MA Prof Dr Mohammad Saleh Resmi Jadi Guru Besar FH Unair

Masih Suka Ngajar setelah 40 Tahun Lebih ‘Menghakimi’ Lama menjadi hakim tak lekas membuat Prof Dr Mohammad Saleh lupa dengan latar belakangnya yang juga seorang akademisi. Bahkan setelah 40 tahun lebih mengisi hari-hari dengan aktivitas menghakimi peradilan, Saleh tetap harus ke kampus. Menjadi Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Dra Hj Nina Soekarwo

Sentil..  Lawan Korupsi, Jaksa Galang 3.000 Tandatangan  Kalau sekadar galang tanda tangan koruptor sudah kebal  Tersandung Narkoba, Kades Terpilih Terancam Gagal Dilantik  Bakal jadi desa narkoba   7.000 Warga Miskin Jadi Pelanggan PDAM Semoga tak mendapat diskriminasi pelayanan

Adit Hananta Utama, Kota Surabaya Menjadi seorang hakim agung tentu bukan pekerjaan mudah dan biasa. Risikonya besar, setiap putusan akan selalu ada yang kalah dan menang. Yang kalah biasa menghujat, memaki, sampai melakukan kekerasan fisik. Begitulah kesan yang disampaikan Prof Dr Mohammad Saleh yang kini duduk sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) bidang yudisial. Sabtu (12/12) lalu, dia resmi menjadi guru besar.

“Saya senang mengajar. Saya suka membagikan pengalaman saya itu kepada mahasiswa dan memoti-

vasi mereka untuk menjadi hakim yang baik. Saya selalu bilang, jadi hakim itu risikonya besar,” papar suami Sri Murti Rahayu ini.

Saleh memang bukan orang yang baru terjun di dunia pendidikan.

Mengajar sebagai dosen sudah dia lakukan sejak 1970-an. Perjalanan karir Prof Saleh dimulai ketika ia lulus dari FH UNAIR pada 1970.

Setelah lulus, ia diangkat menjadi asisten dosen di FH UNAIR. Kemudian pada 1971 diterima menjadi

 ke halaman 11

humas unair/bhirawa

Rektor Unair Prof Nasih (paling kanan) setelah mengukuhkan secara resmi Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Prof Dr Mohammad Saleh (dua dari kanan) sebagai guru besar FH Unair, Sabtu (12/12).

SURABAYA

2

Senin Pahing 14 DESEMBER 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Pemkot Ajak Masyarakat Waspada Kekerasan Anak Pemkot, Bhirawa Pemkot Surabaya mengajak semua elemen masyarakat untuk mengantisipasi tindak kekerasan pada anak yang bisa terjadi kapan saja.Bertepatan dengan peringatan hari ibu ke-87, melalui gerakan deklarasi Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (GN-AKSA)–Sikat Kejahatan Seksual terhadap Anak, Minggu (13/12) di Taman Bungkul.

Pemkot Surabaya ingin mengajak partisipasi berbagai elemen masyarakat untuk tersadar bahwa tindak kekerasan terhadap anak bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Perlunya partisipasi dari berbagai pihak ini didasari bahwa pelaku kekerasan umunya berasal dari lingkungan terdekat kita.

Penjabat (Pj) Wali Kota Surabaya, Nurwiyatno ketika hadir dalam acara tersebut memberikan apresiasi tinggi kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak ini.

Menurutnya, anak merupakan titipan dari Tuhan yang patut dijaga dan sudah menjadi komitmen bagi segala pihak dalam pemenuhan hak bagi anak-anak. ‘’Surabaya sebagai kota yang selalu tumbuh berkembang, merupakan kota yang cukup ber-

potensi terhadap tindak kekerasan terhadap anak. Ditandai dengan ini, pemkot meminta kepada segala pihak untuk memberikan ruang dan waktu sesuai haknya bagi tumbuh kembang anak. Kegiatan positif juga diharapkan selalu diberikan kepada anak sembari orang tua melakukan pengawasan, sehingga mempersempit terjadinya kekerasan seksual terhadap anak,” imbuh Nurwiyatno.

Angka kekerasan terhadap anak di Indonesia setiap harinya bertambah, menurut survey pakar kriminologi Universitas Indonesia, setiap 20 menit terjadi kekerasan terhadap anak-anak.

Data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mencatat, sebanyak 21,6 juta kasus kekerasan terhadap anak terjadi sepanjang tahun 20102014. Di mana sebanyak 58 per-

PANGGUNG BIROKRASI

BBPOM Musnahkan Rp 5,68 Miliar Obat dan Makanan Ilegal Pemprov, Bhirawa Apresiasi positif diberikan Pemprov jatim kepada Balai Besar PengawasObat dan Makanan (BBPOM) Surabaya yang melakukan pemusnahan obat dan makanan illegal dengan cara dibakar. Barang bukti yang dimusnahkan sebanyak 2.490 item dengan 512.000kemasan bernilai sekitar Rp 5,68 miliar.

Gubernur Jawa Timur dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Kesejahteraan Masyarakat Setda Prov Jawa Timur, Shofwan saat Pemusnahan Produk Obat dan MakananIlegal Hasil Pengawasan BPOM di Halaman Kantor BPOM di Karangmenjangan Surabaya, Jumat (11/12) mengatakan, dengan penguatan kerjasama lintas sektor antara pemerintah daerahJawa Timur dengan BPOM sangat efektif memberantas peredaran obat dan makanan illegal.

Badan POM dan jajarannya memiliki peran yang sangat strategis dalam memberikan perlindungan kesehatan terhadap masyarakat dan mendorong daya saing dibidang obat dn makanan. Terlebih di era globalisasi tugas tanggung jawab pengawasan obat dan makanan semakin Q inf luas dan komplek.Q

Sinergi Jaga Kondusifitas Wilayah Surabaya, Bhirawa Kekompakan Babinsa dan Babinkamtibmas di wilayah Kecamatan Pabean Cantian patut diacungi jempol, pasalnya seluruh Babinsa dan Babinkabtimas di setiap kelurahan meningkatkan sinergi dalam tugasnya untuk mendukung Kelurahan dalam menciptakan Kamtibmas. Salah satunya kompak mengikuti kegiatan komunikasi sosial dan kegiatan kependudukan.

Mereka juga melaksanakan komunikasi sosial dan ikut mengimbau dan memberi wawasan kebangsaan dan Kamtibmas pada masyarakat untuk menjaga kundusifitas wilayah di Kelurahan Perak Utara, Kota Surabaya.Minggu 13 Desember 2015.

Babinsa Kelurahan Perak Utara Serda Dewa mengatakan, sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari Babinsa dan Babinkamtibmas mendukung segela program dari kecamatan maupun kelurahan.“Kami selalu siap siaga jika diperlukan untuk membantu pihak kelurahan,” terang Dewa kepada media ini.

Meski beda institusi, keberadaan Babinsa dan Babinkabtimas di setiap kelurahan di Surabay Utara akan tetap kompak. “Untuk itu peran serta warga juga sangat mendukung tercipta keamanan dan kenyaman di tempat tinggal masingQ dam masing,” tutup Dewa.Q

sennya merupakan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Sementara Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (Bapemas KB) Surabaya Nanis Chairani menjelaskan, Data dari pusat PPTP2A Kota Surabaya tahun 2014 menyebutkan sebanyak 106 anak yang menjadi korban kekerasan seksual, sedangkan hingga oktober 2015, terdapat 43 jumlah kasus kekerasan seksual dimana 12 anak sebagai pelakunya. ‘’Kini, upaya untuk mereduksi dan mencegah jatuhnya korban menjadi tanggung jawab bersama, tak hanya pemerintah namun juga berbagai elemen masyarakat. Orang tua tak lagi mengawasi anak mereka sendiri, namun juga anak-anak yang ada lingkungan mereka. Salah satu caranya seperti memberikan pengawasan dan edukasi kepada anak, sehingga anak tersebut bisa melindungi dirinya sendiri kelak,’’ kata Nanis.

Pemkot Surabaya merespon inpres No.5/2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak, dengan mengadakan kampanye di Taman Bungkul yang diikuti berbagai elemen masyarakat, mulai

dre/bhirawa

Pj Wali kota ikut berkampanye anti kekerasan seksual kepada anak. dari organisasi pelajar surabaya but dengan flasmob oleh ratusan (Orpes), tokoh agama, organisasi pelajar se-kota surabaya di depan perempuan, LSM hingga forum Taman Bungkul. anak Surabaya yang tersebar di Selain itu, pembacaan detiap-tiap kelurahan. klarasi komitemen masyarakat Pelaksanaan kampanye di- surabaya anti kejahatan seksual tandai dengan penandatangan terhadap anak oleh perwakilan spanduk oleh Pj Wali Kota Su- PKK, Dharma Wanita Persatuan, rabaya, Kepala BNN Kota Sura- LSM, Masyarakat dan Perwabaya, Forpimda, jajaran SKPD kilan pemerintah, dimpimpin terkait, Dewan Pendidikan, dan oleh anggota Orpes, Khusnul Anggota DPRD kota Surabaya, Prasetyo dari SMAN 4 Surabaya. yang kemudian diikuti peneNanis menambahkan, kamkanan tombol sirine dan disam- panye di Taman Bungkul di-

jadikan penanda dimulainya gerakan nasional anti kejahatan seksual terhadap anak. Nantinya, dari kampanye hari ini akan dilakukan kampanye serupa di beberapa titik di kota surabaya selama tujuh hari berturut-turut. ‘’Kampanye besok bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat, bahkan Pemkot Surabaya tahun ini sedang dalam proses penyususunan instrusksi Walikota tentang GNAKSA dan Rencana Aksi Daerah GN AKSA. Dengan cara itu, nantinya akan bermuara pada gerakan sayang anak di Kota Surabaya,” tegas wanita yang pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Hubungan Masyarakat ini.

Acara yang dimulai pukul tujuh pagi itu, juga dimeriahkan berbagai macam stand edukasi untuk anak-anak, yayasan genta surabaya menyediakan stand edukasi permainan ular tangga kepada anak yang didampingi orang tua, dimana tiap kotak angkanya berisikan pemahaman hak-hak anak. Selain itu, melalui genta bercerita juga memberikan stand edukasi tentang bahaya kejahatan seksual yang bisa terjadi di lingkungan sekitar kepada anak melalui medium dongeng dan boneka.Q dre

Wagub Resmikan 1.600 RTLH di Sendang Biru Pemprov, Bhirawa Wakil Gubernur Jawa Timur Drs. Saifullah Yusuf, Jum’at (11/12) sore meresmikan selesainya Pembangunan Renovasi 1.600 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Dusun Sendang Biru, Kecamatan Sumber Manjing Wetan Kabupaten Malang.

Peresmian RTLH tersebut, ditandai dengan Upacara Penutupan Operasi Bhakti TNI AL renovasi Rumah Tidak Layak Huni anatar Pemprov. Jatim dengan TNI AL yakni Keluarga Besar Lantamal V Jawa Timur di Lapangan Bola Dsn Sendang Biru Kabupaten Malang.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Wagub Jatim Drs. Saifullah Yusuf, dengan Komandan Upacara Kolonel Laut Rudi Jadmiko dan diikuti oleh seluruh peserta upacara yang terdiri dari satu kompi TNI AL, dua Pleton Pramuka Putra dan Putri dari SMAN I Turen Malang serta satu Pleton peserta upacara perwakilan dari penerima RTLH Kab. Malang.

Gus Ipul mengatakan, kerjasama antara Pemprov Jatim dengan TNI AL untuk program Pembangunan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2015 ini adalah untuk yang pertama kalinya sebanyak 1.600 rumah dengan dana sebesar Rp 15 milyar. Dan hasilnya sangat memuaskan dan sangat menggembirakan. Mengapa? Karena kerjasama pertama kali ini benarbenar sangat memuaskan kami yakni pemprov. jatim, sebab dalam tempo atau waktu yang sangat singkat yakni sekitar enam bulan sudah 100 persen bisa terselesaikan. ” Ini sangat luar biasa, penandatangan kerjasama Pemprov. Jatim dengan Lantamal V dilakukan tepat pada tgl 22 juni 2015, untuk tahap I pembangunanya dimulai pada bulan Juli hingga Desember 2015.

Yang meliputi Dispotamal V Porong 500 Unit, banyuwangi 550 Unit, malang 200 Unit dan bangkalan 350

iib/bhirawa

Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf didampingi Bringjen Marinir Rudy Andi Hamzah menyerahkan kunci rumah secara simbolis kepada masyarakat Dusun Sendang Biru Desa Tambakrejo Kec Sumber Manjing Wetan Kab Malang.

Unit,” jelas Gus Ipul. marinir Rudi Andi Hamzah. Meada, ventilasi atau cendela sebagai Untuk itu, tambahnya, kedepan nurutnya, di kepulauan masih sirkulasi udarapun tidak ada, begitu pemprov. jatim berusaha untuk dapat banyak sekali rumah tidak layak huni juga dengan dindingnya. Rata-rata meningkatkan kerjasama sama ini yang harus segera tertangani, agar RTLH adalah dindingnya dari bambu dengan menambahkan alokasi dana promereka bisa hidup layak seperti ordan sangat tidak layak. gram renovasi RTLH ini.” Kalau pada ang pada umumnya. Data RTLH Untuk itu, Pemprov . Jatim dalam awal kerjasama sebanyak 1.600 rumah tersebut, tersebar di Pulau Raas, hal ini Gubernur dengan Wakilnya yang direnovasi dengan dana sebesar Rp Sapudi, Bawean, Masalembo, Kabersama dengan DRPD membuat 15 Milyar, semoga untuk tahap bengean dan Kedamaian. program pembangunan renovasi rikutnya uangnya ada dan bisa lebih Dikatakan, data RTLH di Jatim RTLH untuk masyarakat yang besar lagi sehingga rumah yang direnovasi yang sudah masuk selama ini jumkurang beruntung di seluruh wilayah bisa bertambah banyak yakni menjadi lahnya ada sekitar 400 ribu rumah, Jawa Timur ini. Tentu saja, DPRD 2.000 RTLH. Kita berdo’a saja semoga data itu belum termasuk data yang sangat mendukung program yang niat baik ini bisa tercapai dan ada di kepulauan. Berarti, bertambah sangat baik ini asal ada uang atau terlaksana, amin,” tegasnya. lagi jumlah rumah-rumah dananya. Sebab, bagaimanapun 400 Target Pemprov. Jatim kerjasama yang harus mendapat perhatian ribu rumah itu adalah rumah yang dengan TNI AL (Lantamal V) ini bisa serius dari pemerintah karena memang sangat mereka impikan dan inginkan, sampai 5.000 rumah yang dapat kondisinya sangat memprihatinkan.Bakarena mereka (orang yang kurang terselesaikan. Ini sesuai dengan data gaimana tidak memprihatinkan, ada beruntung) itu hanya memiliki rumah Q iib dari Komandan Lantamal V, Brijen bangunan rumah tapi lantainya tidak itu tidak ada yang lain.Q

Dana Banpol Siap Cair, Golkar dan PPP Terancam Tak Dapat Pemkot, Bhirawa Meski secara hukum dualism kepengurusan partai telah jelas di tingkat nasional, namun Partai Golkar dan PPP masih akan bermasalah di tingkat daerah. Khusunya di Surabaya , kedua partai tersebut kemungkinan besar tidak akan mendapat kucuran dana Bantuan Politik (Banpol), aki-

bat belum jelasnya SK Kemenkumham yang menegaskan kepengurusan DPPnya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbanglinmas) Kota Surabaya Soemarno, di Surabaya, Minggu, mengatakan partai yang memiliki kursi di DPRD Surabaya memang mendapatkan dana banpol yang

dicairkan setiap tahun.

“Besaran anggaran tersebut tidak sama karena ditentukan berdasarkan jumlah pemilih partai tersebut,” katanya.

Namun untuk tahun ini, lanjut dia, ada dua partai yang bermasalah sehingga dana banpol tidak bisa dicairkan. Partai tersebut adalah Partai Golkar dan PPP.

“Kedua partai itu terjadi dualisme kepemimpinan, sehingga sesuai dengan aturan main itu tak boleh. Maka banpolnya tak bisa dicairkan,” katanya.

Agar bisa cair, lanjut dia, maka partai ketika mengajukan Banpol harus melampirkan SK Lemenkumham yang isinya menyatakan bah-

wa kepengurusan mereka yang berhak dan sah.

Terkait apa yang dilakukan Bakesbanglinmas menyikapi konflik di kedua partai tersebut, pihaknya masih menunggu perintah dari Kemendagri.

“Selama belum ada surat dari Kemendagri, kami untuk sementara waktu bersikap pasif” Q gat.ant tegasnya.Q

Pantau Sungai Brantas, Seribu Siswa Pecahkan Rekor MURI Sebagai upaya meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian ekosistem sungai, Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa (P3EJ) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ecological Observation and Wetland Conservation (ECOTON) bekerjasama dengan BLH Propinsi Jatim dan BLH Gresik mengadakan pemantauan sungai secara massal di Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas, Sabtu (12/12/2015).

Kegiatan dengan tajuk Gerakan Kembali ke Sungai 2015 ini sekaligus untuk memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) untuk kategori Pemantauan Kualitas Air secara Biotilik dengan jumlah paling banyak (1.000 siswa SD-SMA) di Sungai Brantas. Penyerahan penghargaan MURI di kantor ECOTON, Desa Wringinanom, Gang 3, RT 1, RW 5, Kecamatan Wringinanom, Gresik, Jawa Timur.

“Kegiatan ini dilaksanakan untuk membangun kesadaran dan kepedulian bagi semua pihak terhadap keberlanjutan kehidupan di bumi dengan mewujudkan ketahanan lingkungan melalui peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH),” ungkap Kepala P3EJ, Dr. Drs. Sugeng Priyanto, M.Si. IKLH, lanjut Sugeng, terkait erat dengan kebutuhan sasaran pengutamaan pembangunan berkelanjutan

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019, yaitu terpeliharanya kualitas lingkungan hidup. “Tahun 2013, angka IKLH Indonesia menunjukkan pada kisaran arti kurang (63,13) dan diharapkan tahun 2019 naik menjadi 68,5,” ujar Sugeng.

Sementara itu, Direktur Eksekutif ECOTON, Prigi Arisandi, M.Si, menyatakan pencanangan Gerakan Kembali ke Sungai 2015, dipandang penting untuk menjamin generasi mendatang dapat menikmati kondisi lingkungan yang lebih baik.

“Bila kita berbicara tentang pembangunan yang berkelanjutan, gerakan kembali ke sungai penting sekali agar anak cucu kita bisa menikmati lingkungan yang baik, seperti kita saat ini. Untuk itu sedini mungkin perlu

rac/bhirawa

Pembacaan ikrar oleh siswa yang bersekolah dari hulu hingga hilir sungai brantas. ditumbuhkan kesadaran paSalah satu aksi nyata yang susnya yang terkait dengan da anak-anak kita untuk dilakukan P3EJ bersama IKLH Sungai Brantas memencintai dan merawat su- ECOTON, dalam mening- lakukan Gerakan Aksi Unngainya,” tegas Prigi. katkan IKLH di Jawa khu- tuk Lingkungan (GAUL)

dengan tema Gerakan Kembali ke Sungai 2015.

“Gerakan Kembali ke Sungai 2015 ini menjadi momentum awal dalam membangun kepedulian akan kondisi sungai-sungai kita yang saat ini memprihatinkan karena tercemar limbah. Satu langkah kecil namun punya makna mendalam dalam merawat Sungai Brantas menuju IKLH Sungai Brantas yang lebih manusiawi dan berkelanjutan,” imbuhnya.

Perlu diketahui, Jawa dilewati 9 DAS besar, salah satunya DAS Brantas. Sungai Brantas panjang lebih kurang 320 km dan memiliki luas wilayah sungai lebih kurang 14.103 km2 yang mencakup lebih kurang 25 persen luas Propinsi Jawa Timur atau lebih kurang 9 persen luas Q rac Pulau Jawa.Q

SURABAYA

Senin Pahing 14 DESEMBER 2015

Tangani Pecandu Narkoba, Pemkot Berikan Diklat Dokter Puskesmas Pemkot, Bhirawa Menyebar penanganan narkoba ke tingkat Puskesmas, sebanyak 25 dokter mengikuti program Diklat Assesor Penanggulangan Pecandu Narkoba selama 4 hari kerja, mulai 10 Desember 2015 lalu.

Mereka mendapatkan materi tentang pengenalan dasar narkotika, ilmu konseling, form a t screening dan pendampingan serta sistem rujukan. Tak ketinggalan, tata cara pengobatan pecandu narkoba juga diajarkan dalam diklat tersebut.

Hal ini dilakukan untuk penanganan yang tepat sangat menentukan nasib mereka yang terjerumus penyalahgunaan obat-obatan terlarang. ‘’Tujuan diklat antara lain peserta mampu menentukan tindakan terapi apa yang tepat bagi pecandu dalam upaya pemulihan dari ketergantungannya pada narkotika,” kata Deputi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Pusat Dr. Diah Setia Utami, Sp.KJ, MARS usai menjadi narasumber diklat di Ruang ATCS Pemkot Surabaya, Sabtu (12/12).

Dalam kesempatan itu, dia menjelaskan bahwa pecandu narkoba perlu penanganan tersendiri.

Sebab, jika ditangani secara salah, pecandu menjadi sulit untuk pulih dari ketergantungannya. Oleh karenanya, Diah mengajak para dokter untuk lebih peduli terhadap permasalahan ini.

“Dokter punya tanggung jawab moral kepada masyarakat. Untuk itu, sudah tidak boleh lagi ada dokter yang menolak atau enggan menangani pasien ketergantungan narkoba,” papar wanita yang sempat menjabat Direktur Kesehatan

Kampung KB Akan Bina PUS

Surabaya, Bhirawa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Jatim mulai tahun 2016 mendatang akan membina Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten/ Kota yang minim jumlah kepesertaan KB nya.

Diklat Assesor Penanggulangan Pecandu Narkoba.

Jiwa Kemenkes RI ini.

Indonesia ini berharap ke depan Setelah diklat, para peserta IPWL mampu mengemban tugas akan mendapatkan sertifikat yang sebagai ujung tombak penanggudiakui secara nasional. Serta, langan narkoba. diproses menjadi IPWL (Institusi Jadi, warga yang butuh informaPenerima Wajib Lapor) bagi peng- si atau pun yang sudah terjebak guna narkotika. narkoba bisa mengakses layanan Selanjutnya, Dinas Kesehatan kepada IPWL yang ada di puskesSurabaya akan mem-follow mas-puskesmas. up dengan monitoring apakah Saat ini, jumlah instansi kesepuskesmas peserta diklat sudah hatan yang sudah menyediakan memulai program Napza (narkolayanan pendampingan bagi peba, psikotropika dan zat adiktif). candu narkoba diantaranya PusSembari menunggu proses menjakesmas Jagir, Manukan, Dupak di IPWL, lanjut Diah, peserta dan Gayungan. Pasien dapat diklat bisa melakukan penyuluhan dirujuk ke RSUD Dr. Soetomo kepada masyarakat. atau RS Menur.

Alumnus Undip dan Universitas “Memang saat ini jumlah pus-

dre/bhirawa

kesmas yang melayani pendampingan pecandu narkoba baru empat. Namun ke depan jumlahnya akan terus ditambah. Makanya, ada diklat-diklat semacam ini,” ujar Diah yang sempat belajar langsung dari kreator instrumen penanganan pecandu narkoba, Thomas McLellan di Mesir beberapa tahun silam.

Diah menghimbau bagi masyarakat yang terindikasi narkoba agar datang ke IPWL secara sukarela guna mengakses layanan pendampingan. “Tidak perlu menunggu razia aparat penegak hukum.

Nanti pasien akan didampingi untuk pulih,” imbuhnya.Q dre

Masih Rakernas Kejagung, Maruli Hutagalung Belum Ngantor di Kejati Jatim Kejati Jatim, Bhirawa Pasca diambil sumpah di Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Jumat (11/12) lalu, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jatim yang baru, Maruli Hutagalung belum bisa menginjakkan kaki di Kantor Kejati Jatim Jl A Yani 5456, Surabaya. Konfirmasi dari kejati jatim menyebut, Maruli Hutagalung saat ini masih mengikuti Rakernas di kejagung RI. D i k o n f i r m a s i Bhirawa perihal kebenaran informasi tersebut, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi

3

Penkum) Kejati Jatim Romy Arizyanto tidak mengiyakan maupun menampik hal itu.

Namun, Romy mengaku, selama tiga hari kedepan mulai tanggal 14-16 Desember, seluruh Kajati se Indonesia mengikuti Rakernas dari Kejagung.

“Bertepatan dengan Rakernas yang diadakan Kejagung, kemungkinan Kajati yang baru belum bisa dijumpai selama tiga hari ini,” terang Kasi Penkum Kejati Jatim Romy Arizyanto saat dikonfirmasiBhirawa, Minggu (13/12).

Disinggung perihal Kajati lama, Elvis Johnny, Romy mengatakan, saat ini Kajati lama menjabat sebagai Sekretaris Badan Pendidikan dan Latihan (Sesbadiklat) Kejagung RI. “Pak Elvis secara resmi sudah menjabat sebagai Sesbadiklat di Kejagung,” kata Romy.

Terpisah, saat dihubun g i Bhirawa via seluler, Minggu (13/12), Elvis Johnny mengaku saat ini dirinya sudah berada di Kejagung. Saat disinggung terkait pisah sambut di Kejati Jatim, mantan Kajati Kep-

ulauan Riau ini belum mengetahui kapan acara tersebut dilaksanakan.

“Sampai saat ini saya belum mengetahui kapan akan dilaksanakan pisah sambut di Kejati Jatim,” ungkap Elvis Johnny.

Ditanya perihal kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Maruli dengan integritasnya sebagai Kajati Jatim yang baru, Elvis menegaskan, hal itu tidak mempengaruhi jabatannya sebagai Kajati Jatim. Sebab, lanjut Elvis, dengan dilantiknya Maruli sebagai Ka-

jati Jatim, hal itu menandakan bahwa dirinya benarbenar berkompeten dan mampu membawa Kejati Jatim lebih baik lagi.

“Saya kira tidak ada masalah dengan kasus yang disangkut pautkan kepada beliau (Maruli, red).

Saya yakin beliau bisa lebih baik daripada saya,” pungkas Elvis diakhir konfirmasi dengan Bhirawa.

Sebagaimana diberitakan, ditenga promosi jabatannya sebagai Kajati Jatim, Maruli Hutagalung diQ bed terpa isu tidak sedap.Q

Kepala BKKBN Perwakilan Jawa Timur Dwi Listyawardani mengatakan pembinaan tersebut diwujudkan dengan membentuk Kampung KB. Dani panggilan akrab Dwi Listyawardani mengungkapkan, sasaran Kampung KB mulai dari keluarga, balita, remaja, lansia, kepala desa, LSM dan Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM), serta desa/ kelurahan dan RT juga RW. Dani berharap Kampung KB menjadi miniatur pelaksanaan program KB di tingkat bawah dan diutamakan bagi daerah miskin, padat penduduk, akses kesehatan berkurang, daerah kumuh, wilayah pesisir/nelayan, kawasan miskin perkotaan, wilayah terpencil/perbatasan.

“Saya sudah melakukan rapat persiapan dengan mitra terkait BKKBN yang siap untuk mendukung. Saat ini kita terus melakukan kordinasi dengan banyak pihak,” pungkas Dani.

Lebih lanjut wanita berjilbab ini mengungkapkan, untuk membentuk Kampung Kb ini tidak semudah membalikkan telap tangan, per-

lu ada kerjasama dan kordinasi yang itensif antara pemerintah, masyarakat (Tokoh agama dan tokoh adat, red). Selain itu pembentukan Kampung KB juga didukung oleh data kependudukan yang akurat.

“Data penduduk yang akurat akan mempermudah pengelola untik mengambil sebuah kebijakan. Jika datanya tidak akurat maka kebijakan yang ditelorkan tidak akan tepat,”tegasnya.

Dani meminta, dengan sisa waktu sampai bulan januari 2016 diharapkan Kampung Kb dapat terealisasi dimasing-masing kabupaten/kota di Jatim. Kabupaten/kota akan memiliki satu Kampung Kb dan nantinya di Jatim total semua Kampung Kb sebanyak 38 tempat.

Menurut Dani, sebagai barometer keberhasilan program KKB, Jatim dijadikan model dalam menerapkan program Kampung Kb di Indonesia. Banyak persipan yang harus disiapkan dalam membentuk Kampung Kb mulai dari workshop hingga Q dna pelatihan kader desa.Q

Pelayanan yang diberikan BKKBN kepada masyarakat.

dna/bhirawa

Pencegahan HIV/AIDS Perlu Peran Aktif Masyarakat Pemprov, Bhirawa Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan penderita Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immunodeficiency Syndrome (HIV/AIDS) terbesar ketigasetelah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Untuk mencegahnya, Wakil Gubernur Jawa Timur, HSaifullah Yusuf menilai pencegahan HIV/AIDS memerlukan peran aktif masyarakat.

“HIV/AID tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada Pemerintah, KPA, BKKBN dan lainnya. Mereka tidak bisa bekerja sendiri karena ini berkaitan dengan seluruh komponen masyarakat berikutjuga tradisi. Butuh kerjasama semua pihak berkomitmen melindungi keluarga terdekat,”katanya saat menghadiri kampanye pencegahan HIV/ AIDS oleh Komisi Penanggulanagan AIDS (KPA) Jatim bekerjasama dengan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jatim diBalai Pemuda Surabaya, Minggu (13/12).

Gus Ipul mengungkapkan

HIV/AIDS merupakan salah satu persoalan yang memprihatinkankarena jumlahnya kian beranjak naik. Terutama bagi generasi muda, ia menekankan untukmembiasakan pola hidup sehat dan mematuhi norma yang telah diajarkan oleh agama.Selanjutnya, tidak mudah tergoda untuk melakukan perilaku yang bertentangan dengan etikadi masyarakat termasuk seks bebas.

Ia menyebut, ada tiga persoalan serius pada remaja yang harus dihadapi bersama-sama.

SelainHIV/AIDS, persoalan lainnya adalah narkoba dan kenakalan remaja. Semuanya dapatmerongrong dan mengarahkan generasi muda pada jurang masa depan yang kelam. “Inimomentum untuk menyadari bahwa ada hal yang perlu dicegah dalam lingkungan sekitarkita,” jelasnya.

Sekretaris KPA Jatim sekaligus Ketua Panitia, Otto Bambang Wahyudi menjelaskan berdasarkandata yang diperoleh, Provinsi

Jawa Timur terdapat sebanyak 32.231 orang yang menderitaHIV/ AIDS sementara di Kota Surabaya mencapai 9.375 orang. Dari angka tersebut dari kalanganremaja meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 116,67 persen.

Sebagai langkah konkrit, selain giat melakukan kampanye anti HIV/AIDS di berbagai kalangandan wilayah, dirinya mencoba mendekati para remaja melalui musik dan tari. Kedua mediatersebut dinilai efektif digunakan untuk menarik minat remaja yang cenderung menggemarihiburan. “Sesuai dengan objeknya. Jadi kita bisa lebih diterima dengan baik dan terbukti yangmengikuti ratusan,” paparnya.

Dosen Pascasarjana Ilmu Komunikasi Unitomo Surabaya ini juga meminta para orang tuauntuk mengawasi perkembangan, lingkungan dan perubahan anak.

Sejak memasuki era digital dengan berbagai media sosial, anak semakin sulit dikontrol dari sisi Q inf penerimaan informasi.Q

Stres Picu Terjadinya Sariawan Surabaya, Bhirawa Banyak orang awam tidak mengetahui bahaya stress bagi kesehatan. Salah satunya dampak negatif stres adalah timbulnya penyakit sariawan. Penyakit sariawan atau dalam istilah kedokteran disebut stomatis aftosa rekuren (SAR) sering disepelekan dan dianggap pemicu adalah panas dalam yang akhirnya juga menimbulkan sariawan. Padahal stres juga menjadi salah satu pemicu penyakit yang berada didalam rongga mulut ini.

“Banyak pasien yang datang kesini setelah dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan pemicu lain, namun sebelumnya mereka mengalami stres dan memicu timbulnya sariawan,” terang drg Dyah Ernawati, Kepala Instalasi Gigi Mulut RSUD Dr Soetomo.

Dijelaskan Dyah, stres memang sering ditemukan menjadi pemicu timbulnya sariawan, dimana dalam kondisi stres kondisi kondisi tubuh menurun sehingga memudahkan terjadinya infeksi atau kondisi yang tidak fokus seperti tergigit yang kemudian menjadikan sariawan.

Selain karena stres, sariawan juga dipicu oleh beberapa hal, seperti herediter atau keturunan, infeksi virus atau bakteri, alergi, trauma, gangguan hormonal, kekurangan vitamin, hingga ada-

dna/bhirawa

Stres dapat memicu seseorang terkena sariawan. nya kelainan darah. kan atau saat makan.

“Sariawan merupakan luka kamUntuk terapi atau pengobatanbuhan pada mukosa mulut tanpa nya pasien bisa mendatangi dokadanya penyakit lain. Lokasi umum- ter spesialis penyakit mulut unnya pada pipi bagian dalam, lidah tuk memeriksa kondisi dan diatau dasar mulut,” imbuh Dyah. lakukan pengoabatan agar tidak Kasusnya sendiri di Instalasi bertambah parah. Pasien juga Gigi Mulut RSUD Dr Soetomo, harus memperbaiki faktor dalam setiap minggu selalu ada pemicu, memperbanyak konsumbeberapa pasien yang datang si sayur dan buah-buahan yang dengan keluhan sariawan. Um- mengandung banyak vitamin, dan umnya kondisi sariawan pasien juga rajin menyikat gigi untuk yang datang lebih parah dengan menjaga kebersihan mulut. tingkat kesakita yang lebih ting“Jangan pernah mengabaikan gi. Bahkan sampai membuat sariawan, karena dalam beberapa pasien kesulitan makan hingga kaus sariawan juga dapat menjaberbicara, karena sariawan bera- di ganas hingga memicu kanker da pada lokasi yang mudah terke- jika tidak diobati dan dirawat denQ dna na gesekan saat mulut digerak- gan baik,” tukas Dyah.Q

4

OPINI Tajuk

‘Eksekusi’ Pilkada di MK COBLOSAN Pilkada serentak 2015, sudah dillaksanakan. Nyaris tiada kendala teknis. Namun, pilkada tidak akan selesai serentak pada 9 Desember 2015. Beberapa paslon (pasangan calon) yang merasa dizalimi akan mengadu.

Maka muara pengaduan kezaliman akan berujung pada MK (Mahkamah Konstitusi). MK, niscaya akan kebanjiran perkara pada bulan ini. Bisa jadi sekitar 260-an kasus pilkada yang harus diputuskan, semuanya sudah wajib inkracht pada bulan ini.

Muara pilkada (gubernur maupun bupati dan walikota) pada MK suda menjadi kebiasaan. Berdasar catatan MK, hampir 80% proses pilkada “dialirkan” ke MK sebagai ketetapan terakhir. Biasanya, setelah penetapan oleh KPU Propinsi maupun KPU Kabupaten dan Kota, paslon yang merasa dizalimi tidak sepakat dengan KPU. Maka jalan satu-satunya, tak lain, menggugat ke MK. Itu mekanisme wajar, sebagai upaya penegakan (pelurusan) proses demokrasi.

Bahkan konstitusi menjamin penegakan proses demokrasi ke-pemilu-an. UUD Pasal 24C ayat (1), menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk ... memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Sebagian permohonan gugatan pilkada harus berhenti di tingkat pemeriksaan berkas perkara di MK, karena kekurangan bukti. Namun sebagian lainnya, berlanjut sampai persidangan, dan dikabulkan. Artinya, banyak pilkada harus diulang. Khususnya di beberapa TPS (Tempat Pemungutan Suara). Bakan banyak pilkada diulang beberapa desa atau kelurahan, serta di beberapa kecamatan. Banyak pula (dalam pemilihan gubernur) pilkada harus diulang di beberapa kabupaten.

Beberapa pilkada Bupati yang pernah diperintahkan pilkada ulang, diantaranya Gresik, Jawa Timur (pada 9 kecamatan). Pilkada yang diselenggarakan bulan Juni 2010 itu, hasilnya, berbeda dengan pilkada awal sebelumnya.

Yang semula menang, pada pilkada ulang ternyata kalah.

Kini pada pilkada 2015, pemenang pilkada 2015 maju lagi sebagai incumbent. Hal yang hampir sama juga terjadi kabupaten Lamongan. Beruntung amar MK hanya berupa hitung ulang hasil coblosan di seluruh kabupaten.

Biasanya, MK menetapkan pilkada ulang manakala terdapat kecurangan yang bersifat terstruktur dan masif.

Antaralain (kasus paling banyak) berupa money politics yang dilakukan incumbent dengan menggunakan dana APBD. Walau sebenarnya, paslon pendatang baru juga bisa melakukan hal yang sama. Konon politik uang (memberi uang kepada pemilih), sudah menjadi kelaziman di setiap pilkada. Seluruh calon memberi “ongkos” memilih.

Pilkada serentak 2015, sudah dilaksanakan pada hari Rabu, 9 Desember 2015. Hasilnya, tidak mengejutkan.

Paslon yang diperkirakan unggul, ternyata memang memenangi pilkada. Terutama Pilkada pada daerah (kabupaten dan kota) yang hanya diikuti oleh dua paslon.

Calon “boneka” sudah menyelesaikan tugasnya secara baik, menghantar bupati dan walikota incumbent meraih kembali kursi kepala daerah. Calon “boneka,” tinggal menunggu upah.

Pilkada serentak digelar di 269 daerah, diikuti 831 paslon. Terdiri dari 714 paslon bupati dan wakil bupati, serta 117 paslon walikota dan wakil walikota. Selain itu juga digelar pilkada gubernur di 21 propinsi. Beberapa kabupaten dan kota (80 daerah), akan memperhadapkan dua paslon secara diametral. Tetapi mayoritas (154 daerah) memiliki lebih dari tiga paslon. Sedangkan di 5 daerah malah terdapat lebih 6 paslon.

Totalnya, pilkada serentak akan diikuti oleh 1.704 orang calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah. Yang akan benar-benar dilantik menjadi Kepala Daerah dan Wakil Daerah, hanya 528 orang (42 orang akan menjadi gubernur dan wakil gubernur di 21 propinsi). Selebihnya, wajib dengan ikhlas menerima hasil pilkada. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Indonesia Perlu Kembangkan Ekonomi Kreatif INDONESIA perlu mengembangkan ekonomi kreatif sebagai salah satu aspek perekonomian andalan dalam menghadapi pasar bebas seiring dengan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA sudah di depan mata dan Indonesia harus terus bertumbuh dalam hal ekonomi kreatif.

Potensi ekonomi kreatif Indonesia sangat besar dan potensial serta sektor tersebut juga dikenal sebagai sumber daya terbarukan yang tidak ada habisnya untuk diciptakan.

Hal itu, ujar dia, berbeda dengan sumber daya alam yang suatu saat akan terancam habis atau menipis.

Lebih dari itu, ekonomi kreatif juga dapat digunakan sebagai penguatan identitas bangsa Indonesia yang dikenal kaya akan nilai-nilai kearifan lokal. Kehadiran asosiasi bertujuan mensinergikan potensi pengusaha untuk mendorong tumbuhnya ‘start up bussiness’ (usaha pemula).

Saya sudah keliling ke daerah dan banyak melihat pameran UKM, saya percaya diri, banyak UKM yang punya lebih banyak cerita sukses dan melihat MEA sebagai peluang, bukan takut, merasa tertekan atau bertentangan dengan integrasi ASEAN. Salah satu upaya pemerintah untuk mendukung keberlangsungan usaha UKM, pemerintah telah melakukan deregulasi dan debirokratisasi untuk menyederhanakan proses perizinan dan menyelesaikan masalah regulasi yang tumpang tindih.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Senin Pahing, 14 DESEMBER 2015

Wajah Buruk Anggota Terhormat formasi sebagai jembatan emas untuk melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi secara radikal terhadap segala bentuk penyimpangan moral yang terjadi di era orde baru, justru dicederai oleh kelakuan sebagian legislator Oleh : rupsi. pascareformasi. PaAhmad Fatoni Asumsi Plato dan dahal mereka ditunAristoteles bahwa tut menjadi bagian politik sebagai usadari proses transparha untuk mencapai ansi, akuntabilitas, kebaikan masyarakat nyatanya dan keteladanan bagi seluruh tidak digubris sama sekali. Polirakyat. tisi justru acap menjamah keTentu tidak semua anggota merdekaan iman dan akal sehat. dewan berkelakuan ‘tidak terEntah harus dimulai dari mana hormat’, tapi yang jelas makin untuk membenahi citra buruk langka saja menemukan figur anggota dewan yang ‘terhormat’ manusia terhormat di gedung itu. Era reformasi yang sempat DPR/DPRD yang menyandang diagung-agungkan rupanya betitel ‘anggota dewan terhormat’. lum menyentuh sektor mental Segudang fakta yang jamak

Beberapa hari ini, Pemprof Sumatera Utara Menjadi trending topic terkait di kasus suap pembahasan APBD Sumut 2012-2014. Kasus ini bermuara dari H. Gatot Pujo Nugroho, Gubernur Sumut periode 2013-2018 yang diduga menyebar uang untuk pemulusan pembahasan APBD ke sejumlah anggota DPRD Sumut hingga mencapai lebih dari Rp 50 miliar. Gatot sendiri dan istrinya, Evy Susanti, telah ditahan sejak 27 Juli 2015.

A

da puluhan pejabat, pensiunan, mantan dan anggota DPRD Sumut aktif, anggota DPR RI dan DPD RI diperiksa KPK dan aparat kepolisian. Tersangka terakhir, Jamal Kamaludin, dalam kapasitasnya sebagai eks Wakil Ketua DPRD Sumut masa itu, juga telah diseret ke Rutan Polres Jakarta Timur sebagai tersangka penerima suap dari Gatot, senin (23/11/2015) kemarin. Penahanan politisi PAN itu menyusul para tersangka sebelumnya, termasuk pengacara kondang OC Kaligis dan tiga anak buahnya. KPK masih membidik para anggota DPRD Sumut lainnya untuk dijadikan tersangka.

Kasus suap secara berjamaah yang telah dipertontonkan anggota DPRD Sumut tersebut kian mempertegas penilaian masyarakat betapa buruknya citra Dewan Perwakilan Rakyat, baik di daerah maupun pusat, karena ulah anggotanya yang menyimpang. Bahkan, selama ini orang awam masih memandang kapabilitas anggota dewan belum memuaskan, kerap terjebak kasus asusila, komitmen terhadap pemberantasan korupsi tidak jelas, belum lagi tingkat kehadiran yang masih rendah dalam berbagai sidang.

Kenyataannya, praktik korupsi, kolusi, pemborosan hingga perilaku tidak etis yang disuguhkan secara telanjang dan berulang-ulang membuktikan seperti apa buruknya kelakukan anggota dewan. Dari masa ke masa, satu per satu anggota dewan yang tertangkap KPK, kian menghancurkan image diri orang-orang ‘terhormat’ itu. Betapa tidak, anggota dewan yang seharusnya menjalankan fungsi kontrol atas eksekutif untuk mencegah penyelewengan, malah berkolaborasi dalam tindak ko-

I

ndonesia mungkin tengah berbangga karena jumlah warga miskin di negeri ini cenderung menurun setiap tahunnya. Bila menilik data resmi BPS, pada tahun 2013 terdapat kurang lebih 29 juta warga miskin di Indonesia, jumlah ini menurun menjadi 28 juta pada tahun 2014. Sayang, standart pengukuran (garis kemiskinan) yang digunakan oleh pemerintah sangatlah kecil, yaitu income sebesar Rp. 312,328 atau sebesar $25 per bulannya. Bila standart ini ditingkatkan mengikuti standart bank dunia, yaitu $1.25 per hari atau $37.5 per bulan, maka jumlah warga miskin akan jauh lebih besar. Jadi pada hakekatnya kemiskinan masih menjadi masalah laten yang tak terselesaikan di negeri ini.

Kondisi ini kian diperparah dengan meningkatnya ketimpangan sosial dalam masyarakat.

World bank mencatat ketimpangan utamanya terjadi dalam akses pendidikan dan kesehatan. Terdapat 64% anak miskin tidak dapat mengakses layanan sanitasi yang baik, 71% anak miskin juga berpotensi lebih besar untuk tidak lulus SMA. World bank juga mencatat, terdapat 68 juta penduduk Indonesia yang rentan untuk jatuh miskin.

Guncangan ekonomi seperti bencana, jatuh sakit, atau kehilangan pekerjaan akan membuat golongan ini kembali jatuh miskin.

Dalam teori kemiskinan dikenal konsep lingkaran kemiskinan (cycle of poverty). Konsep ini menempatkan kemiskinan sebagai akibat sekaligus sebab dari serangkaian fenomena keterbatasan akses. Sebagai contoh, keterbatasan terhadap akses pendidikan berkontribusi pada keterbatasan individu untuk memahami gaya hidup sehat dan cara mengakses layanan kesehatan. Warga menjadi rentan terkena penyakit dan ketika jatuh sakit, warga miskin yang tidak bependidikan kesulitan untuk

Sungguh ironis, harapan reformasi sebagai jembatan emas untuk melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi secara radikal terhadap segala bentuk penyimpangan moral yang terjadi di era orde baru, justru dicederai oleh kelakuan sebagian legislator pascareformasi. Padahal mereka dituntut menjadi bagian dari proses transparansi, akuntabilitas, dan keteladanan bagi seluruh rakyat. Tentu tidak semua anggota dewan berkelakuan ‘tidak terhormat’, tapi yang jelas makin langka saja menemukan figur manusia terhormat di gedung DPR/DPRD yang menyandang titel ‘anggota dewan terhormat’. Segudang fakta yang jamak diketahui bahwa anggota dewan masih merupakan trouble maker, belum menjadi problem solver. orang-orang yang mendaku diri mereka sebagai wakil rakyat.

Meski terdengar janggal, sebagian dari anggota dewan adalah orang yang dulunya bertekad ingin membabat habis akar korupsi dari gedung parlemen. Entah sumpah atau janji yang mereka ucapkan itu hanya untuk membual atau memang yang awalnya benar-benar bertekad tapi di pertengahan jalan mereka ikutikutan latah. Seperti kata pepatah, orang bersih yang masuk ke kubangan comberan akan susah tidak kecipratan air kotor.

Sungguh ironis, harapan re-

diketahui bahwa anggota dewan masih merupakan trouble maker, belum menjadi problem solver.

Harapan Masyarakat Warisan berbagai persoalan di gedung DPR/DPRD, dari periode ke periode, akan menyeret anggotanya sekarang dan selanjutnya dalam situasi sulit dalam melaksanakan amanah rakyat. Secara psikologis, mereka harus bekerja dalam bayangan citra anggota dewan periode sebelumnya yang juga sudah hancur, tanpa kepercayaan publik, juga kecurigaan masyarakat atas

kemampuan, komitmen, integritas, serta kemandirian politik membela dan memperjuangkan kepentingan rakyat.

Mau tidak mau, siapa pun yang menjadi anggota dewan sekarang, tampak akan mewariskan tantangan yang lebih berat bagi periode selanjutnya, terutama upaya membersihkan citra koruptif yang telanjur melekat di sekujur gedung DPR/DPRD. Hal penting yang perlu dilakukan anggota dewan sekarang adalah memulihkan reputasi institusinya sehingga rakyat menaruh hormat. Tentu saja tugas demikian tidaklah mudah. Maka, yang duduk di kursi parlemen senyatanya memberikan kontribusinya, sekecil apa pun.

Selain itu, setiap anggota dewan harus bekerja keras untuk melakukan perubahan dan berani membuat terobosan politik yang lebih strategis, efisien, dan efektif. Memang telah ada beberapa capaian positif yang bisa dijadikan pijakan utama bagi langkah berikutnya. Di sini selalu dibutuhkan perubahan pendekatan politik yang mendasar, termasuk perubahan kultur politik yang sehat dan berpihak kepada rakyat.

Mewujudkan komitmen perubahan dapat dimulai dengan hal sederhana, yaitu tidak mengulangi kelakuan anggota dewan yang suka bolos, sering terlibat aktivitas suap menyuap, serta acap mengkhianati amanat rakyat. Berpolitik adalah bersedia mengabdikan diri, waktu, tenaga dan pikiran bagi rakyat dan partai politik, bukan sekadar ingin mengeruk keuntungan pragmatis melalui kekuasaan publik.

Sebelum partai-partai mengumbar janji-janji murahan melalui berbagai iklan, lebih baik perbaiki dulu mental para anggotanya. Pilihlah orangorang yang berkompenten dalam pencalegan partai, bukan sekadar popularitas, uang, atau kerabat.

Masyarakat pun jangan sampai terkecoh dan memilih caleg yang hanya mencari uang dan kekuasaan yang setelah terpilih, mereka lupa dan tak berhati nurani. Jika partai gagal membina kader-kadernya, citra buruk annggota dewan akan menjadi suatu keniscayaan.

Penggiat Pusat Studi Islam dan Filsafat UMM

Korupsi Bantuan Si Miskin lami anomali akibat mengakses layanpraktik-praktik koan kesehatan yang rup para penyelengberkualitas. gara Negara.

Ungkapan “sudah Praktik korupsi tidak berpendidikan, pada sektor pendidisakit-sakitan pula” kan merupakan salah sangat tepat untuk satu momok besar menggambarkan yang menghadang kondisi ini. Kondisi perwujudan akses tersebut tentu mengpendidikan yang hambat seseorang setara di negeri ini. untuk memasuki Oleh : Melansir data audit dunia kerja dan Akmal Adicahya BPK RI pada tahun mengakses sumber2007, 6 dari 10 sekosumber ekonomi. lah menyimpangkan Dampaknya, sedana BOS dengan rata-rata peorang idividu tidak memperoleh nyimpangan mencapai 13,7 Juta pendapatan dan jatuh miskin. rupiah per sekolah. Praktik penyKemiskinan ini akan kembali impangan serupa nyatanya masih berkontribusi pada sulitnya mendapat ditemukan hingga tahun gakses layanan pendidikan serta ini. Seperti dugaan korupsi dana kesehatan yang berkualitas.

BOS dan Bopda MI Al-Hidayah Siklus ini akan terus berulang, Surabaya yang tengah diusut bermula dan berakhir pada titik Kejaksaan Negeri Tanjung Perak yang sama yaitu kemiskinan. dan dugaan penyelewengan dana BOS SDN Sugio II Lamongan Memberangus yang sedang disidik oleh Polres Pengentasan Kemiskinan Lamongan.

Pemerintah Indonesia sejatSementara itu pada sektor inya telah menyediakan berlayanan kesehatan, masyarakat bagai program yang bermaksud Malang tengah dikagetkan denmemotong mata rantai siklus gan pernyataan BPJS bahwa kemiskinan. Dalam persoalan terdapat dugaan Miliaran dana keterbatasan akses layanan pentelah diselewengkan oleh pihak didikan terdapat program BOS rumah sakit. Dari total 900 Miliar (Bantuan Operasional Sekolah), dana yang diklaim, diduga terdaBSM (Bantuan Siswa Miskin), pat 90 miliar dana yang disalahdan yang terbaru adalah kartu gunakan. Sayang, meski telah Indonesia pintar. Pada bidang memberikan peringatan bahkan kesehatan, pemerintah Indonesia memutuskan kontrak kerjasama selama ini menyediakan program dengan pihak rumah sakit, pihak Jamkesmas (Jaminan Kesehatan BPJS kesehatan Malang tidak Masyarakat), kini tersedia pula menyebutkan rumah sakit mana program JKN (Jaminan Kesehasaja yang bertanggung jawab datan Nasional) yang dicirikhaskan lam dugaan tindak pidana ini. dengan keberadaan lembaga Langsung maupun tidak, prakBPJS (Badan Penyelenggara Jatik korupsi tersebut berpengaruh minan Sosial). Program-program terhadap peforma layanan dalam tersebut diharapkan mampu upaya pengentasan kemiskinan. meningkatkan kualitas individu Praktik korupsi mengakibatkan warga miskin demi mengakses program yang seharusnya bebas sumber-sumber ekonomi. Tujuan biaya menjadi penuh pungutan akhirnya tentu saja peningkatan liar, menjadikan yang seharusnya pendapatan demi pengentasan cepat menjadi lambat, yang seharkemiskinan. Sayang programusnya pro rakyat miskin justru program tersebut harus menga-

menghisap orang-orang kecil. Bila program-program pengentasan kemiskinan berupaya memotong mata rantai siklus kemiskinan, maka korupsi menjadi sarana untuk menyatukannya kembali.

Selama kemiskinan bersekutu dengan praktik korupsi, jangan harap kesejahteraan dapat dirasakan melainkan bagi segelintir golongan.

Revolusi Mental Revolusi mental yang dijargonkan oleh pemerintahan saat ini wajib diutamakan pada perbaikan mental para penyelenggara Negara. Mental “biaya administrasi”, “uang pelicin”, serta “uang komisi” merupakan penyakit yang harus dicabut hingga akarnya.

Oleh karena itu, pengawasan ekstra adalah hal penting yang perlu dilakukan dalam menanggulangi perilaku ekstraordinary para penyelenggara Negara. Salah satu contoh kebijakan teknis yang dapat dilakukan ialah dengan membudayakan pakta integritas pada seluruh tingkatan aparatur Negara. Bahkan, sangat mungkin untuk memasang cctv yang memantau seluruh aktivitas di pusat-pusat layanan.

Terakhir, penegakan hukum terhadap para pelanggar adalah hal yang tidak dapat dikompromikan dalam upaya perbaikan ini. Meminjam istilah Surya Candra salah satu calon komisioner KPK, “penindakan merupakan bentuk pencegahan yang utama dalam kondisi Indonesia saat ini”. Pemberian hukuman administratif maupun pidana akan memberikan efek jera pada pelaku dan rasa takut kepada ‘calon pelaku’. Hal ini tentu akan berdampak pada pemberantasan serta pencegahan perilaku korup pada penyediaan layanan dan akan mendukung upaya pengentasan kemiskinan.

Badan Pekerja Malang Corruption Watch

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Senin Pahing 14 DESEMBER 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

7.000 Warga Miskin Jadi Pelanggan PDAM Sidoarjo, Bhirawa Sekitar 7000 warga miskin di Kabupaten Sidoarjo, yang masuk dalam masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pada tahun 2016 nanti dipastikan akan dapat air bersih dari pemasangan sambungan pipa baru PDAM Delta Tirta Sidoarjo.

Direktur Pelayanan PDAM Delta Tirta Sidoarjo, Bima Ariesdiyanto, mengatakan, program itu wajib untuk direalisasikan, sebab menurutnya bagaimanapun PDAM Delta Tirta Sidoarjo punya tujuan social selain tujuan keuntungan.

“Makanya kita akan memasukkan MBR ini dalam rencana 13 ribu sambungan baru pada 2016 nanti,’’ ujarnya, saat dihubungi, Minggu (13/12) kemarin.

Disampaikan Bima, target untuk merealisasikan 13 ribu sambungan pipa baru itu merupakan biaya dari APBN. Nantinya kalau sudah terealisasi, PDAM punya tugas berat untuk memberikan layanan air bersih kepada 100 persen penduduk Sidoarjo di tahun 2019 mendatang. Karena itu, taget 13 ribu sambungan baru itu, akan terus digenjot hingga mencapai 15 ribu sambungan.

PDAM juga berencana mengaktifkan lagi sumber air baku di kali mati Porong, untuk bisa mensuplay kebutuhan air bersih bagi para pelanggan baru ini.

Diakui terus terang oleh Bima, pada tahun 2016 nanti, PDAM Delta Tirta sudah tidak lagi mendapatkan bantuan hibah dari negara lain untuk sambungan baru. Sebagai gantinya, pemerintah pusat akan menggantinya dengan anggaran dari APBN.Q kus

BPN Layani Jamaah Masjid Agung Sidoarjo, Bhirawa BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kantor Kabupaten Sidoarjo, memberikan layanan keliling masyarakat di desadesa. Selain itu juga memberikan layanan jemput bola di kawasan Masjid Agung Sidoarjo, usai salat jumat.

Kepala BPN Sidoarjo Ir Nandang Agus Taruna saat dihubungi, Minggu, mengatakan kalau pelayanan kepada masyarakat mengenai pertanahan ini dapat dinikmati oleh semua kalangan. Kita telah memberikan pelayanan proaktif, menggunakan satu unit mobil layanan Larasita (Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah) kepada masyarakat di kawasan Masjid Agung Sidoarjo.

“Pelayanan proaktif kita itu berupa penerimaan, permohonan, penyerahan sertifikat, juga penyuluhan kepada masyarakat maupun kegiatan lainnya,” katanya.

Ia juga menjelaskan jika layanan proaktif itu hanya dilakukan sehari saja.

Namun tidak menuntut kemungkinan, jika permintaan dan antusias warga semakin banyak, dimungkinkan pelayanan jemput bola akan dilakukan berkala, dan berkeliling. Semua layanan yang biasa dilakukan di kantor BPN bisa dilakukan di Larasita, baik pengambilan produk, maupun pelayanan. “Tergantung layanannya, kalau penghapusan, pelayanannya bisa dilakukan secara cepat,” tegas Nandang Agus Taruna.

Tercatat sebanyak 30 orang yang ingin mengajukan permohonan balik nama sertifikat atau mengurus sertifikat.

“Kantor BPN Sidoarjo selama Desember ini, targetnya telah terlampui, yakni sekitar 13 ribu pemohon. Sedangkan target BPN Sidoarjo hanya 12 Ribu pemohon perbulan,” ungkapnya.Q ach

achmad suprayogi/bhirawa

Kepala BPN Nandang Agus Taruna memberikat sertifikat yang sudah jadi kepada warga.

5

Pemkab Tetapkan UMSK Naik 7 Persen 35 Perusahaan Tak Keberatan Kab Mojokerto, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto menetapkan upah minimum sektoral kabupaten (UMSK) tahun 2016 dengan nilai naik 7 persen, dibanding sebelumnya. Sebanyak 35 perusahaan berskala besar dan bertaraf internasional sepakat menerapkan keputusan itu.

rokim/bhirawa

Kemendikbud belakang melihat Dirut PG Hidayat Nyakman menerima penghargaan APP

Petrokimia Gresik Dapat Penghargaan APP Gresik, Bhirawa PT Petrokimia Gresik (PG), mendapat penghargaan dalam ajang Anugerah Peduli Pendidikan (APP) 2015 kategori Perusahaan. Penyerahan penghargaan ini disaksikan langsung oleh, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI, Anis Baswedan di Jakarta, Jumat malam (11/12).

Penghargaan APP merupakan apresiasi Kemendikbud kepada perusahaan, pemerintah daerah, organisasi nirlaba, kelompok masyarakat, individu, serta media massa yang memiliki kepedulian serta komitmen tinggi terhadap dunia pendidikan di Indonesia. Untuk tahun ini, Penghargaan APP mengambil tema “Penguatan Pelaku dan Ekosistem Pendidikan”.

Dirut PG Hidayat Nyakman mengatakan, penghargaan ini

merupakan bentuk pengakuan pemerintah terhadap kepedulian serta komitmen berkelanjutan perusahaan terhadap kemajuan di bidang pendidikan.

PG mendapat penghargaan dari Kemendikbud, berkat serangkaian kegiatan di bidang pendidikan dalam beberapa tahun terakhir. Kepedulian PG terhadap pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu Bantuan Pendidikan dan Bantuan Sarana & Prasarana Pendidikan.

“Kami jadi lebih terpacu lagi, untuk memberikan bantuan bidang pendidikan yang lebih besar lagi. Sebab pendidikan merupakan kebutuhan mendasar bagi siapa saja, untuk mengembangkan segala potensi yang ada. Dan kami berharap, bantuan yang kami berikan dapat meningkatkan potensi dan kualitas hidup masyarakat.” ujar Dirut PG Hidayat Nyakman.

Bantuan pendidikan yang selama ini telah digulirkan PG, meliputi bantuan beasiswa S1 full cover. Beasiswa SMA full cover, beasiswa siswa berprestasi dan anak asuh, pelatihan pengajar PAUD. Pelatihan agribisnis, pelatihan anak tani remaja (PATRA), pelatihan perempuan mandiri PKK. Loka latihan keterampilan (LOLAPIL), serta pelatihan UKM dan mitra binaan.

Ditambahkan Hidayat Nyakman, sedangkan bantuan sarana dan prasarana pendidikan terdiri dari bantuan peralatan sekolah untuk siswa SD/MI. Bantuan playground untuk Resource Center anak berkebutuhan khusus, serta kampung pendidikan.

Adapun total bantuan yang telah direalisasikan untuk sektor pendidikan, dalam 3 tahun terakhir mencapai Rp19,3 miliar. Q kim

Puluhan PKL Wadul Wali Kota Minta Solusi soal Razia Satpol PP Kota Mojokerto, Bhirawa Puluhan pedagang kaki lima (PKL) yang biasanya berdagang di sepanjang jalan Mojopahit bagian utara wadul wali kota, Jumat lalu. Mereka meminta diberikan solusi terkait penertiban yang dilakukan satpol PP akhir-akhir ini.

Para PKL didampingi ketua sebuah lembaga pemantau konsumen ini ditemui Wali Kota Mas’ud Yunus diruang kerjanya.

Perwakilan PKL mengaku gamang, menyusul digelarnya penertiban sepanjang kawasan pertokoan terbesar di Kota Mojokerto tersebut.

“Beberapa perwakilan PKL didampingi ketua LSM pemantau layanan konsumen meminta wali kota memberi akses dagang di sepanjang jalan Mojopahit. Ini karena sebelumnya mereka mendapat kabar jika

Pemkot akan menutup akses bagi PKL di kawasan itu (jalan Mojopahit),” kata Kepala Satpol PP Kota Mojokerto, Mashudi yang ikut mendampingi pertemuan itu.

Kabar itu, ujar Mashudi, sama sekali tidak benar. Pemkot berkomitmen untuk memberdayakan PKL. Jadi tidak mungkin menutup akses mereka.

Namun demikian, mereka pun harus mengetahui dan memahami rambu-rambunya.

“Untuk di jalan Mojopahit bagian utara, Pemkot memberi keleluasaan berdagang mulai pukul 18:00 WIB di satu sisi badan jalan menghadap barat.

Mereka boleh menempati badan jalan sepanjang toko didepannya sudah tutup. Itu pun harus rapi, tidak melebihi batasan parkir kendaraan,” terangnya.

Memang, lanjut Mashudi, ada

satu PKL yang menyampaikan uneg-uneg. Dia mengaku berdagang mulai pukul 20:00 WIB, namun oleh anggota Satpol PP ditertibkan. “Tentu saja harus ditertibkan, karena dia berdagang di depan toko yang masih buka,” tandasnya.

Secara prinsip, ujar Mashudi, Pemkot Mojokerto memberi ruang untuk PKL berdagang sepanjang jalan Mojopahit di malam hari, usai aktivitas toko berhenti. Tak hanya itu, akses permodalan pun dibuka bagi mereka.

“Untuk yang butuh modal kecil antara Rp100 ribu sampai Rp1 juta, bisa mengajukan pinjaman ke BAZNAS. Sedang untuk pinjaman antara Rp1 juta sampai dengan Rp10 juta, bisa mengikuti program Pusyar yang ditopang BPR Syariah Kota Mojokerto,” imbuhnya.Q kar

Pj Bupati Mojokerto, Moh ardy Prastyawan melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) , Tri Mulyanto menjelaskan, besaran UMSK tidak boleh lebih dari Upah Minimum Provinsi (UMP) serta juga tidak boleh lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten (UMK).

“Berdasarkan hasil kesepakatan dewan pengupahan diputuskan UMK sektoral Kabupaten Mojokerto sektor satu naik sebesar 7 persen menjadi Rp 3,242.000, sektor dua naik sebesar 6 persen menjadi Rp3,211.800 dan sektor tiga naik sebesar lima persen menjadi Rp. 3.181.500,” terangnya, Minggu (13/12), kemarin.

Nilai UMSK Pemkab Mojokerto ini, merupakan hasil perundingan yang disepakati bersama oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan serikat buruh. Kenaikannya sesuai dengan petunjuk dari pemerintah provinsi jawa timur berdasarkan perhitungan akumulasi inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi yang mengikuti formula seperti dalam PP nomor 78 tahun 2015.

“Pengelompokannya berdasarkan jenis usahanya, diantaranya kelompok usaha sektor 1 dari bidang usaha industri makanan dan minuman semisal PT Ajinomoto dan PT MBI, sedangkan sektor dua dari perusahan

elektronik semisal PT SAI, dan sektor tiga dari perusahaan industri komponen otomotif,” terangnya.

Besaran UMSK ini sifatnya tidak wajib seperti UMK. Artinya, perusahaan yang tidak memberlakukan ketentuan tersebut tidak akan dikenai sanksi. “Ini tergantung kemampuan masing-masing perusahaan, kalau memang mampu memberikan kesejahteraan lebih kepada pekerjanya biasanya UMSK ini dilaksanakan, tapi bagi yang tidak mampu juga tidak apa-apa. Karena sifatnya tidak mengikat seperti UMK,” tegasnya.

Seperti diketahui, Gubernur Jawa Timur Soekarwo resmi menetapkan besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) untuk 38 kabupaten/kota yang berlaku per 1 Januari 2016.

Peresmian besaran nilai UMP itu tertuang melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2015 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Timur Tahun 2016 tertanggal 20 November 2015.

UMK tertinggi adalah Kota Surabaya sebesar Rp3.045.000, diikuti Kabupaten Gresik Rp3.042.500, Kabupaten Sidoarjo Rp3.040.000, Kabupaten Pasuruan Rp3.037.500, serta Kabupaten Mojokerto Rp3.030.000. Q kar

Stadion Kolosal untuk Periode Kedua Saiful Ilah Sidoarjo, Bhirawa Memiliki dua stadion olahraga tidak membuat Cabup terpilih Sidoarjo, Saiful Ilah selesai berinovasi. Sebuah rencana besar di masa jabatan keduanya sudah disusun usai dilantik nanti untuk membangun stadiun kolosal di dalam areal 3000 hektar lahan kawasan kota baru (terpadu) Sidoarjo yang membentang dari Desa Janti, Sidoarjo sampai Desa Kelopo Sepuluh, Kecamatan Sukodono sejauh 2 km.

Kepada harian Bhirawa, Saiful, hadi suyitno/bhirawa menyatakan stadion baru itu tentu lebih besar dari stadion Jenggolo Saiful Ilah maupun stadion GOR Delta.

“Saya tempatkan stadion baru di kota terpadu,” ujarnya.

Kawasan kota terpadu yang digagas Pemkab Sidoarjo sudah berjalan dengan mentornya dari pihak grup Bakrie yaitu PT Mutiara Masyhur Sejahtera yang sudah membebaskan 385 hektar untuk membangun Kahuripan Nirwana. Kawasan terpadu itu aka terbuka bagi pengembang yang ingin masuk.

Saiful menegaskan rencana membangu stadion baru di lokasi itu akan mendukung percepatan pembangunan kota terpadu. Lahan kota terpadu membentang sejauh 2 km mulai dari pintu masuk Kahuripan Nirwana yang terletak di desa Janti hingga Sukodono. Untuk sementara pintu gerbang utama kota terpadu itu masih memanfaatkan fasum milik Kahuripan Nirwana. Namun dalam pengembangan nanti bisa sudah mencapai Sukodono, pintu masuk utama akan digeser ke utara.

Gerbang masuk ini strategis karena berdampingan lulus dengan jalan tol Sidoarjo-Surabaya. Akan memiliki nilai tambah pula apabila pihak PT Jasa Marga selaku pengelola jalan tol membuka akses jalan kota terpadu. Hamparan lahan untuk pengembangan kota terpadu itu sudah disiapkan. Q hds

Penjabat Bupati Gresik Ajak Masyarakat Hormati Hasil Pemilukada Penjabat (Pj) Bupati Gresik Dr. Akmal Boedianto menyampaikan terima kasih kepada semua pihak dan masyarakat Gresik atas terlaksananya Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gresik yang digelar pada 9 Desember 2015 berjalan aman, lancar dan tertib. Sehingga, Gresik tetap kondusif.

Selain itu, Akmal juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Gresik yang telah menggunakan hak pilihnya.”Kami berterimakasih atas partisipasi masyarakat Gresik dalam memberikan suara pada pemilikada Rabu lalu.” kata Akmal melalui Kabag Humas Pemkab Gresik, Suyono, Jumat (11/12).

Meski proses Pemilukada belum usai, karena masih menunggu proses penghitungan suara di sejumlah PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), namun secara umum Pemilukada di Gresik berlangsung aman, lancar dan tertib.

Hal ini diakui juga oleh Akmal tak lepas dari peran Polri dan TNI dalam mengamankan pelaksanaan Pemilukada di Gresik..”

Keamanan dan ketertiban selama Pemilu sangat kondusif” ujarnya.

Selain aparat keamanan, Akmal juga mengapresiasi kerja KPU Gresik beserta jajarannya yang telah bekerja sangat baik. Berkat kerja keras KPU Gresik dan jajarannya proses Pemilukada di Gresik sampai saat ini berjalan dengan baik dan lancar. Diharapkan Akmal, hasil Pemilukada ini bisa diterima oleh semuanya dan bisa menjadikan Gresik lebih baik.

Kemenangan ini lanjut Akmal, adalah kemenangan bersama masyarakat Gresik.

Akmal juga memberi selamat kepada semua calon yang telah berpartisipasi untuk menjadi calon pasangan Bupati Gresik.

Berkat kearifan semua pasangan

calon, sehingga keamanan dan ketertiban Gresik lebih kondusif.

“Saya yakin yang telah dihasilkan adalah terbaik. Marilah kita dukung mereka yang telah dipilih oleh sebagian besar masyarakat Gresik. Kita hormati hasil itu dan kita dukung siapapun yang sudah dipilih masyarakat sebagai pemimpin,” tambahnya.

Akmal juga berkesempatan

mendampingi anggota KPU RI Arief Budiman beserta Ketua KPU Jawa Timur Eko Sasmito yang melakukan monitoring pelaksanaan penghitungan suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Manyar.

Akmal beserta rombongan dari KPU memperhatikan secara seksama perhitungan suara tiap TPS dari desa-desa di Kecamatan

kerin ikanto/bhirawa

Penjabat Bupati Gresik Dr. Akmal Boedianto melihat hasil rekapitulasi yang dilakukan PPK Manyar.

kerin ikanto/bhirawa

Penjabat Bupati Gresik Dr.Akmal Boedianto mendampingi anggota KPU RI Arif Budiman pada saat sidak ke PPK Manyar.

Manyar. * Sementara, Arief Budiman menyatakan monitoring ini untuk memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilukada di semua daerah berjalan sesuai aturan yang ada. Sebelumnya, rombongan KPU pusat ini juga me-

ngunjungi kantor KPU Gresik.

“Saya melihat langsung bagaimana pihak KPU Gresik bekerja dalam mengentry data, menscaning dan menyimpan data. Hal ini penting apabila ada kasus hukum, data-data itu sudah siap,” ujar Arief. Q eri.adv

JAWA TIMUR

6

Senin Pahing, 14 DESEMBER 2015

Paslon Dadi Siap Hentikan Konvoi Rekapitulasi KPUD Digelar 17 Desember 2015 Situbondo, Bhirawa Ramainya aksi konvoi spontanitas dari para pendukung pasangan calon (paslon) nomor urut 3 bupati dan wakil bupati Situbondo (Dadang Wigiarto-Dadang Mulyadi) sehari usai pencoblosan, mendapat tanggapan serius dari Dadi, Sabtu siang kemarin (12/12). Penegasan calon pemimpin Situbondo versi quick count itu, disampaikan di hadapan puluhan awak media cetak dan elektronik, kemarin. Selain dihadiri paslon Dadi, sejumlah tim sukses juga ambil bagian dalam acara tersebut.

Dadang Wigiarto, mengatakan, pesta demokrasi 9 Desember telah berlalu yang dibarengi dengan pertumbuhan dinamika demokrasi Situbondo yang pesat. Itu berjalan, kata Dadang tidak terlepas dari keberadaan semua elemen yang telah memberikan pendidikan politik yang memadai. “Kondisi dan proses demokrasi yang berkembang ini tentu masih membutuhkan campur tangan dari seluruh pihak dalam rangka ikut menjaga kondusitias bidang sosial ekonomi dan keamanan berajalan stabil,” tegas Dadang.

Mantan advokat itu menambahkan, ia bersama pasangannya H Yoyok Mulyadi patut untuk mengucapkan trima kasih kepada elemen yang telah ikut berperan alam suksesnya pilkada Situbondo 2015. Untuk itu, lanjut Dadang, ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut memerikan dukungan dalam pembenahan Kabupaten Situbondo ke depan. Sebab, kata dia, peran lapisan masyarakat dan pers, sangat strategis dalam pembangunan Situbondo yang damia dan baik. “Itu semua dalam rangka menuju masyarakat yang makmur dan sejahtera,” papar Dadang.

Masih kata Dadang, pihaknya hingga saat ini masih konsentrasi menunggu hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Situbondo yang masih belum rampung. Untuk penghitungan suara tingkat PPS dan PKK, urai Dadang, kini sudah memasuki tahap akhir berikut pelaksanaan scan 1 dimana hasil PPK dengan scan C1 tidak beda jauh antara hasil tim Dadi dan KPUD. “Rekap akan dilakukan 18 Desember, untuk itu kami menghimbau kepada seluruh simpatisan untuk tidak melakukan kon-

voi kembali. Apalagi, kami sebelumnya tidak pernah mengkoordinasikan dan tidak pernah ikut camour tangan terkait konvoi itu.

Namun kami bertanggung jawab agar konvoi itu segera diakhiri.

Termasuk tgl 18 Desember nanti kami berharap simpatisan tidak melakukan konvoi karena akan mudah ditunggangi pihak lain,” ungkap Dadang.

Di sisi lain, cawabup Yoyok Mulyadi, menandaskan, bahwa tahapan pilkada mulai pendaftaran, kampanye dan pencoblosan sudah berjalan dengan baik. Dengan demikian, ajak mantan Kadis PU Bina Marga dan Pengairan Kab. Situbondo itu, keinginan terwujudnya kondusivitas Kab Situbondo, tercapai sesuai dengan cita cita seluruh masyarakat Kota Santri.

H Yoyok juga menyampaikan pesan dari KH Zainuri Sofyan, yang memohon sungguh sungguh kepada simpatisan agar dari sekarang berhenti berkonvoi dan

Paslon nomor urut 3, Dadi (Dadang-Yoyok) saat menggelar jumpa pers kepada wartawan cetak dan elektronik, setelah unggul suara versi quick count, kemarin.

KILAS JATIM

dr Whenny Diah

Januari-Desember, 18 Warga Meninggal Terjangkit ODHA Bojonegoro, Bhirawa Tingkat kematian penderita HIV/AIDS (ODHA) di Kabupaten Bojonegoro masih tergolong tinggi. Pada 2015, sejak Januari hingga pertengahan Desember, Dinas Kesehatan Bojonegoro mencatat ada 18 warga Bojonegoro penderita HIV/AIDS yang dinyatakan meninggal dunia.

Kasi Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bojonegoro, dr Whenny Diah mengatakan, hingga pertengahan Desember tahun ini ada 145 kasus HIV AIDS yang lagi ditangani dinas. Dari jumlah itu, 143 orang sudah positif terkena AIDS, dan sisanya baru virus HIV. “Dari 143 penderita yang dinyatakan positif HIV AIDS dinyatakan 18 telah meninggal dunia,” kata Whenny Diah kepada Bhirawa, Minggu (13/12) kemarin.

Sebanyak 18 Odha tercatat telah meninggal dunia. Mereka berasal dari berbagai lapisan sosial. Di antaranya pekerja kasar, buruh migran, eks pekerja seksual hingga ibu rumah tangga yang tertular dari suaminya. Dari angka yang dimiliki Dinas Kesehatan Bojonegoro, diprediksi akan terus bertambah jumlah pederita HIV/ AIDS. “Angka kematian itu tergolong tinggi, seiring dengan meningkatnya jumlah penderita HIV/ AIDS di Bojonegoro,” ujarnya.

Untuk mencegah angka kematian bertambah, pihaknya telah menurunkan para dokter koordinator Pencegahan Pemberantasan Penyakit (P2P) di berbagai wilayah untuk mendeteksi sedini mungkin kemungkinan pengidap HIV/AIDS segera mendapatkan pengobatan secara intensif. “Selain itu, terkait kematian penderita HIV/AIDS, dalam hal ini penanganan jenazah, pihak Dinas Kesehatan juga melibatkan para modin desa,” terangnya. Q bas

sawawi/bhirawa

Joedo Fajar Riawan (kanan) Ketua KPUD Situbondo saat bersama kapolres dan Pj Bupati.

banyak membaca sholawat sebanyak 4444. “Itu semua, demi dinginnya situsasi dan kondisivitas Situbondo yang kita cintai bersama dan kita selalu memohon pertolongan dari Allah. Saya atas nama ulama pendukung Dadi, memohon agar konvoi diredam dan jangan ada kesan itu dibiarkan. Dengan penuh rendah hati saya minta maaf dari sikap simpatisan terhadap masyarakat yang kurang berkenan,” pungkas H Yoyok menirukan kiai khos tersebut.

Rekapitulasi KPUD Sementara itu, rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten bakal digelar Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo, pada 17 Desember 2015 mendatang di Gedung Bhangkara Januaraga Polres Situbondo, Jl. PB. Sudirman Situbondo. Kepastian ini ditegaskan Ketua KPU Situbondo Joedo Fajar Riawan di kantornya, Minggu (13/12).

Mantan wartawan ini mengatakan, sesuai PKPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang tahapan pilkada, rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kecamatan disediakan waktu dari tanggal 10-16 Desember 2015. Sedangkan rekapitulasi tingkat Kab diatur dari 16-18 Desember 2015. “Atas dasar itulah, rekapitulasi suara tingkat kabupaten akan kita laksanakan pada hari Kamis, 17

Desember 2015,” jelas Joedo.

Lebih lanjut Joedo menandaskan, usai melaksanakan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kab, KPU Situbondo akan melakukan persiapan dan atau langsung melaksanakan rapat pleno hasil perhitungan suara. “Dalam pelaksanaan nanti kami juga akan mengundang wartawan,” ujarnya.

Terkait pengumuman hasil rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kab, Joedo mengatakan sesuai PKPU Nomor 2 Tahun 2015, pengumuman hasil rekapitulasi disediakan waktu dari tanggal 17-23 Desember 2015. “Jadi akan kita lakukan jeda waktu itu untuk pengumumanya,” pungkas Joedo. Q awi

Lawan Korupsi, Jaksa Galang 3.000 Tandatangan Baru 40 dari 419 Desa Cairkan Dana Desa Nganjuk, Bhirawa Tanggal 9 Desember telah ditetapkan sebagai Hari Anti Korupsi Sedunia, banyak cara untuk memperingatinya. Seperti aksi para jaksa di Kejaksaan Negeri Nganjuk yang menggalang tiga ribu tanda tangan di kain sepanjang 50 meter di Alun Alun saat car free day.

Aksi galang tanda tangan yang dilakukan para jaksa dipimpin oleh Kasi Intel Anwar R Zakaria. Sebagai seorang jaksa, Anwar Zakaria menjadi orang pertama yang membubuhkan tanda tangan di atas kain putih itu. Disusul kemudian jaksa-jaksa lainnya dan diikuti ribuan masyarakat yang saat itu sedang melakukan olah raga di sekitar Alun-Alun.

Menurut Anwar Zakaria, maraknya kasus korupsi di sejumlah daerah di Indonesia termasuk di Kabupaten Nganjuk sangatlah merugikan masyarakat. Karena uang yang diambil oleh koruptor tersebut merupakan uang rakyat.

Untuk menghadang penyebaran kasus korupsi, jaksa di Kejaksaan negeri Nganjuk menggalang dukungan masyarakat berupa tanda tangan masyarakat sebagai komitmen melawan korupsi. “Kami menggalang partisipasi masyarakat untuk melawan korupsi,” tegas Anwar Zakaria Minggu (13/12).

Korupsi yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia termasuk di Kabupaten Nganjuk, dikatakan Anwar Zakaria, lebih banyak disebabkan oleh per-

ilaku maladministrasi. Artinya, mekanisme administrasi penggunaan uang negara, baik itu yang dianggarkan melalui APBD maupun APBN oleh lembaga publik dan pemerintahan tidak ada kesesuaian antara laporan dan realisasi anggaran.

“Korupsi itu banyak yang direncanakan dan dilakukan secara sadar. Saat ini kalangan yang berpotensi besar melakukan korupsi sudah pintar dan berkelit-kelit untuk memakan uang negara yang seharusnya dimanfaatkan untu rakyat kecil dan pembangunan,” kata Anwar Zakaria saat ditanya Bhirawa.

Tidak hanya orang dewasa yang membubuhkan tanda tangan, anak usia sekolah juga banyak yang antusias membubuhkan tanda tangan. Karena memang, para jaksa berharap menanamkan sifat anti-

korupsi sejak dini demi mewujudkan generasi emas Indonesia di masa mendatang. “Hari ini kita akan bersama menandatangani kain ini sebagai bentuk komitmen masyarakat anti korupsi untuk membuat Indonesia lebih baik lagi,” ujar Anwar Zakaria.

Anwar juga menjelaskan, gerakan ini akan membangun generasi pemimpin berintegritas yang bebas korupsi di masa depan. Selain membubuhi dan tanda tangan, beberapa warga masyarakat ini juga menuliskan harapan dan pemikirannya untuk Indonesia di masa mendatang. “Mungkin ini harapan kita dalam membangun generasi emas dan membangun integritas. Saya yakin ke depan akan terlahir generasi pemimpin yang bersih dan bebas korupsi,” pungkas Anwar. Q ris

ristika/bhirawa

Ribuan warga masyarakat Nganjuk sangat antusias membubuhkan tandatangan melawan korupsi yang merugikan negara dan merusak generasi bangsa.

Tersandung Narkoba, Kades Terpilih Terancam Gagal Dilantik Sampang, Bhirawa Kepala Desa (Kades) terpilih Desa Maduleng, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang inisial MR ditangkap oleh jajaran kepolisian Pemekasan lantaran terlibat kasus narkoba.

Kasus ini mendapat tanggapan serius dari pihak Pemerintah Kabupaten Sampang dan terancam gagal dilantik.

Wakil Bupati Kabupaten Sampang Fadhilah Budiono secara tegas menyatakan, MR yang

merupakan Kades Madulang terpilih dalam Pilkades serentak dipastikan tidak akan diikutsertakan dalam pelantikan Kades pada 17 Desember 2015 mendatang. “Adanya seorang Kades yang tertangkap karena narkoba, kami serahkan agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini kan Kades terpilih jadi tidak akan dilantik,” tegas Fadhilah Budiono, Jumat (11/12/).

Menurut pria yang juga menjabat Ketua Badan Narkotika

Kabupaten (BNK) Sampang itu mengatakan, ketegasan ini sebagai peringatan bagi Kepala Desa yang lain.

Sebab Pemerintah Kabupaten Sampang tidak akan memberi tolerasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba. “Pemerintah Daerah tidak akan memberi toleransi. Di Desa Madulang nantinya akan dipimpin PJ, karena Kades terpi l i h n y a te rs a n d u n g k a s u s narkoba,” imbuhnya. Q lis

Bojonegoro, Bhirawa Pemkab Bojonegoro menyambut baik upaya percepatan penyaluran dana desa dari pemerintah. Namun Pemkab Bojonegoro, mencatat hingga saat ini baru ada 40 dari 419 Desa yang sudah mencairkan dana desa (DD) tahap ketiga.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Pemkab Bojonegoro Ibnoe Soeyoeti mengatakan, sedianya penyalurannya dana desa dilakukan pada bulan ini, sebanyak 40 desa yang persyaratan administrasinya sudah lengkap. “Pemkab sudah mulai mentransfer dana desa yang sudah memenuhi persyaratan administrasi,” kata Ibnoe Soeyoeti, kemarin (13/12).

Ia menyebutkan besarnya dana desa (DD) tahap ketiga sebesar 20 persen bagi 419 desa dari Pemerintah dengan jumlah total Rp 23,3 miliar, dari alokasi DD sebesar Rp116,5 miliar, pada 2015. “Sesuai ketentuan untuk penyaluran keuangan desa untuk ADD tahap pertama sebesar 25 persen, pada Februari. Tahap kedua April untuk DD 40 persen dan bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi masing-masing 25 persen,” ujarnya.

Penyaluran tahap ketiga Agustus untuk ADD 50 persen, DD 40 persen, bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi masing-masing 25 persen. “Kemudian tahap ke empat November untuk ADD 25 persen, DD 20 persen, bagi hasil pajak bagi hasil retribusi m a s i n g - m a s i n g 5 0 p e rsen,” imbuhnya.

Mengenai desa lainnya, lanjut dia, masih dalam proses verifikasi persyaratan administrasi. “Kalau memang sudah lengkap segera dana desa tahap

Ibnoe Soeyoeti

ketiga kami transfer ke rekening desa,” tandasnya.

Sementara itu kepala Pemerintahan Pemkab Bojonegoro Supi Haryono, menambahkan DD yang diterima desa di daerhanya itu merupakan salah satu pendapatan desa. “Pemerintah sempat menambah DD, karena agar ada percepatan pembangunan di desa,” katanya, menegaskan.

Ia menjelaskan sumber penghasilan desa, selain dana desa (DD) yaitu alokasi dana desa (ADD), bagi hasil pajak (BHP) dan bagi hasil retribusi (BHR), yang bersumber dari APBD tk II. “Besarnya ADD, BHP dan BHR, di daerah kami, pada 2015, mencapai Rp213 miliar,” jelas dia.

Menurut dia, pola penyaluran keuangan desa, di atur di dalam Peraturan Bupati (Perbup) No. 1 tahun 2015 tentang Penyaluran Besaran ADD,DD, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi. “Kemudian Perbup itu, diperkuat dengan Perbup No. 2 tahun 2015, yang mengatur pedoman umum dan petunjuk teknis penyaluran keuangan desa,” pungkasnya. Q bas

Wujudkan Kepedulian, RSUD Gambiran Gelar Khitanan Massal Dalam rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke 140, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gambiran Kota Kediri menggelar khitanan massal yang diselenggarakan dikantor Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Minggu (13/12).

ervan/bhirawa

Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar dan Dir RSUD Gambiran dr Fauzan Adima saat menyaksikan langsung proses khitanan missal, Minggu (13/12).

Dalam khitan massal tersebut, hadir pula Walikota Kediri Abdullah Abubakar dan Wawali Kota Kediri Lilik Muhibah yang didampingi oleh direktur RSUD Gambiran dr Fauzan Adima yang melihat langsung proses khitan massal ini.

Wali kota Kediri Abdullah Abubakar dengan sapaan akrabnya Mas Abu mengatakan sangat mengapresiasi, sebab dalam kegiatan tersebut antara RSUD dan Masyarakat bisa saling bersaapa dan bisa membantu

masyrakat “Dengan diadakannya seperti ini kita bisa saling berbagi antara RSUD Gambiran dan Warga, daana saya meminta agar kegiatan rutin ini tidak hanya ketika HUT” kata Walikota Kediri.

Wali Kota juga berpesan, agar RS Gambiran terus mengabdi pada masyarakat, melayani masyarakat, dengan sepenuh hati. “Jangan ada suster atau dokter yang galak, Saya berharap warga kota kediri jarang yang sakit dan RSUD mengembang-

kan kerja sama dengan berbagai pihak untuk memajukan RSUD ini, terlebih akan dibangun RSUD Gambiran 2,” tandasnya.

Di tempat yang sama Direktur RSUD Gambiran dr Fauzan Adima mengatakan, kegiatan adalah salah satu kegiatan sosial sebagai wujud kepedulian RSUD Gambiran dan kontribusi nyata kepada masyarakat kota Kediri. “Ada beberapa kegiatan sosial dalam HUT RSUD Gambiran, dan Kegiatan ini adalah salah satu kegiatan kepedulian RSUD Gambiran terhadap masyarakat Kota Kediri,” ungkap dr Fauzan.

Dia berharap dengan kegiatan ini, mampu menumbuhkan kepercayaan masyrakat untuk mempercayakan

kesehatannya pada RSUD Gambiran. “Mudah-mudahan kegiatan ini, bisa kembali mendapat kercayaan masyarakat dalam melayani kesehatan, karena Gambiran adalah milik kita semua,” terang Fauzan.

Dari data yang dihimpun ada sebanyak 105 peserta yang mengikuti khitan massal ini, peserta ini lebih banyak dari target RSUD Gambiran Kota Kediri yang hanya menargetkan 100 peserta. Yang menarik dari 105 peserta ini 2 diantaranya adalah orang yang sudah dewasa, yakni Yulio Alves (27) dari Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Antonius Umbupati (26) dari Sumba, mereka beralasan mengikuti khitan masal ini karena untuk menjaga kesehatan. Q adv,van

JAWA TIMUR

Senin Pahing 14 DESEMBER 2015

7

Pelamar Sekda Menjadi Lima Orang, Terpilih Tiga Diusulkan ke Gubernur Ketua Pansel Diganti, Syarat Pendidikan Berubah S 1 Bisa Daftar Sekda Kab. Madiun, Bhirawa Setelah pendaftran pengisian jabatan tinggi pratama secara terbuka di lingkup Pemkab Madiun diundur sampai tanggal 11 Desember 2015, akhirnya ada tambahan 2 PNS di Pemkab Madiun turut serta mendaftarkannya.

Yakni Ir. Edy Bintardjo, MTP (Kepala Badan Ketahanan Pangan Kab Madiun) dan Ir. Tontro Pahlawanto (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab Madiun). Dengan demikian hingga batas waktu pendaftran ditutup Jumat (11/12) lelang jabatan Sekda Kab Madiun terdapat 5 orang pendaftar.

Karena sebelumnya telah terdapat 3 orang pendaftar. Yakni, Dr. H. Suhardi, MM (Kepala Dinas Pendidikan Kab Madiun), Ir. Wijanto Djoko Poernomo, MM (Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Madiun) dan Dr. H. Akhmad Jazuli, SH, M.Si (Asisten I Pemerintahan dan Kesra Pemkab Mojokerto) salah satu peserta pendaftar Sekda Kab Madiun dari luar kota, baca Bhirawa Jumat (11/12).

Lelang jabatan Sekda Kab

Madiun dilakukan karena Drs. Soekardi, M.Si, Sekda Kab Madiun yang lama per tanggal 30 Desember 2015 lalu telah memasuki purna tugas. Awalnya meski sudah purna tugas, Soekardi tetap menjadi Ketua Panitia Seleksi (Pansel) pengisian jabatan Sekda Kab Madiun.

Namun karena dalam hal ini ada hearing dengan Komisi A DPRD Kab Madiun yang hasilnya tidak menghendaki Soekardi mantan Sekda Kab Madiun menjadi Ketua Pansel, akhirnya diganti oleh Endang Setyowati Kepala BKD Kab Madiun yang juga Plt Sekda Kab Madiun.

Dalam pengisian jabatan Sekda Kab Madiun ini, yang awalnya dalam persyaratan jenjang pendidikan minimal S 2 , lalu dirubah menjadi minimal S 1. Sehingga, kesempatan ini dimanfaatkan

oleh Kepala Bappeda Kab Madiun, Ir. Tontro Pahlawanto mendaftarkan pengisian jabatan Sekda Kab Madiun tersebut.

Lelang jabatan pimpinan tinggi pratama di Pemkab Madiun di antaranya, pengisian jabatan Sekda Kab Madiun. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan. Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Dan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata.

Bupati Madiun, H. Muhtarom, S.Sos dan Ketua Palsel Pengisian Jabatan Sekda Kab Madiun, Endang Setyowati (Kepala BKD Kab Madiun) yang juga Plt Sekda Kab Madiun secara terpisah, hingga Minggu siang (13/12) belum berhasil dihubungi.

Sementara itu, Wabup Madiun, Drs. H. Iswanto, M.Si yang dihubungi Bhirawa, Minggu siang (13/12) menyatakan kalau dalam pengisian jabatan Sekda Kab Madiun, ketua Pansel yang semula dijabat Soekardi Mantan Sekda Kab Madiun yang telah purna tugas per 30 Desember 2015, karena ada masukan dari Komisis

sudarno/bhirawa

Drs. H. Iswanto, M.Si.

A DPRD Kab Madiun, akhirnya ketua Pansel pengisian jabatan Sekda Kab Madiun di ganti oleh Endang Setyowati, Kepala BKD Kab Madiun yang juga Plt Sekda Kab Madiun juga anggota Pansel.

Sedang diundurnya waktu pendaftaran yang semula ditutup 8 Desember 2015 untuk memberikan kesempatan PNS di Kab Madiun lainnya untuk mendaftar diundur sampai 11 Desember 2015. Dan akhirnya yang semula pendaftar pengisian Sekda Kab Madiun ha-

nya 3 orang sekarang bertambah 2 orang pendaftar, sehingga pendaftar calon Sekda Kab Madiun menjadi 5 orang pendaftar.

Soal perubahan jenjang pendidikan pendaftar calon Sekda Kab Madiun sesuai aturan per Undang Undang persyaratan umum calon Sekda jenjang pendi dikan S 1. Kalau sebelumnya dalam persyaratan S 2 itu pertimbangan Pansel calon Sekda.

Karena itu, persyaratan jenjang pendidikan calon Sekda ditetapkan dengan SK Bupati Madiun, jenjang pendidikan calon Sekda S 1 bisa mendaftar.

“Terus terang, dalam seleksi calon Sekda Kab Madiun , kami (Bupati Madiun, H. Muhtarom, S.Sos dan Wabup Madiun Drs.H. Iswanto, M.Si.Red) tidak akan entervensi dan semuanya diserahkan kepada Pansel calon Sekda Kab Madiun,”kata Wabup Madiun Iswanto mantap.

Karena itu lanjut Wabup Iswanto, kepada Pansel calon Sekda Kab Madiun, hendaknya dalam menyeleksi para calon Sekda Kab Madiun itu untuk sebaik-baiknya juga sesuai pro-

IPM Kabupaten Madiun Duduki Peringkat 18

KILAS JATIM

Tingkat Partisipasi Capai 60,47 Persen Lamongan, Bhirawa Kinerja Komisi Pemilihn Umum Kabupaten Lamongan dalam menggelar hajatan pemilukada sudah bisa dibilang luar biasa. Sebab, ukuran keberhasilan dan kesuksesanya selain terletak pada suasana yang masih kondusif dan aman, tingkat prosentase partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya melebihi 50 Persen, yakni mencapai 60,47 persen.

Dari data rekapitulsi C1 yang diperoleh Bhirawa, Minggu (13/12) atas partisipasi masyarkat pemilih dan pengguna hak pilih menyebutkan, untuk jumlah pemilih laki-laki 529.797 dan pengguna hak pilihnya 289.772 totalnya 1.080.492.

Untuk Perempuan jumlah pemilih sebanyak 544.596 dan pengguna hak pilihnya sebanyak 357.860 totalnya 653.424.dari data tersebut menunjukkan tingkat prtisipasi untuk laki-laki 54,69 Persen sementara Perempuan 65,71 Persen, sehingga total partisipasi pengguna hak pilih dalam pelaksanan pilkda 2015 ini mencapai 60,47 Persen. Sedangkan untuk pemilih disbilitas yang menggunkan hak pilihnya mencapai 171 jiwa.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupten Lamongan Fatur mengatakan, ini sudah luar biasa karena tingkat partisipasi dalam Pilkada 2015 ini telah mencapai 60,47 persen. “Memang Tolak ukur partisipasi pemilih dan pengguna hak pilih merupakan hal utama dalam kesuksesan Pemilu.Alhamdulillah,Partisipasi msyarakat untuk Pilkada di Lamongan telah melebih dari 50 persen,” katanya.Q mb9

KEHILANGAN TULUNGAGUNG Hilang STNK, Honda, th. 2008, Hitam, AG4527TH, a/ n. Hariadi, Kel. Kenayan-T.Agung No.2557/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, Honda, th. 1994, Hitam, AG5824RB, a/ n. Hj. Marmiati, BA, Jl I G Ngurah Rai, Kel. BagoT.Agung No.2558/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, Honda, th. 2003, AG2467SB, a/n.

Chamim, Ds. Bungur, Karangrejo-T.Agung No.2559/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, Yamaha, th. 2011, Biru, AG6231OC, a/ n. Asmawi, Ds. Wonorejo, Sumbergempol-T.Agung No.2560/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, Honda, th. 2001, Merah Hitam, AG3303RV, a/n. Kardi, Dsn. Sanggrahan Kidul RT 03/ RW 01, Ds. Sanggrahan, Boyolangu-T.Agung No.2561/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, Honda, th. 2015, Hitam, AG5327RAU, a/n. Binti Mardiati, Ds. Talun Kulon, Bandung-Tagung No.2562/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, Suzuki, th. 2011, Merah Hitam, AG4544OD, a/n. Hesti Dwi Rahayu, Ds. KalidawirT.Agung No.2563/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, Honda, th. 2010, Merah, AG6312RN, a/ n. Iven Ariana, Ds. Sodo, Pakel-T.Agung No.2564/IMB/BI-II/2015

SITUBONDO Hilang BPKB, dan stnk nopol L 9886 N, a/n Kanwil BPN Jawa Timur No.2565/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, nopol P 5015 FE, a/n Moch. Zainolah, Ds. Kalianget, rw 01/02, Kec. Banyuglugur, Situbondo.

No.2566/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, nopol P 6120 FG, a/n Perusda Air Minum, Kel. Patokan, rw 00/00, Kec. Kota Situbondo.

No.2567/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, nopol P 1497 E, a/n Risjanah Hj, Ds. Paowan, rw 01/04, Kec. Panarukan, Situbondo.

No.2568/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, nopol P 2959 EC, a/n Ulfatinhasana, HJ, Ds. Duwet, rw 01/02, Kec. Panarukan, Situbondo.

No.2569/IMB/BI-II/2015

sedur yang ada. Masalahnya, .diharapkan hasil dari seleksi Sekda tersebut benar-benar sosok Sekda terpilih nantinya harus cakapa menterjemahkan dan merealisasikan visi dan misi bupati sekaligus juga dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).selama 5 tahun ke depan.

Masih menurut Wabup Iswanto, dari 5 kandidat calon Sekda kab Madiun tersebut masih diseleksi sekitar 1 sampai 1,5 bulan kedepan.

Yang terbaik 3 orang peserta akan diusulkan ke Gubernur Jawa Timur untuk dipilih seorang peserta calon Sekda Kab Madiun yang kemudian ditetapkan sebagai Sekda Kab Madiun yang divinitif.

“Diharapkan kalau bisa pengisian jabatan Sekda Kab Madiun diisi dari kalangan dalam Pemkab Madiun sendiri yang dinilai atau lebih mengetahui seluk beluk Pemkab Madiun.

Kecuali, kalau dari intern Pemkab Madiun sudah tidak ada yang layak mengisi jabatan Sekda Kab Madiun, apa boleh buat ya terpaksa diisi dari luar daerah,” kata Wabup Iswanto berharap.Q dar

Bupati Probolinggo Hj.P.Tantri menyerahkan buku nikah

456 Pasangan Ikuti Resepsi Isbat Nikah Probolinggo, Bhirawa Untuk mewujudkan tertibnya administrasi kependudukan di linggungan Kabupaten Probolinggo, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) bersinergi dengan Badan Pem berdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) menggelar resepsi isbat nikah tahun 2015 di Gedung Islamic Center (GIC) Kota Kraksaan.

Resepsi ini dihadiri oleh Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari SE, Wakil Bupati Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Musayyib Nahrowi, Ketua Pengadilan Agama Kraksaan Lilik Muliana, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Probolinggo H Busthami, Ketua TP PKK Kabupaten Probolinggo Hj. Nunung Timbul Prihanjoko, Kepala Dispendukcapil Erlin Setiawati dan Kepala BPPKB Endang Astuti.

Turut serta pula sejumlah Kepala SKPD dan Camat

didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan seKabupaten Probolinggo, para alim ulama, tokoh masyarakat serta organisasi kemasyarakatan. Kegiatan resepsi itsbat nikah yang bertemakan ‘Tertib Administrasi Kependudukan Melalui Itsbat Nikah Menuju Kemaslahatan Keluarga’ ini diikuti oleh 456 pasangan atau 912 orang.

Dari peserta pasutri yang lulus sidang itsbat nikah, salah satu pasangan suami istri (pasutri) tertua dalam resepsi itsbat nikah ini adalah Mahfud (65) dan Sukaryati (60) dari Desa Selogudig Wetan Kecamatan Pajarakan serta pasangan Mohammad Hari dan Sariyah dari Desa Alassumur Kulon Kecamatan Kraksaan.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Tantri didampingi Wabup Timbul dan Ketua Pengadilan Agama Kraksaan Lilik Muliana menyerahkan buku nikah secara simbolis kepada salah satu pasutri mewakili 456 pasutri.

Menurut Bupati Hj. P.Tantriana Sari, Minggu (13/12),

pelaksanaan nikah masal ini dilakukan setelah melalui proses sidang itsbat yang dilaksanakan pada beberapa bulan sebelumnya. “Dengan memiliki buku nikah yang sah secara hukum nantinya dapat melaksanakan pengurusan dokumen kependudukan lain berupa akte kelahiran anak,” katanya.

Dengan memiliki buku nikah atau surat resmi nikah para pasutri sebagai sarana untuk mempermudah dalam kepengurusan administrasi dan data keluarga agar supaya dapat meningkatkan kesejahteraan dalam suatu keluarga, tentunya untuk kesejahteraan anak baik sekarang maupun masa depan nanti.

Sementara Kepala Dispendukcapil Erlin Setiawati mengungkapkan bahwa resepsi itsbat nikah ini sebagai rangkaian pasca pelaksanaan sidang itsbat nikah secara terpadu yang dilaksanakan bekerja sama dengan Pengadilan Agama, Kemenag dan Dispendukcapil untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan, tambahnya.Q wap

Kab. Madiun, Bhirawa Index Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Madiun, menduduki peringkat ke-18 dari 38 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur. Bahkan angka IPM di wilayah tersebut sudah di atas angka IPM Jawa Timur, yang sebesar 68,14.

Menurut Kepala Badan Perencaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Madiun, Ir. Tontro Pahlawanto, keberhasilan suatu periode pemerintahan dalam mensejahterakan masyarakatnya bisa dilihat dari kecepatan pertumbuhan.

“IPM Kabupaten Masudarno/bhirawa diun tahun 2014 Ir.Tontro Pahlawanto tumbuh sebesar 0,79 persen atau masih dibawah pertumbuhan IPM Jawa Timur yang tumbuh sebesar 0,88 persen. Tapi sekarang sudah di atas angka IPM Jawa Timur.

Kabupaten Madiun sebesar 68,60 persen sedangkan Jawa Timur sebesar 68,14 persen,” terang Kepala Bappeda Kabupaten Madiun, Ir. Tontro Pahlwanto, kepada wartawan, Jumat (11/12).

Untuk meningkatkan IPM, lanjutnya, memang ada sejumlah tantangan. Diantaranya harus melakukan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) agar angka kematian bayi dapat ditekan.

“Tantangan lain, kita harus mampu meningkatkan tingkat pendidikan menengah. Soalnya masih ada anak yang setelah lulus SD tidak melanjutkan ke SMP karena harus membantu keluarganya dengan ikut bekerja,” pungkasnya.

Untuk diketahui, angka IPM merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan suatu daerah.

Besaran IPM merefleksi pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur dari tiga dimensi.

Yakni pengetahuan, kesehatan dan ekonomi rumah tangga.

Pencapaian kategori tinggi jika IPM lebih besar dari 80. Untuk menengah atas jika besarannya antara 66 kurang dari IPM kurang 80. Sedangkan menengah ke bawah, di kisaran angka 50 kurang dari IPM atau kurang 66. Untuk yang paling rendah yakni pada angka kurang dari 50.

Namun sebenarnya, besaran angka IPM tidak mutlak merefleksikan keberhasilan suatu periode pemerintahan. Karena keberhasilan suatu periode pemerintahan justru dilihat dari kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan untuk mendekatkan angka IPM ke kondisi ideal.Q dar

‘Dhoho Street Fashion’ Ajang Promosi Busana Tradisional Kota Kediri Pemerintah Kota Kediri menggelar “Dhoho Street Fashion”yang bertujuan untuk mengenalkan potensi kerajinan busana tradisional khas Kota Kediri dengan cara fashion show di jalanan dalam Car Free Day (CFD) di Jalan Dhoho Kota Kediri, Minggu (13/12).

Acara Fashion Show ini diikuti oleh sejumlah Designer mulai dari asli Kota Kediri dan luar kota seperti Alphiana Chandrajani dari Surabaya, Nina Collection, Zalma Boutique, Ida Khasbullah, dan Khosim dari Kediri. Dalam acara ini, sejumlah model menampilkan baju tenun dan baju batik khas Kota Kediri.

“Saya ingin buat acara beda, dengan mengenakan baju tenun ikat, batik asli Kediri, tapi berlengak lenggok di runwaynya jalanan Kota Kediri,” ucap Ferry Silviana Abdullah Abu Bakar istri

Wali Kota Kediri Abdullah Abubakar Wali Kota Kediri.

Di tempat yang sama Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar mengatakan, Industri kerajinan kain tenun dan batik khas Kota Kediri memang sudah ada, namun masih perlu dikembangkan dan diberi sentuhan kekinian agar dapat lebih diterima tak hanya di lingkup daerah lokal, tapi juga di dunia Internasional. Itulah Tujuan Dhoho Street Fashion.

“Kekinian merupakan salah satu modal bagi para designer agar dapat lebih berkreasi

menciptakan karya dan diterima oleh masyarakat, semoga melalui Dhoho street Fashion ini, membuka jalan yang lebih terbuka baik untuk designer dan para investor mengetahui potensi Kota Kediri,” jelas Mas Abu, sapaan akrab Abdullah Abu Bakar mendampingi sang istri.

Adinda Monica Salsabila, salah seorang pengunjung yang hadir di acara Dhoho Street Fashion, sangat mengapresiasi acara fashion yang digelar di jalanan, karena tak hanya pengamat mode, investor, pengusaha saja yang bisa menikmati dan menyaksikan tampilan baju dan kreasinya, tapi masyrakat yang hadir menikmati car free day juga bisa ikut melihat. “Beda, kalau fashion show di gedung kan sudah biasa dan terbatas pe-

nontonnya, kalau begini kaan lebih dekat dengan masyarakat, seru dan menarik” ucap Gadis yang hobby fotografi.

Pemerintah Kota Kediri berharap, kedepannya akan lebih banyak designer dan investor

yang tertarik dan ikut meramaikan acara Dhoho Street Fashion ini, sehingga tidak hanya tahunan namun jika memungkinkan acara semacam ini akan digelar secara bulanan.Q adv,hms,van

van/bhirawa

Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar saat berfoto bersama dengan Wakil Kota Kediri Ning Lilik Muhibah bersama para model fashion. Minggu (13/12).

MALANG RAYA

8 KILAS AREMANIA

Ada 370 Kasus Perburuan Satwa Dilindungi Malang, Bhirawa Protection of Forest and Fauna (ProFauna) mengemukakan selama Januari hingga Oktober 2015, ada 370 kasus perburuan satwa dilindungi di kawasan konservasi dan hutan lindung di Jawa Timur.

Sejumlah taman konservasi yang menjadi “surga” bagi perburuan liar terhadap satwa dilindungi itu adalah di Taman Nasional Meru Betiri (TNMB), Tahura M Suryo, Cagar Alam Sempu, kawasan Malang Selatan, Suaka Margasatwa Dataran Tinggi Hyang dan Taman Nasional Bromo, Tengger, Semeru (TNBTS).

Direktur Profauna Indonesia, Rosek Nursahid, di Malang, Jumat, mengatakan perburuan satwa liar paling banyak terjadi di Tahura M Suryo dan TNMB. “Satwa yang diburu adalah kelompok burung, lutung, musang, monyet, babi hutan, dan kucing hutan,” kata Rosek.

Barang bukti atas kasus terjadinya perburuan satwa liar secara ilegal tersebut telah diserahkan ke TNBTS di Malang. Barang bukti itu berupa jaring burung berukuran panjang 10 meter dan lebar 4 meter yang ditemukan di kawasan Bantengan, perbatasan antara MalangLumajang.

Jaring itu dipakai untuk menjerat burung oleh warga yang diduga berasal dari Kabupaten Lumajang.

Selain itu, ProFauna juga menyerahkan foto-foto aktivitas perburuan liar tersebut.

“Dalam sehari mulai jam 2 siang hingg 4 sore mereka mendapatkan 10 ekor burung berbagai jenis. Kalau sepekan dua kali saja, dalam sebulan mereka bisa dapat ratusan ekor. Karena menjaring di kawasan konservasi, tentu burung di area itu dilindungi, apalagi kawasan TNBTS juga menjadi area Elang Jawa,” kata Rosek.

Burung yang habitatnya di dalam hutan tersebut menandakan kawasan konservasi masih bagus. Namun jika habitat mereka diburu dan jumlahnya berkurang, maka ekosistem akan terganggu dan terdegradasi.

“Ketika ekosistem terganggu, jangan salahkan ketika macan turun gunung untuk meminta makan kepada warga. Itu terjadi karena ekosistem terganggu, sehingga rantai makanan satwa terganggu,” tegasnya.

Ia mengatakan pemburu lebih banyak berburu burung, monyet, lutung, kucing hutan, musang dan babi hutan karena nilai ekonomisnya tingggi. Hewan-hewan itu mudah dijual, dan pangsa pasarnya juga ada.Q ant

Senin Pahing 14 DESEMBER 2015

Wali Kota Bertekat Jadikan Malang Kota Bersih Malang, Bhirawa Wali Kota Malang, Moch. Anton, Minggu mengatakan pihaknya bersama dengan unsur pimpinan Muspida kordinator bertekat untuk mempertahankan kota Malang bersih.

supriyanto/bhirawa

Relawan Malang Anyar saat demo ke KPU Kab Malang.

Malang Anyar Tuntut Incumbent Didiskualifikasi Kab Malang, bhirawa Tim Relawan Malang Anyar, pendukung paslon nomor urut 2 Dewanti Rumpoko - Masrifah Hadi yang tergabung dalam relawan anti pilkada curang, meminta kepada pihak terkait untuk menyelenggarakan Pilkada ulang. Mereka mendesak agar paslon nomor urut 1 Rendra Kresna Sanusi atau incumbent didiskualifikasi karena melakukan pelanggaran berat.

Ketua tim advokasi Malang Anyar, Gunawan, meminta pihak terkait, Panwaslu Kabupaten Malang harus bersikap tegas dengan memberikan sanksi diskualifikasi sesuai aturan UU Pilkada.

Sedangkan KPU Kabupaten Malang diminta menyelenggarakan pilkada ulang.

Dikatakan, paslon 1 dinilai telah melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif karena menggunakan birokrasi sebagai tim sukses dan melakukan politik uang di seluruh wilayah kecamatan.

“Paslon satu harus di diskualifikasi, karena telah melakukan politik uang hampir di seluruh Kecamatan, dan fatalnya justru pembagiannya dilakukan aparat desa atas perintah perangkat desa dan cakmat,” tegas Gunawan, di sela-sela demonstrasi ribuan relawan Malang Anyar di KPU Kab Malang, Sabtu (12/12).

Tak hanya itu, birokrat Kabupaten Malang juga mem berikan ancaman dan tekanan kepada pejabat di bawahnya dan staf untuk mendukung paslon 1. “Kita sudah

mengantongi rekaman dan foto keterlibatan unsur birokrasi dalam menggalang suara untuk memenangkan incumbent,” tuturnya.

Sementara itu, dari unsur penyelenggara KPPS tidak memberikan C6 untuk seluruh pemilih yang ada dalam DPT. “Banyak yang tidak menerima undangan C6, saat datang ke TPS untuk memilih menggunakan KTP malah diusir karena dia pendukung Malang Anyar,” jelasnya.

Dengan tidak diberikan C6, pemilih menjadi dipersulit karena harus memilih setelah jam 12 siang. Akibatnya angka golput menjadi sangat tinggi. “Ini partisipasi pemilih terendah selama pelaksanaan pemilu di kab Malang,” tegasnya.Q sup

Pernyataan tersebut disampaikan wali kota yang kerap disapa Abah Anton itu, saat melakukan sidak di beberapa sudut Kota Malang, untuk memastikan jika kota ini tetap bersih.

“Kami ingin memastikan jika Kota Malang ini benarbenar bersih, karena kami tidak ingin hanya mendapatkan laporan saja, sementara kondisinya tidak sesuai dengan kenyataan,” tegas Abah Anton.

Menurut Abah, Pemerintah Kota beserta TNI, Polri maupun Dewan Kota sepakat dan satu tekat dalam mewujudkan dan mempertahankan Malang kota yang “resik” (red. bersih). Namun upaya tersebut akan mudah terlaksana jika masyarakat Kota Malang ikut mendukung program tersebut. Sebab betapapun ngototnya Pemkot jika masyarakat tidak mendukung maka sulit untuk mewujudkan Kota Malang yang bersih.

Abah menambahkan, yang harus dilakukan saat ini adalah terus menerus melakukan sekaligus menciptakan Kota Malang yang bersih. Penghargaan Adipura yang telah didapat membutuhkan sentuhan ber sama masyarakat jika Kota Malang tetap ingin meraih pernghargaan tersebut.

“Tolong kerjasama terus ditingkatkan, jika masih ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan sebaiknya mereka harus

diingatkan, apalagi jika membuang sampah di sungai harus di hindarkan,” imbuhnya.

Abah mengaku sangat prihatin melihat sampah berserahkan di taman Alunalun Tugu, yang disebabkan oleh minimnya kesadaran masyarakat.

“Saya kecewa, kok masih ada yang membuang sampah sembarangan, sampai kotor begini. Ini merusak lingkungan, kami akan mem buat aturan siapa saja yang membuang sampah sembarangan harus dikenakan sanksi, agar jera,” tukasnya.

Melihat wali kota marah, pasukan gerak cepat Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Malang, langsung membersihkan sampah disekitar Alun-alun Tugu.

Kepala DKP Kota Malang, Erik S. Santoso juga menyayangkan masih adanya perilaku tidak bertanggung jawab sebagian kecil pengunjung Taman Kota Malang.

“Padahal kami telah membuat imbauan agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan, tapi kenyataannya masih saja ada yang tidak memperhatikan,” kata Erik.

Untuk menyadarkan warganya, pihak DKP akan memperbanyak peringatan larangan membuang sampah sembarangan. “Ini sangat penting, agar kebersihan kota Malang tetap terjada,” pungkasnya. Q mut

Sektor Keuangan Masih Pasif Tumbuhkan Ekonomi Malang, Bhirawa Guru Besar Bidang Ekonomi Pembangunan dan Moneter Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (UB) Malang Prof Ghozali Maski menyatakan sektor keuangan masih berperan pasif dalam proses pertumbuhan ekonomi di Tanah Air, termasuk di sejumlah negara berkembang.

“Di negara-negara berkembang peningkatan permintaan jasa keuangan kurang maksimal karena tumbuhnya sektor riil seringkali tidak berjalan dengan mudah. Hal itu dikarenakan adanya mekanisme pasar yang tidak sempurna,” kata Prof Ghozali Maski, Minggu.

Menurut dia, kondisi itu menyebabkan ketidakmampuan sektor keuangan dalam merespon permintaan jasa keuangan dan pada akhirnya akan memperlambat pertumbuhan sektor riil.

Sikap kehati-hatikan perban-

kan, khususnya dalam penyaluran kredit, lanjutnya, menyebabkan penyerapan dana dari sektor keuangan terbatas sehingga menimbulkan ekses likuiditas yang berlanjut.

Untuk menyikapi rendahnya penyaluran kredit tersebut, kata Ghozali, perbankan menempatkan dana yang dihimpun dari masyarakat ke dalam bentuk aktiva dengan tingkat rendah.

Operasional perbankan menjadi lebih fokus pada kegiatan finansial yang bersifat jangka pendek sehingga kurang optimal dalam menyalurkan kredit.

Selain itu, katanya, peran pemodal asing juga masih sekedar mengadu keberuntungan dengan mengoptimalkan pengelolaan portofolionya di pasar finansial. Sedangkan arus “foregn direct investment (FDI) belum memadai untuk dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang

lebih tinggi sehingga menyebabkan sektor finansial pun terus berkembang cepat, namun kurang optimal dalam memberikan dukungan bagi kelangsungan perputaran roda kegiatan ekonomi di sektor riil.

Dampaknya, ujar Ghozali, likuiditas di pasar finansial membumbung tinggi sehingga mengekalkan “liquidity overhang” (penggelembungan aset) berupa penempatan dana, baik dari perbankan dan pemodal domestik maupun asing dalam bentuk SBI, SUN serta saham.

“Sementara sektor riil yang mengalami berbagai permasalahan struktural mengakibatkan struktur pertumbuhan ekonomi cenderung tidak berimbang sehingga berdampak mempercepat ekses likuiditas di pasar finansial dengan berbagai kerentanan yang melingkupinya, salah satunya dalah liquidity overhang,” ujarnya. Q ant

200 MMK Segera Disertifikasi Malang, Bhirawa Sebanyak 200 usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kota Malang, segera disertifikasi yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UKM setempat dengan anggaran sebesar Rp1,5 miliar.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang Anita Sukmawati di Malang, Sabtu, mengatakan anggaran untuk sertifikasi 200 UMKM itu sudah disiapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016.

“Sertifikasi ini segera kami lakukan guna menghadapi pasar bebas atau MEA yang sudah diambang pintu, bahkan pemberlakuannya hanya tinggal beberapa hari saja,” ujarnya.

Ia mengemukakan dari 1.030 UMKM yang ada di Kota Malang, belum banyak bersertifikasi. Dan, langkah Dinas Koperasi dan UMKM Kota Malang yang dilakukan pertama kali adalah menyelenggarakan evaluasi efektivitas pemfasilitasan untuk sertifikasi tersebut.

Menurut Anita, setiap UMKM nantinya disiapkan anggaran untuk sertifikasi senilai Rp500.000 hingga Rp1 juta. Nilai itu sesuai tarif yang dipatok lembaga sertifikasi. Rencananya, dinas akan bekerja sama dengan lembaga sertifikasi yang dinaungi Universitas Merdeka Malang.

“Dana itu dipakai untuk pelatihan rutin,” ucapnya.

Pelatihan bagi UMKM tersebut antara lain, pembuatan sulam pita, pengolahan kain perca, dan pembuatan kue kering.

Pemakaian dana paling tinggi untuk proses sertifikasi bagi UMKM ini memang untuk pelatihan berbagai produk.

Ia mengakui untuk saat ini memang belum bisa membantu seluruh UMKM agar mendapatkan sertifikasi karena akan dilakukan secara bertahap.

“Secara bertahap tentu nanti akan terlayani semua. Namun, sebelumnya UMKM tersebut diseleksi oleh bagian khusus dan tidak menutup kemungkinan seleksi juga diselipkan dalam pelatihan-pelatihan yang kami gelar,” tuturnya.Q ant

Tiket KA dari Malang Terjual Habis Malang, Bhirawa Tiket kereta api (KA) dari Stasiun Kotabaru Malang, menjelang perayaan Natal dan Tahun baru 2016 untuk sejumlah tujuan telah habis terjual, khususnya untuk tanggal 22 hingga 5 Januari 2016.

Kepala Stasiun Kotabaru Malang, Joko Andri, Minggu, mengemukakan saat ini tiket KA yang masih ada untuk tanggal tersebut, hanya KA Malioboro jurusan Malang-Yogyakarta.

Hanya pada 23 dan 24 Desember 2015, tiket Malioboro yang sudah habis terjual.

“Kalau KA Malioboro memang tidak begitu padat. Sedangkan untuk KA Matarmaja jurusan Malang-Jakarta, tiket telah terjual habis hingga tanggal 6

Januari 2016. Kita masih belum tahu perkembangan penjualan tiket utnuk semua jurusan karena hingga 2 Januari diperkirakan masih tetap ramai (penjualan tiket),” ujarnya.

Ia memperkirakan tiket KA dari Stasiun Kotabaru akan kembali normal setelah perayaan Tahun Baru 2016. Tanggal 4 atau 5 Januari 2016 sudah normal.

Masyarakat biasanya sudah merencanakan kepergian menggunakan KA, sehingga pembelian/pemesanan tiket telah dilakukan jauh-jauh hari.

“Biasanya 90 hari sebelum Natal dan Tahun Baru, sudah dilayani pembelian tiketnya.

Hanya saja, meski tiket telah habis terjual, sampai saat ini belum ada keputusan penam-

bahan gerbong sebagai antisipasi adanya lonjakan penumpang. Kami masih menunggu keputusan dari pusat, apakah ada tambahan gerbong atau tidak,” ucapnya.

Menyinggung kenaikan harga tiket selama libur Natal dan Tahun Baru 2016, Joko mengaku tidak ada kenaikan, hanya ada keputusan pemberlakuan harga batas atas.

“Harga tiket tidak ada kenaikan, hanya pemberlakuan batas atas saja dan itu pun hanya berlaku untuk KA komersial semua jurusan, sedangkan KA ekonomi atau nonkomersial, seperti Matarmaja, tidak diberlakukan tarif batas atas dan tidak boleh dinaikkan karena ini sudah ditetapkan pemerintah,” kata Joko. Q ant

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN PEMANFAATAN DBHCHT 2015 UNTUK MASYARAKAT Secara Umum, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dipergunakan untuk lima program kegiatan yaitu : Peningkatan Kualitas Bahan Baku, Pembinaan Industri, Pembinaan Lingkungan Sosial, Sosialisasi ketentuan Cukai dan Pemberantasan Barang Cukai Ilegal.

Berdasarkan karakteristik daerah, Kabupaten Bangkalan termasuk dalam kategori bukan Daerah Industri Hasil Tembakau (IHT) dan bukan penghasil tembakau (CHT) sehingga penggunaan DBHCHT terbatas pada Kegiatan Pembinaan Lingkungan Sosial, Sosialisasi ke-

tentuan Cukai dan Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal. Mengacu pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 84/ PMK.07/2008 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 20/PMK.07/ 2009 tentang Penggunaan DBHCHT, maka Pemerintah Kabupaten Bangkalan memfokuskan kegiatan pada Peningkatan derajat kesehatan masyarakat sebagai upaya untuk mengatasi dampak buruk rokok dan

peningkatan pelayanan kesehatan akibat dampak rokok.

Di tahun Anggaran 2015 Kabupaten Bangkalan mendapatkan Alokasi DBHCHT sebesar Rp. 12.525.258.843,- (Dua Belas Milyar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) yang dipergunakan untuk mendanai beberapa program dan kegiatan yang tersebar di 3 SKPD yaitu Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Syarifah Ambami Rato Ebhu serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangkalan.

Merespon kebutuhan masyarakat dalam hal pelayanan dasar kesehatan yang layak, cepat dan memuaskan, maka Penggunaan DBHCHT di Dinas Kesehatan Tahun 2015 direalisasikan melalui Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan berupa Pengadaan alat-alat kesehatan dan Mobil Ambulance. Alat kesehatan berupa Hematology Analizer sebanyak 2 unit untuk Puskesmas Jaddih dan Puskesmas Geger, Bed Pasien sebanyak 10 unit untuk Puskesmas Blega dan Tanah Merah serta Lemari Obat yang seluruhnya telah terdistribusikan ke 22 Puskesmas di Kabupaten Bangkalan. Sedangkan Mobil Ambulance sebanyak 2 (dua) unit telah diterima dan dipergunakan oleh Puskesmas Kwanyar dan Puskesmas Tanah Merah untuk melayani pasien khususnya dalam hal transportasi rujukan ke rumah sakit.

Dalam upaya meningkatkan fasilitas dan memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat, Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebhu Bangkalan melalui DBHCHT telah merealisasikan penyediaan fasilitas perawatan berupa Peralatan Medis dan Penunjang serta alat-alat kedokteran, diataranya ECG 12 Lead, Bed Pasien Electric, Bed Side Monitor, Ventilator Channel dan beberapa alat lainnya yang diarahkan khusus untuk memenuhi pelayanan kesehatan pasien Jantung, Paru, Infeksi saluran nafas bawah, Asma, Stroke dan Hipertensi, terutama untuk penanganan penderita penyakit akibat asap rokok.

Dalam hal mengurangi peredaran rokok ilegal di pasaran dan untuk meningkatkan penerimaan negara melalui pengenaan pita cukai rokok, maka telah dilakukan beberapa kegiatan diantaranya Pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai rokok ilegal/palsu atau tidak dilekati pita cukai rokok oleh gabungan beberapa SKPD. Hasil dari kegiatan tersebut merupakan salah satu bahan bagi Kantor Bea dan Cukai dalam melakukan pembinaan dan bahkan penindakan bagi perusahaan rokok dimaksud. Sasaran pengumpulan kegiatannya adalah Pasar dan Toko di 17 Kecamatan wilayah Kabupaten Bangkalan.

Sedangkan Kegiatan kegiatan yang lain terkait dengan Cukai rokok yaitu Sosialisasi Ketentuan Bidang Cukai yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan tujuan untuk menyampaikan ketentuan bidang cukai kepada masyarakat baik secara insidentil maupun periode tertentu serta meningkatkan pengetahuan bagi penjual dan pengecer tentang pemahaman pita cukai rokok baik legal maupun illegal.

OLAHRAGA

Senin Pahing 14 DESEMBER 2015

9

Borneo Tumbangkan Surabaya United Sleman, Bhirawa Pusamania Borneo FC (PBFC) melakukan pembalasan sempurna kepada Surabaya United. Bertemu di babak delapan besar Piala Jenderal Sudirman, Minggu (13/12) sore di Stadion Maguwoharjo, Sleman, anak buah Kas Hartadi menang tipis 2-1.

Kans pertama Surabaya United dari sepak pojok Ilham Udin menit keempat. Namun bola berhasil ditepis kiper G_daryono.

Surabaya United membuka keunggulan pada menit ke-11 lewat Ilham Udin Armaiyn. Lolos dari jebakan offside, Ilham sukses mengoyak jala PBFC setelah terlebih dulu mengecoh kiper Galih Sudaryono. PBFC baru mendapat kesempatan menit ke18 lewat Arpani.

Tapi tendangannya terlalu lemah dan menyamping di kanan gawang Jandri Pitoy. Meski hanya mengandalkan serangan balik, PBFC terus berusaha mengejar ketertinggalan. Hanya saja penyelesaian akhirnya terlalu lemah. Sedangkan serangan Surabaya United terlalu menitik beratkan pada pergerakan Ilham Udin. Apalagi Ilham berulang kali berhasil mengecoh Diego Michiels.

Sebuah kesalahan koordinasi dilakukan kiper Galih Sudaryono dan bek Goran Gancev. Berniat

ist

Pusamania Borneo FC (PBFC) melakukan pembalasan sempurna kepada Surabaya United di babak delapan besar Piala Jenderal Sudirman, Minggu (13/12) sore. sapu bersih, bola sepakan Galih ing. Sayang arah bola tak terarah. sontekan Evan berhasil ditepis kedudukan membuat PBFC sejustru jatuh di kaki Evan Dimas.

Tak lama berselang giliran Sul- kiper Galih. Skor 1-0 untuk ke- makin percaya diri. Masuk menit Sayang, meski tinggal berha- tan Samma yang memperoleh unggulan Surabaya United ber- ke-55, Jajang Mulyana meledapan satu-lawan satu, ten- kans. Akan tetapi sundulannya tahan hingga turun minum. paskan tendangan dari dalam dangan Evan berhasil digagalkan mampu diantisipasi kiper Jandri Babak kedua baru berjalan dua kotak penalti. Kali ini bola mepenjaga gawang asal Karang- Pitoy. Tempo pertandingan me- menit, PBFC menyamakan ke- lebar di kiri gawang. anyar itu. Sebuah peluang emas nurun menjelang pertandingan dudukan jadi 1-1 lewat tendaPBFC berhasil membalikkan dicetak Jajang Mulyana pada babak pertama usai. Peluang ngan bebas Rizky Pora. Lepas itu, skor menjadi 2-1 saat Goran menit ke-37. Berawal dari cros- emas kedua Evan Dimas di- dua kesempatan didapat Terens Gancev mencetak gol di menit kesing Terens Puhiri, Jajang me- peroleh di masa injury time. Puhiri. Hanya saja belum be- 59. Menyambut sepak pojok Srdnyambutnya dengan sebuah head- Memperoleh umpan silang Pedro, rujung gol. Berhasil menyamakan jan Lopicic, heading Goran gagal

diamankan kiper Jandri Pitoy.

PBFC bisa saja menggandakan skor jika tendangan bebas Rizky Pora tak ditepir Jandri di menit ke-65. Sebuah aksi indah dilakukan Terens Puhiri pada menit ke-67. Setelah melewati dua bek PBFC, ia melepaskan tembakan keras. Sayang bola mampu ditepis Pitoy.

Pada 20 menit menjelang laga usai, Surabaya United melakukan pergantian dengan memasukkan kiper Thomas Rian Bayu dan Slamet Nur Cahyono.

Tak hanya itu, pelatih Ibnu Grahan juga memasukkan Thiago Furtuoso dan Siswanto. Sayangnya pergantian ini belum membuahkan hasil yang memuaskan.

Mereka masih belum mampu keluar dari tekanan Pesut Etam, julukan PBFC. Sebuah kesempatan diperoleh Sandy Sute lewat tendangan dari luar kotak penalti. Tapi kiper Thomas dengan cerdik berhasil menghalau bola.

Pada menit ke-90, pertandingan dihentikan saat Rudi Widodo melakukan tackling keras kepada Fandi Ahmad. Hal ini memicu amaran dari Fandi. Ia lantas mendorong Rudi. Tak terima kawannya didorong, Putu Gede membalas ke Fandi. Putu pun dikerubungi sejumlah pemain, termasuk Diego Michiels. Atas tindakannya ini, Rudi diganjar kartu merah. Skor 2-1 untuk PBFC bertahan hingga pluit Q ist panjang.Q

Fatma Saifullah Yusuf Senam Bareng 500 Perempuan

LINTASAN

PORWARNAS Pertandingkan 10 Cabor Surabaya, Bhirawa Sebanyak sepuluh cabang olahraga dipastikan dipertandingkan dalam Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) XII/2016 Jawa Barat, Juli mendatang.

Keputusan tersebut diambil dalam Rakernas SIWO PWI yang digelar di Ambon, 11-13 Desember, “Sebelumnya tuan rumah Jabar hanya mempertandingkan sembilan cabor, namun desakan dari berbagai daerah, termasuk Jatim, maka cabor sepakbola yang tidak masuk akhirnya dipertandingkan, “ ujar Ketua Siwo PWI Jatim, Arif Sosiawan yang juga menjadi salah satu pimpinan sidang, Minggu (13/12).

Lewat adu argumentasi yang berjalan alot, Jabar akhirnya sepakat memasukan cabor sepakbola dengan syarat memakai sistem gugur dan tidak lebih dari 16 peserta. Tercatat ada 11 daerah yang sudah memastikan ikut cabor sepakbola.

Diantaranya, Jatim, DKI Jakarta, Jateng, DIY, Papua, Sulsel, Kalsel dan Q wwn Bangka Belitung.Q

KASAD Berharap Yongmoodo Jadi Bagian Cabor KONI Surabaya, Bhirawa Perhelatan Kejuaraan Nasional (Kejurnas) II Yongmoodo Piala KASAD V tahun 2015 yang dilaksanakan mulai tanggal 12-14 Desember 2015 di Gedung Olah Raga Cahaya Lestari Surabaya, berjalan lancar. Bertindak selaku tuan tumah Kejurnas, Kodam V Brawijaya mendukung serta mensosialisasikan seni bela diri Yongmoodo kepada masyarakat.

Kegiatan Kejurnas Yongmoodo ke V tahun 2015 ini, diikuti oleh 19 kontingen dari seluruh Kodam dan Kotama jajaran TNI AD. Selain itu, Kejurnas kali ini turut juga dihadiri 8 Pengurus Daerah (Pengda) Yongmoodo di seluruh Indonesia yakni, Aceh, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bali, Sulawesi Selatan dan Papua.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Mulyono berharap, dengan adanya Kejurnas ini, nantinya seni bela diri Yongmoodo bisa menjadi salah satu cabor olahraga di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Selain itu, besar harapan untuk seni bela diri Yongmoodo dapat dilombakan dalam even Pekan Olahraga NasioQ bed nal (PON) maupun Sea Games.Q

Surabaya, Bhirawa Ketua Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (Perwosi) Jatim, Dra Hj Fatma Saifullah Yusuf terus menggelorakan olahraga bagi kaum perempuan. Kali ini istri Wagub Jatim, Saifullah Yusuf itu senam bersama 500 perempuan di i lapangan Futsal outdoor Asapat, Manukan-Tandes Surabaya, Minggu (13/12).

Bertemakan ‘Sehat dan Bugar Bersama 500 Wanita dan senam bersama Dra Hj Fatma Saifullah Yusuf Ketua Pengprov Perwosi Jatim dan Ketua Pengkot Perwosi Surabaya Iis Hendro Gunawan dalam rangka memperingati Hari Ibu 2015 dan HUT Asapat ke 3 dengan menggelar lomba Senam Rekreasi Jatim 2 dan senam aerobic ’,yang di selenggarakan di lapangan Futsal outdoor Asapat Surabaya.

Dalam sambutannya Fatma Saifullah Yusuf mengaku senang kegiatan ini, walau hanya digelar setingkan RT namun jumlah pesertanya sangat banyak. Selain itu lombanya tidak

ist

Ketua Umum Perwosi Jatim, Dra Hj Fatma Saifullah Yusuf didampingi Ketua Perwosi Surabaya Iis Hendro Gunawan bersama warga usai senam bersama. di pungut uang pendaftaran/ menjadi besar yang diikuti para , dan mendatang tempatnya 20 Gratis dan berhadiah. pesenam se Surabaya yang luar Desember nanti akan di la“Kami mengucapkan banyak biasa”, kata Fatma. kukan Surabaya. terima kasih kepada Ketua Perwosi Jatim sudah me“Senam ini selain menjaPerwosi Surabaya yang telah lakukan road show ke daerah- dikan tubuh bugar dan sehat mensuport dan mendukung daerah di jatim seperti di La- menjadikan keluarga menjadi event ini, karena menurut mongan, Jombang, Kota batu, sehat dan sejahtera, senam informasinya event ini semula Kediri, Tulungagung, Tuban dan perpaduan antara gerak tubuh kecil-kecilan hanya untuk ling- kabupaten Mojokerto. Kemu- dan olah seni ada gerakan kup perumahan tgernyata event dian Sampang dan Pamekasan seperti menari, dengan misi

Perwosi menggerakan masyarakat untuk bisa berolahraga khususnya perempuan dan anak-anak,” katanya.

Senada Ketua Perwosi Kota Surabaya Ny Iis Hendro Gunawan sangat bangga dan senang dengan panitia meski panitianya dari RT tapi sangat luar biasa mampu menggelar lomba senam Perwosi Jatim 2 dan senam aerobic dan mampu mendatang peserta yang cukup banyuak yaitu sekitar 500 wanita. Dan kegiatan ini patut di contoh oleh seluruh warga kota Surabaya.

“Kami selaku pengurus Perwosi Surabaya berharap event atau gelaran lomba ini tidak berhenti di sini akan tetapi event ini biasa berlangsung secara berkesinambungan atau setiap tahun bisa di gelar secara rutin, kami sangat mendukung kegitan yang positif seperti senam yang membikin kita sehat, apalagi kegiatan lomba ini untuk wanita, kalau wanita sehat maka keluarga akan sehat “, ujar istri Sekretaris Kota Q wwn Surabaya ini.Q

Kejurnas Judo

Raih Dua Emas, Jatim Protes Keras Whisnu: Pemkot Akan Siapkan Tempat Latihan untuk Semua Cabor

wwn/bhirawa

Yuliati bersama atlet Judo Jatim merayakan kemenangan usai merebut medali emas.

Jatim melayangkan protes keras Surabaya, Bhirawa Tim judo Jatim akhirnya ke pihak panitia pertandingan berhasil merebut 2 emas, 2 karena merasa dirugikan oleh perak dan 2 perunggu di Ke- keputusan wasit.

Dua emas itu disumbangkan jurnas yang digelar di Gedung Bikasoga, Bandung 11-13 De- oleh Yuliati yang turun di kelas sember. Namun Penprov Per- 52 kg putri setelah di babak fisatuan Judo Indonesia (PJSI) nal menaklukkan musuh bebu-

yutannya, Anita Agustina asal Jabar. Kemudian Vika Irma Safitri (-78kg) menumbangkan Desi Yudianti asal Jateng.

Sedangkan medali perak diraih oleh pasangan Ita Rahmawati dan Novita Wulandari dari nomor kata putri dan Hevrilia yang harus mengakui keunggulan Anisa asal DKI Jakarta di partai final. Dua perunggu direbut Desto Boy Sonyanta dari (-73kg putra) dan Muhammad Sendy Evansyah (90 kg putra).

Humas PJSI Jatim, Ismoyo mengaku puas dengan perjuangan para atlet, namun ia merasa kecewa dengan keputusan wasit maupun juri yang dinilainya merugikan Jatim.

Seperti di nomor kata putri, pasangan Ita Rahmawati dan Novita Wulandari harus puas dengan medali perak kalah selisih 3 poin dari pasangan Q wwn Jateng Grace-Cyntia.Q

Surabaya , Bhirawa Whisnu Sakti Buana, Cawawali, menjanjikan bakal menyediakan sarana tempat latihan bagi seluruh cabang olahraga yang mewakil kota Surabaya di berabagai even.

Menurut Whisnu, bakal ada penambahan sarana berlatih itu untuk semua cabang olahraga (cabor). Tidak hanya itu, pemkot akan menyediakan insentif atau bonus bagi para atlet yang mampu membuat harum Kota Pahlawan di ajang nasional maupun dunia.

“Pasti itu akan kita lakukan, jika memang atletnya berprestasi. Terlebih saat mewakili Surabaya. Biar mereka terus terpacu,” kata Whisnu, Minggu (13/12).

Pernyataan ini disampaikan Whisnu di sela menghadiri undangan dari salah satu klub wushu. Salah satu klub olahraga beladiri ini bekerja sama dengan SMP Negeri 12 yang meminjamkan aula sekolah untuk berlatih para atlet.

Bahkan, lanjut Whisnu, jika ada atlet Surabaya bisa menggondol prestasi tingkat internasional, bonusnya akan dilipatgandakan. Hal itu sebagai upaya untuk merangsang semangat para atlet Surabaya agar berorientasi jadi yang terdepan dan mempunyai mental Q gat juara.Q

Ribuan Peserta Funbike Meriahkan Peringatan HUT Kodam ke-67 Situbondo, Bhirawa Ribuan peserta penghobi olahraga funbike tumpah ruah di halaman Makodim Situbondo, di Jalan PB Sudirman, Minggu pagi kemarin (13/12). Semaraknya peserta dari berbagai lapisan masyarakat dan unsur TNI-Polri serta PNS itu untuk memperingati kegiatan HUT Kodam Brawijaya ke-67 tahun.

Hadir diantaranya, Sekda Syaifullah, Dandim Letkol Polsan Situmorang, Kapolres AKBP Puji Hendro Wibowo, Kabag Humas Pemkab Sugeng Wiyono beserta jajaran mitra kerja TNI di Situbondo.

Dalam sambutannya, Dandim Polsan Situmorang, mengucapkan banyak terimakasih atas meriahnya acara funbike dalam rangka memperingati HUT Kodam

Brawijaya ke 67 tahun. Dalam kegiatan kali ini, kata Polsan, ia bersama jajaran Forpimda ingin selalu bekerjasama yang baik dengan berbagai lapisan masyarakat di Kota Santri. “Salah satunya dengan berolahraga sepeda santai bersama keliling Kota sampai Desa di Situbondo ini,” tegas Polsan Situmorang.

Kata Polsan, acara HUT Kodam ke 67 ini selain untuk meningkatkan hubungan tali silaturrahmi diharapkan pula sebagai wahana refresing setelah Situbondo sukses menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 9 Dsember 2015 lalu.

Pasalnya, ungkap Polsan, pada momen akbar pilkada Situbondo tahun 2015 ini, TNI-Polri sudah maksimal melakukan pengamanan pemilihan pucuk pimpinan

Pemkab Situbondo. “Sehingga pilkada dapat berjalan aman, lancar, sukses dan kondusif,” tegas Polsan.

Polsan juga berharap, kedepan acara serupa bisa terlaksana dengan baik antara TNI dan Polri Situbondo.

Termasuk juga, sambung Polsan, kemitraan dengan jajaran eksekutif, legislatif dan yudikatif bisa terwujud dengan baik. “Funbike tahun 2015 ini sungguh sangat luar biasa. Terbukti, animo warga untuk mensukseskan acara sangat membanggakan, dimana pesertanya mencapai angka ribuan. Kami menyediakan sejumlah hadiah menarik, diantaranya satu unit motor, eletronik dan sejumlah doorprice menarik,” papar Polsan.

Sementara itu, Kapolres Situbondo, AKBP Puji Hendro Wibowo, menimpali

awi/bhirawa

Dandim Situbondo Letkol Polsan Situmorang bersama Kapolres AKBP Puji Hendro Wibowo dan Sekda Syaifullah, saat memberangkatkan ribuan peserta funbike dalam angka memperingati HUT Kodam ke 67, kemarin. bahwa pihaknya sangat funbike memperingati HUT dilaksanakan oleh jajaran mendukung acara kegiatan Kodam ke 67 tahun yang Makodim 0823 Situbondo.

Puji juga berharap, Pemkab bisa mengadakan acara serupa yang lebih meriah, sehingga hubungan antara berbagai lapisan komponen masyarakat bisa harmonis dan rukun. “Kami bersama jajaran Polres sangat mendukung acara funbike ini,” terang Puji.

Pengamatan Bhirawa, sejak dilepas Dandim Polsan, ribuan peserta tampak sangat antusias mengikuti acara funbike dengan melalui rute jalan PB Sudirman, jalan Ahmad Yani, jalan Sucipto, berbelok kanan ke Desa Curah Jeru hingga tembus Pelabuhan Kalbut. Rombongan funbike selanjutnya belok kiri ke arah pantai pathek, jalan raya Desa Alas Malang dan masuk jalan Anggrek hingga terakhir finish di halaman depan makodim Situbondo.Q awi

EKONOMI - BISNIS

10

Senin Pahing, 14 DESEMBER 2015

Muhammadiyah Target Lahirkan Satu Juta Pengusaha

adit hananta utama/bhirawa

Menko Perekonomian Darmin Nasution saat memberi sambutan dalam acara Jaringan Saudagar Muhammadiyah di Surabaya.

RAGAM EKBIS

Mataharimall.com Kembangkan e-Commerce di Surabaya Surabaya, Bhirawa Sebagai kota terbesar kedua terbesar, dan pemilik jumlah UMKM terbesar di Indonesia, MatahariMall.com, lakukan road show dengan memperkenalkan website belanja online yang asli dimiliki orang Indonesia. Hal ini berbeda dengan produk sejenis yang telah ada seperti Lazada yang di miliki Jerman dan Elevania yang dimiliki oleh Korea Selatan.

Head of Offline Marketing MatahariMall.com, Regan Dwinanda mengungkapkan, bisnis e-commerce diperkirakan bakal semakin tumbuh mencapai 15 kali lipat dari pertumbuhan saat ini 0,7% (untuk tingkat Indonesia) seiring dengan meningkatnya kebutuhan belanja online akibat faktor kesibukan konsumen. “ Dalam melihat peluang pasar e-commerce, kita masuk untuk menjadi bagian dalam pengembangan UMKM. Karena kita tahu, UMKM adalah penggerak ekonomi dari tingkatan paling bawah jadi sumbangsih dari pelaku UMKM ini sangat besar. MatahariMall.com selain menjual produk yang modern, kami juga memberikan kesempatan UMKM untuk dapat menjual produk di MatahariMall.com,” ujarnya, Minggu (13/12) kemarin.

Regan melanjutkan, tahun ini sudah mengenalkan situs ritel tersebut di Jakarta dan Bandung. Tahun depan, lanjutnya, direncanakan bakal memperluas pasar hingga ke luar Jawa. “Tahun depan, kami menggelar roadshow di Medan, Makassar dan Palembang,” tuturnya. Jumlah seller yang terlibat sekitar 2000 mereka ini yang terdaftar di MatahariMall.com. Termasuk di dalamnya produk-produk UMKM yang telah memiliki standarisasi. Q wil

Surabaya, Bhirawa Para pelaku usaha di lingkungan Muhammadiyah berkumpul untuk menyatukan sikap menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Melalui forum Jaringan Saudagar Muhammadiyah (JSM), mereka menargetkan gerakan satu juta pengusaha untuk Indonesia.

Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah M Nadjikh mengatakan, perhatian Muhammadiyah terhadap bidang ekonomi sangat relevan dengan persoalan kekinian umat Islam khususnya dan rakyat Indonesia. “Makanya kami akan membuat gerakan, ciptakan satu juta pengusaha baru Muhammadiyah di semua bi-

dang usaha di seluruh Indonesia,” katanya saat dalam pembukaan JSM di Hotel Garden Palace, Surabaya , Jumat (11/12).

Sebagai langkah awal, dalam pertemuan saudagar Muhammadiyah ada sekitar 300 pengusaha dan pengelola amal usaha bidang ekonomi Muhammadiyah bertemu di Surabaya. Dalam pertemuan ini, salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia itu membahas berbagai sinergi untuk menghadapi MEA. “Memasuki MEA, Muhammadiyah berharap masyarakat tidak hanya menjadi penonton dan obyek pasar, tapi berperan sebagai subyek penentu dan pelaku pasar di Kawasan ASEAN,” ucap Nadjikh.

Disparitas kekayaan dan kesejahteraan, kata dia, di antara kelompok masyarakat sudah di luar kewajaran. Umat Islam yang mencapai 85% dari sekitar 250 juta penduduk Indonesia hanya mengendalikan sekitar 20% kekayaan Indonesia. Disparitas yang tajam ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi tidak punya manfaat yang signifikan dalam meningkatkan derajat kesejahteraan penduduk. “Jumlah pengusaha-pengusaha muslim masih sangat sedikit, untuk itu perlu penguatan,” jelasnya Dalam kesempatan itu turut hadir Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution. Pihaknya mengatakan, peran serta

saudagar-saudagar Muhammadiyah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia sangat penting. Salah satu langkah adalah meningkatkan daya produksi secara konsisten yang dilakukan UKM-UKM di daerah.

“Saudagar Muhammadiyah harus berani untuk menjadi aggregator barang-barang milik UKM ke luar negeri, peluang itu masih sangat terbuka,” kata Darmin.

Menurut dia, untuk membangun sistem perekonomian perlu sinergi. Darmin mengatakan, saudagar Muhammadiyah tak harus menjadi eksportir. Tapi bagaimana mengangkat pendapatan para petani dan usaha kecil menengah. Q tam

Pelabuhan Probolinggo Perlancar Arus Barang Pemprov, Bhirawa Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan meresmikan terminal baru di Pelabuhan Probolinggo, Sabtu (12/ 12). Dengan beroperasinya terminal baru di Pelabuhan Probolinggo ini menambah fasilitas infrastruktur laut di Jatim yang sebelumnya sudah beropreasi, seperti Tanjung Perak, Tanjung Wangi Banyuwangi dan Teluk Lamong.

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo mengatakan, yang istimewa dari Pelabuhan Probolinggo ini adalah yang mengoperasionalkan bukan dari BUMN, tapi BUMD yang dibuat Pemprov Jatim. Ini menjadikan Pemprov Jatim satu-satunya provinsi yang diberikan kewenangan untuk mengelola sendiri pelabuhan yang berskala besar.

“Kita sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah pusat karena diberikan kewenangan ini. Pemprov Jatim membentuk BUMD yang bernama PT Delta Arpha Bahari Nusantara (DABN) untuk mengelola Pelabuhan Probolinggo ini,” kata Gubernur Soekarwo.

Menurut Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekar-

Menhub Ignasius Jonan didampingi Gubernur Jatim Dr H Soekarwo dan Kepala Dishub dan LLAJ Provinsi Jatim Dr Ir Wahid Wahyudi MT meninjau terminal baru Pelabuhan Probolinggo.

wo, mengelola infrastruktur seperti jalan raya, bandara dan pelabuhan sejatinya bukan semata-mata mencari keuntungan. Sebab infrastruktur merupakan katalisator untuk pembangunan.

“Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Menteri (Menhub, Ignasius Jonan). Ini merupakan upaya untuk memperkecil disparitas antar wilayah. Selain itu, pemban-

gunan infrastruktur ini juga dalam rangka menyambut MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) yang tinggal beberapa minggu lagi,” ungkapnya.

Setelah diresmikannya terminal baru Pelabuhan Probolinggo ini, kata Pakde Karwo, selanjutnya adalah tugas Bupati Probolinggo dan Wali Kota Probolinggo untuk merancang strategi perkembangan selanjutnya. Seperti me-

nyiapkan tempat untuk container atau kawasan industri.

“Pembangunan pelabuhan ini mohon bisa dimanfaatkan betul oleh daerah. Pemerintah telah memberikan fasilitas untuk mengembangkan daerah berupa pelabuhan di Probolinggo. Siapa yang ingin cepat kaya silakan bertindak dan mengambil kesempatan ini. Tapi, asal tidak lupa pada yang mis-

kin,” pesan Pakde Karwo.

Mantan Sekdaprov Jatim itu menuturkan, keberadaan pelabuhan baru ini sudah bisa melayani berbagai kepentingan ekonomi. Seperti pengiriman batu bara, aspal curah, tepung dari NTB dan semen serta pengiriman sebanyak 1.500 ton beras Bulog ke berbagai wilayah di Indonesia.

“Pelabuhan ini sangat membantu mengurangi kepadatan Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya, sehingga mampu membantu keperluan bongkar muat untuk wilayah Pasuruan-Probolinggo-Situbondo-Bondowoso dan sekitarnya,” katanya.

Sementara Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub RI Maurit Sibarani melaporkan, pembangunan terminal baru Pelabuhan Probolinggo terletak di pesisir utara Pantai Jatim, Kota Probolinggo bagian utara yang dikenal dengan nama Tanjung Tembaga.

Pelabuhan ini merupakan komersial di bawah pembinaan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Probolinggo, dan merupakan pelabuhan multipurpose. Pelabuhan ini diharapkan sebagai pelabuhan alternatif dapat mengurangi padatnya bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Perak. Q iib.wap

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur UPT Taman Budaya Provinsi Jawa Timur

Gelar Seni Budaya Daerah 2015 ‘Pesona Kediri Bumi Panji’

Sekdaprov Jatim Promosikan Produk Lokal Kediri Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disburpar) Provinsi Jawa Timur melalui UPT Taman Budaya Jatim selenggarakan Gelar Seni Budaya Daerah 2015. Pada jelang bulan tutup tahun 2015, giliran Pemkab Kediri bersama para seniman handal menyajikan pagelaran seni budaya dan stan ekonomi kreatif produk UMKM.

S

elama dua hari yaitu Jumat (11/12) dan Sabtu (12/12) penyelenggaraan GSBD, Pemkab Kediri mengusung tema ‘Pesona Kediri Bumi Panji’ dengan mengusung sendratari ‘Mpu Baradah’ dan pagelaran wayang kulit padat dengan lakon ‘Gathut Kaca Kridha’.

Dalam kesempatan itu, Pemkab Kediri juga menyajikan berbagai tarian seperti Tarian Wireng Panji mengartikan Prajurit Panji yang berlatih menggunakan Pedang. Sedangkan Tari ‘Sodo Lanang’ yang menjelaskan kalau Sodo Lanang merupakan aji-aji atau senjata yang dimiliki oleh Dewi Sekartaji.

Saat berkunjung ke stan ekonomi kreatif, Sekdaprov Jatim, Dr Sukardi didampingi Kadisbudpar Jatim, Dr H Jarianto MSi dan Pj Bupati Kediri Dr Idrus diiringi dengan Jaranan Senterewe. Dalam kesempatan ini, Dr Sukardi mengatakan, slogan Kediri ‘Lagi’ seiring waktu menjadikan kemenangan bagi

Warga dan mahasiswa asal luar negeri turut berfoto bersama dengan seniman asal Kediri.

Sekdaprov Jatim didampingi Kadisbudpar Jatim dan Pj Bupati Kediri membuka kegiatan GSBD dengan memukul kentongan (atas).

Sajian Astungkara sebagai salam pembuka atau ucapan pengharapan (kanan).

Kabupaten Kediri dalam memaksimalkan potensi seni budaya dan pariwisata.

“Kediri Lagi, Kediri Lagi, Kediri Lagi, harapannnya Kediri Lagi akan menjadi pemenang sebab akan selalu diingat,” katanya.

Ia mengatakan, GSBD merupakan suatu mode kegiatan yang mendorong dan memperluas pasar produk UMKM serta memperkuat posisinya dan mampu bersaing dengan produk dari anggota MEA (masyarakat ekonomi ASEAN,red) lainnya yang masuk pasar dalam negeri.

Dalam kesempatan ini, Sekdaprov Jatim juga mempromosikan produk lokal Kabupat-

en Kediri. “Daripada membeli produk luar negeri lebih baik membeli produk UMKM asal Kabupaten Kediri. Untuk itu, mari menangkan pasar dalam negeri dengan mencintai dan membeli produk dalam negeri, agar tidak dimasuki produk luar negeri,” katanya.

Ia juga mengapresiasi kinerja UPT Taman Budaya Jatim yang selama ini berkomitmen dalam melaksanakan kegiatan pagelaran seni budaya dan kepariwisataan sesuai dengan kalender event, serta mengangkat perekonomian melalui pameran produk unggulan UMKM atau ekonomi kreatif.

Pj Bupati Kediri, Dr Idrus mengatakan, adan-

Kepala UPT Taman Budaya Jatim Sukatno, SSn MM turut meramaikan Wayang Kulit Padat ‘Gathut Kaca Kridha’.

ya pagelaran seni budaya ini merupakan salah satu ajang tatap muka bersama seniman dan budayawan juga pecinta seni di Kediri dan sekaligus komitmen Pemkab Kediri yang peduli terhadap seni budaya.

Ia menambahkan, Kab Kediri mempunyai seni budaya adi luhung yang dibanggakan. Hal ini mengingat sejarah Kediri mempunyai kerajaan besar yang berpengaruh dan menjadi cikal bakal kerajaan-kerajaan di nusantara. “Dapat dilihat dari peninggalan sejarah dan benda cagar budaya yang masih eksis dan tersebar di Kediri,” katanya.

Sedangkan Kepala Dinas Kebudayaan dan

Sekdaprov Jatim Dr Sukardi didampingi Kadisbudpar Jatim dan Pj Bupati Kediri meninjau stan ekonomi kreatif.

Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Dr H Jarianto MSi mengatakan, tahun 2017 mendatang, kegiatan seni budaya tidak hanya diselenggarakan di pendapa Jayengrono UPT Taman Budaya Jatim di Surabaya, dan Taman Krida Budaya di Malang. “Taman Budaya memang sementara merupakan tempat untuk memberikan kesempatan kab/kota mempromosikan budaya dan produk unggulan Jatim. Namun, 2017 mendatang, Taman Candra Wilwatikta sudah ada tempat produksi Kab/kota seperti Mikro Taman Mini di Jatim,” katanya.

Sementara, Kepala UPT Taman Budaya Jatim, Sukartno SSn MM mengatakan, pelaksanaan GSBD tetap akan berlangsung hingga tahun mendatang. Bahkan, pada tahun 2016, ada dua pemain baru yang turut serta dalam GSBD. “Selain pemain lama atau Kab/kota yang sering menyelenggarakan GSBD Jatim, juga ada pemain baru seperti Kabupaten Mojokerto dan Kabupeten Jember,” katanya.

Ditempat yang sama, salah satu mahasiswa asing asal Libya, Muhammad mengatakan, dirinya senang melihat seni budaya yang ada di Jatim diantaranya Kediri. “Dalam waktu dekat saya akan berangkat ke Kediri untuk melihat langsung seni budaya dan pariwisata di sana,” katanya usai melihat pertunjukan seni budaya asal Kediri. Dikatakannya, Jatim lebih kaya akan seni budaya dan pariwisata dibandingkan dengan negara asalnya. “Bahkan antar provinsi seperti Jatim dan Jateng juga Jabar juga ada perbedaan seni budaya. Hal ini yang membuat menarik,” katanya. Q rac*

Senin Pahing, 14 DESEMBER 2015

Zainal-Eva Siap Laporkan Dugaan Pelanggaran Pilkada Sumenep l Sambungan hal 1

garan itu di antaranya tingginya tingkat kehadiran calon pemilih di beberapa TPS di Kecamatan Lenteng dan tidak adanya bilik suara di beberapa TPS di Kangayan (Pulau Kangean),” kata Iir, sapaan A Zahrir Ridla.

Selain itu, kata dia, dugaan terjadinya intimidasi kepada calon pemilih ketika akan menggunakan hak pilihnya di Kecamatan Sapeken (Pulau Sapeken).

“Semuanya sudah kami inventarisasi berbasis TPS, desa, dan kecamatan. Sejumlah dugaan kecurangan tersebut menguntungkan pasangan calon tertentu dan merugikan pasangan calon yang diusung oleh kami,” ucapnya.

Iir juga mengemukakan, pihaknya akan menunjuk advokat atau pengacara selama masa pelaporan dan penanganan dugaan pelanggaran pilkada itu ke panwas.

Sementara Ketua Panwaskab Pilkada Sumenep Moh Amin menjelaskan untuk sementara pihaknya maupun jajarannya di kecamatan belum menerima satu pun laporan dari elemen masyarakat tentang terjadinya dugaan pelanggaran Pilkada pada masa pemungutan suara.

“Kami baru saja mengecek satu per satu pimpinan Panwascam untuk mengetahui perkembangan terbaru atas kemungkinan adanya laporan tentang dugaan pelanggaran Pilkada. Hingga Minggu malam ternyata belum ada laporan yang masuk,” katanya. n sul

DPRD Bojonegoro Apresiasi BUMD Jatim Pasok Minyak l Sambungan hal 1

rinya kilang minyak yang direncanakan PT BBS. “Yang jelas DPRD akan terus mendesak PT ADS melalui Badan Kerjasama (BKS) penyertaan modal minyak Blok Cepu untuk menyerahkan jatah produksi minyaknya untuk pasokan kilang minyak,” katanya. n bas

Harus Dukung Karir Suami l Sambungan hal 1

yang akrab disapa Bude Karwo selaku Penasihat DWP Provinsi Jatim pada Puncak Peringatan HUT ke-16 DWP Prov Jatim di Ruang Graha Wicaksana Praja Kantor Gubernur Jatim Lt-8 Jl Pahlawan No 110 Surabaya, Jumat (11/12) kemarin.

Bude Karwo dalam kesempatan itu menyampaikan amanat Pakde Karwo untuk mengingatkan bahwasanya dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN mengatur salah satunya tentang seleksi jabatan. Prinsipnya untuk menduduki satu jabatan, kecerdasan dan profesionalisme adalah hal utama. Selanjutnya ditunjang dengan etika dan moral.

Dan seleksi jabatan ini sekarang tak lagi dilakukan oleh Baperjakat seperti dulu.

Tetapi yang melakukan adalah tim komite di Jakarta. Dari lima anggota komite, tiga di antaranya adalah LSM. “Bisa jadi bapak-bapak yang ikut seleksi tak kenal dengan anggota komite di Jakarta. Karena itu penilaiannya benar-benar sesuai kriteria dengan jalur birokrasi yang diinginkan sesuai UU. Di sinilah peran ibuibu anggota DWP agar mampu mendorong suami mampu menjadi ASN yang cerdas, profesional dan kompeten. Suami terus didorong agar mampu mengasah kecerdasan, kemampuan,” katanya.

Anggota DWP juga bisa terus mendorong suami agar bisa menjaga etika dan moral di lingkungan birokrasi. “Meski pintar, cerdas tapi etikanya gak ada, moralnya gak bagus, juga akan sulit berkembang karirnya,” katanya.

Di sisi lain Bude Karwo juga berharap agar anggota DWP lebih peka terhadap suasana menghadapi MEA ataupun krisis ekonomi global. Karena kondisi ini tak hanya terjadi di Jatim, juga dialami seluruh bangsa Indonesia dan negara lain. “Peka itu diwujudkan dalam perilaku, sikap.

Pandai menempatkan diri dengan tidak mengintervensi tugas yang menjadi ranah bapak-bapak,” katanya.

Diingatkannya saat ini kapasitas DWP sebagai Center of Excellence di lingkungan keluarga. Dulu DWP hanya fokus pada keluarga, tapi sekarang perannya diperluas, yakni mengurus keluarga dan masyarakat. “Untuk itu peningkatan kualitas SDM para istri juga harus diasah. Caranya dengan banyak ikut latihan, menambah wawasan dengan seminar, latihan keterampilan. Pelatihan yang sudah dilakukan selama ini sudah cukup bagus, tetapi bisa lebih ditingkatkan, utamanya yang ada relevansinya dengan upaya untuk mendukung karir suami,” tambahnya.

Tema peringatan HUT ke-16 DWP kemarin adalah ‘Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Menuju Ketahanan Keluarga”.

Tema ini mengingatkan akan pentingnya peran seorang perempuan, khususnya ibu dalam pranata sosial keluarga. Jika kualitas hidup perempuan baik maka kesejahteraan keluarga juga akan baik.

Jika kesejahteraan keluarga baik maka ketahanan keluarga juga akan baik.

Merujuk tema tahun ini, Bude Karwo berharap setiap anggota DWP yang merupakan istri ASN mengerti dan menyadari bahwa tugas suami sebagai aparat pemerintah yang menjadi pelaksana kebijakan program pemerintah dan wajib mempunyai loyalitas dan dedikasi yang tinggi.

Di sinilah, peran serta anggota DWP sebagai istri ASN sangat penting dalam membantu pelaksanaan program-program pemerintah di lapangan, sehingga tujuan pembangunan nasional dapat cepat terwujud.

Puncak peringatan HUT DWP kemarin dihadiri Hj Fatma Saifullah Yusuf, Ny Hj Marie Basofi Sudirman, Ny Hj Bambang Kusbandono, istri Pangdam V/ Brawijaya, Ketua DWP Kab/ Kota Se Jatim, Ketua DWP Instansi Pemerintah Provinsi, dan Pengurus DWP Provinsi Jatim. Kegiatan kemarin juga diwarnai seminar “Mewujudkan DWP Berkualitas dengan Membentuk Keluarga Berkarakter Pemenang” dengan narasumber Bambang Suyono SH, LLM. n geh

11

SAMBUNGAN Lawan Emil di Pilkada Trenggalek Akui Kalah Telak l Sambungan hal 1

media sosial, kepada pasangan nomor urut 2, Emil Elestianto Dardak-Mochamad Nur Arifin atas potensi keunggulan suara di Pilkada Trenggalek tersebut.

Sementara Calon Bupati Kholiq yang sebelumnya menjabat sebagai wakil bupati (calon petahana), sampai detik ini belum bisa dikonfirmasi wartawan karena rumahnya acapkali tutup dan ponselnya tidak aktif.

Dikonfirmasi terpisah, Pujihandi, juru bicara pasangan Kholik–Priyo Handoko menu­ ding kemenangan Emil dalam Pilkada tak lepas dari faktor uang. Tudingan itu ia lontarkan karena banyak mendapat laporan lapangan bahwa pasangan yang diusung koalisi PDIP, Demokrat, PAN, Golkar dan Gerindra tersebut banyak menebar uang dan menghabiskan biaya politik tak sedikit untuk mencuri simpati masyarakat. “Saya bisa katakan 80 persen kemenangannya ka­ rena duit,” tuding Pujihandi.

Pria berlatar belakang advokat ini mengatakan, pasangan Emil-Arifin menghabiskan dana sangat besar dalam kontes pemilihan kepala daerah, mulai dari pelaksanaan kampanye yang sangat mewah hingga bagi-bagi uang yang diduga dilakukan untuk meraih dukungan masyarakat.

Pujihandi mengingatkan kepada Emil dan Arifin untuk berhati-hati jika mengharap pengembalian modal saat menjabat nanti.

Apalagi kondisi keuangan Kabupaten Trenggalek tak terlalu besar. “APBD Trenggalek itu kecil, dan lagi pengawasan undangundang saat ini ketat, hati-hati kalau mau mengembalikan modal,” ucapnya.

Alih-alih membela diri, pasangan Emil dan Arifin justru berterima kasih kepada Kholiq dan Priyo Handoko. Keduanya bahkan menganggap tak perlu menanggapi tudingan itu karena akan memicu permusuh­an dan konflik usai Pilkada.

“Soal politik uang saya kira banyak lembaga pengawas yang bisa dikonfirmasi, apakah benar kami melakukan itu atau tidak,” ujar Emil.

Dia justru menganggap tu­ dingan itu sebagai pengingat

baginya dan Arifin untuk tidak melakukan politik balik modal saat menjabat nanti.

Dengan sikapnya tersebut, Emil berharap bisa mengakhiri perseteruan antar pendukung calon usai pelaksanaan Pilkada.

Hal senada disampaikan wakilnya Mochamad Nur Arifin yang meminta tak ada perayaan atas kemenangan ini untuk menghormati kubu Kholiq. “Bagaimanapun Pak Kholiq sudah beritikad baik ingin membangun Trenggalek. Kami akan melanjutkan, dan berusaha semaksimal mungkin merealisasikan apa yang selama ini menjadi janji-janji dalam kampanye kami selama ini,” imbuhnya.

Pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Trenggalek, Emil Elestianto Dardak-Mochamad Nur Arifin hampir dipastikan memenangi pemilihan kepala daerah setempat setelah berhasil me­ nyapu bersih perolehan suara di seluruh kecamatan se-Trenggalek, versi hitung cepat PDIP. Versi hitung cepat dengan metode real count atau penghitungan riil berdasar input data 1.300 saksi di 1.300 TPS se-Trenggalek itu, Emil meraup dukungan sebanyak 271.329 suara atau sekitar 75 persen.

Perolehan suara pasangan nomor urut 2 ini jauh di atas pengumpulan suara pasangan petahana, Kholiq-Priyo Handoko yang mendapat 91.140 suara atau sekitar 25 persen. Hasil rekapitulasi kurang lebih sama terpantau berdasar rekapitulasi internal yang dilakukan KPU Trenggalek maupun Desk Pilkada Pemkab Trenggalek, dengan persentase antara pasangan nomor 1, KholiqPriyo Handoko sebesar 24 persen atau sekitar 83.424 suara, sementara pasangan nomor urut 2, Emil Elestianto Dardak-Mochamad Nur Arifin meraup 343.582 suara atau sekitar 76 persen.

Pilkada Banyuwangi Sementara itu hasil pemindai­ an formulir C1 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan pasang­an Abdullah Azwar Anas dengan Yusuf Widyatmoko meraih suara 88,96 persen dalam Pilkada Banyuwangi, Rabu, 9 Desember 2015.

Meskipun demikian Abdullah Azwar Anas yang dihubungi di Banyuwangi, Jawa

Timur, Minggu (13/12) meminta semua pihak untuk menunggu hasil rekapitulasi dari KPU yang bakal dimulai pekan depan. “Terima kasih atas dukungannya, tapi lebih baik kita tunggu pengumuman resmi KPU saja,” ujarnya.

Hasil 88,96 persen diperoleh dari laman KPU yang menampilkan penghitungan formulir C1 yang berisi hasil penghitungan suara di tiap-tiap tempat pemungutan suara (TPS), yakni http://pilkada2015.kpu.go.id/ banyuwangikab. Dari 2.860 TPS di seluruh Banyuwangi, proses pemindaian formulir C1 telah mencapai 100 persen. Dari hasil rekapitulasi formulir C1 itu Anas-Yusuf meraup 88,96 persen suara, sementara pasangan Sumantri Sudomo dan Sigit Wahyuwidodo memperoleh 11,04 persen suara.

Tercatat ada 763.960 suara yang sah atau mencapai 98,54 persen dari suara yang masuk.

Hanya terdapat 12.348 suara yang tidak sah. Total partisipasi pemilih mencapai 59,47 persen. Partisipasi pemilih perempuan lebih banyak, yaitu sebesar 62,91 persen DAN laki-laki 55,71 persen.

Dari hasil pemindaian formulir C1, Anas menang di seluruh kecamatan atau 24 kecamatan yang ada di Banyuwangi tanpa terke­cuali. Anas mengemukakan bahwa yang terpenting saat ini adalah melakukan konsolidasi dan memperkuat sinergi untuk bersama-sama membawa Banyuwangi ke arah yang lebih baik lagi.

“Jika nanti KPU menetapkan kami sebagai kepala daerah terpilih, tidak akan ada perayaan kemenangan. Karena ini amanah berat. Kami akan silaturahim ke pasangan calon lain, memohon maaf jika ada kesalah­an selama kampanye, dan akan mengajak untuk bersama-sama membangun daerah,” ujar Anas yang diusung dan didukung oleh koalisi PDIP, PKB, Gerindra, Demokrat, Nasdem, PPP, PKS, dan PAN. Anas juga akan melanjutkan silaturahim ke berbagai elemen masyarakat untuk meminta maaf jika ada kesalahan dalam kampanye serta mengajak untuk bersinergi mewujudkan program-program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. n wek, mb12

Bandara Juanda Operasionalkan Terminal Khusus Jamaah Umrah l Sambungan hal 1

kasa Pura I (Persero) selaku pengelola Bandara Juanda optimistis pembukaan rute baru ke Jeddah dan Madinah tersebut akan mendapat sambutan positif. Animo masyarakat Jatim dan sekitarnya untuk berumrah cukup tinggi sehingga kursi pesawat diyakini dapat terisi penuh.

Pangsa pasar inilah yang jadi sasaran pembukaan terminal khusus umrah. Selain itu, ter-

minal ini bisa mempersingkat waktu tempuh juga akan mengurangi biaya. “Melalui rute baru ini jemaah umrah hanya butuh 10 jam untuk terbang dari Surabaya ke Jeddah,” katanya.

Terminal khusus umrah yang terletak di Terminal 1 (T1) Bandara Juanda ini mampu menampung sekitar 400 orang penumpang. Adapun penerbangan perdana hari ini sebanyak 422 jamaah terbang menggunakan pesawat Lion Air JT114 rute Surabaya-Madinah.

Lion Air akan beroperasi dua kali dalam sepekan (setiap Rabu dan Minggu) menggunakan pesawat Airbus A330-300. Maskapai Garuda Indonesia yang melayani rute Surabaya-Jeddah pulang-pergi akan beroperasi tiga kali dalam sepekan (Senin, Rabu, dan Minggu).

“Sedangkan Saudi Arabian Airlines akan beroperasi dua kali dalam sepekan (Selasa dan Kamis) untuk rute SurabayaJeddah pulang pergi,” katanya. n wil

Jelang MEA, Imigrasi Perketat Pengawasan Orang Asing l Sambungan hal 1

orang asing sangatlah penting, mengingat Indonesia dan negara-negara ASEAN lain segera memasuki pasar bebas regional atau yang biasa disebut dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN. Salah satu kesepahaman yang dicapai dalam program ekonomi kawasan tersebut, Indonesia meratifikasi kebijakan bebas visa bagi masyarakat dari 75 negara.

“Dengan kebijakan bebas visa untuk warga dari 75 negara itu, nantinya orang asing bebas keluar masuk wilayah Indonesia tanpa harus mengantongi visa. Dan mereka bebas melakukan apa saja termasuk bekerja, sekadar melancong ataupun berinvestasi di Tanah Air,” terangnya.

Liberalisasi itu di satu sisi memang mendorong percepatan kemajuan masyarakat, namun di sisi lain yang juga berpotensi menjadi masalah baru bagi bangsa Indonesia.

Penyebabnya, lanjut dia, selain persaingan lebih ketat sektor industri lokal/nasional dengan produk impor, orang asing yang memiliki beragam kepentingan bisa dengan mudah masuk ke Indonesia.

Ia memberikan contoh negatif maraknya kasus kejahatan melalui dunia maya atau biasa disebut dengan istilah cyber crime beberapa tahun terakhir.

“Kasus-kasus cyber crime itu kebanyakan dilakukan oleh orang asing yang masuk Indonesia secara resmi ataupun ilegal, lalu melakukan kejahatan melalui dunia maya.

Mereka kebanyakan dari Tiongkok

dan Taiwan,” kata Tato.

Untuk mencegah berbagai kejahatan maupun aktivitas ilegal oleh orang asing tersebut, pihak Kantor Imigrasi mulai bersiap meningkatkan kerjasama lintas lembaga dalam upaya meningkatkan pengawasan orang asing melalui Tim PORA (Pengawasan Orang Asing) di setiap daerah.

Selain itu, pencegahan juga bisa dilakukan jajaran Imigrasi dengan memperketat setiap pintu gerbang masuk wilayah Indonesia yang menjadi titik tempat pengawasan imigrasi, baik melalui bandara-bandara udara, pelabuhan laut, maupun perbatasan wilayah antar negara melalui jalur darat seperti ada di wilayah Kalimantan, Papua, serta Timor atau Nusa Tenggara Timur. n wed

2016, Kontribusi Ekonomi Kreatif Bisa Tembus 8% l Sambungan hal 1

terjadi pelemahan pertumbuhan ekonomi yang terjadi sejak awal tahun.

Sebab itu, Yaser meminta agar pemerintah memberi per-

hatian khusus kepada sektor ini pada 2016. Pasalnya, di tengah lemahnya kinerja ekspor yang berbasis komoditas sumber daya alam, sektor ekonomi kreatif menyimpan potensi industri yang sangat besar sebab berba-

sis kreativitas dan inovasi.

“Ekonomi Kreatif menyumbang 11.799.568 orang atau 10,65 persen pada total angkatan kerja nasional yang sebesar 110.808.154 orang,” ungkap Yaser. n ira

Panwaslu Catat Banyak Perusahaan Tidak Meliburkan Karyawan l Sambungan hal 1

kurang, melainkan banyak perusahaan-perusahaan yang tidak meliburkan karyawannya saat pencoblosan kemarin. Kepedulian perusahaan masih kurang terhadap proses demokrasi,” kata anggota Panwaslu Kota Surabaya Lily Yunis SSi, Minggu (13/12) kemarin.

Dari hasil sementara Lily mengakui memang ada kecenderungan pemilih memilih golput. Dari jumlah DPT tersebut hampir separonya tidak menggunakan hak pilihnya.

“Faktornya ada kejadian undangan C6 ini diberikan kepada pemilih yang sudah tidak layak. Seperti warga yang sudah lama tidak ber-KTP Surabaya masih mendapatkan undangan,” terangnya.

Lily yang membidangi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga ini menjelaskan, jumlah DPT di Kota Surabaya sangatlah besar, tapi tingkat partisipasi masyarakat tergolong rendah dan tidak signifikan. “Kami ambil sampling di satu TPS daerah Kelurahan Simokerto. Di TPS tersebut ada 150 undangan yang tidak terdistribusi,” jelasnya.

Ia menambahkan, di Kelurahan Simokerto banyak Kartu Keluarga (KK) yang tinggal di Kota Surabaya tapi tidak ada di tempat. Seharusnya, menurut Lily, pada waktu pencocokan dan penelitian (coklit) meski tidak ada warga yang menempati rumah tersebut tetap dimasukkan. “Se­perti di perumahan-perumahan elit pada saat coklit ketika didatangi tidak ada pemilik rumahnya, hanya ada pembantu rumah tangga itu tetap didata,” imbuhnya.

Ditambah lagi peran pemerintah yang kurang maksimal dalam menyosialisasikan kepada setiap perusahaan untuk mengirimkan surat edaran . “Meski tetap masuk, di perusahaan tersebut juga harus ada kelonggaran bagi seluruh karyawannya yang ber-KTP Surabaya untuk mencoblos,” pungkasnya.

Di Kota Surabaya, Menurut Lily tingkat partisipasi pemilih sekitar 52 persen.

Dia mencatat rata-rata setiap TPS hanya didatangi separonya dari jumlah DPT yang sudah tercatat. “Kalau diratarata setiap TPS hanya separo partisipasi masyarakat yang mencoblos,” tambahnya.

Sementara, pengamat komunikasi politik asal Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Drs Suko Widodo mengatakan KPU harus mereview peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa kampanye dibiayai oleh negara.

“Pada satu sisi memang baik karena terbukti di hampir semua daerah relatif aman, tidak ada konflik horizontal.

Tetapi celakanya ini mengurangi kesempatan bagi para kandidat untuk berkreasi.

Semuanya diambil alih oleh KPU,” kata Suko Widodo.

Meski angka partisipasi warga di beberapa daerah menurun, Suko Widodo menggambarkan, seperti di Pacitan hanya 60 persen dan Kota Surabaya juga hanya beranjak pada angka 50 persen yang tidak terlalu banyak berubah. Menurutnya, dalam Pilkada kali ini ada banyak pembelajaran yang harus dievaluasi bersama.

“Kalau begini, Pacitan dan Surabaya tidak bisa dipaksakan karena sudah bisa diduga dari awal. Kedua pimpinan ini kan cukup tidak punya lawan, mereka sangat diterima oleh masyarakat. Sehingga setuju atau tidak setuju saja,” pungkasnya.

Akui Kalah Sementara itu Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat mengakui kekalahannya pada Pilkada Kota Surabaya dan harus mengakui keunggulan pasangan petahana Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana.

“Dari semua hitung cepat, pasangan Rasiyo-Lucy Kurniasari sangat jauh tertinggal dan kami akui itu,” ujar Pelaksana Tugas (Plt)

Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya Hartoyo kepada wartawan di Surabaya.

Di beberapa lembaga survei hitung cepat untuk Pilkada Surabaya, mayoritas memenangkan pasangan petahana di atas 80 persen.

Kendati demikian, pihaknya masih tetap memantau dan menunggu hasil rekapitulasi manual dari KPU Kota Surabaya yang saat ini masih dalam tahap penghitungan di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

“Hormati hasil penghitungan suara KPU dan apapun hasilnya pasti kami menerima karena sudah melalui proses demokrasi yang baik,” ucap anggota DPRD Jatim tersebut.

Selain mengakui kekalahannya, Partai Demokrat juga belum menemukan pelanggaran yang bersifat berat sehingga sangat kecil kemungkinan menempuh jalur hukum untuk menggugat hasil Pilkada yang berlangsung 9 Desember 2015. “Inventarisasi pelanggaran terus kami kumpulkan, tapi sampai sekarang belum ada yang kategori berat,” katanya.

Kepada pasangan yang diusungnya bersama Partai Amanat Nasional (PAN), yakni Rasiyo dan Lucy Kurniasari, pihaknya meminta tetap semangat dan berjiwa besar melihat fakta dan hasil yang memang tidak diinginkannya.

“Sudah ada kesepakatan siap menang dan siap kalah. Kalau faktanya nanti tidak sesuai harapan maka mau tidak mau harus diterima dengan jiwa besar,” katanya.

Sementara itu, bukan bermaksud mencari kambing hitam, kata dia, salah satu faktor yang membuat pasangan Rasiyo-Lucy kalah adalah kurangnya sosialisasi mengingat mepetnya waktu penunjukan keduanya mendaftar sebagai pasangan calon.

“Waktu sosialisasi sangat sempit, ditambah peraturan KPU yang alat peraga kampanyenya hanya dari penyelenggara Pilkada, membuat masyarakat kurang mengenal dan bergairah dengan pesta demokrasi kali ini,” katanya.

Pengumuman Akan Aman Gubernur Jatim Dr H Soekarwo mengaku optimistis pengumuman hasil Pilkada serentak yang akan dilakukan pada 21-22 Desember bakal aman. Sebab pengamanan sudah disiagakan sejak lama dan kedewasaan pemilih di Jatim sangat tinggi.

Selain itu pemerintah daerah juga terus melakukan koordinasi dengan pihak keamanan baik kepolisian maupun TNI. Apalagi pengamanan akan disiapkan hingga proses Pilkada serentak tuntas. “Saya yakin aman meski berdekatan dengan libur nasional,” kata Gubernur Dr H Soekarwo kemarin.

Menurutnya, saat perhitungan cepat diumumkan dan dianggap rawan ternyata hasilnya di Jatim berlangsung aman. “Apalagi nanti saat peng­umuman resmi saya jamin aman dan tidak terjadi apa-apa. Masyarakat Jatim sudah sangat dewasa menerima hasil demokrasi,” katanya.

Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo, mengaku sangat mengapresiasi kedewasaan masyarakat Jatim ini.

Dia mencontohkan Pilkada Kabupaten Mojokerto yang terjadi kasus anulir satu pasangan calon ternyata di lapangan berjalan dengan lancar.

“Padahal Mojokerto menjadi salah satu daerah yang dianggap rawan karena kejadian kerusuhan beberapa tahun lalu.

Masyarakat tidak rusuh, mereka protes dengan cara tak memberikan hak pilihnya,” terangnya.

Sementara itu, Pakde Karwo juga meminta pemerintah meng­ evaluasi proses kampanye dalam Pilkada serentak. “Ke depan bagaimana memberi peluang bagi calon untuk bisa mendekati pemilih. Calon seharusnya juga bisa meminta KPU, terkait daerah mana yang cocok untuk memasang alat peraga,” ujarnya. n geh, iib

Masih Suka Ngajar setelah 40 Tahun Lebih ‘Menghakimi’ l Sambungan hal 1

Cakim di Pasuruan. Di sana, ia juga menyalurkan passion-nya di bidang pendidikan dengan menjadi dosen di IAIN Sunan Ampel Pasuruan sepulang kerja di PN Pasuruan.

Ayah dari tiga anak ini juga pernah mengajar di beberapa universitas di Indonesia, di antaranya UB, Unmuh Malang, Universitas Merdeka, Widyagama, dan Universitas Tarumanegara Jakarta. Ba­ ginya menjadi hakim adalah pekerjaan dan menjadi pengajar adalah hobi. Ia pun berharap, setelah pensiun dari hakim

agung ia bisa mengabdikan dirinya di dunia pendidikan.

Pada pengukuhannya sebagai guru besar, peraih gelar Doktor di Unpad ini menyampaikan orasi ilmiah berjudul ‘Problematika Titik Singgung Perkara Perdata di Peradilan Umum dengan Perkara di Lingkungan Peradil­ an Lainnya’. Orasi itu diangkat lantaran kegelisahannya melihat sejumlah persinggungan antara kewenangan peradilan.

Sebagai contoh, persinggungan antara Pengadilan Ne­ geri dengan Pengadilan Niaga, putusan Pengadilan Negeri Bandung memutuskan suatu aset dengan SHM Nomor 1175/

Kelurahan Geger Kalong adalah milik penggugat dan tidak ada hubungannya dengan aset Si Pailit. Sementara Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta memutuskan bahwa tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 1175/Kelurahan Geger Kalong adalah aset debitor pailit. Putusan Pengadilan Niaga ini berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU. Dengan adanya dua putusan yang berbeda tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung tidak dapat dilaksanakan. Untuk itu, masyarakat yang mencari keadilan bisa mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke

Mahkamah Agung sehingga mendapatkan keputusan final.

Rektor Unair Prof Dr M Nasih mengatakan, pengangkatan Prof Saleh sebagai guru besar didasarkan pada keilmuwan dan pengalaman yang melekat padanya. Praktik dan teori tentang hukum sudah sangat melekat pada sosok Saleh.

“Beliau pantas menerima anugerah guru besar ini.

Harapannya beliau bisa turut membangun Indonesia melalui aspek hukum,” papar Nasih.

Kesan serupa juga diungkapkan Ketua MA Prof Dr Hatta Ali. Dia berharap koleganya itu bisa mengabdikan dirinya

dengan baik. Saleh sebagai hakim yang sudah lebih dari 40 tahun ini bisa mengembangkan pengalamannya dengan dengan teori di kampus. “Pengalamannya menjadi hakim sangat dibutuhkan untuk bisa menyatukan antara teori dan praktik,” ungkap Hatta Ali. Pengacara tenar Hotman Paris Hutapea juga hadir dalam pengukuhan tersebut. Hotman yang telah mengenal Prof Saleh selama 20 tahun pun mengatakan, bahwa Saleh pantas menerima penghargaan ini. “Cocok. Pengalamannya sudah lama. Universitas butuh guru besar yang benar-benar ahli praktisi,” pungkasnya.*

12

Senin Pahing, 14 DESEMBER 2015

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Pakde Karwo Raih Penghargaan Dwidja Praja Nugraha Gubernur Jatim Dr H Soekarwo meraih penghargaan Dwidja Praja Nugraha berupa medali dan piagam, yang diserahkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani saat Puncak Peringatan Hari Ulang Tahun ke-70 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Minggu (13/12).

P

enghargaan tersebut diraih Gubernur Soekarwo sebagai pemimpin daerah yang memiliki dedikasi dalam mengembangkan dan memajukan pembangunan dunia pendidikan, serta memberikan perhatian kepada guru. Dwidja Praja Nugraha merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan PGRI sebagai Asosiasi Profesi Guru yang tertinggi, yang mewakili kurang lebih hampir tiga juta guru di Seluruh Indonesia. Selain Provinsi Jatim, penghargaan Dwidja Praja Nugraha juga diberikan kepada Provinsi Banten, Provinsi Gorontalo, Kabupaten Landak, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Siak.

Seusai menerima penghargaan, Gubernur Soekarwo mengatakan, penghargaan ini merupakan suatu bentuk apresiasi kepada seluruh guru dan pendidik di Jatim. Peran guru di Jatim sungguh besar dan sangat menentukan kemajuan bangsa seperti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). “Penghargaan ini saya dedikasikan kepada seluruh guru dan tenaga pendidik di Jatim. Para guru betul-betul memajukan masyarakat Jatim,” ujarnya.

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menerima piagam penghargaan Dwidja Praja Nugraha dari Menko PMK Puan Maharani di Gelora Bung Karno Jakarta (atas). Pakde Karwo bersama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Dr Syaiful Rachman berfoto bersama seusai menerima Penghargaan Dwidja Praja Nugraha di Gelora Bung Karno Jakarta (kanan).

Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo, mengatakan, guru profesional harus disiapkan dengan baik karena pendidikan merupakan aspek fundamental dalam menyiapkan kualitas hidup saat anak-anak hingga dewasa. “Guru merupakan salah satu komponen yang strategis dalam menentukan keberhasilan pendidikan yang strategis, serta turut mempersiapkan pengembangan potensi peserta didik untuk mencapai tujuan nasional mencerdaskan bangsa,” katanya.

Dijelaskan, Pemprov Jatim terus mendor-

Pakde Karwo berfoto bersama dengan delegasi anggota PGRI se-Jatim di Gelora Bung Karno Jakarta.

MENKO Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani dalam amanat Presiden RI Joko Widodo menyampaikan, setiap guru wajib menjadi anggota profesi. Ini sesuai dengan amanat UUD 1945 dan sesuai dengan UU guru dan dosen. Dalam hal ini, PGRI adalah cikal bakal pembentukan organisasi profesi guru di Indonesia. “Pemerintah

pusat dan pemerintah daerah bisa memfasilitasi pembentukan organisasi profesi guru,” katanya. Dengan organisasi profesi, maka perjuangan guru menjadi efektif dan lebih efisien.

Organisasi profesi ini diharapkan dapat membantu guru untuk melaksanakan kode etik yang ada. “Jika ada guru yang melanggar kode etik, organisasi profesi juga wajib menjatuh-

ong penguatan posisi lembaga diniyah dalam konteks pendidikan nasional agar setara dengan pendidikan formal lainnya. Salah satu program untuk meningkatkan kualitas lembaga diniyah yakni program peningkatan kualitas guru madin ini merupakan tahun ke-9. “Program Guru Madin ini tidak hanya di Jatim, tetapi yang rutin melakukan program peningkatan kualitas serta memberikan beasiswa baru di provinsi Jatim,” jelasnya. Program ini sudah dimulai sejak tahun 2006. Sejak tahun 20062015, sebanyak 9.819 orang telah mengikuti

program ini dan telah menghasilkan lulusan 5.400 guru madin dengan program studi Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Pendidikan Bahasa Arab (PBA). Pada tahun ini, ada dua program studi yang ditambahkan yakni Stufi pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) dan Manajemen Pendidikan Islam (MPI).

Menurutnya, pondok pesantren dengan madrasah diniyah sekarang sudah tidak lagi dianggap sebagai pendidikan yang tradisional. Pendidikan madrasah diniyah sudah menjadi pendidikan nasional, sehingga lulusan

Setiap Guru Wajib Menjadi Anggota Profesi kan sanksi secara jelas,” katanya.

Dalam peringatan tersebut, dibacakan pula Pernyataan Sikap Puncak Peringatan HUT ke-70 PGRI dengan enam poin penting dari PB PGRI, pengurus PGRI di semua tingkatan, serta anggota PGRI di seluruh Indonesia. Adapun enam poin yang disampaikan antara lain mendukung pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kalla, dalam melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan bangsa; siap membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan profesionalisme dan kinerja guru guna melaksanakan revolusi mental, pengembangan karakter dan potensi peserta didik; men-

dukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta menyerukan kepada para guru agar aktif memberikan pendidikan anti korupsi dan anti narkoba.

Selain itu, mendesak pemerintah dan pemerintah daerah untuk memenuhui kebutuhan guru dan meningkatkan kesejahteraan guru non-PNS; menolak segala kebijakan dan peraturan serta upaya-upaya yang dilakukan guna menghapus dan atau mempersulit pemberian tunjangan profesi guru, menghambat pelaksanaan sertifikasi, kenaikan pangkat dan karir, serta pengembangan profesi, guru; serta menolak segala bentuk intimidasi, tekanan, ancaman yang ,mengganggu profesionalisme, kinerja dan aktivitas organisasi profesi, guru. Q iib*

madrasah diniyah mampu mencetak santri yang intelektual, berkarakter, dan berkualitas.

Pakde Karwo mengharapkan ke depannya, nasib guru terus diperjuangkan agar guru di Jatim layak mengajar dan lebih sejahtera. “Di samping target sertifikasi, guru diperhatikan kesejahteraan. Supaya para guru mengajar dengan tenang, kualitasnya lebih bagus terutama untuk anak didik,” harapnya. Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Pendidikan Prov Jatim Dr Syaiful Rachman menyampaikan, Pemprov Jatim juga telah menyekolahkan guru di semua jenjang pendidikan untuk melanjutkan tingkat S-1 dan S-2. Hingga saat ini, sebanyak 770 guru telah disekolahkan S-1. Sedangkan untuk guru yang disekolahkan S-2 sebanyak 180 guru. Pemprov Jatim juga memberikan tambahan kesejahteraan untuk guru swasta sebanyak Rp. 1 juta per bulan.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Dr H Sulistiyo MPd mengatakan, kegiatan peringatan Hari Guru Nasional (HGN) dan HUT PGRI tahun ini dilaksanakan bersama-sama antara pemerintah daerah, Kantor Kemenag, dan PGRI baik tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, maupun di unit kerja. “Untuk tingkat pusat tahun ini ada perubahan, semoga tahun depan sudah bisa berjalan baik. Tema peringatan HUT ke-70 PGRI yakni Memantapkan Soliditas dan Solidaritas untuk Mewujudkan PGRI sebagai Organisasi Profesi Guru Indonesia yang Kuat dan Bermartabat,” ucapnya. Q iib*

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur

BKP Kembangkan Desa Percontohan Terpadu Lokasi di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Madiun Pada tahun 2016 mendatang, Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi Jatim berencana membangun dua desa percontohan terpadu dalam rangka upaya mandiri pangan di Jatim.

Rencana pembangunan itu bertujuan menunjang aspek perekonomian keluarga dengan mengedukasi dan menginspirasi PKK dan kelompok organisasi kewanitaan lainnya.

K

epala BPK Jatim, Dr Ardo Sahak SE MM mengatakan, dua desa percontohan ter padu tersebut berlokasi satu kawasan pedesaan di Kabupaten Pasuruan dan satu kawasan pedesaan Kabupaten Madiun.

“Selama ini kami telah membuat kemandirian pangan melalui program karang kitri dan KRPL (kawasan rumah pangan lestari). Kami berharap dari embrio karang kitri dan KRPL dan rencana pembangunan dua desa per-

contohan ini bisa benar-benar optimal dan bisa ditiru oleh desa-desa lain di Jatim,” kata Kepala BKP Jatim, Ardo Sahak.

Dijelaskannya, saat ini proses pembangunan dua desa masih memasuki tahapan berupa survei lokasi. “Sekarang masih dilakukan pengecekan di Pasuruan dan selanjutnya di Madiun. Akhir tahun ini sudah bisa ditetapkan mengenai kepastian desa mana yang akan menjadi percontohan tingkat Jatim. Januari sudah mulai bisa menanam,” tandasnya.

Ia juga memaparkan, terdapat beberapa indikator desa yang layak menjadi percontohan.

Di antaranya, secara kultural masyarakat memang gemar menanam sehingga kemandirian bisa tercapai. Selain itu, akses sumber daya air juga harus dipastikan lancar dan yang tak kalah penting akses infrastruktur jalan baik.

Menurutnya, jika program karang kitri dikembangkan di tiap rumah tangga dengan menanam berbagai macam sayur mayur dan toga. Sedangkan KRPL dibuat lebih terpadu dari beberapa rumah tangga atau tiap dasawisma. Namun, desa terpadu akan lebih terintegrasi satu desa dan akan menjadi percon-

Kepala BKP Jatim, Dr Ardo Sahak SE MM berfoto bersama dengan kelompok PKK dan organisasi kewanitaan lainnya saat berkunjung di Kabupaten Tulungagung.

Kepala BKP Jatim, Dr Ardo Sahak SE MM saat berkunjung dan memberikan pemaparan mengenai karang kitri dan KRPL di Kabupaten Tulungagung dalam rangka upaya kemandirian pangan.

tohan bagi daerah lain. “Kami akan dokumentasikan secara lengkap dan menyosialisasikan juga. Bagi desa yang ingin melihat desa percontohan, nantinya juga bisa datang secara langsung. Secara konsep sudah lengkap tinggal realisasi saja,” jelasnya.

Rencananya, hasil pertanian dari desa tersebut juga akan dijual. Tidak hanya dalam bentuk mentah, tapi juga diutamakan dalam bentuk olahan. “Kalau jual cabai harganya bisa murah, tapi kalah diolah jadi bubuk cabai bisa menambah nilai jualnya. Ini yang kami utamakan untuk menunjang aspek ekonomi keluarga,” tuturnya. Untuk pemasaran, kata Ardo, pihaknya akan menggandeng koperasi desa setempat. Sehingga, lanjutnya, pemberdayaan desa tersebut bisa benar-benar terintegrasi sejak proses penanaman, panen, hingga pengolahan pasca produksi dan pemasaran produk olahan yang dihasilkan.

Kepala BKP Jatim, Dr Ardo Sahak SE MM berbincang dengan salah satu anggota PKK yang mengelola Karang Kitri dan KRPL, sekaligus meninjau dan melihat langsung penanaman bibit tanaman sayur mayur maupun toga dalam proses kemandirian pangan.

Guna memaksimalkan pembentukan dua desa percontohan itu, pihaknya juga bekerjasama dengan BKP kabupaten setempat dan sudah dilaporkan pada bupati. Untuk pendanaan juga dilakukan sharing anggaran antara APBD Jatim dakn APBD kabupaten.

Sejauh ini, BKP Jatim telah menggalakkan program karang kitri dan KRPL di Jatim. Jumlahnya pun kini mencapai 2.500 unit yang dibangun melalui dana APBN dan APBD Jatim.

Menurutnya, pembangunan tersebut bisa menjadi stimulan dan selanjutnya karang kitri dan KRPL yang telah didirikan bisa mandiri.

Untuk mengoptimalkan program, pemantaun juga terus dilakukan dengan menerjunkan langsung tenaga penyuluh. “Penyuluh pertanian langsung kami terjunkan untuk membimbing dan mendampingi ibu-ibu PKK yang selama ini mengelola Karang Kitri dan KRPL,” tukasnya Sekedar diketahui, Program KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari) yang dicanangkan Pemprov Jawa Timur sejak akhir 2010 kini mulai diadopsi oleh lembaga dunia dibawah naungan PBB, yakni WHO dan Unesco, dan cukup sukses jadi percontohan dan program nasional melalui Kementerian Pertanian.

KRPL ini memliki banyak keunggulan dan manfaat. Pertama, yakni mendukung kebutuhan ketersediaan pangan tingkat rumah tangga untuk memenuhi kecukupan gizi. Jika KRPL dikembangkan dirumah maka bisa dikonsumsi sendiri untuk tingkat rumah tangga, sehingga mengurangi uang belanja rumah tangga.

Selain itu, menambah penghasilan karena hasil panen bisa berupa sayur mayur dan TOGA (tanaman obat keluarga) berupa empon-empon bisa dijual. Untuk memenuhi kebu-

tuhan nutrisi, tak hanya cocok tanam sayur, tapi juga ternak unggas kecil seperti ayam, bebek dan kelinci serta ikan di kolam kecil. Sedangkan ternak ikan dilakukan dengan membuat kolam kecil dengan menggunakan terpal berukuran 3x4 meter diisi ikan lele dan nila.

Bahkan yang tak miliki lahan terlalu luas bisa menggunakan drum atau tong yang dilubangi. Ikan ini tiap tiga bulan sekali bisa panen dan kalau dikonsumsi sendiri pasti lebih dari cukup, bahkan banyak juga yang dijual unutk tambah penghasilan. Semua tanaman yang dikembangkan melalui KRPL ini berbasis organic dengan membuat pupuk kompos sendiri. Untuk pembiayaan sebagian besar masih didanai Pemprov Jatim. Modal pembuatan KRPL hingga peralatan dan memberikan bibit awalnya diberikan bantuan Pemprov Jatim selama 6 bulan. Mereka juga diberikan pelatihan hingga selanjutnya bisa dikelola secara mandiri.

Kesuksesan KRPL juga merambah ke pasar ritel modern. Misalkan saja di Tulungagung dan Malang sudah ada KRPL yang bisa menjual hasil panennya ke supermarket berupa sawi, kangkung, bayam, dan lombok. Produknya juga sudah dikemas bagus. Mereka sampai kewalahan penuhi permintaan.

Keunggulan lain KRPL dikarenakan tak hanya digerakkan oleh tingkat rumah tangga saja tapi juga melibatkan Koperasi Wanita (Kopwan) yang digagas pemprov dengan modal Rp 25 juta. KRPL ini plus-plus karena kopwan dilibatkan. Kopwan ini tidak hanya simpan pinjam. Tapi juga membantu menjualkan hasil panen. Ini bentuk dari ekonomi kreatif desa Q rac* yang terus kami kembangkan.Q