binder16nov21

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Selasa Legi, 16 NOVEMBER 2021

Di Atas Angka Nasional

MCP KPK Pemprov Jatim Capai 66,88 Persen Pemprov, Bhirawa Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pencegahan lewat Monitoring Center for Prevention (MCP) menunjukkan angka yang positif di Jatim.

Hingga kemarin, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyebut nilai MCP Pemprov mencapai 66,88 persen. Sedangkan secara kumulatif kabupaten / kota se Jatim ialah 60 persen. Sementara MCP nasional masih di angka 45 persen.

Hal itu diungkapkan Gubernur Khofifah usai mengikuti Rakor Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPK di Gedung Negara Grahadi, Senin (15/11). Dijelaskan Khofifah, MCP merupakan bagian dari upaya untuk menjaga kehati-hatian dalam berbagai item sesuai indikator yang ditentukan. Pihaknya berharap, penilaian MCP ini dapat terus membaik.

“Secara khusus, KPK juga telah menyampaikan daftar kabupaten/kota yang peogresnya bagus maupun yang kurang bagus. Artinya ini akan menjadi bagian dari pengingat kita semua APBD 2021 sudah akan berakhir, dan di saat yang sama sedang menyiapkan APBD tahun 2022. Memang kehati-hatian dan monitoring secara komperehensif harus terus ditingkatkan,” tutur Khofifah.

KPK telah memetakan delapan area intervensi pada pemda yang menjadi fokus pencegahan korupsi dalam MCP. Delapan fokus itu yakni perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa,  ke halaman 11

Latsar CPNS 2021 Diharapkan Tuntas Akhir Tahun DPRD Harap APBD 2022 Pemprov, Bhirawa Sesuai Jadwal Undang-undang Badan Pengembangan Sumber DPRD Jatim, Bhirawa Meski gagal mengesahkan pada Hari Pahlawan, 10 November 2021 ini, namuan DPRD Jatim masih optimis pembahasan dan pengesahan APBD 2022 tidak akan melewati deadline undang – undang (UU) tanggal 31 Desember.

Sebelumnya DPRD Jatim berharap pengesahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) pada hari 10 November , namun gagal akibat Pemprov Jatim baru menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Keuangan (KUA-PPAS) APBD 2022 kepada DPRD Jatim pada Sabtu (13/11) kemarin.

Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad menjelaskan, Pemprov Jatim dinilai terlambat menyerahkan dokumen KUA PPAS APBD 2022 pada DPRD Jatim hari Sabtu (13/11). Penyerahann ini langsung dibahas dalam rapat pimpinan diperluas bersama Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi.

Dalam rapat pimpinan DPRD Jatim disimpulkan KUAPPAS 2022 yang diajukan oleh Pemprov Jatim terlambat  ke halaman 11

MITRA

Percantik Pendopo Kabupaten

SEJAK dilantik Gubernur Jatim pada akhir Februari 2021 lalu, baru kali ini Bupati Situbondo Karna Suswandi bersempatan merehab dan mempercantik kawasan taman pendopo Kabupaten. Ini Karena, selain harus mempersiapkan anggaran, selama ini Bupati Karna Suswandi fokus pada penanganan Covid-19.

Dalam beberapa hari terakhir ini, sudah tampak puluhan pekerja mulai memugar titik taman yang ada di sekitar pendopo untuk direhab agar

Karna Suswandi

Sentil

MCP KPK Pemprov Jatim Capai 66,88 Persen - Budayakan Malu untuk korupsi Sepanjang 2021, Ada Enam Laki-laki di Bojonegoro Ajukan Izin Poligami - Masih tunggu izin istrinya DPRD Harap APBD 2022 Sesuai Jadwal Undang-undang - Yang penting tepat waktu

ist

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyampaikan sambutan dalam Rakor Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Gedung Negara Grahadi, Senin (15/11).

 ke halaman 11

ist

Kepala BPSDM Jatim Aries Agung Paewai saat membuka Latsar untuk golongan III Angkatan 1987, 1988 dan 189 tahun 2021 di Hotel Sinar 1, Sidoarjo, Senin (15/11).

Daya Manusia (BPSDM) terus berupaya melakukan percepatan pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS. Hingga akhir Desember ini, Latsar CPNS 2021 di Jatim ditargetkan dapat tuntas. Sehingga CPNS segera dapat melaksanakan tugasnya sebagai PNS. “Kami berharap akhir Desember 2021 ini sudah selesai Latsar sudah tuntas. Jika tidak tuntas, dia minta izin kepada Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk diperpanjang hingga Januari 2022,” tutur Kepala BPSDM Jatim Aries Agung Paewai saat membuka Latsar untuk golongan III Angkatan 1987, 1988 dan 189  ke halaman 11

Jelang Akhir Tahun Anggaran, Pemprov Dorong Maksimalisasi Serapan TKDD

Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim terus mendorong terealisasinya anggaran belanja yang dikelola dari Transfer ke Daerah dan Desa (TKDD) secara maksimal. Tahun ini, Pemprov dan Pemkab/ Pemkot se Jatim mendapatkan alokasi sebesar Rp 75,34 triliun yang teranggarkan dalam APBN Perubahan 2021. Dari jumlah nilai tersebut, realisasi dinilai telah cukup maksimal.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sigit Panoentoen menjelaskan, penggunaan TKDD ini akan menjadi stimulus bagi perekonomian jika digunakan secara maksimal. Oleh sebab itu, APBN harus dikelola secara profesional,

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Jatim Sigit Panoentoen.

transparan, modern, efektif dan efisien, serta akuntabel.

Tujuan akhirnya ialah memberikan manfaat secara utuh dan menyeluruh bagi seluruh masyarakat, khususnya dalam memenuhi pelayanan dasar yang merata. “Arah kebijakan TKDD pada tahun ini adalah untuk memberi dukungan upaya pemulihan ekonomi, dukungan insentif kepada daerah untuk menarik investasi, perbaikan sistem pelayanan investasi, serta dukungan pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM),” tutur Sigit, Senin (15/11).

TKDD sebesar Rp 75,34 triliun  ke halaman 11

Kemhan RI Pantau Kinerja Tim Siber Kodam V/Brawijaya

Ist

Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto menyambut Tim Kemhan RI, Senin (15/11).

Surabaya, Bhirawa Tim Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) memantau kinerja Tim Siber Kodam V/Brawijaya, Senin (15/11). Kedatangan Kemham RI ini disambut langsung oleh Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto.

“Tim siber memiliki peranan penting dalam mendukung stabilitas keamanan nasional. Terutama menilai efektifitas keamanan dan pertahanan siber,” kata Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI  ke halaman 11

Tingkatkan Literasi Masyarakat

Gubernur Khofifah Dorong Perpustakaan Kembangkan Inovasi Digital Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mendorong perpustakaan untuk terus mengembangkan inovasi terutama berbasis digital. Hal ini dikarenakan peran perpustakaan semakin

Baca Berita Selengkapnya di Hal 12

 ke halaman 11

Menikmati Panen Budidaya Labu Madu di Kota Probolinggo

Hasil Dibeli Eksportir, Perawatan Mudah dan Setahun Bisa Empat Kali Panen

Hasan Prasojo warga Kelurahan Kebonsari Kulon, Kanigaran, Kota Probolinggo, berhasil membudidaya labu madu. Dalam sekali panen di sawah 2.000 meter persegi, Hasan dapat meraup keuntungan hingga puluhan juta. Labu madu atau yang biasa disebut labu botol ini perawatannya terbilang cukup mudah.

Wiwit Agus P, Kota Probolinggo

Labu madu bisa tumbuh dengan baik di dataran rendah atau 15 meter di atas permukaan laut.

Yang paling penting, ketika baru tumbuh, labu madu memerlukan pasokan air yang melimpah dan sinar matahari cukup. “Labu madu ini tanaman yang sering diserang hama kutu kebul. Agar berbuah secara maksimal, harus dilakukan pemupukan dengan pu-

puk organik,” kata Hasan Prasojo, Senin (15/11).

Ia menyebut labu madu dapat dipanen setiap tiga bulan. Sebanyak 2.500 pohon labu madu di lahan pertaniannya, menghasilkan buah 6 sampai 7 ton atau bila dinominalkan senilai Rp 60 juta. Rinciannya, setiap pohonnya berbuah tiga sampai empat labu madu dengan berat total rata-rata 3 kg. “Saat panen, labu madu dibeli oleh eksportir.

wiwit agus pribadi/bhirawa

Hasan Prasojo dengan labu madunya yang berhasil dibudidayakan. Sekali panen Hasan bisa meraup uang hingga Rp60 juta.

Kemudian dikirim ke beberap negara,” sebutnya.

Selain menguntungkan, labu madu juga kaya akan manfaat.

Sebab, labu madu mengandung antioksidan, vitamin A, vitamin B komplek, dan Beta Karoten.

Sebagian petani di Kota Probolinggo mulai tertarik untuk membudidayakan tanaman labu madu (Curcubita moschata).

Karena daging buah berwarna kuning seperti mentega, di luar negeri buah labu madu disebut dengan butternut squash atau butternut pumpkin. Labu madu berbentuk unik seperti lampu bohlam atau kacang tanah, dengan cita rasa manis  ke halaman 11

EKSEKUTIF Bakorwil V Jember Dorong PPID di UPT dan Cabang Dinas Terbentuk Selasa Legi, 16 November 2021

Halaman 2

Jember, Bhirawa Bakorwil V Jember mendorong agar seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Cabang Dinas yang ada di wilayah Kerja Bakorwil V Jember ada PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi).

Hal ini untuk mendukung Keterbukaan Infomasi Publik dalam mendukung pembangunan pelayanan publik berbasis kewilayahan di Jawa Timur.

Kepala Bakorwil V Jember Imam Hidayat mengatakan berdasarkan UU No 14 Tahun 2008, seluruh aktifitas di pemerintah, masyarakat berhak untuk mengetahuinya.

Sementara kewajiban pemerintah bagaimana menginformasikan pada masyarakat secara baik dan benar apa yang telah dilakukan oleh pemerintah selama ini.

“Inilah yang mendasari kita, bagaimana OPD atau UPT dan Cabang Dinas yang ada di wilayah bakorwil V Jember menjawab tantangan itu, karena bagaimanapun hak masyarakat terkait informasi pelaksanaan pembagunan oleh OPD, ini ditunggu oleh masyarakat,” kata Imam Hidayat usai membuka Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Peran dan Fungsi UPT/Cabdin Prov Jatim se Wilker Bakorwil V Jember, di aula Moch.Sroedji Bakorwil V Jember, Senin (15/11).

Keberadaan Bakorwil ini menjembatani antara informasi yang diterima oleh masyarakat dengan informasi yang ada di kita (pemerintah). Terkadang masyarakat yang tidak mengeri apa yang dilakukan oleh pemerintah, menjadi salah persepsi.

“Ketika kita berikan informasi secara benar atau tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, masyarakat bisa paham apa yang selama ini dilakukan oleh kita (pemerintah).

Apalagi sekarang kita lihat banyak berita-berita yang berkembang dimasyarakat berita hoax dan lain sebagainya,” tandasnya.

Selain itu kata Imam, juga dibutuhkan adanya timbal balik antara pemerintah dengan mayarakat untuk saling memberi dan saling mengetahui informasi yang ada.

Bagaimanapun juga pemerintah membutuhkan data informasi dari masyarakat. Apa sih tugas yang sudah dilakukan oleh OPD dan apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat. ‘’Ibu Gubernur sendiri sudah menyampaikan bahwa OPD sudah bekerja, cuman perlu disampikan kepada masyarakat tentang Kinerjanya, agar masyarakat paham terkait apa yang sudah dilakukan.

Kerja keras aja tidak cukup, tapi kemudian ada sesuatu informasi yang diberikan kepada masyarakat.

Apakah melalui media mainstream atau melalui media sosial yang berkembang,” kata Imam pula.

Informasi ini nantinya akan menjadi big data untuk pengambilan keputusan. Bagaimanapun juga, setiap pengambilan kebijakan untuk pembangunan, dibutuhkan data dan informasi yang valid.

KILAS BIROKRASI

SKB CPNS Pemkab Tulungagung Diselenggarakan 15 Desember Tulungagung, Bhirawa Bagi perserta CPNS Pemkab Tulungagung yang dinyatakan lulus seleksi kemampuan dasar (SKD) sudah harus bersiap-siap kembali untuk mengikuti tes selanjutnya.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tulungagung telah memutuskan ujian selanjutnya itu yakni, pelaksanaan seleksi kemampuan bidang (SKB) pada tanggal 15 Desember 2021 mendatang.

“Sudah ada putusan untuk SKB CPNS Pemkab Tulungagung pada tanggal 15 Desember 2021. Dilaksanakan selama satu hari saja,” ujar Kabid Pengadaan, Informasi dan Profesi ASN BKPSDM Kabupaten Tulungagung, Pongky Kurniawan, Senin (15/11).

Pelaksanaan SKB CPNS tersebut, menurut dia, tetap akan diselenggarakan bersama tiga pemerintah daerah sekitar Tulungagung yaitu Blitar dan Trenggalek di salah hotel ternama di Kota Tulungagung.

“Jadi pelaksanaannya untuk empat daerah termasuk Tulungagung mulai tanggal 15 – 19 Desember 2021,” sambungnya.

Pongky menyebut dari 2.718 peserta SKD CPNS Pemkab Tulungagung, hanya 439 di antaranya yang dinyatakan lulus dan berhak untuk mengikuti SKB. Itu artinya 2.279 peserta SKD lainnya gugur atau tidak lulus.

Selanjutnya ia mengungkapkan pula jika ada sekitar 10 formasi CPNS Pemkab Tulunggung yang dipastikan kosong dan di antaranya tidak akan bisa terisi. Formasi tersebut adalah formasi untuk dokter spesialis dan disabilitas. [wed]

effendy/bhirawa

Kegiatan FGD yang digelar oleh Bakorwil V Jember, tentang Optimalisasi Peran dan Fungsi UPT/Cabdin Prov. Jatim se Wilker Bakorwil V Jember, di aula Moch.Sroedji Bakorwil V Jember, Senin (15/11).

“Oleh karena itu, sinergi antar pemangku kepentingan yang miliki data penting masuk kedalam suatu data yang besar dengan catatan valid dan cepat data itu tidak basi dan fresh. Sehingga apa yang terjadi dimasyarakat, dapat diketahui dan pemerintah segera mengambil keputusan. Bakorwil V Jember sendiri ditunjuk oleh Diskominfo Jatim menjadi pilot project ter-

wujudnya satu data atau big data tersebut,” pungkasnya.

Perlu diketahui, di wilayah Bakorwil V Jember terdapat 30 UPT, 8 Cabang Dinas dan 1 RS Paru-Paru yang tersebar di Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten/ Kota Probolinggo.

Sementara, Pejabat PPID Diskominfo Provinsi Jatim . Andi Bagus Setyawan yang hadir menjadi nara sumber dalam FGD ini mengatakan, antusias para UPT dan Cabang Dinas di Bakorwil V Jember untuk segera membentuk PPID sangat tinggi. Namun menurut Andi, hal itu tergantung dari Dinas induk yang menaunginya.

“UPT dan Cabang Dinas ini memiliki kewenangan teknis bila

dibanding dengan lembaga induk.

Informasi yang dimiliki UPT dan Cabang Dinas lebih luas bila dibanding lembaga induk. Mereka sangat antusias untuk segera membentuk PPID di masing-masing UPT dan Cabang Dinas, namun mereka mengaku akan konsultasi dengan lembaga Induk. Sehingga tergantung kebijakan induk,” kata Andi kemarin. [efi]

Bupati Yuhronur Ajak Tingkatkan Koordinasi dan Kolaborasi Pemkab Lamongan, Bhirawa Momentum Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) yang ke-57, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengajak seluruh insan kesehatan untuk terus berkolaborasi dan berkoordinasi, serta terus berbenah memperbaiki pelayanan untuk menghadapi tantangan pembangunan kesehatan kedepannya.

Tak hanya itu, pihak Pemkab Lamongan memberikan apresiasi kepada seluruh insan kesehatan Lamongan, utamanya dalam hal penanganan covid-19.

“Kita sebagai insan kesehatan, kita sebagai ASN, Kita sebagai pelayanan publik, harus terus hadir di tengahtengah masyarakat. Kehadiran dan eksistensi kita ini dimaksudkan agar dapat terus memberikan manfaat yang seluas-luasnya. Mari terus kita tingkatkan, untuk mengatasi tantangantantangan pembangunan kesehatan kedepan,” ujar Bupati Yuhronur Efendi, Senin (15/11) di Halaman Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.

Sebagaimana diketahui, Berbagai penghargaan telah diperoleh Lamongan, mulai dari STBM (Sanisasi Total Berbasis Masyarakat) dari Kemenkes, Juara 1 Asuhan Mandiri (Asman) tingkat provinsi, Juara 2 Nakes Berprestasi tingkat Jatim dengan inovasi Manja Papaku (memandikan jenazah tanpa dipangku), Juara 3 pemulasaran jenazah tingkat Jatim

alimun hakim/bhirawa

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengajak seluruh insan kesehatan untuk terus berkolaborasi dan berkoordinasi,serta terus berbenah memperbaiki pelayanan untuk menghadapi tantangan pembangunan kesehatan kedepannya.

dengan inovasi pemulasaran jenazah covid secara syar’i, hingga perbaikan layanan melalui akreditasi dan pembangunan ZI (Zona Integritas).

“Pemerintah Kabupaten Lamongan memberikan apresiasi setinggi-ting-

ginya kepada seluruh insan kesehatan, khususnya di puskesmas yang telah memperbaiki manajemen layanan kesehatan, baik melalui akreditasi maupun melalui pembangunan zona integritas untuk menuju WBK (Wilayah

Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani). Hal ini patut terus kita apresiasi agar pelayanan pembangunan kesehatan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ungkap Pak Yes. [aha]

Wali Kota Ingatkan Program OPD yang Belum Terlaksana Kota Madiun, Bhirawa Sebelum akhir tahun 2021, seluruh program dan kegiatan yang sudah direncanakan dan dianggarkan oleh OPD di lingkup Pemkot Madiun harus sudah terlaksana. Sehingga, pos anggaran yang sudah disiapkan dapat terserap dan tidak menimbulkan silpa di akhir tahun.

Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Madiun Maidi saat memimpin apel pejabat struktural di halaman balai kota, Senin (15/11). ‘’Itu konsekuensi. Kalau sudah dianggarkan, harus dilaksanakan,’’tegas Wali Kota.

Dikatakan oleh, Wali Kota, dalam hal ini diharapkan, program dan kegiatan yang telah dirancang OPD bisa segera dilaksanakan sebelum Desember 2021. Kecuali, program dan kegiatan yang memang harus dilakukan di bulan tersebut. Begitu pula, belanja barang dan jasa.

Tak hanya itu, Wali Kota juga mengingatkan pentingnya pencatatan laporan segala program dan kegiatan. Termasuk, dinas luar staf dan pejabat.

Seluruhnya harus ada bukti dan laporan yang jelas.

Pada kesempatan itu, Wali Kota juga menambahkan bahwa seluruh pejabat dan staf di lingkup Pemkot Madiun harus menjadi penegak protokol kesehatan.

Meski upaya vaksinasi sudah masif dan Kota Madiun masuk level 1 PPKM, namun masyarakat tetap wajib waspada terhadap penularan Virus Corona.

Kesempatan itu, Wali Kota Madiun, Maidi melakukan penandatanganan perjanjian kinerja perubahan dengan OPD di lingkup Pemkot Madiun. Hal ini sebagai penguat komitmen seluruh pegawai di Pemkot Madiun dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Terutama, dalam melayani masyarakat. [dar]

3 Korban Meninggal Akibat Pohon Tumbang di Seloliman Wali Kota Kediri Bangga Raihan Prestasi Tiga Siswi Kota Kediri di MTQ Ke-29 Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar mengapresiasi tiga siswi Kota Kediri yang berhasil meraih juara dalam ajang Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-29 tingkat Jawa Timur, Senin (15/11) bertempat di Balai Kota Kediri.

MTQ ke-29 tersebut digelar di Kabupaten Pamekasan pada tanggal 2 hingga 11 November lalu. Ketiga siswi asal Kota Kediri yang meraih juara adalah Amira Azwa Safrina sebagai Khaththathah terbaik III cabang Khath Al-Quran golongan Kontemporer, Fariza Angel Firdaus sebagai Qari’ah terbaik III cabang Seni Baca Al-Quran golongan Qira’at Murattal Remaja, dan Puteri Briliant Azizah sebagai Qari’ah harapan III cabang Seni Baca AlQuran golongan Anak-anak.

Abdullah Abu Bakar bersyukur dan bangga atas raihan perwakilan Kota Kediri dalam ajang MTQ ke-29 tingkat Jawa Timur.

Perwakilan Kota Kediri ini telah memberikan yang terbaik dalam ajang tersebut. Abdullah Abu Bakar berharap ke depan Kota Kediri meraih banyak juara dalam ajang MTQ.

“Saya berterima kasih kepada semua pelatih dan Kemenag dalam memfasilitasi ini. Ke depan kita ingin bisa menjadi juara umumnya lah, apalagi Kota Kediri ini kota pesantren.

Saya lihat tadi karya kaligrafinya keren dan suaranya juga bagus banget. Ya mudah-mudahan kita bisa mencari bibit-bibit unggul yang banyak agar nanti kita bisa menjadi juara umum,” ungkap Wali Kota Kediri.

Dari ketiga siswi yang mendapat juara di ajang MTQ ke-29 tersebut, dua diantaranya bersaudara. Mereka adalah Fariza Angel Firdaus siswi MAN 2 Kota Kediri dan Puteri Briliant Azizah siswi MTsN 2 Kota Kediri.

Keduanya menceritakan sebelum menghadapi perlombaan mereka melakukan berbagai persiapan agar suara mereka tetap prima. Setiap harinya, kedua gadis ini juga latihan membaca dan saling menyimak ba-

caan yang dilakukan setelah Subuh dan setelah Maghrib.

“Sebelum mendekati lomba ini tidak berani mengonsumsi gorengan dan krupuk. Makanan ini pengaruh banget.

Apalagi kita yakin peserta-pesertanya bagus-bagus semua karena ini sudah di tingkat Provinsi. Kiat-kiatnya belajar rutin, istiqomah dan nurut sama Ustadzah. Itu paling penting,” ujarnya.

Sementara itu, Amira Azwa Safrina menceritakan bahwa dirinya sudah tertarik dengan dunia melukis dan mewarnai sejak duduk di bangku Taman Kanak-kanak (TK).

Kemampuan tersebut terus diasah hingga dirinya pandai membuat kaligrafi. Azwa pun tidak menyangka dapat meraih juara dalam ajang tersebut. “Waktu latihan dari babak penyisihan lalu ke final itu singkat sekali. Saya hanya ada waktu semalam untuk berlatih. Tidak menyangka masih bisa mendapat juara karena karya peserta lain juga bagus-bagus,” ceritanya. [van.adv.kominfo]

Mojokerto, Bhirawa Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati akhirnya menjenguk dan tak takziah serta memberikan santunan kepada korban meninggal dan luka, akibat tertimpa pohon tumbang saat hujan deras yang disertai angin kencang yang terjadi di wilayah Kecamatan Trawas dan Kecamatan Ngoro. Kabupaten Mojokerto,senin 15/11/21.

Adapun Para korban bencana pohon tumbang, ini terjadi sekitar jam 16 00. hingga 19 00. wib.

Minggu 14/11. kemarin. Dimana saat itu hujan deras yang dibarengi angin kencang telah merobohkan beberapa pohon, diantaranya di Desa Seloliman Kecamatan Trawas.

Di Desa ini angin telah merusak bangunan warung 4x6 meter milik Ryan Amim Rizaldi (45) warga Dusun Biting Desa Seloliman, salah satu korban meninggal dunia.

Sementara di Desa Jedong Kecamatan Ngoro pohon tumbang juga

terjadi dan mengakibatkan Yusuf Khalimi (22) warga Desa Kalipuro Kecamatan Pungging, dan Qori Irawan (18) warga Desa Jedong Kecamatan Ngoro, juga dilaporkan meninggal dunia.

Sementara tiga korban lain mengalami luka berat, yakni Fernand Chandra Habibi (15), disusul Zaini (18) warga Desa Jedong Kecamatan Ngoro, serta Moh. Yudi (19) warga Desa Seloliman Kecamatan Trawas.

Dua korban lain atas nama Afan Septian (14) warga Desa Jedong Kecamatan Ngoro, serta Endah Ummah (33) warga Desa Wonosari Kecamatan Ngoro, dilaporkan mengalami luka ringan. Kerugian materiil akibat tumbangnya pohon jenis Kadutan berdiameter ranting kurang lebih 60-70 cm, ditaksir mencapai Rp20 juta.

Atas musibah ini, Bupati Ikfina saat memberikan santunan kepada para korban mengatakan, Pemkab, akan segera melakukan mitigasi

kebencanaan dengan melakukan pengecekan pohon-pohon yang berpotensi tumbang. Pihaknya juga terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, untuk evaluasi dan tindak lanjut ke depannya.

“Kami akan melakukan mitigasi bersama dengan pengecekan pohonpohon, yang berpotensi tumbang.

Akan dicek menyeluruh hingga kontur tanahnya. Demikian juga dengan evaluasi penutupan sementara tempat wisata, bisa jadi akan kita cek semua untuk mitigasinya.

Musim hujan kali ini, intensitasnya memang cukup tinggi.

Jadi, semua harus waspada dan hati-hati. Musibah ini akan jadi evaluasi bersama, agar ke depan jangan sampai terulang. Kita juga terus koordinasi dengan pihak Perhutani, Disparpora, Camat Trawas juga Forkopimca,” kata bupati, Senin (15/11) usai menjenguk korban di RSUD Prof. dr.

Soekandar, Mojosari. [min]

LEGISLATIF

Selasa Legi, 16 November 2021

Halaman 3

Jhon Thamrun Terima Pengaduan Tentang Bantuan Permodalan Peternakan Kambing dan Domba DPRD Surabaya, Bhirawa Anggota Fraksi PDI Perjuangan Surabaya, Jhon Thamrun menerima aduan dari warga Surabaya tentang bantuan permodalan usaha peternakan kambing dan domba di Surabaya.

Warga Bangkingan Timur Kecamatan Lakar Santri, Sampurno mengadu kepada fraksi PDIP tentang potensi domba di Surabaya, mengingat kebutuhan daging kambing dan domba di Surabaya sudah sangat luar biasa, akan tetapi ketersediaan yang siap potong sangat kekurangan.

“Untuk itu saya membicarakan potensi ini kepada kepada bapak Jhon Thamrun supaya beliau bisa membantu untuk kemudahan jalan mencari (bantuan) dana,” kata Sampurno, Senin (15/11).

Ia juga mengatakan, banyak warga Surabaya yang berprofesi sebagai pedagang sate dan rumah makan masih kesulitan mencari kambing dan domba dengan harga miring, karena ketersediaan kambing dan domba di Surabaya sendiri masih kurang.

“Jadi saya ingin menjadi peternak mandiri, agar bisa memberikan ketersediaan kambing dan domba di Surabaya dengan harga normal, dan kami diberikan

andre/bhirawa

Anggota Fraksi PDI Perjuangan Surabaya, Jhon Thamrun ketika menerima pengaduan warga Bangkingan Timur Kecamatan Lakar Santri, Sampurno tentang bantuan permodalan usaha peternakan kambing dan domba di Surabaya.

bantuan dari pak Jhon Thamrun dari segi permodalan dan pelatihan,” terangnya.

Sementara itu, Jhon Thamrun mengatakan akan membantu konstituennya itu dengan semaksimal

mungkin, karena memang kebutuhan kambing dan domba di Surabaya sendiri memang masih minim.

“Dari hasil hearing terakhir pada saat pembahasan APBD dengan RPH bahwa

kebutuhan daging sampai hari ini memang masih kurang, di saat ada konstituen yang ingin maju khususnya daging domba dan kambing, maka kewajiban saya untuk

membantu mereka,” kata Jhon Thamrun yang juga anggota Komisi B. Untuk itu, lanjut Jhon Thamrun, ia akan membantu dari segi permodalan dengan bunga rendah yang mana khusus untuk UMKM. Karena UMKM adalah program pemerintah kota Surabaya yang sedang digerakkan roda perekonomiannya, oleh karena itu mereka harus dikawal agar bisa memajukan perekonomian Surabaya.

“Tadi saya sudah kontak Bank Surya Artha Utama (BUMD Pemkot Surabaya), bahwa nanti akan membantu permodalan dengan bunga rendah, sehingga harapannya usaha ini bisa maju, dan kebutuhan daging di Surabaya bisa terpenuhi,” terangnya.

Ia juga berharap dengan adanya bunga rendah, usaha ini bisa lebih maju lagi, karena usaha tersebut juga sebuah stimulan antara pergerakkan roda perekonomian dan juga ketersediaan daging di Surabaya.

“Bunga yang akan diberikan sekitar 9% sampai 12% dan lebih rendah dari bank swasta lainnya, ini adalah salah satu bentuk kepedulian pemkot Surabaya kepada para pelaku UMKM sehingga bisa memajukan ketahanan pangan dan roda perekonomian dengan baik,” pungkasnya. [dre]

Komisi II Dukung Rencana Bupati Bubarkan Perusda Pasir Putih Situbondo, Bhirawa Komisi II DPRD Kabupaten Situbondo (membidangi ekonomi) mendukung rencana Bupati Karna Suswandi yang berencana membubarkan Perusahaan Daerah (Perusda) Pasir Putih karena terus mengalami devisit pendapatan keuangan.

alimun hakim/bhirawa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 disetujui oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan pada Penutupan Rapat Paripurna.

APBD TA 2022 Lamongan Fleksibel Merespon Ketidakpastian Lamongan, Bhirawa Setelah melalui berbagai tahapan pembahasan, akhirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 disetujui oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan pada Penutupan Rapat Paripurna DPRD, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lamongan, Senin (15/11).

Melalui juru bicaranya, dr. Sanditia Davis menyatakan, bahwa DPRD Kabupaten Lamongan menyepakati postur rancangan APBD Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2022 dengan Pendapatan Daerah sebesar Rp2.977.267.739.500, sementara Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp3.118.179.802.399,52.

Sebagai penyeimbang dari defisit yang terjadi, maka kebijakan pembiayaan yang ditempuh adalah pembiayaan netto yang berasal dari penerimaan setelah

dikurangi pengeluaran pembiayaan yang selanjutnya digunakan untuk menutup defisit anggaran.

“Setelah Raperda APBD 2022 dilakukan pembahasan bersama antara Badan Anggaran bersama tim anggaran Pemda. Maka Banggar memohon kiranya Raperda APBD tahun anggaran 2022 disetujui dalam rapat paripurna yang terhormat ini,” ungkap Sanditia Davis.

Usai melakukan penyerahan dokumen hasil pembahasan kepada ketua DPRD Kabupaten Lamongan Abdul

Ghofur, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi dalam sambutannya mengungkapkan apresiasi tinggi atas pandangan, saran, pendapat dan masukan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi, komisi hingga Banggar.

Bagi Bupati Yes, sapaan akrab Bupati Lamongan, penyampaian pendapat tersebut merupakan masukan yang sangat berharga dan merupakan wujud partisipasi dalam membangun Kejayaan Lamongan Yang Berkeadilan. [aha]

Betapa tidak, hingga Oktober 2021 keuangan Perusda Pasir Putih minus Rp 300 juta lebih. Kondisi memprihatinkan ini mengacu pada pendapatan perusda yang hanya Rp2,6 miliar. Padahal biaya operasional tembus angka hingga Rp2,9 miliar.

Menurut Wakil Ketua Komisi II DPRD Situbondo, Hadi Prianto, kondisi Perusda Pasir Putih saat ini tidak wajar. Penilaian ini diketahui, aku Hadi Prianto, berdasarkan hasil rapat kerja dengan Perusda Pasir Putih bahwa tahun ini keuangan Perusda Pasir Putih minus Rp 300 juta lebih.

“Ya saat ini Perusda Pasir Putih masuk katagori tidak sehat. Makanya kami menilai wajar jika Bupati Karna Suswandi berencana membubarkan Perusda Pasir Putih untuk selanjutnya dikelola Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Situbondo,” ujar Hadi Prianto.

Politisi Partai Demokrat itu menambahkan, selama masa kerja tiga tahun terakhir ini Perusda Pasir Putih tidak memberikan pemasukan kepada kas daerah. Itu terungkap, imbuh Hadi, saat rapat kerja dilaporkan per Oktober 2021 pendapatan Perusda Pasir Putih hanya Rp2,6 miliar.

“Padahal untuk biaya operasional harus disiapkan dana sebesar Rp2,9 miliar. Jadi Perusda Pasir Putih mengalami selisih dana Rp300 jutaan,” beber mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Situbondo itu.

Hadi menerangkan Perusda Pasir Putih harus segera di evaluasi, mengingat biaya operasional melebihi angka pendapatan perusahaan. Padahal ulasnya, setiap perusahaan yang normal hanya membutuhkan biaya operasional perusahaan berkisar antara 20-30 persen dari sisi pendapatan.

“Ya harus segera dievaluasi oleh Bupati.

Ini karena biaya operasional melebihi 100 persen dari pendapatan. Kondisi ini menunjukan Perusda milik Pemkab Situbondo itu masuk katagori perusahaan yang tidak sehat,” ujar Hadi Prianto. [awi]

Legislator Agung Mulyono Ajak Doa Kesembuhan untuk SBY

Pacu Produk Naik Kelas, Pemkot Kediri Kurasi Produk UMKM Pemerintah Kota Kediri memotivasi pelaku UMKM naik kelas dengan mengadakan kurasi produk untuk siap bersaing di lingkup nasional. Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan UMTK Kota Kediri pada 15-19 November 2021 di Hotel Merdeka diharapkan mampu memacu pelaku UMKM memperbaiki kemasan, meningkatkan kualitas dan melengkapi legalitas.

Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar menyampaikan dengan adanya kurasi ini, diharapkan pelaku UMKM dapat memberikan nilai lebih pada produknya.

“Pemulihan ekonomi yang gencar dilakukan Pemkot Kediri harus selaras dengan semangat pelaku UMKM. Dengan adanya kurasi ini, saya harap memacu pelaku usaha untuk menemukan dan mengemas nilai unik produknya dan semakin siap bersaing dengan produk lainnya,” ujar Mas Abu Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMTK Kota Kediri Bambang Priambodo menyampaikan selain untuk bekal para pelaku UMKM untuk meningkatkan performa produk, kurasi ini juga dipersiapkan menjelang Harmoni Fair 2021.

“Pameran ini nantinya akan diikuti oleh Bakorwil Madiun 1,

ada 13 kota dan kabupaten. Sehingga para pelaku UMKM Kota Kediri harus mempersiapkan diri menunjukkan performa terbaik, tidak setengah-setengah,” ujar Bambang di hadapan 25 peserta UMKM yang didominasi produk makanan dan minuman.

Ia pun berharap, produk-produk UMKM ini juga dapat menjadi bingkisan bagi para tamu undangan yang hadir pada pameran nantinya.Kegiatan yang bekerjasama dengan Rumah Kurasi ini nantinya akan ada beberapa jenis kurasi, seperti pasar kurasi tradisional, modern, hingga pasar ekspor.

Direktur Rumah Kurasi Setyohadi menjelaskan penampilan kemasan juga sangat mempengaruhi nilai jual produk UMKM. Ia menegaskan bahwa harus ada usaha dari pelaku UMKM untuk meningkatkan performanya dan

mengurus legalitas sehingga produknya layak untuk dipamerkan baik di pameran maupun di etalase-etalase supermarket.

Sebelum produknya dikurasi, para pelaku UMKM akan mendapat materi tentang pengetahuan label dan branding kemasan, legalitas, hing ga pemasaran.

Tidak hanya berhenti pada kegiatan ini saja, diharapkan para pelaku UMKM yang lain juga dapat mengikuti kegiatan serupa yang diadakan Dinas koperasi dan UMTK Kota Kediri.

Selain itu, terdapat pendampingan di Klinik UMKM yang disiapkan bagi seluruh pelaku UMKM di Kota Kediri.

Saat ini, menurut data Dinas Koperasi dan UMTK Kota Kediri terdapat kisaran 5400 UMKM yang telah terdaftar hingga tahun 2021. Sehingga semakin besar persaingan yang ada di lingkup Kota Kediri dan diharapkan pelaku UMKM semakin semangat untuk meningkatkan produktivitasnya. [van.adv.kominfo]

Surabaya, Bhirawa Legislator Demokrat Jatim Agung Mulyono menggelar doa bersama dengan melibatkan puluhan anak yatim piatu di Surabaya. Dalam doa bersama tersebut, pria asal Banyuwangi ini berharap doa anak yatim piatu untuk kesembuhan dan kesehatan bagi Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.

“Saya mohon keikhlasan anak yatim piatu mendoakan pak SBY agar diberi kesembuhan dan kesehatan oleh Allah Swt. Beliau adalah bapak bangsa dan prestasinya banyak diakui oleh dunia,” jelas pria yang juga ketua Komisi D DPRD Jatim ini.

Pria yang juga bergelar dokter ini mengatakan selain melibatkan anak yatim piatu di Surabaya, pihaknya secara bersamaan juga menggelar doa bersama dengan sejumlah ulama di Banyuwangi untuk kesembuhan dan kesehatan SBY. “Rasa cinta ulama di Banyuwangi ke pak SBY sangat luar biasa, sehingga ketika saya ajak untuk

bersama-sama mendoakan beliau, langsung para ulama minta difasilitasi untuk doa bersama. Langsung saya respon dan akhirnya bisa terwujud doa bersama tersebut,” jelasnya.

Diungkapkan dr Agung, selama memimpin Indonesia, SBY dinilai telah mencapai berbagai keberhasilan di segala bidang, khususnya bidang kesejahteraan rakyat, seperti pendidikan dan kesehatan.

“Tingkat kemiskinan dan pengangguran di masa SBY juga berkurang. Jika pada 2004 jumlah kemiskinan di Indonesia mencapai 16,7% dari total penduduk, maka pada 2013 menurun menjadi 11,4%. Sedangkan angka pengangguran menjadi 6,2%.,”jelasnya.

Sekadar diketahui, mantan Presiden RI ke-6 dan mantan Ketum Partai Demokrat SBY divonis dokter karena sakit kanker Prostat. Untuk mengobati sakit tersebut, SBY menjalani pengobatan di Mayo Clinic, Amerika Serikat. [geh]

Seluruh Panitia Pilkades dan Saksi di Tes Swab

Bondowoso, Bhirawa Demi menghindari adanya kluster baru Covid-19, dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Bondowoso. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat mewajibkan seluruh panitia bahkan saksi masing-masing calon juga wajib menyerahkan hasil swab.

Hal yang demikian dilakukan karena Pilkades Serentak dilakukan saat pandemi Covid-19 melanda.

Untuk itu pun dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Yang mana, saat pelaksanaannya pun dilakukan dengan model per Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan masing-masing wajib menerapkan protokol kesehatan.

Ketua Panitia Pilkades Kabupaten, Mahfud Junaidi menjelaskan sejak awal Kementerian bahkan telah mewanti-wanti terkait penerapan Prokes ini.

Terlebih, untuk memperoleh ijin pelaksanaan Pilkades dari Kementerian memang salah satu persyaratannya secara utuh harus menerapkan protokol kesehatan.

“Kenapa kita bahkan buat TPSTPS, ya untuk memecah kerumunan. Karena kita memperhatikan salah satunya aturan Protkes,” jelasnya saat dikonfirmasi, Senin (15/11).

Begitu pun untuk mengantisipasi kerumunan kata Mahfud, saat rekapitulasi suara di tingkat Desa, kata Mahfud, pihaknya telah menekankan kepada panitia di tingkat desa. Sebagaimana dalam regulasi, bahwa hanya perwakilan saja yang boleh terlibat di dalamnya.

Bahkan lanjut dia, panitia TPS itu dikasih kesempatan hanya satu orang saja. Yakni, ketua atau yang mewakili. “Sehingga di situ juga masih terkendali batasan jumlah,” tutur pria yang sehari-

hari menjabat Asisten 1 Pemkab Bondowoso ini.

Sedangkan jika dimungkinkan adanya sanksi pada tahapan Pilkades yang tak mengindahkan protokol kesehatan, Mahfud mengaku bahwa itu menjadi ranah Satgas Covid-19. Namun, pasti melihat setiap dugaan pelanggaran protkesnya.

Sementara itu, salah satu saksi calon di Desa Kembang, Kecamatan Bondowoso, Ismangil mengaku, jika ia telah di-swab dua kali. Hal itu dilakukan karena menjadi persyaratan setiap yang menjadi saksi.

“Dua kali saya di-swab, diserahkan langsung ke panitia kemarin,” akuinya. Pantauan di lokasi, agar tak menimbulkan kerumunan saat pelaksanaan Pilkades serentak digelar, maka pihak panitia membuat pencoblosan itu dilaksanakan masing-masing TPS per sesi. [san]

OPINI

Selasa Legi, 16 November 2021

TAJUK

Ujian Assesmen SD UJIAN assesmen nasional (Asnas) berbasis komputer tingkat Sekolah Dasar (SD) sedang dilaksanakan pekan ini.

Assesmen selanjutnya menggantikan pola Unas (Ujian Nasional). Bedanya, assesmen diselenggarakan pada kelas 5 (SD), kelas 8 (SMP dan Madrasah Tsanawiyah), serta kelas 11 (SMA, MAN, dan SMK). Melalui assesmen diharapkan diperoleh standar kompetensi akademik minimum. Juga kualitas proses belajar mengajar, serta “iklim” satuan pendidikan.

Assesmen tingkat SMA dan sederajat, serta SMP dan sederajat telah dilaksanakan mendahului. Sejak akhir September lalu, diikuti 36.649 siswa kelas 11 (SMA dan sederajat). Disusul pekan awal Oktober diikuti 58.225 siswa kelas 8 (SMP dan sederajat). Seluruhnya dilakukan secara daring dan semi-daring, masing-masing selama 4 hari ujian. Walau diselenggarakan oleh pemerintah, assesmen berbeda dengan Unas.

Pengalaman pertama melaksanakan assesmen, terasa berdebar-debar. Guru, dan sekolah juga merasakan pengalaman pertama. Sebagai pengganti Unas, assesmen dilakukan pada siswa “minus setahun” sebelum kelulusan tiap jenjang pendidikan. Tujuannya untuk mendeteksi kemampuan akademis siswa. Sekaligus kekurangan pembelajaran pada guru dan sekolah. Pemerintah juga berkepentingan memperbaiki “iklim” satuan pendidikan.

Sebenarnya tidak beda dengan misi Unas. Namun dengan assesmen seluruh stake holder masih waktu setahun melakukan perbaikan, sebelum peserta didik lulus sekolah.

Yang paling berbeda, adalah suasana psikologis menghadapi ujian. Assemen tidak menakutkan peserta didik. sehingga bisa menjalani dengan baik. Assesmen bukan untuk “mengeksekusi” (lulus atau tidak lulus) pada jenjang sekolah.

Melainkan sebagai alat ukur kependidikan.

Sehingga evaluasi belajar tahap akhir (dan eksekusi) tetap menjadi hak guru pada satuan pendidikan. Sesuai amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pada pasal 58 ayat (1), secara tekstual dinyatakan: “Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.”

Maka evaluasi belajar menjadi domain (hak) sekolah, bukan domain pemerintah. Konstitusi mengamanatkan pemerintah sebagai regulator, dan fasilitator kependidikan.

Dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (3), dinyatakan, ”Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan UU.” Dulu (sampai setahun lalu) hasil Unas pada akhir jenjang pendidikan menjadi faktor kelulusan. Bahkan pada masa lalu menjadi faktor tunggal kelulusan jenjang pendidikan. Sekolah selama 6 tahun (SD), hanya ditentukan selama sepekan Unas. Begitu jenjang SM dan sederajat, serta sekolah lanjutan. Lebih ironis, pelaksana eksekusi dilakukan pemerintah, yang tidak pernah mengetahui suasana ruang kelas. Sehingga jelang Unas, menjadi periode paling menegangkan siswa, guru, sekolah, dan orangtua murid.

Setiap peserta didik (juga orangtua, dan guru) berupaya lulus Unas, dengan nilai Unas setinggi-tingginya. Karena hasil Unas menjadi faktor utama berebut kursi masuk SMP, dan sekolah lanjutan. Berbagai cara dilakukan, tak terkecuali menempuh cara pembusukan moral. Diantaranya, berburu bocoran soal, dan membeli jawaban soal Unas. Sehingga sangat banyak terjadi, peserta didik dengan kebiasaan potensi akademi rendah (dan sableng) bisa meraih nilai Unas sangat tinggi.

Murid “sableng” bisa masuk sekolah negeri, dan sekolah favorit. Guru dan sekolah, berkepentingan meluluskan 100% dengan nilai tinggi. Penting, karena akan dijadikan info iklan pada saat PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru). Kecurangan menghadapi Unas, dulu, menjadi “hal yang di-ingin-kan“ bersama.

Maka assesmen nasional (Asnas) bisa menjadi inovasi evaluasi belajar. Pemerintah cukup sebagai fasilitator, menginovasi pendidikan berkarakter, dan melahirkan tenaga terampil. [*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Stop Penggunaan Energi Batu Bara BATU BARA merupakan bahan bakar fosil yang paling berpolusi. Emisi gas rumah kaca dari pembakarannya pun kontributor tunggal terbesar terhadap perubahan iklim. Urgent dan logis adanya jika negara di dunia mulai mengurangi penggunaan energi batu bara ini, termasuk Indonesia. Menghentikan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara dan berhenti membangun pembangkit baru merupakan kesepakatan dunia untuk mencapai target iklim yang disepakati secara global.

Indonesia berkomitmen melakukan transisi energi. Hal tersebut, untuk mengakhiri penggunaan batu bara sebagai energi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Terlebih, PLTU batu bara dengan kapasitas saat ini sebesar 31,9 GW telah berkontribusi sangat besar terhadap perubahan iklim serta dampak kesehatan, social, dan ekonomi yang merugikan rakyat Indonesia. Belum lagi tambahan sebesar 13,8 GW PLTU di dalam RUPTL 2021-2030, 90% di antaranya akan dibangun di Jawa dan Sumatera yang sudah mengalami kelebihan kapasitas, (Kompas, 8/11/2021).

Oleh sebab itu, upaya menghentikan penggunaan pembangkit listrik tenaga batu bara secara bertahap dan memulai transisi ke energi ramah lingkungan penting dilakukan. Sebagai gantinya, pemerintah berencana mempensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara dengan kapasitas mencapai 5,5 GW dalam beberapa tahun ke depan. Sebagai gantinya, pembangkit fosil itu akan diganti dengan yang lebih ramah lingkungan dan merupakan energi baru terbarukan (EBT). Merujuk dari Kontan, (8/11/2021), kebutuhan pendanaan untuk peralihan itu sebesar US$25 miliar sampai US$30 miliar (setara Rp357,5 triliun sampai Rp429 triliun) selama delapan tahun ke depan.

Dana yang terbilang fantastis, tentu pemerintah ke depan harus konsisten, jangan hanya karena diforum global, menghadiri Konferensi Perubahan Iklim PBB COP26 2021 di Glasglow, kemudian cari legitimasi dan pendanaan besar dari negara maju, namun kesiapan teknisnya tidak disiapkan dengan matang. Khawatirnya jadi omong kosong. Selain itu, pemerintah seharusnya tidak hanya merancang transisi ini secara teknis dan teknokratis, tetapi juga harus sangat memperhatikan ekonomi politik.

Ani Sri Rahayu Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Malang

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

Halaman 4

Menyoal Penghapusan Pengetatan Remisi Koruptor pemberantasan korupsi di negeri ini. Sebelumnya, PP Nomor 99 Tahun 2012 menyatakan pelaku tindak pidana korupsi, teror, dan narkoba bisa mendapatkan remisi.

Namun remisi diberikan pemberian remisi terkait dengan syarat lebih ketat tindak pidana khusus dibandingkan narapisalah satunya adalah Oleh : dana lainnya. narapidana tersebut menAni Sri Rahayu Namun, pencabutan PP jadi justice collaborator.

Nomor 99 Tahun 2012, Namun, di aturan baru masyarakat dapat melihat kini, narapidana tidak bahwa lembaga kekuaperlu mengajukan diri sebagai JC agar saan kehakiman tidak mendukung kelak mendapat remisi. upaya pemberantasan korupsi. Pasalnya, Berangkat dari kenyataan itulah, pembatalan PP Nomor 99 Tahun 2012 publik tengah dibuat tercengang seka- membuat koruptor akan lebih mudah ligus perihatin terhadap keputusan mendapatkan remisi. Itu artinya, semakin MA. Mestinya, para narapidana kasus mudahnya narapidana korupsi untuk korupsi tidak begitu saja diberikan mendapatkan pengurangan hukuman remisi. Artinya, pemberian remisi di masa mendatang. Realitas melalui bagi para pelaku extraordinary crime, putusan MA itupun, sejatinya sangat seharusnya tetap mempertimbangkan mengkhawatirkan. Terlebih pertimbangrasa keadilan masyarakat dan masu- an-pertimbangan majelis hakim juga kan dari aparat penegak hukumnya. sejalan dengan niat buruk pemerintah Terlebih, jika tersimak dengan detail untuk memperlonggar pemberian remisi PP 99/2012 merupakan aturan yang kepada para koruptor. pro terhadap pemberantasan korupsi.

Merujuk dari catatan Indonesia Sebab, PP tersebut mengakomodasi Corruption Watch (ICW) dalam kurun pengetatan syarat pemberian remisi waktu lima tahun terakhir, setidaknya bagi koruptor, yakni menjadi justice Kementerian Hukum dan HAM telah collaborator dan membayar lunas melontarkan keinginan untuk merevisi denda serta uang pengganti.

PP 99/2012 sebanyak empat kali. Mulai Itu artinya, dari awal PP 99/2012 dari tahun 2015, 2016, 2017, dan 2019 telah mempertimbangkan dengan melalui Rancangan Undang-Undang sangat baik pemaknaan korupsi seba- Pemasyarakatan (RUU PAS). Tidak gai extraordinary crime yang mem- hanya itu, Menkumham juga pernah butuhkan cara-cara luar biasa dalam mengeluarkan SE Menkumham tahun penanganannya, salah satunya mem- 2013 yang pada intinya memberikan perketat pemberian remisi. Namun, kemudahan bagi koruptor yang dipidana keputusan MA yang ada saat ini justru sebelum berlakunya PP Nomor 99 Tamembatalkan PP 99/2012 maka MA hun 2012, (Kompas, 2/11/2021) terkesan inkonsisten terhadap putuItu artinya, pemerintah melalui sannya sendiri saat menyatakan PP Kementerian Hukum dan HAM ada 99/2012 tidak sejalan dengan model indikasi yang selalu berupaya mempemidanaan restorative justice. berikan kemudahan bagi koruptor yang dipidana, terlebih dengan diKemerosotan pemberantasan korupsi cabutnya PP Nomor 99 Tahun 2012 Indikasi adanya pencabutan Per- justru menambah potret buram sekaaturan Pemerintah (PP) Nomor 99 ligus kemerosotan pemberantasan koTahun 2012 tentang Syarat dan tata rupsi di negeri ini. Dengan dicabutnya Cara Pelaksa naan Hak Warga Bi- pasal di atas oleh MA, maka pembenaan oleh Mahkamah Agung (MA) rian remisi kembali merujuk pada PP semakin menambah potret buram 32/1999 tentang Syarat dan Tata Cara

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan jo PP Nomor 28 Tahun 2006, dengan tidak memandang jenis kejahatan yang dilakukan.

Padahal sejatinya, jika tercemarti putusan MA tersebut, inkonsisten dengan putusan MA sebelumnya, yaitu putusan No 51 P/HUM/2013 dan No 63 P/ HUM/2015 yang juga terkait dengan pengujian PP No 99/2012.Berangkat dari kenyataan itu, maka sudah semestinya ada beberapa langkah yang sekiranya perlu dilakukan oleh pemerintah agar meminimalkan tingkat kemerosotan pemberantasn korupsi di negeri ini.

Pertama, MA perlu menggeser pandangan dengan memaknai keadilan restoratif dalam kasus tersebut terletak pada pemberian remisi.

Pasalnya, seperti diketahui, pemberian remisi untuk narapidana sudah dijamin di dalam UU Pemasyarakatan. Mengenai pengetatan syarat pemberian remisi, hal itu dilakukan sebagai detern effect untuk terpidana jenis kejahatan khusus. Dengan menghapus syarat menjadi JC untuk memperoleh remisi, justru MA seakan menyamakan korupsi dengan tindak pidana umum lainnya, sekali lagi ini yang perlu dikoreksi.

Kedua, MA perlu mengevaluasi pemberian remisi melalui pemaknaan model restorative justice, terlebih secara konsep, pemberian remisi sudah menjadi hak setiap terpidana dan telah dijamin oleh UU Pemasyarakatan.

Ketiga, pemerintah dan DPR tidak perlu memanfaatkan putusan MA dalam RUU PAS sebagai dasar untuk mempermudah pengurangan hukuman para koruptor, pasalnya jika itu terbiarkan maka bersiap negeri ini akan mengalami kemerosotan dalam penanganan korupsi.

Melalui ketiga langkah dalam meminimalkan tingkat kemerosotan pemberantasn korupsi yang teruraikan dan teranalisis di atas, besar kemungkinan jika diterapkan dengan baik dan maksimal maka potensi terjadinya kemerosotan pemberantasan korupsi di negeri ini bisa terantisipasi.

demikian diharapkan agar merupakan hasil uji akses yang dilakukan terhadap sistem pendidikan yang dijalankan bisa berjalan 222 sekolah sample di desesuai dengan kaidah penlapan provinsi. Dari data didikan nasional. dan berita yang ada penFakta yang terjagelolaan dana pendidikan dinilai masih menjadi di lapangan mengenai pembiayaan pendidikan, permasalahan yang besar. akuntabilitas publik baik Kurangnya kesadaran dan di level pusat maupun keterlibatan para pemangOleh: daerah masih rendah. Hal ku kepentingan pendidiSeva Eka Cahyani kan masih cukup rendah. ini di sebakan karena adanya kebijakan otonom Karena masalah tersebut, di Negara kita. Selain banyak masyarakat yang itu, tertulis sebuah artikel menganggap dan menilai (2010) yang memuat hasil penelitian bahwa pihak sekolah terkesan tidak yang dilakukan oleh Bank Dunia ter- transparan, tidak akuntable dan seolah hadap 3.600 orang tua siswa dari 720 mengesampingkan peran para pihak

kepada semua pihak yang berkepentingan dan terkait (stakeholder) untuk memperoleh informasi yang transparan dan akuntabel. Sekolah juga harus memahami bahwa setiap anggaran pendidikan dan BOS yang mereka dapatkan bukan sepenuhnya hak mereka, melainkan hak semua warga sekolah terlebih anak didik mereka. Jadi sekolah tidak harus serta merta menggunakan dana tanpa sepengetahuan pihak pihak terkait untuk meminimalisir kecurigaan warga sekolah. Apabila sekolah telah melaksanakan prosedur keuangan dan pembiayaan pendidikan nya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, masyarakat tidak akan tergiring opini untuk memberi penilaian negatif, tetapi masyarakat semakin memberikan kepercayaan yang akan menjadi ‘goodwill’ bagi sekolah itu sendiri.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip yang harus diutamakan dan diterapkan oleh sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan. Bukan hanya lembaga pendidikan saja, prinsip tersebut juga harus dimiliki oleh seluruh lembaga yang memiliki wewenang dalam mendapatkan dan menggunakan dana. Banyak sekali hal bermanfaat yang dapat kita rasakan apabila seluruh lembaga melaksanakan keuangannya secara transparansi dan akuntable. Salah satunya adalah meminimalisir adanya KKN yang meresahkan, merugikan tetapi semakin marak di negara kita.

Lembaga yang berkualitas akan menjadi dasar dari Negara yang berkualitas juga. Dasar dari setiap prinsip itu sendiri adalah kejujuran, dan kejujuran dimulai dari kita sendiri. Jadi, ketika kita mengharapkan perbaikan terhadap negara kita, mari kita bersama sama memperbaiki diri kita terlebih dahulu. Semoga kesadaran setiap warga dapat meningkatkan kualitas setiap Sumber Daya Manusia untuk mwujudkan Negara yang unggul, kompeten dan berkualitas.

Belakangan ini, jagad publik tengah ramai menyorot perihal penghapusan pengetatat remisi bagi koruptor oleh Mahkamah Agung (MA). Rupanya, tidak berhenti disitu MA juga memutuskan untuk menghapuskan pasal yang berisi persyaratan remisi untuk narapidana kasus luar biasa seperti narkoba dan terorisme.

L

ogis adanya, jika keputusan yang diambil MA tersebutpun kemudian menimbulkan kritikan tajam dari publik. Pasalnya, sebelumnya para koruptor mendapatkan diskon hukuman penjara saja sudah menuai polemik, ditambah lagi dengan MA melonggarkan aturan yang seharusnya diikuti para narapidana untuk mendapatkan remisi.

Menyesalkan keputusan MA Keputusan MA yang mengabulkan judicial review atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan, dimana PP tersebut mengatur pengetatan pemberian remisi untuk narapidana tindak pidana khusus, yakni korupsi, terorisme, dan narkotika. Maka, bisa diartikan bahwa dengan dihapusnya syarat pemberian remisi bagi koruptor tersebut bisa berpotensi membuat maraknya obral remisi di masa yang akan datang.

Padahal, idealnya kasus korupsi dalam berbagai aturan masuk kategori kejahatan luar biasa sehingga mesti ada pengetatan bukan sebaliknya marah dilonggarkan oleh MA, keputusan yang dikeluarkan MA tersebut justru menciptakan kemerosotan pemberantasan korupsi di Indonesia. Berbagai dalih alasanpun dimiliki oleh MA, mulai dari pemidanaan tidak hanya dilakukan dengan memenjarakan pelaku agar memberikan efek jera, tetapi juga harus sejalan dengan prinsip restorative justive. Kemudian, narapidana adalah subjek yang sama dengan manusia lainnya, yang sewaktu-waktu dapa melakukan kekhilafan yang dapat dikenakan pidana. Selain itu, syarat mendapat remisi tidak boleh dibedakan. Sebelumnya, syarat

Dosen PPKn (Civic Hukum) Univ. Muhammadiyah Malang

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Lembaga Pendidikan

M

enurut Wikipedia Bahasa Indonesia, lembaga adalah wadah atau tempat orang-orang berkumpul, bekerja sama secara berencana terorganisasi, terkendali, terpimpin dengan memanfaatkan sumber daya untuk satu tujuan yang sudah ditetapkan. Salah satu lembaga yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat adalah Lembaga Pendidikan. Apabila dikelola dengan baik dan bijaksana Lembaga Pendidikan pasti mampu mendongkrak Sumber Daya Manusia untuk lebih kompetitif, unggul, berwawasan tinggi dengan dasar akhlak yang mulia.

Menjalankan Lembaga Pendidikan bukan hal yang mudah. Terdapat standar nasional yang merupakan kriteria minimal sistem pendidikan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kriteria ini yang menjadi acuan penjaminan mutu untuk komponen sistem pendidikan. Salah satu komponen tersebut adalah Standar Pembiayaan. Standar Pembiayaan dalam pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah atau lembaga lain baik berupa uang, barang, atau jasa.

Sumber-sumber biaya pendidikan bisa berasal dari pemerintah pusat (APBN), pemerintah daerah (APBD), sumbangan, swasta, dan orangtua siswa.

Di beberapa daerah, banyak sekali Lembaga pendidikan yang memiliki memiliki masalah pengelolaan keuangan maupun pembiayaan pendidikan.

Mereka dituntut untuk melibatkan peran para pemangku pemegang kepentingan seperti orang tua siswa, warga sekolah, masyarakat dalam merencanakan dan merealisasikan anggaran. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Prinsip-prinsip yang telah disebutkan dalam undang-undang tersebut harus mendapatkan penekanan dan perhatian dari para pemangku kepentingan pendidikan. Dengan

Padahal sudah tertulis jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2008 pasal 2 yang menyatakan bahwa setiap informasi publik harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Seharusnya sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan harus memberikan pelayanan dan informasi yang baik atau setidaknya harus sesuai dengan Undang Undang yang telah ditetapkan tersebut.

sekolah disejumlah tanah air, hasilnya adalah 71,61% orang tua tidak mengetahui laporan BOS dan 92,65% tidak melihat papan pengumuman sekolah mengenai penggunaan BOS serta 89,58% orang tua tidak berpartisipasi dalam perencanaan BOS dan bersikap pasif. Tidak hanya itu, tertulis juga sebuah artikel (2013) Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) bersama jaringan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Komunitas orang tua siswa, menyatakan 87% sekolah tidak transparan dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Jumlah tersebut

terkait (stakeholders).

Padahal sudah tertulis jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2008 pasal 2 yang menyatakan bahwa setiap informasi publik harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Seharusnya sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan harus memberikan pelayanan dan informasi yang baik atau setidaknya harus sesuai dengan Undang Undang yang telah ditetapkan tersebut. Artinya sudah semestinya sekolah memberikan hak dan kemudahan akses sepenuhnya

Mahasiswi jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang

PEMIMPIN UMUM: Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB: Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Zainal Ibad Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Ihsan Khalil, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Arif Yulianto Mojokerto: Hasan Amin, Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

PELAYANAN PUBLIK PMI Kota Probolinggo Belajar ke PMI Jember Halaman 5

Selasa Legi, 16 November 2021

Jember, Bhirawa Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Probolinggo lakukan studi banding ke PMI Kabupaten Jember. Mereka pengurus yang baru saja dilantik ini menimba ilmu terkait manajamen dan sumber daya manusia ke PMI Jember, Senin (15/11).

Ketua PMI Kabupaten Jember E.A Zaenal Marzuki, SH, MH saat paparan tentang PMI Jember kepada PMI Kota Probolinggo saat studi banding ke PMI Kabupaten Jember, Senin (15/11).

Rombongan yang dipimpin oleh ketua PMI Kota Probolinggo Mega Guntara tersebut langsung disambut oleh ketua PMI Jember, E.A Zaenal Marzuki, SH, MH beserta pengurus dan pegawai yang ada dilingkungan PMI Jember.

“Kedatangan kami kesini sesuai dengan arahan dari PMI Propinsi Jawa Timur untuk belajar manajemen organisasi dan SDM yang ada di PMI Jember, apalagi di Jember ini penataan SDM tersistem dan

bagus karenanya kami belajar kesini ,” ujar Mega Guntara pada kalimat pembuka di Ruang Pengurus PMI Jember.

Dengan layanan terpadu satu pintu khususnya sistem manajemen keuangan seperti di Jember, dinilai oleh PMI Kota Probolinggo sangat efektif dan bagus untuk diterapkan di daerahnya. “Yang perlu disempurnakan adalah sistem pengelolaan manajemen sehingga bisa satu pintu terpadu dan bisa mengejar

perubahan 100% atau minimal 50%, “ tambah Mega Guntara saat diwawancara awak media.

Selain ketua PMI Kota Probolinggo, turut hadir dalam studi banding tersebut Donal V. Boy, Kabid Organisasi, Endar Setyo W, Kepala Markas dan Novan Agus, Bidang Organisasi. Sementara PMI Jember dihadiri Pengurus, Pegawai serta kepala unit.

Sementara, Ketua PMI Kabupaten Jember Zaenal Marzuki mengaku, tata kelola manajemen satu atap seperti di PMI Jember tidak melanggar UU No. 01 tahun 2018 tentang kepalangmerahan dan AD/ ART Palang Merah Indonesia.

“Kami tidak selalu memaksakan untuk mengikuti tata kelola seperti

di PMI Jember ini, namun jangan bawa aturan lain ke PMI karena PMI adalah organisasi independen, “ tambah Zaenal.

Dengan hal tersebut, Zaenal selaku ketua PMI Jember ingin menunjukkan ke masyarakat transparansi sehingga bisa mengetahui apa peran PMI dan bagaimana PMI mengatur keuangan. Tak sekedar belajar manajemen organisasi dan SDM, namun dalam studi banding tersebut, PMI Kota Probolinggo mengunjungi Klinik Pratama yang ada jalan Brawijaya no.61A, Jubung, Kecamatan Sukorambi dan Kantor Unit Donor Darah PMI Jember di jalan Srikaya No.155, Kecamatan Patrang.[efi]

LINTAS PELAYANAN

Satpol PP Sidoarjo Diinstruksikan Siap Jadi Relawan Bencana Alam Sidoarjo, Bhirawa Satpol PP Kab Sidoarjo diingatkan tidak hanya siap melakukan penertiban pelanggaran ketertiban umum (Tibum) saja.

Karena di akhir tahun 2021, diprediksi banyak terjadi bencana alam, petugas Satpol PP Kabupaten Sidoarjo juga harus siap membantu sebagai relawan bencana. Menurut Kasatpol PP Kabupaten Sidoarjo, Widyantoro Basuki SH, wawasan, pengetahuan dan ketrampilan semua anggota Satpol PP di Kab Sidoarjo harus disiapkan.

Sebanyak 200 anggota personil Satpol PP Sidoarjo, Kamis (11/11) akhir pekan lalu, diberikan bimbingan teknis oleh pihak terkait. Seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sidoarjo, BKD Sidoarjo, Bagian Organisasi dan dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo. “Dalam melakukan tugas, semua personil Satpol PP Sidoarjo, harus tetap menerapkan budaya kerja yang berahklak,” kata Widyantoro, Senin (15/ 11) kemarin.

Kepala BPBD Sidoarjo, Ir Dwijo Prawito, mengingatkan masyarakat Kab Sidoarjo dalam akhir tahun 2021 untuk lebih waspada bencana. Dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Juanda, memberikan informasi, bencana yang kerap menimpa wilayah Sidoarjo, diantaranya banjir dan angin puting beliung.[kus]

Aminah Hadi Ingatkan Kader Aktif Selenggarakan Posyandu Probolinggo, Bhirawa Ketua Tim Penggerak PKK Kota Probolinggo, Aminah Hadi Zainal Abidin meninjau pelaksanaan Posyandu Kemuning Kelurahan Jrebeng Lor dan Posyandu Melati Kelurahan Mayangan. Aminah yang hadir bersama Wakil Ketua TP PKK Dyah Kristanti, Ketua Pokja IV PKK Nyamiati Ningsih, lurah setempat dan Puskesmas setempat turun langsung melihat kegiatan posyandu berupa penimbangan, pemberian makanan tambahan dan simulasi perkembangan anak yang dilakukan oleh para kader posyandu.

Aminah, Senin (15/11) mengatakan, posyandu merupakan salah satu bentuk UKBM (upaya kesehatan yang bersumber daya masyarakat). Sehingga posyandu adalah kegiatan yang mengutamakan swadaya masyarakat di bidang kesehatan dengan penanggung jawab yaitu kelurahan.

Tanpa peran dan dukungan lurah, RW, para kader dan masyarakat maka kegiatan ini tidak akan berjalan baik sesuai dengan tujuan.

“Saya mengimbau agar ibu-ibu membawa putra-putrinya yang masih balita untuk datang ke posyandu. Supaya menjadi anak yang sehat dan berkualitas serta terhindar dari stunting. Saya juga mengingatkan sekarang memasuki musim hujan, sehingga perlu menjaga lingkungan, melakukan kerja bakti dan pemberantasan sarang nyamuk agar terhindar dari penyakit demam berdarah,” pesannya.[wap]

wiwit agus pribadi/bhirawa

Aminah Hadi melakukan penimbangan balita di posyandu.

Kepala Bakorwil Bojonegoro, Agung Subagyo saat menyerahkan santunan duka dalam rangka deklarasi penanganan kemiskinan ekstrem tahun 2021.

Pemkab Deklarasi Penanganan Kemiskinan Tuntas 2021 Bojonegoro, Bhirawa Pemkab Bojonegoro menggelar Deklarasi Penanganan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Bojonegoro yang dihadiri Bupati Bojonegoro, Kepala DPRD Kab. Bojonegoro, Kepala Bakorwil Bojonegoro, Kepala BPS Kab. Bojonegoro, Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro beserta jajaran, Kepala Opd Kab. Bojonegoro, Camat se-Kab. Bojonegoro dan 25 Kepala Desa penerima penanganan.

Deklarasi yang digelar di Pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro, kemarin (15/11), adalah bentuk komitmen

Pemkab Bojonegoro dalam menyelesaikan kemiskinan ekstrem sesuai intruksi Wapres RI. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kusnandaka Tjatur P melaporkan Pemkab Bojonegoro berfokus pada Data BPS, DTKS Desil 1 dan SDGs sebagai acuan penanganan kepada desa. Termasuk dalam penanganan kemiskinan ekstrem adalah dengan verifikasi dan intervensi data, yang selanjutnya diberikan kepada Camat dan Dilaksanakan oleh Pemerintah Desa terkait.

Mengingat dari sekian data yang di-

terima tidak ada persamaan, maka pemadanan data oleh Dispenduk akan diserahkan ke Kecamatan dan Pemerintah Desa untuk diberikan Program Penanganan. “Maka tekat dan komitmen bersama perlu kita bangun, peningkatan akselerasi dan sinergitas dari tingkat pemerintah desa hingga daerah,” terangnya.

Sementara, Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah meminta untuk seluruh pihak khususnya 25 Desa yang diberikan intervensi agar membangun sinergitas dan komitmen bersama dalam mensukseskan pengentasan

Kemiskinan Ekstrem.

Mengingat Bojonegoro ditunjuk langsung oleh Wapres RI sebagai Role Model bersama 4 Kabupaten lain di Jawa Timur. Dan saat ini Pemkab tengah fokus untuk memaksimalkan program Pemkab Bojonegoro dalam mensejahterakan masyarakat. “Termasuk fasilitas bagi warga seperti RTLH yang diberikan intervensi dengan program ALADIN. Pemkab Bojonegoro optimis tahun 2021, penanganan kemiskinan ekstrem dapat dituntaskan.” pungkasnya.[bas]

Optimalkan Penjagaan Lingkungan

DLH Kota Batu Launching Aplikasi AWasE Pemkot Batu, Bhirawa Pemerintah Kota (Pemkot) Batu melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam laporan pengendalian lingkungan. Selain itu DLH juga memudahkan ketika perusahaan/ masyarakat menemukan adanya pelanggaran lingkungan. Kemudahan itu diberikan dengan menyediakan aplikasi AWasE yang telah dilaunching Wali Kota Batu, Hj Dewanti Rumpoko di Graha Pancasila Balai Kota Batu, Senin (15/11).

Dengan adanya aplikasi ini DLH

berupaya mempertajam penanganan pengaduan pelanggaran lingkungan hidup di Kota Batu. Untuk mendapatkan aplikasi ini masyarakat/ perusahaan bisa mendownload di playstore atau di website http://awase.dlh.batukota.go.id.

Melalui aplikasi ini, masyarakat bisa mengadukan berbagai hal terkait pelanggaran lingkungan. “Maksudnya, masyarakat dapat melaporkan segala temuan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan terkait masalah lingkungan hidup,”ujar Ka DLH, Aries Setiawan, Senin (15/11).

Selain itu aplikasi ini juga bisa digunakan oleh perusahaan di Kota Batu untuk mengirimkan laporan pengendalian lingkungan hidup yang telah dijalankan. Ini merupakan salah satu upaya Pemkot Batu untuk bisa cepat menerima informasi sekaligus merespon apabila ada indikasi pencemaran lingkungan. Karena selama ini informasi yang diberikan terkait adanya pencemaran hanya dilakukan melalui WA dengan akurasi data yang terbatas.

Masyarakat bisa menggunakan aplikasi ini untuk melaporkan pelanggaran lingkungan. “Bukan hanya pe-

langgaran lingkungan yang dilakukan pelaku usaha, tapi juga pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh oknum pemerintah, juga bisa,” tambah Aries.

Dengan adanya aplikasi ini, pemkot tidak hanya memberikan kemudahan tetapi juga membuat transparansi pelaporan lingkungan. Respon yang diberikan pemkot dijanjikan akan lebih cepat, karena di dalamnya terdapat tahapan proses hingga memberikan kode untuk wilayah yang terjadi pelanggaran lingkungan. [nas]

Vaksinasi Tuntas 100 Persen, Bupati Malang Berikan Lima Mobdin Lima Polsek Lima Polsek di jajaran Polres Malang telah mendapatkan mobil dinas (mobdin) dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. Sedangkan mobdin yang diberikan lima Polsek tersebut, karena telah menuntaskan capaian vaksinasi 100 persen. Sehingga dengan menuntaskan vaksinasi, maka Bupati Malang HM Sanusi memberikan apresiasi dengan menyerahkan mobdin untuk operasional anggota Polsek.

Sedangkan lima Polsek tersebut yang menerima mobdin itu, yakni Polsek Kepanjen, Polsek Wonosari, Polsek Wagir, Polsek Lawang dan Polsek Pagak yang telah mencapai target vaksinasi 100 persen. “Pemberian mobdin untuk lima Polsek tersebut, hal ini sebagai bentuk apresiasi dari jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Malang, karena telah membantu menuntaskan target vaksinasi pada tingkat kecamatan,” kata Bupati Malang HM Sanusi, Senin (15/11), kepada wartawan.

Dan tidak hanya jajaran Polsek

saja yang menerima mobdin, tegas dia, bahwa dirinya juga akan memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah membantu dalam mensukseskan capaian vaksinasi di Kabupaten Malang.

Dirinya sangat sangat berterima kasih kepada para Kapolres yang telah membantu tugas negara untuk membantu menyelamatkan manusia, dan juga kami ucapkan kepada Kapolres Malang AKBP Bagoes Wibisono, Komandan Kodim (Dandim) 0818 Kabupaten Malang/Kota Batu Letkol (Inf) Yusub Dody Sandra, Dinkes Kabupaten Malang,

Muspika, dan seluruh instansi yang ikut berperan dalam membantu percepatan vaksinasi di wilayah Kabupaten Malang.

“Capaian vaksinasi merupakan program pemerintah pusat dalam menekan angka penularan Covid19. Sehingga dengan kita terus upaya dalam menuntaskan vaksinasi, maka Kabupaten Malang turun level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dari Level 3 turun Level 2,” terang Sanusi.

Sementara itu, Kapolres Malang AKBP Bagoes Wibisono mengatakan, jika di jajaran Polres Malang terdapat 30 Polsek. Sedangkan dari jumlah Polsek tersebut, hampir semua Polsek capaian vaksinasinya sudah mendekati 100 persen. Namun, masih ada lima Polsek yang capaian vaksinasinya masih belum menderkati 100 persen, yakni Polsek Sumbermanjing Wetan, Polsek Gon-

danglegi, Polsek Kalipare, Polsek Bantur, dan Polsek Gedangan.

“Namun, ada lima Polsek yang capaian vaksinasinya sudah tuntas 100 persen, sehingga kelima Polsek tersebut mendapatkan apresiasi oleh Bupati Malang yakni berupa mobil dinas yang digunakan untuk kendaraan operasional,” ujarnya.

Untuk itu, dia melanjutkan, dirinya berharap kepada Polsek yang capaiannya masih belum mendekati 100 persen, agar tidak berkecil hati.

Sehingga harus terus berupaya agar wilayah kerjanya bisa segera untuk menuntaskan vaksinasi dosis pertama dan kedua, juga vaksinasi lanjut usia (lansia). Polisi tidak hanya menjaga keamanan wilayah saja, tapi juga memiliki tugas kemanusiaan.

Dan dirinya juga mengajak seluruh jajarannya untuk terus berusaha menyehatkan masyarakat Kabupaten Malang.

Bupati Malang HM Sanusi (pakai kopyah) saat menyerahkan mobdin kepada Kapolres Malang AKBP Bagoes Wibisono (kanan), di halaman parkir Polres Malang, Kec Kepanjen, Kab Malang

“Kami meminta kepada para Kapolsek tetap semangat dan terus bersinergi dalam percepatan vaksinasi di

wilayah masing-masing, karena ini adalah tugas kemanusiaan yang wajib dilaksanakan,” tegas Bagoes.[cyn]

Bhir

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Selasa Legi, 16 N

UB Jadi Pilot Projects Sistem Digital Sertifikasi Ha Malang, Bhirawa Universitas Brawijaya (UB) Malang menjadi pilot projects pengembangan sistem digital sertifikasi halal bagi UMKM. Sistem ini bertujuan untuk mengarsipkan dokumen - dokumen mulai pengurusan sampai keluar sertifikasinya.

m taufiq/bhirawa

Penandatanganan Letter of Intent antara Serunai Malaysia dan UB diwakili Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan dan Kerjasama, Prof Dr Moch Sasmito Djati MS.

Menurut Ketua Tim Reverse Linkage Project, Dr Hagus Tarno, dengan mengarsipkan dokumen melalui sistem digital ini, UMKM yang akan melakukan pengurusan sertifikasi halal lebih mudah untuk melihat hasil evaluasi dari setiap proses kegiatan yang telah dilakukannya.

"UMKM yang akan mengajukan Sertifikasi Halal lewat UB akan diarahkan ke dalam sebuah sistem dan ketika masuk pendampingan

sudah bisa memantau, apa saja dokumen yang harus disiapkan dan diisi. Lalu ketika masuk proses sertifikasinya nanti ada sistem lagi untuk memastikan pemilik usaha tahu prosesnya sudah sampai mana? Apakah dikembalikan atau lanjut ke sertifikasi,'' kata Hagus.

Hagus menambahkan, dalam waktu dekat sudah ada tawaran dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang untuk mendampingi 100 pemilik usaha yang

akan melakukan pengurusan sertifikasi halal di UB. "Nantinya kami mencoba identifikasi dan terapkan pada UMKM yang akan kita dampingi,'' kata Hagus.

Upaya pengembangan sistem digital halal ini telah mendapatkan pendanaan dari Serunai Malaysia dan Islamic Development Bank (IsDB), sebesar 2.06 juta US dollar AS selama dua tahun (November 2021 - November 2023). Proses penandatanganan Letter of Intent (LoI) antara ketiga belah pihak (UB, IsDB, dan Serunai Malaysia) telah dilakukan pada Minggu (14/ 11) secara zoom meeting.

"Letter of Intent (LOI) akan segera difollow up dengan Tri Party

Agreement IsDB, UB dan Serunai. Butuh waktu yang tepat untuk bersama-sama melaksanakan penandatanganan projet ini. Jika sistem yang dikembangkan nanti sudah berjalan, maka bisa dikembangkan untuk universitas yang lain,'' tegasnya.

Sementara itu, Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan dan Kerjasama, Prof Dr Ir Moch Sasmito Djati MS mengatakan, UB akan mendukung Project yang saat ini sedang dikembangkan. Konsep halal tidak hanya tentang makanan tapi juga semua sistem sepeti farmasi dan pariwisata. Dan UB dikenal sebagai pionir dalam menginkubasi aspek kritis rantai nilai halal sejak tahun 1987.

Tokoh Pejuang Tak Dipromosikan, Gelar 'Pahlawan' Sulit Disematkan Jakarta, Bhirawa Menurut Wakil Ketua MPR RI, Dr Fadel Muhammad, di Indonesia dewasa ini, bukan tidak ada tokoh - tokoh pejuang. Hanya saja, para tokoh yang ada tidak dipromosikan. Hal ini terjadi karena dibatasi oleh perpolitikan yang ada. Hal ini diungkapkan dalam diskusi Empat Pilar MPR RI bertajuk 'Menebar Nilai Kepahlawanan dalam Kontestasi Politik Nasional', Senin (15/11) "Partai - partai politik sebaiknya memberi kesempatan untuk mengadakan kontestasi politik. Yaitu menggali, melihat para tokoh, orang - orang berjiwa pahlawan, jiwa spirit dan jiwa motivasi yang tinggi. Untuk muncul ke permukaan sehingga masyarakat bisa mendapatkan pilihan lebih banyak,'' ungkap Fadel (kelompok DPD RI).

Nara sumber lainnya, pakar politik dari LIPI Prof Siti Zuhro, anggota MPR RI Herman Khaeron (Demokrat).

Fadel menjelaskan, dibutuhkan media yang bisa mengangkat orang - orang ber kemampuan ini. Kemudian bisa menjadi tokoh nasional dan bisa dikenal masyarakat luas.

Kini dibutuhkan kontestasi untuk memilih dan memilah, untuk mendapatkan tokoh yang bagus dan berkemampuan unggul.

Sementara itu, narasumber lalinnya, Prof Siti Zuhro menyinggung Pemilu 2024 mendatang.

Menurutya, agar ada kompetisi, Pemilu 2024 lebih baik diikuti lima atau enam pasangan calon.

Diajarkan, kompetisi itu, esensinya bukan kompetisi yang tidak sehat, kalau kompetisi yang menangnya sendiri. Kini sudah

saatnya kita putus mata rantainya untuk tidak lagi kita terapkan.

"Kedepan, biarlah ada sosok sosok yang bagus, yng turun dari nasional, dari daerah, dari provinsi. Dari Indonesia Timur, Barat, Tengah. Jangan hanya didominasi dari Indonesia Barat saja. Biar terasakan, bahwa ke Indonesiaan kita muncul. Ini dalam konteks November sebagai hari Pahlawan,'' tambah Prof Zuhro.

Jadi, tegas Prof Zuhro, jangan lagi kita dihadapkan hanya dengan dua pasangan calon. Biarlah, sesuai dengan kemajemukan, kita muncullah beberapa pasangan calon. Seperti tahun 2004 - 2009. Jadi, biar saja masyarakat merasakan ada calon dari Jawa, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari manapun itu.

"Pemilu yang normal, menghadirkan partisipasi masyarakat. Dalam

arti tidak terciderai, tidak dimobilisasi atau ditakut - takuti. Agar muncul calon - calon pemimpin yang sarat dengan nilai - nilai kepahlawanan,'' tandasnya.

Sedangkan narasumber Herman Khaeron berpendapat, pahlawan, terminologi nya adalah seseorang yang mencurahkan berbagai daya, pikiran bahkan jiwanya untuk negara. Tanpa menghitung-hitung. Yang penting, baginya, bisa ber-kontribusi kepada negara, berdedikasi untuk nusa dan bangsa.

"Untuk melihat sosok seperti itu, di era saat ini, memang sulit. Harus ada batasan, sejauh mana status pahlawan itu diberikan kepada seseorang. Nilai-nilai kepahlawanan, ketika seluruh instrumen atau komponen bangsa memberikan ruang seluas - luasnya bagi pemimpin bangsa,'' ungkap Herman. [ira]

FAJI Kabupaten Probolinggo Juara Umum Selekda Jatim

BANGKU POJOK

arif yulianto/bhirawa

Anggota MPR RI asal Jombang, Ema Umiyyatul Chusnah saat memberikan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan kepada para pelajar NU di Jombang.

Ning Ema Bekali Pelajar NU Jombang Empat Pilar Kebangsaan Jombang, Bhirawa Anggota MPR RI, Ema Umiyyatul Chusnah atau Ning Ema kembali mensosialisasikan Empat Pilar kebangsaan yakni, Pancasila, Undang - Undang Dasar (UUD )1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kali ini, materi Empat Pilar Kebangsaan diberikan kepada para pelajar yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU). Sosialisasi Empat Pilar kebangsaan ini dilaksanakan di Aula Gedung PC Muslimat NU Kabupaten Jombang.

Menurut Ning Ema, Empat Pilar kebangsaan penting bagi para pelajar karena banyak dari mereka yang menjadi sasaran gerakan radikalisme di Indonesia. ''Jadi, ini menjadi penting bagi mereka karena sasaran paling banyak gerakan radikalisme adalah mereka para pelajar ini,'' ujarnya, Minggu (14/11).

Dengan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan ini, Ning Ema berharap agar para pelajar, terutama para pelajar NU di Jombang ini memiliki pijakan yang kuat untuk menghadapi kehidupan berbangsa ke depan.

"Oleh karena itu mereka kami bekali dengan 4 pilar Kebangsaan ini dengan harapan agar mereka memiliki pijakan kuat untuk menghadapi kehidupan berbangsa dan bernegara,'' tandas Ning Ema. [rif]

Probolinggo, Bhirawa Seperti diprediksi sebelumnya, atlet arung jeram tergabung dalam Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI) Kabupaten Probolinggo, memborong tiga juara pada kategori Slalom pada Seleksi Daerah (Selekda) Jawa Timur di Mojokerto.

"Alhamdulillah, kami juara umum setelah hari ini semua juara di Kategori Slalom diborong semua oleh atlet kami,'' ujar Ketua FAJI Kabupaten Probolinggo, Mahdi, Senin (15/11).

Atlet-atlet FAJI Kabupaten Probolinggo memenangi tiga juara 1 kategori Slalom. Yakni, Youth Junior Man, dan Open Man. Atlet arung jeram Kabupaten Probolinggo ini merajai dua kategori sekaligus. Yakni, kategori Sprint dengan juara I pada Youth Man, Junior Man, Open Man. Tiga juara I di kategori Head to Head juga disapu bersih oleh atlet yang biasa berlatih di Kali Pekalen di Lereng Gunung Argopuro, Kabupaten Probolinggo. Yakni, di kelas Youth Man, Junior Man, dan Masren Man. "Dengan meraih sembilan juara I di tiga kategori, Sprint, Head to Head, dan Slalom, kami meraih juara umum secara sempurna,'' kata Mahdi.

Wakil Ketua Komisi B, DPRD Jatim

itu meminta para atletnya tidak terlalu bangga berlebihan. Sebab, mereka akan mewakili FAJI Jawa Timur di ajang perlombaan tingkat nasional di Lampung, 5 Desember 2021. Maka, kata politisi PPP itu, 19 atlet arung jeram Kabupaten Probolinggo harus 'kembali ke sungai' untuk berlatih keras menghadapi even nasional itu. Seperti diketahui, dalam Selekda Jatim di Mojokerto, FAJI Kabupaten Probolinggo mengirimkan sebanyak 19 atletnya.

Mereka merupakan atlet muda yang masih berstatus pelajar SMA. Yang menarik, selama ini mereka terbiasa berlatih arung jeram di Kali Pekalen, yang terletak di Lereng Gunung Argopuro, Kabupaten Probolinggo. Kali Pekalen yang alirannya deras diselingi jeram selama ini menjadi tempat olahraga petualangan arung jeram.

Ada tiga operator arung jeram yang beroperasi di Kali Pekalen, baik Pekalen Atas maupun Pekalen Bawah. Dan para atlet arung jeram Kabupaten Probolinggo selama ini banyak terlibat menjadi pendamping (guide) para wisatawan yang berarung jeram di Kali Pekalen.

Selama ini mereka juga berlatih hingga mengikuti kejuaraan di berbagai daerah dengan biaya sendiri. [wap]

wiwit agus pribadi/bhirawa

Suasana Malam Final BSF V yang digelar di GOR

Malam Final BSF V, Petinju K Kota Batu, Bhirawa Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Tinju, Batu Super Fight (BSF) V telah menuntaskan 14 partai final.

Pada ajang ini para Petinju Kota Batu mampu memborong 10 medali dan empat diantaranya medali emas. Dengan berakhirnya babak final ini, BSF V yang digelar di GOR Gajah Mada ini secara resmi ditutup Wali Kota Batu, Hj Dewanti Rumpoko di GOR Gajahmada Kota Batu, Minggu (14/11) malam.

"Alhamdulillah BSF kelima ini berjalan dengan sukses dan Kota Batu banyak mendapatkan juara.

Kita akan terus berusaha agar para Petinju Kota Batu bisa mendunia,'' ujar Hj Dewanti dalam sambutan penutupan.

Diketahui, pada hari terakhir BSF V kali ini 14 menghadirkan sebanyak 14 partai final dari 14 kelas. Dan dari total 14 partai final itu 10 diantaranya adalah kelas putra, dan empat kelas putri.

"Dan kontingen Kota batu berhasil menyumbangkan total 10 medali yang terdiri, empat medali emas, dua perak dan empat med-

ali perunggu,'' ujar Ketua Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) Kota Batu, Ismail Ngabalin.

Ismail menjelaskan, Petinju Kota Batu yang meraih prestasi gemilang dengan merebut gelar juara dan merai medali emas antara lain, Febriyanto di kelas 51 kg putra, Randy Ngabalin di kelas 60 kg

Putra, Rezzha di tra, dan Fidel Win tra. Sementara du Kota Batu yang medali perak ada kg putri, dan Mu 46 kg Putra. "Se petinju kita yang m runggu ada Alfi di

Atlet FAJI Kab Probolinggo meraih juara umum di Selekda Jatim.

GALERI BUDAYA

Haul KH Hambali dan KH Sanusi Dihadiri Alumni dari Surabaya Haul KH Hambali, KH Imam Sanusi dan para sesepuh Kampung Kebundalem, Dusun Tete, Desa Jatirenggo, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan yang digelar puncak acara pada Kamis (11/11) malam, dihadiri para alumni Madrasah Ibtidaiyah Hayatul Wathon yang berdomosili di Surabaya, Gresik, dan sekitarnya.

Oleh: Alimun Hakim & Suprayitno, Kab Lamongan

alimun hakim/bhirawa

Panggung utama peringatan haul KH Hambali dan KH Sanusi, serta muassis.

Tak heran jika acara yang juga dihadiri Kepala Desa Jatirenggo, Try Deasy Kusuma Ning Ayu, menjadi ajang reuni bagi para alumni Madrasah Ibtidaiyah Hayatul Wathon, karena madrasah ini merupakan lembaga pendidikan yang didirikan oleh kedua kiai yang di-haul-i ini. Pada acara puncak yang digelar di Pondok Pesantren Kebundalem ini, Idhirrofiq, pemangku pondok,

sekaligus putra KH Imam Sanusi banyak menceritakan tentang sosok KH Hambali, yang juga sang pendiri pondok itu.

Diceritakan, semasa hidupnya beliau merupakan figur seorang ulama berdedikasi tinggi yang mempunyai karomah yang cukup tinggi dan sangat dikagumi oleh masyarakat, khususnya daerah wilayah kecamatan Glagah dan sekitarnya, karena beliau merupakan

seorang ulama yang sangat di segani, baik di kalangan masarakat awam maupun di kalangan para ulama lantaran ilmunya yang cukup tinggi baik ilmu agama, ilmu umum, dan ilmu bela dirinya yang cukup di kenal hebat.

Menurut cerita masyarakat yang sudah berkembang, lanjut Gus Rofiq, panggilan akrab Idhirrofiq, konon beliau bisa menghilang karena mempunyai ilmu panglimunan, beliau juga cukup mahir dalam berpidato dan inipun di akui masyarakatnya, bahkan kyai beliau sendiri terpesona dengan cara dan gaya berpidato beliau, disamping terkenal dengan ilmunya yang cukup tinggi, budi pekerti dan tingkah laku beliau juga sangat mengagumkan, dan banyak

lagi keistimewaan yang dimiliki semasa hidupnya.

Beliau, lanjut Gus Rofiq, di lahirkan di Desa Kuro, Kecamatan Karang Binangun, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. ''Tepatnya tahun 1905 M. Ayahnya bernama KH Muhammad bin Kholid dan ibunya bernama Saikhuna binti KH Umar,'' paparnya.

Diceritakan bahwa ayah beliau yang bernama KH Muhammad juga merupakan dari salah seorang santri eyang beliau yang bernama KH Umar yang paling pandai dan baik tingkah lakunya, serta rajin dalam beribadah diantara santri yang lain, maka kiai beliau yang bernama KH Umar sangat simpati dengan KH Muhammad dan berkeinginan untuk menjodohkan dengan salah seorang anaknya yang bernama Saikhuna. [*]

rawa

& OLAHRAGA alal untuk UMKM

AYAAN

November 2021

Konsep sertifikasi Halal di Indonesia berawal dari upaya Dr Ir Tri Susanto, dosen Teknologi Pangan, Jurusan Teknologi Pertanian, Fakultas Pertanian di Universitas Brawijaya pada saat itu. Sejak saat itu, produk ilmu pengetahuan yang dikembangkan di UB telah menjadi pedoman formal bagi komunitas Muslim di Indonesia, dalam menciptakan kesadaran tentang pentingnya halal dan telah mengkatalisasi perkembangan Ekosistem Halal hingga seperti sekarang ini.

Inisiasi Reverse Linkage Project ini diawalnya ditujukan untuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama atas usulan dari Kepala BPJPH saat itu. Seiring perkemban-

gannya, Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional Kementerian BAPPENAS yang memiliki hubungan baik dengan Pusat Kajian Kerjasama Selatan-Selatan (PKKSS) UB sepakat untuk mengusulkan kepada Islamic Development Bank (IsDB), agar ada pengalihan penerima manfaat dari BPJPH ke UB. Dengan pertimbangan sejarah panjang UB yang telah diakui secara nasional, menjadikan UB sebagai pilihan terbaik sebagai penerima manfaat dalam Reverse Linkage Project untuk Pengembangan Ekosistem Halal Digital di Indonesia ke fase evolusi berikutnya dengan memanfaatkan teknologi digital. [mut]

Halaman 7

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jatim, Budi Santosa dalam paparan kuliah umum yang digelar Unitomo untuk pembekalan KKN Tematik.

Inisiasikan Mitigasi Bencana dan Pengembangan Destinasi Wisata Surabaya, Bhirawa Universitas Dr Soetomo (Unitomo) menginisiasikan mitigasi bencana dan pengembangan destinasi wisata pada Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik yang menyasar Desa Sedati Sidoarjo. Program ini merupakan kerjasama yang dibangun Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Unitomo dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Sidoarjo.

Rektor Unitomo, Siti Marwiyah mengungkapkan, kegiatan yang di tengah Pandemi ini mendapat dukungan luar biasa dari BNPB dan juga BPBD Provinsi Jawa Timur maupun Kabupaten Sidoarjo. "Kami sangat berterima kasih kepada pihak - pihak yang mendukung penuh KKN Tematik yang

hingga kini masih memberikan kepercayaan Unitmo, PSBL dan LPPM, serta Pusat Studi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Pusparekraf) Unitomo guna mendukung penuh pelaksanaan KKN kali ini,'' ungkapnya dalam kuliah umum pembekalan KKN Tematik secara Daring, Senin (15/11) Sekretaris Umum BNPB Jatim, Lilik Kurniawan mengatakan, Unitomo merupakan kampus yang berani dan survive dalam penyelenggaraan kegiatan KKn di tengah Pandemi Covid-19.

"Kami mengapresiasi kampus Unitomo yang bisa bertahan dan terus berinovasi, bahkan bangkit di tengah tekanan Pandemi ini, terlebih untuk KKN Tematik kali ini juga memfokuskan dalam destinasi wisata yang memiliki risiko terdampak bencana. Ini merupakan pionir dan terobosan pengabdian yang sangat tepat guna bagi

masyarakat," ujarnya.

Dalam kesempatannya ini, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jatim Budi Santosa, menambahkan kegiatan KKN-PPM Tematik Unitomo di Bulan November sampai Desember benar benar menghadapi intensitas curah hujan tinggi hingga menyebabkan bencana banjir dan angin kencang.

"Hadirnya teman - teman mahasiswa KKN nantinya akan memberikan edukasi mitigasi bencana dan pengembangan destinasi wisata, sehingga masyarakat tangguh menghadapi bencana hidrometeorologi di tengah cuaca ekstrim La Lina,'' katanya.

Sementara itu, Ketua Pelaksana KKN Tematik Unitomo, Vieta Cornelis mengatakan, untuk mahasiswa peserta KKN harus tetap memerhatikan protokol kesehatan secara ketat saat terjun ke lapangan pada tang-

gal 20 November hingga 20 Desember 2021 nanti.

"KKN kali ini akan dilaksanakan secara Luring yang terbagi dalam kelompok - kelompok kecil dengan penjadwalan sesuai Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang sudah kami susun,'' kata Doktor Bidang Hukum ini.

Wakil Ketua Ikatan Ahli Becana Indonesia, Hendro Wardhono, menyampaikan dukungan edukasi kebencanaan harus terus didorong bukan saja sebatas materi suplemen namun masuk dalam kurikulum. Dalam KKN tahun ini, menginisiasikan bersama BNPB mewujudkan mitigasi bencana dan pengembangan destinasi wisata.

"Tantangan untuk peserta KKN kali ini, mahasiswa harus bisa menyampaikan informasi ancaman yang bahasanya tidak menakutkan ketika didengar,'' tandasnya. [ina]

Ubaya Buka Program Kekhususan Baru Kelas Entrepreneurial Marketing Surabaya, Bhirawa Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya (FBE Ubaya) membuka Program Kekhususan Baru Kelas Entrepreneurial Marketing. Program kekhususan ini merupakan turunan dari Program Studi (Prodi) Manajemen FBE Ubaya. Program kekhususan Entrepreneurial

Rektor Ubaya, Benny Lianto dan Founder dan Chairman MarkPlus Inc, Hermawan Kartajaya dalam penandatanganan kerjasama program Kekhususan Baru Kelas Entrepreneural Marketing yang akan dibuka di semester genap tahun ajaran 2021/2022 oleh FBE Ubaya.

R Gajah Mada Kota Batu, Minggu (14/11) malam.

Kota Batu Borong 10 Medali

i kelas 71 kg Punoto di 91 kg puua finalis lain dari berhasil meraih a Icha di kelas 45 ukhlasin di kelas ementara untuk meraih medali pekelas 48kg putri,

Novita di kelas 51 kg putri, Prastio di kelas 54 kg Putra, dan Huda di kelas 67 kg putra,'' jelas Ismail.

Mantan petinju yang kini menjadi Ketua Pertina Kota Batu ini mengungkapkan, Kejurnas Tinju BSF V ini merupakan ajang yang baik sebagai pemanasan bagi para petinju Kota Batu yang akan berl-

Marketing mulai dijalankan pada semester genap 2021/2022 dan berlaku selama tiga semester yaitu semester VI sampai semester VIII. Menurut Rektor Ubaya, Benny Lianto, program ini merupakan hasil kolaborasi dengan MarkPlus Institute (MI). Kini Ubaya terus berupaya melakukan pembaharuan den-

aga di Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Jatim tahun depan.

BSF V menjadi ajang dan media bagi Pertina Batu bersama para pelatih untuk mengetahui potensi dan kemampuan para petinjunya.

Dari hasil kajian yang dilakukan akhirnya Pertina Batu memproyeksikan lima petinjunya untuk terjun di Porprov Jatim. Kelima petinju itu antara lain, Febriyanto kelas 51kg, Mukhlasin kelas 46kg, Prastio kelas 54 kg, Huda kelas 67 kg, dan Gugun kelas 57 kg.

Diketahui, gelar tinju BSF V ini sempat mengalami penundaan akibat Pandemi Covid 19. Dan ketika BSF V digelar diharapkan kejuaraan ini mampu menggeliatkan bibit atlet tinju di Jawa Timur, khususnya di Kota Batu.

BSF V merupakan kejuaraan Nasional yang diikuti sebanyak 100 petinju dari berbagai daerah.

Selain petinju dari Malang Raya, Jember, Bandung, Bali, dan Bekasi, juga ada petinjul dari Gorontalo yang turut maramaikan kejuaraan tinju yang digelar mulai 10-14 November 2021. [nas]

gan membuka program - program yang relevan sesuai kebutuhan dunia masa depan. Salah satunya yaitu Program Kekhususan Entrepreneurial Marketing.

"Ubaya tak ingin menawarkan Prodi atau program kepada mahasiswa yang nantinya tidak dapat bekerja, pekerjaannya sudah hilang atau kemampuannya tidak relevan ketika mereka lulus,'' tutur Benny, Senin (15/ 11). Dibukanya kelas ini, menurut Benny, merupakan kombinasi antara marketing dan entrepreneur yang akan menghasilkan lulusan kompeten dengan mampu menguasai ilmu marketing sekaligus memberikan solusi atau inovasi baru dalam pekerjaan di mana pun lulusan bekerja.

"Program kekhususan Entrepreneurial Marketing Ubaya akan mempersiapkan para lulusannya untuk menghadapi tantangan - tantangan yang baru atau ketidakpastian di masa depan. Semoga kerja sama antara FBE Ubaya dan MarkPlus Institute bisa menghasilkan

banyak marketer - marketer andal dan relevan di masa mendatang,'' ucap Benny Lianto.

Founder dan Chairman MarkPlus Inc, Hermawan Kartajaya dalam sesi Studium Generale Entrepreneurial Marketing in Practice mengungkapkan, mahasiswa akan belajar ilmu Entrepreneurial Marketing dengan kurikulum pembelajaran baru sesuai dengan metode yang ditulis dalam bukunya yaitu Marketing 5.0.

Marketing konvensional dinilai tidak pas dan kurang efektif jika diajarkan kepada mahasiswa masa kini. Sehingga MarkPlus Institute sudah menyiapkan materi mengenai Entrepreneurial Marketing seri 1-3 dalam rangka menuju Sustainable Development Goals (SDGs).

"Kalau kami tak segera bertransformasi, tidak melakukan kolaborasi antara UBAYA dan MarkPlus maka akan bahaya. Nanti pada tahun 2030 bisa jadi Sustainable Development Goals (SDGs) akan tertinggal,'' terang Hermawan Kartajaya. [ina]

Raih 14 Emas, PSHT Juarai Event Kejurkab 2021 Cabor Silat Lamongan, Bhirawa Atlet Cabang Olah Raga Silat dari Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) yang berlaga di gelanggang Kejuaraan Kabupaten (Kejurkab) Lamongan Tahun 2021 berhasil meraih prestasi. Total 14 medali emas dan lima perak berhasil dikumpulkan atlet PSHT. Atas perolehan ini, PSHT dinobatkan sebagai juara umum, disusul Perguruan Persinas ASAD yang menjadi runner up dan Tapak Suci di posisi ke III. "Alhamdulillah ini menjadi suatu hal yang perlu disyukuri bersama, kita mampu menorehkan prestasi di Kejurkab 2021. Tentu semangat untuk terus berlatih harus dijaga karena masih ada event - event diatasnya,'' ujar Ketua Cabang PSHT Lamongan, Mas Harto saat dikonfirmasi,Senin (15/11).

Mas Harto berpesan kepada para warga dan siswa PSHT yang ada di Kab Lamongan untuk tetap menjaga perdaudaraan sesama dan lintas organisasi. Digelanggang bertanding secara sportif, namun di luar ge-

langgang semua tetap bersaudara.

"Kemenangan ini jangan lantas untuk di euforiakan yang berlebihan.

Melalui event ini semoga Lamongan khususnya di Cabor Silat nantinya memiliki pesilat handal hingga level internasional,'' tuturnya.

Sementara itu, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Lamongan, Janadi mengungkapkan, Event kejurkab ini memang bertujuan untuk menjaring oara atlet potensial disetiap Cabor. Nantinya setelah muncul para atlet yang berprestasi langsung kita adakan pemusatan latihan.

"Pemusatan latihan ini untuk event berikutya di level Jawa Timur hingga nasional. Pekan Olah Raga Provinsi Jawa Timur tinggal hitungan bulan, maka harus dipersiapkan dengan baik terutama Cabang Olah Raga unggulan dan kami segera mungkin menyusun Program Pemusatan Latihan Kabupaten (Puslatkab),'' jelasnya.

Bupati Yuhronur Efendi sebelumnya mengapresiasi Kejurkab 2021 ini sebagai salah satu upaya untuk

melahirkan atlet - atlet baru, dan prestasi -prestasi baru yang akan turut serta meningkatkan daya saing masyarakat Lamongan pada umumnya.

"Pada ajang ini saya yakin dapat memunculkan prestasi baru dan atlet baru yang secara tidak langsung akan turut serta meningkatkan daya saing daerah,'' terangnya

Bupati Lamongan juga menjelaskan, Kejurkab ini juga menjadi bagian penting darimata rantai pembinaan prestasi serta bagian dari proses pematangan puncak prestasi atlet untuk menghadapi kompetisiyang lebih tinggi yaitu antara lain, Kejurda, Kejurprov danPekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (Porprov) ke VII tahun2022 mendatang. [aha.yit]

alimun hakim/bhirawa

Atlet Cabor Silat Persaudaraan Setia Hati Terate keluar sebagai juara umum di event Kejurkab Tahun 2021.

La Nyalla Apresiasi Kadin Bina Pegolf Junior Surabaya, Bhirawa Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti memberikan apresiasi ke Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim, karena memiliki komitmen untuk membina pegolf junior dengan menggelar Kadin Jatim Golf Tournament di Bukit Darmo Golf.

Nyala berharap, filosofi olahraga golf dapat ditanamkan pada anak-anak.

Terutama, pendidikan tentang mengambil keputusan secara tepat, sabar, mandiri dan jujur.

"Atlet junior yang tergabung di Persatuan Golf Indonesia Jatim mencapai 60 anak. Angka yang cukup banyak. Artinya minat untuk menjadi atlet golf cukup tinggi. Yang lebih penting lagi, filosofi dari golf cukup bagus apabila bisa ditanamkan kepada anak-anak kita. Tentang bagaimana mengambil keputusan secara tepat, sabar, mandiri dan jujur, '' kata LaNyalla saat Gala Dinner dan penyerahan Trofi Kadin Jatim Golf Tournament, yang digelar

di Club House Bukit Darmo Golf Surabaya, Sabtu (13/11). Berbeda dangan tahun - tahun sebelumnya, pada Kadin Jatim Golf Tournament tahun 2021 ini panitia menambahkan kategori junior yang telah dilaksanakan pada hari Kamis (11/11).

Total peserta junior yang mengikuti sebanyak 50 golfer junior yang berasal dari berbagai daerah, diantaranya Jawa Timur, Yogjakarta , DKI Jakarta, Aceh Makassar dan Sulawesi. Sementara untuk kategori amatir peserta mencapai 310 golfer.

"Saya sangat mengapresiasi komitmen Kadin Jatim untuk ikut melakukan pembinaan atlet golf junior.

Karena pembinaan bagi anak - anak ini memang sangat diperlukan. Dengan banyaknya pertandingan yang mereka ikuti, saya yakin akan muncul pegolf profesional yang akan bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia,'' ujar Nyalla.

Kadin Jatim Golf Tournament diselenggarakan Kadin Jatim yang di-

ikuti sekitar 360 peserta, 310 Perseta untuk kategori amatir dan 50 peserta untuk kategori junior. Turnamen memperebutkan piala bergilir Ketua DPD RI dan Ketua Kadin Jatim serta hadiah hole in one berupa Toyota Alphard, Honda Accord, Toyota Fortuner dan Honda CRV. Ketua Kadin Jatim, Adik Dwi Pu-

tranto menambahkan, atlet golf junior memang membutuhkan pengalaman, membutuhkan banyak pertandingan. Untuk itu, pada turnamen golf di tahun ini, Kadin memberikan ruang untuk atlet golf junior. ''Akan terus kami ikutkan di tahun depan. Dan untuk junior ini kami berikan hadiah stik golf dan

beasiswa,'' tegasnya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Pembina Atlit Junior Persatuan Golf Indonesia (PGI) dibawa naungan KONI Provinsi Jatim, Christiano Januar bahwa saat ini peminat olah raga golf junior sudah semakin banyak. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang jum-

wawan triyanto/bhirawa

Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti saat membuka Kadin Jatim Golf Tournament dengan melakukan pemukulan bola pertama di Bukit Darmo Golf Surabaya, Sabtu (13/11).

lahnya sangat kecil.

"Kalau dulu masih dibawah lima anak, sekarang jumlah atlet junior yang ada di PGI Jatim sudah mencapai 60 anak dan tidak semua berlatarbelakang keluarga pegolf. Ada juga yang orang tuanya tidak mengerti sama sekali tentang golf. Maka kami akan terus melakukan sosialisasi agar makin banyak atlet golf yang muncul di tanah air,'' ungkap Yayan, panggilan akrab Christiano Januar.

Menurut Yayan, golf adalah salah satu olah raga yang memiliki peran penting dalam mencetak seorang pemimpin. Karena dalam olah raga ini diajarkan tentang bagaimana mengambil keputusan yang tepat, sabar dan jujur.

"Bagaimana mengambil bola yang berada di lobang kecil tanpa memegang, bagaimana melakukan pukulan yang tepat, itu harus diputuskan sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain. Bermain golf harus jujur dan sabar,'' tandasnya. [wwn]

Selasa Legi, 16 November 2021

JATIM MEMBANGUN

Halaman 8

Hibah Lahan Flyover Aloha Ditarget Tuntas Tahun 2022 Sidoarjo, Bhirawa Pemkab Sidoarjo terus mematangkan rencana pembangunan flyover kawasan Aloha, Waru. Salah satu langkah memulainya adalah proses hibah lahan milik TNI AL yang akan dibangun flyover. Pemkab Sidoarjo telah dua kali bertemu dengan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) V untuk membahas hal itu.

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali mengatakan, proses hibah lahan seluas sekitar 1,2 hektar itu diupayakan selesai 2022. Sekitar 80 persen lahan yang akan dibangun flyover Aloha merupakan tanah milik TNI AL. “Kami sudah beberapa ketemu dengan Lantamal V. Koordinasi berjalan dengan baik. Kami berterima kasih atas dukungan TNI AL. Prosedur hibah lahan akan kami tempuh, mohon doa semoga lancar,” ujar Bupati Muhdlor, Senin (15/11) kemarin.

Pada kesempatan itu, Bupati Muhdlor menyebut pihaknya akan

menyelesaikan proses hibah akan selesai tahun 2022 mendatang.

“Insya Allah kita upayakan serah terima lahan selesai 2022, langsung dilanjut pembangunan oleh Kementerian PUPR dan diharapkan selesai 2024,” jelasnya.

Pembangunan fly over Aloha ini, lanjut Bupati diharapkan bisa mengurai kemacetan di wilayah percabangan Siodarjo—Surabaya –Bandara Juanda tersebut. Mobilitas orang dan barang akan semakin lancar, sehingga menggerakkan perekonomian Sidoarjo lebih baik lagi.

“Flyover Aloha adalah bagian dari upaya kita meningkatkan kualitas infrastruktur, sehingga bisa mengurai kemacetan. Sekaligus ini upaya mendorong pemulihan ekonomi dengan semakin lancarnya pergerakan orang dan barang,” ujarnya.

“Kami atas nama masyarakat Sidoarjo meminta izin kepada Komandan Lantamal V Surabaya, supaya sebagian lahan milik Lantamal V Surabaya bisa diberikan untuk pembangunan flyover ini,” ujar Muhdlor.

Pihak Lantamal V Surabaya yang diwakili Kolonel Lindri saat rapat koordinasi dengan Pemkab Sidoarjo pada pekan lalu menyampaikan aturan atau prosedur pengajuan hibah lahan milik TNI AL. Prosedur yang harus dilakukan, Pemkab Sidoarjo membuat surat pengajuan permintaan hibah ke Lantamal V Surabanya dan untuk selanjutnya akan diproses ke tingkat atas.

achmad suprayogi/bhirawa

Suasana diskusi Bupati Sidoarjo dan Perwakilan Lantamal V Surabaya.

Lindri mengatakan, prinsipnya proses hibah mengikuti aturan yang ada jangan sampai menyalahi prosedur yang bisa berakibat merugikan negara.

“Jadi mengikuti prosedur, supaya tidak akan sampai merugikan negara,” tegasnya.

Kementerian PUPR yang bertang-

gung jawab terhadap desain dan konstruksi pada pertemuan itu memaparkan dibundaran Aloha nanti dibangun dua flyover. Satu ruas arah Surabaya menuju Sidoarjo, dan ruas dua Sidoarjo menuju Surabaya.

“Ada dua Fly Over yang akan me-

nampung 2 arah dari Sidoarjo-Surabaya atau sebaliknya, dan ke Juanda yang mengakomodasi semua pergerakan di sekitar Aloha,” papar Hendra, Perwakilan dari Kementrian PU PR. Proyek flyover Aloha dibangun memakai anggaran APBN dengan rencana dimulai tahun 2023 - 2024.

Untuk urusan pembebasan lahan menjadi tanggung jawab Pemkab Sidoarjo. Termasuk rumah tangga terdampak ada 51 Kepala Keluarga dan luas lahan 12.284.91 m2. Pembebasan lahan sawah seluas 450 m2 juga menjadi tanggung jawab Pemkab Sidoarjo.

Bangunan lain yang terkena dampak yakni PDAM Sidoarjo dan Surabaya, Instalasi Telkom, Instalasi PLN, ATM Bank Mandiri, BNI Maspion dan jembatan penyeberangan. “Kita terus proses semua pembebasan lahan,” papar Muhdlor.n [ach]

KELANA JATIM

Sepanjang 2021, Ada Enam Laki-laki di Bojonegoro Ajukan Izin Poligami Bojonegoro,Bhirawa Sebanyak enam laki-laki warga di Kabupaten Bojonegoro telah mengajukan izin berpoligami di Pengadilan Agama (PA) sepanjang tahun 2021. Jumlah itu menurun dibandingkan tahun lalu sebanyak 9 pengajuan karena tidak mencatatkan secara hukum di pengadilan agama.

Hal itu diungkapkan Panitera Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro Sholikin Jamik, kepada Bhirawa, kemarin (15/11). Poligami merupakan perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri. “ Hingga November 2021 ini, ada sebanyak 6 orang yang mengajukan izin poligami. Tahun 2020 ada 9 perkara,” katanya.

Menurut Sholikin Jamik mengatakan, banyak masyarakat yang poligami sirih yang tidak mencatatkan secara hukum di pengadilan agama. Sehingga jumlah yang terdata di PA sangat sedikit setiap tahunnya. “ Jumlah tahun ini menurun dibandingkan dengan tahun lalu,” jelasnya.

Dia mengatakan, alasan yang dominan karena ingin menjalankan syariat Islam yang memperbolehkan poligami. Juga, ingin menunjukkan ke publik bahwa poligami dibolehkan secara agama dan hukum. “ Namun, harus ada beberapa syarat yang dipenuhi saat akan melakukan poligami. Di antaranya bersikap adil, menjaga kehormatan para istri, dan siap menafkahi lahir batin,” tandasnya.

Dia mengatakan, poligami juga untuk menunjukkan kepemimpinan seorang laki-laki terhadap perempuan. Selain itu, untuk mempengaruhi istri pertama agar bekerja sama dengan sukarela tanpa unsur keterpaksaan untuk memberi izin poligami.

Sholikin melanjutkan, banyak juga masyarakat yang poligami sirih yang tidak mencatatkan secara hukum di pengadilan agama. Hal itu termasuk menghilangkan sisi kepemimpinan karena bersembunyi terhadap publik dan tidak taat hukum. “ Poligami yang sah harus mengajukan di pengadilan agama. Karena agar tercatat secara hukum,” pungkasnya.[bas]

Pemkab Blitar Gelar SKB CPNS Pertengahan Desember Kabupaten Blitar, Bhirawa Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) untuk CPNS Kabupaten Blitar akan digelar pada pertengahan Bulan Desember depan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Blitar, Mahadin mengatakan ratusan peserta CPNS Kabupaten Blitar berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) setelah dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), dimana jadwal pelaksanaan SKB direncanakan pada pertengahan bulan depan.

“Pelaksanaan SKB direncanakan akan dimulai tanggal 15 19 Desember 2021 mendatang,” kata Mahadin.

Lanjut Mahadin, untuk lokasinya juga sudah diusulkan ke BKN Pusat, yakni direncanakan tetap di Hotel Crown Victory Kabupaten Tulungagngung.

“Selain dari Kabupaten Blitar, peserta yang akan mengikuti SKB di Tulungagung juga berasal dari Kota Blitar, Trenggalek, dan Kabupaten Tulungagung,” ujarnya.

Selain itu dikatakan Mahadin, hasil SKD juga sudah diumumkan ke masing-masing peserta. Dan semua peserta yang akan mengikuti SKB bisa melihat tata cara dan lain sebagainya.

“Seperti pemilihan kembali titik lokasi ujian yang diinginkan,” jelasnya.

Tambah Mahadin, selama pelaksanaan SKD sudah menerapkan protokol kesehatan sangat ketat, mulai Tes Swab sebelum melakukan ujian.

“Ketentuan ini juga akan digunakan dan diberlakukan pada pelaksanaan SKB nantinya,” imbuhnya. [htn]

Bupati Bondowoso Drs KH Salwa Arifin saat meninjau langsung proses pemilihan kepala desa di TPS Desa Gebang, Kecamatan Tenggarang.

Ihsan Kholil/Bhirawa

Pelaksanaan Pilkades Sesuai Prokes, Bupati Salwa Imbau Tetap Kondusif Bondowoso, Bhirawa Di tengah pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Bondowoso menggelar pemilihan Kepala Desa Serentak (Pilkades) di 171 desa yang tersebar di 23 Kecamatan. Yang mana dalam pelaksanaannya dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.

Dalam pesta demokrasi desa ini, Pilkades dilakukan dengan cara membagi undangan/pemilih di beberapa tempat pemungutan suara (TPS) di masing-masing desa, serta membagi jam pelaksanaan untuk mengurai kerumunan.

Akan hal itu, untuk memastikan Pilkades sesuai aturan, Bupati Bondowoso Drs KH Salwa Arifin meman-

tau langsung pelaksanaan pemungutan suara di TPS Desa Gebang, Kecamatan Tenggarang, Senin (15/11).

Bupati Salwa Arifin memaparkan jika masyarakat harus paham bahwa Pilkades ini bukanlah pertempuran melainkan pesta demokrasi. “Ini harus kita pahami bersama biar tidak ada permusuhan. Saya harapkan petugas untuk mengimbau kepada masyarakat untuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya,” katanya.

Selain itu, orang nomor satu di Bondowoso ini berharap tingkat partisipasi pemilih tetap tinggi, sehingga ia berharap petugas untuk mengimbau kepada masyarakat untuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya.

“Ketiga, seluruh masyarakat tetap memperhatikan protokol kesehatan,” urai bupati yang juga Pengasuh Ponpes Manbaul Ulum Tangsil Wetan itu.

Kata dia, dalam momen pesta rakyat ini, semua pihak harus sadar bahwa ini harus siap kalah siap menang. Terutama kepada tim sukses calon kades untuk tidak memaksa calonnya harus menang. “Harus siap memang siap kalah. Tidak hanya menang saja,” ujarnya.

Bupati Salwa mengaku mengenai titik rawan tidak bisa diprediksi. Namun yang terpenting adalah jika pelaksanaan sosialisasi di masyarakat sudah maksimal, Salwa Arifin menyebut tidak ada kerawanan yang sangat

mengkhawatirkan.

Informasi dihimpun, pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Bondowoso sudah menyesuaikan regulasi melalui Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Nomor 52a Tahun 2021 yang di dalamnya telah mengatur mengenai penerapan protokol kesehatan dan pembatasan DPT maksimal 500 orang per TPS. Selain itu, keadaan yang terkendali dalam penanganan Covid-19 telah dinyatakan oleh Surat Bupati Nomor 140/674/430.9.8/2021 tanggal 19 Oktober 2021 hal Laporan Kesiapan Pelaksanaan Pilkades Serentak dan Pilkades Antar Waktu di Kabupaten Bondowoso Tahun 2021.[san]

BPBD Jatim Gandeng SRPB dan FPRB dalam Pengurangan Risiko Bencana BPBD Jatim, Bhirawa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim menggandeng Sekber Relawan Penanggulangan Bencana (SRPB) Jatim dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dalam pengurangan risiko bencana.

Ini dilakukan sebagai upaya pentahelix, yakni bencana merupakan urusan bersama.

Sinergi pentahelix ini juga ditunjukkan oleh SRPB dan FPRB yang berkunjung ke kantor BPBD Jatim, Senin (15/11). Silturahmi tersebut disambut oleh Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jatim, Budi Santosa didampingi Sekretaris BPBD Jatim, Erwin Indra Widjaja dan Kasi Pencegahan BPBD Jatim, Dadang Iqwandy.

“Ini merupakan wujud sinergitas dan kegotongroyongan dalam pen-

angan bencana di Jatim. Yakni dengan melibatkan seluruh elemen bangsa untuk pengurangan risiko bencana di Jawa Timur,” kata Kalaksa BPBD Jatim, Budi Santosa.

Budi mengaku sinegritas dalam urusan pengurangan risiko bencana sangatlah penting. Sebab pencegahan dan penanganan bencana tidak bisa dilakukan satu pihak saja. Tapi dalam hal ini perlu upaya pentahelix (bersama-sama) dalam upaya mitigasi maupun penanganan bencana.

“Penanganan bencana butuh keterlibatan semua unsur pentahelix. Baik dari unsur Pemerintah, masyarakat, relawan, kalangan dunia usaha, akademisi maupun media,” jelasnya.

SRPD dan FPRB ini, sambung Budi, merupakan unsur pentahelix yang berpengaruh dalam penguran-

gan risiko bencana. Pihaknya meminta grass root agar top down supaya bisa cepat menyelesaikan permasalahan masyarakat. Kemudian perlunya juga menggandeng kearifan lokal dalam pengurangan risiko bencana, terutama meningkatkan kesadaran masyarakat.

Ditambahkannya, perubahan perilaku memang dibutuhkan. Seperti dulu awalnya masyarakat kurang kesadaran memakai helm saat berkendara, tetapi sekarang sudah banyak masyarakat yang patuh. Karena disamping kebutuhan juga untuk keselamatan. [bed]

Sinergitas antara BPBD Jatim bersama SRPB dan FPRB.

istimewa

Pengunjung Dibatasi, Wisata Air Panas Cangar Berlakukan Buka Tutup Pemprov, Bhirawa Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Jatim melalui UPT Tahura R Soerjo, telah membuka obyek wisata Air Panas Cangar yang terletak di Desa Sumberbrantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.

Meski telah dibuka, Dishut Jatim tetap memberlakukan protokol kesehatan (prokes) dengan ketat.

Kepala Dishut Provinsi Jatim, Dr Ir Jumadi MMT saat mengecek langsung fasilitas protokol kesehatan yang diterapkan di obyek wisata Air Panas Cangar.

Kepala Dishut Provinsi Jatim, Dr Ir Jumadi MMT menuturkan, wisata Air Panas Cangar selama PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) diberlakukan telah ditutup. Tepatnya pada 25 Juli 2021. Kemudian dibuka kembali pada 30 Oktober 2021, setelah pandemi Covid-19 terkendali.

“Meski telah dibuka, kami tetap memberlakukan prokes ketat. Mulai pengecekan suhu tubuh, penggunaan barkot dari aplikasi Peduli Lindungi

hingga memakai masker,” ujar Jumadi, saat dikonfirmasi, Senin (15/11).

Mantan Penjabat (Pj) Sekdaprov Jatim ini mengatakan, petugas pernah menolak pengunjung yang akan masuk wisata Air Panas Cangar karena orang yang pada layar aplikasi berwarna merah. Itu artinya orang tersebut belum melakukan vaksinasi, baik dosis pertama maupun dosis kedua.

“Ini demi kenyamanan dan kesehatan bersama. Saat diaplikasi Peduli Lindungi warna merah bah-

kan hitam, tidak akan kami perkenankan masuk. Untuk anakanak boleh masuk, tapi harus didampingi orang tua,” ujarnya.

Untuk kapasitas, lanjut Jumadi, juga dikurangi hanya untuk 25 persen saja. Total kapasitas wisatawan di Air Panas Cangar adalah 1.500 orang. Namun dibatasi hanya untuk 350 orang saja.

“Kami juga berlakukan buka tutup. Jika sudah memenuhi 350 orang, maka akan kami tutup. Jika ada yang keluar, maka akan kami buka kembali jumlahnya sesuai yang keluar. Kami buka mulai pukul 08.00 hingga 15.00 WIB,” paparnya.

Sementara itu, Kepala UPT Tahura R Soerjo, Ahmad Wahyudi menambahkan, obyek wisata Air Panas Cangar terus berbenah dan menambah fasilitasnya. Saat ini, pihaknya

tengah melakukan pembangunan ruang rendam keluarga sebanyak tujuh kamar dan musholla.

Kemudian pada 2022, kata Wahyudi, direncanakan akan dilakukan renovasi kolam renang dewasa, kolam khusus wanita, kolam rendam umum dan foodcourt serta penataan landscape. “Kami berharap pada 2023 nanti obyek wisata Air Panas Cangar menjadi salah satu ikon destinasi wisata keluarga berbasis eko wisata,” ujarnya.

Wahyudi juga memastikan, obyek wisata Air Panas Cangar tak terdampak akibat banjir bandang yang beberapa waktu lalu menerjang daerah Bumiaji, Kota Batu.

“Jalur ke Cangar baik yang lewat dari Pacet, Mojokerto ataupun yang dari Kota Batu juga aman dan jalurnya bagus,” tandasnya. [iib]

Selasa Legi, 16 November 2021

JATIM MEMBANGUN

Halaman 9

Pembatasan Mobilitas di Tulungagung Dipertahankan Sampai Nataru Tulungagung, Bhirawa Pengalihan arus lalulintas dalam upaya pembatasan mobilitas warga di Tulungagung tetap akan dipertahankan sampai Natal dan Tahun Baru (Nataru). Pembatasan tetap dilakukan agar kasus Covid-19 tetap stabil tanpa ada peningkatan.

Kapolres Handono Subiakto memeriksa kesiapan kendaraan bermotor polisi saat Apel Kesiapsiagaan Operasi Zebra Semeru 2021, Senin (15/11).

“Rekayasa lalulintas untuk pembatasan mobilitas warga Tulungagung tetap dilakukan. Apalagi secara level PPKM, Tulungagung masih belum turun,” ujar Kapolres Tulungagung, AKBP Handono Subiakto usai Apel Kesiapsiagaan Operasi Zebra Semeru 2021 di halaman Mapolres Tulungagung, Senin (15/11).

Menurut dia, pengalihan arus di sejumlah titik di Tulungagung akan tetap dipertahankan sampai Nataru mendatang.

“Sudah ada pengalaman jika habis

liburan berdampak pada kenaikan kasus Covid-19. Karena itu, warga diminta untuk mengurangi mobilitas jelang dan saat Nataru,” sambungnya.

Kapolres Handono Subiakto selanjutnya menyatakan dalam pelaksanaan Operasi Zebra Semeru 2021 tidak hanya fokus dalam penurunan angka pelanggaran dan kecelakaan lalulintas, tetapi juga masih tetap menekankan pada penanganan Covid-19. Yakni, upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19 melalui di antaranya edukasi dan sosial-

isasi pada masyarakat.

“Kami berharap dengan masih dilakukannya pembatasan mobilitas warga pada awal tahun 2022 tidak terjadi peningkatan kasus Covid-19. Tetap stabil seperti sekarang,” paparnya.

Hal yang sama dikatakan Kasatlantas Polres Tulungagung, AKP Muhammad Bayu Agustyan. Ia bahkan menyebut bisa saja saat Nataru ada penambahan jalan di Kota Tulungagung yang ditutup untuk sementara untuk menghindari kerumunan masyarakat.

“Nanti saat Nataru akan dilaknakan sesuai petunjuk pelaksanaannya. Bisa saja untuk menghindari kerumunan dilakukan penutupan jalan pada sore harinya,” jelasnya.

Kasatlantas Bayu memastikan saat

melaksanakan Operasi Zebra Semeru 2021 yang dimulai Senin (15/11) sampai dua pekan ke depan, aparat Polantas Polres Tulungagung akan pula melakukan upaya penekananan terhadap berkembangnya kasus Covid-19.

“Petugas Polantas akan juga mengimbau pada masyarakat untuk tidak berkerumun, disamping operasi yustisi prokes tetap dilakukan,” paparnya.

Menjawab pertanyaan, perwira pertama polisi ini mengungkapkan jika sampai sekarang ada penurunan angka mobilitas warga setelah dilakukan rekayasa arus lalulintas di Tulungagung.

“Angka penurunannya sampai 30 persen. Beberapa ruas jalan yang macet juga menjadi lancar, seperti di Jl Diponegoro yang saat ini dijadikan satu arah,” pungkasnya. [wed]

KELANA JATIM

Kurangi Mobilitas Masyarakat Berlakukan Ganjil–Genap Jalur Wisata Mojokerto, Bhirawa Kendati angka kasus Positif Covid–19 di Wilayah Mojokerto sudah mengalami trend penurunan yang cukup signifikan tak menyurutkan Aparat TNI-Polri dan Pemda untuk melaksanakan penyekatan dan pemberlakuan ganjil genap sebagai langkah untuk mengurangi mobilitas dan kerumanan warga di kawasan wisata khususnya Pacet dan Trawas, Perwira yang membidangi Penerangan Kodim 0815/Mojokerto Letda Inf Purwono, senin 15/11. membenarkan jika pemberlakuan ganjil genap bagi kendaraan yang masuk kawasan wisata Kabupaten Mojokerto, telah diterapkan sudah dua minggu ini.

Sistem ini dimulai sejak tanggal 6 November 2021 pekan lalu dengan melibatkan personel dari TNI, Polri, Dishub dan Satpol PP di setiap titiknya.

Untuk pelaksanaan pemberlakuan kendaraan plat nomor ganjil genap dilaksanakan hari Sabtu pukul 14.00 s.d. 18.00 WIB, sedangkan hari Minggu dilaksanakan pukul 07.00 s.d. 18.00 WIB. Pemberlakuan ganjil genap menyesuaikan tanggal yang ada di kalender apabila Sabtu ganjil otomatis Minggu nomer genap.

“Dalam pelaksanaannya dikoordinasikan langsung Pasiops Kodim 0815/Mojokerto”, pungkasnya.[min]

Masksimalkan Target Cakupan Babinsa Koramil Jetis Ajak Warga Ikuti Layanan Vaksinasi Covid-19 Mojokerto, Bhirawa Untuk mengejar cakupan vaksinasi Covid-19, Koramil 0815/ 07 Jetis mengerahkan para Babinsa untuk mengajak warga sekaligus memantau dan mengamankan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di wilayah Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Senin (15/11).

Kali ini, Babinsa Canggu Serda Didik Hartono, bersama Kades Canggu Soecipto dan Bhabinkamtibmas Bripka Arif mendampingi layanan vaksinasi di Balai Desa setempat. Vaksinasi yang dipantau langsung Kepala UPT Puskesmas Kupang dr. H. Moch.

Toha, M.Kes., Tim Nakes PKM Kupang berhasil menyuntikan vaksinasi dosis satu dan dua jenis sinovac dengan sasaran remaja, umum, pra Lansia hingga Lansia, sebanyak 400 dosis, terdiri dosis satu 155 dosis dan dosis dua 245 dosis.

Masih di wilayah Jetis, vaksinasi Covid-19 dosis satu dan dua berlangsung di Balai Desa Mojolebak dipantau langsung Kepala UPT Puskesmas Jetis, dr. Dadang Hendriyanto dan Kades Akemat Rianto bersama Babinsa Serka Sujono, dan Bhabinkamtibmas Bripka Suparianto. Dalam layanan vaksinasi tersebut, para Nakes PKM Jetis, berhasil menyuntikan vaksin sinovac sebanyak 160 dosis, dengan rincian, dosis satu 105 dosis, 5 dosis diantaranya Bumil dan dosis dua sebanyak 50 dosis. [min]

Operasi Zebra Semeru Dimulai, Mengedepankan Sikap Humanis Pasuruan, Bhirawa Polres Pasuruan melaksanakan Operasi Zebra Semeru jelang natal dan tahun baru 2022.

Kapolres Pasuruan, AKBP Erick Frendriz menyampaikan Operasi Zebra Semeru digelar dalam rangka cipta kondisi Kamseltibcarlantas. Pelaksanaannya, di mulai 15 hingga 28 November 2021 mendatang.

Sedangkan sasarannya adalah seluruh pengguna jalan yang tak mematuhi etika berlalu lintas maupun protokol kesehatan selama di jalan raya.

“Kami gelar dalam rangka menciptakan keamanan, ketertiban dan keselamatan masyarakat selama berkendara. Ini juga menjadi bagian penting untuk menekan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Pasuruan,” ujar AKBP Erick Frendriz disela-sela apel gelar pasukan di Halaman Mapolres Pasuruan, Senin (15/ 11) bersama Wakil Bupati Pasuruan, KH Abdul Mujib Imron.

Menurut Erick, dalam pelaksanaannya, Operasi Zebra Semeru 2021 harus mengedepankan kegiatan edukatif, persuasif dan humanis.

“Ke depankan sikap humanis dalam memberikan edukasi tertib berlalu lintas, keselamatan berkendara dan protokol kesehatan 5 M kepada masyarakat,” jelas Erick Frendriz.

Sementara itu, Wakil Bupati Pasuruan, KH Abdul Mujib Imron mengajak masyarakat untuk tidak hanya patuh terhadap prokes saja. Melainkan juga harus patuh pada peraturan ramburambu lalu lintas serta beretika baik selama di jalan raya. [hil]

Tim gabungan saat mengikuti apel gelar pasukan operasi Zebra Semeru 2021 di halaman Mapolres Situbondo Senin (15/11).

sawawi/bhirawa

Operasi Zebra Semeru 2021 Diikuti Jajaran Forkopimda, Kedepankan Sikap Humanis Situbondo, Bhirawa Menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru 2022, Kapolres Situbondo AKBP Achmad Imam Rifa’i, memimpin apel gelar pasukan Operasi Zebra Semeru 2021 Senin (15/11). Apel pasukan dilaksanakan di halaman Mapolres Situbondo dengan dihadiri jajaran Forkopimda dan personel tim gabungan yang berasal TNI/Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.

Menurut Kapolres Situbondo AKBP Achmad Imam Rifai, operasi Zebra Semeru 2021 digelar dalam rangka mewudkan cipta kondisi kamseltib-

carlantas menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru Tahun 2022.

“Ya meski saat ini masih berada di tengah pandemi Covid 19 di wilayah Kabupaten Situbondo, kami bersama tim gabungan tetap mengadakan operasi Zebra Semeru. Rencananya operasi ini digelar selama 14 hari mulai 15 November 2021,” papar Kapolres Imam.

Masih kata Kapolres Imam, dalam pelaksanaan operasi Zebra Semeru 2021 pihaknya meminta kepada tim gabungan untuk selalu mengedepankan edukatif, persuasif dan humanis.

Ini penting diwujudkan, aku Kapolres Imam, demi untuk meningkatkan sim-

pati masyarakat terhadap Polri khususnya Polisi Lalu Lintas (Polantas).

“Selain itu, operasi ini juga bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid–19 menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2022,” jelas Kapolres Imam.

Selain mengedepankan sikap humanis dalam memberikan edukasi tertib berlalu lintas, lanjut Kapolres Imam, sektor keselamatan berkendara dan protokol kesehatan 5M kepada masyarakat juga menjadi atensi utama menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Situbondo.

“Dengan oprtasi Zebra Semeru ini

kami yakin dan optimis, keamanan di Kabupaten Situbondo akan selalu kondusif,” pungkas Kapolres Imam.

Pengamatan dari lokasi menyebutkan, dalam apel tersebut, Kapolres Imam menyematkan pita sebagai tanda dimulainya operasi kepada perwakilan personel TNI, Polri dan jajaran personil Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Situbondo.

Apel gelar dengan melibatkan personil dari Polres Situbondo, Kodim 0823 Situbondo, Sub Denpom V Situbondo, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan dan Satpol PP Kabupaten Situbondo. [awi]

Pertani HKTI Jatim-Fatayat Manyar Sinergi Kembangkan Bank Sampah

Ketua DPD Pertani HKTI Jatim, Dr Lia Istifhama saat launching bank sampah pada 17 Oktober 2021 lalu.

Surabaya, Bhirawa Pegiat lingkungan terus mengkampanyekan pentingnya pemilahan sampah, utamanya sampah rumah tangga antara yang kering dan basah.

Hal itu pula yang kini giat dilakukan Bank Sampah Melati, yang ada di

Kabupaten Gresik.

Komunitas yang bermarkas di klinik dr Merdiastuti, Manyar, Gresik ini, merupakan sinergitas antara Perempuan Tani (Pertani) HKTI Kabupaten Gresik dengan PAC Fatayat Manyar, Gresik. Sinergi untuk menjaga lingkungan ini telah

berlangsung cukup lama.

“Bank Sampah Melati konsisten mengajak masyarakat untuk mengumpulkan sampah plastik untuk mereka daur ulang sebagai beragam kerajinan tangan (handy craft), maupun wadah pengolahan eco enzim.

Sedangkan khusus untuk sampah basah, mereka melakukan pelatihan pembuatan eco enzim,” ujar dr Merdi, Senin (15/11).

Menurut dia, eco enzim atau yang dikenal sebagai pengolahan sampah organik, merupakan proses fermentasi seperti halnya pembuatan kompos.

Pembuatan eco enzim dikenal sangat hemat dan dapat diterapkan di rumah tangga. “Sebagai contoh, wadahwadah seperti botol bekas air mineral maupun bekas produk lain yang sudah tidak digunakan, dapat dimanfaatkan kembali sebagai tangki fermentasi eco enzim,” jelasnya.

Pembuatan eco enzim, jelasnya, adalah melalui fermentasi limbah dapur organik atau sisa makanan, gula baik gula coklat, gula merah atau gula tebu, dan air dengan perbandingan 3 : 1 : 10. Proses fermentasi dalam pembuatan eco enzim berlangsung selama tiga bulan. Setelah itu cairan yang dihasilkan, yaitu berwarna coklat gelap dan memiliki aroma fermentasi asam manis yang kuat, sudah bisa dimanfaatkan.

“Hasil eco enzim dapat digunakan sebagai pupuk cair organik tanaman, campuran deterjen, pembersih lantai, pembersih sisa pestisida, pembersih kerak, dan sebagai bahan spa. Tentunya, semua sesuai standar pengolahan masing-masing dan campuran bahan lain yang diperlukan sesuai jenis produk yang diinginkan. Yang penting, tidak ada yang sifatnya sebagai bahan pangan,” katanya. [iib]

Tingkatkan Kemampuan, Kodim Bojonegoro Selenggarakan Mobile Training Team Binter Dalam rangka meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan, ketrampilan dan teknologi yang didukung oleh kondisi jasmani yang samapta serta dilandasi jiwa juang yang pantang menyerah, Kodim 0813 Bojonegoro, menyelenggarakan Mobile Training Team (MTT) Danramil dan Babinsa Tersebar tahun 2021, di Aula Ahmad Yani Makodim setempat, kemarin (15/11).

Kegiatan yang diikuti para Danramil dan Babinsa jajaran Kodim 0813 Bojonegoro ini berlangsung mulai tanggal 15 sampai dengan 20 Nopember 2021 dengan tema ‘Melalui Kegiatan Mobile Training Team (MTT) Kita Tingkatkan Pengetahuan dan Ketrampilan Danramil dan

Babinsa, Sebagai Apkowil Dalam Rangka Mendukung Tugas Pokok Binter TNI AD’.

Koordinator kegiatan, Kapten Inf Surahmat, mengatakan, kegiatan Mobile Training Team (MTT) dilaksanakan guna terwujudnya Danramil dan Babinsa yang profesional

yaitu Danramil dan Babinsa sebagai Aparat Komando Kewilayahan (Apkowil) yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang handal untuk mendukung tugas pokoknya dalam rangka Pembinaan Teritorial (Binter).

“Melalui kegiatan MTT ini agar Danramil dan Babinsa jajaran Kodim 0813 Bojonegoro memiliki kemampuan teritorial guna pemberdayaan wilayah ketahanan aspek darat,” ujarnya.

Selain itu, kegiatan dilaksanakan juga untuk mendukung program-program pemerin-

tah daerah dengan meningkatkan sinergisitas dan soliditas dengan aparat pemerintahan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus guna terwujudnya kemanunggalan TNI dan Rakyat yang semakin kokoh. “ Pembinaan teritorial yang dilakukan TNI AD secara umum berfungsi sebagai alat perekat atau pemersatu dengan masyarakat atau komponen bangsa lainnya. Melalui pembekalan ini, diharapkan para Danramil dan Babinsa berperan aktif dalam upaya

mengeliminir permasalahanpermasalahan yang timbul ditengah masyarakat, untuk terciptanya kondisi wilayah yang kondusif serta semakin tangguhnya kemanunggalan TNI dan Rakyat,” pungkas Kapten Inf Surahmat.

Dalam kegiatan ini para Danramil dan Babinsa dibekali berbagai macam materi berupa teori dan praktek diantaranya tentang penanganan konflik sosial, kepemimpinan, intelter, sikap teritorial, lima kemampuan teritorial, komsos, bhakti TNI dan Bintahwil.bas

Kodim 0813 Bojonegoro, menyelenggarakan Mobile Training Team (MTT) Danramil dan Babinsa Tersebar tahun 2021, di Aula Ahmad Yani Makodim setempat.

EKONOMI

Selasa Legi, 16 November 2021

Halaman 10

Kembangkan Wisata Merak-Baluran

Bupati Rangkul Duta Wisata Terpilih 2021 Situbondo, Bhirawa Agar potensi wisata unggulan yang dimiliki Kota Santri Pancasila semakin dikenal luas di kalangan domestik maupun mancanegara, Bupati Situbondo Karna Suswandi mengajak pelaku wisata bersama Kakang Embhug 2021 untuk ikut terlibat menyebarluaskan. Hal ini disampaikan orang nomor satu di lingkungan Pemkab Situbondo itu saat menghadiri acara Grand Final Duta Wisata Kakang Embhug dan peresmian Calendar of Event Tahun 2022.

Kegiatan duta wisata yang rutin diadakan setahun sekali tersebut dihelat di Gedung Serbaguna Situbondo. Hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya, Bupati bersama jajaran Forpimda, Sekda Syaifullah, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Situ-

bondo Hj Tutik Margiyanti bersama pimpinan OPD. Puluhan pasangan perwakilan kakang embhug se-Kabupaten Situbondo juga hadir bersama di gedung GOR Situbondo.

Menurut Bupati Situbondo, Karna Suswandi, duta wisata kakang

embhug yang terpilih diharapkan kedepan ikut berperan aktif dalam memajukan potensi pariwisata yang tersebar di Situbondo. Terutama, sambungnya, wisata bahari dan wisata Merak-Baluran Situbondo.

“Ya siapa pun yang terpilih, saya berharap mampu untuk ikut mensosialisasikan keberadaan destinasi wisata maupun budaya yang dimiliki Situbondo. Apalagi dalam waktu dekat ini Situbondo akan membuka wisata baru, pantai Merak-Baluran,” beber bupati Karna.

Untuk itu, lanjut Bupati Karna, dengan terpilihnya duta wisata kakang embhug 2021 harus memiliki SDM yang unggul dan siap bersa-

Kabupaten Situbondo,” tegas mantan Plt Bupati Bondowoso itu.

Lebih jauh mantan Kepala DPUPR Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Lumajang itu menegaskan, selama kepemimpinan dirinya bersama Wabup Hj Khoirani, pengembangan pariwisata di Kabupaten Situbondo akan terus didukung oleh pembangunan infrastruktur bersama sektor pertanian.

“Ya dua sektor ini memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Situbondo. Terutama bagi peningkatan ekonomi masyarakat tingkat pedesaan,” pungkas mantan Plt Sekda Pemkab Bondowoso itu.[awi]

sawawi/bhirawa

Bupati Situbondo Karna Suswandi bersama Kakang-Embhug 2021 yang baru terpilih kemarin.

ing di era global saat ini. Bupati Karna mengaku optimistis dengan dibukanya akses destinasi wisata baru pantai Merak-Baluran, akan

memiliki dampak positif bagi kemajuan pariwisata di Situbondo. “Endingnya akan dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat

BURSA EKONOMI

Bantu UMK Pasarkan Produk, Sediakan Marketplace Lewat PLN Mobile Surabaya, Bhirawa PT PLN (Persero) terus mendorong para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) untuk mengembangkan bisnisnya. Salah satunya dengan menyediakan fitur _marketplace_ yang terintegrasi dengan PLN Mobile untuk memudahkan para UMK binaan mempromosikan produknya langsung ke genggaman pelanggan.

EVP Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Agung Murdifi mengajak para UMK mitra binaan PLN bisa bergabung dalam _marketplace_ ini. Harapannya, dapat memudahkan dan memperluas pemasaran produk para UMK. Wadah _marketplace_ UMK ini juga menjadi wujud pembinaan dan pengembangan agar naik kelas yang merupakan bagian dari tujuan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Selain itu, bagi pelanggan PLN, dengan terintegrasi bersama PLN Mobile, masyarakat bisa langsung berbelanja sambil memenuhi kebutuhan listriknya. “Ini sebuah integrasi yang sangat baik sehingga kami dari PLN bukan hanya memberikan pendampingan dan modal saja bagi para mitra binaan tetapi juga langsung memberikan wadah pemasaran produk melalui PLN Mobile,” ujar Agung.[ma]

Jaga Mutu, Kualitas dan Harga 30 Pembatik Dapat Pelatihan Probolinggo, Bhirawa Bertempat di Balai RW 1, Jalan Wijaya Kusuma Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan digelar pelatihan batik. Sebanyak 30 peserta yang berasal dari warga Kampung Batik Bremi dan anggota Pokmas Bina Sejahtera, 14 orang pembatik yang sudah eksis dan 16 orang pemula.

Lurah Sukabumi Angga Pramudya, Senin (15/11) mengatakan tujuan dilaksanakannya giat ini adalah memberikan motivasi dalam berwirausaha bagi warga Kelurahan Sukabumi, meningkatkan skill para pembatik dalam menciptakan karya batiknya dan mengembangkan kampung Baremi sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Kota Probolinggo.

Sementara itu Plt. Camat Mayangan yang saat ini berpindah tugas Kepala DPMPTSP dan Naker M. Abbas berharap agar rintisan yang ia bangun bersama Kampung Batik Bremi ini bisa terus dikembangkan, sebagai satu-satunya sentra batik Kota Probolinggo. “Tentunya harapan ini tidak akan tercapai bila tidak didukung oleh ibu-ibu sendiri khususnya masyarakat RW 1 Kampung bremi, terutama bapak, ibu pembatik yang hadir ini,” kata Abbas.[wap]

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Spd Motor Honda, AG 2155 RDF, a/n. Suwijiati, Dsn. Krajan RT 02/03 Ds. Gondang, Kec. Gondang – T.Agung.

No. 8303/IMB/BI-IV/2021

TUBAN HILANG BPKB, S-3637-HY. An.Sunar ,Ds Pulogede Dsn.Tanjung RT 004/002, Kec Tambakboyo, Kab Tuban hp 085211810743 No. 8304/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, S-4265-EQ. An.Mokhamad Sholeh, Kel Panyuran RT 006/004, Kec Palang, Kab Tuban No. 8305/IMB/BI-IV/2021

Pengumuman Kehilangan Dokumen Berharga/surat-surat penting berupa surat pernyataan jual beli tanah atas nama : Abdul Malik, terletak di Kupang Gunung Jaya 7 A/12-A Surabaya.di Sekitar Putat Jaya Surabaya

sudarno/bhirawa

Suasana Pemkab Madiun-UPT Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jatim membuka Grand Opening Job Market Fair Tahun 2021 di UPT Balai Latihan Kerja Madiun. Senin (15/11).

Job Market Fair Tahun 2021 Dibuka

Wabup Harapkan Peluang Kerja Prospektif Pemkab Madiun, Bhirawa Pemkab Madiun-UPT Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jatim membuka Grand Opening Job Market Fair Tahun 2021 di UPT Balai Latihan Kerja Madiun. Senin (15/11).

Wakil Bupati Madiun H. Hari Wuryanto hadir dalam kesempatan tersebut. Ia menuturkan adanya kegiatan tersebut diharapkan akan melahirkan rumusan-rumusan yang dapat

memberikan kemajuan dan perbaikan dalam bidang ketenagakerjaan.

Ia juga menjelaskan, dengan adanya kegiatan tersebut mampu meningkatkan peran serta pemerintah dalam perekrutan tenaga kerja bagi masyarakat. Dengan terbukanya peluang kerja yang tinggi maka akan memberikan dampak ekonomi yang baik bagi masyarakat. “Dengan tersediannya peluang kerja bagi para pencari kerja yang prospektif maka tu-

juan untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera dapat tercapai,” ujar Wakil Bupati Madiun Dirinya turut menyambut hangat para peserta yang hadir dan mengikuti Job Market Fair 2021 di UPT Balai Latihan Kerja Madiun tersebut. Diketahui peserta Job Market Fair 2021 di UPT Balai Latihan Kerja Madiun tersebut tak hanya masyarakat Kabupaten Madiun saja, namun turut diikuti oleh masyarakat luar dari Provinsi Jawa Timur.

“Kepada Bapak/Ibu yang datang dari luar Kabupaten Madiun atau yang dari luar Jawa Timur, saya ucapkan selamat datang di Kabupaten Madiun dengan diiringi doa dan harapan kami yang tulus,” kata Wabup Madiun Hari Wuryanto.

Dalam kesempatan tersebut nampak hadir Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur serta Kepala UPT Balai Latihan Kerja Madiun.[dar]

PKL Tengah Kota Sidoarjo Keluhkan Jalan Rusak Sidoarjo, Bhirawa Sejumlah titik jalan yang awalnya rusak berlubang, diklaim oleh Pemkab Sidoarjo pada tahun 2021 ini sudah berhasil diperbaiki. Malah ditingkatkan menjadi jalan betonisasi.

Di antaranya, jalan di Desa Buncitan Kec Sedati dan jalan di Desa Becirongengor Kec Wonoayu. Juga dilengkapi dengan sarana drainase, supaya jalan tidak mudah tergenang air hujan, sehingga tidak mudah rusak.

Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor, mengatakan masih ada titik jalan lain yang tahun ini juga akan dibetonisasi. Yakni jalan di Desa Banjarsari Kec Tanggulangin. “Kita juga sudah menginventarisasi jalan lain yang prioritas untuk di betonisasi pada tahun 2022 mendatang,” kata Ahmad Muhdlor, belum lama ini.

Masyarakat menurut Muhdlor, bisa menyampaikan kepada Pemkab Sidoarjo melalui Medsos, kondisi jalan yang rusak dan perlu untuk dibetonisasi. “Karena jalan yang baik, akan bisa berdampak positip bagi

perkembangan ekonomi,” katanya.

Mencari jalan rusak di wilayah Kab Sidoarjo, mungkin tidak perlu harus jauh-jauh hingga di pinggiran wilayah dari kabupaten yang padat dengan ratusan perusahaan ini. Karena di pusat tengah Kota Sidoarjo sendiri, tepatnya yang berada di jalan Raden Wijaya, yang masuk dalam wilayah Kelurahan Sidoklumpuk Kec Sidoarjo, juga bisa ditemui jalan di tengah Kota Sidoarjo, yang rusak sekian lama rusak, namun tidak juga ada perbaikan.

Jalan Raden Wijaya ini, berada di sisi timur Kantor Pemkab Sidoarjo.

Atau juga berada di depan Kantor PN Sidoarjo. Jalan ini juga berada di sebelah timur, kantor Bank Jatim cabang Sidoarjo, juga berada di sisi sebelah barat, dari Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab Sidoarjo.

Di jalan sepanjang hampir 100 meter itu, titik disebelah utara, yang selama ini termasuk paling rusak parah. Oleh PKL hanya diuruk dengan tanah matrial seadanya saja. Se-

alikus/bhirawa

Jalan Raden Wijaya, tempat sentral PKL ditengah Kota Sidoarjo, kondisinya sudah lama rusak.

hingga semakin hancur kena air hujan dan dilewati banyak kendaraan.

Menurut penuturan salah satu PKL yang berjualan ditempat itu, Yatno, jalan itu bisa tergenang banjir saat hujan turun dengan intensitas deras dan lama. Apalagi, air laut pas sedang kondisi pasang. “Pernah dua hari istri saya tidak bisa jualan, saat itu hujan deras dan air laut pas sedang pasang,” kata Yatno, Minggu (14/11)

akhir pekan lalu.

Di jalan itu, selama bertahun-tahun ini menjadi sentra PKL berjualan kuliner di tengah Kota Sidoarjo. Jumlahnya ada sekitar 23 PKL. Saat banjir, ada PKL yang buka juga ada PKL yang tutup. “Jalan ini sudah lama rusak, tapi tidak tahu kenapa tidak juga diperbaiki. Padahal tempatnya di lingkungan kantor-kantor Pemerintahan,” kata Dedi, warga sekitar.[kus]

SELAYANG PANDANG

Sleep Buddy Edukasi Masyarakat Manfaatkan Limbah dari Industri Tekstile Limbah dari industri Tekstile menjadi salah satu penyumbang sampah yang cukup tinggi di Indonesia, adapun limbah yang dimaksud yakni berupa potonganpotongan kain yang tidak memenuhi standart kualitas atau sisa kain setelah digunakan dalam produksi.

Sementara itu di Indonesia sendiri tak banyak dari pelaku industri Tekstile yang memanfaatkan sisa kain menjadi barang yang berguna dan akhirnya berakhir menjadi limbah yang tentunya akan mencemari lingkungan.

Menanggapi hal tersebut Sleep Buddy yang hadir sejak tahun 2009 dengan membawa misi untuk mengedukasi masyarakat Indonesia bahwa betapa pentingnya istirahat dengan nyenyak salah satunya dengan menggunakan sprei

dan selimut dengan bahan yang lembut mengajak konsumen untuk lebih peduli lingkungan dengan sebuah terobosan terbaru.

Founder dari Sleep Buddy, Indah Catur Agustin mengungkapkan langkah ini agar bumi tidak tertumpuk oleh limbah kain setiap harinya. Dan tentunya memberikan kesempatan bagi kain yang tak terpakai agar bermanfaat kembali.

“Sleep Buddy yang saat ini tengah concern dengan lingkungan tidak hanya berfokus pada

Sleep Buddy mengajak konsumen untuk lebih peduli lingkungan dengan memanfaatkan kain yang tidak terpakai agar bermanfaat kembali.

produksi namun juga peduli dengan limbah yang dihasilkan.

Berbahan dasar dari potonganpotongan kain dari sisa produk-

si untuk diolah kembali menjadi produk baru yang tetap berkualitas dan unik. Sleep Buddy ingin memberikan kesempa-

tan bagi setiap helai kain untuk dapat memiliki umur yang lebih panjang,” terangnya, Senin (15/11).

Indah menambahkan dengan memanfaatkan limbah kain yang tersisa dari proses produksi pembuatan sprei atau selimut, Sleep Buddy membuat alternatif material baru dengan mendaur ulang potongan-potongan kain sisa produksi untuk dimanfaatkan kembali menjadi produk-produk dengan kualitas tinggi dan unik seperti, Cushion, Table Runner dan Throw Blanket yang semuanya berbahan dari sisa kain yang tak terpakai. Langkah ini agar bumi tidak tertumpuk oleh limbah kain setiap harinya.

Selain itu melalui produk terbaru Sleep Buddy ingin mengajak masyarakat untuk melestarikan lingkungan terutama dari limbah kain sisa. Dalam launchingnya Sleep Buddy

bekerjasama dengan marketplace Tokopedia yang secara eksklusif menjual produkproduk edisi special berbahan kain daur ulang diantaranya, Cushion, Throw Blanket dan Table Runner yang hanya hadir di Tokopedia dan tidak ada di market place lain.

Bahkan Sleep Buddy juga menggandeng Penyanyi Andien sebagai brand ambassador yang juga dinilai sebagai sosok yang peduli terhadap lingkungan. Kecintaan Andien terhadap bumi Indonesia sama besarnya dengan keinginan Sleep Buddy yang ingin mengajak masyarakat sama-sama mengembalikan rasa kasih sayang terhadap alam yang senantiasa menemani kita dengan segala kekayaan terbaiknya.[riq]

SAMBUNGAN

Selasa Legi, 16 November 2021

Wali Kota Eri Temukan Masalah Kurang di Promosikan, Tokoh Pejuang Sulit Dapat Gelar Pahlawan Penyebab Genangan di Surabaya Jakarta, Bhirawa.

Menurut Wakil Ketua MPR RI Dr Fadel Muhammad, di Indonesia dewasa ini, bukan tidak ada tokoh-tokoh pejuang.

Hanya saja, tokoh-tokoh yang ada, kurang di- promosikan. Hal tersebut terjadi karena dibatasi oleh per politikan yang ada.

“Untuk itu, partai-partai politik sebaiknya memberi kesempatan untuk mengadakan kontestasi politik. Yaitu menggali, melihat tokoh-tokoh, orangorang berjiwa pahlawan, jiwa spirit dan jiwa motivasi yang tinggi. Untuk muncul ke permukaan, sehingga masyarakat bisa mendapatkan pilihan lebih banyak,” ungkap Dr Fadel Muhammad (kelompok DPD RI) dalam diskusi 4 Pilar MPR RI bertajuk “Menebar Nilai Kepahlawanan dalam Kontestasi Politik Nasional”, Senin (15/117).

Nara sumber lainnya, pakar politik dari LIPI Prof Siti Zuhro, anggota MPR RI Herman Khaeron (Demokrat).

Dr Fadel lebih jauh menyatakan; dibutuhkan media yang bisa mengangkat orang-orang ber kemampuan ini. Kemudian bisa menjadi tokoh nasional, lalu dikenal oleh masyarakat luas. Kita butuh kontestasi untuk memilih dan memilah, untuk mendapatkan tokoh yang bagus dan berkemampuan unggul.

Prof Siti Zuhro menyinggung Pemilu 2024 mendatang. Dia berujar; Biar ada kompetisi, Pemilu 2024 lebih baik diikuti oleh 5 atau 6 pasangan calon.

Diajarkan, kompetisi itu, esensinya bukan kompetisi yang tidak sehat, kalau kompetisi yng menangnya sendiri. Kini sudah saatnya kita putus mata rantainya untuk tidak lagi kita terapkan.

“Kedepan, biarlah ada sosoksosok yang bagus, yng turun dari nasional, dari daerah, dari provinsi. Dari Indonesia Timur, Barat, Tengah. Jangan hanya didominasi dari Indonesia Barat saja. Biar terasakan, bahwa ke Indonesiaan kita muncul. Ini dalam konteks November sebagai hari Pahlawan,” tambah Siti Zuhro.

Jangan lagi kita dihadapkan hanya dengan 2 pasangan calon, lanjut nya. Biarlah, sesuai dengan kemajemukan, kita muncullah beberapa pasangan calon.

Seperti tahun 2004- 2009. Jadi, biar saja kita merasa, ada calon dari Jawa, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari manapun itu.

“Pemilu yng normal, menghadirkn partisipasi masyarakat. Dalam arti tidak terciderai, tidak dimobilisasi atau ditakut-takuti. Agar muncul calon-calon pemimpin yang sarat dengan nilai nilai kepahlawanan,” pungkasnya.

Herman Khaeron berpendapat; Pahlawan, terminologi nya adalah seseorang yang mencurahkan berbagai daya, pikiran bahkan jiwanya untuk negara. Tanpa menghitunghitung. Yang penting, baginya, bisa ber-kontribusi kepada negara, berdedikasi untuk nusa dan bangsa. [ira]

Surabaya, Bhirawa Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menemukan beberapa masalah yang menyebabkan terjadinya genangan di sejumlah kawasan Kota Pahlawan, Jatim, saat hujan deras.

“Nanti pavingnya kita bongkar dulu biar tidak ambles jalannya. Insya Allah nanti tidak tergenang air,” kata Wali Kota Eri saat mengecek saluran di Lebak Permai III, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari, Surabaya, Senin.

Saat di lokasi, Wali Kota Eri menemukan beberapa masalah yang menyebabkan kawasan ini tergenang air ketika hujan, di antaranya, saluran yang menyempit dan adanya sampah yang menyumbat sehingga membuat air mengalir tidak lancar.

Setelah di Gang Lebak Permai III, Eri bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Pematusan (DPUBMP) Surabaya Erna Purnawati, RT/RW, Kelurahan, Camat, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) setempat, berboncengan menuju Jalan Setro Gang V dan Gang II, Kelurahan Gading.

ANTARA Di dua gang tersebut, Wali Kota Eri menemu- Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengecek saluran kan beberapa masalah saluran yang hampir mirip, di Lebak Permai III, Kelurahan Gading, Kecamatan di antaranya ada saluran yang mampet, terhalang Tambaksari, Surabaya, Senin (15/11). itu saluran airnya kecil dan tidak tersambung tumbuhan liar hingga saluran air menyempit.

Setelah ditemukan masalah itu, ia mengajak satu sama lain. Seperti tadi yang ada di Blauran DPUBMP serta warga untuk saling bergotong dan Kedungdoro, itu juga ada genangan semaroyong mengatasi hal tersebut dengan cara lam. Waktu paginya dibuka, ternyata saluran kerja bakti. “Ayo, lungguh (duduk) bersama, air di situ (Blauran dan Kedungdoro) banyak RT/RW, LMPK, Pak Lurah, Pak Camat itu lemak berasal dari rumah makan,” kata Erna.

Untuk menindak lanjuti hal itu, Erna mennanti tanamannya dicabut biar tidak terlalu kumuh. Selain kelihatan kumuh, itu (saluran) jelaskan, saluran air di Lebak Permai III, kalau tersumbat kan bisa ketahuan,” ujarnya. Jalan Setro Gang V dan Jalan Setro Gang II Sementara itu, Kepala DPUBMP Surabaya akan dibuatkan koneksi untuk menuju ke arah Erna Purnawati mengatakan, pengecekan sa- Jembatan Suramadu.

“Jadi saluran yang ke arah Suramadu itu luran ini berawal dari adanya laporan warga setempat. Ketika hujan, air tidak kunjung surut relatif kosong, itu kita buatkan koneksi ke sana dan menggenangi jalan kampung.Penyebab- supaya bebannya tidak di saluran air Kenjeran nya, saluran air kecil dan tertutup pondasi semua. Tadi warga juga kami minta bongkar gapura sehingga air tidak bisa mengalir ke sa- gapuranya, supaya saluran airnya lancar,” kaluran air Kenjeran. “Nah masalah yang ke dua, tanya. [ant]

MCP KPK Pemprov Jatim Capai 66,88 Persen l

Sambungan hal 1

wasan APIP, manajemen ASN, manajemen aset daerah, optimalisasi pajak daerah, dan tata kelola dana desa.

Khofifah mengaku, rakor tersebut menjadi momen yang sangat baik.

Sebab, seluruh Ketua DPRD kabupaten/ kota ikut menghadirinya. “Jadi

supaya nyekrup antara perencanaan anggraan, pelaksanaan serta proses evaluasi dan monitoringnya serta akuntabilitas seluruh stake holder,” ujar gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut.

Dari progress MCP yang dilakukan KPK, Kota Probolinggo memiliki skor tertinggi. Sementara itu, Khofifah secara

khusus memberi apresiasi kepada Pemkab Jember yang progresnya sangta luar biasa. “Karena dulu terendah dari MCP 29 hari ini sudah 71 dan terus progress.

Mudah-mudahan ada perbaikan-perbaikan serta terjadi percepatan kesejahteraan masyarakat,” pungkas dia.

Sementara itu Wakil Ketua KPK RI Nurul Ghufron berharap, pemerintahan

di bawah komando Khofifah segenap daerah di Jatim terus berubah ke arah lebih baik. Khususnya dalam membangun tekad kepahlawanan yang saat ini berperang melawan korupsi. “Mudahmudahan kita bisa menjadi pahlawan masa kini. Pilihannya tinggal mau jadi pahlawan atau mau jadi pasiennya KPK,” tutur dia. [tam]

Latsar CPNS 2021 Diharapkan Jelang Akhir Tahun Anggaran, Pemprov Tuntas Akhir Tahun Dorong Maksimalisasi Serapan TKDD Sambungan hal 1 tahun 2021 di Hotel Sinar 1, Sidoarjo, Senin (15/11).

Sebelumnya, kegiatan serupa juga dilakukan di BPSDM Malang dan Mojokerto. Untuk latsar CPNS golongan III di Surabaya dan Mojokerto sendiri diikuti oleh 120 orang. Para CPNS itu berasal dari Kabupaten Kediri, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto.

“Total sebenarnya yang sudah berproses dan berjalan yang semula akan diberi pengarahan oleh ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa itu ada 1.000.

Latsar dilaksanakan selama enam hari,” ujarnya.

Proses Latsar CPNS itu selama 2,5 bulan. Namun, ada tahapannya. Ada yang namanya blended learning, ada yang daring dan classicalnya (kelas). “Ini hari ini terakhir mereka mengikuti Latsar,” tandasnya.

Aries mengaku juga sudah melaporkan ke Gubernur Khofifah, bahwa akan mempercepat pelaksanaan Latsar CPNS 2021. Karena ini sempat tertunda di tahun 2019 yang seharusnya terus mengalir kegiatan Latsar CPNS untuk memenuhi persyaratan para CPNS menjadi PNS. “Kasihan mereka, karena di batas waktu yang ditentukan itu hanya satu tahun. Setelah mereka terangkat jadi CPNS harus menjadi PNS. Maka Latsar CPNS ini harus cepat dilaksanakan,” paparnya.

Setelah kasus pandemi Covid-19 turun, tambahnya, maka berbagai program Latsar CPNS dilaksanakan di berbagai tempat. Supaya kota yang harus dipenuhi harus segera terpenuhi.

“Kemarin sudah kami laporkan ke gubernur, ada enam daerah yang menjadi tempat Latsar, salah satunya disini. Insya Allah hingga akhir 2021 nanti, para CPNS kita nanti menjadi CPNS,” jelasnya.[tam] l

Percantik Pendopo Kabupaten l

Sambungan hal 1

lebih indah. Menurut Bupati Situbondo Karna Suswandi, jika pelaksanaan rehab kawasan pendopo Kabupaten sudah selesai pihaknya secara resmi akan melaunching kepada publik.

“Saat ini pekerja terus fokus menyelesaikan pekerjaannya. Yang jelas ini untuk mempercantik kawasan pendopo kabupaten. Nanti kalau sudah tuntas akan kami launching,” papar mantan Kepala DPUPR Kabupaten Lumajang itu.

Pria yang akrab disapa Bung Karna itu menambahkan, pendopo Kabupaten sebagai salah satu ikon Kabupaten Situbondo harus memiliki desain yang cantik dan selalu nyaman untuk semua rakyat.

Upaya mempercantik kawasan pendopo Kabupaten itu diharapkan bisa menambah rasa betah saat masyarakat berkunjung. “Ya beberapa titik memang kami pugar, tujuannya agar tampil lebih indah dan cantik,” pungkas pria asli kelahiran Desa Curah Tatal Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo. [awi]

l

Sambungan hal 1

yang diterima pemprov maupun pemkab dan pemkot tersebut terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa (DD). Anggaran tersebut disalurkan untuk Pemprov Jatim sebesar Rp 15,98 triliun dan Pemkab / Pemkot se Jatim Rp 59,35 triliun.

Dari angka tersebut, realisasi yang telah dicapai Pemkab dan Pemkot se Jatim telah mencapai 82,8 persen per tanggal 25 Oktober lalu. Sementara untuk realisasi Pemprov Jatim sendiri mencapai sekitar 85 persen.

“Sungguh ini merupakan capaian yang terukur dan luar biasa di tengah Pandemi Covid-19 yang masih belum diketahui kapan berakhirnya.

Pemprov Jatim mengapresiasi semangat dan etos kerja yang tinggi dari Kabupaten/ Kota yang telah menunjukkan hasil kinerja optimal

sehingga bisa mencapai target realisasi penyerapan sesuai dengan yang diharapkan” katanya.

Menurut Sigit, dalam waktu yang masih tersisa sekitar 1,5 bulan ini dapat dilakukan optimalisasi target realisasi TKDD. Untuk itu, Pemprov Jatim melalaui Biro Administrasi Pembangunan sebelumnya telah mengumpulkan Pemkab dan Pemkot dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan APBN Kabupaten/Kota se Jawa Timur Terkait TKDD Triwulan III Tahun Anggaran 2021 9 November lalu.

Pada rakor evaluasi tersebut, dilakukan identifikasi potensi hambatan yang terjadi di Daerah. Dengan demikian, pemerintah bisa segera mendapatkan solusi dalam menyelesaikan hambatan dan permasalahan yang terjadi.

“Ini sesuai amanat PP Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Salah satu tugasnya adalah mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah kabupaten/ kota. Karena itu, Pemprov berharap peran bagian pembangunan kabupaten/ kota atau yang berfungsi sebagai pengendalian pembangunan ikut terlibat dalam pengendalian pelaksanaan pembangunan baik dana yang bersumber dari APBD maupun APBN,” terangnya.

Terkait dengan pengelolaan anggaran, Sigit mengatakan, optimalisasi belanja pemerintah daerah akan menjadi stimulus dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi di saat pandemi. Hal ini cukup penting seiring dengan upaya mencegah penyebaran Covid-19 dan menjaga kesehatan warga. “Pemerintah daerah tidak boleh mengabaikan pentingnya penyerapan anggaran untuk menggerakkan ekonomi lokal yang diharapkan bisa memacu penyerapan anggaran sehingga belanja tersebut dapat mengungkit sektor riil yang tengah lesu karena pandemi Covid19,” pungkas dia.[tam]

yang handal, pihaknya mengaku kinerja Tim Siber Kodam V/Brawijaya mendapat perhatian dari Tim Kemhan RI. Salah satunya dengan melakukan pemantauan akan kinerja yang dilakukan oleh Tim Siber milik Kodam V/Brawijaya. “Hal-hal yang menjadi perhatian diantaranya, dukungan data dan informasi terkait pelaksanaan. Diantaranya, komunikasi aktif dan efektif,” jelasnya.

Alumnus Akmil 1989 ini menambahkan, dalam pertahanan siber terdapat beberapa staf maupun Satuan.

Fungsi yang dilibatkan diantaranya, Sandidam, Srendam, Sinteldam, Hubdam, Infolahtadam dan beberapa staf maupun Satuan terkait lainnya.

“Staf dan Satuan dalam Tim Siber ini saling melengkapi. Dan itu sesuai dengan tugas dan fungsi masingmasing,” pungkasnya. [bed]

Kemhan RI Pantau Kinerja Tim Siber Kodam V/Brawijaya l

Sambungan hal 1

Suharyanto.

Era perkembangan informasi dan teknologi, sambung Suharyanto, berpengaruh pada semua lini. Utamanya dalam sistem keamanan dan pertahanan sebuah negara. Sehingga Tim Siber ini sangat penting peranannya dalam setiap Satuan yang ada di tubuh TNI. Demi terciptanya Tim Siber

Halaman 11

DPRD Harap APBD 2022 Sesuai Jadwal Undang-undang l

Sambungan hal 1

ndiajukan. Hal itu dinilai melanggar PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam Pasal 90 ayat 1 disebutkan Gubernur Jatim atau Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Pada kesempatan kemarin Anwar Sadad mengingatkan agar keterlambatan Pemprov penyampaian rancangan KUA PPAS diharapkan tidak terulang lagi pada tahun-tahun berikutnya sebagaimana jadwal yang disepakati “Besar harapan kita kembali pada tradisi mengesahkan APBD tiap tanggal 10 November, agar spirit Hari Pahlawan menjiwai jalannya pemerintahan daerah,” kata Sadad. Sebagai catatan pengesahan APBD Jatim pada hari pahlawan yang bertepatan dengan tanggal 10 November selalu menjadi tradisi.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah menyatakan sesuai dengan rencana, pembahasan KUA-PPAS yang dilanjut dengan penyusunan RAPBD Jatim segera dimulai. “Kami targetkan (pembahasan,red) sudah bisa dilaksanakan bulan ini,” katanya.

Sebenarnya, lanjut politisi PKB ini, jika mengacu tradisi, pembahasan RAPBD Jatim selesai pada November. Namun, menurutnya memang ada sejumlah kendala yang membuat tradisi tersebut tak bisa dilakukan.

Kendala pertama adalah perubahan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Jatim yang baru saja digedok. Dampaknya, pembahasan perubahan APBD 2021 juga molor.

Selain itu, Pemprov dan DPRD Jatim baru bisa mengesahkan perubahan APBD (PAPBD) 2021 pada akhir September. ”Sehingga berdampak pada pembahasan rancangan APBD 2022,” katanya.

Meski demikian, menurut Anik ,hal itu tidak menjadi masalah. Sebab, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, batas pengesahan RAPBD adalah 31 Desember.

“Kami optimistis pembahasan yang dilakukan legislatif dan eksekutif selesai sesuai deadline yang disampaikan Permendagri,” ungkapnya Harapan senada juga disampaikan kembali Anwar Sadad, agar Pemprov Jatim dalam menyusun APBD harus berpedoman pada aturan yang berlaku. Hingga pembahasan APBD bisa on the track dan tidak cacat hukum di kemudian hari.

Sehingga pelaksanaan APBD bisa berjalan lancar dan anggaran bisa terserap untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jatim.

“Ke depan, konsistensi pada penegakan norma dan aturan harus benar-benar menjadi prioritas. Ke depan. Kita berharap norma dalam aturan perundangan benar-benar dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan pembangunan,” tambah anggota DPRD Jatim yang terpilih selama empat periode itu.

Ketua DPD Gerindra Jatim itu khawatir jika pembahasan APBD menyiasati aturan yang berlaku akan berdampak negatif sehingga aspirasi masyarakat yang sudah ditampung tidak dapat terakomodir.

Hakikatnya, penyusunan APBD haruslah mencerminkan keinginan rakyat sebagai implementasi dari persoalan dan kebutuhan masyarakat di Jatim. “Jangan sampai terjadi politicking dengan membuat penafsiran atas norma yang menyebabkan aspirasi dan harapan masyarakat tidak dapat diakomodasi dalam perencanaan pembangunan. Seluruh produk perencanaan pembangunan haruslah mencerminkan harapan dan keinginan rakyat, karena APBD untuk rakyat,” pungkasnya serius. [geh]

Gubernur Khofifah Dorong Perpustakaan Kembangkan Inovasi Digital

Sambungan hal 1 penting karena tidak hanya membudayakan gemar membaca, tetapi juga meningkatkan literasi masyarakat untuk menghadapi era Society 5.0.

Disampaikan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, saat ini zaman sudah berubah dari dulunya kesulitan mencari informasi, sekarang ini kesulitannya adalah memilih dan memilah informasi.

“Di era keberlimpahan informasi saat ini, perpustakaan harus terus berinovasi secara digital, karena di era ini perpustakaan tidak hanya sekedar membudayakan gemar membaca, tapi juga diharapkan meningkatkan literasi digital,” kata Gubernur Khofifah saat menjadi narasumber dalam Webinar Literasi untuk Kesejahteraan : Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial secara virtual di VVIP Room Bandara Juanda Sidoarjo, Senin (15/11). [rac] l

Hasil Dibeli Eksportir, Perawatan Mudah dan Setahun Bisa Empat Kali Panen l

Sambungan hal 1

dengan tekstur yang lembut.

Buah labu madu ini mengandung serat yang tinggi, anti oksidan, beta karotin, vitamin A dan B kompleks.

Sehingga sangat baik jika digunakan sebagai Makanan Pendamping ASI (MP ASI) untuk bayi.

Pangsa pasar labu madu ini terdapat di pasar-pasar eksklusif seperti swalayan dengan harga yang cukup tinggi.

Tingginya harga bukan disebabkan oleh kesulitan dalam budidaya, namun lebih kepada jumlah produk yang masih terbatas di pasaran.

Tertarik dengan segala kelebihan dan keistimewaan labu madu, Hasan dan kelompok taninya mencoba menanamnya di sebuah lahan di Jalan Priksan, Kota Probolinggo. “Saya tanam sekitar dua bulan lalu, sekarang sudah mulai berbuah. Sebulan lagi bisa dipanen semuanya,” tuturnya.

Di lahan seluas 2.500 meter persegi itu Hasan membenamkan 2.000 bibit labu madu. Berbekal pengalaman menanam beragam buah-buahan merambat seperti, semangka dan melon, labu madu yang ia tanam tumbuh subur.

Tanaman yang merambat pada parapara atau penyangga (Jawa: lanjaran) itu

sudah terlihat berbuah ranum dan menggelantung di sela-sela daun-daunnya.

Satu dua tanaman sudah bisa dipetik, tetapi sebagian besar buah baru bisa dipanen serentak pada umur tiga bulan sejak ditanam.

Hasan mengaku, bermodalkan Rp12 juta untuk pembelian bibit, pupuk, perawatan, hingga ongkos buruh tani.

“Biaya produksi Rp12 juta itu untuk tiga bulan atau sekali panen labu madu,” ujar alumnus sebuah pesantren di Kabupaten Probolinggo itu.

Sebatang tanaman dapat menghasilkan tiga hingga lima buah labu madu.

Berat setiap buah rata-rata 800 gram

hingga 1,3 kilogram (Kg). Jika ditotal sebatang tanaman dapat menghasilkan 3 Kg. “Sehingga dengan menanam 2.500 tanaman, insya-Allah kami bisa memanen 6 -7 ton labu madu,” ujar Hasan.

Dengan harga labu madu Rp10.000 per Kg maka akan pendapatan yang diraup bisa mencapai Rp60 juta.

Hasan mengakui, tanaman labu madu juga rawan terserang hama dan penyakit.

Hama kupu-kupu kecil berwarna putih biasa menghinggapi tanaman labu madu.

Demikian juga virus Gemini yang mengakibatkan daun labu madu keriting juga bisa muncul. [*]

Selasa Legi, 16 November 2021

Bhirawa

Halaman 12

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Gubernur Khofifah Sebut sebagai Kado Peringatan Hari Guru

Jatim Kembali Juara Umum Kompetisi Sains Nasional Dindik Jatim, Bhirawa Jawa Timur kembali menorehkan pretasi terbaiknya di sektor pendidikan.

Untuk kedua kalinya, Jawa Timur sukses meraih juara umum pada kejuaraan Kompetisi Sains Nasional (KSN) yang digelar Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) Kemdikbud pada 7-13 November 2021 lalu.

Capaian prestasi ini, Disebutkan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa sebagai kado peringatan Hari Guru yang jatuh pada 25 November mendatang.

Dalam ajang bergengsi tahunan ini, Jatim meraih 29 Emas, 29 Perak dan 25 Perunggu.

Porelah ini mengungguli DKI Jakarta yang berada di peringkat dua dengan 21 Emas, 28 Perak dan 25 perunggu. Disusul Jawa Barat di peringkat ketiga dengan 11 Emas, 15 Perak dan 26

Perunggu. Selanjutnya, Provinsi Riau dengan raihan 8 Emas, 5 Perak, 14 Perunggu, Banten dengan raihan 6 Emas, 23 Perak, 20 Perunggu, terakhir Jawa Tengah dengan raihan 6 Emas, 21 Perak, 34 Perunggu.

KSN sendiri pertama kali digelar sejak tahun 2002, terhitung selama 18 tahun Jawa Timur belum mendapatkan prestasi gemilang diajang kompetisi bergengsi tingkat pelajar se Indonesia ini. Namun, pada tahun 2020 lalu, Jawa Timur sukses meraih juara umum. Kemudian dipertahankan gelar juara tersebut di tahun 2021.

Terkait capaian tersebut, Khofifah menyampaikan terima kasih atas upaya yang dilakukan dalam meraih predikat tersebut. Baik para kepala sekolah dan guru yang telah menunjukkan kinerja terbaiknya.

"Membangun generasi emas Jawa Timur yang lebih kreatif dan inovatif disertai dengan akhlak yang mulia. Terima kasih kepada para kepala sekolah, para guru, dan para orang tua yang telah mendidik, membina dan mendorong putra putrinya untuk meraih prestasi terbaiknya," ungkap Gubernur Khofifah, Senin (15/11).

Ia melanjutkan sebagai upaya dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia harus terus dikawal, dijaga dan ditingkatkan dalam kondisi apapun. Dengan kata lain, pandemi Covid-19 tidak boleh melunturkan semangat untuk terus menggerakkan pendidikan yang berkembang, berkemajuan dan memberikan

manfaat yang besar.

Terlebih peran guru dalam memajukan dunia pendidikan sangat besar. Situasi pandemi Covid-19, kata Khofifah membawa pengaruh besar pada kegiatan belajar mengajar. "Namun, semangat para guru yang luar biasa mampu menghantarkan anak didiknya meraih prestasi yang luar biasa," ungkapnya.

Kemajuan dunia pendidikan juga termasuk dalam program besar Gubernur Khofifah, yakni Jatim Cerdas. Mantan Menteri Sosial itu memiliki komitmen besar dalam mengembangkan dunia pendidikan dan prestasinya di Jawa Timur. Kemajuan itu sudah terwujud dengan berbagai pencapaian yang positif. Salah satunya, Jawa Timur meraih predikat lulusan SMA, SMK, dan sederajat terbanyak yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri.

Sejalan dengan ajakan Presiden RI Joko Widodo untuk memajukan Indonesia dengan mewujudkan SDM unggulan dan berkualitas.

Pendidikan merupakan pondasi yang sangat penting. Sebab pendidikan merupakan modal utama dalam membentuk SDM unggulan dan berkualitas.

Penguatan dunia pendidikan harus dilaksanakan bersama. Tidak bisa mengedepankan ego sektoral. Sinergi antara pemerintah, para guru, orang tua, dan anak didik sangat dibutuhkan.

Pemerintah provinsi juga memiliki program pengembangan kompetensi bagi para guru di Jawa Timur. Khofifah berharap para guru bisa memanfaatkan program tersebut.

"Saya kembali menyampaikan ucapan terima kasih serta apresiasi atas perestasi ini, mari terus bersinergi dalam memajukan pendidikan di Jawa Timur," tegas dia. [ina*]

Terus Tingkatkan Prestasi, Minta Siswa Tak Berpuas Diri Capaian prestasi siswa Jawa Timur dalam KSN 2021, menorehkan rasa bangga sekaligus pesan motivsi dari Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim, Wahid Wahyudi. Ia mengajak agar para siswa tidak berpuas diri atas raihan gelar Juara Umum di kejuaraan bergengsi tersebut. Meski begitu, ia mengatakan jika pretasi membanggakan ini layak mendapat apresiasi. Sebab, selama puluhan tahun ajang bergengsi KSN didominasi oleh DKI Jakarta dan Jawa Tengah.

Namun dalam dua tahun ini, Jatim sukses mempertahankan juara Umum sejak tahun 2020 lalu. "Ini membuktikkan bahwa seman-

gat dan motivasi siswa-siswi di Jawa Timur dalam menorehkan prestasi meskipun berada dalam situasi patut diapresiasi," ujar Wahid usai memantau pengumuman juara KSN 2021 melalui zoom meeting.

Tak hanya itu, Wahid juga mengungkapkan jika Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa memberikan dukungan penuh untuk kemajuan pendidikan melalui programprogram yang tidak hanya berfokus pada akademik siswa melainkan juga kompetensi keahlian atau vokasional siswa.

"Ini adalah bentuk komitmen gubernur dalam nawa bhakti satya yang ingin merealisasikan

Jatim Cerdas," imbuh dia. Meski sukses mempertahankan juara umum KSN di tahun ini, Wahid meminta agar para siswa tidak berpuas diri. Lebih dari itu justru berharap pelajar Jawa Timur terus meningkatkan kualitas dan mutu prestasinya.

Tak hanya di tingkat Nasional namun tingkat Internasional melalui berbagai pelatihan dan pendampingan secara massif dan konsisten.

"Salah satu kunci sukses Jatim mempertahankan juara umum ini adalah pendampingan masif yang dilakukan oleh pihak sekolah. Saya meminta agar kakak-kakanya (siswa) yang pernah ikut KSN sebelumnya dan sudah lulus, untuk melakukan pendampingan ke adek-adekn-

ya. Memberikan tips dn trik pengerjaan soalsoalnya. Alhamdulillah usaha ini membawa Jatim ke hasil yang positif," tandas dia.

Perlu diketahui, dalam KSN 2021 ini sebanyak 9 bidang dilombakan yaitu Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Informatika/ Komputer, Astronomi, Ekonomi, Kebumian dan Geografi dengan masingmasing diikuti oleh 100 peserta. KSN 2021 secara resmi telah dibuka pada 7 November 2021 dengan mengangkat tema "Talenta Sains untuk Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh" yang diikuti oleh 2.179 siswa. [ina*]

Wahid Wahyudi

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur

Genjot Literasi Masyarakat di Jawa Timur

Gubernur Khofifah Dorong Perpustakaan Kembangkan Inovasi Digital Menuju Era Society 5.0 Pemprov, Bhirawa Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong perpustakaan untuk terus mengembangkan inovasi terutama berbasis digital. Hal ini dikarenakan peran perpustakaan semakin penting karena tidak hanya membudayakan gemar membaca, tetapi juga meningkatkan literasi masyarakat untuk menghadapi era Society 5.0.

Disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, saat ini zaman sudah berubah dari dulunya kesulitan mencari informasi, sekarang ini kesulitannya adalah memilih dan memilah informasi. "Di era keberlimpahan informasi saat ini, perpustakaan harus terus berinovasi secara digital, karena di era ini perpustakaan tidak hanya sekedar membudayakan gemar membaca, tapi juga diharapkan meningkatkan literasi digital," kata Gubernur Khofifah saat menjadi narasumber dalam Webinar Literasi untuk Kesejahteraan, Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial secara virtual di VVIP Room Bandara Juanda Sidoarjo, Senin (15/11).

Khofifah mengatakan, perkembangan teknologi memungkinkan setiap orang bisa mengakses dan mendapatkan informasi dari manapun. Hal ini selain memiliki dampak baik, juga memiliki dampak kurang baik, dimana in-

formasi yang tidak terukur tidak bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itu, kata dia, kemampuan literasi yang harus dimiliki masyarakat adalah mampu memilih dan memilah informasi. Kemampuan ini, lanjutnya, bisa dilatih dengan kebiasaan membaca. Dan ini menjadi salah satu peran penting perpustakaan.

Saat ini, kata Khofifah, Perpustakaan Jawa Timur sendiri mengembangkan sejumlah inovasi untuk meningkatkan literasi masyarakat. Diantaranya, menghadirkan layanan peminjaman dan pengembalian dengan konsep drive thrue. Perpustakaan Jawa Timur juga bisa diakses secara digital melalui aplikasi "dJatim" yang dapat diunduh di Playstore. "Saat ini dengan transformasi digital yang bisa diakses oleh kita semua memungkinkan dan memudahkan kita semua untuk bisa melakukan sesuatu lebih efektif, lebih cepat, lebih murah dan bisa lebih mudah diakses oleh siapa saja. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat," terangnya.

Melihat fenomena tersebut, Khofifah berharap agar perpustakaan juga dapat mengembangkan layanan berbasis inklusi sosial. Disamping itu, juga mampu memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya dengan melihat keragaman budaya yang ada, kemauan untuk menerima perubahan, menawarkan kesempatan berusaha, serta melindungi dan memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam mendukung literasi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur turut memberikan layanan drive thru, baik untuk pengunjung yang memesan buku secara online maupun pengembaliannya.

"Seringkali kita menemukan entitas tertentu yang tidak mudah menerima perubahan. Dalam kondisi-kondisi seperti ini, maka literasi yang bisa membuka ruang-ruang sosial yang lebih inklusif sangat dibutuhkan. Bagaimana kita bersama bisa membuka ruang-ruang sosial yang lebih inklusif, pergaulan-pergaulan kita yang lebih intensif, serta interaksi-interaksi kita yang lebih bisa memahami tradisi adat istiadat juga lebih inklusif," terangnya. "Bagaimana sesungguhnya peningkatan produk literasi bisa mendorong kita lebih produktif, literasi bisa mendorong kita untuk mewujudkan kesejahteraan. Karena misalnya yang awalnya bersifat individual kemudian literasi menginisiasi yang bersangkutan untuk melakukan sesuatu yang akhirnya bisa mewujudkan kesejahteraan," tambah dia.

Layanan dan Fasilitas Perlu Dikembangkan Lebih lanjut, Khofifah berharap layanan dan fasilitas yang ada di perpustakaan terus dikembangkan. Dimana di Jatim ada perpustakaan yang memberikan layanan drive thru, baik untuk memesan buku secara online maupun pengembaliannya. Kemudian juga penguatan layanan perpustakaan digital berbasis android yakni 'dJatim', serta inovasi layanan Dolen (dongeng online).

"Bagaimana membangun format-format perpus-

Muhammad Ilham Mansis, Siswa SMKN I Brondobg Lamongan ini meraih penghargaan dari Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, sebagai siswa bertalenta bidang desai multimedia, karena memanfaatkan literasi.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menjadi narasumber dalam Webinar Literasi untuk Kesejahteraan, Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial secara virtual di VVIP Room Bandara Juanda, Senin (15/11).

takaan yang lebih friendly terhadap pengunjung, format-format perpustakaan yang membuat pengunjung untuk betah berlama-lama di perpustakaan itu. Tentu bahwa perpustakaan yang bisa membangun komunitas maka ia akan membangun kohesivitas diantaranya," terangnya.

Ditambahkannya, pembangunan urusan perpustakaan akan mendapatkan perhatian penuh dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur karena merupakan fondasi pengembangan Sumber Daya Manusia menjadi insan yang sejahtera, unggul dan berakhlak, apalagi dalam era desrupif seperti sekarang ini. "Perpustakaan merupakan fasilitas pembelajaran sepanjang hayat yang diperlukan oleh semua kelompok umur, dan sekaligus juga merupakan ruang publik yang terbuka untuk semua kelompok masyarakat tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras dan golongan sehingga menjadi institusi publik yang paling efektif tidak sekedar untuk meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga sekaligus untuk memupuk semangat keterbukaan dan inklusif," katanya.

Sekarang ini di Jawa Timur, terdapat 27.866 Perpustakaan, terdiri dari 78 Perpustakaan Umum, 3.668 Perpustakaan Desa, 17.862 Perpustakaan Sekolah, 4.378 Perpustakaan Rumah Ibadah, 529 Perpustakaan Dinas, 305 Perpustakaan Perguruan Tinggi dan 1.046 Perpustakaan Pondok Pesantren. Keberadaan perpustakaan ini harus dikembangkan baik kuantitas maupun kualitas, minimal diselenggarakan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

Tidak hanya itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur juga memiliki berbagai bahan pustaka warisan budaya yang penuh dengan ajaran nilai-nilai luhur dan kearifan lokal. Seperti cerita Panji dari Kerajaan Kediri Abad ke-11 M, karya Mpu Dharmaja. Koleksi naskah Panji ini sendiri telah ditetapkan sebagai "Memory of the world".

"Kita masih punya warisan lainnya, seperti

dari jaman Singosari dan Majapahit, yang perlu digali, dikaji, disimpan di perpustakaan, dan dikemas ulang secara menarik agar menjadi bahan bacaan yang disukai masyarakat , sebagai upaya kita untuk melestarikan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal warisan budaya bangsa," pungkasnya.

Tumbuh Kembang Potensi dan Bakat Di lingkungan sekolah, perpustakaan merupakan salah satu komponen dari suatu ekosistem yang dapat menumbuhkembangkan potensi dan bakat anak didik secara maksimal.

Gubernur Khofifah mencontohkan keberhasilan Siswa SMKN I Brondong Lamongan, Muhammad Ilnas Mansis yang dapat meraup penghasilan hingga 1.2 M dari hobinya disain grafis, membuat karikatur dan logo dalam kurun waktu kira-kira 10 bulan di tahun 2020.

Begitu juga dengan Khairunnisa, Siswi SMKN I Panji Situbondo, yang menekuni ketrampilan membuat jok sepeda motor dan mobil. Ia mampu meraup 28 juta per bulan dari usahanya itu.

Apabila Pendidik di sekolah mampu mengenal minat dan bakat anak didiknya dengan baik, kemudian mengarahkan mereka, dan menyediakan fasilitas yang lengkap, maka anak didik dapat meraih keberhasilan.

Penting sekali untuk menciptakan ekosistem yang kondusif dalam masyarakat sehingga tercipta kesempatan belajar demi perbaikan kualitas hidup mereka. Perpustakaan memfasilitasi komunitas-komunitas belajar memanfaatkan koleksi perpustakaan untuk meningkatkan pendapatan atau ekonomi keluarga.

"Sudah banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat dari ketersediaan perpustakaan dan koleksinya. Ini bukti bahwa perpustakaan tidak sekedar menyimpan koleksi tapi bisa dijadikan referensi bagi UMKM juga," kata Gubernur Khofifah. [rac*]