binder16jun20

HARIAN

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Update Covid-19 Jatim

Selasa Pon, 16 JUNI 2020

15 Juni 2020

Confirm positif 8.053 Sembuh 2.325 Dirawat 4.961 Meninggal 638

PDP 8.352 Dalam pengawasan 3.813 Selesai Pengawasan 3.764 Meninggal 775

ODP Dipantau

Selesai Dipantau Meninggal

26.474 4.001

22.356 117

Update Zona Merah Kabupaten/Kota Positif

PDP ODP

Surabaya 4.119 3.844 Sidoarjo 986 593 Gresik 350 379 Kab Kediri 184 226 Kab Pasuruan184 198 Jombang 169 43 Lamongan 168 208 Tulungagung138 643 Bangkalan 137 25 Kab Malang 135 376 Kab Probolingo122 69 Kab Mojokerto 100 110 Kota Malang 95 293 Bojonegoro 91 24 Jember 89 193 Magetan 88 84 Situbondo 77 54 Tuban 68 81 Sampang 67 24

Positif

Pamekasan 62 Kota Kediri 57 Lumajang 50 Nganjuk 45 Kota Batu 41 Kota Mojokerto40 Kota Pasuruan 36 Ponorogo 34 Kab Madiun 34 Kota Probolinggo 27 Banyuwangi 20 Bondowoso 20 Pacitan 18 Sumenep 18 Ngawi 16 Trenggalek 15 Kab Blitar 13 Kota Madiun 6 Kota Blitar 5

4.124 1.248 1.240 1.063 178 677 552 1.369 1.035 511 486 572 943 255 1.289 351 459 641 516

PDP

ODP

82 544 41 336 118 405 127 100 91 309 11 565 14 115 59 452 65 344 30 350 43 887 10 1.093 17 635 12 346 44 336 38 895 57 971 19 72 7 210

Kemdikbud Larang Pembelajaran Tatap Muka untuk Tiga Zona Surabaya, Bhirawa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengelurkan kebijakan baru untuk “Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru” di masa Pandemi Covid-19.

Dalam siaran langsung yang dilakukan melalui media zoom dan Youtube Streaming, Senin (15/6), Mendikbud Nadiem Makarim menyampaikan beberapa poin yang akan menjadi pedoman bagi Pemprov dan Dinas Pendidikan untuk menyusun petunjuk teknis (juknis) pembelajaran bagi satuan pendidikan.

Nadiem menjabarkan dikeluarkannya panduan dalam penyelenggaraan di masa pandemi tidak lain dari hasil kerjasama dan sinergi antar kementerian yang bertujuan mempersiapkan satuan pendidikan

Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim berupaya memaksimalkan efektifitas dan transparan dalam penggunaan anggaran Covid-19.

Untuk menjalankan fungsi tersebut, Pemprov bersama Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) ikut mengawal dan mengawasi agar anggaran yang telah dialokasikan untuk penanganan Covid-19 tidak ada penyimpangan dan penyalahgunaan. Sehingga, penggunaannya tepat sasaran, transparan dan akuntabel.

Mendikbud Nadiem Makarim

saat menjalani masa kebiasaan baru. Selain itu, pada prinsipnya kebijakan pendidikan dikeluarkan dengan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat.

“Untuk tahun ajaran baru,  ke halaman 11

MITRA

Adaptasi Dalami Karakter SEBAGAI abdi negara, jabatan bagi sosok Mahrus Syamsul merupakan amanah yang harus dijalankan dengan baik. Sebagai Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur di Jember - Lumajang yang baru, Mahrus mengaku semakin tertantang andrenalinnya untuk terus bekerja, berkarya yang terbaik bagi dunia pendidikan.

“Intinya, siap untuk menjalankan tugas dari atasan ( Dinas Pendidikan Pemrov Jawa Timur,” ujar Mahrus Syamsul kepada Bhirawa saat

ditemui diruang kerjanya.

Sebagai pejabat baru, Mahrus langkah pertama yang harus dilakukan yaitu segera melakukan adaptasi.

Karena dengan beradaptasi, mantan Kepala SMA Negeri 1 Prajekan Bondowoso dapat segera mengetahui karasteristik masing-masing daerah.

“Masing masing daerah memiliki karakteristik yang berbeda - beda.

Situbondo Bondowoso  ke halaman 11

Mahrus Syamsul

Sentil

Dongeng Online di Media Sosial - Sekarang bukan hanya mendengar Maksimalkan Peran APIP, Kawal Anggaran Covid-19 - Ini sangat penting Pemkot Tagih Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemprov - Yang penting segera terbagi

Maksimalkan Peran APIP, Kawal Anggaran Covid-19 “Pengawasan ini sebagai fungsi check and balance sehingga efektifitas dan efisiensi pelaksanaannya di lapangan dapat maksimal sekaligus menutup celah yang memungkinkan terjadinya penyalah-

gunaan anggaran tersebut,” kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa usai mengikuti Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020 secara virtual melalui videoconference dari

Pemkot Tagih Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemprov Baru Diberikan Sebesar 12,28 Persen

Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya menagih dana bagi hasil pajak dari Pemprov Jatim yang saat ini baru diberikan sebesar 12,28 persen. Akibatnya, mengganggu realisasi pendapatan daerah Kota Surabaya tahun 2020 yang baru mencapai 35 persen.

Realisasi pendapatan sebesar 35 persen itu terdiri dari PAD (Pendapatan Asli Daerah), dana perimbangan pusat, serta Lain-lain

Pendapatan yang sah seperti Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dari pemerintah provinsi.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya, Yusron Sumartono mengatakan, tahun 2020 masingmasing target penerimaan secara total untuk pendapatan sejumlah Rp 9,83 triliun. Untuk PAD ditargetkan Rp  ke halaman 11

Yusron Sumartono

Terpapar COVID-19, PN Surabaya Tiadakan Persidangan Selama Dua Pekan Ist Juru bicara PN Surabaya, Martin Ginting memberikan pemahaman terkait peniadaan sidang selama dua pekan di PN Surabaya, Senin (15/6).

PN Surabaya, Bhirawa Pengadilan Negeri (PN) Surabaya meniadakan sidang pidana dan perdata selama dua pekan, terhitung Senin-Jumat (15-26/6/2020). Langkah tegas ini diambil setelah adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Hakim PN Surabaya yang

terdeteksi positif Covid-19.

Hal itu dibenarkan juru bicara PN Surabaya, Martin Ginting. Pihaknya menjelaskan, kebijakan itu dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Ketua PN Surabaya tertanggal 14 Juni 2020. Sehingga persidangan di PN Surabaya

ditiadakan atau ditunda sampai dua pekan ke depan.

“Mulai 15 Juni hingga 26 Juni 2020, semua persidangan yang sedang berjalan akan ditunda selama 2 (dua) minggu.

Kecuali perkara pidana yang  ke halaman 11

Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (15/6).

Menurutnya, seluruh bantuan sosial yang bersumber dari APBD Provinsi semua penyalurannya

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat mengikuti Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020 secara virtual melalui videoconference dari Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (15/6)

 ke halaman 11

Kuasa Hukum Sekda Pastikan Kleinnya Taati Semua Proses Hukum Bondowoso, Bhirawa Kuasa Hukum Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Husnus Sidqi memastikan bahwa kliennya akan mentaati semua proses hukum terhadap penetapannya sebagai tersangka. Dalam kasus ancaman kekerasan melalui informasi elektronik dan atau dokumen elektronik terhadap Alun Taufana Sulistiadi mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) pada

tanggal 5 Mei 2020 lalu.

“Mentaati semua proses hukum yang ada. Akan diikuti sampai sejauh mana ini akan dilanjutkan. Ini menunjukkan Pak Sekda taat hukum. Tak akan ada mempersulit,” terang Husnus saat dikonfirmasi awak media, Senin (15/6).

Menurut Husnus, dalam kasus yang membelit Sekda Syaifullah ini sebenarnya penetapan tersangkanya mengenakan pasal  ke halaman 11

122 Inovasi Pelayanan Publik Siap Beradu di Kovablik Pemprov, Bhirawa Inovasi pelayanan publik terus diperkuat kendati dalam situasi pandemi.

Bahkan tahun ini, sebanyak 122 inovasi pelayanan publik baik di lingkungan Pemprov Jatim maupun peme rintah kabupaten/ kota siap beradu di Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Kovablik).

Kepala Biro Organisasi Setdaprov Jatim Muhamad Hadi Wawan Guntoro menuturkan, berbagai upaya dilakukan untuk memotivasi pelayanan publik semakin berkembang. Salah satunya melalui apresiasi

Hadi Wawan Guntoro

yang diberikan dalam ajang Kovablik. Hadi mengakui, antusiasme dalam kompetisi ini cukup tinggi hingga mencapai 122 inovasi dari total inovasi yang mendaftar  ke halaman 11

Menengok Perjuangan Pengantar Jenazah Sekaligus Petugas Pemakaman Covid-19

Jalankan Tugas dengan Tulus Meski Sering Dihinggapi Was-was dan Bersitegang dengan Keluarga Pasien Selain tenaga medis, ada satu pahlawan lagi yang turut berjasa dalam melawan pandemi Covid-19. Yah, mereka adalah driver mobil ambulance sekaligus petugas pemakaman jenazah Covid19. Tak banyak orang memang yang mau menekuni profesi ini.

Apalagi, tugas mereka juga berhubungan langsung dengan pasien ataupun jenazah Covid-19.

Zainal Ibad, Kota Surabaya

Mulai dari perasaan was-was, hingga harus bersitegang dengan pihak keluarga, kerap kali menghampiri mereka. Namun, karena atas dasar niatan tulus, hal itu justru menjadi motivasi bagi mereka untuk menjalankan tugas kemanusiaan membantu sesama.

Sejak pandemi Covid-19 me-

landa Kota Pahlawan, Pemkot Surabaya menyiapkan lahan khusus untuk lokasi pemakaman jenazah Covid-19. Di lokasi itu, pemakaman jenazah berjalan sesuai protokol kesehatan yang ditetapkan. Selain itu, petugas juga diwajibkan menggunakan alat pelindung diri (APD), mulai pengantaran hingga proses pemakaman selesai.

Nah, para petugas ini merupakan

gabungan dari beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Pemkot Surabaya. Terdiri dari, jajaran Dinas Sosial (Dinsos), Petugas Pemakaman DKRTH (Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau) hingga Tenaga Kesehatan (Nakes) di Dinas Kesehatan (Dinkes).

Salah satu petugas yang biasa terlibat dalam prosesi pemakaman jenazah pasien Covid-19 adalah Zuliyanto (50). Ia merupakan pendamping driver ambulance Dinsos Surabaya yang biasa membantu dalam prosesi pemakaman jenazah Covid-19. Sekitar bulan Maret 2020, menjadi awal pengalaman  ke halaman 11

Petugas pemakaman jenazah positif Covid-19 saat sedang memakamkan salah seorang pasien positif Covid-19 yang meninggal dunia.

EKSEKUTIF Kota Malang Belum Putuskan Status Antara Transisi Atau New Normal Selasa Pon, 16 Juni 2020

Halaman 2

Malang, Bhirawa Pemerintah Kota (Pemkot) Malang masih belum menentukan status keberlanjutan penanganan percepatan Covid-19.

Meski masa transisi tahap II sudah berakhir.

Meski begitu, kegiatan Apel Pagi bersama para ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkup Pemkot Malang yang ditiadakan selama 3 bulan terakhir, pagi ini Senin, (15/6/2020) kemarin, dimulai kembali.

Wali Kota Malang—Sutiaji, menyatakan, berkaitan dengan status penanganan percepatan Covid-19 di wilayahnya masih belum ditentukan.

Pihaknya seakan masih merasa gamang, apakah saat ini Malang Raya mulai penerapan New Normal atau masih melanjutkan masa transisi.

“Jadi saya sampaikan transisi dan new normal hampir sama, akan kami terapkan terus. Masa transisi ini kan masa keprihatinan masa menuju ke memahami New Normal itu,” tutur Sutiaji.

Pihaknya menjelaskan, Pemkot Malang lebih ingin menyebut masa New Normal dengan masa adaptif atau beradaptasi dengan Covid-19. Saat ini masyarakat cenderung menganggap situasi seakan sudah kembali ke masa sebelum pandemi muncul.

“Yang saya pakai sesungguhnya tidak pernah pakai kalimat normal.

m taufiq/bhirawa

Wali Kota Malang—Sutiaji saat memimpin Apel perdana ASN Kota Malang, Senin (15/6/2020) kemarin.

Karena ketika kita normal, mindset orang terbangun bahwa kita seperti di tahun 2019. Yang saya pakai adalah adaptif, kita beradaptasi di masa Covid-19,” sambungnya.

Namun, dengan berakhirnya masa transisi menuju new normal di Malang Raya saat ini, Sutiaji masih belum memberikan keje-

KILAS BIROKRASI

hasan amin/bhirawa

Tampak dalam foto bupati didampingi ketua tim penggerak PKK Kab. Mojokerto—Ny. Yayuk P. dan segenap OPD sedang di tes suhu badannya oleh tim kampung tangguh Covid-19 sebelum menyerahkan bantuan APD dan logistik di wilayah Kecamatan Pacet.

Bupati Pungkasiadi Serahkan Bantuan APD dan Logistik 3 Desa

Mojokerto, Bhirawa Terus bertambahnya jumlah warga Kabupaten Mojokerto yang terkonfirmasi positif virus covid 19 yg menembus angka 91 orang per 14 Juni 2020, Bupati Mojokerto—H Pungkasiadi terus memacu lajunya di lapangan guna memutus rantai penyebaran virus yang belum ada vaksinnya ini.

Hal ini terlihat dari gerakan dan kegiatan Bupati yang terus menerus turun ke lapangan, untuk menyerahkan bantuan ataupun mengedukasi warganya.

Upaya Bupati tidak ada hentinya baik hari libur maupun hari kerja kepada warganya, agar selalu menjaga kedisiplinan juga menerapkan protokol kesehatan dalam menjalankan pola hidup sehari hari. ‘’Karena Disiplin adalah vaksin,’’ kata Bupati Pungkasiadi saat penyerahkan bantuan APD dan bahan logistik kepada kampung tangguh Covid-19 di 3 desa yakni desa Kesiman tengah, Desa Claket, dan Desa Tanjung Kenongo Kecamatan Pacet. Senin (15/6/2020).

Bupati menambahkan hakikat kampung Tangguh Covid-19 yang berbasis kemandirian dan gotong royong masyarakat dalam menanggulangi pandemi Covid-19 adalah kampung mandiri. ‘’Untuk itu kampung tangguh covid 19 yang telah dibentuk di seluruh wilayah kecamatan yang tersebar di wilayah Kabupaten Mojokerto ini, kelak bisa melahirkan kampung mandiri, yang kaya akan potensi didalamnya,’’ jelasnya.

Bupati Pungkasiadi juga menegaskan, tentang pemahaman new normal kepada masyarakat agar tidak terjadi salah tafsir. ‘’Harus selalu diingat, bahwa new normal adalah adat baru dalam masa pandemi Covid-19. Adat baru tersebut adalah menekankan penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. [min]

lasan pasti akan status keberlanjutan wilayahnya dalam penanganan percepatan Covid-19.

“Mohon maaf saya tidak mampu menilai, jadi yang menilai orang lain. Menurut saya bagus tapi orang lain ndak bagus,” terangnya.

Walaupun, saat rapat koordinasi dengan tim ahli untuk rasio Kota

Malang dikatakannya sudah berada di angka 0,8 persen.

Artinya di bawah angka 1, hal itu menunjukkan penurunan jauh dibandingkan masa PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang berada di angka 3.

“Sebetulnya dari situ maju ke masa transisi kalau tidak Malang Raya mestinya kita sudah masuk

New Normal. Tapi sekali lagi yang menilai itu bukan saya,” imbuhnya.

Menurutnya, yang bakal menentukan status keberlanjutan dalam menghadapi penanganan percepatan Covid-19 nanti masih harus menunggu tim ahli epidimologi.

“Jadi nanti ahli epidimologi yang akan menilai bagaimana Kota

Malang,” tandasnya. Sutiaji menegaskan jika Kota Malang masih masa transisi alias belum resmi menerapkan tatanan kehidupan baru atau normal baru. Perpanjangan masa transisi ini merupakan yang kedua kalinya pasca PSBB pada 17-30 Mei 2020 lalu.

“Di masa transisi, kita berupaya meningkatkan kedisiplinan orang terkait pemakaian masker dan physical distancing. Saya minta waktu 12 minggu,” ujarnya.

Selain soal kedisiplinan, jumlah warga Kota Malang yang terkonfirmasi positif Covid-19 juga bertambah. Saat ini, total warga positif Covid-19 sebanyak 93 orang. Rinciannya, enam pasien meninggal dunia, 38 orang sembuh, dan 49 pasien dalam perawatan.

Selain itu, sambungnya, Pemkot Malang akan membuat tim khusus bahwa kendali perguruan tinggi. Nantinya tim khusus tersebut melakukan tracing dan pengendalian berkaitan dengan penanganan Covid-19.

“Setiap kecamatan ditunjuk satu perguruan tinggi yang punya fakultas kedokteran. Mereka membantu melakukan tracing di setiap wilayah,” tandasnya.

Meski masih dalam masa transisi, ia menegaskan jika pelayanan publik di lingkungan ASN Pemkot Malang sudah kembali normal dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

“ASN harus memberikan contoh bagaimana ke depan masuk pada normal baru. Pelayanan tidak boleh terkendala, kinerja harus dikuatkan,” pungkasnya. [mut]

Bupati Gelar Apel Perdana Pasca PSBB Tahap III Gresik, Bhirawa Sejak pandemik Covid -19 muncul, Pemkab Gresik langsung menghentikan apel pagi yang biasanya dilakukan setiap pagi sebelumnya di halaman Kantor Pemkab.

Langkah Ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memutus penyebaran pandemik Corona. Namun, setelah memasuki masa transisi dengan era baru new normal, Pemkab Gresik kembali melakukan apel pagi.

Apel pagi yang digelar pada Senin ( 15/7) berbeda dengan sebelumnya.

Apel yang diikuti semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dijajaran Sekretariat itu harus dilakukan dengan jaga jarak saat berbaris.

Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto selaku inspektur upacara memanggil seluruh karyawan dari 7 OPD di lingkungan kantor Bupati Gresik serta merta mereka disuruh berbaris di halaman kantor Bupati tersebut.

Dengan disiplin, para karyawan dari 7 OPD itu membentuk barisan dengan mengambil jarak 2 bentangan lengan. Hal ini sesuai instruksi Bupati yang mengacu pada penegakan Disiplin Protocol Kesehatan (DPK).

“Hari ini adalah apel perdana setelah sekian lama kita vakum karena kasus Covid-19. Kami se-

Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto saat menggelar apel perdana pasca pandemik Covid-19.

ngaja mengumpulkan karyawan Pemkab Gresik dari beberapa OPD ini untuk mengecek kondisi Kesehatan seluruh karyawan. Alhamdulillah, semuanya sehat karena hampir dihadiri oleh seratus persen karyawan,” kata Sambari.

Selain itu, Bupati Sambari memberikan sosialisasi terbaru terkait Covid 19 serta sosialisasi Peraturan Bupati (Perbup) nomer 22 tahun 2020 yang baru ditandatangani oleh Bupati pada Kamis pekan lalu.

Bupati didampingi oleh Wakil Bupati (Wabup) Gresik, Mohammad Qosim dan PJ Sekda Gresik, Nadlif serta beberapa Kepala OPD menyatakan bangga, karena apel perdana kali ini dihadiri oleh karyawan dari 7 OPD dan semuanya tertib menggunakan masker. Memang sengaja hanya mengikutkan 7 OPD, hal ini menurut Sambari untuk memberi jarak physikal distancing.

“Saya akan melaksanakan apel ini sebagai sosialisasi Peraturan

kerin ikanto/bhirawa

Bupati nomer 22 tahun 2020 tentang pedoman masa transisi menuju tatanan normal baru pada kondisi pandemi corona COVID19 di Gresik.

Setidaknya seminggu sekali apel ini dilaksanakan dengan peserta tidak lebih dari 50 orang. Kalau satu OPD jumlahnya lebih dari 50 orang, maka apel tersebut hanya dilakukan dengan satu OPD dimaksud” tandas Sambari. [eri]

Kepala Bagian Kesra Kota Batu Positif Covid-19 Batu Bhirawa Pemerintah Kota Batu langsung menutup Kantor Bagian Kesejahteraan Rakyat (Bagkesra) yang berada di gedung Balai Kota Among Tani Kota Batu.

Hal ini menyusul Kepala Bagkesra yang telah dinyatakan positif Covid-19.

Selain ditutup, seluruh pegawai baik ASN maupun honorer di kantor Bagkesra juga diinstruksikan untuk melakukan karantina mandiri selama 14 hari.

Wakil Wali Kota Batu, Ir H Punjul Santoso MM mengatakan bahwa Kabag Kesra Pemkot Batu, Ismail Abdul Gani

terkonfirmasi positif Covid-19 dari hasil tes swab yang dijalani. Sebelum dinyatakan positif, ASN ini sempat melakukan perjalanan ke Surabaya.

“Kemudian yang bersangkutan berencana ke Bali namun sebelum berangkat harus mengikuti swab. Ternyata hasilnya positif,” ujar Punjul saat ditemui di Balaikota, Senin (15/6).

Selain melakukan penutupan Kantor Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Sosial, lanjut Punjul, para pegawai di kantor tersebut juga diwajibkan melakukan tes cepat atau rapid test.

Kemudian mereka juga harus menjalani karantina mandiri selama 14 hari. Namun demikian mereka tetap mengerjakan seluruh tugasnya sebagai ASN dari rumah masing- masing ataupun tempat karantina.

“Para pegawai juga kita minta untuk melakukan karantina mandiri hingga tanggal 26 Juni 2020,” jelas Punjul. Dengan adanya pejabat yang terkonfirmasi positif covid-19, Wawali menginstruksikan agar para ASM Pemkot Batu untuk lebih waspada

dan disiplin terhadap protokol kesehatan yang ada.

Hal ini juga membuktikan sekaligus peringatan bahwa Covid-19 bisa menyerang siapapun. Tak hanya petani atapun pedagang, tetapi ASN juga bisa terjangkit Covid-19.

Wawali juga meminta agar ASN bisa memberikan contoh kepada masyarakat tentang disiplin menerapkan protokol kesehatan. Ia pun berharap agar masyarakat bisa saling mendukung dan membantu terhadap mereka yang terkonfirm Covid-19. [nas]

Peduli Covid-19, ISNU Bersama Wali Kota Bagikan Masker Resmikan Check Point Khusus Kendaraan Roda Dua di KTS Probolinggo, Bhirawa Bersama Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Kota Probolinggo, Wali Kota Hadi Zainal Abidin dan Wawali Mochammad Soufis Subri membagikan masker kepada pedagang dan pengunjung di Pasar Ketapang. Selain itu wali kota resmikan check point khusus kendaraan roda dua di KTS. “Satu sama lain harus saling membantu dalam menghadapi Covid 19. Kebersamaan ini yang dibutuhkan pemerintah. Kami tidak melihat besar kecilnya, tapi kepeduliannya. Atas nama pemerintah kota kami mengapresiasi kepada semua pengurus ISNU yang sudah melakukan kegiatan mulia ini,” kata Wali Kota Habib Hadi, Senin (15/6/2020).

Menurut Habib Hadi, semua lembaga, ormas atau organisasi lainnya mempunyai kepedulian seiring seirama. “Mudah-mudahan Kota Probolinggo tangguh dalam menghadapi kondisi saat ini. Masyarakat tentunya harus mempunyai kesa-

daran tinggi dalam menjalankan imbauan dari pemerintah,” serunya.

Bakti sosial PC ISNU setempat dalam mencegah Covid 19 membagikan 1000 masker dan 200 disinfektan. Berangkat dari MI Hidayatul Ula di Jalan Tidar, rombongan PC ISNU dan wali kota berjalan menuju pasar tradisional terdekat yaitu Pasar Ketapang.

Saat ditemui pagi itu, hampir semua pedagang sudah mengenakan masker kain sesuai protokol kesehatan. Namun masih ada saja beberapa pedagang dan pengunjung yang tidak memakai masker. Saat bertemu wali kota, banyak pedagang yang mengeluhkan sepinya dagangan mereka sejak ada Covid-19.

Pedagang lainnya pun menceritakan, sekarang banyak pembeli yang berbelanja online di pasar.

“Benyak se (banyak yang) online, Pak Wali belinya,” celetuk seorang ibu penjual sayur. Baksos tersebut juga dihadiri kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di

lingkungan Pemkot Probolinggo yang ikut agenda gowes bersama Wali Kota dan Wawali.

Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin dan Wawali Mochammad Soufis Subri bersama kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo gowes pagi di lanjutkan menuju Kampung Tangguh Semeru (KTS) Kademangan Permata Regency.

Setibanya di KTS yang terletak di Kelurahan Sumber Wetan, Kecamatan Kedopok itu Wali Kota Habib Hadi – Wawali Soufis Subri meresmikan check point dengan seremonial pengguntingan pita.

Di check point khusus kendaraan roda dua itu, tertulis mereka yang memasuki area KTS wajib memakai masker, berhenti selama 10 detik di area penyemprotan disinfektan dan segera cuci tangan sesampainya di tempat tujuan.

Pada kesempatan itu, Wawali Subri menyampaikan beberapa hal bahwa dalam kondisi pandemi

ISNU bersama wali kota Hadi, wawali Subsi bagikan masker di pasar tradisional.

Covid 19 masyarakat harus tetap waspada. Utamanya kepada lansia dan anak-anak yang harus selalu dijaga, jangan keluar dari protokol kesehatan Covid 19.

Ia juga mengingatkan tentang new normal. “Jangan sampai new normal merubah mindset bahwa

Covid 19 telah berlalu. Alhamdulillah disini sudah terbentuk Kampung Tangguh Semeru. Sesuai harapan beliau (wali kota) jangan sampai sifatnya hanya ceremonial.

Dan, kami juga berharap jangan sampai ada warga yang terpapar Covid 19,” terang Wawali.

wiwit agus pribadi/bhirawa

Wali Kota Habib Hadi berpesan agar warga memasarkan produknya melalui media sosial (medsos). “Manfaatkan medsos apapun, bisa facebook, instagram atau lainnya untuk berjualan. Karena sekarang ini medsos bisa menjadi media pemasaran yang tepat untuk UMKM,” pesannya. [wap]

LEGISLATIF

Selasa Pon, 16 Juni 2020

Halaman 3

DPRD Kabupaten Kediri Gelar Paripurna Tiga Agenda

KILAS DEWAN

KPU Mulai Tahapan Pilbup Lantik 264 PPS Gresik, Bhirawa Tahapan pemilihan bupati (Pilbup) oleh KPU, sekarang tengah di mulai dengan melantik sebanyak 264 anggota Panita Pemungutan Suara (PPS). Pelantikan kemarin tertunda karena pandemik virus Corona (Covid-19), sehingga tahapan di hentikan.

Pelantikan di selengarakan diempat kecamatan, yaitu Kecamatan Wringianom, Dukun, Kebomas, dan Balongpanggang. Pelantikan bertempat di masing-masing kecamatan, dengan mengutamakan protokol kesehatan.

Menurut Komisioner KPU Gresik Divisi Teknis Penyelenggaran Elvita Yuliati mengatakan, bahwa pelantikan PPS. Seperti di Kecamatan Kebomas, proses pelantikan diberlakukan dengan protokol ketat tapi tidak mengurangi rasa hidmat.

Pengambilan sumpah dilakukan dengan cara bergelombang, satu gelombang hanya 12 orang.

Sedangkan dalam proses pembacaan sumpah, seluruh peserta wajib menggenakan masker. Jarak mereka juga diatur, minimal satu meter. Bagi peserta yang usai dilantik, diharapkan kembali dan diganti dengan peserta yang baru datang.

“Ini dimaksudkan, agar tidak ada perkumpulan massa dengan jumlah yang besar. Sebelum masuk ruangan, para peserta ini juga diminta memakai masker. Juga membawa hand sanitizer, atau mencuci tangan dengan sabun saat hadir pada acara pelantikan,” ujarnya.

Sementara Ketua KPU Gresik Ahmad Roni mengatakan, bahwa pelantikan PPS di empat kecamatan berjalan lancar.

Sebab sebelum dilakukan pelantikan, pihaknya sudah memberikan himbauan kepada calon peserta pelantikan untuk mentaati protokol kesehatan. Dan dalam laporan ada 6 PPS yang mengundurkan diri, Alasanya karena mendapatkan pekerjaan lain. [kim]

Kediri, Bhirawa DPRD Kabupaten Kediri menggelar Rapat Paripurna dengan 3 (tiga) agenda sekaligus diruang Graha Sabha Chandha Bhirawa, mengingat saat ini Kabupaten Kediri masih dalam situasi pandemi wabah covid-19, maka rapat paripurna ini dilaksanakan dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Rapat yang hadir secara langsung adalah dua pimpinan DPRD, Ketua Fraksi, Ketua Komisi dan Ketua Badan Kehormatan sertta Ketua Badan Pembentukan Perda.

Sedangkan dua pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Kediri lainnya mengikuti rapat paripurna via video conference di rumah masing-masing.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Kediri ini beragendakan Penyampaian Laporan Kegiatan Komisi-Komisi Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019/ 2020, Penyampaian Laporan Hasil Àeses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019/2020 dan Penyampaian Rekomendasi DPRD Atas LKPJ Bupati Kediri Akhir Tahun Anggaran 2019.

Ketua DPRD Dodi Purwanto yang didampingi Wakil Ketua DPRD Muhaimin mengingatkan bahwa agenda utama dalam rapat paripurna ini adalah penyampaian rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Kediri Akhir Tahun Anggaran 2019 dimana terdapat prosesi penyerahan rekomendasi DPRD dari Ketua DPRD kepada Bupati Kediri.

DPRD Kabupaten Kediri saat menggelar rapat paripurna dengan 3 (tiga) agenda sekaligus diruang Graha Sabha Chandha Bhirawa.

Menurutnya tiga agenda dalam rapat paripurna kali ini sangat penting, karena merupakan bagian penting dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Kediri.

“Hal ini sangat penting, karena di dalam Laporan Hasil Kegiatan Komisi tersebut berisikan hasil-hasil pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD melalui Komisi-Komisi DPRD, dan Laporan Reses berisikan aspirasi warga masyarakat yang disampaikan kepada Anggota DPRD saat melaksanakan reses di Daerah Pemilihannya masing-masing, dan sangat

diharapkan aspirasi tersebut diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah,” terangnya.

Lebih lanjut menurut Dodi rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Kediri Akhir Tahun Anggaran 2019 merupakan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 71 ayat (3) bahwa DPRD memberikan rekomendasi atas pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebelum menutup rapat paripurna, Pimpinan DPRD juga menyam-

irvan cholis/bhirawa

paikan terima kasih kepada segenap Anggota Pansus LKPJ DPRD Kabupaten Kediri, meskipun di tengah wabah pandemi covid-19 telah tetap bekerja profesional dan bersungguh-sungguh melakukan pembahasan LKPJ hingga selesai.

Rapat dihadiri Bupati Kediri—Hj Haryanti Sutrisno didampingi oleh Sekretaris Daerah bersama Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Kabag Hukum dan Inspektorat Kabupaten Kediri. Sedangkan para Kepala SKPD lainya mengikuti rapat paripurna ini melalui video conference di ruang kerja kantor masing-masing SKPD. [van]

DPRD Jatim Pastikan Bantuan JPS Tepat Sasaran Surabaya, Bhirawa Anggota Komisi E DPRD Jatim, Adam Rusydi memastikan pelaksaan bantuan sosial Jaring Pengaman Sosial (JPS) dari Pemprov tepat sasaran. Politisi Golkar ini mendatangi langsung Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, Senin (15/6).

Dalam kunjungan ini, Adam ditemui sekertaris Dinsos Kabupaten Sidoarjo, Ahmad Misbah dan di dampingi oleh jajaran Dinsos Pemprov Jatim.

“Kami kesini ingin memastikan bahwa bantuan JPS dari Pemprov Jatim tepat sasaran. Kami mengapresiasi Dinsos Sidoarjo yang berhasil menyalurkan bantuan Sosial JPS dari pemprov sudah tersalurkan dengan baik,” ujar Anggota komisi E DPRD Jatim, Adam Rusydi ditemui usai bertemu dinsos Sidoarjo.

Adam mengakui dalam pertemuan dengan Dinsos sempat ada laporan terkait kendala pembagian bantuan sosial yaitu penyinkronan data penerima Bansos tersebut.

Namun permasalahan data tersebut dapat diselesaikan dengan baik antara pihak pemkab Sidoarjo dan pemerintah desa.

Oleh karena itu, pihaknya berharap kepada pemerintah di Kabupaten sidoarjo dan pemerintah desa untuk terus bersinergi memperbaiki data tentang kesehatan dan masyarakat miskin di desanya masing-masing.

Sehingga, lanjut Adam, saat ada bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi bisa tepat sasaran, dan tidak ada lagi kendala data miskin tersebut.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tetap memberlakukan protokol

istimewa

Anggota Komisi E DPRD Jatim, Adam Rusydi mendatangi Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, Senin (15/6).

kesehatan dengan memakai masker, Physcal distancing atau jaga jarak. Hal ini dilakukan untuk memutuskan rantai covid-19 di Sidoarjo,” imbuhnya.

Sementara itu Sekertaris Dinsos Kabupaten Sidoarjo—Ahmad Mis-

bah mengatakan kabupaten Sidoarjo mendapatkan bantuan JPS dari Pemprov Jatim ini sebanyak 65 ribu penerima saat masa pandemi covid 19 tersebut. Dan bantuan JPS dari pemprov Jatim ini sudah

tersalurkan 80 persen untuk tahap pertama ke masyarakat sidoarjo, serta sisanya akan diselesaikan pada Rabu mendatang.

“Tahap pertama bantuan dari pemprov Jatim ini sudah disalurkan melalui

Bank Jatim, dan pemkab Sidoarjo siap melaksanakan bantuan tahap kedua dari Pemprov Jatim,” ujarnya.

Ia menambahkan, selain bantuan dari Pemprov dan Pusat pemkab Sidoarjo juga memberikan bantuan

sosial kepada masyarakat miskin di Sidoarjo ini melalui APBD Sidoarjo yaitu sebanyak 135. 572 ribu kepada penerima bantuan buat masyarakat Sidoarjo yaitu berupa sembako. [geh]

Keluarkan Dua SK Sekaligus, DPP Ingin PAN Lamongan Solid Interpelasi Kali Lamong Husnul Aqib di Tunjuk DPP Jadi Wakil Ketua Dewan Mulai Jalan Tiga Fraksi Lamongan, Bhirawa Gelombang politik di internal Partai berlambang matahari di Lamongan membuat Dewan Pengurus Pusat Partai (DPP) Amanah Nasional ahirnya mengeluarkan dua Surat Keputusan (SK) sekaligus untuk Dewan Perwakilan Daerah(DPD) Lamongan.

Dua surat itu pertama tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Wakil Ketua DPRD Lamongan di tubuh Fraksi dan SK kedua adalah tentang resuffle pengurus DPD. Turunnya dua SK DPP yang di bacakan langsung di depan konstituen DPD PAN Lamongan oleh Wakil Sekretaris Jendral DPP Fikri Yasin. Mengingat telah di cabutnya SK DPP semula yang sempat memicu konflik internal.

Dalam surat DPP tersebut Husnul Aqib di tunjuk menjadi Pimpinan Dewan dengan status Penggantian

Antar Waktu dan Ketua DPD PAN Lamongan yang didampingi Ali Mahfudl sebagai Sekretarisnya.

“Kehadiran saya menjawab semua yang terjadi di Lamongan. Dinamika PAN di Lamongan adalah sesuatu hal yang banyak terjadi di partai lain dan penyegaran adalah hal yang biasa terjadi,” kata Wakil Sekjen Fikri Yasin kepada wartawan, Senin (15/6) di rumah PAN usai membacakan SK. Wasekjen DPP PAN lebih jauh menjelaskan, di surat pertama kita memuat terkait resufle kepengurusan di DPD Lamongan. Sementara di surat kedua, SK Saudara Aqib yang akan menggantikan Wiji sebagai pimpinan Dewan.

“Pergantian ini bukan berarti kesalahan. Tetapi pyur karena seluruh aspirasi semua kader yang sudah kita dengar, pelajari dan menjadi salah satu pertimbangan,” jelasnya.

alimun hakim/bhirawa

Wakil Sekretaris Jendral Fikri Yasin menyerahkan Surat Keputusan DPP ke Ketua DPD PAN Lamongan Husnul Aqib di markas partainya dan berlanjut ke Sekretariat DPRD.

Dalam partai politik, lanjutnya, keputusan DPP tentu pertimbanganya juga untuk arah politik sekian tahun ke depan. Komunikasi juga sudah kita lakukan di tingkat Provinsi.

“Tetapi catatanya, semua tetaplah kader kita dan kita rangkul semua untuk perjalanan PAN Lamongan yang lebih solid dan lebih baik untuk

persiapan agenda selanjutnya hingga 2024,” tandasnya.

Disinggung soal rekomendasi Pilkada yang notabenya PAN Lamongan memiliki 8 kursi , Fikri Yasin memastikan, sampai detik ini rekomendasi DPP itu masih ke Pak Aqib untuk mencari pasangan Wakilnya dan bergandengan menjadi Cawabup itu boleh. [aha]

Pilkada 2020 KPU Akan Tambah 300 TPS

Trenggalek, Bhirawa Sebagai langkah pencegahan covid-19 saat Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Trenggalek mengurangi masing-masing pemilih di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pilkada tanggal 9 Desember untuk menyesuaikan dengan protokol kesehatan.

Ketua KPU Kabupaten Trenggalek—Gembong Derita Hadi mengatakan untuk penerapan protokol kesehatan pada pelaksanaan Pilkada Kabupaten Trenggalek yang akan diseleng-

garakan pada tanggal 9 Desember tahun 2020, KPU akan lakukan penambahan TPS agar jumlah pemilih tidak menumpuk terlalu banyak di setiap TPS. “Saat ini PKPU tahapan pungut hitung belum keluar, namun yang jelas, pada saat pemungutan suara di masa Covid-19, demi keamanan kita pake alat pelindung diri (APD) seperti masker, thermal gun, hand sanitaizer atau sabun untuk cuci tangan. Selain itu penambahan TPS ini sebagai syarat penerapan protokol kesehatan Covid-19 pada saat dilaksanakan pencoblosan

agar tidak terlalu banyak orang yang berkumpul,” ungkap gembong. Senin (15/6).

Jumlah penambahan TPS di Kabupaten Trenggalek , Gembong mengaku dari 157 desa dan kelurahan pada pilkada 2020 ada sekitar 300 TPS. “Pelaksanaan Pilkada harus menyesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19 dan kami akan melakukan penataan ulang. Sebelumnya jumlah TPS yang ada sebanyak 1250, sedangkan setiap TPS dipergunakan maksimal 800 pemilih. Namun berdasarkan aturan baru jumlah pemilih setiap TPS maksimal 500 orang,” tuturnya. [wek]

Gresik, Bhirawa Rapat pimpinan sebagai tindak lanjut hak interpelasi DPRD Gresik, kepada Bupati Gresik Sambari Halim Radianto. Terkait dengan progres normalisasi Kali Lamong yang sempat mandek, garagara pandemik Covid-19.

Sekarang mulai babak baru, tiga fraksi serahkan materi.

Menurut Ketua DPRD Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan, bahwa rapat pimpinan bersama masing-masing ketua fraksi terkait materi. Yang akan di ajukan pada bupati, sebelum di ajukan bupati pastinya akan dirumuskan lebih dahulu dengan tim ahli.

“Kemarin karena ada PSBB Covid-19, belum bisa di tindak lanjuti. Sekarang sudah new normal, baru kita lanjutkan. Sebab ini juga sudah menjadi agenda dewan, harus tetap di lanjukan interpelasi kali lamong,” ujarnya.

Tiga fraksi yang menyerahkan materi adalah, fraksi Nasdem, Golkar dan PDIP dengan jumlah kursi di dewan 27 kursi dari jumlah keseluruhan 50 kursi anggota dewan. Materi lebih dulu akan di lakukan pendalaman oleh staf ahli, setelah selesai

disusun baru akan di kirim pada Bupati.

Ada tiga poin yang akan dibahas dalam sidang interpelasi, antara lain kelanjutan progres penanganan Kali Lamong. Rencana kebijakan kolaborasi dengan pemerintah Provinsi, dan beberapa daerah yang ikut terdampak. Serta kejelasan dari pembentukan tim khusus penanganan Kali Lamong, oleh Pemkab Gresik pada Januari 2020 lalu.

Di tambahkan Fandi Ahmad Yani, bahwa renacanya pertanyaan akan dikirimkan seminggu sebelum DPRD Gresik menggelar paripurna. yang akan di gelar awal Juli nanti, materi berdasarkan temuan dilapangan, hasil sidak serta berbagai hearing dari seluruh komisi yang pernah dilakukan.

Sebab dampak banjir tahunan, pada sektor ekonomi, pertanian, sosial hingga berbagai kerusakan infrastruktur akibat meluapnya sungai sepanjang 107 kilometer itu.

Senada juga di katakan oleh Ketua Fraksi PKB Abdul Qodir, bahwa yang menarik adalah proses pembebasan sejak 2010 lalu, belum juga mendapat hasil maksimal. [kim]

OPINI

Selasa Pon, 16 Juni 2020

TAJUK

RUU Ideologi Pancasila DASAR ideologi negara, Pancasila, akan memperoleh penguatan melalui penerbitan undang-undang (UU). DPR ber-inisiastif membuat draft RUU (Rancangan UndangUndang) Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Diperlukan partisipasi masyarakat luas, sampai RUU tentang Pancasila berisi peraturan pokok yang strategis. Serta penegasan Pancasila bukan milik satu golongan masyarakat berdasar agama, suku, ras, dan ke-parpol-an. Melainkan milik bangsa Indonesia.

“Dasar negara Pancasila sudah final,” kata Rais Aam PBNU, KH Achmad Shiddiq. Pernyataannya itu disampaikan pada khutbah iftitah (pidato awal) sebagai pucuk pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama’ (NU) akhir muktamar NU ke-27. Tak dinyana, pernyataan Rais Aam PB-NU itu, diulang berkali-kali oleh enam presiden RI, dengan kalimat yang sama persis. Pengulangan pernyataan ke-final-an dasar negara, menunjukkan masih perlu penguatan Pancasila.

Kefinalan Pancasila wajib “terbaca” secara tekstual dalam RUU Haluan Ideologi Pancasila. Harus tercantum dalam pasalpasal awal, yang menunjukkan realita adat (kebiasaan) setiap warga negara Indonesia. Pancasila bukan ideologi ke-mayoritasan masyarakat (secara demokrasi). Melainkan digali dari budaya sehari-hari bangsa Indonesia. Seluruh sila dalam Pancasila mencerminkan perilaku sehari-hari setiap bangsa Indonesia.

Bahkan seluruh produk kebijakan pemerintah wajib “berasa” Pancasila. Seluruh regulasi (undang-undang dan peraturan), sampai Peraturan Daerah, Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri, wajib ditimbang dengan asas Pancasila. Begitu pula Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati (Perbup), dan Peraturan Walikota (Perwali) wajib ada rasa Pancasila. Terutama kebijakan urusan tanah, kemudahan akses permodalan, serta perlindungan usaha mikro, dan kecil (UMK), tidak dibiarkan bersaing dengan holding company (perusahaan skala besar).

Falsafah dasar negara Pancasila, masih perlu penguatan lebih sistemik dan terstruktur. Karena masih terdapat komunitas eksklusif ektrem kiri, dan kanan, meng-anggap Pancasila belum final. Masih terasa upaya ingin menggantikan Pancasila.

Tetapi mayoritas (lebih dari 90%) rakyat Indonesia akan selalu melawan setiap upaya mengganti dasar negara. Termasuk kalangan perguruan tinggi, kini lebih intensif “merawat” Pancasila, melalui kurikulum bela-negara. Serta aksi deradikalisasi lebih sistemik.

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila sudah mulai menuai “partisipasi” masyarakat luas, berupa penolakan beberapa pasal. Harus diakui, terdapat pasal yang tidak berguna, karena bisa mengesankan “dominasi” kelompok. Serta pasal yang dianggap kontroversial. Termasuk konsiderans klausul “menimbang,” dan klausul “mengingat” dalam struktur UU. Banyak kritisi masyarakat yang harus diakomodir oleh kalangan DPR dan pemerintah.

Dalam klausul “mengingat,” setiap RUU wajib menuliskan pasal-pasal dalam UUD. Selain UUD, juga dan yang “setara” dengan UUD, yakni Ketetapan MPR. Dalam hal RUU Haluan Ideologi Pancasila, seyogianya dimasukkan Ketetapan MPRS Nomor 25 tahun 1966. TAP MPR ini berisi larangan PKI sebagai organisasi terlarang. Serta larangan menyebarkan paham ajaran komunisme. Bahkan TAP MPR tidak dapat dibatalkan oleh siapapun). TAP MPR hanya bisa dicabut melalui TAP juga, dalam sidang MPR. Juga terdapat pasal yang dianggap kontroversial dalam RUU Haluan Ideologi Pancasila. Antara lain, pasal 7, yang memapar “kisah” memeras (memotong) Pancasila menjadi Trisila, dan Ekasila. Pasal ini sangat tidak elok tercantum, karena dapat menjadi pertanda RUU milik golongan (parpol) tertentu. Seharusnya tidak perlu terdapat “kisah” perjalanan penetapan Pancasila sebagai falsafah dasar negara dalam RUU. “Kisah” Pancasila seyogianya tercantum dalam buku sejarah, bukan dalam RUU. RUU Haluan Ideologi Pancasila, digagas oleh DPR-RI, dan disetujui oleh Badan Legislasi masuk agenda pembahasan.

Namun, masih diperlukan waktu panjang memperbaiki draft RUU sampai “layak” dibahas. Bisa jadi RUU tidak berlanjut, dan dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional. [*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Menanti Kurikulum Baru di Tengah Pandemi WABAH pandemi Covid-19 yang hingga kini masih menunjukkan indikasi belum-belum juga mereda di negeri ini. Merujuk data merdeka.com, (13/6), Sabtu 13 Juni 2020, pukul 12.00 WIB, menunjukkan, jumlah pasien yang dinyatakan positif virus Corona bertambah 1.014 orang. Sehingga total menjadi 37.420 orang. Jumlah pasien sembuh bertambah 563 orang. Jadi, dengan demikian total pasien sembuh menjadi 13.776 orang.

Sementara untuk pasien meninggal bertambah 43 orang. Hingga hari ini sebanyak 2.091 orang meninggal karena Corona.

Melalui data tersebut sekiranya bisa tersimpulkan bahwa penyebaran Covid-19 ini masih masiv terjadi di negeri ini.

Kenyataan itu, tentu saja membawa kegelisahan kita bersama.

Pandemi ini terbilang menjadi ujian berat buat kita semua tanpa terkecuali. Begitupun, dampak dari pendemi ini hampir dirasakan oleh semua sektor, termasuk sektor pendidikan.

Melalui pandemi inipun, proses belajar dan pembelajaran sudah banyak yang berubah. Salah satu adalah penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Mengingat wabah pandemi Covid-19 di negeri ini, jika dirujuk melalui data belum ada indikasi menurun. Wajar adanya, jika para orang tua masih belum siap jika putra putrinya harus masuk sekolah.

Merujuk dari data survey sebanyak 85,5% orang tua cemas jika sekolah dimulai pada pertengahan Juli ini. Sebaliknya sekitar 65% anak berharap dapat bersekolah kembali. Harapan yang dapat dipahami karena anak sudah terlalu lama tinggal di rumah, ada kejenuhan dan rindu suasana sekolah. Berbeda dengan itu, guru 57% siap kembali mengajar dan 43% memilih mengajar dari rumah, (cnnindonesia.com, 9/6).

Mengenai persoalan masuknya tahun ajaran baru, hingga saat ini belum ada kabar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tentang kurikulum darurat tersebut. Terlebih, tahun ajaran baru sudah semakin dekat, yakni 13 Juli mendatang. Semua itu tentu demi keselamatan guru, siswa dan orang tua menjadi prioritas. Jadi dengan demikian kita tunggu saja keputusan dari Mendikbud, Nadiem Makarim tentang kurikulum baru di tengah pandemi.

Asri Kusuma Dewanti Pengajar FKIP Universitas Muhammadiyah Malang

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

Halaman 4

“Revolusi Senyap” Itu Bernama Pandemi Covid -19 Revolusi adalah salah satu cara untuk merubah peradaban.Tengoklah revolusi Perancis (1787). Demikian pula revolusi Rusia yang terjadi pada pertengahan pertama tahun 1917. Tidak ketinggalan revolusi China (Tiongkok) pada tahun 1911-1916 yang demikian luar biasa bagi perubahan tata kehidupan negara tirai bambu tersebut.

R

evolusi di ketiga negara tersebut ada kesamaan yaitu perubahan sosial radikal yang berlangsung dalam jangka waktu yang relatif pendek dan hampir selalu disertai kekerasan dan pertumpahan darah.

Namun demikian ada revolusi yang tidak disertai kekerasan atau percepatan-percepatan yang relatif mendadak dalam proses perkembangan yang berlangsung lama.

Itulah yang terjadi dengan perkembangan ekonomi Inggris dimana terjadi perkembangan industri dan perdagangan yang sangat cepat dan hampir eksplosif yang berlangsung pada akhir abad ke-18 dimana itu yang sekarang dikenal sebagai Revolusi Industri (RIN). Setelah sekian lama berlalu kita belum pernah lagi mengalami revolusi lagi yang demikian hebat hingga merubah tatanan dunia secara keseluruhan.

Mungkin perang dunia 1 dan 2 serta krisis ekonomi 1998 yang bisa dikatakan setingkat dengan ketiga revolusi yang menguncang dunia tersebut.

Maka pada awal 2020 ini menurut penulis munculah tipologi revolusi ketiga yaitu “revolusi senyap” (Sillent Revolusion) berupa pandemi Covid-19. Dimana revolusi ini berjalan tanpa kekerasan fisik yang dilakukan manusia, tanpa pertumpahan darah, tetapi korban manusia hampir seluruh dunia mengalaminya.

Revolusi Senyap Pandemi Covid-19 Dunia kini sedang memasuki babak transisi menuju masyarakat digital akibat dari Pandemi Covid-19 ini. Setelah sebelumnya sejarah revolusi dunia mulai dari era pertanian (agraris), menuju era Industri disusul era teknologi dengan diketemukannya komputer. Kemudian era digital dengan ditemukannya internet.

Maka “revolusi senyap” yang terjadi sekarang ini adalah mendorong orang seluruh dunia untuk masuk

S

ya “revolusi senyap” dari pandemi Covid-19 ini nyawa setiap manusia di dunia menjadi terancam oleh gerakan tanpa bentuk dari virus ini.

Melahirkan ke arah ciber space New Normal (dunia maya/ digital) Setiap orang di seluruh secara lebih masif dan dunia sekarang dipaksa Oleh : intens akibat Pandemiuntuk menyesuaikan Untung Dwiharjo Covid-19 ini. Mengapa diri untuk adaptif deini dikatakan revolusi ngan covid-19. Dimana senyap? Karena revmereka harus mengubah olusi akibat pandemi Covid-19 ini kebiasaan yang selama ini ada sebetidak disengaja atau tidak dirancang lum Covid-19 menjadi kebiasaan secara natural karena wujud virusnya baru seperti bekerja dari rumah (work tidak tampak oleh mata. Sehingga form home), tinggal di rumah (Stay at muncul istilah dengan sebutan orang Home), memakai masker, melakukan tanpa gejala (OTG) bagi orang yang jarak sosial (social distancing) serta tanpa sadar menyebarkan virus Covid- kebiasan cuci tangan dan melakukan 19 ini. kegiatan atau pertemuan secara virtual Padahal menurut pandangan awam (online).Semuanya dilakukan agar dinilai sehat. Sehingga Covid-19 ini tidak terkena virus Covid1-19 yang

Perubahan pola hidup manusia di dunia akibat revolusi senyap Pandemi covid-19 ini terutama beralihnya saluran pertemuan manusia dari sarana fisik (kontak fisik) berubah ke kontak pertemuan virtual (online) sehingga ruang sosial manusia bermigrasi ke dunia maya (online).

melakukan serangan tanpa bentuk kepada manusia yang sehat. Sehingga bisa mengancam keselamatan manusia yang terkena virus tersebut tanpa calon korban menyadari.

Oleh karena itu diperlukan kesadaran bagi setiap individu bahwa hidupnya harus berubah untuk menanggkal setiap serangan Covid 19 ini.Dengan cara mematuhi protokol kesehatan Covid-19 yang selama ini digencarkan pemerintah.Karena adan-

sangat mematikan ini.

Kebiasaan lama seperti berkerumun, pertemuan organisasi atau profesi yang mengandalkan permuan fisik (tatap muka) sekarang dikurangi atau sebisa mungkin dihindari, bahkan kalau bisa ditiadakan. Sehingga revolusi Senyap Pandemi Covid-19 melahirkan “anak kandung” berupa tatanan dunia baru dan masyarakat yang berubah drastis. Perubahan inilah yang sekarang dikenal sebagai

“New Normal.”

Menurut juru bicara Pemerintah untuk penanganan Covid -19 Achmad Yurianto istilah New Normal lebih menitik beratkan perubahan budaya masyarakat untuk terbiasa hidup sehat. Kebiasaan seperti rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menggunakan masker saat bepergian, menghindari kerumunan massa, dan juga menjaga jarak fisik saat berinteraksi dengan orang lain (physical distancing). Mau tidak mau, suka tidak suka, suka rela atau terpaksa setiap manusia harus menyesuaikan dengan “new normal” ini. Ia mengubah kebiasaan lama ke kebiasaan baru yang mungkin berbeda 180 derajat dengan kebiasaan sebelum pandemi covid-19 ini mewabah. Semuanya di lakukan untuk bisa terhindar atau setidaknya meminimalisir resiko untuk terinfeksi virus-19 ini.

Beralih ke Cyber Space Perubahan pola hidup manusia di dunia akibat revolusi senyap Pandemi covid-19 ini terutama beralihnya saluran pertemuan manusia dari sarana fisik (kontak fisik) berubah ke kontak pertemuan virtual (online) sehingga ruang sosial manusia bermigrasi ke dunia maya (online).

Sehingga aplikasi sperti Zoom Meeting, Skype,Google Hangouts, Google Meet, dan belasan apliksi lainnya begitu populer untuk memenuhi kebutuhan interaksi sosial masyarakat.

Sehinga walaupun tidak ada pertemuan fisik tapi tetap bertemu dalam dunia online untuk keperluan bisnis atau rapat dan interaksi sosial lainnya.

Demikian juga perilaku masyarakat dalam berbelanja pun berubah dengan lebih banyak melakukan belanja online lewat situs belanja online.

Hampir semuanya berpindah ke Cyber Space (ruang virtual/maya).

Demkianlah ternyata revolusi senyap Pandemi Covid-19 ini telah melahirkan era “New Normal” masyarakat dunia. Kini kita bisa mengucapkan selamat datang ekonomi virtual dan masyarakat cyber di era “New Normal” akibat “revolusi Senyap” pandemi Covid-19 ini. Anda setuju?

Peneliti pada LAZNAS YDSF, Alumnus Fisip Unair

Membaca Dilema Penyelenggaraan Pilkada 2020

iapa sangka perpolitikan tanah air bisa sekacau ini. Pandemi global virus Covid-19 yang berasal dari kota Wuhan di Tiongkok itu telah meluluhlantakkan demokrasi kita. Virus ganas yang muncul bulan Desember tahun lalu itu telah memaksa memukul mundur pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020. Penyelenggara pilkada seperti KPU dan Bawaslu terpaksa harus merombak ulang perencanaan tahapan yang sudah ditentukan sejak awal.

Pilkada yang awalnya akan digelar pada 23 September 2020 di 270 daerah tersebut kini terpaksa harus diselenggarakan pada 9 Desember 2020. Ini adalah penundaan pilkada yang ketiga kalinya dalam lintasan sejarah pemilihan kepala daerah di tanah air. Setelah sebelumnya peristiwa serupa juga pernah terjadi pada tahun 2005 di Aceh dan tahun 2006 di kota Yogyakarta. Keduanya terpaksa harus menunda pilkada disebabkan bencana tsunami dan gempa bumi.

Ironinya kini adalah apakah mungkin dalam kondisi seperti ini perhelatan pilkada 2020 akan berjalan aman-aman saja. Meskipun Komisi II DPR RI, Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP telah menyepakati jumlah pemilih maksimal 500 pemilih per-TPS dengan tetap mematuhi protokol kesehatan (03/06). Namun siapa yang dapat menjamin keselamatan pemilih ketika pilkada tetap diadakan di tahun ini.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menawarkan tiga opsi penundaan pilkada serentak. Opsi pertama, pilkada ditunda selama 3 bulan (9 Desember 2020).

Opsi kedua, pilkada ditunda selama 6 bulan (17 Maret 2021). Opsi ketiga, pilkada ditunda selama 12 bulan (29 September 2021). Akhirnya Pemerintah, DPR dan lembaga penyelenggara pemilu sepakat bahwa pikada

Bahkan ada trauma 2020 akan digelar pada 9 yang amat mendalam Desember mendatang. bagi penyel enggara Alasan kuat pilkada pemilihan di tataran akar serentak tetap digelar rumput. Hal itu terlihat tahun ini menurut Menketika Komisi Pemilihteri Dalam Negeri Tito an Umum (KPU) di seKarnavian lantaran tidak bagian kota/kabupaten ada jaminan pandemi merasa kesulitan mencari Covid-19 akan selesai di pendaftar anggota PPS tahun 2021. Selain itu urpada tahapan pilkada Oleh: gensi pertanggungjawaM. Ibnu Rizal serentak tahun ini. Seban kepemimpinan dan hingga mengharuskan keteraturan pergantian sebagian KPUD di tanah kepemimpinan adalah air memperpanjang masa hal yang tak kalah pentingnya. Itulah sebabnya pelaksanaan pendaftaran PPS. Terlihat betapa beratpemilihan kepala daerah (Pilkada) nya menjadi penyelenggara pemilihan serentak tetap harus diselenggarakan di tingkat bawah. Dengan honor yang tak seberapa ditambah lagi masih didi tahun 2020.

Akan tetapi Dewan Perwakilan selimuti rasa trauma.

Memang Pemilihan Umum (PemiDaerah (DPD) RI secara tegas menolak pelaksanaan pilkada serentak lu) 2019 dan Pemilihan Kepala Daerah yang digelar 9 Desember mendatang. (Pilkada) 2020 beda persoalannya.

Komite I DPD RI telah melayangkan Ketika pemilu 2019, korban yang surat DPD RI No PU.04/1097/DPDRI/ berjatuhan diakibatkan beban kerja VI/2020 tentang Pernyataan Sikap yang amat berat. Akan tetapi pada Penolakan terhadap Penyelenggaraan penyelenggaraan pilkada 2020 ini Pilkada Serentak tahun 2020. Penolak- yang menjadi risikonya adalah dapat an tersebut cukup beralasan lantaran berpotensi menjadi sarang penyebaran melihat keselamatan masyarakat di virus Covid-19.

Tentunya kita semua tidak ingin tengah Covid-19. Selain itu juga mengacu pada doktrin yang diterima secara peristiwa serupa terulang kembali pada universal, yaitu “salus populi suprema perhelatan pilkada tahun ini. Apalagi lex esto”, keselamatan rakyat adalah Indonesia merupakan negara yang masih dikatakan belum sepenuhnya hukum tertinggi. aman dari pandemi Covid-19. Para pemangku kebijakan hendaknya kembali Memori Pilu Pemilu 2019 Catatan hitam memori pilu pemilu memikirkan secara matang-matang un2019 masih terbayang-bayang dalam tuk menggelar pilkada dalam situasi benak kita. Peristiwa kelam itu telah darurat seperti ini. Jangan sampai catamenyisahkan luka atas tragedi kema- tan demokrasi kita hanya berisi dengan nusiaan. Sehingga membuat 3.778 cucuran darah dan tangisan air mata jiwa jatuh sakit hingga merenggut akibat banyak korban berjatuhan.

554 nyawa yang terdiri dari petugas KPPS, pengawas pemilu, dan aparat Anggaran Membengkak Dampak siginifikan akibat digelarnya keamanan. Para pejuang demokrasi yang gugur di medan TPS tersebut pilkada serentak 9 Desember 2020 tentunya tak boleh luput dari ingatan. mendatang ialah pada pembengkakan Sekali lagi keselamatan rakyat adalah anggaran pilkada. Sebelum datangnya Covid-19, anggaran yang dibutuhkan hukum tertinggi.

untuk pilkada 2020 di 270 daerah mencapai Rp 14 triliun. Ketika tahapan pilkada dihentikan pada akhir bulan Maret lalu, masih ada Rp 9 triliun yang belum terpakai. Artinya sejak tahapan pilkada berlangsung, Dana yang sudah terpakai mencapai Rp 5 triliun.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengajukan tambahan anggaran pilkada yang berkisar antara Rp 4,5 triliun hingga Rp 5,6 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk melanjutkan tahapan pilkada agar tetap berjalan sesuai protokol kesehatan Covid-19. Dalam rapat dengar pendapat antara KPU dan Bawaslu bersama Komisi II DPR, DKPP, dan Mendagri berkesimpulan bahwa anggaran tersebut disepakati untuk dipenuhi melalui sumber APBN dengan memperhatikan APBD tiap daerah (03/06).

Melihat besarnya anggaran pilkada 9 Desember 2020 mendatang nampaknya ini menjadi masalah baru dalam sengkarut ekonomi kita. Pasalnya sejak Covid-19 melanda tanah air, ekonomi negara perlahan terlihat mulai goyah. Bahkan anggaran untuk pengendalian Covid-19 masih belum sepenuhnya merata di masyarakat.

Masalahnya cukup kompleks, mulai dari carut-marutnya data penerima bantuan hingga pengadaan alat pelindung diri (APD) yang terbatas.

Masih ada waktu bagi para pemangku kebijakan untuk sama-sama menimbang dan mengkaji secara serius masalah ini. Kita sadar bahwa keteraturan pergantian kepemimpinan kepala daerah merupakan hal yang penting untuk tetap dilaksanakan. Agar sistem demokrasi kita tetap stabil dan sesuai perencanaan. Ada baiknya jika penyelenggara yang berwenang berpikir ulang agar pilkada tetap berjalan sesuai tahapan dengan jaminan keselamatan tanpa pembengkakkan anggaran.

Mahasiswa FAI UMM, Pegiat di Peace Literacy Network Malang

PEMIMPIN UMUM/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI : Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN, Zainal Ibad REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah Fotografer: Trie Diana Indahwati Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

PELAYANAN PUBLIK Polije Sumbangkan Robot Penyemprot Disinfektan Halaman 5

Selasa Pon, 16 Juni 2020

Bondowoso, Bhirawa Politeknik Negeri Jember (Polije) menyumbangkan robot penyemprot disinfektan ke RSUD dr Koesnadi Kabupaten Bondowoso. Robot ini diberi nama Goodbye Covid Robot (GCR). Robot ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan penyemprotan di dalam gedung, baik perkantoran maupun rumah sakit.

Penyerahan bantuan robot tersebut diserahkan secara simbolis oleh Direktur Polije Saiful Anwar Stp.Mp kepada Bupati Bondowoso, Drs KH Salwa Arifin di Pendopo setempat, Senin (15/6). Yang disaksikan langsung oleh Tjahjo Widodo, SH.M.Hum Bakorwil V Propinsi Jawa Timur.

Direktur Polije Saiful Anwar menyampaikan, bahwa, perguruan tinggi memiliki kewajiban menyiapkan produk yang dapat bermanfaat mengatasi solusi pandemi Covid19. Salah satunya seperti robot yang sudah diciptakan

anak didiknya itu.

“Goodbye Covid-19 Robot (GCR) merupakan inovasi karya mahasiswa jurusan teknologi informasi Politeknik Negeri Jember, mampu membantu menyemprotkan disinfektan, yang menghasilkan sinar UV yang bermanfaat untuk melawan pandemi Covid19,”katanya.

Dia mengaku, saat pelaksanaan program kuliah dari rumah yang dikarenakan pandemi Covid-19 ini, tidak meyurutkan semangat dan kreatifitas Dosen dan Mahasiswa Politeknik Negeri Jember (Polije)

untuk menghasilkan karya dan prestasi yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Hal ini dilakukan oleh tim Robotika Polije yang terdiri dari Dosen Pembina dan Mahasiswa Jurusan Teknologi Industri dan jurusan lain yang beberapa waktu silam telah berhasil menjuara kontes robit tani Indonesia di Semarang, dengan merebaknya pandemi Covid-19, telah menciptakan robot penyemprot disinfektan, yang dinamai Goodbye Covid-19 Robot (GCR) itu.

“Ini merupakan yang kedua setelah kita serahkan ke kabupaten Jember, kedepannya kami akan upayakan untuk robot pengantar obat,”imbuhnya.

Diterangkannya, bahwa saat ini pandemi Covid-19 eskalasinya belum mereda secara keseluruhan. Sehingga kedepan, pihaknya sudah menyiapkan riset dan development untuk robot yang dapat

mengantar obat.

“Jadi tenaga kesehatan baik dokter, perawat tidak harus langsung berinteraksi dengan pasien.

Cukup dengan perantara robot baik mengantar obat atau fungsi yang lainnya. Sehingga pandemi Covid-19 yang ada di pasien dan lingkungannya dapat di minimalisir mengkontaminasi nakes dan para dokter yang ada,” jelasnya.

Lanjut dia, tidak hanya Bondowoso saja yang menerima bantuan ini. Tetapi kabupaten yang lain juga sudah dipersiapkan.

“Kami memproduksi sesuai kebutuhan. Paling tidak untuk rumah sakit daerah. Kebetulan tadi kepala badan koordinator wilayah V Jember yang mengantar. Tentunya Kami akan persiapkan kabupaten-kabupaten di bawah koordinasi wilayah,” terangnya.

Ditempat yang sama, Bupati Bondowoso Drs KH Salwa Arifin mengaku sangat terban-

tu dengan sumbangsih Poltek Jember ini. Terutama dalam penanganan Covid-19.

“Sehingga dengan robot ini, tak ada lagi kekhawatiran manusia akan tertular saat menyemprotkan disinfektan,” ungkap bupati.

Atas nama pemerintah Kabupaten Bondowoso, Bupati Salwa mengucapkan banyak terima kasih, atas bantuan yang diberikan.

“Saya sampaikan terimakasih, karena sudah sangat peduli pada penanganan Covid-19. Terus terang memang kami sangat membutuhkan, karena keterbatasan anggaran, namun dengan bantuan ini bisa membantu kami, semoga bisa bermanfaat. Insyaallah kami akan menggunakan sebaik-baiknya,” imbuhnya.

Informasi dihimpun, robot buatan mahasiswa Poltek ini untuk membantu mendisinfeksi ruangan atau tenaga medis.

Ihsan Kholil/Bhirawa

Secara simbolis saat penyerahan bantuan Goodbye Covid Robot (GCR) oleh Direktur Polije Saiful Anwar Stp.Mp kepada Bupati Bondowoso, Drs KH Salwa Arifin di Pendopo Bupati kemarin.

Robot ini menggunakan remot kontrol PlayStation 2. Dengan jarak semprot 1-2 meter.

Robot versi II ini, bisa dikontrol dari jarak 20 meter, sehingga petugas yang melakukan penyemprotan tak harus masuk ruangan. Alat ini berkapasitas 5,5 liter cairan disinfektan.

Pantauan di lokasi, selain 1unit robot Goodbye Covid Robot (GCR), Poltek Jember juga memberikan bantuan beras organik sebanyak 100 bungkus dengan berat 5kg persatuan dan sejumlah 100 buah APD (Face Sheild) kepada Pemkab Bondowoso. [san]

LINTAS PELAYANAN

Sekda : Pesepeda di-Swab Covid-19 Tulungagung, Bhirawa Euforia pesepeda yang ramai-ramai kumpul di Alun-Alun Kota Tulungagung pada malam Minggu kemarin membuat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tulungagung, Sukaji, prihatin. Ia pun membuka peluang jika hal itu terus terjadi para pesepeda tersebut bakal dilakukan rapit test dan bahkan swab Covid-19.

“Kalau tetap nekad kumpul-kumpul nanti di rapid test saja,” ujarnya saat ditemui di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Senin (15/6).

Bahkan mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung yang saat ini juga menjabat sebagai Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung menyatakan para pesepeda itu tidak hanya akan dirapid test tetapi juga bakal diambil sampel swabnya. “Jadi tidak hanya dirapid, bisa saja pesepeda yang kumpul-kumpul juga langsung diswab saja,” tandasnya.

Sukaji pantas kecewa dengan para pegowes yang tidak memperhatikan protokol kesehatan selama masa transisi menuju new normal life selama pandemi Covid-19 masih berlangsung.

Mereka Sabtu (13/6) malam atau malam minggu kemarin banyak berkumpul di Alun-Alun Kota Tulungagung tanpa jaga jarak dan sebagian tidak menggunakan masker. [wed]

Kadin Jatim: Biaya Rapid Test Sebaiknya Ditanggung Pemerintah Surabaya Bhirawa Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim menilai kebijakan pemerintah yang mewajibkan kalangan industri dan pengusaha untuk melaksanakan Rapit Test secara mandiri sangat memberatkan. Padahal kondisi mereka saat ini sangat terpuruk akibat pandemi Covid-19.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Perdagangan Nomer 12/2020 yang tentang pemulihan aktivitas perdagangan yang dilakukan pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan New Normal.

Untuk itu, Kadin Jatim minta biaya rapid test sebagai syarat membuka usaha bagi kalangan industri di masa normal baru ditanggung pemerintah. “Karena selama masa pandemi COVID-19 sebagian besar pengusaha mengalami kerugian, dan sepatutnya tidak dibebani dengan kewajiban tersebut,” tegas Ketua Umum Kadin Jatim, Adik Dwi Putranto saat Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Organisasi Kadin Jatim dengan Kadin Kab/Kota secara virtual, Surabaya, Menurutnya, saat ini sudah ada beberapa daerah yang telah mewajibkan kalangan industri melakukan rapid Test mandiri sebagai syarat membuka kembali usaha/industrinya, diantaranya Bojonegoro dan Gresik. Untuk itu, ia juga meminta kepada Kadin Kabupaten dan Kota untuk memberi masukan kepada Pemda masing-masing. [ma]

Meetingzoom selalu dilakukan Kadin Jatim selama Stay at Home

Manjemen Hotel Ijen Suite memberlakukan standart protokol bagi setiap tamu yang datang

Okupansi Hotel di Kota Malang Mulai Membaik Malang,Bhirawa Pandemi Covid-19 membawa dampak yang luar biasa bagi dunia perhotelan. Bebarapa hotel di Malang bahkan tutup, dan merumahkan karyawanya saat Kota Malang, memasuki masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kini menuju New Normal hunian hotel mulai membaik.

Memasuki masa transisi menuju New Normal disambut baik oleh dunia usaha. Salah satunya usaha perhotelan yang sudah bisa kembali beroperasi stelah PSBB Malang Raya diakhiri.

Masa transisi menuju New Normal diambil untuk kembali meningkatkan dan mendorong perekonomian masyarakat Kota Malang. Meski diakui perjalanan menuju new normal tidaklah mudah tetap berjalan sebagaimana mestinya. Tapi, tampaknya upaya itu tidaklah mudah.

Dwi Cahyono, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Malang, mengutarakan pihaknya mencatat, seiring berjalannya masa transisi menuju New Normal, tingkat hunian hotel-hotel di Kota Malang yang sudah kembali beroperasi, sudah mulai ada tetapi belum menunjukkan peningkatan berarti.

Ia menyatakan, memang hampir semua perhotelan di Kota Malang telah kembali beroperasi. Namun, jumlah tamu yang melakukan kunjungan sejauh ini masih di sangat rendah.

“Yang sudah buka ini juga masih tidak ada tamu. Masih di bawah 10 persen (pen-

gunjung hotel), ada yang diatas itu tapi masih jauh dari harapan,” ujar Dwi Cahyono.

Dwi menjelaskan, pihaknya memang sudah memprediksi hal itu. Sebab, tamu-tamu hotel yang mayoritas dari luar Kota Malang bisa jadi masih ada kekhawatiran untuk berkunjung. Selain itu ada beberapa kota yang masih memberlakukan persyaratan jika ingin bepergian ke daerah lainnya, harus rapid tes terlebih dahulu.

“Memang tamu itu dari luar kota dan tidak semuanya boleh. Kalaupun mau keluar,”tuturnya.

Ada yang memberlakukan pemeriksaan surat-suratnya dan itu tidak mudah. Misalnha dari Jakarta keluar, ngurus izin sehat dan lainnya. Jadi, orang untuk bepergian agak sulit. Makanya sudah diprediksi kalau hotel buka tamunya belum bisa banyak.

Minimnya kunjungan ke hotel-hotel di Kota Malang juga dinilai cukup memberatkan bagi pengusaha. Sebab, pendapatan belum bisa kembali normal.

Karena itu, di masa pandemi covid19, di samping memperketat protokol kesehatan untuk jumlah karyawan

yang masuk, juga dilakukan penjadwalan. Bahkan ada juga yang merumahkan karyawan.

Sehingga, menuju New Normal untuk mengembalikan perekonomian, mau tidak mau hotel tetap harus buka meskipun dengan berbagai pembatasan untuk sementara waktu.

“Karyawan yang masuk, 30 persen minggu pertama, 30 persennya lagi minggu kedua. Jadi, tetap semuanya kerja. Tapi, kalau berbulan-bulan tetap begini, ya bebannya cukup berat bagi hotel,” tandasnya. [mut]

Ada Pandemi, Rehab Pasar Ikan Tertunda Tahun 2021 Sidoarjo, Bhirawa Rehab sejumlah fasilitas di pasar ikan Sidoarjo milik Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo, terpaksa harus ditunda pada tahun 2021 mendatang. Karena dana anggarannya pada tahun 2020 ini, dialihkan untuk ikut membantu penanganan pandemi Covid-19 di Kab Sidoarjo.

Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Sidoarjo, Ir Bachruni Aryawan MM, rehab fasilitas tersebut dianggap perlu sekali untuk menunjang pelayanan di pasar ikan milik Pemkab Sidoarjo yang berada di kawasan lingkar timur Sidoarjo itu.

“Di masa pandemi ini kita harus meningkatkan kebersihan, fasilitas

ini kita rehab supaya kondisinya menjadi bersih, dan pelayanan pun menjadi enak dan nyaman,” komentar Bachruni, didampingi Kepala Bidang Usaha Perikanan, Ir Septiwati Nugraheni MM, Senin (15/6) kemarin.

Fasilitas yang sedianya akan direhab pada tahun 2020 ini adalah saluran air, lapak, cold storage dan borek. Fasilitas tersebut juga perlu sekali direhab, karena ada beberapa yang kondisinya sudah rusak.

Dengan direhabnya sejumlah fasilitas sarana itu, diharapkan selain kondisinya nyaman, juga dalam masa pandemi Covid-19 ini, semua pihak harus bisa menjaga lingkungan supaya tidak menjadi kumuh.

Bachruni mengatakan dalam masa pandemi Covid-19 ini, di pasar ikan Sidoarjo baik penjual maupun pembeli wajib sama-sama menjaga kebersihan. Pembeli dan penjual, disana diwajibkan memakai masker.

“Aturannya, kalau ada pembeli yang gak memakai masker tidak boleh masuk,” katanya.

Disana juga telah disediakan 10 titik untuk cuci tangan dan hand sanitaizer. Dirinya mengatakan awal-awalnya pengunjung memang tidak terbiasa untuk cuci tangan dan memakai masker. Petugas terpaksa harus mengawasi dan mengingatkan. Namun lambat laun, pengunjung mulai terbiasa. [kus]

PELAKSANA PUBLIK

HMI-Polres Bantu Sembako untuk Warga Terpencil Badko HMI (Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam) Jatim bersama jajaran Polres Situbondo menggelar bakti sosial dan patroli kemarin. Dua lembaga ini menjalin kerjasama dalam rangka penyaluran bantuan sembako kepada warga tidak mampu di desa terpencil yang terletak di Dusun Sekarputih, Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih, Situbondo.

Kegiatan sosial yang dibungkus patroli itu dipimpin langsung Kapolres Situbondo AKBP Sugandi bersama dengan Ketua Badko HMI Jatim Yogi Pratama. Ikut serta dalam rombongan Kapolres Sugandi diantaranya Kasat Lantas, Kasat Binmas, Kasubbag Sarpras, Kapolsek Banyuputih, Danramil Banyuputih dan Kepala PHPA TNBaluran Puji Hadi. Kepala Desa

Sumberanyar H Ronik Suharto Faisol langsung menyambut kedatangan rombongan Polres bersama Badko HMI Jatim.

Ketu Badko HMI Jatim Yogi Pratama mengatakan, saat pembagian sembako pihaknya bersama Polres Situbondo langsung berinteraksi dengan masyarakat desa setempat.

Kata Yogi, dirinya dan Kapolres Sugandi berharap dengan turun

langsung ke desa terpencil dapat mengetahui kondisi riil masyarakat yang terdampak Covid-19. “Di Desa terpencil kondisi masyarakat serba sangat terbatas sehingga layak untuk menerima bantuan berupa bahan sembako,” ujar Yoga.

Sementara itu Kapolres Situbondo AKBP Sugandi menimpali pada kesempatan baksos dan patroli tersebut ia bersama Badko HMI Jatim sempat memberikan bantuan sembako dan santunan kepada warga yang tidak mampu. Mereka, aku mantan Kapolres Pacitan itu, secara ekonomi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

“Apalagi saat ini masih berada dalam kondisi wabah Covid-19,

harus kami beri bantuan,” ungkap Kapolres Sugandi.

Masih kata Kapolres Sugandi, melaui kegiatan sosial ini pihaknya bersama Badko HMI Jatim bisa menyerap apsirasi dari masyarakat desa terpencil. Tak hanya itu, imbuh perwira dengan dua melati dipundaknya tersebut, pihaknya juga bisa sekaligus memberikan bantuan kepada warga yang tidak mampu akibat dampak pandemi Covid-19.

“Baksos dan patroli peduli dampak Covid-19 ini menggunakan kendaraan trail. Itu karena akses menuju lokasi tidak bisa dijangkau dengan kendaraan mobil,” pungkas Kapolres Sugandi. [awi]

sawawi/bhirawa

Kapolres Situbondo AKBP Sugandi bersama Ketua Badko HMI Jatim Yogi Pratama saat menyerahkan bantuan sembako di Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Situbondo.

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Selasa Pon, 1

PPDB Jalur Khusus Kota Probolinggo Dibu Probolinggo, Bhirawa Pemkot Probolinggo memajukan jadwal PPDB Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Probolinggo untuk tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) jalur anak berkebutuhan khusus (ABK), jalur kepindahan tugas orang tua, dan jalur prestasi.

wiwit agus pribadi/bhirawa

Salah satu sekolah dikota Probolinggo lengang.

Pendaftaran khusus jalur ABK dan jalur kepindahan tugas orang tua digelar secara offline. Artinya, calon peserta didik harus datang langsung ke sekolah untuk mendaftar. Sedangkan, jalur prestasi bisa mendaftar secara online.

Masa pendaftaran ini digelar mulai 8-12 Juni dan hasilnya akan diumumkan pada 19 Juni 2020.

Sedangkan, pendaftaran reguler akan digelar secara online.

Masanya akan dibuka pada 2226 Juni dan hasilnya akan diumumkan pada 27 Juni.

PPDB untuk TK menggunakan pendaftaran offline tanpa menggunakan sistem zonasi. Sedangkan, untuk jenjang SD dan SMP ada beberapa jalur yang dilakukan secara offline dan online.

"Untuk yang online adalah jalur zonasi dan jalur prestasi," ujar Kepala Bidang Pendidikan Dasar Di-

nas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Probolinggo Budi Wahyu Rianto, Senin (15/6).

Budi mengatakan, ada beberapa jalur dalam PPDB. Seperti jalur prestasi, jalur zonasi, jalur kepindahan tugas orang tua, jalur ABK, dan jalur pemenuhan pagu.

"Jalur ABK dan jalur kepindahan tugas orang tua, pendaftarannya dilakukan secara offline. Termasuk jalur untuk siswa kabupaten yang akan bersekolah di Kota Probolinggo," jelasnya.

Untuk jalur prestasi juga dilakukan pekan ini, namun secara online. Jalur prestasi ini bisa mengacu pada prestasi nonakademik, seperti dari kegiatan lomba maupun prestasi akademik yang ditunjukkan dari nilai sekolah.

"Jalur prestasi ini hanya untuk jenjang SMP. Bisa mengacu pada nilai sekolah dengan rata-rata minimal 87,5. Bisa juga melalui prestasi nonakademik," ujarnya.

Budi menyarankan bagi yang melalui jalur prestasi siswa mendaftar di sekolah yang memiliki prioritas pengembangan prestasinya. Dengan masuk ke sekolah yang ada kegiatan pembinaan prestasinya, kata Budi, prestasi siswa tersebut akan semakin terasah.

Lebih lanjut diatakannya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Probolinggo memastikan telah menyiapkan skema penerapan tatanan kehidupan baru atau new normal. Itu, jika kegiatan pendidikan dibuka kembali. Namun, skema ini masih menunggu kepu-

Dongeng Online di Media Sosial Pemprov, Bhirawa Masa pandemi covid-19, kegiatan mendongeng Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur (Diperpusip Jatim) masih terus berlangsung, salah satunya dengan memanfaatkan media sosial seperti instagram maupun facebook.

Kegiatan dongeng online ini disebut juga dengan Dolen ini, Disperpusip Jatim melibatkan juga komunitas pendongeng.

Salah satu kegiatan Dolen pada Juni 2020, akan berlangsung lagi pada Selasa (16/6) pukul 09.00 Wib - 10.00 Wib, dengan judul

"Aku Tidak Mau Mandi" bersama Bu Oemi (Disperpusip Jatim) dan Kak Nit Nit (Pendongeng).

Kepala Disperpusip Jatim, Abdul Hamid menyampaikan, kegiatan Dolen sebenarnya sudah beberapa kali dilakukan, seperti bulan lalu sudah empat kali terselenggara dan bulan ini rencananya ada tiga kali penyelenggaraan. "Berawal dari pandemi covid-19, teman teman yang work form home menyusun satu kegiatan dan dilanjutkan dengan work from office. Kegiatan live di media sosial itu bermaksud

sekaligus promosi dari Disperpusip Jatim," katanya, kemarin.

Untuk pemilihan dari cerita dongeng itu, lanjutnya, pihaknya menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang saat ini. "Banyak cerita dongen yang telah dilivekan melalui media sosial, seperti sebelumnya juga ada dolen "Singa dan Tikus". Orang tua juga bisa menunjukkan pada anaknya untuk bisa melihat dolen dan mengambil nilai nilai baik dari cerita dalam dolen itu," ujarnya.

Selain dolen, juga ada workshop yang diselenggarakan Disperpusip

Jatim dengan menggunakan aplikasi "zoom", biasanya terbuka untuk umum dan kuotanya terbatas 100 orang. Sebelumnya ada pengumuman di media sosial untuk bisa mendaftarkan diri gar mendapatkan materi dan password.

Untuk Juni 2020 ini ada workshop dongeng bertajuk "Jurus Jitu Dongen Anak di Masa Pandemi" pada Kamis (18/6) pada jam 09.00 Wib 11.00 Wib. Narasumbernya juga berasal dari Komunitas Kumpul Dongeng, Kak Inge (Ariani Safitri) dengan moderator Anang Rosbijanto dari Diperpusip Jatim. [rac]

Minim Sosialisasi, Masyarakat Kesulitan Pantau PPDB jalur Afirmasi

BANGKU POJOK

achmad suprayogi/bhirawa

Susana wisuda drive thru dengan simbolis penyerahan SKL oleh para guru.

Wisuda Lulusan Sekolah Dilakukan Secara Drive Thru Sidoarjo, Bhirawa Tetap mengikuti protokol kesehatan di masa pandemi virus Covid 19. Ratusan siswa SD Al Falah Assalam Waru Sidoarjo, telah melaksanakan wisuda kelulusan secara drive thru. Meski harus dilakukan berbeda dengan tahun sebelumnya, para siswa mengaku senang dapat melihat kembali teman-teman dan guru selama belajar di sekolah dengan mengambil jarak.

Satu persatu siswa menerima SKL (Surat Keterangan Lulus) yang diberikan langsung dari guru di halaman sekolah. Para siswa diantara oleh orangtunya dengan menggunakan kendaraan, baik mobil maupun sepeda motor yang berhenti di halaman sekolah.Anaknya/siswanya yang turun sebentar untuk menerima SKL yang langsung kembali naik kendaraan kerumah-masing. Kepala SD Al Falah Assalam Waru Sidoarjo Solehudin menuturkan wisuda secara drive thru ini sengaja digelar oleh pihak sekolah, tujuannya untuk tetap menaati protokol kesehatan dan physical distancing di masa wabah Covid 19.

Sebelumnya juga pihak sekolah telah melakukan penyemprotan desenfektan ke seluruh ruang sekolah, hingga kendaraan yang dipakai orangtua dan siswa.

"Serta mewajibkan memakai masker dan membawa hand sanitizer," tuturnya (15/6) kemarin. Jadi, ceritanya kegiatan ini biasa dilakukan setiap tahun. Namun kali ini dilakukan secara drive thru. Kita ingin berikan SKL kepada siswa, namun tidak menyalahi protokol kesehatan. "Cukup diserahkan tidak ada salaman, dan semuanya wajib pakai masker, baik guru dan siswa serta harus membawa hand sanitizer," katanya. "Anak-anak sebelumnya telah mendapatkan pengumuman kelulusan secara online yang dibacakan langsung oleh para gurunya di sekolah. Melalui media sosial youtube dan aplikasi video bersama," pungkasnya. [ach]

Surabaya, Bhirawa Sejumlah wali murid terlihat kesulitan dalam mencari informasi pengumuman untuk jalur afirmasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMP negeri di Kota Surabaya.

Tak hanya itu, mereka juga kebingungan dalam pendaftaran jalur afirmasi.

Pasalnya, tahun ini Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Surabaya menggunakan skema baru. Yakni menggunakan data masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang terdata di Dinas Sosial Kota Surabaya tanpa melakukan pendaftaran pada jalur tersebut.

Calon peserta didik hanya diminta untuk memantau pengumuman yang seyogyanya dijadwalkan pada Senin (15/6) sore diundur menjadi Selasa (16/6).

Seperti yang dialami Muhmmad Ali, orang tua alumnus SDN Panjangjiwo yang sudah mengecek website PPDB sejak dini hari untuk melihat pengumuman. Sayangnya tidak ada instruksi pengumuman PPDB jalur Afirmasi. Tak hanya itu sekolah asal dan tujuan juga tak mengetahui informas tersebut.

"Saya pantau pengumuman dari jam 1 dini hari. Ndak ada belum muncul.

Terus saya datang ke kantor sini (Dindik Kota Surabaya) jam 8 disuruh balik jam 2. Kemudian saya hubungi nomor whatsapp untuk tanya informasi katanya disuruh cek berkala. Karena rumah saya

dekat ya saya datang ke kantor Dindik,"ujarnya ditemui di pelayanan satu pintu Dindik Kota Surabaya.

Namun, saat di kembali pada jam 14.00 WIB ia juga belum mendapat pengumuman. "Disuruh mantau sampai malam nanti. Besok kan sudah daftar ulang,"ujarnya.

Dikatakan Ali mengetahui dirinya terdaftar di jalur Afirmasi karena melihat status pemutakhiran data penduduk berstatus MBR. Sehingga ia berharap anaknya bisa mendapat jatah afirmasi atau mitra warga di SMP negeri yang satu zona dengan tempat tinggalnya.

"Maunya negeri, nggak tahu lagi kalau ditaruh swasta saya mending daftar zonsi saja. Ada beberapa sekolah di sekitar tempat tinggal saya,"tegasnya.

Sejumlah keluhan dari masyarakat juga sampai pada Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti. Karenanya, Reni mendatangi kantor Dindik Kota Surabaya untuk mengkonfirmasi keluhan masyarakat. Ditemui Sekretaris Dindik Kota Surabaya, Reni mengungkapkan telah mendapat penjelasan mengenai detail pelaksanaan Jalur Afirmasi yang mungkin belum banyak dipahami masyarakat.

"Skemanya memang berbeda dengan tahun lalu, tidak ada pendaftaran. Hanya perlu validasi data pendaftar, kalau data MBR sudah sinkron dengan dinsos,"tegas Reni. [ina]

Sejumlah wali murid terlihat kesulitan dalam mencari informasi pengumuman untuk jalur afirmasi dalam PPDB jenjang SMP negeri di Kota Surabaya.

Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono sampiakan dukungan dan apresiasi atas temuan lima re

Uji Klinis Butuh Waktu Lama, Unai

Tegaskan Lima Regim Efektif Tanga Surabaya, Bhirawa Beberapa waktu yang lalu, Universitas Airlangga (Unair) mengumumkan diri bahwa pihaknya telah menemukan lima regimen obat kombinasi penanganan Covid19. Kelima regimen kombinasi obat tersebut yakni Lopinavir, ritonavir dan azitromisin; Lopinavir, ritonavir dan doksisiklin; Lopinavir, ritonavir dan klaritromisin; Hidroksiklorokuin dan azitromisin; dan Hidroksiklorokuin dan doksisiklin.

Kendati sudah ditemukan obat penawar Covid-19, Rektor Unair Prof M Nasih mengatakan jika pihaknya tidak melakukan uji coba ke makhluk hidup atau in vitro. Ini karena uji coba tersebut akan memakan waktu yang cukup lama. Sedangkan di Indone-

sia perlu ada obat yang efektif dalam penanganan virus.

"Untuk uji klinis atau in vitro butuh waktu lama. Dari prinsipnya kan begitu. Kalau menunggu 8 bulan untuk uji klinis dan lain-lain, Covid-19 nya keburu minggat. Sehingga harus ada langkah praktis dan taktis yang kita lakukan," kata, Senin (15/6).

Meski begitu, Nasih menuturkan dalam meneliti keefektifan kombinasi lima obat ini, tim peneliti telah melakukan langkah yang sangat hati-hati dan cermat. Selain itu, dalam pengujian yang dilakukan mampu menumbuhkan berbagai jenis sel yang menjadi sel target jenis virus. Seperti sel paru, sel ginjal, sel trakea, sel liver sebagai tempat untuk menumbuhkan sel virus SARS-CoV-2 yang merupa-

kan sel Covidsia yang didap stitute of Tro (ITD) Unair.

"Untuk per pendek, obat y redar di pasara tif. Sejauh ini, juga memiliki yang bagus. Tid jadi obat baru. dari kita adala ya. Kalau kita yang itu ya tah selesai," lanjut Nasih juga peneliti Unair berikan rekom kombinasi ob telah teruji leb pada obat lain "Kita membe dasi obat yang Kita bukan men tapi masyar

GALERI SISWA

Gandeng Sekolah, Perkuat Ketahanan Pangan di Masa Pendemi Masa pandemi yang berkepanjangan, tidak mungkin bagi warga untuk bergantung pada bantuan pemerintah. Hal ini menginisiasi komunitas yang menamakan dirinya Batu Sehat Berdaya (BSB) untuk memperkuat ketahanan pangan warga melalui penanaman sayuran sehat secara mendiri.

Oleh: Anas Bahtiar, Kota Batu

anas bahtiar/bhirawa

Prosesi penanda tanganan MoU antara BSB dengan SMP Taman Siswa yang dilaksanaan di lahan milik sekolah tersebut, Senin (15/6).

Untuk merealisasikan hal ini BSB menggandeng sekolahsekolah yang ada di Kota Batu.

Pada launching pengadaan sayuran sehat mandiri ini BSB menggandeng SMP Taman Siswa yang berlokasi di Jl.KH Agus Salim Kota Batu. Hal ini ditandai dengan dilakukannya penanda tanganan kesepakatan bersama atau master of understanding (MoU) antara kedua belah pihak yang dilaksanakan di halaman SMP

Taman Siswa, Senin (15/6).

"Kerja sama dengan SMP Taman Siswa ini merupakan pilot projek yang diharapkan bisa ditiru oleh sekolah- sekolah ataupun instansi hingga rumah tangga,"ujar Direktur BSB, Agus Herman Susanto.

Ia menjelaskan, pihaknya ingin memanfaatkan karakter guyub rukun di masyarakat Kota Batu. Hal ini untuk menjadi modal utama untuk mewujudkan ketahanan pangan

yang sehat di tengah masa pandemi covid-19.

Adapun teknisnya, BSB mengajak SMP Taman Siswa untuk melakukan penanaman sayuran sehat di lahan kosong yang dimiliki. Sayuran ini dinamakan sayuran sehat karena bebas dari obat- obatan pektisida.

Setelah dilakukan pembibitan sayur di lahan yang ada, kemudian dipindahkan ke polybag untuk dirawat hingga tiba masa panen.

"Dan hal ini direspon cepat oleh SMP Taman Siswa dengan menyediakan tempat untuk penanaman sayuran sehat. Kita juga membangun market sehingga ketika sampai masa panen, SMP Taman Siswa tidak kesulitan untuk menjual panen

sayuran mereka,"jelas Herman.

Ditambahkan Komisaris BSB, Catur Wicaksono dengan MoU ini juga sebagai langkah antisipatif agar warga memiliki ketahanan pangan ketika bantuan pemerintah mulai berkurang atau bahkan sudah tidak ada. "Covid-19 ini tidak tahu kapan berakhir, dan bantuan semakin lama semakin mengecil. Untuk mengantisipasinya maka warga harus memiliki kesiapan terutama pangan sebagai kebutuhan utama,"ujar Catur.

Sementara, Kepala SMP Taman Siswa, Onica Abdillah mengatakan bahwa program ini sangat postif untuk dilaksanakan bahkan bisa lebih memajukan sekolah yang dipimpinnya. [*]

& OLAHRAGA uka Lebih Awal

AYAAN

16 Juni 2020

Halaman 7 S O S O K

Sinar UV Mampu Bersihkan Udara dari Virus Covid-19

tusan wali kota.

"Kami sudah siap skenario pembelajaran tatap muka bila disetujui Gugus Tugas yaitu Bapak Wali Kota. Selama ini pelaksanaan kegiatan kenaikan kelas, kelulusan siswa, maupun PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) semua dilakukan secara online," ujar Kepala Disdikbud Kota Probolinggo Moch.

Maskur, Senin (15/6).

Untuk pembagian rapot bagi siswa SD diatur secara bergelombang dengan mengikuti protokol kesehatan. Sedangkan, rapotan siswa SMP telah dilakukan secara online. "Rapot SMP sudah online," ungkapnya.

Ada beberapa skenario yang disiapkan Disdikbud Kota Probolinggo untuk pelaksanaan pem-

belajaran tatap muka dengan situasi new normal. Di antarnya, setiap peserta didik dan guru wajib menggunakan masker dan mempersiapkan alat pendukung sesuai protokol kesehatan. Seperti hand sanitizer, wastafel di masing-masing kelas, disinfektan, dan thermo gun, paparnya.

Kantin sekolah akan ditutup karena selama proses belajar mengajar jam istirahat ditiadakan. Serta, mempersiapkan jarak meja dan kursi siswa sampai 1,5 meter. Di samping itu, proses belajar mengajar juga dilakukan bergelombang dalam sehari hanya diikuti lima siswa.

Diperkirakan, dalam seminggu seorang siswa hanya menjalani proses belajar mengajar 2 kali pertemuan, tambahnya. [wap]

Tim peneliti, Universitas Brawijaya (UB) dan BMKG menunjukkan bahwa di wilayah dengan indeks Sinar Ultraviolet (UV) dari matahari yang tinggi dan tidak ada pencemaran udara masif, jumlah orang terinfeksi Covid 19 jauh lebih sedikit.

Prof Sutiman Bambang Sumitro, Guru Besar Biologi Sel dan Molekuler UB, mengutarakan, Sinar UV memiliki frekuensi gelombang tinggi yang dapat merusak materi RNA dan protein virus, sehingga bisa menginaktifkan virus di udara bahkan yang menempel di benda-benda padat.

"Hasil penelitian ini memberikan indikasi bahwa sinar Ultraviolet (UV) dari matahari mampu membersihkan Covid 19 yang ada di udara,"ujar Prof. Sutiman.

Hal ini, membuat Indonesia yang berada di Khatulistiwa sangat diuntungkan karena mendapat limpahan sinar UV dibandingkan negara subtropis.

"Di wilayah subtropis seperti New York, Milan, Spanyol yang indeks UVnya rendah dan pencemaran udaranya tinggi, menyebabkan orang tertular melalui media udara (airborne), sehingga jumlah penderita COVID-19 nya sangat banyak," katanya.

Ia menambahkan, Indeks UV yang tinggi umumnya didapatkan pada siang hari. Dengan demikian di luar rumah pada siang hari membuat udara lebih bersih dari virus Corona.

UV tinggi kurang baik bagi orang subtropis berkulit putih ketika mendapat sinar UV tinggi. Sebaliknya, bagi

masyarakat Indonesia yang sudah terbiasa dengan UV tinggi tidak masalah. "Meski demikian, bagi penduduk yang jarang ada di luar ruangan, kulit manusia juga bisa terbakar bila terlalu lama di bawah sinar UV misalnya di pantai atau di gunung tinggi,"tukasnya.

Kemampuan sebagai disinfektan dari sinar UV ini dimanfaatkan untuk sterilisasi angkutan umum seperti bis dan kereta api. Bahkan UV dipakai untuk sterilisasi atau membunuh kuman di ruang operasi di rumah sakit.

"Sebenarnya kita tidak perlu melakukan penyemprotan cairan disinfektan pada siang hari," katanya.

Namun demikian, keuntungan mendapatkan limpahan sinar UV harus didukung dengan pola hidup sehat sesuai anjuran pemerintah, seperti menjaga jarak dan memakai masker. Sebab, keberadaan sinar UV akan sia-sia jika tidak didukung pola hidup sehat.

"Jadi meskipun, mendapatkan sinar UV banyak tapi bila masih banyak warga berkerumun di tempat-tempat umum, maka kasus baru yang muncul juga masih akan ada. Kita harus mensyukuri berkah limpahan sinar

UV matahari ini dengan melakukan pola hidup sehat sesuai anjuran pemerintah, seperti menghindari kerumunan, menjaga jarak dan memakai masker. Lebih dari itu, kita harus menumbuhkan empati agar tidak menjadi penular, karena ada orang-orang dengan kondisi tertentu rentan untuk menderita keparahan ketika terinfeksi covid-19, "tambahnya.

Sementara Dr. Novanto Yudistira dari Lab. Sistem Cerdas FILKOM mengatakan bahwa penelitian ini menggunakan teknik analisis Big data dan machine learning yang dilatih dengan data yang dikumpulkan dari

seluruh stasiun pengamat cuaca di dunia serta beberapa satelit.

Big data yaitu menganalisa data yg besar dari berbagai sumber di internet yang berubah setiap harinya sedangkan machine learning yaitu memprediksi perkembangan pandemi dengan big data dengan algoritma yang sudah dilatih oleh komputer Informasi lain dari hasil penelitian ini, di Indonesia dan wilayah tropis lainnya kemungkinan besar penularan terbanyak diperkirakan bukan dari airborne udara, namun lebih banyak dari kontak orang ke orang. [mut]

Prof Sutiman

Perpanjang Masa Belajar Dirumah Kab Pasuruan, Bhirawa Masa belajar siswa SD-SMP di Kabupaten Pasuruan belum boleh belajar di sekolah. Sehingga, Pemkab Pasuruan kembali memperpanjang masa belajar mereka di rumah.

Plt Kepala Dispendik Kabupaten Pasuruan, Akhmad Khasani menyampaikan perpanjangan masa belajar di rumah masih dalam rangka masa darurat pencegahan penyebaran covid-19. Sehingga, belajar di

rumah kembali diperpanjang.

"Kegiatan belajar mengajar diperpanjang hingga 20 Juni. Sebelumnya kegiatan belajar di rumah awalnya hanya sampai 14 Juni," urai Akhmad Khasani, Senin (15/6).

Keputusan itu tertuang dalam surat edaran (SE) yang dikeluarkan Dispendik Kabupaten Pasuruan.

Kemudian, dilanjutkan masa liburan dengan liburan semester genap mulai Senin (22/6) sampai Minggu

(12/7). Lalu, Senin (13/7), sudah memasuki tahun ajaran baru.

"Kami belum mengetahui apakah tahun ajaran baru masih akan belajar di rumah atau siswa sudah bisa masuk sekolah. Saat ini kami masih menunggu dari Kementerian Pendidikan. Tentunya, kami masih menunggu perkembangan dari Gugus Tugas," tegas Akhmad Khasani.

Berakhirnya masa belajar semester gasal ini, kata Khasani, siswa

tetap melaksanakan tugas harian, termasuk ujian semester. Namun, sistemnya memang berbeda dan itu tergantung situasi sekolah.

Ada yang melakukan semua online dan offline dengan mengantarkan tugas ke rumah-rumah dan dikumpulkan oleh wali murid. Sementara itu, akhir semester ini, Sabtu (20/6), juga dilakukan pembagian rapot kepada peserta didik atau orang tua. [hil]

Pandemi, Kelulusan Pelajar SD Diumumkan Online

egimen obat kombinasi ke Rektor Unair, Prof Nasih dan Senat Akademik Prof. Djoko Santoso Ph.D.

r Ambil Langkah Praktis dan Taktis

men Obat Kombinasi ani Covid-19

19 asli Indonepatkan dari Inopical Disease

riode jangka yang sudah bean cukup efek, penelitiannya perkembangan dak harus men. Yang penting ah fungsionalnpakai tahapan hun depan baru tnya menyebut tim r hanya memmendasi lima bat ini karena bih efektif dari nnya. erikan rekomensudah dipakai. ncari obat baru, akat, dokter

sekarang kan bisa coba-coba.

Bayangkan, mana ada dokter menangani Covid-19 yang tidak menggunakan obat secara coba-coba," papar Nasih.

Karena itu, dalam memberikan rekomendasi, lima regimen obat kombinasin dinilai yang paling efektif. "Kalau mau menggunakan monggoh, kalau tidak mau bikin sendiri saja ndak apa-apa," pungkasnya.

Terkait dengan temuan lima regimen obat kombinasi tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya secara tegas memberikan dukungan dan apresiasi terhadap temuan obat untuk Covid-19. Dukungan itu disampaikan langsung oleh perwakilan jajaran DPRD Kota Surabaya yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono.

"Temuan ini merupakan oase bagi masyarakat Surabaya, terlebih Surabaya merupakan salah satu wilayah dengan kasus positif Covid-19 yang cukup tinggi," ujar Adi usai melakukan kunjungan kerja di gedung Rektorat Unair, Senin (15/6).

Riset yang telah dilakukan ini, sambung dia, menjadi sebuah solusi yang seharusnya didukung oleh seluruh elemen. Mengingat, hal ini menjadi harapan bagi masyrakat di tengah kondisi pandemi yang terus meningkat. "Semoga hal ini bisa menjadi jalan keluar bagi permasalahan yang sedang kita rasakan semua. Sebagai dewan, tentu hal ini akan menjadi perhatian khusus yang akan kami rumuskan bersama untuk bisa menjadi hal y ang bermanfaat," kata dia. [ina]

Hilmi Husain/bhirawa

Pelajar SD saat mengikuti karnawal HUT Kemerdekaan RI tahun kemarin. Pandemi virus covid19 membuat Pemkot Pasuruan mengumumkan kelulusan secara online.

Pasuruan, Bhirawa Pemkot Pasuruan mengumumkan kelulusan pelajar jenjang pendidikan SD secara online. Itu untuk menghindari kerumunan yang terjadi di sekolah di tengah pandemi covid-19.

"Karena masih pandemi, pengumuman jenjang pelajar SD kami umumkan secara online atau sama seperti kelulusan SMP yang lalu," ujar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, Mualif Arif, Senin (15/6).

Adapun mekanisme penyerahan surat keterangan lulus (SKL) melalui wali murid untuk datang

ke sekolah. Tentunya harus mengikuti protokol kesehatan, yakni murid harus mengenakan masker, menyediakan tempat cuci tangan hingga mengatur jarak pertemuan.

"Jadi mekanismenya adalah pihak sekolah akan mengundang wali murid untuk datang mengambil SKL di sekolah. Wali murid yang diundang juga bakal dijadwal," jelas Mualif Arif.

Sekadar diketahui, kelulusan pelajar jenjang SD di Kota Pasuruan diumumkan 15 Juni 2020. Sebanyak 46 SD yang akan mengumumkan kelulusan tahun ini. [hil]

Gelar Rapid Test, Guru Pemkot Madiun Anggarkan Rp1 Miliar Kota Madiun,Bhirawa Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, mengalokasikan anggaran sebesar Rp1 miliar untuk penyelenggaraan tes cepat deteksi virus corona jenis baru atau COVID-19 bagi semua guru tingkat SD dan SMP yang ada di wilayah setempat.

"Pemkot sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp1 miliar untuk rapid test para guru. Hal itu sengaja dilakukan sebagai wujud penerapan tatanan normal baru di sektor pendidikan," ujar Wali Kota Madiun Maidi di Madiun, Senin.

Sesuai data, secara keseluruhan ada sekitar 1.961 guru sekolah tingkat SD-SMP yang diharuskan menjalani tes cepat. Namun, pihaknya masih menunggu keputu-

san lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait jadwal masuk sekolah karena ada dua alternatif yang muncul, yakni pada 13 Juli 2020 atau 1 Januari 2021.

"Apabila sudah ditentukan masuk tanggal berapa, bulan apa ketentuan dari pusat, maka dua minggu sebelum masuk sekolah akan digelar rapid test untuk para guru," kata dia.

Nantinya ada tiga puskesmas yang akan melayani tes cepat bagi para guru tersebut. Kalau guru belum tes cepat tidak boleh mengajar dan tidak boleh masuk sekolah. "Itu yang menjadi instruksi wali kota sehingga saat masuk sekolah nanti sudah ada kepastian para pengajar bersih dari corona," tegas Maidi.

Ia menambahakan dana sebesar

Rp1 miliar yang dianggarkan tersebut bukan hanya sekali tes cepat, namun untuk dua kali agar hasilnya lebih optimal.

Maidi juga meminta kepada dinas pendidikan dan sekolah untuk menerapkan protokol kesehatan nantinya saat jadwal masuk sekolah dari pusat sudah keluar. Seperti mewajibkan siswa mengenakan masker di kelas, penerapan "physical distancing" atau jaga jarak, dan menyediakan tempat cuci tangan.

Sebelumnya, Pemkot Madiun juga telah melakukan tes cepat terhadap sebanyak 131 kepala dan pengawas SD-SMP di Kota Madiun. Hasilnya, semua dinyatakan nonreaktif. Adapun, tes cepat itu merupakan bagian dari pencegahan penyebaran

Wali Kota Madiun Maidi

COVID-19 sebelum kegiatan belajar mengajar dan penerimaan peserta didik baru (PPDB) diberlakukan pada Juli mendatang. [ant]

Menuju New Normal, Ponpes Al Rosyid Dilaunching Sebagai Ponpes Tangguh Semeru Bojonegoro, Bhirawa Forkopimda Kabupaten Bojonegoro terus berupaya se optimal mungkin memutus mata rantai penyebaran Covid -19. Bukti nyata keseriusan Forkopimda Kabupaten Bojonegoro dalam upaya tersebut diantaranya dengan didirikanya Kampung Tangguh Semeru di 28 Kecamatan.

Selain itu Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Rosyid yang berada di Desa Ngumpak Dalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, kemarin (15/6) diresmikan oleh Forkopimda Kabupaten Bojonegoro sebagai Pondok Pesantren Tangguh Semeru.

Dalam kegiatan peresmian Pondok Pesantren Tangguh Semeru juga dihadiri Kapolres Bojonegoro, AKBP M. Budi Hendrawan, SIK, MH, Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah, Kepala Bakorwil Bojonegoro, Dyah Wahyu Ermawati, Perwakilan dari Dandim Bojonegoro, Letda Inf Agus

Harso, Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Sutikno, Kepala Kantor Kemenag Bojonegoro, M Syamsuri, , dan tamu undangan lainnya.

Bupati Bojonegoro, Anna Mua-

wanah, bersama-sama Forkopimda didampingi Tim Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19, meresmikan Ponpes Al-Rosyid sebagai Ponpes Tangguh Semeru.

Bupati Bojonegoro, Anna Mu'awanah mengatakan, dengan adanya Pondok Pesantren Tangguh, bisa meminimalisir persebaran virus dan memutus mata rantai Covid-19 di

Peresmian Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Rosyid oleh Forkopimda Kabupaten Bojonegoro sebagai Pondok Pesantren Tangguh Semeru.

lingkungan Pondok Pesantren.

"Pada prinsipnya dalam menyelenggarakan proses belajar kembali saat pemberlakuan normal baru di masa pandemi Covid-19 tetap memperhatikan protokol kesehatan bagi semua santri," ungkap Bupati.

Bupati juga menyampaikan bahwa di Kabupaten Bojonegoro ada 239 pondok pesantren yang skalanya bervariatif. Untuk itu Pemkab Bojonegoro telah membuat langkah di mana seluruh santri dari luar Bojonegoro yang mondok di Bojonegoro, dilakukan rapid test.

Sementara itu, menurut Kapolres Bojonegoro, menyampaikan jajaran Forkopimda Kabupaten Bojonegoro ikut menguatkan program pencegahan penyebaran Covid-19. Salah satunya dengan mendukung pembentukan Ponpes Tangguh.

Ponpes Tangguh ini, merupakan bagian dari konsep pengembangan

Kampung Tangguh Semeru yang sudah dilaksanakan sebelumnya di puluhan desa di semua kecamatan di Bojonegoro. Apalagi Bojonegoro untuk saat ini sebagai role model Kampung Tangguh Semeru berbasis aplikasi "BoSe" (Bojonegoro Sehat).

"Dengan diresmikannya Ponpes Tangguh ini sebagai role model ponpes-ponpes lainnya untuk memutus mata rantai persebaran virus," jelas Kapolres Bojonegoro. Kapolres Bojonegoro meminta para santri benarbenar disiplin menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Karena, para santri juga akan keluar dari pondok untuk berinteraksi dengan masyarakat di areal publik.

"Kami ingin membangun disiplin di lingkungan Ponpes. Kalau sudah disiplin di lingkungan, mereka akan terbiasa disiplin saat berada di areal publik dan menjadi contoh masyarakat lainnya," ujarnya. [bas]

JATIM MEMBANGUN ORI Provinsi Jatim Minta Pemerintah Tuntaskan Masalah Bansos Selasa Pon, 16 Juni 2020

Halaman 8

Pemprov, Bhirawa Sejak membuka posko pengaduan daring covid-19 pada 30 April 2020 hingga hari ini Senin 15 Juni 2020, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menerima 80 pengaduan dari masyarakat.

Sektor bantuan sosial mendominasi pengaduan masyarakat dengan jumlah yaitu 70 pengaduan.

Selain itu ada substansi keuangan sejumlah 7 pengaduan, pelayanan kesehatan ada 3 pengaduan dan terkait masalah transportasi terdapat 1 pengaduan. Lokasi kejadian yang paling banyak diadukan adalah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kota Malang dan Kabupaten Gresik.

Dari sekian pemerintah daerah

yang diadukan maka Ombudsman mencatat bahwa yang paling responsif dan komunikatif adalah pemerintah Kota Surabaya dan Kabupaten Madiun. Namun sebaliknya, pemerintah daerah yang hingga kini belum sama sekali menyampaikan hasil tindak lanjutnya kepada Ombudsman adalah dari Kab. Gresik,

Kab. Jombang, dan Kab. Sidoarjo.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Timur—Agus Widyarta menyampaikan, untuk substansi bantuan sosial, permasalahan yang diadukan oleh masyarakat ada berbagai macam.

Diantaranya yaitu terkait dengan warga yang menjadi miskin karena adanya pandemi covid-19 namun tidak terdaftar sebagai penerima bantuan.

Permasalahan lainnya yaitu sulitnya menginput data ke aplikasi bantuan sosial milik pemerintah daerah. Kemudian, ada sudah terdaftar DTKS namun bantuan sosial belum segera cair, dugaan dana BLT yang

bersumber dari dana desa disalahgunakan oleh perangkat desa, penerima bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, nomor call center di Dinas Sosial pada salah satu Kabupaten di Jatim yang tidak aktif dan pengaduan lewat WhatsApp tidak dibalas.

Dari berbagai permasalahan bantuan sosial tersebut maka Ombudsman melalui narahubung telah meneruskan permasalahan tersebut kepada instansi terkait yang memiliki kewenangan menyelesaikan.

“Respons pemerintah daerah sebagian sudah cepat dalam memberikan tanggapan kepada Ombudsman.

Ada pengaduan yang sudah selesai

namun masih banyak yang belum ada kejelasan. Hal yang perlu perhatian adalah terdapat beberapa Pelapor yang mengadu ulang. Mereka seharusnya mendapat bantuan sosial selama tiga bulan. Namun bantuan tersebut hanya cair pada bulan pertama. Untuk bulan kedua bantuan belum bisa dicaikan karena NIK yang berbeda,” ungkap Agus.

Untuk pengaduan bantuan sosial yang belum selesai hingga saat ini berjumlah 36. Dari jumlah yang belum selesai tersebut sebagian besar telah disampaikan juga melalui surat kepada Gubernur Jawa Timur.

“Kami berharap agar Gubernur Jawa Timur juga berkoordinasi den-

gan pemerintah kabupaten/kota untuk menuntaskan penyaluran bantuan sosial. Selain itu kami juga menyarankan kepada Gubernur agar memiliki pusat informasi bantuan sosial yang komprehensif dan memuat tentang data penerima bantuan sosial untuk warga yang terdampak. Ini penting untuk transparansi data. Jadi semua pihak bisa mengakses data tersebut,” jelasnya.

Lebih lanjut Agus Widiyarta juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah seharusnya memperbaiki data penerima bantuan sosial secara berkala. Hal tersebut agar penerima bantuan sosial memang tepat sasaran. [rac]

KELANA JATIM

Koramil 0815/03 Sooko Kawal 270 KK Penerima BPNT Mojokerto, Bhirawa Sedikitnya 270 Kepala Keluarga warga terdampak covid 19 Desa Japan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto mulai minggu 14/6/20 telah menerima BPNT.dari Pemda Kabupaten Mojokerto.

Bantuan Pangan Non Tunai ini berupa 14 kg beras. Telor 13 butir. Kacang tanah 0,5 kg. Kentang 1 kg. Agar penyaluran berjalan lancar dan aman dari penyebaran covid 19.

Para penerima manfaat dikawal babinsa Koramil 0815/03 Sooko Kodim 0815/Mojokerto yakni Serka Budi Siswanto dan Babinkamtibmas desa setempat.

Kepada Bhirawa Senin (15/6/2020), Serka Budi mengatakan pendampingi sekaligus membantu kelancaran penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Japan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto,ini bertujuan selain lancar,aman dan tepat sasaran penyalurannya juga harus tetap menggunakan protokol kesehatan.

Mengingat kegiatan yang berlangsung di Agen Wanqi Mart, Lingkungan RT 07 RW 03 Dusun Daleman Utara Desa Japan tersebut jumlah penerimanya cukup banyak, maka selain harus dibantu kelancaran dan keamannya juga harus tepat sasaran.

Untuk itu pada kegiatan kali ini dihadiri Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Sooko, Nurhadi, Bhabinkamtibmas Desa Japan Brigadir Dedy Agung, Pendamping PKH Desa Japan, Ibu Inaini, Ketua Agen Wanqi, Irfan.

Sementara itu pantauan di lapangan, penyaluran BPNT bulan Juni 2020 dari Kecamatan Sooko diperuntukan bagi 270 KK selaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dilakukan dengan mengedepankan protokol kesehatan dan dilakukan secara bergantian.[min]

Babinsa Ajak Warga Manfaatkan Lahan Kosong Jombang, Bhirawa Anggota Koramil 0814/01 Jombang, Kodim 0814 Jombang, Sertu Ahmad Mustaghifin menggalakkan gerakan menanam dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar lingkungan tempat tinggal atau depan rumah masing-masing warga di wilayah binaan Lingkungan Dusun Geneng khususnya RT. 05 RW. 09 Kel. Jombatan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, di tengah masa Pandemi Covid-19 seperti saat ini.

“Kami ajak masyarakat menanam Cabai Rawit, Cabai Besar, Terong dan Tomat di lahan sekitar rumah ataupun di depan rumah masing-masing,” ujar Sertu Ahmad Mustaghifin, Senin (15/06).

Gerakan ini kata Sertu Mustaghfirin, juga sebagai bagian dari antisipasi melonjaknya harga cabai di pasaran, sehingga dengan melakukan penanaman sendiri bisa membantu mengurangi beban masyarakat.

Selain itu lanjut dia, gerakan ini juga untuk memberikan pengetahuan dan contoh tentang teknik bercocok tanam cabai yang baik, sehingga bisa menarik minat serta animo masyarakat, termasuk mewujudkan lumbung pangan nasional.

“Warga bisa menggunakan lahan kosong di sekitar rumah mereka menjadi lahan produktif yang bisa dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, bahkan lebih jauh lagi dapat menjadi komoditas menguntungkan jika dilakukan dalam skala besar,” ucapnya.

Keuntungan lainnya, kata dia, bertanam di pot merupakan alternatif pemenuhan kebutuhan konsumsi sayuran segar, tahan lama, ringan, tidak cepat kotor dan mudah didapat.

Sistem pengolahannya yakni, mencampurkan seluruh bahan-bahan yang sudah disediakan oleh Karang Karuna dan Pengurus RT di lingkungan setempat menjadi satu kesatuan utuh, kemudian baru dimasukkan ke dalam ‘polybag’ yang sudah disiapkan sebelumnya.[rif]

Bupati Tuban—H Fathul Huda saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2019 dari Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Joko Agus Setyono di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur, Sidoarjo.

Pemkab Tuban Raih Opini WTP Keenam Kalinya

Tuban, Bhirawa Untuk Keenam Kalinya Pemerintah Kabupaten Tuban meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Opini ini diperoleh atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Opini yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2019 diterima langsung oleh Bupati Tuban, H. Fathul Huda dan Ketua DPRD Tuban, H.M. Miyadi, S.Ag. MM dari Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Joko Agus Setyono di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur, Sidoarjo, Senin (15/06/20).

Nampak hadir pada kesempatan ini

Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Tuban dan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Tuban. Bersamaan dengan Kabupaten Tuban diserahkan LHP untuk Kota Mojokerto.

Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Tuban, Aguk Waluyo Raharjo mengatakan bahwa raihan Opini WTP menunjukkan bahwa Pemkab Tuban telah menyelenggarakan prinsip akuntansi keuangan dengan baik. Opini WTP dari BPK ini juga merupakan predikat paling baik dari hasil audit BPK dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

“Adapun pemeriksaan berkala laporan keuangan yang dilaksanakan setiap tahun ini adalah untuk mem-

berikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan tersebut, dengan memperhatikan kesesuaian Laporan Keuangan dengan standart akuntansi Pemerintahan, efektifitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,” Terangnya.

Senada dengan itu, Kepala BPPKAD Kabupaten Tuban, Rini Indrawati mengungkapkan bahwa pada dasarnya raihan Opini WTP ini adalah hasil kerjasama kolektif dari semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tuban.

“Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik ini sehingga dapat disusun LHP tepat wak-

tu dan mengasilkan Opini WTP seperti harapan kita bersama” Ujarnya.

Selepas menerima LHP, Bupati Tuban mengungkapkan rasa syukurnya, dengan Opini WTP dari BPK ini, berarti sistem administrasi dan akuntansi Pemerintahan Kabupaten Tuban berdasarkan penilaian BPK sudah berjalan dengan baik, serta kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dijalankan dengan baik pula.

“Selain kepada seluruh Pegawai di lingkup Pemkab Tuban, saya juga berterima kasih atas dukungan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Tuban yang selalu mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” kata Bupati Huda.[hud]

Paripurna DPRD, Wali Kota Madiun Sampaikan Tiga Raperda Madiun, Bhirawa Sidang DPRD Kota Madiun yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya BMS, SH, Senin siang (15/6), Wali Kota Madiun, H. Maidi menyampaikan tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) kepada DPRD Kota Madiun.

Tiga Raperda itu disampaikan dalam rapat paripurna Pemkot-DPRD yang digelar secara terpisah di Ruang GCIO Kota Madiun dan Gedung DPRD. Tiga Raperda tersebut, yakni menyoal perubahan atas peraturan daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.Penyertaan modal pemerintah daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun dan ketiga Pengarusutamaan gender.

“Latar belakang disusunnya tiga Raperda yang diajukan kepada Dew-

an Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun adalah sebagai tindak lanjut dari Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) yang telah disepakati bersama antara pemkot dengan DPRD,” kata Wali Kota.

Dikatakan olehWali Kota, Raperda pembentukan dan susunan perangkat daerah bertujuan untuk mengoptimalisasi kinerja perangkat daerah di lingkup Pemkot Madiun. Maka dari itu, perlu adanya penyesuaian nomenklatur dan tipe Perangkat Daerag sebagaimana telah diatur dalam Perda Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Selain mengatur perubahan dan penambahan nomenklatur daerah, Raperda ini juga mengatur tentang Rumah Sakit Umum Daerah yang merupakan unit pelaksana teknis daerah yang bersifat khusus dan memiliki otonomi

Sidang Paripurna DPRD Kota Madiun dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya BMS, SH (tengah) didampingi Wakil Ketua DPRD, Drs. Istono, M.Pd dan Drs. H. Armaya dengan agenda Wali Kota Madiun, H. Maidi menyampaikan 3 Raperda kepada DPRD, Senin (15/6).

sudarno/bhirawa

dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.Dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jaaab kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.

“Sedangkan Raperda kedua tentang Perusda PDAM merupakan Raperda baru

yang disusun untuk memberikan landasan hukum dalam penyertaan modal, dan dimaksudkan agar struktur permodalan dapat tertib administrasi.Sehingga terwujud peningkatan kualitas dan pengembangan pelayanan air minum pada masyarakat,”ungkap Wali Kota.[dar]

KTM Evakuasi Remaja Penderita Cerebral Palsy ke Hunian yang Lebih Layak Berharap Bantuan Rumah Susun dan BPJS dari Pemerintah Masih ingat dengan kisah Nanang Soedarto (53) yang merawat cucunya, Diva Nabila (17 tahun), yang sempat viral, belum lama ini? Diva Nabila sendiri, selama hampir 17 tahun lamanya, hanya bisa terbaring lemah tak berdaya di kasurnya yang lusuh akibat Penyakit Cerebral Palsy yang dideritanya sejak berusia 6 bulan.

Komunitas Tolong Menolong (KTM) Senin (15/6/2020), akhirnya mengevakuasi Diva Nabila dan Nanang Soedarto ke tempat hunian yang lebih layak dibanding tempat tinggalnya yang sebelumnya di kawasan Ikan Gurami Gang Lebar Nomer 52.

KTM sudah mempersiapkan tempat tinggal mereka untuk sementara di Tambak Asri 312A, Surabaya, sembari berharap bantuan rumah susun dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur

atau Pemerintah Kota Surabaya.

Sebelum dievakuasi, Nabila sempat di cek kondisi kesehatannya oleh Dokter Sukma Sahadewa. Ketua Komunitas Tolong Menolong (KTM)—Daniel Lukas Rorong menceritakan proses evakuasi sendiri berjalan dramatis dan mengharukan.

Nanang mengalami kesulitan saat mengangkat cucunya dari ranjangnya menuju ke mobil yang sudah disiapkan, terutama saat keluar melewati lorong yang menjadi akses keluar.

Nabila saat di cek kondisi kesehatannya oleh Dokter sebelum dievakuasi ke hunian yang lebih layak.

Tak hanya itu saja, para tetangga pun melepas kepindahan Nabila dengan penuh haru.

“Cepat sembuh ya, nak,” kata Darmi (70) sambil mencium

pipi Nabila dan terlihat meneteskan air mata.

Setiba di hunian sementara, Nanang langsung menggendong cucunya tersebut mema-

andre/bhirawa

suki kamar yang sudah disiapkan dan menaruh Nabila di ranjang springbed.

“Syukurlah, proses evakuasi berjalan lancar. Namun kami

masih punya tugas lainnya lagi yakni mengawal administrasi kependudukan Diva Nabila.

Seperti akte lahir, Kartu Keluarga serta Kartu Tanda Penduduk, mengingat usia Nabila saat ini sudah menginjak 17 tahun,” kata Daniel yang sudah menjadi relawan kemanusiaan sejak 2010 lalu ini.

Setelah urusan surat kependudukan selesai, Daniel berharap adanya bantuan pengobatan secara serius dan intensif yang dicover melalui BPJS PBI Kelas 3 yang dibiayai oleh pemerintah.

Daniel juga berharap agar pemerintah bisa lebih serius lagi membantu pengobatan Diva Nabila, di tengah kondisi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.

“Atas nama kemanusiaan, tolong bantu remaja putri ini.

Lihat langsung kondisinya.

Bayangkan, hampir 17 tahun

lamanya, dia hanya terbaring di ranjang. Ditambah dengan kondisi hunian yang sebelumnya sangat tidak layak,” papar Daniel, didampingi Soetjipto Joe Angga, Pembina KTM. Nanang Soedarto sendiri mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan yang diberikan untuk cucunya tersebut.

Hal senada juga diungkapkan Anita (39), ibu kandung Diva Nabila yang ikut dalam proses evakuasi anaknya.

“Saya terharu dan tidak menyangka, banyak yang peduli terhadap keadaan putri saya, Nabila. Selanjutnya, saya akan sering bolak-balik Gresik-Surabaya untuk ikut memantau kondisinya,” ujar Anita yang baru saja “kehilangan” anak ketiganya Rosiana Desiani akibat Penyakit Cerebral Palsy juga pada 2019 lalu. [dre]

JATIM MEMBANGUN

Selasa Pon, 16 Juni 2020

Halaman 9

KELANA JATIM

Penambahan Positif Covid di Sampang Sampang,Bhirawa Penambahan penyebaran warga yang terpapar Covid-19 di Kabupaten Sampang masih terus mengalami kenaikan, bahkan data per14 Juni 2020 sudah mencapai 65 orang terkonfirmasi positif corona.

Penambahan tersebut per Minggu (14/6), kemarin yakni sebanyak 6 orang yang tersebar di tiga kecamatan. Mengalami hal itu, dari total jumlah sebelumnya sebanyak 59 orang bertambah menjadi 65 pasien terkonfirmasi Covid-19.

Juru Bicara (Jubir) Gugus Tugas Covid-19 Sampang, Djuwardi mengatakan, enam pasien baru yang menambah daftar jumlah confirm di peta sebaran Kabupaten Sampang itu sebelumya dirawat di RSU Mohammad Noer Pamekasan. Mereka di antaranya, pasien ke 60 merupakan seorang pria berinisial D (34) dan pasien ke 61 E (32) seorang perempuan.

“Keduanya merupakan warga Kecamatan Kedungdung,” ujarnya, Senin (15/6/20).

Lebih lanjut, pasien 62 berinisial F (35) seorang perempuan warga Kecamatan Sampang, pasien 63 S (55) perempuan warga Kecamatann Sampang dan pasien ke 64 S (59) perempuan Kecamatan Sampang.

“Pasien terakhir ke 65 berinisial S (47) seorang perempuan warga Kecamatan Omben,” ucap Djuwardi. [lis]

Tambah 1 Positif Covid-19 Tanpa Gejala Kabupaten Blitar, Bhirawa Setelah dua orang dinyatakan positif baru Virus Corona (Covid19), kembali bertambah satu lagi ditemukan kasus baru positif Covid-19 di Kabupaten Blitar Orang Tanpa Gejala atau OTG. Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Blitar, Krisna Yekti mengatakan, hingga 14 Juni 2020 kemarin jumlah keseluruhan pasien positif Covid-19 mencapai 13 orang.

“Artinya ada satu tambahan kasus lagi, karena pada 14 Juni 2020 ada 13 orang yang sebelumnya masih 12 orang setelah ada Hartono/Bhirawa penambahan 2 orang positif,” kata Krisna Yekti Krisna Yekti.

Lanjut Krisna Yekti, satu tambahan pasien positif Covid-19 adalah KA, yakni laki-laki berusia 31 tahun warga Desa Ploso Kecamatan Selopuro, dimana yang bersangkutan tidak memiliki riwayat sakit.

“Sehingga masuk dalam kategori Orang Tanpa Gejala atau OTG, selain itu pasien juga tidak pernah berpergian kemanamana,” jelasnya.

Selain itu dikatakan Krisna, pada kasus ini diketahui setelah pasien melakukan periksa Swab di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi pada tanggal 11 Juni 2020.

“Kemudian pada tanggal 14 Juni 2020 ternyata hasilnya Swab keluar dan dinyatakan Positif Covid-19,” ujarnya.

Bahkan dikatakan Krisna, pasien KA sendiri melakukan Swab untuk kepentingan persyaratan bekerja, namun sejauh ini belum diketahui dimana pasien bekerja. Sementara itu, pihak Puskesmas saat ini sedang melakukan tracing kontak erat terhadap pasien.

“Dan yang bersangkutan saat ini juga sudah menjalani observasi dirumah sakit,” imbuhnya. [htn]

Kemanag Tuban Persilahkan Nikah di luar Kantor Tuban, Bhirawa Angin segar untuk para pasangan calon pengantin di Bumi Wali Tuban, pasalnya Kementerian Agama ( Kemanag) setempat, menegaskan pasangan calon pengantin boleh melakukan proses menikah atau akad nikah di luar Kantor Urusan Agama (KUA).

“Di rumah maupun masjid silahkan, ini sejalan dengan edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI Nomor P006/DJ.III/HK.00.7/06/2020, asal semua syarat dicukupi, untuk peserta prosesi akad nikah di KUA atau di rumah maksimal 10 orang,” Kata Drs. HM Sahid, Kepala Kantor Kemanag Tuban (15/06/2020) Lebih lanjut dijelaskan, untuk peserta prosesi akad nikah di masjid atau di gedung pertemuan maksimal 20 persen dari kapasitas ruangan dan tidak lebih 30 orang, apabila kapasitas ruangan 100 orang maka di ambil 20 persen nya jadi 20 orang perbolehkan hadir.

Jika tidak mematuhi protokol kesehatan seperti para pihak pengantin tidak memakai masker, dan tidak pakai sarung tangan, maka KUA bisa menolak dengan menerbitkan surat pernyataan penolakan akad nikah ditandatangani Kepala KUA dan mengetahui aparat keamanan/gugus tugas.

“Kepada para pihak (catin dan wali) tetap diberi kesempatan melakukan penjadwalan ulang pelaksanaan prosesi akad nikah dengan ketentuan mentaati protokol kesehatan dan persyaratan jumlah peserta prosesi akad nikah,” jelasnya.

Sahid menambahkan pelayanan pencatatan nikah di KUA dilaksanakan hari dan jam kerja, daftar nikah dapat dilakukan via online dengan situs simkah.kemenag.go.id, telepon, email atau datang langsung ke KUA. [hud]

Tim Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kab Malang saat meninjau Pasar Singosari, Kec Singosari, Kab Malang, yang berpotensi menjadi klaster baru Covid-19

cahyono/Bhirawa

Pasar Tradisional Rentan jadi Klaster Baru Kab Malang, Bhirawa Pasar tradisional di wilayah Kabupaten Malang sangat rentan dengan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19). Dan bahkan, penyebaran virus tersebut bisa menjadikan klaster baru di dalam pasar itu sendiri. Karena selama ini para pedagang dan penjual masih ada yang belum mematuhi aturan pemerintah yaitu protokol kesehatan.

Demikian yang sampaikan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Malang Agung Purwanto, Senin (15/6), kepada wartawan, Menurutnya, dirinya juga mengimbau kepada para pedagang dan pengunjung pasar tradisional, seperti yang berdagang di toko maupun los, dan juga pada Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk menjalankan protokol kesehatan.

“Imbauan itu kita lakukan agar agar tidak muncul klaster baru di pasar tradisional yang ada di wilayah Kabupaten Malang ini,” ujarnya.

Sedangkan himbauan itu, kata dia, selalu dilakukan oleh petugas, baik itu dari petugas pasar tradisional maupun petugas gabungan dari TNI/Polri dan

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP). Dan himbauan itu juga melalui pengeras suara dari Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar. Sedangkan himbauan itu dilakukan selama dua jam sekali. Selain itu perugas gabungan juga berkeliling dengan menggunakan megafon atau pengeras suara genggam.

“Dengan melakukan imbauan agar mematuhi protokol kesehatan pada pedagang pasar dan penjual, diharapkan bisa meningkatkan kedisiplinan masyarakat untuk berpola hidup sehat dan bersih agar tidak menimbulkan klaster baru di Kabupaten Malang,” tegas Agung.

Dalam situasi pandemi Covid-19 ini, kata dia, masyarakat perlu di edukasi untuk selalu berpo-

la hidup sehat dan bersih. Dan setiap pintu masuk pasar sudah kami pasang wastafel secara permanen. Sehingga para pedagang dan pengunjung dianjurkan memakai masker, dan sebelum masuk pasar harus mencuci tangannya dengan sabun, yang sudah kita sediakan. Untuk saat ini, dirinya juga tengah mengajukan anggaran untuk pengadaan Face Shield yaitu salah satu Alat Pelindung Diri (APD), sebanyak 14.967 buah Face Shield.

Sedangkan, lanjut Agung, Face Shield tersebut untuk digunakan para pedagang yang tersebar di 33 pasar yang ada di Kabupaten Malang. Dan jumlah Face Shield sebanyak itu, diberikan kepada pedagang yang menetap.

“Untuk anggaran sudah kita ajukan sebesar Rp 1 miliar. Dari anggaran sebesar itu, selain untuk pembelian Face Shield, juga digunakan untuk sarana dan prasarana protokol kesehatan. Diantaranya, tempat cuci tangan, masker, dan hand sanitizer,” jelasnyanya. [cyn]

Pemkot Madiun Gelar Komunikasi Bersama BPJS Kesehatan Kota Madiun, Bhirawa Pemerintah Kota Madiun telah menerapkan universal health coverage (UHC) bagi warganya. Persentase, 95 persen penduduk Kota Madiun telah mendapatkan layanan kesehatan secara gratis dari pemerintah daerah melalui BPJS Kesehatan.

Penerapan UHC terus dikaji ulang oleh Pemkot Madiun sebagai bahan evaluasi.Salah satunya, seperti dalam kegiatan forum komunikasi pimpinan bersama jajaran BPJS Kesehatan Madiun di Ruang 13 Balaikota Madiun, Senin (15/6). ‘’UHC telah kita terapkan melalui BPJS Kesehatan.Namun, Pemkot Madiun berupaya agar masyarakat tetap sehat.Jangan sampai jumlah kunjungan ke rumah sakit semakin hari semakin bertambah,’’kata Wali Kota Madiun, H. Maidi.

Dikatakan olehWali Kota, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat lebih utama.Karenanya, orang nomor satu di Kota Pendekar itu mengimbau kepada BPJS Kesehatan untuk membuat daftar penyakit terbanyak yang diderita oleh masyarakat Kota Madiun.

Dengan daftar tersebut, diharapkan pemetaan terhadap penyakit yang banyak diderita masyarakat Kota Madiun bisa semakin jelas.Selanjutnya, pemkot

dapat mencari solusi untuk mengatasinya.Sehingga, jumlah orang sehat dan angka harapan hidup di Kota Madiun semakin meningkat. ‘’Kalau sudah tahu sakitnya apa, maka kita akan lakukan pencegahan. Bagaimana agar

orang tidak sakit. Pemkot bayar iuran BPJS masyarakat tidak apa-apa, tapi jumlah pasien di rumah sakit harus berkurang,’’ jelasnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Madiun, Santy Parulian Panjaitan menyatakan, gagasan yang

diberikan oleh Walikota Maidi akan segera ditindaklanjuti. ‘’Pada intinya, kami sejalan dengan Pemerintah Kota Madiun untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,’’tegas Kepala BPJS. [dar]

Jaga Imun Personel Polisi, Kapolres Beri Bantuan Ekstra Suplemen Tubuh Situbondo, Bhirawa Guna untuk menjaga stamina tubuh ditengah pandemi penyebaran virus corona atau Covid-19, Kapolres Situbondo AKBP Sugandi memberikan tambahan vitamin berupa jamu herbal kepada sejumlah personil polisi Senin (15/6).

Langkah ini dilakukan Kapolres Sugandi dengan tujuan personel polisi yang berada digarda terdepan dalam penanganan virus corona memiliki tambahan asupan makanan dan vitamin serta jamu herbal yang cukup.

Menurut Kapolres Sugandi, pemberian ekstra suplemen ini sebagai upaya meningkatkan imun tubuh personil polisi yang ada di Polres Situbondo, terutama yang bertugas dalam tim GTPPC (Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19)

Kabupaten Situbondo. Kapolres Sugandi menyampaikan, selama pandemik Covid-19 tugas polisi sebagai abdi masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.

“Namun tetap mengikuti protokol kesehatan. Untuk hari ini kami sengaja membagikan sari buah herbal agar dapat meningkatkan imun tubuh personil polisi serta tidak mudah tertular virus corona,” ungkap Kapolres Sugandi.

Masih kata Kapolres Sugandi, setiap pagi usai mengikuti kegiatan apel semua personil polisi diwajibkan melakukan senam sederhana bernama S3 (senam, sehat, semangat). Biasanya, terang Kapolres Sugandi, kegiatan senam tersebut diikuti sebelum melakukan aktivitas rutin sebagai pelayan masyarakat.

“Kami sengaja memberikan tambahan nutrisi berupa buah herbal bagi personel polisi. Ini supaya mereka selalu tampil semanagat dalam bertugas melayani tugas ditengah masyarakat,” tandas Kapolres Sugandi.

Sementara itu, salah satu personil polisi Polres Situbondo bernama M Sholeh mengakui pemberian suplemen dari Kapolres Sugandi sangat membantu stamina ditengah padatnya menjalankan tugas sebagai abdi negara. Suplemen itu, akui M Sholeh, selain sebagai penambah imun tubuh juga untuk mencegah tidak tertular virus corona.

“Jumlah sari buah herbal yang dibagikan kemarin sekitar 500 botol. Kegiatan ini sebagai upaya pencegahan virus corona di Kota Santri Situbondo,” pungkas M Sholeh. [awi]

Kampung Madu Lumbang Satu-Satunya di Probolinggo Kabupaten Probolinggo memiliki satu-satunya Kampung Madu yang ada di Kecamatan Lumbang. Saat ini Kampung Madu itu menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan asing yang datang. Kampung Madu Lumbang itu terletak di sisi utara kantor Kecamatan Lumbang. Lokasinya sangat strategis, yaitu di tepi jalan kabupaten.

Tidak heran, Kampung Madu Lumbang ini cepat dikenal. Terutama oleh para wisatawan yang hendak menuju Gunung Bromo di Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Seperti rombongan wisatawan asal Meksiko yang berkunjung Minggu (14/ 6). Mereka antusias sekali berkunjung ke Kampung Madu Lumbang.

Jerry, ketua rombongan wisatawan asal Meksiko itu sangat tertarik datang ke Kampung Madu Lumbang. Selain itu, Jerry bersama 10 temannya ingin menikmati kebudayaan lokal Probolinggo sebelum melanjutkan perjalanan ke kawasan wisata Gunung Bromo.

Rombongan wisatawan asal Meksiko itu tiba di Kampung Madu Lumbang sekitar pukul 13.00. Nah, di bangunan rumah yang diberi nama Kampung Madu Lumbang itu, wisawatan bisa melihat dan merasa-

kan berbagai pengalaman tentang madu. Mulai melihat dan memegang langsung rumah lebah. Lalu, mencicipi langsung madu dari rumah lebah. Juga mengetahui proses singkat cara panen madu dan perawatan lebah penghasil madu.

“Terima kasih atas penyajiannya.

Bagi saya dan teman-teman, ini menjadi pengalaman menarik dan baru pertama kali. Kami bisa belajar langsung soal lebah dan produksi madu,” kata Jerry, wisatawan asal Meksiko itu.

Bambang Heri Wahjudi di sapa Yudi yang menjadi person in charge (PIC) Kampung Madu Lumbang mengatakan, Kampung Madu Lumbang dibuka tahun 2017. Saat itu ada Program Kemitraan Wilayah (PKW) Sentral Madu dari Kemenristik Dikti melalui Ubaya dan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).

PKW Sentral Madu itu membangun Kampung Madu dan dikelola

oleh Koperasi Hidup Makmur Sejahtera. Koperasi itu terbentuk dari hasil PKW Sentral Madu. “Nah, Kecamatan Lumbang merupakan penghasil madu terbesar di Kabupaten Probolinggo. Jadi, program kemitraan wilayah sentral madu itu masuk di Kecamatan Lumbang. Kebetulan, saat itu saya sebagai Camat Lumbang,” kata Yudi.

Yudi yang kini menjabat sebagai Camat Sukapura mengungkapkan, melalui PKW sentral madu itu, terbangun Kampung Madu Lumbang.

Sejumlah hal dikembangkan di sana. Mulai penataan usaha madu, pakan lebah, cara beternak, pengolahan, sampai pemasaran madu.

“PWK Sentral Madu ini berlangsung selama tiga tahun dan berakhir tahun ini. Tapi, kami berharap dan berusaha Kampung Madu Lumbang itu tetap berjalan meski program sentral madu sudah berakhir,” paparnya.

Dikatakan Yudi, Kampung Madu Lumbang yang menjadi satu-satunya di Kabupaten Probolinggo menjadi wisata edukasi. Selama ini, dalam sebulan selalu ada rombongan yang datang berkunjung untuk belajar tentang lebah, produksi madu, dan lainnya.

“Kampung Madu Lumbang ini

sudah berjalan. Yang datang biasanya rombongan pengunjung wisatawan asing atau lokal, dan rombongan siswa dari Kabupaten Probolinggo atau luar daerah,” katanya.

Hanya saja, diakuinya, Kampung Madu Lumbang ini tidak tiap hari dibuka. Karena keterbatasan dana yang dimiliki koperasi. Sehingga, tidak bisa membayar petugas untuk tiap hari berjaga di Kampung Madu Lumbang.

Karena itu, wisatawan atau rombongan yang hendak berkunjung, harus memberitahu jadwal lebih dulu. Sehingga, para pelaku Kampung Madu itu bisa mempersiapkan semuanya.

“Memang penggiat Kampung Madu ini memiliki pekerjaan tetap di luar itu. Minimnya modal dana yang dimiliki koperasi, juga belum bisa membayar orang tiap hari berjaga di sini,” tegasnya.

“Harus ada sinergisitas dari OPD terkait untuk bersama-sama mengembangkan Kampung Madu Lumbang sebagai satu-satunya di Kabupaten Probolinggo,” harapnya. Jumlah yang dipanen cukup banyak.

Yaitu, sekitar 150 kotak rumah lebah. Dari jumlah itu, bisa dihasilkan sekitar 6 – 7 kuintal madu.

“Biasanya, saya tidak langsung

Bupati Tantri saat panen madu di kampung madu Lumbang.

jual madu hasil panen. Tapi saya diamkan dulu untuk menjaga harga. Apalagi madu ini tidak ada kedaluwarsanya. Malah makin lama disimpan, makin kental,” ungkapnya.

Harga madu sendiri, kalau langsung dijual per 1 kg sekitar Rp 65 ribu. Namun, jika cara menyimpan dan mengolahnya tepat, harga madu randu bisa lebih mahal. Yaitu, Rp 80 ribu – Rp 90 ribu per kg. “Saya di

wiwit agus pribadi/bhirawa

Lumbang itu ada empat tempat ternak lebah madu. Kamis (20/6, Red.) rencana panen di dua desa. Yaitu, di Wonogoro dan Lumbang,” tuturnya.

Selama ini dikatakan Pendik, madu yang dia panen banyak dipesan oleh pembeli dari luar daerah. Terutama Jawa Tengah (Jateng). “Biasanya panen madu itu tiap sepuluh hari. Tapi untuk hasil madu maksimal, saya panen tiap dua belas hari,” lanjutnya. [wap]

EKONOMI

Selesa Pon, 16 Juni 2020

Halaman 10

PT Pertamina EP Tinjau Progress Recovery CPP Gundih Surabaya, Bhirawa Asset 4 General Manager PT Pertamina EP, Agus Amperianto didampingi manajemen dari Asset 4 lainnya melihat secara langsung progress recovery yang tengah berlangsung. Fokus Recovery CPP Gundih ini ada di dua bagian utama, yaitu WHRU dan BSRU. “Alhamdulillah setelah diberlakukan New Normal, dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan Covid19 saya bisa meninjau secara langsung progress Recovery CPP Gundih. Sebelumnya dikarenakan penerapan PSBB, saya hanya bisa memantau progress secara Virtual saja”, terang Asset 4 General Manager PT Pertamina EP, Agus Amperianto, Senin (15/6).

Agus menambahkan dalam recovery yang melibatkan sekitar 183 orang tenaga kerja tersebut sudah berada di jalur yang tepat, tahapan pembongkaran dan penurunan WHRU sudah mencapai 80 persen.

“Setelah WHRU berhasil diturunkan, tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan Re-analisa struktur menggunakan data hasil metalography WHRU. Ini merupakan bagian dari Assesmen Struktur Thermal Oxidizer,” jelas Agus.

Sementara itu paralel dengan pekerjaan di WHRU, dilakukan Pengujian dan Per-

baikan Mechanical, dimana progress Actual mencapai 27 persen atau lebih cepat dari Progress Rencana 15 persen. Progress recovery untuk bagian BSRU, Optimasi BSRU mencapai 68 persen, lebih cepat dari rencana progress 59 persen.

“Saya mengapresiasi kerja tim Recovery, karena progress yang lebih cepat dari Rencana. Saya harap rekan-rekan semua yang terlibat dalam Recovery CPP Gundih tetap memperhatikan protokol pencegahan Covid19, perhatikan aspek Safety, Kesiapan Lifting dan Rigging serta prosedur Lifting Plan agar dipatuhi. Serta kewaspadaan operasi yaitu serangan cuaca panas, potensi dehidrasi dan lajn-lain khususnya kepada pekerja yang bekerja di area ketinggian, agar memperhatikan resiko fatigue dan kelelahan yang bisa mendera para pekerja pada saat bekerja di ketinggian sehingga jangan lupa menggunakan safe body harness dalam bekerja,” pungkas Agus. [riq]

Manajemen Asset 4 saat meninjau langsung progress recovery CPP Gundih.

Pasuruan, Bhirawa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pasuruan melakukan penataan ulang pada sejumlah lapak pedagang di Pasar Kebonagung. Penataan ulang ke pasar induk menyesuaikan protokoler kesehatan.

Plt Kepala UPT Pasar pada Disperindag Kota Pasuruan, Ridho Wijaya menyatakan penataan ulang sebagai bentuk penyesuaian menghadapi new normal.

“Ini sesuai aturan pemerintah menyongsong new normal.

Makanya, areal lokasi pedagang berjualan juga kami sesuaikan. Sejumlah pedagang sayur dan buah yang selama satu pekan ini berjualan di tenda akan dimasukkan ke dalam lagi,” tandas Ridho Wijaya, Senin (15/6).

Nantinya, setiap pedagang akan diberi jarak 1,5 meter. Pedagang dibatasi menggunakan meja untuk berjualan sepanjang satu meter persegi. Hal itu untuk mengurangi penumpukan keramaian saat terjadi interaksi jual beli dengan masyarakat. [hil]

HILANG BPKB, S-1475-HE. An.Wiwik Sumiati,S.pd, Kel Kebonsari Gg 1 no 579,RT 01/05,Kec Tuban, Kab Tuban,Hp 081249879595 No. 6994/IMB/BI-III/2020 HILANG BPKB, S-4051-FC. An.Yusuf Supriyanto, Kel Mondokan RT 002/003,Kec Tuban, Kab Tuban, hp 085212863380 No. 6995/IMB/BI-III/2020 HILANG STNK, S-5240-IE. An.Abik Suhendri, Ds Penambangan RT 02/07,Kec Semanding,Kab tuban No. 6996/IMB/BI-III/2020

TULUNGAGUNG HILANG STNK, AG 5009 RBR, a/n. Sulikah, RT 4/2 Ds/Kec. Boyolangu – T.Agung No. 6997/IMB/BI-III/2020 HILANG STNK, AG 4540 RBK an Nanik Winarti Anggraeni, RT 2/2 Pucung Kidul, Boyolangu – T.Agung No. 6998/IMB/BI-III/2020

Petrokimia Gresik Serahkan Bantuan APD Gresik,Bhirawa Tiada hari tanpa kucurkan bantuan. Itulah yang dilakukan PT .Petrokimia Gresik (PG). Seperti dilalukukan saat ini. Perusahaan pupuk terbesar se Asia itu kali ini menyalurkan bantuan ke berbagai pihak berupa alat Pelindung Diri (APD). Apalagi Petro juga sebagai Koordinator Satgas Covid -19 BUMN Jawa Timur.

Mulai 1 Juni 2020, saat kebijakan New Normal diberlakukan oleh pemerintah, Petrokimia Gresik telah memberikan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) untuk 34 Posko Tanggap Covid- 19 BUMN yang tersebar di berbagai daerah di Jatim. Tahap

Pemprov, Bhirawa Neraca perdagangan Jatim selama bulan Mei 2020 mengalami defisit sebesar USD 9,18 juta. Defisit ini disebabkan karena adanya selisih perdagangan yang negatif pada sektor migas yang lebih besar dibandingkan selisih perdagangan di sektor nonmigas yang pada waktu yang bersamaan mencatat selisih yang positif, sehingga secara agregat neraca perdagangan menjadi defisit.

“Jadi sektor nonmigas mengalami surplus sebesar USD 126,19 juta sedangkan sektor migas mengalami defisit sebesar USD 135,37 juta,” kata Kepala Badan Pusat Satistik Provinsi jawa Timur, Dadang Hardiwan saat menyampaikan rilis secara online, kemarin.

Dijelaskan juga, kalau secara kumulatif, selamaJanuari –Mei 2020, neraca perdagangan Jatim juga mengalami defisit sebesar USD 107,53 juta. Hal ini disumbangkan oleh

pertama bantuan didistribusikan untuk 17 posko yang ada di Kabupaten Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Sidoarjo, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, Kabupaten/Kota Pasuruan, Kota Probolinggo dan Kota Surabaya.

Sedangkan tahap kedua untuk posko di Kabupaten Pacitan, Trenggalek, Ponorogo, Tulungagung, Nganjuk, Jombang, Mojokerto, dua posko di Kabupaten Malang (Posko Selorejo dan Karangkates), Lumajang, Jember, Kota Mojokerto, Kota Batu, Kota Malang, Kabupaten/Kota Blitar, Kabu-

paten/Kota Madiun, dan Kabupaten/Kota Kediri.

Masing-masing posko menerima APD berupa isolation coverall atau baju pelindung (200 buah), masker surgical (10 kotak), goggles (20 buah), nitril gloves (12 pasang), sepatu boot (10 pasang), dan apron plastik (20 buah).

Berikutnya, Petrokimia Gresik juga memberikan APD untuk 9 fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Gresik. Kesembilan fasilitas kesehatan yang menerima bantuan adalah Rumah Sakit (RS) Nyai Ageng Pinatih, RS Mabarrot Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Bungah, Klinik Mabarrot

MWCNU Wringinanom, Klinik Mabarrot MWCNU Manyar, Puskesmas Alun-alun, Puskesmas Nelayan, Puskesmas Industri, Puskesmas Kebomas, dan Puskesmas Sukomulyo.

Masing-masing menerima APD berupa masker surgical, masker N95, nitril gloves, isolation coverall, sepatu boot, face shield dan helmet, handscoon non steril, apron plastik, goggles, dan hand sanitizer. Sedangkan untuk dua rumah juga mendapatkan tambahan bantuan berupa Swab Kit dan VTM atau media untuk membawa spesimen sampel lendir hidung dan tenggorokan pasien yang telah melalui uji swab.[eri]

Dadang Hardiwan

selisih perdagangan ekspor-impor di sektor nonmigas yang surplus sebesar USD 1.206,50 juta.

Akan tetapi, lanjutnya, selisih perdagangan ekspor-impor di sektor migas justru mengalami defisit sebesar USD 1.314,03 juta. “Surplus sektor

nonmigas ini perlu lebih ditingkatkan agar neraca perdagangan Jawa Timur kembali surplus di periode berikutnya.

Disamping itu perlu diupayakan untuk menekan atau mengurangi defisit dari sektor migas,” tambahnya.

Selanjutnya, ia memaparkan untuk ekspor Jatim pada Mei 2020 mencapai USD 1,25 miliar atau turun sebesar 8,25 persen dibandingkan April 2020. Nilai tersebut dibandingkan Mei 2019 turun sebesar 30,82 persen.

Ekspor nonmigas Mei 2020 mencapai USD 1,24 miliar atau turun sebesar 9,53 persen dibandingkan April 2020.

Nilai tersebut dibandingkan Mei 2019 turun sebesar 28,24 persen. Ekspor migas Mei 2020 mencapai USD 18,09 juta atau naik sebesar 2.622,75 persen dibandingkan April 2020. Nilai tersebut turun sebesar 80,03 persen jika dibandingkan Mei 2019.

Golongan barang utama ekspor

nonmigas Mei 2020 adalah Perhiasan/ Permata (HS 71) dengan nilai sebesar USD 278,07 juta, disusul oleh Tembaga (HS 74) dengan nilai sebesar USD 110,18 juta serta Lemak dan minyak hewan/nabati (HS 15) dengan nilai sebesar USD 101,62 juta.

Sedangkan untuk impor Jatim Mei 2020 mencapai USD 1,26 miliar atau turun sebesar 30,21 persen dibandingkanApril 2020.Angka ini mengalami penurunan sebesar 38,70 persen dibandingkan Mei 2019.

Impor nonmigas Mei 2020 mencapai USD 1,11 miliar atau turun 32,40 persen dibandingkan April 2020.

Nilai impor nonmigastersebut turun sebesar 32,50 persen dibanding Mei 2019. Impor migas Mei 2020 sebesar USD153,45 juta atau turun sebesar 8,89 persen dibanding April 2020.

Dibandingkan Mei 2019, nilai tersebut turun sebesar 63,19 persen. [rac]

Pertamina Dirikan Koperasi untuk Nelayan Tuban

KEHILANGAN TUBAN

kerin ikanto/bhirawa

Mei, Neraca Pedagangan Jatim Alami Defisit

BURSA EKONOMI

New Normal, Semua Lapak Pedagang Ditata Ulang

Direktur Teknik dan Pengembangan, PT Petrokimia Gresik, Arif Fauzan saat serahkan bantuan APD.

Tuban, Bhirawa Enam Puluh Dua (62) Nelayan di Desa Mentoso Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban yang tergabung dalam Rukun Nelayan (RN) Mina Jaya, mendapatkan bantuan alat tangkap ikan dan pendirian Koperasi dari dari PT Pertamina (Persero).

Bantuan yang diserakan secara simbolis di Balai Desa setempat ini, juga diserahkan akta akta pendirian koperasi yang diperuntukan nelayan yang tinggal di sekitar Kilang Mintak Grass Root Refinery (GRR), tepatnya di Desa Mentoso, Kecamatan Jenu.

Pada penyerahan bantuan tersebut, juga disaksikan secara on line oleh Dian Hapsari Firasati Unit Manager Comunication dan CSR Pertamina (Persero), Project Leader Lembaga

Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat (LPPM) Universitas Airlangga Surabaya, Dr Windijarto, juga disaksikan langsung oleh perwakilan dari Diskanak Tuban, Sekcam, Polsek, Koramil Jenu, serta Eko Hariyanto (Kades Mentoso), dan perwakilan Nelayan Desa setempat, Senin, (15/06/2020).

Dalam sambutanya, Project Leader LPPM Unair Surabaya, Dr Windijarto secara on line menyampaikan terimakasih kepada PT Pertamina yang telah memberikan suport untuk pemberdayaan masyarakat sekitar kilang GRR Tuban, khususnya nelayan di desa Mentoso.

Disampikan, bahwa program CSR yang diberikan terfokus kepada pemberdayaan masyrakat tersebut, diharapkan bisa mensuport program CSR Pertamina,

sehingga keberadaan kilang Tuban berdampak pada kemakmuran yang lebih baik bagi masyarakat sekitar.

“Kami selalulu berupaya membuat dan menyusun program CSR yang berorientasi pada pemberdayaan masyaakat. Jangan sampai masyarakat sebagai penonton, tetapi sebagai penerima manfaat dan pengendali kesuksesan pembangunan kilang Tuban,” kata Windijarto.

Sementara itu, perwakikan GRR Tuban, Budiono mengatakan, Pertamina kilang minyak Tuban selalu berupaya membantu keperluan pemberdayaan masyarakat sekitar. Tak terkecuali bagi nelayan di desa Mentoso.

Pada kesempatan ini, Pertamina memberikan bantuan beruoa Waring/Jaring dan tali tampar kepada sebanyak 62

nelayan di Desa Menotoso. Setiap nelayan menerima 2 box Waring dan satu roll tambang berukuran besar.

“Pada kali ini Pertamina menyerahkan akta notaris koperasi nelayan. Serta memberikan bantuan berupa waring kepada nelayan. Sehingga apa yang menjdi program CSR ini bisa berguna dengan baik. Semoga bisa mnesejahterakan nelayan,” harap Budiono.

Sementara itu, Unit Manager Comunication dan CSR pertamina Dian Hapsari Firasati, menambahkan, keberadaan kilang Tuban tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.

Selain itu, pengoperasian kilang Tuban ke depan diharapkan juga akan mampu memenuhi kebutuhan energi Nasional secara mandiri.[hud]

SELAYANG PANDANG

Bila Ribuan PKL se-Situbondo Dibantu Dana Stimulan Dampak pandemi virus corona atau Covid-19 tak hanya menghantam persendian ekenomi semata. Para pelaku usaha kecil yang ada di Kota Santri Situbondo justeru ikut terpukul karena mengalami kesulitan permodalan. Kondisi ini dipandang Pemkab Situbondo melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Situbondo untuksegera melakukan langkah taktis dengan mengucurkan dana bantuan atau dana stimulan dalam waktu dekat ini.

sawawi/bhirawa

Deretan stan PKL yang ada di Kabupaten Situbondo akan mendapatkan dana bantuan stimulan dari Pemkab Situbondo.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Situbondo Abdul Kadir Jaelani mengatakan, rencana tersebut sudah valid karena Pemkab Situbondo sudah memberikan data penerima dari pekerja di sektor perdagangan dan perindustrian yang tergolong miskin dan sangat miskin. “Ya data penerima itu harus disesuaikan dengan DTD AKP (Data Tunggal

Daerah Analisis Kependudukan Partisipatif) yang ada di Pemkab Situbondo,” ujar mantan Kabag Kesra Pemkab Situbondo itu.

Masih menurut Kadir, panggilan akrab Abdul Kadir Jaelani, selanjutnya data itu diambil sebanyak lima ribu orang lebih yang berhak mendapatkan bantuan dana stimulan. Tak cukup itu saja tahapannya, lanjut Kadir, para penerima masih harus

menjalani tahap ferivikasi dari tiap tiap desa yang ada di Kabupaten Situbondo. “Ini agar penerima benar benar valid tercatat dalam data orang miskin dan orang sangat miskin,” tambah mantan Kepala Bidang (Kabid) Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Situbondo itu.

Kadir kembali menuturkan, dari kesepakatan yang ada setiap PKL (pedagang kaki lima) atau pedagang asongan akan mendapatkan bantuan dana stimulan sebesar Rp 600 ribu rupiah untuk tiga bulan berjalan. Kadir mencontohkan, sebanyak 43 pedagang yang ada disekitar terminal Situbondo akan mendapatkan dana tersebut sebagai dana peningkatan usaha yang digelutinya. “Ya termasuk PKL dan asongan masuk dalam

katagori tersebut. Tentunya mereka yang berstatus miskin dan sangat miskin yang dibantu. Tiap bulan besaran bantuannya Rp 200 ribu. Jadi kalau tiga bulan sebesar Rp 600 ribu,” ujar Kadir diruang kerjanya, Senin (15/6).

Salah satu penerima bantuan yang enggan namanya diungkapkan mengaku bangga sekaligus bersyukur akan mendapatkan dana stimulan dari Pemkab Situbondo. Dalam pandangan dia, bantuan uang senilai Rp 600 ribu tersebut lumayan cukup untuk memulai kembali usaha dagangannya yang sudah lama vakum.

“Ya sejak adanaya pandemi corona itu saya tidak bisa berjualan karena minimnya modal. Dengan adanya rencana bantuan ini saya secepatnya akan kembali berjualan,” pungkasnya. [awi]

SAMBUNGAN

Selasa Pon, 16 Juni 2020

Kemdikbud Larang Pembelajaran Tatap Muka untuk Tiga Zona l

Sambungan hal 1

bagi pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di tahun ajaran 2020/2021 tetap akan dimulai pada bulan Juli 2020,” papar di Jakarta.

Namun, untuk daerah yang berada di zona kuning, oranye, dan merah, Nadiem melarang dilakukannya kegiatan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. “Satuan pendidikan pada zona-zona tersebut tetap melanjutkan belajar dari rumah,” tambah dia dalam webinar yang juga diisi oleh Kemenko PMK, Kemenag, Kemenkes, Kemendagri, BNPB, dan Komisi X DPR RI. Pasalnya hingga 15 Juni 2020, terdapat 94 persen peserta didik yang berada di zona kuning, oranye, dan merah yang tersebar di 429 kabupaten/kota.

Sehingga mengharuskan mereka tetap belajar dari rumah. Adapun peserta didik yang saat ini berada di zona hijau hanya berkisar 6 persen.

“Proses pengambilan keputusan dimulainya pembelajaran tatap muka bagi sekolah di daerah yang berada di zona hijau dilakukan sangat ketat dengan persyaratan berlapis. Karena keberadaan sekolah di zona hijau menjadi syarat pertama dan utama yang wajib dipenuhi bagi satuan pendidikan yang akan melakukan pembelajaran tatap muka,” tegasnya.

Persyaratan kedua, lanjut Nadiem, jika pemerintah daerah atau Kantor Wilayah/Kantor Kementerian Agama memberi izin. Ketiga, satuan pendidikan sudah memenuhi semua daftar periksa dan siap melakukan pembelajaran tatap muka. Dan terakhir, wali murid menyetujui anak-anaknya untuk melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.

“Jika salah satu dari empat syarat tersebut tidak terpenuhi, peserta didik melanjutkan belajar dari rumah secara penuh,” tegas Mendikbud.

Nadiem juga mengajak semua pihak termasuk seluruh kepala daerah, kepala satuan pendidikan, orang tua, guru, dan masyarakat bergotong-royong mempersiapkan pembelajaran di tahun ajaran dan tahun akademik baru. “Dengan semangat gotongroyong di semua lini, saya yakin kita pasti mampu melewati semua tantangan ini,” kata Mendikbud.

Terkait sekolah yang berada di zona hijau, secara teknis menyebut pendidikan di zona hijau akan dilaksanakan berdasarkan pertimbangan kemampuan peserta didik dalam menerapkan protokol kesehatan.

Dengan begitu, urutan pertama yang diperbolehkan pembelajaran tatap muka adalah pendidikan tingkat atas dan sederajat. Tahap kedua pendidikan tingkat menengah dan sederajat, dan tahap ketiga tingkat dasar dan sederajat.

“Itupun harus dilakukan sesuai dengan tahapan waktu yang telah ditentukan. Namun begitu ada penambahan kasus atau level risiko daerah naik, satuan pendidikan wajib ditutup kembali,” katanya.

Adapun sekolah dan madrasah berasrama pada zona hijau harus melaksanakan belajar dari rumah serta dilarang membuka asrama dan pembelajaran tatap muka selama masa transisi (dua bulan pertama).

Pembukaan asrama dan pembelajaran tatap muka dilakukan secara bertahap pada masa kebiasaan baru dengan mengikuti ketentuan pengisian kapasitas asrama. [ina]

Adaptasi Dalami Karakter l

Sambungan hal 1

beda dengan karakteristik Jember dan Lumajang.

Dengan cara beradaptasi ini, kita bisa segera mengenal karakteristik mereka masing-masing,” ujar Mantan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Situbondo - Bondowoso lanjutnya.

Dari segi wilayah dan jumlah lembaga, urai Mahrus sangat berbeda. Kalau di wilayah Kabupaten Situbondo - Bondowoso ada 148 lembaga SMA/ SMK/SLB Negeri Swasta. Sedang di Kabupaten Jember - jumlah lembaga pendidikannya 249 lembaga SMA/SMK/SLB Negeri Swasta dan Kabupaten Lumajang memiliki 69 lembaga SMA/SMK/SLB Negeri Swasta.

“Itu dari jumlah lembaga, belum lagi tenaga pendidikannya. Ini perlu diselami dulu karakternya,.

Sehingga terjalin sinergitas untuk bersama-sama meningkatkan mutu pendidikan di wilayah Jember - Lumajang,” pungkas bapak yang sudah memiliki cucu empat ini mengakhiri pembicaraan.

Pengalaman di dunia pendidikan, Mahrus Syamsul pernah mengajar sebagai guru matematika di SMP Sanenrejo Tempurejo Jember, SMA Negeri 1Kapongan Situbondo. Kemudian tahun 2008 diangkat menjadi Kepala SMA Negeri 1 Tapen, Kapala SMA Negeri Sukosari, Kepala SMA Negeri Pujer dan terakhir menjabat Kepala SMA 1 Negeri Prajekan Bondowoso.[efi]

Maksimalkan Peran APIP, Kawal Anggaran Covid-19 Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp. melalui kabupaten/ kota sedan- 677,2 triliun untuk percepatan gkan bantuan dari donatur baik penanganan covid 19 dan peindividu kaupun lembaga dan mulihan ekonomi nasional.

CSR perusahaan yang diterMenurutnya angka tersebut ima Pemprov Jatim semuanya jumlahnya besar. Oleh sebab itu diunggah dan ditampilkan di tata kelola dan sasarannya harus website infocovid19.jatimprov. tepat, prosedurnya sederhana go.id sehingga jumlah bantuan dan tidak berbelit-belit. Output serta pendistribusiannya dapat dan outcome harus dimaksimaldiakses semua pihak. Hal ini kan untuk kehidupan seluruh menjadi bentuk transparansi Rakyat Indonesia. “Untuk itu kepada masyarakat luas. saya mengajak masyarakat un“Jadi semua bersifat transpar- tuk mengawal dan mengawasi an dan terbuka. Masyarakat bisa dana tersebut,” katanya. mengakses dan melihat langsung Selain itu menurutnya asberapa dan kemana bantuan pek pencegahan harus lebih tersebut disalurkan. Kami juga dikedepankan, harus lebih meminta masyarakat berperan proaktif, serta jangan menungaktif melakukan pengawasan di gu terjadinya masalah. Bila lapangan misalnya terkait ban- ada potensi masalah harus tuan sosial,” terangnya. diingatkan dan bangun early Sementara itu dalam arahan- warning system. “Pemerintah nya, Presiden RI Joko Widodo tidak main-main soal akuntmengatakan saat ini dunia abilitas. Pencegahan harus menghadapi kondisi yang luar diutamakan. Bila ada niat untuk bisa sulit. 215 negara meng- korupsi maka silahkan bapak hadapi darurat kesehatan dan ibu digigit dengan keras. Uang harus menyelamatkan warg- negara diselamatkan, keperanya dari ancaman Covid 19. cayaan masyarakat harus terus “Semua negara berjuang un- kita jaga,” katanya. tuk menyelamatkan diri dari Presiden juga mengingatkan tekanan ekonomi yang dahsyat. bahwa tugas para penegak Situasi seperti ini dihadapi semua hukum, kepolisian, kejaksaan, negara termasuk Indonesia. Un- KPK, penyidik PNS adalah tuk itu perlu respon cepat, tepat, menegakkan hukum. “Tapi harus akuntabel,” jelasnya. saya ingatkan jangan menggigit l

Sambungan hal 1

orang yang tidak salah. Jangan menebar ketakutan pada para pelaksana dalam menjalankan tugasnya,” imbuhnya.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), inspektorat dan LKPP adalah aparat internal pemerintah sehingga harus fokus untuk pencegahan dan perbaikan tata kelola. Kerjasama sinergi dengan lembaga pemeriksa eksternal, harus terus dilakukan termasuk sinergi aparat penegak hukum harus terus dilanjutkan.

“Dengan sinergi dan check and balance serta dukungan masyarakat Indonesia saya yakin kita bisa bekerja lebih baik maka kita dapat menangani semua tantangan lebih cepat,” terangnya.

Sebelumnya, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, rakornas ini bertujuan untuk membangun persepsi bersama dalam pengawalan akuntabilitas pengelolaan keuangan pusat dan daerah khususnya dalam percepatan pemulihan ekonomi akibat covid 19. “Diharapkan seluruh pihak bergerak harmonis mengawal akuntabilitas dan mendorong bangsa kita melewati pandemi ini dengan baik,” pungkasnya.[tam]

Terpapar COVID-19, PN Surabaya Tiadakan Persidangan Selama Dua Pekan l

Sambungan hal 1

masa penahanannya habis dan tidak bisa diperpanjang,” kata Martin Ginting, Senin (15/6).

Kebijakan ini diambil, sambung Ginting, guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di PN Surabaya.

Apalagi ada satu ASN yang dinyatakan positif COVID-19.

Dan beberapa hari lalu ada seorang Hakim dan juru sita PN Surabaya yang meninggal dunia secara mendadak.

Ginting menambahkan, PN Surabaya akan mengatur sidang pidana yang jadwalnya sudah tidak bisa diundur lagi. Salah satu alasannya masa penahanan para terdakwa yang hampir habis dan tidak bisa diperpanjang lagi. Tapi dengan tetap menggunakan protokol kesehatan.

“Ruang sidang yang aktif hanya ruang sidang teleconference (perkara yang masa penahanan tidak bisa diperpanjang), sisanya akan di non aktifkan. Semua pihak akan diseleksi secara ketat

untuk masuk ke PN Surabaya.

Peliputan jurnalistik pun kita batasi hanya untuk beberapa wartawan saja,” tegasnya.

Kebijakan itu, sambung Ginting, bertujuan untuk melindungi para ASN PN Surabaya dan masyarakat pengguna jasa Pengadilan agar terhindar dari COVID-19. Terutama di area PN Surabaya yang merupakan instansi pelayan publik.

Sebab dalam seharinya jumlah pengguna jasa Pengadilan yang hadir dan berinteraksi di PN diatas 200 orang lebih pengunjung.

Terkait pendaftaran perkara perdata yang dilakukan secara online (e-Court), Ginting memastikan sistem tersebut tetap berjalan dan bisa dimanfaatkan para pencari keadilan.

“Kami juga meminta Pemkot Surabaya maupun Pemprov Jatim agar pro aktif memperhatikan deteksi dini terhadap para ASN yang sehari harinya melayani masyarakat Kota Surabaya,

dengan cara menggelar rapid test massal,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Ketua Majelis Hakim pemeriksa kasus investasi ilegal MeMiles dengan terdakwa Kamal Tarachand Mirchandani, Eko Agus Siswanto meinggal dunia pada Jumat (12/6) sekitar pukul 13.30 WIB di sebuah klinik.

Hakim PN Surabaya itu sempat absen pagi harinya di Kantor.

Saat berada di kosnya, mendadak gagal nafas dan kejang.

Eko Agus Siswanto diketahui merupakan hakim baru di Pengadilan Negeri Surabaya, sebelumnya almarhum bertugas sebagai Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Sumatera Barat.

Sehari sebelumnya, PN Surabaya juga berduka atas kematian seorang juru sita bernama Surachmad. Penyebab kematian Surachmad juga belum diketahui secara pasti, apakah ada kaitan dengan COVID-19 atau tidak. [bed]

Di antaranya ialah Sistem Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) yang digelar Menteri PANRB. Dalam Sinovik tersebut, sebanyak 37 inovasi berhasil lolos seleksi administrasi. Beberapa inovasi di antaranya ialah Samsat Srikandi, Samsat 4.0, Nona Saja, Sambil Belanja Bayar Pajak (Sambel Bajak) yang dikeluarkan Bapenda Jatim. Selain itu, ada pula inovasi e-master yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), SMA Doble Track dan SMK pengampu keluaran Dinas Pendidikan (Dindik), serta berbagai OPD lainnya.

“Saat ini juga tengah berlangsung apresiasi inovasi pelayanan publik terkait Covid-19 di Kementerian PAN - RB dan

Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri,” tutur Hadi.

Menurut Hadi, berbagai apresiasi tersebut diharapkan dapat memotivasi pemerintah untuk terus meningkatkan pelayanan publik. Sebab, dalam berinovasi tidak akan berhenti.

Karena itu, keberlanjutan inovasi menjadi salah satu aspek yang juga menjadi penilaian.

Selain itu, inovasi juga diharapkan dapat direplikasi di berbagai level pelayanan publik.

“Kalau inovasi pelayanan publik itu bagus idealnya dia terus digunakan secara berkelanjutan dan diharapkan bisa direplikasi di tempat lain.

Itu tujuan prinsip dalam pemberian apresiasi-apresiasi ini,” pungkas Hadi.[tam]

Halaman 11

Pemkot Tagih Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemprov l

Sambungan hal 1

5,584 triliun. Sedangkan dana perimbangan dari pusat ditargetkan Rp 2,266 triliun. Kemudian untuk lain-lain pendapatan yang sah yang terbesar dari bagi hasil pajak pemerintah provinsi ditargetkan Rp 950 miliar.

“Hingga hari ini realisasi untuk PAD itu sebesar 30 persen atau Rp 1,7 triliun. Kemudian dari dana perimbangan itu tercapai Rp 844 miliar atau 37,25 persen. Lalu dari bagi hasil pajak provinsi baru tercapai Rp 116 miliar atau 12,28 persen,” kata Yusron di ruang kerjanya, Senin (15/6).

Nah, untuk meningkatkan atau merealisasikan target PAD di tahun 2020, Yusron memastikan bahwa pihaknya telah melakukan upaya-upaya terkait dengan penagihan kepada Wajib Pajak (WP). Termasuk ke beberapa sektor pajak seperti PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) yang porsinya paling besar di antara jenis pajak yang dikelola Pemkot Surabaya.

“Upaya kami PBB di awal tahun sudah kami sampaikan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutangnya) tinggal kewajiban pembayaran. Untuk PBB kami upayakan setiap hari petugas BPKPD mendatangi rumah-rumah untuk melakukan imbauan pembayaran PBB,” ujarnya.

Bagi warga yang merasa kesulitan dalam hal ekonomi karena dampak Covid-19, BPKPD telah memberikan fasilitas relaksasi bagi wajib pajak untuk melakukan pembayaran secara mengangsur. Hal ini juga berlaku bagi perusahaan-perusahan yang mengalami kendala dalam pembayaran karena dampak Covid-19. “Kami juga menyampaikan imbauan pembayaran PBB kepada perusahaan-perusahaan itu juga kami beri fasilitas pembayaran secara mengangsur apabila mereka belum bisa membayar secara tunai atau lunas langsung,” terangnya.

Sementara untuk BPHTB, pihaknya memastikan juga terus mengimbau kepada pengembang perumahan serta notaris agar segera melakukan pembayaran BPHTB apabila sudah terjadi transaksi. “Kami melakukan upaya penagihan-penagihan karena memang menjadi kewajibannya untuk membayar pajak,” kata Yusron.

Dalam kondisi pandemi saat ini, penerimaan dari pajak

tersebut juga dimanfaatkan Pemkot Surabaya dalam menangani dan menanggulangi dampak Covid-19. Salah satunya memberikan bantuan sosial berupa permakanan bagi warga terdampak hingga menyiapkan fasilitas hotel untuk kebutuhan isolasi.

Di sisi lain, Yusron menyatakan, Pemkot Surabaya juga harus melakukan kewajibankewajiban rutin belanja wajib yang tidak bisa dihindari.

Seperti pembayaran PJU untuk penerangan jalan umum, hingga perbaikan infrastruktur jalan. Oleh karena itu, penerimaan pajak ini sangat penting bagi Pemkot Surabaya untuk mendukung pelaksanaan pemenuhan kewajiban tersebut.

“Inilah kenapa kami selalu berupaya untuk mengimbau bagi warga Kota Surabaya untuk membantu Pemkot Surabaya dalam hal pemenuhan kewajiban bagi para wajib pajak untuk segera melakukan pembayaran pajak,” imbuhnya.

Di samping itu, kata Yusron, untuk meningkatkan realisasi Lain-lain Pendapatan yang sah, ia mengaku telah berkirim surat ke pemerintah provinsi agar segera merealisasikan bagi hasil pajak yang memang menjadi hak masing-masing kota atau kabupaten di Jawa Timur. Sampai dengan saat ini, bagi hasil dari pemerintah provinsi yang diterima Kota Surabaya Rp 116 miliar atau 12,28 persen.

“Padahal ini sudah mendekati semester I selesai. Kalau tahun lalu, pada semester I bisa mencapai 45 persen. Kalau di posisi sekarang ini harapan kita ya bisa sekitar 40 persen,” terang Yusron.

Yusron mengungkapkan, pendapatan pajak dari beberapa sumber itu sebenarnya pengalokasiannya sudah diperuntukkan. Misalnya, Dana Alokasi Umum (DAK) lebih condong untuk pemenuhan belanja wajib pegawai dan sebagainya. Kemudian, dana bagi hasil pemerintah provinsi seperti berasal dari pajak kendaraan bermotor itu juga dialokasikan untuk perbaikanperbaikan infrastruktur jalan.

Sementara itu, Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono menuturkan, terkait dana bagi hasil pajak akan dilakukan evaluasi. Baik dari pencairannya maupun besaran bagi hasilnya. “Tadi (kemarin) baru kita rapatkan. Besok akan kita evaluasi kembali,” pungkas Heru. [iib.tam]

Kuasa Hukum Sekda Pastikan 122 Inovasi Pelayanan Publik Siap Beradu di Kovablik Kleinnya Taati Semua Proses Hukum l

Sambungan hal 1

sebanyak 137.

“Kita sudah melakukan seleksi secara administrasi.

Hasilnya, 122 inovasi lolos menuju tahap berikutnya Kovablik,” tutur Hadi, Senin (15/6).

Selanjutnya, inovasi-inovasi ini akan kembali di kurasi melalui presentasi, wawancara dan visitasi. “Kita masih belum memastikan apakah tahapan ini dilakukan secara langsung.

Karena sesuai arahan ibu gubernur, kegiatan pertemuan diupayakan dapat melalui video conference,” tutur Hadi.

Selain Kovablik, pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai ajang lain untuk memberikan apresiasi terhadap inovasi.

l

Sambungan hal 1

45 B undang-undang nomor 19 tahun 2016 dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara. Kata dia, tak seperti yang diberitakan di media yang menyebut ancaman hukuman 12 tahun penjara.

Akan hal itu, jika melihat pasal 45B ini pihaknya berkeyakinan bahwa Sekda Syaifullah nanti akan tidak masuk dalam pasal ini. Pihaknya pun menilai pasal yang disangkakan lemah, karena beberapa alasan. “Kita kan diujinya di Pengadilan. Sebab kalau kita dengarkan bersama yang dibaca sampeyan tadi itu, kan jelas itu. Siapa sekarang yang mengirimkan pertama kali rekaman itu. Pak Sekda itu

kan tak pernah mengirimkan.

Sedangkan disini yang mengirimkan sapa, otomatis kan pihak sana,” katanya.

Husnus meminta, pihak Kepolisian lebih jeli dalam menentukan pasal. Sebab, jika mengamati rekaman yang menjadi bahan laporan, ada beberapa hal yang perlu dipelajari lagi. Seperti, siapa yang mengirim rekaman dan siapa yang punya inisiatif merekam pembicaraan.

“Ke dua, siapa yang punya inisiatif kemudian merekam itu. Kok tau kalau itu Pak Sekda kan tidak pernah mengenal.

Kan ada rekaman itu kan juga perlu dipertanyakan juga. Makanya polisi harus betul-betul dalam hal ini sebetulnya haru jeli juga,” tutupnya.[san]

Jalankan Tugas dengan Tulus Meski Sering Dihinggapi Was-was dan Bersitegang dengan Keluarga Pasien Sambungan hal 1 awal bagi dia mengantarkan dan memakamkan jenazah Covid-19.

“Waktu itu kebetulan pas shifnya temanteman saya. Nah, pasca pertama kali mereka turun, salah satu tim ada yang drop karena ketakutan dengan berita-berita yang begitu santer terkait Covid-19. Akhirnya itu membuat saya harus turun untuk meyakinkan kawan-kawan bahwa pasien Covid-19 yang meninggal tidak seberbahaya seperti yang diberitakan di media,” kata Zuliyanto saat dihubungi, Senin (15/6).

Awalnya, Zuliyanto mengaku juga memiliki rasa takut dan was-was ketika harus terjun memakamkan jenazah Covid-19.

Bahkan, tak hanya dia, kawan-kawannya pun juga memiliki rasa takut akan terpapar virus itu. Namun, ada perasaan tersendiri yang membuat Zuliyanto yakin, bahwa ini aman.

Selain itu, karena niatan tulus yang membuat ia memberanikan diri untuk menjadi salah satu petugas khusus pemakaman.

“Nanti kalau semuanya tidak ada yang berani terus siapa yang memakamkan. l

Akhirnya saya beranikan diri untuk turun dengan niatan nawaitu untuk kemanusiaan,” kata Zuliyanto.

Menurut dia, jenazah Covid-19 justru lebih aman dari pada pasien. Karena sebelum dimakamkan, jenazah itu sudah dimasukkan ke dalam peti dan dilapisi plastik sesuai protokol kesehatan yang ditetapkan. “Awalnya hanya beberapa petugas yang turun, kemudian ada 22 teman ikut berani turun. Pasca 1 bulan itu kemudian akhirnya semuanya diwajibkan untuk ikut terjun,” katanya.

Pria yang telah bekerja di Dinsos Surabaya sejak 6 tahun yang lalu ini juga kerap kali harus membantu pemakaman jenazah Covid-19 saat tengah malam hingga dini hari. Bahkan, ketika pulang dan sampai di rumah, ia harus kembali berdinas untuk membantu rekan-rekannya.

“Seringkali sudah sampai rumah itu saya harus kembali membantu. Tidak hanya malam hari, dini hari sampai pagi pokoknya 24 jam. Bahkan, di luar jam dinas saya harus turun,” ungkap dia.

Sejak Covid-19 ada di Surabaya, mobil ambulance Dinsos tak hanya digunakan

untuk mengantar orang sakit biasa. Namun, kendaraan ini juga digunakan untuk mengantar pasien ataupun jenazah Covid-19 ke tempat pemakaman.

Nah, sejak saat itulah Zuliyanto bertugas mengantar jenazah pasien Covid-19 dari rumah sakit menuju pemakaman. Atau pasien meninggal di rumah kemudian diantar ke rumah sakit untuk dilakukan pemulasaran dan selanjutnya menuju pemakaman.

“Saya tak hanya bertugas mengantar jenazah hingga ke pemakaman. Tapi kita juga membantu teman-teman dari DKRTH, bantu mereka bawa dan angkat peti sampai ke liang lahat,” cerita dia.

Meski demikian, Zuliyanto mengaku kerap kali harus bersitegang dengan pihak keluarga. Alasannya, keluarga pasien ingin memakamkan sendiri kerabatnya itu, meski tenaga kesehatan telah menyatakan jenazah itu confirm Covid-19. Padahal, pemerintah telah menetapkan jenazah Covid-19 harus dimakamkan sesuai protokol kesehatan.

“Sering bersitegang sama pihak keluarga karena mereka tidak mengerti tupoksi kita dimana. Padahal tujuan kita hanya ingin

membantu meringankan mereka. Hampir juga sempat berantem, untungnya saya masih sadar, saya berikan pengertian kepada pihak keluarga kalau proses pemakaman sesuai protokol ini tidak diterapkan, maka bisa jadi pandemi lagi,” ungkap dia.

Selain Zuliyanto, Sugeng Priharianto (37) juga menjadi salah satu petugas yang biasa mengantar dan memakamkan jenazah Covid19. Meski terkadang ada perasaan was-was, namun semua itu dia serahkan kepada Tuhan karena niatan bekerja dan ibadah. “Ada juga perasaan was-was dan takut, tapi saya serahkan semuanya kepada Allah. Karena ini juga kerja buat anak keluarga. Perasaan saya cuma mau menolong saja,” kata Sugeng.

Sebab, Sugeng yakin, orang yang sudah meninggal jenazahnya itu justru lebih aman.

Apalagi sebelum dimakamkan jenazah itu sudah dimasukkan ke dalam peti dan dibungkus plastik sesuai protokol kesehat­ an yang telah ditetapkan. “Kalau sudah dimasukkan ke dalam peti dan dibungkus plastik, Insya Allah sudah aman. Tapi kita tetap pakai APD komplet, sepatu boot, face shield dan masker,” katanya.

Pria yang tinggal di Banjar Sugihan Surabaya ini mengaku, hanya ingin berniat menolong memakamkan jenazah Covid-19 sesuai protokol yang ditetapkan. Karena itu, ia juga merasa prihatin dengan kejadian-kejadian jenazah Covid-19 yang sampai diambil paksa karena kurangnya kesadaran pihak keluarga.

“Waktu itu ada juga kejadian ojek online, mereka datang ramai-ramai ke pemakaman, seperti mereka menantang tak takut terpapar. Kebetulan itu teman-teman saya yang bertugas, itu kami sempat manggkel sekali.

Padahal niat kita kan hanya membantu keluarga mereka,” ujar Sugeng.

Namun demikian, perasaan itu semua sirna ketika Sugeng sudah bertemu dengan anak dan keluarganya di rumah. Keluarga menjadi obat penghilang rasa capek dan was-was bagi dia bersama rekan-rekannya setelah memakamkan jenazah Covid-19.

Meski begitu, ia berharap, ke depan tak ada lagi warga yang meninggal karena terpapar Covid-19 dan pandemi ini bisa segera berakhir. “Kami hanya berharap masyarakat disiplin mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah,” pungkasnya. [*]

UTAMA

Selasa Pon, 16 Juni 2020

Halaman 12

60% Aplikator Konstruksi dan Bangunan Menganggur Surabaya, Bhirawa Ditengah pandemi Covid-19 membuat para aplikator kontruksi dan bangunan atau tukang banyak yang terdampak, khususnya yang bekerja untuk proyek-proyek pemerintah.

"Proyek pemerintah saat pandemi sekitar 90 persen berhenti.

Kecuali sektor kesehatan yang ter-

kait dengan pandemi," terang Ketua Umum Himpunan Aplikator Indonesia (HAPI), Mochamad Soleh,

Senin (15/6).

Soleh menambahkan menurut informasi yang didapat di lapangan, sekitar 60 persen Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor kontruksi dan bangunan ini menganggur.

"Hanya 40 persen yang masih dipakai untuk proyek-proyek terkait infrastruktur, terutama sektor kese-

Ketua Umum Himpunan Aplikator Indonesia (HAPI), Mochamad Soleh saat memberikan materi pengenalan HAPI.

hatan yang saat dipakai untuk penanganan Covid 19. Untuk proyek swasta dan pribadi, masih banyak yang jjala," ujarnya.

Menurut Soleh, proyek swasta yang jalan adalah proyek pengembang perumahan atau kontruksi yang masih memiliki modal besar.

Sementara pribadi, juga masih jalan, karena terdorong kebutuhan saat Ramadan dan Idul Fitri di April dan Mei 2020 ini.

"Tapi karena kontribusi proyek pemerintah besar, sehingga jumlah yang terdampak besar. Pengguna jasa aplikator di proyek pemerintah itu mencapai 50 persen, swasta 30 persen, pribadi 10-20 persen," jelas Soleh.

Sementara itu, dalam pelatihan aplikator pemasang atap baja ringan yang digelar di kawasan Mastrip merupakan kegiatan perdana setelah vakum akibat Covid 19.

Dijelaskan Soleh, biasanya pelatihan aplikator yang berujung dengan pemberian sertifikat ket-

rampilan profesi, dilakukan dalam jumlah yang banyak.

"Tapi kali ini hanya 20 orang, sesuai dengan protokol kesehatan yang diwajibkan," kata Soleh.

Karena baru pertama, pihaknya masih akan melakukan review dan evaluasi terhadap kegiatan ini.

Mengingat protokol kesehatan, mulai dari cuci tangan sebelum masuk gedung, pakai masker, penggunaan desifektan, hingga kapasitas ruangan yang hanya 50 persen, karena wajib social distancing atau jaga jarak.

"Nah, kalau di SMK bisa sampai 100 orang pesertanya. Kami tetap wajib menggelar pelatihan ini karena banyak peminatnya dan bisa meningkatkan nilai dari para aplikator ini dalam menjalani profesinya di lapangan," pungkas Soleh.

Apalagi program kerja HAPI hingga akhir tahun, bisa memberikan sertifikasi SDM aplikator antara 20 ribu- 30 ribu orang.

"Kami menggelar pelatihan sebe-

lum pandemi sekitar akhir Februari 2020 lalu. Sebenarnya bisa melakukan pelatihan secara online, dengan peserta yang bisa lebih banyak dan berada di berbagai daerah di seluruh Indonesia, tapi masih sedang kami pikirkan," tandas Soleh.

Hal itu karena dalam pelatihan ini ada praktek. Praktek tentunya bisa dilakukan secara online tapi perlu inspeksi secara langsung sebagai bentuk pertanggungjawaban atas sertifikat yang akan dikeluarkan.

Bila secara online, sertifikat bisa dilakukan secara e-sertifikat, tapi hasil praktek, tetap harus ada asisten yang mengawasi dan memberi penilaian terhadap hasil.

Saat pelatihan, selain Soleh yang memberikan materi pengenalan HAPI, hadir Bambang Ronny yang memberikan materi pelatihan pemasangan rangka atap baja ringan.

Juga Dani, yang menyampaikan produck knowledge Zenimu dan Tri, produck knowledge Kencana. [riq]

KILAS DAERAH

Pemkot Blitar Segera Buka Kawasan Wisata Makam Bung Karno Kota Blitar, Bhirawa Persiapan Goes to New Normal, Pemerintah Kota Blitar mulai mempersiapkan pembukaan kawasan wisata Makam Bung Karno (MBK) dengan catatan khusus.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Parbud) Kota Blitar, Tri Iman Prasetyo mengatakan pihaknya telah mengusulkan pembukaan wisata Makam Bung Karno (MBK) pada New Normal pada Gugus Tugas Penanganan Corona Kota Blitar.

"Namun demikian, rencana pembukaan kawasan MBK ini tak langsung dilakukan secara total namun dengan catatan khusus," kata Tri Iman Prasetyo. Lanjut Tri Iman Prasetyo, usulan MBK dibuka kembali karena jumlah pengunjung dapat dikendalikan, dimana dalam usulannya, MBK akan dibatasi sebanyak 50 pengunjung termasuk Istana Gebang sebanyak 25 orang setiap rombongan kunjungan. "Selain itu para pengunjung wajib bermasker serta memperhatikan jarak aman, disamping itu semua lokasi wisata juga disiapkan tempat cuci tangan pengunjung sebelum masuk lokasi," jelasnya.

Selain MBK dan Istana Gebang, dikatakan Tri Iman, ada beberapa lokasi wisata lainnya di wilayah Kota Blitar yang juga diusulkan untuk dapat dibuka kembali. [htn] Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni Melakukan Evaluasi dan Peninjauan Lokasi Uji Coba New Normal di Ponorogo, Senin (15/06/2020).

New Normal, Bupati Ponorogo Perluas Lokasi Uji Coba

Hartono/Bhirawa

Tampak kawasan wisata Makam Bung Karno Kota Blitar yang siap dibuka kembali menjelang New Normal Life bulan Juni ini.

Ponorogo, Bhirawa Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni melakukan peninjauan lokasi - lokasi baru yang dipilih sebagai tempat uji coba New Normal di Ponorogo, Senin (15/06). Lokasi baru meliputi pasar, tempat ibadah seperti masjid dan gereja, UMKM seperti warung, cafe, dan restoran. Perluasan lokasi ini setelah evaluasi menunjukkan uji coba berjalan cukup sukses.

"Masyarakat Ponorogo cukup patuh dalam melakukan Protokol Kesehatan. Hanya satu yang kurang, physical distancing atau jaga jarak masih kurang disiplin, terutama di kalangan anak - anak muda," kata Bupati Ipong. "Harapan saya, dengan uji coba ini, masyarakat Ponorogo telah siap jika Pemerintah Pusat menetapkan program New Normal," tambah Bupati Ipong.

Di pasar relokasi pun, Protokol Kesehatan dilakukan dengan ketat.

Semua pedagang telah melakukan physical distancing dan memakai masker. Selain pasar relokasi, pasar Balong dan pasar Sumoroto juga dipilih sebagai lokasi uji coba. Sedangkan UMKM yang dipilih diantaranya yaitu sentra batik, bordir, dan sate.

"Mereka sudah siap, beberapa bulan ini tidak produksi, jadi dengan

adanya uji coba ini, mereka dapat produksi lagi dan bangkit kembali," ujar Addin Andana Warih, Kepala Dinas Perdagkum Ponorogo.

Salah satu lokasi pertama yang dipilih, Kawasan Wisata Telaga Ngebel juga menunjukkan hasil yang cukup menggemberikan. Hanya saja, Disbudpora Ponorogo selaku penanggung jawab lokasi mengakui kedisplinan perlu ditingkatkan lagi. [yan]

GALERI KEMANUSIAAN

DPRD Surabaya Apresiasi Dedikasi Unair dalam Tangani Covid-19 Surabaya, Bhirawa DPRD Kota Surabaya menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Universitas Airlangga (Unair) yang selama ini telah berkiprah luar biasa dalam membantu penanganan Covid-19 di Kota Pahlawan. Empat pimpinan DPRD berkunjung ke kantor Rektorat Uniar, dan berdiskusi dengan Rektor Prof M Nasih tentang penanganan Covid-19, Senin (15/6/2020).

Keempat pimpinan Dewan itu, yakni Ketua DPRD Surabaya-Adi Sutarwijono, Wakil Ketua DPRD-Laila Mufidah, AH Thony dan Reni Astuti.

"Unair menjadi salah satu kampus pelopor dalam penanganan Covid-19.

Unair membuktikan bahwa kampus ini adalah bagian dari sumber ilmu abadi sebagaimana guci berisi air abadi yang dibawa Garuda Mukti, tunggangan Bhatara Wisnu, dalam lambang Unair," ujar Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono seusai bertemu Rektor Unair Prof M Nasih. Hadir pula dalam pertemuan itu Ketua Senat Akademik (SA) UNAIR Prof. Djoko Santoso dan Sekretaris Unair Koko Srimulyo. Di akhir pertemuan, Rektor Unair memberi buku berjudul "Menjaga Nalar Mencari Jalan Keluar" yang berisi tentang berbagai pemikiran dan pengalaman Uniar menangani Covid-19.

"Terima kasih Pak Rektor atas bukunya yang inspiratif ini. Mengingatkan kita semua untuk menjaga nalar dalam mencari jalan keluar di masa sulit ini," kata Adi, politikus PDI Perjuangan. Adi mengatakan, Unair penuh dedikasi dalam membantu pemerintah menangani pandemi Covid-19. Lembaga Penyakit Tropis (LPT) atau Institute of Tropical Disease (ITD) Unair menjadi andalan pengetesan spesimen untuk uji usap (swab) dari berbagai daerah.

RS Unair juga menjadi rumah sakit rujukan Covid-19. Bahkan, Unair bahkan telah membikin gedung khusus, yakni Rumah Sakit Klinik Infeksi (RSKI), untuk pasien Covid-19 yang dipisahkan dengan pasien umum, sehingga pengobatan untuk pasien umum tetap lancar. "Kami juga mendapat kabar dari Pak Rektor, biaya ope-

Warga Mangliawan Minta Bantuan LBH Atas Pemanfaatan Sumber Air Wendit Badan Pengawas Desa (BPD) Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang telah meminta bantuan hukum kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Prodeo Ismaya Malang. Sedangkan bantuan hukum yang diminta BPD tersebut terkait persoalan Sumber Air Wendit yang berada di dalam Tempat Wisata Air Wendit (TWAW) desa setempat,diekspoitasi oleh Perusahaan Daerah (Perumda) Tirta Kanjuruan Kabupaten Malang.

Oleh: Cahyono, Kabupaten Malang

andre/bhirawa

Empat pimpinan Dewan kota Surabaya yakni Ketua DPRD Surabaya-Adi Sutarwijono, Wakil Ketua DPRD-Laila Mufidah, AH Thony dan Reni Astuti ketika berkunjung ke kantor Rektorat Uniar, dan berdiskusi dengan Rektor Prof M Nasih tentang penanganan Covid-19, Senin (15/6/2020).

rasional RSUA yang tiap bulan Rp 15 miliar, tapi sejak ditunjuk sebagai salah satu rumah sakit rujukan yang menangani Covid-19, pemasukan hanya Rp 2 miliar," ujar Adi. Yang terbaru, Unair menemukan kombinasi regimen dari lima obat untuk penanganan Covid-19. Penemuan kombinasi regimen obat itu, menurut para peneliti Unair, efektif mempercepat pemulihan pasien Covid-19. Penelitian itu didukung BIN dan BNPB. Kombinasi regimen obat itu terdiri atas Lopinavir/ritonavir dengan azithromicyne, Lopinavir/ritonavir dengan doxycycline, Lopinavir/ritonavir dengan chlaritromycine, Hydroxychloroquine dengan azithromicyne, dan Hydroxychloroquine dengan doxycycline.

"Penelitian kombinasi regimen obat ini menjadi harapan baru bagi kita semua untuk mempercepat penyembuhan pasien Covid-19. Apalagi, dalam penelitian itu dikatakan bahwa dosis masing-masing obat lebih kecil dibandingkan dosis tunggalnya. Ini tentu bisa mengurangi efek toksik obat tersebut bila ia jadi obat tunggal," ujarnya. Adi menambahkan, Unair juga menemukan formula dalam penelitian stem cell (sel punca) untuk penanganan Covid-

19. Ada dua formula yang ditemukan, yaitu Haematopotic Stem Cells (HSCs) dan Natural Killer (NK) cells.

"Dengan ketekunan, kegigihan, kerja keras, sikap tawakkal, dan semangat khas arek Suroboyo, para peneliti Unair menunjukkan dedikasi yang luar biasa sehingga bisa menghasilkan temuan progresif, mulai kombinasi regimen obat hingga stem cell, untuk penanganan Covid-19," ujar ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya itu.

Adi juga mengucapkan selamat kepada Unair yang berhasil menaikkan peringkatnya di jajaran kampus terbaik dunia. Bulan ini, peringkat Unair menurut QS World University Rangkings (QS WUR) melonjak signifikan menjadi peringkat 521-530 kampus terbaik dunia dari 1.000 kampus dunia. Secara nasional, Unair di posisi keempat kampus terbaik. "Ini kebanggaan. Seluruh pemangku kepentingan di Surabaya, termasuk DPRD, mendukung Unair terus mendarmabaktikan dirinya bagi dunia riset, pendidikan, dan pengabdian masyarakat sesuai Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dicetuskan di era kepemimpinan Presiden Sukarno," papar Adi yang juga alumnus Unair. [dre.adv]

Sekretaris BPD Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Teguh Prijatmono, Senin (15/6), saat berada di Kantor LBH Prodeo Ismaya Malang, Kecamatan Klojen, Kota Malang mengatakan, dirinya bersama beberapa warga Desa Mangliawan yang terdampak atas eksploitasi air oleh Perumda Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang meminta bantuan kepada LBH Prodeo. Karena debit air di Sumber Air Wendit sebesar 3000liter per detik, sudah diambil oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Malang sebesar 1.520 liter per detik.

Sedangkan, lanjut dia, Perumda Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang juga akan mengeksploitasi air Sumber Air Wendit sebesar 210 liter per detik, yang saat ini masih berproses. Sehingga dengan adanya eksploitasi air Sumber Air Wendit oleh Perumda Tirta Kanjuruhan tersebut, maka sumber air yang didalam TWAW mulai berkurang atau surut. "Akibatnya mematikan TWAW, yang selam ini juga sebagai tempat mencari nafkah warga yang berada di sekitar tempat wisata tersebut," terangnya.

Untuk itu, kata dia, dirinya mendatangi LBH Prodeo ini untuk meminta keadilan. Sedangkan yang tidak adil adalah pemerintah kita sendiri, yakni Pemerintah Kabupaten (Pemk-

ab) Malang. Sehingga dengan meminta hukum ini, agar masyarakat tidak terbodohi atau tertindas yang dilakukan Pemkab Malang melalui Perumda Tirta Kanjuruhan. Karena setelah kita amati dari surat izin dari Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) ada kejanggala. Seperti adanya data pertimbangan rekomendasi, pertimbangan teknis, dan pertimbang lain.

"Seperti dipertimbangan teknis, jika sesuai dengan ambang batas, seharusnya yang bisa diambil 1/3 dari debit air sebesar 3000 liter per detik, yaitu 1000 liter per detik. Tapi kenyataannya, dari jumlah debit yang ada diambil PDAM Kota Malang sebesar 1.520 liter per detik, dan Pe-

rumda Tirta Kanjuruhan sebesar 210 liter per detik," ungkap Teguh.

Sebagai masyarakat terdampak, Teguh mengatakan, maka kami memohon upaya hukum yang seadil-adilnya. Karena sumber Air Wendit merupakan tanah hak ulayat atau tanah bersama para warga masyarakat hukum adat. Namun, tanah hak ulayat oleh Pemkab Malang disertifikatkan sebagai tanah hak pakai tahun 2019. Sebenarnya sesuai dengan Undang-Undang (UU), TWAW ini milik ulayat masyarakat Desa Mangliawan.

"Ada lima hal pokok sehingga kami menyatakan bahwa lokasi TWAW milik ulayat. Karena adanya mata air, pohon jati yang usianya ratusan tahun, satwa kera, dan terdapat tempat ritual, yang mana hal itu tinggalan alam," tandasnya. Sementara itu, Dewan Penasehat LBH Prodeo Ismaya Malang Yayan mengatakan, bahwa perwakilan warga Desa Mangliawan yang terdampak atas dieksploitasinya Mata Air Wendit oleh Perumda Tirta Kanjuruhan, yang hingga hari ini proyeknya masih berjalan, mereka telah meminta bantuan hukum pada kami. [*]

Sekretaris BPD Mangliawan, Kec Pakis, Kab Malang Teguh Prijatmono (kanan) saat ditemui para pengacara di Kantor LBH Prodeo Ismaya Malang, Kec Klojen, Kota Malang.