binder16feb22

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Rabu Pon, 16 FEBRUARI 2022

Jatim Siapkan Desa Devisa

Kabupaten Madiun, Bhirawa Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengunjungi sentra batik Oemah Batik Candi di Desa Candimulyo, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Kunjungan Khofifah tersebut untuk menyiapkan desa devisa tahun 2022 termasuk yang ada di Kabupaten Madiun.

Gubernur Khofifah menuturkan tidak banyak yang konsisten dengan produk batik tulis. Kebanyakan sudah campuran baik batik tulis cap, dan juga printing. “ Saya tadi tanya apakah ini batik tulis saja atau juga cap dan ternya batik tulis saja.

Tentu ini suatu hal yang konsisten dan tidak banyak yang melakukan,” ujar Gubernur yang didampingi oleh Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami, Selasa (15/2).

Seusai mencanting bersama para pengrajin batik setempat, Khofifah menyampaikan agar dilengkapi dengan cerita filosofi setiap batik. Hal tersebut dimaksudkan agar memperkuat produk batik itu sendiri. Ia juga menyarankan agar menyertakan difabel untuk menyertakan para difabel untuk ikut membatik.

“Pak Bupati, batik batik yang ada kalau boleh

dilengkapi dengan story telling untuk memperkuat produk batik,” jelasnya Khofifah menyebut jika LPEI memberikan kuota kepada Jatim sebanyak 15 desa untuk dijadikan desa devisa pada tahun 2022 ini. Khofifah bersyukur atas besarnya kuota yang diberikan tersebut karena bisa menjadi pendongkrak kesejahteraan masyarakat desa.

“Karena kalau ini jadi desa devisa, LPEI nantinya akan memberikan penguatan baik desain maupun kualitas produk serta tren pasar termasuk pembiayaannya. Jika sudah masuk katalog LPEI saya berharap bisa mempercepat pengembangannya,” tambahnya.

Orang nomor satu di Jatim tersebut disambut langsung oleh Bupati Madiun H. Ahmad Dawami dan Wakil Bupati Madiun

sudarno/bhirawa

 ke halaman 11 Gubernur Jatim Khofifah didamping Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami dan Ketua TP PKK Kab Madiun, Penta Ahmad Dawami melihat kerajinan batik di Desa Candimulyo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, Selasa siang (15/2).

Kasus Omicron di Surabaya Didominasi Usia 5-17 Tahun

Surabaya, Bhirawa

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta kepada orang tua atau orang dewasa untuk tetap memperhatikan penerapan protokol kesehatan selama berada di rumah saat mendampingi anak-anak.

Sebab, anak-anak di Kota Pahlawan rawan terpapar varian Omicron.

Wali Kota Eri Cahyadi mengaku, di Kota Surabaya terdapat kasus Omicron pada anak-anak.

Hal ini disebabkan oleh tingkat Wali Kota Eri Cahyadi aktivitas dan mobilitas tinggi dari para orang tua atau orang dewasa, yang memicu munculnya kluster keluarga.

“Rata-rata anak yang terpapar varian Omicron didominasi usia 5-17 tahun. Kasus Omicron pada anak, sebesar 17,39

Wabup Pasuruan Distribusikan Kebutuhan Warga Terdampak Banjir

 ke halaman 11 Bhirawa/Hilmi Husain

MITRA

Wabup Pasuruan, KH Mujib Imron saat membagikan kebutuhan masyarakat terdampak banjir di Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Selasa (15/2).

UNTUK mendukung terciptanya situasi dan kondisi Kabupaten Situbondo yang aman dan kondusif, Kapolres Situbondo AKBP Dr Andi Sinjaya, SH SIK MH tidak mau berdiam diri. Sebaliknya, mantan Kapolres Enrekang Sulawesi Selatan itu, terus intens menjalin silaturahmi serta komunikasi dengan berbagai elemen yang ada di Kota Santri. Salah satunya menjalin silaturahmi dengan ulama, kiai dan para toAKBP Dr Andi

Sentil

Wabup Pasuruan Distribusikan Kebutuhan Warga Terdampak Banjir - Terpenting ada solusi agar tak banjir lagi Satpol PP Razia Saat Malam Valentine Day - Yang terjaring, malu deh Penuhi Panggilan Penyidik, Sugiri Bantah Palsu Ijazah - Ada rencan lapor balik pak ?

Pasuruan, Bhirawa Belasan desa di Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan masih tergenangi air banjir sejak, Sabtu (12/2) malam. Totalnya ada 11 desa yang masih ada genangan, baik di rumah-rumah warga, areal pertanian hingga fasilitas umum.

“Hingga hari ketiga banjir ini, ada rumah warga di Kecamatan Beji masih tergenang air banjir. Termasuk area pertanian, tambak hingga fasum umum lainnya,” ujar Henri Londo Kurniawan, Selasa (15/2).

Wakil Bupati (Wabub) Pasuruan, KH Mujib Imron meninjau lokasi banjir di Kecamatan Beji. Selain membagikan 1.500 makanan siap saji, Wabub juga membagikan barang yang dibutuhkan warga pasca banjir.  ke halaman 11

Penuhi Panggilan Penyidik, Sugiri Bantah Palsu Ijazah

Intens Silaturahmi dengan Ulama

 ke halaman 11

Cegah Rentenir, Gencar Gulirkan Zakat Produktif

Sinjaya SH SIK MH

Polda Jatim, Bhirawa Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko membantah telah melakukan pemalsuan ijazah seperti yang dilaporkan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) ke Polda Jatim beberapa waktu lalu.

Ditemui di Mapolda Jatim, Sugiri mengatakan baru memenuhi panggilan polisi hari ini. Meski tak dipanggil, dia mengaku berencana melakukan klarifikasi atas tuduhan tersebut. “Itu biar rakyatku tidak bingung. Masak bupatinya memalsukan ijazah, kan, lucu,” ucap Sugiri, Selasa (15/2).

Sugiri membantah kalau dirinya melakukan pemalsuan  ke halaman 11

Ist

Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko usai memenuhi panggilan penyidik Ditreskrimum Polda Jatim, Selasa (15/2).

Gubernur Jatim Khofifah menyerahkan bantuan modal usaha ultra mikro zakat produktif dari BUMD ke 140 pelaku usaha ultra mikro di Kantor Bakorwil Jember, Senin (14/2).

Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa terus gencar menggulirkan bantuan modal usaha ultra mikro berupa zakat produktif untuk mempersempit ruang gerak rentenir.

Menurut Khofifah, pelaku usaha ultra mikro masuk dalam kelompok masyarakat rentan miskin. Jika ada goncangan potensial menjadi  ke halaman 11

UU Keolahragaan Akomodir Jaminan Sosial Atlet Jakarta, Bhirawa Rancangan Undang-Undang (RUU) Keolahragaan yang telah disahkan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (15/2) mengatur 10 pokok nomor substansi sistem keolahragaan nasional, salah satunya pemberian perlindungan jaminan sosial bagi para atlet.

Dalam laporannya, Ketua Panitia RUU Keolahragaan Dede Yusuf menyampaikan bahwa pemberian jaminan sosial bagi atlet akan dilakukan berdasarkan aturan yang ada, yakni Undang-Undang mengenai  ke halaman 11

Melihat Empat Megaproyek Mercusuar Bupati Jombang Mundjidah Wahab

Revitalisasi Trotoar Jalan KH Wahid Hasyim hingga Pembangunan Jembatan Ploso Baru Kabupaten Jombang terus berbenah. Seperti melakukan pembangunan infrastruktur penataan kota yang masih menjadi fokus program andalan Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab dan Wakil Bupati Jombang, Sumrambah saat memimpin Kabupaten Jombang.

Arif Yulianto, Kab Jombang

Dalam periode kepemimpinan mereka berdua, terdapat empat megaproyek infrastruktur yang akan selesai dibangun dan segera diresmikan. Empat megaproyek infrastruktur tersebut yakni, Pembangunan Pasar Perak Jombang, Revitalisasi Trotoar Jalan KH Wahid Hasyim Jombang, Revitalisasi Alun-Alun Jombang, dan Pembangunan Jembatan Ploso Baru.

Megaproyek besar pertama yang berhasil diresmikan oleh kepemimpinan Mundjidah Wahab dan Sumrambah yakni, Revitalisasi Pembangunan Trotoar Jalan KH Wahid Hasyim, Jombang. Saat ini, trotoar Jalan KH Wahid Hasyim Jombang tampak cantik seperti jalanan di Kota Yogyakarta.

Selain untuk mempercantik wajah kota, pembangunan trotoar ini juga sebagai upaya dari Pemerintah Kabupaten (Pem-

arif yulianto/bhirawa.

Jalan KH Wahid Hasyim Jombang makin cantik setelah mengalami revitalisasi.

kab) Jombang dalam mengurangi genangan air atau banjir di tengah kota. Revitalisasi Pembangunan Trotoar Jalan KH Wahid Hasyim Jombang ini menghabiskan anggaran sebesar Rp16,7 miliar ini telah diresmikan Bupati Jombang pada Minggu, (12/12) yang lalu.

Dengan wajah baru trotoar Jalan KH Wahid Hasyim ini, Bupati Jombang berharap, mampu menjadi icon baru Jombang di tengah kota. Selain itu kedepan juga bisa memacu dan memicu pertumbuhan ekonomi di Jombang.

“Alhamdulillah, tepat 17 Ramadhan, wajah Kota Jombang siap bersolek. Sesuai rencana, Jalan KH  ke halaman 11

EKSEKUTIF

Rabu Pon, 16 Februari 2022

Halaman 2

APKULINDO Kembangkan Sayap untuk Bangun Perekonomian Surabaya, Bhirawa Sebagai bentuk kebersamaan dan membangun perekonomian di masa pandemi beberapa pengusaha pemilik resto dan rumah makan yang tergabung di Asosiasi Pengusaha Kuliner Indonesia (APKULINDO) terus mengembangkan sayapnya.

Menurut Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat APKULINDO, Masbukhin Pradana bahwa pihaknya saat ini sedang menyiapkan pembentukan 15 Pengurus Wilayah di masing-masing Provinsi se-Indonesia. Saat ini sudah terbentuk 5 pengurus wilayah, termasuk Jatim yang hari ini dilantik.

“Jawa Timur yang dilantik hari ini merupakan pengurus wilayah Apkulindo kelima. Target kita tahun ini membentuk 15 pengurus wilayah,” ujarnya, Selasa (15/2) di Amaris Hotel Jalan Margorejo Surabaya.

Masbukhin menyampaikan kenapa Jawa Timur ini penting, karena wilayahnya sangat luas, penduduknya sangat banyak, dimana Kabupaten/Kotanya banyak tujuan Pariwisata. Seperti Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Malang dan Batu, hingga ke Probolinggo, Jember, Lumajang serta Banyuwangi.

“Yang pasti ketika perekonomian melaui jalur pariwisata menggeliat. Maka orang pasti

butuh makan. Nah disitulah Asosiasi Pedagang Kuliner Indonesia berfungsi untuk bersinergi membangun perekonomian dengan kearifan lokal makanan di negeri ini,” papar Misbakhun.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Apkulindo Wilayah Jawa Timur, Jonet Sugondho menyatakan bahwa pihaknya sangat berharap adanya sinergitas dari pemerintah setempat.

“Karena usaha kita tidak akan pernah bisa maju tanpa adanya dukungan dari pemerintah. Dukungan itu bisa berbagai bentuk, mulai dari pelatihan bersama, informasi perkembangan peraturan dan perundangan serta sinergi dalam pemasaran,” urai Joned.

Dia menyebutkan, termasuk sertifikasi halal, karena perkembangan peraturan khususnya di Kota Surabaya itu sekarang sudah banyak perubahan.

“Harapannya, kami bisa bersinergi sehingga dapat saling membangun perekonomian di Kota Pahlawan ini, dan bisa berkembang di seluruh Jawa Timur,” harap Joned.

Untuk diketahui, dari masing-masing restoran atau rumah makan yang ada dari retauran menyumbang pajak 10 persen kepada pemerintah. Para pengusaha yang tergabung di Apkulindo ini sudah tertib baik secara administrasi maupun penerapan protokol kesehatan. [dre]

andre/bhirawa

Pelantikan pengurus wilayah APKULINDO kelima.

KPK Panggil Purnawirawan Polri Serta Sembilan Saksi Pemkab Probolinggo, Bhirawa Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pemeriksaan terhadap sepuluh saksi terkait pengusutan kasus dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021 dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), hari ini Selasa (15/2) di Polres Kota Probolinggo.

Bupati Maryoto Birowo melihat langsung jalan raya yang kebanjiran akibat saluran yang tersumbat sedimen lumpur, Selasa (15/2).

wiwieko/bhirawa

Bupati Maryoto Perintahkan Benahi Saluran Pengakibat Banjir di Jalan Raya Pemkab Tulungagung, Bhirawa Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, memerintahkan OPD terkait untuk segera membenahi infrastruktur saluran di wilayah Campurdarat dan Besuki yang mengakibatkan banjir di jalan raya.

Pembenahan tersebut agar banjir tidak terjadi lagi dan warga masyarakat dapat melakukan aktifitas ekonomi secara lancar.

“Infrastuktur saluran harus dibenahi. Sudah ada sedimentasi dan ini membuat banjir ke jalan raya,” ujar Bupati Maryoto Birowo saat meninjau lokasi tersumbatnya saluran di ruas jalan raya antara Kecamatan Campurdarat dan Kecamatan Besuki, Selasa (15/2).

Menurut dia, jika sedimentasi di saluran tidak dibenahi akan membuat jalan raya poros Campurdarat – Besuki akan terus kebanjiran. Apalagi area perbukitan di samping jalan raya tersebut tidak mampu lagi menahan air hujan.

“Selain membenahi saluran, juga perlu sosialisasi pada masyarakat.

Saat ini yang ditanam masyarakat di area pegunungan tanaman jagung, seharusnya ada tanaman tunggang yang bisa menahan sedimen,” paparnya.

Bupati Maryoto Birowo selanjutnya menyatakan selain akan segera dilakukan pembenahan infrastruktur saluran, juga perlu dilakukan sosialisasi pada masyarakat

KILAS BIROKRASI

Bupati Sidoarjo Buka Seleksi 8 Kepala Dinas yang Kosong Pemkab Sidoarjo, Bhirawa Pengisian jabatan kepala dinas atau Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Pemkab Sidoarjo yang sudah kosong dalam beberapa waktu lalu.

Akhirnya dibuka oleh Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor, mulai (14/2), secara resmi telah menerbitkan pengumuman pendaftaran seleksi terbuka.

Jabatan kepala dinas yang kosong, diantaranya Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA), Kepala Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (P2CKTR), Sekretaris Sekretariat DPRD dan Kepala Dinas Sosial.

Namun, dua dari delapan jabatan di atas masih terisi pejabat definitif. Yakni, Siswadji Abidin Sekretaris Sekretariat DPRD dan Asrofi sebagai Kepala Dinas Sosial. Keduanya akan pensiun pada 1 April 2022 dan 1 Juni 2022.

“Karena mereka pensiun dalam waktu dekat, maka kami siapkan melalui seleksi ini sekalian,” terang Sekretaris BKD Sidoarjo Zainul Arifin.

Ia katakan, pendaftaran dan penerima berkas seleksi terbuka ini berlangsung selama lima hari hingga Jumat (18/2/2022).

“Bagi yang memenuhi syarat silahkan mendaftar,” jelasnya.

Menurut Zainul, persyaratan pelamar tersebut antara lain berstatus ASN pemkab atau pemprov Jatim dengan pangkat golongan sekurang-kurangnya Pembina (IV/a) pada saat pendaftaran. Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama lima tahun. [ach.dre]

terkait penanaman pohon di wilayah pegunungan, sehingga air dari pegunungan saat hujan tidak lagi menggenangi jalan raya.

“Jalan aspal itu musuhnya air. Kalau terus ada air menggenang lalu aspalnya akan rusak pula. Karena itu harus segera ada pembenahan,” tuturnya.

Mantan Sekda Tulungagung ini mengakui sejak lima hari belakangan daerah Tulungagung selalu turun hujan. Akibatnya di daerah tertentu ada yang terjadu bencana tanah longsor, maupun banjir. “Termasuk ada sebagian areal persawahan yang ikut kebanjiran meski belum signifikan,” terangnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang, Robinson Nadeak, menyatakan akan segera melakukan pembenahan saluran yang tersumbat sedimen lumpur. Bahkan ia berencana membuat saluran pembuangan baru di daerah yang jalan rayanya sering kebanjiran saat musim hujan seperti di wilayah Kecamatan Campurdarat.

“Untuk sementara ini kami sudah lakukan pengerukan sedimen lumpur dengan alat berat bego. Ini untuk mengurangi air banjir sampai di jalan raya,” katanya.

Ia menyebut anggaran untuk pembenahan infrastruktur saluran sudah ada. “Sudah ada dana DAK. Besarannya tahun ini sebesar Rp 60 miliar,” ucapnya. [wed.dre]

Kesepuluh saksi tersebut yakni, Purnawirawan Polri, Sumardji; mantan Camat, Suharto; Ibu Rumah Tangga (IRT), Usdayati; mantan Anggota DPRD Probolinggo, Hasyim bin H Aliwafa; Kadisnakertrans Pemkab Probolinggo, Dody Nur Baskoro; Sekretaris Dinas Perikanan Pemkab Probolinggo, H Saleh.

Kemudian, empat pihak swasta, Imasah Fandi R Putra, Herry Budiawan, Moh Hafidli serta Hasan. Mereka bakal diperiksa oleh tim penyidik lembaga antirasuah di Polres Probolinggo. “Pemeriksaan dilakukan di Polres Probolinggo Kota,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri.

Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan Bupati nonaktif Probolinggo, Puput Tantriana Sari (PTS) dan suaminya, Hasan Aminuddin (HA) yang merupakan Anggota DPR RI sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait jual beli jabatan kepala desa (kades) di Probolinggo.

KPK juga menetapkan 20 orang lainnya yang mayoritas para calon kepala desa sebagai tersangka. Adapun, 20 orang tersangka lainnya itu yakni, Sumarto; Ali Wafa; Mawardi; Mashudi; Maliha; Mohammad Bambang; Masruhen.

Kemudian, Abdul Wafi; Kho’im; Akhmad Saifullah; Jaelani; Uhar; Nurul Hadi; Nuruh Huda; Hasan; Sahir; Sugito; Samsuddin; Doddy Kurniawan; serta Muhamad Ridwan. Mereka adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Probolinggo.

Dalam perkara suapnya, Hasan Aminuddin dan Puput Tantriana diduga mematok harga sekira Rp20 juta ditambah upeti penyewaan tanah kas desa Rp5 juta per hektar, untuk jabatan kepala desa di Probolinggo.

Hasan dan Puput meminta uang suap dari para calon kepala desa melalui camat atau pejabat desa. KPK berhasil menyita uang Rp362,5 juta saat OTT yang diduga merupakan suap dari para calon kepala desa untuk Puput Tantriana dan Hasan.

Setelah dilakukan proses penyidikan dan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup terkait adanya dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Puput Tantriana Sari bersama-sama suaminya, Hasan Aminuddin. KPK kemudian menjerat keduanya sebagai tersangka dugaan gratifikasi dan TPPU. Sebelumnya Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, Sugito, Politikus NasDem tersebut diperiksa terkait kasus dugaan suap lelang jabatan di Kabupaten Probolinggo dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

“Pemeriksaan saksi kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021 dan TPPU. Pemeriksaan dilakukan di Polres Probolinggo Kota,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri.

Selain Sugito, penyidik juga memanggil 11 saksi lainnya yakni, enam Pegawai Negeri Sipil (PNS), Sulung Kusumayadi Setyawan; Nuzulhudan; Mariono; Hengki Cahjo Saputro; Asrul Bustami; dan Rusiadi. Kemudian, seorang pedagang, Badriati; pihak swasta, Sutanto dan Moh Nurhidayat; Ibu Rumah Tangga, Titik Hidayati; serta Pensiunan PNS, Prijono. [wap.dre]

Bupati Ajak PPDI Berperan Aktif Edukasikan Informasi Positif kepada Masyarakat Pemkab Lamongan, Bhirawa Sebagai wadah himpunan para perangkat desa yang memiliki kedekatan langsung kepada masyarakat, Persatun Perangkat Desa Indonesia (PPDI) memiliki andil dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat.

Untuk itu Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengajak PPDI berperan aktif menyebarkan informasi positif kepada masyarakat. Ajakan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Yuhronur Efendi di depan pengurus PPDI di Gedung Kecamatan Karangbinangun.

“Keberadaan PPDI yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat itu memiliki peran sentral dalam membantu pemerintah menyampaikan informasi kepada

alimun hakim/bhirawa

Bupati Yuhronur Efendi saat menghadiri pengukuhan Persatun Perangkat Desa Indonesia (PPDI) di Pendopo Kec.Karangbinangun.

masyarakat tentang kebijakan yang ditetapkan,” ujarnya, Selasa (15/2).

Menurutnya, dengan kecepatan arus informasi seperti sekarang ini banyak sekali informasi yang

tidak benar berseliweran di jagat sosial media.

“Tugas PPDI di era digitalisasi saat ini tentu lebih berat, keberadaan PPDI tentu harus bermanfaat. Untuk itu sebagai organisasi yang sangat dekat dengan masyarakat PPDI harus memberikan pencerahan kepada masyarakat, memberikan informasi yang benar dan positif terkait kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dan tentu memberi semangat kepada masyarakat,” kata Bupati Yuhronur.

Bupati menyebut PPDI membuktikan komitmennya dalam mensejahterakan anggotanya dan telah berkontribusi dalam pembangunan Kabupaten Lamongan.

Untuk itulah, lanjutnya, koordinasi yang telah dijalin baik dengan pemerintahan desa agar terus dijaga agar semua kegiatan yang dilakukan berjalan seiringan dan tentunya memberi kemanfaatan untuk masyarakat. [aha.dre]

Terapkan Konsep Penta Helix, Optimalkan Pencegahan Terorisme di 34 Provinsi Kota Batu, Bhirawa Di tahun 2022, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ingin mengoptimalkan upaya pencegahan sekaligus penanggulangan terorisme dan adikalisme.

Hal ini dengan pelibatan lima pihak atau disebut skema Penta Helix. Pengenalan skema ini disampaikan Kepala BNPT, Komisaris Jendral Pol Dr Boy Rafly Amar saat pembukaan Rakernas IX FKPT 34 Provinsi di Hotel Singhasari Resort, Batu, Senin (14/2) malam.

Dalam pidatonya, Boy menjelaskan bahwa konsep Penta Helix ini dianggap bisa lebih

mengoptimalkan langkah- langkah pencegahan potensi terorisme dan radikalisme. Yaitu, pelibatan lima elemen yang selalu ada di tengah masyarakat.

“Konsep Penta Helix ini merupakan pelibatan 5 unsur yang terdiri atas, Pemerintah, Akademisi, Dunia Usaha, Masyarakat, dan Media dalam pencegahan dan penanggulangan radikalisme serta terorisme. Pada 2022 ini BNPT mulai menerapkan konsep multi pihak atau Penta Helix ini,” kata Boy dalam sambutannya, Senin (14/2) malam.

Dalam konsep ini, lanjut Kepala BNPT, Penta Helix ini bakal menciptakan multi sektor yang bisa

bersinergi secara lebih masif dalam upaya pencegahan maupun penanggulangan radikalisme.

Termasuk menangkal masuknya pengaruh unsur terorisme transnasional serta transideologi yang kini juga tengah berupaya berkembang di Indonesia.

“Terorisme ini sangat terkait dengan transnasional Dan transideologi yang saat ini tengah gencar berkembang. Bahkan data merilis sedikitnya ada 120 negara di dunia yang kini tengah terdampak dari aksi terorisme yang bersumber pada transnasional dan transideologi,” jelas Boy. [nas.dre]

LEGISLATIF PAN Sikapi 3 Tahun Kepemimpinan Khofifah-Emil Rabu Pon, 16 Februari 2022

Halaman 3

PAN Jatim, Bhirawa Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai Partai Pengusung Pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak di Pilgub Jatim 2019 akhirnya ikut bersuara menyikapi 3 tahun kepemimpinannya.

Melalui anggotanya yang duduk di Fraksi PAN DPRD Jatim, Agung Supriyanto menilai pasangan Khofifah-Emil lemah dalam penyerapan dan belanja anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Jatim.

Dimana, ini bisa dilihat dari perjalanan 3 tahun pemerintahan Khofifah-Emil, belanja dan penyerapan anggaran selalu dilakukan setiap akhir triwulan tahun anggaran berjalan, bahkan sering dilakukan injury time sebulan sebelum akhir tahun.

“Ini menjadi kelemahan yang harus dilakukan evaluasi oleh Khofifah-Emil. Apalagi kondisi ini juga telah mendapatkan teguran dari Menteri Keuangan dan Kementrian

Dalam Negri (Kemendagri),” ujarnya, Selasa (15/2) kemarin.

Kata Agung, kalaupun ini dilakukan untuk mendapatkan silpa, justru pihaknya khawatir akan menjadi bumerang sendiri bagi pasang Khofifah-Emil kedepannya.

“Silpa memang perlu untuk menutupi cadangan anggaran ketika mememasuki bulan pertama sampai ketiga awal tahun anggaran. Tapi silpa khan ada batasanya tidak boleh lebih dari 5 persen dari APBD,” jelasnya.

“Kita silpa 2021 saja mencapai 3,8 triliun. Ini khan memandakan pengelolahan anggaran dibawah nahkoda Khofifah Emil tidak sehat,” lanjut pria yang juga anggota Komisi C DPRD Jatim.

Kejadian ini kata Agung cukup membuktikan pemerintahan Khofifah-Emil terlalu lambat dalam membelanjakan anggaran yang seharusnya untuk kepentingan masyarakat Jatim.

Dari pembahasan yang dilakukan Komisi C selama ini dengan Bapenda sebagai OPD penghasil PAD Jatim yang bersumber dari Pajak, ketika memasuki triwulan ke dua PAD, yang masuk sudah mencapai 50 persen lebih dari PAD yang di targetkan untuk kekuatan APBD. “Kalau sudah 50 persen, bila PAD kita ditarget 18 Triliun maka seharusnya sudah ada dana sekitar 9 Triliun yang ini seharusnya bisa dibelanjakan untuk program program yang sudah di susuan di APBD. Kenapa kok malah disimpan di Kas deerah Ada apa?” jelasnya.

Selain persoalan pengelolahan anggaran, pihaknya kata politisi asli Tuban ini, mlihat tiga tahun

gegeh bagus setiadi/bhirawa

Fraksi PAN DPRD Jatim, Agung Supriyanto.

berjalan saat ini, dirinya juga melihat pengelolahan aparatur pemerintahan juga tidak ada sinergitas sinkronisasi amtara OPD yang ada. Imbasnya banyak program program yang disusun untuk kepen-

tingan masyarakat tidak berjalan seperti yang direncanakan.

“Banyak sekali program yang direncana dalam perenanaan pembangunan berubah ditengah jalan.

Tidak menunjukkan konsistensi-

nya. Sehingga ini juga menghambat program pembangunan untuk rakyat yang seharusnya sudah direncanakan sejak awal,” terangnya.

Selain itu disisi regulasi tahapan pengelolahan anggaran juga amburadul. Ini bisa dilihat dari pembahasan KUAPPAS yang melebihi dari target yang telah di atur dalam regulasi, termasuk pembahasan APBD yang juga terkesan di lakukan tergesa gesa tidak ada waktu bagi legislatif untuk melakukan pencermatan anggaran yang diajukan.

“Ini bagi kita adalah catatan catatan krusial yang harus di pahami oleh Khofifah-Emil sebagai catatan untuk dilakukan oefbaikan di dua tahun kedepan untuk dilakukan perbaikan sebelum mereka mengakhiri tugasnya sebagai Gubernuf dan wakil Gubernur Jatim masa bhakti 20192024,” pungkasnya. [geh.dre]

gegeh bagus setiadi/bhirawa

Rombongan Komisi A DPRD Jatim saat studi banding ke Provinsi Jawa Barat, Selasa (15/2) kemarin.

Komisi A Optimis Revisi Perda P4GN Cegah Peredaran Narkoba DPRD Jatim, Bhirawa Komisi A DPRD Jatim yang membidangi Hukum dan Pemerintahan melakukan study banding ke provinsi Jawa Barat dalam rangka mencari masukan terkait revisi Perda No.13 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Revisi perda ini diperlukan, karena sudah tidak relevan dengan kondisi riil di Jawa Timur. Dimana Jawa Timur menempati peringkat kedua dalam kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

“Revisi perda ini juga atas masukan dari BNNP Jatim beberapa waktu lalu yang mengeluh lantaran kasus narkoba di Jatim tak kunjung turun sehingga 60-70 persen penghuni tahanan di Jatim di dominasi kasus narkoba,” kata Wakil ketua Komisi A DPRD Jatim Hadi Dediansyah, Selasa (15/2) kemarin.

Lokasi yang dituju rombongan Komisi A DPRD Jatim adalah Satpol PP Pemprov

Jabar, Bakesbangpol Jabar dan BNNP Jabar. Menurut politikus asal Partai Gerindra, Provinsi Jabar dari sisi sosial maupun ekonomi tidak jauh berbeda dengan Provinsi Jatim.

Namun kasus penyalahgunaan narkoba di Jabar cenderung lebih baik, sehingga Jatim perlu mencari tahu kiat sukses Jabar bisa meredam penyalahgunaan narkoba.

“Salah satu kiat sukses Jabar adalah menempatkan Satpol PP sebagai aparat penegak Perda dengan semestinya. Inilah yang akan kita tiru di Jatim. Tentu konsekwensinya anggaran juga harus di support penuh. Sehingga persoalan P4GN juga menjadi tanggungjawab bersama bukan hanya BNN,” jelas Hadi Dediansyah.

Konsekwensi lainnya, lanjut Hadi Satpol PP nantinya juga bisa dilibatkan dalam fungsi pencegahan, penyuluhan dan pemberantasan narkoba.

“Makanya ke depan Satpol PP juga harus lebih intens koordinasi dengan BNNP maupun Aparat Penegak Hukum

KILAS DEWAN

Pejabat Lihat Banjir Bawa Sembako Bukan Solusi Gresik, Bhirawa Banjir tahunan yang melanda wilayah tiga kecamatan, jadi sindiran serius oleh Ketua DPRD Gresik H. M. Abdul Qodir. Pada pejabat pemkab yang datang lihat banjir, dengan membawa sembako. Dan bukan solusi, agar banjir bisa dikendalikan karena berdampak pada kerugian ekonomi masyarakat.

“Kami berharap para pejabat tidak lagi turun melihat banjir, tidak hanya sekedar bawa mie. Beras dan sejenisnya. Namun bawa solusi segera yang di butuhkan untuk mengendalikan banjir, sehinga tidak datang lagi,” ujar Qodir yang juga ketua DPC PKB Gresik.

Aksi pejabat turun membawa bantuan ke korban banjir seolah menjadi trend, yang sudah dilakukan turun temurun puluhan tahun yang lalu. Padahal yang di butuhkan masyarakat, agar banjir tidak datang lagi.

“Pemkab punya andil yang cukup besar dalam mengendalikan banjir, minimal menguranggi dampak yang di timbulkan. Jika segera bisa, yaitu momok banjir tahunan akibat luapan kali lamong. Segera di atasi, sebab dampak yang di rasa masyarakat sudah sangat prihatin,” ungkapnya.

Perlu duduk bersama, antara pemkab dengan pemdes setempat.

Mencari solusi untuk menguranggi dampak banjir, sukursukur segera teratasi. Karena akibat banjir yang datang tahunan ketika musim penghujan, masyarakat sudah menderita kerugian cukup bersar bahkan nyawa juga.

Ditambahkan Abdul Qodir, bahwa adanya kolaborasi kebersamaan semua pihak. Di butuhkan guna mereda banjir luapan kali lamong, yang sewaktu-waktu datang tanpa permisi.

Butuh diskusi untuk mengetahui titik mana saja, yang harus dinormalisasi karena terjadi pendangkalan dan itu harus segera dilaksanakan. Dan cari lahan untuk embung, sebagai penampungan air. [kim.dre]

(APH) baik kepolisian, kejaksaan maupun TNI,” imbuhnya.

Sementara itu Kordinator DK Han BNNP Jabar Johanes menjelaskan bahwa Perda P4GN yang digunakan Pemprov Jabar sebenarnya tak jauh beda dengan Jatim karena dibuat tahun 2012 silam.

Hanya saja regulasi penunjangnya cukup banyak mulai dari Pergub, Intruksi Gubernur hingga Perdes, RT/RW maupun Karang Taruna ikut mendukung sehingga lebih masif dalam menekan kasus narkoba di Jabar.

“Kami mencatat ada 120 regulasi yang mendukung upaya antisipasi P4GN sehingga lebih massiv dalam menekan penyalahgunaan narkotika di Jabar,” kata Johanes.

Realisasi dari regulasi yang dibuat itu beragam cara. Misal di sejumlah OPD Pemprov Jabar dilakukan tes urine setiap akhir tahun. Kemudian di sejumlah perguruan tinggi menerapkan penyuluhan narkoba pada masa orientasi mahasiswa baru. Begitu juga di sejumlah SMA/SMK maupun SMP yang ada di Provinsi Jabar.

“Yang menarik ada beberapa perguruan tinggi yang mensyaratkan mahasiswa yang hendak mengajukan judul skripsi dan ujian skripsi harus terbebas dari narkoba. Ini adalah bentuk nyata upaya pencegahan P4GN sehingga kasus narkoba bisa ditekan,” dalih Johanes.

Senada Kasatpol PP Jabar M.A Afriandi menambahkan bahwa untuk menekan peredaran narkoba di Jabar, pihaknya membangun komunikasi dan kordinasi dengan satpol PP kab/kota hingga kecamatan bahkan desa/kelurahan. Sistem hirarki itu tetap terpelihara walaupun sudah era otonomi daerah namun dengan cara yang berbeda.

Selain itu juga komunikasi dan kordinasi intensif dengan aparat penegah hukum seperti kepolisian dan kejaksaan maupun TNI. “Kalau ada upaya tindakan hukum, kami biasanya melibatkan reskrim, propram maupun denpom,” jelas Ade sapaan akrabnya.

Pencegahan yang dilakukan Satpol PP Jabar hanya bersifat umum yakni pada

masyarakat yang rentan jadi sasaran narkoba dengan menjalin komunikasi yang baik.

“Kami juga menyasar komunitas pengamen jalanan, pemusik maupun seniman tradisional. Bahkan komunitas PKL dan street market juga kita rangkul dalam aksi sosialisasi prokes,” ungkapnya.

Ia mengakui belajar dari pandemi covid19 pada tahun 2020 mengedepankan upaya sosialisasi dan edukasi pada masyarakat untuk patuh dan tertib dengan regulasi yang dibuat Pemprov Jatim. “Alhamdulillah ada 36 perda dan 1.051 pergub yang kita kawal bisa berjalan dengan baik,” jelas Ade. Di sisi lain pihaknya tidak menampik, kinerja Satpol PP bisa mengawal Perda dan Pergub tak lepas dari adanya support anggaran yang mencukupi. “Kami mengajukan revisi ke Kemengkeu untuk DBHT (Dana Bagi Hasil Tembakau) 10 persennya bisa digunakan untuk penegakan hukum,” ungkap Ade. [geh.dre]

Pemkab Buka Pintu Lebar Masukan Masyarakat Melalui Konsultasi Publik RKPD 2023 Mojokerto, Bhirawa Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati mengatakan, untuk menyempurnakan dukumen serta menyelaraskan Visi Misi Menuju Mojokerto Adil Makmur.

Kami mendorong Forum konsultasi Publik bisa menjadi sarana memberikan masukan dan saran kepada pemangku kepentingan. Sehingga rancangan awal ini bisa menghasilkan keputusan dan kesepakatan untuk pembangunan Kabupaten Mojokerto ini ke depan.

Di Rancangan Kerja Perangkat Daerah (RKPD) ini, masyarakat bisa memberikan ruang dalam memberikan sumbangsih saran dan masukan kepada pemangku kepentingan dalam mengawal penbangunan daerah.

Demikian antara lain disampaikan Bupati Ikfina saat menggelar konsultasi publik terkait Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun

hasan amin/bhirawa

Bupati Ikfina saat memberikan penjabaran pembangunan Kabupaten Mojokerto ke depan dalam konsultasi publik RKPD.

2023. di Pendopo Graha Maja Tama, Selasa (15/2).

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh OPD, tokoh masyarakat, rektor perguruan tinggi, perwakilan pengu-

saha, investor hingga masyarakat rentan termarjinalkan.

Lebih lanjut dijelaskan Ikfina, jika RKPD ini merupakan penjabaran dari Rencana Panjang Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) 2021-2026 yang memuat rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan daerah, hingga rencana kerja pendanaan satu tahun. Rangkaian acara ini menjadi rancangan awal pasca diselenggarakannya Musrenbang RKPD di tingkat desa.

Untuk itu kami menekankan ada tiga hal penting yang menjadi perhatian, pertama, usulan prioritas pada pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan yang digelar tanggal 2 hingga 10 Februari 2022 lalu, agar dikawal pada pembahasan musrenbang tingkat kabupaten pada 29 Maret 2022.

Kedua, dalam rangka capaian kinerja para kepala daerah harus mempedomani program prioritas yang tertuang pada RPJMD 2021-2026 serta mempercepat capaian sasaran pembangunan daerah dan; ketiga, berpesan kepada seluruh perangkat daerah agar efisien, fokus, kreatif dan mampu bersinergi. [min.dre]

KPU Lamongan Siapkan Tahap Awal Pemilu Serentak 2024

Lamongan, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) secara resmi telah melakukan peluncuran hari dan tanggal pemungutan suara pemilu serentak 2024 secara hybrid atau virtual.

Anggota Komisioner KPU Lamongan secara hidmat mengikuti peluncuran hari pemungutan suara pemilu serentak tersebut dengan beberapa stakeholder perwakilan dari unsur pemerintah, Bawaslu, anggota Kodim 0812, anggota Polres Lamongan dan perwakilan partai politik.

Seluruh stakeholder mendengarkan dengan seksama apa yang disampaiakan Ketua KPU RI

Ilham Saputra. Ketua KPU Kab.Lamongan Mahrus Ali mengungkapkan jika ada beberapa poin penting yang menjadi catatanya dari apa yang disampaikan Ketua KPU pusat selain soal hari pemilu yang sudah ditentukan yakni pada 14 Februari 2024.

“Secara garis besar kami KPU Lamongan telah mempersiapkan diri juga. Seperti apa yang disampiakam Ketua KPU RI dengan segala aspeknya yqng disiapkan.Poin - poin penting sudah kami catat termasuk soal akurasi DPT,Masa kampanye dan verifikasi parpol yang ada ditahapan awal,” ujar Makhrus,Selasa (15/2).

Dalam verifikasi keanggotaan parpol nantinya dipastikan akan ada fenomena anggota parpol secara rombongan akan pindah partai. Untuk itu, sosialisasi dari KPU nantinya diharapkan dipahami oleh seluruh partai politik.

“Ganda keanggotaan itu secara otomatis juga akan terdeteksi di sistem informasi politik (Sipol).Sehingga nanti dalam sosialisasinya kita sampaikan kepada partai politik mengenai verifikasi keanggotaan,” terang Makhrus. [aha.dre]

OPINI

Rabu Pon, 16 Februari 2022

TAJUK

Harga BBM Bakal Naik?

HARGA minyak dunia telah mencapai US$ 93 per-barel, tertinggi selama 7 tahun. Pelonjakan harga minyak disebabkan ke-khawatiran meletusnya perang Rusia vs Ukraina.

Bahkan bisa menjadi perang global. Tetapi produsen utama minyak dunia (Amerika Serikat, dan Rusia) tidak dapat semau-gue menaikkan harga. Karena sudah banyak negara beralih pada energi terbarukan. Termasuk Indonesia, sudah siap dengan sumber energi terbarukan. Namun harga BBM di dalam negeri, akan menyesuaikan dengan harga dunia.

BBM (Bahan Bakar Minyak) dalam negeri semakin menemukan pola ke-ekonomi-an dan kejujuran. Pola pemberian diskon harga akan menjadi cara fleksibel penyesuaian harga BBM dalam negeri. Pemerintah melalui BUMN (PT Pertamina Persero) sudah pernah memberi diskon potongan harga BBM jenis pertalite (RON 90) setara dengan harga besin (RON 88).

Walau Pertalite kini menjadi ikon BBM, yang paling banyak digunakan.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, realisasi konsumsi BBM nasional pada 2021 mencapai 8447 juta kilo liter. Naik 16,6% dibanding tahun 2020. Masih didominasi BBM Pertalite (RON 90), Pertamax (RON 92), dan solar. Begitu pula konsumsi global se makin meningkat pada tahun 2022, seiring “kekebalan” terhadap CoViD-19. Seerta mulai pulihnya kegiatan perekonomian. Bersamaan dengan kekhawatiran perang Rusia vs Ukraina, yang menyebabkan rusaknya jaringan penyaluran BBM ke seluruh Eropa.

Saat ini harga BBM global (pemesanan bulan Maret 2022) sehargfa US$ 93 per--barel. Bahkan analis JPMorgan memproyeksi harga minyak bisa tembus US$ 120 per-barel atau setara Rp 1,7 juta/barel (kurs Rp 14.348).

Hal itu disebabkan jika ekspor minyak dan gas dari Rusia terganggu akibat konfliknya dengan Ukraina. Harga minyak global pernah mencapai US$ 147,50 per-barel, pada Juli 2008. Seluruh dunia mengalami resesi. Di Indonesia sampai diselenggarakan program P2SEM sebagai jaring pengaman social ekonomi.

Harga BBM di dalam negeri sebenarnya telah naik, terutama RON “mewah.” Yakni, Pertamax Turbo (RON 98) menjadi Rp 13.500 per-liter, naik Rp 1.500,- (12,5%) dari sebelumnya Rp 12.000 per-liter. Juga Pertamina Dex (CN 53) menjadi Rp 13.200 per liter, naik Rp 2.150,- (19,45%) dari sebelumnya Rp 11.050 per-liter. Serta Dexlite (CN 51) menjadi seharga Rp 12.150 per-liter, naik Rp 2.650,- (27,89%) dari sebelumnya Rp 9.500 per-liter.

Kenaikan BBM RON “mewah” belum mengusik perekonomian masyarakat. Selama 8 tahun terakhir pemerintah menetapkan harga BBM sesuai asas kejujuran, dan ke-ekonomi-an.

Jujur, karena harga BBM ditentukan berdasar fluktuasi harga minyak dunia. Manaka harga minyak dunia turun, Pertamina memberi diskon langsung. Juga asas ke-ekonomi-an dengan mencabut subsidi BBM. Pernah pula pemerintah menurunkan harga BBM (awal Januari tahun 2020).

Penurunan harga BBM oleh pemerintah dianggap sebagai langkah “berani.” konon, disebabkan penghematan harga beli langsung ke negara produsen, bukan melalui calo minyak. Serta sukses pemasalan bio-diesel, melalui program B-20, dan B-30. Penyesuaian harga BBM dilakukan setiap 6 bulan, manakala terdapat perubahan harga minyak dunia secara signifikan.

Penyesuaian harga BBM berpatokan pada Keputusan Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral). Terdapat Kepmen ESDM Nomor 187 tahun 2019 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis BBM Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui SPBU atau Stasiun Pengisian Bahjan Bakar Nelayan.

Judul Kepmen yang cukup panjang, telah menghitung harga BBM sampai di tingkat SPBU. “Kejujuran” harga BBM dalam negeri, naik atau turun akan diterima masyarakat dengan ke-rela-an, dan kelegaan.[*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Atasi Persoalan Logistik di Indonesia SEIRING dengan meningkatkan transaksi e-commerce belakangan ini, tentu akan menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi sektor logistik di Indonesia. Situasi tersebut, tentu tidak bisa dipungkiri karena konsumen saat ini sudah mulai terbiasa dan beralih dengan cara baru berbelanja dan berdagang, serta protokol jaga jarak yang ditentukan oleh normal baru di masa pandemi Covid-19. Melihat realitas yang demikian, logis adanya jika kini kinerja pelayanan logistis di negeri ini menarik untuk mendapat sorotan publik.

Merujuk dari Logistics Performance Index (LPI) pada tahun 2018, LPI Indonesia bertengger di posisi 46, di bawah Singapura (peringkat 7), Thailand (32), Vietnam (39), dan Malaysia (41). Realitas itu, tentu tidak bisa dibiarkan dan kini saatnya pembentukan regulasi logistik harus benar-benar tepat sasaran agar tidak menghambat dan menimbulkan biaya tinggi. Salah satunya, dengan mengoptimalkan Peraturan Presiden (Perpres) 26/2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Sislognas).

Pasalnya, tanpa cetak biru Sislognas program kementerian/lembaga dalam bidang logistik akan menjadi sulit direncanakan dan diimplementasikan secara sinergis dan optimal.

Selain itu, kini saatnya pula sektor logistik di negeri ini perlu menstandarisasikan pemberdayaan supply chain, visibilitas, dan data analitik. Terlebih, dalam praktik supply chain akan membaurkan alat-alat digital dalam proses supply chain. Maka, kedepanya sumber daya manusia (SDM) yang memiliki talenta digital dan keahlian teknis pada proses supply chain menjadi kunci. Hal ini menjadi tantangan besar mengingat saat ini terdapat gap antara kebutuhan profesional di sektor supply chain dan talenta digital dengan pasokan SDM yang tersedia.

Oleh sebab itu, Indonesia harus mempersempit kesenjangan tersebut dengan secara serius memprioritaskan pada pengembangan pendidikan dan pelatihan yang link & match dengan kebutuhan industri. Bila hal ini tidak digarap dengan serius, Indonesia akan kekurangan talenta supply chain digital pada masa mendatang, dan tentu akan diisi oleh tenaga asing karena banyak pekerjaan supply chain yang dapat dilakukan dari jarak jauh.

Muhammad Yusuf Dosen PPKn Univ. Muhammadiyah Malang

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

Halaman 4

Kebijakan Minyak Goreng: Siapa Diuntungkan?

Ketersediaan minyak goreng dan harga minyak goreng hingga kini terus mendapat perhatian publik. Wajar adanya, jika berbagai langkah pun sangat menuntut pemerintah untuk mengambil sikap. Hingga akhirya, pemerintah pun mengeluarkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO.

P

ertanyaannya, adalah siapa yang diuntungkan dalam kebijakan ini. Nah, melalui rubrik opini diharian inilah penulis ingin mengkaji seberapa besar kontribusi pemerintah dalam menekan penyelengan dan jaminan kebijakan minyak goreng ini terhadap masyarakat luas.

Menekan penyelewengan Untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak goreng (migor), Kementerian Perdagangan (Kemendag) menerbitkan Permendag 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit. Kebijakan ini ditetapkan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan minyak goreng satu harga yang telah berlaku sebelumnya melalui Permendag No. 3 Tahun 2022.

Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng berlaku mulai 1 Februari 2022. Salah satunya harga minyak goreng curah yang dipatok Rp 11.500 per liter.

Detailnya, rincian HET minyak goreng dibagi menjadi tiga, yaitu HET minyak goreng curah Rp 11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp 13.500 per liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp 14.000 per liter. Untuk itu sudah seharusnya, pembentukan harga tetap mengikuti mekanisme lelang di KPBN tanpa melakukan penawaran harga sebagaimana harga DPO. Mekanisme kebijakan DMO sebesar 20% atau kewajiban pasok ke dalam negeri berlaku wajib untuk seluruh eksportir yang menggunakan bahan baku CPO. Dilanjutkan, persetujuan ekspor akan diberikan kepada eksportir yang telah memenuhi persyaratan.

Eksportir harus mengalokasikan 20% dari volume ekspor CPO dan RBD Palm Olein dengan harga DPO kepada produsen minyak goreng untuk mencapai HET yang telah ditetapkan dengan tujuan agar mekanisme yang baru ini tidak merugikan

D

pat memperoleh minyak goreng dengan harga terjangkau. Sementara, di sisi produsen tidak dirugikan karena selisih harga akan diganti oleh pemerintah.

Kebijakan petani kelapa sawit. Dan, DMO dan DPO sekaligus harapannya Oleh : Upaya untuk mestakebijakan ini dapat memNovi Puji Lestari bilkan ketersediaan dan berikan jaminan stok baharga minyak goreng han baku minyak goreng terus mendapat perhatian di dalam negeri sehingga pemerintah. Salah satunya, dengan harga minyak goreng lebih terjangkau dikeluarkan kebijakan Domestic Maroleh masyarakat luas. ket Obligation (DMO) dan Domestic Selain itu, menurut catatat pemerPrice Obligation (DPO) yang baru diintah melalui badan pengelola dana terapkan sebagai sebuah bentuk upaya perkebunan (BPBD KS) sudah meuntuk menekan tingkat kerugian di nyiapkan dana sebesar 7,6 triliun yang tingkat petani kelapa sawit. akan digunakan untuk membiayai pe-

Kebijakan ini diterapkan guna memberikan jaminan stok bahan baku minyak goreng di dalam negeri sehingga harga minyak goreng lebih terjangkau oleh masyarakat luas. Hal tersebut sebagai salah satu bentuk klarifikasi atas salah tafsir dari pelaku usaha kelapa sawit yang menerapkan harga lelang di PT Karisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) sesuai harga DPO. Harga Rp 9.300/kg adalah harga jual CPO untuk 20% kewajiban pasok ke dalam negeri dalam rangka penerapan DMO.

nyediaan minyak goreng kemasan bagi masyarakat, sebesar 250 juta liter per bulannya, atau setara 1,5 miliar liter per bulannya. Itu artinya, masyarakat untuk tidak perlu panic buying atau membeli secara berlebihan, karena pemerintah sudah menjamin bahwa pasokan dan stok minyak goreng dapat mencukupi kebutuhan masyarakat.

Terlebih, Kemendag memastikan akan terus mengawasi kebijakan harga minyak goreng dan akan menindak tegas jika ada peritel moderen yang melanggar aturan harga minyak goreng.

Produsen yang tidak mematuhi ketentuan, maka akan dikenakan sanksi berupa pembekuan atau pencabutan izin. Bahkan Mendag menegaskan bagi semua pihak yang melakukan kecurangan atau penyelewengan minyak goreng murah akan dibawa ke meja hijau. Dengan adanya aturan baru ini, diharapkan masyarakat da-

Selain itu, kebijakan ini diterapkan guna memberikan jaminan stok bahan baku minyak goreng di dalam negeri sehingga harga minyak goreng lebih terjangkau oleh masyarakat luas. Hal tersebut sebagai salah satu bentuk klarifikasi atas salah tafsir dari pelaku usaha kelapa sawit yang menerapkan harga lelang di PT Karisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) sesuai harga DPO. Harga Rp 9.300/kg adalah harga jual CPO untuk 20% kewajiban pasok ke dalam negeri dalam rangka penerapan DMO. Namun sayang kebijakan DMO dan DPO tersebut disalahartikan oleh beberapa pelaku usaha sawit yang seharusnya membeli CPO melalui mekanisme lelang yang dikelola KPBN dengan harga lelang, namun mereka melakukan penawaran dengan harga DPO. Alhasil, realitas tersebut pun jika terbiarkan akan berpotensi

membuat resah petani sawit. Itu artinya, kebijakan akan berpotensi menguntukan pihak pelaku usaha.

Jika hal itu tidak terjadi maka para pengusaha sawit wajib menerapkan mekanisme kebijakan DMO sebesar 20% atau kewajiban pasok ke dalam negeri berlaku wajib untuk seluruh eksportir yang menggunakan bahan baku CPO. Detailnya, ada beberapa langkah untuk mengantisipasi mahal dan langkanya minyak goreng di negeri ini.

Pertama, seluruh eksportir yang akan mengeskpor wajib mengalokasikan 20% dari volume ekspornya dalam bentuk CPO dan RBD Palm Olein ke pasar domestik dengan harga Rp 9.300 per kg untuk CPO dan harga RBD Palm Olein Rp 10.300 per kg, sesuai dengan kebijakan yang telah tertetapkan melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) menerbitkan Permendag 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit. Kebijakan ini ditetapkan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan minyak goreng satu harga yang telah berlaku sebelumnya melalui Permendag No. 3 Tahun 2022.

Kedua, merealisasikan ketentuan DMO dan DPO, pasalnya dengan merealisasikan mekanisme tersebut, setidaknya negeri ini tidak mengalami kelangkaan minyak goreng yang berdampak pada mahalnya harga minyak goreng. Salah satunya, dengan memberikan bukti realisasi distribusi dalam negeri berupa purchase order, delivery order, dan faktur pajak.

Ketiga, perlu diberikannya persetujuan ekspor kepada eksportir guna merealisasikan ketentuan DMO dan DPO. Kebijakan ini diterapkan guna memberikan jaminan stok bahan baku minyak goreng di dalam negeri sehingga harga minyak goreng lebih terjangkau oleh masyarakat luas.

Melalui ketiga langkah untuk meng antisipasi mahal dan langkanya minyak goreng tersebut diatas, setidaknya perlu direalisasikan secara merata agar harga minyak goreng lebih terjangkau oleh masyarakat luas.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang

Studi Perbandingan; Usaha Merawat Perbedaan

alam perkembangan hukum Islam mutlak tidak akan pernah terlepas dari namanya perbedaan. Ia adalah sesuatu hal yang secara lapang dada diterima. Perbedaan pandangan dalam hukum Islam adalah hal yang wajar saja. Perbedaan tersebut juga sudah mengalami sejarah yang panjang. Hanya di zaman nabi sendiri, perbedaan tidak begitu kentara. Sedangkan sesudah nabi perbedaan-perbedaan itu makin mencolok, meski juga seringkali diabaikan. Dalam realitas mutakhir, kita lihat betapa banyak orang yang risih ketika melihat orang yang berbeda. Itu merupakan replika nyata, bahwa perbedaan di dalam hukum Islam khususnya masih seringkali tidak bisa diterima.

Jika mau menoleh sedikit lebih jauh ke belakang, kita akan menemukan empat mazhab yang sama kuat. Empat mazhab tersebut yang sudah diseleksi secara alamiah sekaligus ilmiah mampu bertahan sampai sekarang. Tentunya, mereka diikuti oleh banyak orang dari beragam bangsa dan negara. Sejatinya, dari ilustrasi tersebut yang bisa diambil adalah satu; hukum Islam akan terus melanggengkan dirinya dengan sebuah perbedaan temuan di dalamnya. Dalam menyikapi satu persoalan saja, empat imam mazhab juga berbeda. Dari situ, kita tidak lagi bisa menafikan bahwa perbedaan harus senantiasa dirawat. Tidak ada satu alasan yang bisa menghapus adanya entitas perbedaan dalam hukum Islam.

Karena saya sedang menempuh studi di program perbandingan— secara spesifik perbandingan ma-

melihat bahwa ada satu zhab, saya akan mencoba kecenderungan. Yakni, mengulas bagaimana kemayoritas muslim di Insan saya secara personal donesia masih mengterhadap program yang gunakan atau berkiblat saya jalani. Pertama, di pada mazhab Syafi’i. program studi perbandinTak ayal jika mazhabgan kita tidak akan hanya mazhab lain serasa belajar satu hal. Ada bantidak memiliki tempat. yak hal yang dipelajari Lagi-lagi program studi sama-sama kemudian Oleh: perbandingan(mazhab) dikomparasikan. Itulah Moh. Rofqil Bazikh mencoba untuk mensebabnya, saya bisa bergatasi itu, secara tidak sesumbar bahwa entitas langsung. Sebagaimana bernama perbedaan akan saya jabarkan di muka, bahwa banyak semakin terawat di sana. Oranghal yang dikaji dalam program studi orang yang berkecimpung di studi perbandingan. Utamnya, hal-hal yang perbandingan—lebih-lebih sebagai berkelindan erat dengan perspektif dosen—akan menyadari kemajemukempat mazhab paling masyhur. Usaha an itu. Dan kesan yang saya terima,

Studi yang menekankan pada prinsip komparatif, dengan mengolah banyak perspektif, bagi saya cenderung inklusif.

Orang yang bergelut di bidang itu benar-benar paham bagaimana ragam pandangan ihwal satu persoalan. Anda bisa membantah bahwa hal tersebut akan menjadikan seseorang yang bergelut di sana tidak spesialis, melainkan generalis.

Memang, di sini yang ditekankan adalah berkaitan dengan generalitas itu. Bukannya orang yang paham secara mendalam tentang banyak persoalan juga bisa dijadikan sebagai seorang spesialis?

di sana hendak merawat atau bahkan sudah dalam proses merawat macammacam pandangan dalam hukum Islam. Ini menarik, sebab kita tidak akan disuguhi satu pandangan terkait hukum Islam. Kita akan melihat dari banyak sisi, sekaligus.

Dalam konteks Indonesia, saya

merawat tersebut yang saya kira tidak bisa dipandang remeh oleh siapapun.

Tidak semua orang paham akan urgensi dari perbedaan dan multiperspektif— dalam hukum Islam secara spesifik.

Hanya orang yang konsisten di bidang itu yang mampu memahami.

Dalam pikiran saya, studi perban-

dingan akan menjemput suatu arah baru dalam hukum Islam. Di mana, gema terkait hukum Islam tidak hanya satu pihak. Secara kasar tidak hanya dimonopoli oleh para penganut mazhab Syafi’i. Seluruh pandangan, akan ditampung dan dihargai seluasluas atas nama kedinamisan hukum Islam. Hal tersebut akan menggering kita keluar dari jurang ketakutan, takut untuk berbeda. Seyogianya, pandangan-pandangan yang berbeda harus meluncur deras dari mulut siapa saja tanpa harus ada beban apapun.

Kebebasan dalam mengemukakan perspektif selama tidak keluar dari domain al-Qur’an dan sunnah adalah hal yang patut diapresiasi bersama.

Selanjutnya, kajian-kajian tentang hukum Islam dari arah yang berbeda (berseberangan sekalipun) akan nyaman dan tidak ketakutan. Studi yang menekankan pada prinsip komparatif, dengan mengolah banyak perspektif, bagi saya cenderung inklusif.

Orang yang bergelut di bidang itu benar-benar paham bagaimana ragam pandangan ihwal satu persoalan.

Anda bisa membantah bahwa hal tersebut akan menjadikan seseorang yang bergelut di sana tidak spesialis, melainkan generalis. Memang, di sini yang ditekankan adalah berkaitan dengan generalitas itu. Bukannya orang yang paham secara mendalam tentang banyak persoalan juga bisa dijadikan sebagai seorang spesialis?

Akhirnya, studi yang mengadopsi banyak perspektif itulah yang membantu kita merawat banyak kacamata untuk memandang dunia.

Mahasiswa Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PEMIMPIN UMUM: Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB: Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Zainal Ibad Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Ihsan Khalil, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Arif Yulianto Mojokerto: Hasan Amin, Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

PELAYANAN PUBLIK Menko PMK Dorong RS UMM Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19 Halaman 5

Rabu Pon, 16 Februari 2022

Malang, Bhirawa Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Prof.

Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P. saat berkunjung ke Rumah Sakit Umum (RSU) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) belum lama ini mengimbau para tenaga kesehatan RS UMM untuk bersiap menghadapi gelombang pandemi selanjutnya. Apalagi melihat angka penderita yang kembali meningkat.

Muhadjir mengatakan bahwa RS UMM bisa belajar banyak kepada rumah sakit khusus infeksi yakni RS Sulianti Saroso, Jakarta. Menurutnya, rumah sakit tersebut memiliki tenaga medis dan alat-alat yang mumpuni dan advance. Harapannya, RS UMM bisa terus mengembangkan diri dan bisa menyamai atau bahkan melebihi RS Sulianti Saroso.

Selain itu, ia juga mendorong RS UMM untuk melebarkan sayap melakukan vaksinasi kepada masyarakat, khususnya warga Malang.

Apalagi melihat persentase vaksinasi warga lanjut usia (lansia) yang belum maksimal. Dengan meningkat-

kan persentase tersebut, Muhadjir yakin angka penularan Covid-19 bisa ditekan dan melandai kembali.

Menteri yang juga menjadi Ketua Badan Pembina Harian (BPH) UMM itu juga terus mendorong tenaga medis untuk senantiasa mengupgrade diri. Baik melalui kunjungan ke RS yang lebih maju di luar negeri atau juga pelatihan-pelatihan yang melengkapi skill dan kemampuan para dokter, perawat serta tenaga medis lainnya. “Saudara-saudara harus memiliki integritas yang tinggi serta selalu bersikap jujur. Senantiasa ikhlas melayani pasien sehingga apa yang dilakukan dan diterima

mednapat berkah luar baisa dari yang maha kuasa,” imbuhnya.

Sementara itu dr. Dedy Irawan, Sp.JP,FIHA menjelaskan jumlah pasien Covid-19 di gedung instalasi infeksi yang hanya memiliki satu pada bulan November lalu. Bahkan sempat kosong di bulan Desember. Namun angka itu kembali naik, khususnya penderita varian Omicron. Kemudian meningkat 16 pasien di bulan Februari. Angka tersebut masih di luar 30 pasien lain yang masih suspect dan beberapa dinyatakan positif.

“Trennya memang meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kami juga memberikan perhatian khusus bagi ibu hamil yang menderita Covid-19. Terhitung, kita sudah melakukan lima operasi ibu hamil dan satu operasi pasien patah tulang,” tuturnya.

Dedy melanjutkan bahwa RS UMM kini menjadi rumah sakit rujukan, utamanya di wilayah Kabupaten Malang. Para pasien yang dirawat nyatanya juga tidak hanya dari Malang saja tapi juga dari beberapa daerah lain, salah satunya Pasuruan.

Menurutnya, ada beberapa rumah sakit yang menutup ruangan perawatan pasien Covid-19 karena melihat angka penderita yang melandai. Namun mereka akhirnya kurang siap tatkala angka tersebut kembali naik seperti saat ini. “Alhamdulillah, karena kami memiliki gedung khusus penyakit infeksi dan Covid-19, jadi bisa bergerak lebih cepat dalam menangani lonjakan angka Covid beberapa hari ini,” imbuhnya.

Di lain sisi, Direktur RS UMM Prof. Dr. dr. Djoni Djunaedi, Sp. PDKPTI turut mengapresiasi kinerja para tenaga medis dalam menghadapi pandemi. RS UMM bahkan sudah dipercaya oleh RSUD Saiful Anwar untuk merawat beberapa pasien Covid-19 yang tadinya dirawat di sana. “Kami juga memiliki tim untuk melacak pasien hingga ke rumah-rumah. Memberikan pelayanan bagi masyrakat, mulai dari resep hingga kepatuhan akan jadwal minum obat,” tegas Djoni.

Lebih lanjut, ia juga bersyukur kerja keras pihaknya selama ini

Menko PMK Prof. Dr. H. Muhadjir Effendy saat berkunjung ke RM UMM.

mendapat apresiasi baik dari pemerintah. RS UMM berhasil mendapatkan penghargaan dari bupati Kabupaten Malang serta wali kota Batu berkat upayanya menekan angka

penyebaran virus Covid-19. Kemudian juga sukses memperoleh penghargaan dari gubernur Jawa Timur sebagai rumah sakit swasta terbaik yang menangani pandemi.[mut.ca]

LINTAS PELAYANAN

Tahun Ini Surat Pernyataan Miskin di Kabupaten Blitar Ditiadakan Pemkab Blitar, Bhirawa Tahun Ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar meniadakan pembuatan Surat Pernyataan Miskin (SPM). Administrator Kesehatan Ahli Muda Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, Yuliati mengatakan Pemerintah Kabupaten Blitar mulai tahun ini meniadakan Surat Pernyataan Miskin (SPM). “Untuk tahun 2022 ini di Kabupaten Blitar sudah tidak ada Surat Pernyataan Miskin,” kata Yuliati.

Lanjut Yuliati, dengan ditiadakannya bantuan masyarakat tidak mampu berupa SPM ini, pihaknya juga berharap masyarakat atau pasien-pasien yang benar-benar tidak mampu bisa didata oleh Desa, dan dimasukkan ke usulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Sehingga nantinya bisa mendapat jaminan kesehatan yang dibiayai Pemerintah Daerah maupun Pusat, yaitu BPJS ataupun KIS. Mengingat harapan paling besar dari Pemerintah adalah penduduk Indonesia mempunyai kartu jaminan pelayanan kesehatan,” jelasnya. [htn.ca]

PLN Ingatkan Keamanan Listrik Cegah Bahaya yang Ditimbulkan Surabaya, Bhirawa Memiliki rumah mungkin menjadi impian banyak orang. Namun membeli hunian bukanlah perkara mudah. Harga terjangkau, kondisi yang sesuai harapan, dan lingkungan yang baik pasti jadi idaman. Namun sebelum membeli rumah ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah kondisi listrik. Mengapa listrik menjadi komponen yang perlu diperhatikan saat hendak membeli rumah? Sebab hal ini akan mempengaruhi kenyamanan dan keamanan saat kita menghuninya.

Mengingat energi listrik sudah menjadi bagian kehidupan sehari-hari, kondisi kelistrikan juga harus diperhatikan agar terhindar dari masalah di kemudian hari. “Selain konstruksi dan keabsahan dokumen kepemilikan, listrik merupakan salah satu komponen utama yang perlu diperhatikan ketika kita sedang survei ingin membeli rumah,” kata Executive Vice President Komunikasi Korporat dan CSR PLN, Agung Murdifi.

Sebelum membeli rumah, sebaiknya menyiapkan instalasi kelistrikan, cek tagihan rekening listrik melalui aplikasi PLN Mobile untuk memastikan tidak ada tunggakan pembayaran, pastikan kWh meter berfungsi normal dan segelnya terpasang dengan baik, pastikan listrik yang mengalir ke rumah tersebut adalah listrik yang resmi terdaftar sebagai pelanggan PLN.[ma]

Cek listrik secara cermat saat beli rumah

sawawi/bhirawa

Bupati Situbondo Karna Suswandi saat memimpin prosesi pelantikan dan mutasi Kepala Puskesmas di pendopo Kabupaten Selasa (15/2). drg Sugiyono yang semula menjabat Direktur RSU Asembagus kini dilantik menjadi Kepala Puskesmas Panji.

Bupati Karna Mutasi Kepala Puskesmas se-Situbondo Situbondo, Bhirawa Di tengah melonjaknya penderita Covid-19 dan terpaparnya dua warga Situbondo oleh varian Omicron, Bupati Situbondo Karna Suswandi mendadak melakukan mutasi dan pelantikan di Pendopo Kabupaten Selasa (15/2). Ikut mendampingi proses pelantikan di antaranya, Wabup Hj Khoirani, Sekda Kabupaten Situbondo Syaifullah, Kepala

BKPSDM Kabupaten Situbondo Dr Fathor Rakhman, Kepala Dinkes Dwi Herman Susilo serta sejumlah pejabat eselon II yang ada di lingkungan Pemkab Situbondo.

Menurut Bupati Karna Suswandi, mutasi dan pelantikan merupakan hal yang wajar bagi sebuah organisasi. Untuk itu, pinta mantan Plt Bupati Bondowoso itu, ia berharap kepada Kepala Puskemas untuk ce-

pat menyesuaikan diri ditempat kerja yang baru. “Segera sesuaikan dengan tempat kerja yang baru. Saya juga minta tingkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” terang Bupati Karna.

Tak hanya itu, Bupati hasil pilihan langsung rakyat itu juga meminta para Kepala Puskesmas yang baru dilantik untuk segera melakukan koordinasi dengan jajaran Forpimka (Fo-

rum Pimpinan Kecamatan) agar sebaran Covid-19 di Kabupaten Situbondo segera bisa ditekan sekecil mungkin. Apalagi, sambung Bupati Karna, saat ini varian baru Omicron sudah ada yang menimpa dua warga Situbondo. “Ini segera disikapi dengan serius. Tingkatkan angka ketercapaian vaksinasi, terutama untuk kalangan usia lanjut dan anak anak,” pinta Bupati Karna. [awi.ca]

Biaya Normatif, 320 Bidang PTSL Desa Entalsewu Diserahkan Sidoarjo, Bhirawa Sebanyak 320 bidang sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( PTSL ) milik warga Desa Entalsewu Kec Buduran, Selasa (15/2) kemarin, diserahkan oleh BPN Sidoarjo. Koordinator Yuridis dari BPN Sidoarjo, Arif Pribadi SSt, saat penyerahan sertifikat tanah warga di Balai Desa Entalsewu, mengatakan secara total ada sebany-

ak 1808 bidang sertifikat tanah yang selesai di Desa Entalsewu tersebut.

Namun, penyerahan masih dilakukan secara bertahap sebab kondisinya masih dalam kondisi covid-19. “Proses penyelesaian PTSL di desa ini terbilang sangat cepat. September proses pendaftaran dimulai, Desember 2021 bisa kita selesaikan,” komentar Arif, yang juga sebagai koordinator tim

PTSL Desa Entalsewu itu.

Menurut Arif, itu tidak lepas dari adanya kerja sama yang sinergis yang kuat dari warga tua dan muda desa ini dalam melengkapi persyaratan administrasi program PTSL itu. Begitu antusiasnya warga desa ini terhadap program PTSL, sampai ada warga desa yang masih terus mengajukan PTSL ini. Menurut Arif, hal itu tidak bisa dilayani, karena sesuai atu-

ran, program PTSL ini tidak boleh lagi pada tempat yang sama.

Warga yang terlambat mengajukan pendaftaran PTSL itu, menurutnya adalah warga desa yang punya tanah di desa tersebut, namun tidak tinggal di desa itu. Sehingga mereka tertinggal informasi. “Semoga sertifikat PTSL yang sudah diterima warga desa, bermanfaat untuk kepentingan mereka,” kata Arif. [kus.ca]

Pemprov Jatim Gelar OP Migor di Bakorwil Madiun Dihadiri Gubernur Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menegaskan, pada siang hari ini (Selasa 15/2) di Bakorwil Madiun ada Operasi Pasar (OP) minyak goreng (migor) yang mana harganya relatif murah dan terjangkau bagi siapa saja yang membeli atau menebusnya. Bagi setiap warga dengan menunjukan foto kopyan KTP dapat 2 liter minyak goreng dengan uang tebusan Rp12.500/liter atau tebusan Rp25.000 untuk 2 liter migor.

Dalam hal ini harus menerapkan sistem satu harga Rp 14.000/liter per 1 Februari diberlakukan HET (harga eceran tertinggi) yang telah ditetapkan oleh Menteri Perdagangan , maka minyak goreng premiun harganya Rp 14.000/liter. Kalau kemasan sederhana harganya Rp 15.000/liter dan kalau minyak goreng curah Rp 11,500/liter.

“Meski demikian kita tidak mudah mendapatkan minyak goreng di pasaran umum. Padahal, minyak goreng itu kebutah mendasar di Jawa Timur termasuk di Madiun. Kita sidah keliling Jember dan Malang bersama Pangdam , Kapolda juga sudah ke pabik minyak goreng yang punya maket ser cukup besar di Indonesia termasuk di Jawa Timur.

Saya katakan pabrik minyak goreng untuk tidak mengurangi produksinya,” tegas Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa kepada awak media saat Operasi Pasar Minyak Goreng (OP Migor) di Bakorwil I Madiun, Selasa sore (15/2).

Menurut Gubernur, di Jawa Timur ini membutuhkan 59.000 ton/bulan. Produksi minyak goreng di Jawa Timur sebenarnya 63.000 ton/bulan idan ini seharusnya masih surplus 4.000 ton/bulan. Tapi kita melihat dipasar mengalami kelangkaan minyak goreng, dimini nmarker mengalami kekosong minyak goreng belum tersuplay. Juga Hypermaket katanya sudah PO namun tidak semuanya dapat dipenuhi. “Karena itu kami mohon kepada Bupati, Wali

Sudarno/bhirawa

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di dampingi Kepala Dinas Perdagangan Pemprov Jatim Sudrajat, Kepala Bakorwil I Madiun, Eddy Supriyanto, Bupati Madiun,H. Ahmad Dawami, Wali Kota Madiun.Maidi, Kasrem 081 DSJ Letkol Inf. Eko Yuli Purwanto memberikan keterangan kepada awak media di Bakorwil I Madiun, Selasa (15/2).

Kota di Jawa Timur, termasuk bupati Madiun dan Wali Kota Madiun untuk berkenan berkordinasi dengan distributor yang ada didaerah sini,”pinta Gubernur Khofifah.

Dijelaskannya, kalau di pabriknya tidak mengalai produski tetapi di pasar mengalami kelangkaan ada dititik produsen dan pasar. Oleh karena itu mengkomfirmasikan den-

gan distributor minyak goreng yang terkonfirmasi oleh Bupati dan Wali Kota, saya mohon bisa dikomonikasikan secara lebih intensif karena sebentar lagi kita akan masuk pada bulan Ramadhon. “Sekarang ni kemampuan daya beli masyarakat harus kita jaga. Operasi minyak goreng harus kita kendalikan. Oleh karen itu, harus tetap berkordinasi dengan minyak goreng yang lebih penting,” kata Gubernur.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Jatim Sudrajat kepada awak medaia juga mengatakan, di Bakorwil Madiun saat ini perorang mendapatkan 2 liter kali 2.000 orang berarti terdapat 4.000 liter minyak goreng yang dibagikan kepada masyarakat pada siang hari ini (Selasa 15/2). OP migor di Bakorwil Madiun ini ada subsidi dari Pemprov Jatim sehingga warga hanya menebus Rp12.500/liter.

Disinggung perihal adanya dugaan penimbunan minyak goreng ? .

Spontan Kadis Perdagangan Pemprov Jatim Sudrajat ini menyatakan, “Ini baru diteliti oleh Satgas Pan-

ganPolda Jatim. Kita lihat hasilnya nati saja,”kata Sudrajat singkat seraya meninggalkan awak media.

Kesempatan itu, sebelumnya Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa membuka Pendidikan dan Latihan (Diklat) Peningkatan Kapasitas ADM Bagi Kepala Desa Angakatan I dan II Tahun 2022 Pemerintah Provinsi Jawa Timur penyelenggara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jatim di Grand Ballroom Hotel Aston Madiun, Selasa (15/2).

Selanjutnya, Gubernur Khofifah meninjau produksi batik dan menyapa b25 pengrajin batik se Kabupaten Madiun di rumah Kades Candi Mulyo Kecamatan Dolopo Kab Madiun.

Membuka OP Migor di Bakorwil I Madiun. Juga Gubernur menyerahkan bantuan zakat produktif untuk modal usaha pelaku usaha ultra mikro dari Baznas Jatim dan Badan Usaha Milik Daerah BUMD) Pemprov Jatim di Bakorwil I Madiun Diteruskan meninjau BUMDes Rumah Coklat Bodag Kewcamatan Kare Kabupaten Madiun.[dar.ca]

Bhir

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Rabu Pon, 16

Unej dan Pemkab Gelar KKN Tematik TIK Jember, Bhirawa Universitas Jember (Unej) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember sepakat bakal menggelar kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berbasis data.

effendi/bhirawa

Bupati Jember, Ir H Hendy Siswanto didampingi Rektor Universitas Jember Iwan Taruna saat Focus Group Discussion (FGD) ) yang digelar di Aula Lantai 3 Gedung Rektorat dr R Achmad.

Keputusan ini disampaikan bersama Rektor Universitas Jember bersama Bupati Jember pada saat kegiatan diskusi kelompok terpimpin (Focus Group Discussion) yang digelar di Aula Lantai 3 Gedung Rektorat dr R Achmad, Selasa (15/2) kemarin.

Penyelenggaraan KKN tematik TIK berbasis data menjadi salah satu program dari implementasi penandatanganan nota kesepahaman, yang sudah dilakukan antara kedua belah pihak antara Universitas dengan Pemkab Jember.

Menurut Bupati Jember Ir H Hendy Siswanto, prioritas utama yang akan dicapai adalah mendapatkan data akurat mengenai warga

pra sejahtera di Jember. Keakuratan data terkait keluarga pra sejahtera sangat dibutuhkan mengingat akan banyak kebijakan turunan yang berbasis pada data itu.

"Misalkan saja bagaimana kondisi keluarga pra sejahtera itu, apakah menderita penyakit tertentu, apakah pekerjaan mereka ? Sebab data ini terkait penyediaan obat oleh dinas terkait, kemudian bantuan apa yang pas buat mereka dan sebagainya.

Jika kita memiliki data yang akurat maka kebijakan yang kita terbitkan diharapkan akan lebih tepat sasaran,'' jelas Hendy Siswanto.

Bupati Jember mencontohkan lagi problem yang muncul akibat

data yang tidak akurat. Kali ini terkait jumlah data warga Jember yang telah meninggal dunia. Menurutnya, banyak warga Jember yang enggan melaporkan anggota keluarganya yang telah meninggal. Padahal data warga yang meninggal dibutuhkan, termasuk dalam menghitung warga Jember yang harus mendapatkan vaksin, utamanya vaksin bagi kalangan Lansia.

"Akibat data yang kurang akurat ini maka persentase jumlah orang yang sudah mendapatkan vaksin tidak sinkron dengan jumlah sesungguhnya warga Jember, sebab warga yang sudah meninggal masih tercantum sebagai warga,'' tandasnya.

Bupati menjelaskan, dengan pengerahan mahasiswa di lapangan maka pengumpulan data yang akurat bisa dicapai. Sebab dinyakin mahasiswa memiliki pendekatan serta mempunyai cara

tersendiri dalam mencari dan mengolah data. Data kematian ini penting bagi Pemkab Jember, juga bagi pihak warga berupa akta kematian, sebab akta kematian sangat dibutuhkan untuk mengurusi banyak hal semisal mengurusi warisan dan sebagainya.

Bupati Hendy juga berharap mahasiswa yang diterjunkan tidak hanya mendata kondisi di lapangan saja, namun turut mendata potensi Jember hingga membantu solusi atas masalah yang masih mendera warga. Bupati Jember lantas mencontohkan banyak potensi wisata di Jember yang membutuhkan sentuhan kreatif agar lebih dikenal hingga akhirnya dapat memberikan kesejahteraan bagi warga sekitar.

"Saya berharap kegiatan KKN tematik juga menjadi wahana yang melahirkan wirausahawan muda yang akan mengembangkan poten-

Wakil Gubernur Resmikan Gedung Ma'had MTsN 2 Ponorogo Ponorogo, Bhirawa Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak melakukan peresmian Gedung Asrama Terpadu / Ma'had MTs Negeri 2 Ponorogo di Desa Japan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Selasa (15/2). Gedung baru ini akan digunakan untuk Pendidikan Program Tauhid, baca Kitab Kuning dan Muratal Alquran.

Pembangunan gedung ini melalui dana syariah dan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Daerah.

Dalam pengaplikasiannya, penggunaan gedung ini akan digunakan siswa MTsN 2 Ponorogo secara semi Pondok Pesantren, dimana semua siswa akan diwajibkan mengikuti sistem seminggu sekali.

MTsN 2 Ponorogo mempunyai Program Internasional Class Program (ICP), jadi sekolah memang harus punya sarana dan prasarana yang memadai. Apalagi di masa globalisasi sekarang ini, sekolah diharapkan dapat menjadikan siswanya yang berkarakter, beriman, dan berwawasan tekhnologi.

Menurut Emil-sapaan akrab Wakil Gubernur Jatim, kini madrasah kerap menjadi tujuan orang tua untuk menyekolahkan anaknya. ''Apalagi Madrasah sekarang memiliki program - program internasional.

Sekolah harus mengutamakan sistem pendidikan yang meluas, terutama program pendidikan agama dan teknologi,'' katanya. [yan.fen]

BANGKU POJOK

KH. Ansori Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Tuban saat memeberikan sambutan dalam dialog dengan jajaran pengurus pondok pesantren di Gedung Asrama Haji Tuban, bersaama Bupati Tuban.

Pemkab Tuban Dukung Kemajuan Ponpes di Bumi Wali Tuban, Bhirawa Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) dan Pembinaan Pengelolaan Ponpes Se-Kabupaten Tuban melakukan dialog bersama jajaran Pengurus Pondok Pesantren (Ponpes) dengan Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky SE di Gedung Asrama Haji Tuban.

Pada kesempatan itu diserahkan Piagam Statistik Pondok Pesantren dan Surat Keputusan dari Dirjen Pendidikan Islam Kemenag. Penyerahan dilakukan perwakilan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Tuban kepada 107 lembaga.

Menurut Bupati Tuban, dokumen yang diterima lembaga Ponpes diharapkan meningkatkan aspek legalitas dan hukum.

Sehingga akan memperkuat posisi pesantren. Pemkab Tuban siap memberi pendampingan agar tidak terjadi kesalahan administrasi. Kini Pemkab Tuban tengah melakukan standarisasi pendidikan, termasuk kelompok lembaga pendidikan pesantren. Karenanya, Pengurus Pesantren agar dapat memberi masukan dan saran. Selanjutnya, akan menjadi bahan pertimbangan penyusunan kebijakan 2022 ini.

Sebelumnya Pemkab Tuban dan DPRD Tuban telah mengesahkan Perda berkaitan pengelolaan dan operasionalisasi pesantren di Kabupaten Tuban. Hal ini sebagai bentuk kepedulian dan komitmen Pemkab Tuban dan legislatif dalam memajukan dan memakmurkan Ponpes di Bumi Wali. [hud.fen]

Wagub Jatim, Emil Elestianto Dardak melakukan peresmian Gedung Asrama Terpadu / Ma'had MTs Negeri 2 Ponorogo di Desa Japan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Selasa (15/2).

Sebanyak 90 Hafidz-hafidzah Mendaftar di Pemkab Sidoarjo untuk Isi Tujuh Formasi Sidoarjo, Bhirawa Minat warga masyarakat Kab Sidoarjo menjadi penyebar agama Islam dengan menjadi Hafidz dan Hafidzah, cukup tinggi. Buktinya saat diumumkan ada kekosongan tujuh formasi penghafal Alquran tahun 2022 ini, sebanyak 90 orang langsung mendaftar.

Menurut Kepala Bagian Kesra Pemkab Sidoarjo, M Hudori SIkom Mikom, tujuh formasi sudah terisi, namun masih dalam proses dirapatkan. ''Masih dirapatkan,'' katanya, melalui pesan Whatsapp, Selasa (15/2) kemarin.

Hudhori menjelaskan, tujuh formasi penghafal Alquran ini kosong tahun 2022, karena mereka tidak melakukan registrasi yang wajib untuk dilakukannya. Dari tujuh formasi yang kosong itu, tercatat ada sebanyak dua orang meninggal dunia, tiga orang yang pindah ke luar Sidoarjo dan dua orang tanpa ada keterangan. "Saya lupa, dari tujuh orang itu berapa yang laki - laki dan berapa yang perempuan,'' ujarnya.

Sebagaimana diketahui, tahun 2021 lalu Pemkab Sidoarjo telah memiliki

650 orang Hafidz dan Hafidzah. Setiap tahun, Pemkab Sidoarjo melalui Bagian Kesra, melakukan registrasi, untuk mengetahui jumlah mereka yang terkini. Pada awal tahun 2022 telah dilakukan registrasi. Mereka selama ini dalam setahun mendapatkan uang penghargaan dari Pemkab Sidoarjo sebesar Rp4 juta. Maka proses registrasi ini dianggap sangat penting.

Supaya uang penghargaan yang diberikan bisa tepat sasaran.

Pemberian penghargaan kepada para Hafidz dan Hafidzah ini tiap daerah di Prov Jawa Timur, kata Hudhori, tidak sama. Ada yang memberikan ada juga yang tidak memberikan. Tergantung komitmen daerah dalam mengapresiasi kepada para penghafal Alquran ini dan tergantung kekuatan anggaran keuangan daerah masing - masing.

Hafidz dan Hafidzah dari Kab Sidoarjo, lanjut Hudhori, juga paling banyak yang bisa lolos seleksi di Hafidz di tingkat Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2021 lalu, jumlahnya mencapai 200 an orang. [kus.fen]

alikusyanto/bhirawa

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dispendikbud Kabupaten Situbondo, Supiono, mem

Siswa Positif Covid-19, Tiga Situbondo, Bhirawa Kabupaten Situbondo kini terus siaga dan waspada menyusul sejumlah siswa SD terpapar virus Covid sejak beberapa hari ini.

Terakhir, terungkap ada empat siswa di SDN 3 Wonorejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo terpapar Covid 19.

Tak hanya itu, satu siswa SDN 1 Wonorejo, Kecamatan Banyuputih dan salah satu SD di Kecamatan Besuki juga dinyatakan positif Covid. Dua SD yang terletak di ujung timur Kabupaten Situbondo ini jaraknya tidak terlalu jauh hanya ratusan meter.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kabupaten Situbondo, Hj Siti Aisyah, melalui Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Supiono mengatakan, untuk memutus mata rantai penyebaran dan penularan Covid 19, pihak sekolah diminta untuk melakukan penyemprotan disinfektan ke seluruh ruangan kelas.

''Kami juga meminta sekolah untuk menerapkan Prokes secara ketat,'' ujar Supiono.

Supiono menjelaskan, dirinya juga meminta pihak sekolah yang semula menerapkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), mulai saat ini dialihkan dengan sistem Pembela-

jaran Jarak Jauh ( tercatat di SDN 1 matan Banyuput Covid 19 untuk m "Kepala sekol sudah melapork positif Covid 19 tidak masuk se

Para calon Hafidz dan Hafidzah saat mendaftar di Ruang Delta Karya Setda Sidoarjo.

GALERI

PRESTASI

Angkasa Pura I Bantu Peralatan Band Siswa SLBN Gedangan Impian Kepala UPT SLB Negeri Gedangan Sidoarjo yang ingin memfasilitasi siswanya agar bisa bermain musik, memiliki satu peralatan musik. Namun apa daya, kegiatan yang sudah terprogram di tahun ajaran 2022 ini, ternyata kondisi anggaran sekolah tidak mencukupi.

Oleh: Achmad Suprayogi, Kabupaten Sidoarjo

GM Angkasa Pura I menyerahkan bantuan secarai simbolis kepada Kepala UPT SLBN Gedangan.

achmad suprayogi/bhirawa

Tanpa diduga sekalipun, ternyata PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Juanda memberikan bantuan satu set peralatan musik. Penyerahaannya dilakukan oleh GM PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Juanda, Laksma TNI Sisyani Jaffar secara simbolis kepada Kepala UPT SLB Negeri Gedangan Sidoarjo Miseri MPd, Selasa (15/2) kemarin.

Usai menerima peralatan

musik, Laksma Sisyani Jaffar menjelaskan, kegiatan ini dilakukan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke 58 PT Angkasa Pura 1 Bandara Internasional Juanda, maka diberikan bantuan program tanggungjawab sosial di lingkungan sektor pendidikan.

"Sebelum penyerahan ini tim kami sudah melakukan survei terlebih dahulu dan ternyata di siswa SLB Negeri Gedangan Sidoarjo ini mem-

butuhkan bantuan peralatan musik. Alhamdulillah kami bisa memberikan kebutuhan alat musik yang sudah diprogram pihak sekolah. Semoga apa yang telah kami berikan ini bisa bermanfaat bagi SLB Negeri Gedangan, khususnya bagi para siswa,'' jelas Laksma Sisyani Jaffar.

Laksma Sisyani Jaffar sangat terkesan ketika melihat tampilan para siswa SLB Negeri Gengangan. Mulai suguhan musik anglung, drum band, gelar melukis, membatik, salon, rias hingga olah vocal. Ada juga menjahit, facial, semuanya luar biasa. ''Ini di luar dugaan saya, ternyata anak - anak kemampunya sangat bagus sekali. Semoga bantuan ini sangat bermanfaat dan terus memberikan seman-

gat kepada anak - anak,'' pungkasnya.

Kepala SLB Negeri Gedangan Sidoarjo, Miseri, mengucapkan banyak terima kasih kepada PT Angkasa Pura I yang telah memberikan bantuan peralatan musik. ''Memang sudah terprogramkan, namun apa daya anggaran tak sampai,'' ungkap Miseri usai menerima tamu dari PT Angkasa Pura 1.

Miseri menjelaskan, pihaknya memilih band karena dari evaluasi peralatan musik tujuannya untuk mengkolaborasikan anak - anak dalam bermain musik kedalam satu tim.

Dari beberapa alat musik yang berbeda, tetapi dengan kemampuan mereka untuk kolaborasi akan memunculkan irama musik yang indah. [fen]

rawa

AYAAN & OLAHRAGA Februari 2022

Halaman 7

K Berbasis Data si Jember. Jadi, lulusan Universitas Jember terutama yang berasal dari Jember tidak perlu selalu mencari kerja di luar kota namun justru turut membangun Jember sebab Jember ini punya banyak potensi,'' kata Bupati Jember.

Harapan bupati disambut hangat Rektor Universitas Jember, Iwan Taruna. Menurut Iwan, kerjasama dengan Pemkab Jember menjadi penting karena dapat mendukung pencapaian Indeks Kinerja Utama (IKU) Universitas Jember, khususnya di IKU bidang dua yang mensyaratkan mahasiswa dan dosen berkegiatan di luar kampus.

"Dengan Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka dan KKN tematik maka mahasiswa berkesempatan mengaplikasikan ilmu yang sudah didapatkan di bangku kuliah. Mereka juga bisa mendapatkan soft skill seperti kemampuan berko-

munikasi, bekerja dalam tim serta mengorganisasikan sebuah kegiatan,'' kata Iwan Taruna yang didampingi Wakil Rektor I dan III. Sementara itu, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas, Prof Yuli Witono dalam laporannya menjelaskan, kegiatan FGD kali ini akan mendiskusikan tiga hal yakni membahas data yang akan dikumpulkan, merumuskan bentuk KKN tematik yang sesuai dengan kebutuhan Pemkab Jember dan Universitas Jember, serta menentukan jadwal pelaksanaan KKN tematik.

"Kami berharap kegiatan KKN tematik TIK berbasis data sudah bisa dilakukan di semester genap mendatang, bahkan dilengkapi kegiatan - kegiatan lain yang mendukung yang bisa mewujudkan mahadata Jember,'' ujar guru besar di Fakultas Teknologi Pertanian ini. [efi.fen]

Situasi pelantikan 619 Kepala Sekolah tingkat SD dan SMP di Jl Sudarman depan Pemkab Jember, Senin (14/2) malam.

Bupati Jember Lantik Kasek Tingkat SD dan SMP secara Massal Jember, Bhirawa Bupati Jember, Ir H Hendy Siswanto ST IPU melantik Kepala Sekolah (Kasek) tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) secara massal di Jl Sudarman depan Kantor Pemkab Jember, Senin (14/2) malam. Sedikitnya 619 Kasek, terdiri dari 409 Kepala Sekolah Baru dan 210 Kepala Sekolah mutasi di alam terbuka ini oleh Bupati.

Bupati Jember, Ir H Hendy Siswanto ST IPU kepada media mengaku pelantikan di alam terbuka ini baru pertama kali dilakukannya. Mengingat jumlah yang dilantik kali ini jumlahnya be-

sar sehingga kapasitas aula tidak memadai dan menghindari kerumunan.

"Mestinya pelatikan ini digelar Hari Senin pagi, tapi karena ada kasus payangan dan kedatangan Ibu Gubernur yang mendadak, akhirnya pelantikan diundur malam. Untungnya cuaca bersahabat, sehingga pelantikan 619 Kasek ini berjalan lancar,'' ujar Bupati Hendy yang didampingi Plt Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Suko Winarno.

Menurut Bupati, Kasek yang dilantik ini untuk mengisi kekosongan jabatan dan mutasi Kasek agar pelaksanaan KBM di Jember berjalan

maksimal. ''Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dalam kondisi seperti ini (kasus Virus Omicron) tetap dilaksanakan meskipun dibatasi 50% dengan Protokol Kesehatan (Prokes) ketat,'' tandasnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Suko Winarno, mengaku pelantikan Kasek ini merupakan formasi tahun 2021 yang diimplementasikan pada tahun 2022.

Dari jumlah yang dilantik, untuk Kepala SMP sudah terisi secara keseluruhan, sedang untuk tingkat sekolah dasar sisa 54 lembaga yang belum terisi.

Suko Winarno menjelaskan, jumlah

honorer yang sudah menjadi tenaga P3K di Jember berjumlah 3 ribu lebih dari 6 ribu tenaga honorer di Jember. ''Yang 3 ribu lebih tenaga P3K sudah tidak digaji oleh pemerintah daerah. Sisanya 2 ribu lebih tenaga honorer ini masih menunggu regulasi dari pemerintah, apakah mereka akan diangkat menjadi tenaga honorer yang dibayar Pemkab Jember atau tidak. Mereka selama ini masih melakukan aktifitas dengan honor dari sekolah masing masing (dan BOS). Nanti dicek lagi, kalau diangkat menjadi tenaga honorer pemkab tentu ada SKnya,'' ungkapnya. [efi.fen]

Pemkot Bergerak Cepat dengan Menambah Tepat Isolasi

Tujuh Sekolah di Kota Probolinggo Lockdown

sawawi/bhirawa

maparkan tiga SD di lockdown akibat sejumlah siswa terpapar Covid sejak kemarin.

a SD Situbondo Dilockdown

(PJJ). Siswa yang Wonorejo Kecatih yang terpapar enjalani isolasi. ah SD setempat kan siswa yang sudah tiga hari ekolah. Mereka

umumnya mengeluh sakit panas, pilek dan batuk,'' ujar Supiono.

Sementara itu, Juru Bicara Satgas Covid 19 Kabupaten Situbondo, Dadang Aries Bintoro menambahkan, kini ada dua warga Situbondo terkonfirmasi positif Covid 19 varian Omicron. Kini keduanya

masih menjalani rawat inap di RSU dr Abdoer Rahem Situbondo.

"Empat pasien yang menjalani rawat inap di RSU dr Abdoer Rahem Situbondo statusnya masih probable Covid 19 varian omicron.

Tetapi mereka tidak menutup kemungkinan terkena Covid 19 varian omicron,'' ungkap Dadang.

Dadang menjalaskan, kini jumlah kasus penderita Covid di Situbondo sudah mulai meningkat.

Bahkan, varian omicron sudah sudah mulai masuk di Situbondo.

Untuk mengantisipasi penyebaran Covid 19 varian omicron, pihaknya akan melakukan langkah 3T secara masif.

"Kami juga akan memperketat pengawasan terhadap para pasien Covid 19 yang melakukan isolasi mandiri. Caranya dengan meminta Satgas Kecamatan dan Satgas Desa di Situbondo untuk turun tangan,'' tandas pria yang juga menjabat Kepala Diskominfosan Kabupaten Situbondo itu. [awi.fen]

Probolinggo, Bhirawa Peningkatan kasus aktif Covid 19 di Kota Probolinggo beberapa pekan ini, membuat Pemkot harus bergerak cepat. Diantaranya, menambah tempat Isolasi Terpusat (Isoter) di SMPN 6 Kota Probolinggo. Hal ini dikarenakan hingga Hari Selasa (15/2) ada tujuh sekolah di Kota Probolinggo yang lockdown.

Wali Kota Probolinggo, Hadi Zainal Abidin datang ke SMPN 6 untuk mengecek kesiapan Isoter itu. Ada juga Kapolres Probolinggo Kota AKBP Wadi Sa'bani, Dandim 0820 Probolinggo, Letkol Arh Arip Budi Cahyono, serta Kejari Probolinggo Hartono. Wali Kota Habib Hadi tiba di lokasi sekitar pukul 08.30, didampingi Forkopimda untuk melihat satu per satu fasilitas dan ruangan yang berada di Isoter itu. Ia menilai tempat Isoter siap memberikan pelayanan secara maksimal.

Isoter di SMPN 6 ini memiliki 11 ruangan dengan 106 tempat tidur.

Juga ada 283 tabung oksigen dan tujuh kamar mandi. Setiap harinya,

mereka yang dirawat akan diajak untuk olah raga ringan dan edukasi di halaman agar tidak jenuh. Bahkan, isoter ini juga dilengkapi dengan wifi. "Kalau secara kesiapan saya kira sudah maksimal. Direncanakan ke depannya Isoter di SMPN 6 ini digunakan untuk pasien dengan gejala sedang. Sehingga memudahkan jika memang perlu dirujuk ke RS,'' ungkapnya.

Di sisi lain, pihaknya member-

lakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 50%. Tujuannya, tak lain untuk mencegah penularan Covid 19 makin cepat. Selain itu, diutamakan siswa kelas IX yang mengikuti PTM. Sebab, mereka sudah tahun terakhir dan persiapan mengikuti ujian akhir.

"Yang terpenting kami ingin agar Protokol Kesehatan (Prokes) di lingkungan sekolah dan masyarakat ditingkatkan. Jangan

wiwit agus pribadi/bhirawa

Wali Kota Hadi memantau SMN 6 yang dijadikan tempat isolter.

Satpol PP Razia Saat Malam Valentine Day Mojokerto, Bhirawa Sudah diprediksi sebelumnya jika pada Hari Valentine banyak remaja yang menyalagunakannya dengan berbuat melanggar aturan yang berlaku. Sehingga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mojokerto menggelar razia di lima tempat yakni dua hotel melati dan tiga rumah kos saat Hari Valentine, Senin (14/2) malam.

Hasilnya, sebanyak 13 pasangan mesum terpergok berduan di dalam kamar. Tiga pasangan di antaranya masih bersatus pelajar yang duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA). Salah seorang gadis yang tertangkap basah bersama pasangannya di sebuah hotel d Jl Raya Kuwung, Kelurahan Meri, Kecamatan Magersari, menangis histeris dan ketakutan saat akan dibawa petugas ke Kantor Satpol PP untuk diinterogasi.

Agar tak menggangu warga gadis ini diperbolehkan keluar dengan

menutupi wajahnya dengan masker dan helm bersama pasangan lainnya yang juga ikut terjaring. Selain itu, juga didapati seorang laki - laki yang sedang menunggu perempuan yang diduga dipesan atau booking melalui aplikasi percakapan untuk berhubungan intim di sebuah Hotel Melati, di Jl Raya Bypass, Kota Mojokerto, Menurut Plt Kasatpol PP Kota Mojokerto, Heryana Dodik Murtono, razia ini merupakan monitoring rutinan saat peringatan Hari Valentine. Dalam kesempatan didatangi dua hotel dan tiga rumah kos. Dari kelima lokasi kita mendapati 13 pasangan dalam satu kamar. Identitas 13 pasangan itu bukan suami istri. Bahkan ada tiga yang masih berstatus pelajar SMA. "Kami tidak bisa memastikan apa yang mereka perbuat dalam kamar.

Kamar dikunci dan sewaktu kami ketuk, kami tidak bisa mendapati apa yang mereka lakukan secara

langsung. Tapi memang apabila ada bukan suami isti dilihat dari identitasnya, otomatis kami bawa. Karena melanggar Perda (Peraturan Daerah) Kota Mojoketo Nomor 3 Tahun 2021,'' kata Heryana.

Heryana menjelaskan, bagi mere-

"Alhamdulillah dari perolehan medali ini Pemkab Tuban masuk dalam 15 besar Jatim,'' katanya.

Selain reward, Gema juga mengharapkan dukungan lainnya dari

Pemkab, seperti fasilitas dan hal pendukung lainnya. Mengingat semangat NPCI Tuban yang luar biasa untuk mengharumkan nama Tuban melalui prestasi olahraga.

Zainal Maftuchien, Sekretaris Umum KONI Tuban yang juga Pembina NPCI Tuban, saat foto bersama atlet NPCI yang berprestasi usai menerima reward dan Bonus.

ka yang terjaring kemudian dibawa ke Kantor Satpol PP Kota Mojokerto untuk pendataan dan pembinaan.

Mereka sudah tercatat namanya, apabila nanti ketahuan melanggar seperti ini lagi akan ada sanksi yang lebih berat. [min.fen]

hasan amin/bhirawa

Siswa SMA menangis histeris saat terkena razia Satpol PP di dalam kamar hotel bersama pasangannya.

Berprestasi di Pepaprov, KONI Berikan Reward Atlet NPCI Tuban, Bhirawa Pemkab Tuban melalui Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar), bersama Komite Olahraga Nasional (KONI) Kabupaten Tuban memberikan bonus dan reward kepada sejumlah atlet National Paralympic Committee of Indonesia (NPCI) Kabupaten Tuban yang berprestasi di Pekan Paralimpik Provinsi (Pepaprov) Jatim 2021 di Surabaya.

Tercatat 15 atlet menerima reward berupa uang yang diserahkan secara simbolis oleh Sekdin Disbudporapar Tuban, Danardji dan Sekum KONI Tuban, Zainal Maftuchien di Kantor Dinas setempat, Selasa, (15/2) kemarin.

Ketua NPCI Tuban, Setiawan Gema Budi, menyampaikan terimakasih kepada Pemkab dan KONI Tuban atas pemberian reward. Sebab pada Pepaprov Jatim 2022, sebanyak 15 atlet serta official NPCI Tuban mampu meraih satu medali emas, enam perak, enam perunggu di Cabor Atletik.

sampai ada lonjakan kasus baru lagi. Mekanisme Isoter atau rujuk itu sesuai dari penanganan dokter,'' tutur Habib Hadi.

Kini tujuh sekolah di Kota Probolinggo sedang lock down. Lock down dilakukan setelah sejumlah guru dan siswa di tujuh sekolah itu dipastikan positif Covid 19.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayan Kota Probolinggo, M Maskur menjelaskan, tujuh sekolah yang lock down itu terdiri atas SMP dan SD. Antara lain, SMP Negeri 5, SMP Negeri 1, SMP Negeri 10, SD Negeri Jrebeng Wetan, MI Muhammadiyah 1, SDK dan SMPK Mater Dei. Menurutnya, lock down bisa dicabut dan PTM bisa diberlakukan lagi. Dengan catatan, mereka yang positif sudah sembuh. PTM baru kembali dilaksanakan di sekolah itu kalau mereka dinyatakan sudah negatif Covid 19. Untuk sekolah lainnya tetap dilaksanakan sesuai aturan SE dari Kemendikbud. Yakni, dibatasi 50% dan pakai Prokes ketat. [wap.fen]

Sementara itu, Sekretaris Umum KONI Tuban sekaligus Pembina NPCI Tuban, Zainal Maftuchien berharap, pemberian reward dan bonus tersebut mampu meningkatkan semangat dan motivasi atlet-atlet Difabel Kabupaten Tuban.Diharapkan ke depan prestasi NPCI Tuban semakin baik di tingkat Provinsi maupun Nasional hingga Internasional.

"KONI Tuban sangat mengapresiasi prestasi atlet NPCI Tuban di tingkat Jatim dan Nasional. Bahkan, kami menarget atlet Difabel Tuban ini sebenarnya mampu kalau harus bersaing di level Internasional,'' bebernya.

KONI Tuban lanjutnya, akan selalu menfasilitasi dan memberikan dukungan lebih kepada NPCI Tuban agar terus berkembang. Baik itu dari segi fasilitas, pelatih dan pendukung lainnya. KONI Tuban selalu mendukung atlet Difabel Tuban, karena yakin kalau NPCI Tuban ini ke depan bisa memberikan prestasi yang luar biasa bagi Tuban. [hud.fen]

GELANGGANG

Indonesia dan Singapura Bersaing Ketat di ISSF Grand Prix Rifle/Pistol Jakarta, Bhirawa Indonesia dan Singapura bersaing ketat dalam perebutan puncak klasemen kejuaraan menembak internasional ISSF Grand Prix Rifle/Pistol yang bergulir di Lapangan Menembak Senayan, Jakarta, 8-18 Februari 2022.

Berdasarkan laman ISSF, Selasa (15/2) pukul 18:00 WIB, Indonesia dan Singapura sama-sama mengoleksi lima emas.

Namun, Merah Putih masih berada di puncak klasemen sementara dengan koleksi perak lebih banyak yakni delapan keping dan satu perunggu. Sementara Singapura berada di urutan kedua dengan lima emas, dua perak, tujuh perunggu.

Hari ini, koleksi medali emas Indonesia bertambah melalui nomor 50m Rifle 3 Positions Women. Tiga atlet menembak Indonesia Monica Daryanti, Vidya Rafika Rahmatan Toyyiba, dan Diaz Kusumawardana menjadi yang terbaik setelah pada perebutan medali emas mengumpulkan skor 16.

Mereka menang tipis atas Thailand yang menurunkan Supamas Wankaew, Thanyalak Chotphibunsin, dan Jayden Jitrawee Mohprasih dengan skor 14. Thailand sejauh ini berada di urutan ketiga klasemen sementara dengan mengumpulkan tiga emas, tiga perak, dan empat perunggu. [ant.fen]

JATIM MEMBANGUN

Rabu Pon, 16 Februari 2022

Halaman 8

Bupati Jombang Launching Itsbat Nikah Terpadu Jombang, Bhirawa Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jombang melaunching Istbat Nikah Terpadu di Kantor Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Selasa (15/02).

Masih adanya masyarakat Jombang yang memiliki status perkawinan yang belum tercatat karena kondisi ekonomi yang kurang beruntung membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang memfasilitasi masyarakat dengan menggelar Itsbat Nikah Terpadu.

Launching Isbat Nikah Terpadu Se-Kabupaten Jombang ini merupakan hasil kerjasama lintas sektor bersama Pengadilan Agama, Kementerian Agama Kabupaten Jombang dan Pemkab Jombang.

Launching ditandai dengan penyerahan secara simbolis buku Nikah dan dokumen kependudukan kepada salah satu pasangan yang telah mengikuti Itsbat Nikah Terpadu oleh Bupati Jombang dan sejumlah pejabat.

Bupati Mundjidah Wahab menyampaikan terimakasih dan apresiasi atas terselenggaranya Itsbat Nikah Terpadu di Kabupaten Jombang ini.

“Kegiatan ini merupakan bentuk nyata pelayanan prima yang dilakukan Pengadilan Agama, Kemenag Jombang dan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang serta OPD lainnya kepada masyarakat,” kata Bupati Mundjidah Wahab.

Menurut Bupati Jombang, kegiatan tersebut bisa memberikan kepas-

tian hukum mengenai status perkawinan bagi masyarakat yang pernikahannya belum tercatat, dan juga bisa mewujudkan tertib administrasi kependudukan serta memberikan perlindungan dan pengakuan status hukum sahnya perkawinan bagi suami-isteri baik di mata agama maupun di mata hukum, dan memperjelas status hukum anak-anaknya.

“Dengan memiliki dokumen kependudukan, warga masyarakat akan lebih mudah untuk mendapatkan hak-hak sipil dan fasilitas dari pemerintah seperti BPJS, beasiswa anak, bantuan sosial dalam masa Pandemi Covid-19 dan lain sebagainya,” ujar Bupati Jombang.

“Seperti kita ketahui, masih banyak perkawinan yang tidak tercatat, atau sudah lama berumah tangga namun secara administrasi hukum belum diakui oleh negara, sehingga berakibat tidak dapat diterbitkannya akte kelahiran bagi anak yang lahir dari satu perkawinan yang orang tuanya tidak mempunyai akte perkawinan,” papar Bupati Mundjidah Wahab.

Bupati Jombang bersyukur pada hari tersebut terdapat 39 pasangan mengikuti Isbat Nikah dan 2 sidang pengakuan anak di Kantor Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

“Sinergitas ini untuk membantu

Bupati Mundjidah Wahab saat acara Launching Itsbat Nikah Terpadu di Kantor Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Selasa (15/02).

masyarakat agar perkawinannya tercatat secara resmi dan diakui oleh negara,” tandasnya.

Bupati Jombang berharap agar para camat, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan kepala desa seg-

era mendata ulang masyarakat yang tidak mempunyai buku nikah, agar kemudian dapat dilaksanakan Itsbat

arif yulianto/bhirawa.

Nikah Terpadu, sebagai upaya untuk mengakhiri praktik perkawinan yang tidak dicatatkan. [rif.gat]

Pembangunan Tol Ruas Ngawi - Bojonegoro - Tuban Masuki Tahap Konsultasi Publik

KELANA JATIM

Kodim 0814 Jombang Gelar Uji Terampil Perorangan Prajurit Tamtama dan Bintara Jombang, Bhirawa Kodim 0814 Jombang menggelar Uji Terampil Perorangan (UTP) umum bagi Prajurit Tamtama dan Bintara. Kegiatan tersebut merupakan realisasi dari pelaksanaan program latihan pada Triwulan I Tahun 2022. Kegiatan ini dilaksanakan di area Dam Karet Desa Sudimoro, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, Selasa (15/02).

Uji Terampil Perorangan umum merupakan parameter untuk mengukur tingkat kemampuan dasar perorangan prajurit yang telah diberikan pada saat melaksanakan Latihan Perorangan Dasar (Latorsar) umum di Triwulan I. Dari hasil UTP ini diharapkan mampu menggambarkan kemampuan dasar umum setiap prajurit Kodim 0814 Jombang dalam rangka membentuk prajurit yang profesional.

Materi UTP yang diujikan antara lain kemampuan senjata perorangan, kompas dan materi teritorial. [rif.gat] arif yulianto/ bhirawa.

Letkol Inf Muhammad Hanafi saat memantau pelaksanaan UTP umum bagi prajurit Tamtama dan Bintara Kodim 0814 Jombang, Selasa (15/02).

Pemkab Gelar Peringatan HPN, Luncurkan Layanan Suara Ponorogo Ponorogo, Bhirawa Pemkab menggelar kegiatan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2022 di Gedung Sasono Projo Ponorogo, Selasa (15/02). Dalam kegiatan tersebut, Dinas Kominfo Ponorogo juga meluncurkan aplikasi pengaduan masyarakat berbasis WhatsApp, yang dinamakan Suara Ponorogo.

Aplikasi tersebut diharapkan bisa menjadi wadah komunikasi bagi masyarakat dan bisa membantu membangun Ponorogo yang hebat dan bermartabat.

“Di era digital, kita harus mampu memberikan pelayanan masyarakat secara cepat dan optimal, termasuk dengan memanfaatkan teknologi digital,” kata Bambang Suhendro, Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Ponorogo. [yan.gat]

Bojonegoro,Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menyelenggarakan Konsultasi Publik terkait Rencana Pembangunan Jalan Tol Ruas Ngawi - Bojonegoro - Tuban (Ngaroban) sepanjang kurang lebih 116,78 km.

Konsultasi publik digelar kemarin (15/2) di Pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro.

Acara dihadiri secara luring oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda, perwakilan 16 Forkopimcam dan 70 desa yang akan dilewati ruas jalan Tol Ngaroban. Wilayah itu berada di 15 Kecamatan diantaranya Kecamatan Baureno, Kepohbaru, Sumberjo, Balen, Sukosewu, dan Kapas. Kegiatan tersebut digelar dengan tetap menjalankan protokol kesehatan.

Sementara Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Reni Ahiantini ST, M.Sc dari Kementerian PUPR hadir secara daring.

Kepala DLH Bojonegoro, Hanafi,

dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan konsultasi publik ini pelaksanaannya berdasarkan Surat dari Direktur Pelaksana Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tertanggal 31 Januari 2022.

Selain itu juga Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor 4 Tahun 2021 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelola, pasal 28 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 bahwa penanggung jawab usaha / kegiatan dalam menyusun Amdal wajib melibatkan masyarakat yang terkena dampak melalui konsultasi publik.

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Reni Ahiantini, S.T, M.Si dalam paparannya menyampaikan bahwa rencana pengembangan jaringan Jalan Tol Ngaroban

Pemkab Bojonegoro melalui DLH menyelenggarakan Konsultasi Publik terkait Rencana Pembangunan Jalan Tol Ruas Ngawi - Bojonegoro - Tuban (Ngaroban) sepanjang kurang lebih 116,78 km. Konsultasi publik digelar di Pendopo Malowopati Pemkab setempat.

merupakan skema pengembangan infrastruktur jalan yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat sebagai langkah integrasi sistem jaringan jalan berdasarkan prakiraan potensi pertumbuhan ekonomi wilayah. [bas.gat]

Brimob dan Ribuan Personel Gabungan TNI- Polri Amankan Pilkades Probolinggo, Bhirawa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak digelar di Kabupaten Probolinggo. Sebanyak 1.500 personel gabungan TNI-Polri, dikerahkan mengawal pengamanan pada Kamis 17 Februari 2022. Serta menyiapkan 1024 relawan dan nantinya akan menyampaikan data di per TPS. Kapolres Probolinggo, AKBP Teuku Arsya Kadhafi, Selasa (15/2) menuturkan, ribuan personel gabungan ini akan menjaga pengamanan Pilkdes di wilayah hukumnya. “Untuk di wilayah hukum Polres Probolinggo ada 219 desa yang menggelar Pilkades 17 Februari 2022 ini,” jelas Arsya.

Menurutnya, Pilkades di Kabupaten Probolinggo diikuti 250 desa. Sedangkan sisa dari 219 desa yang menggelar Pilkades, masuk wilayah hukum Polres Probolinggo Kota.

“Tiga kecamatan masuk wilayah hukum Polres Probolinggo Kota, seperti Kecamatan Tongas, Kecamatan Sumberasih dan Kecamatan Wonomerto,” paparnya.

Sehingga, pelaksanaan Pilkades untuk di 3 kecamatan ini, terdapat 31 desa yang menggelar Pilkades serentak tahap II pada 17 Februari 2022.

“Untuk Polres Probolinggo sendiri kita siapkan 300 personel dalam pengamanan Pilkdes ini. Selebihnya, kita minta bantuan pengamanan dari polres-polres tetangga,” tegasnya.

Sementara itu, Kasubaghumas Polres Probolinggo, Bripka Muhtar Yuliarto menyebutkan, dalam pengamanan Pilkdes serentak ini, Polres Probolinggo juga mendapat bantuan pengamanan dari Brimob Polda Jatim. “Ada juga dari Brimob (yang melakukan pengamanan Pilkdes ini) ,” katanya

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Probolinggo, menyiapkan ribuan relawan untuk melakukan hitungan cepat atau Quick Count di penghitungan suara dalam Pilkades serentak 17 Februari 2022. Penghitungan cepat ini untuk mengetahui secara cepat perolehan para calon kepala desa yang menggelar Pilkades di 250 desa.

“Kita sudah menyiapkan 1024 relawan dan nantinya akan menyampaikan data di per TPS untuk di kirimkan ke Bakesbangpol,” jelas Kepala Bakesbangpol Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto, Selasa (15/2).

Menurut Ugas, saat ini para relawan tersebut sudah diberikan bimbingan teknis (bimtek) tata cara hitung cepat suara Pilkades serentak tahun 2022.

“Mereka nanti tugasnya bermacammacam. bagi korcam dan kordes yang

akan bertugas sebagai relawan pemantau Pilakdes serentak di Kabupaten Probolinggo,” ungkapnya.

Bimtek ini lanjut Ugas, diikuti oleh 274 orang peserta terdiri dari 24 orang korcam dan 250 orang Ketua Kordes se-Kabupaten Probolinggo.

Nantinya mereka diharapkan bisa menularkan ilmu yang diperolehnya kepada kordes lain yang akan bertugas sebagai pemantau dan satgas hitung cepat suara Pilkades di 1.847 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Dalam kesempatan tersebut, para korcam dan kordes sebagai relawan pemantau dan hitung cepat suara Pilkades serentak ini mendapatkan pemaparan tentang tugas yang harus dilakukan oleh Korcam dan Kordes pada saat pelaksanaan Pilkades serentak serta simulasi tata cara penyampaian hitung cepat melalui aplikasi kepada operator. [Wap.gat]

Kabupaten Jombang Kaya Akan Sejarah Majapahit Kabupaten Jombang merupakan daerah yang kaya akan sejarah dan peninggalan Kerajaan Majapahit. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya peninggalan-peninggalan berupa benda cagar budaya maupun seni dan budaya bernuansa Majapahit di daerah setempat.

Menurut Pamong Budaya Sub Koordinasi Cagar Budaya dan Permuseuman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Jombang, Iswahyudi Hidayat, terdapat benda-benda cagar budaya dari masa Majapahit di Museum Mini Cagar Budaya di Disdikbud Kabupaten Jombang maupun di Pusat Informasi Majapahit (PIM) di Trowulan, Mojokerto.

“90 persen benda-benda yang ada di sini (Museum Mini Cagar Budaya Disdikbud Jombang) berasal dari era Majapahit,” kata Iswahyudi Hidayat, Selasa (15/02).

“Benda-benda yang ada di Museum Mini dan PIM khususnya peninggalan Majapahit itu berbagai macam jenis. Ada keramik, pecahan struktur, kemudian juga arca, fragmen,” ulas dia.

Terkait dengan berapa jumlahnya,

lanjut dia, berdasarkan informasi yang didapatkan, ada sekitar 160an benda-benda cagar budaya yang pernah di temukan dari Kabupaten Jombang yang menjadi koleksi PIM Trowulan, Mojokerto.

“Yang di bawa ke sini yang dipinjamkan masih 15 (buah),” kata dia.

Selain itu sambung dia, ada pula benda-benda cagar budaya yang masih tersimpan di lokasi cagar budaya dan sudah teregistrasi oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Timur (Jatim).

“Salah satu contohnya yang ada di Sendang Made, itu juga ada, itu sudah diregistrasi juga, tapi barangnya masih di Sendang Made,” ungkapnya.

“Yang masih di lokasi itu kebanyakan kayak fragmen, yoni, bendabenda yang besar yang sekiranya di situ sudah ada yang memelihara.

Kayak umpak di Grobogan, itu juga

arif yulianto/bhirawa

Benda-benda cagar budaya di Museum Mini Cagar Budaya Disdikbud Jombang yang 90 persennya merupakan peninggalan era Majapahit.

sudah teregistrasi, dan itu masih di tempatnya,” ungkapnya lagi.

Untuk mengumpulkan data-data benda cagar budaya yang pernah ditemukan dari Kabupaten Jombang, pihaknya tetap akan berkoor-

dinasi dengan BPCB Jatim dan berpegang pada data yang dimiliki BPCB Jatim sebagai acuan utama.

“Kemudian kita juga berusaha untuk mencari sekiranya ada benda-benda yang belum tercatat, kita

juga harus berkoordinasi dulu agar bisa teregistrasi,” bebernya.

Bahkan menurut dia, Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab pada sebuah acara di Disdikbud Kabupaten Jombang pernah menyampaikan bahwa, antara Jombang dengan Majapahit tidak bisa dipisahkan.

Sekadar diketahui, selain bendabenda cagar budaya, sejarah kebesaran Majapahit di Jombang juga bisa dilihat dari beberapa seni dan budaya yang ada di beberapa lokasi di Kabupaten Jombang. Di antaranya seperti prosesi pengantin mengelilingi Pager Banon di Desa Sumbergondang, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang.

Prosesi ini dipercaya sebagai prosesi yang erat kaitannya dengan sejarah penyelamatan Raja Jayanegara dari Majapahit oleh Gajah Mada saat pemberontakan Ra Kuti. Di desa setempat juga terdapat peninggalan berupa giritan pintu yang dipercaya sebagai giritan pintu rumah Ki Lurah Blander yang ikut berjasa menyembunyikan Jayanegara.

Selain itu, di Desa Jatiduwur, Ke-

camatan Kesamben, Kabupaten Jombang juga terdapat sebuah kesenian yang diduga kuat merupakan kesenian peninggalan era Majapahit. Kesenian tersebut yakni, Wayang Topeng Jatiduwur. Kesenian yang menjadi bagian dari instrumen Panji ini masih eksis hingga saat ini.

Sementara itu, terkait pelestarian sejarah yang ada di Kabupaten Jombang, ke depan menurut Plt Kepala Disdikbud Kabupaten Jombang, Jumadi, pihaknya berencana akan membangun gedung museum yang lebih representatif.

“Tahun 2022 belum ada anggaran itu. Mungkin nanti PAK (PAPBD 2022) masih ada, coba kita lakukan di PAK untuk pembangunan gedung museum. Kalau ndak, kita break di tahun 2023,” jelas Jumadi, Senin (14/02) kemarin.

“Karena kemarin (saat peresmian) museum mini, Ibu Bupati mengatakan harus ada gedungnya. Nah ini kan kerja kita untuk tambah lagi, mungkin di PAK (2022) kalau ada, kalau ndak ya diajukan di tahun 2023,” pungkas Jumadi. [rif.gat]

Rabu Pon, 16 Februari 2022

JATIM MEMBANGUN

Halaman 9

Gubernur Buka Diklat Peningkatan Kapasitas SDM bagi Kepala Desa Wali Kota Sebut Program Kota Seiring Pemprov Jawa Timur Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membuka Diklat Peningkatan Kapasitas SDM bagi Kepala Desa di Aston Hotel, Selasa (15/ 2). Tak hanya membuka diklat, Gubernur Khofifah juga memberikan arahan-arahan terkait jalannya pembangunan di Jawa Timur.

sudarno/bhirawa

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa didampingi Wali Kota Madiun, Maidi memukul gong tanda secara resmi dibuka Diklat Peningkatan Kapasitas SDM bagi Kepala Desa di Aston Hotel, Selasa (15/2).

KELANA JATIM

Dandim 0812 Lamongan Cek Kesiapan Tempat Isolasi di Kecamatan Kembangbahu Lamongan,Bhirawa Dandim 0812/Lamongan Letkol Kav Endi Siswanto Yusuf bersama Kepala Staf Kodim 0812 Lamongan Mayor Arh G.N Putu Ardana melakukan pengecekan secara langsuung tempat isolasi di Kecamatan Kembangbahu.

Pengecekan di tingkat Kecamatan hingga desa dilakukan guna mempersiapkan diri atas segala kemungkinan yang akan terjadi.

Lebih dari itu, masyarakat juga harus turut sigap bersama Satgas Covid - 19 dalam upaya pengendalian secara gotong royong.

“Pengecekan ini merupakan upaya kesiapan kita dalam penanganan kasus Covid -19 di Lamongan.Keterlibatan kecamatan dan desa untuk penanggulangan terus dikoordinasikan,” ujar Letkol Kav Endi Siswanto kepada Bhirawa,Selasa (15/2).

Dijelaskan Dandim, Ruang isolasi ditingkat Kecamatan dan desa ini merupakan tempat penting dalam melakukan screening warga yang keluar masuk wilayah sekitar.”Adanya ruang isolasi merupakan screening warga dan penanganan awal untuk memutus mata rantai Covid - 19,” jelasnya.

Secara umum, lanjutnya, ruangan isolasi di Kecamatan sudah siap digunakan untuk penanganan kasus Covid -19.Fasilitas bet dan lainya telah sesuai hal yang kami inginkan.

“Koordinasi terus kita lakukan dg pihak kecamatan dan desa.Sehingga kecepatan dan ketepatan penanganan bisa terealisasikan,” terang Dandim 0812 tersebut.

Ia juga megajak masyarakat untuk saling mengedukasi soal disiplin protokol kesehatan.”kepada masyarakat mari sama sama disiplin prokes memakai masker, mencuci tangan dan menghindaei kerumunan.Mari bersama menjaga dan saling mengingatkan,” imbuhnya. [Aha,Yit.gat]

Di antaranya, terkait dengan rem Covid, peningkatan ekonomi, peningkatan SDM, pengentasan kemiskinan, dan infrastruktur. Wali Kota Madiun, Maidi yang hadir dalam kegiatan menyebut apa yang menjadi arahan gubernur sudah seiring dengan yang berjalan di Kota Pendekar. ‘’Program di kota kita sudah seiring dengan apa yang disampaikan bu gubernur. Mulai mendongkrak

ekonomi, SDM, kemiskinan, sampai infras sudah berjalan sesuai apa yang diharapkan,’’ kata Wali Kota Madiun, Maidi saat diminta memberikan sambutan pada pembukaan Diklat Peningkatan Kapasitas SDM bagi Kepala Desa di Aston Hotel, Selasa (15/2). .

Wali Kota tunjuk bukti capaian di sejumlah bidang tersebut. ekonomi di Kota Madiun cukup bagus biarpun tengah pandemi. Buktinya,

ekonomi Kota Madiun masuk lima besar nasional. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Madiun juga meningkat biarpun pandemi.

Realisasi PAD mencapai 109,27 persen pada 2021 lalu. Hal itu tak terlepas dari capaian infrastuktur.

Wali Kota menyebut pembangunan infrastruktur tetap berjalan di tengah refocusing anggaran. ‘’Pembangunan infras kita juga sesuai harapan karena berhasil mendatangkan banyak orang. Ini yang diharapkan gubernur. Jadi tidak sembarang membangun tetapi dampaknya tidak maksimal,’’ ungkapnya.

Capaian ekonomi, lanjut wali

kota, tentu juga berpengaruh pada angka kemiskinan. Ekonomi yang bagus menekan jumlah kemiskinan.

Tak heran, kemiskinan di Kota Madiun juga berhasil di bawah capaian nasional. Tingkat kemiskinan kota di angka lima persen. Sedang, kemiskinan nasional ada di angka delapan persen. Wali kota menyebut hal itu tak terlepas dari sinergitas antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi. ‘’SDM juga terus kita persiapkan.

Salah satunya, dengan regrouping sekolah untuk mewujudkan kualitas pendidikan. Program-program beasiswa juga terus kita genjarkan,’’ jelas Wali Kota. [dar.gat]

Awal Tahun 2022, Puluhan Kasus DB, Tiga Meninggal Pasuruan, Bhirawa Pemkab Pasuruan terus menghimbau agar masyarakat Kabupaten Pasuruan supaya selalu menjaga kebersihan lingkungan agar tetap bersih.

Hal itu mengingat akan bahaya demam berdarah (DB).

Sebab, awal tahun 2022 ini sedikitnya ada 68 pasien DB yang dirawat serta tercatat tiga orang meninggal.

“Kami meminta supaya masyarakat selalu menjaga kebersihan lingkungan. Apalagi saat

musim hujan ini, yakni genangan air sisa hujan adalah tempat kesukaan nyamuk untuk berkembang biak,” ujar Kepala Dinkes Kabupaten Pasuruan, Ani Latifah, Selasa (15/2).

Sebagai langkah antisipasi, masyarakat Kabupaten Pasuruan harus melaksanakan 5 M. Yaitu,

menguras bak mandi, menutup tempat penampungan air dan mengubur barang bekas yang berpotensi menjadi tempat berkembang biak nyamuk. Termasuk membuang kaleng bekas dan memasukkan ikan cupang atau bubuk abate ke dalam setiap genangan air.

“Kami juga minta kader jumantik segera bergerak mengawasi penyebaran jentik-jentik nyamuk demam berdarah di sekitar RT atau RW masing-masing,” tegas Ani Latifah. [Hil.gat]

Hilmi Husain/Bhirawa

Petugas saat menfooging rumah warga di wilayah Kabupaten Pasuruan.

Kasus Positif Covid-19 Kota Batu Terus Menanjak, Penambahan Sehari Tembus 11,2 Persen Kota Batu,Bhirawa Memasuki pekan ketiga Februari, jumlah warga Kota Batu yang terpapar Covid-19 terus menanjak. Sampai berita ini ditulis, Selasa (15/2) sudah tercatat sebanyak 410 kasus aktif Covid-19 di Kota Wisata ini. Dan khusus ada hari tersebut tercatat ada penambahan 67 pasien baru.

“Dari penambahan 67 pasien ini jika diprosesntasekan penambahan pasien covid-19 in mencapai 11,2 persen,”ujar Jubir Satgas Covid-19 Kota Batu, Oni Ardianto, Selasa (15/2).

Ini menjadi rekor jumlah warga yang terpapar Covid-19 dalam sehari tercatat ada 67 pasien baru. Begitu cepatnya penularan disebabkan karena masuknya varian Omicron di Kota Batu hingga membuat begitu banyak warga yang tertular.

Oni menjelaskan bahwa meroketnya jumlah pasien yang terpapar ini seiring masuknya varian Omicron ke Kota Batu. Dan penambahan kasus terkonfirmasi covid-19, sebagian besar berasal dari hasil pelacakan kontak erat pasien konfirm yang dilakukan oleh Puskesmas. [nas.gat] Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung saat melakukan fogging di Lapas Kelas IIB Tulungagung, Selasa (15/2).

Warga Binaan Terserang DBD, Lapas Tulungagung Difogging

Vaksinasi pelajar terus digelar di beberapa sekolah untuk mencegah munculnya kluster sekolah di Kota Batu.

Bupati Gresik Minta BNN Gandeng Kiai untuk Berantas Narkoba Gresik,Bhirawa Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Gresik menggelar rapat kerja program pemberdayaan masyarakat anti Narkoba Instansi Pemerintah bertempat di Ballroom Hotel Horison Jl Kalimantan GKB Kecamatan Manyar, Selasa (15/02).

Rapat kerja di buka langsung oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani atau yang akrab disapa Gus Yani, di dampingi Ketua DPRD Gresik Abdul Qodir, Kepala BNNK Kabupaten Gresik AKBP Supriyanto, dan dihadiri Pimpinan OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.

Gus Yani menyampaikan terima kasih dan mengapresiasi BNN Kabupaten Gresik yang senantiasa terus melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan obat obatan terlarang di Kabupaten Gresik.

“Tentunya kegiatan seperti ini saya kira patut diapresiasi untuk teman-teman OPD.” katanya.

Dikatakan Gus Yani, memang bicara soal bisnis Narkoba tidak akan berhenti dalam produksi sebab mereka berorientasi pada keuntungan besar di industri barang haram tersebut yang berharap untuk terus berproduksi dan dapat memasarkan produknya melalui berbagai cara apapun.

Oleh sebab itu, peran BNN sangat penting sekali dalam penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Maka dari itu sosialiasi dan kampanye bahaya narkoba harus terus dilakukan tanpa henti untuk menyelamatkan generasi muda dan masyarakat pada umumnya agar jauh dari penyalahgunaan narkoba dan obat obatan terlarang lainnya. [eri.gat]

Tulungagung, Bhirawa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tulungagung difogging, Selasa (15/2). Pengasapan ini dilakukan setelah satu warga binaan setempat terserang penyakit demam berdarah dengue (DBD).

Kasi Binadik Lapas Kelas IIB Tulungagung, Imam Fahmi, Selasa (15/ 2), mengatakan fogging di lapas dilakukan karena salah satu warga binaan terserang DBD dan sempat dirawat di RSUD dr Iskak Tulungagung minggu lalu.

“Ia dinyatakan positif DBD setelah dirujuk di RSUD dr Iskak,” katanya.

Imam Fahmi berharap fogging yang dilakukan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung tersebut da-

pat membuat Lapas Tulungagung terbebas dari nyamuk aedes aegypti pembawa penyakit DBD. Apalagi setelah kasus positif DBD yang pertama itu belum lagi ditemukan kasus serupa berikutnya.

“Padahal warga binaan sudah setiap hari melakukan kegiatan 3 M. Termasuk menguras bak mandi setiap hari dan membuang sampah juga setiap hari,” paparnya.

Saat ini menurut Imam Fahmi jumlah warga binaan di Lapas Kelas IIB Tulungagung mencapai 694 orang. Satu warga binaan yang terserang DBD merupakan warga binaan yang berada di Blok B dengan kasus minuman keras.

“Dan ini merupakan kasus DBD

pertama kali di Lapas Tulungagung,” terangnya.

Sementara itu, Kabid Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, Didik Eka, menandaskan saat ini terus terjadi lonjakan kasus DBD di Kota Marmer. Bahkan dalam dua bulan terakhir dua orang meninggal dunia akibat DBD. “Satu orang meninggal dunia pada bulan Januari lalu. Sedang satunya lagi meninggal pada bulan Februari ini,” ujarnya.

Didik Eka menyebut dalam bulan Januari 2022 terdapat 57 kasus DBD. Sedang di pertengahan bulan ini sudah terjadi 38 kasus.

“Kalau dilihat dari bulan yang

sama ditahun lalu, sekarang terjadi kenaikan meski tidak sampai dua kali lipat atau tiga kali lipatnya,” sambungnya.

Ia selanjutnya menyatakan sudah melakukan berbagai upaya agar kasus DBD di Kabupaten Tulungagung tidak terus melonjak.

Salah satunya dengan gencar melakukan promosi kesehatan di tengah masyarakat.

“Promosi kesehatan tetap dilakukan melalui berbagai media, termasuk ledang (bekeliling dengan pengeras suara) oleh Puskesmas, juga di media sosial dan penyuluhan.

Kami mengingatkan kembali saat ini selain ada Covid-19 juga ada DBD yang kembali meningkat,” paparnya. [wed.gat]

Peroleh Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasaboga

Kakanwil Kemenkumham Apresiasi Kebersihan Makanan WBP Lapas Sidoarjo Surabaya, Bhirawa Kantor Wilayah Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Jatim prioritaskan kebersihan layanan makanan bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP). Aspek kebersihan dapur umum itu dibuktikan Lapas Sidoarjo yang memperoleh sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasaboga dari Dinkes Pemkab Sidoarjo.

Kepala Kanwil (Kakanwil) Kemenkumham Jatim, Wisnu Nugroho Dewanto menjelaskan, kebersihan dapur sangatlah penting. Apalagi pandemi, warga binaan harus memperoleh makanan yang bergizi dan bersih. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasaboga ini menjadi bukti bahwa Lapas tidak main-main memberikan pelayanan

bahan makanan.

“Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi ini baru pertama kali diperoleh Lapas Sidoarjo. Dan merupakan capaian yang positif,” kata Kakanwil Kemenkumham Jatim, Wisnu Nugroho Dewanto, Selasa (15/2).

Wisnu pun mengapresiasi capaian yang ditorehkan oleh Lapas Sidoarjo. Menurutnya hal itu merupakan sinergi yang dilakukan Lapas Sidoarjo dengan Dinas Kesehatan dan Laboratorium. Sehingga upaya yang dilakukan Lapas mendapatkan sambutan baik berupa supervisi dan terciptanya dapur Lapas yang higienis.

“Mulai dari survei, pemenuhan data dukung, pengambilan sample, pengujian hingga penilaian hasil di-

lakukan dengan proses yang jelas dan membangun,” terangnya.

Sehingga, lanjut Wisnu, capaian ini harus dibuktikan dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada warga binaan. Pihaknya juga meminta Lapas untuk selalu menjaga kualitas dapur umum yang meliputi, proses pencucian, pengolahan dan penyajian hingga distribusi makanan.

“Hal ini kami lakukan guba menjaga kualitas kesehatan dan cita rasa makanan yang berdampak pada derajat kesehatan warga binaan,” ungkapnya.

Ditambahkan Wisnu, Lapas Sidoarjo juga memastikan juga sarpras pengolahan makanan. Seperti tempat pencucian, media memasak, filter air

minum, penyaringan lemak cuci piring (grease trap) hingga alur pembuangan sisa makanan. [Bed.gat] “Semua aspek tersebut harus termanajemen dengan baik, sehingga sanitasi bisa tercapai,” tambahnya.

Sementara itu, Kalapas Sidoarjo, Teguh Pamuji menegaskan, pihaknya berkomitmen penuh untuk menjaga kebersihan makanan bagi warga binaan. Dirinya pun berharap, dengan makanan yang cukup dan bersih akan membuat warga binaan selalu sehat.

“Kesehatan warga binaan adalah prioritas kami, sehingga akan terus kami upayakan untuk memberikan yang terbaik,” pungkasnya. [Bed.gat]

EKONOMI Enam Kapal Segera Beroperasi di Pelabuhan Jangkar Rabu Pon, 16 Februari 2022

Halaman 10

Pertumbuhan Ekonomi Situbondo Signifikan Situbondo, Bhirawa Dalam waktu tidak terlalu lama, kawasan lalu lintas Pelabuhan Jangkar Kabupaten Situbondo akan semakin sibuk dan ramai.

sawawi/bhirawa

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansah didampingi Bupati Karna Suswandi saat peresmian movable bridge II di Pelabuhan Jangkar Situbondo baru baru ini.

Ini setelah Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo mendapatkan kepastian operasional enam kapal besar dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI di pelabuhan Jangkar. Saat ini, Kabupaten Situbondo hanya menyisakan satu sektor pendukung yakni pengaspalan jalan raya menuju salah satu kawasan pelabuhan kebanggaan masyarakat Situbondo.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Situbondo Tulus Prijatmaji menandaskan, kepastian pemindahan enam kapal dari Pelabuhan Ketapang-Lembar Ku-

pang akan lebih efektif karena dari segi biaya lebih kecil melewati Pelabuhan JangkarLembar Kupang. “Ya yang dipindah itu hanya enam kapal yang sebelumnya melayani rute Ketapang Banyuwangi menuju Pelabuhan Lembar Kupang,” ujar mantan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo itu.

Masih kata Tulus, kepastian operasionak enam kapal jurusan Pelabuhan Jangkar Situbondo-Lembar Kupang dalam waktu dekat ini akan digodok Bupati di tingkat Kementerian Perhubungan RI. Langkah ini, ujar Tulus, untuk

memastikan pemindahan enam operator dari KetapangLembar segera terwujud. “Ya kabarnya juga ada tambahan satu kapal lagi segera menyusul. Ini masih menunggu uji coba jalan yang akan di garap Pemprov Jatim selesai.

Mudah mudahan tahun ini segera tuntas,” beber mantan Kabag Pemerintahan itu.

Jika enam kapal tersebut resmi beroperasi, sambung Tulus, dipastikan selama 24 jam aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Jangkar Situbondo akan ramai. Selain itu, kupas mantan Camat Besuki itu, Kabupaten Situbondo akan mengalami pertumbuham ekonomi yang cukup signifikan. Ini karena, imbuh Tulus, setiap bongkar muat akan ada sekitar 300 truck parkir di

kawasan Pelabuhan Jangkar Situbondo. “Ya ratusan kapal itu parkir karena men u n g g u k a p a l b e r a n gk a t menuju Pelabuhan Lembar Kupang,” tegas Tulus.

Ifa, salah satu warga Desa/ Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo menyambut baik adanya peralihan operasional enam kapal dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi ke kawasan pelabuhan Jangkar Situbondo. Bagi Ifa yang sebelumnya menekuni usaha jual beli makanan itu, kabar tersebut memberi peluang besar bagi peningkatan ekonomi masyarakat setempat. “Ya dengan enam kapal itu resmi beroperasi, makanya sektor UMKM masyarakat Desa Jangkar akan mengalami peningkatan,” terang Ifa.[awi.ca]

BURSA EKONOMI

Rp 5 M untuk Wisata Halal Pemandian Banyubiru Pasuruan Pasuruan, Bhirawa Pemkab Pasuruan tahun ini, mengucurkan dana Rp 5 miliar dalam mewujudkan konsep wisata halal di Kabupaten Pasuruan. Besaran anggaran dari DAU APBD 2022 itu untuk pembenahan infrastruktur di pemandian alam Banyubiru, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan.

“Ini merupakan lanjutan program pembangunan sebelumnya.

Tujuannya untuk mewujudkan rencana wisata halal di Kabupaten Pasuruan. Anggarannya Rp 5 miliar untuk pembenahan infrastruktur di Banyubiru,” ujar Kepala Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan, Hari Aprianto, Selasa (15/2).

Proses pembangunannya akan dilaksanakan pada pertengahan tahun 2022. Pembenahan itu nantinya berkaitan dengan upaya mewujudkan konsep wisata halal.

“Ini masih proses perencanaan. Realisasi pembangunannya pertengahan tahun 2022 ini. Pada intinya pembenahan di pemandian Banyubiru untuk konsep wisata halal,” jelas Hari Aprianto. [hil.ca]

Januari 2022, Neraca Perdagangan Barang Provinsi Jawa Timur Defisit

Pemprov, Bhirawa Neraca perdagangan Jawa Timur selama tiga tahun terakhir selalu mengalami defisit, hal yang sama terjadi selama bulan Januari 2022 neraca perdagangan barang mengalami defisit sebesar USD 441,64 juta. “Defisit ini disebabkan karena selisih nilai perdagangan pada sektor migas sebesar USD 477,00 juta. Sedangkan di sektor nonmigas mengalami surplus nilai perdagangan sebesar USD 35,35 juta,” kata Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Dadang Hardiwan, Selasa (15/2).

Lebih lanjut, Dadang juga memaparkan terkait Ekspor di Jatim. Nilai ekspor Provinsi Jawa Timur Januari 2022 mencapai USD 1,82 miliar atau mengalami penurunan sebesar 11,17 persen dibandingkan Desember 2021. “Nilai tersebut dibandingkan Januari 2021 meningkat sebesar 18,66 persen,” katanya Ekspor nonmigas Januari 2022 mencapai USD 1,78 miliar atau turun sebesar 10,26 persen dibandingkan Desember 2021. Nilai tersebut dibandingkan Januari 2021 meningkat sebesar 28,80 persen. Ekspor migas Januari 2022 mencapai USD 39,45 juta atau turun sebesar 38,95 persen dibandingkan Desember 2021.

Nilai tersebut turun sebesar 73,93 persen jika dibandingkan Januari 2021.

Terkait dengan Impor, Dadang juga memaparkan, nilai impor Provinsi Jawa Timur Januari 2022 mencapai USD 2,26 miliar atau mengalami penurunan sebesar 17,99 persen dibandingkan Desember 2021. “Nilai tersebut dibandingkan Januari 2021 meningkat sebesar 29,02 persen,” katanya. [rac.ca]

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Spd Motor, AG 4616 REK, a/n. Lyla Agustin Kartikasari, Dsn. Krajan RT 02/04, Ds/ Kec. Gondang – T.Agung No. 8488/IMB/BI-IV/2022

m ali/bhirawa

Optimis badai C-19 segera berakhir.

Kadin Jatim Optimistis Covid Omicron Tak Ganggu Ekonomi Surabaya, Bhirawa Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur Adik Dwi Putranto sangat optimis jika gelombang ketiga Covid Omicron yang diyakini telah mulai menerjang Indonesia, termasuk Jawa Timur akan bisa segera diatasi dan tidak akan mengganggu ekonomi dalam negeri.

Alumnus Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang ini menegaskan bahwa pemerintah dan industri serta masyarakat luas saat ini lebih siap karena telah memiliki pengalaman dalam mengatasi badai

kedua Covid-19 varian Delta beberapa waktu yang lalu.

“Saya yakin tidak akan berdampak besar dan akan bisa teratasi karena kita sudah memiliki pengalaman di kasus varian Delta. Industri juga sudah lebih siap. Apalagi pemberian vaksin juga terus dijalankan, pemberian vaksin dosis 1 dan 2 beberapa daerah di Jawa Timur juga sudah mencapai 100 persen dan mulai berlomba memberikan vaksin booster,” ujar Adik di Surabaya.

Di Surabaya misalnya, pemberian vaksin dosis 1 dan 2 sudah mencapai

100 persen dan untuk saat ini seluruh elemen tengah berpacu memberikan vaksin booster kepada masyarakat, mulai dari pemerintah, TNI dan Polri hingga industri.

“Kita langsung bergerak bersama memerangi Covid-19. Kondisi ini sangat berbeda saat varian Delta mulai merebak kemarin. Di awal hanya pemerintah yang mengadakan, baru kemudian di akhir banyak elemen lain yang ikut,” tambahnya.

Selain itu, industri saat ini juga telah menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, termasuk dengan melalukan tes

antigen secara berkala, sehingga mereka bisa minimalisir tingkat penyebaran.

“Mereka juga bisa lebih melokalisir, sehingga ketika ada satu pegawai yang terkena, tidak semua karyawan diliburkan dan industri tutup. Indsutri yang orientasi ekspor juga masih beroperasi 100 persen,” katanya.

Dengan melihat kondisi tersebut, Adik sangat optimistis gelombang ketiga Covid-19 ini tidak akan mengancam ekonomi Indonesia hingga mengganggu target pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. [ma.ca]

400 Warung Rakyat di Kabupaten Sidoarjo Akan Direnovasi Sidoarjo, Bhirawa Sebanyak 400 unit warung rakyat milik warga desa di 6 kecamatan di Kab Sidoarjo, tahun 2022 ini akan direnovasi bentuknya. Tujuannya, dengan kondisi warung yang bersih dan nyaman, akan bisa menarik tingkat kunjungan pembeli.

“Saya pesan, nantinya yang diperbaiki tidak hanya fisiknya saja. Tetapi juga SDM dari penjualnya. Ini penting, sebab saat ini era digital. Mungkin saja, penjual dilatih berdagang secara digital. Kalau tidak mengikuti perkembangan zaman, pelaku UMKM bisa tertinggal,” pesan Bupati Sidoarjo, Ahmad

Muhdlor Ali, Selasa (15/2) kemarin, saat membuka Sosialisasi dan Bimtek Program Renovasi Warung Rakyat tahun 2022, yang digelar Dinas Koperasi dan UM Kab Sidoarjo, di Fave Hotel.

Ahmad Muhdlor berharap warung-warung rakyat yang dibantu renovasi tersebut, selanjutnya akan bisa survive. Menurutnya, 6 kecamatan yang dipilih dalam program renovasi pertama di tahun 2022 ini, sebab 6 kecamatan itu paling banyak kena dampak akibat pandemi covid-19.

Yakni Kec Sidoarjo, Candi, Sedati, Tanggulangin, Krian dan Tulangan. Enam kecamatan

itu, dilihat dari tunggakan pajak, yang jumlahnya dinilai paling banyak. Dalam kegiatan yang diikuti para Camat dari 6 kecamatan tersebut, Kepala Dinas Koperasi dan UM Kab Sidoarjo, M. Edi Kurniadi ST MT, mengatakan program renovasi warung rakyat ini sesuai jadwal akan dimulai nanti pada Bulan Mei 2022.

Program renovasi warung rakyat ini, melaksanakan Perda nomor 2 tahun 2021 tentang renovasi warung rakyat. Program ini termasuk 1 diantara 17 program prioritas Bupati Ahmad Muhdlor, yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026. [kus.ca]

Kredit Perbankan Diproyeksi Tumbuh 7,5 Persen, Pembiayaan Resi Gudang Bisa Jadi Ceruk Baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beberapa waktu lalu memproyeksikan penyaluran kredit perbankan tahun 2022 tumbuh 7,5 persen (yoy). Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan pertumbuhan kredit tahun 2021 yaitu sebesar 5,2 persen (yoy). Terkait peningkatan pertumbuhan kredit tersebut, PT Kliring Berjangka Indonesia mengajak kalangan perbankan masuk ke pembiayaan dalam sistem resi gudang.

Direktur Utama PT Kliring Berjangka Indonesia, Fajar Wibhiyadi mengungkapkan sampai dengan saat ini, beberapa Bank termasuk beberapa Bank Pembangunan Dareah telah menyalurkan pembiayaan bagi para pemilik komoditas yang meregistrasikan komoditasnya di sistem resi gudang. KBI sendiri saat ini mengemban tugas dari pemerintah sebagai Pusat Registrasi Resi Gudang.

“Pembiayaan di sektor Resi Gudang tentunya bisa menjadi alternatif atau ceruk baru bagi kalangan perbankan. Dengan jaminan komoditas yang telah diregistrasi dalam sistem resi gudang, tentunya penyaluran pembiayaan untuk para pemilik resi gudang akan aman, karena jaminan komoditas yang jelas. Kami sebagai Pusat Registrasi

tentunya telah melakukan verifikasi atas komoditas yang diregistrasikan ke Sistem Resi Gudang. Terkait besaran pembiayaan yang diberikan, kalangan perbankan bisa memberikan antara 70% - 80% dari total nilai barang yang diregistrasikan ke resi gudang,” terangnya, Selasa (15/2).

Fajar Wibhiyadi menambahkan bagi kalangan perbankan, dengan memberikan pembiayaan di sistem resi gudang, juga merupakan bentuk upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan pemilik komoditas yang telah dicanangkan pemerintah.

“Untuk itu, kami terus melakukan komunikasi kepada kalangan perbankan untuk bisa masuk ke pembiayaan resi gudang.

Selain itu, besarnya potensi resi gudang ini juga bisa dimanfaatkan

Direktur Utama PT Kliring Berjangka Indonesia, Fajar Wibhiyadi.

oleh lembaga pembiyaan diluar perbankan, baik itu kalangan bisnis korporasi maupun financial technology (fintech),” ujarnya.

Sementara itu terkait pembiayaan resi gudang, data KBI menunjukkan sepanjang 4 tahun terakhir terjadi peningkatan pembiayaan resi gudang. Tahun 2017,

pembiayaan resi gudang mencapai Rp. 15,9 Miliar, tahun 2018 mencapai Rp 52,6 Miliar, tahun 2019 mencapai Rp 56,5 Miliar, dan tahun 2020 mencapai Rp 93,8 Miliar. Sedangkan di tahun 2021, nilai pembiayaan resi gudang mencapai 277,4 Miliar, meningkat 195 persen dari tahun 2020.

achmad tauriq/bhirawa

“Adanya peningkatan pembiayaan resi gudang ini terntunya merupakan hal positif, tidak hanya bagi para pemilik komoditas yang telah mendapatkan pembiayaan untuk keberlangsungan usahanya. Lebih dari itu, hal ini juga menujukkan adanya kepercayaan dari para pelaku usaha termasuk diantaranya perbankan terkait

pembiayaan di sektor resi gudang. Resi gudang memiliki potensi besar untuk berkembang di Indonesia, dan terkait pembiayaan, kami proyeksikan di tahun 2022 akan tubuh diatas 50 persen”, jelas Fajar Wibhiyadi.

Terkait pembiayaan di sektor resi gudang, Widiastuti, Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), mengatakan, sejalan dengan peran Bappebti sebagai regulator, tentunya kami juga terus mengajak para pemangku kepentingan untuk secara bersama-sama meningkatkan pembiayaan resi gudang.

“Hal ini dikarenakan salah satu fungsi resi gudang adalah bagaimana pemilik komoditas bisa mendapatkan pembiayaan untuk kelangsungan usahanya. Untuk itu, hendaknya para pemangku kepentingan untuk terus melakukan sosialisasi, tidak hanya bagi pemilik komoditas, namun juga ke kalangan perbankan dan dunia usaha, untuk kedepan bisa masuk ke dalam pembiayaan resi gudang ini,” pungkasnya.[riq.ca]

SAMBUNGAN

Rabu Pon, 16 Februari 2022

Cegah Rentenir, Gencar Gulirkan Zakat Produktif l

Sambungan hal 1

miskin. Kelompok ini, kata dia, merupakan yang paling rentan karena tingkat pendidikan dan aksesibilitas sehingga mudah diperdaya oleh sistem keuangan informal yang bernama rentenir atau bank titil.

“Iming-iming mudah mendapat pinjaman akhirnya banyak yang akhirnya terjerat dalam pusaran hutang, bunga berbunga. Bukannya makin sejahtera, justru malah terbelenggu dengan hutang,” kata Khofifah usai menyerahkan bantuan modal usaha ultra mikro zakat produktif dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kepada 140 pelaku usaha ultra mikro di Kantor Bakorwil Jember, Senin (14/2).

Di era digital ini, lanjut Khofifah, rentenir juga ikut bertransformasi menjadi pinjaman online alias pinjol ilegal. Modusnya tidak jauh berbeda, yakni memberikan kemudahan dan kecepatan kepada masyarakat untuk mengajukan pinjaman.

“Korban pinjol ilegal sudah banyak bertebaran, saya tidak ingin pelaku-pelaku usaha ultra mikro di Jatim juga menjadi korban rentenir atau pinjol ilegal,” ujarnya.

Khofifah mengatakan, selain menghindarkan dari rentenir, fungsi zakat produktif tersebut juga untuk memompa optimisme pelaku usaha untuk bangkit dari pandemi Covid-19.

Lebih lanjut disampaikan Khofifah, bantuan zakat produktif untuk modal usaha bagi pelaku usaha ultra mikro di Jember ini dengan jumlah penerima sebanyak 140 orang. Hampir di setiap kunjungan Gubernur Khofifah membagikan zakat produktif baik bersumber dari Baznas Jatim maupun dari BUMD Jatim. “Semoga program ini bisa menjadi bantalan ekonomi bagi pelaku usaha ultra mikro di Jatim,” imbuhnya. [tam.wwn]

Penuhi Panggilan Penyidik, Sugiri Bantah Palsu Ijazah l

Sambungan hal 1

ijazah. Ia menegaskan benar-benar bersekolah untuk mendapatkan surat tanda kelulusan berkuliah. “Lah mosok aku malsu ijazah, lek nggawe piye enggak ngerti carane yo ora mudeng. Wong aku sekolah (Lah masak aku memalsukan ijazah, membuatnya bagaimana caranya ya tidak tahu. Saya ini sekolah),” katanya.

Didampingi pengacaranya, Sugiri tiba di Gedung Ditreskirmum Polda Jatim sekitar pukul 10.45 WIB. Setelah hampir sekitar 3,5 jam diperiksa, Sugiri Sancoko akhirnya keluar dari Gedung Ditreskrimum Polda Jatim.

Sugiri mengaku dicecar sekitar 20-30 pertanyaan. Semua pertanyaan dari penyidik seputaran kondisinya sekarang ini hingga laporan kasus dugaan ijazah palsu.

“Lumayan agak banyak sekitar 20 hingga 30 pertanyaan. Pertanyaan bapak sehat, nomor KTP, anak berapa, istri siapa soal keluarga juga,” kata Sugiri Sancoko usai pemeriksaan.

Pihaknya pun mengaku memang harus menjelaskan ke kepolisian dan publik terkait laporan dugaan ijazah palsu. Sehingga masyarakat, khususnya warga Ponorogo tetap kondusif. Hal ini diakuinya sebagai kepastian hukum. Kemudian sebagai klarifikasi, sehingga warga masyarakatnya tidak simpang siur akan berita tersebut.

“Bukan sekadar kooperatif, tidak dipanggil pun saya wajib memberikan penjelasan karena ada laporan. Nek ora ngono kan ngesakne (kalau tidak begitu kan kasihan) orang-orang, makanya saya datang,” jelasnya.

Disinggung mengenai dugaan keterkaitan laporan dirinya ini dengan adanya unsur politik. Sugiri enggan berspekulasi akan hal itu. Pihaknya menegaskan akan mengklarifikasi segala sesuatu yang bersinggungan dengan nama baiknya atas laporan kepolisian tersebut.

“Saya tidak boleh menduga duga. Namanya juga orang lapor kan boleh mau mencari panggung boleh, mencari makan boleh, mencari apa saja boleh. Kewajiban saya adalah menjawab mengklarifikasi,” tegasnya.

Selain itu, sambung Sugiri, pihaknya juga tidak membawa barang bukti apapun untuk menjalani proses pemeriksaan yang barusan dilaluinya itu.

“Saya enggak ada barang bukti apa-apa. Yang jelas semuanya asli. Tidak ada yang memalsukan ijazah, bagaimana memalsukannya,” ungkapnya.

Bahkan, terkait dengan informasi adanya agenda pemanggilan lanjutan yang akan dijalaninya lagi, pada beberapa waktu ke depan. Sugiri mengaku, menyerahkan segala sesuatunya perihal proses penyelidikan tersebut kepada pihak penyidik Ditreskrimum Polda Jatim. “Saya enggak paham ya itu domainnya pak polisi. Kalau ada ya nanti saya datang sebagai warga negara,” pungkasnya.

Sebelumnya, Dirreskrimum Polda, Kombes Pol Totok Suharyanto mengatakan, pemanggilan ini terkait dugaan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP. Apakah terkait dugaan ijazah palsu untuk pencalonan Bupati, pihaknya enggan merincikan dengan alasan masih pemeriksaan. “Hasilnya nanti akan kami sampaikan kalau sudah selesai pemeriksaannya.

Status beliau (Sugiri Sancoko, red) masih sebagai saksi dan masih kami klarifikasi,” ucapnya. [bed.wwn]

Wabup Pasuruan Distribusikan Kebutuhan Warga Terdampak Banjir l

Sambungan hal 1

“Kami datang, mewakili bapak bupati untuk mengecek kebutuhan penanggulangan kedaruratan.

Semuanya, harus memantau apa saja kebutuhan yang harus dipenuhi. Termasuk dapur umum juga harus ada,” ujar KH Mujib Imron di lokasi banjir di Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan.

Dalam kunjungannya, Gus Mujib sapaan akrab KH Mujib Imron juga meninjau dapur umum di Balai Desa Pagak, Kecamatan Beji. Tujuannya untuk memastikan secara langsung ketersediaan dan kecukup­ an makanan siap saji untuk warga terdampak banjir.

“Mari kita bersama-sama bergotong-royong. Saling membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana banjir,” jelas Gus Mujib.

Dalam penanggulangan banjir ke depan, pihaknya telah berkoordinasi ke Pemprov Jatim, yakni, upaya normalisasi di Daerah Aliran Sungai (DAS). Sehingga dapat meminimalisir potensi terjadinya banjir, terutama di saat puncak musim hujan.

“Sungai yang mengalir mulai dari barat sampai timur di Nguling ini menjadi kewenangannya Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Sehingga kami tidak bisa melakukan apa-apa untuk menanggulanginya secara fisik. Tapi kami terus mendorong sungai Rejoso bisa dinormalisasi,” tegas Gus Mujib. [hil.wwn]

Halaman 11

Tekan Penyebaran Covid, Terapkan Program 3-T Secara Masif Situbondo, Bhirawa Dua warga Situbondo dipastikan terpapar Covid-19 varian Omicron.

Keduanya sedang menjalani isolasi dan perawatan intensif di RSU dr Abdoer Rahem Situbondo. Untuk mencegah agar varian Omicron tidak semakin meluas, Satgas Penangangan Covid19 Kabupaten Situbondo terus mengevaluasi situasi atau perkembangan persebaran Covid-19 di Kota Santri Pancasila.

Dari informasi yang berhasil dikumpulkan, saat ini sebanyak 145 kasus terkonfirmasi Covid-19. Hal itu diungkap oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo Dwi Herman Susilo kemarin. Dalam pemaparan tersebut, ikut hadir diantaranya Bupati Situbondo Karna Suwandi, Kapolres Situbondo AKBP Andi Sinjaya, Wakil Bupati Situbondo Nyai Hj Khoirani, Sekretaris Daerah Syaifullah serta Kasdim 0823 Situbondo Mayor Inf Sampak.

Turut hadir mendampingi diantaranya Wakapolres Situbondo, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Asisten I, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM. Termasuk Direktur RSUD Abdur Rahem, Direktur RS Elizabeth, Direktur RS Asembagus, Direktur RS Besuki, ikut hadir bersama Kepala Puskesmas se-Situbondo.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo Dwi Herman Susilo menuturkan, saat ini di Situbondo terjadi

l

sawawi/bhirawa.

Bupati Karna Suswandi bersama jajaran Forpimda saat memimpin rakor dengan OPD terkait di pendopo Amukti Praja Kabupaten Situbondo.

peningkatan jumlah kasus Covid-19.

Tercatat mulai awal bulan Februari hingga 15 Februari 2022 terdapat 145 kasus aktif dengan sebaran kasus terbanyak di Kecamatan Banyuputih dan Kecamatan Panji sebesar 18%. “Sedangkan untuk tempat perawatan isolasi mandiri sebanyak 137 orang (94%),” jelas Dwi Herman Susilo.

Dwi juga memaparkan capaian vaksinasi di Kabupaten Situbondo serta membeberkan langkah-langkah yang telah dilakukan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 terutama dengan program 3-T secara masif.

“Kami juga akan meningkatkan jumlah vaksinasi, baik untuk kalangan lanjut usia maupun kalangan anakanak. Kami terus merangkul semua

elemen untuk meningkatkan jumlah capaian vaksinasi,” kupas Dwi. Di sisi lain, Kapolres Situbondo AKBP Andi Sinjaya, meminta semua sektor untuk memaksimalkan program PPKM serta menegakkan protokol kesehatan. Kapolres Andi mengakui, saat ini Polri bersama TNI dan Satpol PP sudah melaksanakan kegiatan yang merupakan program Kapolda Jatim bernama Pamor Keris atau Patroli Motor Penegakan Protokol Kesehatan di Masyarakat.

“Kami juga sudah melaksanakan akselerasi vaksinasi lansia dan anak usia 6-11 tahun. Termasuk vaksinasi booster yang dipusatkan di gerai vaksin Presisi di Gedung Bhayangkara Jananuraga,” pungkas Kapolres Andi. [awi.gat]

Jatim Siapkan Desa Devisa l

Sambungan hal 1

H. Hari Wuryanto beserta Forkopimda Kabupaten Madiun. Disela wawancara dengan media, beliau mengatakan bahwa BLT DD Kabupaten Madiun terbaik se-jatim.

Sebagai informasi, Desa Devisa sendiri merupakan program pendampingan yang digagas Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) berbasis pengembangan masyarakat atau komunitas (community development).

Program Desa Devisa memberi kes-

empatan bagi wilayah yang memiliki produk unggulan berorientasi ekspor untuk mengembangkan potensi secara ekonomi, sosial dan lingkungan bagi kesejahteraan masyarakatnya.

Seperti yang diketahui, Kabupaten Madiun memiliki corak khas batik Kampung Pesilat yang menjadi ikon.

Bupati Madiun mengatakan jika batik merupakan bagian pemberdayaan masyarakat yang sedang digalakkan.

“Kehadiran Ibu Gubernur disini, pastinya memberikan semangat baru untuk para pembatik dan UMKM yang ada di

Kabupaten Madiun,” ujar Bupati Kaji Mbing sapaan akrab bupati menyampaikan kedatangan Khofifah juga diharapkan menjadi pendongkrak minat batik. Hal tersebut seperti yang dilakukan oleh Khofifah yang memposting dan memperkenalkan durian yang menjadi komoditas unggulan di Kabupaten Madiun. “ Seperti kemarin postingan Ibu Gubernur tentang durian yang langsung banyak diserbu oleh masyarakat, kita harapkan sama dengan batik,” pungkas Kaji Mbing. [dar.tam]

dahan beasiswa, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan kewarganegaraan melainkan juga ada­ nya perlindungan jaminan sosial melalui SJSN,” tutur Dede, dalam siaran pers Kemenpora, Selasa (15/2).

Pemerintah Indonesia sebelumnya telah menunjukkan perhatiannya terhadap para pelaku olahraga yang berprestasi dengan menggelontorkan bonus kepada para atlet peraih medali di berbagai multievent internasional, kejuaraan dunia, dan Olimpiade.

Beberapa atlet berprestasi juga

dijanjikan mendapat jaminan berupa pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil (PNS) oleh pemerintah. Namun masih ada kekhawatiran di kalangan para atlet yang merasa UU tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN), yang telah diterapkan selama 17 tahun, belum menjamin kesejahteraan atlet terutama ketika sudah pensiun.

Keresahan tersebut sempat diutarakan mantan pebulu tangkis nasional Susy Susanti. Ia menyoroti bahwa UU Nomor 3 tahun 2005 belum membahas terkait kejelasan masa depan atlet. Pun demikian dengan jaminan kesejahtera­ an bagi pelaku olahraga, jaminan hari tua.

“Kami mantan atlet hanya mendapat penghargaan ketika juara. Namun, ketika pertandingan selesai, kami bukan siapa-siapa. Kepastian jaminan masa tua atlet sangat penting terutama bagi para orang tua yang anaknya ingin menjadi atlet,” ujar Susy.

Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali bahkan mengakui bahwa profesi atlet belum sepenuhnya menjadi pilihan utama. “Profesi sebagai olahragawan belum sepenuhnya menjadi pilih­an dan tidak ada jaminan masa depan purnaprestasi,” kata Zainudin.

Ia berharap Undang-Undang Keolahragaan yang telah disahkan itu dapat benar-benar memperbaiki tata kelola dan iklim sistem olahraga nasional. [ant.wwn]

UU Keolahragaan Akomodir Jaminan Sosial Atlet l

Sambungan hal 1

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Dede juga menyampaikan bahwa UU Keolahragaan, yang merupakan revisi dari RUU Nomor 3 tahun 2005 terkait Sistem Keolahragaan Nasional (SKN), juga mengatur di dalamnya terkait penegasan status profesi atlet.

“Penguatan olahragawan sebagai profesi, pengaturan mengenai kesejahteraan serta penghargaannya bukan hanya dalam bentuk pemberian kemu-

Kasus Omicron di Surabaya Didominasi Usia 5-17 Tahun

ANTARA

Ketua Panitia RUU Keolahragaan Dede Yusuf (kiri) menyerahkan naskah RUU tentang Keolahragaan ke Menpora Zainudin Amali setelah disahkan menjadi UU dalam rapat sidang paripurna di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (15/2/).

Sambungan hal 1

persen dari total kasus Omicron yang terkonfirmasi di Kota Surabaya,” ungkap Wali Kota Eri Cahyadi, Selasa (15/2).

Sementara itu, Kepala Dinas Ke­ sehatan Kota Surabaya, Nanik Sukristina mengatakan, anak-anak juga mudah terpapar saat melakukan aktivitas atau kegiatan di tempat umum atau di ruang publik. “Kegiatan di tempat umum juga mendominasi kasus Omicron pada anak-anak,” kata Nanik.

Untuk proses penanganannya, anakanak yang terpapar varian Omicron juga diarahkan untuk melakukan isolasi di tempat isolasi terpusat (isoter) yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, yakni di Hotel Asrama Haji (HAH).

“Ketika melakukan isolasi di HAH, orang tua dapat mendampingi anakanak mereka disana, hingga anak tersebut dinyatakan sembuh,” kata dia.

Sedangkan terkait tingkat kesembuh­ an, ia menerangkan bahwa rata-rata kesembuhan pada kasus konfirmasi dengan gejala asimptomatik dan ringan, membutuhkan waktu selama 3-7 hari.

Serta, tetap disarankan untuk melakukan isolasi mandiri selama 10-14 hari.

“Ini merupakan masa isolasi optimal meskipun hasil swab sudah negatif.

Bahkan ada yang lebih cepat sesuai dengan daya tahan tubuh masing-masing pasien,” terang dia.

Tak hanya itu saja, Nanik mengaku bahwa tingkat kesembuhan pada anakanak sangat tinggi. Sebab, sampai saat ini belum ditemukan kasus yang membutuhkan perawatan khusus pada anak-anak “Namun, terkait dengan pelaksanaan vaksinasi booster pada sasaran anak masih menunggu instruksi dari Kemenkes RI,” pungkasnya. [iib.gat]

Intens Silaturahmi dengan Ulama l

Sambungan hal 1

koh agama yang mempunyai peranan penting di tengah masyarakat.

Kapolres Andi Sinjaya mengaku, ia terus bersilaturahmi dengan beberapa pengasuh pondok pesantren yang ada di Kabupaten Situbondo. Kapolres Andi juga mengadakan tatap muka dengan para santri. “Ya dimanapun kami berada harus bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Kami tidak memandang ras, suku, agama dan keyakinan.

Semua adalah untuk kebaikan sesama,“ jelas Kapolres Andi di hadapan para santri.

Masih kata Kapolres Andi Sinjaya, dirinya sengaja sowan kepada para tokoh agama, kiai dan pengasuh pesantren demi untuk menjalin silaturahmi antara Kepolisian dan ulama.

Tujuannya, sebut dia, untuk menciptakan suasana kamtibmas di Situbondo menjadi lebih kondusif.

“Alhamdulillah dengan adanya dukungan para kiai dan ulama Situbondo, kami (Kepolisian) sangat merasakan dampaknya. Terutama dalam hal kondusifitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Mohon doa restu, masukan, bimbingan dan dukungan serta kerja sama dalam melaksanakan tugas untuk menjaga kamtibmas demi persatuan ummat di Situbondo,“ ungkapnya.

Dalam kunjungan silaturahmi tersebut, Kapolres Andi mendapatkan apresiasi dari para pengasuh pesantren berikut para santri. Terkait adanya sambutan positif tersebut, Kapolres Andi mengucapkan rasa terima kasih kepada kiai dan ulama yang ada di Kabupaten Situbondo. Dalam pertemuan silaturrahmi di kediaman salah satu pesantren misalnya, Kapolres Andi sampai tidak terasa memakan waktu hingga empat jam lamanya. [awi.iib]

Revitalisasi Trotoar Jalan KH Wahid Hasyim hingga Pembangunan Jembatan Ploso Baru l

Sambungan hal 1

Wahid Hasyim Jombang mulai hari ini akan direhab, semoga semuanya berjalan lancar dan mendapat ridho dan barokah dari Allah SWT di bulan Ramadan ini,” kata Bupati Mundjidah Wahab saat Ground Breaking Rehab Drainase dan Trotoar Jalan KH Wahid Hasyim, Kota Jombang, Kamis (29/4) yang lalu.

Megaproyek besar selanjutnya yakni, Revitalisasi Alun-Alun Kabupaten Jombang. Proyek ini sudah selesai pengerjaannya dan tinggal menunggu proses peresmian saja. Revitalisasi Alun-Alun Jombang ini digrojok dengan anggaran sebesar Rp9,7 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Jombang Tahun 2021.

Pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh CV Berkah Ramadhani Persada melalui proses tender oleh PJB dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp 8.039.552.145 dan sudah dilaksanakan penandatanganan kontrak pada tanggal 27 Agustus 2021 lalu.

Saat ini Alun-Alun Jombang tampak cantik. Berbagai ornamen telah

terpasang rapi dan menarik dipandang mata. Warga Jombang bisa menikmatinya setiap saat. Masyarakat Kabupaten Jombang saat ini juga patut berbangga diri, karena saat ini Jembatan Ploso Baru sudah berdiri tegak dengan megah yang membentang di atas Sungai Brantas.

Pembangunan Jembatan Ploso Baru telah menelan dana sebesar Rp137,7 miliar yang bersumber dari APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur dan Bali.

Kontraktor pelaksana dimenangkan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk, dengan penyelesaian masa pengerjaan selama 463 hari kalender sejak tanggal 25 September 2020 dan selesai pada akhir bulan Desember 2021.

Kehadiran jembatan ini diharapkan mampu menjadi solusi kemacetan yang sering terjadi di kawasan tersebut.

Karena pada jalur ini tepat bertemunya tiga jalur lalu lintas yakni, Jalan Raya Gedek-Ploso arah Mojokerto, Jalan Babat-Jombang arah Lamongan, dan

Jalan Jombang-Ploso arah Jalan Tol Trans Jawa di Gerbang Tol Jombang.

Pengerjaan Jembatan Ploso Baru telah rampung dikerjakan 100 persen.

Kini tinggal menunggu proses peresmiannya saja.

“Alhamdulillah, hari ini saya meninjau proyek Jembatan Ploso secara fisik seratus persen telah selesai. Saya mengharapkan selesainya jembatan ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Semoga ini juga makin meningkatkan semangat kerja masyarakat, sehingga bisa beraktifitas jauh lebih lancar,” kata Bupati Jombang saat meninjau Jembatan Ploso Baru bersama sejumlah pejabat, Jumat (28/1).

“Bahkan kita berharap nanti itu tidak hanya satu jalur, namun kalau bisa nanti jalurnya itu sampai ke timur. Tentu saja Pemerintah Kabupaten Jombang sangat berterimakasih dengan selesainya jembatan ini,” tambah Bupati Mundjidah Wahab.

Megaproyek selanjutnya yakni, Pembangunan Pasar Perak, Jombang. Pasar Perak, Jombang merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten (Pem-

kab) Jombang dalam meningkatkan perekonomian daerah, khususnya untuk memfasilitasi penjualan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Jombang.

Pasar yang dibangun mulai Jumat (6/8) yang alu menghabiskan dana Rp7, 2 miliar yang berasal dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Proyek Pembangunan Pasar Perak dilaksanakan oleh PT Inneco Wira Sakti Hutama selaku pemenang lelang dan beralamatkan di Jalan Suterejo Selatan II/1-3 Surabaya.

Pasar Perak berdiri di atas tanah se­ luas 5.380 Meter Persegi dengan jumlah pedagang sebanyak 600 lebih. Dari desainnya, struktur bangunan Pasar Perak, Jombang akan dibangun dua lantai dan terbagi dari beberapa zona.

Saat ini Pasar Perak, Jombang masih dalam proses pengerjaan pembangunan yang sebelumnya direncanakan selesai pada bulan Desember 2021 yang lalu.

Kemungkinan, pengerjaan Proyek Pasar Perak akan selesai pada tahun 2022 ini. [*]

Bhirawa

UTAMA

Rabu Pon, 16 Februari 2022

Halaman 12

Pj Sekda Trenggalek Datangi lokasi Tanah Longsor Trenggalek, Bhirawa Bencana Longsor di KM 16 - 18 Jalan Nasional Raya Trenggalek Ponorogo ditinjau langsung oleh Pj. Sekda Trenggalek, Dr. Andriyanto, SH., M.Kes. Dalam tinjauan itu didampingi Camat Tugu dan BPBD Trenggalek, penjabat sekda yang masih menja-

bat Staf Ahli Gubernur Jatim itu mencoba melihat langsung kondisi longsor di KM 16 dan 18 yang konon katanya menjadi langganan longsor. Kedatangannya tentunya diharapkan bisa mencari solusi penanganan yang tepat sehingga langganan losor ketika musim hujan bisa teratasi,selasa ( 15/2/2022 ).

"Saya sengaja datang kesini karena kemarin ada laporan keja-

dian longsor. Dan yang paling penting kita tidak bisa sebagai pemerintah daerah mengabaikan ini," ungkap Andriyanto.

Pemerintah daerah dan negara harus hadir, sambung Andriyanto.

"Tadi saya berdiskusi dengan Camat, BPBD Kabupaten Trenggalek untuk mencari bagaimana solusinya," lanjutnya.

Andriyanto berusaha mencoba

untuk mencari beberapa solusi, mudah-mudahan bisa segera teratasi. Bencana longsor ini sering terjadi dan tentunya menunggu bencana itu sesuatu yang tidak pas dan bencana itu perlu dimitigasi dan dicegah. Saya melihat memang struktur tanah di Kabupaten Trenggalek ini banyak tebing yang potensi untuk longsor.

Mengenai hal itu juga ada in-

formasi mengenai tanaman tegakan Sengon Buto, yang akarnya tidak sampai kedalam. Kemudian penyerapan airnya juga kurang, serta manfaat kayunya juga tidak bagus. Malah justru katanya akarnya ini naik, tidak masuk ke dalam tanah. Ini menjadi cukup perhatian dan jumlah tanaman itu ada ratusan ribu batang.

Saya mencoba untuk mencari per-

guruan tinggi yang barang kali bisa meneliti keberadaan tumbuhan ini.

Saya kira PU Binamarga Nasional itu tidak gegabah untuk menanam tanaman ini di areal tegakan, sehingga ini perlu kita kaji. Terus untuk berikutnya sementara memang perlu dibuat tebing. Memang tebing itu akan bisa mengatasi bencana longsor di areal rawan 1 dengan panjang 1 hingga 2 km. [wek.bb]

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur

Tiga Tahun Kiprah Khofifah dan Emil, Jatim Agro Geliatkan Komoditi Perkebunan Pemprov, Bhirawa Selama tiga tahun kepemimpinan Gubernur Khofifah lndar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, dengan Nawa Bhakti Satya khususnya Jatim Agro, menjadikan komoditi perkebunan unggulan di Jatim semakin menggeliat.

Di Jatim Agro, program prioritas pengembangan perkebunan di Jatim meliputi program pengembangan kawasan pertanian terpadu, dengan kegiatan budidaya, penanganan panen dan pasca panen tanaman tebu dan tembakau, dan program Tanam Petik Olah Kemas Jual, dengan kegiatan budidaya, penanganan panen dan pasca panen tanaman kopi dan kakao.

Dengan program pengembangan kawasan pertanian terpadu, untuk komoditi tebu menjadikan produksi gula Jawa Timur menempati posisi teratas dengan kontribusi terhadap produksi nasional 46-47%. "Tahun 2019 produksi gula

Jatim 1.052.026 ton kontribusi 47,24 % terhadap produksi nasional 2.227.045 ton.Tahun 2020 produksi 985.511 ton (46,11 %) dari produksi Nasional 2.137.207 ton; dan 2021 produksi 1.085.865 ton (46,19%) dari produksi Nasional 2.350.834 ton." Kata Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Selanjutnya untuk mengawal keberlanjutan produksi gula tebu Jawa Timur, pada tahun giling tebu 2022, telah dilakukan kesepakatan antar Direksi Perusahaan Gula di Jawa Timur yang diinisiasi Pemprov Jatim tentang tahun giling 2022, antara lain awal giling akan dimulai paling cepat mulai bulan Mei 2022 dengan menggiling tebu pada kondisi MBS (brix rata-rata tebu di kebun diatas 17% dan kondisi tebu dengan prosentase kotoran maksimal 3%).

Mendukung pengembangan areal tebu rakyat di masing-masing PG sehingga bisa memenuhi kebutuhan kapasitas giling minimal 80%. Dalam pelaksanaan kesepakatan akan berkoordinasi dan mendapat kawalan dari

JATIM AGRO-BHAKTI 6 (Jawa Timur sebagai Produsen Gula Kristal Putih Tebu dan Tembakau Terbesar Nasional pada Sub Sektor Perkebunan)

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menunjukkan kakao dalam kunjungannya ke Kelompok Petani Mulyo Jati di Kabupaten Mojokerto.

TP3RH (Tim Pengawas/Pengawal Program Peningkatan Redemen dan Hablur).

Sebagaimana tebu, produksi tembakau Jatim juga menarik karena selalu berhasil menempati posisi teratas, pada tahun 2019, Area kebun tembakau seluas 121,729 Ha merupakan capaian tertinggi Provinsi Jawa Timur dengan produksi 132.648 ton memberikan kontribusi 72 % terhadap produksi tembakau nasional sebesar 183.146 ton.

Begitu juga pada tahun 2020, tembakau Jatim kembali berkontribusi positif terhadap produksi nasional tahun 2020 sebesar 47,17%.

"Dan tahun 2021 produksi tembakai Jatim juga mencapai yang tertinggi 48,42 %.dengan 118.862b ton dari luasan areal tanam 111.913 hektar dan areal panen 106.272 hektar," ungkap Gubernur Khofifah. Lebih lanjut disampaikan Khofifah, melalui program program Tanam Petik Olah Kemas Jual tersebut diterapkan pada tanaman kakao dan kopi. Seperti disampaikan Gubernur Khofifah, untuk tanaman kakao memang menjadi unggulan karena merupakan komoditi ekspor, dengan proporsi ekspor berupa produk tengah dan produk akhir.

Sebagai implementasi program Jatim Agro, untuk komoditi kakao, pada tahun 2019 Disbun Provinsi Jatim merealisasikan beberapa program dan kegiatan yang mendapat dukungan dana dari APBD dan Kredit Dana Bergulir yang berlanjut pada tahun 2020 dan 2021.

Saat pandemi Covid 19, Gubernur Khofifah mengeluarkan kebijakan dengan fasilitasi program tunda jual kakao pada Kelompoktani Mulyojati di Mojokerto. Poktan Mulyojati mendapat fasilitasi kredit bunga rendah dana bergulir melalui Bank UMKM Jatim sebesar Rp 5 milyar pada tahun 2021. Berhasil menampung produksi biji kakao mencapai 160.514 kg, dengan nilai pembelian Rp. 5.251.663.820,-.

Bahkan Kelompoktani Mulyojati mampu menampung biji kakao dari berbagai kelompoktani dan Asosiasi Petani kakao Indonesia (APKAI) dari Kabupaten Malang, Kediri, Lumajang, Madiun, Pacitan, Ngawi, Jombang, dan Mojokerto.

Ada beberapa manfaat dari program tunda jual kakao, antara lain adanya jaminan pasar dan jaminan harga bagi petani. Produk petani ada kepastian ditampung oleh mitra membeli dengan harga yang diterima petani lebih tinggi.

Untuk selanjutnya petani akan melakukan fermentasi, tanpa disuruh.

Manfaat lainnya dari tunda jualadalah terbentuk jejaring pasar antar kelompok tani kakao antara daerah, kelompok tani menjadi familier dengan perbankan, karena kelompok tani mitra wajib menjadi nasabah Bank UMKM Jatim dan pembayaran melalui transfer.

Sedangkan tanaman kopi merupakan salah satu komoditi unggulan perkebunan di Jatim yang memiliki fungsi konservasi, sehingga cocok dikembangkan pada kawasan dataran ting-

gi, dan secara ekonomis, kopi adalah komoditi ekspor yang mampu menyumbang devisa lumayan besar bagi Jatim. Pada produk perkebunan unggulan kopi, pada tahun 2019, Pemprov Jatim melalui kebijakan Gubernur Khofifah mencanangkan fasilitasi kredit dana bergulir.

Sasaran fasilitasi kredit dana bergulir pada komoditi kopi, untuk investasi pengadaan alat pasca panen (pulper, washer, huller) dan alat pengolahan kopi (roaster dan grinder), biaya operasional pengolahan, pengadaan bahan baku (biji kopi), dan penanganan pra apanen, serta menampung produksi anggota kelompok dan petani sekitar. Hal ini dikarenakan Jatim merupakan daerah penghasil kopi, baik jenis kopi arabika maupun kopi robusta dengan tren produksi terus meningkat, 68.114 ton (2019), 68.156 ton (2020), dan 69.570 ton (2021).

Mutu kopi Jatim di pasar global sangat dikenal.

Brand images kopi (Java coffee) dan kakao (Java cocoa) JAtim sudah sangat terkenal di pasar domestik maupun global. Produk premium kopi dan kakao tersebut telah diapresiasi pasar dalam bentuk harga premium yang menarik.

Untuk mengawal beragam kegiatan fisik, baik untuk tebu, tembakau, kopi dan kakao, maka Pemprov Jatim melalui Disbun Jatim melaksanakan pendampingan kepada kelompok tani penerima bantuan. Pendampingan berupa bimbingan teknis, pelatihan, magang, sekolah lapang, studi banding, dan lain-lain. [rac*]

Dongkrak Ekonomi Warga Perkampungan

Pemkot Surabaya Kembangkan Potensi Kampung Wisata Kue Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tengah memaksimalkan potensi wisata yang ada di setiap wilayah perkampungan. Itu dilakukan untuk mendongkrak perekonomian warga, terutama pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Salah satu skema yang tengah digarap pemkot berada di Kampung Wisata Kue di Jalan Rungkut Lor Gang II, Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut Kota Surabaya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meresmikan Kampung Wisata Kue Rungkut pada Selasa, 8 Februari 2022 lalu. Peresmian itu menjadi tonggak awal dimulainya pengembangan destinasi Kampung Wisata Kue Rungkut. "Insya Allah Kampung Kue ini menjadi tempat kulakan kue. Karena kampung kue ini tak hanya melayani Surabaya, tapi juga wilayah-wilayah penunjang, seperti Gresik, Sidoarjo, sudah banyak mengambil di sini," kata Wali Kota Eri Cahyadi dalam peresmian itu.

Tak hanya sekadar ceremony peresmian, Wali Kota Eri Cahyadi juga menginginkan agar Kampung Wisata Kue dilakukan penataan. Ini supaya kampung tersebut semakin ciamik dan memantik wisatawan agar berbondong-bondong datang. Penataan pun dilakukan mulai dari paving, Penerangan Jalan Umum (PJU), gapura hingga saluran. "Saya minta gapura diganti yang bagus, ada logonya kue. Kemudian paving juga dicopot beberapa dan diganti agar ada variasi warna. Jadi, kalau ada wisatawan yang datang jalannya nyaman," jelasnya.

Dalam kurun waktu satu bulan, Wali Kota Eri Cahyadi ingin penataan di Kampung Wisata Kue rampung. Oleh sebab itu, dia menggerakkan sejumlah Perangkat Daerah (PD) di lingkup pemkot. Mulai dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan (DPRKPP) hingga Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya. "Saya ingin menunjukkan bahwa ini adalah tempat yang representatif," katanya.

Ke depan, Wali Kota Eri Cahyadi juga memiliki harapan besar terhadap pengembangan Kampung Wisata Kue tersebut. Bagaimana ke depan kampung ini dapat membuka peluang kerja dan menjadi devisa bagi warga sekitarnya. Misalnya, ketika nanti sudah berkembang, warga di sana tak lagi memproduksi sendiri, melainkan mempekerjakan warga sekitar. "Jadi ibu-ibu yang biasa membuat kue ini nanti hanya sebatas mengurusi manajerial. Itu yang ingin saya kembangkan," katanya.

Apabila sebelumnya kampung ini hanya me-

layani pesanan mulai pukul 03.00 - 06.00 WIB, maka Wali Kota Eri Cahyadi menginginkan agar Kampung Wisata Kue dibuka saat malam. Menurutnya, konsep wisata malam seperti Tunjungan Romansa dapat diaplikasikan ke kampung itu. "Jadi seperti Tunjungan Romansa, setiap malam ada kursi, ada mejanya. Kemudian ada suguhan penampilan musik. Itu yang saya harapkan di Kampung Kue ini," ujarnya.

Bahkan, untuk meningkatkan outcome pendapatan pelaku UMKM Kampung Kue, Wali Kota Eri Cahyadi juga meminta camat dan lurah setempat, agar menjalin mitra dengan warga di sana. Misalnya, camat dan lurah menggunakan makanan produk Kampung Kue untuk konsumsi ketika ada rapat atau kegiatan. "Jadi tugasnya camat, lurah atau Kepala PD, jika ada kegiatan ambilnya di Kampung Kue," tegasnya.

Skema pengembangan kampung wisata tak hanya digarap pemkot di Kampung Kue. Saat ini, pemkot tengah menyiapkan sejumlah skema untuk mengembangkan kawasan perkampungan yang lain. Wali Kota Eri Cahyadi menginginkan agar setiap kampung dapat menjadi objek destinasi wisata yang mampu mendongkrak perekonomian warga. "Surabaya dapat menjadi besar dan Kota Metropolitan tak lepas dari keberadaan sejarah kampung. Jadi kita tidak boleh melupakan sejarah kampung.

Maka tugas kita adalah bagaimana setiap kampung itu memiliki ciri khas tersendiri," ujarnya.

Menariknya, skema penataan di kampung dilakukan pemkot secara gotong-royong. Artinya, proses penataan ini melibatkan beberapa PD dan

stakeholder terkait. "Pada saat launching Kampung Kue kemarin yang berperan Dinas Kesehatan. Kenapa Dinkes? karena mereka mendampingi terkait izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)," kata Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopumgdag) Kota Surabaya, Fauzie Mustaqiem Yos. Selain pendampingan PIRT, sebelumnya Dinkes juga memberikan pelatihan kepada pengelola dan penjamah makanan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman akan pentingnya hygiene sanitasi makanan. Tak lupa, strategi pemasaran melalui aplikasi E-Peken, juga tengah dimaksimalkan pemkot. Ini supaya produk warga Kampung Kue dapat merambah ke pangsa pasar yang lebih luas. "Jadi, kita sama-sama intervensi dari semua dinas," jelas Yos. Nah, ketika pemasaran produk UMKM melalui e-Peken sudah berjalan, Wali Kota Eri Cahyadi menginginkan agar terkait distribusi kirim pesanan juga melibatkan warga atau pemuda sekitar. Menurut Yos, upaya ini diharapkan agar seluruh warga di sana bergerak ekonominya.

"Yang diinginkan Pak Wali Kota itu ongkos kirimnya nanti jangan dikasihkan orang lain, bisa dikasihkan warga di sekitar atau misalnya Karang Taruna. Artinya, di situ jadi satu komunitas yang seattle," ujarnya. Selain Kampung Kue, skema pengembangan destinasi wisata juga tengah dimaksimalkan pemkot pada sektor lain. Salah satunya dengan memaksimalkan manfaat keberadaan bangunan-bangunan monumental di Surabaya. Misalnya, ketika ada kegiatan di Jembatan Suroboyo, maka UMKM di

Kecamatan Bulak dan Kenjeran dilibatkan.

"Sama juga ketika ada acara di Jembatan Sawunggaling, maka kita melibatkan UMKM Kecamatan Wonokromo," ungkap dia.

Camat Rungkut Kota Surabaya, H Habib menyampaikan, sejak tahun 2009, pelaku UMKM di Kampung Kue sudah melayani pedagang eceran yang tak hanya berasal dari Kota Surabaya. Sebanyak 71 UMKM di Kampung Kue bekerja mulai pukul 03.00 hingga 06.00 WIB dengan omzet rata-rata per hari Rp 300 ribu Rp 1 juta. "Dari 71 UMKM di Kampung Kue ini, sekitar 40 persen yang sudah memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha)," kata Habib.

Setidaknya, ada lebih dari sekitar 70 jenis variasi kue yang diproduksi di Kampung Wisata Kue. Menurut Habib, seluruh kue yang diproduksi sudah melalui control quality oleh Dinkes Surabaya dan memenuhi standar kelayakan makanan. "Control quality sudah dilakukan Dinas Kesehatan, baik terkait penjamahan, terkait halal dan kebersihan sudah layak dan memenuhi standar kelayakan makanan yang layak dimakan," katanya.

Choirul Mahpuduah adalah Ketua Kelompok Kampung Wisata Kue Rungkut Surabaya. Perempuan kelahiran Kediri ini merupakan sosok penggerak ekonomi ibu rumah tangga di Rungkut Lor. Gerakan itu diawali pemberdayaan ibu rumah tangga dengan menjahit kemudian merambah ke makanan. "Tahun 2005 awal saya mengajak menjahit, tetapi kemudian sebentar saja berjalan. Nah, masih di tahun 2005 kemudian mulai ke produksi makanan. Lalu tahun 2009 kita mulai memperkenalkan diri ke stake-

holder, terkait kampung kue," kata Choirul.

Diawali dari satu hingga dua UMKM, lambat laun, jumlah ibu-ibu yang turut memproduksi kue semakin bertambah. Bahkan, kini ada sebanyak 71 pelaku UMKM di Kampung Wisata Kue yang menggerakan ekonominya di sektor tersebut. "Kalau sampai sekarang lebih dari 70 item kue variannya. Per UMKM itu bisa ada satu, dua hingga tiga varian kue," ujarnya.

Sekarang ini, kata Choirul, jika ada anggota baru, maka produksi kuenya harus berbeda. Sebab, Kampung Kue ini ke depan akan lebih fokus pada produk spesialisasi. Artinya, setiap pelaku UMKM di Kampung Wisata Kue memiliki produk khas tersendiri. "Misalnya, ada rumah produksi lemper, rumah brownies dan rumah pastel. Jadi kita arahnya nanti spesialisasi," ungkapnya.

Choirul mengakui, perekonomian warga di Kampung Kue kian meningkat dibanding dengan sebelumnya. Indikator itu ditandai dengan banyaknya warga yang terlibat. Bahkan, indikator keberhasilan lain ditandai dengan jenjang pendidikan anak-anak pelaku UMKM di sana. "Jadi, warga bisa menyekolahkan anaknya, beli motor, bahkan bisa beli rumah di desa. Kemudian kue yang diproduksi sekarang tidak hanya kue tradisional, tapi juga kue-kue kering yang dijual di pesawat hingga pusat oleh-oleh Surabaya," jelasnya.

Menurutnya, dengan diresmikannya Kampung Wisata Kue, maka strategi wirausaha juga harus lebih berkembang dan dimodernisasi. Hal itu seiring pula dengan keinginan Wali Kota Eri Cahyadi yang berharap warga di perkampungan, harus memiliki tekad dan keinginan untuk maju. "Kita harus punya strategi yang baru, itu yang diinginkan Pak Wali Kota. Kalau dulu ibuibu bekerja sendiri, maka ke depan bisa menghair tenaga kerja. Jadi ibu-ibunya mungkin menjadi managerial," kata dia.

Choirul mengaku bersyukur, Wali Kota Eri Cahyadi dapat meresmikan langsung Kampung Kue. Bagi dia, keinginan itu telah menjadi citacita yang telah lama digagas oleh warga Rungkut Lor Gang II. Pihaknya berharap, wali kota melalui PD terkait dapat terus memberikan bimbingan dan pendampingan kepada warga Kampung Kue. "Pak Wali Kota kesayangan warga Rungkut Lor dan Warga Surabaya pada umumnya, kami berharap jangan bosan-bosan memberi arahan kepada ibu-ibu warga Kampung Kue. Semoga selama satu bulan ini, progres pengembangan Kampung Kue benar-benar terwujud," pungkasnya. [adv]