binder15jun21

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Selasa Pahing, 15 JUNI 2021

PMI Jalur Darat dan Laut Tak Terpantau Pemerintah Strain Covid-19 Bangkalan Mirip dengan Kudus

Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim memastikan seluruh kedatangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal luar negeri telah menjalani proses pengecekan secara ketat sekaligus karantina di Asrama Haji Surabaya. Sayang tak semua PMI terpantau dalam koordinasi Satgas pemulangan PMI. Khususnya mereka yang datang bukan melalui jalur penerbangan internasional.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menuturkan, banyak PMI yang datang melalui jalur laut dan darat tidak dalam kordinasi penanganan tim satgas.

Misalnya PMI asal Malaysia yang pulang lewat Johor menggunakan jalur darat menuju Batam kemudian menggunakan penerbangan

domestik ke Juanda.

“Ini yang sebetulnya kami komunikasikan intensif dengan BNPB karena ada hal yang harus dilakukan pengetatan di titik-titik pemulangan mereka tidak semua menggunakan penerbangan internasional. Begitu juga untuk pelabuhan,” tutur Gubernur Khofifah,

Senin (14/6).

Namun Khofifah memastikan PMI yang datang menggunakan penerbangan internasional dan mereka landing di Juanda sudah dalam kordinasi KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan). Kalau sudah seperti itu, maka mereka juga dalam kordinasi Dan-

rem 084 sebagai tim satgas pemulangan PMI. Sehingga semua sudah melalui proses karantina di Asrama  ke halaman 11

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa

Pemkab Trenggalek dan Pemprov Jatim Bebaskan ODGJ dari Pasungan Trenggalek, Bhirawa Pemkab Trenggalek bekerja sama dengan Pemprov Jatim dan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Menur lakukan pembebasan pasung terhadap ODGJ (orang dengan gangguan jiwa), Senin (14/6/).

Sekitar 18 ODGJ di seluruh wilayah Kabupaten Trenggalek yang selama ini dipasung akan mendapatkan perawatan di RSJ Menur.

“Salah satunya adalah kita

ingin memastikan tidak ada satupun warga di Trenggalek yang terpasung, jadi mereka harus diberikan pelayanan sebaik-baiknya,” kata Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin.

Menurut Bupati Nur Arifin, program bebas pasung tersebut juga selaras langkah yang dilakukan oleh Pemkab Trenggalek dalam mewu ke halaman 11

Segera Wujudkan SMK Kelas Animator di KEK Singhasari Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin bersama Kepala Dinsos Jatim, Alwi saat berdialog dengan klien pasung yang dibebaskan. Setidaknya ada 14 klien pasung yang dibebaskan untuk mendapatkan pengobatan dan diberikan keterampilan.

Stafsus Presiden Minta Pemprov Prioritaskan Vaksinasi Disabilitas Pemprov, Bhirawa Staf Khusus Presiden Bidang Sosial Angkie Yudistia meminta Pemprov Jatim agar memprioritaskan program vaksinasi untuk penyandang disabilita. Hal ini mengingat jumlah penyandang disabilitas Jatim cukup besar mencapai lebih dari 4 juta orang.

“Kami ke sini dalam rangka sinergitas, termasuk meminta vaksinasi bagi disabilitas diprioritaskan,” ujar Angkie ditemui usai bertemu Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto  ke halaman 11

MITRA

Program Tilik Warga MELAYANI warga sudah menjadi kewajiban bagi pejabat pemerintah khususnya dilingkup kecamatan. Hal inilah yang dilakukan Camat Semampir, Siti Hindun Robba Humaidiyah SPd SE MSi, yang biasa dipanggil Hindun, yang selalu bisa dekat dengan warganya.

Menurutnya, saat pertama kali menjabat sebagai Camat Semampir, Kota Surabaya, Hindun sudah membuat terobosan program yang bisa membuat dirinya

Siti Hindun Robba Humaidiyah SPd SE MSi

Sentil

DPRD Kompak Tolak PPN Sembako dan Pendidikan -

Ini harus diperjuangkan

Sukses Bebaskan Tiga OPD dari Jeratan Hukum - Tenang, kasus lainnya masih ada Pemohon Kartu Kuning di Kantor Disnaker Turun Drastis - Bukan berarti tidak butuh kerja loh

 ke halaman 11

Polda Amankan 67 Tersangka Premanisme Pungli

Polda Jatim, Bhirawa Ditreskrimum Polda Jatim beserta Polres jajaran berhasil mengamankan sebanyak 67 tersangka kasus premanisme dan pungutan liar (pungli). Hal ini sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit untuk membrantas praktik premanisme.

“Tim dari Ditreskrimum Polda Jatim dan Satreskrim Polres jajaran berhasil mengamankan 67 pelaku praktik premanisme dan pungli,” kata Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko, Senin (14/6).  ke halaman 11

oky abdul sholeh/bhirawa

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko (tengah) Bersama jajaran Ditreskrimum Polda Jatim saat menunjukkan bb dan 67 pelaku premanisme dan pungli di Mapolda Jatim, Senin (14/6).

DPRD Kompak Tolak PPN Sembako dan Pendidikan DPRD Jatim, Bhirawa Penolakan terhadap wacana pemerintah untuk menarik pajak pertambahan nilai (PPN) bahan pokok sembako dan pendidikan terus bergulir. Termasuk kalangan legislatif di DPRD Jatim juga ramai-ramai meminta wacana tersebut untuk dikaji ulang.

Anggota Fraksi Gerindra arif yulianto/bhirawa DPRD Jatim Hidayat menolak keras adanya rencana Ema Umiyyatul Chusnah. pemerintah tersebut karena wacana itu hanya akan menyulitkan rakyat.

“Pertama, hari ini situasi pandemi belum selesai.  ke halaman 11

Wali Kota Dewanti Apresiasi Kejari

Sukses Bebaskan Tiga OPD dari Jeratan Hukum Kota Batu,Bhirawa Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko memberikan apresiasi berupa penghargaan ke Kejari Kota Batu melalui Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) yang berhasil membebaskan tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Batu dari jeratan hukum.

Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejari Batu menang atas gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Nining Kusumaningsih. Atas keberhasilan ini, Wali Kota Dewanti memberikan penghargaan ke Kasie Datun Kejari Batu, Muhammad Bayanullah saat apel

pagi di halaman Balai Kota Batu,Senin (14/6).

Diketahui, Kasi Datun Muhammad Bayanullah bersama Tim JPN Kejari Batu melaksanakan sidang perkara perdata mewakili tiga OPD Pemkot Batu sebagai tergugat. Yaitu, Inspek ke halaman 11

Kasi Datun Bayanullah SH MH saat mendapatkan piagam penghargaan dari Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko.

Memaknai Lagu ‘Untuk Lamongan Tercinta’

Jika Ngaku Orang Lamongan, ya Harus Beli Produk Lamongan dan Cinta Persela “Dimana pun kita berdiri, ingatlah tuk kembali. Berbagi hati, berbagi mimpi. Kobarkan semangat ini. Kini saatnya kita melangkah dan mencipta karya, untuk Lamongan tercinta. Mari kita bersama, satukan cita-cita, wujudkan Lamongan yang indah, sejahteraa…”.

Alimun Hakim, Suprayitno, Kabupaten Lamongan

Demikian penggalan lirik lagu berjudul ‘Untuk Lamongan Tercinta’, karya Sogie, yang dinyanyikan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi bersama penciptanya, Sogie dalam acara momen 100 hari kerja bupati dan Pelantikan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Lamongan, Periode 2021-2024 yang

di gelar di Pendopo Lokatantra Lamongan, pekan lalu.

Dalam bait lagu tersebut, memang mengandung makna yang dalam. Intinya warga Lamongan harus cinta Lamongan dan membangun Lamongan. Lagu itu tercipta berdasarkan kisah inspirasi hidup Sogie yang merantau, dan sedang kangen dengan kampung halamannya.

“Lagu saya ini terinspirasi dari kisah hidup saya yang dulu

alimun hakim/bhirawa

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi bersama Sogie menyanyikan lagu berjudul ‘Untuk Lamongan Tercinta’ sebagai wujud mencintai daerah kelahiran.

pernah menjadi orang perantauan.

Singkat cerita, saya rindu dengan kampung halaman di Lamongan.

Sebagai pesan pribadi, saya ingin mengingatkan kepada warga Lamongan untuk ingat dan mencintai kampung halaman,” ujar Sogie.

Lagu ciptaannya ini, lanjutnya, merupakan wujud kecintaannya terhadap kampung halamannya.

Lamongan bagi Sogie merupakan hati. Jika sudah cinta, harus ditunjukkan dengan sikap dan tindakan yang nyata. “Kalau ngaku orang Lamongan, ya harus beli produk Lamongan. Kalau merasa orang asli Lamongan ya harus cinta Persela. Sebab mencintai  ke halaman 11

EKSEKUTIF

Selasa Pahing, 15 Juni 2021

Halaman 2

Wali Kota Hadi Kembangkan Eco Pesantren Kuatkan Program Sekolah Adiwiyata di Tingkat MA Pemkot Probolinggo, Bhirawa Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidn didampingi istri sekligus ketua Tim Penggerak PKK Kota Probolinggo Aminah Hadi Zainal Abidin hadiri kegiatan penanaman tanaman budidaya yang digelar MA Riyadlus Sholihin, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan.

“Dalam rangka menyambut Hari Lingkungan Hidup sedunia pada tanggal 5 Juni 2021 maka kami MA Riyadlus Sholihin mengadakan kegiatan dengan tema penanaman tanaman budidaya di MA Riyadlus Sholihin bersama Walikota Probolinggo,” terang Ketua Adiwiyata MA Riyadlus Sholihin Indah Yulianti, Senin (14/6).

Bibit yang ditanam adalah jenis buah-buahan yang diperoleh dari donasi Komtari Kehati (Komunitas Pelestari Keanekaragaman Hayati) DLH Kota Probolinggo, wali murid dan seluruh dewan guru MA Riyadlus Sholihin. Program sekolah adiwiyata adalah sebuah program untuk mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan.

Setelah menyerahkan bibit tanaman kepada Kader Adiwiyata MA

Riyadlus Sholihin, Wali Kota Habib Hadi bersama dengan pimpinan perangkat daerah antara lain Kepala DLH Rachmadeta Antariksa, Kepala Dispopar Budi Krisyanto, Kalaksa BPBD Kota Probolinggo Sugito Prasetyo, Camat Kademangan Gofur Effendy, Lurah Ketapang dan perwakilan Kemenag melakukan penanaman bibit tanaman di kawasan Pondok Pesantren Riyadlus Sholihin..

Menurut Habib Hadi, selain untuk mewujudkan sekolah adiwiyata, kegiatan penanaman ini juga bisa dijadikan sebagai sarana edukasi kelestarian lingkungan bagi para siswa didik.

“Tentunya ini suatu kegiatan yang bermanfaat khususnya untuk ikut serta andil adiwiyata dan menjaga kelestarian lingkungan, mengedukasi kepada anak didik yang ada disini,” jelas wali kota.

Habib Hadi berharap kegiatan serupa juga bisa dilakukan oleh lembaga pendidikan lainnya. “Jadi saya berharap semua lembagalembaga pendidikan bisa meningkatkan edukasi-edukasi yang positif sehingga mereka semua nan-

tinya bisa turut andil dalam menjaga kelestarian lingkungan dan bisa mengembangkan suasana yang nyaman, aman, asri di wilayah masing masing,” harapnya.

Selain dukungan terhadap program adiwiyata, Habib Hadi juga berencana untuk mengembangkan program eco pesantren, “Khususnya di lingkungan pondok pesantren ini kita akan berupaya untuk melakukan terobosan-terobosan yang mana eco pesantren ingin kita kembangkan disini,” kata Habib Hadi yang pagi itu ikut menanam bibit alpukat.

Terselenggaranya kegiatan penanaman tanaman budidaya ini juga tidak lepas dari dukungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo.

“Jadi untuk pondok pesantren, sekolah ya kan, pemerintah selalu melakukan pembinaan dan dukungan, nah antara lain pagi ini kegiatannya juga didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan penyediaan bibit-bibit,” terang Kepala DLH Kota Probolinggo Rachmadeta Antariksa.

Pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam keles-

wiwit agus pribadi/bhirawa

Wali Kota Hadi tanam Alpukat di MA Riyadlus Sholihin.

tarian dan pengelolaan lingkungan, patut disadari bersama. Karenanya, Pemkot menggelar Coffe Morning Ngopi Item Mesra bersama Wali Kota Probolinggo. Ngopi Item Mesra merupakan singkatan dari

Ngobrol Perduli Lingkungan, Mitra, Perusahaan, dan Masyarakat Menuju Sejahtera.

Dalam sharing dua arah antara pemkot dengan para stakeholder ini, membuahkan sebuah

komitmen bersama untuk mengurangi sampah plastik. DLH melalui UPTD Laboratorium, juga menggelar pengambilan dan pengujian kualitas air rumah tangga gratis. [wap]

Pemkab Optimis Jalan Tol Malang-Kepanjen Dibangun Tahun 2022 Pemkab Malang, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang optimis jika pembangunan Jalan Tol Malang-Kepanjen akan dimulai pembangunannya pada tahun 2022 mendatang.

Wali Kota Pasuruan, H Saifullah Yusuf saat serah terima jabatan Sekda, Ketua Umum Dharma Wanita dan jabatan pimpinan tinggi Pratama di halaman Gedung Gradika Bhakti Praja, Kota Pasuruan, Minggu (13/6) malam.

Gus Ipul Ajak Semua OPD Wujudkan Kota Madinah Pemkot Pasuruan, Bhirawa Wali Kota Pasuruan, H Saifullah Yusuf mengajak jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama-sama mewujudkan Kota Madinah (Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmoni Warganya).

Menurut Gus Ipul, menjalankan sebuah pemerintahan itu seperti berkendara bersama dalam sebuah rombongan untuk pergi ke suatu tujuan. Rombongan itu harus ada sopirnya, ada kedaraannya, ada BBMnya dan harus ada GPS-nya.

“Sama seperti memimpin Kota Pasuruan yang saat ini sedang menuju Kota Madinah. Tujuan kita, dengan target waktu 3,5 tahun ke depan harus sudah sampai di sana dan arus tepat waktu. Makanya, Saya yakin temanteman bisa diajak bekerja sama untuk mewujudkan Kota Madinah,” ujar Gus Ipul disela-selah serah terima jabatan Sekda, Ketua Umum Dharma Wanita dan jabatan pimpinan tinggi Pratama, Minggu (13/6) malam.

Gus Ipul menjelaskan bersama Mas Adi sudah tiga bulan me-

mimpin Kota Pasuruan. Ada beberapa target yang terlaksana.

Pencapaiannya terukur dan tercatat.

Tentu pada pencapaian itu akan menjadi pedoman, pegangan dan inspirasi ke depan.

“Panglima perangnya adalah Pak Rudi (Sekda Kota Pasuruan yang baru dilantik), targetnya harus terpenuhi semua. Saya dan Mas Adi akan menentukan target yang harus dipenuhi dan diperjuangkan tiga bulan ke depan, sampai akhir masa pengabdian” urai Gus Ipul.

hilmi husain/ bhirawa

Pejabat nomer satu di Kota Pasuruan ini menyatakan bahwa secara bertahap pihaknya akan menetapkan eselon III dan IV untuk menempati posisi yang selama ini kosong.

Harapannya, untuk mengurai permasalahan kekosongan jabatan.

“Banyak posisi strategis tidak ada orangnya, sehingga menghambat dalam pengambilan keputusan. Sehingga, kekosongan jabatan tidak baik dan membuat roda pemerintahan tidak berjalan maksimal,” imbuhnya. [hil]

Sedangkan pembangunan jalan tol tersebut, nantinya akan melewati empat kecamatan, yakni Bululawang, Gondanglegi, Pakisaji, dan Kepanjen. Dan jika jalan tol selesai dibangun, maka akan mempercepat peningkatan perekonomian di wilayah Malang Selatan.

Demikian yang disampaikan, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Wahyu Hidayat, Senin (14/6), kepada wartawan. Menurutnya, rencana pembangunan Jalan Tol Malang-Kepanjen sudah ada Feasibility Study (FS) atau Studi Kelayakannya, dan saat ini memasuki proses pelelangan tender pembebasan lahan.

Karena hingga kini masih belum semua lahan dibebaskan, hal ini masih menunggu tender. “Dan siapa nanti yang akan melaksanakan dalam pembebasan lahan untuk jalan tol tersebut,” paparnya.

Dan setelah itu, lanjut dia, baru akan ada kelanjutna untuk realisasi pembebasan lahan, yang ditargetkan proses pembebasan lahan selesai di tahun 2021 ini.

Karena dari penyelesaian proses pembebasan lahan, maka baru pembangunan infrastruktur jalan tol dilak-

sanakan pada tahun 2022 mendatang. Sedangkan untuk anggaran pembangunan fisik tersebut berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) yang ditargetkan selesai pengerjaannya selama dua tahun.

“Dan jika pembangunan Jalan Tol Malang-Kepanjen dimulai tahun 2022, maka tahun 2024 sudah siap dioperasikan. Sehingga selesainya jalan itu, sudah ditunggu-tunggu masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Malang,” ujar Wahyu.

Secara terpisah, Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Malang Abdul Kodir menambahkan, pembahasan dalam pembebasan lahan untuk Jalan Tol Malang-Kepanjen masih di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPUBM) Kabupaten Malang.

Sedangkan untuk rute jalan tol tersebut masih belum di ketahui, apakah ada Tanah Kas Desa (TKD) atau tanah wakaf. Sebab, hingga kini Kemen PUPR masih belum memberikan kepastian terkait trase jalan atau garis tengah sumbu jalan. [cyn]

1.753 ASN Pemkot Jadi Orang Tua Asuh bagi Anak MBR Pemkot Surabaya, Bhirawa Setelah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan imbauan kepada seluruh ASN untuk menjadi orang tua asuh bagi anak-anak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), akhirnya banyak pegawai atau ASN Pemkot Surabaya yang mendaftar menjadi orang tua asuh.

Hingga, Senin (14/6), sudah ada sebanyak 1.753 pegawai menjadi orang tua asuh dan menanggung sebanyak 2.416 anak asuh dari kalangan MBR. Wali Kota Eri mengaku tidak ingin ada anak Surabaya yang putus sekolah meski di tengah pandemi Covid19 yang mempengaruhi perekonomian warga.

Makanya, ia pun mengimbau kepada seluruh pegawai atau ASN di lingkungan Pemkot Surabaya untuk berpartisipasi dalam program beasiswa pendidikan tersebut, yaitu dengan menjadi orang tua asuh bagi anak-anak yang berasal dari keluarga MBR.

“Alhamdulillah sampai hari ini, Senin 14 Juni 2021, sekitar pukul 09.26 WIB, sudah ada sebanyak 1.753 pegawai yang menjadi donatur. Mereka akan menanggung 2.416 anak asuh dari kalangan anak-anak MBR. Jumlah ini akan terus bertambah seiring berjalannya waktu,” kata Wali Kota Eri, kemarin.

Menurutnya, para donatur atau pegawai Pemkot Surabaya itu akan menyisihkan penghasilannya sebesar Rp125 ribu setiap bulan, dan akan berlaku sampai 3 tahun atau sampai anak itu lulus sekolah.

“Ini zakat penghasilan kita. Bisa dibayangkan kalau ini disatukan untuk membantu anak asuh ini, pasti mereka akan sangat terbantu di tengah pandemi ini,” tegasnya.

Melalui program ini, Wali Kota Eri mengaku ingin menumbuhkan rasa gotong-royong dan terus memupuk rasa cinta kasih kepada sesama. Makanya, program ini diawali dari lingkungan ASN di Pemkot Surabaya, termasuk Wali Kota Eri. [iib]

Bupati Sambut Baik Lantamal V Surabaya Bangun Monumen Sejarah ristika/bhirawa

Plt Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi melakukan panen raya padi sehat di Desa Kwagean Kecamatan Loceret dengan menggunakan traktor.

Produksi Padi Sehat, Budidaya Tanaman Organik Ditengah Pandemi Merebaknya wabah virus Covid-19, tidak menyurutkan semangat para petani Kabupaten Nganjuk untuk tetap bekerja di sawah memproduksi bahan pangan.

Dengan menerapkan budidaya tanaman sehat kelompok tani Sambi Makmur Desa Kwagean Kecamatan Loceret mengikuti Program DEM Area dari Kementerian Pertanian (Kementan).

“Bersyukur sekali bisa ikut program DEM Area Budidaya Tanaman Sehat ini, hasil panennya pun tidak mengecewakan bahkan ada peningkatan,” terangt Marhaen Djumadi Plt Bupati Nganjuk.

Sehingga kedepannya semakin banyak petani berminat dan secara mandiri dapat melakukan budidaya tanaman sehat untuk komoditas padi di Kabupaten Nganjuk.

Dimana tanaman padi sehat tidak lagi menggunakan pupuk maupun pestisida yang berasal dari bahan kimia. Diharapkan dari penerapan budidaya tanaman sehat, tidak hanya menghasilkan output tapi lebih kepada outcome yang diinginkan yaitu

kesadaran dan peningkatan kemampuan petani untuk menerapkan hal tersebut di lahannya secara berkelanjutan.

“Kedepan kita harapkan petani-petani kita semakin memahami prinsip-prinsip pengendalian hama terpadu (PHT). Dimulai dari penerapan budidaya tanaman sehat, pemanfaatan musuh alami, pentingnya pengamatan rutin sehingga petani ahli PHT,” jelas Marhaen Djumadi.

Lebih lanjut, Marhaen Djumadi menambahkan dengan semakin meningkatnya kesadaran petani terhadap pentingnya budidaya tanaman sehat demi keberlanjutan pertanian, diharapkan juga kesejahteraan petani turut meningkat.

Karenanya, bahwa produksi pangan harus jalan terus tetapi hal-hal yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani juga harus dilakukan karena mereka ujung tombak ketahanan pangan negara.

“Dengan demikian pertanian atau penyediaan pangan tidak boleh berhenti terutama dalam melawan masa wabah virus corona,” pungkas Marhaen Djumadi.

Suksesnya panen dari hasil program tanaman sehat tersebut juga disyukuri Judi Ernanto, Spi. MM, selaku kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk. Menurutnya, dengan adanya panen dari hasil kegiatan DEM Area budidaya tanaman sehat dapat manjadi bukti kepada para petani bahwa budidaya tanaman sehat bila dilakukan dengan baik maka hasil panennya pun tidak kalah bahkan melebihi dari yang biasanya.

Para petani juga sukses menghasilkan padi sehat pada lahan seluas 2,5 ha yang endemis hama dengan menggunakan sarana produksi ramah lingkungan melalui program bantuan biopestisida.

Hadir dalam kegiatan panen raya tersebut Dandim 0810/Nganjuk Letkol Inf Georgius Luky Ariesta sebagai yang berperan dalam unsur ketahanan pangan nasional. [advertorial]

Pemkab Madiun, Bhirawa Bupati Madiun H. Ahmad Dawami bersama Wakil Bupati H. Hari Wuryanto didampingi Asisten Sekda, pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dilingkup Pemkab.

Madiun menerima kunjungan kerja (Kunker) Danlantamal V Surabaya, Laksamana Pertama TNI Yoos Suryono Hadi, M. Tr (han), M. Tr Opsla, CHRMP, di Pendopo Muda Graha, Madiun, Senin (14/6).

Pertemuan ini untuk membicarakan pembangunan Monumen Sejarah di Kabupaten Madiun. Ditemui seusai pertemuan, Bupati Madiun membenarkan jika Lantamal V Surabaya memberikan bantuan untuk Kabupaten yang dipimpinnya ini berupa pembangunan Monumen Pesawat Nomad dan Tank Tempur yang sangat bersejarah.

Pasalnya, tank bersama jangkarnya ini dulunya digunakan untuk operasi di Irian Barat. Bupati berkeyakinan terpilihnya Kab. Madiun ini menan-

sudarno/bhirawa

Danlantamal V Surabaya, Laksamana Pertama TNI Yoos Suryono Hadi, M. Tr (han), M. Tr Opsla, CHRMP mengadakan kunjungan kerja ke Pemkab Madiun diterima Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami dan Wabup Madiun, H. Hari Wuryanto bersama Kepala OPD, di Pendopo Muda Graha, Madiun, Senin (14/6).

dakan Kab. Madiun memang kabupaten yang dulu sempat melakukan perlawanan terhadap pejajah.

Sehingga monumen dua alat tempur bernilai iconik itu di-

bangun di sini (Kab. Madiun).

“Rencananya nanti akan kita letakkan di Taman Asri Caruban dan Exit Tol di Dumpil,”tandas Bupati Madiun. [dar]

LEGISLATIF Fraksi PDIP Minta Dibentuk Lagi Pansus Tatib Pemilihan Wabup Selasa Pahing, 15 Juni 2021

Tulungagung, Bhirawa Dinamika dalam proses pemilihan Wakil Bupati (Wabup) Tulungagung yang terjadi saat ini membuat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tulungagung minta dibentuk lagi Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Wakil Bupati Tulungagung. Pembentukan pansus yang baru itu diharapkan dapat lebih menjelaskan soal pemilihan wabup tersebut.

“Ini untuk menjawab permasalahan yang terjadi sekarang dan untuk pembenahan pasal-pasal yang ada di tatib lama yang telah dibuat itu. Apalagi tatib dulu dibuat masih belum ada calonnya juga ,” ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Susilowati, Senin (14/6).

Menurut perempuan berjilbab ini masih ada perdebatan terkait jum-

lah calon wabup yang harus didaftarkan ke DPRD Tulungagung.

Utamanya, jika kemudian hanya ada satu calon saja dari gabungan partai politik pengusung.

“Seingat saya dalam Tatib Pemilihan Wabup Tulungagung yang telah dibuat disebutkan panitia pemilihan masih bisa melanjutkan proses ketika sudah

dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran tetapi calonnya masih tetap satu orang. Namun demikian juga, katanya di Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tidak diperbolehkan jika hanya satu calon saja,” paparnya.

Susilowati tidak ingin pemilihan Wabup Tulungagung terus tertunda sampai masa pendaftaran ke DPRD Tulungagung berakhir. Terlebih PDI Perjuangan sudah memutuskan satu nama cawabup, yakni Gatut Sunu Wibowo.

“Sejauh ini dari Partai Nasdem juga belum mengajukan nama calonnya. Apakah akan mencalonkan nama calon yang sama

(dengan PDI Perjuangan) pun kami juga belum mengetahui. Yang pasti kami berharap jangan sampai proses pemilihan calon wabup di Partai Nasdem melebihi batas waktu 10 bulan ke depan yang merupakan batas akhir pendaftaran di DPRD Tulungagung,” paparnya lagi.

Karena itu, lanjut dia, saat ini sudah mendesak untuk dibuat Pansus Tatib Pemilihan Wabup Tulungagung yang baru guna menjawab secara jelas dinamika yang terjadi saat ini. “Dan mereka (Pansus Tatib Pemilihan Wabup yang baru) nanti akan melakukan konsultasi pada Pemerintah Provinsi Jatim atau bahkan sampai ke pembuat undang-

undang di Jakarta terkait pemilihan wabup tersebut,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua DPD Partai Nasdem Tulungagung, Ahmad Djadi, mengatakan sampai saat ini belum diketahui siapa yang akan direkomendasi oleh DPP Partai Nasdem sebagai Cawabup Tulungagung. “Siapa yang direkom itu urusan DPP,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, ketika dikonfirmasi terkait dengan desakan Fraksi PDI Perjuangan belum memberikan jawaban tegas. Ia justru menyatakan sekarang masih menunggu proses penunjukan cawabup dari Partai Nasdem. [wed]

Halaman 3

Susilowati

arif yulianto/bhirawa

Anggota Komisi IV DPR-RI, Ema Umiyyatul Chusnah atau Ning Ema saat acara Bimtek Budidaya Tanaman Hias, Senin (14/06).

Ning Ema Dorong Ibu-ibu Kembangkan Income Keluarga Lewat Budidaya Tanaman Hias Jombang, Bhirawa Anggota Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) asal Jombang, Ema Umiyyatul Chusnah atau Ning Ema mendorong para ibu di Kabupaten Jombang untuk mengembangkan ekonomi keluarga, salah satunya dengan mengembangkan tanaman hias yang saat ini sedang ‘booming’.

Hal itu disampaikan Ning Ema usai membuka acara Bimbingan

Teknis (Bimtek) Budidaya Tanaman Hias di Pendopo Kantor Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Senin (14/06). Peserta Bimtek ini berasal dari ibu-ibu rumah tangga di Kabupaten Jombang.

Bimtek ini merupakan program dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balibangtan) yang dilaksanakan oleh Balai Pengkajian Tekhnologi Pertanian (BPTP) Jawa Timur (Jatim).

“Tema Bimtek hari ini adalah bagaimana membudidayakan tanaman hias, yang mana tanaman hias saat ini sedang ‘booming’ di masyarakat,” ungkap Ning Ema saat diwawancarai.

Ning Ema berharap, melalui Bimtek ini, ibu-ibu nanti bisa mengembangkan tanaman hias.

Selain untuk hobi, diharapkan pengembangan budidaya tanaman hias juga bisa memberikan hasil.

“Dengan begitu bisa menambah income (pendapatan) keluarga. Kita mulai dari pemberdayaan ibu-ibu yang mana ibuibu waktunya lebih banyak di rumah, sehingga bisa fokus untuk mengembangkan budidaya tanaman hias,” beber Ning Ema. Pada acara tersebut, Ning Ema yang didampingi Kepala BPTP Jatim, Catur Hermanto juga menyerahkan secara simbolis tanda

peserta dan cinderamata berupa tanaman hias Aglonema kepada peserta Bimtek.

Ning Ema juga berharap, Bimtek tersebut membawa manfaat dan barokah dan pada akhirnya para ibu bisa mengembangkan tanaman hias. Dengan begitu, sambung Ning Ema, dirinya telah membantu ibu-ibu untuk mengembangkan ekonomi keluarga.

Kepala BPTP Jatim, Catur Hermanto menambahkan, Bimtek Bu-

didaya Tanaman Hias ini juga bertujuan untuk membantu memulihkan ekonomi masyarakat pada masa pandemi Covid-19.

“Jadi pandemi Covid-19 itu bukan hanya berdampak pada kesehatan saja, tetapi juga terhadap pelemahan ekonomi. Kalau (Bimtek) ini menjadi bagian penumbuhan usaha, itu bagian dari mengatasi dampak Covid-19 terhadap ekonomi masyarakat,” jelas Catur Hermanto. [rif]

Bupati Tinjau Warga Desa Bantengan yang Tertular Covid-19

KILAS DEWAN

khoirul huda/bhirawa

Bupati Tuban, H. Fathul Huda menyerahkan piagam penghargaan pada pendonor darah rutin di Kantor Palang Merah Indonesia (PMI) Tuban.

Bupati Tuban Serahkan Penghargaan untuk Pendonor

Pemkab Tuban, Bhirawa Bupati Tuban, H. Fathul Huda menyerahkan piagam penghargaan kepada pendonor darah rutin di Kabupaten Tuban, Senin (14/6) di Kantor Palang Merah Indonesia (PMI) Tuban.

Penghargaan diberikan kepada mereka yang telah mendonorkan darahnya sebanyak 50 kali dan 75 kali. Penyerahan penghargaan dilakukan dengan menerapkan protocol kesehatan.

Dalam sambutannya, Bupati Tuban mengungkapkan para pendonor merupakan pahlawan tanpa tanda jasa di bidang kemanusiaan.

Donor darah membawa manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Dengan mendonorkan darah, pendonor telah menyelamatkan banyak nyawa.

“Saya sampaikan terima kasih kepada seluruh pendonor atas keikhlasannya,” ungkapnya. Menurutnya, penghargaan yang diserahkan tidak bisa disandingkan dengan besarnya manfaat dan dedikasi yang diberikan pendonor darah kepada negara, khususnya di Kabupaten Tuban.

Lebih lanjut, para pendonor juga berkontribusi bagi bangsa Indonesia mengingat kebutuhan darah nasional terbilang kurang. Salah satu penyebabnya karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang arti penting donor darah.

Menyikapi hal tersebut, PMI Tuban diminta terus menggalakkan promosi dan edukasi kepada masyarakat. Bupati Huda menyatakan melakukan donor darah menjadi wujud syukur dan kepedulian kepada orang lain.

Meski penerima donor darah tidak mengetahui siapa yang mendonorkan darah, maka jasa donor darah menjadi catatan amal baik.

Sementara itu, Kepala Unit Transfusi Darah (UTD) PMI Tuban, dr. Didik Suharsoyo mengatakan penyerahan penghargaan bersamaan dengan peringatan Hari Donor Darah Sedunia tanggal 14 Juni. [hud]

Pemkab Madiun, Bhirawa Usai mendapat laporan adanya lonjakan kasus covid-19 di Desa Bantengan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, Bupati Madiun H. Ahmad Dawami bergegas meninjau lokasi bersama Kapolres Madiun, Dandim 0803 Madiun, dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan covi19 Kabupaten Madiun, Minggu malam (13/6).

Kepala Desa Bantengan Kecamatan Wungu, Hartanto melaporkan, terdapat 66 orang warga Dusun Bulurejo dan Kedungrejo yang tertular covid19 usai mendatangi hajatan yang diselenggarakan warga setempat.

Sebagian besar warga yang tertular berusia sekitar 50 tahun dan kini dirawat di Rumah Sakit Dolopo serta menjalani isolasi mandiri. Bupati memerintahkan untuk memperluas tracing di Kecamatan Wungu agar warga yang pernah berkontak erat dengan pasien dapat segera ditangani.

“Kita harus akui bersama, bahwa masyarakat kita masih memberatkan sebuah budaya. Tapi seharusnya

sudarno/bhirawa

Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami bersama Kapolres Madiun, AKBP Bagoes Wibisono dan Dandim 0803 Madiun, Letkol Inf Edwin Charles memberikan arahan ke warga Desa Bantengan Kecamatan Wungu Kab Madiun terkait penanganan covid - 19, Minggu malam (13/6).

dalam pelaksanaannya kita mematuhi protokol kesehatan. Tanpa ada sanksi, seharusnya kesadaran harus ditingkatkan,” jelas Bupati Madiun.

Dirinya berharap agar masyarakat Kabupaten Madiun khususnya Desa Bantengan tidak heboh akan berita ini, sebab dapat mempengaruhi imunitas pasien.

“Maksimalkan pengamanan wilayah setempat. Meskipun telah dilakukan one gate system, jangan sampai ada warga setempat maupun warga luar yang keluar masuk di daerah tersebut,” tegas Bupati. Dirinya juga memerintahkan perangkat desa agar memberi bantuan bagi warga desa setempat.

“Kami bersama jajaran Forkopimda sudah memberikan kelonggaran kepada warga agar ekonomi bisa berjalan, namun tetap sehat . Hal ini harus diimbangi dengan kesadaran masyarakat tentang disiplin protokol kesehatan,” ujar Bupati.

Besok, Senin (14/6) lanjut Bupati, wilayah tersebut harus disterilkan dan warga setempat diberi masker serta handsanitizer. “Cek rumah warga yang melakukan isolasi mandiri, apakah rumahnya layak atau tidak. Pastikan mereka benar-benar melakukan isolasi mandiri,” tegasnya kembali.

Apalagi, kini wewenang penanganan covid-19 berada di tingkat RT dan RW. Artinya penanganan bisa lebih cepat dan penyebaran bisa ditekan sebab mereka lebih dekat dengan warga setempat.

Patut disayangkan, masih banyak warga yang belum memahami ganasnya virus ini. “Kita harus lalukan pendekatan secara masif. Tingkatkan sosialisasi dan jangan lupa keselamatan petugas tetap diutamakan,” kata Bupati berharap. [dar]

Bupati Baddrut Tamam Jawab Pengelolaan Anggaran Tahun 2020

Pemkab Pamekasan, Bhirawa Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam menjelaskan secara rinci pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Tahun 2020. Termasuk persoalan dan kiat-kiat menanganai permasahan di tengah mewabahnya Corona Vurus (Covid) 19.

Jawaban atas pemandangan umum fraksi terhadap Pertanggungjawaban pengelolaan APBD Tahun 2020, dipimpin H. Fathorrahman, Ketua DPRD Pamekasan, hadir Plh Sekdakab Pamekasan, Agus Mulyadi, pimpinan dan anggota dewan, Senin (14/6).

Menurut Bupati, realisasi PAD Tahun 2020mencapai98persenkarenaDAK,DAU, P3K , bukan pajak yang tidak terealisasi diatur Permenkeu RI 32/PMK.07/2020, menjadi kewenangan pemerintah pusat.

PAD 2019 lebih besar dari Tahun 2020, disebabkan pengurangan dana transfer pemerintah pusat sesuai Permenkeu RI No. 35/PMK.07/2020, ttg Pengelolaan Transfer dan Dana Desa dalam rangka pandemi Covid-19.

syamsudin/bhirawa

Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam, saat menyampaikan jawab atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020.

Mengenai selisih realisasi PAD 2020, selisih bersih menerimaan PAD Rp49 miliar karena , terdapat pelampauan

pendapatan pada restoran, PBB, retribusi, pelayanan kesehatan, parkir, kebijakan umum, laba penyertaan

modal kepada BUMN, penerimaan jasa giro dan bunga deposito. Pengembalian pendapatan wub dan dana kapitasi.

“Selirih kurang penerimaan transfer Rp. 67 miliar, karena tidak tecapainya dana hasil pajak, bukan pajak, DAU, DAK, PAK dan transfer dari Provensi,” jelas Mas Tamam, panggilan akrab Bupati Pamekasan.

Selisih kurang pendapatan yang sah, sebesar Rp1.5 miliar. Karena terjadi pendapat kurang dana BOS tidak terealisasi berdasar target yang ditetapkan sesuai perjanjian dana hibah bos Pemprov Jatim dengan satuan pendidikan dasar kabupaten Pamekasan, untuk SD dan SMP. Saran Fraksi, Pemkab mendokrak PAD, Bupati menyatakan, pada prinsifnya sangat setuju. Pihak telah melakukan upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi pendapatan serta kontrol untuk mengkonter kebocoran sumber pendapat agar optimalisasi pendapatan dapat tercapai sebaik-baiknya. [din]

OPINI

Selasa Pahing, 15 Juni 2021

TAJUK

Memberantas Premanisme MASIH banyak preman bergentayangan di berbagai sektor kerja dan profesi. Tersebar di jalan raya, pasar tradisional sampai di perkantoran pemerintah. Pekerjaan preman hanya minta pungutan (secara liar) dengan tarif, kadang dalam nominal sukarela. “Preman kecil” di jalan raya mudah dibasmi. Namun preman besar seolah-olah tidak tersentuh aparat hukum.

Walau sesungguhnya negara telah memiliki Satuan Tugas Sapu Bersih (Saber) Pungli (Pungutan liar).

Seketika Presiden menelepon Kapolri untuk mengatasi premanisme di area pelabuhan Tanjuk Priok, Jakarta. Perintah Presiden telah dilaksanakan. Namun femomena preman di pelabuhan bagai penampakan gunung es. Sangat mungkin pelabuhan yang lain (diantaranya Tanjung Mas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya) juga memiliki permasalahan serupa. Juga di trans Sumatera masih sering beraksi preman “bajing loncat,” menjarah isi truk angkutan barang.

Preman “bajing loncat” berani beroperasi terang-terangan pada saat jam sibuk lalulintas, siang hari! Namun sesungguhnya preman jalanan tergolong ecek-ecek, dengan omzet berkisar jutaan rupiah. Preman jalanan tidak sulit dilumpuhkan, sampai benar-benar habis. Sebaliknya, terdapat jenis preman lain lebih berani, dan terang-terangan. Bisik-bisik masyarakat telah lama mengenal preman “berdasi,“ dan preman “ber-lencana.“ Hasil jarahan mencapai milyaran rupiah.

Satgas Saber Pungli telah dibentuk sejak akhir tahun 2016 lalu, tetapi pungutan liar tak menyurut. Bagai pepatah “bara api dalam sekam,” pungli yang tidak tertangkap melalui OTT (Operasi Tangkap Tangan), masih lebih besar dan lebih membara. Misalnya, pada ranah ke-administrasi-an, tiada yang gratis. termasuk mengurus identitas diri kependudukan. Lebih lagi mengurus izin usaha, bagai diperas di tiap meja. Masih dibutuhkan keseksama-an tekad pemberantasan premanisme pungli.

Satgas Saber pungli perlu memiliki peta rawan pungli. Sehingga dapat menentukan lokasi operasi. Harus diakui, peta rawan pungli nyaris meluas di berbagai urusan jasa pemerintah. Birokrasi menjadi titik rawan. Tak terkecuali pada lembaga pendidikan (sampai perguruan tinggi negeri).

Berdasar data OTT, titik rawan pungli berada di BPN (Badan Pertanahan Nasional). Lokasi lain, adalah sektor perhubungan (uji kir kendaraan). Serta jasa pemerintah yang berupa perizinan, terutama izin tambang.

Pemerintah patut meng-geber kembali operasi Satgas Saber Pungli, dengan visi penyelamatan perekonomian negara. Polda Metro Jaya, Jakarta, telah memulai. Disusul Polda Jawa Tengah, yang telah menangkap 280 orang preman jalanan. Diharapkan Polda lain juga segera bergerak cepat.

Seperti tahun 2017 lalu, Polda Jawa Timur berhasil 125 orang pelaku pungli, sebanyak 87 orang diantaranya merupakan PNS (pegawai negeri sipil).

Kinerja tim Saber Pungli Polda Jatim, patut di-apresiasi. Selama lima bulan dibongkar sebanyak 63 kasus. Termasuk pengungkapan kuasa “berkualitas” berupa penyelewengan ADD (Alokasi Dana Desa) di kabupaten Sampang, Madura. Tim Satgas Saber pungli, seyogianya juga mengembangkan hasil OTT secara vertikal. Tidak berhenti pada staf bawahan yang dikorbankan.

Pungli bukan hanya dominasi birokrasi. Melainkan lebih parah, dilakukan oleh penegak hukum. Mulai dari sipir penjara, kepolisian, jaksa, hakim, sampai mengurus banding, kasasi serta remisi. Tidak sulit menyidik pungli pada kalangan penegak hukum. Cukup menggali informasi (dengan jaminan perlindungan) dari napi yang sudah bebas. Pemerintah (pusat hingga daerah) perlu merancang upaya pencegahan. Misalnya melalui perluasan zona integritas, dengan komputerisasi dan pembayaran melalui bank.

Tidak perlu ada kontak uang secara langsung antara aparat layanan pemerintah dengan masyarakat. Tidak perlu ada kasir pembayaran. Juga perlu membuka sistem pelaporan pungli melalui media sosial, yang bisa diakses oleh KPK, BPK serta Ombudsmen. [*]

Halaman 4

Wacana PPN Sembako dan Pendidikan

Wacana pemerintah terkait pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) baik untuk bahan makanan pokok atau sembako maupun jasa pendidikan, menuai perdebatan dan kritik tegas dari masyarakat yang merasa keberatan akan adanya rencana tersebut. Wacana pengenaan pajak PPN terhadap sektor sembako dan pendidikan tersebut, tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

B

eragam kritikan dari berbagai pihak atau masyarakat terkait pengenaan PPN sembako dan pendidikan tersebut, sejatinya tidak tanpa alasan. Sebab, sebelum munculnya rencana tersebut, Pemerintah justru memberikan relaksasi terhadap pajak penjualan barang mewah bagi kendaraan bermotor. Yang diuntungkan terhadap kebijakan ini (Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah PPN-BM) hanya sebagian rakyat Indonesia saja, khususnya mereka yang berstatus kelas menengah ke atas yang memiliki kemampuan dan daya beli atas mobil yang mendapatkan keringanan PPN-BM. Hal itulah yang membuat banyak pihak berpendapat bahwa kebijakan tersebut tidak adil bagi rakyat menengah bawah.

Stop bebani masyarakat Di tengah situasi pandemi yang kini belum juga berakhir, membuat masyarakat dan pemerintah pun terus melakukan adaptasi dan inovasi demi kestabilan perekonomian.

Namun, sayang saat perekonomian bangsa dan negeri ini belum stabil tiba-tiba bangsa ini dibuat kaget dan tercengang terkait adanya isu atau wacana seputar akan dinaikkannya PPN sembako dan pendidikan.

Memang kalau kita cermati saat ini RUU terkait PPN sembako dan pendidikan masih di DPR bahkan belum diparipurnakan apalagi dibahas. Pemerintah masih menerima dan menampung semua aspirasi dari masyarakat. Itu artinya rancangan kebijakan PPN saat ini bukan kebijakan yang tiba-tiba, tapi melalui sebuah kajian sejak beberapa tahun yang lalu tapi eksekusinya selalu tertunda, karena membutuhkan proses yakni

serta adaptif dengan perubahan struktur dan dinamika perekonomian. Sementara adil artinya memberikan kepastian perlakukan pemajakan, mendorong kepatuhan wajib pajak, dan menciptakan keseimbangan beban pajak antar-kelpembahasan di parleOleh : ompok pendapatan dan man untuk menetapkan Ani Sri Rahayu antar-aspek. Sehingga, Undang- Undang. besar harapan soal waSedangkan, kini saat cana penerapan pajak pemerintah ada ruang untuk membahasnya di RUU KUP sembako dan pendidikan ini, pemeryang belum tersampaikan secara utuh, intah tidak membebani masyarakat pasalnya wacana perpajakan tersebut kelas bawah. baru dalam tahap penyampaian ke DPR RI. Namun tiba-tiba muncul Bijak mensikapi isu PPN Di tengah ramainya kegaduhan isu yang justru menyulut kegaduhan ditengah-tengah publik, karena itu merespon dan menanggapi PPN pemerintah menyampaikan beberapa sembako dan pendidikan kita bangsa ide lebih adil mana yang seharusnya Indonesia tentu sebagai bangsa yang dikenai pajak karena dikonsumsi kel- besar sekiranya bisa arif dan bijak daompok atas, dan mana yang memang lam mensikapi isu yang ada. Pasalnya, dibutuhkan rakyat banyak hingga pengenaan PPN untuk barang/jasa tertentu adalah salah satu cara pemerperlu untuk dilindungi.

Termasuk wacana pajak jasa pen- intah mereformasi sistem perpajakan didikan, tersebutkan bahwa kebijakan supaya lebih adil dan tepat sasaran. itu hanya diperuntukan bagi jasa Pasalnya, subsidi PPN selama ini pendidikan berbayar mahal. Yakni, tidak hanya menyasar kalangan misseperti jalur sekolah internasional, kin, namun juga kelompok kaya. Ke kursus, privat, dan jasa pendidikan depan jika disetujui DPR, kelompok profesi yang hanya mampu dinikmati kaya ini bakal menjadi subjek PPN masyarakat kelas atas. Itu artinya, jika dan menyubsidi kelompok miskin.

Terkait rencana tersebut, menjadi sekilas kita cermati pemerintah saat ini berusaha melakukan reformasi logis jika RUU KUP tersebut masih perpajakan sebagai sumber utama berpotensi mengalami perubahan pendapatan negara dalam APBN, sudah pasti pemerintah melalui DPR menjadi momentum yang tepat untuk bakal mendengarkan masukan dari berbagai pihak. Itu artinya, jika draf evaluasi dan perbaikan.

Perubahan aspek administratif dan pengajuan pajak sembako dan jasa aspek kebijakan yang tergulirkan di- pendidikan itu disetujui, maka pemharapkan bisa mampu mendorong refor- bahasan selebihnya akan dilakukan masi struktural sektor riil yang menjadi dengan melibatkan masyarakat sekunci utama pemulihan ekonomi na- bagai pemangku kepentingan. Yaitu sional. Jadi bagian dalam reformasi per- khususnya para pelaku usaha dan pajakan adalah mengupayakan sistem pendidikan, tentunya untuk mencapai kesepakatan yang berkeadilan. perpajakan yang sehat dan adil.

Berangkat dari konteks itulah, seUntuk mendukung arah kebijakan fiskal, pemerintah yang telah, se- jatinya pemerintah memiliki cara dadang, dan akan terus melaksanakan lam RUU KUP. Misalnya, ada orang reformasi perpajakan yang sehat, mengonsumsi beras premium, tapi adil, dan kompetitif. Sehat artinya ada orang lain mengkonsumsi beras efektif sebagai instrumen kebijakan, dari Bulog. Sama-sama enggak kena optimal sebagai sumber pendapatan, PPN padahal daya belinya berbeda.

Nah, itu yang saat ini tengah dicermati oleh pemerintah yang akan diperbaiki, karena banyak pengecualian saat ini.

Berangkat dari kenyataan itulah, ada beberapa hal yang sekiranya perlu menjadi perhatian pemerintah sebelum RUU KUP tersebut tersyahkan menjadi suatu undang-undang.

Pertama, pemerintah harus benarbenar bisa memastikan tidak akan membebani masyarakat kelas bawah terkait rencana pengenaan pajak sembako dan jasa pendidikan, karena hanya berlaku untuk komoditas tertentu. Justru harapannya pemerintah bisa menjadikan pajak sebagai pemasukan negara yang nantinya bisa digunakan untuk memberikan subsidi bagi masyarakat kelas bawah agar bisa mendapatkan akses pendidikan maupun pemenuhan kebutuhan hidup yang baik.

Kedua, pemerintah melalui Kementerian Keuangan harus menyadari masih banyak cara menaikkan pendapatan negara tanpa harus memberatkan rakyat terutama memaksimalkan dari potensi yang ada. Merujuk data dari Direktorat Jenderal Pajak hingga akhir April 2021, penerimaan pajak baru mencapai Rp374,9 triliun atau sekitar 30,94 persen dari target total yang mencapai Rp1.229,6 triliun. Itu artinya, masih banyak peluang yang bisa digarap, dengan memaksimalkan potensi pajak yang sudah ada.

Ketiga, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam membuat kebijakan seharusnya memiliki kepekaan sensitifitas terhadap kondisi masyarakat saat ini, terlebih di tengah pandemi Covid19. Sehingga, Kementerian Keuangan seharusnya tidak hanya pandai dalam mengolah angka. Namun juga harus pandai mengolah rasa.

Melalui tiga langkah-langkah itulah, sekiranya bisa menjadi masukan bagi pemerintah agar selebihnya bisa menjadi pertimbangan sebelum RUU KUP tersebut tersyahkan menjadi UU, sehingga rencana kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan sila ke-5 Pancasila yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Dosen PPKn (Civic Hukum) Universitas Muhammadiyah Malang

BP Tapera dan BTN Kolaborasi, ASN Miliki Rumah Bukan Lagi Mimpi Tenor KPR Bisa 30 Tahun, Bunga Kredit Cukup 5 Persen

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat mengharuskan kembali aparatur ASN membayar iuran. Per Januari 2021 kemarin, Badan Penyelenggara Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menarik iuran kepada ASN, prajurit TNI dan Polri, pegawai badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, serta karyawan swasta untuk dikelola sebagai tabungan perumahan.

Wahyu Kuncoro SN, Wartawan Bhirawa Skema membayar iuran tiap bulan untuk bantuan perumahan bagi aparatur sipil negara (ASN) bukanlah hal baru. Sebelum Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dibentuk, penghasilan ASN telah dipotong oleh Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS). ”Sejak Bapertarum, (penghasilan) PNS sudah dipotong meski besaran potongannya kecil. Karena kecil, relatif tidak terasa, bantuan yang diterima juga tidak terasa. Akhirnya banyak PNS tidak mengambil jatah untuk membeli rumah. Jadi sebenarnya tidak terlalu berdampak bantuan itu bagi ASN,” kata Ketua Umum Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Zudan Arif Fakrulloh, ketika dikonfirmasi terkait iuran Tapera yang diberlakukan bagi kalangan ASN. Menurut Zudan, agar Tapera dapat membantu ASN membeli rumah, salah satu yang diperlukan adalah tenor atau jangka waktu kredit pemilikan rumah (KPR) mesti panjang.

Semisal, tenornya sampai 30 tahun.

Selain itu, ASN perlu diberi insentif agar bunga kredit yang dikenakan tidak terlalu tinggi, sekitar 8 persen per tahun atau setidaknya di bawah 10 persen.

Hal itu dapat dilakukan melalui kerja sama dengan bank tertentu, seperti bank pemerintah. Dengan demikian, beban peserta atau ASN dapat menjadi lebih ringan. ”Itu akan sangat membantu karena banyak ASN kita yang masih belum punya rumah. Mereka HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

masih mengontrak, seperti ada ASN golongan III,” ujar Zudan.

ASN perlu diberi insentif agar bunga kredit yang dikenakan tidak terlalu tinggi, sekitar 8 persen per tahun atau setidaknya di bawah 10 persen.

Tabungan Perumahan Rakyat diharapkan dapat membantu aparatur sipil negara untuk memiliki rumah.

Karena itu, skema pembiayaan atau kredit pemilikan rumah diminta tidak memberatkan aparatur sipil negara.

Kolaborasi BP Tapera dan Bank BTN Mimpi para ASN agar bisa memiliki mimpi rumah sendiri akan segera menjadi nyata. Harapan ini akan terwujud berkat kolaborasi apik antara Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) dalam bentuk proyek inisiasi penyaluran pembiayaan Tapera bekerja sama dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan Perum Perumnas yang akad perdana sudah dilangsungkan 27 Mei 2021 yang lalu.

Melalui kemitraan tersebut, ASN bisa memiliki rumah dengan berbagai manfaat dan kemudahan dari fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Tapera.

Komisioner BP Tapera Adi Setianto mengatakan rumah telah menjadi kebutuhan pokok yang diperlukan masyarakat Indonesia terutama di tengah kondisi pandemi saat ini. Dengan langkah kolaborasi bersama Bank BTN dan Perumnas tersebut, lanjutnya, menjadi wujud

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) saat melakukan inisiasi penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Inisiasi ini merupakan bagian dari target penyaluran KPR BP Tapera sebanyak 51.000 unit hingga akhir tahun 2021

komitmen BP Tapera untuk bergerak cepat memenuhi kebutuhan perumahan rakyat.

Adi menjelaskan dengan hadirnya kolaborasi tersebut, BP Tapera bersama Bank BTN dan Perumnas akan segera mewujudkan penyaluran pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat. Proyek inisiasi tersebut menjadi tonggak sejarah sekaligus batu lompatan untuk mencapai target pemenuhan kebutuhan rumah rakyat Indonesia.

“Pada proyek inisiasi ini, kami menargetkan akan ada 11.000 unit rumah yang dibiayai melalui KPR Tapera. Untuk tahap pertama, proyek inisiasi akan ditujukan bagi peserta awal BP Tapera yakni para ASN” tutur Adi. Dikonfirmasi terpisah, Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera Ariev Baginda Siregar menambahkan dalam akad perdana yang dilakukan bersama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan Perum Perumnas, ASN yang menjadi peminat KPR Tapera BTN sangat tinggi. Hal itu dibuktikan

dalam waktu beberapa hari sejak penandatanganan nota kesepahaman pada 27 Mei 2021 jumlah ASN yang berminat mencapai hampir 200 orang.

“Peminatnya membludak untuk proyek inisiasi ini. Baru seminggu sejak tanggal 20 Mei MoU sudah bisa dilakukan akad kredit perdana secara simbolis,” ujar Ariev. Ariev menegaskan, tujuan besar dan tugas utama BP Tapera memastikan dana Tapera dapat dinikmati oleh peserta, khususnya peserta Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR dalam hal pembiayaan perumahan.

Menurut Ariev, dimulai dari pemberian manfaat perumahan bagi Peserta Tapera Lampung, selanjutnya target BP Tapera adalah area lain di seluruh Indonesia.

“Setelah Lampung, kami juga akan mendorong pemberian manfaat di seluruh Indonesia, mulai dari Bogor, Solo dan kota-kota lainnya,” kata Ariev. Namun demikian jelas Ariev, ada sejumlah syarat bagi PNS untuk mendapatkan fasilitas tersebut.

Syarat tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

Pertama, PNS tersebut harus tergolong Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang diukur berdasarkan Take Home Pay (THP) per orang. Besaran THP per orang yang masuk kategori MBR adalah dari rentang upah minimum daerah sampai maksimal Rp8 juta per bulan.

“Jadi, kalau di atas Rp8 juta tidak bisa mendapatkan manfaat KPR, kredit bangun rumah, atau kredit renovasi rumah,” jelas Ariev.

Selanjutnya, ASN bersangkutan belum memiliki rumah, belum pernah mendapatkan subsidi perumahan dan memiliki masa kepesertaan minimal 12 bulan. Saat ini, BP Tapera telah memulai transfer dana tabungan perumahan (Taperum) milik PNS yang dulunya dikelola oleh Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan PNS (BapertarumPNS) dibubarkan. Dana tersebut akan menjadi saldo awal Tapera bagi abdi negara.

Apabila jumlah saldo awal tersebut sesuai dengan potongan iuran peserta Tapera selama 12 bulan, PNS bersangkutan memenuhi syarat mendapatkan KPR Tapera.

Dikonfirmasi terkait hal yang sama, Direktur Consumer And Commercial Lending Bank BTN Hirwandi Gafar mengatakan, perseroan akan menjadi mitra bagi BP Tapera untuk bisa mewujudkan impian para ASN untuk memiliki rumah pertama. Akad kredit perdana bagi ASN di Lampung merupakan langkah awal yang menjadi momentum untuk bisa mendongkrak pembangunan sejuta rumah yang dicanangkan Presiden Jokowi.

“Bank BTN turut mendukung dan akan menyukseskan program BP Tapera dalam memberikan kemudahan pembiayaan perumah-

an bagi pesertanya. Ini menjadi komitemen kami di BTN,” ujar Hirwandi.

Menurut Hirwandi, dengan berkolaborasi bersama BTN maka peserta Tapera akan menikmati KPR Tapera BTN dengan bunga yang terjangkau dengan jangka waktu hingga 30 tahun. KPR Tapera BTN menawarkan tiga skema pembiayaan sesuai kelompok penghasilan. Untuk Kelompok Penghasilan I dengan penghasilan di bawah Rp4 juta akan mendapatkan suku bunga KPR sebesar 5 persen bunga tetap atau fixed rate dengan tenor sampai dengan 30 tahun.

Pada kelompok penghasilan II dengan penghasilan berkisar Rp4 juta-Rp6 juta dikenakan bunga KPR 6 persen fixed rate dengan tenor sampai dengan 20 tahun.

Kemudian, untuk kelompok penghasilan III dengan penghasilan Rp6 juta-Rp8 juta dapat mengakses KPR dengan bunga 7 persen fixed rate dengan tenor sampai dengan 20 tahun.

Menurut Hirwandi, manfaat yang diberikan BP Tapera bukan hanya untuk membeli rumah. Namun juga bisa untuk membangun rumah sendiri bagi yang sudah memiliki tanah bersertifikat atau ingin merenovasi rumahnya.

Dengan berkolaborasi bersama BP Tapera, Hirwandi mengungkapkan, jika 11.000 unit rumah bagi peserta BP Tapera bisa disalurkan maka total pembiayaannya mencapai sekitar Rp1,7 triliun sampai Rp2 triliun. Sedangkan tahun ini target dari BP Tapera bisa menyalurkan manfaat pembiayaan rumah sekitar 51.000 unit, sehingga total pembiayaan yang bisa disalurkan BTN dalam KPR Tapera sekitar Rp7 triliun.

“Kami berharap 51.000 unit tersebut nantinya dapat melibatkan mitra pengembang baik dari Apersi, REI maupun Himpera,” kata Hirwandi. [*]

PEMIMPIN UMUM: Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB: Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Zainal Ibad Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Ihsan Khalil, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Arif Yulianto Mojokerto: Hasan Amin, Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Selasa Pahing, 15 Juni 2021

PELAYANAN PUBLIK

Halaman 5

Dihantam Pandemi Covid-19

Pemohon Kartu Kuning di Kantor Disnaker Turun Drastis Situbondo, Bhirawa Dampak hantaman pandemi Covid-19 tidak hanya menimpa satu sektor semata melainkan juga sektor vital yang lain menjadi melemah. Misalnya saja menimpa pada sektor ekonomi, ternyata pandemi Covid-19 juga meruntuhkan animo dan peminat para pencari kerja (pencaker) untuk memohon Kartu Kuning di Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Situbondo semakin menurun drastis.

sawawi/bhirawa

Akhmad Zaini Kepala Bidang Penta Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo (paling kri) saat mengikuti sebuah acara peningkatan kapasitas ketenagakerjaan baru baru ini.

Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan, angka pemohon Kartu Kuning di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo sepanjang tahun 2020 lalu hanya tercatat sebanyak 147 orang. Angka ini berbanding terbalik seperti sebelum datangnya pandemi Covid-19 yang mampu tembus diatas 200 pemohon. “Memang sejak ada Covid-19 ada penurunan yang cukup drastis dari pemohon

Kartu Kuning,” aku Akhmad Zaini, Kepala Bidang Penta Kerja pada Disnaker Kabupaten Situbondo, di ruang kerjanya, Senin (14/6).

Masih kata Akhmad Zaini, khusus pemohon Kartu Kuning sejak bulan Januari hingga bulan Juni 2021, hanya tercatat sebanyak 62 orang.

Diprediksi oleh Akhmad Zaini, angka sebesar pemohon tahun 2021 ini tidak berbeda jauh dengan pen-

gajuan Kartu Kuning semasa tahun 2020 yang lalu.

“Jika ditanya berapa besarannya untuk pemohon KK (Kartu Kuning) tahun 2021 kami mengkalkulasi tidak berbeda jauh dengan tahun 2020 silam. Ini karena penyebabnya hampir sama yakni dipicu pandemi Covid-19,” jelas mantan Kabid Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo itu.

Akhmad Zaini kembali menerangkan, ada banyak penyebab lain dari penurunan angka pengajuan Kartu Kuning dimasa mendatang. Pemicunya, tutur Akhmad Zaini, para pencari kerja enggan mengurus KK karena menghindari terjadinya kerumunan.

Selain itu, banyak perusahaan yang belum membuka lowongan kerja kare-

na masih terjerembab oleh masa pandemi Covid-19. “Keengganan para pencari kerja ini dibuktikan dengan jumlah pemohon KK sampai Juni 2021 ini hanya menyentuh 62 orang,” jelas Akhmad Zaini.

Mantan Kasi Sosial Kantor Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo itu menjelaskan, musim meningkatnya angka pemohon KK di Kantor Disnaker Kabupaten Situbondo biasanya terjadi saat memasuki masa kelulusan sekolah (SMA/ SMK). Itu terjadi, tutur Akhmad aini, untuk persiapan persyaratan mencari kerja. “Saat masa kelulusan sekolah angka pencari kerja banyak datang kesini (Disnaker Kabupaten Situbondo). Itu rata-rata untuk mengurus Kartu Kuning itu,” pungkas Zaini.[awi]

LINTAS PELAYANAN

Wujudkan Dishub Bojonegoro BISA, Luncurkan Call Center Bojonegoro, Bhirawa Guna mewujudkan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bojonegoro BISA ( Bersih, Inovatif, Semangat dan Akuntabel ), setelah meluncurkan Sistem Uji KIR Pendaftaran Online (SUKIRNO), Dishub Kabupaten Bojonegoro kembali menunjukan komitmennya untuk melawan pungli dan parkir liar di wilayah Kabupaten Bojonegoro dengan meluncurkan Call Center/ Pusat Pengaduan Masyarakat pada nomor 081 333 555 695. Call Center ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang memiliki keluhan atau merasa kurang puas terhadap pelayanan atau kinerja petugas parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro.

“Apabila ada petugas parkir yang masih melakukan pungutan atau menarik biaya parkir serta memberikan pelayanan yang kurang baik, maka masyarakat dapat langsung melakukan laporan melalui Call Center Dishub,” ungkap Kepala Dinas Perhubungan Bojonegoro, Andik Sudjarwo.

Selain pungli parkir, masyarakat juga dapat melaporkan keberadaan parkir liar yang ada di wilayah Kabupaten Bojonegoro agar dapat segera dilakukan tindakan tegas oleh aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Adapun proses pengaduan melalui Call Center ini sangat mudah masyarakat cukup mengirimkan isi laporannya, foto atau video pelaku serta lokasi kejadian ke nomor Call Center Dishub.

Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat dengan komitmen merahasiakan identitas pelapor,” tandasnya.[bas]

Istimewa

Pembangunan jalan menjadi penanda dimulainya TMMD 111 Kodim 0817/Gresik, Senin (14/6).

Pavingisasi Jalan Tandai TMMD 111 Kodim 0817/Gresik

Kepala Dinas Perhubungan Bojonegoro, Andik Sudjarwo saat memberikan pengarahan dalam apel pagi dihalaman kantor setempat.

Surabaya, Bhirawa Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) kembali digalakkan oleh jajaran Kodam V/Brawijaya. Kali ini giliran Kodim 0817/ Gresik menjadi tuan rumah program kesejahteraan masyarakat yang digagas TNI AD. TMMD ke-111 Kodim 0817/Gresik ini dibuka oleh Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani (Gus Yani) bersama Dan-

dim 0817/Gresik, Letkol Inf Taufik Ismail di pendopo Kabupaten Gresik, Senin (14/6). Kegiatan yang berlangsung selama satu bulan ini difokuskan di Dusun Selodingin, Desa Siwalan, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik. “Pavingisasi jalan ini menjadi penanda dibukanya TMMD ke-111 di Kabupaten Gresik,” kata Dandim 0817/Gresik, Letkol Inf Taufik Ismail.

Taufik menjelaskan, nantinya pav-

ingisasi ini akan difokuskan di jalanan yang ada di Desa Desa Siwalan. Pembangunan jalan atau pavingisasi ini dilakukan dengan target panjang jalan 200 meter, dengan lebar 2,8 meter.

“Kami kerahkan ratusan prajurit jajaran guna mensukseskan program TMMD ke111 ini. Ada yang prajurit kami, dan ada juga dari luar Gresik,” ucapnya.

Pihaknya mengaku pembangunan akses jalan pada program TMMD 111

ini guna memperlancar mobilitas warga maupun mendukung roda ekonomi warga setempat. Selain itu juga, pembangunan akses jalan ini merupakan salah satu upaya membangun daerah dengan semangat kebersamaan dan gotong royong. “Di masa pandemi Covid-19 ini tidak menyurutkan semangat warga serta anggota satgas TMMD 111 dalam pelaksanaan tugas selama TMMD,” pungkasnya.[bed]

Vaksin bagi Lansia di Surabaya Capai 90 Persen Surabaya, Bhirawa Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan pendataan vaksin kepada warganya khususnya bagi para lansia melalui Kecamatan. Dan diperkirakan hingga akhir bulan ini vaksin untuk lansia sudah mencapai 100 persen. Camat Benowo, Muslich mengungkapkan vaksin bagi lansia di wilayahnya sudah mencapai 90 persen dan diperkirakan dalam bulan ini semua lansia sudah di vaksin. “Untuk lansia sudah mencapai 90 persen, bagi pelayan publik seperti RT/RW sudah 100 persen dan untuk pedagang masih mencapai 80 persen,” terangnya.

Camat Benowo, Muslich menambahkan untuk vaksin bagi seluruhnya baik lansia dan pedagang ini akan selesai hingga akhir bulan ini. “Bisa dipastikan hinggan akhir bulan ini, baik lansia maupun pedagang diwilayah Kecamatan Benowo ini akan selesai menerima vaksin,” tegasnya.

Sementara menurut Camat Semampir, Siti Hindun Robba Humaidiyah, lansia yang memperoleh vaksin di wilayahnya juga sudah mencapai 80 persen. “Sebenarnya disini banyak

Warga lansia Surabaya saat mengikuti vaksin.

penduduk berKTP sini tapi tidak tinggal disini itu diluar prediksi kita, sehingga saya koordinasikan ke Puskesmas dan dijawab tidak apa dan dilanjutkan,” ujarnya.

Bahkan awal untuk sosialisasi vaksin ini sempat dilalui sangat berat karena banyak warga yang belum paham. “Akhirnya kita pun melakukan door to door, saya dan kepala puskesmas juga turun secara langsung bahkan kami sediakan

doorprize seperti gula, tempat minum dan lainnya bagi warga yang turut hadir mengikuti vaksin dan alhamdulillah banyak warga yang ikut,” Katanya.

Camat Semampir, Hindun juga menceritakan saat digelar vaksin dibalai RW juga sempat warag yang datang hanya 20 orang saja, namun ketika dirinya ikut hadir di balai RW tersebut ternyata yang berminat vaksin bisa mencapai 40 orang. [riq]

Covid-19 di Luar Surabaya Naik, BOR RS Naik 32 Persen Surabaya, Bhirawa Jawa Timur tampaknya harus waspada terkait lonjakan positif Covid-19. Sebab berdasarkan data dari Pemkot Surabaya, terdapat kenaikan drastis penggunaan kapasitas kamar atau bed occupancy rate (BOR) kamar isolasi yang tersedia di rumah sakit (RS) rujukan Covid19 di Kota Pahlawan.

Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya, Febridhitya Prajatara mengatakan, terhitung sejak 4 Juni

2021 sampai saat ini BOR kamar isolasi sudah lebih dari 50 persen. Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan dan harus diantisipasi secepatnya. Tidak hanya oleh Pemkot Surabaya, tapi juga instansi lainnya.

“Terhitung hingga, Senin (14/6), penggunaan BOR mencapai 53 persen. Atau terjadi peningkatan sebanyak 32 persen. Kemudian ICU juga ada kenaikan sekitar 20 persen. Posisi ICU di rumah sakit rujukan Covid-19 sekarang tembus 63 persen,” ujar

Febri, di ruang kerjanya kemarin.

Berdasar hasil analisa dan evaluasi sementara, peningkatan BOR di RS rujukan Covid-19 ini terjadi akibat dampak dari lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi di daerah luar Surabaya seperti di Kabupaten Bangkalan. Kondisi ini bisa terjadi mengingat Kota Surabaya menjadi penyangga untuk menampung pasien dari Bangkalan ketika RS di Bangkalan tidak bisa menampung.[iib]

Bhir

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Selasa Pahing

Unair Terima 2 Ribu Mahasiswa Baru SBMPTN 2021 Surabaya, Bhirawa Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) telah mengumumkan hasil Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), Senin (14/6) sore. Pengumuman sendiri bisa dilihat melalui laman resmi LTMPT https://pengumumansbmptn.ltmpt.ac.id atau halaman mirror yang disediakan.

Di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya sebanyak 2 ribu mahasiswa baru dinyatakan diterima pada SBMPTN tahun ini dari 27.338 peminat.

Rektor Unair, Prof Moh Nasih merinci, peserta proporsi perempuan yang diterima di Unair jauh lebih tinggi dari pada laki - laki. Tahun ini peserta laki - laki yang lolos SBMPTN hanya 33%, sisanya perempuan.

"Dari jumlah peserta yang diterima, ada 350 peserta pemegang KIP Kuliah. Hal ini menjadi kesempatan emas peserta yang memiliki KIP Kuliah,'' ujarnya dalam pers konferensi hasil SBMPTN di Unair, Senin (14/6).

Sementara itu, Prof Nasih men-

gungkapkan, prodi favorit biasanya terlihat dari keketatan yang tinggi dalam seleksinya. Untuk bidang Saintek, prodi Kedokteran masih menjadi favorit dengan keketatan tinggi. Disusul prodi Farmasi, prodi Teknobiomedik dan prodi Sistem Informasi. "Sedangkan untuk Soshum, Prodi Psikologi dan Ilmu Komunikasi masih menjadi pilihan utama keketatannya,'' lanjutnya.

Bagi peserta yang lolos seleksi, Prof Nasih menghimbau, agar segera mencari informasi terkait daftar ulang. Pasalnya sejumlah prodi juga mensyaratkan ketentuan tambahan untuk benar-benar diterima sebagai

mahasiswa Unair.

"Yang belum diterima, masih banyak peluang di jalur Mandiri, D3,D4 dan beberapa program serta kelas internasional,'' tandas Prof Nasih.

Sementara itu, dalam penerimaan SBMPTN tahun ini, Aqila

Jaziratur Rahma menjadi mahasiswa baru termuda dengn usia 15 tahun 11 bulan yang dinyatakan diterima di Unair dengan prodi Biologi. Aqila sendiri merupakan lulusan MA Unggulan Amanatul Ummah Surabaya. [ina]

Rektor Unair, Prof Moh Nasih

Sabet Lima Medali LKSN Tingkat Provinsi

BANGKU POJOK

Menuju Nasional, Pelajari Teknik Baru dan Fokus Ketepatan dan Kecepatan

wiwit agus pribadi/bhirawa

Wali Kota Hadi temui siswa SD saat tinjau PPDB.

PPDB Jalur Zonasi SD Ditutup, Giliran Zonasi SMP Probolinggo, Bhirawa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2021/ 2022 untuk jalur zonasi tingkat SD di Kota Probolinggo rampung sejak Sabtu (12/6). Sebanyak 75 SD Negeri sudah mengantongi data 28 siswa di setiap Rombel (Rombongan Belajar) yang telah mendaftar secara online. Setelah tingkat SD selesai, Senin (14/6) dilanjutkan PPDB untuk jalur zonasi tingkat SMP. Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin, terus memantau proses PPDB online dilaksanakan, ini menjadi bukti keseriusannya dalam dunia pendidikan, sebagai salah satu program prioritas di masa kepemimpinannya. Menurut Habib Hadi, Minggu (13/6) lalu, penyimpangan tidak boleh terjadi dalam proses PPDB online karena sudah ada regulasi yang mengatur. Sesuai dengan Perwali Nomor 22 tahun 2021 tentang Penerima Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2021/2022.

Wali murid tak perlu ragu dengan fasilitas dan mutu sekolah sesuai dengan zonasi tempat tinggalnya. Pendidikan di Kota Probolinggo sudah tercukupi, menyangkut sarana prasarana berupa gedung sekolah, perpustakaan laboratorium, media pembelajaran seperti LCD dan komputer. Termasuk SDM gurunya sudah merata dan tidak ada biaya pendidikan alias gratis.

"Kini saatnya berbicara tentang pemerataan kualitas pendidikan di Kota Probolinggo. Kami tak ingin ada sekolah yang paling difavoritkan atau diunggulkan, semua pendidikan di Kota Probolinggo harus unggul. Maka pelaksanaan PPDB tahun ini benar - benar saya kawal untuk kemajuan pendidikan di Kota Probolinggo,'' tegas Wali Kota, Habib Hadi.

Mantan anggota DPR RI ini membenarkan jika pihaknya menerima laporan dari Disdikbud setempat terkait trouble PPDB Hari Sabtu (12/6) lalu. ''Ya, ada data - data NIK tidak dapat ditarik dari server, namun alhamdulillah sudah selesai dan beberapa yang bermasalah sudah berhasil mendaftar,'' tuturnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Probolinggo, Moch Maskur menjelaskan, selama PPDB SD berlangsung, di hari terakhir sempat terjadi trouble. Pasalnya, para calon peserta didik tidak bisa mengakses pendaftaran. [wap]

Surabaya, Bhirawa Kebanggaan tengah dirasakan SMKN 1 Surabaya. Dari lima bidang yang dilombakan pada Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat provinsi, dua bidang lomba yakni IT Networking System Administrator dan 3D Game Art meraih medali emas yang otomatis akan mewakili Jawa Timur ditingkat nasional.

Sedangkan tiga bidang lomba lainnya, bidang Perhotelan Front Office meraih medali perak. Serta bidang lomba Web Desaign dan Marketing Online masing masing mendapat medali perunggu.

Kepala SMKN 1 Surabaya, Kepala SMKN 1 Surabaya, Tjiptoadi Nugroho, mengucapkan rasa syukur atas capaian prestasi yang diraih para siswanya. Hal ini tak luput dari pendampingan secara berkala dan intensif yang dilakukannya.

"Begitu lolos (LKS)Wilker (wilayah kerja) kami mulai melakukan training di sekolah. Dengan guru juga alumni yang sudah pernah mengikuti dan juara LKSN. Selain itu juga melibatkan DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri) untuk pembekalan training ini. Mereka digembleng selama tiga bulan untuk training ini,'' ungkap dia.

Tjiptoadi mengakui, capaian ini berkat keuletan dari pembimbing untuk memberikan pendampingan.

"Kami juga libatkan beberapa guru lintas mata pelajaran untuk pendamp-

ingan di tingkat provinsi kemarin. Alhamdulillah, apresiasi juga diberikan dari mitra sekolah,'' jelas dia.

Dikatakan Tiptoadoi, dalam LKS di tingkat provinsi ini, pihaknya sebenarnya mentargetkan tiga bidang untuk meraih medali emas. Sayangnya, untuk bidang terbaru yakni information network cabling perwakilan sekolah harus gugur, karena persaingan yang cukup ketat.

Untuk LKS di tingkat nasional, Tjiptoadi menyebut persiapan tak jauh berbeda dengan yang dilakukan saat di tingkat provinsi. Mulai mengingat kembali materi LKS, memperlajari kisi - kisi LKS dan melakukan pemantapan lainnya.

"Yang dua anak mewakili di tingkat nasional dilakukan pemantapan di sekolah. Kita support dengan DUDI dan alumni yang pernah juara,'' katanya. Diharapkan kedepan LKSN bisa dilaksanakan secara Luring dan dilihat banyak orang. Sehingga skill siswa bisa dipertontonkan diajang bergengsi tahunan ini.

"Kami berharap perwakilan Jawa Timur khususnya dari SMKN 1 Surabaya bisa menembus world skill dan mengharumkan nama bangsa,'' pungkasnya.

Salah satu peserta yang akan mewakili Jatim di tingkat LKS Nasional, Dwi Mulyo mengungkapkan, kesiapannya dengan mempelajari teknik - teknik baru untuk bisa membanggakan Jawa Timur khususnya SMKN 1 Surabaya. [ina]

Dua siswa SMKN 1 Surabaya mendapat apresiasi dari Kepala SMKN 1 Surabaya, Tjiptoadi Nugroho.

Sebagai perwakilan untuk Nasional, pendampingan secara intensif akan dilakukan oleh sekolah.

GALERI

Bunda PAUD Kabupaten Trenggalek, Novita Hardini, perjuangkan P

Novita Hardini Terus Perju Trenggalek, Bhirawa Bunda PAUD Kabupaten Trenggalek, Novita Hardini, perjuangkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) bagi anak usia dini di daerahnya.

Setelah hampir setahun lebih vakum dari PTM, Bunda PAUD Kabupaten Trenggalek yang juga Ketua TP PKK mencoba mendorong tatap muka bagi anak usia ini bisa dilaksanakan.

Selama Pandemi Covid 19 berlangsung, kebijakan pemerintah menutup sementara PTM demi keselamatan pendidik dan anak didik dari penularan Covid 19. Pembelajaran luring digantikan dengan pembelajaran daring dengan segala keterbatasannya. Hal ini harus dilakukan karena keselamatan warga harus terjaga.

Setelah lebih setahun berjalan terbatas, dorongan PTM datang dari berbagai pihak.

Sekaligus dorongan hati penggagas Sekolah Perempuan ini yang ingin memperjuangkan hak - hak anak untuk mendapatkan hak pendidikannya.

"Harapan saya hak anak terhadap pendidikan ini bisa segera kita realisasikan,'' ujar penggiat perempuan ini usai

meninjau simulasi PTM di salah satu PAUD di Desa Karanggandu, Senin (14/6).

Apalagi, imbuh ibu dari gadis cantik bernama Sia ini, mengingat masa golden age akan segera hilang dan ini tidak bisa diulang. Dan ini masa krisis dimana masa penting pertumbuhan anak itu menyisakan ada yang dua tahun, satu tahun

bahkan ada yan beberapa bulan "Kita tahu m ini mulai 0 sam tahun dan ini habis. Banyak tempuh agar a bisa mendapa pendidikan yan lui keluarga m naan keluarga,

SISWA

SLBN Provinsi Sulsel, Sultra, Papua Menimba Ilmu di SLBN Gedangan Ketiga SLBN (Sekolah Luar Biasa Negeri) asal Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Papua dalam menjalankan Program Kemitraan GTK (Guru dan Tenaga Kependidikan) Diksus Kemendikbud RI, telah melakukan studi atau menimba ilmu di SLBN Gedangan Sidoarjo di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, telah mendapakat predikat sebagai sekolah inti dari Kemendibud RI. Oleh: Achmad Suprayogi, Kabupaten Sidoarjo

achmad suprayogi/bhirawa

Pengawas SLB dari Cabdin Sidoarjo - Surabaya sedang memberikan pembekalan.

Kehadiran rombongan yang terdiri dari kepala sekolan dan guru mitra ini, disambut langsung oleh Pengawas Cabdin Khusus Wilayah Sidoarjo Surabaya Sadji, Kepala SLBN Gedangan Misere beserta jajarannya. Mereka akan menimba ilmu di Jawa Timur ini mulai 13 hingga 19 Juni 2021.

Menurut Sadji, SLBN Gedangan ini ditujunjuk Ke-

mendikbud sebagai sekolah inti, jadi memberikan semacam kolaborasi dengan sekolah mitra dari SLBN Sulsel, Sultra dan Papau. Kepala sekolah mitra akan belajar dari berbagai aspek, yang kaitannya standar pembelajaran. ''Jadi mulai pembelajarannya tanggal 14 Juni hingga 19 Juni, efektif lima hari kerja yang bisa dilakukan

sekolah mitra,'' katanya.

Perwakilan dari SLBN Sulsel, Andi Hamzah SPd MPd mengatakan, rombongan dari Selsel berjumlah 18 orang, kepala sekolah dan guru mitra. Kami akan belajar program - program terbaru dari Kementerian yang tentunya program yang ada di sekolah mitra ini.

"Kami akan belajar terkait dengan kualitas pembelajaran, kualitas SDM, semua itu akan kami contoh, yang tentunya diharapkan bisa melakukan perubahan di sekolah tempat kami mengajar,'' katanya.

Sementara perwakilan dari Papua, Irawanto Paerunan, yang juga sebagai Kasek SLBN 2 Jaya Pura mengatakan, ilmu yang didapat dari sekolah ini akan dimanfaatkan

dengan sebaik mungkin. Karena juga mempunyai tugas untuk mengimbaskan di sekolah yang lain. ''Jadi program ini merupakan GTK Mitra, yang nantinya akan mendapatkan pembekalan, pengetahuan, pemahaman, aplikasi, dan kami terbagi ada yang di SLB Gedangan, Blitar, Malang dan di beberapa daerah di Jatim ini,'' katanya.

Sedangkan guru mitra, Sumirayanti dari SLBN Kondal Konawe Sultra mengaku sangat luar biasa keberadaan SLBN Gedangan ini. Sudah baik, maju dan sarananya sangat lengkap, sehingga ilmu yang didapatkan nanti semoga bisa bermanfaat. ''Di tempat kami sarana prasarananya sudah ada, tetapi SDM nya yang belum ada,'' jelasnya. [*]

rawa

AYAAN

, 15 Juni 2021

& OLAHRAGA

Halaman 7

PAI Usulkan Pembentukan Satgas Perlindungan Anak

LPAI: Jangan Jadi 'Pemadam Kebakaran' Tangani Kasus Anak Kota Batu, Bhirawa Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) akhirnya 'turun gunung' menyikapi masifnya pemberitaan kasus pelanggaran hukum di SMA Selamat Pagi Indonesia (SMA SPI). Senin (14/6), Ketua LPAI Seto Mulyadi bersama rombongan datang ke Kota Batu untuk mengorek informasi dari lapangan, mulai dari Balai Kota Batu, Polres Batu, dan SMA SPI sendiri sebagai tempat kejadian perkara. LPAI menginginkan agar kasus hukum di SMA SPI bisa terselesaikan hingga tuntas.

"Kami (LPAI) ingin mengetahui langsung kondisi psikologis dari anak anak siswa SPI, apakah mereka mengalami depresi ataupun tekanan - tekanan dengan adanya kasus dugaan pelanggaran hukum di sekolah SPI,'' ujar Seto Mulyadi ditemui di Balai Kota Batu, Senin (14/6).

Hasil temuan dan fakta - fakta yang terkumpul di lapangan ini, katanya, akan dijadikan bahan untuk berkordinasi dengan Kapolda Jatim dan juga Gubernur Jatim. Dan LPAI mendapatkan laporan bahwa dalam penanganan kasus ini Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) telah bergerak memberikan kenyamanan dan rasa tenang

kepada siswa SPI. "Kami melakukan koordinasi dengan wali kota untuk memberikan kenyaman-

an kepada anak - anak ini, misalnya dengan mengajak mereka berekreasi ke tempat wisata sehingga bisa lepas

anas bahtiar/bhirawa

Ketua LPAI, Seto Mulyadi saat mendatangi Balai Kota Batu dalam penanganan kasus hukum SMA SPI, Senin (14/6).

dari tekanan - tekanan,''jelas Kak Seto, panggilan akrab Seto Mulyadi.

Dan satu lagi yang tak kalah penting, LPAI ingin agar oknum (berinisial JE) dalam kasus ini segera diproses. Untuk itu LPAI akan meminta kepada Polda Jatim untuk segera mengumumkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Penyampaian hasil pemeriksaan ini juga dinilai sangat penting untuk menghilangkan kebingungan di masyarakat terkait apa yang terjadi di SMA SPI. "Kasus yang terjadi di SMA SPI menjadi refleksi kondisi riil pendidikan di negeri ini. Untuk itu LPAI mengajak semua pihak untuk ikut berperan dalam melakukan langkah preventif agar kejadian serupa tidak terulang,'' tegas Kak Seto. Langkah kongkritnya, LPAI telah mengusulkan pembentukkan Satgas Perlindunan Anak di setiap sekolah. Satgas ini selain melibatkan guru dan kepala sekolah, juga melibatkan Dinas Pendidikan, orang tua, dan juga anak - anak itu sendiri.

"Butuh orang sekampung untuk melindungi anak - anak. Dan dalam memberikan perlindungan, kita jangan jadi 'pemadam kebakaran' dimana semua baru ramai ketika kejadiannya sudah terjadi,'' tandas Kak Seto. [nas]

Jelang PTM, Keluarga Besar Smamita Divaksin Kedua Sidoarjo, Bhirawa Selain melengkapi sarana dan prasarana persiapan pelaksanaan PTM (Pembelajaran Tatap Muka)

pada Juli mendatang. Seluruh keluarga besar SMA Muhammadiyah 1 Taman (Smamita) Sidoarjo menjalani vaksin kedua di RS Ibu dan

achmad suprayogi/bhirawa

Salah satu pegawai SMAMITA sedang menjalani vaksin kedua.

Pembelajaran Tatap Muka (PTM) bagi anak usia dini di daerahnya.

uangkan PTM untuk PAUD

ng menyisakan n lagi. masa golden age mpai dengan 6 i akan segera jalan yang kita anak - anak ini tkan stimulasi ng baik, melamaupun, pembiserta pengasu-

han keluarga. Sekarang ini kita juga mengajak lembaga pendidikan di Kabupaten Trenggalek untuk kembali berjuang untuk memberikan hak pendidikan bagi anak anak,'' jelasnya.

Ketua Tim Penggerak PKK ini kembali menegaskan, namun tentunya kita tetap harus mematuhi peraturan pemerin-

tah yang ada. Apakah lembaga pendidikan ini betul-betul siap menggelar pembelajaran tatap muka. Mengingat kasus Covid di Jatim ini yang kembali meningkat.

Namun kita harus optimis dan tidak boleh pesimis. Bulan Juli insya Allah kita bisa kembali melakukan pembelajaran tatap muka. Meskipun kita mendengar kasus di Jatim meningkat, paling tidak apa yang kita lakukan ini, dengan simulasi pembelajaran tatap muka bisa membantu anakanak usia dini untuk bisa lebih mengerti lagi bagaimana cara ampuh mencegah virus Covid 19. Selain meningkatkan imun tubuh juga perlu menjalankan 3M (mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker).

Ini yang harus terus menerus dilakukan dan harapan saya dengan simulasi ini, sekolah bisa melaksanakan PTM. Ini perjalanan panjang dari mulai awal Maret dimana Covid 19 mulai masuk, dan ini langkah final seharusnya agar sekolah bisa mulai lagi namun kita harus pintar - pintar agar kita bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada,'' tandasnya. [wek]

Anak Soerya, Kecamatan Taman, Sidoarjo.

Menurut Waka Humas SMAMITA Sidoarjo, Emil Mukhtar Efendi, sekitar 66 guru, staf dan karyawan yang mendapat vaksin jenis AstraZeneca tahap kedua kali ini. Namun belum semua guru dan staf menjalani vaksinasi Covid 19. Karena masih enam guru yang sedang hamil dan dua orang lagi yang masih sakit.

Emil menjelaskan, pihak sekolah juga sudah mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang menyambut pelaksanaan PTM. Diantaranya tempat cuci tangan, alat ukur suhu badan (thermo gun) dan skedul pembatasan jumlah siswa yang masuk kelas.

"Dalam satu minggu PTM maksimal dua kali. Setiap pertemuan dibatasi dua jam, jadwal pertemuannya juga sudah selesai. Itu harus dipersiapkan secara matang karena pan-

Anggaran Rehab dan Renovasi Gedung Sekolah Miliaran Sampang, Bhirawa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (Kemen PUPR RI) melalui Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Jawa Timur, gelontorkan dana puluhan miliar ke Kabupaten Sampang.

Setidaknya anggaran berhasil dihimpun sekitar Rp25 miliar bersum-

ber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2021. Anggaran ini akan digunakan untuk Proyek Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana SD yang tersebar di Kabupaten Sampang.

Menurut Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang, Nor Alam, ada delapan SD yang menerima bantuan pemban-

gunan gedung sekolah dari Kementerian. Yakni, SDN Polagan 3, SDN Astapah 2, SDN Pandan 2, SDN Banyukapah 2, SDN Madupat 3, SDN Kalangan Paraoh 1, SDN Samaran 1, dan SDN Soko Banah Tengah 4.

"Bantuan pembangunan gedung sekolah itu langsung dari Kementerian PUPR melalui Balai Provinsi Jatim. Namun aggaran yang diteri-

ma masing - masing sekolah tidak tahu secara pasti,'' ungkapnya, Senin (14/6). Sebab pengadaan dari program itu dilakukan secara lelang terbuka oleh kementerian dengan langsung mencantumkan secara akumulatif nilai anggarannya. ''Jadi kami tidak tahu berapa anggaran yang diterima oleh masing - masing lembaga pendidikan,'' jelasnya. [lis]

Atasi Kekurangan Guru, 116 SDN Terapkan Multigrade Atasi Kekosongan, Kasek Diberi Tugas Rangkap di Sekolah Lain Probolinggo, Bhirawa Dalam rangka mengatasi kekurangan guru di ratusan SDN di wilayah Kabupaten Probolinggo, Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Probolinggo membuat inovasi dengan menerapkan kelas rangkap atau multigrade. Untuk mengatasi kekosongan, kepala sekolah diberi tugas rangkap di sekolah lain.

Menurut Kepala Dispendik Kabupaten Probolinggo, Fathur Rozi melalui Kepala Bidang Pembinaan SD Sri Agus Indariyati, pembelajaran kelas rangkap atau multigrade dilakukan karena kekurangan guru.

Jumlah siswa yang ada di lembaga itu kurang dari 60 siswa. Pembelajaran kelas rangkap ini dilakukan dengan menggabungkan dua kelas menjadi satu kelas. Misalnya siswa kelas I dan II digabung menjadi satu kelas dan diajar oleh satu guru.

Penerapan pembelajaran kelas rangkap ini mulai dilakukan tahun

2019 melalui pendampingan dari Program Inovasi (Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia) di Kecamatan Sukapura. Sebagai pilot project awal saat itu ada delapan lembaga SDN yang menerapkan pembelajaran kelas rangkap.

"Tahun 2020, pembelajaran kelas rangkap ini direplikasi pada 91 lembaga SDN di seluruh kecamatan di Kabupaten Probolinggo sehingga totalnya menjadi 99 lembaga. Kemudian untuk tahun 2021, lembaga SDN yang menerapkan kelas rangkap bertambah 17 lembaga sehingga totalnya mencapai 116 lembaga,'' jelasnya. Untuk mendukung sistem pembelajaran kelas rangkap ini, jelas Sri Agus Indariyati, guru guru yang ada di lembaga itu perlu mendapatkan literasi maupun numerasi agar tahu bagaimana mengajar di kelas rangkap.

"Dalam pembelajaran kelas rangkap, seorang guru memberikan

materi yang sama tetapi cara penyampaiannya yang berbeda. Misalnya materi tentang binatang untuk siswa kelas I dan II dalam kelas rangkap. Untuk kelas I, siswa harus bisa menyebutkan jenis - jenis binatang dan kelas II siswa harus bisa

kan kasus penyebaran Covid 19 di Indonesia seperti Bangkalan, Madura maupun beberapa daerah Mataraman di Jawa Timur. Maka harus mempertimbangkan setiap kegiatan apapun jangan sampai muncul kluster baru. Trendnya kini naik, maka menjadi pertimbangan sebagai bentuk

antisipasi penyebaran Covid 19 di Kabupaten Probolinggo.

"Saya percaya apa yang dilakukan KONI selama ini sudah membuat penyesuaian dengan Protokol Kesehatan (Prokes). Namun dengan adanya trend kenaikan kasus daerah tetangga ini harus menjadi atensi semua

wiwit agus pribadi/bhirawa

Rakor Porkab 2021 memutuskan untuk menunda pelaksanaannya.

menceritakan cara berkembang biaknya binatang,'' terangnya.

Sri Agus menegaskan, penerapan sistem pembelajaran kelas rangkap ini merupakan solusi untuk mengatasi kekurangan guru karena dua kelas bisa dijadikan satu kelas. [wap]

wiwit agus pribadi/bhirawa

Kelas rangkap yang diterapkan di SD Sukapura.

Antisipasi Penyebaran Covid-19, Porkab 2021 Ditunda Probolinggo, Bhirawa Tak ingin terjadi klaster baru dari Porkab, sekaligus upaya mengantisipasi penyebaran Covid 19, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Probolinggo akhirnya menunda Pekan Olahraga Kabupaten (Porkab) Probolinggo tahun 2021. Kepastian ini terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Porkab Probolinggo ruang pertemuan Jabung 2 Kantor Bupati Probolinggo, Minggu (13/6) lalu.

Rakor dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo, H Soeparwiyono didampingi Ketua Pelaksana Satgas Penanganan Covid 19, dr Shodiq Tjahjono, Koordinator Penegakan Hukum Satgas Penanganan Covid-19, Ugas Irwanto, serta Ketua Umum KONI Kabupaten Probolinggo, Sugeng Nufindarko ini diikuti sejumlah OPD terkait dan Camat seKabupaten Probolinggo.

Menurut Sekda, situasi perkembangan saat ini telah terjadi trend lonja-

demi Covid 19 belum selesai. Para siswa dan guru juga wajib bermasker dan menjaga jarak,'' ungkapnya.

Ruang kelas yang biasanya diisi 36 siswa, juga bakal dikurangi.

Setiap ruang kelas maksimal bakal diisi 50% siswa jumlah siswa sesungguhnya. Siswa masuk tidak ada gelombang satu atau dua. Setiap satu pekan akan dievaluasi untuk memastikan tidak ada cluster baru penyebaran Covid 19 di lingkungan sekolah.

Sementara itu, Kepala SMAMITA, Zainal Arif Fakhrudi menambahkan, vaksin tahap kedua telah dilaksanakan. Jika tenaga pendidik sudah divaksin, PTM yang ditargetkan Tahun Ajaran Baru Bulan Juli mendatang bisa dilaksanakan sesuai rencana. Vaksinasi itu bagian dan upaya kami menyambut PTM tahun ajaran baru bulan depan. [ach]

pihak. Dengan pertimbangan itu saya berharap kepada KONI dan jajarannya untuk menjadi pertimbangan semua.

Agar Porkab 2021 ditunda terlebih dahulu sambil melihat perkembangan kasus Covid 19,'' ujar Soeparwiyono.

Sementara itu, Ketua Umum KONI Kabupaten Probolinggo, Sugeng Nufindarko mengungkapkan, penundaan Porkab 2021 diputuskan setelah KONI menerima masukan dan saran dari Satgas Penanganan Covid 19 Kabupaten Probolinggo, Polres Probolinggo dan organisasi keagamaan mengingat adanya lonjakan kenaikan kasus Covid-19 di beberapa daerah di Indonesia.

Menurut Sugeng, penundaan Porkab 2021 ini dilakukan sambil melihat perkembangan kasus Covid 19 ke depan. Tetapi pihaknya sudah siap dengan segala ketentuan yang disarankan Satgas Penanganan Covid 19 Kabupaten Probolinggo, termasuk 14 Cabang Olah Raga (Cabor) yang akan dipertandingkan. [wap]

GELANGGANG

Empat GM dan 19 Master Turun di Piala Ketua MPR dan Menpora Jakarta, Bhirawa Persaingan turnamen catur nasional memperebutkan Piala bergilir Ketua MPR RI dan Piala Tetap Menpora bakal berjalan dengan ketat, sebab pertandingan yang digelar Sabtu (19/6) di area loby Nusantara 5 gedung MPR/DPR/DPD RI Jakarta diikuti empat Grand Master (GM) internasional dan 19 Master intenasional dan nasional. Menurut Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) saat menggelar jumpa pers di media Center DPR RI, Senin (14/6), turnamen ini memperebutkan hadiah sebesar Rp120 juta. Ini turnamen yang ke empat kalinya digelar di Parlemen.

Hadir Ketua Umum Percasi Utut Adianto, Women GM Irene Kharisma Sukandar dan GM Susanto Megaranto serta wakil dari Menpora. Bamsoet menjelaskan, tujuan penyelenggaraan turnamen untuk mendukung peningkatan prestasi Catur. Sehingga dapat mengharumkan nama bangsa di ajang internasional. Tema turnamen Catur Nasional Dengan Semangat Olahraga Catur, Kita tingkatkan Persatuan Bangsa. Sesuai dengan slogan olahraga Catur yakni gens una sumus (kita satu keluarga). "Turnamen Catur ini akan memberlakukan Protokol Kesehatan (Prokes) secara ketat. Baik bagi pecatur maupun penonton, langsung dibawah pengawasan Satgas Covid 19,'' tandas Bamsoet. [ira]

Selasa Pahing, 15 Juni 2021

JATIM MEMBANGUN

Halaman 8

BPD Diminta Berkomunikasi yang Baik dengan Pemdes Sidoarjo, Bhirawa Upaya mendorong transparansi, akuntabilitas, demokratisasi agar bisa mewujudkan kesejahteraan warganya, Wakil Bupati Sidoarjo meminta kepada BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) agar bisa menjalin komunikasi yang baik dengan Pemdes (Pemerientahan Desa).

Permintaan tersebut disampaikan Wakil Bupati Sidoarjo Subandi dalam Rakerda Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional/Abpednas Jawa Timur, yang diikuti oleh para pengurus BPD Kabupaten/kota se Jawa Timur, pada (13/6) malam.

Dalam sambutan menutup kegiatan tersebut, Wabup Subandi mengatakan salah satu tugas BPD adalah sebagai kanal aspirasi dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah.

Keberadaan BPD sangat penting dalam menentukan kemajuan pembangunan desa.

“BPD sebagai lembaga formal yang punya peran strategis dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, demokratisasi dan kesejahteraan warga,” ucapnya.

Melihat peran tersebut, BPD haruslah mampu menjadi benteng dari budaya birokrasi yang tidak bersih serta mampu merumuskan indikator kinerja untuk meningkatkan pembangunan yang ada di desa.

Menurut Wabup, untuk mewujudkan hal itu, diharapkan setiap anggota BPD senantiasa meningkatkan kapasitas SDM dan inovasinya. Hal ini juga untuk menghindari disharmonisasi antar BPD dan pemerintah desa yang acap kali terjadi diharapkan tidak terjadi.

“Jadi, keberadaan BPD dalam pemerintahan desa adalah check and balance, BPD memiliki hak bertanya, konfirmasi dan hal-hal untuk transparansi yang ada di desa,” ujarnya.

Oleh karenanya, Subandi meminta BPD harus benar-benar bisa menjadi patner kepala desa dalam membangun desanya.

BPD harus menjadi pilar utama dan jembatan koordinasi pemerintahan desa dan masyarakat.

BPD tidak boleh dinilai hanya sebagai pemberi stempel untuk memberikan legitimasi kepada pemerintah desa.

Jembatan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah desa harus dapat dibangun dengan baik oleh BPD.

achmad suprayogi/bhirawa

Para pengurus Adpenas Jatim bersama-sama Wakil Bupati Sidoarjo Subandi.

“Dengan dua hal tersebut dirinya yakin tidak ada BPD dengan kepala desa saling bermusuhan,” pintanya.

“Saya berharap agar seluruh anggota BPD dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab me-

mahami Tupoksi dan regulasi yang ada, sehingga akan mampu mengurai setiap permasalahan dan berperan aktif dalam membangun desa sesuai slogan Abpednas yakni membangun desa menata kota.” harap Subandi.

Sementara itu, Ketua DPD Abpednas Jatim Agus Budi mengatakan keberadaan Abpednas untuk mengawal dan mengawasi pembangunan negeri. Dirinya yakinkan keberadaan Abpednas bukan menjadi oposisi pe-

merintah desa. Namun untuk ikut bersama membangun desa.

“Keberadaan Abpednas bukan dalam rangka bertentangan atau menjadi oposisi dari pemerintah,” ucapnya.

“Saya meminta dukungan

kepada seluruh pengurus Abpednas untuk menjadikan Abpednas Jatim lebih maju. Hal tersebut penting demi kemajuan desa di Jawa Timur khususnya pembangunan Indonesia,” pinta Agus Budi.[ach]

Jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja di Sidoarjo Harus Ditingkatkan

KELANA JATIM Danramil 0817/14 Panceng, Kapten Inf Bambang Kusharyanto pimpin apel pagi TMMD 111 Gresik, Senin (14/6).

Sidoarjo, Bhirawa Jumlah pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) di Kab Sidoarjo perlu ditingkatkan. Sebab, pos UKK ini berfungsi sangat positif sebagai deteksi dini pada masalah kesehatan untuk pekerja informal yang kerja di kelas home industri yang banyak ada di

Kab Sidoarjo.

Menurut Dinas Kesehatan Kab Sidoarjo, jumlah home industri yang terdata ada lebih kurang sebanyak 260 an unit. Ada yang jenis Makanan minuman dan kerajinan. Namun jumlah pos UKK lebih kurang masih 70 an.

Kasi Kesehatan Lingkungan, Kese-

istimewa

Apel Pagi Awali TMMD 111 Kodim 0817/Gresik Surabaya, Bhirawa Mengawali program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler Ke-111. Anggota Satgas TMMD Kodim 0817/ Gresik melakukan apel pagi dan doa bersama untuk kelancaran TMMD 111 di Dusun Selodingin, Desa Siwalan, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, Senin (14/6).

Apel pagi dan doa bersama ini dipimpin Danramil 0817/14 Panceng, Kapten Inf Bambang Kusharyanto. Pihaknya meminta agar seluruh anggota Satgas TMMD 111 dapat mengerjakan tugas sesuai dengan target yang ditentukan. Demi kelancaran program ini, pihaknya juga mengimbau adanya jiwa gotong royong antara prajurit TNI dengan warga setempat.

“Apel persiapan dan doa bersama ini kita lakukan agar kegiatan TMMD 111 ini berjalan lancar, aman dan terkendali. Sehingga dapat memenui target yang sudah ditentukan,” kata Kapten Inf Bambang Kusharyanto.

Apel ini, sambung Bambang, sekaligus sebagai koordinasi pembagian tugas masing-masing anggota Satgas. Sehingga setiap anggota dapat mengetahui dan fokus pada tugas-tugas yang sudah diamanhkan kepadanya. Dan juga dapat mengerjakan sasaran-sasaran program TMMD 111 dengan cepat dan baik.

“Apa yang sudah diinstruksikan pimpinan harus segera dilakukan dengan baik. Termasuk dalam TMMD 111 ini, seluruh anggota Satgas harus mengerjakan tugas yang sudah diberikan pimpinan,” tegasnya. [bed]

Polres Berburu Preman Resahkan Masyarakat Gresik, Bhirawa Polres terus memburu preman, premanisme yang mereka lakukan dikategorikan meresahkan masyarakat. Seperti pemalakan atau pemungutan liar (pungli).

Menurut Kapolres Gresik AKBP Arief Fitrianto mengatakan, bahwa ada lima preman diamankan pada hari Minggu 13 Juni dini hari di Jalan Gubernur Suryo, Kecamatan Gresik dan simpang empat Bringkang Kecamatan Menganti. Hasil dari operasi, preman kedapatan sedang melakukan pemalakan terhadap pengunjung pasar dan sopir truk.

“Para preman itu, langsung diangkut ke Mapolres Gresik. Untuk dilakukan interogasi Sat Reskrim dan pemeriksaan kesehatan.[kim]

alikus/bhirawa

Narasumber dari Dinas kesehatan Provinsi Jatim mengingatkan agar dalam setiap home industri yang ada di Sidoarjo ada keberadaan pos UKK.

hatan Kerja dan Olah Raga Dinas Kesehatan Kab Sidoarjo, Supaat Setia Hadi SKM MKes, di pos UKK ini Kader kesehatan diajari oleh petugas Puskesmas setempat, cara-cara mendeteksi terjadinya penyakit tidak menular (PTM).

“Misalnya mencegah capek-capek ataupun darah tinggi. Pokoknya pos UKK ini dari oleh untuk pekerja sendiri, dalam menjaga dan memelihara kesehatannya,” kata Supaat, Senin (14/6) kemarin, ditemui disela-sela kegiatan Bimbingan teknis pengembangan pos UKK tahun 2021, di ruang rapat Delta Graha Setda Sidoarjo.

Pos UKK ini banyak ada di wilayah Kec Tulangan, sebab disana banyak home industri kerupuk. Di Kec Porong, ada home industri pembuatan panci, di wilayah Kec Waru banyak home industri yang bergerak usaha catering, di Desa Ngingas kerajinan besi tua dan di wilayah Kec Tarik, banyak home industri usaha pembuatan naget.

Menurut Heri Mulyanto SKM, Staf kesehatan Masyarakay Dinkes Jatim, yang kemarin, dijadikan salah satu narasumber, bila ada 10 - 50 orang dalam home industri, perlu adanya pos UKK. Perlunya pos UKK ini, lanjutnya, agar prkerja informal ini bisa menolong kesehatan diri sendiri .

Sekdakab Sidoarjo, Drs Ahmad Zaini MM, yang membuka Bimtek sehari yang diikuti 120 orang peserta dari unsur Kader kesehatan desa dan petugas dari 27 Puskesmas di Kab Sidoarjo itu, mengatakan para pekerja informal di Kab Sidoarjo yang kerja di lingkungan home industri itu, pada tahun 2021 ini juga harus didaftarkan masuk sebagai peserta BPJS kelas 3 dalam program UHC (Universal Healt Coverage).

“Sehingga nantinya mereka akan mendapatkan pelayanan di fasilitas layanan kesehatan secara gratis dari Pemerintah,” ujarnya. [kus]

Dipimpin Pj. Sekda, ASN Pemkab Mojokerto Deklarasikan Anti Korupsi Kab.Mojokerto, Bhirawa Dalam apel yang dipimpin Pj Sekdakab Mojokerto Himawan Estu Bagijo, seluruh ASN di lingkup Pemkab mendeklarasikan Anti Korupsi sekaligus menandatangani komitmen Pakta Integritas, Senin (14/6).

Pj. Sekdakab. Himawan Estu Bagijo dalam sambutannya antara lain menjabarkan tiga hal yang kerap melekat sebagai stigma yang ditujukan pada seorang Aparatur Sipil Negara (ASN). Mulai dari stigma dicurigai melanggar ketentuan, dinilai tidak mumpuni hingga dianggap lebih memikirkan diri sendiri.

Berbagai stigma tersebut harus dipatahkan bersama melalui sikap profesional, penuh integritas dan tulus mengabdi pada Negara.

“Kita adalah ASN, dan siapapun yang menjadi bagian darinya, harus berpegang teguh pada ketentuan disiplin ASN. Dalam sejarah, ASN ker-

ap dilekatkan dengan berbagai stigma negatif. Sejak reformasi hingga kini, ASN adalah salah satu korps yang berkomitmen menolak korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Untuk itu lanjut Himawan, harus buktikan dengan profesionalitas yang artinya kita punya good knowledge dan good skill.

“Kita juga dituntut memiliki good integrity, hingga akhirnya kita bisa mengabdi sebagai ASN dengan baik.

Maka pagi ini kita berkomitmen untuk melaksanakan itu semua,” seru Pj Sekdakab Mojokerto.

Sementara itu Plt. Inspektur Kabupaten Mojokerto Poedji Widodo, sebelumnya pada laporan mengatakan

Tampak dalam foto Pj. Sekdakab. Bersama segenap Kepala Bagian dan juga para assisten, staf ahli. foto bersama usai deklarasi dan penandatanganan pakta integritas.

bahwa kegiatan ini juga telah dilaksanakan oleh Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto pada tanggal 1 Mei 2021, begitupun juga seluruh OPD di Kabupaten Mojokerto.

“Alhamdulillah, pagi ini kita melaksanakan kegiatan sesuai dengan petunjuk Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto, yang sebelumnya juga sudah melaksanakan pada 1 Mei,” terangnya.

Poedji berharap langkah ini tidak berakhir sebagai seremonial saja, tapi benar-benar diwujudkan sebagai niat baik membawa Kabupaten Mojokerto maju, adil dan makmur,” kata Plt Inspektur Kabupaten Mojokerto.

Pantauan di lapangan, Apel ditutup dengan penandatanganan komitmen pakta integritas oleh Pj Sekdakab, diikuti kepala bagian, serta seluruh ASN di lingkup Setda Kabupaten Mojokerto. juga para assisten setda dan para staf ahli.[min]

TMMD Kodim Gresik Mulai Garap Sasaran RTLH Surabaya, Bhirawa Kodim 0817/Gresik mulai menggarap sasaran bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada program TMMD 111. Sebanyak 13 unit RTLH di Desa Siwalan, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik mulai tahap pengerjaan, Senin (14/6).

“Bedah rumah atau RTLH ini merupakan sasaran dari program TMMD 111 di Kabupaten Gresik.

Semua yang masuk dalam target sasaran RTLH ini sudah melalui proses survey,” kata Danramil 0817/14 Panceng, Kapten Inf Bambang Kusharyanto.

Dari 13 unit rumah, sambung Bambang, rumah Siti Rohimah menjadi sasaran bedah rumah program TMMD 111. Pihaknya pun mengaku kondisi rumah Siti Rohimah sangat memprihatinkan. Selain penyanggah rumahnya yang sudah keropos, atap rumahnya terbuat dari bambu sehingga dalam penggarapannya pun harus ekstra hati hati.

Tak hanya itu, Bambang mengaku, setelah melakukan survey memang banyak dijumpai bebera-

pa rumah di Desa ini yang kurang layak huni. Seperti halnya rumah milik Siti Rohimah yang menjadi sasaran pada program TMMD 111.

“Sebanyak 13 unit rumah ini menjadi sasaran dalam program TMMD 111. Sehingga bedah rumah di Dusun Selodingin, Desa Siwalan, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik ini dapat dirasakan merata oleh warga setempat,” ungkapnya.

Bambang menambahkan, tujuan dari bedah rumah ini untuk meningkatkan taraf hidup dan kese-

jahteraan masyarakat yang menjadi sasaran TMMD. Sehingga program TMMD ini sekaligus sebagai pendorong kesejahteraan masyarakat.

“Masyarakat setempat menyambut baik adanya program TMMD 111 ini. Mereka pun turut membantu kegiatan ini, sehingga menambah semangat dan kekuatan bagi anggota Satgas TMMD untuk bekerja lebih maksimal. Dan juga menjadi wujud dari kemanunggalan TNI dengan rakyat,” pungkasnya. [bed]

Sasaran bedah rumah RTLH TMMD 111 Kodim 0817/Gresik, Senin (14/6).

istimewa

JATIM MEMBANGUN

Selasa Pahing, 15 Juni 2021

Halaman 9

Pemkab akan Lakukan Percepatan Pembangunan RTLH Bondowoso, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Bondowoso akan melakukan percepatan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), hal ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Skemanya, setiap desa wajib mengalokasikan dana pembangunan minimal untuk 10-20 RTLH. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Wakil Bupati Bondowoso Irwan Bachtiar Rahmat, saat dikonfirmasi awak media usai melakukan paparan APBD dan Inovasi 2021, di Dinas Perumahan Rakyat Dan Permukiman (Perkim), Senin

(14/6).

“Nanti wajib. Sudah ada Perbup nya, tapi karena sekarang tidak diperbolehkan untuk pembangunan fisik,” katanya.

Dijelaskan Wabup, sesuai RPJMD harusnya terdapat 1000 RTLH yang dibangun

tiap tahun. Namun pada tahun ini hanya 751 RTLH yang akan dibangun oleh pemerintah akibat adanya refocusing anggaran.

“Kedua, dana desa nggak boleh fisik sekarang. Sehingga ini agak mengganggu progres capaian pembangunan RTLH,” paparnya.

Mengenai skema pembiayaan, guna mempercepat pembangunan RTLH disepakati skema percepatannya. Sehingga jelas nantinya jumlah RTLH yang perbaikannya didanai oleh

APBD, maupun didanai oleh Desa. Dan harus jelas data by name by addressnya.

“Itu harus by name by addresnya harus sudah jelas terintegrasi melalui Siskeudes.

Nanti kita lakukan pengawasan ya. Karena pembangunan RTLH selain menggunakan APBD 2, juga ada APBN, juga ada dari dana desa. Ada juga dari beberapa CSR,” lanjutnya.

Sementara itu, Plt. Kadis Perkim, Asnawi Sabil menerangkan bahwa pihaknya tengah menyiapkan aplikasi

berbasis android inovasi Si Mamah Lani (Sistem Informasi Rumah Tidak Layak Huni).

Kata dia, aplikasi tersebut bertujuan untuk menghimpun semua data mengenai RTLH, yang nantinya akan dibagikan secara berjenjang kepada semua kecamatan dan desa.

“Jadi masing-masing desa satu orang, berjenjang nanti kecamatan yang akan memverifikasi. Terus nanti kita yang akan mengkalkulasi, mentabulasi semuanya (data RTLH, red),” tandasnya. [san]

Ihsan Kholil/Bhirawa

Wakil Bupati Bondowoso H Irwan Bachtiar Rahmat saat melakukan paparan APBD dan Inovasi 2021, di Dinas Perumahan Rakyat Dan Permukiman.

Babinsa dan Masyarakat Desa Maksimalkan Rehabilitasi Saluran Irigasi Lamongan,Bhirawa Babinsa Desa Bakalrejo , Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan, Serda Wahyudi bersama warga masyarakat terus bersama-sama melaksanakan kegiatan kerja-bakti pembangunan rehabilitasi saluran irigasi di area jalan desa setempat, Senin, (14/6).

Terlihat, Babinsa dan warga saling bahu-membahu dalam melakukan pengerjaan pembangunan irigasi tersebut. Mereka pun tampak semangat dan antusias, baik dari warga maupun anggota Babinsa dari Koramil 0812/13 Sugio tersebut.

Babinsa Koramil 0812/13 Sugio, Serda Wahyudi mengatakan, selain ikut dalam melaksanakan pembangunan fasilitas desa, gotong-royong antara TNI dan masyarakat diharapkan bisa mempererat tali silaturahmi.

“Selama ini, pelaksanaan kegiatan gotong royong antara warga dan TNI sudah terjalin dengan baik.

Bahkan, kegiatan gotong royong dalam bermasyarakat sudah menjadi bentuk kepedulian Babinsa di desa binaan kami sendiri,” Ujarnya.

Sementara itu dihubungi terpisah Dandim 0812/Lamongan, Letkol Inf Sidik Wiyono, melalui Danramil 0812/13 Sugio, Kapten Inf Budi S menegaskan bahwa prajurit TNI memang memiliki tugas untuk manunggal, membaur dan menyatu dengan masyarakat.

Hal tersebut, kata Danramil, guna mempererat tali silaturahmi bersama warga binaan. Contohnya, seperti yang telah dilakukan anggota Babinsa tersebut, dalam ikut serta pembangunan saluran irigasi yang menjadi sarana untuk membantu dalam pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan kesuburan tanaman hias pertanian dan palawija masyarakat.

“Peran Babinsa dalam setiap kegiatan di desa binaan merupakan upaya mewujudkan kemanunggalan TNI-Rakyat,” Jelasnya.

Selain itu, lanjut Danramil, bahwa Babinsa juga memiliki tugas yang besar bersama masyarakat. Mulai dari pendamping di bidang pertanian, pemberdayaan, termasuk ikut dalam mendorong pembangunan infrastruktur di desa. [Aha/Yit]

Istimewa

TMMD sebagai wujud pengamalan 8 wajib TNI.

Delapan Wajib TNI Diwujudkan dalam TMMD 111 Surabaya, Bhirawa Kemanunggalan TNI dengan rakyat kembali dibuktikan dalam program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). Seperti yang dilakukan Kodim 0817/Gresik dalam program TMMD 111 di Dusun Selodingin, Desa Siwalan, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik.

Dandim 0817/Gresik, Letkol Inf Taufik Ismail mengatakan, dalam TMMD ini prajurit TNI dan masyarakat gotong royong dalam mensukseskan TMMD 111 ini. Selain itu, TMMD merupakan wujud pengamalan 8 wajib TNI. “TMMD ini wujud langsung pengamalan delapan wajib TNI ke-8. Yakni berbunyi ‘Menjadi Contoh Dan Mem-

KELANA JATIM

pelopori Usaha-Usaha Untuk Mengatasi Kesulitan Rakyat Sekelilingnya’,” kata Letkol Inf Taufik Ismail, Senin (14/6).

Dengan TMMD, sambung Taufik, akan lebih menguatkan kemanunggalan TNI dan rakyat. Hal itu juga menjadi salah satu kekuatan untuk kokohnya NKRI. Dan semua itu di-

lakukan semata demi mewujudkan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat.

“Sudah merupakan kewajiban TNI untuk ikut meringankan beban masyarakat. Sebagai aparatur kewilayahan sudah barang tentu harus selalu berada di tengah tengah masyarakat Senin,” pungkasnya. [bed]

Ulama Kharismatik Pengasuh Ponpes Sidogiri Pasuruan Berpulang

Kapolres Situbondo Minta Personel Polisi Berantas Aksi Premanisme Situbondo, Bhirawa Kapolres Situbondo, AKBP Ach Imam Rifai, SH, SIK, M.PICT, M.ISS saat apel pagi Senin (14/6) memerintahkan kepada para Pejabat Utama (PJU), para Kapolsek dan personil polisi Polres serta perwakilan Polsek se-Kabupaten Situbondo untuk menindak lanjuti instruksi Presiden melalui Kapolri dalam memberantas kemungkinan terjadinya pungutan liar (pungli) dan aksi premanisme.

Kapolres juga meminta kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Situbondo untuk ikut aktif menyebarkan informasi kepada Polri manaka ada aksi premanisme yang dapat meresahkan warga. Selain itu, urai Kapolres Imam, masyarakat yang menjadi sasaran kriminalisme segera menghubungi call centre yang dimiliki Polres Situbondo yakni nomor 110.

“Itu diantaranya dua permintaan kami kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Situbondo,” pungkas Kapolres Imam.

Masih kata Kapolres Imam, satu bidang penting lain yang diminta agar menjadi perhatian semua personil polisi Polres Situbondo agar mendukung proses percepatan vaksinasi dalam program “Respon Vaksinasi Polri 3 Juta Sasaran. Untuk mewujudkan dua hal penting tersebut saya berharap kepada semua personil polisi agar dapat terlibat langsung dan mendukung penuh program percepatan vaksinasi,” pinta perwira dengan dua melati dipundaknya tersebut.

Kapolres Imam kembali menegaskan, jajarannya mengajak bersama-sama kepada semua elemen terkait yang ada di Kota Santri Situbondo untuk aktif memberikan edukasi kepada keluarga dan masyarakat akan pentingnya vaksinasi.

“Dengan mengikuti kegiatan vaksinasi ini selain dapat mencegah penularan penyakit Covid-19 kita semua juga akan memiliki kesiapan antibodi di tubuh masing-masing,” jelas Kapolres Imam. [awi]

Alimun Hakim/Bhirawa

Bahu membahu mengerjakan rehabilitasi saluran irigasi di desa - desa.

Hilmi Husain/Bhirawa

Wali Kota Pasuruan, H Saifullah Yusuf saat bersilaturrahmi ke KH. A. Nawawi Abdul Djalil di kediamannya di Pondok Pesantren Sidogiri, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan.

Pasuruan, Bhirawa Indonesia kembali kehilangan ulama sepuh kharismatik panutan umat.

Pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan KH. A. Nawawi Abdul Djalil wafat.

Ulama ini mengembuskan nafas

terakhir pada Minggu (13/6) pukul 16.40. Sebelumnya dirawat Rumah Sakit Lavalette, Malang, sejak Rabu, kemudian pada hari Sabtu malam dipindahkan ke RSUD Bangil, Kabupaten Pasuruan.

“Umat Islam di tanah air sangat

kehilangan,” ujar Anwar Sadad, keluarga Ponpes Sidogiri, yang juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Minggu (13/6) malam.

KH Nawawi merupakan Mustasyar (Penasihat) PBNU. Dalam Muktamar ke 33 NU di Jombang, Jawa Timur, KH Nawawi duduk sebagai anggota Ahlul Halli Wal Aqdi (Ahwa). Ahwa yang beranggotakan 9 kiai sepuh yang bermufakat untuk menentukan kepemimpinan NU. KH Nawawi juga merupakan ulama sepuh yang sangat dihormati. Baik masyarakat umum, kalangan ulama maupun tokoh nasional. KH Nawawi dikenal sebagai ulama zuhud.

KH Nawawi menjadi pengasuh Ponpes Sidogiri sejak 2005. Ponpes Sidogiri sendiri dirikan pada tahun 1.745 Masehi.

Sejumlah tokoh sangat kehilangan.

Wali Kota Pasuruan, H Saifullah Yusuf mengaku sangat kehilangan. Gus Ipul menyampaikan bahwa KH Nawawi adalah panutan. Ulama sepuh yang nasehat dan bimbingannya banyak

diharapkan oleh umat Islam.

Secara pribadi, ia sering kali meminta nasihat-nasihat dari KH Nawawi pada setiap perjalanan karirnya di politik “Kami kehilangan seorang guru.

Beliau itu panutan ulama sepuh yang banyak berharap nasihat dan bimbingannya,” ujar Gus Ipul.

Pejabat nomer satu di Kota Pasuruan ini juga tak pernah putus bersilaturahmi dengan KH Nawawi. Yang terakhir, dua pekan lalu ia sempat sowan saat Idul fitri dan menerima beberapa nasihat dari almarhum.

“Saya sangat bersyukur dibimbing langsung oleh beliau selama lebih dari 10 tahun. Kami sangat kehilangan ulama sepuh kharismatik panutan umat,” kata Gus Ipul.

Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf juga merasa kehilangan. Karena KH Nawawi orang yang sering memberi masukan.

“Saya sangat merasa kehilangan sekali. Beliau ini sangat dekat sekali hubungannya dengan saya,” kata Gus Irsyad. [hil]

Antusiasme Lansia Ikuti Vaksinasi Covid-19 Masal di GOR Menurun Tulungagung, Bhirawa Penyelenggaraan vaksinasi Covid-19 bagi lansia di halaman GOR Lembupeteng Kota Tulungagung, Senin (14/6), terlihat mulai menurun. Padahal dalam kegiatan vaksinasi yang digelar Dinas Kesehatan (Dinkes) KabupatenTulungagung dengan empat faskes secara

drive thru tersebut dikhususkan juga buat warga pra lansia.

Kabid Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Dinkes Kabupaten Tulungagung, Didik Eka, menyebut penurunan jumlah lansia yang mengikuti vaksinasi Covid-19 di GOR Lembupeteng lebih disebab-

kan banyaknya faskes lainnya yang juga melakukan vaksinsasi Covid-19 secara bersamaan. “Termasuk yang sekarang dilakukan di kelurahan atau di balai-balai desa,” ujarnya.

Menurut dia, ada 38 faskes selain empat faskes di GOR Lembupeteng yang melakukan vaksinasi Covid-19

pada lansia dan pra lansia. “Jadi semuanya secara bersamaan melakukan vaksinasi Covid-19 bagi lansia dan pra lansia. Termasuk 32 Puskesmas yang melayani vaksinasi di kelurahan dan balai desa, sehingga banyak lansia dan pra lansia yang memilih vaksinasi di desanya,” paparnya. [wed]

Karya Bakti, Bersama Masyarakat Kodim Bojonegoro Cor Masjid Roudhotul Jannah Puluhan anggota TNI dari Koramil-Koramil jajaran Kodim 0813 Bojonegoro, bergotong-royong bersama elemen masyarakat melakukan karya bakti pengecoran pembangunan Masjid Roudhotul Jannah Dusun Kupas RT. 008/RW. 003 Desa Sumberoto, Kecamatan Kepohbaru, kemarin (14/6).

Koordinator kegiatan, Lettu Inf Abdul Manan, mengatakan bahwa kegiatan dengan tema ‘Karya Bakti TNI Pengabdian Untuk Negeri’ dilaksanakan dalam rangka membantu masyarakat diwilayah teritorial Koramil melalui pembangunan secara fisik

guna mendukung pertahanan negara matra darat.

“Karya bakti juga dapat diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membantu menyukseskan program pemerintah yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi,” ujarnya.

Kades Sumberoto, Dadang Andrik Kuswono, mengucapkan terima kasih kepada TNI, Polri dan masyarakat desa yang terlibat dalam karya bakti bersama pembangunan Masjid Roudhotul Jannah, serta berharap kedepannya kegiatan seperti ini dapat lebih meningkatkan silaturahmi serta kekompakan.

“Sehingga kebersamaan ini tetap terjaga, sekali lagi terima kasih kepada TNI dan Polri serta masyarakat sekitar yang telah bekerja bersama dalam pemban-

gunan Masjid ini,” ucapnya.

Sementara dalam arahannya, Dandim 0813 Bojonegoro, Letkol Inf Bambang Hariyanto sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut, mengatakan bahwa, program Karya Bhakti merupakan Operasi Bhakti TNI yang dilaksanakan Kodim beserta jajarannya untuk pembinaan teritorial guna membentuk RAK (Ruang, Alat, Kondisi) Kejuangan yang Tangguh diwilayah yaitu di 28 kecamatan di wilayah Bojonegoro.

Kegiatan Karya Bhakti tingkat koramil dapat dilaksanakan bersinergi dengan pemerintah desa atau kecamatan guna membantu kesulitan rakyat di wilayah tersebut.

“Harapan dari sinergisitas ini dapat memperkokoh kebersamaan antar instansi dalam mewujudkan kesejahteraan Masyarakat Bojonegoro.

Semoga kehadiran TNI dalam setiap kegiatan diwilayah dapat memberikan rasa aman dan nyaman serta guyub rukun,” pungkasnya. [bas]

Puluhan anggota TNI dari Koramil-Koramil jajaran Kodim 0813 Bojonegoro, bergotongroyong bersama elemen masyarakat melakukan karya bakti pengecoran pembangunan Masjid Roudhotul Jannah Dusun Kupas Desa Sumberoto, Kecamatan Kepohbaru Bojonegoro.

EKONOMI Bank Jatim Beri Kemudahan Layanan Berbasis Digital Selasa Pahing, 15 Juni 2021

Halaman 10

Surabaya, Bhirawa Mempercepat serta perluasan digitalisasi di daerah Jawa Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (bankjatim) terus memberikan kemudahan khususnya di bidang layanan digital perbankan. Salah satunya bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kediri, bankjatim mempermudah dalam pembayaran pajak daerah seperti BPHTB, pajak hotel, pajak resto, pajak hiburan dan parkir melalui e-channel bankjatim.

Direktur TI & Operasi, Tonny Prasetyo mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kabupaten Kediri yang telah mensupport bankjatim untuk melakukan implementasi Program Elektronifikasi Pemerintah Daerah (ETP) dan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) serta percepatan dalam perluasan digitalisasi daerah

di Kabupaten Kediri.

“Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Timur, kami berkomitmen untuk terus berinovasi dalam memberikan kemudahan layanan khusunya layanan berbasis digital. Kami berharap melalui layanan digital tersebut, bankjatim khususnya bankjatim Cabang Pare dapat terus bersinergi dengan Pe-

Direktur TI & Operasi bankjatim, Tonny Prasetyo saat menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kediri.

merintah Kabupaten Kediri selaku stakeholder dan masyarakat untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, mengembangkan

potensi daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” terangnya, Senin (14/6).

Menurut Bupati Kediri, H. Han-

indhito Himawan Pratama, pembayaran non tunai ini akan diberlakukan untuk pembayaran pajak daerah dan juga tiket masuk sejumlah tempat wisata. Hal ini sebagai upaya untuk menekan kontak langsung sehingga proses transaksi menjadi lebih aman terutama di massa pandemi saat ini.

“Pembayaran secara digital ini juga merupakan langkah kami dalam mendukung program Pemerintah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan efektifitas pelayanan publik,” jelas Bupati yang akrab dengan panggilan Mas Bup. Adapun mekanismenya, wajib pajak dapat melakukan pembayaran Pajak Daerah melalui e-channel bankjatim yang ada saat ini seperti ATM, sms banking, internet banking, dan

mobile banking. Selain itu pembayaran pajak juga dapat menggunakan aplikasi finansial teknologi lainnya seperti QRIS serta transfer melalui virtual account bankjatim.

Bahkan dalam kesempatan yang sama, Dinas Pariwisata bekerjasama dengan bankjatim meluncurkan eticketing berbasis mobile application bagi pengunjung tempat wisata gunung kelud yang ada di Kabupaten Kediri, sehingga para wisatawan yang mengunjungi wisata gunung kelud dapat melakukan pembayaran non tunai menggunakan layanan Quick Response Indonesia Standard (QRIS) bankjatim. Inovasi ini juga merupakan langkah konkrit dalam meminimalisir penyebaran virus Covid-19 melalui uang tunai yang beredar di masyarakat.[riq]

BURSA EKONOMI

Pemkab Siapkan Bantuan Asuransi Nelayan Pemkab Blitar, Bhirawa Sebagai bentuk kepedulian terhadap para nelayan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar siapkan Bantuan Asuransi Nelayan kepada ratusan nelayan di Kabupaten Blitar. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, Adi Andaka mengatakan, mengingat resiko keselamatan kerja di lautan sangat tinggi, Pemerintah Pusat mempunyai program asuransi nelayan. “Untuk tahun ini Kabupaten BlAdi Andaka itar juga mendapat jatah asuransi untuk nelayan yang ada di Kabupaten Blitar yang siap difasilitasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar,” kata Adi Andaka.

Lanjut Adi Andaka, untuk nelayan di Kabupaten Blitar yang akan mendapatkan Bantuan Asuransi Nelayan sekitar 300 nelayan, dimana bantuan program asuransi nelayan tersebut diberikan langsung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. “Pada tahun lalu tidak ada program asuransi nelayan. Sedangkan asuransi nelayan ini berlaku satu tahun, sehingga tahun berikutnya bisa berubah, baik penerima maupun jumlahnya,” jelasnya.

Selain itu, dikatakan Adi, untuk program asuransi bagi nelayan ini sangat diharapkan untuk keselamatan saat melaut.

Bahkan pihaknya juga sudah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. “Mengingat di kapal yang besar terdapat ABK, sehingga keselamatan mereka juga terjamin,” imbuhnya.[htn]

BI Catat Perkembangan Indikator Stabilitas Nilai Rupiah Dampak Pandemi Covid-19 Surabaya, Bhirawa Mencermati kondisi perekonomian Indonesia khususnya sebagai dampak penyebaran Covid-19, Bank Indonesia menyampaikan perkembangan indikator stabilitas nilai Rupiah secara periodik. Indikator dimaksud adalah nilai tukar dan inflasi, Kepala Departemen Komunikasi Erwin Haryono Direktur Eksekutif Informasi tentang Bank Indonesia menjelaskan, perkembangan Erwin Haryono Nilai Tukar 7 —1 1 Juni 2021 pada Kepala Departemen Komunikasi BI akhir hari Kamis 10 Juni 2021 Rupiah ditutup pada level (bid) Rp14.245 per dolar AS, Yield SBN (Surat Berharga Negara) 10 tahun turun ke level 6,35%, DXY[ I ] melemah terbatas ke level 90,08, Yield UST (US Treasury) Note[2] 10 tahun turun ke level 1 ,432%.

Pada pagi hari Jumat, 1 1 Juni 2021, Rupiah dibuka pada level (bid) Rp14.200 per dolar AS, Yield SBN 10 tahun turun ke level 6,32%. Aliran Modal Asing (Minggu ll Juni 2021) Premi CDS Indonesia 5 tahun turun ke level 73,52 bps per 10 Juni 2021 dari 75,21 bps per 4 Juni 2021. Berdasarkan data transaksi 7 — 10 Juni 2021, nonresiden di pasar keuangan domestik beli neto Rpl 0,54 triliun terdiri dari beli neto di pasar SBN sebesar Rpl 0,49 triliun, dan beli neto di pasar saham sebesar Rp0,05 triliun. Berdasarkan data setelmen selama 2021 (ytd), nonresiden beli neto Rp14,65 triliun. Inflasi berada pada level yang rendah dan terkendali.[ma]

sawawi/bhirawa

Bupati Karna Suswandi saat menghadiri sebuah kegiatan peningkatan sembako belum lama ini.

Tanaman Porang Disediakan Lahan 1.500 Hektar Situbondo, Bhirawa Saat ini tanaman umbi porang terus dikembangkan oleh Pemkab Situbondo. Melalui Bupati Karna Suswandi, kini Kabupaten Situbondo sudah menyiapkan sedikitnya 1.500 hektar lahan untuk ditanami umbi porang.

Bupati Karna bahkan mengaku akan melakukan evaluasi hasil panen porang perdana di Situbondo. Ini dilakukan untuk mengetahui langkah tahapan selanjutnya bagi pengembangan tanaman umbi porang.

Menurut Bupati Karna, saat ini sudah ada hasil evaluasi yang dilakukan.

Satu diantaranya, dalam waktu dekat segera akan melakukan uji laboratori-

um tanah untuk menentukan lokasi paling cocok untuk tanaman porang.

“Sehingga nanti hasilnya akan maksimal. Langkah ini (uji Lab) juga sangat penting dilakukan agar tanaman umbi porang terus berkembang pesat,” jelas mantan Plt Bupati Bondowoso itu.

Masih kata Bupati Karna, penyediaan lahan tanaman porang tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil kerjasama dengan jajaran LMDH dan KTH. Lahan-lahan yang ada itu, jelasnya, akan dikerjasamakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Santri Situbondo. “Saat ini Pemkab Situbondo telah mengajukan bantuan bibit tanaman porang

kepada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Ini dilakukan untuk menghadapi musim tanam yang akan dimulai pada Oktober 2021 mendatang,” ujar Bupati Karna.

Ketersediaan lahan sekitar 1.500 hektar itu, tutur Bupati Karna, sudah siap untuk ditanami umbi porang. Jika nanti yang ditanam umbinya, jelasnya, maka usia panena hanya membutuhkan waktu selama satu tahun. Sesuai kalkulasi perhektar tanaman porang, ungkap Bupati Karna, nanti bisa menghasilkan sekitar Rp 300 jutaan dalam kurun setahun. “Taksasi penghasilan sebesar itu sangat prospek untuk dikembangkan.

Ini sangat luar biasa untuk meningkat-

kan kesejahteraan masyarakat Situbondo kedepan,” terang Bupati Karna.

Sementara itu Sentot Sugiyono Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Situbondo mengaku siap untuk mendukung program tanaman umbi porang yang dicanangkan oleh Bupati Situbondo Karna Suswandi. Bagi Sentot, ia sudah melakukan segala persiapan untuk mewujudkan produksi tanaman umbi porang kedepan. “Ya kami sudah menyiapkan lahan lahan baru untuk pengembangan tanaman umbi porang di Kabupaten Situbondo,” pungkas mantan Kabag Perekonomian Pemkab Situbondo itu.[awi]

Bangun Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Pemkot MoU dengan Kanwil Perbendaharaan Malang, Bhirawa Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji, Senin (14/6) kemarin menandatangani naskah kesepakatan bersama dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur di Ruang Rapat Walikota. Kerjasama diwujudkan melalui penandatanganan MoU antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kota Malang. menjadi titik awal membangun kerjasama dalam pengelolaan keuangan negara dalam membangun ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wali Kota Malang menyampaikan

komitmennya akan MoU hari ini.

“Saya percaya, saling meyakini bahwa perjanjian kita ini mempunyai nilai kemanfaatan bagi kedua pihak” ujarnya.

Pihaknya berharap komitmen ini akan diImplementasikan dilapangan secara berkala. “Kita harus berkomunikasi, sehingga harapannya step by step akan bisa dilakukan dengan baik” ujar Pak Aji panggilan Walikota Malang.

Selanjutnya Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur. Taukhid, S.E., M.Sc.IB., M.B.A menyampaikan manfaat dan pengua-

tan dalam MoU ini. “Mudah-mudahan nanti seluruh informasi yang telah dilakukan pemerintah di wilayah ini, bahkan Jawa Timur sebenarnya, informasinya itu bisa bermanfaat bagi Kota Malang dalam rangka membangun ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.” kata dia.

Ia menyebut sampai dengan 31 Mei 2021 realisasi Kredit Program di Jatim sebesar Rp18,01 triliun kepada 594.870.debitur. Penyaluran Kredit Program terdiri dari penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp17,86T pada 552.141 debitur dan Ultra Mikro (Umi) sebesar Rp157,42

Miliar pada 42.729 debitur. Di Kota Malang penyaluran Kredit Program (KUR dan UMi) mencapai Rp306,84 Milyar kepada 8.375 debitur.

“Akses pembiayaan. Kami dari perbendaharaan, menteri keuangan, itu kan melakukan subsidi program untuk mensubsidi bunga yang ditanggung para pelaku usaha. Selama ini kan pelaku usaha itu secara umum hanya menanggung bunga 6% bunga pinjaman KUR itu, yang selebihnya bunga 14% -an itu kami yang nanggung. Bahkan untuk yang super mikro, tahun ini Cuma 3%.” tambah Taukhid.[mut]

Puluhan Pelaku Usaha Dapat Pelatihan Perhitungan Harga Pokok Jualan

Pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Probolinggo Dilatih Manajemen Kelembagaan Usaha Sekitar 35 orang perempuan, yang terdiri dari pelaku industri rumahan di Kota Probolinggo mengikuti pembinaan dalam mengelola usaha dengan Pelatihan Perhitungan Harga Pokok Jualan di Majapahit Room Bale Hinggil. Sedangkan pelaku usaha mikro di kab Probolinggo dilatih manajemen kelembagaan usaha.

Giat yang berlangsung sejak pukul 9 itu, dibuka Asisten Pemerintahan (Aspem) Setda Kota Gogol Sudjarwo didampingi Kepala Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan dan Anak (Dinsos, PPA) Rey Suwigtyo dan seorang narasumber dari Fakultas Akuntansi dan Bisnis Universitas Airlangga.

Pembinaan perempuan pekerja rumahan dalam mengelola usaha dengan pelatihan perhitungan harga pokok jualan, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pelaku industri perumahan dengan menghitung harga pokok penjualan serta mengembangkan bisnis guna meningkatkan produksi usaha bagi para pelaku usaha.

Asisten Pemerintahan Gogol Sudjarwo, Senin (14/6) mengatakan, salah satu sasaran pembangunan nasional adalah peningkatan kualitas perempuan sebagai sumber daya pembangunan yang mampu

berperan secara aktif dalam berbagai aspek pembangunan.

Dalam meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan, lanjut Gogol, melalui pengembangan kekeluargaan dan usaha ekonomi produktif, yang dikelola perempuan, dengan harapan memberikan peningkatan pendapatan untuk kesejahteraan keluarga, sekaligus meningkatkan profesi kaum perempuan menuju kesetaraan gender.

Untuk mewujudkan peran perempuan dalam pembangunan ekonomi, sebutnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengembangkan pemberdayaan perempuan, melalui program pengembangan industri rumah. “UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah, red), telah diakui sangat strategis dan penting jalannya bagi pertumbuhan ekonomi, terutama juga bagi pembangunan ekonomi yang merata. Karena itulah, maka dibutuh-

kan perhatian khusus (dari) pemerintah untuk mengembangkan usahanya, termasuk membina lingkungan dengan iklim usaha yang kondusif, memfasilitasi dan memberikan akses pada sumberdaya produktif,” katanya.

Dalam rangka mengangkat kapasitas UMKM di Kota Probolinggo melalui Dinsos, PPA itu pula, kegiatan ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh para peserta dengan sebaik-baiknya.

“Karena usaha apapun kalau tidak

memperhitungkan pokok pejualan harganya, tentu saja akan kurang maksimal. Silakan tanyakan pada narasumber kalau ada pertanyaan yang perlu disampaikan,” tandasnya.

Ia juga berharap, giat itu dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan pelaku UMKM dalam menetapkan harga jual secara tetap, tepat dan usaha yang dihasilkan optimal. Sehingga dapat meningkatkan produksi usaha, bisnisnya semakin

Pelatihan pelaku Usaha perhitungan harga pokok jualan.

wiwit agus pribadi/bhirawa

berkembang dan meningkatkan daya saing pada pasar yang lebih besar.

Diwaktu yang sama sebanyak 25 orang pelaku usaha mikro dilatih manajemen kelembagaan usaha dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo di Café J’ Bing Desa Tamansari Kecamatan Dringu.

UKM atau pelaku usaha pemula yang meliputi UKM mamin (makanan minuman), handycraft dan batik di wilayah Kecamatan Dringu, Gending, Pajarakan dan Sumberasih. Selama kegiatan mereka mendapatkan materi pembukuan akuntansi dasar dari Josef Teguh Sulaksono (Dekopinda Kabupaten Probolinggo).

Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo Zulkarnain, Senin (14/ 6) mengungkapkan kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan kepada pelaku usaha cara menghitung HPP (Harga Pokok Penjualan).

“Selain itu memberikan pemahaman kepada pedagang mengenai pentingnya mencatat atau membuat pembukuan sehingga pedagang dapat mengetahui setiap pemasukan dan pengeluaran setiap periode. Serta memberikan pemahaman pelaku

usaha cara melakukan pencatatan atau pembukuan dengan baik, benar dan jelas,” ungkapnya.

Sementara Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo Anung Widiarto mengatakan kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha UMKM mengenai pentingnya mencatat atau membuat pembukuan usaha sehingga dapat mengetahui setiap pemasukan dan pengeluaran agar baik dan benar. “Sebagian besar pelaku usaha mikro seringkali tidak melakukan laporan pembukuan keuangan dan masih mencampur adukkan keuangan usaha dengan keuangan pribadi,” katanya.

Menurut Anung, pelaku usaha masih kesulitan dalam melakukan pencatatan keuangan atas kegiatan operasional usahanya dan tidak melakukan pencatatan pembukuan keuangan sehingga tidak mengetahui apakah usahanya berkembang atau tidak. “Melalui pelatihan ini diharapkan pelaku usaha mikro dapat mengerti dan bisa membuat pencatatan transaksi keuangan agar dapat dilakukan dengan mudah, efektif dan efisien,” tambahnya.[wap]

SAMBUNGAN

Selasa Pahing, 15 Juni 2021

DPRD Kompak Tolak PPN Sembako dan Pendidikan l

Sukses Bebaskan Tiga OPD dari Jeratan Hukum l

Sambungan hal 1

torat Kota Batu selaku tergugat I, Dinas Pendidikan Kota Batu selaku Tergugat II, dan Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) sebagai tergugat III. “Saya merasa senang sekaligus bangga atas capaian kinerja saya beserta tim JPN yang telah diapresiasi oleh Ibu Wali Kota Batu,”ujar Bayanullah.

Pemberian piagam penghargaan kepada Kejaksaan Negeri Batu ini merupakan yang pertama kali diberikan sejak berdirinya Kota Administratif Kota Batu pada tahun 2003.

Bayanullah mengatakan, kendati di tengah situasi Pandemi Covid-19, Kejari Batu tetap berkomitmen untuk melayani masyarakat Kota Batu khususnya dengan membuat banyak program. Di antaranya, Program Pelayanan Hukum Virtual oleh bidang Datun yang juga mendapat apresiasi dari seluruh Kepala Desa se-Kota Batu dan masyarakat.

Usai penyematan piagam, di tempat yang sama juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batu dengan kejari terkait penanganan permasalahan hukum mengenai pengawasan dan pembinaan perparkiran di tepi Jalan Umum. [nas]

Program Tilik Warga l

Stafsus Presiden Minta Pemprov Prioritaskan Vaksinasi Disabilitas

Sambungan hal 1

Efeknya ada krisis ekonomi di masyarakat, dan kalau ini diterapkan akan membebani masyarakat terutama terkait dengan pemenuhan kebutuhan pokok,” ungkapnya saat ditemui di DPRD Jatim, Senin (14/6) kemarin.

Alasan penolakan yang kedua adalah belum maksimalnya distribusi bahan pokok di masyarakat. Jika PPN itu diterapkan, tentu hal itu akan berpotensi terjadinya lonjakan harga yang luar biasa. “Kalau lonjakan harga ini semakin berat saya kira juga akan terbebani untuk biaya pengadaan sembako,” sambung Ketua Komisi C tersebut.

Munculnya wacana tersebut disisi lain juga dinilai bertolak belakang pada kebijakan pemerintah yang banyak memberi kelonggaran pada kelas menengah keatas terutama adanya PPN pajak barang mewah. “Oleh karena itu, dengan tegas meminta rencana penerapan PPN sembako dan pendidikan ini untuk dihentikan dan tidak diwacanakan ditengah masyarakat,” pungkasnya.

Hal senada juga disampaikan anggota Fraksi Demokrat DPRD Jatim, Agung Mulyono. “Mereka juga mengatakan bahwa disaat panen menurun padahal biaya produksi tinggi sekali. Apalagi dikenakan PPN, Apa artinya peduli wong cilik kalau dikenekan pajak,” katanya Sementara itu, Legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ema Umiyyatul Chusnah menyayangkan adanya rencana pemerintah untuk memberlakukan PPN Sembako komoditi pertanian.

“Kami juga menyayangkan pemerintah di saat pandemi (Covid-19) seperti ini. Dan ini harus dibicarakan lebih lanjut untuk format ini, kira-kira kalau memberatkan masyarakat, kami juga tidak akan tinggal diam. Kita juga akan berteriak pada pemerintah,” ujar Ema Umiyyatul Chusnah saat diwawancarai di Jombang, Senin (14/06).

Meski begitu lebih lanjut perempuan yang akrab disapa Ning Ema ini, memang ada rencana pemerintah untuk menerapkan PPN Sembako dari komoditi pertanian, namun masih ada pembahasan yang alot.

“Kami sebagai wakil rakyat, kalau ini diberlakukan, ini juga harus melalui proses yang panjang, juga harus ada bagaimana masyarakat dengan adannya (pemberlakuan) PPN,” kata Anggota Komisi IV DPR-RI itu. Dikatakan Ning Ema, Komisi IV DPR-RI sendiri belum.mengetahui arah dan target dari pemerintah tentang adanya rencana penerapan PPN Sembako komoditi pertanian ini.

“Relalita dan tekhnisnya nanti kita belum tahu. Kalau toh itu nanti memberatkan kepada petani yang tidak mampu, kami juga sangat tidak menyetujui,” tandas Ning Ema. Sementara itu terpisah, Ketua DPRD Jombang, Mas’ud Zuremi mengatakan, dari hasil dirinya mengikuti pemberitaan media massa tentang rencana pemerintah untuk menaikkan PPN dari sejumlah sektor, secara pribadi maupun kelembagaan sebagai Ketua DPRD Jombang, dirinya tegas menolaknya.

“Saya menolak tidak hanya sekedar menolak, tapi saya punya alasan. Pertama penolakan ini saya saya sampaikan kepada publik, kepada pemerintah melalui Pemerintah Kabupaten Jombang, sampai ke Pemerintah Provinsi (Jawa Timur), dan sampai ke Pemerintah Pusat, itu bisa tersalurkan melalui koordinasi daerah, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat,” kata Mas’ud Zuremi. [geh,rif]

Sambungan hal 1

maupun stafnya bisa lebih dengan warga. Program itu Hindun berinama tilik warga.

“Alhamdulillah, ternyata program tilik warga ini sudah sesuai dengan program yang dicanangkan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, agar para camat ngantor di Balai RW. Sehingga saat saya menjalankan program tersebut tidak menemui kendala di lapangan,” ujarnya.

Program ngantor di Balai RW ini pun menurut Hindun, tidak jauh berbeda dengan programnya tilik warga, karena semuanya berfokus kepada pelayanan.

“Kita diminta bisa dekat dengan warga bahkan bisa menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi dengan cepat, tegas dan bijak,” ungkapnya.

Hindun mengatakan, kedekatan pejabat dengan warga sangat penting, namun juga harus bisa menyesuaikan keadaan serta saling menghormati. Maksudnya, dekat dengan memberikan pelayanan dan mendengarkan keluh kesah warga.

Contoh keluh kesah yang paling banyak disuarakan adalah soal bansos.

“Sedangkan untuk saling menghormati, ka­ rena diwilayah kami banyak ulama dan tokoh masyarakat, sehingga saya sangat menghormati dan memahami posisi layaknya seorang perempuan,” jelas Hindun. [riq]

Halaman 11

l

Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak menerima Stafsus Presiden Angkie Yudistia untuk membicarakan alokasi vaksin bagi disabilitas dan sejumlah isu tentang kesejahteraan disabilitas, Senin (14/6).

PMI Jalur Darat dan Laut Tak Terpantau Pemerintah l

Sambungan hal 1

Haji. “Jadi itu cukup aman karena semua baru boleh dijemput setelah hsil swabnya negatif,” ujar mantan Menteri Sosial RI tersebut.

Gubernur Khofifah juga mengonfirmasi terkait hasil uji genome sequencing yang dilakukan terhadap 24 sampel penyekatan di kaki Suramadu.

Dari 24 sampel sampel tersebut, telah rampung tiga dan terkonfirmasi ada mutasi B1617.2 atau strain India. Ketiganya sudah dikomunikasikan dan kordinasi. Pagi kemarin, dua orang dalam posisi dirawat di Surabaya, satu dirawat di Bojonegoro.

“Sudah langsung dikomunikasikan dengan rumah sakit agar mendapatkan perawatan secara intensif kemudian juga ditugaskan kepada kordinator tracing dr Kohar untuk melakukan tracing kepada pihak-pihak yang terkonfirmasi kontak erat. Jadi kontak eratnya dengan siapa saja. Ini sama seperti yang di Kudus, jadi 1617.2 ada tiga,” tegas Khofifah.

Terkait sampel lainnya, Khofifah mengaku masih menunggu hasil genome sequensing berikutnya agar semua dapat terkordinasikan dengan

baik. “Saya sedang cek juga apakah mereka melakukan kontak erat dengan PMI atau mereka adalah PMI. Jadi mohon ditunggu konfirmasinya,” sambungnya.

Terkait kondisi saat ini, Khofifah menyampaikan bahwa malam kemarin BOR di ICU RS Syam Rato Ebu Bangkalan sudah mencapai 38 persen dan BOR isolasi 82 persen.

“Saya ingin menyampaikan bahwa ada enam rumah sakit di Surabaya ini yang cukup efektif, sementara penyekatan di Suramadu masih berjalan untuk mendukung efektifitas dari seluruh proses penanganan lonjakan kasus di Bangkalan,” ujar dia.

Sementara itu Rektor Universitas Airlangga (Unair) Prof Moh Nasih menyebut ada kemiripan strain Covid-19 yang ditemukan pada tiga dari 24 sampel dari Bangkalan yang telah berhasil di uji Institute Tropical Disease (ITD).

Namun, sebagian besar sample yang diterima oleh ITD Unair tidak sempurna sehingga hasilnya tidak bisa didapatkan dengan tepat.

“Sample yang kami terima agak kurang sempurna sehingga ari 24 sample yang kira running dalam

proses itu, yang sempurna benar hasilnya baru 3 sample,” ujar Prof Nasih, Senin (14/6).

Dari 3 sample yang berhasil diidentifikasi dengan sempurna, Prof Nasih menuturkan sudah disampaikan kepada Menteri Kesehatan, Gubernur dan Kepala Dinas yang terkait. “Hasilnya dari 3 sample itu sudah kami sampaikan ke Pak Menteri Kesehatan dan Bu Gubernur. Hasilnya nampaknya tidak jauh jauh dari Kudus, tapi kami belum bisa menyimpulkan apa-apa karena sample yang baru bisa diidentifikasi masih tiga,” jelas Prof Nasih.

Hasil dari identifikasi ini pun diprediksi mendekati varian yang ditemukan di Kudus karena ciri-ciri virusnya memiliki kemiripan. “Intinya kami belum bisa menyimpulkan macem-macem, karena sample yang kami dapat masih sangat sedikit, dan ada beberapa sample yang bermasalah,” tukasnya.

Prof Nasih pun menekankan bahwa kasus Bangkalan ini harus direspon secara khusus dan penanganannya harus spesifik karena menyangkut penyebaran yang sangat kuat dan cepat. [tam,ina]

Pemkab Trenggalek dan Pemprov Jatim Bebaskan ODGJ dari Pasungan l

Sambungan hal 1

judkan kabupaten inklusif. Selain mendapat perawatan secara medis, para ODGJ tersebut juga akan menjalani rehabilitas hingga dinyatakan siap untuk dikembalikan kepada keluarga.

“Ini tadi kita komunikasi dengan keluarga, ada dukungan yang baik, semoga nanti pelepasan, masa pengobatan, masa rehabilitasi bisa dijalani dengan baik, kemudian nanti ketika pulang juga penerimaan warga dan lingkungan sekitar juga kita harapkan baik pula,” tuturnya.

“Sehingga kemudian bisa terus hidup dengan normal, kebahagiaan keluarga yang dulu pernah ada juga bisa utuh kembali,” lanjut Bupati Nur Arifin.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Provinsi Jatim Alwi berharap masalah pasung di seluruh Jatim bisa tuntas pada tahun 2023. Tahun 2021 ini Kabupaten Trenggalek telah siap untuk mengawali program bebas pasung.

Terkait proses rehabilitasi terhadap ODGJ, Alwi menjelaskan bahwa nantinya setelah ditangani secara medis dan dinyatakan bisa kembali, kemudian akan dikembalikan ke daerah untuk sementara waktu ditempatkan di UPT.

“Biar mereka itu bersosialisasi, mereka punya aktivitas, apalagi aktivitas yang punya nilai ekonomi, karena tingkat kerawanan itu nanti setelah kembali ke keluarga, kalau saat kembali tidak diterima dikhawatirkan akan re-pasung lagi,” jelasnya.

“Jadi pelan-pelan tapi pasti, artinya begitu kembali, kembali normal seperti yang diinginkan Pak Bupati, hidup sebagaimana layaknya manusia pada umumnya,” tutup Alwi.

Sementara, Koordinator Pembebasan Pasung Kabupaten Trenggalek, Sumarni yang juga TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) mengatakan, saat ini pembebasan pasung masih 14 orang, dan sisanya empat orang tersebut tiga orang diantaranya masih dalam upaya edukasi pada keluarga, dan satu orang lainnya masih dalam perawatan karena kasus pembunuhan.

Sebelum pelaksanaan evakuasi klien pasung, Sumarni menambahkan, pihaknya melakukan beberapa kali assesment terhadap keluarga klien pasung.

Kendala dalam pembebasan pasung, ada keluarga yang menyambut dengan positif, dan menyambut dengan negatif.

“Menyambut negatif, karena mereka sudah terbayang bayang dengan kasus yang lalu, dengan pembebasan yang tidak total atau pengobatan

tidak total. Ketika klien dengan pengobatan dinyatakan sembuh, ketika pulang pihak keluarga khawatir dan masuk pasung lagi dengan kata lain re pasung,” ujarnya.

Ia berharap kedepannya dengan program bebas pasung maka klien pasung yang belum dievakuasi menjadi program prioritas Kabupaten Trenggalek ke depannya. “Kami akan terus melakukan edukasi pada keluarga dengan tiga pilar lainnya,” katanya.

Saat pembebasan pasung, salah satu orang tua klien pasung mengatakan, anaknya menginjak usia 38 tahun sudah mengalami gangguan kejiwaan dikarenakan masalah keluarga sejak 15 tahun lalu. Dan sudah masuk beberapa kali ke rumah sakit jiwa baik di Malang maupun Trenggalek.

Ketika anaknya marah karena gangguan jiwa, sang ibu menjadi sasaran kekerasan fisik. Tak hanya itu, barang di rumah menjadi sasaran amarah begitupula rumah tetangganya. “Saya masih ada tanggungan ganti kaca milik tetangga yang dipecahkan, Rp 250 ribu,” akunya yang enggan disebutkan namanya sambil terisak menangis.

Dengan dilepaskannya Yuliati, sang ibu berharap anaknya bisa kembali sembuh dan mendapatkan ketrampilan. [wek,rac]

Sambungan hal 1

Dardak di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Senin (14/6).

Ia menjelaskan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019 terdapat lebih dari 30 juta jiwa penyandang disabilitas se-Indonesia. Khusus penyandang disabilitas di Jatim, kata dia, data BPS tahun 2019 mencatat sebanyak 4,9 juta jiwa.

Angkie juga mengatakan bahwa sepanjang tahun 2019-2020 Presiden telah mengesahkan sebanyak tujuh Peraturan Pemerintah dan dua Peraturan Presiden sebagai peraturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. “Arahan Presiden, aturan ini dapat diimplementasikan sesuai otonomi daerah masing-masing, dan dirasakan manfaatnya oleh penyandang disabilitas,” ucap dia.

Selain itu, pada kesempatan tersebut Angkie membahas tentang kebangkitan perekonomian bagi penyandang disabilitas agar dapat disesuaikan sehingga pada masa pandemi Covid-19 dapat bertahan dan hidup.

Tak itu saja, ia juga memohon dukungan Pemprov Jatim terkait pembentukan Komisi Nasional Disabilitas berdasarkan amanah UU 8/2016 dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Dibasilitas. “Desember 2021 akan diresmikan,” tutur Angkie.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menyatakan saat ini pihaknya terus mendorong percepatan vaksinasi, khususnya bagi warga lanjut usia dan penyandang disabilitas. “Di Jatim menjadi prioritas, apalagi sudah ada landasan dari Kementerian Kesehatan RI yang mengaturnya. Meski masih kurang lebih 26 persen vaksinasi lansia, tapi terus kami dorong,” katanya.

Mantan Bupati Trenggalek tersebut juga berterima kasih atas perhatian dari Angkie Yudistia selaku staf khuus Presiden yang telah bersedia datang ke Jatim. [tam]

Polda Amankan 67 Tersangka Premanisme Pungli l

Sambungan hal 1

Dijelaskan Gatot, 67 pelaku ini diamankan diberbagai wilayah. Yaitu di Pelabuhan Tanjung Perak, Terminal Bus Purabaya dan pangkalan truk maupun bus. Dan juga merupakan hasil kerjasama (ungkap) dengan Polresta Sidoarjo, Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Polres Mojokerto dan Polres Gresik.

Adapun modus operandinya, sambung Gatot, mulai dari pemalakan supir bus dan truk. Ada juga yang melakukan pemerasan dan melakukan kekerasan kepada supir yang melintas. Serta ada modusnya calo tiket, yakni dengan cara menaikkan harga tiket sebesar 400%.

“Semua pelaku ini melakukan tindak pidana kekerasan, pemerasan maupun pungutan liar.

Sehingga puluhan pelaku ini diamankan anggota Ditreskrimum dan Reskrim Polres jajaran,” jelasnya.

Masih kata Gatot, dari 67 pelaku ini masih dikelompokkan sesuai dengan tindak pidana yang diperbuatnya. Dari 67 pelaku, sebanyak 27 orang diantaranya dikenakan Pasal 170 Jo 351 KUHP, Pasal 368 KUHP dan Pasal 2 UU Darurat No 2 Tahun 1951. Dengan 14 Laporan Polisi (LP) dan barang bukti senjata tajam (sajam) jenis caluk, helm dan jaket.

Sedangkan 40 tersangka lainnya, sambung Gatot, merupakan hasil dari 35 Laporan Polisi (LP). Adapun barang bukti diantaranya uang tunai Rp 9.597.000, 3 unit kendaraan roda empat, 1 unit kendaraan roda dua. Kemudian 69 bendel karcis pungli, 10 unit HP bebagai macam merk, 1 lembar kwitansi pembayaran pungutan dan 1 botol miras.

“Para pelaku dikenakan juga Pasal 49 Jo Pasal 17 Perda Jatim No 2 Tahun 2020 tentang perubah­ an atas Perda Jatim No 1 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Kamtibmas,” tegas Gatot.

Lanjut Gatot, ancaman pidana bagi para tersangka maksimal 3 bulan atau denda paling banyak Rp 50 juta. Hal itu, masih kata Gatot, sesuai dengan ancaman dalam Pasal 40 ayat 4 Perda Jatim Nomor 2 Tahun 2020. “Kegiatan ini (bersih-bersih premanisme) ini akan terus dilakukan anggota Ditreskrimum Polda Jatim beserta Satreskrim Polres jajaran di Jatim,” pungkasnya. [bed]

Jika Ngaku Orang Lamongan, ya Harus Beli Produk Lamongan dan Cinta Persela l

Sambungan hal 1

daerah sendiri itu sebuah keharusan,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengatakan, melalui single lagu ‘Untuk Lamongan Tercinta’ ini, bupati beserta jajaran Forkopimda Lamongan dan putra-putri daerah meng­ ajak seluruh elemen masyarakat Lamongan, untuk satukan cita-cita bangkit bersama mewujudkan Lamongan meraih kejayaan.

Bupati Yuhronur Efendi mengaku, saat ini tidak henti-hentinya untuk bekerja keras bersama jajaranya mewujudkan kejayaan Lamongan. “Kita harus mampu melihat jati diri Kabupaten Lamongan, jati diri kita, dari mana kita, ke arah mana yang akan kita bawa, apa yang telah dilakukan pendahulu-pendahulu kita.

Itu semua untuk menjadi keteladanan, contoh, motivasi, tekad kita semua dalam membawa Kabupaten Lamongan menuju ke arah yang lebih baik, men-

jemput kejayaan,” ungkapnya.

Bupati yang akrab disapa Pak YES ini juga mengajak warganya bersungguhsungguh dalam hal kemampuan yang dimiliki warganya, motivasi, dan tekad untuk membangun Lamongan menuju kejayaan. “Saya yakin dengan kebersamaan, semuanya ini akan bisa kita raih,” terangnya.

Pada 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Lamongan, merupakan masa orientasi untuk menyatukan cara pandang, semangat, kebersamaan, ide atau gagasan untuk mewujudkan visi kejayaan Lamongan berkeadilan. Capaian dari 100 hari kerja ini, program-program jangka pendek yang telah dicapai antara lain yang telah tertuang dalam lima fokus kerjanya.

Lima fokus ini yakni; peningkatan infrastruktur melalui JAMULA, pe­ ningkatan layanan pendidikan dengan PERINTIS, digitalisasi pelayanan de­ ngan 100 persen pelayanan berkualitas, pemulihan ekonomi melalui penguatan

UMKM, serta penanganan pandemi dan perbaikan layanan kesehatan dengan program Lamongan sehat.

Dua hal yang menjadi fokus utama YES-BRO yakni penanganan pandemi covid-19 dan pelayanan publik. Dalam penanganan pandemi, YES-BRO melaksanakan pencegahan dengan memperkuat PPKM mikro, penanganan dengan menyiapkan tempat karantina dan BOR yang cukup serta 65.404 vaksinasi, serta menyiapkan 48 SMPN dan 638 SD tangguh.

Selain itu juga melakukan pemulihan ekonomi melalui kebangkitan UMKM dengan slogan ‘Ayo Beli Produk Lamongan’ secara online (Pasar Online Lamongan, Lapak Lamongan, dan misi dagang), ataupun secara offline (taman tematik, desa wisata, kurasi dan pe­ nyaluran produk oleh Indomaret sebanyak 26 produk).

Dalam fokusnya menangani pelayanan publik, YES-BRO melaksanakan perbaikan jalan, normalisasi sungai,

pembangunan rumah layak huni, peng­ endalian banjir, sekolah digital, pe­ ningkatan kualitas layanan kesehatan di puskesmas hingga posyandu dan home care service, juga digitalisasi pelayanan publik dengan menciptakan program layanan 3 in 1 (KK, Akta dan KIS) serta aplikasi Lapor Pak YES untuk me­nyerap aspirasi masyarakat Lamongan dan aplikasi-aplikasi untuk memudahkan dan menyederhanakan birokrasi.

Selain dua fokus utamanya, YESBRO juga melakukan peningkatan produk pertanian dengan rehab embung, bantuan OTP dan asuransi. Juga peningkatan produksi perikanan dan peternakan. Kedepannya YES mengungkapkan bahwa kejayaan yang berkeadilan akan diwujudkan dengan sebelas prioritas, yakni pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, infrastruktur, pertanian dan perikanan, UMKM, pemuda dan olahraga, pariwisata, pelayanan publik, sosial kesejahreraan, dan pembangunan desa. [*]

Selasa Pahing, 15 Juni 2021

15 JUNI 2021

Bhirawa

Halaman 12