Binder14sept2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Sesuai program tahun ini, kawasan perbatasan menjadi fokus perhatian kami dengan harapan potensi yang ada di kawasan itu bisa tereksplorasi secara maksimal,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

Baca Hal 9

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Malang Mohammad Anwar

Senin Legi, 14 SEPTEMBER 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

14 SEPTEMBER 2015

AGENDA HARI INI

Gandeng Investor Singapura

 Gubernur H Soekarwo Di Ruang Kerja

Pemprov Bakal Bangun Jatim Mart di 3 Negara

 Wagub H Saifullah Yusuf Di Ruang Kerja

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi Di Ruang Kerja

Pemkab Blitar Masih Serap 51% APBD 2015 Kabupaten Blitar, Bhirawa Dari total anggaran pada APBD Kabupaten Blitar 2015, hingga saat ini penyerapan anggaran di Kabupaten Blitar baru mencapai 51,71%.

Kepala Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Mahadin menjelaskan hingga saat ini untuk penyerapan APBD Kabupaten Blitar belanja langsung maupun tidak langsung masih mencapai 51,71%.

“Hingga saat ini penyerapan APBD 2015 masih 51 persen, meskipun tahun yang berjalan lebih dari separo,” kata Mahadin, Minggu (13/9).

Lanjut Mahadin, dari hartono/bhirawa total anggaran yang telah Mahadin terserap rinciannya untuk belanja tidak langsung sebesar 59,19% dan belanja langsung sebesar 36,19%. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, barang, jasa dan modal, dan total APBD Kabupaten Blitar 2015 sebesar Rp 2,065 triliun.

“Dari total anggaran tersebut, yang terserap lebih banyak untuk gaji yang masuk dalam belanja tidak langsung,” ujarnya.

 ke halaman 11

Tim Independen Rekomendasi Audit Ulang BWR Batu, Bhirawa Dalam hasil review laporan komplikasi keuangan per 31 Desember 2014 pada PT Batu Wisata Resources (BWR), ditemukan banyak data keuangan yang tidak ada. Hal ini mendasari Tim independen Universitas Brawijaya (UB) memberikan rekomendasi dilakukannya audit ulang terhadap keuangan PT BWR. Tim independen ini menyarankan agar dilakukan 2 kali audit. Audit pertama dengan batas waktu per 31 Desember 2014 dan audit kedua per Juli tahun 2015.

“Dalam LHP BPK disebutkan ada kerugian negara yang ditimbulkan BWR sebesar Rp 260 juta sekian, namun setelah dilakukan pemeriksaan tidak ada data yang mendukung, hingga harus dilakukan lagi audit,” ujar Wakil Wali Kota Batu Punjul dikonfirmasi, Minggu (13/9).

Punjul menjelaskan, dalam review keuangan yang dilakukan terkait permasalahan umum dan aspek keuangan. Permasalahan umum terkait bagaimana strategi perusahaan dan kelemahan internal, konsentrasi bisnis, hingga strategi penyehatan dan perombakan.

Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim terus berupaya memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar bisa go internasional. Salah satu caranya adalah dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk memasarkan produk unggulan UMKM. Asisten II Sekdaprov Jatim Bidang Ekonomi dan Pembangunan Hadi Prasetyo menuturkan, rencananya Pemprov Jatim akan bekerjasama dengan investor Singapura untuk mengembangkan UMKM tersebut. Caranya dengan membangun Jatim Mart dan akan didirikan di tiga lokasi sekaligus yakni Singapura, Vietnam dan Tianjin Tiongkok.

“Munculnya ide dan kesepakatan ini merupakan salah satu hasil kunjungan lima hari Tim Ekonomi Pemprov Jatim dan Pak Gubernur (Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum) ke Singapura minggu Pemprov Jatim saat ini segera menggandeng sentra-sentra UMKM untuk segera melakukan proses standardisasi dan pemilahan produk berorientasi ekspor yang akan dikirimkan ke Jatim Mart.

Ratusan Sekolah Jatim Dicoret Kemendikbud Terancam Tak Dapat BOS, PIP dan Ikut UN

Dindik Jatim, Bhirawa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tak mau main-main dengan kegiatan pengelolaan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Kewajiban melakukan pembaharuan data tiap semester akan menjadi ancaman serius jika tidak dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Salah satunya ialah dicoret dari manajemen Dapodik.

Ketegasan ini pun mulai ditunjukkan Kemendikbud kepada ribuan sekolah jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK) yang tercatat sejak enam bulan terakhir tidak melakukan update ke sistem yang memuat data tunggal pendidikan di

 ke halaman 11

Sentil..  14 Ribu PNS Sidoarjo Harus Sabar  Dan siap menerima kejutan jika jago kalah Pilkada  Tak Konsisten, Pariwisata Kabupaten Malang Bisa Tertinggal  Padahal modal sudah ada, keindahan alam  Menteri Susi Bersama Petani Siap Memperjuangkan Garam Lokal  Menteri yang lain sibuk buka kran impor

Kabupaten/Kota

Jumlah Sekolah Dihapus

Nganjuk, Kota Kediri, Kota Pasuruan, Kota Batu Madiun, Ngawi, Tulungagung, Kab Malang Situbondo Bojonegoro, Lamongan, Pacitan, Lumajang, Kota Mojokerto Jombang, Kab Kediri, Kab Blitar, Trenggalek, Kab Probolinggo, Bondowoso Gresik, Kota Madiun

1 2 3 4 5 6

 ke halaman 11

SK Pj Bupati Nyantol, Sekda Ngawi Kena Getah Pemprov, Bhirawa Nyantolnya SK Pj (Penjabat) Bupati Ngawi menimbulkan rumor tak sedap.

Santer beredar jika SK itu tak kunjung turun karena dijegal oleh Sekda Ngawi Dr Siswanto MM yang sebelumnya adalah pejabat Pemprov Jatim.

Disebut-sebut Siswanto tak cocok bekerjasama dengan Kepala Baperpusip Jatim Drs Sudjono MM, calon Pj Bupati Ngawi.

Namun rumor itu dibantah oleh Sekda

Tuntaskan Verifikasi Aset

Bahtiar Efendi SSos, MSi

Daerah yang Belum Update ke Sistem Data Tunggal Pendidikan di Indonesia

 ke halaman 11

 ke halaman 11

DALAM beberapa bulan terakhir ini, jajaran Bidang Aset Daerah pada DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab Situbondo kian intensif meningkatkan kinerja di bagian internalnya. Itu karena bidang yang kini dinahkodai Bahtiar Efendi SSos, MSi itu sedang memasuki tahap finalisasi verifikasi selur u h asetaset

 ke halaman 11

Ngawi Siswanto. Dia menyebut penunjukan Sudjono untuk menjadi Pj Bupati Ngawi oleh Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum justru berasal dari usulannya.

Diceritakannya usulan awal Pj Bupati Ngawi adalah Drs Soekardo MSi, saat itu Asisten III (Kesejahteraan Rakyat) Setdaprov Jatim dan sekarang Kepala Disnakertrans Jatim. Namun karena tenaga

 ke halaman 11

DPS Surabaya Susut 210.769 Orang

Empat Kali Pendaftaran, KPU Surabaya Habiskan Rp 10 M

KPU Surabaya, Bhirawa KPU Kota Surabaya telah melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) hasil sinkronisasi dari data KPU RI. Hasilnya terjadi penyusutan jumlah pemilih dari 2.280.013 orang menjadi 2.069.249 atau berkurang 210.769.

 ke halaman 11

Daftar ORI, Ketua dan Wakil KPP Jatim Terancam Dipecat Surabaya, Bhirawa Ketua Komisi Pelayanan Publik (KPP) Jawa Timur Assistriadi Widjiseno dan wakilnya Suprapto terancam dipecat karena tanpa izin ikut mendaftar menjadi anggota Ombudsman RI (ORI).

Anggota Komisi A DPRD Jatim Muzamil Syafii mengaku mendapat informasi kalau kedua komisioner KPP tersebut telah lolos administrasi di Ombudsman RI. “Berdasarkan pengumuman panitia seleksi nomor 04/PANSEL-ORI/IX/2015 pada 4 September 2015, disebutkan nama keduanya ikut mendaftar dan lolos. Ini

Sekda Ngawi Dr Siswanto MM meminta Pemprov Jatim untuk segera menanyakan SK Pj Bupati Ngawi ke Depdagri agar bisa segera turun dan dilantik.

 ke halaman 11

Melihat Pengolahan Daun Mahoni di Desa Beji, Kedewan Bojonegoro

Berkah Daun Mahoni, Satu Bulan Omzet Mencapai Rp 70 Juta Daun mahoni saat musim kemarau banyak bertebaran dan berserakan di tanah, acap menjadi serasah yang tak berguna. Namun bagi warga Desa Beji, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro bertahun- tahun daun mahoni itu telah menjadi berkah. Daun mahoni diolah menjadi pupuk kompos dan dikirim ke Jepang.

Achmad Basir, Kabupaten Bojonegoro Mengumpulkan daun mahoni tak bisa dipisahkan dari sisi lain mata pencaharian warga Desa Beji, Kecamatan Kedewan yang berada sekitar kawasan hutan. Dalam sehari, mereka mampu mengolah daun kering mahoni sebesar 2 sampai 3 ton untuk dijadikan pupuk kompos.

Daun mahoni yang dijadikan pupuk kompos ini berasal dari limbah hutan di kawasan Kecamatan Kedewan, maupun dari Blora Jawa Tengah. Maklum, desa di ujung Bojonegoro itu berbatasan langsung dengan Jawa Tengah.

Suara mesin penggiling daun terdengar meraung-raung. Debu-debu beterbangan di areal lokasi penggilingan tersebut. Sejumlah pekerja terlihat sibuk dengan pekerjaannya masing-masing.

Keberadaan pohon mahoni ini mampu meningkatkan perekonomian dan memberdayakan warga sekitar. “Saat ini, ada 40 karyawan yang bekerja di sini,” kata Tahan, pemilik usaha pupuk kompos kepada Bhirawa kemarin.

 ke halaman 11

achmad basir/bhirawa

Sejumlah pekerja terlihat sibuk memilah daun mahoni untuk dijadikan pupuk kompos.

SURABAYA

2

Senin Legi 14 SEPTEMBER 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Partai Politik Mulai Tentukan Sikap di Pilkada Surabaya, Bhirawa Meskipun belum ada penetapan dari KPU, tampaknya pasangan calon (paslon) Rasiyo-Lucy diperkirakan bakal memenuhi syarat (MS) , namun sejumlah partai mulai berancang mengambil sikap dalam Pilkada 2015.

Partai Kebangkitan Bangsa(PKB) Surabaya dikonfirmasi menyatakan bakal melakukan konsolidasi partai untuk segera menentukan sikap dukungan di Pilkada tahun ini. Seperti yang dikatakan Ketua DPC PKB Surabaya, Syamsul Arifin, partainya akan segera mengambil sikap terkait arah dukungan yang akan diberikan kepada salah satu paslon. Sebelum menentukan arah dukungan, upaya yang dilakukan yakni menggelar rapat serta mendengarkan aspirasi yang seluas-luasnya dari bawah tentang paslon mama yang dikehendaki.

“Kebetulan malam ini kami akan menggelar rapat di DPC. Salah satu bahasannya yaitu tentang arah dukungan partai kepada paslon di Pilwali Surabaya. Siapa yang akan kita dukung nantinya,” terang Syamsul, Minggu(13/9).

Selain menggelar rapat, pihaknya juga akan mendengarkan aspirasi kader dan konstituennya di tingkatan bawah. Suara dari bawah juga akan menjadi pertimbangan bagi DPC untuk menentukan dukungan.

“Kami mohon waktu, tunggu dalam 2-3 hari ini akan ada keputusan terkait dukungan PKB. Yang pasti PKB akan memberikan dukungan dan suaranya kepada salah satu paslon. Itu komitmen kami,” tandas Syamsul.

Sedangkan DPD Partai Golkar Jatim menegaskan bahwa partainya belum akan memberikan dukungan suara kepada salah satu paslon sebelum KPU resmi melakukan penetapan terhadap keduanya. Penentuan arah dukungan partai berlambang pohon beringin pastinya bakal diberikan kepada paslon yang memang dikehendakl oleh warga Surabaya.

“Kami menunggu penetapan oleh KPU terlebih dulu. Bila sudah ditetapkan barulah kami akan bersikap,” ujar Sekretaris DPD Partai Golkar Jatim kubu Aburizal Bakrie, Gesang Budiarso.

Ditanya kemana kemungkinan besar suara konstituen Partai Golkar nantinya akan diarahkan, Gesang menuturkan bahwa dalam Pileg lalu, di Surabaya Golkar meraup sekitar 62 ribu suara.

Pihaknya memastikan bahwa suara Partai Golkar nantinya akan diberikan kepada paslon yang punya peluang memenangkan perhelatan Pilwali Surabaya.

“Kita tentunya akan dukung paslon yang pasti menang. Untuk apa memberikan dukungan kepada yang kalah,” ungkap Gesang.

Sedangkan Partai Hanura Surabaya menegaskan bahwa pihaknya dalam waktu dekat akan menggelar pertemuan dengan para pengurus di tingkatan PAC untuk menentukan arah kebijakan partai sehubungan dengan dukungan suara di Pilwali Surabaya. Diharapkan hasil dari pertemuan itu nantinya akan bisa dihasilkan

keputusan siapa paslon yang akan didukung oleh Hanura.

“Secepatnya kami akan menyampaikan sikap resmi partai terkait Pilwali Surabaya. Kepada siapa suara kami akan kami berikan,” kata Ketua DPC Hanura Surabaya, Onny Phillipus.

Onny menambahkan bahwa partainya bisa menyumbangkan sekitra 62 ribu suara dalam Pilwali Surabaya. Ini berbekal dari hasil perolehan suara dalam Pileg lalu. Pihaknya optimis suara dai para kader Hanura bakal solid.

“Kalau nanti partai telah memutuskan mendukung salah satu paslon, pasti kebijakan partai itu akan kita sosialisasikan hingga tingkatan bawah,” tutur Onny.

Berbeda dengan Partai Nasdem Surabaya yang memilih untuk abstain dalam memberikan dukungan di Pilwali Surabaya. Ditegaskan Sekretaris DPD Nasdem Surabaya, Vincensius Awey, sikap abstain itu diambil karena melihat proses Pilwali Surabaya hingga saat ini telah melanggar aturan.

“Kendati yang nampak di per-

mukaan saat ini adalah dua pasangan calon (paslon) yang telah mendaftar di KPU Surabaya, namun Partai Nasdem Surabaya saat ini tetap mengibarkan bendera putih dalam bahasa lainnya abstain. Nasdem tidak akan mengarahkan konstituen dan simpatisan Nasdem Surabaya untuk memberikan dukungan dan memilih satu diantara kedua paslon yang ada saat ini,” tandasnya.

Menurut politisi yang juga anggota Komisi C DPRD Surabaya ini, pertimbangan partainya memilih abstain dikarenakan dari semula ada perbedaan cara pandang dan sikap politik antara Nasdem dengan parpol koalisi. Kemudian dengan berjalannya waktu diperparah lagi dengan kebijakan Bawaslu.

“KPU sebagai penyelenggara Pilwali Surabaya tampak seperti dagelan, amburadul dan cenderung mengarah kepada penyimpangan terhadap aturan perundang-undangan. Bila KPU sebagai penyelenggara saja tidak mematuhi aturan yang ada, lan-

tas bagaimana dengan para peserta pemilunya,” tuturnya.

Nasdem memandang bahwa Pilwali Surabaya ini akan rawan dengan gugatan serta dalam prosesnya nanti akan menyita banyak waktu, pikiran serta satu sama lainnya untuk saling lempar gugatan. “Siapapun pemenangnya sepertinya akan rawan gugatan,” tukasnya.

Sementara dari PKS masih bersikukuh bahwa pelaksanaan Pilkada Surabaya masih rentan gugatan. Untuk itu Sekretaris DPD PKS Surabaya, Achmad Zakaria menyatakan sikap PKS untuk Pilkada Surabaya, sesuai arahan DPW masih bersifat netral atau belum menentukan sikap.

Karena, lannjutnya, berpendapat bahwa Surat Edaran KPU 449 yang menjadi dasar KPU membuka pendaftaran paslon tahap 3 dan 4, rawan digugat , karena pijakan hukumnya lemah.

Teknis komunikasi kepada kader dan simpatisan akan dirumuskan setelah melihat dinamika politik terakhir., termasuk menunggu Q gat hasil musda mendatang.Q

PANGGUNG BIROKRASI

Diancam Kocok Ulang Fraksi, Nasdem Siapkan Gugatan Surabaya, Bhirawa Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang digelar DPD Partai NasDem Kota Surabaya menyikapi adanya persoalan politik berupa usulan kocok ulang alat kelengkapan DPRD Surabaya khususnya di Fraksi Gabungan (Hanura, NasDem dan PPP).

“Kocok ulang itu tidak mengindahkan kaidah atau aturan yang seharusnya menjadi landasan pijakan setiap anggota DPRD Surabaya,” kata Ketua DPD NasDem Kota Surabaya Sudarsono saat Rakerda yang digelar di salah satu hotel di Surabaya, Minggu (13/9).

Menurut dia, jika rencana melakukan kocok ulang Fraksi Handap dengan tujuan mengeluarkan dua anggota dewan dari NasDem dari Fraksi Handap dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus) dan paripurna DPRD Surabaya, maka DPD NasDem Surabaya akan melakukan gugatan hukum salah satunya ke Pengadilan Tata Q gat.ant Usaha Negara (PTUN).Q

Ratusan Pengunjung Kembali Ramaikan Festival Layang-layang 2015 Pemkot, Bhirawa Ratusan pengunjung kembali padati side area long beach pakuwon city, Surabaya. Ini adalah hari kedua gelaran festival layang-layang 2015 hasil kerjasama Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, bersama Dinas Budaya dan Pariwisata Surabaya, dan menggandeng Persatuan Layang-Layang Surabaya ( Perlabaya ) ini, masih menjadi daya tarik wisata di Kota Pahlawan.

Digelar selama dua hari, festival dengan lingkup Internasional ini diikuti sebanyak 36 partisipan yang datang dari 17 daerah di Indonesia dan 20 partisipan dari 6 Negara tetangga (Malaysia, Swedia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Macau).

Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Surabaya, Wiwiek Widayati dalam sambutannya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pengujung dan partisipan yang hadir. Meskipun terik matahari sangat terasa, para pengujung dan paritisipan tetap antusias untuk mengikuti acara ini hingga berakhir.Q dre

Kerja Bakti Massal Untuk menjaga kekumuhan sampah milik pedagang pasar,Kecamatan Tegalsari Surabaya mengajak enam Kelurahan diantaranya Kelurahan Dr Soetomo, Kedungdoro, Keputran, Tegalsari dan Kelurahan Wonorejo menggelar kerja bakti massal, Minggu (14/9).

trie diana/bhirawa

Pembalakan Liar Masih Terjadi DAS Brantas PKS Surabaya Launching Tiga Acara Konsolidasi 2015 Surabaya, Bhirawa Aksi pembalakan atau tebang liar masih terjadi di area hutan yang merupakan sumber mata air Sungai Brantas. Salah satu yang berghasil dideteksi adalah pembalakan di hutan di Carang Wulung, Wonosalam, Jombang.

Hutan ini merupakan salah satu wilayah sumber mata air Sungai Brantas selain di daerah Malang.

Penebangan secara ilegal itu langsung diketahui Yahya Amin Sekretaris Perhutani Divre Jatim, bersama Heru Dwi ADM Perhutani Jombang, waktu melihat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KHP) Carang Wulung di Kecamatan Wonosalam Jombang, Jawa Timur.

Dengan temuan itu, Perhutani dan warga di Wonosalam, sepakat untuk melakukan upayaupaya perbaikan dan peningkatan pengawasan kawasan hutan yang ditebang.

Menurut Yahya, penebangan itu sangat disayangkan, dan memang itu jadi kelemahan dari

Perhutani untuk mengawasi, karena tidak seimbangnya luasan hutan yang harus diawasi dengan petugas yang ada.

“Kita tidak bisa memantau semua luasan hutan secara efektif, karena itu kita bersama masyarakat sekitar hutan terus melakukan kerjasama kemitraan untuk pengawasan hutan agar tetap terjaga,” ujar Yahya.

Sementara Urip Sumohardjo Tokoh Masyarakat di Dusun Mendiro, Desa Panglungan, Wonosalam, Jombang mengatakan, dia dan warganya juga terus berupaya menjaga hutan, diantaranya dengan menanami sela-sela pohon yang besar dengan tanaman kopi.

“Kalau tidak ada kopi atau tanaman lain di sekitar kayukayu yang besar itu, maka pelaku pencurian kayu akan mudah menebang pohon yang sudah berdiameter besar,” jelasnya.

Sementara dari pantauan di Hutan Carang Wulung, kondisinya untuk kawasan atas,

selain banyak pohon yang ditebang, juga mengecilnya debit mata air di kawasan itu, bahkan banyak yang sudah mati.

Selain pohon pinus yang banyak jadi sasaran para pembalak kayu, beberapa satwa liar di dalam hutan seperti ayam hutan, luwak, garangan, burung langka dan jenis reptil lainnya, juga sering diburu orang-orang yang tidak peduli dengan kondisi hutan.

Menyikapi kondisi itu, Amiruddin Muttaqien Direktur Padepokan Wonosalam Lestari minta pada Perhutani tegas menindak pelakunya dengan kerjasama bersama polisi hutan dan ADM setempat.

Selain itu, kesepakatan yang sudah dibuat dengan warga tidak hanya berlaku sesaat tapi seterusnya. “Saya tidak yakin Perhutani tidak tahu dengan semua itu, kejadian yang ada di Wonosalam itu, hanya sebagian kecil dari kasus-kasus perusakan hutan yang ada di IndoQ rac nesia,” tandasnya.Q

Masyarakat Surabaya Kurang Disiapkan Hadapi MEA DPRD Surabaya, Bhirawa Surabaya harus kembali melakukan upaya mendorong peningkatan kualitas pendidikan , terutama terkait kesiapan menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) akhir tahun ini. Dengan persiapan yang saat ini dilakukan Pemkot, Dewan

menilaia masyarakat Surabaya akan kalah jauh dengan serbuan pekerja asing dalam MEA nanti.

“Jadi terkait MEA yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 akhir, ini sangat merugikan masyarakat surabaya,” kata Junaedi Wakil Ketua Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat

(Kesra), Jum’at (11/9).

Junaidi menilai SDM masyarakat Surabaya masih sangat kurang dalam bersaing dengan temnaga kerja asing termasuk dari Asia sendirti.

“Dalam hal sudah sangat kelihatan bahwa tenaga kerja asing yang masuk ke Surabaya cukup mumpuni,

bahkan Sumber Daya Manusia (SDM) warga Surabaya akan kalah dengan tenaga kerja asing, khususnya dari Asia sendiri,” tambahnya.

Masih kata Juanedi, memang kebijakan dari pemerintah pusat sendiri. Untuk menghapus pasar Indonesia sangat merugikan

tenaga kerja sendiri.

“Saya mencoba memberikan solusi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk menambah pendidikan,” ungkapnya. “Khususnya pada wirausaha, jangan sampai warga surabaya menjadi karyawan di perusahaan asing,” Q gat tegasnya.Q

Surabaya, Bhirawa Di sela-sela hiruk pikuk Pilkada serentak tahun 2015, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki hajat konsolidasi, yaituMunsyawarah nasional(Munas) , Musyawarah Wilayah(Muswil) serta Musyawarah daerah (Musda ) pada bulan depan.

Dua gawe besar PKS Surabaya ini Minggu, (13/9) dilaunching DPD PKS Surabaya pada kader-kader nya bertempat di kantor DPD PKS Surabaya Bendul Merisi.

Sekretaris DPD PKS Surabaya, Achmad Zakaria menerangkan , PKS mengadakan Konsolidasi nasional berupa Musyawarah Nasional (Munas) di Depok, pada 1415 September. Lalu disusul Musyawarah Wilayah (Muswil) pada Oktober 2015 dan berikutnya, PKS menggelar Musyawarah Daerah (Musda) pada Nopember 2015.

Achmad Zakaria, Sekretaris DPD PKS Kota Surabaya mengatakan, launching Munas-Muswil-Musda PKS diadakan di Surabaya, memberikan informasi kepada kader, simpatisan dan masyarakat bahwa PKS akan melakukan pergantian pengurus mulai pusat, wilayah sampai daerah dalam 2 bulan ke depan.

Munas-muswil-musda akan menentukan siapa jajaran pengurus DPP, DPW dan DPD lima tahun kedepan. Untuk DPP, Presiden Partai yang baru akan dilantik pada munas besok, yakni Shohibul Iman, dengan Salim Segaf Al Jufri dan Hidayat Nurwahid masing-masing sebagai ketua dan wakil ketua Majelis Syuro. Sedangkan pergantian Pengurus DPW dan DPD pada muswil dan musda mendatang.

Di sela-sela launching , kemarin, juga diadakan Live Teleconference (wawancara langsung) dengan Presiden PKS yang baru, bersama 15 daerah se Indonesia yang mengadakan acara serupa hari ini, diantaranya Surabaya, Denpasar, Padang, Sumedang, Papua, dan Banjarmasin. “ Hari ini diadakan bakti sosial, pemeriksaan kesehatan, santunan dan bazar sembako murah bersama 300 ibuibu relawan dan warga Surabaya, dengan bertemakan Berkhidmat untuk Rakyat” ujar Zakaria.

Sempat berlangsung wawancara langsung jarak jauh atau teleconference Kabid Perempuan DPD PKS Surabaya, Aning Rahmawati dengan DR Hidayat Nur Q gat Wahid dan Anggota Majelis Syuro lainnya.Q

Secure Bag Anti Maling Meraih Juara I Secure Bag karya Firman Fathoni siswa kelas VI B SD Muhammadiyah 4 Pucang, Surabaya, berhasil menjuarai pada katagori application tingkat SD – SMP dalam ajang Indonesia ICT Award 2015, pada 9 September lalu yang digelar Menteri Komunikasi dan Informasi RI. Sehingga Firman berhasil trophy, sertifikat, uang tunai Rp30 juta dan tiket ke ajang Asia Pasific ICT Award yang digelar di Colombo, Srilangka pada Nopember mendatang.

Secure Bag merupakan alat portable yang didesain untuk mengantisipasi terjadinya kehilangan tas. Dengan menggunakan smart phone yang dikoneksikan pada Secure Bag, maka tas akan terjaga dari orang yang akan mencurinya.

Ketika Secure Bag di-

masukkan didalam tas dan telah terkoneksi dengan android, pada saat ada orang mencuri tas itu, maka android yang dipegang pemilik tas akan memberikan warning bertuliskan dangerus, tetapi bila tetap tak ada respon maka Secure Bag akan berbunyi ketika tas dicuri karena adanya guncangan.

Menurut Firman, ide pembuatan Secure Bag dengan komponen yang terdiri dari buzzer, Bluetooth, arduino, battery dan casing beru-

kuran sekitar 5 Cm yang dirangkai itu hanya membutuhkan dana sekitar Rp190 ribu itu, ketika kakaknya kehilangan tas. ‘’Secure Bag ini murni dari ide saya sendiri. Idenya muncul ketika kakak saya kehilangan tasnya,’’ jelasnya.

Sementara itu, pembina ektrakurikuler robotika SD Muhammadiyah 4 Pucang, Endik Setiawan, menjelaskan, Firman berhasil meraih juara setelah menyisihkan peserta dari seluruh Indonesia yang jumlah mencapai 1.415 dan diambil hanay 120 peserta. Sedangkan untuk katagori application ini Firman berhasil mengalahkan delapan peserta. ‘’Setelah meraih juara I di ajang Indonesia ICT Award ini, Firmah berhak untuk

mengikuti ditingkat dunia yakni Asia Pasific ICT Award yang akan digelar di Colombo, Srilangka pada Nopember mendatang. Sebab di ajang ini juga merupakan seleksi sebelum dikirimkan di tingkat dunia pada Nopembe mendatang.

Hanya saja karya Firman ini masih perlu disempurnakan,’’ papar Endik.

Lebih lanjut diterangkan Endik, Secure Bag karya Firman ini yang perlu disempurnakan diantaranya, jarak jangkauan Bluetooth yang hanya 5 meter saja harus bisa perpanjang jarak jangkauannya, lebih sensitive, bunyi alaram harus bisa diperkeras lagi, ketika tas diangkat bisa langsung bunyi, bisa dilacak di Google Eart.

Endik juga menjelaskan,

trie diana/bhirawa

Firman Fathoni menunjukkan cara kerja Secure Bag karyanya yang meraih juara I. sebelum berangkat di Co- kan, diantaranya memper- presentasikan ke dalam lombo, Firman akan di- baiki Bahasa Inggris Fir- Bahasa Inggris dihadapan Q fen karantina selama dua pe- man. Sehingga ketika mem- juri bisa lebih baik.Q

SURABAYA

Senin Legi 14 SEPTEMBER 2015

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

RAGAM INFO

Pemkot Akan Bangun Lagi Sentra PKL Bratang Binangun Pemkot, Bhirawa Dinas Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (Dinkop & UMKM) Kota Surabaya menargetkan dan merampungkan pembangunan sentra pedagang kaki lima (PKL) di Kota Surabaya pada tahun 2015 ini.Terbaru akan dibangun sentra PKL di Bratang Binangun meski banyak sentra PKL yang di bangun Pemkot Surabaya masih mangkrak.

Rencana proyek juga tercantum pada www.lpse.surabaya.go.id, dimana proyek tersebut diunggah pada 2 September 2015. Adapun jenisnya adalah lelang pembangunan bangunan tipe B sentra pedagang kaki lima (PKL) di Bratang Binangun senilai Rp1, 4 miliar.

Ketika dikonfirmasi kepada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya Hadi Mulyono, tidak bisa dihubungi. Namun beberapa waktu ia mengatakan alasan adanya lelang ulang karena untuk memberdayakan pedagang kaki lima yang tersebar di banyak wilayah di Surabaya dengan membangun sentra PKL. Tak hanya itu, ia juga kembali menegaskan jika pembangunan sentra PKL Bratang Binangun sangat dibutuhkan PKL di sekitarnya. Terpenting tidak akan merusak taman yang sudah ada. Nantinya kanopi akan dipasang di sela-sela taman.

Terkait tudingan sentra PKL tersebut melanggar perda RTH, Hadi Mulyono membantah hal tersebut karena pihaknya hanya memanfaatkan lahan yang kosong agar bisa bermanfaat dan tidak mengotak-atik taman yang ada.

“Saat merencanakan pembangunan di sana, kami sudah koordinasi dengan instansi terkait lainnya. Semua sudah beres dan kini tinggal menunggu hasil lelang,’’ katanya.Q dre

Pasien Paliatif Datang Berobat Saat Sudah Kronis Surabaya, Bhirawa Selama ini kesadaran berobat masyarakat dapat dikatakan masih rendah.

Salah satu contohnya adalah pasien paliatif atau pasien dengan penyakit berat dan lanjut usia yang berobat dalam kondisi sangat parah, sehingga pengobatannya lebih sulit, butuh waktu lama, dan harapan hidupnya lebih kecil.

Ahli Perawatan Paliatif dan Bebas Nyeri Poliklinik Paliatif dan Bebas Nyeri RSUD Dr Soetomo dr Agus Ali Fauzi PGD Pall Med (ECU) mengaku, dari hasil pengamatannya terhadap pasien-pasiennya selama ini, sebagian besar mereka enggan berobat sampai mereka mengeluhkan sesuatu dan merasakan sakit yang sudah tidak tertahankan, selain itu sebagian pasien juga masih takut dengan tindakan-tindakan medis.

“Oleh karenanya, ketika datang berobat kondisi mereka sudah sangat parah dan dalam stadium lanjut. Padahal sebagian dari mereka menyadari penyakit atau kelaianan dalam tubuh mereka sudah cukup lama,” jelasnya.

Agus menyanyangkan rendahnya kesadaran berobat masyarakat tersebut, karena sekarang a kses terhadap pelayanan kesehatan juga semakin mudah, sehingga tidak memberatkan mereka dalam hal biaya.

Di Poliklinik Paliatif dan Bebas Nyeri RSUD Dr Soetomo sendiri setiap bulannya setidaknya dikunjungi oleh 400 hingga 500 pasien yang sebagian besar berusia lanjut dari seluruh Jatim. Baik itu yang ingin konseling mengenai keluhat penyakit mereka, berobat, perawatan luka, hingga melakukan pemeriksaan Q dna atau diagnosa.Q

Stiker Paslon Rasiyo dan Lucy Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Surabaya direncanakan tanggal 9 Desember mendatang, berbagai stiker mulai terpampang di becak maupun diangkutan umum di Surabaya, seperti paslon Rasito dan Lucy dikawasan Perumahan Semolowaru Elok Surabaya, Minggu (14/9).

trie diana/bhirawa

Pengusutan Kasus Dugaan Korupsi PT PWU Macet di Penyelidikan Kejati Jatim, Bhirawa Langkah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim melakukan evaluasi terhadap kasus dugaan penyalagunaan penyewaan aset milik Pemprov Jatim yang dikelola PT Panca Wira Usaha (PWU) tak membuahkan hasil.

Pengusutan kasus yang digadanggadang sebentar lagi naik ke level penyidikan ini, bakal ngendon di level penyelidikan.

Kepala Kejati (Kajati) Jatim Elvis Johnny mengaku, tim penyidik Pidsus Kejati saat ini masih proses pendalaman akan kasus PT PWU. Perihal permintaan keterangan saksi, termasuk Dahlan Iskan, Elvis enggan

menjelaskan hal itu. Bahkan, pihaknya masih perlu melihat situasi dan menunggu pendalaman yang dilakukan tim Pidsus.

“Kan ini masih pendalaman, apalagi masih lid (penyelidikan, red). Kami tidak bisa menceritakan pengusutan kasus ini dengan detail,” tegas Kajati Jatim Elvis Johnny, Minggu (13/9).

Begitu juga saat Elvis disinggung mengenai proses pengumpulan bukti, pihaknya pun enggan merincikan hal tersebut. “Sama seperti keterangan yang lalu. Penyidik masih dalam proses melengkapi bukti-bukti dan keterangan yang dibutuhkan,” ungkapnya.

Sebelumnya, dari informasi yang berhasil dihimpun di lingkungan Kejati Jatim menyebutkan, penyidik Pidsus sedang menelusuri aliran dana hasil penjualan sejumlah aset dan hasil sewa aset-aset PT PWU. Penelusuran

itu dilakukan untuk mengungkap siapa-siapa yang harus bertanggungjawab dalam perkara ini.

Diduga, aset PT PWU yang berpindahtangan ada sekitar 33 aset.

Terdiri dari tanah, bangunan dan perusahaan di berbagai daerah di Jawa Timur yang nilainya mencapai kisaran Rp 1 Triliun. Selain proses penjualan yang diduga tidak prosedural, hasil penjualan aset perusahaan milik Pemprov Jatim itu juga dikabarkan tidak semua masuk ke khas negara.

Ada juga sejumlah aset yang disewakan dan uang sewanya diduga tidak semua disetorkan ke khas negara. Hasil sewa aset-aset itu, dalam ketentuannya, separo atau 50 persen harus disetorkan ke negara. Tapi, penyidik menemukan data-data bahwa yang disetor ke negara hanya kisaran 10-20 persen.

Selain itu tercatat, hingga saat ini

Jatim Kekurangan Tenaga Gizi

dna/bhirawa

Tenaga gizi memberikan arahan kepada ibu-ibu PKK. Surabaya, Bhirawa gizi. Namun saat ini yang ada Belum tuntasnya kasus gizi baru sekitar 18 persennya, kuburuk di Jatim salah satunya rangnya masih banyak sekali,” disebabkan tidak idealnya jum- tegas Ketua Tim Pangan dan lah tenaga gizi dengan jumlah Gigi Persatuan Ahli Gizi Indopenduduk. Dengan jumlah pen- nesia (Persagi) Jatim Andriduduk Jatim mencapai 41 juta yanto SH, Mkes, jiwa, tenaga gizi yang dimiliki Andriyanto menjelaskan, tehanya sekitar 1.800 orang. Pa- naga gizi sangat dibutuhkan dahal idealnya per 100 ribu pen- masyarakat dalam sosialisasi duduk terdapat 24 tenaga gizi. dan edukasi gizi kepada ma“Jika dibandingkan dengan syarakat. Selain itu juga memjumlah penduduk, idealnya bantu tugas dokter maupun Jatim memiliki 10 ribu tenaga bidan, termasuk di Puskesmas,

khususnya di daerah-daerah pedesaan dalam memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat. ‘’Dengan masyarakat mengetahui informasi mengenai gizi yang baik, serta jenis-jenisnya, maka kasus gizi buruk akan semakin berkurang,’’ ujarnya.

Menurutnya, banyaknya kasus gizi penyebab utamanya bukan masalah ekonomi, akan tetapi rendahnya pola asuh dan informasi yang dapat diakses masyarakat, khususnya di pedesaan. ‘’Mereka menganggap bahanbahan makanan yang bergizi tinggi itu yang mahal-mahal, padahal jenisnya banyak dan terjangkau bagi mayarakat,” jelasnya.

Saat ini pemerintah provinsi terus berupaya meningkatkan produksi tenaga gizi melalui sosialisasi sekolah gizi dan keahlian. Sehingga kedepannya tenaga gizi yang dimili ideal dan dapat mengjangkau seluruh masyarakat secara mereta. Saat ini tenaga gizi persebarannya masih banyak dikota, sedangkan didaerah pedesaan masih minim. Padahal disana yang Q dna lebih membutuhkan.Q

Peringatan Kopertis Atas Rasio Dosen Dianggap Prematur Surabaya, Bhirawa Keputusan Koperti Wilayah VII Jatim menetapkan 500 program studi dari 1.664 PTS di Jatim belum memenuhi syarat rasio dosen banding mahasiswa menuai kritik.

Pernyataan ini dianggap terlalu dini, alias prematur.

Seperti diungkapkan Rektor Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya Sukadiono. Menurutnya, surat Direktur Kelembagaan Dirjen Dikti terkait peringatan rasio dosen dan mahasiswa jatuh temponya sampai 31 Desember 2015.

“Harusnya kopertis baru ekspos data setelah itu. Saya kira tak hanya UM Surabaya yang mengeluhkan hal ini, tetapi juga PTS-PTS lain. Karena ini terlalu prematur,” jelas Suko, sapaan akrab Rektor UM Surabaya, Minggu (13/9).

Sukadiono menegaskan,

di kampusnya tidak ada masalah soal rasio dosen banding mahasiswa. Bahkan dia menilai Dikti belum melakukan updating data rasio yang sudah dikirimkan masing-masing kampus. Dia menengarai kuat Dikti lamban memperbaharui data.

“Kita sudah menambah jumlah dosen dan sudah terpenuhi rasionya. Tetapi pengurusan NIDN butuh waktu. Sehingga ini yang membuat update ke PDPT (Pangkalan Data Perguruan Tinggi),” tandas mantan Dirut RS Muhammadiyah SuQ tam rabaya ini.Q

penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim telah memanggil sekitar 40 orang lebih guna dimintai keterangan terkait aset-aset PT PWU. Bahkan, sejumlah orang ternama seperti Bos Maspion Alim Markus yang pernah menjabat sebagai Komisaris PWU, Mantan Ketua DPRD Surabaya Whisnu Wardhana yang pernah menjabat sebagai menejer aset, dan Artis Emillia Contessa selaku pembeli aset PWU di Banyuwangi turut dimintai keterangan.

Namun demikian bakal lamanya pengusutan kasus PT PWU di level penyelidikan terlihat dari mutasi yang dilakukan terhadap Kasi Penyidikan Pidana Khusus (Kasidik Pidsus) Mohammad Rohmadi, berpindah tugas menjadi Koordinator di Kejati Sumatera Barat. Bahkan, sampai saat ini Kejati Jatim belum mempunyai Kasidik PidQ bed sus pengganti Rohmadi.Q

Pelimpahan Tersangka dan Barang Bukti

Senin Ini Tahap II Dugaan Korupsi Bawaslu Jatim Dilimpahkan ke Kejaksaan Kejati Jatim, Bhirawa Setelah dinyatakan sempurna (P21), Senin (14/9) hari ini penyidik Ditreskrimsus Polda Jatim rencananya akan melimpahkan tahap II (tersangka dan barang bukti) empat tersangka dugaan korupsi Bawaslu Jatim ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim.

Sayangnya, saat dikonfirmasi Bhirawa via telpon perihal tahap II tersangka dugaan korupsi Bawaslu Jatim, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Jatim Kombes Pol Muhammad Nurrochman enggan menjawab.

Perihal tahap II ini, Kepala Seksi Penuntutan (Kasitut) Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim Dandeni Herdiana membenarkan, rencananya penyidik Polda Jatim melimpahkan tahap II kasus Bawaslu pada Senin (14/9) ini. Namun, pihaknya mengatakan bahwa Kejati Jatim hanya melakukan proses administrasi tahap II. “Tahap II di Kejati hanya soal adminsitrasinya saja.

Selanjutnya Kejati akan melimpahkan tahap II kasus ini ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya,” terang Kasitus Kejati Jatim saat dikonfirmasi Bhirawa, Minggu (13/9).

Pelimpahkan ke Kejari Surabaya, lanjut Dandeni, merupakan prosedur yang dilakukan Kejati Jatim guna relevansi proses persidangan nantinya. Jadi, pihaknya hanya melakukan proses administrasi berkas, kemudian berkas itu dilimpahkan ke Kejari Surabaya beserta pelimpahan ke empat tersangka Bawaslu Jatim.

Menurut Dandeni, setelah pelimpahan tahap II dilakukan di Kejari Surabaya. Selanjutnya, empat tersangka yakni, Amru (Sekretaris Bawaslu Jatim), Gatot Sugeng Widodo (Bendahara Bawaslu Jatim), Ahmad Khusaini dan Indriyono (rekanan penyedia barang dan jasa pada Bawaslu Jatim) akan di tahan di Rutan Klas I Surabaya di Medaeng.

“Kami meminta tahap II dilakukan pagi hari, menginggat ke empat tersangka harus menjalani penahanan di Rutan Medaeng,” tegas Dandeni.

Sebelumnya, Kasubdit Tipikor Polda Jatim AKBP Sudamiran menyatakan pihaknya telah siap melimpahkan tahap II ke Kejati Jatim. Sudamiran mengaku, rencanannya penyerahan tersangka dan barang bukti (BB) akan dilakukan pada Senin (14/9) ini. Pihaknya juga berharap agar kasus ini segera di sidangkan.Q bed

Peran Cendekiawan Muda dalam Menjaga Budaya dan Karakter Arek Suroboyo

Ketika Risma dan Cendekiawan Muda Bicara Soal Smart City Membangun budaya di setiap daerah dengan masyarakat yang beraneka ragam tidaklah semuda membalikkan telapak tangan.

Namun hal itu dapat dibentuk dengan mempertahankan nilai budaya yang sudah ada dimasyarakat itu sendiri dengan menumbuhkan kecintaan akan budaya sendiri, sehingga dapat membangun konsep Smart City.

Pada seminar bertemakan Peran Cendekiawan Muda Dalam Menjaga Budaya dan Karakter ‘Arek Suroboyo’ Menuju Smart City, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menjelaskan konsep Smart City di depan para anak-anak muda. Menurutnya, Smart City tidak bisa dilihat hanya dengan satu sisi saja, melainkan harus dilihat dari berbagai macam sisi.

“Kota yang smart itu adalah kota yang tidak hanya dilihat dari satu sisi saja, tapi juga bisa dilihat dari semua sisi. Dimulai dari sisi lingkungan hingga sisi teknologinya,” kata Risma usai menghadiri seminar yang bertepatan dengan pelantikan pengurus Majelis Sinergi Kalam Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (MASIKA

ICMI) Orda Surabaya periode 20152018 di Ruang Sawunggalin Pemkot Surabaya, Sabtu (12/9).

Wali Kota wanita pertama ini menjelaskan, Kota yang smart dapat dilihat ketika masyarakat juga dapat merasakan manfaat dari infrastruktur hingga pelayanan publik yang dimiliki oleh Kota tersebut. Selain itu, masyarakat juga dapat terlayani dengan baik oleh Pemerintahan yang mengatur Smart City tersebut. “Masyarakat kan menuntutnya itu, yang diinginkan itu. Jadi masyarakat bisa merasakan manfaat keberadaan Kot itu,” jelasnya.

Risma mencontohkan Kota Surabaya yang telah menerapkan program e-health untuk pelayanan

masyarakat di Puskesmas. Dengan adanganya e-health maka masyarakat dapat sangat dipermudah ketika melakukan pemeriksaan di Puskemas. “E-health itu kan teknologi yang dapat mempermudah pendataan warga Kota Surabaya ketika periksa di Puskesmas,” terangnya.

Selain itu, keberadaan tamantaman Kota di jalan-jalan Surabaya juga wujud untuk mendukung Smart City ala Surabaya. Menciptakan Smart City di Surabaya kata Risma, tidak harus menghilangkan identitas Kota Surabaya itu sendiri. “Surabaya terkenal arek Suroboyoanya dan terkenal keramahannya. Jadi, Smart Citynya juga harus Smart City ala Surabaya bukan Smart City ala Singapura atau Smart City ala Bandung,” ungkapnya.

Sementara itu, menurut Ketua MASIKA ICMI Orda Surabaya Achmad Thufeil Efendi, budaya adalah sebuah ajaran dan warisan bangsa yang harus dijaga. Apalagi dalam waktu dekat akan menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Terlebih lagi, dengan digalakkannya

Ketua MASIKA ICMI orda Surabaya Achmad Thufeil Efendi serahkan cinderamata kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Sabu (12,9) di Ruang Sawunggaling Pemkot Surabaya.

Surabaya Smart City, maka masyarakat Surabaya terutama generasi mudanya dapat berperan aktif untuk menjadi ujung tombak dan menjaga kearifan lokal yang ada.

“Untuk menghadapi efek akulturasi budaya dari MEA, terlebih dulu kita harus mengenal budaya kita sendiri,”

tutur Ketua MASIKA ICMI Orda Surabaya Achmad Thufeil Efendi.

Pria yang akrab disapa Thufeil ini mengatakan, konsep kedepan yang dibawa oleh MASIKA ICMI adalah Peran Cendekiawan Muda Dalam Menjaga Budaya dan Karakter ‘Arek Suroboyo’ Menuju

Surabaya Smart City.

“Salah satu latar belakang dipilihnya konsep tersebut adalah kita ingin tetap mempertahankan identitas Indonesia terutama Budaya Arek Suroboyo agar jangan sampai hilang. Ketika MEA sebagai pintu awal dari globalisasi masuk, kita tidak takut dengan efek buruk yang mereka bawa, salah satunya adalah tergerusnya kearifan lokal dan nilai-nilai etika dalam budaya kita,” urainya.

Tak hanya itu, Thufeil mengaku jika visi MASIKA ICMI Orda Surabaya adalah mengedepankan pendidikan budaya yang berkarakter. Sebab, dengan kita telah mengenal jati diri kita sendiri, maka dengan dengan begitu kita telah siap menuju Surabaya Smart City. Karena dalam konsep Smart City sendiri menghadirkan budaya baca dan budaya tulis di level Kota.

“Jika budaya arek Suroboyo yang ramah, mudah bergaul dan tegas itu dipadukan dengan budaya baca dan tulis, maka kedepan kita dapat memiliki sumber daya manusia (SDM) muda yang unggul ditingkatan Asean,” Q bed* harapnya.Q

4

OPINI Tajuk

Syahid di Masjidil Haram SELURUH muslim di dunia berduka terhadap musibah robohnya crane di masjidil Haram, Makkah. Sebanyak 107 jamaah menjadi syuhada haji, dua ratus lainnya terluka. Pucuk pimpinan kerajaan Arab Saudi (Raja) niscaya bertanggungjawab sepenuhnya. Raja telah menyampaikan permohonan maaf. Sekaligus menanggung seluruh beban (materi) terhadap seluruh korban luka maupun yang menjadi syahid.

Musim haji tahun (2015, atau tahun 1436 Hijriyah) ini, merupakan pelaksanaan tugas ke-haji-an pertama Raja Salman bin Abdul Aziz. Ia dikukuhkan menjadi raja pada 23 Januari 2015, memiliki nama lengkap (berdasar keturunan) Salman bin Abdulaziz bin Abdul Rahman bin Faisal bin Turki bin Abdullah bin Mohammed bin Saud. Sebelumnya, sejak 18 Juni 2012 sudah dikukuhkan sebagai putra mahkota.

Istimewanya, Raja Salman lebih suka menggunakan nama resmi gelar ke-negara-an yang lebih singkat. Yakni, “Khaddam al-haramain,” atau bermakna “pelayan” dua kota suci (Makkah dan Madinah). Dengan gelar resmi kenegaraan itu, raja Arab Saudi, memegang kendali dan bertanggungjawab terhadap dua kota suci. Gubernur Makkah, Pangeran Khaleed al-Faisal, akan menjadi orang pertama (dan terdepan) yang ditugasi menyelidiki insiden jatuhnya crane.

Sebagai Gubernur Makkah, memang sembarang personel.

Karena di teritorial Makkah terdapat wilayah Mina, Arofah, dan Musdhalifah. Seluruhnya menjadi tempat persinggahan wajib dalam pelaksanaan ibadah haji. Di Mina, terdapat tugu lokasi lempar jumroh, masuk dalam rukun sah-nya ibadah haji.

Sekaligus tempat mabid (tempat wajib menginap). Sedangkan padang Arofah, merupakan tempat utama ibadah haji. Yakni, wukuf (berdiam diri untuk mendengar khutbah haji) di Arofah.

Sejak tahun 2008 lalu, pemerintah kerajaan Arab Saudi memulai renovasi (perluasan) masjidil Haram. Kompleks masjidil Haram semula luasnya sekitar 36 hektar, akan ditambah menjadi 50-an hektar, agar mampu menampung sebanyak 3 juta jamaah.

Perluasan diantaranya meliputi tempat thawaf (7 kali mengitari Ka’bah), disediakan lokasi baru bersusun tiga. Begitu pula lokasi sa’i (antara bukit shofa ke bukit marwah) dibuat bersusun tiga.

Sudah ribuan trilyun rupiah, dikeluarkan pemerintah Arab Saudi untuk membiayai renovasi masjid Nabawi di kota Madinah, dan masjidil Haram. Proyek perluasan terbaru (masjidil Haram) dianggarkan sebesar US$ 100 milyar. Berkait renovasi (direncanakan selesai tahun 2020), seluruh tempat di sekitar masjidil Haram dipenuhi dengan crane. Tak terkecuali di dalam masjid. Namun masjid tetap dibuka 24 jam non-stop.

Umat Islam seluruh dunia masih tetap bisa melaksanakan ibadah umroh dan haji. Bahkan setiap detik selama 24 jam di sekitar baitullah (Ka’bah) selalu di-kitari jamaah dari seluruh dunia untuk ber-thawaf. Konsekuensinya, kuota jatah haji di berbagai negara dikurangi sampai 20%. Termasuk kuota haji Indonesia menjadi sebanyak 168.800 orang jamaah.

Pada situasi renovasi, keberadan crane nampak di berbagai tempat, nyaris “akrab” dengan jamaah. Bahkan banyak jamaah memotret crane. Atas perintah raja, renovasi dipercepat, agar kuota haji di berbagai negara bisa kembali. Tidak menyebabkan antrean panjang sampai 20 tahun (di Sulawwesi Selatan).

Pekerjaan dikebut, antaralain penambahan crane, untuk menempatkan beton di lantai teratas.

Tetapi hari Jumat (11 September 2015) lepas shalat dzuhur, crane patah, merobohkan “belalai” baja, menimpa atap masjidil Haram. Lokasi thawaf bersusun (bukan di dekat Ka’bah), tertimpa belalai crane warna merah-putih. Saat itu ribuan jamaah sedang melaksanakan thawaf qudum (thawaf “selamat datang” oleh jamaah yang baru tiba di Mekkah).

Meski diliputi duka mendalam, seluruh ulama di Arab Saudi, Mesir, dan Indonesia, telah sepakat, bahwa korban meninggal dipastikan sebagai syuhada. Sejahtera disi Allah, inilah cita-cita muslim sejati. 

Senin Legi, 14 SEPTEMBER 2015

Bahasa dan Nasib Tenaga Kerja Kita Kebijakan memberlakukan aturan tenaga kerja asing harus berbahasa Indonesia yang digadang - gadang awal 2015 oleh Kementerian Tenaga Kerja rupanya hanya sebatas mimpi saja. Terbukti, lewat Permenaker No 16/2015 tentang Tata Cara Penggunaan TKA, pemerintah sendiri kemudian menghapus syarat berbahasa Indonesia bagi TKA yang ingin bekerja di Indonesia.

P

adahal penyusunan materi uji kemampuan bahasa Indonesia juga telah disiapkan dengan menunjuk Binapenta dan menggandeng Lembaga Pengembangan Bahasa UI. Namun, presiden membatalkan persyaratan berbahasa Indonesia untuk pekerja asing di Indonesia. Untung, Kemenaker masih melakukan upaya dengan menyiapkan SK agar TKA menjalani pelatihan bahasa Indonesia saat tiba di sini (Indonesia).

Pembebasan berbahasa Indonesia Pernyataan Ketua Serikat Pekerja Nasional Iwan Kusmawan sekiranya patut menjadi cerminan. Menurut Iwan, kalau tenaga kerja Indonesia yang ingin berangkat ke Taiwan diwajibkan belajar bahasa setempat, kenapa tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia malah dibebaskan? Bagi dia, alasan untuk mempermudah investor tak masuk akal.

Globalisasi memang membuat batas negara nyaris hilang.

Perkembangan teknologi semakin pesat untuk mendukung gerak polah manusia lintas perbatasan negara. Berbagai perjanjian perdagangan bebas, ekonomi, pendidikan, budaya, semua dapat melintas dari satu negara ke negara lain dengan gampang dan Indonesia memang pasar yang menarik di era globalisasi tersebut. Banyak korporasi asing yang melirik negara ini. Artinya, akan banyak sekali orang asing yang terus berdatangan ke Indonesia. Tidak ada masalah dengan itu.

Namun, jika mereka akan datang, berinvestasi dan mencari ’’untung’’ dari bangsa ini, setidaknya mereka juga perlu melakukan pengorbanan dan perjuangan untuk itu. Salah satunya, belajar bahasa Indo-

36. Seyogyanya, kita justru menjadikan globalisasi sebagai sarana yang strategis untuk menginternasionalkan bahasa Indonesia.

Jika kita sadar bahwa bangsa Indonesia adalah pasar nesia. Apakah orang menggiurkan bagi Oleh : Indonesia yang harus bangsa lain untuk Qaafyan Mardin ’’rela’’ menggunakan datang dan berinbahasa asing yang vestasi, globalisasi disebut bahasa intersemestinya juga mennasional? Mungkin jadi peluang emas boleh, tapi tidak selalu. untuk mengembangkan bahasa Globalisasi, perdagangan beIndonesia. Bahasa yang membas, atau apa saja penyebutannya persatukan kita, bangsa yang tak selayaknya menggoyahkan terdiri dari 17 ribu pulau dengan rasa cinta tanah air kita. Kita tak ratusan bahasa daerah itu, harus perlu silau dengan semua yang dengan bangga kita perkenalkan ’’berbau’’ asing. Ketika hal itu kepada sebanyak-banyaknya membawa kebaikan, tak apa diorang asing dari berbagai negara. lakukan. Pertukaran mahasiswa, Bukankah begitu? Dan kalaupun studi banding, kerja sama bisnis, tenaga kerja (naker) asing tak wainvestasi, atau kegiatan positif jib berbahasa Indonesia. Luruh lainnya harus tetap dilakukan. rasanya. Padahal, Kemenaker Namun, jangan sampai kegiat(Kementerian Tenaga Kerja) sean positif itu justru membawa rius mematangkan aturan soal ’’dampak negatif’’ bagi bangsa bahasa Indonesia sejak 2015. sendiri.

Bahasa juga merupakan alat Korelasi bahasa terhadap naker untuk mempertahankan dan Kebijakan plintat plintut ini melindungi bangsa. Lihat saja yang mengesankan pemerintah kebijakan yang mengharuskan tak punya pendirian. Seolah kita menguasai level tertentu dari gelap mata hanya memburu pebahasa asing jika kita hendak ningkatan investasi asing tetapi melanjutkan pendidikan ke luar tidak memikirkan efeknya. Sikap negeri. Untuk apa itu dilakumelunak pemerintah Jokowi kan? Untuk mempermudah kita dalam aturan berbahasa ini pun berkomunikasi dengan dosen, menimbulkan pertanyaan, ada mahasiswa, dan lingkungan apa sebenarnya? Adakah ada sekitar ketika berada di sana. deal-deal khusus dengan negara Untuk mempermudah kita mentertentu? imba ilmu dan menyelesaikan Harus diakui, persyaratan pendidikan di sana. berbahasa Indonesia sebagai Apakah sebatas itu? Rasanya filter bagi kita dalam menerima tidak. Hal itu juga digunakan uninvasi tenaga kerja asing (TKA). tuk mengukuhkan bahasa tempat Dengan begitu tenaga kerja yang universitas itu berada. Sehingga, datang juga selektif. Namun bila siapa pun yang hendak belajar di syarat ini dihapus, maka semua negara mereka, menimba ilmu TKA mudah saja masuk. Efeknya, di negara mereka, orang tersepeluang tenaga kerja lokal (Indobut harus menghargai bahasa nesia) bisa terancam. mereka.

Logikanya sederhana saja, Sampai kapan pun, rasanya perusahaan asing akan lebih tak pantas bagi kita untuk mefamiliar merekrut TKA dari neremehkan sederet sejarah perjugaranya sendiri untuk dibawa ke angan kebahasaan di Nusantara Indonesia karena mereka mudah hingga bahasa Indonesia dikukuberkomunikasi dan memiliki latar hkan menjadi ba hasa persatuan belakang budaya yang sama. Sepada Sumpah Pemuda 28 Okdangkan terhadap tenaga kerja tober 1928 dan menjadi bahasa Indonesia mereka masih asing nasional sesuai UUD 45 pasal dan cilakanya lagi tenaga kerja

kita pun banyak sekali tuntutannya.

Meski tidak berpengaruh besar tetapi syarat berbahasa Indonesia ini paling tidak menyaring serbuan TKA. Sama halnya ketika negara asing mendatangkan tenaga kerja Indonesia seperti Korea, mewajibkan tenaga kerja kita harus bisa berbahasa Korea sebelum dikirim ke sana. Dan di Filipina sendiri sudah ada lembaga pendidikan berbahasa Indonesia untuk tenaga kerja mereka yang akan ke Indonesia.

Memang soal serbuan tenaga kerja asing ini masih cerita yang dibesar-besarkan. Belum ada jaminan benar akan terjadi karena dalam hitung-hitungan bisnis, selagi upah kerja setara dengan tenaga kerja Indonesia, maka logikanya perusahaan akan memilih tenaga kerja setempat sebab tak perlu mengeluarkan banyak biaya di luar upah, seperti izin tinggal, administrasi, ongkos transport, akomodasi dan lainlain. Selagi ketrampilan tenaga kerja lokal setara dengan tenaga kerja asaing, pasti tenaga kerja lokal yang diprioritaskan. Namun last but not least menyangkut mentalitas. Kalau tenaga kerja kita terlalu banyak menuntut kenaikan upah, tunjangan ini itu sampai uang parfum segala, perusahaan dalam negeri saja angkat tangan konon lagi perusahaan asing. Apalagi sampai gila demo.

Sebaiknya, pemerintah justru harus mendorong kesempatan tenaga kerja Indonesia bisa berbahasa minimal Inggris dan Mandarin agar dapat berkompetisi dengan tenaga kerja asing di dalam negeri maupun luar.Tugas pemerintah untuk mencerdaskan tenaga kerja kita.

Jika tidak, alamat tersisih secara alami, dan angka pengangguran pun dipastikan semakin meningkat dan itu berbahaya bagi negara.

Saat ini saja, jumlah pengangguran di Indonesia sampai Mei 2015 lalu berdasarkan data Badan Pusat Statistik (NPS) mencapai 7,45 juta jiwa. Dan sebagian besar tenaga kerja kita hanya tamatan Sekolah Dasar yaitu 45,19 persen.

Sementara pekerja lulusan sarjana hanya 8,29 persen. Bagaimana mampu bersaing?

Pengajar LC Universitas Muhammadiyah Malang

Agar Ketika Menderita Sakit Tidak Lagi Merepotkan Orang Lain Tidak Perlu Menunggu Sakit untuk Ikut BPJS Kesehatan “Kalau sakit ya dibawa ke dokter, selesai kan?” demikian barangkali ungkapan yang sering terdengar di masyarakat. Kebanyakan orang melihat sakit merupakan hal yang biasa sehingga tidak perlu terlalu dikhawatirkan, apalagi harus dipikirkan jauh-jauh hari. Pola pikir masyarakat yang masih sedemikianlah yang membuat masih kecilnya angka kepesertaan masyarakat dalam program asuransi kesehatan.

Wahyu Kuncoro SN, Kota Surabaya Namun, berbeda dengan perempuan yang satu ini. Bagi ibu rumah tangga yang pernah bekerja sebagai karyawan PT Wonokoyo Surabaya ini menganggap kesehatan adalah harta yang tidak ternilai harganya.

Berapapun harta yang dimilikinya bisa terenggut dengan cepat. Bahkan, dirinya pernah merasakan betapa uang tabungan yang menurutnya sudah sangat banyak itu menjadi tidak berarti apa-apa ketika sakit datang dengan tiba-tiba.

“Sepanjang 37 tahun menjadi anak, baru kala itu saya merasakan menjadi anak yang tidak berguna bagi orang tua,” kata seorang Retno Susilowati ketika ditemui Bhirawa saat sedang antre mengantar ibunya yang kontrol sakit Jantung di loket pengendalian BPJS Kesehatan RSUD Dokter Soetomo Surabaya.

Menurut Retno, sekitar setahun lalu, tepatnya pertengahan September 2014, ibu kandungnya Sukati (58) tiba-tiba menderita sakit nyeri yang luar biasa di bagian dada. Setelah diperiksa di RS Wiyung Sejahtera di dekat rumah, ternyata ibunya dinyatakan sakit Jantung dan harus dirujuk ke RSUD Dr Soetomo Surabaya.

“Seumur-umur baru saat itu ibu mau dibawa ke rumah sakit. Selama ini kalau ada keluhan beliau hanya memilih diobati dengan ramuanramuan tradisional. Begitu sakit ternyata langsung sakit jantung,” kata Retno sambil sesekali menyeka keringat di wajahnya. Begitu samHARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

pai di RSUD Dr Soetomo, ibunya langsung ditangani di bagian Unit Gawat Darurat (UGD) bagian penyakit dalam.

“Saya masih ingat, ketika para dokter menemui saya dan berjanji akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk ibu. Itu yang membuat saya tenang menunggui di ruang UGD,” kata retno.

Setelah 2 jam menjalani perawatan darurat, seorang dokter memanggil Retno ke ruang dokter untuk membicarakan penanganan sakit ibunya selanjutnya.

“Saat berada di ruang dokter, pertanyaan pertama yang diajukan pada saya adalah apakah ibu saya ikut BPJS,” kata Retno menceritakan kepada Bhirawa. Mendapat pertanyaan seperti itu, lanjut Retno dirinya tidak langsung menjawab hanya mengatakan ayahnya adalah pensiunan PNS, maka mungkin saja ibunya ikut asuransi kesehatan (Askes). Ketika ditanya lebih lanjut apa membawa kartu asuransi Askes milik ibunya, Retno pun mengatakan tidak tahu dimana kartu itu.

Lantas, dokter memberi tahu bahwa kondisi sakit sakit ibunya sudah sangat berat, maka pilihan ideal untuk menyembuhkan adalah dengan melakukan operasi jantung atau cara lain yakni dengan pengobatan biasa.

“Kalau operasi maka mbak harus menyiapkan uang Rp50 juta untuk pembelian obat-obatan operasi, tetapi kalau ibu punya BPJS

Keberadaan BPJS Kesehatan dirasakan sangat membantu masyarakat yang sedang sakit. Terbukti, setiap harinya, ribuan pasien peserta BPJS rela antre di loket RSUD Dr Soetomo, Surabaya

maka tidak perlu membayar,” kata retno menirukan ucapan dokter yang disampaikan padanya saat itu.

Kepada dirinya, jelas Retno, dokter memberi waktu dua jam untuk memutuskan apakah dioperasi atau cukup pengobatan biasa saja.

Begitu keluar dari ruang dokter, Retno pun berusaha mencari uang untuk biaya operasi. Setelah mengambil semua uang tabungan miliknya dia pun mencoba menghubungi saudar-saudaranya.

Mengingat saat itu hari sudah malam, tidak banyak saudara yang bisa dihubungi dan uang yang terkumpul hanya Rp28 juta saja.

“Saya rasanya ingin menangis saat itu. Sebagai seorang anak merasa sangat tidak berarti, karena ketika disaat orang tua sakit ternyata saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya benar-benar mengutuk diri saya sejadi-jadinya,” tutur Retno dengan mata berkaca-kaca.

Akhirnya dengan menahan malu, dirinya menghadap dokter dan menyatakan tidak bisa menyediakan uang Rp50 juta untuk biaya operasi jantung ibunya malam itu.

“Rupanya dokter mengerti keadaan saya, dengan dengan bijak dokter mengatakan bahwa operasi

pun sebenarnya tidak menjamin bisa sembuh. Sebagai anak, mbak sudah berusaha maksimal. Dokter pun akan menangani secara maksimal Tuhanlah yang nanti menentukan,” kata Retno menirukan ucapan dokter saat membesarkan dirinya dulu.

Akhirnya, malam itu pun Retno dengan berat hati harus menandatangi surat keterangan menolak operasi bagi ibunya.

“Sungguh, saat itu benar-benar saat yang paling sulit. Andai saja gara-gara keputusan saya itu kondisi semakin memburuk pasti saya tidak akan bisa mengampuni kesalahan saya seumur hidup.

Alhamdulillah, meski tanpa operasi ibu bisa melewati fase kritis tersebut,” kata retno lagi.

Setelah kira-kira tiga jam menjalani pengobatan, kondisi ibunya mulai membaik dan bisa dipindahkan dari UGD ke ruang isolasi khusus untuk penyakit-penyakit berat. Saat menjalani perawatan khusus tersebut, dirinya bersama suami dan adiknya gantian menjaga ibunya siang dan malam.

“Kami harus selalu siap kalau sewaktu-waktu dipanggil dokter untuk membeli obat untuk ibu,” kata Retno. Dan memang, setiap

saat ada panggilan dari dokter yang meminta dirinya untuk membeli obat atau sekadar ke laboratorium untuk memeriksakan perkembangan kesehatan ibunya.

“Setiap saya menerima resep, selalu ditanyakan pakai BPJS atau umum, begitu saya jawab umum, selalu diingatkan obatnya mahal lho mbak dan ini butuh banyak.

Sebaiknya BPJSnya diurus mbak,” kata Retno menirukan pesan dokter yang selalu disampaikan.

Awalnya tutur Retno, sehari dua hari dirinya masih merasa mampu untuk membayar obat dan Laboratorium lewat jalur umum, namun lama kelamaan dirinya pun memikirkan bagaimana kalau pengobatan ibunya berlangsung lama.

“Akhirnya saya pun berbagi tugas dengan suami dan adik untuk ngurus kartu BPJS ibu. Dan ternyata hanya dua hari selesai dan bisa langsung digunakan,” kata Retno. Ketika BPJS sudah ditangan, dirinya tidak lagi memikirkan biasa untuk membeli obat dan pemeriksaan laboratorium.

“BPJS benar-benar membuat kami merasa nyaman dan tidak bingung mencari uang untuk biasa obat ibu,” jelas retno lagi.

Belajar dari pengalaman itulah, kemudian semua anggota keluarganya diikutkan BPJS. “Kami benar-benar belajar dari pengalaman saat ibu sakit.

Sekarang semua anggota keluarga saya bahkan adik-adik saya paksa untuk ikut BPJS,” kata Retno.

Menurut Retno, awalnya ada adiknya yang menolak ikut dan mengatakan kalau sakit dia sendiri yang bakal merasakan.

“Mungkin saja ada yang berdalih bahwa sakit dan sehat dia yang merasakan sendiri. Tetapi mereka lupa bahwa kalau dia sakit tak akan pernah bisa mengurus dirinya sendiri,” kata Retno. Akibatnya apa?

Tidak lain adalah akan merepotkan dan membebani orang lain.

“Jadi menurut saya ikut BPJS itu bukan hanya akan meringankan kita, tetapi juga akan meringankan beban orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai keluarga dekat apalagi orang lain ikut repot memikirkan biaya saat kita sakit,” jelasnya. Oleh karena itu, pihaknya berharap agar masyarakat tidak perlu harus menunggu sakit untuk bisa mengerti bagaimana manfaatnya ikut BPJS. Dalam kesempatan tersebut, Retno juga sempat mengeluhkan panjangnya antrean BPJS di RS Dr Soetomo.

Banyaknya jumlah pengunjung dan pasien yang berobat ke RSU dr Soetomo Surabaya, membuat rumah sakit milik pemprov Jatim ini masuk kategori RS Top Referral (banyak pengunjung).

“Sangat wajar jika RSU dr Soetomo masuk kategori top referral karena tempat ini adalah rumah sakit rujukan terbesar di Indonesia Timur,” Kepala BPJS Kesehatan Divisi Regional 7 Jawa Timur, Mulyo Wibowo dalam sebuah kesempatan.

Menurut dia, banyaknya pasien BPJS Kesehatan yang memilih berobat ke RSU dr Soetomo Surabaya, karena mereka pasien menilai RS yang juga biasa disebut Karang Menjangan ini merupakan yang terbaik dari segi pelayanan dan peralatan.

“Kebanyakan mereka minta dirujuk ke Soetomo, padahal banyak RS rujukan di Jatim yang bekerjasama dengan BPJS,” ujarnya. Hingga saat ini, BPJS Jatim telah bekerjasama dengan 2.176 pengelola fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti dokter keluarga, klinik dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

Sedangkan untuk layanan rujukan, BPJS telah bekerjasama dengan 202 rumah sakit dimana 44 di antaranya berada di Surabaya dan 29 ada di Malang. Dia menambahkan, BPJS Jatim akan terus memberikan layanan kesehatan maksimal pada para anggotanya. *

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

5

Senin Legi 14 SEPTEMBER 2015

Orari Efektif Bantu Pemerintah

KELANA

GP Ansor Netral pada Pilbup Gresik Gresik, Bhirawa Tak mau diklaim menjagogan salah satu Paslon dalam Pilbub yang digelar pada 9 Desember mendatang, Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kab Gresik menyatakan bakal bersikap netral. Tetapi tetap memberikan instruksi pada 365 ranting untuk tetap mencoblos dan tak Golput.

Menurut Sekretaris PC GP Ansor Gresik, Agus Juanidy Wahid, pernyataan tak mendukung salah satu Paslon bupati.

Adalah untuk menepis Ansor telah berpihak dan keputusan netral merupakan hasil Rapat Koordinasi (Rakor) antara PC dengan 16 Pimpinan Anak Cabang (PAC) se-Kab Gresik di kantor PCNU. Atas keputusan itu, maka pengurus dari level cabang, anak cabang hingga ranting tak boleh mengatasnamakan organisasi GP Ansor Gresik untuk mendukung salah satu Paslon. ‘’Bila ada Pengurus Ansor tak mengindahkankan dan semata-mata mendukung, maka akan dipecat. Netralnya Ansor, supaya tak terjadi konflik yang dapat mengancam stabilitas keamanan lokal, regional maupun nasional. Bagi kami keutuhan umat, khususnya warga Nahdliyyin menjadi harga mati. Dan akan tetap konsisten bergerak di ranah politik kebangsaan dan keummatan, bukan politik kekuasaan pragmatis,’’ katanya.

Ditambahkan Agus, sikap netral ini juga dimaksudkan untuk menjaga proses Pilbup 2015. Agar bisa berjalan dengan damai, jujur, adil dan tak terjadi eskalasi konflik di tengah masyarakat Gresik, khususnya di tingkat akar rumput.

Karena PC GP Ansor Gresik, mengimplementasi sikap prinsip tawassuth, dan moderat, tawaazun toleran, dan menghargai perbedaan termasuk pilihan politik.Q kim

Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia (Orari) Sidoarjo, ternyata sangat efektif dalam membantu masyarakat dalam penanganan sosial, termasuk membantu pemerintah dalam menangani masalah siaga bencana. Apalagi untuk komunikasi di wilayah-wilayah pelosok yang tak ada jaringan telekomonikasi, Orari lebih sangat berguna.

Hal ini ditegaskan Wakil Bupati Sidoarjo, MG Hadi Sutjipto SH MM saat membuka Musyawarah Mufakat Memilih Ketua Orari Daeah Sidoarjo, Minggu (13/9) di Aula SMKN 3 Sidoarjo.

Menurutnya, peran aktif Orari Daerah Sidoarjo dalam membantu tugas pemerintah daerah sangat berguna sekali, sangat bermanfaat sekali, khususnya di bidang sosial, diantaranya dalam penanganan bencana alam. Keberadaan Orari dari masa ke masa memang tak bisa diacuhkan. ‘’Kenyataannya memang, Orari ini cukup membantu masyarakat,’’

ujar Hadi Sutjipto yang sudah gabung sejak tahun 80 an.

Organisasi ini sebelumnya juga pernah mengalami perpecahan pengurus, yakni menjadi dua kepengurusan. Namuan dalam pelaksanaan Musyawarah Mufakat kali ini mereka bersatu dan menjadi satu kepengurusan lagi. Ia berpesan, dengan adanya mus yawarah maka diharapkan tak ada lagi perpecahan di tubuh Orari. ‘’Saya minta tak ada lagi Orari A atau B, Orari harus menjadi satu lagi, yakni Orari lokal Sidoarjo,’’ pinta Hadi Sutjipto.

Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Emir Firdaus yang juga

anggota Orari Sidoarjo menegaskan, kalau Orari ini, merupakan organisasi strategis mitra pemerintah dalam penanganan bencana. Apalagi menurutnya, Orari memiliki satelit sendiri, yang sangat berguna jika frekuensi lain tak berfungsi. ‘’Oleh karena itu, secara pribadi, saya akan dorong terus perhatian lebih dari pemerintah daerah kepada Orari ini, melalui lembaga Legislatif,’’ tegasnya.

Di sisi lain, kondisi frekuensi sekarang ini sudah tidak steril lagi, banyak gelombang-gelombang yang tidak bertanggungjawab telah mengganggu anggota yang resmi. Bahkan menurut Emir, gangguannya bisa juga mengenai pesawat terbang. Untuk menertipkan frekuensi itu, pihaknya akan bekerjasama dengan pemerintah atau pihak-pihak terkait. Agar kedepan frekuensi yang resmi, dan untuk kegiatan

social ini tidak terganggu lagi.

Terpisah, Ketua Orari Sidoarjo Joko Supriyadi mengatakan kalau jumlah anggotanya sampai ribuan. Tetapi anggota yang resmi terdaftar dan ikut dalam musyawarah

ini berjumlah sekitar 300 orang, dari jumlah 600 orang yang aktif berkomunikasi di Orari Sidoarjo. ‘’Kalau yang tak aktif dan tak terdaftar bisa mencapai ribuan,’’ katanya.Q ach

14 Ribu PNS Sidoarjo Harus Sabar Menunggu Pilbup Sebelum Mutasi ke Tempat Kerja Baru Sidoarjo, Bhirawa Sebanyak 14 ribu PNS di Pemkab Sidoarjo untuk sementara ini harus sabar dulu bila ingin pindah ke tempat kerja baru atau dimutasi. Sebab, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Sidoarjo memastikan tak akan ada mutasi PNS, baik untuk pejabat maupun staf, selama masih berlangsungnya proses Pilbup Sidoarjo tahun 2015 ini. Itu dilakukan untuk menjaga netralitas PNS.

Bupati Lantik 50 Kades Gresik, Bhirawa Tak perlu menunggu waktu sebulan, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto langsung melantik Kepala Desa (Kedes) terpilih yang digelar secara serantak pada Minggu (30/8) lalu. Pelantikan itu dilakukan karena tak ada komplain atau keberatan dari calon yang kalah.

Pelantikan itu dilakukan pada Jum’at (11/9) bertempat di Ruang Mandala Bhakti Praja Kantor Pemkab. Sayangnya, pelantikan tak bisa dilakukan secara serentak. Ini karena Kafil, Kades terpilih asal Desa Paroman, Kec Tambak, Bawean tak bisa datang tepat waktu. Garagaranya, pelayaran Gesik-Bawean terhalang cuaca karena ombak besar.

Akhirnya, Kafil dilantik sendiri oleh Bupati Sambari. ‘’Untuk Kades Paromaan, Kafil akan dilantik tersendiri, hari ini juga setelah Sholat Jum’at,’’ kata Kabag Administrasi Pemerintahan Pemkab Gresik, Yusuf Anshori.

Pelantikan 49 Kades baru serentak itu tampak meriah. Ini karena para Kades membawa sejumlah orang pendukungnya.

Karena keterbatasan ruangan yang ada, ratusan pendukung Kades yang akan dilantik sebagian ditempatkan di halaman belakang Kantor Pemkab Gresik. ‘’Mereka tetap bisa menyaksikan pelantikan karena kami sudah menyiapkan layar monitor,’’ terang Yusuf.

Hadir dalam pelantikan itu seluruh unsur Forpimda Gresik, Ketua DPRD Abdul Hamid, dan yang lainnya serta seluruh pejabat Pemkab Gresik. ‘’Hari ini terasa istimewa. Kerena pada pelantikan kali ini semua anggota Forpimda hadir langsung tanpa ada yang diwakilkan,’’ ujar Bupati Sambari mengawali sambutannya didampingi Wabup Mohammad Qosim.

Kepada Kades yang baru dilantik, Bupati berpesan agar selalu belajar tentang perundangan serta tugas pokok selaku Kades. Kepada Kades lama yang sudah menjabat kedua kali atau lebih, juga harus belajar. Sebab, menurut Bupati Sambari, banyak aturan yang berubah.

Kadang yang lama belum dipahami, aturan sudah berubah baru.Q eri

achmad suprayogi/bhirawa

Wakil Bupati MG Hadi Sutjipto saat membuka musyawarah Orari Sidoarjo.

kariyadi/bhirawa

Bupati MKP menandatangani Raperda P-APBD 2015 disaksikan Pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD Kab Mojokerto.

Dewan Sahkan Raperda P-APBD 2015 Kab Mojokerto, Bhirawa DPRD Kab Mojokerto akhirnya mengesahkan P-APBD Tahun Anggaran (TA) 2015 dalam sebuah rapat paripurna.

Sidang Paripurna dengan agenda penetapan P-APBD itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Ismail Pribadi.

Sidang Paripurna juga dihadiri seluruh pimpinan dewan dan anggotanya. Selain itu Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa dan Wakil Bupati Choirunnisa beserta Forpimda juga turut hadir dalam penetapan itu.

Bupati Mojokerto, MKP memberikan apresiasi positif dan penghargaan kepada pim pinan dan anggota dewan yang telah mengagendakan rapat paripurna itu. ‘’Berbagai masukan dan koreksi yang telah disampaikan para anggota dewan dalam mencermati dan mengkritisi berbagai hal menyangkut Perubahan APBD

tahun 2015 sangat kami hargai,’’ kata Bupati MKP. Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun 2015 Kab Mojokerto mengalami surplus sebesar Rp441,6 miliar. Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa merincikan kelebihan anggaran itu yakni pendapatan daerah TA 2015 yang semula dianggarkan sebesar Rp2, 012 triliun, ada penambahan sebesar Rp107,4 miiliar sehingga setelah perubahan menjadi sebesar Rp2,120 triliun atau mengalami kenaikan.

Kemudian belanja daerah TA 2015 semula dianggarkan sebesar Rp2,225 triliun ada penambahan sebesar Rp226.2 miliar, sehingga setelah perubahan menjadi Rp2.5 triliun atau naik sebesar 12%.

Pada pos penerimaan pembiayaan TA 2015 semula diang garkan sebesar Rp217,7 miliar

direncanakan naik sebesar Rp228,8 miliar, sehingga setelah perubahan menjadi Rp446,6 miliar atau mengalami kenaikan hingga 100%.

Sedangkan, pengeluaran pembiayaan TA 2015 dianggarkan sebesar Rp5 miliar dalam Perubahan APBD TA 2015. Ini tak ada penambahan atau pengurangan. Jumlah pembiayaan Netto P APBD 2015 Rp416,6 miliar. Sisa lebih pembiayaan setelah perubahan nol rupiah.

Ketua DPRD, Ismail Pribadi mengatakan, penetapan PAPBD tahun ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan anggaran. Banyak aspirasi masyarakat yang bisa terakomodir pada perubahan anggaran ini. ‘’Namun kami berjanji akan lebih baik di tahun berikutnya demi kesejahteraan masyarakat Kab Mojokerto,’’ kata Ismail.Q kar

‘’Kami pastikan tak akan ada mutasi PNS di Kab Sidoarjo saat proses Pilbup, ini perlu dan harus disampaikan, agar tak ada rumor maupun gunjingan, sehingga semuanya jadi clear,’’ kata Kepala Bidang Mutasi, BKD Sidoarjo, Toto Basuki, saat mengikuti rapat koordinasi dengan Panwaslu Sidoarjo dan stake holder terkait tentang pengawasan pelaksanaan Pilbup Sidoarjo tahun 2015, akhir pekan kemarin.

Menurut Toto, untuk menjaga netralitas PNS Sidoarjo itu, pihaknya dalam berbagai kesempatan selalu sampaikannya, dalam PP Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai, juga ada kewajiban PNS untuk netral. Karena itu, kalau sampai ada PNS yang nekat mendukung pada salah satu Paslon bupati bisa kena sanksi.

Komitmen Pemkab Sidoarjo untuk menjaga netralitas PNS itu, kata Toto, seauai aturan dalam 6 bulan selama proses Pilbup, tak boleh melakukan mutasi PNS. Sehingga di Sidoarjo, per Mei 2015 lalu, sudah tak melakukan mutasi PNS. Tetapi menurutnya, ada pengecualian bagi PNS yang termasuk pindahan dari luar kabupaten yang masuk ke Pemkab Sidoarjo. Mereka masih tetap akan didistribusikan ke SKPD terkait sesuai dengan Tupoksi PNS yang bersangkutan. Diakui Toto, selama ini banyak PNS pindahan yang masuk ke Kab Sidoarjo.

Menurut data di BKD Sidoarjo, jumlah PNS di Kab Sidoarjo ada sebanyak 14 ribuan. Sedangkan PNS ya-

ng sudah termasuk kategori pejabat sebanyak 1.055 orang. Tentang masukan dari tim pemenangan Paslon Cabup Sidoarjo, agar BKD Sidoarjo tak melakukan upacara seremonial untuk menyerahkan SK kenaikan pangkat pada PNS pada bulan Oktober nanti di alunalun, sebab dianggap sangat krusial dan sangat sensisitf, menurut Toto, akan segera dipertimbangkan dan rapat dengan para pimpinan.

Toto menegaskan, PNS dalam setahun ada dua kali menerima kenaikan pangkat.

Yakni per April dan per Oktober. Kenaikan pangkat PNS itu merupakan hak PNS. Sementara itu disampaikan Ketua Panwalu Kab Sidoarjo, Ulul Azmi, selama proses kampanye Pilbup Sidoarjo saat ini, pihaknya masih belum menerima laporan pelanggaran PNS karena dianggap tidak netral.

Ia mengharap kepada masyarakat Sidoarjo, bila sampai ada pelanggaran Pilbup, agar melaporkan ke Panwaslu kecamatan atau kabupaten.

Karena prosedurnya seperti itu, supaya tak hanya sekedar menjadi isu saja.

Di Kab Sidoarjo ada dua incumbent yang ikut maju menjadi Cabup. Yakni Bupati Saiful Ilah dan Wabup MG Hadi Sutjipto. Menurutnya, kegiatan kampanye dan kegiatan formal kedinasan harus dibedakan. Ini harus dipahami. Kalau kegiatan formal kedinasan tak boleh ada unsur kampanye, sedangkan kegiatan kampanye, dilakukan dengan para tim kampanye dan para relawan Paslon.Q kus

Bupati MKP Selesaikan 80 Persen Proyek Cor Jalan Total Ruas Jalan 210 Kilometer di Utara Sungai Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) semakin dekat menuntaskan proyek pembangunan pengecoran jalan di Utara Sungai. Bupati MKP semakin mendekati bidik targetnya pembangunan jalan cor dengan prosentase penyelesaiannya 80% dari total sasaran seluruh titik jalan mencapai 210 kilometer.

Usai peresmian, Bupati MKP mengungkapan, keberhasilan merampungnya salah satu proyek jalan cor di Desa Brayublandong, Kec Dawarblandong, Kab Mojokerto akhir pekan lalu, merasa sangat lega dengan keberhasilannya menyelesaikan proyek jalan itu. ‘’Kami dapat membangun jalan cor beton bertulang, penambahan lampu penerangan jalan, irigasi dan berbagai infrastruktur lain salah satunya karena PAD (Pendapatan Asli Daerah), tentu didukung juga oleh bantuan pemerintah pusat dan provinsi.

Proyek Utara Sungai memang menjadi salah satu prioritas Pemkab Mojokerto yang tertuang dalam Lima Program Sukses pembangunan, yakni infrastrukrtur jalan, pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, religi, dan

sarana pariwisata,’’ ujar Bupati MKP dihadapan ratusan massa.

Capaian pembangunan Kab Mojokerto yang cukup memuaskan selama ini memang tak lepas dari jasa Bupati MKP yang dikenal memilki perhitungan akurat dan presisi terkait manajemen pengelolaan pembangunan proyek jalan, dan Pemkab Mojokerto sebagai motornya.

Supardi Kades Brayublandong, dihadapan Bupati MKP menuturkan, kawasan utara sungai (salah satunya Kec Dawarblandong), sejatinya memang patut mendapat perhatian Pemkab Mojokerto jika dikaji dari segi pertumbuhan ekonomi pertanian dan pariwisatanya. Ia yakin bahwa kawasan utara sungai memiliki cukup SDA (Sumber Daya Alam) dan potensi besar lainnya. ‘’Bila dilihat dari struktur eko-

nomi dalam kurun beberapa tahun terakhir atas dasar harga berlaku, sektor pertanian merupakan salah satu penyumbang terbesar pendapatan di kawasan utara sungai. Kontribusi dari sektor ini karena didukung SDA yang memadai, maka Saya mengucapkan apresiasi sebesarbesarnya atas perhatian Pemkab Mojokerto dan Bupati MKP yang tanggap melihat hal ini, untuk kemudian diberikannya duku-

ngan berupa pembangunan infrastruktur yang semoga akan menambah unggul daerah kami nantinya,’’ pinta Supardi.

Jalan Cor Brayublandong yang diresmikan ini juga merupakan akses penghubung dengan kawasan Jatirowo, Lakardowo, dan Temu Ireng, yang selama ini belum cukup efektif. Peresmian juga dihadiri seluruh Kades seKec Dawarblandong, SKPD, Kapolsek, dan Camat Dawarblan-

kariyadi/bhirawa

Bupati MKP dihadapan warga Dawar Blandong pada saat peresmian jalan cor.

kariyadi/bhirawa

Bupati MKP menyerahkan Wayang Gunung kepada Ki Dalang Suparno Hadi dalam acara peresmian jalan cor.

dong, Aminuddin.

Sementara itu, dihadapan undangan, Bupati MKP juga menginformasikan bahwa seluruh dusun yang ada di Kab Mojokerto juga akan mendapatkan bantuan lampu penerangan jalan sebagai sarana tambahan. ‘’Estimasi dana untuk penga daan lampu penerangan jalan yang akan kami distribusikan ke seluruh dusun yang ada di Kab Mojokerto berkisar hingga angka

Rp25 miliar. Dana yang cukup besar ini telah melewati kalkulasi matang dan pertimbangan tepat yang sudah sesuai sasaran, tentunya relevan dengan target visi misi Pemkab Mojokerto dalam membentuk image kabupaten berdaya saing,’’ ungkap Bupati di acara yang ditutup secara simbolis dengan penyerahan wayang gunung kepada Ki Dalang Suparno Hadi dari Gresik itu.Q kar.adv

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Banyak SD Kekurangan Guru Bahasa Daerah Lumajang, Bhirawa Peraturan Gubernur (Pergub) Jatim Nomor 19 tahun 2014 yang mensyaratkan seluruh sekolah di berbagai jenjang, mulai SD, SMP maupun SMA sederajat untuk memberikan mata pelajaran bahasa daerah bakal menemui tantangan berat. Pasalnya sampai saat ini berbagai sekolah belum memiliki guru yang khusus memberikan materi pelajaran bahasa daerah.

Di Lumajang misalnya, Guru yang khusus memberikan mata pelajaran bahasa daerah sejauh ini masih minim.

"Bahkan kalau boleh, dibilang bahwa guru yang khusus mengajar mata pelajaran bahasa daerah masih sangat kurang," kata Drs Asep Bambang W, Mpd Pelaksana Tetap (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang.

Sehingga untuk menerapkan mata pelajatan bahasa daerah di seluruh sekolah, ada yang memanfaatkan guru sukwan yang sebenarnya bukanlah guru khusus untuk pembelajaran bahasa daerah. "Semua sekolah sudah mengadakan pembelajaran bahasa daerah namun tidak semuanya adalah guru yang memang khusus memberikan pembelajaran bahasa daerah, karena memang kurang. Namun, karena semua sekolah harus memiliki guru bahasa daerah, maka bisa menggunakan potensi yang ada,’’ tambahnya.

Lebih lanjut Asep mengungkapkan idealnya, untuk jenjang SD ada 6 rombongan belajar (rombel) minimal harus memiliki seorang guru bahasa daerah. "Di SD cukup satu guru bahasa daerah saja,’’ imbuhnya. Karena guru bahasa daerah bukan guru kelas atau wali kelas, namun guru mata pelajaran. ‘’Sehingga bisa mengajar di jam-jam bergiliran di seluruh kelas," terangnya.Q yat

Sembilan Penderita ODHA Jemput Ajal Bojonegoro, Bhirawa Sembilan orang atau separuh lebih dari total pengidap warga yang mengidap HIV (Human Immunodeficiency Virus) Aids (Acquired ImmunoDeficiency Syndrome) (ODHA) kabupaten Bojonegoro menjemput ajal. Kendati demikian, masih ada puluhan penderita HIV/AIDS lain yang hidup di tengah masyarakat. Keberadaan mereka di bawah pengawasan Dinas Kesehatan setempat.

Kasi Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bojonegoro, dr Wenny Diah Prijanti, mengatakan, jumlah total penderita HIV/ AIDS di Bojonegoro mencapai 64 kasus.

“Sampai bulan Juli tahun ini ada 9 Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) meninggal dunia dari jumlah 64 kasus, sedangkan 55 orang masih hidup,” kata dr Wenny Diah Prijanti, kepada Bhirawa, kemarin (13/9).

Wenny menyebutkan, secara nasional pada tahun 2014 lalu ada 150 ribu kasus.

Kebanyakan yang terkena HIV/AID usia produktif, di Jawa Timur 2.854 penderita usianya berkisar 25 sampai 29 tahun dan usia 30 sampai 34 tahun ada 2.783 penderita. “Di tahun 2014, dari 126 kasus 31 meninggal dunia dan 95 hidup. Sedangkan sampai Juli 2015 ada 64 kasus 9 orang meninggal dunia dan 55 hidup,” ungkapnya.

Pengidap HIV/AIDS berasal dari beragam latar belakang pekerjaan seperti wiraswasta, ibu rumah tangga, pekerja seks komersil (PSK), buruh kasar, karyawan, sopir, pegawai negeri sipil (PNS), serta tidak diketahui identitasnya.Q bas

Senin Legi 14 SEPTEMBER 2015

Menteri Susi Bersama Petani Siap Memperjuangkan Garam Lokal Pamekasan, Bhirawa Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti, bersama petani mengajak memperjuangkan garam lokal agar punya nilai tawar yang sepadan. Mengingat garam produksi dalam negeri memiliki kualitas bagus dan putih bersih. ”Saya melihat garam di sini bersih sekali. Namun pertanyaan kenapa kok industri belum bisa pakai garam dalam negeri, padahal kualitas garam sangat bagus,” ucap Menteri Susi, saat berkunjung ke Desa Majungan, Kecamatan Pademawu, Pamekasan, pada acara Festival Garam Nasional 2015.

Di hadapan perwakilan petani garam dari Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, KKP berkometmen pemberdayaan petani untuk memproduksi garam yang lebih baik. “Kalau apa yang mereka (pabrik, Red) minta coba kita penuhi, kalau alasannya mengada-ada, mari kita berjuang bersama-sama.

Setuju,” tanyanya. spontan disambut para petani.

Menaikkan harga jual, PT. Garam dan Asosiasi garam diminta membuat refinery.

Yaitu membuat garam kebutuhan Farmasi, minuman atau garam mandi. “Bagaimana caranya? Kita panggil kawan marketing. Kita titipkan ke supermarket, bisa punya nilai tambah,” ujarnya.

Kehadiran Menteri Susi, sekaligus melakukan panen raya Garam bersama Bupati Pamekasan, Achmad Syafii, meminta PT. Garam menyerap

garam rakyat sebanyak mungkin agar pertambak bisa menikmati harga yang layak dan sesuai harapan petani.

Untuk itu, KKP tahun ini menyediakan anggaran Rp 165 miliar untuk pengadaan geo-isolator. “Tentu ini bukan untuk orang Pamekasan. Dapat memang tidak banyak, kita bagi 40 sentra penggaraman. Jatahnya kurang lebih Rp 40 miliar rupiah,” katanya.

Penyerahan geo-isolator dari Menteri KKP, Susi Fudjiastuti kepada petani, secara simbolis didampingi Sekjen KKP, Sjarief Hidayat, Direktur PT. Garam, bertujuan meningkat produktivitas dan kualitas garam, semula 60 ton/ha menjadi 100 ton perhektar.

Target perbaikan kondisi garam rakyat melalui program Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) tahun 2015, yaitu menciptakan lahan garam seluas 30 ribu hektar, meningkatkan produksi garam nasional 3,3 juta ton (2014, berkisar 2,5 juta ton), meningkat harga garam rakyat.

Menteri Susi Fudjiastuti, sudah minta izin Presiden RI untuk ikut campur urusan impor garam, akan duduk bersama dengan Menteri Perdagangan dan Pak

din/bhirawa

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Fudjiastuti, bersama Bupati Pamekasan, Ahmad Syafii, panen garam rakyat, disaksikan Sekjen KKP Sjarief Hidayat, Ketua Asosiasi Garam dan Direktur PT. Garam, di Desa Majungan, Kecamatan Pademawu, Pamekasan.

Husein, membicarakan ketentuan waktu impor, peredaran, penyerapan garam impor dan soal harga garam, khususnya pembatasan impor garam.

Bupati Pamekasan, Achmad

Syafii, mendukung langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Apalagi soal nasib petani garam di wilayah di Pamekasan. “Pemerintah daerah memberikan ketena-

ngan bagi petani garam, agar tidak selalu mengeluh karena harga turun. Dilakukan KKP, berkenaan kesejateraan petani garam, khususnya di Pamekasan,” katanya.Q din

Jelang Idul Adha, Disnak Jamin Indonesia Sering Kehilangan Momentum Jadi Bangsa Maju Stok Daging Kurban Aman Situbondo, Bhirawa Menghadapi perayaan Iduladha 1436 H, Dinas Peternakan (Disnak) Kabupaten Situbondo, menjamin kebutuhan akan daging hewan korban untuk masyarakat Kota Santri, aman. Kepastian tersebut disampikan langsung Kepala Dinas Peternakan Aries Marhaento, di kantornya, di Jalan PB Sudirman, Lingkungan Karang Asem, Kelurahan Patokan, kemarin. Untuk itu, Aries Marhaento berharap agar masyarakat tidak khawatir akan kurangnya pasokan daging, karena jumlah sapi dan kambing kini sangat mencukupi.

Menurut Aries, populasi sapi

potong Kab Situbondo hingga tahun 2014 lalu, mencapai 169.978 ekor. Sedangkan untuk populasi kambing dan domba ditahun yang sama, mencapai 54.110 ekor dan 83.586 ekor.

Khusus untuk populasi sapi potong sampai dengan triwulan ke II tahun 2015, sebanyak 171.225 ekor, yang terdiri dari pejantan 57.910 ekor dan betina 113.315 ekor. “Jadi kalau dirata-rata ada kenaikan sekitar 0,7 persen dibandng tahun sebelumnya,” ujar mantan Asisten III Sekda itu.

Kata Aries, untuk data populasi kambing di triwulan II tahun 2015, mencapai 50.333

sawawi/bhirawa

Sejumlah sapi di Kabupaten Situbondo siap untuk dijadikan hewan korban pada perayaan Iduladha 1436 H.

ekor dan populasi domba mencapai 63.437 ekor. Sedangkan untuk pemotongan sapi untuk konsumsi harian, lanjut Aries, mencapai 17-18 ekor dan kambing berikut domba mencapai 57 ekor per harinya. “Jika dikalkulasi secara global, kebutuhan akan sapi setiap tahunnya mencapai 6.205 ekor,” ungkap Aries.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kab Situbondo itu menambahkan, saat ini di Kab Situbondo ada tiga lokasi RPH (Rumah Pemotongan Hewan) yakni di Kec Besuki, Kec. Asembagus dan Kota Situbondo.

Untuk diluar Situbondo yang tidak tercatat, imbuh Aries, sedikitnya ada 4.080 ekor sapi yang dipotong mulai Januari hingga Agustus 2015.

“Kebutuhan pemotongan sapi untuk kebutuhan idul adha mencapai 4.200 ekor. Sedangkan kambing dan domba mencapai 5.600 ekor,” urainya seraya mengakui bahwa sapi yang sudah keluar dari Kab Situbondo hingga Agustus 2015 lalu mencapai 2.648 ekor tiap bulannya.

Masih kata Aries, jelang idul adha ini, pihaknya telah memberikan informasi perihal ciri-ciri hewan layak konsumsi kepada masyarakat. Di antaranya, sebut mantan Kadisparbudpora Kab Situbondo itu, mata hewan normal, bulu halus dan tidak cacat. Q awi

Lamongan, Bhirawa Indonesia, sering kehilangan momentum untuk bisa menjadi bangsa yang maju.

Itu disampaikan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir saat kemarin menghadiri Pengambilan Sumpah Lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Muhammadiyah Lamongan. Sehingga meski Indonesia sudah lebih dulu merdeka dari beberapa Negara tetangga, dan memiliki sumber daya alam yang melimpah, sampai saat ini masih tercecer.

Dia kemudian menunjukkan perbandingan pendapatan perkapita Indonesia yang saat ini US$ 4.700 pertahun, dengan Thailand yang sudah mencapai US$ 10.800 perkapita/pertahun. Kemudian Malaysia saat ini pendapatan perkapitanya US$ 13 ribu pertahun dan Singapura US$ 51 ribu pertahun.

Menurut dia, momentum yang hilang itu terjadi karena tiga hal. Pertama, karena sering gamang sebagai bangsa dalam menentukan posisi ketika berhadapan dengan orang asing. Karena secara kultural, lanjut dia, bangsa ini cenderung look up, menengadah ketika berha-

dapan dengan bangsa asing dan bangsa asing cenderung look down, merendahkan ketika berhadapan dengan bangsa Indoensia. “Ini karena kita terlalu lama dijajah.

Bahkan ada yang berseloroh ini karena kita salah memilih penjajah, “ ujarnya.

Kedua, sambungnya, karena dia menganggap pemerintah sering mengambil policy¸ kebijakan salah yang bersifat strategis. Dia kemudian mencontohkan pembubaran IPTN. “Seorang menteri pemerintahan Pak SBY, dua tiga tahun lalu terkagumkagum dengan kecanggihan pesawat militer yang ditumpanginya ketika melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Setelah diberi penjelasan, pesawat produksi Boeing itu ternyata lisensi awalnya adalah berasal dari CN 235,“ katanya menjelaskan.

Terakhir, masih menurut Haedar Nashir penyebab bangsa ini tidak kunjung maju adalah karena terlalu kedepankan emosi dan rasionalitas kurang berkembang. “Islam pernah mencapai kejayaan selama enam abad karena saat itu Iptek maju dan di saat yang sama akhlaqnya mulia, “ kata dia. Q yit

Pansus III DPRD Gresik KKLD ke Kabupaten Sumenep Panitia khusus (Pansus) III, DPRD Kabupaten Gresik yang bertugas menyelesaikan rancangan peraturan daerah (Ranperda). Yakni, Ranperda tentang, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Ranperda tentang pelayanan kesehatan. Melakukan kunjungan kerja luar daerah ( KKLD ) ke Kabupaten Sumenep, guna mencari masukan materi dan tambahan ranperda tersebut.

Rombongan anggota pansus III yang di pimpinan oleh Suberi anggota DPRD dari fraksi Demokrat, diterima oleh Asisten Pemerintahan Pemkab Sumenep H. Sustono. Di kator pemkab Sumenep sekitar pukul 10.00 WIB hingga pukul 11.30 WIB. Dengan penuh ke akraban dan hangat, canda-canda kecil terlontar sehingga membuat suasana jadi rukun namun tetap serius pada pokok bahasan.

Ketua pasnsu III Suberi mengatakan bahwa agenda kunjungan kerja tersebut sudah ditetapkan sesuai jadwal. Dan pansus mempunyai tiga tepat tugas dalam melakukan KKLD, yang pertama dilakukan di Kabupaten Sumenep.

Karena daerah tersebut telah memberlakukan dua perda terse-

but yang telah di bahas oleh pansus III. Ternyata pemberlakuan perda sangat baik, dan bisa dilakukan secara maksimal sehingga masyarakat terlayani.

Menurut Anggota Pansus III DPRD Gresik, asal F-PPP Muntarifih menanyakan soal Jamkesmas. Dirinya, tertarik karena keberadaan Jamkesmas di Gresik belum meng-cover semua terkait pelayanan kesehatan dalam keluarga. Ternyata di disini bisa, karena kepala dinas kesehatan punya peran dan power yang cukup kuat, untuk melakukan kordinasi sehingga tidak ada masyarakat yg merasa tidak mendapat kesehatan.

Senada dikatakan anggota pansus III Reban mengatakan, bagi masyarakat pengunan SPM.

Ternyata tidak serumit prosesnya yang ada di Gresik, pasien hanya membawa KTP atau KK, KTP sementara atau surat keterangan dari dewa. Bahkan tidak membawa apa-apa sudah bisa, karena namanya sudah ada di data bis.

Ini yang harus di adopsi dan dilakukan di Gresik, kesehatan masyarakat miskin sangat terjamain.

Sementara anggota pansus III Khoirul Huda yang berasal dari F-PPP mengatakan, proses pemberlakukan perda pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Ternyata juga bisa dilaksanakan dengan baik, karena pemerintah tegas dan di lengkapi dengan perbup. Dalam proses persyaratan juga tidak jelimet, hanya cukup surat kelakuan baik (SKCK) dari polisi tidak sampai mengurus sampai ke pengadilan.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan Pemkab Sumenep H. Sustono menjelaskan, perda pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Di buat karena setelah terjadi pergantian kepala desa yang baru, banyak perangkat desa tidak terpakai.

Sehingga pemerintahan di desa tidak berjalan efektif, karena hubungan tidak harmonis. Maka di berlakukanya perda nomor 18 tahun 2015, tentang pemberhentian perangkat desa, sudah dilengkapi dengan perbup. Dan bisa berjalan normal sesuai harapan, sehingga pemerintahan juga berjalan baik.

Terpisah, menanggapi hal ini, Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Sumenep, dr Fatoni mengatakan.

Bahwa telah memberlakukan Perda Layanan Kesehatan dengan menyediakan anggaran Rp 14,5 miliar. Dari anggaran itu, baru terlaksana 75 persen. Sedangkan untuk anggaran Jamkesda disediakan anggaran Rp 34,15 miliar, BPJS Rp 50,71 miliar.

Pasien berobat hanya menunjukkan KTP saja. Bahkan, rawat jalan cukup memakai surat peryataan miskin, atau SPM. Untuk Alkes dari cukai dan tembakau Rp 5,14 miliar.

"Angka kemiskinan di Sumenep 38 persen, ini menjadi permasalahan. Meskipun ada tiga program untuk mengcover hal itu. Yakni, JKM, JKN (BPJS), dan SPM. Di

Ketua Pansus III Suberi bajun batik Bertukar cindera mata dengan Asisten Pemerintahan Pemkab Sumenep H. Sustono.

Sumenep untuk pelayanan kesehatan bagi warganya gratis, kendati masih ada 500 ribu penduduk belum tercover. Untuk menangani ini perbup berubah dua kali dari Perbup no 4 tahun 2014, menjadi perbup no 5 tahun 2015.

Bahkan, kami MoU dengan RS

Paru, Pamekasan, dan RSUD dr Soetomo Surabaya dengan anggaran Rp 34,65 miliar. Tahun 2014 dianggarkan Rp 34,42 miliar realisasi Rp 25,68 miliar (74,6 persen). Pelayanan dilakukan selama 24 jam, hingga di tingkat bidan desa.Q kim,adv

JAWA TIMUR

Senin Legi 14 SEPTEMBER 2015

7

Anggota DPRD Boikot, Sidang Ditunda Kota Madiun, Bhirawa Dengan kompaknya, kelompok oposisi boikot rapat paripurna pengambilan keputusan RAPBD Perubahan APBD 2015 di DPRD Kota Madiun, Jumat siang (11/9), karena tidak kuorum, akhirnya ditunda melalui rapat Badan Musyawarah (Bamus), Senin (14/9).

Masalahnya,dari jumlah 30 anggota DPRD Kota Madiun yang hadir 14 anggota dan yang hadir 16 anggota, meskipun sudah ditunda dua kali.

Rinciannya, Fraksi PDIP 6 anggota. Fraksi Gerindra 4 anggota dan Fraksi embangunan Nasional Rakyat Sejahtera (F.PNRS) 5 anggota dan FPKB seorang tidak hadir karena sakit.

Anehnya, dari 16 anggota DPRD yang tidak hadir itu (tiga fraksi.

Red) dua di antaranya Wakil Ketua DPRD Kota Madiun. Yakni Didik Yulianto (PDIP) dan Sukoyo (Partai Gerindra).

Sedang yang hadir dalam rapa paripura DPRD Kota Madiun yakni Fraksi Demokrat Bersatu 11 anggota dan dari FPKB 3 anggota. Dalam laporannya, Sekretaris DPRD Kota Madiun, Agus Sugiyanto, SH, para anggota DPRD Kota Madiun yang tidak

menghadiri rapat paripurna pada penetapan keputusan tersebut, ada yang sakit dan ada yang tidak memberikan keterangan.

“Namun setelah dihubungi via telepon, belasan anggota DPRD Kota Madiun itu, 9 orang menyatakan tidak bisa hadir, 6 orang tidak bisa dihubungi handphonenya tidak aktif dan seorang sakit,” kata Agus Sugiyanto membacakan hasil klarifikasi di hadapan anggota rapat paripurna,Jumat (11/9).

Sedang menurut Ketua DPRD Kota Madiun, Drs. Istono, M.Pd, belasan anggota DPRD Kota Madiun yang tidak hadir ini, akhirnya sidang paripurna tidak kuorum. Kalau mengacu pada pasal

sudarno/bhirawa

sudarno/bhirawa

Ketua DPRD Kota Madiun Drs. Istono, M.Pd

Wali Kota Madiun Bambang Irianto, SH. MM

53 ayat 4 tata tertib DPRD, harus dilakukan penundaan dua kali dengan tenggang waktu maksimal masing-masing satu jam.

Meski demikian, berdasarkan kesepakatan bersama peserta sidang, penundaan pertama diberikan tenggang waktu 15 menit dan kedua 10 menit. “Ya karena,

mereka tetap tidak bisa hadir, sehingga sidang paripurna dilakukan reschedule,” tegas Istono.

Dengan tertundanya sidang paripurna pengambilan keputusan yang didahului pendapat akhir fraksi terhadap Raperda APBD Perubahan 2015, sehingga menghambat kepentingan masyara-

kat. “Tetapi, semua itu dikembalikan kepada internal fraksi masing-masing yang tidak datang,” jelas Istono.

Menjawab pertanyaan, bagaimana kalau belasan anggota DPRD Kota Madiun yang boikot sidang paripurna, Jumat (11/9), nanti tidak hadir lagi? Spontan Istono politikus Partai Demokrat Kota Madiun ini, mengatakan, akan melangkah ke Provinsi Jawa Timur. “Tetapi kita jangan berandai-andai dulu. Kan masih ada penundaan pada Senin (14/9) melalui rapat Bamus,” pungkasnya.

Terpisah, Wali Kota Madiun, H. Bambang Irianto, SH. MM menyikapi belasan anggota DPRD Kota Madiun, boikot tidak menghadiri sidang paripurna pengambilan keputusan PAPBD Kota Madiun 2015, Jumat(11/9), sama halnya tidak sejalan dengan instruksi Presiden RI, Joko Widodo yang meminta agar daerah memaksimalkan penyerapan anggaran.

“Tetapi, apakah anggota DPRD Kota Madiun itu hadir atau tidah

Humas Pemkab Gelar Workshop Jurnalistik

KILAS JATIM

Mulai Menabung Rp 5 M untuk Pilkada 2018 Tulungagung, Bhirawa Menghadapi pemilukada serentak tahun 2018 mendatang, Pemkab Tulungagung mulai menyiapkan dana. Mereka mulai menabung Rp 5 miliar dalam Perubahan APBD 2015. Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE MSi pada Bhirawa, Minggu (13/9), membenarkan jika Pemkab Tulungagung telah mulai menabung dana untuk persiapan pemilukada serentak tahun 2018. “Kami sudah menabung di PAK APBD 2015. Besarannya Rp 5 miliar,” ujarnya.

Menurut Bupati Syahri Mulyo, dana tersebut disimpan dalam dana cadangan dan termasuk pula di dalamnya untuk kegiatan pilkades serentak pada tahun ini dan tahun 2019. “Jadi selain untuk pilkada, dana juga pilkades. Bulan November ini bakal ada pilkades di 16 desa,” paparnya.

Kegiatan menabung untuk pemilukada serentak tahun 2018 juga diakui oleh Wakil Bupati Tulungagung, Drs Maryoto Birowo MM. Menurut dia, dengan menabung dana mulai saat ini tidak akan memberatkan anggaran pada tahun 2018 nanti.

“Sekarang mulai menyimpan dana dalam Dana Cadangan. Apalagi untuk pilkades juga sekarang dananya dari APBD karena calon kepala desa tidak lagi dipungut biaya penyelenggaraan,” tuturnya.Q wed

DPC PKB Lamongan Diajak Tangkal Persepsi Masyarakat Lamongan, Bhirawa Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lamongan menggelar pemantapan dukungan kepada satu pasangancalon Pilkada 2015 Fakta (Fadeli-Kartika),Sabtu(12/9)bertempatkan di kantor DPC PKB Jl.Pahlawan.

Meski,Beberapa waktu sebelumnya mendapat perhatian husus dari masyarakat karena di anggap partai berlambangkan bola dunia dengan dikelilingi bintang sembilan ini, kecenderunganya selalu telat dalam memberikan bendera bagi konstituen untuk bergerilya.

Dengan adanya persepsi itu mendapat tanggapan khusus dari Ketua DPW PKB H.Halim Isnandar,Mpd. Menurutnya, itu persepsi yang keliru dan hal itu harus diluruskan serta perlu dibuktikan bahwa persepsi masyarakat itu keliru. Nah, ini menjadi tugas DPC, Struktur partai dan perangkat lainnya bahwa hari ini masih ada yang beranggapan seperti itu. Tugas utamanya yakni jangan sampai persepsi seperti itu terus berkembang. “Langkahnya, kita langsung action di lapangan,melakukan gerakangerakan pemenangan secara masiv dan sistemastis," kata Halim.Q mb9

Bawa WIL ke Rumah, PNS Digerebek Warga Tuban, Bhirawa Lagi-lagi korps Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Tuban tercoreng oleh ulah Ponco Hadi (33 th) seorang PNS yang bertugas di Dinas Perekonomian dan Pariwisata lantaran tertangkap basah oleh warga dan istrinya sendiri saat berbuat mesum dengan wanita lain di rumahnya.

Peristiwa pengerebekan yang dilakukan oleh warga Desa Sugiharjo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban tersebut terjadi pada sabtu malam (12/9), dimana Winarti istri dari Ponco Hadi yang pada saat itu pulang kerumah orang tuanya dilapori warga kalau suaminya membawa wanita lain ke rumahnya.

“Warga yang lagi ronda curiga dengan perempuan yang diajak masuk oleh tersangka, karena ternyata yang diajak masuk pada malah itu bukan Winarti yang merupakan istri dari tersangka, akhirnya warga mengerebek bersama istri Panco Hadi yang sudah dihubungi sebelumnya,” kata Safuwan Desa Kembangbilop yang juga megetahui peristiwa tersebut (13/9).

Melihat suaminya yang sehari-harinya bertugas di pasar baru dan telah memberikan satu anak berduan didalam rumah bersama Nawang Sari seorang wanita lain asal Kabupaten Bojonegoro, Winarti langsung naik pitam dan menyeret mereka berdua ke kantor desa setempat untuk mempertanggungjawabkan perbuatanya.Q hud

hadir dalam sidang paripurna, menjadi hak politik mereka. Demikian halnya, penundaan sidang paripurna pengambilan keputusan PAPBD 2015 itu, sedikit banyak tetap berpengaruh kepada proyek besar yang membutuhkan proses pelelangan,” kata Bambang Irianto.

Menuurut Wali Kota Madiun, Bambang Irianto, terkait masalah terurai diatas, pihaknya akan berkonsultasi dengan Pemprov Jatim. Sedang hasilnya bakal dijadikan acuan untuk menerbitkan perwali terkait pelaksaan APBD. “Kami sudah membuat MoU dengan penegak hukum, karena kami tidak mau salah dan disalahkan,” papar Wali Kota Madiun.

Yang jelas lanjut orang nomor satu di Kota Madiun, selama ini hingga berakhirnya jabatannya pada tahun 2019 mendatang, pihaknya tetap memperioritaskan pembangunan insfratruktur dan berbagai bidang pembangunan lainnya demi kemakmuran masyarakat di Kota Madiun.Q dar

irvan/bhirawa

Ruang kelas yang rusak parah.

Ruang Kelas Rusak Parah, Pemkab Janjikan Perbaikan Akhir Tahun Selesai Kab Kediri, Bhirawa Kerusakan parah pada ruang kelas di SDN Wonorejo Kecamatan Puncu yang saat ini menjadi sorotan masyarakat karena siswanya terpaksa melakukan kegiatan belajar mengajar di rumah-rumah warga menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Kediri.

Pemkab Kediri memastikan jika persoalan prasarana pendidikan di SDN Wonorejo Kecamatan Puncu yang rusak parah akibat erupsi Gunung Kelud akan diselesaikan pada tahun ini, dan dapat difungsikan pada akhir tahun mendatang.

Dikatakan Kabag Humas Pemkab Kediri M Haris Setiawan, rehab ruang kelas SDNWonorejo Kecamatan Puncu sudah teragendakan pada tahun ini, Anggaran tersebut berasal dari Dana Alokasi Kusus (DAK). "Untuk tahun ini di persoalan di SDN Wonorejo sudah masuk dalam agenda perbaikan, dan target kami akhir tahun sudah bisa digunakan, kalau tidak salah ada tiga ruangkelas yang rusak," kata Haris Setiawan pada Bhirawa.

Dari pantauan bhiawa Para Murid SDN

Wonorejo III Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri harus belajar diluar gedung sekolah karena kondisi gedung yang rusak parah untuk menjaga keselamatan siswa pihak sekolahan mengambil kebijakan untuk melakukan KBM diluar ruang yang rusak.

Menurut Subiyanto Kepala sekolah SDN III, Pihak sekolahan sebenarnya sudah mengajukan perbaikan ke dinas pendidikan namun belum ada tindak lanjut. "Sebenarnya sudah mengajukan perbaikan ke pemerintah namun hingga kini belum ada tindak lanjut dari pemerintah," tutur Subiyanto.

Lebih lanjut, kebijakan untuk melakukan KMB diluar ruangan atau dirumah warga disebabkan Kerusakan parah yang terjadi pada atap sekolahan karena terkena material dan juga masih banyak pasir di atap yang masih belum dibersihkan.

"Kami takut roboh atapnya karena masih banyak material kelud yang belum dibersihkan, Tapi, meskipun keadaan darurat. Dan fasilitas yang tidak memadai namun kegiatan belajarelajar mengajar berjalan dengan lancer," tandas Subianto.Q van

Bondowoso, Bhirawa Sebagai ikhtiar untuk meningkatkan kualitas para jurnalis di Bondowoso, Bagian Hubungan Masyarakat dan Pusat Data Elektronik (Humas dan PDE) Pemerintah Kabupaten Bondowoso menggelar Workshop Jurnalistik dengan mendatangkan pemateri yang handal dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat dan Jawa Timur selama 3 hari Mulai Jumat (11/9) hingga Minggu (13/9) kemarin dengan peserta sebanyak 75 orang terdiri dari para jurnalis media yang terdaftar di Pemkab Bondowoso.

Acara tersebut dibuka langsung oleh Asisten I Pemkab Bondowoso Drs H Agung Tri Handono SH MM didampingi Kabag Humas dan PDE Haeriyah Yuliati mewakili Bupati Amin Said Husni yang berhalangan karena ada acara diluar kota.

Para pemateri yang datang tersebut diantaranya Drs H Ahmad Munir yang pada hari pertama memberikan materi meningkatkan profesionalisme wartawan, teknik penulisan berita serta Kode Etik Jurnalistik (KEJ), sementara itu Lutfil Hakim dari PWI Jatim memberikan materi tentang tata cara melakukan liputan mendalam (In Depth Reporting) dan liputan penyelidikan (Investigatiive reporting).

Sedangkan pada hari kedua disampaikan materi tentang bagaimana menyunting berita oleh Mahmoed Suhermono selaku Sekretaris PWI Jawa Timur serta pada hari terakhir disampaikan materi pra Uji Kompetensi Wartawan (UKW) oleh Ainur Rohim yang tak lain adalah instruktur nasional PWI. Dengan datangnya para pemateri yang memang berpengalaman dan handal serta sistematis dalam penyampaian materi yang didalamnya juga diselingi dengan diskusi dan praktek secara berkelompok membuat para peserta sangat antusias mengikuti acara tersebut hingga akhir acara.

Bahkan terlihat forum tersebut menjadi ajang curhat dan konsultasi bagi para pengelola media lokal yang saat ini ingin segera terdaftar di dewan pers agar perusahaanya lebih profe-

sional serta bisa memberikan perlindungan yang baik bagi para wartawannya sesuai dengan amanat UU No 40 tahun 1999 tentang pers.

“Kami meminta pada PWI untuk membantu kami dalam rangka mendapatkan legalitas dari Dewan Pers agar kami lebih bisa profesional dan bisa melindungi karyawan kami secara hukum,” kata H Darma selaku pimpinan Tabloid Teropong Timur Pos. Menanggapi hal itu Akhmad Munir mengakui jika saat ini Dewan Pers sedang melakukan penertiban pada setiap perusahaan media, diantaranya dengan menetapkan status perusahaan Pers harus berupa Perseroan Terbatas (PT) serta mewajibkan para wartawan lulus UKW, namun khusus untuk perusahaan pers menurutnya merupakan tanggung jawab masing-masing perusahaan. “Kalau urusan perusahaan pers merupakan urusan pengelola, sedangkan untuk wartawan dalam melakukan uji kompetensi PWI bisa memfasilitasi karena menjadi salah satu lembaga yang ditunjuk oleh Dewan Pers,” katanya.

Acara yang penuh keakraban dan keleluargaan tersebut mendapat apresiasi positif dari peserta diantaranya sebagaimana disampaikan Azura Koenang SE pimpinan Tabloid Pas Raung yang mengaku sangat mengapresiasi inisiatif Humas serta berharap kegiatan semacam itu ditingkatkan, bahkan kalau perlu tidak hanya dilakukan di Bondowoso. “Kami tentu berterimakasih atas dukungan Pemkab Bondowoso yang mendorong kami untuk terus belajar, apalagi segala fasilitas diberikan tentu hal ini harus ditingkatkan,” katanya.

Menanggapi hal itu Kabag Humas dan PDE Pemkab Bondowoso Haeriyah Yuliati S.Sos MM dalam acara penutupan mewakili Bupati Amin Said Husni berjanji akan terus berupaya memfasilitasi para wartawan Bondowoso baik dalam pemberikan informasi maupun peningkatan kualitas SDM. Pihaknya juga berjanji akan mendorong para wartawan untuk lulus UKW sebagiamana disyaratkan oleh Dewan Pers dalam rangka menjai wartawan profesional.Q har

Bupati Sampang Secara Simbolis Berangkatkan 344 Calon Jamaah Haji Bupati Sampang KH. A. Fannan Hasib beserta jajaran Forpimda, secara simbolis melepas pemberangkatan calon Jemaah haji sebanyak 344 kloter 53 asal Sampang di depan Pendopo Bupati Sampang. Ratusan calon jemaah haji tersebut diberangkatkan dengan 7 armada bus menuju asrama haji Sukolilo Surabaya, Sabtu (12/9).

Dalam sambutannya, Bupati Fannan berpesan agar CJH harus sabar dalam melaksanakan ibadahnya. Selain itu, jamaah diimbau agar saling tolong menolong sesama jamaah. Dengan harapan, kekompakan antar jamaah bisa menambah pahala ibadah haji.

Selain itu, Fannan juga berpe-

san kepada petugas jamaah haji agar memberikan pelayanan maksimal terhadap CJH. ”Dengan harapan ibadah CJH bisa terlaksana dengan maksimal.

Kami juga titip pesan, doakan warga Sampang agar senantiasa dilindungi Allah SWT. Sementara itu, Kepala Kemenag Sampang melalui kasi

Mapemda Syamsuri menerangkan, total CJH yang diberangkatkan 344. Para jamaah juga mendapatkan bantuan seragam, kopiah, transportasi dan konsumsi dari Pemkab Sampang. ”Pemberangkatannya di dua titik, yaitu di depan Pendapa Sampang sebanyak 7 bus dan di wilayah Kecamatan Ketapang satu bus, kami juga mengimbau pada para jemaah haji khususnya asal Sampang, agar waspada dan mengikuti imbauan petugas haji, mengingat saat ini di kota Mekkah sedang ada cuaca buruk dengan robohnya crane di Masjidil Haram,” kata Syamsuri.Q lis,adv

Bupati Sampang KH. A. Fannan Hasib berserta Forpimda, melepas keberangkatan CJH asal Sampang di depan Pendopo Bupati Sampang.

EKONOMI - BISNIS

8

Senin Legi, 14 SEPTEMBER 2015

Kurs JUAL

BELI

USD

14,068.00

13,928.00

SGD

9,937.84

9,836.85

EUR

16,106.45

15,940.60

JPY

11,612.05

11,491.75

GBP

22,064.25

21,836.32

Sumber: Bank Indonesia (9 SEPTEMBER 2015)

RAGAM EKBIS

Faktor Internal Penyebab Rupiah Melemah Surabaya, Bhirawa Kondisi nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika terus melemah dan sekarang sudah di posisi Rp.14.300,- per 1 US$. Banyak pengamat berpendapat, musabab melemahnya nilai tukar didominasi karena faktor eksternal tinimbang internal. Diantaranya adalah, ketidakpastian kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) untuk menaikkan atau tidak menaikkan suku bunga, devaluasi mata uang Tiongkok, Yuan, hingga menurunnya harga minyak dunia.

Terlepas dari apa penyebabnya, yang perlu diperhatikan seluruh pemangku kebijakan di Negara ini adalah untuk menyiapkan formula yang tepat agar melemahnya nilai tukar rupiah tidak berdampak pada masyarakat, paling tidak meminimalisir dampaknya. Melemahnya nilai tukar rupiah, menurut Kepala KPPU Surabaya Atu Armando, dampak paling nyata yang dihadapi masyarakat adalah melemahnya daya beli. Kondisi ini pada dasarnya telah terindikasi sebelum rupiah meloyo. Q ma

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda, th. 2000, Abu-abu Hitam, AG4442RD, a/n. Sunaryo, Ds. Sumberdadi, Sumbergempol-T.Agung No. 1694/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2009, Biru, AG3555TK, a/n.

Sulastri, Ds. Ngubalan, Kalidawir-T.Agung No. 1695/IMB/BI-II/2015 HILANG BPKB, Yamaha V110, th. 2010, AG4323RT, a/n.

Ali Mustopa, Dsn. Kasrepan RT/RW: 002/001, Ds. Demuk, Pucanglaban-T.Agung No. 1696/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda Mega Pro, th. 2013, AG3830RAC, a/n. Suladi, Ds. Picisan, Sendang-T.Agung No. 1697/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Suzuki, th. 2011, Putih Hitam, AG2785OD, a/n. Eko Wahanan, Sukorejo RT 03/01, Kalidawir-T.Agung No. 1698/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2010, Merah, AG6119RG, a/n.

Muntika H, Mayor Sujadi Noyobongso 3/6 RT/RW: 003/ 002, Kel. Jepun-T.Agung No. 1699/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Mobil Mitsubishi, th. 1994, AG8306RC, a/n. Munaryo, Ds/Kec. Campurdarat-T.Agung No. 1700/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Suzuki, th. 2003, Biru, AG3861TC, a/n.

Juwadi, Ds. Sukorejo Wetan, Rejotangan-T.Agung No. 1701/IMB/BI-II/2015

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 4969 EW, a/n Nurhaedah, Ds. Kalibagor rw 03/03, Kec. Kota Situbondo.

No. 1702/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 5781 EN, a/n Hernawati, Ds. Sumberkolak rw 01/04, Kec. Panarukan, Situbondo.

No. 1703/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 5359 ET, a/n Much. Muslech, Ds. Kilensari, rw 03/01, Kec. Panarukan, Situbondo.

No. 1704/IMB/BI-II/2015 HILANG BPKB No. F090259J, a/n Rudy Prasetyo Abrori H, Kp. Parse, rw 03/01, Ds. Kesambirampak, Kec. Kapongan, Situbondo.

No. 1705/IMB/BI-II/2015

BOJONEGORO HILANG BPKB nopol S 2034 AW, a/n BUDI SANTOSO, Karangpacar RT 10/2 Bojonegoro No. 1706/IMB/BI-II/2015 HILANG BPKB nopol S 1818 CV, a/n EDI MULYONO, Mulyoagung RT 15/4 Bojonegoro No. 1707/IMB/BI-II/2015 HILANG BPKB nopol S 1233 AI, a/n Persh Rokok 369, Jl Raya Baureno, Desa/Kec Baureno Bojonegoro No. 1708/IMB/BI-II/2015 HILANG BPKB nopol S 2772 CV, a/n BUDI SANTOSO, Karangpacar RT10/2 Bojonegoro No. 1709/IMB/BI-II/2015 HILANG BPKB nopol S 5423 DS, a/n EDI MULYONO, Mulyoagung RT 15/4 Bojonegoro No. 1710/IMB/BI-II/2015

trie diana/bhirawa

Promosikan gaya hidup sehat

Sejumlah karyawan grup Sun Life Financial ikut berpartisipasi dalam kegiatan amal Bromo Marathon, acara yang dihadiri oleh Presiden Sun Life Financial Asia Kevin Strain peserta para pelari dari negara tetangga seperti Malaysia, Hong kong,Vietnam ikut mempromosikan konsep gaya hidup sehat dan aktif. Acara bromo marathon yang diikuti sekitar 2.500 pelari dan dari 40 negara untuk berlari menyusuri desa sekitar BramoTengger-Taman Nasional Semeru dan sepanjang gunung berapi Tengger, Minggu (13/9).

Produksi Bawang Merah Diprediksi Meningkat Pemprov, Bhirawa Sampai saat ini, Jatim masih menjadi salah satu sentra produksi bawang merah di Indonesia. Pada tahun 2014 produksi bawang merah Jatim 293,18 ribu ton, mengalami peningkatan 50,09 ribu ton atau 20,61 persen dibandingkan dengan pada 2013 yang hanya 243,09 ribu ton.

Peningkatan produksi tersebut disebabkan meningkatnya luas panen dan produktivitas masing-masing sebesar 4,62 ribu hektare atau 17,76 persen dari 26.0300 hektare pada tahun 2013 menjadi 30.652 hektare tahun 2014. Dan 0,22 ton per hektare atau 2,36 persen dari 9,34 ton per hektare tahun 2013 menjadi 9,56 ton per hektare tahun 2014.

“Musim kali ini diharapkan tahun ini produksi bawang merah Jatim diprediksi meningkat dibandingkan sebelumnya dan harganya terus membaik,” kata Kepala Badan Pusat Statistik Jatim, M Sairi Hasbullah, Minggu (13/9).

Dikatakannya, ada empat kabupaten di Jatim yang memberikan kontribusi terbesar produksi bawang merah terbesar di Jatim tahun 2014 adalah Kabupaten Nganjuk dengan produksi sebesar 140,22 ribu ton diikuti Probo-

linggo sebesar 57,04 ribu ton, Sampang dan Pamekasan masing-masing sebesar 27,28 ribu ton dan 13,80 ribu Kenaikan produksi bawang merah pada tahun 2014 terjadi di Kabupaten Nganjuk sebesar 22,72 ribu ton atau 19,34 persen disusul,Kabupaten Probolinggo 9,76 ribu ton atau 20,63 persen dan Kabupaten Sampang sebesar 2,8 ribu ton atau 11,43 persen. Sementara itu, penurunan produksi bawang merah terjadi di Kabupaten Pamekasan sebesar 179 ton atau -1,28 persen.

Perkembangan produksi bawang merah per triwulan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Produksi bawang merah pada tahun 2014 dibandingkan dengan produksi tahun 2013 per triwulanan mengalami peningkatan, di triwulan I sebesar 10,48 ribu ton atau 26,92 persen, triwulan II sebesar 15,51 ribu ton atau 27,56 persen, triwulan III sebesar

17,72 ribu ton atau 21,16 persen dan triwulan IV sebesar 6,37 ribu ton atau 9,94 persen.

Untuk produksi triwulanan pada tahun 2013 dibandingkan dengan produksi triwulanan tahun 2012 mengalami peningkatan di triwulan I, II dan IV. Peningkatan di triwulan I sebesar 7,68 ribu ton atau 24,58 persen, di triwulan II sebesar 16,96 ribu ton atau 43,11 persen dan di triwulan IV sebesar 14,19 ribu ton stsu 28,43 persen. Sedangkan di triwulan III mengalami penurunan sebesar 18,61 ribu ton atau -18,18 persen dari 102,34 ribu ton tahun 2012 menjadi 83,74 ribu ton tahun 2013.

Perkembangan luas panen bawang merah selama periode tahun 2012 sampai dengan 2014 menunjukkan pola yang sama yaitu luas panen meningkat dari triwulan I sampai triwulan III kemudian menurun di triwulan IV, dengan puncak panen terjadi di triwulan III. Dibandingkan dengan tahun 2013 terjadi peningkatan luas panen di setiap triwulan di tahun 2014. Luas panen triwulanan di tahun 2014 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan luas panen triwulan di tahun 2013. Q rac

Harga Hewan Kurban Jenis Kambing dan Sapi Naik Drastis Pasuruan, Bhirawa Lebaran kurban atau Idul Adha masih dua pekan lagi.

Namun, harga hewan kurban di Kota Pasuruan cenderung naik.

Kenaikan itu lantaran permintaan jelang lebaran kurban sangatlah tinggi dibandingkan hari-hari biasanya. Salah satu penjual hewan kurban di Kota Pasuruan Ahmad Furqoni menyampaikan dari tahun ke tahun harga hewan kurban selalu meningkat. Bahkan kenaikannya tahun ini mencapai Rp250 ribu.

“Permintaan yang tinggi di lebaran kurban membuat harganyapun ikut naik. Karena stoknya hewan berkurang. Tahun lalu ke tahun ini naik sebesar Rp250 ribu per ekor,” ujar Ahmad Furqoni ditemui dilapaknya di Jalan Sunan Ampel, Kota Pasuruan, Minggu (13/9).

Menurutnya, jika tahun lalu

harga kambing kurban terendah Rp1,25 juta. Untuk tahun ini naik menjadi Rp1,5 juta.

Begitupula dengan harga kambing tertinggi dari harga Rp4 juta ke Rp4,5 juta. “Kami menjual kambing peranakan etawa (ka-

cangan) dan gibas. Harga kambing tergantung besar kecilnya hewan. Untuk yang Rp1,5 juta mempunyai bobot 17 kg. Sedangkan untuk yang Rp4,5 juta mempunyai bobot 50 kg,” kata Ahmad Furqoni. Q hil

hilmi husein/bhirawa

Seorang penjaga lapak kambing saat memberi makan hewan kurbannya di Jalan Sunan Ampel, Kota Pasuruan, Minggu (13/9).

Khoirul Huda/bhirawa

Bupati Tuban, H. Fathul Huda saat berdialog dengan para petani tembakau di wilayah Kecamatan Senori Tuban.

Harga Tembakau Anjlok, Petani Tuban Wadul Bupati Tuban, Bhirawa Anjloknya harga tembakau membuat petani di Tuban Jatim resah, karena mereka harus menanggung kerugian hingga jutaan rupiah. Saat bertemu dengan H. Fathul Huda di Desa Joho, Kecamtan Senori mereka langsung menyampaikan semua uneg-uneg dan meminta agar bupati bisa mengatasi masalah ini.

Dalam kesempatan tersebut, para petani tembakau mengaku kebingungan lantaran harga tembakau yang terus anjlok, utamanya terkait dengan harga tembakai yang saat ini hanya Rp 2.500/ Kg dari semula Rp 3.500/kg “Kami minta harga ini tidak murah, kasihan kami pak karena harganya terus menurun, kita selalu dimainkan tengkulak” Keluah Dasriyanto Saifullah (42) salah satu petani tembakau asal Warga Desa Sidoharjo, Kecamatan Senori, Tuban, Jumat (11/9). Untuk meminimalisir kerusakan tembakau, pembuatan gudang atau tempat open juga dibutuhkan oleh petani. Pasalnya, dengan keberadaan open tembakau tidak cepat rusak atau kering dan harga tembakau tidak menyusut.

“Kami berharap pemerintah bisa mengkomunikasikan dengan pabrik rokok di Tuban. Supaya bisa membeli hasil panen tembakau milik masyarakat, Sykur-syu-

kur kalau dibangunkan gudang atau tempat open untuk tembakau, tambah lebih bagus,” Pinta Dasriyanto Saifullah pada Bupati.

Petani lain menceritakan, menurunya harga tembakau pada saat panen, karena selama ini tembakau mereka dibeli tengkulak dari luar Tuban, maka harga jualnya juga murah.

“Sekali lagi, Kami minta agar bapak Bupati bisa memerintahkan pabrik rokok yang ada di Tuban untuk beli tembakau kami, agar harganya mahal dan tidak dipermainkan tengkulak,” Kata Romli (45) Petani tembakau lain, asal Desa Joho, Kecamatan Senori Tuban. Menanggapi keluhan petani Fathul Huda berjanji akan memberikan perhatian dan membantu mengupayuakan peningkatan mutu serta produktifitas hasil panen dengan membuatkan pompa sumber air pada para petani tembakau yang saat ini mengeluhkan hasil panen mereka yang lagi anjlok.

“Terkait persoalan harga, kita akan mencoba berkoordinasi pada perusahaan rokok di Tuban, supaya produksi tembakau di Tuban dapat dibeli. Sedanghkan soal gudang seperti di Soko itu memang dibuatkan oleh perusahaan, jadi Pemkab tidak membuatkan,” Kata Bupati Huda pada para petani tembakau. Q hud

Ubah Teknik dari Tradisional ke Modern, Hasil Panen Garam Meningkat 100 Persen Sejumlah petani garam di Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan mencoba untuk mengubah teknik pola tradisional menjadi modern. Hasilnya pun memuaskan, lantaran sebelumnya dengan cara tradisional hanya menghasilkan 4 ton dalam setiap minggunya kini dengan pola modern bisa menjadi 7,5 ton hingga 8 ton per minggunya.

Wali Kota Pasuruan H Hasani bersama Kepala DPKKP Kota Pasuruan Asep Suryatna serta para petani garam saat panen raya garam menggunakan pola modern geomembran di Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Kamis (10/9).

Senyum sumringah dirasakan, Samsuri, salah satu petani garam di Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo. Pria berumur 43 tahun itu sukses mengubah pembuatan garam. Dengan pola modern menggunakan geomembran, hasil panen garam miliknya meningkat 100 persen. Bahkan, kwalitas garamnya tersebut juga lebih bagus ketimbang cara sebelumnya.

“Dulu saya menggunakan pola tradisional menghasilkan garam 4 ton setiap panen per minggunya.

Tapi dengan cara modern yakni geomembran panenan bisa 7,5 ton

hingga 8 ton. Alhamdulillah saat ini hasilnya meningkat 100 persen,” ujar Samsuri, saat panen raya garam bersama Wali Kota Pasuruan di Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Kamis (10/9).

Untuk penggunaan geomembran, para petani harus menyediakan lokasi tanah yang sebelumnya terlebih dahulu dipadatkan.

Kemudian lahan dilapisi dengan geomembran. Selanjutnya air dimasukkan untuk memulai proses.

“Pola ini menjadikan kwalitas garam yang dihasilkan semakin

bagus. Untuk pola tradisional, harga jual garam hanya sebesar Rp400 per/kg, tapi menggunakan geomembran, kwalitas lebih bagus dengan harga Rp500 per/kg.

Perlu dingat, setiap hari harus dilihat, terutama dalam pemeriksaan kincir angin dan proses mengaduknya. Semuanya itu agar kadar garam bisa merata,” kata Samsuri.

Samsuri memiliki lahan untuk garam seluas 17 X 50 meter.

Dalam seminggu sekali panen bisa menghasilkan garam sekitar 8 ton.

“Saat ini kami bisa mengantongi uang hasil panen garam ini sekitar Rp4 juta. Garam itu dijual kepada pengepul di Pasuruan,” jelasnya. Dari data Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan (DPKKP) Kota Pasuruan menyatakan produksi garam di Kota Pasuruan meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 produksi

garam mencapai 10 ribu ton.

Besaran capaian itu melampaui dari target produksi, yakni sebanyak 8 ribu ton garam. Sedangkan tahun 2015, pemerintah pusat mentargetkan produksi garam lebih tinggi untuk Kota Pasuruan. Yakni sebanyak 14 ribu ton. Total luasan lahan tambak garam di Kota Pasuruan mencapai 119 hektar serta mampu memproduksi 10 ribu ton per tahun.

“Kami sangatlah yakin target produksi garam tingkat nasional untuk Kota Pasuruan bisa mencapai. Karena hingga akhir Agustus kemarin saja target itu sudah tercapai lebih 50 persen. Keyakinan itu makin bertambah berdasarkan informasi dari BMKG kemarau diprediksi masih panjang,” kata Asep Suryatna, Kepala DPKKP Kota Pasuruan dilokasi panen garam raya. Q hil

Senin Legi 14 SEPTEMBER 2015

KILAS AREMANIA

IKIP Budi Utomo Jamin Legalitas Ijazah Alumni Malang, Bhirawa Meski sedang terkena sanksi pembekuan sementara oleh Kementraian Riset dan Pendidikan Tinggi, tetapi IKIP Budi Utomo memberikan jaminan jika ijazah alumni IKIP Budi Utomo, tetap legal, dan diakui oleh pemerintah.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Rektor IKIP Budi Utomo, Nucholis Sunuyeko, pada saat memberikan pidato kepada 2200, sarjana, yang menikuti wisuda, di Gelanggan Olahraga (GOR) ken Arok Kota Malang Sabtu (12/9) kemarin.

Menurut Nucholis, persoalan yang dihadapi IKIP Budi Utomo adalah masalah administrasi saja, dalam waktu dekat sudah akan tuntas. Makanya dia memastikan jika tidak ada hubunganya dengan lulusan atau alumni IKIP Budi Utomo.

“Kami jamin, ijazah kalian semua para sarjana IKIP Budi Utomo, yang saat ini di Wisuda, adalah legal, dan sah tetap diakui oleh pemerintah untuk dijadikan syarat menjadi guru di seluruh Indonesia,”ujarnya.

Jadi, tambah dia para wisudawan atau alumni IKIP Budi Utomo diminta untuk tidak ragu melampirkan ijazahnya sebagai syarat untuk melamar pekerjaan, khususnya untuk menjadi guru, sesuai dengan jurusan masing-masing. Selain itu, pihaknya juga memastikan kalau pihak kampus tengah melakukan pembenahan administrasi, agar kampus IKIP Budi Utomo ini, segera terbebas dari sangsi pemerintah. Salah satunya adalah moraturium Mahasiswa Baru di tahun 2015 ini, dan baru akan kembali menerima mahasiswa pada tahun 2016 mendatang. Hal itu dilakukan demi memenuhi, ketentuan Kementrian Riset dan Pendidikan Tinggi, (Kemenristek dikti) terkait dengan rasio jumlah dosen dan mahasiswa. Karena jika tahun ini menerima mahasiwa rasio dosen dan mahasiswa tidak bisa terpenuhi. Q mut

MALANG RAYA

Bina Marga Fokus Memperbaiki Jalan Desa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, telah memfokuskan pembangunan infrastruktur jalan di kawasan perbatasan guna membuka akses sektor perekonomian masyarakat. Seperti di kawasan pariwisata dan pertanian. Karena dinilai di kawasan itu yang selama ini belum banyak tersentuh.

Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Malang Mohammad Anwar, Minggu (13/9), kepada Bhirawa membenarkan, jika pada tahun ini Pemkab Malang fokus pada pembangunan infrastruktur jalan, khususnya jalan-jalan yang masuk pada kawasan yang berbatasan dengan kota atau kabupaten lain. Tujuannya, untuk membuka akses sekaligus dalam upaya peningkatan pertumbuhanekonomian masyarakat.

Dijelaskan, kawasan perbatasan Kabupaten Malang me-

mang belum banyak diperhatikan pembangunan infrastruktur jalan.

“Sesuai program tahun ini, kawasan perbatasan menjadi fokus perhatian kami dengan harapan potensi yang ada di kawasan itu bisa tereksplorasi secara maksimal,” ujarnya.

Anwar menilai, potensi ekonomi dan wisata di kawasan perbatasan sangat menjanjikan, termasuk di bidang pertaniannya. Sedangkan potensi kawasan tersebut memberikan nilai ekonomi sangat tinggi, sehingga harus di-

cahyono/bhirawa

Mohammad Anwar tunjang dengan infrastruktur yang memadai. Hal itu juga akan mempermudah arus transportasi, dan secara otomatis perekonomian akan terdongkrak.

“Jika infrastruktur sebagai akses utama transportasi di kawasan perbatasan secara memadai, yang pasti roda

perekonomian masyarakat bakal meningkat, serta akan mengurangi angka kemiskinan di wilayah perbatasan. Dan termasuk juga pihaknya akan fokus pada desa tertinggal, dan pada tahun ini harus tuntas,” kata dia.

Dikatakan, sebagian besar akses jalan yang melintas di wilayah Kabupaten Malang sudah cukup baik. Contohnya, kondisi jalan nasional sepanjang 115,6 kilometer (km) dan jalan provinsi sepanjang 110,12 kilometer semuanya dalam kondisi baik. Namun, kerusakan jalan itu, penyumbang kerusakan jalan terbesar adalah truk pengangkut tebu yang mengirim ke dua Pabrik Gula (PG) Kebonagung dan PG Krebet Baru. Karena truk pengangkut tebu tersebut melebihi tonase.

Membaca Bersama Tingkatkan Kemampuan Baca Siswa Kelas Awal Malang, Bhirawa Membaca bersama merupakan proses pembelajaran yang penting untuk menunjukkan dan mendukung pembelajaran membaca. Dalam membaca bersama, siswa melihat teks, mengamati ahli (guru) yang membaca dengan fasih serta ekspresif dan diajak membaca bersama.

Untuk itu USAID Prioritas telah mengembangkan Modul III ini dimana di dalamnya berisi tentang kegiatan Membaca Bersama.

Menurut Koordinator USAID Prioritas Jatim, Silvana Erlina saat dihubungi Bhirawa, Minggu (13/9) kemarin mengungkapkan, pihaknya akan menuntun guru supaya tidak hanya membuat bacaan terlihat jelas bagi siswa, namun juga memberikan dukungan supaya siswa dapat membacanya.

“Kami melatih para guru kelas awal agar mereka mampu meningkatkan keterampilan membaca anak melalui kegiatan membaca bersama,” ujarnya.

Silvana menambahkan, dengan membaca bersama akan sangat bermanfaat karena dapat mempererat hubungan antara siswa dan guru. Penelitian menunjukkan bahwa membaca bersama dapat meningkatkan kemampuan membaca siswa terutama di Kelas Awal (Kelas 1, 2, dan 3 SD/MI).

Karena membaca bersama berhubungan dengan membaca terbimbing sebab membaca bersama mempraktikkan beberapa strategi yang dipergunakan di kegiatan membaca terbimbing. Adapun beberapa penelitian menunjukkan keberhasilan membaca bersama pada kelas 2 dalam meningkatkan keterampilan membaca.

“Setelah 4 bulan, siswa yang memiliki pengalaman membaca bersama di dalam kelasnya memiliki kemampuan menganalisa dan memahami materi dengan lebih baik, dan kelancaran dalam kelompok meningkat,” terangnya.Q riq

“Jalan di Kabupaten Malang ini tergolong jalan kelas III dengan beban muatan mak simal dengan berat 3,5 ton hingga 5 ton. Tapi, fakta di lapangan banyak pemilik kendaraan truk yang mengangkut lebih besar dari tonase yang ditentukan. Akibatnya lebih kurang 8 persen dari 6.900 km jalan di tingkat desa yang ada di Kabupaten Malang mengalami kerusakan,” ungkap Anwar. Ia menambahkan, sedangkan untuk saat ini jalan kabupaten panjangnya mencapai 1.667 km. Sehingga pihaknya memprioritaskan perbaikan jalan kabupaten, hal ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada masyarakat Kabupaten Malang, khususnya di wilayah perbatasan kabupaten/kota lain.

Q cyn

Gagalnya Otsuka Picu Investor Kabur Polemik Terkait Revitalisasi Hutan Kota Malabar Malang, Bhirawa Wali Kota Malang, Muhammad Anton sangat menyayangkan gagalnya investasi Otsuka untuk revitalisasi Hutan Kota Malabar. Kondisi ini dikawatirkan memicu investor lain tidak lagi berminat untuk berinvestasi di Kota Malang.

MPDI Laporkan Kasus Preman Dampit ke Panwas Kab Malang, bhirawa Masyarakat Peduli Demokrasi Indonesia mengadukan kasus gangguan kampanye yang dialami pasangan calon kepala daerah Kabupaten Malang Dewanti Rumpoko-Masrifah Hadi (Dewisri) kepada Panitia Pengawas Kabupaten Malang (Panwaskab), Jumat (11/9).

Kejadian yang dilaporkan adalah masuknya seorang preman bernama Hobairi (53) saat kampanye Dewanti di pabrik pengolahan udang milik PT Bumi Menara Internusa (BMI) di Jalan Pahlawan, Kecamatan Dampit Rabu (9/9) lalu.

“Pelaku membawa senjata tajam, dan karenanya menimbulkan ketegangan di area. Kami melapor agar Panwascam menyelidiki adanya motif politik di balik kejadian ini,” ujar aktifis MPDI, M Solikin.

Menurut Solikin, kasus ini patut mendapat perhatian dari panwaslu. Karena kalau tidak ada tindakan, maka masyarakat bisa bertindak seperti itu di lain tempat. Bersama laporannya, Solikin menyertakan bukti berupa foto-foto kejadian.

“Kami mengapresiasi kesigapan polisi dalam mengamankan tersangka,” tambah dia. Ketua Panwascam Dampit, M Wahyudi SE menerima laporan Solikin yang mengaku dari Masyarakat Pemerhati Demokrasi Indonesia ditemani seorang staf bagian pengaduan. Usai menerima pelaporan, Wahyudi berjanji akan menindaklanjuti kasus ini, walaupun secara pidana sudah ditangani kepolisian.

Diberitakan Pasangan calon Bupati Malang, Dewi Sri tengah menggelar kampanye, bertemu buruh pabrik, PT Bumi Menara Internusa. Sekitar pukul 11.35 WIB, rombongan tiba di pabrik dan menemui beberapa karyawan di meja makan. Hobairi yang sedang mabuk kemudian menuju ruang tamu mencari H Zaini sambil mengacung-acungkan pedang. Pelaku dihadang Sholeh, karena saat pedangnya diminta tidak diberikan.

Langsung dipukul oleh Haji Sholeh dan pedangnya dirampas. Q sup

9

cahyono/bhirawa

Ketua DPW Partai Nasdem Jatim H Aminurahman (kiri) saat didampingi Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Malang Kresna Dewanata Prosakh (tengah), agenda Rakorda Partai Nasdem di Hotel Solaris, Kec Singosari, Kab Malang

Nasdem Konsolidasi Kader untuk Kemenangan Rendra Kab Malang, Bhirawa Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat (DPD Nasdem) Kabupaten Malang, pada Minggu (13/9) pagi kemarin, menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda). Dalam Rakerda tersebut dihadiri Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Jawa Timur (Jatim), serta pengurus DPD, Dewan Pimpinan Cabang (DPC), dan pengurus ranting.

Sekretaris Dewam Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Jatim H Aminurahman, Minggu (13/9), seusai mengikuti Rakorda mengatakan, agenda Rakorda Partai Nasdem utamanya adalah untuk mensolidkan para pengurus dan kader Partai Nasdem Kabupaten Malang. Sekaligus, ia melanjutkan, untuk konsolidasi dalam rangka pemenangan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada)

Kabupaten Malang 2015. Karena Partai Nasdem dalam Pemilukada Kabupaten Malang sebagai partai pengusung pasangan calon (paslon) Bupati Malang H Rendra Kresna dan Wakil Bupati Malang HM Sanusi.

“Mesin partai kita hidupkan yang tak lain untuk bisa memenangkan Pemilukada Kabupaten Malang, yang akan digelar secara serentak, pada 9 Desember 2015 mendatang,” jelasnya.

Menurut Aminurahman, syarat utama restorasi adalah perubahan mendasar, menyeluruh dan terpadu, yang harus melibatkan kekuatan besar dengan pengerahan energi berpikir yang kuat dan terarah berjangka waktu panjang. Oleh sebab itu, diharapkan seluruh kader partai dapat bekerja lebih maksimal sehingga restorasi yang diusung Partai Nasdem dapat terwujud

di masa mendatang.

Di tempat yang sama, Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Malang Kresna Dewanata Prosakh menambahkan, kegiatan Rakerda Partai Nasdem ini untuk mempererat tali silaturrahim dan ta‘aruf antara sesama pengurus serta mensolidkan kepengurusan yang lama dengan yang bar, serta pemantapan program kerja.

“Saya yakin seluruh kader akan serius dan bisa mengambil hikmah dari pelaksanaan Rakorda ini,” ungkapnya. Selain Tri Sukses Partai Nasdem, terang anak sulung Bupati Malang Rendra Kresna ini, restorasi Indonesia yang diusung Partai Nasdem mencakup empat kata kerja yang sekaligus sebagai kata kunci. Yaitu, kata kuncinya adalah perjuangan Partai Nasdem untuk memperbaiki, mengembalikan, memulihkan dan mencerahkan. Q cyn

“Terus terang, kami sangat kecewa, kejadian ini, karena tidak mudah mendatangkan investor yang dengan sukarela membatu Kota Malang, dengan dana Corporate Social Responsibilty (CSR), tanpa ada embel-embel apapun,”terang Walikota yang kerap disapa Abah Anton itu.

Revitalisasi Hutan Malabar itu, lanjut Abah Aton tinggal menungu selesainya saja, tetapi dalam perjalannya, ada penolakan dari beberapa kelompok orang, rencana yang sudah matang itu akhirnya harus amburadul.

Pemkot Malang belum berpikir untuk melanjutkan kembali proyek Revitalisasi Hutan Malabar. Selain dana yang minim, Pemkot Malang juga kesulitan mencari pengganti dana untuk membiayai proyek revitalisasi tersebut.

Padahal, sebelumnya proyek-proyek revitalisasi taman dengan dana CSR tidak ada masalah, meskipun awalnya ada penolakan tetapi setelah selesai bangunan tersebut sangat dirasakan oleh masyarakat.

“Seharusnya berkaca pada revitalisasi taman sebelumnya, karena dalam kenyataanya fungsi taman lebih meningkat, dan masyarakat juga merasakan nyaman berada di taman. Sebenarnya revitalisasi yang di lakukan di Hutan Malabar itu, sama sekali tidak akan mengurangi fungsi hutan secara umum. Tapi kalau sudah begini ya mau bagaimana lagi,”ujarnya.

Sekarang, lanjut Abah Anton, terpaksa masyarakat harus menerima pemberhentian ini.

Paling tindak lanjutnya cuma pagar seng itu saja yang dicopot. Dan kelanjutnya belum bisa direncanakan saat ini. Tetapi harus di rencanakan ulang. Padahal menurut Abah Anton, revitalisasi Hutan Malabar itu, diharapakan bisa menjadi kawasan yang sinergi dengan revitalisasi Pasar Oro-oro Dowo. Sehingga di Kota Malang ini, ada kawasan Hutan Kota dan Pasar Tradisional dalam satu area.

“Makanya kami juga heran, kenapa dewan menolak, dan memberikan rekomendasi, penghentian Revutalisasi Hutan Kota Malabar, padahal eksosistemnya tidak ada yang terganggu, pohonnya juga tidak ada yang ditebang, fungsi hutannya juga tidak berkurang, sekarang ini kondisinya kumuh, mau diperbaiki kok tidak boleh, mana yang salah,” tambahnya.

Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Subur Triyono menambahkan akan konsolidasi internal terkait polemik penghentian revitalisasi Hutan Malabar, apalagi ada isu yang menyebutkan bahwa komisinya menghambat proyek tersebut.

Menurut Subur persoalan yang terjadi selama ini adalah anggota DPRD Kota Malang menampung aspirasi masyarakat. Aspirasi itu lalu dirangkum dalam rekomendasi dewan yang kemudian diserahkan pada Pemkot Malang.

Dalam rekomendasi tersebut, komisinya juga tak menyebutkan bahwa revitalisasi harus dibatalkan. Rekomendasi itu intinya meminta agar Pemkot Malang meninjau ulang pembangunan sejumlah fasilitas di hutan kota Malabar. Q mut

Tak Konsisten, Pariwisata Kabupaten Malang Bisa Tertinggal Pengembangan pariwisata Kabupaten Malang saat ini lebih diarahkan kepada wisatawan yang berjiwa allocentris, yakni wisatawan yang suka tantangan dengan fasilitas yang tidak modern. Namun dalam perjalanannya, arah pengembangannya kurang jelas karena belum dibarengi dengan masterplan yang baik.

“Masterplant cenderung berubah-ubah sesuai keinginan masing-masing Bupati Malang yang menjabat, sehingga pengembangan pariwisata kabupaten Malang tidak konsisten dan tidak terintegrasi dengan pengembangan sarana prasarana pendukung pariwisata,” ungkap Ketua Prodi Pariwisata dan Perhotelan Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya Malang, A Faidlal Rahman, kepada Bhirawa, Minggu (13/9).

Saat ini misalnya, kabupaten Malang mendeklarasikan Sentra Agrowisata. Namun agrowisata belum mengkarakter dan menunjukan ciri khas pariwisata

kabupaten Malang, agar memiliki daya tarik yang kuat.

“Tidak ada daya tarik yang kuat untuk ditawarkan kepada wisatawan. Padahal potensi produk pertaniannya cukup banyak,” tutur Faidlal.

Tidak hanya itu, tidak adanya sinergitas pengembangan pariwisata dengan destinasi wisata di daerah sekitarnya yaitu Kota Batu dan Malang yang sudah maju menjadikan pariwisata kabupaten Malang semakin tertinggal.

Padahal kabupaten Malang bisa menjadi pelengkap, bahkan jauh lebih bisa mengungguli kedua destinasi wisata tersebut dengan menawarkan diversi-

supriyanto/bhirawa

Pasir putih Pantai Kondang Merak yang sangat bersih dan eksotis di sore hari. fikasi produk-produk agro.

Oleh karenanya dinas-dinas terkait, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang perlu memfasilitasi stakeholder pelaku wisata dalam pengembangan potensi wisata yang begitu

banyak dan memiliki potensi untuk dikembangkan.

Untuk bisa mewujudkan ini semua, dibutuhkan komitmen yang tinggi dari Bupati Malang dan sekaligus mengganti pejabat-pejabat yang tidak serius bekerja dengan keras dan mam-

pu menterjemahkan visi Bupati.

“Bupati yang baru harus memiliki komitmen tinggi terhadap pariwisata. Seluruh kepala SKPD terkait juga dituntut mampu menerjemahkan keinginan Bupati, kalau tidak bisa sudah seharusnya ditata ulang,” tegas Faidlal.

Dia kemudian mengambil contoh bagaimana tidak selarasnya pengembangan pariwisata dengan pengembangan sarana jalan. Banyak jalan ke lokasi wisata rusak, sempit dan tanpa dilengkapi rambu-rambu penunjuk. Selain itu pembinaan stakholder pariwisata juga tidak jalan, bahkan hampirhampir tidak ada. “Poncokusumo itu potensinya lebih bagus dibanding Kota Batu. Pantai di sepanjang Malang Selatan juga jauh lebih indah dari pantaipantai di Bali. Tetapi karena kurang konsisten dan serius, potensi wisata yang indah tersebut tidak bisa dikembangkan,” tandasnya. Q sup

OLAHRAGA

10 LINTASAN

Kemenpora Gandeng UNS Kembangkan Pembinaan Usia Muda Solo, Bhirawa Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menggandeng Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta (UNS) terutama jurusan keolahragaan guna mengembangkan pembinaan pemain sepak bola usia muda terutama untuk wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya.

"Untuk program ini kami juga fokus dalam peningkatan kemampuan para guru pendidikan jasmani olahraga serta pelatih sekolah sepak bola. Dengan pendidikan yang tepat diharapkan mampu melahirkan pemain berbakat," kata Asdep Pendidikan dan Olahraga, Kemenpora, Sukarno di Solo, Minggu.

Surakarta merupakan kota kedua yang menjadi lokasi pelaksanaan program dari Kemenpora itu. Sebelumnya kegiatan yang sama dilakukan di Stadion Ciracas Jakarta Timur. Materi pembinaan dan pelatihan bagi pemain usia muda, guru olahraga maupun pelatih SSB ini sama karena sesuai dengan program yang ditetapkan.

Untuk di Surakarta, kegiatan dengan program klinik pelatihan, festival olahraga pendidikan dan grassroots dilaksanakan di Lapangan Kota Barat, Surakarta.

Khusus untuk grassroots sedikitnya ada 740 peserta putra dan putri usia dibawah 12 tahun terlibat dalam kegiatan ini.

"Ketrampilan dasar dalam bermain sepak bola sangat dibutuhkan. Makanya sejak awal harus dipersiapkan dengan benar termasuk dalam sistem pelatihannya," kata Sukarno menambahkan.

Demi mendapatkan materi pelatihan yang benar sesuai dengan usia, Kemenpora menggandeng pelatih nasional yang sudah mempunyai lisensi kepelatihan usia muda yaitu Maman Suryaman.

Mantan pelatih Persija Jakarta itu mendapatkan dukungan dari asistennya yaitu Aldi Iqbal asal UNJ. "Pemerintah ingin pembinaan sepak bola bisa dilakukan berjenjang. Dengan kegiatan ini diharapkan target untuk mencetak pemain-pemain potensial bisa terwujud," katanya menegaskan.

Setelah di Surakarta dan Jakarta, program pembinaan usia muda yang diprakarsai oleh Kemenpora itu akan dilakukan di Jawa Timur 18-20 September, Sumatera Utara 25-27 September dan Bali 14 Oktober.Q ant

PSSI Medan Apresiasi Prestasi PSMS Medan, Bhirawa Asosiasi Kota PSSI Medan memberikan apresiasi atas kemajuan PSMS Medan yang sampai sejauh ini berhasil melangkah ke final Piala Kemerdekaan yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu malam.

Ketua Askot PSSI Medan, Iswanda Ramli di Medan Minggu, mengatakan, sampainya PSMS di final Piala Kemerdekaan patut disyukuri dan dibanggakan oleh semua insan pecinta sepak bola di daerah itu.

Sejauh ini PSMS disorot prestasinya menurun, namun dengan sukses masuk final, sepak bola Medan dan Sumut umumnya kembali bangkit dan hanya selangkah lagi bisa juara Piala Kemerdekaan jika mampu menekuk Persinga Ngawi.

"Kita patut bangga, karena PSMS mampu membuktikan masih bertaji. Ini pertanda sepak bola kita masih ada. Mari sama-sama kita doakan agar PSMS bisa juara Piala Kemerdekaan," katanya.

Atas dasar itu pula ia mengajak fans bola di Medan dan sekitarnya untuk nonton bareng (nobar) di Stadion kebun Bungga laga final Piala Kemerdekaan antara PSMS kontra Persinga Ngawi.

"Kepada fans yang tak sempat datang langsung ke Surabaya, silakan hadir ke Kebun Bunga untuk nobar PSMS," kata pria yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Medan itu.Q ant

Wali Kota Janjikan Dana Pembinaan KONI Rp15 M Malang, Bhirawa Angin segar bagi pembinaan olahraga di Kota Malang, setelah sebelumnya gagal mendapatkan sisa anggaran sebesar Rp.2,5 miliyar, dari total angaran Rp. 12.5 miliyar ditahun 2015 ini, pada tahun 2016 mendatang anggaran KONI Kota Malang, akan dinaikan menjadi Rp.15 Miliyar dari angaran sebelumnya Rp.12.5 Miliyar.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Walikota Malang, Muhammad Anton, usai memimpin upacara hari Olah Raga Nasional yang ke-32, di Stadion Gajayana Malang, akhir pekan kemarin.

Menurut Anton, pihaknya akan memberikan angaran tersebut pada APBD Induk, yang

semuanya akan digunakan untuk pembinaan cabang olahraga dibawah naungan KONI Kota Malang. Pihaknya optimis dengan anggaran yang akan diberikan pembinaan olahraga di Kota Malang akan semakin maju.

“Kita ingin masyarakat Kota Malang ini, makin maju dalam hal pembinaan olahraganya.

Makanya anggaran akan kami naikan. Bahkan anggaran tersebut semeuanya untuk pembinaan, karena tahun 2016 tidak ada Porprov, jadi angaran pembinaan semakin banyak,”tuturnya.

Dengan adanya anggaran pembinaan yang meningkat tersebut, Walikota yang kerap disapa Abah Anton, itu meminta kepada para atlet di Kota Malang, untuk semakin meningkatkan prestasinya, sehingga mampu membawa nama kota Malang semakin harum di dunia olahraga.

Pihaknya juga menajak, untuk terus 'Gelorakan Budaya Olahraga Untuk Indonesia Hebat', mengajak seluruh lapisan masyarakat indonesia untuk

bersatu-padu dan bersinergi dalam menggelorakan kembali semangat olahraga yang telah dicanangkan oleh pemerintah.

"Bangsa-bangsa di dunia telah mempercayai Indonesia untuk menjadi tuan rumah tiga event besar dunia yaitu the 6th tafisa world sport for all games 2016 di Jakarta yang akan diikuti oleh kurang lebih 110 negara serta the 18th Asian Games 2018 dan the 3th Asian Paragames 2018 di Jakarta dan Palembang,”tuturnya.

Karena itu, pihaknya mengajak seluruh masayarakat bersama-sama bekerja cerdas untuk harumnya nama bangsa dan negara Indonesia di mata internasional, serta menjadi

momentum bangkitnya industri olahraga dan pariwisata tanah air sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Sementara itu, Hari Olahraga Nasional ke-32 Tahun 2015 bertabur prestasi di Kota Malang dengan diberikan secara simbolis penghargaan kepada atlet yang berprestasi, mereka adalah Ilyas Rahman SMP Muhammadiyah, Juara I Paralympian Pelajar Tk. Nasional. M. Arizal Geofani Z. SMKN 2 Juara II Paralympian Cabang Olahraga Tenes Lapangan Tahun 2015 Tk. Propinsi. Ogsa Agfreansah, Juara Lari 4x100 M Putra "SEA YOUTH ATHLETIC SHMPIONSHIPS 2015 MALAYSIA".Q mut

PSM Bertekat Curi Poin di Tenggarong

suprayitno/bhirawa

Pj Bupati Lamongan Wahid Wahyudi buka Kejurprov atur Yunior ke-48 Jawa Timur di BLK Lamongan.

Makassar, Bhirawa PSM Makassar, Sulawesi Selatan, bertekad mencuri poin saat menghadapi tuan rumah Mitra Kukar pada babak delapan besar turnamen Piala Presiden di Stadion Aji Imbut Tenggarong Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, 19 September 2015.

Pelatih PSM, Assegaf Razak di Makassar, Minggu, mengatakan terus memanfaatkan waktu yang tersisa untuk mempersiapkan anak asuhnya agar bisa tampil maksimal sekaligus membawa pulang poin dari kandang Mitra Kukar.

"Kami tentunya menargetkan mencuri poin di Tenggarong. Kalau bisa menang tentu lebih baik namun untuk hasil seri juga merupakan pencapaian yang patut disyukuri," katanya.

Ia menjelaskan, meraih poin di Stadion Aji Imbut tentu bukan perkara mudah.

Sebab tim tuan rumah akan diperkuat sejumlah pemain berkelas seperti gelandang Rizky Pellu, Eka Ramdani hingga Hendra Bayauw yang sebelumnya memperkuat

Semen Padang.

Selain itu masih ada beberapa nama yang tetap menjadi tulang punggung tim yakni bek sayap Zulkifli Syukur. Kehadiran mantan pemain timnas Indonesia tentu akan membuat kekuatan tim tetap berbahaya.

Bahkan dengan status sebagai tuan rumah maka Mitra Kukar tentunya akan mendapat dukungan penuh dari para suporter yang tentu akan menambah daya juang dan motivasi pemain untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya.

Namun demikian, kata dia, kondisi itu tentunya bukan halangan bari tim "Juku Eja" julukan PSM untuk takut atau gentar. Persiapan yang lebih maksimal juga diharapkan bisa lebih menjaga peluang PSM meraih poin di Kalimantan Timur.

"Sebagai pelatih, saya tentu akan berupaya meramu strateg teraik agar bisa meraih hasil saat laga tandang nanti.

Kami juga mengusung optimistisme tinggi untuk menjaga peluang lolos ke babak semi final," jelasnya.Q ant

Membeludak, Kejurprov Catur Jatim Diikuti 557 Atlet KONI Siapkan Atlet

Lamongan Bhirawa Berlangsung hingga empat hari, Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Catur Yunior ke-48 Jawa Timur yang berlangsung di Lamongan mendapat animo yang tinggi. Buktinya, seluruh 38 kabupaten/kota di Jawa timur mengirimkan kontingennya.

Disebutkan oleh Ketua Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Lamongan Suyatmoko, Kejurprov kali ini melombakan hingga tujuh kelompok umur. Yakni kelompok umur (KU) di bawah 19 tahun, 17 tahun, 15 tahun, 13 tahun, 11 tahun, 9 tahun dan 7 tahun.

“Kejurprov Catur Yunior ke-48 Jatim ini dimulai sejak 12 September lalu hingga 15 September. Diikuti 38 kabupaten dan kota dengan total peserta sebanyak 557 atlet.

Terdiri dari 339 atlet putra dan 218 atlet putri, “ ungkap dia saat pembukaan Kejurprov di Aula Balai Latihan Kerja (BLK) Lamongan, Minggu (13/9).

Sementara Ketua Percasi Jawa Timur Marhaen Djumadi menyebutkan, untuk kali pertama, Kejurprov Catur Jatim diikuti oleh seluruh 38 kabupaten/kota. “Apapun olahra-

ganya, tatkala semua mendukung, bisa dipastikan akan maju. Juga apabila Pemda seperti di Lamongan ini mendukung penuh, akan bisa sukses, “ kata dia.

Maka tidak salah, lanjutnya, atlet catur Lamongan bisa berprestasi hingga level nasioanl. Khoirul Humam, sebut dia, atlet catur Lamongan yang tahun lalu menjadi juara nasional akan mengikuti perlombaan di Yunani.

Sedangkan Pj Bupati Lamongan Wahid Wahyudi berpesan agar semua atlet bertanding dengan baik dan sportif. Juga agar menjaga nama baik masing-masing daerah.

Di kesempatan itu dia juga mempromosikan Lamongan yang memiliki wisata pantai terbaik di Jawa Timur, yakni Wisata Bahari Lamongan (WBL). Belum lagi Lamongan kaya dengan kuliner yang menyehatkan seperti nasi boran dan wingko babat serta meruakan sentra kerajinan kain tenun ikat.

Sebelumnya, Wahid Wahyudi bersama Dandim 0812 Letkol Inf Jemz Andre Ratu Edo memberangkatkan Fun Bike dalam rangka HUT POMAD ke-69 dari Stadion Surajaya Lamongan.Q yit

Forki Gelar Pertandingan Antar Pelajar Tanjungpinang Tanjungpinang, Bhirawa Federasi Olahraga Karate-do Indonesia (Forki) Tanjungpinang, Kepulauan Riau, menggelar pertandingan karate antarpelajar di Kompleks Bintan Centre.

Junaidi, ketua panitia pelaksana di Tanjungpinang, Mi-

Senin Legi 14 SEPTEMBER 2015

nggu, mengatakan kejuaraan ini diikuti 200 pelajar SD-SMA selama dua hari mulai Sabtu.

Menurut dia, dengan pertandingan karateka muda dapat mengasah keterampilan dan memacu meningkatkan prestasi.

Pertandingan, akan memberi

Forki Tanjungpinang menggelar pertandingan karate antarpelajar untuk mengasah keterampilan dan memacu meningkatkan prestasi karateka muda.

pengalaman yang berarti bagi karateka.

Karena itu, dia berharap pertandingan ini dilaksanakan setiap tahun untuk melahirkan bibit-bibit karateka yang dapat meraih juara nasional dan internasional.

"Kami berharap lahir banyak karateka berprestasi dari Tanjungpinang," katanya.

Pertandingan tersebut dibuka Wakil Wali Kota Tanjungpinang Syahrul. Menurutnya, Pemkot Tanjungpinang mendukung kegiatan tersebut, apalagi karate merupakan salah satu cabang olahraga beladiri yang diunggulkan.

"Sudah seharusnya pertandingan ini didukung pemerintah dan swasta," ujar Syahrul.

Menurut dia, masing-masing pengurus cabang olahraga cukup eksis dalam mengembangkan kegiatan olahraga. Pemkot Tanjungpinang memberi apresiasi dan mendukung kegiatan itu melalui anggaran.

"Tak hanya prestasi yang cemerlang, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang sehat dan punya masa depan yang lebih baik," katanya.Q ant

Lapis Kedua Jelang PON Palembang, Bhirawa KONI Sumatera Selatan menyiapkan atlet lapis kedua untuk persiapan menjelang Pekan Olahraga Nasional di Jawa Barat pada 2016.

Wakil Ketua Umum KONI Sumsel Dhenie Zainal di Palembang, Minggu mengatakan, pihaknya memaksimalkan atlet lapis kedua untuk dipersiapkan pada PON mendatang.

Jadi hasil dari seleksi pada Pekan Olahraga Provinsi di Lubuklinggau, Sumsel lalu akan dimaksimalkan untuk mengikuti babak prakualifikasi PON, kata dia.

Menurut dia, atlet tersebut akan dilatih secara maksimal sehingga mereka diharapkan mampu bersaing sekaligus dapat ikut pesta olahraga nasional mendatang.

Oleh karena itu pihaknya terus memaksimalkan pembinaan supaya Sumsel mampu mengikutsertakan atlet sebanyak mungkin, katanya.

Selain itu dimaksimalkannya atlet lapis kedua tersebut juga untuk dipersiapkan dalam jangka panjang, karena usianya masih tergolong muda, ujar dia.

Ketika ditanya mengenai atlet senior, memang masih ada tetapi jumlahnya berkurang, katanya tanpa menyebutkan jumlahnya.Q ant

BNN Sidoarjo Cegah Warga Kalijaten Pakai Narkoba Kelurahan Kalijaten Kec Taman, bisa jadi sangat rawan untuk terjadi kasus penyalahgunaan Narkoba. Karena kelurahan yang padat penduduknya itu, termasuk daerah urban, yang banyak didatangi pendatang dari berbagai daerah di Indonesia.

Karena itu, Badan Narkotika Nasional 9BNN) Kab Sidoarjo, siap memberikan penyuluhan soal pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap (P4GN ) di kelurahan itu maupun pada semua masyarakat di Kab Sidoarjo.

Agar, bisa meminimalisir penyalahgunaan Narkoba di kota yang termasuk sebagai penyangga kota Metropolis Surabaya itu. ‘’ Bagi masyarakat yang menginginkan penyuluhan Narkoba, bisa menghubungi Kantor BNNK Sido-

Kompol Agus Suwandi SH, memberikan informasi larangan dan hukuman bagi pemakai Narkoba

arjo, kami siap,’’ jelas Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNK Sidoarjo, Kompol Agus Suwandi SH, saat menggelar seminar pemberdayaan masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan Narkoba, di Kelurahan Kalijten, Kec Taman, belum lama ini.

Disampaikan Agus, masyarakat Sidoarjo perlu tahu informasi tentang Narkoba dan bahayanya. Agar setelah tahu, tidak sampai berani mencoba-

Petugas dari Puskesmas Taman, dr Arif, memberikan informasi bahaya Narkoba

cobanya. Karena sekali mencoba akan terus ketagihan. Dampaknya bukan hal yang positif, tapi akan merusak moral dan mental pemakaianya. ‘’ Setelah mendapat informasi ini, warga kelurahan merasa terima kasih telah dijadikan tempat seminar pencegahan dan pemberdayaan masyarakat agar tak sampai menyalahgunaan obat-obatan berbahaya ini,’’ kata anggota polisi itu.

Selain pihak BNNK Sidoarjo yang memberikan materinya dalam kegiatan P4GN ini, juga melibatkan pemberi materi tentang dampak bahaya Narkoba dari pihak Puskesmas Taman.

Sementara itu, Kepala Kelurahan Kalijaten, Kec Taman, Unur Roji, mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi dengan adanya kegiatan tentang P4GN ini. Karena ia ingin agar warganya tidak sampai ada yang terlibat kasus Narkoba. Q kus, adv

Senin Legi, 14 SEPTEMBER 2015

Pemprov Bakal Bangun Jatim Mart di 3 Negara l Sambungan hal 1

lalu,” kata Hadi Prasetyo dikonfirmasi, Minggu (13/9).

Menurut Hadi Pras, Jatim Mart sepenuhnya akan dibiayai oleh salah satu investor asal Singapura. Sedangkan tugas Jatim adalah mengisi produk-produk andalan dari perusahaan maupun UMKM asal provinsi paling ujung timur Pulau Jawa tersebut.

Nantinya, produk UMKM yang akan dikirimkan adalah produk-produk yang telah memiki brand serta memiliki standardisasi produk yang baik. Karenanya Pemprov Jatim saat ini juga akan segera menggandeng sentra-sentra UMKM untuk segera melakukan proses standardisasi dan pemilahan produk yang akan dikirimkan ke Jatim Mart.

“Nama Jatim Mart, sengaja dipilih karena menurut investor dari Singapura, nama Jatim lebih unik ketimbang menggunakan nama East Java,” ujarnya.

Ide pembuatan Jatim Mart sendiri, terinspirasi dengan strategi Tiongkok yang saat ini mulai membangun Dragon Mart yang tersebar di berbagai negara. Sama dengan Dragon Mart, Jatim Mart nantinya juga akan terintegrasi dengan hypermarket, cinema, foodcourt serta entertainment zone.

Lebih lanjut, Hadi Pras mengatakan, selain ke Singapura, Tim Ekonomi Pemprov Jatim juga melakukan penguatan pasar produk kopi ke Tiongkok. Negara tersebut ingin menjadikan kopi asal Jatim menguasai pasar domestik untuk mengalahkan serbuan kopi dari Amerika. “Saat ini penikmat kopi di Tiongkok meningkat, mereka tidak ingin bergantung pada Amerika terlalu tinggi,” katanya.

Berbagai jenis kopi dari nusantara saat ini juga dikumpulkan di Jatim untuk kemudian bisa diekspor ke Tiongkok. Jatim juga telah menggandeng Bengkulu untuk mengirimkan kopi mereka ke Jatim.

Sebagai langkah awal, pemerintah juga telah minta kopi Kapal Api, yang kebetulan merupakan perusahaanasliJatimuntukbisa membantu proses penguasaan pasar kopi di Tiongkok. “Salah satu strateginya, nanti kita akan bikin kopi merek Cheng Ho. Nanti kita perkenalkan jika dulu Cheng Ho ke Indonesia minum kopi dari nusantara,” ujarnya.

Jatim saat ini juga terus menawarkan ke berbagai negara untuk bisa menjadi tujuan investasi utama. Apalagi dengan status provinsi kedua yang memiliki daya saing tertinggi setelah DKI Jakarta, maka posisi Jatim memang cukup strategis. “Jakarta sudah sangat macet sehingga memang lebih baik kerjasama dengan Jatim,” kata dia.

Bahkan saat ini, Jatim juga telah memasukkan negara-negara ASEAN sebagai mitra kerja dengan status sama dengan daerah-daerah provinsi di luar Jatim. n iib

Pemkab Blitar Masih Serap 51% APBD 2015 l Sambungan hal 1

Menurut Mahadin dalam rapat evaluasi penyerapan APBD beberapa waktu lalu, Bupati H Herry Noegroho SE, MH juga mengimbau pada semua SKPD untuk segera merealisasikan baik belanja langsung ataupun tidak langsung. “Sehingga penyerapan anggaran Kabupaten Blitar menjelang akhir tahun ini bisa maksimal,” imbuhnya.

Secara terpisah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Masykur yang juga Ketua DPC PKB Kabupaten Blitar berharap penyerapan APBD pada 2015 ini bisa berjalan dengan normal sesuai dengan target penyerapannya.

“Jangan sampai adanya penumpukan pekerjaan serta penumpukan anggaran pada akhir 2015, sebab selain akan menyulitkan dalam peng SPJ-an juga akan menyulitkan dalam pemeriksaan karena terlalu banyak yang dikerjakan,” katanya.

Di sisi lain dengan adanya penumpukan kegiatan pada akhir tahun, akan bertambah pekerjaan karena adanya perubahan anggaran yang memungkinkan adanya penambahan kegiatan karena ada Silpa pada tahun lalu yang ditambahkan pada perubahan anggaran tahun ini.

“Kalau ada anggaran yang sebelumnya belum terserap dan ada penambahan anggaran lagi, maka akan semakin rumit dan banyak pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh SKPD. Untuk itu kami berharap SKPD segera menuntaskan pekerjaanya,” pungkasnya. n htn

Tuntaskan Verifikasi Aset l Sambungan hal 1

milik Pemkab Situbondo.

Menurut Bahtiar, selain mematangkan tahapan verifikasi aset daerah, pada 2015 ini pula pihaknya akan melakukan penghapusan aset senilai Rp 92 miliar. Aset sebesar itu, kata pria yang juga pengurus teras Korpri Cabang Situbondo itu, berupa tanah dan bangunan yang tersebar di beberapa titik Kota Situbondo.

“Kalau nilai aset di atas 5 miliar itu harus meminta persetujuan DPRD. Sebaliknya, jika aset itu berada di bawah angka 5 miliar, tidak perlu persetujuan DPRD,” ujar Bahtiar kemarin.

Pria yang lama berdinas di Inspektorat itu menambahkan, program kegiatan tersebut dijalankan dengan mengacu pada sejumlah instrumen hukum. Di antaranya, sebut pria kalem itu, Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. “Selain itu, kami juga mengacu pada Perda Nomor 3 Tahun 2013 dan Perbup Nomor 55 Tahun 2014,” beber Bahtiar Efendi.

Hingga saat ini, proses penghapusan aset itu masih berada di meja Bupati Situbondo dan menunggu SK dari Pj Bupati Situbondo Zainal Muhtadien yang baru akan dilantik Gubernur Dr Soekarwo pada 28 September 2015 mendatang.

“Pada tahap verifikasi aset itu dibentuk sejumlah tim dengan berisikan pegawai dari DPPKAD dan Inspektorat Kab Situbondo. Jumlah totalnya sekitar puluhan personel,” ungkap Bahtiar.

Jika dalam verifikasi itu ada temuan barang masih bagus atau layak pakai, maka selanjutnya tim akan memasukkan kembali dalam aset untuk difungsikan sebagaimana mestinya. Dengan alasan barang pengganti aset yang dihapus tersebut masih belum ada. “Sehingga tidak mengganggu pekerjaan tiap personel pegawai.

Yang jelas, penghapusan aset ini sudah melalui audit BPK RI,” pungkas Bahtiar. n awi

11

SAMBUNGAN Ratusan Sekolah Jatim Dicoret Kemendikbud l Sambungan hal 1

Indonesia itu. Secara rinci, ada 1.576 lembaga SMA/SMK yang dihapus sementara dari manajemen Dapodik. Sebanyak 165 lembaga di antaranya merupakan SMA/SMK dari Jatim.

Penghapusan sementara itu juga dilakukan karena satuan pendidikan diidentifikasi telah tutup atau tidak beroperasi lagi namun tidak dilaporkan.

Di Jatim, sekolah-sekolah yang dianggap melanggar Instruksi Mendiknas Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kegiatan Pengelolaan Dapodik tersebar hampir merata di seluruh kabupaten/kota. Namun yang paling memprihatinkan ialah Kota Surabaya. Menurut catatan Dapodikmen, ada 22 sekolah di Surabaya yang terkena sanksi soft delete. Sekolah-sekolah tersebut telah mendapat teguran Kemendikbud melalui surat tertulis yang juga ditujukan kepada Dinas Pendidikan (Dindik) provinsi dan Dindik kabupaten/ kota pada 8 September lalu.

Sanksi berupa penghapusan sementara tidak bisa diremehkan. Sebab, dari sanksi tersebut akan mengakibatkan efek domino bagi sekolah. Di antaranya tidak dapat mencairkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP).

Dampak lainnya, pendidik dan tenaga kependidikan tidak dapat mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKG) dan siswa tidak dapat

Sidoarjo , Tuban, Ponorogo, Jember, Banyuwangi, Sumenep, Kota Malang Kab Mojokerto, Bangkalan Surabaya

SK Pj Bupati Nyantol, Sekda Ngawi Kena Getah

7 8 22

l Sambungan hal 1

*) Sumber : www.dapo.dikmen.kemendikbud.go.id

mengikuti Ujian Nasional (UN).

Selain itu, sekolah juga tidak bisa memperoleh bantuan sosial maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan. Jika sekolah tidak mengindahkan sanksi penghapusan sementara ini dalam kurun waktu satu bulan, maka pihak Kemendikbud menegaskan akan menghapus secara permanen.

Menyikapi persoalan ini, Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rachman mengaku sepakat dengan langkah yang dilakukan Kemendikbud.

Menurutnya, ini akan menjadi pelajaran bagi sekolah-sekolah yang tidak taat prosedur. “Itu terjadi paling banyak di SMA swasta.

Saya setuju mereka disanksi,” ungkap Saiful, Minggu (13/9).

Mantan Kepala Badan Diklat Jatim itu mengatakan, sanksi itu perlu. Tapi pihak pemerintah juga tidak boleh tinggal diam.

Tak terkecuali Dindik Jatim.

Harus ada langkah untuk mendorong sekolah-sekolah tersebut lebih tertib administrasi. Salah satunya melalui rapat koordinasi program-program pendidikan di Jatim. “Sejauh ini koordinasi antara Dindik Jatim dengan sekolah SMA memang masih sangat rendah. Berbeda dengan koordinasi dengan SMK. Karena

itu, kita akan segera kumpulkan kepala-kepala SMA se Jatim,” tegas dia.

Sementara itu, Kabid Pendidikan Menengah Dindik Surabaya Sudarminto mengaku sudah mengetahuinya. Semua sekolah tersebut, termasuk sekolah-sekolah lain sudah didorong untuk memperbaharui data di Dapodik.

“Kami sudah infokan beberapa waktu lalu dan minta semua sekolah tanpa terkecuali untuk memperbaharui data di Dapodik,” ungkap dia.

Sesuai batas waktu dari Kemendikbud sebelum keluarnya peringatan penghapusan data, sekolah paling lambat melakukan pemutakhiran data Dapodik satu bulan setelah surat teguran itu terbit. Menurut Sudarminto, Dindik Surabaya bakal mengeluarkan imbauan lebih keras jika sekolah tidak segera memperbaiki data sesuai jadwal.

“Ini konteksnya pembinaan.

Kalau memang sekolah mengalami kesulitan dalam mengisi data, silakan konsultasi dengan Dindik Surabaya. Jika tidak segera di-update, maka kami tegur untuk kesekian kali,” pungkas mantan Kepala SMAN 16 Surabaya ini. n tam

DPS Surabaya Susut 210.769 Orang l Sambungan hal 1

Komisioner KPU Surabaya Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Data Nurul Amalia mengatakan, Daftar Pemilih Sementara (DPS) di Kota Pahlawan mencapai 2.069.249 pemilih. Angka tersebut didapat dari coklit oleh sekitar enam ribu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di 31 kecamatan. “Memang berkurang dari DP4 hasil sinkronisasi KPU RI,” kata Nurul, Minggu (13/9).

Mantan Komisioner Komisi Informasi Jatim ini menjelaskan, berkurangnya data pemilih karena berbagai sebab. Di antaranya pemilih tersebut telah meninggal dunia, pindah domisili, usianya belum cukup. “Pengurangan paling banyak karena terjadi perpindahan domisili,” ungkapnya.

Sebelum dicoret dari DPS, petugas di lapangan mencari namanama orang tersebut. Ketika tidak bisa ditemui, kemungkinan besar telah pindah domisili. Bahkan beberapa calon pemilih sudah meninggal dunia. Petugas kemudian mencoret nama orang tersebut.

Dia menjelaskan, sebelum DPS dijadikan Daftar Pemilih Tetap (DPT), DPS akan diumumkan di tingkat RT, RW hingga kelurahan. Masyarakat diminta aktif untuk melihat namanya apakah sudah tercantum dalam DPS atau belum. Jika datanya belum masuk DPS, masyarakat Surabaya sebaiknya segera menghubungi Panitia Pemilihan Suara (PPS) masing-masing.

“Saat penentuan DPT, data bisa menyusut dan bertambah.

Naik turun jumlah ini tidak masalah asalkan sesuai dengan kondisi lapangan,” ujarnya.

DPT bakal ditetapkan pada 1-2 Oktober. Namun, KPU Surabaya membuka kesempatan kepada masyarakat untuk memberi masu-

kan terhadap DPS sebelum menjadi DPT. Tanggapan masyarakat dibuka 10-19 September. Kemudian perbaikan DPS akan dilakukan pada 20-25 September.

“Ketika namanya ada namun belum masuk DPS, bisa segera lapor PPS. Cukup bawa bukti Kartu Keluarga (KK) atau KTP yang masih berlaku. Masyarakat kami imbau melapor sebelum penentuan DPT, jangan setelahnya,” pungkasnya.

KPU Kota Surabaya juga telah menggunakan Rp 10 Miliar dari Rp 70,3 miliar dana hibah APBD untuk Pilkada Surabaya 2015.

Pasalnya, KPU telah membuka empat kali pendaftaran Pilkada Surabaya 2015. Namun, KPU tidak merinci berapa anggaran yang telah dikeluarkannya.

Komisioner KPU Surabaya Divisi Perencanaan Keuangan dan Logistik Miftakul Ghufron mengatakan, dana yang dikeluarkan adalah pengeluaran mulai Mei hingga Agustus, khususnya untuk pembayaran honor. Seperti honor untuk Panitia Penyelenggara tingkat Kelurahan (PPK), Panitia Pemungutan Suara tingkat kelurahan (PPS), Petugas Pemutakhiran Data dan Pemilih (PPDP), dan akomodasi untuk tahapan Pilkada Surabaya.

Ghufron menjelaskan, sebagian besar honor tersebut adalah honor untuk ketua dan anggota PPK untuk kecamatan masing-masing 5 orang dari 31 kecamatan se-Surabaya, total ada 155 orang. Kemudian honor untuk PPS di kelurahan masingmasing tiga orang dari 154 kelurahan se-Surabaya dengan total 462 orang. Sedangkan untuk PPDP dua orang dari masingmasing 3.936 Tempat Pemungutan Suara (TPS) se- Surabaya, total ada 7872 orang.

“Honor untuk Ketua PPK sebesar Rp 1.750.000, untuk

anggota PPK sebesar Rp 1,5 juta.

Sementara honor untuk Ketua PPS Rp 1.250.000, dan Rp 1 juta untuk anggotanya. Sedangkan honor untuk PPDP masing-masing Rp 400.000,” urainya.

Terkait hal tersebut, kata Ghufron, KPU Surabaya sudah melaporkan penggunaannya ke DPRD Komisi A (Keuangan).

“DPRD juga sudah menanyakan berapa dan untuk apa saja penggunaan dana APBD oleh KPU. Semua sudah dijelaskan ke DPRD,” tandasnya.

Penelitian Berkas Lucy Pasangan Dr Rasiyo-Lucy Kurniasari yang diusung Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) harus melengkapi sejumlah persyaratan agar lolos sebagai Bacakada Pilkada Surabaya 2015. Pasalnya, Lucy, pendamping mantan Dinas Pendidikan Jatim belum menyerahkan berkas surat keterangan tidak pailit dari Pengadilan Niaga di Jakarta.

Selain itu, ijazah SMA milik Lucy hilang dan sebagai pengganti ijazah, Lucy menyerahkan surat keterangan dari pihak sekolah SMA Negeri 5 Surabaya.

Tak hanya ijazah SMA Lucy yang hilang, namun juga ijazah SD, SMP juga dinyatakan raib saat pindah rumah ke Jakarta beberapa tahun lalu. Namun, hal tersebut tidak menjadi masalah lantaran persyaratan yang dipakai hanya ijazah SMA. “Besok (hari ini, red) jam 10.00an kami mendatangi SMA Negeri 5 untuk melakukan proses penelitian terkait ijazah Bu Lucy yang hilang. Kami akan mengkorek apakah benar beliau sekolah di sana,” kata Komisioner KPU Surabaya Nurul Amalia Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Data saat dikonfirmasi Bhirawa, Minggu (13/9) kemarin. N geh

Daftar ORI, Ketua dan Wakil KPP Jatim Terancam Dipecat l Sambungan hal 1

namanya pelanggaran. Mereka berdua ini masih KPP Jatim kok tiba-tiba mau loncat ke ORI,” kata Muzamil, Minggu (13/9).

Muzamil menilai keduanya tak punya etika santun dalam menjunjung organisasi atau lembaga pemerintahan. “Seharusnya mereka itu mengundurkan diri dulu di KPP Jatim. Kok diam-diam sudah daftar KPP Jatim. Tak pamit ke Komisi A selaku jalur koordinasinya dan tak izin gubernur yang melantiknya. Mereka itu tak punya etika,” tandasnya.

Mantan Wakil Bupati Pa-

suruan ini menilai kinerja KPP Jatim menurun selama dipimpin Assistriadi Widjiseno dan Suprapto. “Buktinya selama ini digelar ekspose enam bulan sekali laporan kinerjanya. Tapi sekarang nggak ada. Bisa jadi mereka berdua hanya gunakan KPP Jatim untuk cari keuntungan atau referensi melangkah ke ORI,” sambungnya.

Muzamil memastikan dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan pimpinan Komisi A DPRD Jatim untuk meminta penjelasan dari keduanya. “Kalau benar dan kinerjanya tak bagus, saya secara tegas akan merekomendasikan keduanya

dipecat dari KPP Jatim meski jabatan mereka baru berakhir Mei 2016 mendatang,” tegasnya.

Menurunnya kinerja KPP diakui Ketua Komisi A DPRD Jatim Freddy Poernomo. Dia mengatakan, selama enam bulan ini belum ada laporan kerja dari komisioner KPP Jatim. Soal Ketua dan Wakil Ketua KPP yang mendaftar di ORI, Freddy memastikan akan meminta penjelasan kepada keduanya.

“Kalau benar, mereka secara etika harus mundur dari KPP Jatim sebelum daftar di ORI. Kalau mereka tiba-tiba daftar itu pelanggaran namanya,” tandasnya. n geh

Soekardo masih dibutuhkan untuk program transmigrasi di Disnakertrans maka diputuskan untuk mencari alternatif pengganti.

“Bapak Gubernur Soekarwo telepon saya langsung untuk mencari masukan siapa alternatif pengganti Bapak Soekardo. Saat itu saya mengusulkan Pak Djono (Sudjono) dan gubernur menyetujui. Nama itulah yang kemudian diusulkan Gubernur Jatim ke Depdagri,” kata Siswanto, Minggu (13/9).

Siswanto juga menjelaskan setelah berkomunikasi dengan Gubernur Soekarwo, selanjutnya dia melapor ke Bupati Ngawi Ir Budi Sulistyono tentang usulan Sudjono sebagai Pj Bupati Ngawi. Bupati Ngawi juga menyetujui, internal Kabupaten Ngawi juga tidak ada masalah dengan calon Pj. Dipaparkan apa alasannya mengusulkan Sudjono sebagai Pj Bupati Ngawi karena dia pernah bekerjasama dengan Sudjono saat sama-sama masih bekerja di Pemprov Jatim.

“Pak Djono pernah menjadi pimpinan saya di Biro Perlengkapan, beliau jadi Kepala Biro, saya saat itu jadi Kabag. Beliau baik, saya tahu cara kerjanya,” katanya.

Karena itu tidak benar jika disebut-sebut dia menghambat atau menjegal usulan Sudjono sebagai Pj Bupati Ngawi. Apalagi tidak mungkin sekelas Sekda bisa menghambat SK Depdagri.

Justru jika SK itu tidak segera turun, sebagai Sekda Ngawi sekaligus Plh Bupati Ngawi akan kesulitan untuk melangkah mengambil kebijakan.

“Kewenangan Plh itu sangat terbatas, lebih-lebih berkaitan dengan kebijakan anggaran. Untuk itu saya mohon Pemprov Jatim untuk dapat segera menanyakan SK Pj Bupati Ngawi ke Depdagri agar bisa segera turun dan dilantik. Jika Pj Bupati Ngawi sudah dilantik, pekerjaan saya akan semakin ringan. Saya dan Pak Djono bisa segera bekerjasama menjalankan tugas,” katanya.

Siswanto menganalisa mencuatnya rumor tak sedap soal SK Pj Bupati Ngawi kemungkinan berasal dari tertundanya dua kali pelantikan Pj Bupati Ngawi di Gedung Negara Grahadi.

Semula 9 Agustus Pj Bupati Ngawi dijadwalkan dilantik oleh Gubernur Jatim di Gedung Negara Grahadi, tapi 8 Agustus sore saat Bupati, Wakil Bupati dan unsur Muspida Kab Ngawi sudah berada di Surabaya dapat kabar kalau SK itu belum turun. Pelantikan batal, rombongan balik

ke Ngawi. Hal yang sama terjadi lagi. Dijadwalkan pelantikan pada 19 Agustus berdasar undangan resmi dari Pemprov Jatim, tetapi pada 18 Agustus malam saat rombongan telah berada di Surabaya dapat kabar pelantikan dibatalkan karena SK belum turun.

Tak kunjung turunnya SK Pj Bupati Ngawi ini tentu memantik beragam spekulasi. Karena dari 18 kabupaten/kota yang menggelar Pilkada serentak 9 Desember 2015, Ngawi merupakan daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir paling awal, yakni 27 Juli. Tapi sampai sekarang SK Pj Bupatinya belum turun.

Gubernur Soekarwo sebelumnya menjelaskan sebanyak 12 pejabat di lingkungan Pemprov Jatim akan menempati posisi barunya sebagai Pj bupati dan wali kota yang daerahnya menggelar Pilkada pada Desember 2015. Dari 12 nama tersebut, 5 nama sudah disetujui oleh Kemendagri, sedangkan 7 lainnya saat ini masih proses.

“Pj gelombang kedua ini semua SK-nya sudah turun, kecuali Pj Bupati Ngawi.

Tapi saya berani mengatakan (Pj Bupati Ngawi) sudah ada jaminan dari Dirjen,” kata Gubernur Jatim Soekarwo.

Lima nama pejabat pemprov yang bakal mengisi posisi sebagai Pj bupati dan wali kota yakni, Kepala Baperpusip Sudjono sebagai Pj Bupati Ngawi, Inspektur Provinsi Jatim Nurwiyatno sebagai Pj Wali Kota Surabaya, Kepala Badan Diklat Akmal Boedianto sebagai Pj Bupati Gresik, Kepala Dinas PU Bina Marga Supaad sebagai Pj Bupati Jember dan Asisten I Sekdaprov Jatim Zainal Muhtadien sebagai Pj Bupati Situbondo. Kelima pejabat ini direncanakan akan dilantik secara bersama-sama di Gedung Negara Grahadi pada 28 September 2015.

Sedangkan 7 pejabat lain yang akan menempati posisi sebagai Pj bupati dan wali kota yakni, Kepala BPBD Jatim Sudarmawan sebagai Pj Bupati Sumenep. Asisten II Sekdaprov Jatim Hadi Prasetyo sebagai Pj Bupati Malang.

Kepala Bapemas Zarkasi sebagai Pj Bupati Banyuwangi. Kepala Bakesbangpol Jonathan Judianto sebagai Pj Bupati Sidoarjo.

Staf Ahli Gubernur M Ardi Prasetyawan sebagai Pj Bupati Mojokerto. Kepala Dinas Pertanian Wibowo Ekoputro sebagai Pj Wali Kota Pasuruan, serta Kepala Disbupar Jarianto sebagai Pj Bupati Trenggalek. Ketujuh nama ini sudah diusulkan ke Depdagri dan kemungkinan akan dilantik Oktober. n tis

Tim Independen Rekomendasi Audit Ulang BWR l Sambungan hal 1

“Kesimpulan dari tim, penyusunan keuangan tidak ada data yang lengkap, alasan perusahaan tidak beroperasi tidak bisa dijadikan alasan tidak adanya data keuangan,” ujar Punjul.

Menyusul hal tersebut akan dilakukan audit 2 kali.

Audit pertama untuk mencari tahu kondisi keuangan pada direksi PT BWR yang pertama. Dan audit yang kedua dilakukan untuk memastikan direktur dan komisaris yang baru tidak mempunyai utang dari audit yang dulu.

Pelaksanaan audit ini menurut Punjul tidak akan

berpengaruh terha­d ap pelaksanaan RUPS. Karena rapat pemegang saham ini bisa dilakukan di sela-sela pelaksanaan audit.

Begitu juga dengan pengalokasian anggaran sebesar Rp 2,5 miliar untuk PT BWR pada APBD 2015 ini tidak akan terpengaruh.

Baik eksekutif maupun legislatif tidak akan melakukan pencoretan.

“Anggaran itu tetap kita gedok, kan ada jeda waktu untuk evaluasi dari gubernur. Begitu hasil evaluasi gubernur selesai, RUPS sudah selesai dilaksanakan.

Yang penting kita sudah melaksanakan rekomendasi BPK tersebut,” terang Punjul. n nas

Berkah Daun Mahoni, Satu Bulan Omzet Mencapai Rp 70 Juta l Sambungan hal 1

Tanaman mahoni adalah salah satu tanaman yang mudah ditemui di Bojongeoro.

Tanaman tersebut memiliki kualitas kayu yang baik setelah jati. Sehingga banyak orang yang menanamnya. Biasanya, hanya pohonnya yang diminati.

Pasalnya, cocok digunakan untuk dibuat furnitur.

Kendati demikian, masyakarat Desa Beji, Kedewan tiga tahun terakhir juga tertarik dengan daunnya. Selain, daun mahoni bisa dijadikan pupuk kompos. Daunnya saja bisa laku sampai keluar negeri.

Cara mengolah daun mahoni

menjadi pupuk sama seperti membuat pupuk kompos pada umumnya. Dalam mengolah daun mahoni, terlebih dahulu para pekerja menyortir daun yang masih berada di dalam sak.

Kemudian daun tersebut dimasukkan dalam mesin penggilingan yang natinya akan kembali disortir. Daun mahoni yang telah hancur, secara otomatis akan memisah dan terjatuh ke bawah. Hanya daun mahoni yang utuh yang dipilih. “ Setelah itu, daun-daun tersebut dibiarkan membusuk selama beberapa minggu. Baru setelah itu bisa digunakan

untuk memupuk tanaman.

Kami sudah menggunakan pupuk ini dan hasilnya sangat bagus,’’ jelas Tahan.

Selanjutnya, daun mahoni yang disortir dipisahkan di tempat tersendiri. Kemudian akan dimasukkan dalam alat pengepakan yang dikemas dalam sak. Sementara itu, setiap satu kemasan sak memiliki berat 10 kilogram. “ Daun yang telah dikemas tersebut yang akan dikirim ke Jepang dengan harga per kilogramnya sebesar Rp 1.500. Untuk bahan mentah daun kering mahoni dari para petani, mereka biasa membeli dengan harga Rp 500 per kilo-

gramnya,” terangnya.

Belakangan ini, bukan pupuk kompos mahoni yang laris terjual. Namun, daun kering mahoni tersebut yang dilirik seorang pengusaha di Jepang. Akhirnya, dia mulai mengirimkan daun-daun kering tersebut ke Jepang. “ Karena, Jepang mempunyai cara tersendiri untuk mengolah daun tersebut. Entah dijadikan apa di Jepang saya tidak tahu pastinya,” ujarnya.

Dalam satu bulan, usaha pupuk kompos daun kering mahoni ini mampu menghasilkan pendapatan antara Rp 70 sampai Rp 80 juta.

Dalam sebulan, dia bisa 2 kali melakukan pengiriman ke Jepang. “Kontrak saya dengan Jepang dalam setahun harus bisa mengirim 60 kontainer daun,” ujarnya.

Namun usaha yang berdiri sejak 2013 tersebut, masih belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Padahal mereka terkendala modal untuk memenuhi target dari konsumen. Tak hanya itu, untuk alatnya sendiri, mereka masih menyewa kepada kelompok tani lain. Sementara itu, daun mahoni yang hancur saat proses penyortiran mereka manfaatkan sendiri untuk pupuk kompos. *

12

UTAMA

Senin Legi, 14 SEPTEMBER 2015

Usai Jalani ToT KPK

Pejabat Eselon II Jadi Role Model Anti Korupsi Pemprov, Bhirawa Pejabat Eselon II di lingkungan Pemprov Jatim menjadi role model Tunas Integritas Antikorupsi di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing. Sebagai role model, dibutuhkan kepercayaan diri dan integritas untuk antikorupsi.

Ia mengatakan, para pejabat eselon II berperan sebagai role model dalam menumbuhkembangkan agen perubahan dalam pelaksanaan anti korupsi dan prinsip-prinsip reformasi birokrasi, yang bisa dinilai dari output capaian berupa tumbuh dan berkembangnya satuan kerja.

“Korupsi sudah menjadi penyakit moral dan akhlak. Untuk memperbaikinya harus dimulai dari individu masing-masing.

Oleh karena itu, program pembangunan integritas menjadi tahap awal pencegahan yang dimulai dari pejabat eselon II sebagai role model di SKPD masing-masing,” ujarnya, Minggu (13/9).

Dijelaskannya, komitmen dan dukungan pimpinan unit kerja merupakan faktor terpenting berhasilnya perubahan manajemen reformasi birokrasi, di samping perubahan mindset dan budaya kerja serta menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan. Role model tersebut bisa dibentuk melalui

kegiatan ToT Tunas Integritas yang dilaksanakan KPK RI. Untuk itu, Sekdaprov Jatim berharap kepada KPK agar bersedia memberikan training kembali dengan jumlah peserta yang lebih banyak sehingga lebih cepat lahir tunastunas integritas yang baru.

“Kita jangan sampai gagal membangun integritas, tetapi

malah berhasil dalam kaderisasi koruptor. Oleh karena itu, program pembinaan integritas dapat dijadikan tahapan awal dalam membangun masyarakat serta bertujuan memberikan kebaikan bagi banyak orang. Integritas harus dibangun bagi semua individu,” harapnya. Lebih lanjut disampaikannya, setelah mempunyai banyak tunas integritas, selanjutnya Pemprov Jatim akan membentuk Komite Integritas yang berkomitmen memberikan pertimbangan guna pembentukan tunas integritas dan pembangunan sistem integritas organisasi di lingkungan Pemprov Jatim. Q iib

Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM saat berbinjang-binjang dengan pejabat KPK disela-sela penutupan TOT.

Pasar Rakyat Topang Perekonomian Probolinggo, Bhirawa Keberadaan Pasar Rakyat (PR) yang semula dikenal sebagai pasar tradisional, perlu dilindungi dan dipertahankan keberadaannya, walaupun saat ini seang berkembang pasar moderent (waralaba).

Wali Kota Probolinggo Hj. Rukmini Buchori, mengatakan dengan program jelajah Pasar Rakyat Nusantara, Bank Danamon bersama-sama pemerintah kota Probolinggo terus berupaya untuk melaksanakan revitalisasi terhadap pasar rayat, dengan berupayah merobah pe-

rilaku masyarakat, Berbagai upaya dilakukan pemerintah kota Probolinggo untuk menjadi pasar rakyat sebagai pasar yag lebih baik lagi, tidak sekedar sebagai pasar namun sebagai tempat bertemua antara pedagang dan pembeli dengan harga yang paling murah dibandingkan dengan harga yang ada di pasar moderet.

Selain itu pula pasar rakyat khususnya untuk pasar baru saat ini sudah tidak lagi menjadi sebuah pasar, melainkan juga menjadi tempat wisata yang cukup menarik, disamping ban-

gunan pasar Paling kuno juga memiliki keunikan tersendiri, dengan bank sampahnya.

Pasar rakyat sebagai penggerak perekonomian yang sangat strategis, sebagai tempat perputaran uang yang cuup handal setiap harinya. “Namun masih banyak pasar rakyat yang belum bisa memberikan keamanan dan kenyamanan, semua itu disebabkan pasar tersebut kumuh, bau, becek dan gelap, untuk itulah perlu dilakukan pembenahan baik fisik maupun non fisik,” kata Hj. Rukmini, Minggu (13/9). Q wap

Realisasi Program Toko Tani di Jawa Timur Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi Jatim

Jatim Siap Wujudkan Program Toko Tani Provinsi Jawa Timur siap merealisasikan beroperasinya Toko Tani di Jawa Timur. Sebagai bentuk kesiapan tersebut, Jumat (11/9) Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim bersama Kementerian Pertanian melakukan pengecekan lapangan terkait kesiapan toko tani yang ada di Jawa Timur.

“

Badan Ketahanan Provinsi Jatim telah mem bentuk tim yang bekerja sama dengan Bu log untuk menentukan titik titik mana toko tani itu didirikan,” kata Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Dr Ardo Sahak, SE, MM saat ditemui Bhirawa diselasela peninjauan lokasi Tono Tani Komplek Pergudangan Bulog Buduran 1, Jl. Raya Buduran. Menurut Ardo, saat ini pihaknya sudah menyiapkan 10 lokasi Toko Tani yang akan diajukan ke Kementerian Pertanian. Selanjutnya, Kementerian yang akan melakukan verifikasi untuk ditetapkan sebagai Toko Tani.

Kepada Bhirawa, Ardo juga menjelaskan untuk Jatim sebenarnya tidak ada jatah khusus harus menyiapkan berapa lokasi Toko Taninya, tetapi prinsipnya semakin banyak tentu semakin baik.

“Kalau misalnya nanti setiap Kabupaten/Kota bisa memiliki 10 Toko Tani tentu akan sangat

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Dr H Akhmad Sukardi, MM saat memimpin rapat koordinasi persiapan pendirian Toko Tani di Jatim yang dihadiri Kepala BKP Jatim Dr Ardo Sahak, SE, MM dan Kepala BKP Kementerian Pertanian Dr Ir Gardjita Budi,ST, M.Agr beserta jajarannya.

membantu petani dan masyarakat. Hanya saya tekankan bahwa semua Toko Tani tersbeut harus benar-benar bisa berfungsi,” kata Ardo

Kepala BKP Jatim Dr Ardo Sahak, SE, MM beserta Kepala BKP Kementerian Pertanian Dr Ir Gardjita Budi, ST, M.Agr beserta jajarannya saat melakukan peninjauan persiapan lokasi Toko Tani di Jatim.

Sahak lagi. Ardo sungguh berharap agar Toko Tani di Jatim nanti segera bisa terealisais.

“Harapannya pada saat peringatan Hari Pangan Sedunia tahun 2015 ini Toko Tani di Jatim sudh bisa dilaunching,” tutur Ardo penuh keyakinan. Usai melakukan pengecekan lapangan terkait kesiapan Toko Tani, dilanjutkan dengan rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Dr H Akhmad Sukardi, MM. Usai memimpin rapat, Sekdaprov Jatim Soekadri mengapreasiasi program kementerian pertanian yang ingin mengembangkan Toko Tani di Jatim.

“Jawa Timur memiliki komitmen kuat yang sejalan dengan visi pendirian Toko Tani,” jelas Sukardi. Pemerintah Provinsi Jatim lanjut Sukardi melalui BKP Jatim akan sangat mendukung dalam mewujudkan gagasan mulia tersebut. Menurut Sukardi, keberadaan Toko Tani diharapkan akan membuat kehidupan petani semakain sejahtera, sementara masyarakat juga bisa menjangkau harga kebutuhan pokoknya.

Ditemui di tempat yang sama, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Dr Ir Gardjita Budi, ST, M.Agr menjelaskan bahwa Toko Tani masih dalam tahap ujicoba.

Harapannya tahun depan (2016, red) sudah ada 1000 toko tani yang berdiri di Indonesia.

Keberadaan Toko Tani jelas Gardjita adalah untuk membantu para petani bisa mendapatkan harga jual yang layak secara ekonomi, sementara harga belinya nanti juga tidak memberatkan masyarakat luas.

“Bulog bisa membeli harga petani yang layak yakni ada keuntungan di petani. Bulog bisa mengembangkan dengan menggandeng mitra kerjanya untuk memasarkannya kepada masyarakat dengan harga yang tidak melebihi harga pasaran,” jelas Gardjita. Dengan demikiann, program Toko Tani ini selain untuk mendukung stabilisasi harga, juga untuk memberikan kemudahan akses konsumen/masyarakat terhadap bahan pangan pokok dan strategis.

Ketika ditanyakan terkait wilayah yang akan dijadikan pilot project program ini, Gardjita menjelaskan bahwa pendirian Toko Tani ditujukan untuk daerah yang merupakan sentra konsumen dan sering mengalami gejolak harga pangan pokok dan strategis.

“Daerah merupakan lokasi merupakan barometer strategis pasokan dan harga pangan,” jelas Gardjita. Selain itu, lokasi tersebut merupakan pasar regional yang mempengaruhi stabilitas harga dan pasokan pangan pokok strategis di wilayah sekitar pasar.

“Dan satu lagi yang penting adalah meru-

pakan lokasi Bulog Mart berusaha,’ jelasnya.

Untuk tahun 2015 ini, wilayah-wilayah yang menjadi lokasi uji coba diantaranya adalah wilayah Jabodepotabek (Jakarta, Tangerang, Depok, Bogor, Bekasi), Bandung, Semarang dan Jawa Timur. Q adv