binder16jun21

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Rabu Pon, 16 JUNI 2021

Polda Bongkar Penyelundupan 30.500 Benih Lobster Polda Jatim, Bhirawa Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim membongkar penyelundupan benih lobster di Kabupaten Tulungagung. Sebanyak 30.500 benih lobster jenis pasir dan mutiara berhasil diamankan petugas kepolisian.

Dari hasil ungkap ini, Polisi menangkap dua tersangka berinisial WNT (33) dan RA (24). Kedua tersangka merupakan warga Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Dengan tempat kejadian perkara di Jalan Raya Rejotantan, Kecamatan Rejotantan, Kabupaten Tulungagung.

“Petugas melakukan pengejaran dan berhasil menghentikan mobil tersangka. Setelah dilakukan

penggeledahan, ditemukan tiga sterofom berisi 30.500 benur. Terbagi dari 30 ribu jenis pasir dan 500 jenis mutiara,” kata Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko, Selasa (15/6).

Sementara itu, Wadirreskrimsus Polda Jatim, AKBP Zulham Effendy menambahkan, dalam aksinya kedua tersangka memiliki peran masingmasing. Tersangka RA berperan sebagai pengepul benur dari para nelayan di kawasan Tulungagung dan sekitarnya. Jika memenuhi syarat, hasilnya dijual kepada tersangka WNT. “Benih lobster dari RA ini akan dijual kembali oleh WNT ke Jakarta,” ucap Zulham.  ke halaman 11 Oky abdul sholeh/bhirawa

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko (tengah) dan Wadirreskrimsus Polda Jatim, AKBP Zulham Effendy (kiri) bersama Kepala Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya I, Muhlin (kanan) menunjukkan bb kasus Penyelundupan Benih Lobster di Mapolda Jatim, Surabaya, Selasa (15/6).

Klaster Pernikahan di Madiun

88 Warga Dievakuasi ke RS Dolopo Kabupaten Madiun, Bhirawa Bupati Madiun H. Ahmad Dawami mengambil langkah cepat penanganan Covid-19 terhadap 88 warga Kecamatan Wungu yang terpapar Covid-19. Senin malam (14/6).

26 ambulans mengevakuasi warga Dusun Bulurejo dan Kedungrejo Desa Bantengan yang terkonfirmasi positif Covid-19 berdasar hasil tes antigen.  ke halaman 11

Kasus Covid-19 Meningkat Tak Pengaruhi Rencana PTM Pemprov, Bhirawa Peningkatan kasus Covid-19 di Jatim belum mengubah rencana Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah pada Juli mendatang. Sampai saat ini, Pemprov Jatim masih optimis PTM dapat digelar dengan berbagai persiapan yang matang.

Di samping itu sampai saat ini pemerintah pusat juga belum ada sinyal pembatalan rencana PTM.

Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menuturkan, terkait PTM sejauh ini belum ada arahan lain dari pemerintah pusat. Maka pelaksanakan PTM tetap berjalan sesuai rencana sudarno/bhirawa

Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami menyaksikan 26 mobil ambulans mengangkut 88 warga Desa Bantengan dan Mojopurno Kecamatan Wungu karena terkonfirmasi Covid-19 dan dievakuasi ke RS Dolopo, , Senin (14/6) malam.

MITRA

Banyak Aktivitas Agar Tak Cepat Tua

MG Hadi Sutjipto

Sentil

MESKI sudah lama purna s e - bagai ASN dan tidak lagi menjabat wakil bupati Sidoarjo, ASN Sidoarjo pasti tidak akan lupa dengan sosok MG Hadi Sutjipto atau yang sangat akrab disapa dengan panggilan Pak Cip ini. Sosok murah senyum itu, kini juga tetap tidak berhenti untuk beraktivitas.  ke halaman 11

Latsar CPNS Tulungagung Timbulkan Klaster Covid-19 - Lupa kalau kegiatan itu menimbulkan kerumunan Gus Yani: Perangkat Desa Harus Kompak Jangan Saling Intip - Kecuali intip keberhasilan Kerja Sama Dishub - Kejari Bisa Hapus Kebocoran Retribusi Parkir - Yang penting pelaksanaan dilapangan

dengan penuh kehati-hatian dan melihat perkembangan kasus.

Sebab, yang menjadi acuan dalam uji coba PTM adalah status zona di suatu daerah di Jatim.

Status zona ini tidak ditingkat

kabupaten, melainkan kecamatan. “Di Kabupaten Bangkalan misalnya, meski jumlah kasus Covid-19-nya tinggi, namun jika dipantau per kecamatan, tidak semua kecamatan zona merah,” ujar Wagub Emil, Selasa (15/6).

Di Bangkalan, sambung Emil, ada empat kecamatan berstatus zona merah. Diantaranya, Bangkalan, Arosbaya, Geger dan Klampis. “Bukan per  ke halaman 11

Gubernur Masifkan Tracing, Eri Tekan Alarm Waspada Pemprov, Bhirawa Forkopimda Jatim terus memaksimalkan berbagai upaya setelah diketahui munculnya varian baru mutasi Covid-19. Varian baru tersebut masuk dalam tipe delta B1.617.2 yang ditemukan dari penyekatan yang dilakukan di Suramadu. Untuk mengantisipasi penyebaran itu, Forkopimda Jatim, Pemkot Surabaya dan Pemkab Bangkalan secara terpadu melakukan berbagi upaya.

“Kami pastikan pasienpasien dengan infeksi Covid19 varian mutasi delta tersebut diisolasi dengan baik agar tidak menyebar. Segera setelah mengonfirmasi kasus ini, kami langsung melakukan upaya-upaya dan lang-

kah-langkah strategis untuk mencegah penyebaran kasus ini baik dari segi testing, tracing, treatment maupun edukasi” Kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Grahadi Surabaya, Selasa (15/6).

Unt u k mencegah penyebaran kasus Covid1 9 varian delta tersebut, Pemprov Jatim bersama tim Kodam dan Polda serta tracer kabupaten Bangkalan telah melakukan tracing mas ke halaman 11

Salah seorang CPNS menjalani tes swab di tengah hujan deras di halaman GOR Lembupeteng Tulungagung, Selasa (15/6) sore.

Latsar CPNS Tulungagung Timbulkan Klaster Covid-19

Tulungagung, Bhirawa Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Pemkab Tulungagung yang dilaksanakan di Surabaya membuat kalster baru Covid-19. Untuk sementara, dari 171 CPNS gelombang dua yang mengikuti Latsar tersebut, 10 orang di antaranya terkonfirmasi positif Covid-19.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tulung ke halaman 11

Kasus PMI Lompat dari Asrama BLK Luar Negeri

Disnakertrans Jatim Kirim Pengawas Ketenagakerjaan

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa

Pemprov, Bhirawa Adanya kasus calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang lari dari Asrama BLK Luar Negeri PT. Central Karya Semestra (CKS) di Kota Malang, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jatim menugaskan UPT P2TK  ke halaman 11

Altur Rosyidah, Pendamping Pencegahan Penyakit TBC Yabhysa Situbondo

Dilatarbelakangi Keprihatinan Nasib Pasien, Minta Segera Dibuatkan Perda/Perbup

Dipicu oleh rasa keprihatinan kepada nasib sejumlah pasien TBC, membuat hati Altur Rosyidah luluh dan tergerak untuk mengabdi, menjadi pendamping pencegahan penyakit TBC yang kini angkanya cukup tinggi di Kota Santri Situbondo. Seperti apa kisah perjuangannya?.

Sawawi, Kabupaten Situbondo

Siang itu, Altur Rosyidah menjadi pembicara pada peresmian pendamping pencegahan penyakit TBC di ruang auditorium Dinas Kesehatan Situbondo. Di tengah acara, Altur sempat menemui Bhirawa. Altur lalu menceritakan awal menjadi pendamping pencegahan penyakit TBC di Situbondo.

Kala itu dia mengikuti rekruitmen pemegang program di setiap ka-

bupaten/kota, mulai 2018-2020.

Saat itu proram penanggulangan penyakit TBC masih dipegang pimpinan Aisyiah.

“Karena sejak tahun 2020 program itu sudah dinyatakan off oleh pimpinan Aisyiah, meski masih memiliki MoU dengan Kemenkes. Namun Aisyiah mencabut diri bergabung dengan Kemenkes tentang penanggulangan penyakit TBC,” ujar Altur.

Ketika itu, Altur memiliki

sawawi/bhirawa

Altur Rosyidah saat memaparkan perjalanannya selama berkiprah menjadi pendamping pencegahan penyakit TBC di Situbondo.

inisiatif dengan pihak Provinsi Jatim untuk membuat yayasan baru bersama teman eks officio TBC. Dorongan itu membuat Altur semakin berempati dengan pasien TBC karena permasalahan yang dialami sangat kompleks. Altur lalu mencontohkan, jika pasien adalah tulang punggung dalam suatu keluarga dan menjalani pengobatan selama enam bulan maka pasien tersebut condong berhenti dari pekerjaannya. “Bisa jadi juga dijauhi oleh lingkungan karena menderita penyakit menular,” tegas Altur.

Nah, melihat dari kejadian itu Altur semakin peduli kepada nasib  ke halaman 11

EKSEKUTIF Wabup Irwan Pastikan Kinerja PUPR Sesuai Visi-Misi Rabu Pon, 16 Juni 2021

Halaman 2

Pemkab Bondowoso, Bhirawa Guna memastikan kinerja Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Bondowoso tetap sesuai dengan visi-misi Bupati. Wabup Irwan melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) ke PUPR setempat.

ihsan kholil/bhirawa

Wakil Bupati Bondowoso H Irwan Bachtiar Rahmat saat melakukan monitoring dan evaluasi ke Dinas PUPR setempat.

Hal ini dilakukannya, karena adanya refocusing APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) 2021 dan sangat berdampak pada pembangunan infrastruktur.

“Saya ingin memastikan adanya PUPR ini dengan adanya refocusing ini jangan sampai mengganggu visi-misi Bupati,”kata Wabup Irwan Bachtiar Rahmat saat dikonfirmasi, Selasa (15/6).

Kata dia, pihaknya ingin melihat secara jelas, terkait visi-misi Pemerintah sudah diterjemahkan secara keseluruhan melalui Renja (rencana

kerja) PUPR. Dan termasuk focus dan lokusnya rencana kerja PUPR, apa telah sesuai dengan tema RKPD. “Tapi Alhamdulillah semuanya sudah sesuai, fokus lokusnya. Hanya terganggu masalah adanya refocusing saja,” urainya. Disamping itu, Wabup Irwan mengingat agar dapat juga membangun budaya kerja, yakni kekompakan antara seluruh perangkat daerah utamanya di Dinas PUPR. “Menjaga kekompakan, membangun kebersamaan antara teman yang satu dan yang lain,” imbuhnya. Ada-

nya refocusing APBD 2021, Dinas PUPR kedapatan refocusing terbesar yakni mencapai sekitar Rp18 miliar.

Akan hal itu, Wabup Irwan menegaskan, agar PUPR melakukan program yang menjadi skala prioritas.

“Mana yang menjadi skala prioritas, harus kita bangun, sesuai dengan tema RKPD kita. Jangan sampai mengganggu infrastruktur yang berkaitan dengan penunjang ekonomi. Karena kita menuju kemandirian ekonomi,” jelasnya.

Adapun salah satu visi-misi Bupati yakni membangun Bondowoso dari pinggiran.

Irwan mengaku, bahwa pihaknya akan membangun yang menjadi skala prioritas, yaitu daerah pinggiran yang berkaitan dengan sentra ekonomi.

“Contohnya, kita membangun kepariwisataan Ijen Geopark, pinggiran yang ada disekitar Ijen. Karena memang adanya keterbatasan fisikal kita, akhirnya kita membuat skema semacam itu,” terangnya.

Wabup Irwan berharap, agar PUPR melakukan upaya terobosan ke Provinsi ataupun ke Pemerintah Pusat melalui sumber DAK dan yang lain.

Sementara itu, Sekretaris Dinas PUPR, Mulyadi mengakui, bahwa pihaknya mendukung salah satu visi-misi Bupati yakni membangun Bondowoso dari pinggiran. Dari itu, pihaknya akan melakukan program Ijen Geopark.

“Jadi ada keterkaitan dengan Pariwisata, ini yang h a r u s k i t a s u p p o r t , ” k atanya. [san]

KILAS BIROKRASI

Camat dan Lurah Ngantor di Balai RW Pemkot Surabaya, Bhirawa Kegemarannya Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi intens ngantor di kelurahan ternyata diikuti para camat dan lurah di Kota Pahlawan. Bedanya, para camat dan lurah ini memilih Balai RW dan RT untuk tempat ngantornya.

Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kota Surabaya, Achmad Zaini mengatakan, program berkantor di Balai RW dan RT yang dilakukan oleh camat dan lurah di Kota Surabaya ini, terinspirasi dari apa yang sudah dilakukan Wali Kota Eri dengan berkantor di Kelurahan. Inovasi ini dilakukan sebagai bagian untuk mendekatkan pelayanan publik kepada warga.

“Ini dimulai dari tauladan bapak Wali Kota Eri Cahyadi, kalau wali kota sudah bekerja di kelurahan, ini bapak ibu camat dan lurah sekarang mulai berkantor di RW bahkan di RT,” kata Zaini, Selasa, (15/6).

Demi menarik minat masyarakat, camat dan lurah berlombalomba untuk menunjukan kreatifitasnya dengan memberikan sebutan program pelayanan yang unik.

Salah satunya seperti yang dilakukan Kelurahan Made, mereka menamai programnya ‘Sambel Wak Mad’ yang merupakan singkatan dari Sambang Bengi Layani Warga Kelurahan Made.

Tak mau kalah, Kelurahan Bendul Merisi menamakan program mereka ‘Sambel Terasi’ yang merupakan singkatan dari Sambang Bengi Layanan Terpadu Bendul Merisi. Sementara Kecamatan Mulyorejo, menamai programnya dengan Camat Ngantor Nang Kampung atau disingkat ‘CAPUNG’. [iib]

Gus Yani: Perangkat Desa Harus Kompak Jangan Saling Intip Gresik, Bhirawa Untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur desa yang cerdas, Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Gresik mengadakan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa (pemdes) se-Kabupaten Gresik di Hotel Aston Inn GKB, 13-30 Juni 2021. Kegiatan keilmuan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani (Gus Yani).

Hadir dalam pembukaan itu, Ketua DPRD Gresik Much. Abdul Qodir, Ketua AKD Gresik Nurul Yatim, Wakapolres Kompol Eko Iskandar, Danramil Kebomas, serta 18 camat se-Kabupaten Gresik.

Gus Yani menyatakan bahwa pihaknya mengapresiasi kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa (pemdes) se-Kabupaten Gresik yang diadakan AKD tersebut.

“Ke depannya setelah adanya pelatihan ini di pemerintahan desa tak ada kegaduhan. Terjadi harmonisasi. Semua bisa saling melengkapi dengan mewujudkan teamwork yang baik untuk memajukan desa,” ucap Bupati Gus Yani.

Gus Yani berharap pasca pelatihan semua unsur desa mulai kepala desa dan perangkat aparaturnya, BPD, dan komponen lain lebih guyub bersatu untuk membangun desa, dan mensejahterakan masyarakat.

Gus Yani juga berpesan kepada kepala desa jika ada pelantikan BPD baru atau sebaliknya harus saling mengenalkan diri dan saling mendukung. “Semua butuh pengenalan,” katanya. [eri]

Bupati Maryoto Birowo bersama Forkopimda saat melihat gelaran vaksinasi Covid-19 secara drive thru di halaman GOR Lembupeteng, Selasa (15/6).

Bupati Maryoto Kunjungi Vaksinasi Covid-19 di GOR Lembupeteng Pemkab Tulungagung, Bhirawa Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, dan Forkopimda Tulungagung mengunjungi gelaran vaksinasi Covid-19 secara drive thru di halaman GOR Lembupeteng, Selasa (15/6). Kedatangan rombongan bupati ini membuat antusiasme warga kembali meningkat dalam menjalani vaksinasi Covid-19.

Jika sehari sebelumnya hanya diikuti 400-an orang, namun di hari kedua tersebut jumlah warga yang mengikuti vaksinasi justru meningkat sampai 920 orang. “Kami datang berkunjung ke GOR Lembupeteng untuk memantau jalannya vaksinasi secara drive thru di sini,” ujar Bupati Maryoto Birowo.

Ia mengaku senang melihat antusiasme warga dalam mengikuti vaksinasi Covid-19 yang dilakukan

Launching Simpati Lansia, Bupati Pamekasan Suapi Nenek Sebatangkara Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam, dilauching Simpati Lansia (Lanjut Usia) mengatarkan ransum makanan. Dan kemudian menyuapi makanan bergizi yang ia bawa kepada nenek-nenek sebatangkara berada di wilayah Kecamatan Pamekasan kota.

Bupati membawa rantang menaiki sepeda motor, bersana Plh Sekdakab Pamekasan, Agus Mulyadi dan Kadis Sosial Pamekasan, Moh Tarsun, dari Peringgitan Dalam Ronggosukowati Pamekasan, beriringiringan bersepeda motor box belakang bertulis “Bupati Peduli Lansia” menuju rumah-rumah Lansia di 13 Kecamatan wilayah Pamekasan.

Bupati mengawali mengatarkan makanan bergizi tanpa canggung menyuapi Bu Mainah, usia 71 tahun, warga RT 01, RW 05, jalan Stadion Gg V, termasuk kepada Bu Rukmina, usia 69 tahun, warga RT 01,

syamsudin/bhirawa

Bupati Pamekasan, saat menyuapi Bu Mainah (71 Tahun).

wiwieko/bhirawa

syamsudin/bhirawa

Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam, mengedarai sepeda motor mengantarkan makanan bergizi bagi Lansia sebatangkara.

RW 01, Kelurahan Barurambat Kota, Kecamatan Pamekasan.

Mas Tamam, orang nomor satu di bumi Gerbang Salam, disela-sela menyuapi juga berbincang-bincang. Dan kepada orang-orang sepuh mendoakan mereka agar senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT. “Saya merasa seperti ibu sendiri, nyuapin orang sepuh itu bukan hanya sekarang.

Terutama kepada umi saya di rumah,” ucap Bupati Pamekasan, berupaya menahan sedih diraut wajah, saat di tanya wartawan.

Bu Rukmina, merasa terharu saat disuapi Bupati Pamekasan. “Mimpi apa tadi malam kamu bu Ruk kok sampe disuapin bupati, terimakasih pak bupati,” teriak salah satu perempuan paruh baya yang melihat langsung kepedulian bupati Mas Tamam tersebut.

Bupati Pamekasan, Baddut Tamam menyampaikan, pihaknya merancang program memberi jatah makan dua kali sehari kepada para lansia, setelah mendapat informasi dari masyarakat, banyaknya lansia yang tidak mendapat perhatian pemerintah daerah.

Pemkab Pamekasan melalui dinas Sosial mengeluarkan kebijakan program memberi makan lansia. Pendataan melalui verifikasi dan validasi terdapat 400 Lansia penerima manfaat dituangkan di Peraturan Bupati.

Terobosan baru Bupati Baddrut Tamam dianggarkan APBD Pamekasan Tahun 2021.

Bupati Baddrut Tamam, yang masuk bursa tokoh layak memimpin Jawa Timur meminta para petugas pengantar ransum makan dua kali sehari kepada para lansia ikhlas seperti merawat ibu sendiri agar mendapat pahala berlipat dari Allah SWT. “Ini program luar biasa, saya minta keikhlasan, kesabaran dalam memberikan pelayanan kepada seluruh lansia sebatangkara. Ini berjalan berpondasikan keikhlasan serta kerja profesional. Kenapa kita perlu ikhlas dan sabar serta profesional?

Karena program ini melayani orang harus bersungguh-sungguh,” tandasnya.

“Nanti akan ada petugas datang ke bu Ruk ini pagi dan sore bawa rantang isi nasi, ikan dan sayur. Nanti bu Ruk mendapat kesehatan dari Allah, panjang umur dan program ini bisa terus berkelanjutan,” harap Mas Tamam, mengakhiri launching “Bupati Peduli Lansia”.

Sementara Ketua RT 05 Kelurahan Barurambat Kota, Ahmad Dahlan mengapresiasi kerja Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam melalui program peduli lansia tersebut.

“Program itu menunjukkan jika pemerintah daerah peduli terhadap rakyat, terutama lansia. Alhamdulillah, memang yang dibantu ini sangat layak,” pungkasnya. [din.adv]

dengan cara drive thru itu. Terlebih vaksinasi Covid-19 yang digelar di GOR Lembupeteng merupakan salah satu upaya untuk mempercepat target capaian vaksinasi Covid-19 pada masyarakat.

“Sekarang atau pada hari ini disediakan 1.000 dosis atau 1.000 sasaran.

Bagi pengendara kendaraan bermotor bisa langsung ke GOR Lembupeteng untuk vaksinasi,” tuturnya.

Selanjutnya, mantan Sekda Tulungagung ini menandaskan dengan antusiasme warga Tulungagung dalam mengikuti vaksinasi Covid-19 diharapkan dapat membuat Kabupaten Tulunaggung kembali masuk zona kuning setelah sehari kemarin masuk zona oranye dalam penyebaran Covid-19.

“Karena itu, semua warga Kabupaten Tulungagung juga harus

tetap menerapkan 3 M. Pemkab Tulungagung dan Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung pun terus akan pula melakukan 3 T. Semuanya harus tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) dengan ketat,” paparnya.

Bupati Maryoto Birowo membeberkan sejauh ini jumlah warga Tulungagung yang terkonfirmasi positif Covid-19 masih landai dan terkendali. “Jumlah warga yang terkonfirmasi dalam sehari masih di kisaran lima sampai 10 orang saja yang kemudian diimbangi juga oleh jumlah yang sembuh. Terget kami sebentar lagi ke kuning lagi bahkan bisa sampai masuk zona hijau,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, penyelenggaraan vaksinasi Covid-19 bagi

lansia di halaman GOR Lembupeteng Kota Tulungagung, Senin (14/6), terlihat mulai menurun.

Padahal dalam kegiatan vaksinasi yang digelar Dinas Kesehatan (Dinkes) KabupatenTulungagung dengan empat faskes secara drive thru tersebut dikhususkan juga buat warga pra lansia.

Kabid Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Dinkes Kabupaten Tulungagung, Didik Eka, menyebut penurunan jumlah lansia yang mengikuti vaksinasi Covid-19 di GOR Lembupeteng lebih disebabkan banyaknya faskes lainnya yang juga melakukan vaksinsasi Covid-19 secara bersamaan.Menurut dia, ada 38 faskes selain empat faskes di GOR Lembupeteng yang melakukan vaksinasi Covid-19 pada lansia dan pra lansia. [wed]

Pemkab Malang Terima Penghargaan Green Leadership Secara Virtual Pemkab Malang, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang meraih penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra 2020 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK), pada Selasa (15/6).

Sedangkan pemberian penghargaan tersebut diberikan kepada Bupati Malang HM Sanusi oleh Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar melalui virtual, di Peringgitan Pendapa Agung Kabupaten Malang.

Dan penghargaan Nirwasita Tantra itu, tidak hanya diberikan pada Pemkab Malang saja, tapi juga diberikan kepada beberapa kepala daerah baik ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota atas komitmennya, yang mana dalam kepemimpinan dan pemahamannya terhadap isu lingkungan, respon kebijakan serta inovasi-inovasi daerahnya sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup di wilayahnya.

Menurut, Bupati Malang HM Sanusi, Selasa (15/6), usai menerima penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra 2020 dari Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar secara virtual di Peringgitan Pendapa Agung Kabupaten Malang, Jalan Merdeka Timur, Kecamatan Klojen, Kota Malang, jika penghargaan ini dari Kemen LHK terkait dengan komitmen kepala daerah. Sehingga penghargaan yang kita terima ini, sebagai bentuk aktualisasi kepala daerah dalam rangka menindak

cahyono/bhirawa

Bupati Malang HM Sanusi bersama pimpinan OPD dilingkungan Pemkab Malang saat mengikuti virtual pemberian penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra 2020 dari Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, di Peringgitan Pendapa Kab Malang.

lanjuti kebijakan pusat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

“Dan dalam virtual sudah disampaikan Menteri LHK, penghargaan tersebut sebagain bentuk kepemimpinan atau Green Leadership,” terang dia.

Dijelaskan, komitmen kepala daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup, seperti yang tertuang dalam visi dan misi Kabupaten Malang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, bahwa utamanya adalah terkait misi ketujuh yaitu memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta mengimplementasikan misi tersebut yang mana telah disusun berbagai respon atau kebijakan dalam menjawab berbagai

persoalan dan isu lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Malang.

“Termasuk inovasi pengelolaan lingkungan hidup dari Kabupaten Malang yang telah mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari berbagai pihak. Sehingga sudah selayaknya Kabupaten Malang menerima penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantran 2020,” ujar Sanusi.

Dia melanjutkan, selain melihat apa yang sudah dilakukan Pemkab Malang baik pelaporan, pelaksanan lingkungan hidup, penanganan lingkungan hidup dan hasilnya, dan ada juga paparan dari kepala daerah. Sedangkan paparan itu juga diserahkan ke Kementerian, lalu oleh Kemen LHK di share ke youtube, dan ada jugapenilaian dari masyarakat.

Pemkab Malang sendiri terakhir mendapatkan penghargaan itu pada tahun 2018. [cyn]

LEGISLATIF

Rabu Pon, 16 Juni 2021

KILAS DEWAN

Pemkot Blitar Usulkan Bentuk BPBD Kota Blitar, Bhirawa Memudahkan dalam penangan Bencana Alam di Kota Blitar, Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar mengusulkan untuk dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Blitar.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah (Bakesbangpol dan PBD) Kota Blitar, Hakim Sisworo mengatakan Pemkot Blitar akan mengusulkan pembentukan lembaga BPBD dengan alasan akan lebih fokus dalam pencegahan dan penanganan masalah bencana di Kota Blitar.

“Untuk saat ini lembaga penanganan bencana di Kota Blitar masih gabung dengan Bakesbangpol dalam bentuk Bidang Penanggulangan Bencana Daerah,” kata Hakim Sisworo.

Lanjut Hakim, selama ini di penanganan bencana daerah ditangani salah satu bidang di Bakesbangpol dan PBD Kota Blitar, dan pihaknya mengusulkan untuk penanggulangan bencana berdiri sendiri dalam bentuk Badan bukan masuk dalam Bidang.

“Perubahan lembaga dan pembentukan BPBD sudah kami usulkan dalam Program Legislasi atau Prolegda tahun 2021,” ujarnya. Selain itu dikatakan Hakim, Prolegda terkait pembentukan BPBD mulai dibahas bersama DPRD Kota Blitar tahun ini, dan kalau pembahasan lancar diharapkan BPBD bisa terbentuk pada tahun depan.

“Usulan pembentukan BPBD juga sesuai dengan Surat Edaran Mendagri, dimana Bakesbangpol tidak boleh digabung dengan urusan lain, dan Bakesbangpol harus berdiri sendiri untuk mengurusi masalah Pemerintahan Umum,” jelasnya.

Tambah Hakim, sebelumnya pihaknya juga sudah mengusulkan pembentukan BPBD sejak tahun 2017 lalu, namun usulannya masuk Prolegda di DPRD Kota Blitar baru tahun ini yang diharpkan segera tuntas. [htn]

Halaman 3

LSM Lira Soroti Belasan Tambak Udang Dibibir Pantai Selatan Jember, Bhirawa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Jember soroti keberadaan 12 tambak udang disepanjang sepadan pantai selatan di wilayah Kec Puger, Gumukmas dan Kencong. Pasalnya, keberadaan 12 tambak udang tersebut diduga banyak pelanggaran, utamanya terkait perijinan utamanya ijin pengelolaan limbah.

Bupati LSM Lira H.Achmad Sudiyono mengatakan, dari 12 tambak seluruhnya tidak mengantongi ijin pengolahan limbahnya dan persyaratan lainnya.

“IPAL ini yang menentukan, karena limbahnya akan mencermati lingkungan dan ekosistem laut,” ujar Bupati Lira H.Achmad Sudiyono saat hearing dengan Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup (DKLH), BPN Komisi ABC DPRD Jember dan para pengusaha tambak yang difasilitasi oleh Komisi D DPRD Jatim, di Pemkab Jember, Selasa (15/6).

Acmad mengaku, keberadaan tambak di senpanjng sepadan laut selatan kini menjadi atensi lembaga non pemerintah (NGO) Lira. Karena banyaknya pengaduan dari masyarakat nelayan yang tidak bisa mencari ikan di setelah berdirinya belasan tambak.

“Banyak nelayan yang punya jukung (perahu kecil) yang menge-

effendy/bhirawa

Hearing antara LSM Lira Jember, DKLH, BPN Jember dan beberapa pengusaha tambak yang diinisiasi Komisi D DPRD Jawa Timur, diaula Pemkab Jember, Selasa (15/6).

luhkan tidak bisa mencari ikan di bibir pantai dan harus ketengah.

Sebelum ada tambak, mereka bisa mengais ikan dipinggiran, tapi setelah ada tambak, sulit sekali mencari ikan dipinggir, ini berarti ada sesuatu yang mengganggu ekosistem ikan. Setelah kita turun, ternyata hampir semua tambak limbahnya langsung dibuang kelaut tanpa proses. Sample airnya sudah kita labkan kandungan-kandungannya, dan hasilnya nanti biar instansi terkait yang menindak lanjuti,” ungkap Achmad.

Achmad mengaku, pihaknya tidak melarang keberadaan tambak tersebut, asal dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Misalnya aturan adanya bangunan disekitar bibir bibir patai yang harus dipatuhi.

“Minimal 100 meter dari bibir pantau, Ijin operasional, IPAL, AMDAL, Pengelolaan Limbah Cair (PLC) dan sebagainya. Karena ini juga menyangkut kesejahteraan masyarakat sekitar, ekosistem dan lingkungan,” tandasnya pula.

Sementara Plt. Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup

(DKLH) Kab. Jember Eko Heru Sunarso mengaku, dari hasil pengamatan di lapangan, masih banyak persyaratan yang belum dipenuhi oleh mereka.

Namun Heru mengaku belum bisa mengambil sikap tegas (punishment) karena terbentur Perda lingkungan hidup yang masih dalam proses.’ Ibarat kita punya sapi tapi tidak punya tali. Perda ini masih digodog di dewan, sehingga kami tidak bisa memberikan punishment kepada mereka,” aku Heru kepada media kemarin.

Sementara Ketua Tim yang juga Anggota Komisi D DPRD Jatim H. Satib mengatakan, belum bisa menjelaskan secara rinci terkait persoalan tambak udang tersebut.

Karena, Ia bersama tim datang ke Jember untuk serap informasi atas laporan dari LSM Lira Jember terkait persoalan tambak udang di sepadan bibir pantai selatan. ‘’Hari ini, kami bersama tim sengaja datang untuk serap informasi, karena persoalan tambak ini melibatkan banyak pihak,” kata H. Satib kepada sejumlah media kemarin.

Dari hasil pertemuan ini, ujar politisi Gerindra ini akan menjadi kajian komisi nya (Komisi D) dan Komisi-Komisi lainnya di DPRD Jawa Timur. [efi]

DPRD Setujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020 DPRD Lamongan, Bhirawa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan secara aklamasi menyetujui Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 untuk disahkan menjadi Perda (Peraturan Daerah) dalam Rapat Paripurna yang dilaksanakan Selasa (15/6), di Gedung Paripurna DPRD Lamongan.

Berdasarkan Laporan Badan Anggaran DPRD yang dibacakan oleh salah satu anggotanya, Ahmad, disampaikan bahwa pendapatan daerah ditarget sebesar 2,97 triliun terealisasi 2,84 triliun, belanja daerah yang di alokasikan sebesar 3,01 triliun terealisasi 2,82 triliun, serta pembiayaan daerah yang terealisasi 99,18 persen dari sisi penerimaan dan terealisasi sebesar 6,87 miliar pada sisi pengeluaran pembiayaan daerah.Dengan pembiayaan netto, tercatat sebesar 36,29 miliar, dan SILPA (Sisa Lebih Perhutungan Anggaran) sebesar 51,42 miliar.

“Berdasarkan hasil pembahasan, Badan anggaran menyampaikan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020 telah dilakukan pembahasan secara cermat sesuai mekanisme yang berlaku, serta telah disepakati antara Badan Anggaran bersama Tim Anggaran

Pemerintah Daerah, dan dapat diterima,” ungkap Ahmad.

Badan Anggaran DPRD Lamongan berharap Pemerintah Daerah dapat meningkatkan target realisasi pendapatan dengan menggali dan mengoptimalkan potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang ada, dan mampu meningkatkan kinerja BUMD. Selain itu juga, setiap ada permasalahan agar dilakukan berkomunikasi dan koordinasi dengan DPRD, serta dalam pengelolaan keuangan agar dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan tuntasnya agenda terakhir dari rapat Paripurna Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD anggaran 2020, yakni disetujuinya Raperda menjadi Perda, maka Pemkab Lamongan telah menyelesaikan secara keseluruhan mekanisme pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020. [aha]

Bupati Yuhronur Efendi dan Ketua DPRD Kab.Lamongan Abdul Ghofur dalam Rapat Paripurna Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD 2020.

alimun hakim/bhirawa

Bupati dan Kajari Kerjasama Penanganan Masalah Hukum

Wali Kota Madiun Maidi saat menjadi pembicara di Kementrian LHK pada penerima penghargaan Green Leadership ‘’Nirwasita Tantra 2020’’ untuk kategori Pemerintah Daerah Kota Sedang dari Kementrian LHK di Jakarta, Selasa (15/6).

diskominfo/bhirawa

Pemkab Trenggalek, Bhirawa Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin dan Kajari Trenggalek, Darfiah, SH., MH., tandatangani kerjasama penanganan permasalahan hukum perdata dan hukum tata usaha negara di daerahnya.

Nota kerjasama ini ditandatangani oleh keduanya pada, Selasa (15/6/2021) di Pendopo Manggala Praja Nugraha Trenggalek.

Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin dalam kegiatan tersebut mengatakan ini adalah momentum yang harus kita syukuri. “Kerjasama yang lalulalu telah kita laksanakan dan membawa hasil yang baik,” ujarnya usai menandatangani nota kerjasama ini. ‘’Punya slot di pasar tapi digunakan untuk publik interest dan profid benefid, bukan untuk emotional interest. Kalau saya diberi pasar akan saya gunakan untuk jualan namun

justru digunakan ibu kajari untuk memberikan penyuluhan, bantuan hukum, informasi hukum bagi pemerintah maupun masyarakat,” imbuhnya.

Ini salah satu langkah yang baik, literasi hukum juga kepada seluruh masyarakat dan kerjasamanya juga di cafe pelayanan publik. Dan mungkin nanti akan lebih tersebar ke kecamatan-kecamatan terjauh, sehingga betul betul nanti pembangunan di Trenggalek ini antara masyarakatnya, pemerintahnya, kemudian peran swasta itu sadar hukum dan taat pada peraturan yang ada.

Dengan adanya pendampingan tata kelola dan manajemen resiko, dinas-dinas ada perbaikan. Terbukti saat ini temuan BPK yang menyatakan kita ini lebih bayar karena volume, rasionya menurun lebih jauh.

Kalau dulu hampir miliaran, di beberapa projek ada yang

50, 100 dan itu banyak. Di exit BPK saya melihat cuma 7 juta atau nilainya tidak signifikan.

“Saya yakin ini juga karena pendampingan Kejaksaan, sebelum ada audit BPK trlah memberikan saran-saran yang biaa ditindaklanjuti oleh dinas,” tutupnya.

Sedangkan Kajari Trenggalek, Darfiah SH., MH., dalam kesempatan kerjasama ini berharap dapat menguntungkan banyak pihak di bidang penanganan permasalahan hukum, baik perdata maupun tata usaha negara.

Diharapkan juga olehnya kerjasama antara Korp Adyaksa dan Pemkab Trenggalek bisa terus terjalin meskipun para pejabat di Kejaksaan Negeri Trenggalek berganti.

Menurut Darfiah, ini sumbangsih yang bisa dilakukan kejaksaan kepada daerah. “Sesuai kata pepatah dimana bumi berpijak disitulah langit dijunjung,” imbuhnya. [wek]

Penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra 2020, Kado Manis di Hari Jadi Kota Madiun ke 103 Pembangunan fisik di Kota Madiun yang telah berjalan, tidak hanya memperhatikan fungsi dan estetika, tapi juga mempertimbangkan kelestarian lingkungan di wilayah Kota Madiun ini mendapatkan apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (LHK), Selasa (15/6).

Penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra yang diterima langsung oleh Wali Kota Madiun, Maidi, merupakan bentuk apresiasi dari Pemerintah yang diberikan kepada Pimpinan Daerah baik eksekutif maupun legislatif, yang berhasil merumuskan dan menerapkan kebijakan dan program kerja, sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan menuju green economi.

Selain Wali Kota, DPRD Kota Madiun juga menerima penghargaan serupa secara virtual.

Atas penghargaan tersebut, Wali Kota Maidi berharap seluruh masya-

diskominfo/bhirawa

Wali Kota Madiun, Maidi pegangi penghargaan yang diserahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dan foto bersama di Jakarta, Selasa (15/6). rakat Kota Madiun bisa ikut berbangga.

“Ini adalah hadiah untuk ulang tahun Kota Madiun tercinta yang ke-103 tahun,” kata Wali Kota Madiun, Maidi.

Tak hanya itu, orang nomor satu di Kota Pendekar itu juga mengatakan bahwa penghargaan Nirwasita Tantra menjadi bukti apresiasi atas kinerja seluruh pihak selama ini.

Khususnya, dalam hal pembangunan di Kota Madiun. ‘’Seluruh jerih payah dan lelah untuk membangun kota ini dibayar lunas dengan penghargaan ini,’’ imbuhnya.

Upaya pembangunan kota dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan memang telah menjadi fokus perhatian pemkot selama ini.

Hal ini juga diperkuat dengan adanya program, kegiatan, dan kebijakan yang memperhatikan prinsip-prinsip tersebut. Salah satunya, pembangunan kampung tematik, lapak UMKM, hingga trotoar yang multifungsi.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar memberikan ucapan selamat kepada seluruh kepala daerah dan DPRD yang menerima penghargaan.

Menurutnya, tak mudah untuk mendapatkan penghargaan ini. Sebab, proses seleksi dilakukan secara ketat dan panjang. Total ada 21 provinsi, 57 kota, dan 146 kabupaten yang bersaing mendapatkan penghargaan tersebut. ‘’Penghargaan ini merupakan apresiasi pemerintah atas aktualisasi kepemimpinan yang berorientasi green maupun deep green dalam merumuskan program kerja dan kebijakan yang secara ketat menganut prinsip pembangunan berkelanjutan,’’ tandasnya. [dar.adv.diskominfo]

wahyu asmoro/bhirawa

Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin dan Kajari Trenggalek, Darfiah, SH., MH., saat menandatangani kerjasama penanganan permasalahan hukum perdata dan hukum tata usaha negara di daerahnya.

OPINI

Rabu Pon, 16 Juni 2021

TAJUK

Haji “Domestik” 2021 PENGUMUMAN pelaksanaan ibadah haji tahun 1442 H oleh pemerintah Arab Saudi mengakhiri isu polemik “kelemahan” lobi pemerintah Indonesia. Ibadah haji akan tetap dilaksanakan, namun sangat terbatas.

Hanya untuk warga domestik, dan warga negara asing yang telah bermukim di Arab Saudi. Seluruh negara di dunia, termasuk anggota OKI (Organisasi Konferensi Islam) tidak memperoleh jatah kuota haji. Tak terkecuali Mesir, Kuwait, Malaysia, dan Indonesia.

Pemerintah (era kekhalifahan hingga modern saat ini) telah berpengalaman mengurus ibadah haji. Selama hampir 1400 tahun! Pertimbangan keselamatan jiwa ((hifdz al-nafs) selalu menjadi aspek utama, dan bersifat wajib. Tahun ini, seluruh calon jamaah haji harus lolos tes kesehatan, dan karantina, yang berlaku sebelum dan sesudah ibadah haji tahun 1442 Hijriyah. Pembatasan jumlah calon jamaah haji berkait wabah pandemi Covid-19.

Sehingga waktu pelaksanaan ibadah dipersingkat. Hanya melaksanakan rukun (ritual wajib) haji. Haji tahun 1442 H, tidak akan diikuti ibadah sunnah arba’in (shalat fardlu berjamaah selama 8 hari tanpa lowong). Juga tanpa ziarah ke masjid Nabawi (di Madinah). Tetapi rukun ibadah haji, tetap bisa diselenggarakan komplet di area dalam masjidil Haram, Makkah.

Yakni, thawaf (mengililingi Ka’bah tujuh kali putaran), dan sa’i (berjalan cepat dari bukit Shofa ke bukit Marwah, tujuh kali trip). Serta wukuf.

Wukuf (berdiam diri, introspeksi) di padang Arofah, merupakan “puncak” (wajib tak tergantikan) dalam ritual ibadah haji. Biasanya, setiap musim haji, padang Arofah akan disesaki lebih dari 2,5 juta jiwa jamaah haji dari seluruh dunia. Namun tahun ini, dibatasi hanya 60 ribu jamaah. Bisa jadi, haji tahun 1442 Hijriyah, hanya diikuti kalangan keluarga kerajaan, dan warga negara Arab Saudi, plus diplomat dari negara-negara muslim.

Juga mukimin (penduduk warga asing) sekitar al-haramain.

Indonesia secara resmi tidak memberangkatkan jamaah calon haji (JCH) tahun ini, seluruhnya dialihkan pada tahun 2022. Sampai awal Juni (2021), pemerintah KSA belum menyataka kepastian tentang penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriyah (2021). Sesuai protokol WHO (World Health Organization) untuk perjalanan luar negeri, diperlukan karantina 2 kali (masing-masing 14 hari). Yakni, pada kota asal embarkasi (keberangkatan), serta pada kota tujuan di luar negeri. sekitar Madinah).

Persiapan lain yang juga memerlukan waktu cukup lama, adalah layanan akomodasi, khususnya pemondokan (dan katering). Juga diperlukan tenda besar (dalam jumlah banyak) untuk pelaksanaan Wukuf di padang Arafah. Serta penerbangan (rute Indonesia–Arab Saudi, pergi dan pulang).

Namun persiapan paling penting, adalah perlindungan keamanan dan keselamatan JCHI selama di Arab Saudi. Menjadi syarat utama “kewajiban” haji, selain syarat mampu secara finansial, dan kekuatan fisik.

Berdasar ajaran agama, ibadah haji menjadi “tidak wajib,” manakala keselamatan dan keamanan jiwa tidak terjamin. Termasuk ancaman wabah penyakit. Sesuai dengan amanat UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Di dalamnya diamanatkan kewajiban negara (pemerintah). Secara khusus disebutkan pembinaan aspek kesehatan. Dalam pasal 32 ayat (2), dinyatakan, “Menteri bertanggung jawab terhadap pembinaan kesehatan Jemaah Haji sebelum, selama, dan setelah melaksanakan Ibadah Haji.”

Peniadaan haji Indonesia tertuang dalam Kepmenag RI Nomor 660 tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji tahun 1442 Hijriyah. Walau pemerintah telah berpengalaman mengurus haji lebih dari 70 tahun. Namun musibah pandemi global, wajib direspons sesuai akidah agama. Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga pernah mengalami penundaan haji (pertama) sekaligus sebagai haji terakhir. [*]

Halaman 4

Konflik Keluarga Kian Mengkhawatirkan maka tidak dipungkiri anak-anaklah yang menjadi korban dimana secara emosi dan psikologi menjadi terganggu dan mereka menjadi kurang kasih sayang.

Untuk itulah sebaiknya setiap pasangan harta benda untuk Oleh: yang akan melakukan memenuhi kebutuUntung Dwiharjo gugatan cerai sebaihan hidup semakin knya memikirkan penting, terlebih bagi masak-masak karena mereka yang tidak akan berakibat sangat panjang mempunyai tabungan. Maka apaterutama bagi anak-anak mereka. bila dalam satu keluarga ada pembagian harta waris memang Masalah Ekonomi sangat rawan terjadinya sengketa Pada saat pandemi Covid-19 harta waris. ini banyak orang terkena PHK Sehingga apabila tidak ada kesehingga sangat mempengaruhi lapangan dada dalam pembagian ekonomi keluarga. Dampaknya harta waris maka akan memicu bisa mengguncang stabilitas dalam persoalan yang pelik dalam lingkup keluarga. Menurut Menteri Ketenakeluarga terutama antar ahli waris. gakerjaan, Ida Fauziah mencatat 17, Sebab bisa jadi ada salah satu 8 perusahaan melakukan pemutusan pihak ahli waris yang kurang puas Hubungan Kerja (PHK) selama Panterhadap pembagian harta waris, demi Covid-19 . Selain itu tercatat sehingga bisa menjadi sengketa. sebanyak 25, 6 persen perusahaan merumahkan pekerjanya, dan 10 Perceraian persen perusahaan melakukan Persoalan dalam keluarga konkeduanya, (merdeka.com). temporer yang akhir-akhir ini juga Sehingga masalah ekonomi mencuat adalah masalah perceraian. kini merupakan masalah serius Banyak pasangan yang baru nikah yang bisa memicu konflik dalam beberapa bulan lalu bercerai di terumah tangga. Ujung-ujungnya ngah jalan. Alasannya sudah tidak ada salah satunya bisa meminta ada kecocokan. Disamping sebab cerai kalau tidak tahan dengan lain perceraian seperti masalah adanya goncangan ekonomi terseKDRT, maalah ekonomi, sering but. Mungkin cerita kisah anggota bertengkar atau yang kini juga lagi keluarga (istri, suami, anak) yang trend adalah masalah perselingmenjadi ojek online yang viral di kuhan. media sosial tiktok baru-baru ini Dengan adanya perceraian rubisa menjadi inspirasi untuk kesaklah fungsi keluarga. Sebagaimana luarga yang mengalami masalah dikatakan oleh Horton dan Hunt ekonomi. Dimana kekompakan (1984) mengidentifikasi fungsi dalam keluarga adalah faktor yang keluarga seperti pengaturan seks, rebisa menguatkan untuk mencari produksi, sosialisasi, afeksi, definisi solusi di saat ekonomi sedang status, perlindungan dan ekonomi. terpuruk akibat Pandemi Covid Dengan adanya perceraian 19 ini.

Belakangan ini marak pemberitaan seputar konflik masalah keluarga. Simak misalnya anak membunuh ayah, atau sebaliknya ayah membunuh anak. Anak menggugat orang tua mengenai masalah warisan. Serta yang paling gres adalah seorang anak yang mengugat ibunya gara-gara masalah sengketa penjualan kebun yang sekarang sudah sampai sidang gugatan keempat di pengadilan (Jawa Pos, 22 Mei 2021).

B

erbagai kasus tersebut membuat kita menjadi miris dan bertanya-tanya apa yang sesungguhnya terjadi di institusi keluarga.

Keluarga yang dulunya tenang dan harmonis menjadi penuh masalah dan menjadi konflik yang berkepanjangan. Karena itu dalam tulisan ini penulis mencoba mengemukakan beberapa jenis konflik keluarga yang kerap muncul di masyarakat yang kemudian dicoba dielaborasi dengan solusinya.

Sengketa Harta Waris Dari berbagai konflik keluarga masalah yang paling banyak muncul menurut hemat penulis adalah masalah sengketa harta waris.

Banyak ditemukan di pemberitaan media massa, dimana antar saudara berebut tentang pembagian harta waris. Sampai harus berperkara di pengadilan. Kisah seorang ayah digugat oleh anaknya tentang kepemilikan rumah sebagaimana pernah membuat heboh karena diberitakan di media massa. Kasus tersebut dan beberapa sengketa harta waris di dalam keluarga yang muncul belakangan ini membuktikan bahwa pembagian harta waris bisa menjadi salah sumber masalah dalam keluarga.

Tidak dipungkuri dalam masa pandemi Covid-19 ini dimana mencari pekerjaan susah serta banyak terjadi PHK di manamana. Maka kebutuhan akan

Solusi Tiga kasus konflik keluarga yang penulis pandang menonjol akhirakhir ini seperti di atas haruslah segera dicari solusi dan laternatif pemecahannya. Oleh karena itu berikut ini langkah yang sebaiknya ditempuh. Pertama,perlunya harta waris untuk untuk dibagi ke ahli waris ketika pewaris (orang tua) meninggal, hal ini untuk menghindari konflik keluarga di kemudian hari. Cara pembagian harta juga bisa dilakukan dengan melakukan hibah harta kepada semua anak – anaknya dengan kekuatan hukum tetap.

Kedua, Mengenai perceraian yang seakan menjadi tren di masa pandemi ini. Maka pasangan yang sudah menikah seyognya memikirkan kembali akan keputusan untuk bercerai. Apalagi yang sudah mempunyai anak perlu memikirkan masak- masak agar anak tidak menjadi korban. Sehingga perlu mediasi dengan menggandeng pihak terkait yang dihormati dan di tuakan.

Ketiga, untuk masalah ekonomi. Perlunya dalam keluarga untuk gotong-royong antar angota keluarga dengan mencari solusi ekonomi yang bisa mengangkat ekonomi keluarga. Seperti berwira usaha dan lain sebagainya.

Akhirnya dengan melihat kondisi konflik keluarga di era pandemi yang semakin kompeks maka diperlukan dukungan semua pihak untuk saling bergandeng tangan antara anggota keluarga, masyarakat dan negara terutama untuk mengatasi tantangan keluarga pada masa pandemi Covid-19 yang kelihatannya konflik keluarga semakin mengkhawatirkan.

Peneliti pada LAZNAS YDSF, Alumnus Prodi Sosiologi Fisip Unair

Komitmen Jamkrindo Dukung Pelaku UMKM

Penjaminan Kredit UMKM, Pondasi Pulihkan Ekonomi Nasional

Masa pandemi Covid-19 menjadi pukulan berat bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di tanah air. Dalam kondisi UMKM yang sedang terhimpit, kebutuhan penjaminan kredit bagi UMKM menjadi tak terelakkan. Tujuannya, bukan saja membuat UMKM mampu bertahan, namun juga bisa naik kelas sehingga mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Wahyu Kuncoro SN, Wartawan Bhirawa “Penjaminan kredit menjadi salah satu komponen yang berperan penting dalam memulihkan ekonomi nasional melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),” kata Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satriya saat dikonfirmasi Bhirawa, Selasa (8/6) lalu.

Menurut Eddy Satriya, restrukturisasi kredit bagi UMKM merupakan salah satu program pemerintah dalam PEN untuk menekan dampak pandemi Covid-19 terhadap UMKM yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembiayaannya. Sementara keberadaan penjamin kredit seperti Jamkrindo jelas Eddy Satriya akan memfasilitasi penjaminan kredit pada program PEN tersebut.

“Jadi ini (restrukturisasi kredit) silakan dimanfaatkan oleh temanteman UMKM yang mengalami kesulitan terhadap penyelesaian kredit,” ungkapnya.

Lebih lanjut menurut Eddy Satriya, salah satu sasaran program PEN adalah menggerakkan UMKM. Untuk itu, Pemerintah mengambil beberapa kebijakan antara lain subsidi bunga pinjaman, restrukturisasi kredit, pemberian jaminan modal kerja dan insentif perpajakan. Adapun dana yang dialokasikan untuk skema tersebut adalah sebesar Rp123,46 triliun.

Subsidi bunga jelas Eddy Satriya, diberikan untuk memperkuat modal UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat/KUR disalurkan oleh perbankan, kredit Ultra Mikro/UMi disalurkan oleh lembaga keuangan bukan bank dan penyaluran dana bergulir yang dilaksanakan oleh HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Kementerian KUKM. Pemerintah lanjut Eddy Satriya juga menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan restrukturisasi kredit UMKM dengan mengalokasi dana sekitar Rp78,78 triliun. Untuk meningkatkan likuiditas UMKM dalam berusaha, Pemerintah juga melakukan penjaminan modal kerja UMKM sampai Rp10 miliar melalui PT. (Persero) Jamkrindo dan Askrindo.

Kebijakan di atas dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan UMKM yang merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi UMKM selama ini.

“Terdapat beberapa permasalahan struktural UMKM yang perlu diselesaikan sehingga UMKM dapat berperan lebih dalam perekonomian nasional. Permasalahan tersebut antara lain kualitas dan kontinuitas produksi, akses pemasaran, packaging product, kualitas SDM/ pelaku UMKM di bidang manajerial, keuangan dan produksi,” jelas Eddy Satriya lagi.

Dalam upaya membangkitkan kembali UMKM, Kementerian bersama stakeholder terkait dan juga pihak swasta, serta asosiasi berkolaborasi untuk mendorong penyerapan produk-produk UMKM dan kebangkitan para UMKM dari dampak pandemi.

“Saya merasakan sendiri antusias seluruh sektor yang terlibat termasuk BUMN dan teman-teman Startup turut membantu,” jelas Eddy Satriya.

Dikonfirmasi terkait komitmen dalam penjaminan kredit UMKM, Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Pemeringkatan

(IFG), Jamkrindo juga telah melakukan pemeringkatan atau skoring terhadap pelaku UMKM. Skoring ini akan menunjukkan UMKM potensial yang layak kredit dan layak jamin kepada mitra penerima jaminan yaitu lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank.

Pelaku UMKM sendiri dapat mendaftar melalui aplikasi UMKM Layak.

Platform tersebut berfungsi membantu UMKM mendapatkan akses pelatihan, pembinaan, serta sebagai alat analisa kelayakan usaha UMKM yang sekaligus mempertemukan dengan lembaga keuangan penyalur kredit. Ceriandri menPenjaminan kredit UMKM yang dilakukan PT Jamkrindo diharapkan bukan saja membuat gatakan, hingga Mei 2021 UMKM mampu bertahan di masa pandemi namun juga bisa naik kelas. dari 16.000 UMKM yang mendaftar pemeringkatan, dan menengah (UMKM) dalam UMKM, Konsultasi Manajemen baru sekitar 2.000 UMKM yang program pemulihan ekonomi na(PUKM) Jamkrindo Ceriandri Wisudah terskoring. Hal ini disebabsional (PEN) sebesar Rp 6,52 triliun duri mengungkapkan pihaknya terkan masih banyak UMKM yang pada periode Januari-April 2021. us berkomitmen memacu UMKM tak melengkapi data administrasi “Sampai April 2021, kami sudah untuk naik kelas. Hal ini penting yang diperlukan. menjamin pembiayaan atau kredit karena UMKM merupakan pon“Banyak UMKM yang masuk untuk program PEN kurang lebih dasi perekonomian nasional dan ke sistem kita untuk mendaftar, Rp 6,5 triliun,” ujarnya lagi. berkontribusi bagi kebangkitan tapi untuk pemeringkatan diperMenurut dia, capaian tersebut ekonomi nasional. lukan data finansial maupun nonmasih akan terus meningkat.

“Jamkrindo terlibat aktif dalam finansial. Jadi UMKM perlu input Sebab, bila dibandingkan denupaya mendorong agar UMKM data-data yang harus dipenuhi, tapi gan realiasi tahun 2020, di mana bisa naik kelas. Penguatan UMKM sebagian besar tidak mengisi secara Jamkrindo baru mulai menyalurke depan dapat dilakukan dengan lengkap, sehingga data skoring kan penjaminan pada semester penguatan infrastruktur digital dan tidak bisa difinalkan,” jelas dia. kedua, total penjaminan kredit akses terhadap permodalan yang untuk program PEN mencapai mudah dan tepat sasaran,” jelas CeDigitalisasi UMKM Rp 8 triliun. riandri. Lebih lanjut menurut Ceridi Masa Pandemi “Ini masih dinamis dan kemungandri, Jamkrindo telah menyiapkan Saat ini banyak aplikasi digital kinan pertumbuhannya akan bagus berbagai infrastruktur dan akses yang memudahkan para pelaku karena memang UMKM sangat pendukung demi memberikan keUMKM untuk bertransaksi. Sayangmembutuhkan dukungan pemermudahan pengajuan penjaminan. nya, masih ada pelaku UMKM intah untuk restrukturisasi kredit,” “Tak lupa juga untuk mengakoyang asing dengan perkembangan kata dia. Selain melakukan penjamimodir kebutuhan UMKM dalam teknologi. Padahal untuk bertahan nan untuk program PEN, Jamkrindo hal pemberdayaan sehingga kededi tengah pandemi ini, UMKM juga melakukan penjaminan untuk pannya dapat menjadi UMKM harus mau masuk ke dunia digital.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang naik kelas,” kata Ceriandri yang Faktor seperti kurangnya kesepanjang Januari-April 2021 telah disampaikan secara virtual, Rabu mampuan beradaptasi dengan digimencapai Rp 40,65 triliun.

(9/6) kemarin. tal hingga keengganan para pelaku Sebagai perusahaan penjaminan Jamkrindo mencatat, telah UMKM mengubah gaya transaksi kredit yang merupakan anggota melakukan penjaminan kredit momereka, menjadi tantangan beholding Indonesia Financial Group dal kerja untuk usaha mikro, kecil,

sar. Karena itu, baik pemerintah maupun para penyedia aplikasi diharapkan mau terjun langsung merangkul mereka.

“Jadi walaupun kita ngomong digital, tetap harus ada pendampingannya. Pendampingan itu macammacam bentuknya, bisa melalui training, coaching, gathering, konsultasi. Intinya mereka (UMKM) harus mempersiapkan diri ke sana (digital),” kata dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Dr Wisnu Wibowo, Selasa (8/6) kemarin.

“Pengaruh peer group (lingkungan) itu besar berdasarkan studi yang pernah kami lakukan. Jadi kalau mereka mengadopsi satu teknologi, misalkan pembayaran dengan salah satu merek, mereka pasti akan ngobrol dulu dengan temannya, kalau ke, baru mau,” jelas dosen yang aktif menjadi pendamping UMKM tersebut sembari menerangkan sulitnya mengenalkan digitalisasi kepada para pelaku UMKM. Transformasi ke era digital sesungguhnya sangat bermanfaat bagi UMKM terutama di era pandemi ini- yang sulit melakukan transaksi langsung ke konsumen maupun supplier.

“Sekarang salah satu cara adalah secara digital. Dengan UMKM masuk ke dalam digital, hubungan ke depan (penjualan), marketingnya dengan digital. Begitu juga dengan UMKM ke belakang, dengan supplier-nya,” ujarnya. Tak hanya akan membantu UMKM, perubahan teknologi niscaya menciptakan peluang baru yang berdampak pada munculnya lapangan kerja dan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat.

“Kalau lihat pengalaman-pengalaman sebelumnya, misalnya ambil contoh revolusi industri, mulai dari 1, 2, 3 dan sekarang ke empat, itu pasti akan muncul peluang-peluang baru, atau inovasi-inovasi baru yang membuat masyarakat akan better of ,” tutup Wisnu optimis. [*]

PEMIMPIN UMUM: Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB: Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Zainal Ibad Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Ihsan Khalil, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Arif Yulianto Mojokerto: Hasan Amin, Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

PELAYANAN PUBLIK Kadinsos Jatim Serahkan 11 Anak Asuh

Halaman 5

Rabu Pon, 16 Juni 2021

Sidoarjo, Bhirawa Setelah melalui seleksi, dan berbagai pertimbangan dan kejelasan serta legalitas keberadaan COTA (Calong Orang Tua Asuh), akhirnya, Dinsos Jatim melalui PPSAB (Perlindungan dan Pelayanan Sosial Anak Balita) Provinsi Jawa Timur menyerahkan 11 COA (Calon Anak Asuh) yang telah dirawatnya selama ini untuk diadobsi dengan baik.

achmad suprayogi/bhirawa

Sekretaris Dinsos Prov Jatim Restu Novi Widiani menyerahkan COA kepada salah satu COTA.

Proses penyerahannya diberikan langsung oleh Kadinsos Jatim Dr Alwi M.Hum yang didampingi Kepala UPT PPSAB Jatim Lestari Indriyani SH M.Si serta jajaran terkait lainnya, di Aula UPT PPSAB Jatim di Jalan Monginsidi Sidoarjo, pada (15/6) kemarin.

Ia katakan, program ini merupakan pemberian nuansa kebahagiaan bagi kedua belah pihak, baik itu dari pihak COTA maupun COA itu sendiri. Keduanya saling mem-

butuhkan, saling mengisi dan saling menyayangi. Oleh karena itu, pihaknya berpesan kepada para COTA, setelah hak asuhnya berpindah kebutuhan-kebutuhan Balita ini akan juga bertambah seiring dengan pertumbuhannya.

Sejahterakan, rawatlah dengan baik, mulai dari kesehatan dan pendidikan serta kualitas gizi makanannya juga harus terjaga dengan baik. “Karena sedang mengemban amanah untuk merawat

Balita-balita tersebut. Sehingga harus mempunya rasa tanggungjawab sebagai orangtua asuh,” pesan Awli.

Sementara itu, Plt UPT PPSAB Jatim di Sidoarjo Lestari Indriyani menjelaskan penyerahan COA kepada COTA angkatan ke XXIV tahun 2021 sebanyak 11 anak.

“Jadi sekarang ini adalah upaya pemerintah untuk melindungi anak-anak, yang membutuhkan orang tua asuh. Dengan harapan mereka bisa terawat dan terlindungi sebagaimana mestinya anakanak yang lain,” katanya.

Adapun COTA kali ini juga banyak yang dari luar kota, diantaranya dari Madiu, Kediri, Jember, Surabaya, Kabupaten Malang dan Kota Malang. “Tolong jaga kondisi anak-

anak ini dengan baik,” pesannya.

Sedangkan Danang Utaryo salah satu COTA mengaku sangat berterima kasih kepada pihak Dinsos Jatim, khususnya para karyawan UPT PPSAB Jatim di Sidoarjo yang telah mempercayakan kepada kami untuk merawat Balita-balita tersebut. Saya akan mengemban amanah dengan baik, akan saya bawa pulang putraputri yang diidam-idam selama bertahun-tahun ini.

“Dalam kepengurusan legaslitasnya memang harus lengkap, dan itu memerlukan waktu yang tidak pendek. Namun, kesulitan itu tidak sebanding apa-apa bila dibanding dengan amanah yang sangat membahagiakan ini,” ungkap keluarga Danang Utaryo.[ach]

LINTAS PELAYANAN

Pengelolaan Sampah Tetap Menjadi Fokus Pemerintah Kota Malang Malang, Bhirawa Pengolahan sampah tetap manjadi fokus Pemkot Malang.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang pun terus mengembangkan berbagai metode pengolahan sampah dari masyarakat. Salah satunya pembangunan tempat pengolahan sampah reduce, reuse, and recycle (TPS 3R) sehingga sampah di Kota Malang sudah 98,02% tertangani.

Kepala DLH Kota Malang, Drs. Wahyu Setianto, MM, Selasa (15/4) kemarin, mengatakan bahwa, TPS 3R ini adalah sistem pengolahan sampah yang menggunakan inovasi teknologi mesin pencacah sampah dan pengayak kompos yang efektif dan efisien.

Saat ini Kota Malang memiliki tiga TPS 3R di Balai Arjosari, Bandung Rejosari dan Merjosari. Dan kini sedang dibangun 1 TPS 3R lagi di Buring. Status masih dalam pembangunan saat ini sudah berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). [mut]

Pemkot Data Calon Penerima Vaksin di Atas 18 Tahun Surabaya, Bhirawa Berbagai inovasi dilakukan demi percepatan vaksinasi Covid-19 di Kota Surabaya. Inovasi terbarunya kali ini, Pemkot Surabaya melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) melakukan pendataan calon penerima vaksin secara online. Pendataan tersebut diperuntukkan bagi warga yang berusia di atas 18 tahun dengan mengakses link http://bit.ly/pendaftaranvaksin18tahun.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara mengatakan, pendataan itu dibuat oleh Dinkes dengan tujuan mempermudah masyarakat dalam mendaftar. Selain itu, Febri memastikan, calon penerima vaksin wajib mengisi identitas di link yang sesuai dengan identitas yang benar. “Memang benar link yang beredar itu dibuat oleh Dinkes. Mohon untuk diisi sebenar-benarnya sesuai dengan KTP,” kata Febri sapaan lekatnya, saat ditemui di kantornya Jalan Jimerto 6-8 Surabaya, Selasa (15/6).

Febri menjelaskan, setelah mengisi data warga akan menerima SMS dari Dinkes untuk menginformasikan jadwal pelaksanaan vaksinasi. Oleh sebab itu, warga tidak perlu datang ke puskesmas setempat untuk menanyakan jadwal vaksin Covid19. “Jadi tidak perlu datang ke puskesmas untuk tanya jadwalnya. Karena kami sudah mengantongi data yang diinput oleh calon pasien vaksin,” urainya. [iib]

Istimewa

Target 100 meter pleseter jalan per hari oleh Satgas TMMD 111 Kodim 0817/Gresik, Selasa (15/6).

TMMD Targetkan 100 Meter Plester Jalan per Hari

Surabaya, Bhirawa Sasaran program TMMD 111 Kodim 0817/Gresik tidak hanya terpaku pada bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) saja. Namun pembangunan infrastruktur seperti pleseter jalan juga menjadi sasaran utama program ini.

Setiap harinya di Dusun Selodingin, Desa Siwalan, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, Satgas TMMD meratakan tanah akses jalan sepanjan 100 meter.

Dengan semangat gotong royong anggota TNI dengan masyarakat, perataan tanah ini terus dikebut guna mencapai target yang sudah ditentukan oleh pusat.

“Setiap harinya target kami meratakan tanah atau akses jalan sepanjang 100 meter. Sehingga target yang sudah ditentukan bisa tercapai dengan baik,” kata Danramil 0817/14 Panceng, Kapten Inf Bambang Kusharyanto, Selasa (15/6).

Bambang menjelaskan, material tanah tambahan untuk perataan ruas jalan yang berlubang sudah didatangkan. Sehingga Satgas TMMD dapat segera melakukan cor beton jalan yang sudah disusun dan direncanakan matang-matang. Sebab setiap harinya target meratakan tanah untuk akses jalan minimal 100 meter.

Dengan pembangunan infrastruktu jalan ini, sambung Bambang, diharapkan dapat menambah pertumbuhan

ekonomi warga setempat. Apalagi pembangunan jalan ini menghubungkan antara Desa Siwalan, Kecamatan Panceng dengan lahan persawahan warga.

Sehingga pembangunan jalan ini juga bertujuan untuk mempermudah petani membawa hasil pertanian.

“Nantinya pembangunan akses jalan ini dapat dimanfaatkan warga Desa Siwalan dalam membawa hasil pertanian.

Serta sebagai mobilitas perekonomian warga setempat,” pungkasnya.[bed]

Bupati Tanggapi Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Covid-19

Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam, saat diwawancarai rekan wartawan.

Pamekasan, Bhirawa Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam menanggapi tentang penanganan kesehatan, khusus di Puskesmas belum terakreditasi, RSU Smart Pamekasan dan penanganan Covid 19 pasca merebaknya kembali. Pertanyaan Fraksi PKS, belum maksimal pelayanan Puskesmas belum terakreditasi?

Menurut Bupati menuju pelayanan kesehatan berkualitas perlu par-

tisipasi secara luas sehingga terjadi sinergi bermuara pada pelayanan exelent. Untuk mewujud dibutuhkan sumber daya manusia memadai maupun jumlah.

Namun demikian, Puskesmas terus melakukan sistem layanan, monitoring dan evalusi pasca akreditasi serta memberi layanan terbaik sesuai kebutuhan masyarakat. “Di samping itu upaya lain meningkatkan pelayanan menerapkan sistem

depika book di 20 puskesmas yang menggunakan fungsi sistem pengelolaan keuangan dalam meningkatkan pelayanan,” katanya.

Mengenai keluhan Pelayanan di RSU Smart Pamekasan, termasuk kebutuhan dan persiun tenaga medis disampai Fraksi Gerindra. Bupati Baddrut Tamam menjelaskan, pelayanan di RS Slamet Martodirjo dilaksanakan berdasarkan SOP dan standar layanan, indikator-indikator sesuai pelayanan kesehatan yang terintegrasi.

“Masukan dan saran tetap kami perhatikan dan kami butuhkan untuk terus dilakukan perbaikan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ucapnya. Ia menandaskan, RSU Smart tiap di survei oleh lembaga survei independen dengan hasil indeks kepuasan pelayanan terbaik 84,30 persen dengan kategori baik.

Di Tahun 2020, kondisi pandemi covid 19 terdampak pada khususnya penanganan pasien. Namun demikian, pendapatan RSU Smart justru mengalamai kenaikan sekitar 47,91 persen. Justru menunjukan kepercayaan masyarakat cukup besar. [din]

Kadin Jatim Jalin Kerja Sama dengan Empat Kadin Provinsi Surabaya, Bhirawa Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur melakukan penandatanganan kerjasama perdagangan dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan empat Kadin Provinsi, Kadin Gorontalo, Kadin Papua Barat, Kadin Nusa Tenggara Barat dan Kadin Jawa Barat.

Penandatanganan dilakukan oleh Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto bersama Ketua Umum Kadin Gorontalo Muhalim DJ. Litty, Ketua Umum Ka-

din Papua Barat Imanuel Yeni, Ketua Umum Kadin Nusa Tenggara Barat Faurani dan Ketua Umum Kadin Jawa Barat Cucu Sutara di Graha Kadin Jatim, Surabaya, Senin (14/6). Kerja sama juga dilakukan oleh Kadin Institute bersama Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Universitas Ihsan Gorontalo dan Institute Science dan Teknologi Indonesia Manukuari.

Dalam sambutannya, Adik Dwi Putranto mengungkapkan bahwa banyak keluhan yang datang dari

industri, ketika menerima tenaga kerja dianggap kurang bisa langung bekerja atau kurang kompetensi kerja. “Persoalan ini kemudian menjadi tanggung jawab bersama dalam rangka ikut menyukseskan program pemerintah RI dalam meningkatkan SDM yang menjadi prioritas kedua pemerintah Joko Widodo. Dan Kadin harus mampu menjembatani antara Sekolah Menengah Kejuruan dan Perguruan Tinggi dengan dunia usaha dan industri,” ujar Adik Dwi Putranto. [ma]

Bhir

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Rabu Pon, 1

Butuh SOP PA Sikapi T Angka Kekerasan Anak Kota Batu, Bhirawa Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur menyatakan kini dibutuhkan sebuah sistem seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pelaksanaan Perlindungan Anak (PA) di Jatim. Hal ini menyusul semakin tingginya angka kekerasan terhadap anak di Provinsi Jatim.

Kadiv Pengembangan Jaringan LPA Jatim, Budiati saat berkunjung ke Balai Kota Batu, beberapa waktu lalu.

Menurut Ketua Divisi Pengembangan Jaringan LPA Jatim, Budiati, saat berkunjung ke Kota Batu, salah satu pemicu tingginya angka kekerasan terhadap anak di

Jawa Timur adalah situasi pandemi Covid 19. Karena situasi ini telah mengakibatkan banyak keluarga yang perekonomiannya terpuruk.

"Kasus kekerasan anak men-

ingkat saat pandemi terutama pada keluarga yang terdampak secara ekonomi. Orang tua yang kehilangan pekerjaan kerap kali melampiaskan emosinya kepada anak - anaknya,'' ujar Budiati, Selasa (15/6).

Budiati menjelaskan, adanya anak yang mengalami kekerasan dari orangtuanya sendiri juga harus mendapatkan perhatian dan diantisipasi. Jangan sampai pihak

terkait dalam PA terlalu fokus pada kekerasan pada anak di lingkungan asrama yang beberapa hari terakhir lagi booming.

Saat ini kasus bullying kepada anak cenderung menurun karena pembelajaran di sekolah dilakukan secara Daring. Namun. adanya kekerasan pada anak selalu diketahui saat anak sudah menjadi korban.

Maka sebagai langkah antisi-

pasi atau pencegahan, kata Budiati, saat ini dibutuhkan sistem semacam SOP PA. Dan hal ini tidak hanya diperuntukkan pada anak - anak di lingkungan keluarga, namun juga ke lembaga pengasuhan ataupun lembaga pendidikan berasrama.

Asrama menjadi tempat yang rentan terhadap kekerasan anak.

Karena itu perlu ada SOP yang bisa dijadikan acuan bagi lembaga

Meski Terima 630 Mahasiswa Baru KIP-K di SBMPTN

UPN Veteran Jatim Sediakan Kuota KIP-K di Jalur Mandiri Surabaya, Bhirawa Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) telah diumumkan LTMPT, Senin (14/6).

Di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jatim, sebanyak 630 peserta pemegang Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dinyatakan diterima.

Menurut Rektor UPN Veteran Jatim, Prof Dr Ir Akhmad Fauzi MMT, tahun ini peminat SBMPTN di UPN V Jatim mencapai 21.773 peserta, meningkat sebanyak 41% dari pendaftar tahun lalu yang hanya 15.472 peserta "Dari banyaknya peminat itu, ada 2.655 peserta yang lolos SBMPTN dan 630 diantaranya adalah pemegang KIPK,'' ujarnya, Selasa (15/6)

Jumlah ini dikatakan Prof Fauzi telah melebihi kapasitas yang diberikan kementerian yaitu 473 mahasiswa baru. Padahal, di jalur SNMPTN UPN Veteran Jatim menerima peserta KIP-K sebanyak 90 orang.

"Rencananya kami akan menerima sekitar 50 pemegang KIP-K di jalur mandiri juga. Jadi kami akan mengajukan tambahan untuk KIP K sekitar 500 peserta,'' urainya.

Dikatakan Prof Fauzi, penambahan ini sangat mungkin direalisasikan karena tahun lalu UPNV Jatim menerima hingga 900 pemegang KIP K. Namun, menurut Prof Fauzi pendaftar KIP K tahun ini memang berkurang dibandingkan tahun lalu.

"Pertimbangan memberikan KIP sebagai bantuan bagi mahasiswa tidak

mampu untuk bisa tetap kuliah.

Apalagi kami mempunyai kewajiban memberikan daya tampung untuk afirmasi hingga 20%,'' lanjutnya.

Pemegang kartu KIP K yang mendaftar di UPNV Jatim, dikatakan Prof Fauzi, memiliki kesempatan memilih semua program studi yang ada di UPN. Termasuk di program studi baru, yaitu Pariwisata, Sains Data dan Teknik Mesin.

"Untuk jurusan yang banyak diminati di SBMPTN, trennya biasanya mengikuti juga di jalur mandiri. Seperti di bidang Soshum favoritnya Manajemen, Akuntansi dan Ilmu Komunikasi. Untuk Saintek biasanya Teknik Informatika, Teknik Industri, dan Agroteknologi,'' lanjutnya. Untuk jalur

mandiri, daya tampungnya mencapai 1.524 mahasiswa baru, dengan 750 Mahasiswa Baru (Maba) dari bidang Saintek dan 774 sisanya dari bidang Soshum.

"Seleksi mandiri ada tiga jalur.

Jalur prestasi di rangking berdasarkan, kemitraan, dan reguler. Untuk jalur reguler seleksinya memakai hasil UTBK dan nilai rapor. Dan kuota jalur Reguler 80% dari kuota jalur mandiri,'' urainya.

Pendaftaran seleksi mandiri jalur prestasi dan kemitraan telah dibuka sejak 1 Juni hingga 24 Juni 2021.

Sementara jalur Reguler muli dibuka pada 19 Juni sampai 9 Juli.

Sebanyak 350 Pemegang KIP-K Lolos SBMPTN, Terbanyak di Prodi Perpustakaan. [ina]

Terus Melakukan Evaluasi Belajar Agar Meraih Juara

BANGKU POJOK

achmad suprayogi/bhirawa

Peserta EFFA MTs Model Hasanuddin terlihat antusias mengikuti kegiatannya.

MTs Model Hasanuddin Gelar EFFA 2021 Sidoarjo, Bhirawa Upaya menambah pemahaman dalam berbaha Inggris kepada para siswanya. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Model Hasanuddin Gedangan Sidoarjo mengadakan English Fantastik Field Adventure (EFFA) 2021, dikuti 128 siswa dari siswa kelas VII dan siswa kelas VIII. Menurut Kepala MTs Model Hasanuddin, Muhammad Ali Mahrus, EFFA dalam rangka menambah pemahaman tentang pembelajaran Bahasa Inggris. Pihak MTs Model Hasanuddin melakukan dengan berbagai cara. Diantaranya, praktek lebih mendalam untuk dapat berbicara Bahasa Inggris dengan baik dan benar. Dan penulisannya harus tersusun secara benar pula.

"Selain bisa berbahasa Inggris dan menulis dengan benar, juga diselingi dengan belajar tema diskripsi dan hafalan. Ada debat tentang mudik dan wisata dimasa pandemi Covid 19 dalam menjaga kelestarian alam,'' ucap Ali Mahrus, pada (15/ 6) kemarin. EFFA dilaksanakan pada 14 sampai 16 Juni 2021 dengan tetap mematuhi Protol Kesehatan (Prokes). EFFA ini rutin di adakan setiap tahun sekali untuk kelas VII dan VIII. EFFA ini digelar bertujuan untuk memberikan tambahan pengetahuan Berbahasa Inggris yang baik dan benar kepada seluruh siswa-siswi MTs Model Hasanuddin Gedangan.

Sebelum ada pandemi program ini dinamakan English Camp, karena kegiatannya bermalam dan bertempat di alam terbuka. EFFA sendiri merupakan perwujudan dan sarana evaluasi dari kegiatan English Day yang setiap hari diberikan kepada siswa sebelum melaksanakan pembelajaran materi umum di sekolah. [ach]

Sidoarjo, Bhirawa Setelah meraih juara II dalam LKS (Lomba Kompetensi Siswa) SMK di tingkat Wilayah Kerja (Wilker). Hesti Inggrit Noviani, siswi SMKN 1 Buduran Sidoarjo terus melakukan evaluasi cara belajarnya. Kekurangannya dimana dan apa solusi yang harus dilakukan, akhirnya bisa berhasil menjadi juara I dalam LKS SMK ke XXIX Jawa Timur 2021.

Menurut siswi kelas XII Jurusan Tata Kecantikan Kulit Rambut yang menjadi pertama LKS SMK Jatim 2021 dalam Bidang Beauty Therapy. Setelah mendapatkan juara II di Wilker dirinya terus melakukan evaluasi cara belajarnya agar bisa menjadi juara I. Kondisi ini dilakukan berulang - ulang dan akhirnya bisa juara pertama.

Hesti menjelaskan, untuk bidang lomba beauty therapy ini terdapat 4 modul yang di lombakan. Yang pertama Advance Facial, yaitu perawatan wajah dengan alat listrik, berikutnya Body and Massage Treatment, yaitu perawatan badan meliputi (pembersihan sel kulit mati, masker badan dan body massage). Tidak kalah pentingnya juga tentang Fantasy Make up, yaitu make up fantasy yang menggunakan tema mawar dengan bentuk bunga mawar di atas make up. Terakhir nail art, yakni menghias dan menggambar di atas kuku dengan satu tema yang sama (Romantic Rose) Hesti berprinsip, yang paling penting untuk membentuk jiwa kompetisi itu sendiri. Sebelum kita mengalahkan orang lain, harus bisa mengalahkan diri sendiri. ''Apa yang kita takutkan, ya itu yang harus kita kalahkan. Jadi ketika kita sudah masuk zona pertandingan, kita harus bisa manage diri kita sendiri,'' jelas putri kelahiran Sidoarjo, 7

GALERI

Nopember 2002 ini.

Sementara itu, Kepala SMKN 1 Buduran Sidoarjo, Dra Agustina MPd mengaku sangat senang, karena perilaku siswa yang sudah dimasukan industri sangat jauh perubahan mentalnya. ''Salah satunya adalah Hesti siswi kelas XII yang menjadi juara I ini. Sungguh perilaku perubahan mental ini sangat perlu dan penting bagi masa depan siswa. Semoga dengan adanya siswa kami yang juara ini, saya berharap bisa menularkan ilmunya kepada adik - adik kelasnya,'' harap Agustina. [ach]

achmad suprayogi/bhirawa

Hesti Inggrit Noviani sedang menunjukkan penghargaan atas perjuangannya.

Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK) Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSuraba di area Perkampungan Pesisir S

FIK UMSurabaya Gunakan Bahasa Madu Surabaya, Bhirawa Lonjakan kasus Covid 19 yang terjadi di wilayah Bangkalan mendorong mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK) Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSurabaya) untuk melakukan aksi edukasi. Menariknya, agar bisa dipahami dan diterima masyarakat di area Perkampungan Pesisir Sukolilo, mereka menggunakan Bahasa Madura.

Salah satu mahasiswa yang terlibat dalam eduksi kreatif, Muhammad Iqbal Fathoni menjelaskan, aksi ini meliputi kegiatan edukasi masyarakat melalui poster edukatif berbahasa Madura, Edukasi video bahaya dan cara pencegahan Covid 19, serta pembagian seribu masker dan handsanitizer pada masyarakat.

"Kegiatan edukasi melalui poster edukatif Berbahasa Madura agar masyarakat Madura yang tinggal di area Perkampungan Pesisir Sukolilo lebih mudah memahami pesan yang ingin kami sampaikan,'' ujarnya usai aksi,

Selasa (15/6).

Berbagai kalimat edukasi yang tertulis di poster dibawa mahasiswa mengelilingi kampung seperti cek kaloppaeh angguy masker yang artinya

jangan lupa pak Sementara i tang bahaya da Covid 19 lew harapkan lebih memahami bah

SISWA

Tingkatkan Kreatifitas Guru, Wali Kota Adakan Workshop untuk Guru TK dan SD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menggelar Workshop Mendongeng untuk Guru SD diikuti 70 guru. Acara diselenggarakan di Aula SMKN 2 Kota Probolinggo ini merupakan kelanjutan dari acara mendongeng pada April lalu.

Oleh: Wiwit Agus Pribadi, Kabupaten Probolinggo

wiwit agus pribadi/bhirawa

Wali kota Hadi usai menyerahkan hadiah lomba mendongeng.

Menurut Kepala Dinas Perpustakaan Daerah Kota Probolinggo, Paeni, workshop bertujuan meningkatkan kreatifitas dan inovasi bagi para pendidik mengembangkan potensinya, menanamkan nilai - nilai pendidikan karakter kepada para siswa.

"Untuk menumbuhkan karakter anak dalam rangka mencetak generasi yang beriman unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dan berakhlah mulia,'' ujar Paeni, Selasa (15/6).

Sementara itu, Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi menyampaikan, mendongeng sangat bagus untuk anak anak, karena mengajarkan nilai moral kepada anak itu.

Mendongeng ini ada valuenya, nilai moral yang bisa dipetik. Sebagai guru harus memberikan contoh yang benar. Jangan sampai lengah dengan kemajuan zaman, orang tua harus bisa mengendalikan diri apalagi buat anak anak. Tujuannya agar anak anak juga dapat didikan yang

benar dari kita. Kalau orang tuanya juga ikut arus teknologi ini, pasti anak - anaknya nanti juga bingung, ujung ujungnya juga tidak ada pendidikan moral yang didapat.

"Dengan mendongeng, guru dan orang tua dapat menanamkan karakter kepribadian seperti kejujuran, kekompakan, kesetiakawanan, senang berbagi sejak usia dini. Melalui dongeng, anak juga dapat belajar banyak hal tidak hanya kosa kata tetapi ilmu yang baru misalnya makanan hewan, anatomi hewan, sejarah tokoh Indonesia atau tokoh dunia,'' tandas wali kota.

Workshop dimulai pukul 08.00 dengan dua narasumber Ketua Kado (Kampung Dongeng) Asik Kota Probolinggo, Bunda Ari dan Ketua Kam-

pung Dongeng Bojonegoro, Agung Budiono.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Probolinggo juga menggelar peningkatan kompetensi pembelajaran guru Taman Kanak Kanak (TK), selama dua hari, (15-16/6) di Aula Disdikbud diikuti 110 guru. Peningkatan Kompetensi guru ini bertujuan memberikan motivasi untuk meningkatkan pencapaian perkembangan anak melalui pembelajaran berorientasi berpikir tingkat tinggi dengan mempertimbangkan pendekatan wilayah (zonasi).

Pembangunan pendidikan merupakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. [*]

rawa

AYAAN

16 Juni 2021

& OLAHRAGA

Tingginya k di Jatim pendidikan, asrama, dan yayasan sehingga kekerasan terhadap anak bisa diantisipasi.

"Ketika ada anak menjadi korban kekerasan ataupun masih terindikas, maka anak atau yang mendampingi sudah mengetahui harus lapor kemana, dan sudah ada ketentuan lembaga mana yang akan menanganinya,'' jelas Budiati.

Diketahui, dalam catatan Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos)

Halaman 7

Pemuda Pelopor Situbondo Incar Penghargaan Pertama se-Jatim Situbondo, Bhirawa Emilda Oktavayani, satu dari empat perwakilan peserta seleksi pemuda pelopor asal Kabupaten Situbondo berhasil lolos menjadi lima terbaik se-Jatim Senin (15/6). Berkat prestasi ini, Emilda Oktvayani harus mengikuti seleksi lanjutan untuk memperebutkan posisi terbaik pertama pemuda pelopor tingkat Jatim tahun 2021. Emilda saat ini mempersiapkan semua tahapan menjelang

Kemensos Jatim angka kekerasan anak di Jawa Timur sejak Januari hingga pertengahan Juni 2021 ada sekitar 600 kasus.

"Angka ini masuk kategori tinggi. Dari angka ini yang mendominasi adalah kasus pencabulan dan kekerasan seksual,'' ujar Supervisor Sakti Pekos Jatim, Jumali Sapta Agung yang ikut bersama LPA Jatim dalam kunjungan kerja di Kota Batu. [nas]

sawawi/bhirawa

Sugeng Hermanto Kasi Pemuda Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo saat mendampingi ajang seleksi pemuda pelopor tingkat Provinsi Jatim.

Emilda Oktavayani, pemuda pelopor Situbondo tembus lima besar dalam seleksi tingkat Jatim.

seleksi akhir dalam waktu dekat ini.

Menurut Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo, Tutik Margiyanti, untuk menghadapi ajang puncak seleksi pemuda pelopor Jatim 2021, pewakilan Situbondo akan dikunjungi tim penilai dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jatim pada Senin (21/6) mendatang.

"Ya menghadapi tinjau lapangan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Jatim kini kami bersama lintas instansi melakukan pertemuan dan koordinasi untuk mematangkan semua persiapan. Rencananya acara itu akan dihadiri Bupati dan Wakil Bupati,'' kata Tutik.

Tutik menjelaskan, seleksi pemuda pelopor untuk tahun 2021 dari tingkat kabupaten Situbondo ada empat bidang yang dikirim ke Provinsi Jatim yakni bidang pendidikan, agama dan sosial budaya, pengelolaan SDA pariwisata dan inovasi tehnologi. Dari empat peserta yang lolos ditingkat ke Kabupaten itu, aku Tutik dikrim ke Provinsi Jatim pada 5 Juni lalu guna bersaing dengan 110 orang.

"Alhamdulillah bidang pendidikan bisa masuk lima besar. Peserta seleksi bidang pendidikan saat itu itu 30 orang se Jatim,'' jelas Tutik.

Tutik mengaku patut bersyukur kare-

na Emilda bisa lolos seleksi dan kini mempersiapkan seleksi untuk memperebutkan juara I, II, dan juara III. Selanjutnya Dinas Pemuda dan Olahraga Jatim akan memilih juara dalam kunjungan lapangan pekan mendatang.

"Emilda lolos lima besar karena sukses mengambil tema 'Situbondo Dream Program Inisiatif Bimbingan Belajar Berbasis Desa Menuju Kemerdekaan Belajar Yang Berkeadilan,'' tegasnya.

Tutik menegaskan, proposal yang ditulis Emilda diharapkan bisa lolos sebagai terbaik pertama Jatim sehingga bisa mewakili Situbondo ke tingkat nasional. Agar seleksi ini berjalan sukses semua elemen dan stake holder seperti Pemkab melalui OPD terkait dan Kecamatan, serta desa berikut Tomas harus memberikan dukungan yang maksimal.

Program yang ditulis Emilda dalam proposal ini diharapkan bisa bermanfaat, khususnya bagi masyarakat yang kekurangan. Karena program ini memberikan bimbingan belajar secara gratis dan ditularkan secara dini. Dalam program ini juga diberikan pembelajaran sejak usia dini dimana para siswa ditargetkan bisa mengolah sampah dengan program bank sampah.

"Dalam program yang digagas Emilda ini nanti para orang tua juga akan diajari tata cara memberikan hasil bumi yang besar,'' tandas Tutik seraya berharap hasil akhir ada kesesuaian sehingga memberikan nilai yang bagus. [awi]

Vokasi UMM Gelar Pelatihan Mikrotik Berstandart Internasional

Oky abdul sholeh/bhirawa

aya) melakukan aksi edukasi kepada masyarakat melalui poster edukatif berbahasa Madura ukolilo, Surabaya, Selasa (15/6).

ra Edukasi Masyarakat Bahaya Covid-19

kai masker. itu, video tenan pencegahan wat video dih mudah dalam haya yang dap-

at ditimbulkan akibat penyakit Covid 19, serta memahami langkah - langkah pencegahan penyakit Covid 19.

"Kami juga memakai baju Sakera yang merupakan ikon

tokoh pejuang Madura yang berjasa melawan Belanda pada zaman penjajahan dulu.

Namun berbeda dengan Pak Sakera zaman penjajahan, karena Pak Sakera disini digambarkan sebagai tokoh yang gigih dan berani berjuang melawan Covid-19,'' jelasnya.

Melalui simbolis ini, para mahasiswa berharap seluruh masyarakat berperan menjadi Sakera atau pejuang yang gigih melawan Covid 19.

Sementar itu, Dosen FIK UM Surabaya, Idham Choliq menuturkan, kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian mahasiswa terhadap masyarakat, agar masyarakat tetap semangat dan taat untuk melaksanakan Protokol Kesehatan (Prokes) dlam kehidupannya sehari - hari.

"Pemakaian bahasa Madura dalam sosialisasi ini dikarenakan mahasiswa yang terlibat dalam aksi ini rata - rata merupakan mahasiswa FIK yang berasal dari Madura dan mereka memilih tetap menetap di Surabaya,'' tandasnya. [ina]

Malang, Bhirawa Melihat jaringan internet Indonesia yang kurang maksimal, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) berusaha memberi kontribusi. Salah satunya dengan menggelar Pelatihan Mikrotik yang bersertifikat internasional, MikroTik Certified Network Associate (MTCNA).

Pelatihan dilangsungkan di Kapal Garden Hotel itu menghadirkan instruktur dari Spectrum dan dilaksanakan secara Luring pada 7 hingga 10 Juni lalu. Iskandar Iman Soeriyanto, salah satu pemateri menjelaskan, kemampuan seperti ini sangat penting, utamanya di zaman serba digital. Terlebih lagi situasi pandemi yang memaksa sebagian masyarakat untuk bekerja dari rumah.

"Banyak hal yang bergeser ke digital. Era kolaborasi seperti saat ini juga menjadikan jaringan sebagai kebutuhan yang tak terelakkan,'' terangnya. Menurutnya, para peserta begitu antusias dalam me-

mahami dan mencoba berbagai hal.

Seringkali mereka saling berbagi masalah - masalah yang pernah dialami, sehingga memperkaya pengalaman dan pengetahuan.

"Usai memahami dengan baik, tentu saya berharap mereka bisa mengembangkan potensi dan mengimplementasikannya di masyarakat luas,'' tambah Iskandar. Sementara itu, Ferry Pratama, peserta kegiatan, mengaku banyak pengetahuan baru yang diperoleh pada pelatihan ini.

Ia juga mengaku ada beberapa materi dasar yang kembali diingatkan lewat paparan materi.

"Menyenangkan bisa bertemu instruktur dan para peserta lain. Jadi ada teman sharing yang bisa saling membagi pengalaman dalam menangani jaringan. Tentu kami juga ingin agar bisa lulus ujian dan mendapatkan sertifikat,'' harap Ferry.

Sementara itu, Dr Tulus Winarsunu MSi, Direktur Pendidikan dan Pelatihan Vokasi UMM men-

gungkapkan, pelatihan ini salah satu langkah menyiapkan Program Studi Diploma Cyber Security and Digital Forensic di UMM. Menjalin kerja sama strategis dengan berbagai partner, salah satunya dengan Spectrum, perusahaan yang bergerak dalam bidang cyber security.

"Sebelum berdiri, kami memang sudah harus memiliki jalinan kerja sama yang baik, utamanya dengan perusahaan - perusahaan yang relevan dengan Prodi terkait,'' ujarnya.

Tulus, penggilan akrabnya menuturkan, mereka sudah melakukan beberapa skema kerja sama. [mut]

m taufiq/bhirawa

Suasana Pelatihan Mikrotik bersertifikat internasional, MTCNA yang digelar UMM.

Pakati 96 TNI /Polri Peringatan HUT ke-25

Kota Surabaya Distribusikan 500 Paket Pangan untuk Yatim Dhuafa Surabaya, Bhirawa Dalam rangka peringatan 25 Tahun Perwira Karier Angkatan Ketiga tahun 1996 (Pakati 96) TNI/Polri, membagikan 500 Paket Pangan untuk anak yatim piatu dan duafa di Kota Surabaya Hari Sabtu (12/6) lalu. Pembagian paket pangan ini serentak bersamaan dengan pendistribusian ribuan paket pangan untuk masyarakat prasejahtera di Jakarta, Jawa Barat, Makassar, Yogyakarta dan Medan.

Menurut Ketua Umum 25 Tahun Pakati TNI/Polri 96, Kolonel Wahyu Tjahjadi, yang melakukan implementasi di Jakarta, bakti sosial ini serentak di enam wilayah. Yaitu

wilayah Jakarta, Jawa Barat, Makassar, Yogyakarta, Surabaya dan Medan. Kemudian dilanjutkan dengan santunan untuk para janda Pakati.

Di Surabaya, Komandan Riswanto, salah satu perwakilan Pakati 96 menyampaikan, Pakati bersilaturahim kepada adik - adik di Graha Yatim Dhuafa ini dengan mengirimkan sedikit bantuan dari rekan - rekan anggota Pakati. ''Semoga semuanya diberikan kesehatan supaya tetap bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat,'' jelasnya.

Implementasi bantuan paket pangan diberikan kepada anak - anak yatim dhuafa di Graha Yatim Dhuafa (GRAY), Pagesangan, Surabaya. Pen-

gurus GRAY meyampaikan ucapan terima kasih dan doa bagi Pakati 96 TNI/POLRI yang bersinergi bersama Aksi Cepat Tanggap (ACT).

"Hari ini kami dari Global WakafACT mengirimkan 500 paket beras wakaf dan seribu botol air minum wakaf, bersama dengan bantuan bakti sosial dari Pakati 96 TNI/POLRI. Harapanya ACT terus bisa ikut serta bersama TNI - Polri dalam kegiatan membersamai rakyat untuk Bersama Angkat Indonesia,'' ujar Dipohadi selaku Head of Program ACT Jawa Timur.

Salah satu anak yatim, Aqila (8 tahun), usai menerima paket pangan di Graha Yatim Dhuafa menyampai-

kan ucapan terimakasih kepada Pakati dan ACT. Aqila juga mendoakan semoga di Ulang Tahun Pakati yang ke-25 ini, Allah SWT selalu memberikan keberkahan dan keselamatan bagi semuanya.

"Semoga bapak - bapak dan ibu ibu anggota Pakati yang berulang tahun ke 25 selalu diberikan kesehatan, keselamatan dan keberkahan, semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan bagi semuanya.

Begitu juga kakak - kakak anggota ACT semoga selalu diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan tugasnya. Aamiin Ya Robbal Alamin,'' harapan dan doa Aqila. [fen]

Distribusi paket pangan berupa beras wakaf, air minum wakaf, mie instan, minyak dan gula untuk anak - anak yatim dan dhuafa di Surabaya.

Sambut KOSN, IPSI Intensifkan Pemahaman pada Guru dan Siswa Bondowoso, Bhirawa Upaya menyambut Kompetisi Olah Raga Siswa Nasional (KOSN), Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) mengintensifkan pemahaman dan wawasan pencak silat kepada para tenaga pendidik dan siswa, di beberapa sekolah di Kabupaten Bondowoso.

Menurut Ketua Lembaga Pelatih Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Bondowoso, Roni Haryanto, pihaknya tak hanya memberikan wawasan, namun IPSI juga mengenalkan jurus tunggal kepada Kelompok Kerja Guru Olah Raga (KKGO) di Kecamatan Curahdami.

"Kami sosialisasikan pencak silat jurus Tunggal IPSI mas. Karena akan mengikuti giat Kompetisi Olahraga Siswa Nasional),'' katanya, Selasa (15/6).

Roni menjelaskan, dalam waktu dekat akan diadakan seleksi atlet untuk KOSN di tingkat kabupaten, yakni pada 26 Juni 2021 mendatang.

Dari tingkat kabupaten seleksi akan

diteruskan pada tahap tingkat provinsi dan nasional.

"Pengenalan jurus tunggal melalui virtual. Mereka ingin memberikan pemahaman dulu kepada sekolah melalui masing - masing olah raga,'' urainya. Secara keseluruhan jumlah atlet yang diseleksi

tidak dapat diprediksi. Pasalnya, atlet yang mewakili sekolah tingkat SD - SMP terdapat ketentuan yang berubah - ubah tiap tahun.

"Acuan tahun lalu, karena aturan tiap sekolah hanya bisa mengirim satu perwakilan, itu bisa sekitar 10 sekolah mulai dari SD - SMP,'' katanya.

Tak hanya itu, dalam seleksi tingkat kabupaten, akan dipilih atlet juara I, II, dan III untuk mewakili Bondowoso di ajang KOSN tingkat Provinsi. Selanjutnya, jika lolos mereka akan mewakili Jawa Timur untuk mengikuti kompetisi di level nasional. [san]

ihsan kholil/bhirawa

Lembaga Pelatih Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Bondowoso saat memberikan pemahaman dan wawasan pencak silat.

trie diana/bhirawa

POJOK DAERAH

Segera Dibentuk Forum PAUD Pasuruan, Bhirawa Kabupaten Pasuruan segera membentuk Forum PAUD dalam rangka pengembangan pendidikan anak usia dini menuju generasi emas Indonesia di tahun 2045.

Bunda PAUD Kabupaten Pasuruan, Ny Lulis Irsyad Yusuf menyampaikan Forum PAUD merupakan organisasi nirlaba yang berbadan hukum dan berbentuk perkumpulan. Forum ini juga sebagai wadah bertukar informasi dan pengalaman berkomunikasi, berkoordinasi dan mengembangkan jaringan informasi serta pemberdayaan anggotanya. "Jadi namanya juga forum, banyak anggota yang terlibat untuk saling bertukar informasi. Bisa sharing apapun seputar pengembangan dunia anak - anak,'' ujar Ny Lulis, Selasa (15/6).

Forum PAUD didirikan untuk mewujudkan pemberdayaan organisasi, anggota forum pengembangan anak usia dini di Kabupaten Pasuruan, serta mewujudkan sistem jaringan kerjasama dengan berbagai lembaga organisasi di bidang pengembangan anak usia dini. Istri Bupati Pasuruan ini menjelaskan, Forum PAUD juga untuk mewujudkan kemitraan dan kerjasama yang harmonis di bidang pengembangan anak usia dini. Di pemerintahan, forum itu dapat memberikan masukan dan rekomendasi kebijakan apa saja yang terkait dunia anak - anak.

Kriteria fasilitas pandidikan juga bisa dilihat. [hil]

JATIM MEMBANGUN

Selasa Pahing, 15 Juni 2021

Halaman 8

Tingkatkan PAD, Integrasikan Semua Sektor dengan Wisata Lamongan,Bhirawa Lesunya perekonomian akibat pandemi Covid - 19 membuat Pemerintah Kabupaten Lamongan terus bergerak untuk berinovasi, berkoordinasi dan bersinergi di berbagai sektor. Salah satunya dengan mengintegrasikan semua sektor untuk mendukung pengembangan wisata.

Tercatat, Pertumbuhan ekonomi yang terkoreksi menjadi -2,65% di akhir tahun 2020 menjadi PR yang harus segera diselesaikan.Oleh karena itu Bupati Lamongan Yuhronur Efendi yang kerap dipanggil Bupati YES menekankan gerakan bangkitnya UMKM Lamongan sebagai penguatan ekonomi kerakyatan.

Hal tersebut dipaparkan Bupati Yuhronur Efendi saat menerima Rombongan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan VIII BPSDMD Propinsi Kalimantan Selatan, Selasa (15/6) di Pendopo Lokatantra.

Dalam Visitasi yang bertajuk Pemulihan Pariwisata di Masa Pandemi

Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut, Bupati YES menggabungkan semua sektor yang ada dengan sektor pariwisata untuk menggeliatkan perekonomian di Kabupaten Lamongan.

“Jadi semua sektor yang ada di Kabupaten Lamongan akan digabungkan dengan sektor pariwisata. Beberapa sudah mulai dilakukan. Contohnya di sektor pertanian Desa Latukan Kecamatan Karanggeneng, pertanian semangka yang biasanya saat panen dijual seperti biasa kali ini dijadikan pegelaran wisata sehingga omsetnya naik 300% dari biasanya,” ungkap Bupati YES. Selanjutnya, rencana ke depan sektor-sektor yang lain pun akan mengikuti

Alimun Hakim/Bhirawa

Bupati Yuhronur Efendi Semangat (YES) mengajak masyarakat untuk bergerak bersama di bidang penguatan perekonomian selama pandemi Covid - 19 dengan gerakan kebangkitan UMKM yang digabungkan dengan sektor wisata.

seperti sektor olahraga, sektor perikanan dan lain sebagainya.Sumberdaya alam yang ada di tiap desapun saat ini dimaksimalkan untuk dijadikan sebagai tempat wisata.

Saat ini menurut Bupati YES telah muncul taman-taman tematik di

desa-desa yang dikelola oleh BUMDes. Munculnya desa-desa wisata tersebut akan menghidupkan perekonomian masyarakat sekitar. Produkproduk UMKM dan kerajinan masyarakat akan mendapatkan tempat untuk memasarkan produknya.

“Pemasarannya pun dilakukan secara offline dan online. Offline melalui kerjasama dengan took retail modern. Dari 90 produk UMKM yang dikurasi sudah terdapat 26 produk yang sudah bisa masuk took retail modern seperti Indomaret dan Alfamart. Sedangkan secara online Pemkab Lamongan bekerjasama dengan Bank Jatim meluncurkan aplikasi Pasar Online Lamongan dan Lapak Lamongan,” imbuh Bupati YES. Dalam acara tersebut Bupati YES juga menyampaikan bahwa untuk meningkatkan PAD di sektor pariwisata Pemerintah Daerah harus pintarpintar memanfaatkan sumberdaya yang ada dan melakukan kerjasama dengan investor atau pihak ketiga.

“Contohnya saja Wisata Bahari Lamongan yang menyumbang PAD cukup besar. Sebelum pandemic PAD yang dikontribusi oleh WBL antara Rp. 10 Milyar sampai dengan Rp. 15 Milyar. Hasil tersebut diperoleh dari pemanfaatan set daer-

ah yang ada dengan kerjasama dengan investor dengan system bagi hasil,” jelas Bupati YES. Kawasan wisata WBL tersebut juga menumbuhkan wisata-wisata lain di sekitanya contohnya Maharani Zoo, Tanjung Kododk Beach Resort dan menjadi satu wilayah dengan Wisata Religi Sunan Drajat.

Kepala BPSDMD Propinsi Kalimantan Selatan Muhammad Nispuani yang juga turut hadir dalam acara tersebut menyampaikan akan membawa ilmu dari Kabupaten Lamongan ini untuk diadaptasikan di tiap wilayah peserta pelatihan tersebut.

“Terimakasih atas kesempatan yang diberikan Bupati Lamongan untuk menjadikan Kabupaten Lamongan sebagai lokus Visitasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Tahun ini. Semoga ilmu yang sudah Bupati Lamongan sampaikan dapat kita contoh dan adaptasikan di wilayah kita masing-masing,” ungkap Muhammad Nispuni.[Aha/Yit]

KELANA JATIM

Cegah Penularan Covid-19, Penyaluran BLT DD Terapkan Prokes Bondowoso, Bhirawa Untuk mencegah penularan Covid-19, penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) tahap II Tahun 2021 di Desa Padasan, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, menerapkan Protokol Kesehatan ketat.

Sekretaris Desa (Sekdes) Padasan, Januar Dlulal Fuad mengatakan, dalam penyaluran BLT DD ini menggunakan Prokes sebagai bentuk komitmen dan kerjasama dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona.

“Ada 142 KPM di Desa Padasan yang menerima BLT DD. Mereka kami telah wajibkan menggunakan masker saat mengambil haknya BLT DD,” katanya, Selasa (15/6).

Janur menjelaskan, sebelum tanda tangan bukti pengambilan uang tunai dari program BLT DD ini, terlebih dahulu tangan para penerima disemprot menggunakan hand sanitizer.

“Setelah disemprot kemudian mereka langsung bisa menerima uang tunai,” urainya.[san]

TMMD Gresik Tumbuhkan Kebutuhan Rumah Layak Huni Surabaya, Bhirawa Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-111 tahun 2021 bertujuan untuk menumbuhkan kesejahteraan masyarakat di daerah terisolasi. Salah satunya melalui bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang sangat dinantikan rakyat.

Itu tercermin dari target renovasi RTLH menjadi layak huni yang digagas dalam TMMD 111 Kodim 0817/Gresik. Seperti pembangunan RTLH milik Siti Rohimah yang terus dikebut oleh anggota Satgas Kodim Gresik.

“Program bantuan rehab RTLH menjadi sangat penting. Terutama untuk mendorong dan menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak huni,” kata Dandim 0817/Gresik, Letkol Inf Taufik Ismail, Selasa (15/6).

Taufik menjelaskan, pembongkaran RTLH ini dilakukan dengan semangat gotong royong antara Satgas TMMD Kodim Gresik dengan masyarakat Desa Siwalan. Rehab rumah tidak layak huni ini merupakan bagian dari tahapan TMMD yang saat ini sudah berlangsung di Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik.

“Inti dari setiap program TMMD, selain untuk kesejahteraan masyarakat, yakni menumbuhkan rasa gotong royong dan saling menolong. Serta mewujudkan kemanunggalan TNI dengan rakyat,” pungkasnya. [bed]

Satgas TMMD Kodim Gresik Bantu Pertanian Desa Siwalan Surabaya, Bhirawa Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) tidak hanya memfokuskan pada sasaran fisik dan non fisik. Seperti halnya yang dilakukan Satgas TMMD 111 Kodim 0817/ Gresik yang turut membantu memajukan pertanian di Desa Siwalan, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik.

Satgas TMMD Kodim Gresik tak segan-segan membantu warga setempat dalam menggiling gabah ke mes-

Bojonegoro,Bhirawa Sebagai bentuk kepedulian terhadap pengguna jalan yang melintas rel kereta api, Dinas Perhubungan (Dishub) Bojonegoro bakal menambah 4 Pos Jaga Lintasan (PJL) dan 6 palang pintu perlintasan sebidang jalur kereta api pada tahun ini.

Perlintas itu terletak di Desa Bumiayu dan Were Kecamatan Baureno, Desa Sukowati Kecamatan Kapas, dan Desa Mojoroto Kecamatan Kalitidu.

Hal itu, diungkapkan oleh Kepala Dishub Bojonegoro, Andik Sudjarwo

PENGUMUMAN TENTANG SERTIPIKAT HILANG Nomor : 14/2021 Untuk mendapatkan Sertipikat baru sebagai pengganti Sertipikat yang hilang, berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa :

1

2

1.

BUDI SARWOJO Perumtas 3 RT.051 RW.008 Desa/Kel. Grabagan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo

Hak Atas Tanah a. Jenis Hak b. Nomor Hak c. NIB d.Luas 3 a. Hak Guna Bangunan b. No. 1284 c. 12. 10. 09. 22 01355 d. 90m2

Terdaftar atas Nama

4 BUDI SARWOJO

Letak Tanah Tanggal Pembukuan a. Jalan b. Desa/Kel b. Kec 5 06-03-2007

gulan di Desa ini. Dukungan itu diwujudkan juga dalam pembangunan atau plester jalan yang nantinya menjadi akses mobilitas perekonomian warga.

“Sungguh tepat Desa Siwalan dijadikan sebagai sasaran lokasi TMMD ke-111. Terutama dalah hal sasaran fisik pembangunan insfrastruktur jalan guna meningkatkan perekonomian masyarakat setempat,” pungkasnya. [bed]

6 a. – b. Grabagan c. Tulangan

saat ditemui diruang kerjanya, kemarin (15/6). Andik mengatakan, total ada 83 titik perlintasan di Kabupaten Bojonegoro, mulai dari Kecamatan Baureno sampai Padangan. “ Dari jumlah itu, sampai saat ini ada 23 titik yang sudah ada PJL sejak tahun 2014 sampai 2020. Tahun ini, tambah 4 pos jaga dan 6 palang pintu perlintasan sebidang,” jelasnya.

Proyek pembangunan pos jaga dan pengadaan palang pintu di perlintasan sebidang itu mulai berlangsung Bulan Juli mendatang. Adapun dana yang digunakan

sekiranya Rp 1.340.000.000 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada pos Dinas Perhubungan. “ Anggaran sebesar itu untuk pembangunan 4 Pos Jaga Lintasan Rp 200 juta dan pengadaan 6 palang pintu sebesar Rp 1,140 miliar,” ungkapnya.

Dengan rampungnya pembangunan proyek tersebut, maka jumlah perlintasan sebidang palang pintu di wilayah PT Kereta Api Indonesia atau KAI (Persero) Daerah Operasi (Daop 8 Surabaya) terealisasi 39 dari 83 titik perlintasan kereta api.

“ Dari 83 titik perlintasan sebidang dari Padangan sampai Baureno sisa 44 perlintasan sebidang yang tanpa ada palng pintu,” ujarnya.

Menurut Andik, pembangunan 27 palang pintu perlintasan kereta api ini masih kurang. Sebab, berdasarkan pendataan yang dilakukan Dinas Perhubungan banyak jalan sebidang perlintasan kereta api yang masih tidak ada palang pintu. “ Total ada 27 PJL yang dijaga oleh petugas Dishub. Selain itu, ada 12 titik PJL milik PT KAI,” tandasnya.[bas]

Pindah Menjadi Penerima Bantuan Iuran BPJS, Warga Sidoarjo Wajib Membuat SKTM

Hot Line Pelayanan 0821 3999 3535 Customer Service : (031) 805 5555 Web : kab-sidoarjo.bpn.go.id Email: bpnsidoarjo@gmail.com

Nama / Alamat Pemohon

Siari mengaku semangat gotong royong semua pihak yang terlibat dalam TMMD 111 ini patut diapresiasi. Utamanya dalam upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Desa Siwalan, sambung Siari, merupakan salah satu desa yang memiliki hasil pertanian yang paling besar.

Sehingga perlu dukungan agar sektor pertanian di Desa setempat bisa menjadi komoditas utama dan ung-

Tahun ini, Dishub Tambah 4 Pos Jaga dan 6 Palang Pintu Perlintasan Sebidang

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR JL. Lingkar Timur Kawasan Safe’n Lock Kelurahan Gebang, Sidoarjo

No

in selep, Selasa (15/6). Tak jarang suasana gotong royong antara TNI dan warga sangat tercermin dalam pelaksanaan TMMD 111 di Desa Siwalan.

“Sasaran TMMD 111 tidak hanya pada sasaran fisik dan non fisik saja.

Salah satunya tercermin dari sinergi yang ditunjukkan anggota TNI dan warga dalam memajukan pertanian Desa Siwalan ini,” kata Pasi Ter Kodim 0817/Gresik, Kapten Inf Siari.

Keterangan a. Surat Pertanyaan Di Bawah Sumpah b. Surat Tanda Lapor Kehilangan 7 a. Tgl. 19 Februari 2020 b. Polres Sidoarjo Tgl. 23/ 10/2019 No.STLK/8599/ X/TUK.7.2.1/2019/ SPKT/RESTA SDA

Dalam Waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat.

Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian sertifikat tersebut diatas, maka sertipikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum dan sertipikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

SIDOARJO, 3 Maret 2021

Sidoarjo, Bhirawa Bupati Sidoarjo, Ahmad Mudhlor Ali, minta pengertian dan kerja sama yang baik dari semua warga masyarakat Sidoarjo, terkait pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis kelas 3 lewat BPJS kesehatan yang dibiayai dengan program Universal Healt Coverage (UHC) pada tahun 2021 ini.

Menurutnya Pemkab Sidoarjo tidak mempersulit warga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis dari Pemerintah. Namun karena anggaran Pemkab yang saat ini masih terbatas, sebab banyak tersedot untuk penanganan masalah pandemi Covid-19, sehingga apabila ada warga yang sudah menjadi peserta BPJS kesehatan secara mandiri, namun ingin pindah menjadi penerima bantuan iuran BPJS lewat program UHC, maka syaratnya mereka harus mengajukan surat keterangan tidak mampu (SKTM).

“Kita tidak bermaksud mempersulit.

Mohon pengertian dan kerja samanya yang baik. Karena program UHC ini, utamanya untuk pelayanan kesehatan bagi warga yang tidak mampu,” kata Bupati Ahmad Mudhlor, Selasa (15/6) kemarin, di Fave hotel, saat acara sosialisasi implementasi program UHC di

Kab Sidoarjo, kepada 200 orang peserta dari kalangan Kades/Kakel, Klinik dan Puskesmas yang ada di Sidoarjo.

Menurut ia, apabila seandainya ada orang mampu, namun nekat ingin mengajukan diri menjadi penerima bantuan iuran BPJS, apa orang tersebut tidak merasa malu. Sebab, jelas akan memakan jatah dan hak orang yang tidak mampu.

“Kalau diumpamakan beras, apa orang itu tidak malu memakan jatah raskin atau beras miskin,” lanjutnya. Maka itu, ia mohon kerja sama dan pengertian yang baik dari semua masyarakat Sidoarjo.

Hal lain yang sempat ia sampaikan dalam kesempatan itu, dirinya minta jumlah warga miskin di Kab Sidoarjo yang datanya masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), angkanya supaya semakin valid.

Sebab kalau semakin valid, maka jumlah warga tidak mampu yang akan mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Pusat akan semakin valid dan tepat pula. Sehingga anggaran dari APBD akan semakin banyak untuk dimanfaatkan untuk keperluan bidang lain yang masih banyak.[kus]

alikus/bhirawa

Bupati Sidoarjo, Ahmad Mudhlor, Wabup Subandi, Kepala BPJS Cabang Sidoarjo, Asisten Tata Pemerintahan dan Kesra, Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo dan bersama semua peserta sosialisasi implementasi UHC di Fave hotel Sidoarjo.

JATIM MEMBANGUN

Rabu Pon, 16 Juni 2021

Halaman 9

TMMD ke 111 Mampu Hemat Rp 310 Juta Anggaran APBD Gresik Gresik,Bhirawa Program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 111 tahun 2021 yang berlangsung di Desa Siwalan, Kecamatan Panceng Gresik mampu menghemat APBD Gresik sampai Rp 310 juta. Efisiensi anggaran itu karena semua program fisik pekerjaan TMMD ke 111 itu dikerjaaan sendiri oleh petugas.

TMMD ini merupakan wujud bakti TNI kepada masyarakat dalam percepatan dan pemerataan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Asisten I Pemprov Jatim Ardo Sahak saat membuka TMMD ke 111 Gresik tahun 2021 mewakil Gubernur Jawa Timur. Pembukaan TMMD yang berlangsung di Ruang Mandala Bakti Praja, Selasa (15/6/2021) juga dihadiri oleh Irdam Kodam V Brawijaya Brigjen TNI Arie Subekti Mewakili Pangdam, Irwasda Polda Jatim Kombespol Sungkono mewakili Kapolda dan Kasitek 084/Bhaskara Jaya Kolonel Syamsul Hadi.

Sebelum membacakan sambutan Pangdam, Irdam Kodam V Brawijaya Brigjen Arie Subekti mengingatkan agar seluruh unsur yang terlibat dalam pelaksanaan TMMD ini harus melaksanakan protokol kesehatan secara ketat.

“Seluruh prajurit yang terlibat sebelumnya harus di test swab atau rapid antigen. Mereka setiap hari juga harus melaksanakan protocol kesehatan dan selalu menghindari kerumunan,” tegasnya.

Brigjen Arie Subekti yang hadir membacakan sambutan Pangdam V

Brawijaya berharap agar TMMD kali ini bisa berjalan dan mendapatkan hasil optimal sejalan dengan semangat yang tertuang dalam tema TMMD ke 111 tahun 2021 kali ini yaitu TMMD wujud sinergi membangun negeri.

“Semoga tema ini dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi dan inovasi bagi semua yang terlibat pada TMMD dalam membantu pemerintah melakukan percepatan pembangunan disegala bidang,” harapnya.

Senada, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani (Gus Yani) juga hadir didampingi oleh Forkopimda Gresik beserta para Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Pemkab Gresik berharap agar program ini harus dukung penuh karena disinilah Pemerintah hadir ditengah masyarakat.”Kita harus bersinergitas dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dimasa pandemi Covid-19 yang belum berakhir ini. Beban masyarakat sangat berat. Kita harus berkomitmen untuk meringankan beban masyarakat tersebut” katanya.

Sementara, Komandan Kodim 0817 Gresik Letkol Infantri Taufik Ismail menjelaskan bahwa TMMD yang berlangsung di Desa Siwalan Panceng berlangsung mulai Selasa

Bupati Gresik bersama Irdam Kodam V Brawijaya saat pembukaan TMMD ke 111 di Ruang Mandala Bhkati Praja.

dan ditutup pada 14 Juli 2021.

Pelaksanaan TMMD ini sudah dilaksanakan sejak bulan Mei lalu. Ada 2 sasaran yaitu fisik dan

non fisik.

Beberapa kegiatan yang dikerjakan yaitu renovasi rumah tidak layak huni, pengadaan penerangan

jalan umum, pembangunan tembok jalan untuk penahan longsor, dan perbaikan akses transportasi warga, melaksanakan penyemprotan desin-

kerin ikanto/bhirawa

fektan dan bersama Dinas Kesehatan melaksanakan vaksinasi. Serta berbagai penyuluhan kepada masyarakat. [eri.kim]

Kerja Sama Dishub-Kejari Bisa Hapus Kebocoran Retribusi Parkir

KELANA JATIM

Ambulance Seruduk Rombong dan Toko Elektronik, Pihak RSUD Ganti Rugi Sampang,Bhirawa Kecelakaan tunggal yang terjadi di jalan Raya Desa Taddan, Kecamatan Camplong, akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan.

Kendaraan Ambulance milik RSUD Moh Anwar Sumenep seruduk Rombong dan Toko Elektronik milik warga setempat pada (11/6/21) beberapa waktu lalu.

Dalam insiden tersebut tidak ada korban jiwa, namun Toko elektronik dan Rombong milik warga mengalami rusak berat, sehingga diperkirakan mengalami kerugian hingga jutaan rupiah.

Kanit Laka lantas Polres Sampang, Ipda Eko Puji Waluyo mengatakan, bahwa pihak rumah sakit sudah bertanggung jawab.

Hal itu sesuai dengan arahan dari pihaknya, bahwa pihak RSUD agar segera berkoordinasi dengan pemilik toko dan rombong.

“Kami bukan menyuruh tapi menyarankan untuk saling rembuk dan hasilnya selesai secara kekeluargaan,” ungkapnya, Selasa (15/6).

Lanjut Ipda Eko, menurutnya berdasarkan dari hasil koordinasi secara kekeluargaan, akhirnya disepakati pihak RSUD membayar ganti rugi.

Dimana kerugian itu diberikan langsung oleh pihak RSUD yakni untuk ganti rugi Toko elektronik sebesar 7 juta dan rombong sebanyak 5 juta rupiah. [Lis]

Kota Batu,Bhirawa Retribusi parkir merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu dengan pancapaian target paling rendah. Hal ini diduga banyaknya terjadi kebocoran pada retribusi ini sehingga dalam semester I ini target ratribusi parkir hanya tercapai 1,4 persen.

Fakta ini mendasari Dishub Kota Batu menjalin kerja sama dengan Kejari setempat untuk menghapus kebocoran sekaligus meningkatkan pencapaian target.

Kepala Dishub Kota Batu, Imam Suryono mengatakan untuk mendapatkan perolehan retribusi sesuai target, perlu adanya pembinaan dan kesadaran dari setiap jukir. Untuk itu diperlukan pendampingan dari aparat penegak hukum (APH) yakni Kejari Batu maupun Polres Batu.

“Setalah melakukan kerjasama ini, kami berharap jalannya Perda perparkiran bisa dilaksanakan dengan baik. Ketika sudah berjalan baik, maka diharapkan target retribusi yang dicanangkan bisa tercapai,” ujar

Kerja sama yang dibuat Dishub Batu dan Kejari setempat diharapkan bisa menghilangkan kebocoran retribusi parkir di Kota Wisata ini.

Imam, Selasa (15/6).

Ia menjelaskan bahwa pendampingan hukum ini agar kejaksaan turut mengawal implementasi Perda No 3 Tahun 2020 tentang retribusi penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum.

Regulasi baru ini mengganti peraturan sebelumnya yang dimuat dalam

Perda nomor 10 tahun 2010.

“Saya harap melalui kerja sama ini, ada perubahan lebih baik, khususnya pada perolehan sektor retribusi parkir tepi jalan,” tambah Imam.

Diketahui, selama semester pertama 2021, perolehan retribusi parkir tepi jalan masih terealisasi sebesar Rp

139 juta. Angka ini hanya sebesar 1,64 persen dari target yang ditentukan, yakni sebesar Rp 8,5 miliar.

Melihat kenyataan ini, dimana pencapaian sangat jauh dari target selama enam bulan pertama, membuat Dishub merasa sangat berat untuk mewujudkan target tersebut d tahun ini. Meski begitu, pihaknya akan terus berupaya sebaik mungkin, agar nilai retribusi minimal bisa lebih tinggi dari tahun kemarin.

“Kendala yang mempengaruhi nilai retribusi masih sama dengan masalah sebelumnya. Yakni banyak juru parkir yang mungkin kelupaan tidak memberikan karcis parkir,” tambah Imam.

Di Kota Batu saat ini masih sangat banyak jukir yang belum memiliki kesadaran mengenai hal tersebut. “Padahal dalam Perda Parkir juga sudah diatur sanksinya dengan hukuman terberat bisa dikenakan hukuman pidana. Karena hal tersebut termasuk pungli,”jelas Imam. [nas]

Tindak Tegas Pelanggar Lalin Dengan Satgas Kodim Gresik Semprot Disinfektan Lokasi TMMD Program Patroli Hunting Sistem

sawawi/bhirawa

Petugas Satlantas Polres Situbondo saat menerapkan program patroli hunting sistem kepada pelanggar lalin Selasa (15/6).

Situbondo, Bhirawa Jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Situbondo mulai menerapkan program baru bernama Patroli Hunting Sistem.

Dalam program unggulan ini Satlantas Polres Situbondo selalu melaksanakan kegiatan patroli di sekitar wilayah Kota Situbondo.

Saat melaksanakan patroli hunting

system, petugas melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang kasat mata dan juga penegakan disiplin dengan menegur pengendara yang tidak disiplin dalam protokol kesehatan. Misalnya seperti tidak memakai masker.

Kegiatan patroli hunting sistem dipimpin langsung Kanit Turjawali Iptu Teguh Santoso SH dengan rute jalan raya

yang ada di dalam Kota Situbondo. kawasan itu meliputi Jalan Ahmad Yani, Jalan Ahmad Jakfar, Jalan Basuki Rahmat dan Jalan Cempaka. Hampir semua pelanggar peraturan dan rambu rambu lalu lintas diberi tindakan tegas.

Termasuk diantaranya warga yang kedapatan tidak menerapkan prokes diberi peringatan.

Kasat Lantas AKP Anindita Harcahyaningdyah mengatakan patroli hunting sistem bertujuan untuk menekan pelanggaran lalu lintas secara kasat mata seperti tidak memakai helm, motor tidak sesuai spektek, tidak memakai spion standar dan tidak memakai sabuk keselamatan bagi pengendara mobil.

“Selain pelanggaran lalu lintas, Satlantas juga menegur dan memberi edukasi tentang pentingnya prokes Covid-19 kepada pengendara. Mereka diwajibkan untuk memakai masker,” papar Anindita.

Dari kegiatan patroli tersebut diharapkan salah satu upaya peningkatan kesadaran masyarakat bisa segera terwujud dengan baik. Termasuk juga, ujar Anindita, dari kegiatan tersebut jajaran Satlantas Polres Situbondo meminta para pengguna jalan raya untuk selalu tertib dalam berlalu lintas. [awi]

Penyemprotan disinfektan ini merupakan upaya menekan penyebaran Covid-19 di Desa Siwalan menjadi sasaran program TMMD ke-111

Surabaya, Bhirawa Pandemi Covid-19 tak hanya menjadi perhatian Pemerintah saja. Upaya dan langkah pencegahan juga dilakukan TNI AD, dalam hal ini Satgas TMMD 111 Kodim 0817/Gresik yang ikut andil dalam pemutusan mata rantai Covid-19 di lokasi TMMD 111 di Desa Siwalan, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik.

Dengan berpakaian APD lengkap, Satga TMMD Kodim Gresik menyisir satu persatu rumah warga di Desa Siwalan. Tak sampai disitu, anggota Satgas juga meyisir persawahan maupun lokasi yang menjadi sasaran program TMMD 111.

“Penyemprotan disinfektan ini merupakan upaya menekan penyebaran Covid-19 di Desa ini. Apalagi

Desa Siwalan menjadi sasaran program TMMD ke-111,” kata Danramil 0817/14 Panceng, Kapten Inf Bambang Kusharyanto, Selasa (15/6).

Pria yang juga selaku Dan SSK TMMD 111 ini juga mengimbau warga untuk tetap menjaga kesehatan dengan melaksnakan 5M. Yaitu mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas.

“Apabila protokol kesehatan 5M itu diterapkan, Insya Allah kita akan terhindar dari yang namanya Covid19. Tapi tetap diimbangi dengan jaga kesehatan kondisi tubuh,” harapnya.

Penyemprotan disinfektan ini, sambung Bambang, sekaligus mengajak warga untuk bersama-sama mencegah peredaran pandemi Covid-19 di Desa Siwalan dan sekitarnya. Sehingga imbasnya juga terhadap program TMMD 111. Apabila warga Desa sehat dan Satgas juga sehata, maka program TMMD 111 ini dapat sesuai target.

“Intinya mari bersama-sama menjaga kesehatan diri sendiri, keluarga dan orang lain. Terutamanya harus menerapkan protokol kesehatan 5M,” pungkasnya. [bed]

Pemkab, Gelar Lomba Produk Olahan Pangan Unggulan dan Cipta Menu B2SA Non Beras Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto, bekerjasama dengan TP PKK Kabupaten Mojokerto, menggelar lomba produk olahan pangan unggulan dan lomba cipta menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) tahun 2021.di Pendapa Graha Majatama, Selasa (15/6).

Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa, didampingi Nurul Istiqomah Kepala Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto, memantau langsung lomba ini.

Dalam sambutannya mewakili Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, wabup yang akrab disapa Gus Barra. m-

enyampaikan secara spesifik mendorong agar konsumsi makanan pokok tidak harus dari beras.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian bersinergi dengan Pemda, memiliki program diversifikasi pangan dengan potensi lokal. Apalagi Kabupaten Mojokerto punya

banyak sumber makanan alternatif melimpah. Tentunya hal tersebut akan menjadi keuntungan tersendiri.

“Untuk itu mindset harus berubah. Jangan mengandalkan beras saja untuk makan sehari-hari. Sumber pangan lokal kita sangat beragam seperti jagung, singkong, ubi, dll.

Di Kabupaten Mojokerto jumlahnya pun melimpah. Dari tegalan/sawah, kebun bahkan pekarangan rumah juga ada.

Sumber karbohidrat tersebut, setara energinya dengan nasi,” kata Gus Barra.

Sementara itu Kepala Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto, Nurul Istiqomah mengatakan bahwa maksud dan tujuan kegiatan adalah untuk meningkatkan pengetahuan diversifikasi pangan dan konsumsi pangan B2SA. Selain itu, kegiatan juga dimaksudkan untuk mendorong masyarakat untuk menciptakan, berkreasi dan meningkatkan kesadaran pentingnya diversifikasi B2SA. Nurul Istiqomah tidak lupa menjelaskan beberapa kriteria lomba, dengan ketentuan-ketentuan menarik.

“Hari ini lombanya membuat menu B2SA paket lunchbox dengan karbohidrat nonberas berbentuk pasta dengan protein hewani olahan ikan air tawar, buah dan minuman. Kita juga minta peserta berkreasi buat kue dari bahan non-beras dan non-terigu, membuat jenang buah serta minuman dari edible flowers (bunga yang dapat dimakan). Lebih menarik lagi, ada juga lomba vlog, khusus untuk produk pangan olahan keripik sayur/ buah,” lengkap Nurul Istiqomah. [min]

Tampak dalam foto Wabup. Didampingi Kadis Pangan dan Perikanan sedang melihat hasil olahan makanan dari salah satu peserta

EKONOMI Kawasan SIER Gelar VGR Pertama di Jatim Rabu Pon, 16 Juni 2021

Halaman 10

Surabaya, Bhirawa PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) akan menjadi kawasan industri pertama di Jatim yang melaksanakan Vaksinasi Gotong Royong (VGR). Rencana penyuntikan dosis pertama akan dilaksanakan mulai Kamis (17/6), kepada 1000 orang dari target keseluruhan sebanyak 10.000 orang.

“Periode VGR ini memakai Vaksin Sinopharm, bekerja sama dengan PT Bio Farma sebagai importir tunggal vaksin yang ditunjuk pemerintah. PT SIER akan melakukan vaksinasi batch pertama sebanyak 1.000 pekerja yang telah didaftarkan oleh perusahaan masing-masing mulai Kamis ini (17/6).

Tiap pekerja mendapatkan dua kali penyuntikan dengan jeda 21-28 hari sejak shot pertama, sudah di-

terima SIER dari PT Kimia Farma Trading sebagai distributor vaksin,” ujar Direktur Operasi PT SIER, Didik Prasetiyono, Selasa (15/6).

Sesuai dengan Permenkes No. 10 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, bahwa Vaksinasi Gotong Royong adalah pelaksanaan Vaksinasi kepada pekerja yang pendanaannya ditanggung atau

Direktur Operasi PT SIER, Didik Prasetiyono saat menerima vaksin Sinopharm dari PT Bio Farma.

dibebankan pada badan hukum atau badan usaha tempat bekerja.

“Perusahaan di kawasan industri SIER sangat antusias untuk

mengikuti program VGR ini, kami minta sabar karena permintaan perusahaan belum semua dapat dipenuhi oleh Biofarma sebagai

penyedia vaksin karena terbatasnya alokasi yang tersedia dan tingginya permintaan. Kita semua tentunya berharap dan turut berdoa agar Biofarma diberi kemudahan dalam semua proses penyediaan vaksin VGR ini,” tambah Didik.

Kepala Departemen Klinik SIER, dr Venda Ratih menuturkan, Klinik SIER memberikan VGR ini hanya kepada para calon penerima yang sudah didaftarkan oleh perusahaan masing-masing dan Klinik SIER tidak membuka pendaftaran on the spot.

“Pelaksanaan VGR ini kami atur dengan kuota 200 pekerja setiap hari, jadi diatur setiap jam sekitar 20 orang dengan 3 bilik penyuntikan.

Upaya ini kami lakukan untuk memastikan protokol kesehatan dapat dijalankan dengan baik. Vaksinasi

akan dilakukan di Klinik SIER, Jalan Rungkut Industri Raya Nomor 10 Surabaya, mulai pukul 09.00 WIB. Semua harus terdaftar lewat website sier.id/infoVaksinSIER dan tidak melayani pendaftaran lewat datang langsung (on the spot),” ujar Venda.

Sementara itu, Kepala Divisi Jasa Penunjang PT SIER Irsyad Septian menambahkan bahwa SIER juga siap membantu memberikan penjelasan proses dan prosedur mendapatkan VGR kepada badan hukum atau badan usaha yang membutuhkan informasi lebih detail.

“Kami ada website dan nomor hotline 0895-3773-61699 untuk ini, kami akan menjelaskan secara semua proses yang harus dilalui badan hukum atau badan usaha yang ingin mengikuti program VGR ini, “ tutup Irsyad.[iib]

BURSA EKONOMI

Danamon Optimalkan Layanan Transaksi Lebih Mudah dan Cepat Surabaya, Bhirawa PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) telah mengumumkan kerjasama dengan BPR Jatim dalam penggunaan API (Application Programming Interface) Transfer dan Virtual Account Danamon bagi seluruh nasabah BPR Jatim.

Melalui kerja sama ini, BPR Jatim akan menerapkan aplikasi API Transfer Danamon untuk menghadirkan layanan transfer antar bank secara real time kepada nasabah salah satu BPR terkemuka di Indonesia. Kerja sama ini juga memungkinkan BPR Jatim menggunakan API Virtual Account Danamon untuk layanan penerimaan dana secara online bagi nasabah BPR Jatim.

Adapun perjanjian kerjasama ini dilangsungkan secara simbolis di Kantor BPR Jatim, Surabaya pada tanggal 11 Juni 2021 lalu dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat.

“Kami senang dapat berkolaborasi dengan salah satu BPR terbesar di Indonesia dalam meningkatkan kualitas layanan perbankan digital dan juga memperluas akses layanan tersebut kepada masyarakat pada umumnya.

Dengan penggunaan API Transfer dan Virtual Account Danamon, BPR Jatim dapat menghadirkan kemudahan bagi nasabahnya untuk melakukan transaksi secara aman, nyaman dengan proses yang cepat secara real-time. Kami mengucapkan terima kasih kepada BPR Jatim atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan kepada Danamon dan berharap kemitraan dalam hal digitalisasi ini merupakan awal dari kerjasama yang produktif dan berkesinambungan,” terang Regional Head Jawa Timur, Eka Dinata, Selasa (15/6).[riq]

BBPOM Surabaya Bertemu Bupati Bicara soal Pengembangan Keamanan Pangan Pemkab Madiun, Bhirawa Bupati Madiun H. Ahmad Dawami menerima kunjungan kerja Kepala BBPOM (Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan) Surabaya, Rustyawati di Pendopo Muda Graha Pemkab Madiun, Selasa (15/6). Bupati didampingi pimpinan OPD nampak serius karena dalam pertemuan ini membicarakan kualitas dan pengembangan keamanan produk pangan, dan tidak sekadar membahas labelisasi halal.

Seriusnya Bupati ini tidak berlebihan, karena bicara kualitas dan keamanan pangan tidak bisa dipisahkan dengan UMKM. Sementara sejak awal menjabat, Bupati sudah sangat konsen dengan pemberdayaan masyarakat itu.

Maka tidak mengherankan jika jumlah UMKM di Kab. Madiun terus meningkat. Bupati juga memiliki alasan kuat untuk menjaga keabsahan kualitas dan keamanan pangan yang beredar di Kab. Madiun, karena dirinya tidak mau seakan ‘berinvestasi penyakit’ akibat mengonsumsi produk pangan yang tidak sehat.

“Saya tidak mau ada produk pangan baru di Kabupaten Madiun yang bisa menimbulkan penyakit di kemudian hari. Saat ini produk itu, kita konsumsi aman-aman saja, tapi setelah beberapa tahun kemudian efeknya baru muncul. Ini harus kita pikirkan bersama,” kata Bupati.[dar]

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, AG 2417 RCP,Honda, Th.2019, Merah Hitam, a/n. Suroto, Ds. Pakisrejo, Rejotangan – T.Agung No. 8099/IMB/BI-IV/2021

SITUBONDO HILANG STNK, P4742FF a/n Irma tri Mulyana d/a jl.manggis no.56 rt 02/02 Dawuhan situbondo No. 8100/IMB/BI-IV/2021

sawawi/bhirawa

Kabid Sarana dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo Taufiq Amin ST MSi bersama staf saat melakukan peninjauan penerapan parkir di jalan Kota baru baru ini.

PAD Sektor Retribusi Parkir Kendaraan Surplus

Situbondo, Bhirawa Capaian perolehan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari sektor retribusi parkir sepanjang tahun 2020 mengalami surplus. Ini terungkap setelah tahun 2020 melebihi angka pendapatan semestinya, dari target Rp 323.280.000 berhasil tercapai sebesar Rp 328.432.000.

Angka pencapaian ini berasal dari retribusi parkir konvensional yang diterima Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo. Sedangkan target pendapatan dari sektor retribusi parkir berlangganan nyaris mencapai target dengan angka 97,48 persen. Semestinya target yang dicapai sebesar 2.963.520.000, hanya terealisasi Rp 2.888.720.000.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo, Tulus Prijatmadji, melalui Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan, Taufiq Amin mengata-

kan, selama kurun waktu tahun 2020 lalu, parkir konvensional tiap bulannya bervariatif.

Terhimpun dana mulai angka 20 juta hingga Rp 30 juta setiap bulannya. Sedangkan pendapatan parkir berlangganan, ujar Taufiq, berkisar antara Rp 150 juta hingga Rp 300 juta tiap bulannya. “Jadi saat kami prosentase kisaran pendapatan yang dihimpun angkanya tidak sama,” ujar pria yang sebelumnya berdinas di DPUPR Kabupaten Situbondo itu.

Masih kata Taufiq, khusus pendapatan retribusi parkir tahun 2021, yang terdata hanya sampai bulan Mei 2021.

Dari data yang ada, sambung Taufiq, pendapatan parkir dari sektor retribusi konvensional baru tercapai 38,87 persen (setara Rp 199.406.500) dari target semestinya Rp 513. 000.000.

Sedangkan untuk pendapatan parkir

berlangganan mampu mengumpulkan pendapatan 32,75 persen (setara Rp 1.

021.240.000) dari target Rp 3.118.080.000. “Khusus pendapatan retribusi parkir berlangganan dan konvensional tahun 2021 ini saya optimis akan tercapai,” ujar Taufiq Amin.

Taufiq Amin menambahkan, sesuai dengan aturan Perda, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Situbondo tupoksinya menangani parkir kendaraan yang ada di bahu jalan dan sesuai dengan potensi yang masuk kewenangan Dishub.

Sedangkan parkir di kawasan pasar masuk kewenangan Disperindag Kabupaten Situbondo. “Untuk parkir yang ada di luar pasar yang menggunakan bahu jalan maka dananya masuk ke PAD Dishub. Namun ada sebagian pasar yang menggunakan jalan maka dibagi dua. Sebagian PAD

parkie masuk ke Dishub dan sebagian lagi disetor ke Disperindag,” beber Taufiq Amin.

Lebih jauh Taufiq memaparkan, untuk pungutan parkir berlangganan ditandai dengan pemasangan stiker yang ditempel di kendaraan tidak akan ditarik retribusi. Sebaliknya, papar Taufiq, jika kendaraan tidak menempelkan stiker berlangganan akan ditarik retrbusi.

Khusus kendaraan dari luar daerah yang parkir di lahan jalan Situbondo, kata Taufiq, otomatis akan ditarik retribusi parkir. “Ya semua petugas juru parkir sudah memahami hal tersebut. Di Situbondo juga ada jenis parkir khusus seperti di kawasan pusat perbelanjaan KDS dan Roxy Supermarket. Dana parkirnya disetor langsung ke Kantor BPPKAD Kabupaten Situbondo,” pungkas Taufiq.[awi]

SIG Beri Pelatihan Menjahit bagi Ibu Rumah Tangga Gresik, Bhirawa PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG), melalui program SIG Mandiri. memberikan pelatihan menjahit pakaian wanita dan anak, kepada 14 ibu rumah tangga di Kelurahan Gending, Kebomas, Gresik. Kegiatan dilaksanakan selama selama 5 hari, mulai Senin (14/6) hingga Jumat (18/6). Selain memberikan pelatihan, SIG juga memberikan 14 mesin jahit tipe 23 pola jahitan kepada para peserta pelatihan.

General Manager of CSR SIG, Edy Saraya saat pembukaan pelatihan mengatakan. Bahwa kegiatan pelatihan ini, merupakan wujud

kepedulian SIG terhadap masyarakat sekitar sebagai upaya meningkatkan ekonomi keluarga.

Ibu rumah tangga memiliki peran sentral, selain harus mengurus keluarga, ibu rumah tangga juga diharapkan memiliki keterampilan yang dapat membantu perekonomian keluarga, terlebih saat situasi pandemi seperti ini.

“SIG berharap, manfaat yang diperoleh dari pelatihan ini dapat meningkatkan keterampilan individu ibu rumah tangga yang bisa digunakan untuk membuka usaha baru, sehingga dapat semakin membuka akses kemandirian ekonomi. Selain itu, SIG

juga berharap keterampilan menjahit yang telah diperoleh, dapat diajarkan kepada ibu-ibu lain sehingga terbentuk satu komunitas penjahit di kelurahan Gending”, kata Edy Saraya.

Tri Handayani selaku trainer dari lembaga kursus menjahit Busana Ayu Gresik, mengatakan materi yang diajarkan pada pelatihan ini antara lain membuat pola dasar, mengukur dan teknik menjahit serta praktek menjahit gamis dan gaun.

“Gamis dan gaun, kini menjadi trend dalam dunia fashion dan permintaan pasar cukup besar, peluang ini dapat dimanfaatkan oleh ibu-ibu ketika nantinya mahir dalam menja-

hit. Kami berharap dalam program ini, dapat tercapai yakni ibu-ibu dapat membantu meningkatkan ekonomi kelarga sambil tetap mengurus keluarga”, ujar Tri Handayani.

Sementara itu, Kepala Desa Kelurahan Gending, Siti Farida, menyambut baik pelatihan dan pemberian bantuan yang diberikan oleh SIG. Menurutnya hingga saat ini belum ada kelompok penjahit di kelurahannya. “Kami berharap, pelatihan ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh peserta sehingga nantinya dapat menjadikan modal keterampilan dalam membuka usaha”, ujarnya.[kim]

Pemerintah Kabupaten Probolinggo Sosialisasikan Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Probolinggo memberikan sosialisasi pupuk bersubsidi tahun 2021 di ruang pertemuan Jabung 1 Kantor Bupati Probolinggo, Selasa (15/6).

Kegiatan yang dipimpin oleh Kepala DKPP Kabupaten Probolinggo Mahbub Zunaidi selaku Ketua I KP3 Kabupaten Probolinggo ini diikuti oleh seluruh anggota KP3 Kabupaten Probolinggo yang berasal dari sejumlah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait serta unsur Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dan Polres Probolinggo.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian DKPP Kabupaten Probolinggo Bambang Suprayitno selaku Sekretaris I KP3 Kabupaten Probolinggo mengungkapkan kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan pupuk bersubsdi tahun 2021 di Kabupaten Probolinggo termasuk permasalahan di lapangan kepada para anggota KP3 Kabupat-

en Probolinggo.

“Selain itu untuk memberikan sosialisasi masalah yang berkaitan dengan e-verval oleh petugas pelaporan, menindaklanjuti e-RDKK serta HET terbaru pupuk bersubsidi. Pertemuan ini sangat penting sebagai sarana koordinasi dan untuk menyamakan persepsi tentang pupuk bersubsidi pada leading sektor,” ungkapnya.

Sementara Kepala DKPP Kabupaten Probolinggo Mahbub Zunaidi mengatakan KP3 mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penyimpanan serta penggunaan pupuk dan pestisida di wilayah masing-masing. Selain itu pemantauan secara langsung terhadap penyedi-

DKPP sosialisasikan pupuk bersubsidi tahun 2021.

aan dan penyaluran pupuk dari Lini III sampai dengan Lini IV dan kelompok tani (poktan).

“Untuk peningkatan dan pengawasan pupuk bersubsidi, KP3 melakukan monitoring peredaran pupuk bersubsidi, melakukan koordinasi dengan distributor/produsen ataupun penyuluh mengenai kebu-

wiwit agus pribadi/bhirawa

tuhan dan ketersediaan pupuk bersubsidi,” katanya.

Menurut Mahbub, pupuk bersubsidi merupakan pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani serta diawasi peredarannya oleh pemerintah. Sedangkan proses pembeliannya tertutup

karena melalui system e-RDKK. “Alokasi pupuk bersubsidi dari tahun ke tahun besarnya selalu berubah tergantung kemampuan anggaran pemerintah untuk alokasi pupuk bersubsidi. Penerima pupuk bersubsidi diutamakan pada petani yang memiliki lahan maksimal 2 hektar dan diutamakan komoditas tanaman pangan,” jelasnya.

Mahbub menegaskan, pupuk dan pestisida perlu diawasi karena pada pupuk ada subsidi pemerintah. Sementara pada pestisida ada bahaya yang dapat timbul akibat peredaran, penyimpanan dan penggunaan.

“Beberapa waktu lalu sempat terjadi permasalahan pupuk bersubsidi.

Sebab realitanya antara kebutuhan, jumlah kebutuhan dan plafon alokasi pupuk bersubsidi yang ada tidak sama. Selain itu, kebutuhan pupuk oleh petani melebihi dari dosis dan anjuran,” terangnya.

Lebih lanjut Mahbub menerangkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sudah ditetapkan

oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020. Untuk Urea Rp 2.250/kg, SP-36 Rp 2.400/kg, ZA Rp 1.700/kg, NPK Rp 2.300/kg, NPK Formula Khusus Rp 3.300/kg, organik granul Rp 800/kg dan organik cair Rp 20.000/liter. HET pupuk bersubsidi tersebut berlaku untuk pembelian oleh petani di Lini IV (pengecer resmi) dalam kemasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Penyaluran pupuk bersubsidi hingga April 2021 di Kabupaten Probolinggo untuk Urea sebanyak 7.772,70 ton atau 21,94% dari alokasi 35.435 ton, ZA sebanyak 3.740,08 ton atau 20,75% dari alokasi 18.023 ton, SP-36 sebanyak 316,57 ton atau 3,74% dari alokasi 8.458 ton, NPK sebanyak 3.465,02 ton atau 15,70% dari alokasi 22.065 ton, organik padat sebanyak 566,40 ton atau 8,07% dari alokasi 7.016 ton dan organik cair masih belum ada penyaluran dari alokasi 13.414 liter,” tambahnya.[wap]

SAMBUNGAN

Rabu Pon, 16 Juni 2021

Polda Bongkar Penyelundupan 30.500 Benih Lobster l

Sambungan hal 1

Masih kata Zulham, dari penyidikan didapati kedua tersangka mempunyai 79 ribu benur. Dari jumlah tersebut yang berhasil digagalkan penyelundupannya sebanyak 30.500 ekor benur. Yang seharusnya memang tidak boleh diperjualbelikan secara ilegal. “Sedangkan 39 ribu benur telah terjual. Dari hasil penyidikan diketahui kerugian negara mencapai Rp 1 miliar,” jelasnya.

Kepala Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya I, Muhlin menegaskan perbuatan kedua tersangka sudah melanggar hukum. Hal itu sesuai dengan pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan kalau jual beli dan ekspor benur dilarang. Dia menginstruksikan fokus budidaya. “Yang boleh itu dengan berat 150 gram per ekor jenis pasir. Selain jenis ini 200 gram per ekor,” pungkasnya.

Barang bukti yang disita dari tersangka WNT, yakni uang tunai Rp 10 juta, 4 buah HP, 2 buah kartu ATM BCA Black dan 1 buku rekening BCA. Sedangkan dari tersangja RA berhasil disita 30 ribu ekor benur jenis pasir, 500 ekor jenis mutiara, 1 unit mobil Toyota Yaris, 2 unit HP dan 2 tabung oksigen.

Kedua tersangka dijerat Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-undang Nomor 46 Tahun tentang Perikan­ an. Ancaman hukuman delapan tahun penjara atau denda Rp1,5 miliar. Serta Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 KUHP. Ancaman hukuman enam tahun penjara atau denda Rp1,5 miliar. [bed]

Latsar CPNS Tulungagung Timbulkan Klaster Covid-19 l

Sambungan hal 1

agung, dr Kasil Rohmad, mengakui jika sebagian peserta Latsar CPNS Pemkab Tulungagung terpapar Covid-19. “Semua yang terkonfirmasi positif Covid-19 saat di Surabaya sudah dibawa ke Rusunawa IAIN Tulungagung untuk karantina,” ujarnya, Selasa (15/6).

Dokter Kasil belum mengetahui apakah ke-10 CPNS tersebut terserang Covid-19 jenis virus yang terjadi di Bangkalan Madura atau tidak.

“Masih akan kami uji lab dulu. Yang pasti bagi CPNS lainnya yang datang ke Tulungagung pada hari ini, Selasa (15/6), akan kami swab semuanya dan mereka harus melakukan isolasi mandiri selama lima hari jika hasilnya negatif,” terangnya.

Pelaksanaan tes swab antigen bagi 169 CPNS yang datang kembali ke Tulungagung pada Selasa (15/6) dilakukan di halaman GOR lembupeteng.

Pantauan Bhirawa, tujuh bus yang mengangkut para CPNS dari Surabaya tersebut tiba di GOR Lembu Peteng sekitar pukul 14.30 WIB. Mereka semua termasuk awak bus lantas menjalani tes swab di halaman GOR Lembu Peteng yang tempatnya sudah disediakan oleh Dinkes Kabupaten Tulungagung. Meski saat itu turun hujan dengan derasnya, pelaksanaan tes swab tetap berjalan.

Sampai berita ini diturunkan, ditemukan tiga orang CPNS lagi yang terkonfirmasi Covid-19. Kabid Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Dinkes Kabupaten Tulungagung, Didik Eka, yang ditemui di lokasi tes swab mengungkapkan ketiga CPNS tambahan yang terkonfirmasi Covid-19 itu semunya penumpang di bus nomor tujuh. “Entah yang bus lainnya. Ini masih dilakukan yang bus nomor tujuh,” ujarnya.

Dua dari tiga CPNS yang terkonfirmasi positif, menurut Didik, langsung akan dikarantina di Rusunawa IAIN Tulungagung. Sedang satu CPNS lainnya dibawa ke RSUD dr Iskak Tulunaggung karena mempunyai penyakit penyerta.

Sebelumnya, dr Kasil Rohmad juga mengungkapkan di Tulungagung juga timbul klaster virus Covid-19 dari Bangkalan. Setelah dilakukan tracing selama dua minggu terakhir ditemukan 20-an warga Tulungagung yang pernah ker Madura atau yang kedatangan warga Madura terkonfirmasi Covid-19. Bahkan salah satu di antaranya kemudian meninggal dunia.

“Yang terkonfirmasi Covid-19 dan menjalani karantina di Rusunawa IAIN Tulungagung dipisah dari yang lainnya. Ini karena dikhawatirkan dapat menularkan virus Covid-19 yang dari Bangkalan,” pungkasnya. [wed]

Banyak Aktivitas Agar Tak Cepat Tua l

Sambungan hal 1

“Jadi tua itu pasti. Tapi tentunya tua yang sehat dan bahagia. Orang yang banyak aktivitasnya tidak akan cepat menjadi tua,” kata pria yang kini sudah berusia 69 tahun itu, saat menjadi narasumber kegiatan di Dinas Kesehatan Kab Sidoarjo, belum lama ini.

Saat ini, pria yang banyak punya aktivitas itu, selain dipercaya sebagai Ketua Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Sidoarjo, juga tetap dipercaya sebagai Ketua Komite Olah Raga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Kabupaten Sidoarjo. Dulunya bernama FORMI atau Federasi Olah Raga Rekreasi Masyarakat Indonesia.

Olah raga dalam KORMI, kata ayah dua orang anak ini, adalah olah raga yang bukan bersifat prestasi. Tidak terlalu menegangkan. Tapi yang bersifat rekreasi, santai, senyum, menghibur, gembira, bahagia, murah meriah dan menyehatkan. “Itu yang bikin sehat,” ujarnya.

Di Kabupaten Sidoarjo, kata aktivis Pramuka di Sidoarjo itu, saat ini sudah ada 38 komunitas olah raga yang bergabung dalam KORMI. Dalam KORMI itu ada olah raga senam jantung. Olah raga ini, juga perlu dilakukan, supaya bagi yang menderita penyakit jantung tidak hanya mengandalkan obatobatan medis saja. Karena saat ini penyakit jantung tidak mengenal usia. Kini tidak hanya menyerang usia tua saja. Namun usia muda, juga bisa terkena.

Maka itu Pak Cip mengimbau agar warga masyarakat Sidoarjo agar selalu berolah raga.

Supaya tetap selalu sehat. Menurut Pak Cip, angka harapan hidup (AHH) warga Masyarakat Sidoarjo, saat ini termasuk tinggi di tingkat Jatim dan di tingkat nasional. [kus]

Bupati Menegaskan Jatah 1.200 Liter Per Detik Jangan Disia-siakan Sidoarjo, Bhirawa Usai melantik jajaran direksi PDAM Delta Tirta Sidoarjo yang baru. Bupati Sidoarjo menegaskan kalau jatah air Umbulan dari pemerintah pusat untuk wilayah Sidoarjo sekitar 1.200 liter per detik.

“Jatah tersebut jangan sampai disia-siakan. Jajaran direksi harus mempunyai inovasi pengembangan dan layanan diera industr 4.0 ini,” tegas Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor, Senin (14/6) malam.

Jadi, tugas berat direksi yang baru, harus dapat menyerap Umbulan, dan melakukan pipanisasi untuk menambah SR (Sambungan Rumah). “PDAM Delta Tirta Sidoarjo memiliki dua tugas utama, yaitu publik service dan profite.

Saya harapkan, jajaran Direksi yang baru ini dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan mampu menyerap sumber air Umbulan,” harapnya.

Adapun jajaran direksi yang dilantik pada periode 2021-2026 ini adalah, Dwi Hari Suryadi sebagai Direktur Utama, Fatihul Faizun sebagai Direktur Pelayanan dan Slamet Setyawan sebagi Direktur

achmad suprayogi/bhirawa

Bupati Sidoarjo menandatangani berita acara pelantikan jajaran direksi PDAM Delta Tirta.

Operasional. Sedangkan Direktur Adminitrasi masih dijabat oleh Pejabat Sementara (Pjs) hingga akan figur yang cocok dan pas untuk jabatan tersebut.

Bupati Muhdlor juga berpesan, agar para direksi dapat menggunakan kesempatan pengabdian ini dengan baik. Sekali lagi saya tegaskan, tugas berat jajaran direksi baru ini memberikan pelayanan yang

baik bagi masyarakat Sidoarjo.

Salah satu tugas beratnya adalah menyerap jatah Air SPAM sumber mata air umbulan dari Winongan Pasuruan. “Para direksi baru ini harus bisa menjawab tugas langsung dari pemerintah pusat dengan jatah air umbulan sekitar 1.200 liter per detik, jangan menyia - nyiakan proyek umbulan ini,” harapnya. [ach]

Kasus Covid-19 Meningkat Tak Pengaruhi Rencana PTM l

Sambungan hal 1

kabupaten dan itu jadi acuan untuk menentukan tingkat risiko PTM. Dan itu konsisten dengan juklak yang sudah ada sebelumnya. Jadi dalam hal ini kita akan melihat bukan zona per kabupaten tapi perkecamatan,” kata Emil.

Dalam penyelenggaraan uji coba PTM, Emil akan mem-

pertimbangkan sejumlah hal.

Seperti tingkat vaksinasi tenaga pengajar dan juga kesiapan sarana dan prasarana pendidikan.

Pihaknya juga masih menunggu arahan terkait apakah PTM akan diberlakukan dua atau empat jam perhari atau dua kali seminggu.

“Itu kita ingjn pastikan, kita juga cocokkan dengan guidline yang ada,” tandas Emil.

Seperti diketahui, berdasarkan data Dinas Kominfo Jatim per tanggal 14 Juni menunjukkan penambahan 405 kasus. Sehingga, jumlah kasus Covid-19 di Jatim sebanyak 159.494 kasus dengan total psien yang dirawat 2.776 orang. Adapun persentase kesembuhan di Jatim 90,8 persen, kematian 7,4 persen, dan 1,7 persen dalam perawatan. [tam]

persen pada 13 Juni 2021. Sedangkan BOR isolasi Covid-19 turun dari 90% pada 07 Juni 2021 menjadi 82 persen pada 13 Juni 2021.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menekan alarm waspada Covid-19 di Kota Pahlawan. Sebab saat ini angka positivity rate Covid-19 mengalami kenaikan hingga 9 persen. Padahal, sebelumnya terutama sebelum Lebaran, angka positivity rate Covid-19 di Kota Surabaya masih di kisaran 5 persen atau dalam posisi aman.

“Ketika ada kenaikan dari 5 per­ sen ke 9 persen secara total Surabaya, maka berarti ini alarm dan warning buat kita. Sedikit kita lengah, kasus Covid-19 kita bisa langsung menanjak. Berarti kita harus hati-hati, saya harus warning betul kita harus tetap menjaga protokol kesehatan,” tegas Wali Kota Eri, Selasa (16/6).

Karena positivity rate naik, maka Pemkot Surabaya pun tanggap dan gerak cepat untuk terus mengantisipasinya. Salah satunya dengan memasifkan kembali tes swab massal. Bahkan, Wali Kota Eri mengaku sudah sepakat dengan Satgas Covid-19 di Surabaya mulai dari Kapolrestabes Surabaya, Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak dan Danrem untuk memasifkan kembali tes swab massal ini.

“Makanya, nanti tidak hanya di pasar-pasar saja, mal-mal yang juga ada kerumunan, kita akan lakukan tes

juga. Bahkan, semua tempat yang ada kerumunannya, termasuk di warungwarung kita akan tes. Dengan begitu, harapan kami warga bisa semakin taat prokes, sehingga Covid-19 di Surabaya bisa ditekan,” tegasnya.

Beberapa waktu lalu, Pemkot Surabaya melakukan swab hunter di berbagai tempat, baik di pasar-pasar maupun pusat kerumunan warga.

Bahkan, hari ini Satgas Covid-19 Surabaya melakukan tes swab di Pasar Atom. Di pasar ini, Satgas Covid-19 melakukan tes di parkir lantai 5 dan juga di food court..

“Jadi, swab hunter, swab massal, baik di mall, di pasar maupun tempat kerumunan dan di daerah Suramadu, terus berbarengan semuanya. Hal ini penting dilakukan untuk menekan Covid-19 di Surabaya,” kata dia.

Di samping itu, Wali Kota Eri juga menyinggung penerapan jam malam di Surabaya. Menurutnya, berdasarkan keputusan bersama dengan Kapolres dan Danrem, PPKM Mikro dan juga jam malam harus tetap dijalankan.

“Saya nyuwun tulung (minta tolong) kepada warga, ayo kita jaga bareng-bareng kota kita ini, selalu dijaga protokol kesehatannya. Saya juga minta tolong kepada teman-teman (media) untuk selalu mengingatkan dan menginformasikan supaya warga selalu menjaga prokes,” pungkasnya. [tam,iib]

Gubernur Masifkan Tracing, Eri Tekan Alarm Waspada l

Sambungan hal 1

sal di daerah-daerah zona merah di Bangkalan untuk menemukan kasus-kasus positif yang diduga termasuk strain mutasi. Harapannya, dengan tracing dan isolasi cepat ini bisa semakin cepat memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Bangkalan.

“Jadi hingga kini, kami terus lakukan genomic surveilance aktif untuk memetakan pola mutasi di Jatim, melakukan tracing dan isolasi massal di daerah kantong infeksi Covid-19, demi memastikan kasus mutasi tersebut tidak menyebar ke daerah-daerah yang lain,” terangnya.

Tak hanya itu, Pemprov juga berkolaborasi dengan Pemkot Surabaya dan Polda Jatim untuk melakukan penyekatan di Jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya dengan Madura sejak tanggal 5 Juni 2021. Dalam program kolaborasi tersebut, telah dilakukan secara kumulatif sebanyak 31.578 orang yang telah dilakukan swab antigen, dengan hasil 668 positif antigen dengan hasil akhir 362 kasus dengan hasil swab PCR positif.

Menurut data yang ada, saat ini kondisi ICU di Madura sudah relatif terkendali dibawah standar WHO yakni 60%. Penurunan tren BOR ICU Covid-19 dari yang sebelumnya pernah mencapai 63% persen pada 07 Juni 2021, menjadi 38

Halaman 11

88 Warga Dievakuasi ke RS Dolopo l

Sambungan hal 1

Bupati Madiun H. Ahmad Dawami memantau secara langsung proses evakuasi, didampingi Kapolres, Dandim 0803 Madiun dan OPD terkait Pemkab Madiun. “Tugas pertama adalah melokalisir pasien untuk menekan penyebaran virus, artinya warga yang sakit agar cepat sembuh dan warga yang sehat agar tetap sehat,” ujarnya, Selasa (15/6).

Terkait okupansi rumah sakit atas lonjakan pasien ini, Bupati meyakinkan pihak RS Dolopo dapat mengatur dengan baik. “Seluruh warga di desa yang dinyatakan positif berdasarkan hasil test antigen akan di isolasi di RS Dolopo, untuk ketersediaan tempat tidur masih bisa dikendalikan. Yang terpenting pasien mendapat perawatan maksimal di rumah sakit,” urainya.

Sementara itu, Kapolres Madiun AKBP Bagoes Wibisono menyatakan, dalam hal ini pihaknya (Polres Madiun. Red) juga akan memperketat pengamanan One Gate System khususnya di daerah tersebut.

“Kami akan menerjunkan petugas dari Polsek dan Polres,”katanya.

Karena peristiwa ini, lanjut Kapolres, Bupati beserta jajarannya akan mengambil langkah pasti agar tidak terjadi hal yang sama. “Akan kami konsultasikan perihal hajatan ini dengan Gugus Tugas Provinsi Jatim terlebih dahulu, namun saat ini kami sedang menunggu kepastian dari mana asal penularan tersebut,” tegas Kapolres.

Diberitakan Bhirawa (15/6), Kepala Desa Bantengan Kecamatan Wungu, Hartanto melaporkan, terdapat 66 orang warga Dusun Bulurejo dan Kedungrejo yang tertular covid-19 usai mendatangi hajatan yang diselenggarakan warga setempat. Sebagian besar warga yang tertular berusia sekitar 50 tahun dan kini dirawat di Rumah Sakit Dolopo serta menjalani isolasi mandiri.

Sementara itu, Senin (14/6) menyusul ada 22 warga Desa Mojopurno Kecamatan Wungu positif hasil rapid test antigen. Sehingga dari 88 warga di Kecamatan Wungu yang dievakuasi ke RS Dolopo Senin malam (14/6) itu terdiri 66 warga Dusun Bulurejo dan Kedungrejo Desa Bantengan yang tertular covid-19 dan yang 22 warga Desa Mojopurno. [dar]

Disnakertrans Jatim Kirim Pengawas Ketenagakerjaan l

Sambungan hal 1

(Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja) dan Pengawas ketenagakerjaan Korwil Malang untuk melakukan investigasi di lapangan.

Kepala Disnakertrans Jatim, Himawan Estu Bagijo mengatakan, dalam penanganannya Disnakertrans Jatim hanya fokus pada calon pekerja migran saja dan kasus pidananya masuk dalam kepolisian.

“Calon pekerja sebanyak lima orang turun dari lantai empat dan tiga orang lompat dan mengalami patah tulang, sedangkan dua orang berhasil melarikan diri. Dari tiga orang terluka itu, mereka perempuan dimana statusnya satu orang berkeluarga dan dua bercerai,” ujarnya.

Pengakuan dari calon PMI, mereka dipaksa bekerja terus tanpa diberikan upah lalu ada anggota keluarga menjenguk tidak diizinkan. “Artinya mereka stress dilingkungan tersebut karena sudah tidak nyaman,” tuturnya.

Disnakertans Jatim meminta agar PT Central Karya Semesta sebagai pengelola BLK Luar Negeri dan PT Cipta Karya Sejati sebagai Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) tersebut menyelesaikan masalah dengan memberikan perawatan kesehatan bagi calon pekerja migran tersebut. Bagi calon pekerja migran yang ingin pulang, maka P3MI tersebut wajib untuk memulangkannya ke daerah asalnya.

“Terhadap masalah ini, di Disnakertrans Jatim menyadari perlunya pengawasan rutin baik kepada BLK LN, P3MI dan calon Pekerja Migran Indonesia. Maka, ke depan calon pekerja migran harus dimanusiakan serta penanganan juga telah diminta agar P3MI hanya membatasi kapasitas asramanya maksimal 50 persen karena masa pandemi,” katanya.

Himawan juga mengatakan, dari Direktorat Binapenta dan Binwas Kemnaker dan BP2MI juga hadir di Malang dan memeriksa izin penyelenggaraan asrama dan penempatannya.

Dari kasus itu, kini Disnakertrans Jatim telah membuat daftar P3MI agar kedepan dilakukan pengawasan secara rutin. “Pengawas ketenagakerjaan Disnakertrans Jatim kini memiliki tugas tambahan mengawasi lembaga BLK LN dan P3MI. Karena kami tidak mau kalau terjadi lagi di Jatim lantas sepertinya kita seakan melakukan pembiaran,” ujarnya.

Nantinya pengawas ketenagakerjaan akan melihat BLK Luar Negeri dan P3MI tersebut masih layak atau tidak. “Jika memang tidak layak, maka akan kami laporkan pada pemerintah pusat untuk dicabut ijinnya” tandasnya. [rac]

Dilatarbelakangi Keprihatinan Nasib Pasien, Minta Segera Dibuatkan Perda/Perbup l

Sambungan hal 1

pasien TBC. Apalagi mereka juga bagian dari masyarakat yang ingin sembuh dari TBC dan juga ingin menjadi bagian dari warga yang sehat.

Untuk membantu permasalahan itu, Altur berinisiatif memberi motivasi agar kondisi pasien TBC diperhatikan dan diterima kembali oleh lingkungannya.

“Sebelumnya mereka (pasien) tidak mendapatkan perhatian dari lingkungan rumahnya. Untuk itu saya bersama kader kader lain tidah hanya menjadi koordinator, kami juga menjalin solidaritas dengan kader yang lain,” tutur Altur Altur secara lebih jauh juga mengaku iba dengan dampak lain yang dialami pasien TBC. Altur yakin dengan pendampingan bersama temannya, para pasien TBC akan mendapatkan pelayanan yang optimal.

Meski baru Juni 2018 lalu Altur bergabung dengan tim pendamping penyakit TTBC Situbondo, kedepan ia berharap keberadaan donator (NGO) dari luar negeri dibidang TBC tetap memiliki perhatian.

“Ya selama ini yang mendanai seluruh program penanggulangan TBC

kan donator dari luar negeri. Karena ini adalah sifatnya stimulan, otomatis sewaktu-waktu mereka bisa hengkang dari Indonesia. Nah jika itu terjadi apa yang akan kita lakukan. Andai sebe­ lumnya tahun 2030, target pembebasan penyakit TBC, belum terselesaikan.

Maka donatur penanggulangan penyakit TBC selanjutnya harus ditanggung pihak pemerintah daerah agar penanganan ini bisa optimal,” kupas Altur.

Altur juga berharap penanggulangan penyakit TBC tidak hanya dilakukan oleh Dinkes saja tetapi harus dilakukan secara bergotong royong dengan dinas dinas terkait. Contoh Disnaker. Dinas ini mungin memiliki sebuah regulasi yang dapat membantu pasien yang kebetulan bekerja di sebuah perusahaan. “Setelah dia diketahui mengidap penyakit TBC dan menjalani pengobatan selama 6 bulan maka harus diberhentikan dari pekerjaannya. Itu yang ingin saya jalin komunikasi dengan pihak Disnaker,” akunya.

Disisi lain, Altur juga prihatin dengan elemen masyarakat miskin meski selama masa pengobatan enam bulan digratis­ kan dari biaya. Namun jika donatur

sudah tidak ada lagi, Altur mempertanyakan siapa yang akan menanggung mereka yang miskin. Apakah mereka hanya dibiarkan meninggal.

Harapan Altur ke depan ada perhatian dari OPD terkait misalnya Dinsos yang bisa membantu dari sisi pemulihan perekonomian kepada pasien. “Juga dari pemdes terhadap pola pemberdayaan masyarakat harus dilakukan dengan berbasis komunitas dalam menjaring kasus TBC. Mereka juga harus mendampingi serta memotivasi,” ulas Altur.

Dalam pandangan Altur jika hanya mencari pasien TBC dan mendampingi pasien selama enm bulan merupakan pekerjaan yang mudah. Namun faktanya, mereka para pasien TBC baru memasuki pengobatan dua bulan sudah merasa bosan meminum obat. Padahal mereka harus menjalani peng­obatan selama 6 bulan agar level TBC nya tidak meningkat yang notabene memerlukan pengobatan selamacdua tahun.

“Maka dari itu selain merawat me­ reka, kami minta ada kolaborasi dari Pemkab setempat dengan intansi terkait.

Kedepan kami juga berharap agar segera dibuatkan Perda atau Perbup terkait pe­

nanggulangan TBC,” pungkas alumnus Fisipol Unej Jember itu.

Sementara itu Wakil Bupati Khoirani, dirinya optimis dengan adanya petugas pendamping peduli penyakit TBC akan dapat menekan peningkatan jumlah penderita di masa mendatang. Sebab, imbuh Wabup Khoirani, jumlah penderita TBC di Kota Santri Situbondo angkanya sangat luar biasa.

“Dengan adanya petugas pendam­ ping ini semoga semua sasaran dapat terlaksana dngan baik. Sebab petugas ini akan melakukan pendampingan di 17 Kecamatan se-Kabupaten Situbondo, mulai Banyuputih hingga Banyuglugur,” ungkap Wabup Khoirani.

Khoirani memaparkan, dirinya sangat mengapresiasi atas dukungan dan kiprah Yabhysa Situbondo yang telah memiliki kepedulian bagi penurunan penderita penyakit TBC di Kabupaten Situbondo. “Ya saya patut berterima kasih ada Yabhysa.

Sebab meski masih baru berdiri namun kiprahnya mau terjun ke tengah masyarakat.

Saya berharap pada tahun 2030 Situbondo tuntas dari TBC. Artinya Situbondo bebas dari penyakit TBC,” tandasnya. [*]

Bhirawa

Rabu Pon, 16 Juni 2021

Halaman 12

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur

Daerah Tujuan Transmigrasi Harus Berikan Data dan Informasi Akurat

Plt Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, Drs Supratomo MSi saat menerima Penghargaan Nasional Kearsipan Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan Kategori Memuaskan (A).

Raih Penghargaan Nasional Kearsipan, Pacu Digitalisasi Arsip Pemprov, Bhirawa Tahun 2021, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur (Dispersip Jatim) meraih penghargaan nasional kearsipan pengawasan penyelenggaraan kearsipan. Hal ini makin memacu penerapan digitalisasi kearsipan dengan aplikasi "Srikandi".

Plt Kepala Dispersip Jatim, Drs Supratomo MSi mengatakan, untuk penghargaan nasional kearsipan tahun ini mencapai kategori Memuaskan (A).

Meningkat daripada tahun 2020 mendapatkan kategori sangat baik (BB).

Diraihnya penghargaan itu, Supratomo menyampaikan, kalau Dipersip Jatim telah melakukan upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan di Jatim. "Diraihnya penghargaan, tentunya harus kita dorong agar tahun kedepan kategori penghargaan tersebut bisa dipertahankan atau juga semakin lebih baik," katanya.

Disampaikannya, kalau ada beberapa aspek penilaian yang harus di penuhi oleh perangkat daerah dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan, yaitu aspek kebijakan kearsipan, aspek pembinaan kearsipan, aspek pengelolaan arsip inaktif dan statis, dan aspek sumberdaya kearsipan.

Untuk aspek sumberdaya kearsipan meliputi aspek sumbersaya manusia kearsipan, organisasi kearsipan. penyediaan sarana dan prasarana serta pendanaan kearsipan.

"Untuk hasil pengawasan kearsipan tentunya memberikan kontribusi pada nilai reformasi birokra-

si, indeks kearsipan, dan SPBE," tambahnya.

Dibalik diraihnya penghargaan nasional, Dispersip membuat kebijakan untuk mewujudkan ketersediaan arsip, sebagai bukti akuntabilitas kinerja di lingkungan kerja Pemprov Jatim dengan mengimplementasi e-arsip. Implementasi e-arsip tersebut bernama Srikandi (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi). Sebagai langkah awal Srikandi, Dispersip Jatim menyelenggarakan sosialisasi pada lingkungan kerja Pemprov Jatim dan Pemerintah Kabupaten/Kota dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis Aplikasi Srikandi. "Di era revolusi industri 4.0 atau era digital, kearsipan harus memanfaatkan teknologi infornasi dan hal ini penting untuk dilakukan," katanya.

Selain itu, aplikasi Srikandi merupakan penerapan dari Perpres No 95

Tahun 2008 tentang SPBE yang mengatur pelayanan ketersediaan arsip yang terpercaya, sistematis, komprehensif, dan terpadu dalam perkembangan teknologi dan informasi. Menilik hal itu, Supratomo mengharapkan penerapan Srikandi bisa mendapat dukungan dari seluruh organisasi perangkat daerah sebagai salah satu indikator pengawasan kearsipan.

"Untuk mengarsip dengan Srikandi itu mudah. Setiap OPD dapat langsung menginput data arsip yang dihasilkan dari kegiatan yang dilaksanakan, pada aplikasi Srikandi mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan sampai penyusutan, hingga outputnya tersedianya daftar arsip.

Daftar arsip mendukung Indikator kunci kearsipan dalam laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) gubernur," ujarnya. [rac*]

Peserta dari organisasi perangkat daerah mengikuti bimbingan teknis aplikasi Srikandi.

Pemprov, Bhirawa Pemerintah Provinsi dan Kabupaten tujuan transmigrasi harus memberikan data dan informasi yang akurat untuk meyakinkan bahwa penyelenggaraan transmigrasi ini membawa dampak yang luar biasa untuk peningkatan kesejahteraan transmigran.

Hal itu disampaikan Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kemendes PDT dan Transmigrasi RI, Ir Rr Aisyah Gamawati MM dalam Rapat Kerjasama Antar Daerah (KSAD) Bidang Ketransmigrasi Tahun 2021 yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur (Disnakertrans Jatim), Selasa (15/6).

Disampaikannya, dibutuhkan kepastian agar daerah tujuan mau menerima transmigran dari daerah asal.

"Jangan memaksakan untuk mengirim orang jika memang kesepakatan belum pasti, karena nantinya berkaitan dengan monitoring," tandasnya.

Disampaikannya, kunci sukses dalam melaksanakan transmigrasi adalah keterbukaan data dan informasi.

"Kata kuncinya itu saja, keterbukaan informasi data dan informasi. Kalau jelas, maka daerah asal tentunya akan mau untuk berangkat," katanya.

Sementara Kepala Disnakertrans Jatim, Dr Himawan Estu Bagijo MH mengusulkan agar daerah tujuan transmigrasi membuat dokumentasi berupa video dan foto yang nantinya disampaikan pada daerah asal transmigrasi untuk memastikan kalau kawasan daerah tujuan sudah dipastikan dapat ditempati.

Dikatakannya, tujuan kegiatan adalah untuk newujudkan pelaksanaan program ketransmigrasi yang akuntable dan memenuhu unsur clear dan clean serta mampu mewujudkan ketransmigrasian yang mandiri dan berkualitas. "Harapannya bisa me-

Penandatanganan kesepakatan antara daerah asal transmigrasi dengan daerah tujuan transmigrasi disaksikan Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kemendes PDT dan Transmigrasi RI, Ir Rr Aisyah Gamawati MM dan Kadisnakertrans Jatim Dr Himawan Estu Bagijo MH juga Kabid Transmigrasi Disnakertrans Jatim, Achmad Zaiifoer MSi, di Surabaya, Selasa malam (15/6).

ningkatkan perekonomian daerah penempatan transmigrasi," ujarnya.

Ia juga menambahkan. perjanjian kerjasama dipakai sebagai dasar pelaksanaan perpindahan dan penempatan transmigrasi, dan jangka waktu terbatas maka agar direncanakan secara matang. Sebelumnya, Kepala Bidang Transmigrasi Disnakertrans Jatim, Achmad Zaifoer MSi melaporkan. dalam program transmigrasi pada tahun 2019 Pemprov Jatim mendapatkan alokasi penempatan transmigrasi dari Ditjen PKP2TRANS sebanyak 160 KK, ke 6 Kabupaten di 5 provinsi yang ada di Indonesia .

Sedangkan tahun 2020 Provinsi Jatim mendapatkan alokasi perpindahan dan penempatan transmigrasi sebanyak 165 KK, namun ditunda karena pandemi covid 19. Pada tahun 2021, Jatim mendapatman alokasi sebesat 109 KK

yang lokasinya berada di 6 provinsi yaitu Aceh, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan. Sulawesi Tengah. Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat.

Dikatakannya, pada dasarnya minat masyarakat Jatim bertransmigrasi cukup tinggi hingga saat ini jumlah animo pendaftar calon transmigrasi sebanyak 558 KK. "Besarnya animo maka kaminberharap adanya perhatian dati Ditjen PKP2TRANS sehingg tahun 2022 dapat menambah alokasi penempatan transmigrasi asal Jatim ke luar jawa.

Dalam rapat tersebut juga disertai dengan penandatanganan kesepakatan antara Pemerintah Provinsi dan kabupaten daerah asal dengan Pemerintah Provinsi dan kabupaten daerah tujuan transmigrasi sesuai dengan kemampuan dan kewajiban masing-masing. [rac*]

Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kemendes PDT dan Transmigrasi RI, Ir Rr Aisyah Gamawati MM dan Kadisnakertrans Jatim Dr Himawan Estu Bagijo MH berfoto bersama peserta Rapat Kerjasama Antar Daerah (KSAD) Bidang Ketransmigrasi Tahun 2021

Target PAD Jatim 2020 Tembus 104,94 Persen DPRD Jatim, Bhirawa Realisasi pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran (TA) 2020 tercatat sebesar Rp 31,631 Triliun lebih atau 104,94 persen. Capaian ini melebihi dari jumlah yang ditargetkan sebesar Rp 30,142 Triliun.

"Alhamdulillah, meskipun tahun lalu kita semua dalam kondisi pandemi Covid-19 tapi realisasi pendapatan daerah Provinsi Jatim justru melebihi target yang diharapkan, bahkan lebih dari 100 persen. Capaian ini menjadi salah satu modal kuat dalam mencapai keberhasilan tujuan pembangunan daerah," ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat membacakan Nota Keuangan Raperda Pertanggung jawaban APBD Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2020 dalam Sidang Paripurna di DPRD Jatim, Senin (14/6) kemarin.

Khofifah mengatakan realisasi pendapatan daerah tersebut terdiri dari, pertama, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 17,950 Triliun atau 116,20 persen. Capaian ini juga lebih tinggi dari jumlah yang ditargetkan sebesar Rp. 15,448 Triliun. PAD ini berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lainlain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Kedua, pendapatan transfer sebesar Rp 13,575 Triliun yang berasal dari Dana Perimbangan dan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya. Serta ketiga, lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 104,233 Miliar atau 100,56 persen dari jumlah

Gegeh Bagus Setiadi/bhirawa

Suasana pembacaan Nota Keuangan Raperda Pertanggung jawaban APBD Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2020 dalam Sidang Paripurna di DPRD Jatim, Senin (14/6) kemarin.

yang ditargetkan. Lain-lain pendapatan yang sah ini seluruhnya berasal dari pendapatan hibah.

"Kebijakan Pendapatan Daerah ini diarahkan dalam rangka peningkatan target pendapatan daerah, mengembangkan kebijakan yang partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan, serta melakukan upaya perluasan sumber-

sumber pendapatan," katanya.

Lebih lanjut, mantan Menteri Sosial ini mengatakan untuk realisasi belanja dan transfer daerah Provinsi Jatim tahun anggaran 2020 sebesar Rp 32,286 Triliun atau 93,41 persen. Belanja daerah ini meliputi Belanja Operasi Rp 23,1 Triliun, Belanja Modal Rp 1,9 Triliun, dan Belanja Tidak

Terduga/BTT Rp 1 Triliun. BTT ini sebagian besar digunakan untuk penanganan Covid-19.

Sedangkan realisasi transfer meliputi transfer/bagi hasil pendapatan kepada kabupaten/ kota sebesar Rp 5,457 Triliun. Serta transfer bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya sebesar 692 miliar rupiah.

DPRD Jatim Apresiasi Capaian Realisasi Pendapatan Pemprov DPRD Jatim, Bhirawa DPRD Jawa Timur mengapresiasi capaian Pemprov dalam realisasi pendapatan daerah

yang sukses melampui target di tahun 2020.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak usai memimpin

pelaksanaan Sidang Paripurna DPRD Jatim tentang Nota penjelasan Gubernur Jatim terhadap rancangan peraturan daerah Provinis Jawa timur dan Pertanggung jawab pelaksanaan APBD Provinsi Jatim tahun anggaran 2020 (LPJ Keuangan Gubernur Jatim).

Sahat menegaskan prestasi yang dicapai dimasa pamdemi Covid 19 yang masih berlangsung adalah raihan luar biasa. Semua elemen di Jatim yang mampu berkerja sama menciptakan berbagai peluang sehingga hasilnya menggembirakan.

"Realisasi pendapatan daerah Jawa Timur tahun anggaran 2020 tercatat sebesar Rp 31,631 triliun lebih atau 104,94 persen dari target sebesar Rp. 30,142 triliun melebihi dari apa yang ditargetkan. begitu juga dengan capaian lainnya. Ini menunjukkan bahhwa Jatim mampu menghadapi kondisi pandemi terpuruk hingga minus, ternyata kita justru bisa meraih target bahkan lebih," katanya.

Selain kemampuan mencapai target untuk realisasi penerimaan pendapatan daer-

ah, Politis Golkar ini juga mengacungi jempol pada Pemprov Jatim untuk realisasi belanja dan transfer daerah Provinsi Jatim TA. 2020 sebesar Rp. 32,286 triliun atau 93,41 persen, yang meliputi Belanja Operasi (Rp 23,1 triliun), Belanja Modal (Rp 1,9 triliun), dan Belanja Tidak Terduga/BTT (Rp 1 triliun). BTT ini sendiri sebagian besar digunakan untuk penanganan Covid-19.

Sahat menegaskan tentu ini tidak bisa dilepaskan dari kebijakan DPRD Jatim yang selalu mensupport penuh langkah-langkah yang diambil gubernur Khofifah sehingga realisasi pendapatan bisa meningkat. Sesuatu tak gampang bisa meningkatkan pendapatan disaat masa-masa sulit sekarang.

"Ini adalah cerminan bahwa semua bergerak, kerja aparatur semua, baik aparatur yang ada di Pemprov atau ekseksutif dan dukungan tanpa lelah DPRD Jatim atau legislatif dalam menciptakaan Jatim yang kuat dan tahan banting di masa pademi Covid 19 saat ini," ungkap Sahat. [geh*]

"Kebijakan Belanja dan Transfer Daerah ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan Pemprov Jatim dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan yang dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam hal pelayanan publik," terangnya.

Menurutnya, Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 ini sendiri telah mendapatkan opini dari BPK-RI yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Capaian ini adalah opini WTP yang kesepuluh bagi Pemprov Jatim. Dimana dalam prosesnya tidak terlepas dari dukungan segenap Anggota Dewan yang secara sinergis juga turut membangun meneguhkan komitmen untuk mewujudkan good governance dan clean goverment.

"Meskipun masih terdapat temuan dan halhal yang harus ditindaklanjuti terhadap hasil pemeriksaan dari BPK-RI, Pemprov Jatim terus berupaya maksimal untuk segera menyelesaikan serta menindaklanjuti temuan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dalam kerangka waktu yang normatif," jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim Bobby Soemiarsono. Namun menurutnya BTT untuk penanganan Covid-19 dari anggaran Rp 1,3 Triliun, terealisasi Rp 1 Triliun lebih.

"Akan tetapi bukan itu saja, karena di rumah sakit maupun dinas kesehatan digunakan untuk penanganan Covid-19. Kemudian untuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 3,7 Triliun," pungkasnya. [geh*]